CMYK
Jefridin Jabat Sekretaris Daerah Kota Batam
Baca Hal 3
KO R ADESEMBER N U M U M2016 - MINGGU- II 13-21
Penanggung Jawab Selasa, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Robert Yahya Siagian
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 177 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Penanganan Kasus Korupsi di Anambas Tidak Jelas :
KPK Diminta Usut Proyek SPAM Senilai Rp30 Miliar di Anambas Selain Pekerjaannya Lari Dari Perencanaan, Proyek Senilai Rp 30 Miliar Itu Juga Dikerjakan Asal Jadi Dan Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Teknik ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut sejumlah kasus korupsi terkait pelaksanaan proyek fisik di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar. Pasalnya, aparat penegak hukum di daerah ini terkesan tak serius dan mandul dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat instansi pemerintah di daerah ini. Salah satu kasus korupsi pelaksana mega proyek senilai Rp30 miliar, proyek Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) hingga kini tindak lanjut proses penanganan kasus tersebut dilakukan aparat penegak hukum tidak jelas. Padahal kasus dugaan korupsi tersebut sudah ditangani sejumlah instansi penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Cabang Tarempa, Kejati Kepri, Kepolisian hingga instansi pemeriksa internal yakni Inspektorat Kabupaten Anambas. Namun sampai saat ini tindak lanjut penanganannya tidak jelas. Sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari Mulai Kepala Dinas PU Sahtiar, Rony
PROYEK SPAM di Siantan Anambas tak berfungsi
PROYEK SPAM di Siantan tak Berfungsi
Kapolri: Tembak Jika Bandar Narkoba Melawan MEDAN, RAKYAT MEDIAKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dalam kunjungannya ke Polda Sumut di Jalan SM Raja, Km 10.5, Medan, Sabtu (10/12/ 2016) pekan lalu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi atensi kepada Kapolda Sumut mengenai kejahatan narkoba. Kapolri mengintruksikan, setiap pelaku kejahatan, termasuk banKapolri Jenderal Polisi dar narkoba jika melakukan perTito Karnavian lawanan ditembak saja. Menurut Tito kejahatan narkoba, berkaitan dengan persoalan penyelundupan. Tito mengatakan, Sumut yang terkenal dengan jalur-jalur tikus pelabuhan kecil, harus diberikan pengawasan dan penjagaan ketat.Sebab, upaya penyelundupan tak hanya persoalan tenaga kerja saja. Melainkan, ada persoalan narkoba yang dapat merusak bangsa. “Penyelundupan Bersambung ke Hal 11
Ahmad Dahlan Jadi Saksi Korupsi Bansos di PN Tipikor
Anggota DPRD Sumut
Rapat Bawa Keluarga di Hotel Bintang Lima MEDAN, RAKYAT MEDIAPuluhan anggota DPRD Sumatera Utara melaksanakan rapat kerja di hotelkelas bintang lima.Kalangan legislatif membawa serta keluarga, sehingga jumlah keseluruhan rombongan kurang-lebih 250 orang rombongan. Mereka menginap dan menikmati fasilitas hotelyang didanai APBD. Tarif normal hotelmulai Rp 900 ribu hingga tertinggi Rp 5,5 juta per malam. Rapat Kerja DPRD Sumatera Utara diselenggarakan di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumut.The Hill Resort and Hotel merupakan hotel
PARA anggota DPRD Sumut sedang berjoget ria di sebuah Hotel Bintang lima
dengan fasilitas bintang lima, memiliki 155 kamar berbagai kelas. Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD SumutNirmaraya mengatakan, penentuan The
Hill Resort and Hotel sebagai lokasi rapat kerja berdasarkan hasil keputusan para unsur pimpinan DPRD Sumut.
cm, ternyata hanya dipasang di pinggir jalan. Untuk melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut, pihaknya telah memeriksa dua pejabat Dinas PU Anambas, yakni Rony dan Rifky.”Kami sudah memanggil PPTK dan PPK untuk dimintai keterangan, dan meminta datadata yang harus dijelaskan oleh penanggung jawab kegiatan. Hal ini kami lakukan sesuai perintah Ko-
misi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Ody, belum lama ini kepada wartawan di Tarempa Tak hanya itu, kata Ody, pihaknya juga telah memanggil Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni PT Nirwana Jaya Sakti. “PPHP juga sudah kami panggil, kami menta keterangan kontraktor bahwa pekerjaan itu lari dari perencanaan. Kam menemui Bersambung ke Hal 11
Kepala Dinas PU Anambas
Sahtiar
ATM BNI KARIMUN DIBOBOL DANA NASABAH RAIB KARIMUN, RAKYAT MEDIAKejahatan pembobol Bank melalui ATM masih saja terjadi. Buktinya ATM Bank BNI Karimun dibobol penjahat, akibatnya ratusan juta uang nasabah raib disikat para sindikat pembobol Bank. Tak pelak lagi ratusan nasabah antri mengambil dananya.Terkait kasus ini, pihak BNI kabarnya sempat khawatirkan terjadi penarikan uang besar-besaran (Money Rush). Terkait kasus ini, sebanyak 70 rekening nasabah BNI Cabang Tanjungbalai Karimun dengan kerugian Rp 400 juta dana nasabah raib. Beruntung Pihak Bank BNI Cabang Karimun cepat mengganti uang di rekening nasabah yang hilang tersebut sehingga tidak
terjadi penarikan uang besarbesaran oleh nasabah. Kepala Bank BNI Cabang Tanjungbalai Karimun, Joko Teguh Sembodo membenarkan kejadian pembobolan rekening nasabah BNI Karimun. Joko mengatakan pihaknya sudah mendeteksi, penarikan uang nasabah secara ilegal tersebut dilakukan di luar negeri yakni Kuala Lumpur, Malaysia. “Benar, sebanyak 70 rekening, kerugian sekitar Rp 400 juta,” ujar Joko Teguh Sembodo, kepada wartawan Selasa (6/12/2016) di Tanjungbalai Karimun. Joko meminta nasabah tidak Bersambung ke Hal 11
Bersambung ke Hal 11
Gempa di Pidie Jaya Aceh Ratusan orang Tewas BANDA ACEH, RAKYAT MEDIA-Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan hingga Rabu sore pukul 16.30 WIB, jumlah korban tewas akibat gempa yang mengguncang Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya terus bertambah, Rabu subuh (7/12). Tercatat sudah ratusan orang tewas, 273 luka berat dan ringan. Tak hanya itu, BNPB juga mencatat bangunan rusak akibat gempa juga terus bertambah, apalagi masih sering ter-
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pengadilan Negeri Tanjungpinang kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi dana Bansos Batam tahun 2011-2012 untuk insetif guru Tempat Pendidikan Alquran (TPQ) seBatam dengan terdakwa Abdul Somad, Junaidi, Mantan Walikota Batam dan Jamiat, Selasa (6/12/ Ahmad Dahlan 2016). Sidang kali ini materinya berisi pemeriksaan saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Bersambung ke Hal 11
Franata sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan M Rifki Amarullah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) Kecamatan yang diduga kuat terlibat penyelewengan proyek tersebut juga sudah berulang kali diperiksa aparat penegak hukum. Ironisnya, setelah para pejabat yang tersandung kasus korupsi tersebut dipanggil dan diperiksa tindak lanjut proses pemeriksaan itu senyap begitu saja. Bahkan, ada sejumlah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan disebut sebut melibatkan mantan Bupati Anambas Tengku Mukhtaruddin tidak diungkap oleh aparat penegak hukum Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, Ody Karyadi mengakui ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor lari dari perencanaan.Pihaknya menemukan adanya dugaan penyelewengan pengerjaan. Dimana, pipa yang seharusnya ditanam pada kedalaman 30
ANGGOTA TNI dan Tim SAR melakukan pertolongan
CMYK
Bersambung ke Hal 11
FOTO NET
SEJUMLAH ATM Bank BNI di Karimun dibobol
Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.
CMYK
METRO POLIS
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Hendri Penyeludup Ponsel Xiomi Jadi Tersangka BATAM, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian melalui Kabid Humas AKBP S Erlangga merilis penggerebekan ponselXiomisepekan lalu. Kepada wartawan, Erlangga mengemukakan bahwa penggerebekan ponselXiomiitu terjadi Jumat 2 Desember 2016 sekitar pukul 14.30 WIB dilakukan jajaran Polda Kepri di bawah kendali Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri.”Jadi dari hasil penggerebakan, ada 398 unit ponselmerek Xiomiitu disita dan dijakan BB,” kata Erlangga, Senin (5/12/2016) pekan lalu. Lokadi penggerebekan di gudang PT Trankindo Jaya(TJ) di Komplek Srijaya Abadi Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Atas itu, pemilik PT tersebut Henri alias Hr sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Setelah dilakukan penyelidikan terkait dugaan memperdagangkan, mamasukan perangkat Telekomunikasidari luar Indonesia tanpa dilengkapi label berbahasa Indonesia dan tidak sesuaiu dengan Persyaratan Teknis. Dan hal ini tentu melanggar,” tambah Erlangga. Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 104 jo Pasal 6 (1) UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pengusaha Henri tidak ditahan. Alasan penyidik karena masih menunggu keterangan saksi ahli. “Belum dilakukan penahanan, masih menunggu pemeriksaan saksi ahli,” jelas Erlangga lagi.(rm/trb).
Mantan Dirut RSUD Batam, Divonis 3,6 Tahun Penjara BATAM, RAKYAT MEDIA-Majelis Hakim dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Rabu (7/ 12) menjatuhkan vonis terhadap Mantan Direktur RSUD Embung Fatimah, Kota Batam, Fadillah Ratna Dewi Malaranggan ,57.Fadillah terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 yang merugikan negera sebesar Rp 5,6 miliar lebih.Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Vonis yang dijatuhi majelis hakim ini lebih ringan satu tahun dan enam bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Iqbal yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 1 tahun kurungan. Atas putusan ini, terdakwa Fadillah yang didampingi kuasa hukumnya, Hendri Pandiangan juga menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari. (rm/bp).
Polisi Ungkap Jaringan Narkoba Rp 15 M di Pantai Stres Jodoh
KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian
BATAM, RAKYAT MEDIA-Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polresta Barelang, berhasil mengungkap dan mengamankan peredaran ekstasi sebanyak 50 ribu butir, pada Minggu (4/11/2016) pekan lalu. Ekstasi yang terdiri dari barbagai bentuk dan warna itu disita dari seorang tersangka yaitu Ruslan bin Jais (43) yang ditangkap di kawasan Pelabuhan Rakyat Pantai Stres, Batuampar, Batam, Kepri. Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian mengatakan narkotika jenis ekstasi ini datang dari Malaysia. “Petugas mengamankan narkotika jenis ektasi sebanyak 50 ribu butir yang datang dari Malaysia di pelabuhan Pantai Stres, Batuampar,” ujar Sam Budigusdian saat ekspos di Sat Resnarkoba Polresta Barelang, Selasa (6/12/2016) pekan lalu. Penangkapan dilakukan pada pagi hari, pukul 06.00 WIB hari minggu. Sebanyak 50 ribu ektasi itu dibawa dari Malaysia menggunakan speed boat dari perbatasan.”Tersangka yang bekerja sebagai sekuriti ini mendapat perintah dari Malaysia, dan dia yang menjemput barang ke pelabuhan,” kata Kapolda. Menurut keterangan, ekstasi tersebut akan dibawa ke luar Batam seperti Sumatera dan Jawa. “Akan kirim ke Jakarta untuk tahun baru,” kata Kapolda. Ekstasi yang diamankan sebanyak 20 ribu berwarna biru dengan logo B29 dan 10 ribu berwarna pink juga dengan logo B29, selebihnya berwarna kuning hijau berbentuk gambar kartun.”Dihitung dengan pasaran satu butir Rp 300 ribu, jumlah semua sekitar Rp 15 miliar,” kata Sam. Polisi masih terus mengembangkan sindikat peredaran narkoba tersebut. “Tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114, dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati,” tegas Sam Budigusdian.(rm/bnws).
2
Suhar Dilantik Jadi Kepala Dinas Tata Kota BATAM, RAKYAT MEDIA-Walikota Batam Rudi melantik 44 pejabat daerah di Kantor Walikota, Rabu (7/ 12/2016) pekan lalu. Pejabat yang dilantik adalah Eselon II, III dan IV beserta camat dan lurah. Dalam Pelantikan tersebut juga termasuk dengan hasil dari Panitia Seleksi yang sudah dilakukan selama 2 bulan lalu.”Pelantikan ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa melalui kami dari Baperjakat, jadi saya ingin pada pejabat baru ini bisa mengemban tugas dengan penuh, tidak lagi memperhitungkan waktu kerja,” ujar Walikota Rudi. Ia juga ingin perombakan ini dapat mengatasi tiga masalah besar yang ada di Batam.”Jadi masalah seperti kemacetan, banjir dan kebersihan bisa menjadi perhatian penuh bagi kita semua, sehingga jangan ada yang merasa sakit hati jika anggaran PU saya naikkan supaya mengatasi tiga masalah tersebut,” kata Rudi. Pejabat yang dilantik antara lain Abidun Pasaribu, S.Ag dari Kabag Perekonomian Sekretaris Daerah Kota menjadi Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Investasi.Raja Azmansyah, S.sos, dari Kabag Bina Program Sekdako menjadi Kepala Dinas
FOTO/NET
PARA pejabat yang dilantik Walikota Batam Muhammad Rudi
Pendapatan Daerah. Suhar, ST dari Sekretaris Dinas Tata Kota Batam menjadi Kepala Dinas Tata Kota.Umiyati, SE dari Camat Bengkong menjadi Kepala Badan
Pemberdayaan Perempauan, Perlindungan Anak dan KB Kota Batam. Ir. Husnaini dari Kepala Bidang Program Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam menjadi
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam. Nurzalie dari Sekretaris Satpol PP menjadi Kepala Satpol PP. (rm/ red).
DPRD Batam Tuding Bantuan RETRIBUSI SAMPAH RLTH Rawan Kebocoran DI BATAM TERJADI KEBOCORAN
BATAM, RAKYAT MEDIAProses penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Batam dinilai rawan kebocoran. Selain tak memiliki data base kriteria masyarakat miskin, penujukan penerima bantuan RTLH masih berdasarkan laporan perangkat RT, RW yang diberikan ke pihak kelurahan.”Kita terus soroti RTLH ini, karena sangat rawan kebocoran,” kata Riky Indrakari, Ketua Komisi IV DPRD Batam, kemarin. Menurutnya, pemerintah Kota (Pemko) Batam belum memiliki data base masyarakat miskin. Begitu juga indikatorindikator masyarakat miskin seperti apa. Kalau mengacu standar nasional, tak ada lagi warga di Batam yang memiliki rumah beratap rumbia atau yang masih beralasakan tanah. ”karena diserahkan orang perorangan (perangkat RT dan RW) rawan kepentingan politik,” ucapnya. Disampaikan Riky, Komisi IV pernah mengusulkan pemilihan bantuan RTLH dalam bentuk musyawarah yang komprehensif. Polanya sama seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RTLH.”Yang bersama-sama kita usulkan siapa penerima, ini kriteriannya. Semua pihak diikutsertakan, sehingga penerima bantuan RTLH ini benarbenar mereka yang sangat butuh,” ujarnya. Dalam usulan lain, politisi PKS itu mengaku penyerahan bantuan diberikan dalam bentuk voucher belanja bahan
FOTO/NET
SALAH satu rumah bantuan RLTH dari Pemko Batam
bangunan. Melalui kerjasama pemko dan toko bangunan atau suplier material terdekat. Dan tentunya sesuai standar dan harga barang yang telah ditetapkan oleh walikota. ”Kalau hanya bantuan barang saja juga rawan permainan. Makanya kita usulkan lewat voucher belanja bahan bangunan ini,” kata Riky. Ia mencontohkan, seorang warga menerima bantuan RTLH Rp 22 juta. Ketika diberikan dalam bentuk bahan bangunan, bisa saja berkurang atau ada pihak yang memainkan. Sehingga harga barang tidak sesuai dengan nilai bantuan (disunat). Namun ketika diberikan dalam bentuk voucher, penerima bantuan RTLH bisa menukarkan voucher ini dengan keperluan bangunan yang dibutuhkan.”Voucher diberikan ke toko bangunan. Dia bisa tukar namun tak bisa diuangkan,” paparnya. Ditambahkan Riky, penerapan bantuan dalam bentuk
voucher bahan bangunan ini sebenarnya bukan hal baru. Beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang menerapkan. “Sehingga bantuan yang diterima benar-benar utuh dan tak ada lagi pemotongan seperti yang kita khawatirkan,” katanya. Terkait seperti apa pengawasan, Riky mengaku dengan pola yang dilakukan dinas sosial tersebut lembaga legislasi tidak memiliki kontrol untuk mengawasi sampai ke bawah (si penerima). “Tapi kalau itu diterapkan, (voucher belanja bangunan) kami punya kontrol ke bawah,” tuturnya. Seperti diketahui, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (program pengetasan kemiskinan) Pemko Batam tahun 2016 yang dianggarkan melalui dinas sosial sebesar Rp 7.987.180.000. Angka ini didapat dari laporan badan anggaran tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2016.(rm/bps)
BATAM, RAKYAT MEDIAMejelang akhir tahun 2016 ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam belum bisa memenuhi target pendapatan retribusi sampah yakni sebesar Rp22,7 miliar. Kepala Dinas DKP Kota Batam, Suleman Nababan mengatakan hingga november 2016 ini pencapaian retribusi sampah baru mencapai Rp 19 miliar.”Belum target, rata satu bulan kami bisa dapat 1,8 miliar,” kata dia. Dia memperkirakan hingga akhir tahun nanti, pencapaian target retribusi sampah ini mungkin tidak bisa mencapai 100 persen.”Sepertinya kami belum bisa capai target. Hingga akhir tahun mungkin hanya 95 persen,” Menurut dia, kurang mak-
simalnya pencapaian ini disebabkan beberapa faktor salah satunya, kesulitan menemui pemilik rumah, karena mereka banyak yang bekerja saat petugas datang.”Selain itu, ada juga oknum petugas yang bertindak nakal,” sebut dia. Melihat besarnya potensi penerimaan dari retribusi sampah ini, kedepan pihaknya akan melakukan manuver di bidang penarikkan retribusi. Ke depan, rencananya penarikkan retribusi sampah ini akan dilakukan menggunakan aplikasi khusus. ”Jadi nanti rencanya ada menggunakan kartu yang bisa diisi ulang, ini akan memperkecil kebocoran dari retribusi sampah. Saat ini tengah kita kaji, kita harapkan tahun depan bisa diterapkan,”ujarnya.(rm/bp)
FOTO/NET
SALAH satu tempat pembuangan akhir Pengangkutan sampah di Batam.
