The content of Palm Oil Indonesia Today Magazine (and website) does not necessarily reflect the views of the editor or publishers and are the views of its contributors and advertisers. The digital edition may include hyperlinks to third-party content, advertising, or websites, provided for the sake ofconvenience and interest. The publishers accept no legal responsibility for loss arising from information in this publication and do not endorse any advertising or products available from external sources. Palm Oil Indonesia Today Magazine and its website does not warrant that the information in it will be error-free or will meet any particular criteria of performance or quality. Your use of the information contained in the Palm Oil Indonesia Today magazine and website is at your own risk. You assume full responsibility and risk of loss resulting from the use of this website or information in it. None of Palm Oil Indonesia Today, PT Fireworks Indonesia or its affiliates, or any partners, principals, stockholders or employees of any thereof will be liable for any special, indirect, incidental, consequential or punitive damages or any other damages whatsoever, whether in an action of contract, statute, tort (including, without limitation, negligence) or otherwise, relating to the use of this website or information contained in it. No part of this publication may be reproduced or stored in a retrieval system without the written consent of the publishers. All rights reserved.
Mr. Kenny Yong
EDITOR’S NOTE
Dear readers,
Happy New Year and welcome to the January – March 2026 edition of Palm Oil Today Indonesia.
As we begin a new year, we look ahead with renewed optimism and fresh perspectives on the evolving global palm oil landscape.
The start of 2026 marks an important moment for the palm oil industry as it continues to adapt to changing market demands, regulatory developments, and sustainability expectations. Innovation, technology adoption, and responsible practices remain at the forefront—guiding producers, traders, and stakeholders toward a more resilient and future-ready industry. From advancing sustainability initiatives to leveraging digital solutions that improve efficiency and transparency, the sector is setting the tone for long-term, responsible growth.
This edition presents insightful perspectives, industry updates, and forward-looking strategies to help you navigate the opportunities and challenges that lie ahead. As the year unfolds, collaboration and proactive thinking will be key drivers in shaping a stronger and more sustainable palm oil ecosystem.
We hope this first edition of 2026 inspires fresh ideas, meaningful connections, and positive momentum for the year ahead.
Warm regards,
Yours truly, Kenny Yong
JANUARY - MARCH
2026
06 - REGIONAL NEWS
KETAKUTAN MELANDA INDUSTRI SAWIT INDONESIA
SAAT MILITER MENYITA PERKEBUNAN
FEAR GRIPS INDONESIAN PALM OIL INDUSTRY AS MILITARY SEIZES PLANTATIONS
10 - REGIONAL NEWS
MINYAK SAWIT INDONESIA DI TENGAH REGULASI HIJAU GLOBAL
INDONESIAN PALM OIL UNDER GLOBAL GREEN REGULATIONS
12 - REGIONAL NEWS
MINYAK SAWIT MENJADI KONTRIBUTOR UTAMA DEVISA
RI SEJAK 2000
PALM OIL BECOMES MAJOR CONTRIBUTOR TO RI’S FOREX SINCE 2000
14 - REGIONAL NEWS
INDONESIA MENCATAT INVESTASI US$3,2 MILIAR DI SEKTOR PENGOLAHAN MINYAK SAWIT
INDONESIA RECORDS $3.2 BILLION INVESTMENTS IN PALM OIL PROCESSING
16 - REGIONAL NEWS
CHINA MEMINTA INDONESIA MENJAMIN PASOKAN
MINYAK SAWIT SAAT EKSPOR MENCAPAI US$2,72 MILIAR
CHINA ASKS INDONESIA TO GUARANTEE PALM OIL SUPPLY AS EXPORT HITS $2.72 BILLION
18 - REGIONAL NEWS
MALAYSIA MENCARI STRATEGI UNTUK MEREBUT
KEMBALI PANGSA PASAR MINYAK SAWIT DI CHINA
MALAYSIA EYES STRATEGIES TO REGAIN PALM OIL
MARKET SHARE IN CHINA
20 - REGIONAL NEWS
PRODUKSI MINYAK SAWIT INDONESIA BERPOTENSI NAIK 10% PADA 2025, MENURUT ASOSIASI
INDONESIA’S PALM OIL OUTPUT ON COURSE TO RISE 10% IN 2025, ASSOCIATION SAYS
22 - REGIONAL NEWS
INDONESIA AKAN MEMBUKA LAHAN BARU UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, MENGAKHIRI PEMBEKUAN EKSPANSI
INDONESIA TO OPEN NEW LAND FOR PALM OIL PLANTATIONS, ENDING FREEZE ON EXPANSION
26 - REGIONAL NEWS
WASCO GREENERGY DORONG EKSPANSI REGIONAL
MESKI SAHAM DITUTUP DI BAWAH HARGA IPO
WASCO GREENERGY PUSHES REGIONAL EXPANSION
DESPITE CLOSING BELOW IPO PRICE
30 - WORLD NEWS
INDIA MENINGKATKAN PEMBELIAN MINYAK SAWIT MURAH DARI KOLOMBIA DAN GUATEMALA
INDIA IS INCREASING PURCHASES OF CHEAP PALM OIL FROM COLOMBIA AND GUATEMALA
32 - WORLD NEWS
AGDEVCO BERINVESTASI US$7 JUTA PADA PRODUSEN
MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN DI SIERRA LEONE
AGDEVCO INVESTS $7M IN SIERRA LEONE SUSTAINABLE PALM OIL PRODUCER
34 - WORLD NEWS
MALAYSIA AKAN MEMINDAHKAN KANTOR REGIONAL
MINYAK SAWIT KE KENYA, MENJANJIKAN DUKUNGAN
TEKNIS UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI LOKAL
MALAYSIA TO RELOCATE REGIONAL PALM OIL OFFICE
TO KENYA, PLEDGES TECHNICAL SUPPORT TO BOOST LOCAL PRODUCTION
37 - WORLD NEWS
RASHEED SARUMI MERAUP US$46 JUTA DARI AKUISISI
SAWIT PRESCO
RASHEED SARUMI TO GAIN US$46M IN PRESCO PALM OIL DEAL
38 - SUSTAINABILITY NEWS
RSPO FOKUS MEMPERLUAS KEMITRAAN MINYAK SAWIT
DI TIONGKOK, AFRIKA DAN TIMUR TENGAH
RSPO FOCUSES ON EXPANDING PALM OIL
PARTNERSHIPS IN CHINA, AFRICA, MIDDLE EAST
39 - SUSTAINABILITY NEWS
MENTERI INDONESIA DORONG PERTUMBUHAN SAWIT
YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN
INDONESIAN MINISTER PUSHES FAIR, SUSTAINABLE GROWTH IN PALM OIL SECTOR
40 - COMMENTARY
IMPLEMENTASI BIODIESEL B50 DI INDONESIA DAPAT
MENGIKIS DAYA SAING MINYAK SAWIT, MENURUT
PROFESOR
B50 BIODIESEL IMPLEMENTATION IN INDONESIA COULD ERODE PALM OIL COMPETITIVENESS, SAYS PROFESSOR
41 - COVER STORY
PENGEMBANGAN MINYAK SAWIT MALAYSIA : PELAJARAN DARI SEBUAH KISAH SUKSES GLOBAL MALAYSIA’S PALM OIL DEVELOPMENT : LESSONS FROM A GLOBAL SUCCESS STORY
45 - INNOVATIONS AND TECHNOLOGY
INDONESIA KEMBANGKAN BIOETANOL DARI LIMBAH
SAWIT UNTUK PERCEPATAN TRANSISI ENERGI
INDONESIA DEVELOPS BIOETHANOL FROM PALM OIL
WASTE FOR ENERGY SWIFT
46 - INNOVATIONS AND TECHNOLOGY
MALAYSIA HARUS MEMPERTIMBANGKAN BAHAN
KELAPA SAWIT HIBRIDA YANG TERBUKTI BERHASIL DI KOLOMBIA — VETERAN INDUSTRI
MALAYSIA SHOULD CONSIDER HYBRID OIL PALM
MATERIALS PROVEN SUCCESSFUL IN COLOMBIA INDUSTRY VETERAN
KETAKUTAN MELANDA INDUSTRI SAWIT INDONESIA SAAT MILITER MENYITA PERKEBUNAN
PENINDAKAN YANG DIPERINTAHKAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO MENJADI PERUBAHAN STRUKTUR TERBESAR DALAM SEKTOR INI
Padaakhir Juni, para prajurit Indonesia berseragam loreng memasuki sebuah perkebunan kelapa sawit milik swasta di Pulau Kalimantan dan memasang papan bertuliskan bahwa area tersebut berada di bawah kendali pemerintah, menurut para pengelola.
Adegan di Perkebunan Melati Hanjalipan ini mencerminkan gelombang pengambilalihan yang didukung militer dan menimbulkan kekhawatiran besar bagi negara produsen sawit terbesar di dunia serta 16 juta tenaga kerjanya. Sekitar 3,7 juta hektare perkebunan telah disita, dan hampir separuhnya dialihkan ke perusahaan negara baru Agrinas Palma Nusantara, menjadikannya perusahaan sawit terbesar di dunia berdasarkan luas lahan.
Penertiban yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan perubahan struktural terbesar dalam industri sawit Indonesia, membawa total 5 juta hektare perkebunan di bawah pengawasan militer sekitar 30 persen dari total lahan sawit nasional, atau wilayah yang lebih luas dari Belanda. Wilayah tersebut nantinya berpotensi diserahkan sepenuhnya kepada Agrinas, sebuah perusahaan yang menurut para ahli industri belum siap untuk mengelolanya. Kantor Presiden dan Agrinas tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Dalam rapat kabinet pada Senin (20 Okt), Prabowo mengatakan, “Kami bertekad bahwa tidak boleh ada lagi kasus korupsi yang tidak bisa diusut, tidak boleh ada lagi pihak yang tidak tersentuh,” sambil menyebut penyitaan lahan sebagai salah satu pencapaiannya sejak menjabat pada Oktober 2024.
Perusahaan di Bawah Tekanan Prabowo, mantan komandan pasukan khusus, telah memperluas peran militer dalam urusan sipil, memicu kekhawatiran tentang kembalinya gaya pemerintahan otoriter era Soeharto. Ia menempatkan para purnawirawan jenderal di jajaran direksi Agrinas dan membentuk sebuah satuan tugas berisi tentara, polisi, serta jaksa untuk menindak perkebunan yang beroperasi di dalam kawasan hutan, menurut peraturan presiden Januari lalu dan situs Agrinas. Satuan tugas tersebut, bersama Kementerian Pertahanan dan TNI, tidak menanggapi pertanyaan mengenai aksi penyitaan.
Wawancara Reuters dengan belasan eksekutif perusahaan dan pekebun di seluruh Indonesia serta lima pengamat industri termasuk analis yang paling berpengaruh menemukan ketakutan luas terkait masa depan operasional dan dampak penertiban ini terhadap pasokan global. Untuk pertama kalinya, sumber internal di tiga produsen sawit terbesar Indonesia mengatakan bahwa mereka mengurangi penggunaan pupuk dan perawatan rutin di area yang berisiko disita langkah yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi dalam waktu panjang.
Tak ada perusahaan yang secara terbuka memprotes penyitaan atau pembentukan Agrinas. Para eksekutif meminta anonimitas karena takut akan pembalasan dari pemerintah. “Kalau pemerintah menggunakan militer dan polisi, apa yang bisa dilakukan perusahaan? Ke mana kami harus protes? Berani kami?” ujar seorang eksekutif. Taruhannya sangat besar bagi Indonesia, yang menyumbang lebih dari setengah produksi
sawit dunia dan mengekspor komoditas senilai hampir US$30 miliar setiap tahun digunakan dalam produk makanan ringan, kosmetik, bahan bakar, hingga minyak goreng. Sebelum penertiban, asosiasi Gapki memproyeksikan kenaikan produksi 2025 menjadi 53,63 juta ton. Namun ketua Gapki, Eddy Martono, mengatakan “ketidakpastian ini bisa menyebabkan penurunan” mulai akhir tahun ini.
‘Raja Para Pencuri’?
Perjalanan menuju Melati Hanjalipan memakan waktu dua jam dari Kota Sampit, melewati wilayah terpencil tanpa sinyal dan debu merah yang membubung dari truk-truk yang lewat. Perkebunan seluas 106 hektare itu kini menghadapi masa depan tak menentu di bawah kendali negara, dengan hasil panen tandan buah segar bulanan anjlok menjadi 23 ton dari biasanya 80–100 ton, kata ketua koperasi, Sabarani.
Ia menjelaskan bahwa mitra pengelola enggan merawat lahan karena status hukumnya yang dipersoalkan.“Kenapa negara menjadi raja para pencuri?” tanyanya. Sabarani mengakui telah mengelola lahan yang awalnya dibuka untuk kayu oleh perusahaan Belanda selama dua dekade tanpa dokumen lengkap. Koperasinya pernah memiliki izin pemerintah daerah yang kemudian kedaluwarsa, dan ketika pemerintah pusat mengklasifikasikan ulang area tersebut sebagai hutan, mereka gagal mendapatkan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan yang baru.
Situasi ini mencerminkan pengalaman banyak pekebun kecil yang awalnya menanam di tanah leluhur sebelum diberitahu bahwa mereka dianggap memasuki kawasan hutan. Penyitaan juga menghantam puluhan ribu pekebunan kecil milik para transmigran era Soeharto, menurut asosiasi mereka. “Kami tidak ingin bergabung dengan Agrinas tanpa legalitas,” kata Sabarani. “Kami tidak ingin diperalat untuk bekerja bagi mereka tetapi tetap dianggap ilegal.”
Perkebunan di Bawah Kendali Militer Prabowo menggambarkan langkah ini sebagai upaya mencapai kemandirian pangan dan energi dalam lima tahun. Agrinas ditugaskan mewujudkan ambisi tersebut, termasuk memproduksi biodiesel berbasis sawit sepenuhnya serta menguasai setidaknya 30 persen pasar minyak goreng domestik. Didirikan pada Januari dan dipimpin oleh Agus Sutomo mantan komandan pasukan khusus dan pendukung Prabowo Agrinas menerima penugasan di sektor sawit pada Maret meski tanpa pengalaman sebelumnya.
Pada bulan yang sama, pasukan bersenjata tiba di perkebunan yang dikelola Grup Duta Palma, yang sedang menghadapi kasus pencucian uang, menurut kuasa hukum perusahaan yang menunjukkan foto dan video. Lahan-lahan itu kemudian diserahkan kepada Agrinas. Hingga September, Agrinas mengelola 1,5 juta hektare, dan Sutomo mengatakan targetnya adalah 3 juta hektare pada 2029. “Pekerjaan saya dulu lari-lari, menyamar, sekarang saya disuruh mengurus sawit,” katanya di hadapan parlemen pada September. “Ini amanah, kehormatan, meskipun saya tidak tahu apa-apa.”
Menyasar Raksasa Industri
Satuan tugas mulai menyoroti beberapa pemain terbesar industri sawit. Anak perusahaan Wilmar (Singapura), SD Guthrie, Sinar Mas Group, Musim Mas Group, First Resources, dan Cargill tercatat oleh Kementerian Kehutanan memiliki operasi ilegal di kawasan hutan.
Wilmar melaporkan kenaikan 5 persen produksi TBS paruh pertama meskipun menghadapi tantangan, tetapi mengatakan hasil setahun penuh bergantung pada “penyelesaian berbagai isu” dengan otoritas Indonesia. Perusahaan itu mengatakan tengah berkomunikasi dengan Agrinas untuk beberapa perkebunan dan mendukung penertiban perkebunan ilegal. Cargill menyatakan mengetahui adanya peninjauan lanjutan dan tengah berdialog konstruktif dengan pemerintah. SD Guthrie tidak menanggapi, namun pada Agustus mengatakan 3 persen dari area tanamnya terdampak. First Resources dan Musim Mas menolak memberi komentar. Golden Agri sebagai induk Sinar Mas tidak memberikan tanggapan.
Labirin Hukum yang Kompleks
Penyitaan ini menyoroti dekade-dekade kerumitan legalitas lahan. Sejak booming sawit pada 1990-an, sektor ini kerap dilanda deforestasi, ketidakjelasan hak atas tanah, perubahan regulasi, dan penegakan hukum yang inkonsisten.
Tiga eksekutif senior mengatakan banyak pekebun memiliki dokumen yang dipersoalkan pusat dan menghadapi proses perizinan yang tidak transparan.Bahkan perusahaan yang sudah tersertifikasi keberlanjutan ikut terseret dalam pengawasan, memperdalam kekhawatiran investor. Dampaknya bisa menjadi hambatan bertahun-tahun bagi produksi, terutama karena pertumbuhan sudah melambat akibat pohon yang menua dan moratorium izin baru di hutan primer.
Dampak Global
Penurunan produksi yang signifikan akan mengguncang pasar minyak nabati global, yang sudah ketat karena Indonesia semakin banyak menyalurkan sawit ke biodiesel.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang memimpin satuan tugas, mengatakan Agrinas “harus memastikan produksi tidak turun, bahkan harus meningkat.” Namun dalam konferensi industri di Mumbai, para analis ternama memperingatkan adanya potensi penurunan jika penyitaan terus berlanjut. “Kami memperkirakan produksi Indonesia akan naik 0,7 juta ton tahun depan, tapi saya tidak akan terkejut jika pertumbuhannya jauh lebih kecil karena investasi sedang dikurangi,” ujar Thomas Mielke dari Oil World. Analis industri Dorab Mistry menyampaikan kekhawatiran serupa: “Ancaman nasionalisasi langsung menyebabkan penurunan hasil.”— Reuters
FEAR GRIPS INDONESIAN PALM
OIL INDUSTRY AS MILITARY SEIZES PLANTATIONS
CRACKDOWN ORDERED BY PRESIDENT PRABOWO SUBIANTO IS THE BIGGEST STRUCTURAL CHANGE IN THE SECTOR
Indonesian soldiers in fatigues marched onto a private palm oil plantation on Borneo island in late June and posted a signboard declaring the estate under government control, its managers said.
