Pemilik gudang mendapatkan bangkai-bangkai pesawat Merpati Nusantara Airlines setelah maskapai pelat merah itu berhenti beroperasi pada Februari 2014. Peminat sebenarnya banyak, tapi kerap terbentur harga.
KAWUL, Sukoharjo
Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga Rabu (28/1), petugas telah mengevakuasi 53 body pack.
Tunjangan
Besaran TPG
PENDIDIKAN
Ajak Siswa
Belajar Berbisnis
SMAIT Al Madinah Kolaborasi PJI dan Starbucks
CIBINONG–Program JA Be Entrepreneur hasil kolaborasi antara tim Prestasi Junior Indonesia (PJI) dan Starbucks sukses diselenggarakan dengan melibatkan siswa-siswi SMAIT Al Madinah. Program ini dirancang sebagai bentuk penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), yang selaras dengan kurikulum sekolah serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) melalui pendidikan kewirausahaan yang kontekstual dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan JA Be Entrepreneur dilaksanakan melalui lima sesi pertemuan. Pertemuan ini diawali dengan pengisian pre dan post test JA Be Entrepreneurial oleh siswa lalu siswa diminta untuk mengumpulkan administrasi di akhir sesi. Setelahnya, siswa memulai untuk mengembangkan ide bisnis yang sudah dimiliki ke dalam lean canvas. Pertemuan selanjutnya berfokus pada pemberian materi kewirausahaan secara bertahap oleh para mentor yaitu guruguru hebat SMAIT Al Madinah. Materi tersebut meliputi pengenalan konsep dasar bisnis, pengembangan ide usaha, perencanaan produksi dan analisis kebutuhan modal,
BOGOR– Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di SDN Polisi 4 Kota Bogor berjalan khidmat. Acara Isra Mikraj tersebut diselenggarakan di lapangan upacara SDN Polisi 4 Kota Bogor, dengan mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Salat serta Meneladani Akhlak Mulia Nabi Muhammad SAW untuk Menghadapi Tantangan Modern.” Kepala SDN Polisi 4, Nurul Hidayah, menyampaikan bahwa Isra Mikraj adalah peristiwa agung yang memuat perintah salat sebagai kewajiban utama umat Islam. Menurutnya, salat merupakan sarana komunikasi langsung antara hamba dan Sang Pencipta. “Melalui peringatan ini, mari kita tingkatkan kedisiplinan dan kekhusyukan dalam menunaikan salat agar kehidupan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT,” ujar Nurul. Ia juga memberikan pesan menyentuh kepada para siswa. “Anak-anakku yang saleh dan
strategi pemasaran, hingga penguatan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Seluruh proses pembelajaran dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, reflektif, dan aplikatif sesuai prinsip pembelajaran mendalam. Kepala SMA IT Al Madinah, Eka Wulandari menyampaikan, sebagai bagian dari asesmen autentik, para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyusun dan mempresentasikan ide bisnis mereka (pitching).
Penilaian presentasi ini, kata Eka, dilakukan untuk menentukan kelompok terbaik berdasarkan kreativitas, kelayakan usaha, kemampuan problem solving, serta kerja sama tim. ”Proses ini memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan nyata,” ujar
dia, Rabu (28/01). Kata dia, berdasarkan hasil penilaian tersebut, ditetapkan 10 kelompok terbaik yang memperoleh pemberian modal usaha sebagai bentuk dukungan konkret terhadap ide bisnis yang telah dikembangkan. ”Pemberian modal ini menjadi sarana pembelajaran langsung dalam mengelola keuangan, mengambil keputusan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian siswa,” jelas dia. Selain itu, lanjutnya, tentu ada manfaat lain yang akan diperoleh oleh para siswa, antara lain mengembangkan Entrepreneurial Mindset dengan mendorong siswa untuk berpikir seperti seorang wirausahawan, melihat peluang, dan memahami masalah serta mencari solusi inovatif.
”Belajar memenuhi kebutuhan konsumen, melatih kemampuan berpikir analitis dan pemecahan
masalah, mendorong kolaborasi dan kerjasama tim, fokus pada hal penting yang diperlukan saat membuat rencana bisnis,” terang dia. Kemudian, Puncak kegiatan JA Be Entrepreneur ini, diwujudkan melalui pelaksanaan Market Day, di mana para siswa menjalankan usaha secara langsung dengan meman faatkan investasi modal yang diperoleh dari Starbucks. ”Dalam kegiatan ini, siswa berperan sebagai pelaku usaha yang terlibat dalam proses produksi, pemasaran, hingga pelayanan konsumen. Market Day menjadi pengalaman belajar kontekstual yang memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik,” papar dia. Kegiatan kemudian ditutup dengan talk show berjudul “From Product to Business, Practical Steps for F&B Entrepreneur” yang menghadirkan pembicara dari dunia industri.(abl/c)
salehah, momentum ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk belajar disiplin. Jadikan salat sebagai kebutuhan, bukan beban. Disiplin salat akan mendidik kalian menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab,” tambahnya. Nurul juga mengajak seluruh siswa untuk meneladani akhlak Nabi dengan meningkatkan ketakwaan, saling menghormati, dan bersikap santun di mana pun berada. Senada dengan Kepala Sekolah, Ketua Komite
SDN Polisi 4, Purwana Riyadi, mene kankan pentingnya sinergi antara orang tua dan sekolah dalam pembentukan akhlak siswa. “Pendidikan karakter tidak bisa dilakukan oleh guru di sekolah saja. Sinergi antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan. Kami berharap Bapak/Ibu wali murid terus memotivasi anak-anak di rumah untuk menjaga salat lima waktu,” ungkap Purwana. Suasana peringatan semakin
meriah dengan kehadiran Kang Didin yang menyampaikan ceramah melalui metode menongeng. Selain itu, para siswa turut menunjukkan bakat mereka melalui penampilan grup qasidah, marawis, dan hafalan Al-Qur’an (tahfiz). Acara ini dihadiri oleh Pengawas Pendamping Bogor Tengah, Ade Mulyawan, Pengawas PAI, H. Edih Hambali, jajaran pengurus Komite SDN Polisi 4, serta tamu undangan lainnya.
MTs Ash Shoheh Adakan Pemilihan Ketua OSIS
CITEUREUP– Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ash Shoheh
Citeureup sukses menyelenggarakan Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Masa Bakti tahun 2026-2027
sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi dan kepemimpinan bagi peserta didik.
Kegiatan ini berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh antusiasme dari seluruh warga madrasah. Acara pemilihan tersebut secara resmi dibuka dan dipantau langsung Kepala Madrasah MTs Ash Shoheh, Mustafid, S.Pd.I. Dalam sambutannya, Mustapid menyampaikan bahwa pemilihan Ketua OSIS merupakan sarana penting untuk melatih tanggung jawab, kejujuran, serta jiwa kepemimpinan siswa sejak dini.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para siswa mampu memahami nilai-nilai demokrasi dan siap menjadi generasi yang berkarakter serta berakhlak
mulia,” ujarnya. Berdasarkan hasil perhitungan suara, kata dia, Syakina Raisa Hermansyah, siswi kelas 8.3, berhasil meraih suara terbanyak dan resmi terpilih sebagai Ketua OSIS MTs Ash Shoheh Citeureup periode berjalan (Masa Bakti 2026-2027). Kemenangan ini mencerminkan kepercayaan besar yang diberikan seluruh siswa kepada kepemimpinan Syakina.