Lantamal IV Tangkap Penyeludupan TKI Ilegal
FOTO/NET
KOMANDAN Lantamal IV Laskma TNI S. Irawan
CMYK
BATAM, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 40 orang TKI ilegal berhasil diamankan Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV saat hendak berangkat dari Batam menuju Malaysia, Selasa (6/12/2016) sekira pukul 23.35 WIB diperairan Pantai Stres, Jodoh, Batam. Komandan Lantamal IV Laksma TNI S. Irawan mengatakan, penyelundupan TKI ilegal ini diduga ada jaringan sindikat jaringan International.”Ini merupakan jaringan sindikat International. Dari Batam mereka sudah di tung-
gu Kapal di Malaysia,” ujar Danlantamal IV Laksma TNI S. Irawan saat jumpa pers di Mako Lanal, Batam, Rabu (7/12/2016) pekan lalu. Kata Irawan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan APPM dan pihak Singapura.Selain itu, untuk mengungkap jaringan ini, kata dia, Lantamal IV juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.”Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menyelidiki kasus dan jaringan ini,” kata Irawan menegaskan. Sambungnya, para TKI ile-
gal ini diberangkatkan ke Malaysia untuk membersihkan kapal. “Dari pengakuan mereka, di upah Rp 200 ribu per hari,” ucapnya. Untuk sementara, imbuhnya, sudah ditetapkan lima orang tersangka yang bertindak sebagai tekong kapal maupun penyalur TKI ilegal, inisial KL, MS, HD, FD, dan ED. ”Sebenarnya ada lima Boat Pancung dengan mesin 75 PK malam itu, tapi dua berhasil kabur ke arah OPL, Malaysia. Tapi kita akan dalami terus,” kata Irawan menambahkan. (rm/bnws)
CMYK
3
METRO POLIS
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Jefridin Jabat Sekretaris Daerah Kota Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Jefridin menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam. Penetapan Jefridin menjadi Sekda setelah surat persetujuan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun keluar.”Iya, sudah disetujui Gubernur,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Persetujuan itu diberikan melalui surat yang diterima Wali Kota Muhammad Rudi. Pelantikan Jefriden akan dilakukan setelah anggaran baru dimulai agar pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran tidak membingungkan. Ia memastikan pelantikan tetap akan dilakukan Desember, segera set-
elah anggaran 2016 selesai. ”Karena masih Sekda yang lama, kalau hari ini diganti, takut ada ‘miss’. Bagusnya, Sekda baru dimulai dari tahun anggaran baru,” kata Wali Kota. Sementara itu, dalam sosialisasi pajak dalam jaringan, Wali Kota memperkenalkan Jefriden sebagai calon Sekda yang segera dilantik kepada para wajib pajak. Jefriden yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah terpilih sebagai calon Sekda setelah mendapatkan nilai tertinggi dalam lelang jabatan yang dilakukan pemkot. Jefriden yang lahir di Selat Pan-
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Robert Yahya Siagian Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati Perwakilan Sumatera Barat Amina Zalani (kepala), Khaidir (koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Hermansyah (kepala) Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Tanjung Batu Anggiat Pangabean Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando Biro Kabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro Lingga Lingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) Biro Kabupaten Anambas Zainal Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Zaini Biro Kabupaten Siak Sugianto Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution ( Ka Biro), Sulaiman Efendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : Sindo Batam Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id
jang, Riau, pada 25 Desember 1968 menyelesaikan pendidikan strata II Magister Pendidikan.Sebelum menjadi Kadispenda pada 2011-2016, Jefriden memulai karier dengan menjadi Guru SMPN 1 Batam pada 19982002, kemudian Kepala Seksi Program Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Batam pada 2002. Pada 2002 juga, Jefriden dipercaya menjadi Lurah Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja, kemudian pada 2004 hingga 2005 ia menjabat sebagai Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana Dinas Sosial Kota Batam dan pada 2005 menduduki jabatan Kepala Bagian Tata Usaha
Kantor Kesbanglinmas. Jefriden ditugaskan sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar Dinas Pasar dan Kebersihan pada 2005 hingga 2007, kemudian Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Batam pada 2007-2011 dan Sekretaris Dinas Pendapatan Kota Batam pada 2011.Wali Kota Batam Muhammad Rudi sempat mencopot jabatan Jefriden dari Kadispenda dan menempatkannya sebagai Staf Ahli hingga saat ini. (rm/ mwd) Jefridin mantan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam
Batam Targetkan Pembangunan Jalan Segera Selesai
PROYEK Jalan Pelita hingga Nagoya depan Nagoya Hill
BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menargetkan seluruh pembangunan jalan yang dikerjakan menggunakan APBD 2016 segera selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. ”Tanggal 25 (Desember 2016) harus selesai, kita berdoa,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi, belum lama ini kepada wartawan Walikota menilai, hingga saat ini pengerjaan jalan sudah sesuai dengan target. Sejumlah
ruas jalan yang baru dibangun juga sudah mulai dipergunakan masyarakat.Wali Kota juga optimis pengerjaan infrastruktur dapat selesai tepat waktu sambil berharap agar hujan tidak mengganggu jalannya pengerjaan jalan.”Hampir ‘clear’ semua. Kalau hujan jadi masalah. Mudah-mudahan tidak hujan, terutama pada pembuatan drainase di Nagoya,” kata dia. Penyemenan jalan di Batam Kota juga belum sepenuhnya selesai karena harus dikerjakan
bertahap agar kuat.”Kalau disemen semua tidak kuat maka sepotong-potong,” kata Wali Kota. Sementara itu, dalam sosialisasi pajak dalam jaringan, Wali Kota kembali menekankan keinginannya menyelesaikan tiga masalah utama di kota itu, yaitu kemacetan, banjir dan sampah.Rencananya pemerintah akan memperlebar seluruh jalan utama di Kawasan Bisnis dan Perdagangan Nagoya, demi menopang kehidupan di pusat ekonomi. Pelebaran jalan juga dilakukan hingga arah ke Batam Kota, sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran di kota itu. Pemerintah juga akan memperindah Nagoya dengan lampu hias.”Saya titip akan pasang lampu hias, itu agar jaga. Tugas bapak ibu untuk menjaga bersama-sama agar tidak dirusak orang lain,” katanya. Ia meminta partisipasi para wajib pajak untuk melunasi kewajibannya membayar pajak. ”Karena kalau tak ada uang pembangunan tidak akan jalan. Maka kami kembalikan kepada wajib pajak, itu adalah hak negara yang dibayarkan oleh pribadi,” kata Walikota. (rm/red)
Pemko Batam Gandeng BRK Dalam Layanan Pajak BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota (Pemko) Batam patut mendapat ancungan jempol, berinisiasi dalam hal penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu secara on line dan dengan demikian tidak ada lagi kebocoran yang terjadi. Secara nominal akan masuk angka yang riil ke rekening Pemko Batam dan secara waktu, juga akan berlaku dengan kondisi riil time. Pemko Batam yang juga sebagai salah satu pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) langsung menggandeng BRK dalam program ini dan juga bagi BRK sebagai Bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri, juga berkemampuan secara teknologi, langsung menerima ajakan Host to host dari Pemko Batam. Pemimpin Bank Riau Kepri Cabang Batam, Anthoni Sujarwo dan Bendahara Umum Daerah Kota Batam Abdul Malik tandatangani kerjasama tentang layanan penerimaan pembayaran pajak daerah melalui teknologi Host to host. Hadir dalam penandatanganan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Agussahiman dan Direktur Utama Bank Riau Kepri DR. Irvandi Gustari. Selain pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah, penandatangan kerjasama yang berlangsung di Ruang Rapat Direksi Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri beberapa waktu lalu itu berisi ten-
PIMPINAN Bank Riau Kepri Cabang Batam, Anthoni Sujarwo
tang layanan penyediaan alat perekaman data transaksi usaha sebagai objek pajak dan layanan Bank Riau Kepri dari wajib pajak ke rekening kas umum daerah kota Batam. Kerjasama antara Bank Riau dan Pemko Batam ini nantinya seluruh hotel serta restoran di kota Batam akan dilaksanakan secara online, realtime dan terekam serta termonitor dan merupakan bentuk program transparansi yang tersistem. Acara penandatanganan kerjasama tersebut turut dihadiri oleh Asisten III Bidang Adminstrasi Umum Firmansyah S.Sos, M.Si, Bendahara Umum Daerah Abdul Malik, SE, Plt. Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam sedangkan dari Bank Riau Kepri turut hadir Pemimpin Divisi Produk dan Jasa Andi Mulya, Pemimpin Divisi Hukum Irianto, Pemimpin Divisi Umum Edi Muhardy serta staf divisi terkait.
CMYK
Sekda Kota Batam Agussahiman mengatakan bahwa semoga dengan kerjasama yang dilakukan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan kedepannya layanan yang diberikan menjadi lebih baik. ”Yang paling penting yaitu aman bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah kota Batam dan Bank Riau sendiri” ungkap Agussahiman. Diakhir acara DR. Irvandi Gustari memberikan apresiasi yang tinggi bagi Pemko Batam dan berharap kerjasama yang pertama kali dilakukan dengan Pemko Batam ini akan diikuti oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten lainnya di Propinsi Kepri dan Propinsi Riau, yang memiliki potensi bisnis yang besar dari hotel dan restoran seperti kota Dumai, Pekanbaru, Tanjung Pinang serta Tanjung Balai Karimun serta daerah lain di Riau dan Kepulauan Riau. (rm/mb)
DPRD BATAM SETUJUI PERPANJANGAN RANPERDA SISTEM KESEHATAN
FOTO/NET
PARA anggota DPRD Batam melakukan rapat Pansus Ranperda BATAM, RAKYAT MEDIAPanitia Khusus (Pansus) Ranperda sistem Kesehatan kembali meminta perpanjangan waktu selama 30 hari masa kerja. Hal itu disampaikan Fauzan ketika membacakan laporan pembahasan Ranperda sistem Kesehatan Daerah dan sekaligus pengambilan keputusan dalam sidang Rapat Paripurna ke15 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam masa persidangan I tahun sidang 2016. “Mengingat begitu banyaknya saran dan masukan dari Kementrian Kesehatan terhadap materi dan Subtansi Ranperda sistem kesehatan. Maka diperlukan pembahasan lebih lanjut antara anggota pansus dengan tim Pemko Batam, guna menerjemahkan yang terhadap pasal-pasal yang sistematis sesuai dengan kondisi dan tantangan sistem kesehatan dan kebutuhan pembangunan kota Batam saat ini dan kedepannya.”Baca Fauzan di gedung paripurna DPRD Kota Batam, Senin (5/12/
2016) pekan lalu Kemudian, lanjutnya membaca laporan, guna menerjemahkan terhadap pasal-pasal yang sistematis sesuai dengan kondisi dan tantangan sistem kesehatan dan kebutuhan pembangunan kota Batam saat ini dan kedepannya,”Untuk itu Pansus meminta perpanjangan waktu kerja selama 30 hari dan semoga dapat disetujui” Jelasnya Usai laporan pasus Ranperda sistem Kesehatan dibacakan Fauzan, Ketua Pimpinan rapat Nuryanto meminta pendapat kepada 34 anggota Dewan yang hadir secara fisik.”Apakah menyetujui permintaan anggota Pansus ranperda sistem kesehatan. ”Tanya Nuryanto dan langsung disetujui oleh 34 anggota Dewan yang hadir.Kemudian dalam sidang tersebut dilanjutkan laporan pengusul perubahan peraturan DPRD No 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib dan sekaligus pembentukan tim kerja yang dibacakan Riki Indrakari sebagai ketua. (*)
TARGET PAD KOTA BATAM 2017 SEBESAR RP 1,1 T BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017 sebesar Rp 1,1 triliun. Yang mana sekitar Rp 900 miliar didapat dari sektor pajak. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan, meningkatnya target PAD tahun 2017 menjadi tantangan bagi Pemko Batam. Dimana, semua sektor pendapatan harus ditingkatkan, baik dari pajak maupun retribusi. “Target PAD kita tahun depan Rp 1,1 triliun, dari pajak Rp 900 miliar,” kata Azmansyah usai kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwako) Kota Batam 25/2016 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Daerah Secara Online di Golden Prawn, Bengkong, belum lam ini. Dikatakannya, angka itu naik sekitar Rp 300 miliar jika dibandingkan target PAD tahun 2016 sebesar Rp 600 miliar. Bahkan ia optimis PAD dari sektor pajak bisa melebihi target. Di antaranya dengan memasimalkan seluruh sektor pajak mulai dari sektor hiburan, hotel, restoran, parkir, PBB, BPHTB, PJU, dan sektor pajak lainnya.”Kalau tak salah datanya segitu. Namun kita optimis bisa mendapat lebih. Penerapan pajak online ini sangat membatu nantinya,” terangnya. Penerapan pajak online dilaksanakan bertahap mengingat butuh biaya besar untuk membangun infrastruktur sistemnya. Di tahap awal ini pihaknya kerja sama dengan dua bank, yakni Bank Riau Kepri dan bank bjb Batam. Masing-masing bank menyiapkan 50 perangkat yang akan dipasang pada komputer kasir wajib pajak.”Jadi kita baru pasang 100 saja, kita membuka peluang bagi bank lainnya untuk kerja sama,” ungkap Azmansyah. Menurut dia, Dispenda Kota Batam mencatat ada sekitar 2.000 wajib pajak. Pihaknya pun sudah memberlakukan pembayaran secara online, yakni sektor PBB dan BPHTB, sementara sekto lain dilakukan bertahap.”Bertahap kita terapkan, untuk infrastruktur sistem di tanggung bank yang kerja sama dengan kita,” sebutnya. Sekertaris Dispenda Batam, Zulkifli Aman mengatakan, Dispenda mengundang 600 wajib pajak untuk menyampaikan rencana penerapan pajak online ini. Pihaknya memprioritaskan wajib pajak sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir khusus.”Januari sudah siap dijalankan, jadi kita sampaikan dulu,” katanya. Untuk 100 alat yang akan dipasang, Dispenda akan memprioritaskan pemasangan pada sektor yang belum maksimal atau wajib pajak yang dinilai tidak wajar dalam pembayaran pajaknya.”Kita punya catatancatatan atau data pembayaran wajib pajak. Sulit untuk curang, justru akan membuat mereka (wajib pajak) repot sendiri yang harus merekap transaksi mereka secara manual,” bebernya. Selain itu, Dispenda sudah memiliki catatan bagi seluruh wajib pajak, sehingga jika dinilai pembayaran tak wajar akan dilakukan pemeriksaan berkala. “Kita lihat setorannya, kalau di bawah kebiasaannya ada tingkat kewajaran, nanti kita periksa,” sebut Zulkifli. (rm/red)
CMYK
BERITA KEPRI
4 Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
DPRD Kepri Tak Puas Dengan Jawaban Interpelasi Gubernur DOMPAK, RAKYAT MEDIADewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Senin (5/12/2016) pekan lalu, melakukan sidang paripurna untuk mendengarkan jawaban Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun dalam Hak Interpelasi atas sejumlah pertanyaan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri. Gubernur Nurdin yang mengunakan hak jawap atas Interpelasi menyusul langkah Gubernur Nurdin menetapkan dan melantik pejabat eselon II, IIi dan IV di lingkup Pemprov Kepri tanpa sepengatahuan DPRD Kepri berlansung alot dan dihujani dengan intruksi. Pasalnya, beberapa anggota dewan yang tidak puas dengan jawaban oleh Gubernur Provinsi Kepri. Salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Taba Iskandar, kepada awak media mengatakan agar Gubernur menjabarkan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anggota dewan bukan hanya sebagian.”Saya minta Guber-
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun memberikan jawaban dihadapan anggota DPRD Kepri
KEJATI DAN PEMDA SE-KEPRI DUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI
KEPALA Kejaksaan Tinggi Kepri Yunan Harjaka
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Se-provinsi Kepulauan Riau baik Kota maupun Kabupaten dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Penanganan kasus korupsi tidak memerlukan MOU akan tetapi disini saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama – sama berpartisipasi dalam
penanganan korupsi,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Yunan Harjaka, Kepada wartawan jumat (9/12) di ruang kerjanya. Diharapkan dengan dukungan semua elemen masyarakat ini, kata Yunan, Provinsi Kepri dapat menjadi Provinsi yang bersih dari tindak korupsi. ”Semua lapisan, diharap dapat mendukung budaya bersih, budaya anti korupsi sehingga dapat memberantas praktek pungli yang sering terjadi,” Harapnya. Selama ini, lanjut Kajati, pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kepri baik Kota dan Kabupaten sangat antusias saat diajak untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. ”Selama saya ajak , marilah Kepri mencegah korupsi, marilah kepri untuk lebih membangun supaya rakyat lebih maju, mereka (Pemda) sangat antusias sekali,” Katanya. (rm/mb).