The scene at the Melati Hanjalipan plantation exemplifies a sweeping military-backed takeover that has sent a chill through the world’s biggest palm oil producer and its 16-million-strong workforce. Around 3.7 million hectares of plantations have been seized, with nearly half transferred to nascent state firm Agrinas Palma Nusantara, catapulting it into the world’s largest palm oil company by land size.
The crackdown ordered by President Prabowo Subianto is the biggest structural change in Indonesia’s palm industry and has brought a total of 5 million hectares under military scrutiny. That is about 30 per cent of the country’s total palm oil acreage and an area bigger than the Netherlands. The territory could eventually be handed to Agrinas, a company industry experts say is ill-equipped to manage it. The president’s office and Agrinas did not respond to Reuters requests for comment.
“We are determined that there will be no more corruption cases that cannot be investigated, no more untouchables,” Prabowo told his Cabinet on Monday (Oct 20) while listing the seizures as one of his most notable achievements since coming to power in October 2024.
Companies Under Siege
Prabowo, a former special forces commander, has widened the military’s role in civic affairs, reviving fears of a return to Indonesia’s Suharto-era authoritarianism. He has installed retired generals on Agrinas’ board and formed a task force of soldiers, police and prosecutors to target plantations operating inside areas designated as forest, a January presidential decree and the company’s website showed. The task force, Indonesia’s defence ministry and the military did not respond to questions about the seizures.
Reuters interviews with a dozen company executives and growers across Indonesia and five industry watchers, including the sector’s most-followed analysts, found widespread fear about their future operations and the impact of the crackdown on global supply.
For the first time, sources at three of Indonesia’s top palm oil producers said they have scaled back fertiliser use and routine upkeep in areas at risk of takeover – steps that can depress yields for seasons to come. No company has publicly questioned the seizures or the formation of Agrinas and the executives requested anonymity for fear of government retaliation.“If the government uses the military, the police, what can a company do? Who do we protest to? Do you think we dare?“ one executive said. The stakes are high for Indonesia, which accounts for over half the world’s production of palm oil and exports nearly US$30 billion worth of the commodity annually, used in products from snacks and cosmetics to fuel and cooking oil.Before the crackdown, industry group Gapki predicted a slight rise in 2025 output to 53.63 million tonnes, but chairman Eddy Martono said the “uncertainty could lead to a decline” as early as late this year.
‘King of Thieves’
The drive to Melati Hanjalipan takes two hours from the town of Sampit through remote terrain where mobile reception fades and red dust clouds follow passing trucks. The 106-hectare plantation faces an uncertain future under state control, with monthly fresh fruit bunches output already plummeting to 23 tonnes from a typical 80-100 tonnes, cooperative head Sabarani told Reuters.
He explained their caretaker partner was reluctant to maintain the plot due to its disputed legal status. “Why is the state becoming the king of thieves?“ he asked. Sabarani acknowledged managing the plot –originally cleared for timber by a Dutch company – for two decades without proper papers. His cooperative once had a local government permit that expired, and when the central government reclassified the area as forest, they failed to secure a new Forest Area Utilisation Permit.
That mirrors the experience of many smallholders who initially began planting on ancestral lands before being told they were encroaching on forests. Seizures have also hit tens of thousands of small plantations run by transmigrant farmers resettled under the government of former strongman leader Suharto, an association representing them said. Seizures have also hit tens of thousands of small plantations run by transmigrant farmers resettled under the government of former strongman leader Suharto, an association representing them said. “We don’t want to join Agrinas without legality,” Sabarani said. “We don’t want to be used as a tool to work for them but still be left illegal.”
Military-run Plantations
Prabowo has framed the push as essential to deliver food and energy self-sufficiency within five years. Agrinas is tasked with achieving his ambition of producing diesel entirely made of palm oil and controlling at least 30 per cent of the domestic cooking oil market. Formed in January and helmed by Agus Sutomo, an ex-special forces commander who campaigned for Prabowo, Agrinas was handed the palm brief in March with no previous experience.
That month, armed troops arrived at plantations managed by Duta Palma Group, the target of an ongoing money-laundering case, the company’s lawyer said, showing pictures and videos. The lands were transferred to Agrinas. By September, it was overseeing 1.5 million hectares and Sutomo said it aims to manage 3 million by 2029. “My job used to be running around, go undercover, but now I’m ordered to take care of palm oil,” he told parliament in September. “This is a mandate, an honour, even though I don’t know anything.”
Industry’s Biggest Names
The task force has cast its eyes on some of the industry’s biggest names. Subsidiaries of Singapore-based Wilmar, SD Guthrie, Sinar Mas Group, Musim Mas Group, First Resources and Cargill were listed by the forestry ministry as having illegal operations in forests.
Wilmar reported a 5 per cent increase in first-half fresh fruit bunches production despite difficulties but said full-year results depend on “resolution of various issues” with Indonesian authorities. The company told Reuters it was engaging with Agrinas on a few plantations and supports the regulation of illegal plantations. Cargill said it was aware of ongoing reviews and was in constructive dialogue with authorities. SD Guthrie did not respond to requests for comment but in August said 3 per cent of its planted area was affected. First Resources and Musim Mas declined to comment. Golden Agri, the parent company of Sinar Mas, did not respond.
Complex Legal Maze
The seizures spotlight decades of murky land legality. Since a boom in the 1990s, Indonesia’s palm oil sector has been dogged by deforestation, unclear land rights, shifting rules and inconsistent enforcement.
Three senior executives said many growers hold documents Jakarta disputes and face opaque processes to regularise permits. Even sustainably certified companies are under scrutiny, deepening investor concern. The result could be a multi-year drag on output, particularly as growth has already slowed due to ageing trees and a moratorium on new permits in primary forest.
Global Stakes
A significant production shortfall would reverberate through global edible oil markets, already tight as Jakarta channels more palm to biodiesel.
Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin, who leads the task force, has said Agrinas “must be ready to make sure production will not drop, and should even be increased”. But at an industry conference in Mumbai, top analysts warned of declines if seizures continue. “We are assuming Indonesia’s production will rise by 0.7 million tonnes next year, but I would not be surprised if the expansion turns out to be much smaller, since investments are being reduced,” said Thomas Mielke of forecaster Oil World. Industry analyst Dorab Mistry echoed those concerns: “The threat of nationalisation immediately leads to lower yields.” – Reuters.
MINYAK SAWIT INDONESIA DI TENGAH REGULASI HIJAU GLOBAL
Hanya
102.474 petani sawit dari total 2,7 juta petani sawit yang memiliki sertifikat pendaftaran usaha perkebunan, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam memenuhi persyaratan EUDR.
JAKARTA, KOMPAS — Minyak sawit Indonesia saat ini dikelilingi oleh regulasi hijau global dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, bahkan Tiongkok. Petani sawit skala kecil diperkirakan akan terdampak paling besar. Mayoritas dari mereka masih belum memiliki sertifikasi minyak sawit berkelanjutan dan sertifikat pendaftaran usaha perkebunan.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (CPOC), Musdhalifah Machmud, menyampaikan rasa terima kasih pada Selasa (14/10/2025) atas penundaan penerapan EU Deforestation-Free Products Act (EUDR) oleh Uni Eropa (UE). EUDR, yang semula dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2026, telah ditunda menjadi 1 Januari 2027. Namun, EUDR bukan satu-satunya tantangan bagi ekspor minyak sawit Indonesia. Beberapa negara lain juga diperkirakan akan mengikuti UE dalam menerapkan regulasi untuk memerangi deforestasi dan perubahan iklim.
“Ke depannya, Amerika Serikat akan menerapkan Forest Act 2023. Inggris juga akan menegakkan Environmental Bill. Selain itu, Tiongkok telah mulai menginisiasi rantai pasok hijau untuk perdagangannya,” ujar Musdhalifah dalam webinar “Penguatan Daya Saing Petani Kecil dalam Kerangka EUDR untuk Minyak Sawit Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta.
EUDR bukan satu-satunya tantangan bagi ekspor minyak sawit Indonesia. Beberapa negara lain juga diperkirakan akan mengikuti UE dalam menerapkan regulasi untuk memerangi deforestasi dan perubahan iklim.Forest Act 2023 adalah Undang-Undang Kehutanan AS yang digagas oleh Kongres AS. Saat ini masih berbentuk RUU. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan AS bebas dari praktik deforestasi dan komoditas atau produk yang berasal dari wilayah yang mengalami deforestasi pada tahun 2030.
Sementara itu, Environmental Bill adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup Inggris yang dibentuk pada 2021. Saat ini, parlemen dan beberapa elemen masyarakat Inggris mendorong pemerintah untuk menerapkan klausul perdagangan produk bebas deforestasi dalam undang-undang tersebut.
Kedua regulasi ini memuat ketentuan yang mirip dengan EUDR, khususnya di sektor perdagangan. Salah satunya adalah persyaratan keterlacakan rantai pasok untuk produk yang dipasarkan di AS, Inggris, dan UE. Sementara itu, di Tiongkok, belum ada regulasi standar yang mengatur produk bebas deforestasi. Namun, Tiongkok telah mulai menginisiasi rantai pasok perdagangan berkelanjutan, termasuk mengadopsi sistem keterlacakan. Hal ini dilakukan karena Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengekspor produknya ke AS dan UE.
Menurut Musdhalifah, penerapan beberapa regulasi tersebut akan berdampak paling besar pada petani sawit kecil. Hal ini mengingat luas area 6,75 juta hektare, atau sekitar 41 persen dari total perkebunan sawit di Indonesia, dikelola oleh petani kecil. “Kontribusi mereka terhadap produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional juga cukup signifikan, yaitu sekitar 34 persen dari total produksi CPO tahunan di Indonesia,” ujarnya.Peneliti mitra Indef, Afaqa Hudaya, memiliki pendapat serupa. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas petani sawit skala kecil di Indonesia belum memiliki sertifikasi minyak sawit berkelanjutan dan sertifikat pendaftaran usaha perkebunan (STDB).
Hasil survei Indef menunjukkan bahwa 83 persen petani kelapa sawit telah memperoleh sertifikat tanah. Namun, 74,49 persen petani belum memiliki sertifikasi minyak sawit berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO, dan 67 persen belum mengantongi STDB. Selain itu, 85 persen petani kelapa sawit masih berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, dan 80 persen mengelola lahan di bawah 4 hektare. “Kondisi ekonomi ini membuat petani kesulitan membiayai proses sertifikasi, pemetaan geospasial, dan membangun ekosistem digital yang dibutuhkan oleh EUDR,” ujarnya. STDB adalah bukti legalitas perkebunan skala kecil di bawah 25 hektare, yang merupakan salah satu elemen penting yang dipersyaratkan oleh EUDR. Dokumen ini mencakup aspek legalitas, keterlacakan, dan geolokasi lahan.
PERCEPATAN STDB
Pemerintah didorong untuk mempercepat pemenuhan persyaratan EUDR dan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan bagi petani sawit. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti memperkuat kelembagaan dan akses pembiayaan bagi petani sawit, serta mengadvokasi agar ISPO menjadi persyaratan EUDR. Afaqa mendorong pemerintah untuk memperkuat kerangka kelembagaan bagi petani kelapa sawit, salah satunya melalui koperasi. Dengan demikian, mereka dapat secara kolektif mendaftarkan perkebunan kelapa sawit dan mengakses pendanaan untuk mengelola ISPO atau RSPO.
Sementara itu, Musdhalifah memaparkan beberapa alternatif pembiayaan untuk sertifikasi minyak sawit berkelanjutan serta pengumpulan data geospasial dan pengembangan sistem keterlacakan untuk perkebunan sawit petani. Salah satu opsi adalah memanfaatkan dana bagi hasil dari kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan. “Percepatan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan dan keterlacakan perkebunan sawit petani perlu segera dilaksanakan. Jika tidak, Indonesia bisa tertinggal dari Malaysia. Sebanyak 92 persen petani sawit Malaysia sudah memiliki sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO),” ujar Musdhalifah.
Ia juga menyarankan pemerintah Indonesia terus mempromosikan ISPO sebagai standar EUDR. Pengakuan ini penting untuk menjaga akses ke pasar ekspor CPO dan turunannya, sekaligus menjaga kedaulatan sistem keberlanjutan nasional. Menanggapi hal ini, Kepala Kelompok Pemberdayaan dan Kelembagaan Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Mula Putra, mengakui bahwa luas lahan sawit milik petani yang telah mengadopsi sistem keterlacakan masih terbatas. Hal ini terlihat dari jumlah petani atau pekebun sawit yang telah memiliki STDB.
Saat ini, hanya 102.474 petani kelapa sawit dari total 2,7 juta petani kelapa sawit yang memiliki STDB. Selain itu, hanya 498.013,84 hektare dari total 6,75 juta hektare perkebunan kelapa sawit milik petani yang telah memperoleh STDB. “Kami akan terus mendorong percepatan kepemilikan STDB bekerja sama dengan pemerintah daerah, asosiasi petani, dan lembaga swadaya masyarakat. Kami bahkan telah mengembangkan aplikasi Sawit-Ku,” ujar Mula.
Ia menjelaskan bahwa melalui aplikasi Sawit-Ku, petani atau lembaga petani dapat mendaftarkan dan memasukkan data pribadi serta luas lahan perkebunan secara mandiri. Ini termasuk melampirkan peta atau lokasi perkebunan mereka. Dengan kata lain, aplikasi ini berfungsi sebagai jembatan menuju E-STDB yang telah dikembangkan sebelumnya. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan solusi atas keterbatasan sumber daya manusia dalam pencatatan petani dan kebun mereka.
INDONESIAN PALM OIL UNDER GLOBAL GREEN REGULATIONS
Only102,474 oil palm farmers out of a total of 2.7 million oil palm farmers possess a plantation business registration certificate, which is one of the key elements in meeting the requirements of the EUDR.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesian palm oil is currently surrounded by global green regulations from the European Union, the United States, the United Kingdom, and even China. Smallholder palm oil farmers are expected to bear the greatest impact. The majority of them still do not possess sustainable palm oil certification and plantation business registration certificates.
The Deputy Secretary-General of the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOC), Musdhalifah Machmud, expressed gratitude on Tuesday (14/10/2025) that the European Union (EU) has postponed the implementation of the EU Deforestation-Free Products Act (EUDR). The EUDR, which was originally set to take effect on January 1, 2026, has been postponed to January 1, 2027. However, the EUDR is not the only challenge for Indonesian palm oil exports. Several countries are also expected to follow the EU in implementing regulations to combat deforestation and climate change.
“In the future, the United States will implement the Forest Act of 2023. The United Kingdom will also enforce the Environmental Bill. Furthermore, China has begun to initiate a green supply chain for its trade,” said Musdhalifah during the webinar “Strengthening the Competitiveness of Small Farmers within the Framework of EUDR for Sustainable Palm Oil” organized by the Institute for Development of Economics and Finance (Indef) in Jakarta.
The EUDR is not the only challenge for Indonesian palm oil exports. Several countries are also expected to follow the EU in implementing regulations to combat deforestation and climate change. The Forest Act of 2023 is a U.S. Forestry Law initiated by the U.S. Congress. Currently, it is still in the form of a bill. The law is designed to ensure that the U.S. is free from deforestation practices and commodities or products derived from deforested areas by 2030.
Meanwhile, the Environmental Bill is the UK Environmental Law established in 2021. Currently, the parliament and several elements of British society are urging the government to implement the deforestation-free product trade clause in the law. Both regulations contain provisions similar to the EUDR, particularly in the trade sector. One of these is the requirement for traceability of the supply chain for products marketed in the US, UK, and EU. Meanwhile, in China, there are no standard regulations governing deforestation-free products. However, China has begun to initiate a sustainable trade supply chain, including adopting a traceability system. This is being done because China has an interest in exporting its products to the US and the EU.
According to Musdhlifah, the implementation of several regulations will have the greatest impact on small palm oil farmers. This is considering that an area of 6.75 million hectares, or approximately 41 percent of the total palm oil plantations in Indonesia, is managed by small farmers. “Their contribution to the national crude palm oil (CPO) production is also quite significant, accounting for approximately 34 percent of the total annual CPO production in Indonesia,” he said.Indef partner researcher, Afaqa Hudaya, shares a similar opinion. He revealed that the majority of smallholder palm oil farmers in Indonesia do not possess sustainable palm oil certification and a plantation business registration certificate (STDB).
The results of the Indef survey indicate that 83 percent of oil palm farmers have obtained land certificates. However, 74.49 percent of farmers do not yet possess sustainable palm oil certifications such as ISPO and RSPO, and 67 percent have not secured STDB. In addition, 85 percent of oil palm farmers still earn below Rp 5 million per month, and 80 percent manage land under 4 hectares. “This economic condition makes it difficult for farmers to finance the certification process, geospatial mapping, and to build the digital ecosystem required by the EUDR,” he said. STDB is evidence of the legality of smallholder plantations under 25 hectares, which is one of the important elements required by EUDR. The document includes aspects of legality, traceability, and geolocation of the land.
STDB ACCELERATION
The government is urged to expedite the fulfillment of EUDR requirements and sustainable palm oil certification for palm oil farmers. This can be achieved through several means, such as strengthening institutions and access to financing for palm oil farmers, as well as advocating for ISPO to become a requirement of EUDR. Afaqa urged the government to strengthen the institutional framework for oil palm farmers, one of which could take the form of cooperatives. This way, they can collectively register their oil palm plantations and access funding to manage ISPO or RSPO.