“Dengan terpilihnya Ketua OSIS yang baru, MTs Ash Shoheh berharap OSIS dapat semakin aktif, kreatif, dan berkontribusi positif dalam mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik di lingkungan madrasah,” imbuh dia. Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama serta ucapan selamat kepada Ketua OSIS terpilih, disertai harapan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.(*pia)
BAHAS: Para kepala sekolah se-Kecamatan Cibinong menggelar rapat kerja membahas evaluasi kinerja dan persiapan lomba antar sekolah hingga kabupaten.
K3S Cibinong Evaluasi Kinerja dan Persiapan Lomba
CIBINONG–Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Cibinong melaksanakan rapat kerja (raker), Rabu (28/1). Ketua K3S Kecamatan Cibinong, Bonin mengungkapkan bahwa kegiatan raker ini dilaksanakan sebulan sekali. Dalam rapat ini juga dibahas semua kegiatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri atau pun swasta yang ada di Kecamatan Cibinong terkait evaluasi dan progres ke depannya. “Pembahasan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah selama satu bulan itu dan persiapan bulan berikutnya, misalnya kita evaluasi tentang kinerja, kendalanya apa, terus pelayanan tentang kepegawaian, kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan koordinasinya oleh K3S atau mungkin informasi-informasi dari dinas, pokoknya semua yang dikerjakan di sekolah kita bahas di rapat ini,” jelas Bonin kepada Radar Bogor Semua kegiatan, tambah Bonin, sudah teragendakan di rapat
kerja seperti di Februari ini akan ada perlombaan siswa.
“Informasi dari dinas, ada berapa nih perlombaan sehingga kita mempersiapkan di tingkat kecamatan dan anggaran yang kita siapkan semua dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mana yang bisa digunakan, mana yang tidak,” terangnya. Kecamatan Cibinong, lanjut Bonin, mempunyai target dalam kegiatan lomba-lomba harus unggul, terlebih Cibinong sebagai etalase Kabupaten Bogor. “Setelah kita buat seleksi lomba siswa tingkat kecamatan, kemudian kita bina dan menunjuk panitia pembina dan mengawal sampai kabupaten, makanya diskusi ini sangat alot, karena banyak pemangkasan anggaran untuk lomba sementara kita butuh, karena lomba itu sebagai evaluasi dari kegiatan siswa dan kita juga harus menginventarisir potensi-potensi di Cibinong terkait dengan potensi di luar akademik maupun akademik,’
urai Bonin.
Ia berharap dengan raker ini, sekolah-sekolah dapat merencanakan dan mempersiapkan para atlet dengan maksimal sehingga akan tercapai sesuai ekspektasi bersama. “Kita berharap dengan diskusi ini bisa merencanakan dan menyiapkan atlet semaksimal mungkin, walaupun lombanya itu April karena Februari mepet dengan puasa dan anggaran BOS pun belum keluar, sehingga mau dibiayai dari mana, yang penting mereka sudah mempersiapkan diri,” tegas dia. Selain itu, ia berharap penuh Kecamatan Cibinong sebagai etalase Kabupaten Bogor harus lebih berkembang dan maju. “Saya berharap di Kecamatan Cibinong kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada masalah dan apapun itu masalahnya pasti harus kita selesaikan bersama, dan Cibinong harus lebih maju dan berkembang karena Cibinong adalah etalase Kabupaten Bogor,” tutup Bonin.(*pia)
(**)
CALON PEMIMPIN: Para calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS bersama kepsek MTs Ash Shoheh saat pemilihan yang dilakukan seperti pemilu, berjalan lancar dan diikuti semua siswa.
KREATIF: Para pemenang dari masing-masing kelompok yang menjadi peserta Be Entrepreneurial, program pelatihan kewirausahaan kolaborasi PJI dan Starbucks di SMAIT Al Madinah.
TELADANI: Para guru SDN Polisi 4 Kota Bogor foto bersama usai peringatan Isra Mikraj di sekolahnya.
MIMBAR BEBAS
Sampaikan opini, saran, dan kritik Anda tentang berbagai kebijakan pemerintah, dan layanan publik seperti: PLN, PDAM, PT Pos, telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/paspor/sertifikat tanah, dll.
1. PLN Bogor (0251) 8345400
2. Bendungan Katulampa (0251) 8334344
3. RS Hermina Bogor (0251) 8382525
4. RS Melania Bogor (0251) 8321196
5. Rs Pmi Bogor (0251) 8324080
6. RS EMC Sentul (021) 29672977, (021) 29673000
7. RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898/ 08111181298
8. Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292
RS Azra (0251) 8318456
RS Hermina Mekarsari (021) 29232525
RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610
Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435
RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868
Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024
Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822
Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360
Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida (0251) 8368107, (0251) 368866
Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440
Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724
Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396
Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000
RS Trimitra Cibinong 021-8763055/56
Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567
RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900
RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591
Bila Miras Tidak Diberantas Tuntas
BEBERAPA waktu yang lalu sebuah kafe di Jalan R3 Katulampa Bogor Timur Kota Bogor di demo warga. Alasan dilakukan demo oleh warga, karena diduga cafe tersebut menjual miras. Warga tidak mau daerahnya ada peredaran miras. Satpol PP akhirnya memberhentikan operasional cafe tersebut sampai ada hasil penelurusan atas kasus penjualan miras ini. Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran miras di tengah-tengah masyarakat semakin mengkhawatirkan. Sementara pihak berwenang cenderung tidak tegas memberantas miras. Jika ada aduan masyarakat, baru aparat bertindak, jika tidak ada aduan maka tidak ada tindakan apapun.
Sementara seperti kita pahami bersama, miras adalah minuman yang memabukkan yang jelas dilarang oleh agama. Hilangnya akal akibat miras, menjadikan manusia hilang kendali. Dampak dari miras sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.
Khusnul Khotimah khusnuldadang13 @gmail.com Bogor Baru
Menata Angkot, Menguji Keberpihakan Pemkot (1)
KOTA BOGOR tengah berada pada persimpangan penting dalam penataan transportasi publik. Pemerintah Kota Bogor menggulirkan kebijakan penataan angkutan perkotaan (angkot) menuju sistem transportasi terintegrasi yang dirancang menyerupai model JakLingko di DKI Jakarta. Dari sisi visi, kebijakan ini patut diapresiasi karena bertujuan menghadirkan transportasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Namun kebijakan publik tidak hanya dinilai dari arah dan niat baiknya, melainkan dari kesiapan regulasi, dampak sosial, serta jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang terdampak. Pro dan kontra yang mengemuka hari ini sejatinya menunjukkan satu pesan penting: masyarakat Bogor tidak menolak perubahan, tetapi mengkhawatirkan cara peruba han itu dijalankan.
BOGOR DAN SEJARAH
TRANSPORTASI RAKYAT
Bogor bukan kota tanpa sejarah transportasi. Pada era Orde Baru, negara secara aktif mendorong peralihan dari bemo ke angkot sebagai bagian dari modernisasi perkotaan.
Angkot kala itu tidak hanya diposisikan sebagai moda transportasi, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi rakyat kecil. Negara membuka ruang penghidupan melalui sektor ini, sehingga ribuan warga Bogor menggantungkan hidupnya sebagai sopir dan pemilik angkot.