nur. Bagaimana mau menjalin komunikasi yang baik,” kata Sahat. Pendapat berbeda dinyatakan oleh Fraksi Partai Demokrat Surya Makmur Nasution menganggap semua permasalah antara Gubernur Kepri sudah selesai seiring dengan kehadiran gubernur di Ruang Paripurna. ”Kita hargailah niat baik beliau, yang mau datang menghadiri Paripurna ini karena dalam Tata Tertip (Tatip), tidak wajib seorang Gubernur menghadiri rapat ini, beliau boleh saja mengutus utusannya untuk menghadiri rapat dengar pendapat ini,” Kata Surya. Sebelumnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, bahwa apa yang dilakukannya terkait pelantikan sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri sudah sesuai UU ASN. ”Pemikiran kami, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 5 tahun 2014 Pasal 23, Presiden sudah mendelegasikan Gubernur untuk melakukan pergantian dan pelantikan dalam membina pegawai,” kata Nurdin. (rm/red)
Dewan dan Pemprov Siap Terima Konsekuensi
PARA anggota DPRD melakukan sidang paripurna
DOMPAK, RAKYAT MEDIAAnggota DPRD Kepri Ing. Iskandarsyah menyebutkan, pembahasan APBD Murni tahun 2017, antara pemerintah dan DPRD dipastikan molor hingga Januari tahun depan. Hal ini karena terkendala masalah singkronisasi Perda RPJMD dan SOTK baru. “Pada prinsipnya DPRD siap, hanya saja kita memaklumi molornya pembahasan ini, karena draf SOTK baru, saat ini baru selesai disahkan Kemendagri,” ujar Iskandarsyah kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (7/12/2016) pekan lalu.
Begitu juga dengan pembahasan RPJMD sampai ke tingkat Mendagri butuh proses yang sangat teliti dan panjang, ia sendiri sebagai anggota Banggar DPRD Kepri memaklumi hal itu.”Kami saat ini sedang pra APBD, kami sedang membahas tentang pendapatan,” ungkapnya. Soal resiko terberat yang harus ditanggung pemerintah maupun DPRD, apabila tidak menyelesaikan APBD 2017 di tahun ini, pihaknya siap meenerima. Saat ini TPAD sedang bekerja keras untuk, melakukan sinnronisasi SOTK sesuai pe-
tunjuk yang diberikan pemerintah pusat.”Tahun 2017, kita membutuhkan dana untuk membangun. Semakin banyak uang tersedia semakin maka banyak yang kita bangun. Kita harus menggenjot pendapatan APBD murni 2017 hingga mencapai Rp 3,1 triliun. Sebelumnya, Sekdaprov TS Arif Fadillah menuturkan pembahasan APBD Murni 2017 sedang dalam proses di tingkat SKPD dan koordinasi dengan banggar DPRD. Hanya saja, dia belum bisa memastikan, kapan tanggal yang pasti pembahasan itu baru bisa di bahas sesungguhnya di tingkat anggota legislatif DPRD. Naharuddin kepala Bappeda Kepri, pernah menyebutkan bahwa dalam penyusunan APBD murni 2017 nanti kepala daerah, sangat mengedepankan kepentingan pendidikan, kesehatan dan prioritas sarana dan infrastuktur daerah. ”Kemampuan anggaran kita sangat terbatas di tahun 2017, oleh karena itu kita akan menggunakan seefektif mungkin. yang juga tidak menyimpang dari visi dan misi pak gubernur,” sebut suami mantan Plt Sekdaprov Kepri tersebut. (rm/bp)
Komisi II: Labuh Jangkar Sumber Pendapatan Baru TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau merasa optimistis labuh jangkar sebagai salah satu sektor kemaritiman yang potensial menjadi sumber pendapatan baru yang dapat diandalkan. Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah, kepada wartawan di Tanjungpinang, mengatakan labuh jangkar kapal-kapal besar di wilayah tersebut selama ini tidak diperhatikan pemerintah, padahal menjadi sumber pendapatan daerah. “Pemerintah melalui PT Pelabu-
nur membacakan semua jawaban atas pertanyan anggota dewan. Jangan hanya sepenggal biar kita bisa menyimpulkan,” kata Taba Iskandar. Dikatakan dia, sebagaimana yang disampaikan Gubernur bahwa salah satu isi pertanyaan anggota dewan terkait pelantikan pejabat secara mendadak tidak berbau KKN (Korupsi , Kolusi dan Nepotisme) , dianggap kurang sesuai. Pasalnya, Kata Dia, kalau tidak berbau KKN kenapa pelantikan itu tidak menunggu pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terlebih dahulu.”Menyangkut argumen yang disampaikan Gubernur, kalau memang acuannya sudah sesuai UU ASN seperti yang disampaikannya itu, kenapa tidak menunggu pelaksanaan pelantikan SOTK,” Katanya. Sementara itu Fraksi PDIP Sahat Sianturi menyayangkan soal Gubernur yang hanya mengakomodir dan mengkomunikasikan dengan segelintir golongan.”Telepon saya saja tidak mau dijawab oleh Guber-
han Kepri sampai sekarang belum fokus menggarap labuh jangkar, padahal ada banyak kapal besar yang berlabuh di perairan wilayah tersebut. Di Tanjungpinang, misalnya, banyak kapal berukuran besar yang berlabuh, namun tidak memberi kontribusi kepada Pemprov Kepri. Kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan, apalagi Pemprov Kepri memiliki kewenangan di wilayah perairan sejauh 12 mil.”Tadi sore saya melihat ada kapal besar berlabuh di dekat perairan Teluk Keriting. Selama ini banyak kapal yang ber-
labuh di tengah laut di Kepri, tetapi tidak memberi kontribusi kepada Pemerintah Kepri,” ujarnya. Dia juga menyinggung permasalahan lokasi labuh jangkar di tengah laut yang semrawut. Seharusnya, labuh jangkar kapal ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas di perairan. Sampai saat ini, ia belum mengetahui apakah pemilik atau pengelola kapal sudah mendapatkan izin untuk berlabuh atau tidak.”Tetapi yang terlihat, aman-aman saja kapal itu berlabuh di tempat tertentu,” katanya.
Iskandarsyah mengemukakan tahap awal yang harus dilakukan PT Pelabuhan Kepri, sebagai badan usaha milik Pemprov Kepri yakni mengkaji pengelolaan sektor labuh jangkar kapal sesuai ketentuan yang berlaku. Pemprov Kepri harus mendukung kegiatan itu sehingga aktivitas petugas PT Pelabuhan Kepri terlindungi. “Tahap awal, sebaiknya pemerintah menetapkan kawasan labuh jangkar, kemudian menggarap pendapatan dari sektor itu,” katanya. (rm/ant).
FOTO/NET
PROYEK pembangunan jalan Coastal Area Karimun
Proyek Jalan Coastal Area Karimun Jadi Sorotan DPRD Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendalami proyek jalan Coastal Area Karimun sebesar Rp5 miliar, karena muncul kembali dalam kegiatan Dinas Pekerjaan Umum di tahun 2016, padahal sudah ditunda. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan anggota Komisi III masih mendalami permasalahan itu dengan memanggil dinas terkait.”Ini memang agak aneh. Kami belum dapat menyimpulkan ada apa dibalik permasalahan ini karena masih mendalaminya,” ujarnya. Salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Kepri Taba Iskandar mengatakan proyek jalan di Coastal Area Karimun pernah dibahas dalam rapat anggaran. Kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan pada anggaran murni, namun karena hingga pembahasan anggaran perubahan belum dilaksanakan, terpaksa ditunda hingga tahun 2017. Anggota DPRD Kepri baru-baru ini merasa terkejut lantaran kegiatan itu muncul kembali untuk dilaksanakan tahun ini.”Seharusnya tidak muncul lagi karena sudah disepakati untuk dilaksanakan tahun 2017,” ucapnya. Politikus Partai Golkar itu memastikan proyek itu tidak dapat dilaksanakan karena anggaran perubahan tahun 2016 baru beberapa pekan ini disetujui. Pelaksanakan proyek pembangunan jalan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dimulai dari proses lelang dan berbagai pekerjaan teknis di lapangan. Namun permasalahannya bukan terletak pada proyek tersebut dilaksanakan atau tidak, melainkan permasalahan administrasi keuangan daerah.”Itu bukan kegiatan siluman, karena sudah melewati perencanaan, tetapi seharusnya kegiatan itu tidak muncul lagi. Ini ada kesalahan administrasi keuangan daerah yang perlu diperbaiki agar tidak terulang lagi di kemudian hari,” ucapnya. (rm/ant)
PAD Kabupaten Anambas 2017 Sebesar Rp825 Milliar ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2017 sudah disahkan melalui rapat paripurna dilantai satu gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada Jumat (9/12/2016) pekan lalu. Dari rapat tersebut disampaikan bahwasanya asumsi pendapatan daerah pada tahun 2017 mendatang adalah sebesar Rp825,49 Milliar. Angka ini sedikit mengalami kenaikan dari
asumsi awal yang sudah disampaikan dari pemerintah eksekutif yakni sebesar Rp822,59 miliar. “Asumsi awal yang disampaikan oleh pihak eksekutif itu Rp822 milliyar tapi setelah dibahas bersama di dengan pihak Legislatif, disepakati bersama menjadi Rp825, 49 milliyar atau mengalami kenaikan sekitar Rp2,90 milliyar dari asumsi awal,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Anambas Imran ketika memberikan sambutan dalam rapat paripurna tersebut. Dari total asumsi pendapatan tahun 2017 tersebut ternyata ada perubahan ko-
mposisi terutama pada sisi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kabupaten Kepulauan Anambas diperkirakan akan menurun sekitar Rp 53,55 Milliyar dari APBD tahun lalu. Pada tahun 2016 lalu total DAK kabupaten kepulauan Anambas adalah sebesar Rp147,79 kini turun menjadi Rp94,24 Milliyar. “DAK tahun 2017 mengalami penurunan sekitar Rp53,55 milliyar,” ungkap Plt Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi beberapa waktu lalu. Azwandi, menjelaskan, bahwasanya DAK itu terdiri
dari proyek fisik dan no fisik. Rp78,86 milliyar merupakan DAK dalam bentuk fisik sementara itu sisanya sebanyak 15,37 milliyar merupakan proyek non fisik. Diakuinya, bahwasanya penurunan nilai DAK tersebut bukan hanya dialami oleh Kabupaten Kepulauan Anambas saja tapi dibeberapa kabupaten kota lain di Indonesia juga mengalami hal yang sama pasalnya ada pemotongan DAK secara nasional. “Secara nasional DAK memang dikurangi sebesar 30 persen, wajar jika Anambas juga terkena dampaknya,”ujarnya. (rm/bps)
CMYK
SALAH satu suduk kota Tarempa ibukota
CMYK
5
BERITA KEPRI
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Provinsi Kepri Terima Rp 7 Triliun Dari Pusat DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Jumlah Rp 7.071.530.229.000 itu bersumber dari beberapa item seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana alokasi khusus nonfisik, dana desa (DD) dan dana insentif daerah (DID) yang hanya diterima Kabupaten Bintan. Sementara, untuk Kota Batam dan Tanjungpinang, tidak mendapatkan alokasi dana desa.Adapun rincian alokasi dana transfer tersebut yaitu, untuk Provinsi Kepri sebesar Rp 2.039.202.234.000, Kabupaten Natuna Rp 722.412.204.000, Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 627.693.152.000, Kabupaten Karimun Rp 679.798.123.000, Kota Batam Rp 963.792.007.000, Kota Tanjungpinang Rp 634.967.698.000, Kabupaten Lingga Rp 673.828.938.000, dan Kabupaten Bintan Rp 729.865.873.000. Penyerahan DIPA dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016) pekan lalu.Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi bahwa segala jajaran diminta bekerja dengan optimisme tinggi dan menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga semakin siap menghadapi tantangan ke depan. Oleh karena itu, Nurdin mengajak jajaran pemerintah di Kepulauan Riau (Kepri) untuk bekerja dengan optimisme tinggi.”Kita dipesan untuk bersinergi, bahu membahu dan bekerja penuh optimisme untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Nurdin usai menerima DIPA tahun 2017. Selain itu, pemerintah pusat ingin dana yang ditransfer ke daerah ini
KEPALA Dinas PU kepri Heru Sukmono
Dinas PU Tunda Sejumlah Proyek
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun menerima Dipa dari Presiden RI Joko Widodo
bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan pemanfaatan APBD, juga harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.”Makanya kita ingin pemanfaatan ya secepat mungkin. Biar sejak awal tahun masyarakat sudah merasakannya,” kata Nurdin. Apalagi, kata Nurdin, Presiden menginginkan agar semuanya bergerak lebih cepat. Pihaknya pun pekan depan akan menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masingmasing, dan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal serta dengan bupati/wali kota.”Supaya pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” kata Nurdin.
Sehari sebelum menerima DIPA, Nurdin mengumpulkan seluruh kepala SKPD Pemprov Kepri untuk memberi penekanan tentang program pembangunan pada tahun anggaran 2017. Karena Nurdin ingin program-program itu harus sesuai dengan visi gubernur dan RPJMD yang telah ditetapkan.”Skala prioritas pembangunannya harus jelas. Semuanya harus untuk kebaikan masyarakat. Terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Nurdin. Gubernur juga berpesan agar kepala SKPD untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.”Yang paling penting programnya dapat meningkatkan pertumbuhan
718 Imam dan Guru Terima Insentif TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah SH didampingi istri Hj. Yuniarni Pustoko Weni SH secara simbolis menyerahkan insentif kepada imam masjid/musala/surau dan guru Taman Pendidikan Alquran (TPA/TPQ) se-Kota Tanjungpinang, Rabu (7/12). Sebanyak 200 imam masjid dan 518 gru TPA/TPQ bersertifikasi terima dana insentif dari Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2016. Totalnya 718 orang baik imam dan guru. Masingmasing menerima dana insentif sebesar Rp 1 juta per orang. Lis Darmansyah menyebutkan, bahwa pemberian dana insentif ini sudah direncanakan sejak 2013 lalu dan telah melalui proses panjang bagaimana mencari dasar hukumnya maupun formulasinya agar dana ini bisa diberikan kepada imam dan guru TPA/TPQ se-Kota Tanjungpinang. “Ini adalah cita-cita saya bersama Pak Syahrul sejak 2013 lalu dan merupakan visi misi kami. Imam masjid dan guru telah banyak memberi kontribusi untuk melahirkan generasi Islami di kota ini. Untuk itu, mereka perlu diberi apresiasi atas usaha dan keikhlasan yang telah diberikan,” kata Lis di Aula Badan Perpustakaan Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang. Menurut Lis, fungsi imam masjid, guru TPA/TPQ adalah dalam kehidupan sosial bagaimana mereka dapat membentuk karakter generasi muda di lingkungannya masing-masing, tentunya ini bukan pekerjaan yang ringan.
WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah berjabat tangan dengan masyarakat
“Apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang bapak/ibu berikan kepada generasi kita. Mudah-mudahan dana insentif ini bisa bermanfaat bagi bapak/ibu semua,” jelasnya. Sebelum menutup sambutannya, wali kota mengingatkan kepada segenap jajaran Bagian Kesra agar dana yang diberikan benar-benar diserahkan kepada mereka yang mengajar. Ia minta agar nama-nama yang terdata untuk diinventarisir kembali. Lis mau Kesra lebih selektif. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Tanjungpinang, Nadzib Agus Setia Budi S.Pd menyampaikan, dana insentif ini diberikan kepada 200 imam masjid dari 4 kecamatan di Kota Tanjungpinang. Terdiri dari imam masjid Kecamatan Tanjungpinang Timur sebanyak 72 orang, Kecamatan
Tanjungpinang Barat sebanyak 45 orang, Kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 27 orang, dan Kecamatan Bukit Bestari sebanyak 56 orang. Sedangkan untuk guru TPA/TPQ yang bersertifikasi sebanyak 519 guru. Terdiri dari, Kecamatan Tanjungpinang Timur 185 guru, Kecamatan Tanjungpinang barat 120 orang, Kecamatan Tanjungpinang Kota 68 orang, dan 145 guru dari Kecamatan Bukit Bestari. Ia berharap, dengan insentif yang diberikan ini bisa memberi semangat bagi para guru dalam mengajar dan mendidik budi pekerti kepada anak-anak. Sehingga nantinya dapat mencetak qari dan qariah di Kota Tanjungpinang. Acara itu turut dihadiri Asisten Kesra, Drs. Ahadi, Kakan Kemenang Kota Tanjungpinang, camat, lurah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang. (rm/tp)
NURDIN TUNTUT KADIS KERJA SESUAI ATURAN DOMPAK, RAKYAT MEDIAGUBERNUR Kepri Nurdin Basirun mengumpulkan seluruh Kepala SKPD Pemprov Kepri untuk memberi penekanan tentang program pembangunan pada tahun anggaran 2017. Program-program itu harus sesuai dengan visi gubernur dan RPJMD yang telah ditetapkan. “Skala prioritas pembangunannya harus jelas. Semuanya harus untuk kebaikan masyarakat. Terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Nurdin, pada rapat di Ruang Kerja Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (6/12/2016) pekan lalu. Gubernur juga berpesan agar kepala SKPD untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang
berlaku.”Yang paling penting programnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Nurdin lagi. Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin menyebutkan, skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan juga termasuk pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, pengentasan kemiskinan dan lainnya. Pada sektor pertanian, kata Nahar, malah Gubernur menekankan agar segera dibangun kawasan agrowisata seperti yang ada di Malang.”Pak Gubernur minta disesuaikan dengan kondisi kita. Tanamannya bisa durian, mangga, manggis, rambutan dan buah-bua-
han lokal lainnya,” kata Nahar mengulangi penegasan Nurdin. Ini juga penting untuk mendukung sektor pariwisata Kepri. Menurut Nahar, Gubernur juga sangat tertarik tentang pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Demikian juga dengan pembangunan pelabuhan, baik penumpang, roro maupun kargo. ”Supaya arus barang dan orang bergerak cepat,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sardison mengatakan Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dengan kementerian. Supaya sejumlah kegiatan banyak dilakukan di Kepri. (rm/tjp)
ekonomi,” tegas Nurdin. Dalam kesempatan itu, kata Nurdin, Presiden menekankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah.”Kita di Kepri juga perlu peran swasta yang bisa membuat nilai tambah, serta menciptakan lapangan kerja,” kata Nurdin. Karena uang negara, APBN dan APBD cuma berperan 20 persen untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara swasta berperan 80 persen.”Kita dukung peran swasta dengan selalu menjadikan Kepri daerah yang damai dan nyaman,” kata Nurdin. (rm/tps)
DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepri, Heru Sukmoro mengaku pihaknya masih mempunya kewajiban terhadap pihak ketiga yang belum diselesaikan. Adapun jumlahnya sekitar Rp27 miliar. Apabila tidak ada perubahan, kewajiban tersebut akan dituntaskan lewat APBD 2017 mendatang. “Kami masih punya kewajiban kepada pihak ketiga. Tentu ini harus segera kami selesaikan,” ujar Heru Sukmoro menjawab pertanyaan media, Selasa (6/12/2016) pekan lalu di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang. Dijelaskan Heru, kewajiban tersebut ada, karena kegiatanya sudah berjalan. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan I Dompak, Tanjungpinang. Apalagi pada pertengahan jalan terjadi efesiensi anggaran. Dikatan Heru, karena terbatasnya kemampuan anggaran, pihaknya juga menunda lima Proyek lainya dalam APBD dan APBD-P 2016. “Karena tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini, hingga kemungkinan, akan dilaksanakan pada APBD Murni 2017 mendatang, itu juga kalau anggaranya tersedia,” papar Heru. Disebutkan Heru, saat ini, selain memprioritaskan kegiatan strategis, sesuai Program dan Visi dan Misi Gubernur, pelaksanaan Kegiatan Anggaran APBD 2017 difokuskan pada pembayaran utang terhadap kegiatan proyek yang sudah dilaksanakan namun anggaranya belum dibayarkan. “Pertama kami priorotaskan untuk membayar Hutang dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan sejumlah ?kegiatan dan program yang terpending akan kembali diusulkan dalam APBD Murni sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah,” tutup Heru.(rm/bp).
Bupati Karimun Gelar Pelantikan Pejabat Akhir Desember TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-BUPATI Karimun Aunur Rafiq diperkirakan akan melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV pada akhir Desember ini. Tepatnya setelah proses seleksi terbuka selesai dilaksanakan. “Jika melihat seleksi terbuka untuk pejabat tinggi pratama yang sedang berjalan, maka pelantikan dapat dilaksanakan pada hari Jumat (30/12) Desember,” ungkap Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah, Abizar di Karimun, Minggu (4/12) kepada Tanjungpinang Pos. Pengumuman hasil seleksi terbuka dilaksanakan pada Kamis (29/12) sesuai dengan jadwal dari panitia seleksi.
BUPATI Karimun H Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Anwar Hasyim
Artinya esok harinya, Bupati Karimun Aunur Rafiq bisa saja langsung melantik pejabatnya. Pada 2 Januari, pejabat yang baru dilantik sudah masuk kerja dan berkordinasi
dengan bawahan untuk melaksanakan program kerja yang disusun. Ia berharap, panitia seleksi pejabat tinggi pratama eselon II dapat bekerja dengan profe-
sional. Tujuannya, seleksi ini, tidak hanya syarat saja tetapi benar-benar dilaksanakan. ”Harapannya, hasilnya akan membawa perubahan yang baik untuk kebaikan Karimun ke depan,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala BKD Karimun, Kamarulazi mengatakan, panitia selalu siap menerima berkas pendaftaran siapa saja yang hendak mengikuti seleksi pejabat tinggi pratama eselon II di lingkungan Pemkab Karimun.Untuk dinas dan badan, telah ditunjuk Plt yang menyusun anggaran untuk kegiatan 2017. Ia sendiri mengaku tidak mengetahui pejabat yang bergeser dan bertahan di posisinya. (rm/tps).
DPRD Anambas Sahkan Perda SOTK ABAMBAS, RAKYAT MEDIA-Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Anambas disahkan oleh DPRD Anambas melalui rapat paripurna yang dilaksanakan di Rabu (7/12/2016) pekan lalu. Sebelumnya ada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari 33 SKPD tersebut berhasil dirampingkan menjadi 25 SKPD. Diantaranya dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektorat, 12 Dinas, Satpol PP, Tiga Badan Badan yakni Badan kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, ditambah tujuh kecamatan. Ketua Pansus SOTK DPRD Anambas M. Dai menjelaskan, setelah pemerintah menyerahkan Ranperda SOTK kepada DPRD pada bulan September lalu, DPRD membentuk pansus dan langsung membahas mengenai SOTK ini. Setelah melalui rangkaian proses pembahasan, dilakukan
CMYK
PARA anggota DPRD Anambas melakukan rapat paripurna pengesahan SOTK
konsultasi dan koordinasi ke Kemendagri, Biro Hukum Provinsi Kepri termasuk studi banding ke Cimahi, Jawa Barat. Menurutnya, adanya penggabungan dan pemisahan SKPD, akan berpengaruh terhadap kinerja daerah.”Bagi SKPD yang bergabung tidak mengurangi semangat kerja. Bagi SKPD yang mengalami pengurangan atau terpisah sendiri diharapkan mampu mengemban tugas pokoknya masing-masing,” ujarnya saat rapat paripurna. Lanjutnya, sejumlah fraksi menyetujui ranperda SOTK dis-
ahkan menjadi Perda SOTK. Dari empat fraksi yang ada, ada fraksi yang memberikan catatan. Salah satunya yakni PDI Plus. PDIP Plus meminta kepada pemerintah untuk tetap memberdayakan pegawai ketika sudah ada perampingan. Karena sudah jelas akan ada penumpukan pegawai di satu instansi, sehingga harus disesuaikan dengan beban kerja. “Fraksi PDI P Plus memberikan pandangan, jangan sampai ada timbul kesan, pegawai hanya duduk-duduk saja di kantor karena tidak ada yang dikerjakan. Jangan sampai itu terjadi,”
ungkapnya lagi. Kemudian Fraksi Amanat karya Indonesia Raya juga memberikan pandangan yakni penyusunan ranperda harus sesuai aturan perundang-undangan dan harus menyesuaikan kebutuhan rakyat, memampuan keuangan daerah dan SDM. ”Penempatan pejabat struktural harus selektif dan memiliki kemampuan memadai. Serta memiliki kiomitmen dna latar belakang yang tepat ketika menduduki suatu jabatan,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Wan Zuhendra, mengapresiasi pembentukan susunan perangkat daerah yang sudah disahkan menjadi Peraturan Daerah. Menurutnya, revisi mengenai perangkat daerah berlaku di Indonesia dikarenakan ada perubahan dari UU tahun 32 tahun 2014 ke UU nomor 23 tahun 2014.”Perubahan undang-undang ini berdampak pada perubahan kewenangan yang sebelumnya berada di daerah kabupaten/ kota, ke provinsi bahkan ke pusat. Seperti kewenangan ESDM, kehutanan dan lainnya,” ujarnya. (rm/tjp)
CMYK
BERITA RIAU
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
6
APBD Meranti 2017 Disahkan Rp 1,17 Triliun TIM Saber Pungli Sutrisno SH didampingi Kakanim Selatpanjang Tohadi
Tim Saber Pungli Datangi Imigrasi dan Rutan Selatpanjang SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Tim Sapu Bersih (Saber) Punggutan Liar (Pungli), mendatangi Kantor Imigrasi Kelas II dan Rumah Tahanan (Rutan), Selatpanjang. Tujuannya, sosialisasi terkait intruksi presiden, tidak ada lagi pungutan di luar ketentuan terhadap pelayanan masyarakat. Ketua II Tim Unit Pemberantasan Pungli Kanwil Kemenhum HAM Kanwil Riau, Sutrisno SH MH, kepada wartawan, Kamis (8/12/2016) pekan lalu, mengatakan, dari kunjungan mereka di dua instansi ini tidak ditemukan adanya Pungli. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan antisipasi. ”Antisipasi yang kita lakukan, investigasi secara internal terkait Pungli di Imigrasi dan Rutan,” kata Sutrisno yang juga menjabat sebagai Kadiv Keimigrasian Riau. Sutrisno menjelaskan, Kantor Imigrasi dan Rutan yang ada di Meranti ini, bukanlah instansi vertikal yang satu-satunya mereka kunjungi terkait masalah Pungli. Namun ada 19 UPT Rutan dan 8 Kantor Imigrasi yang tersebar di Riau sudah didatangi tim Saber Pungli. “Sejauh ini belum ada kita temukan atau tertangkap tangan Pungli yang dilakukan pegawai kita, baik itu di Rutan maupun di Kantor Imigrasi. Di Riau, khususnya di Selatpanjang,” kata Sutrisno. Masalah Pungli, lanjut Sutrisno, sudah menjadi komitmen tim untuk menyapu bersih. Karenanya, semua pihak juga diharapkan bisa membantu tim, terutama masyarakat agar tidak terjadi Pungli. “Jangan karena mau cepat mengurus Paspor, terus memberikan sesuatu kepada petugas. Petugas juga kita ingatkan jangan mempersulit pelayanan, jika semua persyaratan lengkap berikanlah pelayanan yang terbaik dan cepat,”kata Sutrisno. Jika ada petugas Imigrasi dan Rutan kedapatan melakukan Pungli, lanjut Sutrisno, pihaknya tak segan-segan mengambil tindakan, tentunya sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Sanksi pelaku Pungli, diawali dengan pembinaan secara internal yang mengacu pada PP nomor 53Tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Jika sudah tidak bisa dibina maka kita serahkan kepada pihak yang berwajib,” ucap Sutrisno. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, Tohadi SH MH, menegaskan bahwa kometmen pihaknya memberantas Pungli di kantor yang dia pimpin cukup jelas. Dan sejauh ini belum ada ditemukan Pungli. Namun dia mengakui, banyak cerita tentang Pungli di Kantor Imigrasi. Karenanya Tohadi meminta kepada masyarakat, jika ada Pungli laporkan langsung kepada dirinya. “Begitu ada laporan Pungli, langsung saja tindak,”kata Tohadi. (rm/rgc)
Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Tentang Tiga Ranperda BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis H Arianto berkesempatan menghadiri penyampaikan jawaban/penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bengkalis, Selasa (7/12/2016). Ditaja di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis. Adapun ke tiga Ranperda tersebut yakni Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis, Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis kepada PDAM dan Ranperda Penyertaan Modal Pemkab kepada PT Bumi Laksamana Jaya. Ada tujuh fraksi yang menyampaikan pemikiranpemikiran dalam Ranperda dimaksud, yaitu fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Restorasi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), fraksi Partai Demokrat (PD), fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan fraksi Partai Gabungan Persatuan Nurani (PGPN). Berkaitan dengan hal tersebut Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dalam penjelasannya yang dibacakan Plt Sekda H Arianto, berterimakasih dan sangat mengapresiasi terhadap pandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi melalui juru bicaranya. “Kami ucapkan terimakasih kepada semua fraksi-fraksi yang telah memberikan pandangan umum melalui juru bicaranya baik berupa saran, koreksi ataupun penekanan-penekanan pada rumusan yang telah disampaikan,” ujar Arianto. Secara garis besar, kata Arianto, Pemkab Bengkalis menyetujui pandangan umum fraksi-fraksi, agar dalam proses penyelesaian Ranperda dimaksud untuk melakukan konsultasi demi kesempurnaan penyelesaian Ranperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selanjutnya Arianto berharap, hal-hal yang bersifat teknis menyangkut materi muatan rancangan Perda yang diajukan ini kiranya dapat dibahas secara lebih mendalam dalam tahapan berikutnya dengan stakeholders, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebelum mengakhiri penjelasannya, Arianto sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap pandangan umum yang telah disampaikan.”Semoga kerjasama dan pemahaman yang telah kita bangun bersama akan lebih meningkat lagi pada masa-masa mendatang, demi kemajuan Kabupaten Bengkalis Negeri Junjungan yang sama-sama kita cintai ini,” ujarnya. (rm/grm)
SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Jelang harijadi Kepulauan Meranti ke-8, daerah ini mendapat kado berupa pengesahan anggaran yang tepat waktu. Dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (7/12/2016) pekan lalu, disahkan APBD tahun 2017 sebesar Rp 1,17 triliun. Anggaran Rp 1,17 triliun tersebut merupakan proyeksi belanja yang terdiri dari dua kelompok yakni; belanja tidak langsung sekitar Rp 588 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 590 miliar. Belanja tidak langsung disebut juga belanja rutin seperti untuk gaji aparatur dan biaya operasional. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja publik untuk membiayai pembangunan. Dalam laporan juru bicara Banggar (Badan Anggaran) DPRD Edi Masyhudi SPdi MSi dijelaskan struktur APBD tersebut. Dimulai dari proyeksi pendapatan sekitar Rp 1,21 triliun lebih. Proyeksi ini didasari perkiraan dana masuk dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 63 miliar, dana perimbangan sekitar Rp 808 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp 245 miliar. “Selain itu ada komponen penerimaan sebesar Rp 100 miliar dari silpa tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 37,8 miliar,” ungkap Edi. Dengan lebih besarnya proyeksi pendapatan dari belanja jelas bahwa APBD kali ini mengambil konsep surplus. Selain itu belanja APBD 2017 ini lebih rendah dari APBD 2016 yang ditetap Rp 1,2 triliun lebih setelah perubahan. Selain menjelaskan komposisi anggaran, juga disampaikan sejumlah rekomendasi. Diantara meminta Pemkab bekerja serius menekan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 33,4 persen, menekan angka pengangguran, meningkatkan sumber daya manu-
WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim sedang memberikan tanda tangani
sia dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan listrik. “Kami juga meminta peningkatan PAD dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru atau mengintensifkan sumber penerimaan yang ada. Pemda juga harus optimal menjemput dana baik di provinsi maupun pusat,” tegas Edi. Usai laporan Banggar, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fauzi Hasan SE dan didampingi Wakil Ketua Taufiqurrohman dan Muzamil tersebut akhirnya mengetuk palu sidang satu kali untuk mengesahkan APBD tersebut. Paripurna pengesahan ini juga dihadiri sebagian besar kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan beberapa pe-
jabat dari instansi vertikal seperti Kapolres AKBP Barliansyah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Drs H Said Hasyim menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerjasamanya sehingga APBD bisa disahkan tepat waktu. Dia juga menganggap pengesahan tersebut sebagai kado bagi hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-8 ini. “Memasuki usia ke-8, masyarakat menunggu perubahan yang lebih cepat. Kita masih kabupaten tertinggal di Riau. Angka kemiskinan kita masih signifikan, mencapai 33,4 persen. Kami minta SKPD bekerja lebih serius menjalankan APBD ini, dan DPRD diharapkan terus mengawal ini,” tegasnya. Menurutnya, jangan sampai ada
uang rakyat yang mubazir. Apalagi Meranti merupakan daerah yang masih terisolir. “Marilah sama-sama kita berjuang membangun daerah ini. Kita juga harus berjuang merebut dana APBD provinsi dan APBN di pusat,” tambah dia. Untuk itu, Said mengharapkan SKPD melakukan pendekatan, kajian dan studi-studi yang layak sehingga bisa menyakinkan provinsi dan pusat untuk memberikan anggaran. “Kita perlu bekerja lebih serius dan lebih keras lagi. Perlu komunikasi yang lebih intensif dengan provinsi dan kementerian-kementerian teknis terkait dalam meningkatkan anggaran pembangunan daerah ini,” tutupnya. (rm/ rilis).