Meanwhile, Musdhalifah outlined several financing alternatives for sustainable palm oil certification as well as geospatial data collection and the development of a traceability system for farmers’ palm oil plantations. One of the options is to utilize the revenue-sharing funds from palm oil managed by the Plantation Fund Management Agency. “The acceleration of sustainable palm oil certification and traceability of farmers’ palm oil plantations needs to be implemented immediately. If not, Indonesia could fall behind Malaysia. As many as 92 percent of Malaysian palm oil farmers already possess the Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) certification,” said Musdhalifah.
He also suggested that the Indonesian government continue to promote ISPO as the EUDR standard. This recognition is important to maintain access to export markets for CPO and its derivatives, as well as the sovereignty of the national sustainability system. In response to this, the Head of the Palm Oil Empowerment and Institutional Group of the Directorate General of Plantations at the Ministry of Agriculture, Mula Putra, acknowledged that the area of palm oil land owned by farmers who have adopted traceability systems is still limited. This is indicated by the number of palm oil growers or farmers who already possess a STDB.
Currently, only 102,474 oil palm farmers out of a total of 2.7 million oil palm farmers possess a STDB. Additionally, only 498,013.84 hectares of the total 6.75 million hectares of oil palm plantations owned by farmers have obtained a STDB. “We will continue to encourage the acceleration of STDB ownership in collaboration with local governments, farmer associations, and non-governmental organizations. We have even developed the Sawit-Ku application,” said Mula.
He explained that through the Sawit-Ku application, farmers or farmer institutions can register and input personal data and the area of their plantations independently. This includes attaching a map or the location of their plantations. In other words, the application serves as a bridge to the E-STDB that has been developed earlier. Additionally, the application also provides a solution to the limitations of human resources in recording farmers and their gardens.
Minyak Sawit Menjadi Kontributor Utama
Devisa RI Sejak 2000
Industri minyak sawit Indonesia terus berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian nasional, terutama dalam memperoleh devisa dari ekspor, mewujudkan surplus neraca perdagangan, dan mengurangi defisit migas. Data terbaru dari PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute) dan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) menunjukkan tren positif kontribusi minyak sawit bagi perekonomian nasional.
Minyak sawit dan produk turunannya juga menunjukkan tren peningkatan kontribusi terhadap perolehan devisa ekspor Indonesia. Selama periode 2000–2024, nilai ekspor minyak sawit meningkat signifikan dari US$1,1 miliar pada tahun 2000 menjadi US$28,3 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menegaskan posisi minyak sawit sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia dan kontributor utama devisa negara.
Ekspor minyak sawit Indonesia tidak lagi didominasi oleh minyak mentah (CPO/CPKO). Pada tahun 2011, 52% ekspornya berupa minyak mentah, sedangkan 41% berupa produk olahan. Pada 2024, produk olahan meningkat drastis menjadi 74%, sementara produk mentah hanya 16%. Selain itu, 10% ekspor adalah produk berbasis minyak sawit seperti oleokimia dan biodiesel, yang menunjukkan nilai tambah lebih tinggi bagi industri domestik.
PRODUK MINYAK SAWIT INDONESIA DIEKSPOR KE BERBAGAI NEGARA TUJUAN, DENGAN LIMA NEGARA UTAMA SEBAGAI BERIKUT:
1. CHINA: 20,4%
2. INDIA: 15,1%
3. UNI EROPA (EU-27): 10,4%
4. PAKISTAN: 9,3%
5. AMERIKA SERIKAT: 6,9%
Sisanya sebesar 37,9% diekspor ke negara lainnya (ROW). Kebijakan perdagangan, seperti IEU CEPA dan tarif resiprokal Amerika Serikat, turut memengaruhi volume ekspor.
Tanpa ekspor minyak sawit, surplus perdagangan Indonesia dari sektor non-migas relatif kecil atau bahkan mengalami defisit. Data 2016–2024 menunjukkan bahwa ekspor produk minyak sawit meningkatkan surplus perdagangan sektor non-migas. Misalnya pada 2022, surplus sektor non-migas dengan minyak sawit mencapai US$78,8 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tanpa minyak sawit (US$26,4 miliar).
Program mandatory biodiesel (saat ini B40) juga berperan penting dalam mengurangi impor solar fosil, menghemat devisa, dan menekan defisit akibat minyak dan gas. Sebagai contoh, pada 2024 defisit migas tanpa biodiesel berbasis minyak sawit mencapai US$ -28,5 miliar, namun dengan biodiesel sawit turun menjadi US$ -20,4 miliar.
Minyak sawit memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap neraca perdagangan. Tanpa minyak sawit dan biodiesel berbasis sawit, Indonesia akan mengalami defisit perdagangan. Namun dengan keberadaan minyak sawit dan biodiesel sawit, neraca perdagangan menunjukkan surplus yang berkelanjutan. Misalnya pada 2022, surplus neraca perdagangan dengan minyak sawit dan biodiesel sawit mencapai US$54,5 miliar.
Minyak sawit bukan hanya komoditas ekspor. Melalui hilirisasi produk, ekspor ke pasar global, dan program mandatory biodiesel, industri minyak sawit berperan penting dalam mewujudkan tujuan berikut:
• Meningkatkan devisa
• Menciptakan surplus perdagangan sektor non-migas
• Mengurangi defisit migas
• Mendukung neraca perdagangan nasional
Mengingat peran dan kontribusinya yang sangat signifikan, industri minyak sawit telah menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia yang harus selalu menjadi fokus perhatian nasional.
PALM OIL BECOMES MAJOR
CONTRIBUTOR TO RI’S FOREX SINCE 2000
Indonesia’s palm oil industries have been continually functioning as the mainstay of national economy, especially in earning foreign exchange from exports, realizing surplus to trade balance and reducing oil-gas deficit. Latest data from PASPI (Palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute) and BPDP (Oil Palm Plantation Fund Management Board) shows the positive trend of palm oil contribution to national economy.
Palm oil and derivative products also saw a rising trend of contribution to Indonesia’s foreign exchange earnings from exports. During period of 2000 – 2024, the export value of palm oil significantly increased from US$1.1 billion in 2000 to US$28.3 billion in 2024. The increase underscores the position of palm oil as one of Indonesia’s strategic commodities and major contributors to the country’s foreign exchange.
Indonesia’s exports of palm oil are no longer dominated by crude oil (CPO/CPKO). In 2011, 52% of its exports are unprocessed crude oil, while 41% are processed products. In 2024, the processed products drastically rose to 74%, while crude products are only 16%. Besides, 10% of exports are products based on palm oil such as oleochemical and biodiesel, indicating higher added value for domestic industries.
THE PALM OIL PRODUCTS OF INDONESIA ARE EXPORTED TO VARIOUS DESTINATION COUNTRIES, WITH THE FOLLOWING FIVE COUNTRIES AS THE MAIN DESTINATIONS:
1. CHINA: 20,4%
2. INDIA: 15,1%
3. (EU-27): 10,4%
4. PAKISTAN: 9,3%
5. USA: 6,9%
The rest of exports at 37.9% are sent to other countries (ROW). Trade policies, such as IEU CEPA and reciprocal tariff of USA, had affected the volume of exports.
Without palm oil exports, Indonesia’s trade surplus from its non-oil-gas sector is relatively small or even in deficit. Data of 2016–2024 shows that the exports of palm oil products increased the trade surplus in the non-oil-gas sector. For example in 2022, the surplus of non-oil-gas sector with palm oil reached US$78.8 billion, far higher than that without the palm oil (US$26.4 billion).
The mandatory program of biodiesel (currently B40) also plays an important role in reducing the import of fossil diesel fuel, saving the foreign exchange and reducing the deficit caused by oil and gas. For example, in 2024 the oil-gas deficit without the palm oil-based biodiesel reached US$ -28.5 billion, but with the palm biodiesel decreased to US$-20.4 billion.
The palm oil has a very significant contribution to the trade balance. Without palm oil and the palm oil-based biodiesel, Indonesia will suffer from trade deficit. But with the palm oil and palm oil-based biodiesel, the country’s trade balance shows a sustained surplus. For example, in 2022 the surplus of trade balance with palm oil and palm oil-based biodiesel reached US$54.5 billion.
The palm oil is not just export commodity. By down-streaming of products, exports to global market, and biodiesel mandatory program, the palm oil industries play an important role in realizing the following goals:
• Increasing foreign exchange
• Creating surplus of trade from non-oil-gas sector
• Reducing oil-gas deficit
• Supporting national trade balance
Considering its very significant role and contribution, the palm oil industries have become one of the economic pillars of Indonesia that should always become the focal point of national attention.
Indonesia Mencatat Investasi US$3,2 Miliar di
Sektor Pengolahan Minyak Sawit
Jakarta. Investor telah menanamkan Rp 52,7 triliun atau sekitar
US$3,2 miliar di sektor minyak sawit Indonesia sepanjang tahun ini hingga September, dengan dana tersebut dialokasikan untuk mendorong kemampuan negara dalam menangkap nilai tambah lebih besar dari komoditas unggulannya, demikian diumumkan pemerintah pada hari Jumat.
Indonesia terus melanjutkan rencananya untuk mengolah sumber daya melimpahnya di dalam negeri sehingga dapat mengekspor produk bernilai tambah lebih tinggi. Meskipun industrialisasi besar-besaran masih sangat terpusat pada mineral, investasi bernilai miliaran dolar telah mengalir ke sektor pengolahan minyak sawit antara Januari dan September 2025. Data menunjukkan bahwa minyak sawit menjadi komoditas ketiga paling diminati oleh investor yang masuk ke sektor hilirisasi Indonesia selama periode sembilan bulan tersebut.
“Pengolahan nikel masih memimpin [dengan Rp 136,1 triliun] dalam realisasi investasi, diikuti oleh tembaga [Rp 61,2 triliun] dan minyak sawit [Rp 52,7 triliun],” kata Menteri Investasi Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta.
Investasi terkait minyak sawit mengalami pertumbuhan setiap kuartal. Sekitar Rp 21 triliun investasi baru masuk ke sektor hilirisasi minyak sawit Indonesia hanya pada kuartal ketiga, naik dari Rp 16,4 triliun pada kuartal kedua 2025, menurut laporan kementerian. Investasi mencapai hampir Rp 15,3 triliun pada kuartal pertama.
Menurut Rosan, angka-angka yang dipaparkan bukan sekadar komitmen, melainkan benar-benar mencerminkan jumlah dana yang telah dibelanjakan oleh pelaku usaha.
Pertumbuhan investasi tersebut terjadi di tengah kenaikan ekspor dua digit, meskipun angka penjualan tersebut termasuk minyak sawit mentah (CPO). Indonesia mengekspor CPO dan produk olahan senilai US$16,66 miliar antara Januari dan Agustus 2025, melonjak 35,23 persen secara tahunan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Rosan tidak menyebutkan negara asal investor minyak sawit tersebut. Namun, Indonesia menarik total investasi Rp 1.434,3 triliun antara Januari dan September, di mana 55,1 persen berasal dari investor dalam negeri.
Indonesia Records
$3.2
Billion Investments in Palm Oil Processing
Jakarta.
Investors had put Rp 52.7 trillion or approximately $3.2 billion in Indonesia’s palm oil sector so far this year as of September, with the money going into enabling the country to capture more value out of its top commodity, the government announced Friday.
Indonesia is forging ahead with its plan to refine its abundant resources at home so it can export higher-valued goods. While the massive industrialization remains heavily concentrated on minerals, multi-billion-dollar investments have flowed into palm oil processing between January and September 2025. Data showed that palm oil became the third most-popular commodity for investors tapping into Indonesia’s downstream sector over the said nine-month period.
“Nickel processing is still on the lead [with Rp 136.1 trillion] in realized investments, followed by copper [Rp 61.2 trillion] and palm oil [Rp 52.7 trillion],” Investment Minister Rosan Roeslani told a news conference in Jakarta.
Palm oil-related investments have been witnessing quarterly growth. About Rp 21 trillion in fresh investments went into Indonesia’s palm oil downstream sector in the third quarter alone, up from Rp 16.4 trillion seen in Q2 2025, the ministry reported. Investments totaled nearly Rp 15.3 trillion in the first quarter.
According to Rosan, the figures presented were not mere pledges, but actually reflected how much money the businesses had actually spent.
The investment growth came amidst double-digit rise in exports, although the sales figures included crude palm oil (CPO). The Southeast Asian country had exported $16.66 billion worth of CPO and processed products between January and August 2025, soaring 35.23 percent year-on-year, data by the Central Statistics Agency (BPS) showed.
Rosan did not say the country of origin of the palm oil investors. However, Indonesia attracted Rp 1,434.3 trillion in overall investments between January and September, 55.1 percent of which had come from local investors.
Clean Energy for A Better Future
As a palm oil plantation and palm oil mill owner, you understand the importance of sustainable practices. That's why we are pallets.
China Meminta Indonesia Menjamin Pasokan Minyak Sawit saat Ekspor Mencapai US$2,72
Miliar
generation solutions.
Jakarta. China meminta Indonesia memastikan bahwa Beijing mendapatkan pasokan minyak sawit mentah (CPO) dan komoditas lainnya yang cukup di tengah meningkatnya permintaan, menurut Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
contact us today by scanning the barcode.
“China meminta kepastian pasokan CPO jangka panjang. Mereka melihat meningkatnya permintaan minyak sawit di negara mereka, sementara Indonesia adalah produsen terbesar di dunia,” kata Sudaryono.
Together, we can create a better future for our planet and future generations.
China baru-baru ini mengirim wakil menteri pertanian dan urusan pedesaan, Maierdan Mugaiti, untuk menyampaikan permintaan tersebut.
“China telah meminta kami untuk menjamin pasokan CPO mereka. Mereka juga mengajukan permintaan serupa untuk karet alam dan sarang burung walet,” kata Sudaryono kepada pers di Jakarta pada hari Selasa.
Pemerintah melaporkan bahwa Indonesia menikmati surplus perdagangan pertanian sebesar US$1,77 miliar dengan China sepanjang 2024. Ekspor terbesar Indonesia adalah minyak sawit, mencapai nilai US$2,72 miliar. Diikuti oleh sarang burung walet (US$428 juta), karet (US$363 juta), kelapa (US$270 juta), dan kakao (US$218 juta).
Menurut wakil menteri tersebut, Indonesia juga akan meningkatkan produktivitas minyak sawit untuk memenuhi permintaan program biodiesel. Indonesia saat ini menerapkan B40, yang mewajibkan pencampuran bahan bakar diesel dengan 40 persen minyak sawit. Angka tersebut menunjukkan persentase campuran minyak sawit. Indonesia berencana menerapkan kewajiban campuran B50 pada tahun depan.
Steam Turbine
• Single / Multi Stage
- Back Pressure Turbine
• Multi Stage
- Full Condensing / Extraction Condensing
“Kami memastikan bahwa produktivitas minyak sawit terus diperkuat untuk memenuhi permintaan domestik, termasuk mendukung program energi B50, dan memastikan pasokan ekspor yang aman,” kata Sudaryono.
Oil Room Equipment and Parts
• Rotary Brush Strainer
• Automatic Desanding Cyclone System
• Circular Vibro Separator
• Specialised In Replacement Parts
• Decanter
• Separator (High Speed)
• Bowl Disc
China Asks Indonesia to Guarantee Palm Oil Supply as Export Hits $2.72 Billion
Jakarta. China has asked Indonesia to make sure that Beijing gets enough supplies of crude palm oil (CPO) and other commodities amidst rising demand, according to Deputy Agricultural Minister Sudaryono.
China recently sent its deputy minister of agricultural and rural affairs Maierdan Mugaiti to make the request.
Kernel Crushing Plant
“China is requesting long-term CPO supply certainty. They see their country’s growing demand for palm oil, while Indonesia is the world’s largest producer,” Sudaryono said.
• Palm Kernel Oil Machine
• Palm Kernel Oil Filter
• KCP Dust Collecting System
• KCP Monitoring System
• Screw Press
“China has asked us to guarantee their supply of CPO. They also made a similar request for natural rubber and edible bird’s nests,” Sudaryono told the press in Jakarta on Tuesday.
The government reported that Indonesia enjoyed a surplus of $1.77 billion in agricultural trade with China throughout 2024. Indonesia’s biggest exports were palm oil, reaching $2.72 billion in value. Followed by edible bird’s nest ($428 million), rubber ($363 million), coconut ($270 million), and cacao ($218 million).
According to the deputy minister, Indonesia will also ramp up its palm oil productivity to meet the demand for the so-called biodiesel program. Indonesia is currently implementing the B40, which requires the blending of diesel fuel with 40 percent palm oil. The number represents the percentage of the palm oil blend. Indonesia is planning to implement the mandatory B50 blend by next year.
“We ensure that palm oil productivity continues to be strengthened to meet domestic demand, including supporting the B50 energy program, and ensuring a secure export supply,” Sudaryono said.
Clean Energy for A Better Future
Malaysia Mencari Strategi untuk Merebut Kembali Pangsa Pasar Minyak Sawit di China
PETALING JAYA: Malaysia berupaya memulihkan daya saing dan posisi lamanya di pasar minyak sawit China.
Menteri Perladangan dan Komoditas Datuk Seri Johari Abdul Ghani mencatat bahwa China telah menjadi pasar strategis utama bagi Malaysia, yang secara konsisten menempati jajaran tujuan ekspor minyak sawit utama negara tersebut selama lebih dari satu dekade.
“Namun, ekspor kita ke China telah turun hampir 39 persen dalam 10 bulan pertama tahun ini. Penurunan tajam ini menunjukkan tantangan yang lebih dalam, tidak hanya terkait daya saing dan logistik, tetapi juga dinamika harga dan posisi pasar,” katanya kepada para wartawan pada acara Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Industry Dialogue with Chinese Buyers.
Data dari Malaysian Palm Oil Board menunjukkan bahwa Malaysia mengekspor 1,39 juta ton minyak sawit ke China pada 2024, turun 5,3 persen dibandingkan 2023. China tetap menjadi pasar minyak sawit terbesar kedua bagi Malaysia setelah India, dengan tujuan ekspor penting lainnya termasuk Kenya, Filipina, dan Pakistan.