Dari kebijakan itulah Bogor kemudian dikenal sebagai “Kota Seribu Angkot” . Identitas ini bukan lahir secara alamiah, melainkan dibentuk oleh kebijakan negara di masa lalu. Oleh karena itu, ketika pemerintah hari ini hendak mengubah sistem tersebut, harus disadari bahwa angkot bukan sekadar persoalan teknis transportasi, melainkan realitas sosial yang juga dibentuk oleh kebijakan publik itu sendiri.
REGULASI
DAN TANTANGAN
Penataan angkot saat ini merujuk pada pembatasan usia kendaraan maksimal 20 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013. Secara normatif, ketentuan
MOELTAZAM Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor
ini sah dan bertujuan menjamin keselamatan serta kelayakan transportasi publik. Angkot yang tidak layak jalan memang berisiko bagi penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Namun persoalan utama terletak pada aspek implementasi. Hingga kini, Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan teknis pelaksana belum sepenuhnya matang dan tersosialisasi secara luas. Padahal, Perwali inilah yang seharusnya menjawab pertanyaan mendasar di lapangan: bagaimana skema transisi dilakukan, bagai-
mana mekanisme integrasi angkot ke sistem baru, serta bagaimana jaminan kesejahteraan para sopir. Dalam teori kebijakan publik, kondisi ini dikenal sebagai implementation gap, yaitu jarak antara tujuan kebijakan dan kesia pan instrumen pelaksanaannya. Ketika regulasi teknis belum tuntas, kebijakan berpotensi me nimbulkan kebingungan, resistensi, bahkan konflik sosial.
DATA DAN REALITAS
LAPANGAN
Data Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa dari sekitar 2.700 lebih unit angkot di Kota Bogor, lebih dari 65 persen telah berusia di atas 20 tahun. Artinya, kebijakan ini berdampak langsung pada ribuan sopir dan keluarga mereka. Tanpa skema transisi yang jelas dan manusiawi, modernisasi justru dapat berubah menjadi guncangan sosial baru. Di sisi lain, harus diakui secara jujur bahwa persoalan angkot tidak semata-mata berkaitan dengan usia kendaraan. Perilaku sebagian pengemudi di lapangan—seperti ngetem sembarangan, berhenti tidak pada tempatnya, berebut penumpang, hingga pelanggaran lalu lintas— telah lama menjadi sumber kemacetan dan ketidaknyamanan publik. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, terdapat perilaku tidak pantas seperti mengemudi dalam kondisi tidak prima.(*)
RUMAH SAKIT DI BOGOR
Depok Akan Punya SMKN Baru
DEPOK–Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyerahkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) seluas 5.000 meter persegi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Di lahan tersebut yang berada di RW 5 dan RW 12 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, nantinya akan dibangun SMKN 5 Depok.
Kelola Sampah Syarat Dana RW Cair
Polisi amankan maling di rumah Sri Mulyani, warga Kota Depok.
Sampah masih menjadi persoalan yang Kota Depok. Berbagai upaya terus dilakukan agar pengelolaanya bisa selesai. Salah satunya dimulai dari hulu. Dengan penanganan sampah dari hulu yang berjalan baik, mampu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS. Juga bisa mereduksi sampah liar yang kini banyak menghiasi Kota Depok.
DEPOK–Aksi pencurian di kota Depok berhasil digagalkan Sri Mulyani. Warga Depok itu dengan berani melawan maling yang ia pergoki mencuri uang di warung miliknya.
Peristiwa itu terjadi di RT 12 RW 3, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.
INDEKS
Rencana pemerintah pusat membangun apartemen bersubsidi di kawasan Lippo Cikarang jangan sampai “mengangkangi” tata ruang. Baca Aglomerasi Hal 6
DEPOK–Info penting bagi masyarakat yang akan mengurus Administrasi kependudukan (Adminduk) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok pada Kamis (29/1) hari ini.
Pasalnya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberlakukan Work From
Pembongkaran
Terus Berjalan
DEPOK–Pembongkaran bangunan untuk track jogging di kawasan Situ Tujuh Muara, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari disebut sempat terhenti, Selasa (27/1) lalu. Isu yang berkembang, terhentinya pelaksanan pembongkaran itu karena adanya sejumlah preman berupaya melakukan intimidasi ke para petugas pembongkaran dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemrov Jabar).
Home (WFH) untuk pegawainya pada setiap Kamis. Untuk itu penyesuaian pelayanan dilakukan. Salah satunya di Disdukcapil Kota Depok. Kepala Disdukcapil Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, pelayanan tetap berjalan, namun ada
penyesuaian saat WFH. ”Untuk pelayanan tatap muka dilakukan di MPP Depok. Pelayanan Disdukcapil lantai 1 juga dialihkan ke MPP kota Depok,” katanya kepada Radar Bogor, Rabu (28/1) kemarin.
Ia memaparkan, untuk pelayanan
tatap muka Disdukcapil di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Depok, dilakukan pembatasan dengan nomor antrean. ”Biasanya 50 antrean. Itu on the spot,” tuturnya.
TINJAU LOKASI: Wali Kota Depok, Supian Suri, saat meninjau lahan untuk pembangunan SMKN 5 Depok.
BERJALAN: Pembongkaran bangunan untuk jogging track di kawasan Situ Tujuh Muara, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari terus berjalan.
OLAHRAGA
Menang ke Fase Knock Out!
JAKARTA–Timnas Indonesia
akan menghadapi Kirgistan di Piala Asia Futsal 2026, Kamis (29/1) malam ini. Pertandingan kedua di Grup A ini berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta (live MNCTV, Vision+ & RCTI+ pukul 19.00 WIB).
Sementara ini Timnas Futsal Indonesia masih memimpin klasemen Grup A AFC Futsal 2026, berkat kemenangan besar 5-0 atas Korea Selatan pada match pertama.
Dalam klasemen tersebut
Tim Garuda unggul selisih gol atas Timnas Irak, yang di laga pembuka menang 4-2 atas Kirgistan.
Timnas Futsal Indonesia
asuhan pelatih Hector Souto butuh kemenangan sekali lagi untuk memastikan tiket lolos ke fase knockout (babak 8 besar). Di sisi lain, Kirgistan juga butuh poin penuh guna tetap membuka peluang lolos fase grup.