Ratusan Mahasiswa Wabup Ajak PNS dan Masyarakat Datangi Kejari Bengkalis Lawan Korupsi di Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Peringatan hari anti korupsi (HAKI) di Pekanbaru mendapat atensi besar dari Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang digelar. Sempena kegiatan tersebut, Wabup secara khusus berpesan agar seluruh aparatur sipil negeri dan masyarakat Kepulauan Meranti bersatu melawan korupsi. “Selalunya korupsi itu dari kedua belah pihak. Ada kesempatan bagi penerima karena ada yang memberi. Untuk itulah kita harus bersatu melawan korupsi baik masyarakat terutama aparatur pemerintah. Lawan korupsi dimulai dari diri kita sendiri,” tegas Wabup di selasela mengikuti kegiatan HAKI yang dipusatkan di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jumat (9/ 12/2016) lalu. Menurutnya, untuk menghindari perilaku curang atau korup, seluruh ASN harus memiliki integritas. Begitu juga masyarakat, harus memiliki integritas dalam prilaku terhadap segala jenis pekerjaan yang digeluti.”Integritas diri, terutama integritas moral atau akhlak adalah benteng paling kuat dari perilaku korupsi,” tegas dia. Terlebih Kepulauan Meranti, sambung Wabup, merupakan kabupaten baru dan jauh tertinggal dari daerah lainnya di Provinsi Riau. Bahkan, daerah tersebut memiliki tingkat
di Hari Anti Korupsi
WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim bersama SKPD dan tokoh masyarakat
kemiskinan tertinggi, mencapai 33 persen lebih. Untuk itu, tegas Wabup, akan sangat menyedihkan jika anggaran pembangunan untuk masyarakat dikorupsi oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. “Secara khusus saya minta seluruh ASN yang bertugas di Kepulauan Meranti agar mengedepankan profesionalitas. Untuk professional itu harus dengan integritas diri yang tinggi terutama integritas moral. Kita harus berani meneguhkan hati dan mengatakan tidak terhadap godan-godaan untuk berbuat curang, melakukan pungli dan bertindak korup. Ingat masyarakat kita masih banyak yang susah. Ingat juga larangan agama dan dampak tidak baik terhadap
keluarga,” paparnya. Rangkaian peringatan HAKI yang dipusatkan di Kota Pekanbaru ini dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo dan dimulai sejak Kamis. Diantara rangkaian acara adalah Rembug Integritas Nasional 2. Dalam acara itu Wabup dan seluruh kepala daerah di Riau ikut mendeklarasikan tunas integritas sebagai bentuk kesungguhan dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Ada juga kegiatan integrity expo yang dibuka Ketua KPK dan Gubri Arsyadjuliandi Rachman. Wabup juga sempat mengunjungi beberapa stand di arena expo. Acara diakhiri dengan peresmian tugu Tunjuk Ajar Integritas (TAI). (rm/humas).
BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Puluhan mahasiswa mengatasnamakan diri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seRiau Kabupaten Bengkalis menggelar aksi damai dengan mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Jum’at (9/ 12/2016) pekan lalu. Aksi dikawal ketat aparat kepolisian ini, sebelumnya berlangsung di depan Jalan Pertanian, Bengkalis. Kemudian diperbolehkan masuk petugas dan diperkenankan menggelar aksi di halaman Kejari Bengkalis. Aksi damai diisi orasi-orasi dan membawa spanduk tersebut, meminta kepada lini penegak hukum pengelolaan kekayaan negara untuk dapat mengusut tuntas dan mentransparasikan APBD dan penggunaan keuangan daerah. BEM SRI Bengkalis ini juga mendesak mengkaji ulang dana Bansos sebagaimana disebutkan dalam dakwaan mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. Diduga adanya ketimpangan hukum yang belum diketahui masyarakat. Manfaat jembatan penyeberangan Dermaga Roro II Bengkalis tidak maksimal terindikasi pemerintah dinilai tidak layak kerja dan pemborosan anggaran. Kemudian dugaan adanya
korupsi berantai dalam pembangunan Gedung Daerah di Jalan Ahmad Yani Bengkalis dibangun dengan sekitar Rp86 miliar hasilnya amburadul dan merugikan daerah. Usai menyampaikan aspirasi, para mahasiswa ditemui Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis Rully Afandi dan berdialog langsung. Kesempatan ini, Rully menegaskan, Kejari Bengkalis siap menerima laporan dari masyarakat dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Rully juga mengapresiasi mahasiswa menyampaikan aspirasi ini. Rully juga berharap bantuan berbagai elemen masyarakat, untuk AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat) dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di daerah ini. “Ayo kita kawal sama-sama. Kami penyidik juga tidak hanya kasus tindak pidana korupsi saja tetapi juga kasus pencucian uang negara. Agar dikembalikan seperti Rp3,1 miliar tahun ini sudah dikembalikan kas negara,” katanya di hadapan para mahasiswa. Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog, mahasiswa dan Kejari Bengkalis teken dukung aksi berantas korupsi. Kemudian membubarkan diri dengan tertib. (rm/b1on)
Bupati Bengkalis Minta ANS Tidak Melakukan Pungli BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Bupati Amril Mukminin, sudah mengeluarkan instruksi tentang Pengawasan Pungli. Kepala Bagian Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, Selasa (6/12/2016), mengatakan, Instruksi No 700/ITKAB-SET/11/2016/939 tersebut, dikeluarkan 28 November lalu. Instruksi itu dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (1),
(2) dan (3) Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungli Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jelas Johan. Katanya, dalam instruksi tersebut, seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD), termasuk Sekretaris Komisi Pemilihan Umum dan Camat se-Kabupaten Bengkalis, harus meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Khususnya terhadap penyelenggaraan Pemerintah
CMYK
Daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli di PD masingmasing. Kemudian, melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat. Seperti dengan memasang spanduk â•œbebas pungliâ•• pada seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan. Serta, membentuk unit pemberantasan pungli di lingkungan PD masing-masing. Selanjutnya, melakukan pengawasan internal terkait pungli di PD masing-masing, serta melaporkannya kepada
Bupati melalui Inspektorat paling lama setiap tanggal 5 setiap bulannya. Sedangkan khusus untuk Inspektur, agar melakukan pengawasan secara berkesinambungan guna mencegah dan menghapus pungli. Khususnya pada area perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan lainnya yang mempunyai resiko atau rawan penyimpangan, kata Johan. Kepada Inspektur, imbuh-
nya, Bupati juga menginstruksikan agar melakukan langkahlangkah pencegahan terkait pungli di lingkungan Pemkab Bengkalis, dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungli, serta melaporkan hasil pengawsan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Sesuai instruksi tersebut, kata Johan lagi, setiap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pungli, akan diberi sanksi. Dan seluruh Kepala PD agar melaksanakan instruksi tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. (rm/rg)
CMYK
7
BERITA SUMBAR
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kejati Sumbar Selamatkan Rp1,3 Miliar Dari Kasus Korupsi PADANG, RAKYAT MEDIAKejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar), berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1,3 miliar dari kasus korupsi yang ditangani 2016.”Hingga saat ini kami berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1,3 miliar, berasal dari Uang Pengganti (UP) yang dikenakan pada kasus korupsi,” kata Kepala Kejati Sumbar Diah Srikanti di Padang, Jumat. Sementara pada 2015, kat-
anya, pihak Kejati Sumbar berhasil menyelematkan keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar.Ia merinci sejak Januari 2016 pihaknya menyelidiki sebanyak 35 perkara korupsi, penyidikan sebanyak 32 perkara dan di tingkat penuntutan sebanyak 23 perkara.Saat ditanyai tentang proses sejumlah kasus korupsi yang penyelidikannya lebih dari satu tahun, dia mengatakan masih tetap dilanjutkan. Beberapa kasus tersebut
adalah dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Cabang Utama Bank Nagari Padang. Bahkan dalam kasus itu pihak kejaksaan telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp1,4 miliar. Lalu kasus dugaan korupsi waterboom Malibo Anai, Padangpariaman, yang telah dilakukan penyelidikan sejak Juli 2014. Diah membenarkan bahwa Standar Operasional (SOP) dalam memproses suatu kasus adalah tiga bulan ditambah per-
panjangan.”Itu untuk pemrosesan kasus biasa. Jika terdapat hambatan bisa dilakukan perpanjangan, dan itu dilaporkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung),” katanya. Sementara Asisten Pidana Khusus Kejati Dwi Samudji, saat ditanyai jumlah kasus korupsi yang dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), ia mengatakan terdapat satu kasus.Hanya saja ia enggan menyebutkan secara rinci kasus yang dihen-
tikan tersebut.”Satu kasus dan itu juga telah diekspos di Kejagung,” katanya singkat. Diah menegaskan bahwa dirinya yang baru menjabat sebagai Kajati Sumbar pada November 2016, berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi yang ada di daerah itu. ”Kami memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, dan menuntaskan kasus-kasus yang menunggak. Termasuk yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari),” tegasnya. (rm/ant)
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Diah Srikanti
DPRD Pariaman Sahkan Dana Bupati Pasbar Kukuhkan Tim Saber Pungli Bonus Atlet Peraih Medali Porprov
MENTERI Hukum dan HAM Yassona Laoly
Kota Pariaman Dapat Penghargaan Kota Peduli HAM PARIAMAN, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menerima penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan Peduli HAM tersebut diserahkan Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly kepada Wakil Walikota Pariaman, Dr. Genius Umar pada acara peringatan Hari Peduli HAM se-Dunia di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. Menteri Hukum dan HAM dalam sambutanya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang hak asasi manusia. ”Pemerintah pusat tidak mungkin melaksanakan kebijakan dibidang hak asasi manusia sendiri tanpa didukung oleh pemerintah daerah,” katanya. Sementara itu, Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi yang diperoleh Kota Pariaman, Prestasi ini diperoleh atas dukungan jajaran Pemko Pariaman dan Masyarakat.”Prestasi akhir tahun ini bisa diraih karena dukungan dari jajaran Pemko Pariaman dan masyarakat yang bekerja keras, dan saling mendukung dalam melaksanakan program pembangunan,” sebut Genius. Alasan Kota Pariaman menjadi Kota peduli HAM sambungnya ditunjukan dengan indikator Rendahnya angka kematian bayi, tingginya presentase anak yang memperoleh pendidikan, rendahnya presentase buta aksara, rendahnya presentase angka pengangguran, rendahnya presentase rumah tidak layak huni, tidak adanya demonstrasi yang anarkis, rendahnya presentase kekerasan terhadap perempuan, tingginya keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintah daerah dan lain-lain. “Dengan indikator tersebut kota Pariaman mendapatkan nilai cukup baik 82,50 sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu Kota Peduli HAM Tahun 2016,” ungkap Genius. Mudah-mudahan pencapaian yang diraih berdasarkan kinerja tersebut bisa dipertahankan dan mendapat apresiasi Kota Peduli HAM lagi untuk tahun-berikutnya.(rm/mn)
PARA atlit kota Pariaman yang berprestasi di Porprov XIV Sumbar 2016
PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Pariaman telah mengesahkan anggaran untuk pemberian bonus kepada atlit dan pelatih peraih medali, baik emas, perak maupun perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Sumbar 2016. Anggaran bonus sekitar Rp2 miliar tersebut, disahkan bersamaan dengan APBD Tahun 2017 Kota Pariaman, 30 November lalu. “Nominal bonus sekarang sedang dibahas pihak eksekutif, namun DPRD menyarankan Rp25 juta untuk emas, Rp12,5 juta untuk perak dan Rp6,25 untuk perunggu. Sedangkan untuk bonus pelatih, sekitar 10
sampai 15 persen dari nominal yang diberikan kepada atlit peraih medali,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, Senin (5/12/2016) lalu. Menurutnya, bonus yang diberikan kepada atlit, tidak ada pemotongan kecuali pajak. Bonus 10 hingga 15 persen bagi pelatih tidak diambil dari bonus atlit, melainkan dari anggaran yang sudah disediakan Rp2 miliar tersebut. Terkait pencairan bonus atlit, kata Syafinal, DPRD meminta pihak eksekutif melakukan secepatnya, sesuai dengan aturan pencairan keuangan daerah.”Kalau bulan Januari tidak mungkin dicairkan, karena seluruh anggaran kegiatan
Pemko Pariaman Peringati Hari Kesehatan Nasional 52 PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Walikota Pariaman Mukhlis Rahman hadiri peringatan HKN ke 52 di Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Desa Manggung, kemarin. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur penopang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, disamping unsur pendidikan dan ekonomi. Untuk itu sebagai investasi, orientasi pembangunan kesehatan harus lebih didorong pada aspek-aspek promotif dan preventif tanpa melupakan aspek kuratif dan rehabilitatif. Hal ini disampaikan oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman saat menghadiri acara peringatan Hari Kesehatan Nasional.”Pada dasarnya pencegahan penyakit menular maupun tidak menular sangat tergantung pada perilaku individu dan didukung dengan kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan kesehatan, menciptakan sumber daya kesehatan yang berkualitas serta dukungan regulasi,” lanjut Wako. Menurut Health Sector Review 2014, stroke merupakan penyakit tidak menular yang menduduki peringkat pertama yang mengakibatkan kematian. Penyakit ini merupakan ancaman bagi usia produktif yang besar dan seharusnya dapat memberi kontribusi pada pembangunan. “Mari kita jaga kesehatan
KANTOR Walikota Pemerintah Kota Pariaman di Pariaman
kita dengan menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, olahraga yang cukup, serta kita usahakan untuk mengkonsumsi buah setiap harinya, karena dengan itu semua, kita akan selalu hidup sehat dan kita ajak keluarga dan masyarakat lainnya untuk bersikap seperti itu,” lanjutnya. Mukhlis Rahman juga mengatakan, “selagi kita sehat, gunakan untuk beraktifitas yang positif dan menghasilkan, karena apabila kita sudah menderita sakit, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena itu lebih baik sehat tapi apa adanya, daripada kaya harta tapi tidak berdaya karena sakit,” tutupnya. Berbagai program pemerintah telah diluncurkan dalam bidang kesehatan antara lain pelaksanaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) yang sedang berjalan selama dua
tahun. Program prioritas pembangunan kesehatan pada periode 2015- 2019 dilaksanakan melalui program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, di Kota pariaman telah disosialisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Kota Pariaman bulan lalu. Kota Pariaman juga telah menjamin kesehatan masyarakatnya melalui program Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS). Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 tahun ini Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Kesehatan Kota Pariaman juga melaksanakan berbagai lomba antara lain lomba tanaman obat keluarga antar desa/kelurahan, lomba Poskesdes bersih, lomba poster, lomba penyuluh kesehatan, lomba senam kader, hingga lomba Puskesmas berprestasi. (rm/mn)
diseragamkam pencairannya melalui Perwako, bisa jadi bulan Februari atau selambatnya Maret 2017,” kata Syafinal. Sebelumnya Walikota Pariaman menegaskan, Pemko Pariaman akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali pada Porprov XIV Sumbar. ”Jumlahnya tentu kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya. Sebagaimana diketahui, Porprov XIV Sumbar di Padang berakhir pada 29 November lalu. Kota Pariaman meraih ranking 11 dengan 19 medali emas, 30 perak dan 57 perunggu. Kota Pariaman juara umum pada cabang olahraga tarung derajat dan sepatu roda. (rm/amina).
PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Syahiran mengukuhkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di daerah itu, Senin. Pasaman Barat, merupakan pemerintahan daerah pertama di Sumbar yang membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli). Pengukuhan Tim Saber Pungli, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar, selain itu juga tindak lanjut Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 710-1247 tahun 2016 tentang pembentukan unit Saber Pungli di provinsi itu. Tim ini nantinya bertugas mengawasi segala bentuk praktik pungutan liar di kabupaten ini.Praktik pungutan liar diduga terjadi pada unit pelayanan publik, seperti pada proyek pengadaan barang. Sedangkan pada jajaran kepolisian disinyalir pada layanan pembuatan surat izin mengemudi, tilang kendaraan. Tim Saber Pungli berasal dari berbagai kalangan mulai dari kepolisian, kejaksaan, TNI, media, dan unsur masyarakat. Bupati Pasaman Barat, Syahiran mengisyaratkan agar tim yang dikukuhkan bekerja maksimal.”Sebanyak 75 personil anggota tim dari berbagai kalangan itu, akan mengawasi dan menindak praktik pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya dan menambahkan tugas ini dinilai cukup berat. “Tim ini bisa bekerja sesuai dengan apa yang diperintah-
Bupati Pasaman Barat
Syahiran kan oleh Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang pungutan liar yang kita harapkan dapat dibasmi di daerah ini,” katanya. Pembenatukan Tim Saber Pungli di Pasaman Barat sesuai dengan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/793/ Bup.Pasbar/2016 tanggal 28 November 2016.”Kita berharap agar tim dapat bekerja profesional dan berjalan sebagaimana mestinya dalam mengantisipasi dan memberantas praktik pungutan liar pada unit pelayanan publik,” katanya. Ia mengharapkan keberadaan tim ini mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada publik.Sementara itu, Kapolres Pasaman Barat, AKBP Djoko Ananto menyatakan bertanggung kepada bupati dan gubernur atas capaian kinerja Tim Saber Pungli tersebut.”Kita berharap tim ini dapat bekerja profesional dan sesuai aturan. Mudah-mudahan praktik pungutan liar dapat dibasmidi Pasaman Barat,” katanya. (rm/khaidir).