Johari mengatakan ekspor minyak sawit ke China terpengaruh oleh tantangan logistik dan tekanan harga.
Ia menambahkan bahwa penurunan ekspor sebagian disebabkan oleh meningkatnya harga minyak sawit, yang telah melampaui minyak kedelai, menjadikan minyak kedelai pilihan yang lebih disukai pembeli China.
“Untuk pertama kalinya, harga minyak sawit kita meningkat dan lebih mahal daripada minyak kedelai. Di China, minyak kedelai adalah salah satu minyak nabati yang diimpor untuk kepentingan masyarakat dan industri mereka,” katanya.
Sesi dialog tersebut menawarkan platform bagi para pelaku industri untuk berinteraksi secara terbuka, membangun kepercayaan, dan menyelaraskan kebijakan dengan realitas pasar. Johari mengatakan diskusi tersebut bertujuan untuk mencari cara bagi Malaysia dalam merebut kembali daya saing dan memperkuat kehadiran lamanya di pasar China.
“Kelompok ini secara kolektif mencakup sekitar 2,5 juta ton kebutuhan minyak sawit China. Perspektif Anda memiliki bobot signifikan dalam membentuk bagaimana Malaysia memperkuat daya saingnya ke depan,” kata menteri tersebut dalam sambutan pembukaannya.
Ia mengatakan Malaysia akan terus menjunjung kebijakan ekspor yang transparan dan dapat diprediksi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak mengganggu kepentingan mitra dagang utamanya.
“Kami juga menyambut dialog berkelanjutan untuk lebih menyelaraskan ekspektasi terkait tren harga, perkembangan pasar, dan perencanaan pasokan jangka panjang.”
MPOC menjamu 37 pembeli China dari 25 hingga 27 November 2025, yang mewakili sektor pangan dan non-pangan utama. Delegasi tersebut terlibat dalam diskusi yang bertujuan memperluas ekspor minyak sawit Malaysia dan memperkuat kepercayaan terhadap rantai pasok negara tersebut.
MALAYSIA EYES STRATEGIES TO REGAIN PALM OIL MARKET SHARE IN CHINA
PETALING
JAYA: Malaysia is seeking to restore its competitiveness and long-standing position in China’s palm oil market.
Plantation and Commodities Minister Datuk Seri Johari Abdul Ghani noted that China has been a key strategic market for Malaysia, consistently ranking among the country’s top palm oil export destinations for over a decade.
“However, our exports to China have fallen by almost 39 per cent in the first 10 months of this year. This sharp decline suggests deeper challenges relating not only to competitiveness and logistics but also to pricing dynamics and market positioning,” he told reporters at the Malaysian Palm Oil Council (MPOC) Industry Dialogue with Chinese Buyers.
Data from the Malaysian Palm Oil Board shows that Malaysia exported 1.39 million tonnes of palm oil to China in 2024, a 5.3 per cent decline from 2023. China continues to be Malaysia’s second-largest palm oil market after India, with other significant export destinations including Kenya, the Philippines, and Pakistan.
Johari said palm oil exports to China were affected by logistical challenges and pricing pressures.
He added that the drop in exports was partly due to rising palm oil prices, which have surpassed soybean oil, making soybean oil the preferred choice for Chinese buyers.
“For the first time, the price of our palm oil has increased and is more expensive than soybean oil. In China, soybean oil is one of the edible oils that is imported for the benefit of the people and their industry,” he said.
The dialogue sessions offer a platform for industry players to engage openly, build trust, and align policies with market realities. Johari said the discussions aim to explore ways for Malaysia to regain competitiveness and strengthen its long-standing presence in the Chinese market.
“This group collectively accounts for roughly 2.5 million tonnes of China’s palm oil requirements. Your perspectives carry significant weight in shaping how Malaysia strengthens its competitiveness moving forward,” said the minister in his opening remarks.
He said that Malaysia will continue to uphold transparent and predictable export policies to ensure that the actions do not disrupt the interests of its major trading partners.
“We also welcome continuous dialogue to better align expectations on pricing trends, market developments, and long-term supply planning.”
The MPOC hosted 37 Chinese buyers from Nov 25 to 27, 2025, representing major food and non-food sectors. The delegation engaged in discussions aimed at expanding Malaysian palm oil exports and reinforcing confidence in the country’s supply chain.
Produksi Minyak Sawit Indonesia Berpotensi Naik 10% pada 2025,
Menurut Asosiasi
Produksi minyak sawit di Indonesia dapat meningkat hingga 10% tahun ini menjadi sekitar 56 juta ton — lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya — dengan produksi didukung oleh kondisi cuaca yang menguntungkan dan harga yang kuat, menurut laporan CEO Morning Brief yang mengutip Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
“Semoga tahun ini kita masih bisa tumbuh dibandingkan tahun lalu — estimasi kami sekitar 10%, menjadi 56–57 juta ton,” kata Sekretaris Jenderal GAPKI M Hadi Sugeng kepada wartawan.
“Cuaca menguntungkan pada 2024 dan 2025, tanpa curah hujan berkepanjangan, dan harga yang baik tahun lalu mendorong para petani kami untuk merawat perkebunan mereka dengan lebih baik.”
GAPKI telah meningkatkan proyeksi sepanjang tahun dari perkiraan sebelumnya sebesar 53,63 juta ton, dengan produksi 57 juta ton yang berarti peningkatan 8% dibandingkan 2024, menurut laporan 28 Oktober tersebut.
Ekspor minyak sawit Indonesia kemungkinan akan meningkat menjadi sekitar 30–31 juta ton, dibandingkan 29 juta ton yang dikirim pada 2024, tambah Sugeng, dengan peningkatan produksi mengimbangi permintaan domestik yang tumbuh akibat perluasan mandat biodiesel.
Awal tahun ini, Indonesia memperluas mandat biodiesel berbasis minyak sawit menjadi 40% (B40), naik dari campuran sebelumnya 35% (B35).
Menurut GAPKI, produksi minyak sawit Indonesia dapat meningkat lagi sebesar 5% pada 2026.
Stok minyak sawit di Indonesia, produsen minyak sawit terbesar di dunia, turun sedikit pada Agustus menjadi 2,54 juta ton, atau turun 1% dari bulan sebelumnya.
Pada Agustus, negara tersebut mengekspor 3,47 juta ton produk minyak sawit, turun 1,8% dibandingkan bulan sebelumnya, kata GAPKI, seraya menambahkan bahwa produksi crude palm oil (CPO) mencapai 5,06 juta ton.
Asosiasi tersebut mengatakan bahwa mereka berencana menggunakan penyerbuk serangga untuk memindahkan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina dan merangsang pembentukan buah, yang dapat meningkatkan produksi pada akhir 2026 atau awal 2027.
Indonesia’s palm oil output on course to rise 10% in 2025, association says
Palm oil production in Indonesia could rise by up to 10% this year to around 56M tonnes –higher than previous projections – with production supported by favourable weather conditions and strong prices, according to a CEO Morning Brief report quoting the Indonesian Palm Oil Association (GAPKI).
“Hopefully this year we can still grow compared to last year — our estimate is around 10%, to 56M-57M tonnes,” GAPKI secretary general M Hadi Sugeng told reporters.
“The weather is favourable in 2024 and 2025, with no prolonged rainfall, and good prices last year have prompted our farmers to take better care of their plantations.”
GAPKI had increased its full-year forecast from a previous estimate of 53.63M tonnes, with an output of 57M tonnes amounting to an increase of 8% compared to 2024, the 28 October report said.
Indonesian palm oil exports were likely to increase to around 30M-31M tonnes, compared to 29M tonnes shipped out in 2024, Sugeng added, with the increase in production offsetting growing domestic demand driven by an expanded biodiesel mandate.
Earlier this year, Indonesia expanded its palm-oil based biodiesel mandate to 40% (B40), up from the previous 35% (B35) blend.
According to GAPKI, Indonesian palm oil production could rise by another 5% in 2026.
Palm oil stocks in Indonesia, the world’s leading palm oil producer, dropped slightly in August to 2.54M tonnes, 1% down from the previous month.
In August, the country exported 3.47M tonnes of palm oil products, a 1.8% decrease compared to the previous month, GAPKI said, adding that crude palm oil (CPO) production totalled 5.06M tonnes.
The association said it was planning to use insect pollinators to transfer pollen from male to female flowers and induce fruit formation, leading to a boost in output in late 2026 or early 2027.
INDONESIA AKAN MEMBUKA LAHAN BARU UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENGAKHIRI PEMBEKUAN EKSPANSI
INDONESIA TO OPEN NEW LAND FOR PALM OIL PLANTATIONS, ENDING FREEZE ON EXPANSION
NUSADUA: Indonesia berencana membuka 600.000 hektare lahan baru untuk budidaya kelapa sawit guna meningkatkan produksi yang stagnan, kata seorang pejabat pemerintah pada Kamis (13 Nov). Ini merupakan ekspansi area perkebunan pertama yang diumumkan sejak moratorium berakhir empat tahun lalu.
Langkah tersebut bertujuan meningkatkan produksi minyak sawit untuk memenuhi perkiraan peningkatan permintaan pangan dan kebutuhan swasembada energi, ujar pejabat Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat dalam sebuah konferensi industri di pulau resor Bali, Indonesia.
Rencana ini diperkirakan akan dilaksanakan selama empat tahun ke depan dan akan mencakup 400.000 hektare perkebunan “plasma” untuk petani kecil, kata Roni. Kategori tersebut biasanya melibatkan petani kecil yang bekerja sama dengan mitra perusahaan.
Pemerintah berencana menawarkan 200.000 hektare lahan perkebunan awal kepada perusahaan negara PalmCo, ujarnya, seraya menambahkan bahwa perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi.
Roni mengatakan kepada wartawan di sela-sela konferensi bahwa pemerintah tidak akan membuka hutan untuk program tersebut, namun tidak menyebutkan jenis lahan non-hutan apa yang akan dimasukkan ke dalam program.
Kelompok lingkungan Greenpeace mengatakan mereka meragukan klaim bahwa program tersebut tidak akan memengaruhi tutupan hutan karena keterbatasan lahan yang tersedia. “Ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi,” kata kampanye Greenpeace Rio Rompas.
Ekspansi area tersebut dapat memberikan tambahan produksi minyak sawit sekitar dua juta ton, menurut perkiraan pejabat Kementerian Pertanian Baginda Siagian. Perkebunan sawit di seluruh Indonesia saat ini total sekitar 16 juta hektare, dengan hasil rata-rata 3,8 ton metrik per hektare.
Hasil tersebut terus menurun dari di atas 4 ton per hektare pada tahun 2020. Antara 2018 hingga 2021, Indonesia menerapkan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit untuk membantu memperbaiki citra industri, karena produsen komoditas tersebut sering dituduh oleh para pencinta lingkungan menyebabkan deforestasi luas.
Pemerintah telah meluncurkan skema peremajaan bersubsidi bagi petani kecil untuk meningkatkan hasil tanpa membuka area baru, namun peminatnya masih rendah dengan hanya sekitar 400.000 hektare yang memperoleh rekomendasi untuk skema tersebut sejauh ini, dari target 2,5 juta hektare yang ditetapkan pada 2016.
Sementara itu, Indonesia berencana meningkatkan kewajiban campuran biodiesel menjadi 50% dari 40% saat ini pada paruh kedua tahun depan, yang kemungkinan akan mengurangi porsi yang tersedia untuk ekspor. - Reuters
NUSA
DUA: Indonesia plans to open 600,000 hectares of new land for palm oil cultivation to boost stagnant output, a government official said on Thursday (Nov 13), the first announced expansion of plantation area since a moratorium lapsed four years ago.
The move is aimed at increasing production of palm oil to meet estimated higher demand for food and for energy self-sufficiency, Agriculture Ministry official Abdul Roni Angkat told an industry conference on Indonesia's resort island of Bali.
The plan is expected to be implemented over the next four years and will include 400,000 hectares of "plasma" plantation for smallholders, Roni said. The category typically involves smallholder farmers working with a company partner.
The government plans to offer an initial 200,000 hectares of plantation to state firm PalmCo, he said, while adding that private companies would be welcome to participate.
Roni told reporters on the sidelines of the conference that the government will not clear forests for the programme, but did not say what kind of non-forest land would be brought into the programme.
Environmental group Greenpeace said it doubted the claim that the programme will not affect forest cover due to limited available land. "This will lead to environmental damages, agrarian conflicts and this goes against the government's commitment to reduce emissions," Greenpeace campaigner Rio Rompas said.
The area expansion could provide additional palm oil output of around two million tonnes, Agriculture Ministry official Baginda Siagian estimated. Palm plantations across Indonesia currently total around 16 million hectares, with an average yield of 3.8 metric tonnes per hectare.
The yield has been on a steady decline from above 4 tonnes per hectare in 2020. Between 2018 to 2021, Indonesia imposed a moratorium on new palm oil permits to help improve the industry's image, as producers of the commodity are often accused by environmentalists of causing widespread deforestation.
The government has launched a subsidised replanting scheme for smallholders to improve yield while avoiding opening new areas, but take-up has been slow with only around 400,000 hectares having secured the recommendation for the scheme so far, out of the 2.5 million-hectare target set in 2016.
Meanwhile, Indonesia is planning to increase the mandatory blend of biodiesel to 50% from the current 40% in the second half of next year which likely will reduce the portion available for exports. - Reuters
WASCO GREENERGY DORONG EKSPANSI REGIONAL MESKI SAHAM DITUTUP DI
BAWAH HARGA IPO
Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, menghasilkan lebih dari 100 juta ton limbah biomassa setiap tahunnya. Wasco Group memandang limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Wasco Greenergy Melantai di Papan Utama Bursa Malaysia
Wasco Greenergy resmi mencatatkan sahamnya di Papan Utama Bursa Malaysia pada 10 Desember. Pasca pencatatan, perusahaan menargetkan percepatan pertumbuhan di Malaysia dan Indonesia, meskipun kejelasan kebijakan di Indonesia masih menjadi perhatian utama. Saham perusahaan ditutup di bawah harga penawaran umum perdana (IPO) pada hari pertama perdagangan. Pada seremoni pencatatan saham, Chief Executive Officer Lee Yee Chong menyampaikan bahwa perusahaan akan terus meningkatkan skala solusi uap rekayasa (engineered steam solutions), memperkuat kehadiran regional, serta mendukung berbagai industri dalam meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan emisi.
Ekspansi di Indonesia di Tengah Ketidakpastian Kebijakan
Wasco Greenergy berencana memperdalam kehadirannya di Indonesia dengan membuka kantor penjualan di Jakarta serta mendirikan dua pusat layanan baru. Lee menyebutkan bahwa portofolio perusahaan saat ini terbagi hampir seimbang antara Malaysia dan Indonesia, didukung oleh operasional di wilayah-wilayah kaya kelapa sawit. Indonesia menyumbang 49% pendapatan perusahaan pada tahun buku 2024.
Indonesia telah menunjukkan dukungan terhadap energi biomassa, termasuk melalui penggunaan biodiesel dan perluasan perkebunan. Namun demikian, Lee berharap adanya panduan kebijakan yang lebih jelas untuk memperkuat keputusan investasi ke depan. Wasco Greenergy akan bekerja sama dengan pelanggan dan pembuat kebijakan untuk memahami arah kebijakan energi nasional Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa dorongan menuju biodiesel B50 serta rencana pembukaan tambahan 600.000 hektare lahan sawit berpotensi meningkatkan permintaan di masa mendatang.
Membangun Ceruk Pasar di Sektor Biomassa Malaysia
Malaysia merupakan pasar terbesar kedua bagi perusahaan. Meskipun pengembangan biomassa di negara ini sebelumnya relatif tertinggal, Lee menilai momentum dapat meningkat seiring dengan peluncuran program energi terbarukan baru. Pemerintah Malaysia dijadwalkan memperkenalkan kapasitas 300 MW melalui skema Feed-in Tariff tahun depan, termasuk 150 MW khusus untuk biomassa.
“Kami memiliki ceruk pasar di bioenergi. Dibandingkan dengan pesaing seperti BM GreenTech, keunggulan kami adalah kemampuan menyediakan rangkaian peralatan yang lengkap, mulai dari sistem pengolahan biomassa hingga boiler dan turbin pembangkit listrik,” ujar Lee. “Kami memiliki kedalaman teknis untuk mendukung sektor kelapa sawit maupun industri yang berupaya melakukan dekarbonisasi.”
Saat ini, perusahaan menangani 31 proyek sistem energi uap yang sedang berjalan, dengan kapasitas desain berkisar antara 4,5 ton per jam hingga 90 ton per jam, serta 81 pesanan aktif untuk sistem generator turbin uap dengan kapasitas 0,50 MW hingga 3,50 MW. Per September, buku pesanan Wasco Greenergy mencapai USD 60,5 juta (RM249 juta), di mana sekitar 80% hingga 90% berasal dari kontrak energi terbarukan. Sisanya berasal dari peralatan industri, termasuk mesin pengolahan kelapa sawit. Wasco Greenergy dibuka pada 11 Desember
di harga 95 sen, atau lima sen di bawah harga IPO sebesar RM1. Saham tersebut ditutup di 88 sen, turun 12 sen dari harga penawaran. IPO ini berhasil menghimpun dana bruto sebesar USD 18 juta (RM75 juta).
Perusahaan infrastruktur energi Malaysia, Wasco Bhd, pada hari Senin mengumumkan bahwa para pemegang sahamnya telah menyetujui rencana pencatatan unit bioenerginya, Wasco Greenergy Bhd, yang menandai langkah penting seiring meningkatnya momentum sektor bioenergi nasional. Wasco Greenergy menargetkan debut di bursa lokal pada pertengahan Desember.