Di atas kertas Timnas Indonesia lebih diunggulkan, dengan menempati peringkat 24 dunia. Sementara Kirgistan saat ada di tangga 43 ranking FIFA. Timnas Indonesia besutan pelatih Hector Souto kini memimpin Grup A, dengan koleksi 3 poin dan selisih gol +5. Hal tersebut diperoleh usai kemenangan telak 5-0 atas Korsel pada pertandingan pertama grup. Di kubu seberang, Timnas Kirgistan kini duduk di tangga 3. Tim asal Asia Tengah ini belum mendapat poin, selepas kalah 2-4 di tangan Irak pada matchday pertama. Regulasi AFC Futsal Asian Cup 2026 hanya memberikan tiket lolos ke babak perempat final kepada 2 tim terbaik di
masing-masing grup. Oleh karenanya di atas kertas Merah Putih tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos. Meski punya bekal keunggulan dalam hal tren performa, ranking FIFA, serta kondisi venue sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia diharapkan tetap tidak kehilangan fokus ketika menghadapi Kirgistan. Salah satu pemain timnas, Syauqi Saud, menegaskan pentingnya menjaga konsentrasi. Mereka tak boleh terlena usai kemenangan besar pada laga pertama. ”Kami akan melangkah selangkah demi selangkah. Yang kami janjikan adalah kami akan memberikan yang terbaik di turnamen ini. Kami harus tetap fokus dan terus berusaha,” ucap pemain dari klub Bintang Timur Surabaya tersebut, dikutip dari laman AFC.(trt)
5
LAGA TERAKHIR INDONESIA
27/01/2026 Indonesia vs Korea Selatan 5-0 (AFC Futsal 2026) 19/12/2025 Indonesia vs Thailand 6-1 (SEA Games) 18/12/2025 Indonesia vs Malaysia 2-1 (SEA Games) 17/12/2025 Vietnam vs Indonesia 1-0 (SEA Games) 15/12/2025 Indonesia vs Myanmar 5-1 (SEA Games)
5
LAGA TERAKHIR KIRGISTAN
27/01/2026 Irak vs Kyrgyzstan 4-2
(AFC Futsal 2026)
29/08/2025 Hungaria vs Kyrgyzstan 7-0 (FriendIy Match)
24/07/2024 Tajikistan vs Kyrgyzstan 3-1 (FriendIy Match)
22/07/2024 Tajikistan vs Kyrgyzstan 4-1
(FriendIy Match)
20/07/2024 Uzbekistan vs Kyrgyzstan 3-1 (FriendIy Match)
CIBINONG–Konsistensi berlatih terus dilakukan cabang olahraga Anggar Kabupaten Bogor, menjelang Pelaksanaan Porprov XV Jabar 2026. Tim anggar Kabupaten Bogor saat ini tengah konsentrasi latihan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. “Saat ini kita masih fokus pada konsentrasi latihan menuju Porprov Jabar 2026,” Pelatih Tim Anggar Kabupaten Bogor, Dastam Rabu (28/1) Dastam mengatakan, hasil Babak Kualifikasi (BK) Porprov Jabar 2026 lalu, ada 18 atlet Kabupaten Bogor yang lolos ke putaran final.
Namun, kata Dastam, pihaknya belum tahu berapa atlet anggar yang akan diterjunkan oleh Kontingen Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar tahun ini. “Kita masih nunggu SK dari KONI Kabupaten Bogor soal jumlah atlet anggar yang akan diterjunkan pada Porprov Jabar 2026,” paparnya Saat ini para atlet anggar Kabupaten Bogor sudah sangat intens melakukan latihan di sekretariat Pengurus Cabang Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Pengcab IKASI) Kabupaten Bogor di Lapangan Tenis Kapten Muslihat Pakansari, Cibinong.
Ia mengaku saat ini IKASI Kabupaten Bogor belum membuat program latihan fase persiapan umum atau khusus jelang Porprov Jabar 2026 Menurutnya, program latihan akan dilakukan pasca lebaran nanti. “Kami fokus latihan tiga kali dalam seminggu pagi dan sore. Target kami dalam Porprov Jabar 2026 hanya 2 medali emas, ” tukasnya.(rur)
LOMBOK TENGAH–Para pembalap binaan VR46 Academy menjalani sesi latihan tertutup di Sirkuit Internasional Mandalika, Indonesia pada 27-29 Januari ini. Latihan menggunakan motor standar pabrikan itu digelar sebagai persiapan menuju musim MotoGP 2026. Seperti dilaporkan Speedweek, dalam latihan itu Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio tampak menggunakan motor Ducati Panigale V4. Sedangkan, Marco Bezzecchi mengendarai Aprilia RSV4, lalu Luca Marini berlatih dengan Honda CBR1000RR. Selain itu, sesi latihan tersebut juga diramaikan anggota akademi seperti Andrea Migno, Matteo Gabarrini dan juga sang owner, Valentino Rossi. Pada momen tersebut, juga digelar
program pembinaan balap kelas dunia ke Indonesia melalui kolaborasi Pertamina Enduro dengan VR46 Riders Academy, 27–30 Januari. ”Kegiatan ini diikuti oleh para pembalap MotoGP yang merupakan VR46 Raiders Academy,” kata Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandi Satria. Menurutnya, Sirkuit Mandalika tidak hanya dibangun untuk menggelar ajang balap internasional, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan pembinaan berkelanjutan bagi talenta muda Indonesia.
Nah, setelah menjalani sejumlah agenda di Indonesia, pembalap MotoGP akan berangkat ke Sepang, Malaysia pada Sabtu (31/1). Mereka bakal mengikuti tes pramusim resmi pada 3 hingga 5 Februari pekan depan.(jpc)
FOKUS: Tim anggar Kabupaten Bogor tengah mempersiapkan diri mengikuti Porprov Jawa Barat 2026.
WAJIB MENANG: Timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan di Grup A Piala Futsall Asia 2026.
LATIHAN: Motor Franco Morbidelli dipantau oleh teknisi di paddock Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Sirkuit Mandalika.
Pro Kontra Penghentian Izin Perumahan di Wilayah Jabar
Sepakat Demi Penataan, Minta Dibuka Bertahap
Moratorium pembangunan perumahan bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan berada di persimpangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan hak masyarakat atas hunian layak.
KEBIJAKAN tersebut, merujuk
pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 180/HUB.03.08.02/ DISPERKIM tertanggal 13 Desember 2025 tentang penghentian sementara penerbitan izin perumahan di Provinsi Jawa Barat, yang awalnya diterapkan di Bandung Raya kemudian diperluas ke seluruh wilayah Jabar.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) pada prinsipnya mendukung kebijakan moratorium pembangunan perumahan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Mahfudz, dukungan Apersi terhadap kebijakan morato rium bukan tanpa alasan. Sejak berdiri pada 1998, Apersi telah berkomitmen menyediakan rumah murah bagi masyarakat berpeng hasilan rendah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan, jauh sebelum isu keberlanjutan menjadi perhatian utama.
“Misi Apersi itu sejalan dengan pemerintah, dari awal kami membangun rumah murah dengan memperhatikan lingkungan dan kesehatan. Jadi bukan hal baru bagi kami,” ujarnya, Rabu (28/1).
Ia menyebutkan, Jawa Barat, khususnya Bogor Raya, menjadi wilayah dengan penyerapan rumah subsidi terbesar di Indonesia. Namun kondisi tersebut dihadapkan pada dilema antara kebutuhan hunian dan potensi bencana alam. “Di satu sisi kita menghadapi risiko bencana, di sisi lain kita harus merumahkan masyarakat yang belum punya rumah. Ini PR bersama,” katanya. Mahfudz menjelaskan bahwa kebijakan moratorium sempat menimbulkan efek pasar kaget di kalangan pengembang, terutama karena harga rumah subsidi telah dipatok pemerintah, sementara ketersediaan dan harga lahan semakin sulit dijangkau.