APBD Padang Pariaman Tahun 2017 Rp 1,4 Triliun PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah sepakat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 untuk menjadi Peraturan Daerah.”Alhamdulillah, penetapan APBD 2017 berjalan lancar dan mengutamakan kepentingan umat,” kata Wabup Suhatri Bur belum lama ini di Aula DPRD. Dikatakannya bahwa lancarnya penetapan APBD 2017 mencerminkan besarnya kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah bersama DPRD terhadap kesinambungan proses pembangunan yang terdokumentasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021. “Izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung dan tidak langsung terhadap disepakatinya rumusan APBD 2017, terutama kepada seluruh anggota DPRD,” kata Suhatri Bur. Pada kesempatan itu Wabup Suhatri Bur menyampaikan beberapa catatan kesepakatan penting, diantaranya bahwa Rencana Pendapatan Daerah tahun 2017 disepakati sebesar Rp. 1,4 Trilyun. Adapun rencana belanja tidak langsung sebesar Rp. 847 Milyar dan belanja langsung sebesar Rp. 600 Milyar. ”Terdapat angka defisit anggaran sebesar Rp 32.724.300.144,73 yang nantinya diharapkan dapat dioptimalkan penggunaan pembiayaan netto guna menutupi defisit anggaran ini,” ungkap Man-
CMYK
WAKIL Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur foto bersama Muspida dan SKPD
tan Ketua KPU itu. Penetapan APBD 2017, lanjut Suhatri, mencatatkan sejarah penting dimana bahwa untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki rencana belanja pegawai yang kurang dari 50% dari total belanja daerah yang ada, yaitu sebesar 667 Milyar atau hanya 46,1%. dengan demikian proporsi belanja pegawai sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur perundang-undangan. Sementara Ketua DPRD Faisal Arifin mengingatkan kepada segenap aparatur pemerintah kabupaten padang pariaman, terutama pengelola anggaran agar meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan konsisten, mulai saat perencanaan dan penganggaran, serta melaksanakan kegiatan sampai mempertanggungjawabkannya. “DPRD meminta agar pelaksanaan
program dan kegiatan, hendaknya sesegera mungkin di awal tahun anggaran. Lebih cepat pembangunan berarti segera dapat dinikmati masyarakat, peredaran uang segera mengalir ditengahtengah masyakarat, sehingga berdampak lebih cepat kepada pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Politisi Golkar itu. Sekda Jonpriadi mengatakan dengan penetapan APBD tahun 2017 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Bekerja sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang cukup besar. ”Mudah-mudahan, untuk tahun 2017 kita mendapat DID sebesar Rp. 51 Milyar. Ini berkat dukungan seluruh pihak dan doa masyarakat,” kata Mantan Kepala Bappeda itu. (rm/amina).
CMYK
GALERI FOTO
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
8
Ketua DPRD Kota Batam Hadiri Pelantikan Pengurus SMS BATAM, SMP- Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS). Pelantikan bertempat di pusat perbelanjaan riko BBC, Sagulung,Sabtu 3-12-1016). Usai pelantikan dan pengukuhan Pengurus SMS, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH memberikan kata sambutan "Selamat dan Sukses Kepada Pengurus Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS) yang baru dilantik oleh Ketua Dewan Penasehat". Semoga organisasi yang baru dilantik ini dapat menjadi wadah dan jembatan bagi aspirasi masyarakat Sagulung, Se-
lanjutnya, Ketua DPRD Kota Batam berpesan bahwa DPRD Kota Batam siap menjadi mitra Solidaritas Masyarakat Sagulung." tentu dibentuknya organisasi ini berdasarkan hati yang mulia, organisasi ini tentunya dapat menjadi mitra untuk membangun Kota Batam yang lebih baik lagi." terang Nuryanto. Pelantikan pengurus SMS juga dihadiri oleh Walikota Batam dalam hal ini diwakili oleh Jeffriden,M.Pd, Staff Ahli Walikota Batam, Kapolsek Sagulung, AKP.Pol Hendriyanto, Camat Sagulung,Reza Khadafi, Yonif 136 Raider KhususTuah Sakti dan tokoh masyarakat Sagulung. (***)
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH foto bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Solidaritas Masyarakat Sagulung.
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH memberikan kata sambutan pada acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS) di ruko BBC.
FOTO Bersama Nuryanto,SH,MH, Ketua DPRD Kota Batam,Pengurus SMS, Amintas Tambunan, Staff Ahli Walikota Batam, Jeffriden,M.Pd, Danyonif RK 136-TS, Kapolsek Sagulung.
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH berdialog dengan Pengurus Pemuda Pancasila usai mengahadiri Pelantikan Pengurus Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS),
AMINTAS Tambunan, Anggota Komisi III DPRD Kota Batam menyambut kedatangan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH pada pelantikan pengurus Soidaritas Masyarakat Sagulung (SMS)
ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Batam, Amintas Tambunan Foto Bersama dengan Warga Sagulung.
AMINTAS Tambunan,Anggota Komisi III DPRD Kota Batam foto bersama dengan warga.
CMYK
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH berdialog dengan Kapolsek Sagulung, AKP.POL. Hendriyanto.
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH,MH menyantikan lagu Indonesia Raya.
CMYK
9
GALERI FOTO
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam dengan Pemko Batam RAPAT Kordinasi Pimpinan DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam terkait Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017. Rapat dipimpin olah H.Zainal Abidin,SE,MM, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam. Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam dilaksanakan pada 5-112016, diruang rapat Pimpinan DPRD Kota Batam. Turut hadir dalam Rapat Pimpinan Kordinasi tersebut yakni Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam, Pimpinan Fraksi DPRD Kota Batam. Sementara itu, dari Pemerintah Kota Batam turut hadir Gintoyono, Asisten Pemerintah Kota Batam,Kabag Keuangan Pemko Batam, Kesra dan lainya. Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam dengan Pemko Batam terkait Rancangan Pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017. (***)
SUKARYO,SE,MM, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam saat mengikuti Rapim.
WAKIL Ketua I DPRD Kota Batam, Batam dengan Pemko Batam
H.Zainal Abidin,SE,MM memimpin Rapim Kordinasi Pimpinan DPRD Kota
SALLON Simatupang,SE,Marlon Brando Mhd.Jeffry Simanjuntak,SE, ikuti Rapat.
Siahaan,SH, Ganda Tiur M Simorangkir,SH,M.Yunus Muda,SE dan
SUASANA Rapim Koordinasi Pimpinan DPRD Kota Batam dengan Pimpinan Pemko Batam terkai Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017.
ANGGOTA DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda,SE dan Mhd.Jeffry Simanjuntak,SE mengikuti Rapim Kordinasi terkait Rancangan KUA dan PPAS
ANGGOTA DPRD Kota Batam, Sugito, Rapim Kordinasi.
Udin P Sihaloho,SH dan Uba Ingan Sigalingging,S.Sn saat mengikuti
SEKWAN Kota Batam, Asrin,S.Sos bersama tim Pemko Batam mengahdiri Rapim kordinasi terkait Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun 2017.
CMYK
CMYK
OLAHRAGA
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
10
BELGIA, RAKYAT MEDIA-Toby Alderweireld membuat penampilan pertamanya sebagai starter di liga sejak pulih dari cedera di kunjungan Tottenham Hotspur ke Old Trafford. Pemain asal Belgia tersebut sempat absen dari jantung pertahanan Spurs karena mengalami cedera saat timnya bermain imbang 1-1 melawan West Brom pada bulan Oktober, dan sejak saat itu tim Mauricio Pochettino menuai hasil kurang memuaskan, karena mereka dipaksa dua kali menelan kekalahan dan imbang empat kali dari enam pertandingan mereka berikutnya. Jadi ketika Alderweireld kembali bermain dalam kemenangan 3-1 melawan CSKA Moscow, tentu saja itu adalah pemandangan yang membuat hampir semua pendukung Tottenham merasa sangat senang. Karena seperti Harry Kane dan Hugo Lloris, Alderweireld juga merupakan salah satu pemain paling penting di klub. Namun demikian, statusnya di klub tampaknya tidak bisa menyelamatkannya ketika ia dipermalukan Paul Pogba dengan sebuah skill yang cukup sederhana pada pertandingan melawan Manchester United dinihari tadi di Old Trafford. Berupaya menjatuhkan Paul Pogba di tepi lapangan dengan sebuah sliding, Alderweireld justru dihempaskan oleh pemain termahal dunia tersebut kembali ke Belgia.(rm/smc)
Fachruddin Siap Kerja Keras Jaga Teerasil Dangda di Final Piala AFF
PEMAIN kesebelasan nasional Inter Milan
Inter Milan Kalahkan Genoa 2-0 MEAZZA, RAKYAT MEDIA-Pertandingan giornata 16 Serie A mempertemukan Inter Milan melawan Genoa. Pertandingan ini dilangsungkan di Stadio Giuseppe Meazza pada hari Senin (12/12/2016) kemarin. Inter memulai pertandingan dengan lamban. Namun permainan mereka membaik seiring waktu dan mampu mengalahkan Genoa dengan skor 2-0 lewat brace Marcelo Brozovic. Seperti kebanyakan stadion di Eropa pekan ini, lapangan di Meazza juga berkabut cukup pekat. Namun jarak pandang masih dinilai mencukupi untuk digelarnya laga ini. Pertandingan berjalan taktis dan terkesan lamban. Kedua tim bermain cukup berhati-hati sembari mengintip setiap celah yang mungkin terlihat dalam pertahanan lawan. Kedua tim memang saling menyerang, tapi intensitas serangan mereka tidak terlalu tinggi. Namun seiring waktu, Inter mulai nyaman dan kerap menghadirkan ancaman. Inter berusaha bermain tenang dan menata permainan dan serangan mereka dari bawah. Mereka pun sukses menciptakan cukup banyak peluang. Sementara itu, Genoa lebih banyak menunggu dan menyerang mengandalkan kecepatan para pemain depan mereka. Namun serangan sporadis Genoa juga masih bisa dihentikan lini pertahanan Inter yang bermain cukup disiplin. Inter akhirnya bisa meraih keunggulan pada menit ke-38. Bola kiriman Joao mario dari sepak pojok bergulir di depan gawang dan kemudian jatuh di kaki Marcelo Brozovic. Dengan tenang, Brozovic menempatkan bola ke pojok bawah tiang jauh. Inter pun unggul 1-0 saat jeda. Memasuki babak kedua, Inter masih mampu secara umum mengendalikan permainan. Namun Genoa juga mulai giat melancarkan serangan cepat ke jantung pertahanan Inter. Giovanni Simeone berkali-kali mampu menghadirkan ancaman ke gawang Handanovic. Inter terus menyerang dan akhirnya bisa menggandakan keunggulan, lagi-lagi melalui Brozovic. Joao Mario menusuk di sisi kiri kotak penalti dan kemudian melepas umpan tarik yang diselesaikan dengan tembakan terarah oleh Brozovic pada menit ke-69. 2-0 untuk Inter. Kedua tim masih saling menyerang tetapi tak ada gol tercipta sampai laga usai. Dengan hasil ini, Inter naik ke peringkat delapan klasemen sementara dengan 24 poin. Sementara itu, Genoa berada di posisi 13 dengan 20 poin. (rm/bn).
JAKARTA, RAKYAT MEDIABek tim nasional (timnas) Indonesia, Fachruddin Aryanto, menegaskan siap menghadang laju striker Thailand, Teerasil Dangda, saat kedua tim bertemu pada final pertama Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari Cibinong, Rabu (14/12/2016). Teerasil untuk sementara menjadi pencetak gol terbanyak Piala AFF 2016 dengan torehan lima gol. Sebagai penyerang, pemain berusia 28 tahun tersebut dikenal lincah dan berbahaya jika berada di depan gawang lawan. “Thailand memang tim yang kuat. Namun, kami akan bermain di kandang. Apalagi, di pertandingan final,” tutur Fachruddin seusai latihan di lapangan Sekolah Pelita Harapan (SPH) Karawaci, Tangerang, Banten, Minggu (11/12/2016).”Situasinya jelas beda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, salah satu pemain yang harus diwaspadai adalah Teerasil Dangda,” katanya lagi. Kedua tim sebetulnya sudah mengenal kekuatan masing-masing karena berada di grup yang sama pada babak penyisihan. Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 2-4 di Philippinne Sport Stadium, Bocaue, Bulacan, Filipina, Sabtu (19/11/2016) lalu. Teerasil pantas untuk diwaspadai. Selain dikenal sebagai bomber haus gol, mantan pemain Almeria itu merupakan salah satu roh pemain timnas Gajah Putih. Dia merupakan salah satu pencetak gol Thailand ke ga-
STRIKER tim nasional Thailand, Teerasil Dangda (kanan), merayakan gol ke gawang Myanmar pada partai leg pertama semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Thuwanna, Yangon
wang Indonesia pada fase grup lalu. Menurut Fachruddin, untuk mengawal Teerasil dibutuhkan kerja keras. Meski demikian, ia mengaku sudah siap. Apalagi, dirinya sudah cukup mengenal karakter Teerasil, yang lahir di Bangkok, 6 Juni 1988,”Kami harus kerja keras. Ini adalah kesempatan kami untuk meraih posisi puncak. Jangan lagi kecolongan seperti di pertandingan penyisihan,” kata mantan pemain Madura United itu. Demi menyiapkan strategi terbaik, pelatih Alfred Riedl terus mencoba beberapa formasi. Pada latihan di lapangan SPH Karawaci, pelatih asal Austria itu mencoba menggunakan tiga bek, yaitu Manahati Lestusen, Hansamu Yama, dan Fachruddin. Na-
mun, di depannya tetap ada Abduh Lestaluhu dan Beny Wahyudi. Mereka bertugas sebagai wing back, bukan full-back seperti biasa. Melihat menu latihan itu, Riedl bisa saja pada pertandingan melawan Thailand akan menggunakan lima bek sekaligus. Barisan pemain belakang ini akan menopang Rizky Pora, Bayu Pradana, Stefano Lilipaly, dan Andik Vermansah. Untuk lini depan, Riedl dapat tetap mengandalkan Boaz Solossa. Sedangkan, penjaga gawang tetap Kurnia Meiga.”Saat ini kami terus berusaha mencari pemain inti dan formasi yang tepat untuk menghadapi Thailand. Saya terus mencoba untuk mencari yang tepat,” kata Alfred Riedl. (rm/kompas).
LUKAKU TANGGAPI KEKALAHAN ATAS WATFORD LIVERPOOL, RAKYAT MEDIA--Romelu Lukaku akhirnya memberikan tanggapannya mengenai kegagalan Everton meraih kemenangan atas Watford di Vicarage Road pada akhir pekan lalu.Sosok penyerang kebangsaan Belgia tersebut diketahui berhasil mencetak dua gol pada laga kontra The Hornets, akan tetapi timnya gagal meraih kemenangan dan harus mengakui keunggulan tim asuhan Walter Mazzarri dengan skor 2-3. Ia pun menyesalkan kelengahan dirinya beserta rekan satu timnya, yang berusaha mengendurkan intensitas permainan setelah berhasil meraih keunggulan terlebih dahulu, dan harus tertinggal dengan skor 1-2 setelahnya. Berbicara mengenai kegagalan timnya meraup tiga angka dari kandang Watford, mantan penyerang Chelsea tersebut menyatakan, “Seorang Striker selalu ingin mencetak gol di setiap pertandingan, dan dengan dua gol yang saya ciptakan pada akhir pekan lalu, saya sangat senang bisa kembali memberikan kontribusi kepada tim. “Saya selalu ingin mencetak gol bagi kemenangan tim saya, dan berhasil mencetak dua gol dan gagal membawa Everton meraih kemenangan di akhir pekan lalu, saya merasa sangat tidak baik. Saya merasa kecewa dengan kegagalan kami mempertahankan keunggulan karena kami lengah. “Kami berhasil melakukan start di laga tersebut dengan sangat baik, tampil menekan semenjak awal dan mampu meraih keunggulan terlebih dahulu, yang merupakan faktor terpenting dalam meraih kemenangan.
Lakaku tanggapi kekalahan
“Kami memiliki peluang untuk mengontrol pertandingan, namun kami menyia-nyiakan peluang tersebut. “Kami kehilangan penguasaan bola dengan sangat cepat, dan berpikir untuk bermain lebih bertahan daripada terus tampil menekan. “Semenjak awal kami sudah berpikir untuk terus menekan, tidak memberikan kesempatan kepada tim lawan untuk mengembangkan pola permainan mereka. “Namun kami gagal merealisasikannya, kami memberikan mereka terlalu banyak ruang untuk bergerak, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bernafas dan mencari celah dari lini pertahanan kami, dan mereka berhasil meraih keunggulan yang menyulitkan kami untuk fokus ke dalam pertandingan.” Dengan kekalahan tersebut, untuk sementara waktu Everton masih tertahan di peringkat ke sembilan klasemen sementara Premier League dengan raihan 20 angka dari total 15 pertandingan yang telah mereka lalui. (rm/sundul)
Mkhitaryan, Legenda Liverpool Puji Peran Mourinho
Henrikh Mkhitaryan.