Wasco Greenergy mengkhususkan diri dalam sistem energi uap berbasis biomassa, heat recovery steam generators, sistem generator turbin uap, sistem uap berbahan bakar gas, serta peralatan pengolahan kelapa sawit. Wasco Group, yang secara tradisional dikenal sebagai kontraktor engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC), kini berevolusi menjadi pemilik aset yang menangani pekerjaan EPCC secara menyeluruh untuk proyek biomassa. Perusahaan berencana memperdalam jejaknya di sektor bioenergi sebagai bagian dari strategi diversifikasi jangka panjang.
“Rencananya adalah melampaui sekadar membangun pabrik untuk pihak lain. Jika kami dapat mengamankan pasokan bahan baku jangka panjang serta perjanjian penyerapan energi—misalnya dengan menjual listrik ke Tenaga Nasional—kami dapat menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan berulang,” ujar Giancarlo Maccagno, Managing Director dan Chief Executive Officer Wasco, usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-25.
Wasco Greenergy baru-baru ini memperoleh kontrak EPCC untuk pembangunan fasilitas utilitas uap biomassa berkapasitas 70 ton per jam di Johor. Proyek ini akan menggunakan tandan kosong kelapa sawit (empty fruit bunch/EFB) sebagai bahan bakar utama dan diperkirakan dapat menggantikan penggunaan diesel dan gas konvensional, sekaligus menurunkan emisi lebih dari 75.000 ton CO₂e per tahun.
Menggali Potensi Limbah Kelapa Sawit Malaysia
Wasco melihat peluang besar di Malaysia dan Indonesia, di mana tandan kosong kelapa sawit (EFB) dari pabrik kelapa sawit masih menjadi sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Malaysia memproduksi sekitar 18,7 hingga 19,4 juta ton minyak sawit per tahun, setara dengan sekitar 24% produksi global, dan menempati peringkat kedua dunia setelah Indonesia.
Dari Penyedia EPCC Menjadi Pemain Bioenergi, Wasco Diversifikasi Portofolio
Industri kelapa sawit Malaysia menghasilkan lebih dari 100 juta ton biomassa kering setiap tahun, termasuk batang, pelepah, EFB, dan cangkang inti sawit. Sebagian besar biomassa ini masih diperlakukan sebagai limbah, meskipun memiliki potensi besar yang belum tergarap, ujar Hong Wai Onn, seorang insinyur kimia di Research Institute for Sustainable Excellence and Leadership, dalam Fifth International Oil Palm Biomass Conference 2025.
Salah satu pemanfaatan EFB yang paling langsung adalah sebagai bahan bakar boiler di pabrik kelapa sawit. Setelah diperas dan dicacah, EFB umumnya dibakar bersama serat mesokarp dan cangkang inti sawit untuk menghasilkan uap dan listrik bagi operasional pabrik. Proses ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
Selain digunakan untuk kebutuhan internal pabrik, EFB juga dapat dipadatkan menjadi pelet atau briket untuk penggunaan komersial. Bahan bakar biomassa tersebut sangat cocok untuk diekspor ke negara-negara dengan permintaan biomassa tinggi seperti Jepang dan Korea Selatan, ujar Ts. Mohd Radzi Muhamad Dul, insinyur energi terbarukan di Johor Plantations Berhad.
Untuk memperkuat aspek keberlanjutan dan keterlacakan dalam rantai pasok, standar Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) Chain of Custody untuk biomassa kelapa sawit (MS 2751:2022) diluncurkan pada Maret 2022. Standar ini memastikan bahwa biomassa sawit yang digunakan untuk energi terbarukan memenuhi kriteria keberlanjutan yang tersertifikasi. Hingga Agustus 2025, total 5,13 juta hektare perkebunan kelapa sawit di seluruh Malaysia telah tersertifikasi di bawah skema MSPO.
the world’s second-largest palm oil producer, generates more than 100 million tonnes of biomass waste each year. The Wasco Group sees palm oil waste as an underutilized source of renewable energy.
Wasco Greenergy Debuts on Bursa Malaysia’s Main Market
Wasco Greenergy made its Main Market debut on Bursa Malaysia on Dec. 10. After the listing, the company aims to accelerate growth in both Malaysia and Indonesia, although policy clarity in Indonesia remains a key concern. The stock closed below its IPO price on its first trading day At the listing ceremony, chief executive officer Lee Yee Chong said the company will continue scaling its engineered steam solutions, strengthen its regional footprint, and support industries working to improve operational efficiency and emissions reduction.
Expanding in Indonesia Amid Policy Uncertainty
Wasco Greenergy plans to deepen its presence in Indonesia by opening a sales office in Jakarta and establishing two new service centres in the country. Lee said the company’s portfolio is now roughly split between Malaysia and Indonesia, supported by operations in palm-oil-rich markets. Indonesia contributed 49% of revenue in FY2024.
Indonesia has been supportive of biomass energy, including biodiesel use and plantation expansion. However, Lee said the company hopes for clearer guidance to firm up future investments. Wasco Greenergy will work with customers and policymakers to better understand the country’s direction. He noted that Indonesia’s push toward B50 biodiesel and plans to open another 600,000 hectares of land for palm oil could lift future demand.
Building a Niche in Malaysia’s Biomass Market
Malaysia is the company’s second largest market. Although biomass development has historically lagged, Lee said momentum may improve under new renewable energy programs. The government is set to introduce 300 MW under next year’s Feed-in Tariff scheme, including 150 MW for biomass.
“We have a niche in bioenergy. Compared with peers like BM GreenTech, our advantage is that we provide a full suite of equipment, from biomass processing systems to power-generation boilers and turbines,” he said. “We have the technical depth to support both the palm oil sector and industries aiming to decarbonize.”
The company currently has 31 ongoing steam energy system projects, with design capacities ranging from 4.5 tonnes per hour to 90 tonnes per hour, along with 81 active orders for steam turbine generator systems ranging from 0.50 MW to 3.50 MW. As of September, Wasco Greenergy’s order book totaled USD 60.5 million (RM249 million), of which 80% to 90% comes from renewable energy contracts. The remainder comes from industrial equipment such as palm oil milling machinery. Wasco Greenergy opened on Dec. 11 at 95 sen, five sen below its IPO price of RM1. It closed at 88 sen, which is 12 sen below its offer price. The IPO raised USD 18 million (RM75 million) in gross proceeds.
Malaysia’s energy infrastructure company Wasco Bhd announced on Monday that its shareholders have approved the proposed listing of its bioenergy arm, Wasco Greenergy Bhd, marking a key step as the country’s bioenergy sector gains momentum. Wasco Greenergy aims to debut on the local exchange in mid-December.
From EPCC Provider to Bioenergy Player, Wasco Diversifies it's Portfolio
Wasco Greenergy specializes in biomass steam energy systems, heat recovery steam generators, steam turbine generator systems, gas-fired steam systems, and palm oil milling equipment. The Wasco Group, traditionally an engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC) contractor, has evolved into an asset owner undertaking full-scope EPCC works for biomass projects. The company now plans to deepen its footprint in the bioenergy sector as part of a broader long-term diversification strategy.
“The plan is to move beyond just building plants for others. If we can lock in long-term feedstock supply and secure offtake agreements — for example, selling energy to Tenaga Nasional — we could create a stable, recurring income stream,” said Giancarlo Maccagno, managing director and chief executive officer of Wasco, after its 25th annual general meeting.
Wasco Greenergy recently secured an EPCC contract for a 70-tonne-per-hour biomass steam utility plant in Johor. The project, which will utilize empty fruit bunch (EFB) biomass as its primary fuel, is expected to displace conventional diesel and gas usage, cutting over 75,000 tonnes of CO₂e emissions annually.
Wasco sees strong opportunities in Malaysia and Indonesia, where empty fruit bunches (EFB) from palm oil mills remain an underutilized source of renewable energy. Malaysia produces 18.7 to 19.4 million metric tons of palm oil annually, accounting for about 24% of global output and ranking second worldwide after Indonesia.
Malaysia’s oil palm industry produces more than 100 million tonnes of dry biomass each year, including trunks, fronds, EFB, and palm kernel shells. Much of this biomass is still treated as waste despite its considerable untapped potential, said Hong Wai Onn, a chemical engineer at the Research Institute for Sustainable Excellence and Leadership, during the Fifth International Oil Palm Biomass Conference 2025.
One of the most direct applications of EFB is as boiler fuel in palm oil mills. After being pressed and shredded, EFB is commonly co-fired with mesocarp fiber and palm kernel shells to produce steam and electricity for mill operations. This process helps reduce fossil fuel dependence and lower greenhouse gas emissions.
Beyond powering mills internally, EFB can also be compressed into pellets or briquettes for commercial use. Such biomass fuels are well-suited for export to biomass-hungry markets such as Japan and South Korea, said Ts. Mohd Radzi Muhamad Dul, renewable energy engineer at Johor Plantations Berhad.
To strengthen sustainability and traceability across the supply chain, the Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) Chain of Custody for oil palm biomass (MS 2751:2022) was launched in March 2022. The standard ensures that palm biomass used for renewable energy complies with certified sustainability criteria. As of August 2025, a total of 5.13 million hectares of oil palm plantations nationwide have been certified under the MSPO scheme.
Tapping into Malaysia’s Palm Oil Waste Potential
INDIA MENINGKATKAN PEMBELIAN MINYAK SAWIT MURAH DARI KOLOMBIA DAN GUATEMALA
Indiamembeli minyak biji sesawi (rapeseed oil) untuk pertama kalinya dalam 5 tahun dengan pengiriman pada Agustus, karena harga lokal naik ke level tertinggi dalam 3,5 tahun, sehingga impor menjadi menguntungkan, sementara panen biji sesawi domestik baru akan tersedia di pasar pada Maret tahun depan, lapor Reuters. Konsinyasi 6.000 ton minyak biji sesawi dari Uni Emirat Arab akan tiba di pelabuhan Kandla di Gujarat pada akhir bulan ini. India biasanya membeli minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia, serta minyak kedelai dan bunga matahari dari Argentina, Brasil, Ukraina, dan Rusia.
Pada Juli, harga spot minyak biji sesawi naik ke level tertinggi sejak Februari 2022, yaitu $1.914,02/t, meningkat 34% dibandingkan tahun lalu. Beberapa pembeli beralih ke kedelai yang lebih murah daripada minyak biji sesawi, sehingga impor minyak biji sesawi ke India juga meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, importir India membeli minyak sawit dari Kolombia dan Guatemala karena produsen di negara tersebut menumpuk stok signifikan dan menawarkan produk dengan diskon besar.
India mengimpor 9 juta ton minyak sawit pada 2023/24 MY, sebagian besar dari Indonesia dan Malaysia, produsen dan eksportir terbesar dunia. Sementara Kolombia dan Guatemala (produsen minyak sawit terbesar keempat dan keenam) biasanya mengekspor produknya ke Eropa dan Amerika Utara. Peningkatan produksi di negara-negara ini dan rencana untuk mengalihkan pasokannya dapat menekan harga minyak sawit berjangka di Malaysia.
Minyak dari Kolombia dan Guatemala ditawarkan dengan diskon signifikan berdasarkan istilah FOB agar biayanya lebih rendah untuk sampai ke pelabuhan India dibandingkan kiriman dari Malaysia dan
IIndonesia, kata pedagang lokal. Pembeli India biasanya lebih menyukai pengiriman cepat, dan pengiriman dari Amerika Selatan dapat memakan waktu hingga 45 hari, namun besarnya diskon menjadi faktor penentu. Minyak sawit Amerika Selatan dihargai $10/ton lebih rendah dibandingkan kiriman dari Indonesia dan Malaysia, sementara biaya pengiriman dari Amerika Selatan $90/ton dan dari Asia Tenggara $45/ton. Kapal akan dimuat pada September dan tiba di pelabuhan Kandla, India, pada Oktober.
Saat ini, harga crude palm oil (CPO) di India ditawarkan $1.165/t CIF (termasuk biaya angkut dan asuransi) untuk pengiriman pada Oktober, dan minyak bunga matahari ditawarkan $1.230–1.240/t CIF. Amerika Latin memproduksi 5 juta ton minyak sawit setiap tahun, setengahnya diekspor. Oleh karena itu, pasokan ke India akan berkontribusi pada peningkatan ekspor yang signifikan, terutama karena permintaan minyak sawit di India meningkat menjelang musim perayaan.
Musim perayaan di India dimulai pada September, ketika permintaan minyak goreng untuk kue manis dan makanan goreng meningkat, sebelum turun lagi pada bulan-bulan musim dingin. Para eksportir berusaha meningkatkan pasokan ke India dengan menurunkan harga di tengah persaingan ketat di pasar minyak nabati global selama musim ini. Dengan hampir 30 tahun pengalaman di pasar agrikultur, UkrAgroConsult telah mengumpulkan basis data yang luas, yang menjadi dasar platform AgriSupp.
AgriSupp adalah platform online multifungsi dengan intelijen pasar untuk biji-bijian dan minyak nabati yang memungkinkan akses informasi operasional harian di pasar Laut Hitam & Danube, laporan analisis, dan data historis.
INDIA IS INCREASING PURCHASES OF CHEAP PALM OIL FROM COLOMBIA AND GUATEMALA
ndia bought rapeseed oil for the first time in 5 years with delivery in August, as local prices rose to a 3.5-year high, making imports profitable, while its own rapeseed crop will not appear on the market until March next year, Reuters reports. A consignment of 6,000 tonnes of rapeseed oil from the UAE will arrive at the Kandla port in Gujarat by the end of the month. India usually buys palm oil from Indonesia and Malaysia, and soybean and sunflower oil from Argentina, Brazil, Ukraine and Russia.
In July, spot rapeseed oil prices rose to their highest level since February 2022 at $1,914.02/t, up 34% from a year ago. Some buyers are switching to cheaper soybeans instead of rapeseed oil, which is why its imports to India are also increasing. For the first time in history, Indian importers purchased palm oil from Colombia and Guatemala as its producers accumulated significant stocks and offered products at deep discounts.
India imported 9 million tonnes of palm oil in 2023/24 MY, mostly from Indonesia and Malaysia, the world’s top producers and exporters. While Colombia and Guatemala (the fourth and sixth largest palm oil producers) typically export their products to Europe and North America. Increased production in these countries and plans to reorient their supplies could put pressure on underlying palm oil futures in Malaysia.
Oil from Colombia and Guatemala was offered at significant discounts on FOB terms to ensure that it would cost less to reach Indian ports than shipments from Malaysia and Indonesia, local dealers said. Indian buyers typically prefer fast delivery, and South American shipments can
take up to 45 days, but the size of the discount was decisive. The South American palm oil was priced $10/tonne lower than Indonesian and Malaysian shipments, while South American shipments cost $90/tonne and Southeast Asian shipments cost $45/tonne. The ships will be loaded in September and will arrive at the Indian port of Kandla in October.
Currently, crude palm oil (CPO) in India is being offered at $1,165/t CIF (including freight and insurance) for delivery in October, and sunflower oil is being offered at $1,230-1,240/t CIF. Latin America produces 5 million tons of palm oil annually, half of which is exported. Therefore, supplies to India will contribute to a significant increase in exports. Especially since demand for palm oil in India is increasing ahead of the holiday season.
India’s festive season begins in September, when demand for edible oils for sweets and fried foods increases, before falling again in the winter months. Exporters are trying to increase supplies to India by lowering prices amid fierce competition in the global vegetable oil market during this season.For almost 30 years of expertise in the agri markets, UkrAgroConsult has accumulated an extensive database, which became the basis of the platform AgriSupp.
It is a multi-functional online platform with market intelligence for grains and oilseeds that enables to get access to daily operational information on the Black Sea & Danube markets, analytical reports, historical data.
AGDEVCO BERINVESTASI US$7 JUTA PADA PRODUSEN MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN DI SIERRA LEONE
Komitmen
ini akan memungkinkan Planting Naturals untuk mengembangkan operasinya serta meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian bagi jaringan petani yang terus berkembang di negara Afrika Barat tersebut.
AgDevCo, seorang investor spesialis di sektor pertanian Afrika dengan aset senilai $340 juta (€292 juta) yang dikelola, telah berinvestasi $7 juta pada produsen minyak sawit organik berkelanjutan yang berbasis di Sierra Leone.
LANSKAP PERTANIAN
Planting Naturals memproduksi minyak sawit mentah organik dan minyak inti sawit untuk ekspor, yang bersumber dari perkebunan miliknya sendiri serta dari sekitar
8.000 petani kecil. Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari
1.500 orang ini memberikan pelatihan pertanian berkelanjutan kepada para petaninya dan juga membantu mereka memperoleh sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan regulasi bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Investasi ini akan membantu
Planting Naturals meningkatkan produksi buah dan kapasitas pabrik, memperbarui infrastruktur logistik, serta memberikan lebih banyak bantuan teknis kepada para petani, katanya.
“Investasi ini mencerminkan komitmen kami untuk membangun rantai pasok pertanian berkelanjutan di Afrika yang menghubungkan petani kecil dengan pasar lokal maupun internasional. Modal kami yang sabar dan fleksibel mendukung komunitas pedesaan untuk memenuhi meningkatnya permintaan global
PENDANA
terhadap minyak sawit berkelanjutan, dengan manfaat signifikan dalam hal lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif,” kata Kweku Koranteng, direktur regional AgDevCo untuk Afrika Barat.
AgDevCo pertama kali mulai berinvestasi di Sierra Leone pada 2018. Meskipun negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian kemajuannya masih dipengaruhi oleh dampak perang sipil yang berakhir pada 2002. Walaupun Sierra Leone memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari bijih besi, berlian, emas hingga bauksit, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian subsisten, menurut Bank Dunia.
Investasi oleh AgDevCo akan semakin menempatkan Sierra Leone sebagai sumber minyak sawit yang bersertifikat, berkelanjutan, dan dapat dilacak, menurut Jan Hein De Vroe, CEO Planting Naturals. “Bersama-sama, kami akan menunjukkan bahwa minyak sawit dapat diproduksi dengan cara yang memberikan nilai bersama meningkatkan pendapatan petani, memberdayakan komunitas pedesaan, dan melindungi lingkungan,” kata De Vroe.