Ia juga mengapresiasi sikap Gubernur Jawa Barat yang mulai membuka ruang dialog dan melunak
dengan rencana pembukaan moratorium secara bertahap. “Dari yang k ami lihat, Pak Gubernur bukan ingin marah atau mematikan sektor perumahan, tapi ingin menata agar lebih tertib dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisariat Real Estate Indonesia (REI) Bogor Raya, Cholin Kadar mengatakan, secara umum REI menghormati dan mengikuti edaran gubernur terkait moratorium perizinan perumahan. Namun pada tahap awal, kebijakan tersebut sempat menimbulkan kebingungan akibat penggunaan istilah dihentikan sementara yang dinilai belum memiliki kejelasan batas waktu dan ruang lingkup. “Sementara itu sampai kapan? Lalu perizinan mana saja yang dihentikan, karena proses perizinan perumahan itu panjang, mulai dari PKKPR, site plan, sampai PBG,” ujarnya, Rabu (28/1). Ia mengungkapkan, di sejumlah daerah di Jawa Barat, kebijakan tersebut diterjemahkan sebagai penghentian total, sehingga proses perizinan yang sedang berjalan terpaksa terhenti. Bahkan, ada pengembang yang pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)nya tidak dapat dilanjutkan. “Teman-teman di beberapa daerah benar-benar berhenti. Ada yang sudah mengurus PBG, tapi tidak keluar, itu membuat kegiatan yang tadinya mau berjalan jadi terganggu,” katanya. Cholin menambahkan, dampak psikologis kebijakan tersebut juga dirasakan sektor perbankan. Kekhawatiran terhadap kepastian izin membuat sejumlah bank menahan pencairan kredit, baik untuk pengembang maupun konsumen. Meski demikian, Cholin menegaskan di Kabupaten Bogor relatif lebih kondusif dibandingkan daerah lain. Ia juga menegaskan bahwa REI Bogor Raya mendukung penuh prinsip kehati-hatian dalam pembangunan perumahan, terutama terkait mitigasi bencana. (Cr1/d)
Penyumbang Terbesar Perumahan MBR
KABUPATEN Bogor disebut sebagai daerah dengan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan total pembangunan mencapai 9.000 hingga 10.000 unit yang tersebar di sekitar 40 titik lokasi. Klaim tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, dalam talk show Radar Bogor bertajuk Pro dan Kontra Penghentian Izin Perumahan dan Implementasinya di Wilayah Kabupaten Bogor yang digelar di Graha Pena, Rabu (28/1). Eko menegaskan bahwa seluruh pembangunan perumahan di Kabupaten Bogor mengedepankan aspek keselamatan dan mitigasi bencana. Setiap lokasi perumahan, kata dia, telah melalui pemetaan titik-titik rawan bencana sebelum izin diterbitkan oleh pemerintah daerah.
“Yang kita jadikan acuan itu titik-titik lokasi yang rawan bencana. Sepanjang berada di luar kawasan rawan, secara prinsip tidak ada masalah dalam proses perizinan, tentu dengan mempertimbangkan pembimbingan teknis lainnya,” ujarnya. Eko mengungkapkan bahwa hingga saat ini pembangunan
Yang kita jadikan acuan itu titik-titik lokasi yang rawan bencana. Sepanjang berada di luar kawasan rawan, secara prinsip tidak ada masalah dalam proses perizinan, tentu dengan mempertimbangkan pembimbingan teknis lainnya,”
Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor Eko Mujiarto
Raya Mahfudz Akbar.
perumahan bagi MBR di Kabupaten Bogor telah berjalan di sekitar 40 titik lokasi, dengan jumlah unit mencapai 9.000 hingga 10.000 unit. Menurut dia, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah. “Kabupaten Bogor ini daerah yang paling menyumbang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia,” katanya. Selain pembangunan perumahan bagi MBR, Pemkab Bogor juga menargetkan penyediaan hunian tetap (huntap) sebagai bagian dari program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden RI. “Hunian tetap juga menjadi bagian dari target yang harus kita selesaikan,” jelasnya. Di sisi lain, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga terus digenjot. Sepanjang 2025, Pemkab Bogor tercatat telah menyelesaikan sekitar 12.000 unit rumah tidak layak huni. Sementara itu, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat pada periode sebelumnya mencapai sekitar 1.400 unit. “Di 2026 ini tetap berlanjut. Dari pemerintah pusat saja sudah menyediakan sekitar 4.000 unit untuk rumah tidak layak huni,” tutup Eko. (Cr1/c)
Memberi Manfaat untuk Jangka Panjang
TERKAIT hal tersebut, DPRD Kabupaten Bogor menilainya sebagai langkah strategis untuk menekan risiko bencana, meski di sisi lain berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni, mengatakan DPRD berada pada posisi strategis untuk menengahi kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menyikapi kebijakan tersebut. Hal tersebut disampaikan dalam Talk Show Radar Bogor bertajuk Pro dan Kontra Penghentian Izin Perumahan dan Implementasinya di Wilayah Kabupaten Bogor di Graha Pena Radar Bogor, Rabu (28/1). Menurut Fathoni, setidaknya
Perlunya kajian risiko bencana secara menyeluruh sebelum izin perumahan diterbitkan.
Evaluasi terhadap perumahanperumahan yang sudah ada, terutama yang tidak memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
terdapat empat poin penting dalam surat edaran tersebut. Pertama, perlunya kajian risiko bencana secara menyeluruh sebelum izin perumahan diterbitkan. “Di Kabupaten Bogor ini ada wilayah yang memang secara kontur sudah rawan bencana. Tapi ada juga wilayah
Perlunya pengawasan, bukan hanya soal izin baru, tapi juga peninjauan ulang perumahan lama yang berpotensi bencana baru.
Penguatan penghijauan, mengembalikan kawasan rawan longsor menjadi area hijau.
yang awalnya aman, kemudian menjadi rawan karena pemanfaatan lahannya tidak sesuai dengan tata ruang,” ujarnya. Ia mencontohkan, kawasan perumahan yang sebelumnya tidak terdampak banjir, namun berubah menjadi langganan genangan akibat
pembangunan perumahan baru di sekitarnya tanpa didukung sistem drainase yang memadai. Poin kedua, lanjut Fathoni, adalah evaluasi terhadap perumahan-perumahan yang sudah ada, terutama yang tidak memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Poin ketiga yang dinilai penting adalah pengawasan. Sementara poin keempat adalah penguatan penghijauan. “Daerah yang sudah longsor, direlokasi lalu dihijaukan kembali. Itu langkah yang benar dan tidak harus menunggu bencana terjadi,” imbuhnya. Meski dinilai tidak menguntungkan secara ekonomi dalam jangka pendek, Fathoni menegaskan kebijakan moratorium justru memberi manfaat jangka panjang bagi semua pihak. Adapun menurut Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik IBIK Saefudin Zuhdi, pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi untuk melindungi lahan produktif, seperti lahan sawah
lindung, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta kawasan pertanian lainnya. Regulasi tersebut seharusnya mampu mencegah alih fungsi lahan yang berlebihan. Namun demikian, Saefudin menilai implementasi kebijakan di lapangan belum berjalan maksimal. Ia menyebutkan, sebagian besar lahan kosong di Kabupaten Bogor justru dikuasai oleh pengembang. Dalam konteks tersebut, Saefudin menilai edaran gubernur terkait moratorium perumahan perlu dipahami sebagai langkah pengendalian pemerintah terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan, bukan sebagai pelarangan mutlak pembangunan perumahan.(Cr1/c)
Cholin Kadar Ketua Komisariat REI Bogor Raya
Achmad Fathoni Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor
Saefudin Zuhdi Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik IBI Kesatuan
Mahfudz Akbar Ketua Apersi Bogor Raya
DISKUSI: Redaktur halaman utama Radar Bogor Imam Rahmanto (tengah) memandu diskusi membahas kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penghentian penerbitan izin perumahan di wilayah Jawa Barat, bersama narasumber dari berbagai kalangan, dalam talkshow Radar Bogor di Graha Pena, Rabu (28/1).