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Legenda Liverpool, Jamie Carragher, memberi pujian kepada Jose Mourinho soal penampilan hebat gelandang Manchester United, Henrikh Mkhitaryan. Mkhitaryan memiliki awal yang sulit setelah memutuskan hengkang dari Borussia Dortmund ke Man United pada awal musim 2016-2017. Pemain berusia 27 tahun itu pun sempat menuai beberapa kritik atas penampilannya. Kini, Mkhitaryan berhasil menjadi pahlawan kemenangan Man United dalam dua pertandingan terakhir menghadapi Zorya Lunhask (Liga Europa) dan Tottenham Hotspur (Premier League). Pemain asal Armenia itu selalu mampu
CMYK
mempersembahkan gol bagi tim. Hal ini membuat Carragher memberikan pujian kepada Mourinho. Manajer asal Portrugal itu dipandang telah sukses menepis kritik soal transfer Mkhitaryan yang sempat diangap gagal. Carragher juga menilai bahwa permasalahan yang ada semuanya bergantung kepada bagaimana cara Mkhitaryan dalam menjaga kondisi fisiknya agar tetap fit serta beradaptasi dengan metode latihan, manajer, dan rekan-rekan baru. Hal ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh pemain baru. Bahkan, sebagian besar pemain membutuhkan waktu satu musim untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di Premier League.
“Jose Mourinho sempat dicemooh soal bagaimana dia menangani Mkhitaryan. Tetapi, jika kita melihat apa yang terjadi dalam empat pertandingan terakhir, Mkhitaryan bisa disebut ditangani dengan sangat baik oleh Mourinho,” ucap Carragher kepada Sky Sports. “Mkhitaryan baru pertama kali merasakan Premier League dan memiliki penampilan yang buruk pada laga debut kontra Manchester City. Kemudian, ia didera masalah cedera dan tidak bisa berada di dalam tim,” katanya. Kendati demikian, Mkhitaryan bisa saja kembali menepi dari skuat utama Manchester United. Dia mengalami cedera pada menit-menit akhir pertandingan kontra Tottenham. (rm/kps)
CMYK
11
SAMBUNGAN
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
3 Kasus Korupsi di Kejari Natuna Masih Tahap Pemeriksaan NATUNA, RAKYAT MEDIAKepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Natuna, Hendri Sipayung menyebutkan, penanganan kasus korupsi diwilayah Kejari Natuna tahun ini masih sebatas pemeriksaan. Dari tiga perkara, dua perkara seperti PDAM Tirta Nusa Natuna dan Padat Karya masih berstatus pemeriksaan dan satu perkara di KPU Natuna masih dalam penyelidikan. “Belum dapat dipastikan dari tiga perkara yang ditangani Kejari Natuna itu ketahap penetapan tersangka. Karena rekan-rekan Kejari Natuna masih terus bekerja untuk mendalami perkara tersebut,” kata Hendri, kepada wartawan Ju-
mat (9/12/2016) di kantor Kejari Natuna. Meskipun demikian lanjut Hendri, Kejari Natuna terus berupaya memberantas kasus korupsi di Natuna dengan tujuan menciptakan pemerintahan bersih dan profesionalisme. “Kami juga sangat terbantu jika masyarakat ikut berpartisipasi dengan ikut melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang ada di sekitar mereka,” paparnya. Dikatakan Hendri, dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia 2016, Kejaksaan Negeri Natuna menggelar aksi dengan membagikan stiker dan kaos kepada pengendara di simpang lampu merah Kota Ranai, Jumat (9/12/2016)
lalu. Selain itu, Kejari Natuna juga memasang stiker anti korupsi disejumlah pusat pelayanan publik di kota Ranai.”Ini merupakan bagian dari sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk memerangi korupsi,” tegasnya. Ia mengatakan, pada peringatan hari anti korupsi sedunia, pihaknya melaksanakan kegiatan apel bersama di kantor Kejari Natuna serta turun ke jalan dengan membagikan stiker anti korupsi. Selain itu, pihaknya juga menyambangi sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Samsat Natuna, PLN Ranai, Perbankan, Imigrasi serta kantor PDAM Natuna. Tujuan pemasangan stiker
Kejari Batam Ajak Masyarakat Lawan Kejahatan Korupsi BATAM, RAKYAT MEDIAJaksa dan seluruh staff di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam turun ke jalan mengampanyekan hari anti korupsi Internasional 2016. Mereka, membagikan ratusan stiker ke warga sebagai bentuk perlawanan terhadap kejahatan korupsi, Jumat (9/12/2016) pekan lalu. Aksi bagi-bagi stiker itu berlangsung di sekitaran jalan Engku Putri, Batam Center, mulai dari Kantor Kejari Batam, BI, Mega Mall dan BP Batam. Tak hanya membagikan stiker, para abdi negara itu juga menjelaskan bahaya korupsi kepada warga dan bentuk pencegahannya. “Korupsi sangat membahayakan dan menyengsarakan. Kita harus lawan bersamasama,” kata Kajari Batam, Mohammad Mikroj, di sela aksi bagi-bagi stiker di jalan Engku Putri, Batam Center. Di Kejari Batam, kata Mikroj, dari bulan Januari sampai pertengahan bulan Desember 2016, pihaknya berhasil mengembalikan uang kerugian negara sebanyak Rp8,2 miliar dari sejumlah perkara korupsi. Saat ini, Kejari Batam juga tengah melakukan upaya pen-
anganan perkara korupsi, tahap penyelidikan 3 perkara, tahap penyidikan 3 perkara dan tahap penuntutan 5 perkara, serta telah mengeksekusi 9 terpidana korupsi. Adapun perkara korupsi yang dilakukan penuntutan, masing-masing korupsi Alkes RSUD Embung Fatimah tahun 2014 dengan terdakwa Fadilla RD Malarangan dan Rafael Denis, korupsi Alkes RSUD Embung Fatimah tahun 2011 dengan terdakwa Fadilla RD Malarangan, perkara suap Pegawai Imigrasi Batam sebanyak 5.000 dolar singapura dengan terdakwa Zulkifli Ritonga dan Manasar Siagian. Sementara terpidana korup-
Kapolri: Tembak narkoba, tekstil, itu masalah yang membahayakan industri dalam negeri,”tegas Tito. Lebih jauh, mantan Kapolda Papua ini menyatakan, pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2017 difokuskan di sejumlah tempat ibadah. Tito bilang, Operasi Lilin berlangsung selama 10 hari, mulai dari 23 Desember 2016 hingga 2 Januari 2017.”Tapi di luar itu,
lakukan komunikasi dengan FKUB, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), Majelis Ulama agar semua stakeholder memahami bahwa Indonesia beragam. NKRi itu beragam,” ucap dia. Jenderal Tito berpesan, jika ada jaringan teroris di Indonesia khususnya di Sumut. Ia minta tetap diawasi secara ketat. Tito mencontohkan, mengenai teror bom yang dilaku-
Gempa di Pidie jadi gempa susulan, meski intensitasnya jauh di bawah gempa pertama (6,5 SR). Saat ini tercatat 284 bangunan rusak. (selengkapnya lihat grafis). Sementara itu, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan seluruh komponen bergerak membantu korban gempa di Aceh. Bahkan, ia te-
Sambungan Hal. 1
kan anak di bawah umur berinisial IAH (18) di Gereja Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansyur, Medan.”Itu Lone Wolf, belajar sendiri itu sulit dideteksi. Perlu ada kegiatan dari Pemda untuk mereduksi pemahaman radikal agar jangan sampai menyebar. Tapi kita tetap melakukan pengawasan kepada mereka,” pungkas Tito. (rm/ topan). Sambungan Hal. 1
lah menugaskan Kepala Staf Watimpres Teten Masduki terbang ke Pidie Jaya untuk memantau langsung kondisi di lapangan.”Saya sudah perintahkan semua pihak ikut bergerak membantu,” ujarnya di Istana Negara. Jokowi juga berencana meninjau korban gempa, na-
Rapat Bawa “Kami dari sekretariat sifatnya hanya memfasilitasi, itu kan hasil rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Setelah di rapatkan dalam Badan Musyawarah, kami memfasilitasi, jadi kalau tentang ini (pemilihan hotel, Red) tanya ke dewan,” kata Nirmaraya kepada wartawan belum lama ini di Medan Berdasarkan data yang diperoleh media, Sekretariat DPRD Sumutmengalokasikan anggaran senilai Rp 2,9 miliar untuk menyelenggarakan Rapat Kerja DPRD Sumut menyusun program tahun anggaran 2017. Rapat kerja sekaligus evaluasi program tahun ini. Rapat Kerja DPRD Sumutmerupakan kegiatan rutin yang digelar sekali dalam satu tahun anggaran. Rapat ini digelar untuk menyusun program kerja yang bakal dilakukan DPRD Sumutpada Tahun Anggaran 2017 mendatang.Rapat kerja ini sebenarnya bersifat internal. Namun, berdasarkan pengamatan wartawan, sejumlah anggotaDPRD Sumutmembawa serta anggota keluarganya ke lokasi rapat.Tampak beberapa anggota DPRD membawa istri dan anak-anaknya. Terlihat beberapa anggota DPRD dan pimpinan DPRD menikmati pertunjukan hiburan berupa musik yang dibawakan penyanyi perempuan.Acara
si yang telah dieksekusi, masing - masing Samidan, Rivarizal, Indirasari Hardi, Raden Nurma Sapta Gumbira, Yusirwan, M.Zaini Yahya, Erigana, Eeuis Rodiah dan Suhadi. “3 perkara penyelidikan dalam proses pengumpulan data dan keterangan. Sedangkan 3 perkara penyidikan dalam proses pemeriksaan saksi-saksi,” kata Mikroj. Sementara itu, penanganan perkara korupsi yang dilakukan Kejaksaan RI secara menyeluruh 1.451 tahap penyelidikan, penyidikan 1.392 perkara, penuntutan 2.066 perkara. Untuk penuntutan, 1.260 perkara merupakan hasil penyidikan kejaksaan dan 806 perkara hasil penyidikan Polri dan yang telah dieksekusi mencapai 1.557 perkara. Penyelamatan uang negara yang telah dilakukan Kejaksaan RI periode Januari hingga November 2016 sebanyak Rp275.589.789.789,87 dan uang pengganti kerugian sebesar Rp72.744.319.412,14 serta eksekusi denda sebanyak Rp41.646.866.660.”Selain mengajak masyarakat melawan korupsi, sinergisitas antara penegak hukum juga dibutuhkan,” kata Mikroj. (rm/bty)
mun belum memastikan kapan waktunya.Tim SAR gabungan, termasuk TNI-Polri dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya dari Kota Banda Aceh, sejak pagi telah bergerak ke Pidie Jaya dan sektarnya untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan.(rm/red) Sambungan Hal. 1
berlangsung di kawasan restoran, di belakang ruang rapat. Tampak antara lain Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap (Fraksi Gerindra), anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Nezar Djoeli, Wakil Sekretaris Fraksi PAN DPRD Sumut Aripay Tambunan, Zeira Salim Ritonga (PKB), Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Zahir, dan Hanafiah (Faksi Golkar). Di restoran hotel, antara lain terlihat Wakil Ketua DPRD SumutTengku Milwan (Fraksi Demokrat), Wakil Ketua DPRD Parlinsyah Harahap (Fraksi Gerindra), Fanotona Waruwu (Fraksi Hanura). Mereka tampak duduk membaur dengan non-anggota DPRD, diduga rombongan peserta raker. Berjarak kurang-lebih 10 meter dari tempat bernyanyi, terdapat meja biliar.Di arena ini, terlihat antara lain Ketua Fraksi PAN DPRD SumutSyah Affandin, Ari Wibowo (anggota DPRD Fraksi Gerindra). Di tempat lain tampak Wakil Ketua DPRD SumutRuben Tarigan. Ketua DPRD SumutWagirin Arman (Fraksi Partai Golkar) tidak memungkiri terdapat sejumlah anggota DPRD Sumutyang turut mengajak anggota keluarganya ke lokasi rapat kerja.Katanya, tak ada larangan khusus mengenai hal ini.”Pasti ada lah, yang penting tidak menggangu dan membebani
tugas-tugas dewan saat kerja,” kata Wagirin kepada wartawan Wagirin juga tidak ambil pusing mengenai berbagai kritikan mengenai anggaran daerah yang dikucurkan untuk memfasilitasi pihaknya menggelar Rapat Kerja. “Silakan saja mengkritik, wajar-wajar saja. Ini kan negara demokrasi. Jadi boleh saja, berarti ada bentuk kepedulian,” ujarnya. Lebih lanjut, Wagirin belum mau membeberkan hasil rapat kerja yang sudah dilakukan. “Nanti saja biar jelas,” ujarnya.Wagirin mengatakan alasan memilih hotel berkelas bintang lima The Hill Resort and Hotel sebagai lokasi kegiatan, yakni faktor ketenangan. Agar dapat berpikir tenang inilah menjadi alasan tidak lagi menggelar rapat di Gedung DPRD Sumut layaknya pada Rapat Kerja Tahun Anggaran 2016 lalu, yang biayanya lebih murah.”Yang pasti kita pilih tempat yang terdekat, namanya memikirkan kerja satu tahun, lalu evaluasi. Itu kan memerlukan ketenangan, bukan sebatas berpikir. Kalau di sana, kan istilahnya terganggu dengan hal lain, jadi (di sini) fokus. Nanti kalau di kantor (Gedung DPRD Sumutdi Medan), namanya kantor rakyat, nanti banyak yang nunggu,” ujar Wagirin. (rm/trb)
KANTOR Kejaksaan Negeri Natuna di Ranai
anti korupsi di tempat pelayanan publik kata Hendri, agar masyarakat dengan mudah memahami isi dari kalimat anti korupsi. Karena perbuatan korupsi tidak memandang tempat dan siapa orangnya. Karena
semuanya bisa saja melakukan hal tersebut.”Tahun ini, peringatan Anti Korupsi Sedunia mengambil tema, Bersih Hati, Tegak Integritas, Kerja Profesional untuk Indonesia Tanggh,” pungkasnya. (rm/hlk)
Kejaksaan Negeri Bengkalis
Bagi Ribuan Stiker ke Masyarakat BENGKALIS,RAKYAT MEDIADalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Internasional pada hari ini, Jum’at (09/12/16) lalu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis membagikan ribuan stiker ke masyarakat untuk menghindari korupsi. Pembagian stiker ini, pihak Kejari Bengkalis bekerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM BAK-LIPUN dan media masa, membagian stiker bagi pengguna jalan raya protokol ýjalan Antarakota Bengkalis. Pembagian stiker yang diikuti seluruh staf Kejari Bengkalis ini, dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Rully Affandi, bahwa
KPK Diminta ada penyelewengan terhadap pekerjaan maka kami minta penjelasannya,” tegasnya. Menurut Ody, secara kasat mata pihaknya telah menemukan penyelewengan pengerjaan. Selain pipa yang tidak ditanam pada kedalaman 30 cm, pompa maupun bak penampung, serta sekunder primernya juga tidak berfungsi, kami suadah periksa ke lapangan dari hulu ke hilir,” tegasnya. Dikatakan Ody, pengusutan kasus dugaan penyelewengan terkait proyek SPAM di Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas masih berlanjut. Tim inspektorat telah memverifikasi dan mengklarifikasi proyek tahun jamak tersebut. Pihaknya memberikan catatan kepada Dinas Pekerjaan Umumkhususnya pada Pengguna Anggaran yang dinilai lemah dalam melaksanakan fungsifungsi pelaksanaan kegiatan pembangunan.Pejabat berwenang pada dinas teknis tersebut harus melakukan peninjauan ulang padaperencanaanproyek tersebut. Menurut Ody, pihaknya terkejut ketika mengetahui dari 10 item yang ada pada proyek itu, terdapat sembilan item yang mengalami addendum atau perpanjangan waktu.”Kami me-
Sambungan Hal. 1
nanyakan kepada dinas pekerjaan umum mengapa menerima perencanaantanpa direview kembali. ýBegitu juga dengan konsultan pengawas. Jika dari awal sudah dicegah proyek itu tidak jadi seperti ini,”ujarnya Sementara, di tempat terpisah LSM Riau Coruption Watch, Mulkan, berharap aparat penegak hukum agar menegakkan keadilan. Semua kasus yang terindikasi ada kerugian negara harus diusut. Namun, menurut dia Dinas PU Anambas termasuk kebal hukum. Pasalnya, begitu banyak persoalan, namun tak satu pun pejabat tersangkut masalah hukum. “Tidak ada yang kebal hukum, kita akan buktikan. Kalau mandeg di Kejati akan kita laporkan ke Jamwas Kejagung, kalau mandeg di Polda kita laporkan ke Mabes Polri. Penyidik Kejaksaan maupun Polda jangan bermain-main dengan hukum. Apalagi proyek sebesar Rp 30 Miliar itu tidak bisa dinikmati masyarakat. Itu yang perlu diperhatiakan,” tegasnya. Saat ini kata Mulkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus korupsi proyek Sistem Pengolahan Air Minum (SP-