AgDevCo adalah kendaraan keuangan campuran (blended finance) yang bekerja sama erat dengan mitra pendanaan domestik dan internasional, termasuk British International Investment, Norfund, Swedfund, dan Foreign, Commonwealth & Development Office Inggris.
AgDevCo biasanya berinvestasi antara $3 juta hingga $12 juta pada perusahaan agribisnis dengan tim manajemen yang kuat, model bisnis terbukti, dan potensi untuk menghasilkan dampak sosial dan lingkungan positif secara luas, katanya. Perusahaan ini juga menyediakan bantuan teknis kepada perusahaan portofolionya, yang sebagian besar berbasis di negara-negara Sub-Sahara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Sejak didirikan pada 2008, AgDevCo telah melakukan lebih dari 89 investasi, termasuk 51 keluar.
AGDEVCO INVESTS $7M IN SIERRA LEONE SUSTAINABLE PALM OIL PRODUCER
Thecommitment will allow Planting Naturals to grow its operations and boost incomes and livelihoods for its growing network of farmers in the West-Africa country.
AgDevCo, a specialist investor in African agriculture with $340m (€292m) in assets under management, has invested $7m in a sustainable organic palm oil producer based in Sierra Leone.
Planting Naturals produces organic crude palm oil and palm kernel oil for export, sourced from its own plantations and from around 8,000 smallholder farmers. The firm, which employs over 1,500 people, provides its farmers with training in sustainable agriculture and also helps them obtain certifications such as the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and the EU’s deforestation-free regulation (EUDR).
The investment will help Planting Naturals grow its fruit production and mill capacity, upgrade its logistics infrastructure and provide more technical assistance to farmers, it said.
“This investment reflects our commitment to building sustainable agriculture supply chains in Africa linking smallholder farmers to local and international markets. Our patient, flexible capital supports rural communities to meet rising global demand for sustainable palm oil, with significant benefits in terms of jobs and inclusive economic growth,” said Kweku Koranteng, AgDevCo’s regional director for West Africa.
AGRICULTURAL LANDSCAPE
AgDevCo first started investing in Sierra Leone in 2018. While the country has seen strong economic growth in recent years, some of its progress has been marred by the aftermath of a civil war that ended in 2002. Although Sierra Leone has an abundance of natural resources, ranging from iron ore, diamonds, gold to bauxite, most of its population is engaged in subsistence agriculture, according to the World Bank.
The investment by AgDevCo will further position Sierra Leone as a source of palm oil that’s certified, sustainable and traceable, according to Jan Hein De Vroe, CEO of Planting Naturals.
“Together, we will demonstrate that palm oil can be produced in a way that delivers shared value—improving farmer incomes, empowering rural communities, and protecting the environment,” De Vroe said.
FUNDERS
AgDevCo is a blended finance vehicle which works closely with domestic and international funding partners, including British International Investment, Norfund, Swedfund and the UK’s Foreign, Commonwealth & Development Office.
It typically invests between $3m to $12m in agribusinesses with strong management teams, proven business models and the potential to deliver positive and social and environmental outcomes at scale, it says. It also provides technical assistance to its portfolio companies, which are mostly based in lower and lower-middle income sub-Saharan countries. Since its foundation in 2008, AgDevCo has made over 89 investments, including 51 exits.
Malaysia akan memindahkan kantor regional minyak sawit ke Kenya, menjanjikan dukungan teknis untuk meningkatkan produksi lokal
Kenya saat ini merupakan importir minyak sawit terbesar kedua di benua Afrika, hanya setelah Mesir
KENYA – Dalam langkah yang berpotensi mengubah lanskap minyak sawit Kenya, Malaysia mengumumkan rencana untuk memindahkan kantor regional minyak sawitnya untuk Afrika Sub-Sahara dari Afrika Selatan ke Nairobi dan menjanjikan dukungan luas bagi sektor minyak sawit yang masih berkembang di negara Afrika Timur ini.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, selama kunjungan resmi ke Nairobi pada 6–8 Mei 2025.
Berbicara kepada media lokal, menteri menekankan komitmen Malaysia untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan Kenya dan mendukung ambisi negara tersebut untuk mengembangkan kapasitas produksi minyak sawit lokalnya.
“Kami memindahkan kantor regional kami ke Nairobi. Ini akan mempermudah akses terhadap dukungan bagi para pemangku kepentingan lokal dan memungkinkan mereka menyelesaikan masalah lebih cepat,” kata Menteri Ghani.
Ia menegaskan kembali bahwa, jika Kenya ingin mengembangkan produksinya sendiri, pemerintah Malaysia siap mendukungnya.
“Kami dapat menerima petani Kenya di Malaysia untuk pelatihan, menyediakan bibit unggul, dan membantu mereka menciptakan ekosistem pengolahan,” tambahnya.
Malaysia merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Keputusan untuk memindahkan kantor regional ini menegaskan pentingnya Kenya secara strategis dalam perdagangan minyak sawit di Afrika. Kenya saat ini merupakan importir minyak sawit terbesar kedua di benua, hanya setelah Mesir.
Pada tahun pemasaran 2024/2025, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan bahwa impor minyak sawit Kenya akan meningkat sebesar 23% mencapai 1 juta metrik ton, mencerminkan meningkatnya konsumsi dan ketergantungan negara tersebut pada komoditas ini.
Nilai impor ini signifikan. Berdasarkan harga rata-rata minyak sawit global saat ini sekitar US$900 per ton, Kenya dapat menghabiskan lebih dari US$900 juta untuk impor minyak sawit tahun ini.
Namun, meskipun sangat bergantung pada minyak sawit impor, produksi domestik Kenya masih minim. Budidaya kelapa sawit masih berada pada tahap percobaan, terutama di beberapa kabupaten barat, yakni Vihiga, Kakamega, Busia, dan Bungoma, serta di sepanjang wilayah pesisir Lamu dan Kwale.
Untuk mempercepat produksi lokal, National Agriculture and Livestock Research Organization (KALRO) Kenya, bekerja sama dengan Agriculture and Food Authority (AFA), menghasilkan 100.000 bibit kelapa sawit pada 2023.
Upaya ini diperkirakan akan meningkat secara signifikan, dengan rencana mendistribusikan tambahan 2,5 juta bibit kepada para petani pada 2026.
“Kemitraan dengan Malaysia bisa memberikan dorongan katalitik yang dibutuhkan untuk mengubah minyak sawit dari tanaman percobaan menjadi usaha komersial yang layak di Kenya,” kata ekonom pertanian David Ochieng dari Universitas Egerton.
“Dengan pelatihan yang tepat, varietas bibit yang lebih baik, dan investasi dalam infrastruktur, Kenya bisa mengurangi biaya impor dan menciptakan peluang kerja di pedesaan,” tambahnya.
FULLY SOLD FOR 3 CONSECUTIVE YEARS!
MALAYSIA TO RELOCATE REGIONAL PALM OIL OFFICE TO KENYA, PLEDGES TECHNICAL SUPPORT TO BOOST LOCAL PRODUCTION
Kenya is currently the continent’s second-largest importer of palm oil, trailing only Egypt
KENYA – In a move poised to reshape Kenya’s palm oil landscape, Malaysia has announced plans to relocate its regional palm oil office for sub-Saharan Africa from South Africa to Nairobi and pledged extensive support for the East African nation’s nascent palm oil sector.
The announcement was made by Malaysia’s Minister of Plantations and Commodities, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, during an official visit to Nairobi from May 6 to 8, 2025.
Speaking to local media, the minister emphasized Malaysia’s commitment to enhancing trade ties with Kenya and supporting the country’s ambitions to develop its local palm oil production capacity.
“We are moving our regional office to Nairobi. This will facilitate access to support for local stakeholders and enable them to resolve their concerns more quickly,” said Minister Ghani.
He reiterated that, if Kenya wants to develop its own production, theMalaysian government is ready to support it.
“We can host Kenyan farmers in Malaysia for training, provide superior seeds, and help them create a processing ecosystem,” he added.
Malaysia is the world’s second-largest palm oil producer after Indonesia. Its decision to relocate the regional office underscores Kenya’s strategic importance in Africa’s palm oil trade. Kenya is currently the continent’s second-largest importer of palm oil, trailing only Egypt.
In the 2024/2025 marketing year, the U.S. Department of Agriculture (USDA) projects that Kenya’s palm oil imports will rise by 23% to hit 1 million metric tonnes, reflecting the nation’s rising consumption and dependence on the commodity.
The value of these imports is significant. Based on prevailing global average palm oil prices of approximately US$900 per tonne, Kenya could spend over US$900 million on palm oil imports this year.
Yet, despite its heavy reliance on imported palm oil, Kenya’s domestic production remains minimal. Palm cultivation is still at an experimental stage, primarily in a few western counties, Vihiga, Kakamega, Busia, and Bungoma, and along the coastal regions of Lamu and Kwale.
To accelerate local production, Kenya’s National Agriculture and Livestock Research Organization (KALRO), in partnership with the Agriculture and Food Authority (AFA), produced 100,000 oil palm seedlings in 2023.
These efforts are expected to ramp up significantly, with plans to distribute an additional 2.5 million seedlings to farmers by 2026.
“The partnership with Malaysia could provide the catalytic push needed to move palm oil from an experimental crop to a viable commercial venture in Kenya,” said agricultural economist David Ochieng of Egerton University.
“With proper training, improved seed varieties, and investment in infrastructure, Kenya could reduce its import bill and create rural employment opportunities,“ he added.
RASHEED SARUMI MERAUP US$46 JUTA DARI AKUISISI SAWIT PRESCO
Keuntungan
US$46 juta yang diraih Rasheed Sarumi dari akuisisi Presco atas Saro Oil Palm menyoroti semakin dalamnya keterkaitan antara elite korporasi Nigeria dan arah pembangunan sektor pertanian negara tersebut, serta memicu kembali perdebatan tentang standar tata kelola, pertumbuhan inklusif, dan distribusi kekayaan yang adil dalam sektor tersebut.
NIGERIA – Taipan agro-industri Nigeria, Rasheed Sarumi, diperkirakan akan meraup keuntungan sebesar US$46,1 juta menyusul akuisisi Saro Oil Palm Limited oleh Presco Plc, perusahaan yang ia miliki melalui konglomeratnya, Saro Africa International.
Kesepakatan yang diumumkan pada pertengahan Agustus 2025 ini merupakan bagian dari strategi ekspansi agresif Presco di seluruh Afrika Barat, dengan total paket akuisisi termasuk usaha di Ghana senilai US$124,9 juta, sehingga totalnya mencapai US$171,6 juta. Presco, produsen minyak sawit terkemuka di Nigeria, mengakuisisi perkebunan unggulan Saro Oil Palm seluas 10.000 hektare di Negara Bagian Edo. Aset ini diperkirakan akan menghasilkan laba operasi sebesar ₦85 miliar (US$55,42 juta) pada tahun 2029.
Namun, perkebunan tersebut menghadapi sorotan terkait tuduhan perampasan tanah dari masyarakat lokal, yang meningkatkan kekhawatiran tata kelola di tengah peran ganda sang ketua sebagai penjual sekaligus pembeli. Sarumi, yang juga menjabat sebagai ketua Presco, sebelumnya mengatur akuisisi 86,7% saham Presco melalui Oak and Saffron, kendaraan tujuan khusus (SPV) di bawah Saro Africa.
Langkah tersebut mengakhiri kepemilikan selama 33 tahun oleh raksasa agribisnis Belgia, SIAT SA. Akuisisi Saro Oil Palm melengkapi pengambilalihan bertahap Presco terhadap Ghana Oil Palm Development Company (GOPDC), di mana perusahaan kini memiliki 52% saham. GOPDC mengoperasikan dua perkebunan seluas 21.000 hektare, memproduksi lebih dari 35.000 ton minyak sawit setiap tahun. Kepemilikan Presco di GOPDC menyumbang 8% dari pendapatannya pada 2024. Untuk mendanai kedua kesepakatan ini dan melakukan refinancing utang yang ada, Presco berencana menghimpun modal ekuitas baru melalui rights issue.
Kinerja keuangan perusahaan mencerminkan strategi agresifnya: pendapatan melonjak 125,8% secara tahunan menjadi ₦198,7 miliar (US$129,55 juta) pada semester pertama 2025, sementara laba bersih meningkat 128,2% menjadi ₦88,7 miliar (US$57,83 juta). Total aset naik menjadi ₦613 miliar (US$399,68 juta). Meskipun kesepakatan ini memperkuat dominasi regional Presco, peran ganda Sarumi sebagai ketua dan penerima manfaat telah memicu perdebatan mengenai tata kelola perusahaan dan transparansi.
Para kritikus berpendapat bahwa transaksi orang dalam semacam ini memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan kepentingan pemegang saham tetap terlindungi. Saat Presco mengonsolidasikan operasi Nigeria dan Ghananya, perusahaan menempatkan dirinya sebagai kekuatan utama di pasar minyak nabati Afrika Barat, didorong oleh skala, integrasi, dan meningkatnya permintaan.
RASHEED SARUMI TO GAIN US$46M IN PRESCO PALM OIL DEAL
Rasheed
Sarumi’s US$46-million gain from Presco’s acquisition of Saro Oil Palm underscores the deepening connection between Nigeria’s corporate elite and the country’s agricultural trajectory, while reigniting debate over governance standards, inclusive growth, and fair wealth distribution within the sector.
NIGERIA – Nigerian agro-industrial tycoon Rasheed Sarumi is set to earn a windfall of US$46.1 million following Presco Plc’s acquisition of Saro Oil Palm Limited, a company he owns through his conglomerate, Saro Africa International.
The deal, announced in mid-August 2025, is part of Presco’s aggressive expansion strategy across West Africa, with the total acquisition package, including a Ghanaian venture of US$124.9M, valued at US$171.6 million. Presco, Nigeria’s leading palm oil producer, is acquiring Saro Oil Palm’s flagship 10,000-hectare plantation in Edo State. The asset is expected to generate ₦85 billion (US$55.42M) in operating profit by 2029.
However, the plantation has faced scrutiny over land grab allegations from local communities, raising governance concerns amid the chairman’s dual role as seller and buyer. Sarumi, who also serves as Presco’s chairman, previously orchestrated the acquisition of an 86.7% stake in Presco through Oak and Saffron, a special purpose vehicle under Saro Africa.
That move ended a 33-year ownership run by Belgian agribusiness giant SIAT SA. The acquisition of Saro Oil Palm complements Presco’s phased takeover of Ghana Oil Palm Development Company (GOPDC), where it now holds a 52% stake. GOPDC operates two estates spanning 21,000 hectares, producing over 35,000 tonnes of palm oil annually. Presco’s stake in GOPDC contributed 8% to its 2024 revenue. To fund both deals and refinance existing debt, Presco plans to raise fresh equity capital through a rights issue.
The company’s financials reflect its bullish strategy: revenue surged 125.8% year-over-year to ₦198.7 billion (US$129.55M) in H1 2025, while net profit jumped 128.2% to ₦88.7 billion (US$57.83M). Total assets climbed to ₦613 billion (US$399.68M). While the deal strengthens Presco’s regional dominance, Sarumi’s dual role as chairman and beneficiary has sparked debate over corporate governance and transparency.
Critics argue that such insider transactions require heightened scrutiny to ensure shareholder interests are protected. As Presco consolidates its Nigerian and Ghanaian operations, the company is positioning itself as a powerhouse in West Africa’s edible oil market, driven by scale, integration, and rising demand.
RSPO FOKUS MEMPERLUAS KEMITRAAN MINYAK SAWIT
DI TIONGKOK, AFRIKA
DAN TIMUR TENGAH
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) akan memperluas upaya untuk memperkuat kemitraan minyak sawit berkelanjutan di Tiongkok, Afrika, dan Timur Tengah, wilayah yang menunjukkan pertumbuhan pasar yang cepat dan meningkatnya permintaan akan produk bersertifikat.
“Membangun momentum yang telah kami lihat di Tiongkok, Afrika, dan Timur Tengah, kami kini berfokus pada pendalaman kemitraan dan penguatan akses pasar di wilayah yang berkembang pesat ini,” kata CEO RSPO Joseph D’Cruz dalam RSPO Annual Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil (RT2025) pada Selasa, 4 November 2025.
D’Cruz menekankan bahwa perluasan pasar global RSPO merupakan bagian dari strategi untuk menjaga standar keberlanjutan di tengah ketidakpastian pasar yang meningkat dan perubahan regulasi perdagangan internasional, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Saat ini, minyak sawit bersertifikat RSPO mencakup sekitar 20 persen dari produksi global. Sistem sertifikasi tersebut memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial di seluruh rantai pasok minyak sawit.
Ia menambahkan bahwa pengembangan pasar baru sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang, terutama ketika rantai pasok global beradaptasi dengan persyaratan keberlanjutan yang lebih ketat. RSPO, yang kini memiliki 6.000 anggota di seluruh dunia, juga melakukan restrukturisasi internal untuk mendukung basis anggotanya yang semakin luas dan beragam.
Tiongkok telah menjadi pemain kunci dalam lanskap minyak sawit berkelanjutan global. Sebagai importir terbesar kedua dan konsumen terbesar ketiga minyak sawit dunia, pasar Tiongkok memainkan peran penting dalam mendorong produksi berkelanjutan di Indonesia dan Malaysia, serta memengaruhi tren permintaan global.
Pada 2024, Tiongkok mengimpor 4,36 juta ton minyak sawit dan turunannya − sebagian besar dari Indonesia dan Malaysia − menurut data bea cukai Tiongkok. Minyak sawit banyak digunakan dalam produksi minyak goreng, pengolahan makanan, dan industri oleokimia di Tiongkok.