KIRI-KANAN: Ketua Komisariat REI Bogor Raya Cholin Kadar, Anggota DPRD Kabupaten Bogor
Achmad Fathoni, Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor Eko Mujiarto, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik IBI Kesatuan Saefudin Zuhdi, dan Ketua Apersi Bogor
PUTUS: Jembatan Cimegamendung, penghubung Desa Batulayang dan Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua terputus akibat tergerus luapan Kali Cikamasan.
PUPR Janji Bangun Jembatan Sementara
CISARUA– Jembatan Cimegamendung, penghubung
Desa Batulayang dan Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua terputus akibat tergerus luapan Kali Cikamasan.
Sementara waktu, jembatan bailey akan dibangun sebelum diusulkan ke Pemkab Bogor untuk pembangunan jembatan permanen.
Kepala UPT Infrastruktur
Jalan dan Jembatan Wilayah II Ciawi pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Heru Haerudin
mengatakan, bahwa pihaknya telah menindaklanjuti terkait putusnya Jembatan Cimegamendung. ”Untuk sementara kita akan pasang jembatan bailey di saat cuaca bagus, di awal Februari sudah berjalan,” ujarnya, Rabu (28/1). Dijelaskannya, jembatan bailey atau besi rakit dinilai efektif untuk menghubungkan kembali akses kedua desa di Cisarua itu. Nantinya, jembatan tersebut akan mem-
bentang sepanjang 12 meter, dan lebar 4 meter. Dengan dibangunnya jembatan sementara ini, diharapkan akses transportasi dan aktivitas warga antara kedua desa dapat kembali normal. ”Nantinya kami juga mengusulkan anggaran untuk pembangunan jembatan permanen yang lebih kokoh,” jelas Heru. Terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam
Hamdani mengungkapkan, putusnya Jembatan Cimegamendung terjadi pada Sabtu (24/1) lalu. Terputusnya jembatan tersebut disebabkan tergerusnya luapan Kali Cikamasan. ”Dikarenakan hujan berintensitas tinggi di wilayah tersebut, menyebabkan aliran Kali Cikamasan meluap sehingga mengakibatkan satu jembatan penghubung Desa Batulayang dan Desa Tugu Utara terputus,” tandasnya.(cok/c)
Setengah Triliun untuk Utang dan Gaji
CIBINONG– Pemerintah Kabupaten Bogor bakal menggelontorkan anggaran hampir setengah triliun di awal tahun 2026. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk melunasi utang dan membayar gaji pegawai. ”Karena memang berbarengan pembayaran gaji, pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu juga pembayaran hutang,” kata Wildan, Rabu (28/1). Anggaran untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu yakni sebesar Rp44 miliar. Lalu gaji pegawai Rp88 miliar. Sementara untuk membayar utang seb esar Rp344 miliar. Meski begitu diri-
nya menjamin anggaran tersebut telah tersedia. ”Kalo sisi ketersediaan anggaran kita sudah tersedia secara kas,” tutupnya.
Sebagai informasi, pendapatan Pemkab Bogor tahun 2026 sebesar Rp10,9 triliun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp5,6 triliun dan data transfer sebesar Rp5,3 triliun. (abl). Sebelumnya, Pemkab Bogor telah menyatakan akan bayarkan hutang proyek yang terlambat dalam beberapa hari ke depan Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyebut keterlambatan bayar proyek yang terjadi beberapa waktu lalu akan dibayar mulai minggu ini. ”Kami ada tunda bayar di tanggal 31 Desember Insya Allah kami kejar. Mudah - mudahan di minggu ini tunda bayar dapat segera realisasi pembayaran Kabupaten Bogor,”
Jembatan Leuwiranji Dibuka Bulan Depan
GUNUNG SINDUR– Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor memastikan Jembatan Leuwiranji dapat segera dilintasi pada 1 Februari 2025. Kepala UPT Infrastruktur
Jalan dan Jembatan Wilayah VIII Parung, Candra Trikaya
mengatakan, proses perbaikan Jembatan Leuwiranji saat ini telah mencapai 95 persen. ”Mudah-mudahan 31 Januari sudah rampung, sehingga 1 Februari sudah bisa dilalui,” ujarnya kepada Radar Bogor, Rabu (28/1). Candra juga melontarkan,
bahwa proses perbaikan Jembatan Leuwiranji telah memasuki tahap akhir dengan penggantian beberapa material plat atau lantai kendaraan.
”Hanya tinggal lima plat yang belum dipasang, karena semua plat diganti. Progresnya sudah
95 persen per hari ini,” katanya. Meski demikian, pihaknya menyebut bahwa pembukaan kembali Jembatan Leuwiranji akan dimulai dari kendaraan kecil terlebih dahulu.
Hal itu dilakukan untuk memastikan agar jembatan tersebut dapat dilintasi dengan
Jalan H. Iyang Minim Perhatian
BOGOR– Jalan H. Iyang yang berada di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor jauh dari kata aman dan nyaman. Meski berada dekat dengan pusat pemerintahan, jalan tersebut minim perhatian. Pantauan Radar Bogor pada Rabu (28/1) menunjukkan jalan sepanjang 800 meter itu rusak parah. Tak ada lintasan aspal yang tersisa, hanya bebatuan di atas tanah merah dan kubangan air yang cukup dalam Padahal, jalan yang menghubungkan setiap RT di RW 9 ini merupakan akses utama warga jalan dan digunakan setiap hari siswa maupun pekerja. Kepala SMP Wahdah Islamiyah, Muhammad Hamka menjelaskan, jalan itu sudah rusak sejak tahun 2017. Saat itu, jalan sempat diperbaiki dengan gotong royong pihak yayasan bersama warga sekitar menggunakan aspal bekas, namun seiring waktu jalan kembali rusak. Hamka menyampaikan, dirinya sempat mengajukan perbaikan jalan ke pemerintah baik di tingkat RT, RW bahkan Kelurahan. Namun, tak membuahkan hasil. Tak berhenti disitu, kata dia, pihaknya terus memperjuangkan perbaikan jalan tersebut. Informasi terakhir yang diterima Hamka, jalan itu telah masuk rencana perbaikan. ”Sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan jalan ini bahkan dari pihak pemerintah sudah datang mengukur tapi sampai sekarang belum ada informasi lanjut,” tutur dia. Menurutnya, jalan ini sangat penting karena ketika jalan utama Stadion Pakansari ditutup, banyak warga sekitar bahkan warga luar yang melintas. Bukan hanya jalan yang cukup rusak, ketika malam tiba jalan ini pun sangat gelap karena
TAK KUNJUNG
DIPERBAIKI: Sejumlah siswa saat melintas di Jalan H. Iyang yang mengalami kerusakan dan tak kunjung diperbaiki.
minim penerangan. Sehingga dia berharap, peme rintah segera memperhatikan akses Jalan H Iyang. ”Harapan saya tentu dari pihak pemerintah supaya bisa disegerakan perbaikan jalan ini ya bukan hanya hanya kebutuhan pesantren tetapi kebutuhan warga sekitar akses jalan ini karna hampir bertahun-tahun kita meminta dan bagaimana caranya,” pungkasnya. (abl/c)
Warga Kecewa Dewan Tak Hadiri Musrenbang
RUMPIN – Warga Rumpin
kecewa atas ketidakhadiran
Anggota DPRD Kabupaten
Bogor dalam rapat Musrenbang tingkat Kecamatan Rumpin. Kekecewaan itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa
(APDESI) Kecamatan Rumpin
Mad Harun. Kepala Desa Cibodas itu mengaku gusar lantaran tidak ada satu pun wakil rakyat yang hadir dalam forum resmi yang digelar pada Rabu (28/1) tersebut. “Padahal musrenbang adalah forum penting, tempat masyarakat menyampaikan langsung aspirasi terkait pembangunan, pelayanan publik, hingga kebutuhan dasar lainnya,” ucap Mad Harun. Absennya para Anggota DPRD Kabupaten Bogor dapil 5, kata dia, mencerminkan kurangnya perhatian wakil rakyat dalam mengawal kepentingan masyarakat. “Anggota dewan itu dipilih oleh rakyat, termasuk warga Rumpin. Tetapi di saat forum resmi seperti ini justru tidak ada yang hadir. Ini sangat disayangkan,” ketusnya. Mad Harun pun membandingkan dengan peran kepala desa yang bersentuhan langsung dengan warga setiap harinya. Meski wilayah kerjanya lebih luas, namun anggota dewan tetap memiliki kewajiban
moral untuk hadir di tengah masyarakat. Dengan tidak hadirnya di forum resmi seperti musrenbang, anggota DPRD dinilai bertentangan dengan janji politiknya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. “Siapa yang akan mengawal aspirasi masyarakat sampai ke tingkat anggaran kalau wakil rakyatnya saja tidak ada,” imbuh Mad Harun.(cok/c)
aman dan nyaman bagi masyarakat. ”Untuk kendaraan besar seperti truk dan sebagainya belum bisa, jadi dimulai dari kendaraan kecil seperti mini bus ” jelas Candra. Sebelumnya, Ketua DPK KNPI Kecamatan Gunung Sindur,
Djaka Laidi menyoroti lambannya perbaikan jembatan tersebut. Menurutnya, hal itu merugikan masyarakat yang biasa memanfaatkan akses Jembatan Leuwiranji. ”Ini harus menjadi pembelajaran dan evaluasi ke depannya. Ini pakai uang rakyat, ber-
dampak pada aktivitas warga masyarakat,” tukasnya. Sebelumnya, proses perbaikan akses penghubung wilayah Rumpin - Gunung Sindur molor. Kondisi ini membuat penutupannya diperpanjang sampai 31 Januari 2025. (cok/c)
Menko Airlangga Apresiasi Sampoerna Retail Community
CIGOMBONG– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyebut, kehadiran toko klontong mitra Sampoerna Retail Community (SRC) berperan penting dalam menunjang perekonomian nasional. Hal itu disampaikannya dalam acara Pesta Retail 2026 di Lido Music & Arts Center (LMAC) KEK MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor, Senin (27/1) malam.
”Tentu kita memberikan apresiasi kepada Sampoerna, yang telah membangun komunitas dan bisnis ini lebih dari satu dekade, selama 18 tahun,” ungkapnya. Menurutnya, kemitraan ini menjadi bukti kolaborasi yang bersifat jangka panjang, sehingga memberikan dampak positif kepada perekonomian nasional. Hal itu juga diperkuat dengan GDP (Gross Domestic Product) atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang telah tumbuh 5 persen di tahun 2025. ”Oleh karena itu kita melihat bahwa dengan jumlah SRC yaitu sebanyak 250 ribu anggota, ini merupakan sebuah kebanggaan, karena ini bukanlah hal yang biasa. Mereka para pahlawan ekonomi kita,” tegas Airlangga. Di sisi lain, lanjut Menko Airlangga, kehadiran toko klontong CSR juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Jika dirataratakan satu toko mempekerjakan empat orang, maka ada 1 juta orang bekerja di toko klontong dan menghidupi 4
juta keluarganya. ”Maka tentu dengan adanya 1 juta pekerja, kontribusinya bisa pada 2 persen pertumbuhan, jadi jelas para
pemilik toko klontong adalah penunjang pere konomian nasional, dan Indonesia ekonominya resiliens dengan adanya SRC,” pa parnya. (cok/c)
FOTO BILLY/RADAR BOGOR
REVITALISASI: Proses perbaikan Jembatan Leuwiranji yang diklaim sudah mencapai 95 persen.
KOMUNITAS
PERKUMPULAN Bundo Kanduang Minangkabau Jawa Barat mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 di Hotel Onih, Kota Bogor, Minggu (25/1). Mengusung tema ’Manusia Sebagai Individu Multidimensional’ , hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor sekaligus Penasihat Perkumpulan Bundo Kanduang Minang Kota Bogor, Yantie Rachim. Yantie Rachim mengingatkan jasa para tokoh pejuang perempuan Minangkabau, di antaranya Hajjah Rangkayo Rasuna Said yang namanya diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di Jakarta,
Roehana Koedoes yang dikenal sebagai wartawati perempuan pertama di Indonesia, serta Rahmah El Yunusiyah, pendiri madrasah modern khusus perempuan pertama di Indonesia yang model pendidikannya menginspirasi Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. “Para tokoh tersebut lahir sebagai perempuan Minang yang berani berpikir, berani bersuara, dan berani bersikap, namun tetap berakar pada adat dan akhlaknya,” ujar Yantie Rachim. Sementara itu, Ketua PKBM Jawa Barat, Poppy Sofyan, menyampaikan bahwa PKBM Jawa Barat saat ini baru terbentuk di tiga daerah, yakni Kota Bogor, Bekasi, dan Cimahi.(*pia)
KESATUAN Bogor Olimpik Festival (KBOF) 2026 kembali digelar IBI Kesatuan Bogor, Kamis - Sabtu (22-24/1). Kegiatan tahunan ini menjadi wadah pengembangan bakat dan prestasi siswa SMA dan SMK se-Bogor Raya di berbagai bidang akademik dan vokasi. Pada KBOF 2026, tercatat sebanyak 116 sekolah berpartisipasi dengan total 342 siswa atau hampir 400 peserta. Pada ajang ini, sejumlah sekolah berhasil meraih prestasi di berbagai kategori lomba. Di antaranya pada kategori Accounting SMA, juara pertama diraih SMA Kesatuan Bogor, disusul SMA Insan Kamil dan SMA Marsudirini Bogor. Sementara pada kategori
Finance and Banking, SMK Boash 1 mendominasi posisi juara pertama dan kedua, diikuti SMKN 2 Cibinong di peringkat ketiga.
Untuk kategori Capital Market, juara pertama diraih SMAN 4 Bogor, disusul SMA Ibnu Aqil dan SMK Boash 1. Pada Office Administration, SMK Boash 1 kembali meraih juara pertama, diikuti SMKN 1 Bogor dan SMK Negeri 1 Puncak Cisarua.