Hingga akhir 2024, RSPO Tiongkok memiliki 445 anggota, termasuk perusahaan besar seperti COFCO, Yihai Kerry, Yili, Mengniu, Shanghai Jahwa, Perfect Diary, dan Yum China. Laporan RSPO Tiongkok tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat (CSPO) di pasar Tiongkok mendekati 500.000 ton, mewakili 8,7 persen dari total konsumsi minyak sawit negara tersebut pada tahun itu.
Tren peningkatan ini menandakan meningkatnya kesadaran dan komitmen industri Tiongkok terhadap keberlanjutan, menempatkan wilayah tersebut sebagai frontier pertumbuhan utama bagi strategi global RSPO.
RSPO FOCUSES
ON EXPANDING PALM OIL PARTNERSHIPS IN CHINA, AFRICA, MIDDLE EAST
The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is set to expand efforts to strengthen sustainable palm oil partnerships in China, Africa, and the Middle East, regions showing rapid market growth and increasing demand for certified products.
“Building on the momentum we’ve seen in China, Africa, and the Middle East, we’re now focusing on deepening partnerships and strengthening market access in these fast-developing regions,” RSPO CEO Joseph D’Cruz said during the RSPO Annual Roundtable Conference on Sustainable Palm Oil (RT2025) on Tuesday, November 4, 2025.
D’Cruz emphasized that RSPO’s global market expansion is part of its strategy to maintain sustainability standards amid growing market uncertainty and evolving international trade regulations, such as the European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Currently, RSPO-certified palm oil accounts for around 20 percent of global production. The certification system ensures compliance with both environmental and social standards throughout the palm oil supply chain.
He added that developing new markets is essential to sustain long-term growth, particularly as global supply chains adapt to stricter sustainability requirements. RSPO, which now has 6,000 members worldwide, is also restructuring internally to better support its expanding and diverse membership base.
China has become a key player in the global sustainable palm oil landscape. As the world’s second-largest importer and third-largest consumer of palm oil, the Chinese market plays a crucial role in driving sustainable production in Indonesia and Malaysia, as well as influencing global demand trends.
In 2024, China imported 4.36 million tons of palm oil and its derivatives − mostly from Indonesia and Malaysia − according to Chinese customs data. Palm oil is widely used in edible oil production, food processing, and oleochemical industry in China.
By the end of 2024, RSPO China had 445 members, including major companies such as COFCO, Yihai Kerry, Yili, Mengniu, Shanghai Jahwa, Perfect Diary, and Yum China. RSPO China’s 2023 report showed that certified sustainable palm oil (CSPO) consumption in the Chinese market neared 500,000 tons, representing 8.7 percent of the country’s total palm oil consumption for the year.
This upward trend signals growing awareness and commitment among Chinese industries toward sustainability, positioning the region as a major growth frontier for RSPO’s global strategy.
MENTERI INDONESIA
DORONG PERTUMBUHAN
SAWIT YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN
Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Yassierli menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri kelapa sawit dan kesejahteraan para pekerjanya.
“Industri kelapa sawit memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri dan kesejahteraan pekerja,” katanya dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
Ia mencatat peran strategis sektor tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan pedesaan.
INDONESIAN MINISTER PUSHES FAIR, SUSTAINABLE GROWTH IN PALM OIL SECTOR
Jakarta (ANTARA) - Indonesia's Manpower Minister Yassierli has emphasized the need to balance the sustainability of the palm oil industry with the welfare of its workers.
"The palm oil industry plays an important role in the national economy. Thus, it is essential to maintain a balance between industrial sustainability and workers' welfare," he said in a statement on Tuesday.
He noted the sector’s strategic role in contributing to foreign exchange earnings, job creation, and rural development.
According to the Ministry of Agriculture, the number of workers in the palm oil industry rose from 12.5 million in 2015 to around 16.5 million in 2024.
Menurut Kementerian Pertanian, jumlah pekerja di industri kelapa sawit meningkat dari 12,5 juta pada 2015 menjadi sekitar 16,5 juta pada 2024.
Dari total tersebut, 9,7 juta merupakan tenaga kerja langsung, termasuk 5,2 juta pekerja perkebunan rakyat dan 4,5 juta di perkebunan milik negara dan swasta.
Sementara 8 juta lainnya merupakan tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam pengangkutan tandan buah segar dan minyak sawit mentah, pemasok pupuk dan peralatan, serta kegiatan terkait lainnya, ujar Yassierli.
Ia menegaskan bahwa menjaga dialog sosial yang harmonis adalah kunci untuk memastikan industri yang adil dan produktif.
Menteri tersebut menyampaikan optimisme bahwa komunikasi konstruktif antara pemberi kerja dan pekerja akan membantu memajukan industri dan mendorong lingkungan kerja yang lebih layak dan berkelanjutan.
“Kementerian Ketenagakerjaan selalu mendukung upaya memperkuat hubungan bipartit di tempat kerja. Dialog sosial yang baik adalah fondasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, berkelanjutan, dan produktif,” kata Yassierli.
Of this total, 9.7 million are direct labor, including 5.2 million smallholder plantation workers and 4.5 million in state-owned and private plantations.
The remaining 8 million are indirect labor involved in transporting fresh fruit bunches and crude palm oil, supplying fertilizers and equipment, and other related activities, Yassierli said.
He stressed that maintaining harmonious social dialogue is key to ensuring a fair and productive industry.
The minister expressed optimism that constructive communication between employers and workers will help advance the industry and foster a more decent and sustainable work environment.
"The Ministry of Manpower always supports efforts to strengthen bipartite relations in the workplace. Good social dialogue is the foundation for creating a fair, sustainable, and productive workplace," Yassierli said.
IMPLEMENTASI BIODIESEL B50 DI INDONESIA DAPAT MENGIKIS
DAYA SAING MINYAK SAWIT, MENURUT PROFESOR
Jakarta
– Profesor Bayu Krisnamurthi dari IPB University (sebuah universitas pertanian di Bogor, Indonesia) menekankan pentingnya perhitungan yang matang oleh pemerintah Indonesia sebelum menerapkan kebijakan biodiesel B50 pada tahun 2026. Ia meyakini hal ini krusial agar industri kelapa sawit nasional tetap kompetitif dan kegiatannya dapat berkelanjutan.
Menurutnya, rencana peningkatan biodiesel dari B40 ke B50 dapat meningkatkan beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya mengikis daya saing minyak sawit. “Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya mengalami produksi minyak sawit yang stagnan tetapi juga investasi yang stagnan akibat kebijakan yang tidak pasti,” kata Bayu mengutip Antara pada Senin, 20 Oktober 2025.
Hal ini sejalan dengan studi dari Strategic and Global Studies School, Pusat Kebijakan Pembangunan Pranata UI, Universitas Indonesia. Studi tersebut menekankan pentingnya penerapan kebijakan biodiesel nasional secara terukur, adaptif, dan berbasis ilmiah untuk memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah.
Kebijakan yang mempertimbangkan seluruh faktor dan parameter ilmiah dalam industri kelapa sawit Indonesia akan mendukung efektivitas upaya membangun swasembada energi melalui peningkatan kewajiban pencampuran biodiesel dari B40 ke B50.
Sebagai produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi 48,2 juta ton atau 54 persen dari pasokan global,
Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mendukung mandat biodiesel B50. Kebutuhan produksi domestik diperkirakan meningkat menjadi 59 juta ton per tahun, sementara proyeksi produksi tahun 2025 hanya 49,5 juta ton.
Simulasi menunjukkan penghematan devisa impor untuk solar hingga Rp172,35 triliun, tetapi potensi kehilangan devisa akibat penurunan ekspor CPO dapat mencapai Rp190,5 triliun. “Kondisi ini dapat melemahkan neraca perdagangan, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Terutama ketika harga CPO Indonesia sudah lebih tinggi daripada minyak nabati lainnya, mendorong negara-negara pengimpor seperti India untuk beralih ke komoditas pesaing,” kata Bayu.
Studi tersebut juga menunjukkan bahwa kewajiban biodiesel B50 berdampak pada harga domestik. Harga minyak goreng diperkirakan naik hingga 9 persen dan harga Tandan Buah Segar (TBS) meningkat sekitar Rp618 per kilogram akibat meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel.
Baik Bayu maupun Pranata UI merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan mempertimbangkan dengan cermat kapasitas produksi kelapa sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini dapat dirasakan secara komprehensif.
“Kita memerlukan keseimbangan antara target energi, ekspor, dan kesejahteraan petani. Minyak sawit Indonesia luar biasa kuat, tidak bisa dikalahkan kecuali kita mengalahkannya sendiri,” kata Bayu, yang juga merupakan mantan Menteri Perdagangan.
B50 BIODIESEL IMPLEMENTATION IN INDONESIA COULD ERODE PALM OIL COMPETITIVENESS, SAYS PROFESSOR
Jakarta
- Professor Bayu Krisnamurthi from IPB University (An agricultural university in Bogor, Indonesia) emphasizes the importance of careful calculations by the Indonesian government before implementing the B50 biodiesel policy in 2026. He believes this is crucial so that the national palm oil industry can continue to be competitive and its activities can be sustainable.
According to him, the plan to increase biodiesel from B40 to B50 could increase the subsidy burden, suppress exports, raise the price of cooking oil, and ultimately erode the competitiveness of palm oil. "For several years now, Indonesia has not only had stagnant palm oil production but also stagnant investment due to uncertain policies," said Bayu citing Antara on Monday, October 20, 2025.
This is in line with the study by the Strategic and Global Studies School of Universitas Indonesia's Research Center for Development Policy (Pranata UI). The study emphasizes the importance of implementing national biodiesel policies in a measured, adaptive, and scientifically-based manner to strengthen the government's green energy transition agenda.
Policies that consider all scientific factors and parameters in the Indonesian palm oil industry will support the effectiveness of efforts to build energy self-sufficiency through increasing the mandatory blending of biodiesel from B40 to B50.
As the world's largest producer and consumer of palm oil, with a production of 48.2 million tons or 54 percent of the global supply, Indonesia faces serious challenges in supporting B50 biodiesel mandates.
Domestic production needs are estimated to rise to 59 million tons per year, while the projected 2025 production is only 49.5 million tons.
Simulations show saving of import foreign exchange for diesel fuel up to Rp172.35 trillion, but the potential loss of foreign exchange due to the decline in CPO exports could reach Rp190.5 trillion. "This condition can weaken the trade balance, foreign exchange reserves, and the stability of the rupiah exchange rate. Especially when the price of Indonesian CPO is already higher than that of other vegetable oils, pushing importing countries like India to switch to competing commodities," said Bayu.
The study also shows that the obligation of B50 biodiesel impacts domestic prices. The price of cooking oil is expected to increase by up to 9 percent and Fresh Fruit Bunches (FFB) to rise by around Rp618 per kilogram due to the increasing demand for biodiesel raw materials.
Both Bayu and Pranata UI recommend that all stakeholders carefully consider the national palm oil production capacity, export competitiveness, and farmers' welfare for the benefits of this program to be felt comprehensively.
"We need a balance between energy targets, exports, and farmers' welfare. Indonesian palm oil is extraordinarily strong, it cannot be defeated unless we defeat it ourselves," said Bayu, who is also a former Minister of Trade.
PENGEMBANGAN MINYAK SAWIT MALAYSIA : PELAJARAN DARI SEBUAH KISAH SUKSES GLOBAL
Minyak sawit adalah salah satu komoditas pertanian paling serbaguna dan bernilai tinggi di dunia saat ini. Ditemukan dalam berbagai produk mulai dari makanan hingga kosmetik dan biofuel, komoditas ini telah menjadi pilar pertumbuhan ekonomi bagi sejumlah negara berkembang. Di antara negara-negara tersebut, Malaysia menonjol sebagai kisah sukses yang luar biasa. Yang membuat perjalanan Malaysia sangat menarik adalah bahwa pohon kelapa sawit — Elaeis guineensis — bukan berasal dari sana. Pohon ini berasal dari Afrika Barat, kemudian, ketika negara-negara tersebut belum menjadi negara berdaulat, dari kawasan yang sama dengan Nigeria. Namun kini, Malaysia merupakan salah satu produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, sementara Nigeria, yang dulu merupakan pemimpin global, tertinggal jauh. Memahami perjalanan Malaysia dari mengimpor benih sawit hingga membangun industri bernilai miliaran dolar menawarkan pelajaran penting bagi transformasi pertanian Afrika.
Pohon kelapa sawit berasal dari hutan hujan tropis Afrika Barat. Pohon ini merupakan bagian integral dari perekonomian dan pola
konsumsi lokal jauh sebelum masa kolonial. Pada 1870-an, administrator kolonial Inggris memperkenalkan benih sawit dari Afrika Barat, khususnya dari Nigeria dan Cekungan Kongo, ke Semenanjung Melayu. Saya harus menekankan di sini bahwa otoritas kolonial Inggris lah yang memperkenalkan bibit kelapa sawit ke British Malaya, bukan Malaysia, karena negara tersebut belum ada saat itu. Ironisnya, orang Nigeria sering mengingatkan saya tentang narasi bahwa Malaysia mengambil atau mengklaim komoditas mereka — sebuah pandangan yang saya hormati, namun tidak saya setujui.
Awalnya, pohon sawit dibudidayakan sebagai tanaman hias di kebun botani, bukan sebagai tanaman komersial. Namun, pada awal abad ke-20, potensi minyak sawit sebagai sumber minyak industri dan pangan menjadi jelas. Penanaman komersial pertama berlangsung pada 1917 di Perkebunan Tennamaram di Selangor. Otoritas kolonial dan investor awal melihat minyak sawit sebagai strategi diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada karet. Langkah strategis ini menandai awal perjalanan Malaysia menjadi kekuatan minyak sawit global.
Setelah kemerdekaan pada 1957, pemerintah Malaysia menghadapi tantangan penting, yaitu bagaimana mendiversifikasi ekonominya di luar ekspor timah dan karet. Minyak sawit menghadirkan peluang ideal. Melalui perencanaan dan investasi yang terarah, Malaysia mengubah apa yang dimulai sebagai eksperimen kolonial menjadi strategi pembangunan nasional. Tonggak-tonggak utama meliputi:
Kebijakan pemerintah dan skema lahan: Federal Land Development Authority, yang didirikan pada 1956, memukimkan kembali ribuan keluarga pedesaan yang tidak memiliki tanah ke lahan pertanian baru. Para petani kecil ini dilatih, diberi dukungan, dan disediakan infrastruktur untuk menanam kelapa sawit secara komersial. Kebijakan ini sekaligus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produksi minyak sawit negara.
Riset dan inovasi: Malaysia berinvestasi besar dalam penelitian melalui lembaga seperti Palm Oil Research Institute of Malaysia, yang didirikan pada 1979 (kemudian bergabung ke dalam Malaysian Palm Oil Board). Penelitian menghasilkan varietas berdaya hasil tinggi, mekanisasi, teknik pengolahan yang lebih baik, dan praktik yang lebih berkelanjutan.
Peran sektor swasta: Pemerintah mendorong investor swasta dan pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam industri tersebut, menciptakan kemitraan dinamis antara sektor publik dan swasta. Kolaborasi ini memastikan kemajuan teknologi yang stabil dan pengembangan rantai nilai yang efisien.
Pengembangan ekspor dan branding global: Pada 1980-an dan 1990-an, Malaysia telah menjadi pemimpin global dalam ekspor minyak sawit. Pemerintah mendukung inisiatif pemasaran untuk membangun permintaan internasional, sementara industri penyulingan dan pengolahan hilir menambah nilai pada produk mentah.
Minyak sawit menjadi lebih dari sekadar keberhasilan pertanian. Komoditas ini menjadi pilar industrialisasi Malaysia yang lebih luas. Pendapatan dari ekspor minyak sawit mendanai pembangunan pedesaan, pendidikan, infrastruktur, dan proyek industri. Industri ini juga mendorong pertumbuhan sektor terkait seperti manufaktur, oleokimia, dan bioenergi. Dengan mendiversifikasi ekonominya di sekitar sumber daya terbarukan alih-alih bahan bakar fosil, Malaysia menghindari “kutukan sumber daya” yang dialami banyak negara bergantung minyak. Saat ini, minyak sawit berkontribusi signifikan terhadap PDB Malaysia, mempekerjakan jutaan orang secara langsung maupun tidak langsung, dan tetap menjadi salah satu penyumbang devisa utama negara. Pada 2024 saja, Malaysia mengekspor sekitar 80 persen dari 19,3 juta ton produksi minyak sawit mentah. Sektor ini juga menyumbang sekitar 2,3 persen terhadap PDB pada tahun tersebut dan menjadi sumber penghidupan bagi satu juta individu.
Nigeria pernah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia pada awal abad ke-20. Nigeria berdiri sebagai pemimpin, posisi yang
membawa kemakmuran ekonomi bagi banyak wilayah di negara tersebut, terutama di wilayah Tenggara. Sayangnya, selama beberapa dekade, Nigeria kehilangan kepemimpinannya kepada Malaysia dan Indonesia, dua negara yang ironisnya membangun kesuksesan minyak sawit mereka menggunakan bibit sawit yang awalnya dibawa oleh Inggris dari Afrika Barat. Di antara faktor-faktor lainnya adalah penemuan minyak mentah dan kebijakan pemerintah yang buruk.
Penemuan minyak mentah di Oloibiri, Negara Bagian Bayelsa, pada 1956 menandai titik balik dalam sejarah ekonomi Nigeria. Pada 1970-an, pendapatan minyak mulai mendominasi pendapatan nasional, mencapai lebih dari 90 persen pendapatan ekspor. Ketika kekayaan minyak mengalir, sektor pertanian, termasuk minyak sawit, terabaikan. Perhatian pemerintah beralih ke sektor minyak, dan kebijakan pertanian menerima sedikit pendanaan atau arah strategis. Pendapatan mudah dari minyak mentah menciptakan “ekonomi produk tunggal” , membuat Nigeria rentan terhadap fluktuasi harga minyak global dan menghambat inovasi pertanian.