Kategori Product Innovation dimenangkan
SMK Bhakti Insani Kota Bogor, disusul SMK Kusuma Bangsa Bogor dan SMK Bina Sejahtera Bogor. Pada Web Design, juara pertama diraih SMK Informatika Pesat,
diikuti SMKN 4 Kota Bogor dan SMA Marsudirini. Untuk kategori Cooking, SMK Taruna Terpadu 2 keluar sebagai juara pertama, disusul SMKN 3 Kota Bogor dan SMK Wikrama. Sementara pada Accounting SMK, juara pertama diraih SMK Taruna Terpadu 2, diikuti SMKN 1 Bogor dan SMK Ibnu Aqil. Pada kategori Digital Business Model (Podcast Competition), peserta terbaik berasal dari SMKS Taruna Terpadu 2, SMAS Kesatuan, dan SMKN 1 Cisarua. Sedangkan pada Festival E-Sport, juara diraih SMK Infokom, SMA Kesatuan, dan SMA Plus PGRI Cibinong.(uma/b)
PIMPINAN Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor menggelar pelantikan serentak Lembaga PC Fatayat NU serta 150 Pimpinan Ranting se-Kabupaten Bogor, kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor. Ketua Pelaksana kegiatan, Desi Hasbiyah, mengatakan pelantikan yang mengusung tema Menguatkan Organisasi, Menggerakkan Ekonomi, Menumbuhkan Akar Rumput, ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi titik awal konsolidasi gerakan Fatayat NU Kabupaten Bogor. “Pelantikan ini kami rancang sebagai awal konsolidasi untuk memperkuat tata kelola organisasi, mendorong kemandirian
ekonomi perempuan, serta memperluas dampak sosial Fatayat NU hingga ke tingkat desa dan komunitas paling bawah,” ujarnya kepada Radar Bogor, Senin (26/1). Menurut Desi, pelantikan serentak ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan soliditas kader Fatayat NU di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Sementara itu, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Bogor, Nidlomatum Mukhlisotur Rohmah, menyebut pelantikan 150 pimpinan ranting merupakan bentuk apresiasi atas militansi kader Fatayat NU di tingkat bawah sekaligus upaya membumikan gerakan Fatayat agar semakin dekat dengan umat.(Cr1/b)
BUPATI Bogor, Rudy Susmanto merealisasikan bantuan sebesar Rp100 juta untuk masing-masing Masjid Besar Kecamatan. Rudy ingin memastikan seluruh tempat ibadah, khususnya masjid besar kecamatan, berada dalam kondisi yang baik dan layak digunakan menjelang bulan Ramadan. Program ini dilaksanakan secara bertahap dan menyasar 40 masjid besar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Penyaluran bantuan dilakukan Bupati
Bogor, Rudy Susmanto saat melaksanakan program Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al-Ihsan, Cibinong, Jumat (23/1). Program yang digagas Bupati Bogor, Rudy Susmanto ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan fasilitas ibadah, serta memastikan pembangunan merata, bukan hanya di pusat pemerintahan. Bupati Bogor Jumling di Masjid Al-Ihsan Kecamatan Cibinong didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Komis I DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, jajaran kepala perangkat daerah, Camat dan Forkopimcam Cibinong, seluruh Lurah se-Kecamatan Cibinong. Turut hadir Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, para alim ulama dan tokoh masyarakat, Ketua DKM Masjid Al-Ihsan, Ketua LPM, organisasi kepemudaan tingkat kecamatan, serta masyarakat kecamatan Cibinong.(*pia)
HADIRI: Penasihat Perkumpulan Bundo Kanduang Minang Yantie Rachim dan Ibu Wamendagri Yane Ardian bersama Ketua PKBM Jawa Barat Poppy Sofyan.
PENGUKUHAN: Para pengurus dan Pimpinan Ranting Fatayat NU mengikuti pelantikan serentak di Auditorium Sekda Kabupaten Bogor, Senin (26/1).
KUNJUNGI: Bupati Rudy Susmanto didampingi Wakil Ketua DPRD, Sekda Kabupaten Bogor dan jajaran kepala perangkat daerah foto bersama di Masjid Al-Ihsan Cibinong.
JUARA: Sebagian pemenang lomba KBOF 2026 dari beberapa kategori foto setelah menerima simbolis hadiah.
METROPOLIS
Kucurkan Rp52 Miliar Bangun GOR Pajajaran
Setelah lama dinanti, kawasan GOR Pajajaran akhirnya kembali disentuh. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan revitalisasi tahap dua GOR Pajajaran mulai dikerjakan pada 2026, dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp52 miliar. Proyek ini menjadi lanjutan penataan besar-besaran kawasan olahraga kebanggaan warga Kota Hujan tersebut.
Revitalisasi awal
Tujuan:
Anggaran tahap pertama
TAHAP 1 (Sebelumnya)
BOGOR) PADAT MERAYAP: Angkot yang tengah melintas di Jalan Kapten Muslihat depan Alun-Alun Kota Bogor.
Lebih Nyaman Tanpa Angkot
BOGOR-Keberadaan angkot di Kota Bogor mulai ditinggalkan warga. Mereka menilai arus lalu lintas lebih nyaman dan efisien sejak mengandalkan Biskita
Transpakuan, transportasi publik modern yang kini menjadi favorit masyarakat.
LEBIH Baca Hal 10
Kepesertaan JKN Tembus 98 Persen
Kota Bogor Raih UHC Award 2026
Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menjamin akses layanan kesehatan warganya kembali berbuah manis. Dengan tingkat kepesertaan menembus 98 persen, Kota Bogor kembali diganjar Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama dari BPJS Kesehatan.
KOTA Baca Hal 10
TERIMA PENGHARGAAN: Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menerima penghargaan UHC Award 2026 di JIEXPO Kemayoran.
BOGOR-Pemerataan fasilitas olahraga di Kota Bogor terus dikebut. Salah satunya melalui pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Barat yang dipastikan akan dikerjakan dua tahap dengan total anggaran mencapai Rp29 miliar. Proyek ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada 2027 dan terbuka untuk masyarakat umum.
kenyamanan
TAHAP 2 (2026)
TAHAP 3 (2027)
Tunggu Lampu Hijau Lelang Pemprov
BOGOR–Pemkot Bogor masih belum dapat merealisasikan pembangunan akses jalan baru di Jalan Saleh Danasasmita atau Batutulis. Kecamatan Bogor Selatan. Penyebabnya proses lelang konstruksi yang masih menunggu keputusan dari Pemprov Jabar.
BOGOR–Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai menapaki langkah awal proyek strategis daerah Tahun Anggaran 2026. Dari 10 paket proyek yang ditetapkan, paket pertama yang masuk tahap lelang adalah jasa konsultansi manajemen konstruksi (MK) untuk Rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap Dua, yang kini tengah dievaluasi.
TERTUNDA: Pengendara motor melintas di Jalan Batutulis yang dibangun sementara. Pemkot Bogor masih menunggu proses lelang konstruksi dari Pemprov Jabar.
Dari 10 paket strategis baru satu yang tayang, yaitu paket konsultan MK Stadion Pajajaran yang saat ini masih dalam tahapan evaluasi,”
Undang Sulaiman, Plt. Kepala Bagian PBJ Setda Kota Bogor