Tidak seperti Malaysia, yang telah mengembangkan rencana induk pertanian jangka panjang, kebijakan Nigeria terhadap minyak sawit sering kali bersifat jangka pendek, reaktif, dan kurang terkoordinasi. Sistem koperasi regional yang dulu mendukung petani kecil dibubarkan, dan pemerintahan berikutnya gagal menerapkan program peremajaan atau modernisasi yang efektif. Masalah tenurial tanah juga menghambat investasi skala besar, sementara birokrasi, korupsi, dan kurangnya infrastruktur menghambat partisipasi sektor swasta. Lembaga riset pertanian kurang didanai, dan hubungan antara riset dan petani lemah. Namun, beberapa pelajaran dapat diambil dari pengalaman Malaysia:
Intervensi strategis pemerintah: Perencanaan jangka panjang, reformasi lahan, dan kebijakan yang konsisten sangat penting untuk transformasi pertanian.
Investasi dalam riset dan pengembangan: Inovasi ilmiah mulai dari pembiakan benih hingga panen termekanisasi adalah tulang punggung produktivitas.
Pemberdayaan petani kecil: Pembangunan inklusif memastikan bahwa komunitas pedesaan turut menikmati manfaatnya, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Pengolahan bernilai tambah: Pengembangan industri hilir mengubah produk mentah menjadi barang jadi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perolehan devisa.
Keberlanjutan dan standar global: Penekanan Malaysia pada produksi berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan telah meningkatkan reputasi internasionalnya, sebuah model yang patut ditiru.
Saat ini, industri kelapa sawit merupakan pilar pertumbuhan ekonomi Malaysia. Bagi Nigeria dan negara-negara Afrika lainnya, mereka juga dapat menghidupkan kembali warisan minyak sawit mereka dan memanfaatkannya untuk pembangunan nasional. Pada sisi positifnya, Malaysia, melalui perusahaan sektor swastanya, Agrinexus International, saat ini mengelola perkebunan milik Nigeria di Negara Bagian Cross River, Ondo, dan Delta, dan telah mencapai hasil yang lebih tinggi serta pertumbuhan positif. Jalan ke depan terletak pada pembelajaran dari strategi Malaysia dan dukungan serta bimbingan berkelanjutan pemerintah Nigeria, selain diversifikasi, inovasi, dan investasi dalam pertanian berkelanjutan. Minyak dari bawah tanah mungkin memudar, tetapi minyak dari kelapa sawit dapat kembali menggerakkan kemakmuran suatu bangsa jika dikelola dengan visi yang jelas, tujuan yang holistik, dan integritas yang teguh.
MALAYSIA’S PALM OIL DEVELOPMENT : LESSONS FROM A GLOBAL SUCCESS STORY
Palm oil is one of the most versatile and valuable agricultural commodities in the world today. Found in products ranging from food to cosmetics and biofuels, it has baecome a cornerstone of economic growth for several developing nations. Among these, Malaysia stands out as a remarkable success story. What makes Malaysia’s journey especially fascinating is that the oil palm tree — Elaeis guineensis — did not originate there. It came from West Africa, then, when the countries were not yet sovereign nations, from the same region where Nigeria lies. Yet today, Malaysia is one of the world’s largest producers and exporters of palm oil, while Nigeria, once a global leader, lags far behind. Understanding Malaysia’s path from importing palm seeds to building a multi-billion-dollar industry offers powerful lessons for Africa’s agricultural transformation.
The oil palm tree is native to the tropical rainforests of West Africa. It was an integral part of local economies and diets long before colonial times. In the 1870s, British colonial administrators introduced oil palm seeds from West Africa, specifically from Nigeria and the Congo Basin, to the Malay Peninsula. I must emphasise here that it was the British colonial authorities who introduced the oil palm seedlings into British Malaya, not Malaysia, as the country did not yet exist at that time. Ironically, the Nigerians often remind me of the narrative that Malaysia took or appropriated their commodity — a view with which I respectfully disagree.
Initially, the palm was cultivated as an ornamental plant in botanical gardens, not as a commercial crop. However, by the early 20th century, the potential of palm oil as an industrial and edible oil source became apparent. The first commercial planting took place in 1917 at the Tennamaram Estate in Selangor. The colonial authorities and early investors saw palm oil as a diversification strategy to reduce dependence on rubber. This strategic move marked the beginning of Malaysia’s journey to becoming a global palm oil powerhouse.
After independence in 1957, the Malaysian government faced a critical challenge, which was how to diversify its economy beyond tin and rubber exports. Palm oil presented an ideal opportunity. Through deliberate planning and investment, Malaysia transformed what began as a colonial experiment into a national development strategy. Key milestones included:
Government policy and land schemes: The Federal Land Development Authority, established in 1956, resettled thousands of landless rural families on newly opened agricultural lands. These smallholders were trained, supported, and provided with infrastructure to grow oil palm commercially. This policy simultaneously reduced poverty and expanded the country’s palm oil output.
Research and innovation: Malaysia invested heavily in research through institutions such as the Palm Oil Research Institute of Malaysia, established in 1979 (later merged into the Malaysian Palm Oil Board). Research led to higher-yielding varieties, mechanisation, better processing techniques, and more sustainable practices.
Private sector participation: The government encouraged private investors and local entrepreneurs to participate in the industry, creating a vibrant partnership between the public and private sectors. This collaboration ensured steady technological progress and efficient value-chain development.
Export development and global branding: By the 1980s and 1990s, Malaysia had become a global leader in palm oil exports. The government supported marketing initiatives to build international demand, while refining and downstream processing industries added value to the raw product.
Palm oil became much more than an agricultural success. It became a pillar of Malaysia’s broader industrialisation. Revenues from palm oil exports funded rural development, education, infrastructure, and industrial projects. The industry also spurred the growth of related sectors such as manufacturing, oleochemicals, and bioenergy. By diversifying its economy around a renewable resource rather than fossil fuels, Malaysia avoided the “resource curse” that affects many oil-dependent nations. Today, palm oil contributes significantly to Malaysia’s GDP, employs millions directly and indirectly, and remains one of the country’s top export earners. In 2024 alone, Malaysia exported around 80 per cent of its 19.3 million tons of crude palm oil production. The sector also contributed around 2.3 per cent to the GDP in that year and is a source of livelihood for one million individuals.
Nigeria was once the world’s leading producer of palm oil in the early 20th century. Nigeria stood tall, a position that brought economic prosperity to many regions of the country, especially the South-East. Unfortunately, over the decades, Nigeria lost that leadership to Malaysia and Indonesia, the two nations that ironically built their palm oil success using oil palm seeds originally brought by the British from West Africa. Among other factors attributed to it were the discovery of crude oil and poor government policies.
The discovery of crude oil in Oloibiri, Bayelsa State, in 1956 marked a turning point in Nigeria’s economic history. By the 1970s, oil revenues began to dominate national income, accounting for over 90 per cent of export earnings. As petroleum wealth flowed in, agriculture, including palm oil, was neglected. Government attention shifted to the oil sector, and agricultural policies received little funding or strategic direction. The easy revenue from crude oil created a “mono-product economy”, leaving Nigeria vulnerable to global oil price fluctuations and stifling agricultural innovation.
Unlike Malaysia, which has developed a long-term agricultural master plan, Nigeria’s policies toward palm oil were often short-term, reactive, and poorly coordinated. The regional cooperative systems that once supported smallholders were dismantled, and successive governments failed to implement effective replanting or modernisation programs. Land tenure issues also discouraged large-scale investments, while bureaucracy, corruption, and lack of infrastructure hindered private sector participation. Agricultural research institutions were underfunded, and the link between research and farmers was weak.
Several lessons, however, can be drawn from Malaysia’s experience: Strategic government intervention: Long-term planning, land reforms, and consistent policies are essential for agricultural transformation.
Investment in research and development: Scientific innovation from seed breeding to mechanised harvesting is the backbone of productivity.
Empowerment of smallholders: Inclusive development ensures that rural communities share in the benefits, reducing poverty and inequality.
Value-added processing: Developing downstream industries transforms raw produce into finished goods, creating jobs and increasing foreign exchange earnings.
Sustainability and global standards: Malaysia’s emphasis on sustainable production and environmental stewardship has enhanced its international reputation, a model worth emulating.
Today, the oil palm industry is a pillar of Malaysia’s economic growth. For Nigeria and other African countries, too, they can revive their palm oil legacy and harness it for national development. On a positive note, Malaysia, through its private sector company, Agrinexus International, is currently managing Nigerian-owned plantations in Cross River, Ondo, and Delta States, and has already achieved higher yields and positive growth. The path forward lies in learning from Malaysia’s strategy and the Nigerian government’s continuous support and guidance, besides diversification, innovation, and investment in sustainable agriculture. The oil beneath the soil may fade, but the oil from the palm can once again fuel a nation’s prosperity if managed with clear vision and holistic purpose and steadfast integrity.
INDONESIA KEMBANGKAN BIOETANOL DARI LIMBAH SAWIT UNTUK PERCEPATAN TRANSISI ENERGI
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mengolah limbah kelapa sawit, khususnya tandan kosong (TKKS), menjadi bioetanol melalui proses ekstraksi glukosa untuk mempercepat transisi energi nasional.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Kita perlu sinergi lintas sektor antara pemerintah dan industri,” katanya dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi, menjelaskan bahwa inisiatif ini dilaksanakan melalui kemitraan antara Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) dan perusahaan swasta PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).
Ia menambahkan bahwa kolaborator dari PT Rekayasa Industri dan Institut Teknologi Bandung (ITB), mitra strategis BBSPJIA dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, juga turut terlibat.
“Kami berkomitmen mendukung pengembangan standardisasi dan layanan industri yang dapat mendorong sektor industri menuju daya saing dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik,” kata Rizaldi.
Ia menambahkan bahwa BBSPJIA berperan penting sebagai lembaga teknis yang berfokus pada konversi limbah agroindustri menjadi produk bernilai tambah. Dengan menggunakan EFB Fractionation
Pilot Plant, lembaga tersebut dapat mengubah limbah TKKS menjadi bioetanol, glukosa, xilosa, lignin, dan turunan lainnya.
Kepala BBSPJIA, Yuni Herlina Harahap, menyoroti bahwa pabrik percontohan tersebut berfungsi sebagai platform penelitian dan pengembangan untuk mendukung industri dalam memproduksi energi terbarukan dari limbah kelapa sawit, yang selama ini kurang dimanfaatkan.
“Proyek ini diharapkan dapat mendorong pengembangan teknologi bioenergi berbasis sawit yang berkelanjutan dan membuka peluang kolaborasi penelitian lebih lanjut yang bertujuan memanfaatkan biomassa sebagai sumber energi ramah lingkungan,” ujarnya.
Seluruh pihak yang terlibat telah sepakat untuk mengeksplorasi peluang kerja sama yang berkontribusi terhadap kemajuan teknologi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar energi bersih global.
Wakil Presiden TMMIN, Bob Azam, mencatat bahwa bioetanol yang berasal dari limbah kelapa sawit tidak hanya menjadi sumber energi alternatif, tetapi juga bagian dari ekonomi sirkular, membantu mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit.
“Kami mengapresiasi peran BBSPJIA sebagai lembaga penelitian dalam menyediakan solusi dan inovasi teknologi nyata untuk menghadapi tantangan energi di masa depan,” tambahnya.
INDONESIA DEVELOPS BIOETHANOL FROM PALM OIL WASTE FOR ENERGY SWIFT
Jakarta (ANTARA) - The Indonesian government is turning palm oil waste, specifically empty fruit bunches (EFB), into bioethanol through a glucose extraction process to accelerate the country's energy transition.
Industry Minister Agus Gumiwang Kartasasmita said that collaboration is key to realizing environmentally friendly and sustainable technology.
"We need cross-sector synergy between the government and industry," he said in a statement issued on Tuesday.
Andi Rizaldi, Head of the Industrial Services Standardization and Policy Agency (BSKJI), explained that this initiative is being carried out through a partnership between the Center for Standardization and Agro-Industrial Services (BBSPJIA) and private company PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).
Collaborators from PT Rekayasa Industri and the Bandung Institute of Technology (ITB), strategic partners of BBSPJIA in developing renewable energy technology, are also involved, he added.
"We are committed to supporting the development of standardization and industrial services that can drive the industrial sector toward greater competitiveness and environmental sustainability," Rizaldi said.
He added that BBSPJIA plays a crucial role as a technical institution focused on converting agro-industrial waste into valuable products.
Using its EFB Fractionation Pilot Plant, the agency can transform EFB waste into bioethanol, glucose, xylose, lignin, and other derivatives.
BBSPJIA head Yuni Herlina Harahap highlighted that the pilot plant serves as a research and development platform to support the industry in producing renewable energy from palm oil waste, which has long been underutilized.
"This project is expected to promote the development of sustainable palm oil-based bioenergy technology and open opportunities for further research collaborations aimed at using biomass as an environmentally friendly energy source," she said.
All parties involved have agreed to explore collaboration opportunities that contribute to national technological advancement and strengthen Indonesia’s position in the global clean energy market.
TMMIN Vice President Bob Azam noted that bioethanol derived from palm oil waste is not only an alternative energy source but also part of a circular economy, helping to reduce environmental impact while increasing the added value of the palm oil industry.
"We appreciate BBSPJIA's role as a research institution in providing real technological solutions and innovations to tackle future energy challenges," he added.
MALAYSIA HARUS MEMPERTIMBANGKAN BAHAN KELAPA SAWIT HIBRIDA YANG TERBUKTI BERHASIL DI KOLOMBIA — VETERAN INDUSTRI
KUALA
LUMPUR, 22 Okt -- Malaysia harus mengeksplorasi penerapan bahan kelapa sawit hibrida yang terbukti berhasil di Kolombia untuk memerangi penyakit, kata veteran industri Abdul Rahim Syed Mohd.
Abdul Rahim mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penerapan bahan hibrida tersebut sebaiknya dicoba pada perkebunan kelapa sawit yang terinfeksi Ganoderma (penyakit jamur).
“Jika kita berhasil dalam uji coba ini, ini akan menjadi pilihan terbaik untuk diterapkan. Selain mengatasi Ganoderma, kita juga dapat melihat manfaat lain seperti hasil yang tinggi, pohon yang lebih pendek, tingkat ekstraksi yang tinggi, lebih sedikit buah lepas, serta pengurangan tenaga kerja dengan putaran panen yang diperpanjang,” katanya.
Abdul Rahim, yang memiliki lebih dari lima dekade pengalaman dalam manajemen perkebunan, baru-baru ini menghadiri Konferensi Kelapa Sawit Internasional ke-21 di Cartagena, Kolombia, di mana ia mengamati kemajuan signifikan negara tersebut di sektor kelapa sawit.
Ia mengatakan keberhasilan Kolombia dengan kelapa sawit hibrida OxG telah menghidupkan kembali industri minyak sawit Amerika Latin yang sebelumnya pernah berjuang melawan penyakit busuk pucuk.
Abdul Rahim menambahkan bahwa Kolombia telah menanam 609.000 hektare kelapa sawit, di mana 89 persen berada dalam produksi dan industri tersebut menunjukkan standar pertanian yang tinggi, termasuk penggunaan tanaman penutup dan sistem irigasi tetes lapangan.
Ia juga memuji fokus kuat Kolombia pada keberlanjutan, dengan 99 persen perkebunannya bebas deforestasi dan pengurangan emisi gas rumah kaca yang melampaui standar internasional.
“Negara itu telah menerapkan standar keberlanjutan yang tinggi seperti penghormatan terhadap lingkungan, komunitas, hak asasi manusia, etika kerja yang baik, dan hak atas properti,” katanya.
Kunjungan Abdul Rahim menjadi tuan rumah oleh Fedepalma, badan industri terkemuka Kolombia, serta grup perkebunan terkemuka La Cabana, di mana ia terlibat dalam diskusi dengan Presiden Fedepalma Nicolas Perez Marulanda dan para pemimpin industri lainnya.
MALAYSIA SHOULD CONSIDER HYBRID OIL PALM MATERIALS PROVEN SUCCESSFUL IN COLOMBIA — INDUSTRY VETERAN
KUALA
LUMPUR, Oct 22 -Malaysia should explore the introduction of hybrid oil palm materials proven successful in Colombia to combat diseases, said industry veteran Abdul Rahim Syed Mohd.
Abdul Rahim said in a statement that the introduction of hybrid materials should be tried in Ganoderma (fungal diseases) infected oil palm plantations.
“If we succeed in these trials, this would be a best bet to incorporate. Besides tackling Ganoderma, we can look towards other benefits such as high yields, shorter palms, high extraction rates, less loose fruit collection and a reduction in labour with extended harvesting rounds,” he said.
Abdul Rahim, who has over five decades of experience in plantation management, recently attended the 21st International Oil Palm Conference in Cartagena, Colombia, where he observed the country’s significant progress in the oil palm sector.
He said Colombia’s success with the hybrid OxG palm, has revitalised the Latin American palm oil industry which once struggled with bud rot disease.
Abdul Rahim added that Colombia has already planted 609,000 hectares of oil palm, of which 89 per cent is in production in which the industry displays high agricultural standards, including the use of cover crops and field drip irrigation systems.
He also commended Colombia’s strong focus on sustainability, with 99 per cent of its plantations deforestation-free and its greenhouse gas emission reduction exceeding international standards.
“It has adopted high sustainability standards such as respect for the environment, communities, human rights, decent work ethics and property rights,” he said.
Abdul Rahim’s visit was hosted by Fedepalma, the Colombian leading industry body, and leading plantation group La Cabana, where he engaged in discussions with Fedepalma president Nicolas Perez Marulanda and other industry leaders.