AM) yang menelan anggaran berkisar Rp26 miliar, kata Mulkan Sementara, Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas meminta kepada kontraktor pelaksana untuk mengkaji ulang pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM). HaIini diungkapkan anggota dewan setelah melakukan pengecekan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Rintis, Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan, belum lama ini. Sorotan kepada PT Nirwana Jaya Sejati selaku kontraktor pelaksana ini anggota komisi III DPRD Anambas Mulyadi. ”Kalau kondisi sekarang okelah. Tapi bila intensitas hujan mulai ýberkurang, apa yakin air itu dapat teraliri sampai ke sana. Saya rasa ini perlu dipelajari kembali,”katanya. Mulyadi mengaku ýtergelitik saat staff teknis pelaksana lapangan perusahaan tersebut berencana untuk menggunakan dua unit pompa untuk mendorong air hingga ke pipa yang ada di Gudang Tengah, Kecamatan Siantan yang notabene merupakan daerah perbukitan. Rencana menggunakan pompa untuk mendorong air sampai pipa di Gudang Tengah, sebelumnya disampaikan oleh
Ahmad Dahlan Penuntut Umum (JPU). Salah satu saksi yang dihadirkan adalah mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Tak hanya Dahlan, Safari Ramadan yang merupakan Ketua Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kecamatan Batuaji Batam dan Agussahiman (sekdako Batam) juga dihadirkan JPU. Diawal sidang, para terdakwa sempat keberatan kepada Majelis Hakim, agar persidangan ditunda lantaran kuasa hukum dari ketiga terdakwa tidak bisa hadir ke pengadilan untuk mendampingi mereka. ”Kami mohon sidang ditunda, karena kuasa hukum kami berhalangan hadir,” ujar ketiga terdakwa kompak. Namun atas keberatan itu, Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa sidang tidak bisa terus mengalami penundaan, karena jadwal sidang hari ini sudah kesepakatan dari para pihak dan permintaan dari kuasa hukum terdakwa sendiri, ”Kuasa hukumnya kan ada tiga, harusnya bisa diwakili dan dihadiri oleh salah satu kuasa hukum, tidak bisa diterima akan ketiga kuasa hukumnya sakit sehingga tidak bisa hadir ke persidangan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Santonius Tambunan.”Keberatan para terdakwa tidak bisa kita kabulkan, namun tetap kami catat, dan persidangan tidak bisa berlarut-larut, dalam sidang pemeriksaan saksi ini, para terdakwa bisa bertanya langsung kepada para saksi untuk nanti kemudian disampaikan kepada kuasa hukumnya guna keperluan pembelaan dari kuasa hukum.” Dalam sidang pemeriksaan saksi itu, Safari Ramadan yang
CMYK
Adi staff teknis pelaksana lapangan kontraktor pelaksana. Ia mengatakan, pihaknya berencana untuk menggunakan dua pompa yang akan ditempatkan pada IPA di Rintis untuk mendorong air melewati Gudang Tengah. Sementara Kepala Dinas PU Kabupaten Anambas Sahtiar, ketika dikonfirmasi Kamis (8/12/2016) pekan lalu melalui ponselnya terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Pengolaan Asir Minum di Kecamatan Siantan mengatakan informasi tersebut sama sekali tidak benar. Sahtiar yang saat ini menjabat sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Anambas membantah kebenaran berita yang menyebut bahwa proyek pembangunan SPAM itu lari dari perencanaan,” Berita itu nggak benar, air yang di pakai masyarakat sekarang ini kan dari situ, siapa yang mengatakan proyek itu tidak berfungsi. Kalau proyek itu mau benar 100 persen mana ada jaman sekarang ini. Kita sudah kerjakan sesuai ketentuan. Sahtiar juga meralat kalau nilai proyek itu bukan Rp30 miliar, tetapi hanya Rp26 miliar,”ujarnya. (rm/mawardi) Sambungan Hal. 1
saat ini merupakan anggota DPRD Kota Batam menerangkan, saat itu pihaknya menerima dana bantuan sosial sebesar Rp 760 juta untuk disalurkan kepada guru TPQ kota Batam di kecamatan Batuaji. ”Kami awalnya tidak mengajukan proposal, namun saat itu, kami diperintahkan oleh Jamiat yang saat itu sebagai Ketua Umum Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam untuk mengumpulkan guru TPQ yang berada di kecamatan Batuaji,” terang Ramadhan. Setelah mengumpulkan guru TPQ se kecamatan Batuaji, Ramadhan yang saat itu merupakan ketua Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kecamatan Batuaji membagikan kepada guru berupa Honor sebesar Rp 150 ribu pada Tahun 2011. ”Laporannya sudah kami serahkan pada saat itu, namun Amprah yaitu daftar penerima honor baru dibuat dan ditandatangi lagi pada tahun 2016. Alasan mereka (terdakwa) laporan tahun 2011 hilang, dan harus dibuatkan Amprah yang baru atas perintah terdakwa Abdul Somat,” terang Ramadhan. Ramadhan dalam kesaksiannya juga menerangkan, para terdakwa juga melakukan pemotongan terhdap para Guru TPQ penerima intensif. Dan beberapa nama dan tandatangan dalam Amprah banyak kesamaan dan tandatangan serta ada penerima yang fiktif. Sementara Agussahiman dalam kesaksiannya menyampaikan rasa prihatinnya atas terjeratnya anak buahnya dalam pusaran kasus ini. Menurutnya, anak buahnya yang terjerat dalam kasus ini yakni Abdul Samad yang saat itu sebagai
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Bansos Sekretariat Kota Batam dan Junaidi sebagai Kasubag Kesra Pemko Batam harus mencairkan dana bantuan sosial itu meski risikonya sangat tinggi. Menurutnya, sebelum tahun 2011, dana bantuan sosial sangat mudah didapatkan oleh masyarakat dan anggarannya selalu ada. Namun untuk tahun 2011 ke atas, terjadi pembenahan dan tata kelola terkait dana bantuan sosial yang lebih diperketat.”Namun masyarakat tidak mengerti hal itu, karena sebelum-sebelumnya pencairan dana bansos ini mudah. Lembaga atau perseorangan sangat mudah mendapatkan dana bansos karena hanya bermodalkan proposal. Saat itu, dalam bansos 2011 ini, pencairan sudah diperketat, bahkan dana pencairan untuk bansos 2011 sempat tertahan 2 bulan, karena harus melalu verifikasi, setiap proposal yang masuk,” ujar Sahiman. Namun, Agussahiman saat itu mengaku anak buahnya dan pihaknya mendapat desakan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan dari anggota dewan pada saat itu, karena tidak melakukan pencairan atas dana bansos itu. Hingga akhirnya dana itu harus dicairkan. Namun, Agussahiman mengklaim pencairan yang dilakukan pihaknya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan peraturan Walikota. “Kami membuat mekanisme pencairan berdasarkan peraturan walikota. Organisasi atau perorangan mengajukan proposal ke bagian umum, yang kemudian dilanjutkan ke SKPD terkait yakni bidang kesra. Bagian kesralah yang melaku-
ATM BNI panik, pasalnya bagi yang sudah dipastikan terdeteksi korban kejahatan, pihaknya akan mengganti uang nasabah seratus persen.”Biasanya 70 hari tapi untuk kasus ini, kami upayakan proses deteksi selama dua minggu,” kata Joko. Terjadinya pembobolan rekening nasabah Bank BNI di Karimun, Polresta Barelangmengaku belum menerima laporan warga Batam yang dirugikan. “Batam belum ada laporan. Mungkin nanti bisa dikroscek juga di polsek-polsek lagi, tapi sejauh ini belum ada,” ujar Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian, kepada wartawan Selasa (6/12/2016)
selain ribuan stiker yang dibagikan, juga berupa brousur yang isinya tentang anti korupsi. Dilapangan, Kajari Bengkalis Rahman Dwi Saputra melalui Kasi Intel Rully Affandi menyampaikan, bahwa dalam menyambut Hari Anti Korupsi internasional, mengajak pada masyarakat untuk tetap teguh dalam mencegah korupsi. “Korupsi harus kita berantas, oleh karena itu kita mengajak pada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mengawal penyeleggaraan pemerintah dalam menggunakan keuangan, agar benar-benar dalam dinikmati rakyat sesuai yang diharapkan, “ujar Rully. (rm/rgm)
kan verifikasi proposal tersebut yang dilakukan oleh Kabag Kesra, Junaidi saat itu. Setelah lengkap kesra lalu mengajukan nota dinas ke Walikota untuk ditandatangan. Walikota kemudian mengajukan disposisi kepada kami selaku PPA (pejabat pengguna anggaran). Total hibah ke TPQ se kota sebesar Rp 6 miliar. Dan verifikasinya telah memenuhi syarat sebagaimana yang dilaporkan kepada saya secara lisan waktu itu oleh SKPD terkait,” terang Sahiman. Sementara, Ahmad Dahlan dalam kesaksiannya menyampaikan terkait penyaluran dana hibah TPQ sekota Batam pihaknya saat itu membentuk Tim. Tim ini dibentuk atas desakan berbagai masyarakat dan lembaga organisasi atas benyaknya proposal yang masuk. Tim kemudian membuat mekanisme penyaluran dan pencairan dana hibah dengan berdasarkan peraturan walikota saat itu. Namun secara teknis penyaluran, Dahlan mengaku tidak mengetahui, karena sudah dilaksanakan oleh bagian masing-masing tugas SKPD sesuai tupoksi kerjanya. “Saya tandatangan dan memberikan disposisi kepada PPA (Sekda) setelah administaarasi permohonan bantuan dana hibah lengkap. Proposal dana intensi guru TPQ se kota yang masuk ke meja saya sudah diparaf oleh Sekda, oleh Kabag Hukum, Bagian Umum dan bagian Kesra. Dan setelah dinyatakan lengkap, lalu saya tandatangan untuk menyetujui pencairan untuk didisposisi lagi kepada Sekda,” ujar Dahlan. (rm/net) Sambungan Hal. 1
pekan lalu. Ia mengatakan, pihaknya baru dapat mengusut kejahatan pencurian tersebut jika memang ada laporan warga. ”Kalau cyber crime sebatas ada laporan dulu baru ditindaklanjuti. Kalauý cyber patrol kan hanya berkaitan dengan postingan, apakah mengandung unsur pornografi, pornoaksi, dan hal pelanggaran lainnya. Nah kalau kasus yang seperti itukan termasuk pencurian, tapi yang tingkatannya sudah berbeda, karena menggunakan teknologi,” tutur dia. Cyber crime tingkat pencurian kartu kreditý, debit, pembobolan hacker baru bisa ditelusuri jika memang ada lapo-
rannya.”Pencurinya itukan hacker. Hacker ini nggak kelihatan fisiknya. Kita harus terima laporannya dulu, baru bisa menelusuri juga,” kata dia. Pihak Bank BNIlangsung melakukan kroscek ke setiap ATM di masing-masing wilayah pelayanannya, termasuk BNI Cabang Batam.Arif Tirtana, Kepala Sekuriti Bank BNI Batam mengatakan, perintah tersebut dikeluarkan sejak kemarin. Dan saat ini, belum ada laporan dari nasabah di Batam yang menjadi korban. “Memang kami sudah ada perintah untuk mengecek di setiap ATM. Saya juga kemarin langsung turun bersama memeriksa ATM BNI di Ba-
tam,” sebut Arif yang ditemui di Kantor Cabang BNI Batam, Selasa (6/12) lalu. Sejauh ini, bagian umum Bank BNI Batam masih berada di lapangan melakukan pengecekan ATM BNI. ”Bagian umum masih dilapangan untuk pengecekan. Untuk tanya lebih lanjut nanti sore saja datang kemabli. Karena mereka mungkin bisa sampai sore melakukan pemeriksaan,” sambung Arif. Selain di Kalimantan, beberapa Nasabah di Tanjungbalai Karimunjuga menjadi korban pembobolan rekening BankBNI ini. Sebagian mereka sudah melaporkan kasus tersebut ke Bank BNIKarimun. (rm/md)
CMYK
KORAN UMUM
Selasa, 13-21 DESEMBER 2016 - MINGGU- II
12
Portal13-21 Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Selasa, DESEMBER 2016 - MINGGU- II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Edisi : # 177 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
GNPF-MUI Kerahkan Ratusan Laskar Pembela Islam :
Kawal Sidang Ahok Penista Agama WAKIL Walikota Binjai, Timbas Tarigan dan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly
Binjai Raih Penghargaan Kota Peduli HAM BINJAI, RAKYAT MEDIA-Binjai meraih penghargaan kota peduli Hak Asasi Manu-sia (HAM) dari pemerintah pusat, yang diterima Wakil Wa-likota Bin-jai, H Timbas Tarigan didampingi Kabag Hukum Pemko Binjai, Otto Harianto. Pemberian penghargaan ini dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pa-da puncak peringatan HAM sedunia ke-68 tahun 2016, di Gedung Negara Grahadi, Kota Sura-baya, Kamis (8/12/2016) lalu. Timbas mengatakan, peng-hargaan ini diberikan berdasarkan sejumlah kriteria dan penilaian dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, Kota Binjai dinilai layak sebagai daerah dengan predikat peduli HAM. Diungkapkan Timbas, sa-lah satu para-meternya yakni adanya regulasi berupa Per-a-turan Daerah (Perda) yang memerhatikan aspek HAM. Sehingga penerapannya di lapa-ngan tidak menimbulkan perma-salahan. Pemahaman warga akan HAM di Binjai dinilai cukup baik. Hal ini dibuktikan Binjai telah menjuarai lomba cerdas cermat HAM untuk tingkat nasional 2016 ini. Prestasi ini menyebabkan nilai Kota Binjai cukup tinggi dibanding dengan yang lain. Ke depan, kata Timbas, Kota Binjai akan terus berbe-nah dan menjaga predikat kota peduli HAM. Hal ini untuk membe-ri-kan pelayanan yang terbaik kepada ma-syarakat. (rm/sop).
STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Winarto 4. Bokhari
(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) (Selat Panjang)
Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin mengatakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat jadwal piket untuk mengawal perjalanan sidang kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Mengawal setiap minggu, setiap sidang, kita sudah jadwalkan, sudah kita piketkan mengawal kasus penista agama,” ungkap Habib Novel Bamukmin, kepada wartawan belum lama ini di Jakarta. Ditanya bentuk pengawalannya, Novel mengatakan, GNPF-MUI bakal mengerahkan pasukan Laskar Pembela Islam (LPI) untuk hadir saat sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mereka akan memantau dari awal sidang dimulai hingga selesai untuk memastikan sidang berjalan dengan semestinya. Mereka akan menggelar aksi dan orasi jika mendapati kejanggalan dalam persidangan. “Bentuk pengawalannya kita kerahkan laskar, Laskar FPI itu pasti, LPI jadinya, Laskar Pembela Islam dan
LASKAR pembela Islam (LPI) dari berbagai ormas Islam di Jakarta
laskar-laskar dari ormas lain yang tergabung dengan GNPF. Laskar hanya menyaksikan, terkadang aksi orasi,” lanjut Novel.
Sekedar diketahui, sidang perdana kasus Ahok akan dilaksanakan pada Selasa 13 Desember oleh majelis hakim PN Jakarta Utara bertempat
di gedung bekas PN Jakarta Pusat di Jalan Gadjah Mada karena ruang sidang PN Jakut sedang dalam direnovasi. (rm/ozn)
2 Bulan Jadi Tersangka, Tahun 2017 Parkir Kenderaan Pejabat Dikjar Langkat di Batam Digratiskan Belum di Tahan LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Dan Pengajaran (Dikjar) Langkat Yuni Rispandi kini masih menghirup udara bebas. Padahal, Kejaksaan Negeri (Kejari) telah menetapkannya sebagai tersangka sejak 23 Agustus lalu. Diketahui dalam kasus ini, Kejari Langkat telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. selain Yuni Rispandi, Kejari juga menetapkan Kasi Bangunan Gedung Sekolah Sumardi alias Pungut sebagai tersangka juga. Keduanya yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), diduga melakukan penyimpangan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015 senilai Rp.38 Milyar Selain itu tidak adanya sosialisasi DAK yang ditransfer pemerintah pusat secara utuh dan tidak sesuainya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa tersebut.
Dikatakan Kajari Langkat Andri Ridwan beberapa waktu lalu, laporan pertanggungjawaban proyek dimaksud juga tidak dibuat, dalam dua item proyek juga mendapat kucuran dana pendamping dari APBD Langkat senilai 3 miliar yang hingga kini tidak jelas peruntukannya. Kajari menduga kedua tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam pembangunan perpustakaan dan ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat yang menerima dana DAK tersebut Akibatnya, Negara ditaksir mengalami kerugian hingga sekitar Rp. 2 miliar dari total nilai proyek Rp. 38 miliar. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(rm/topan)
Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554
CMYK
BATAM, RAKYAT MEDIADewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam, melalui Komisi III mewacanakan agar parkir digratiskan ditahun 2017. Pasalnya, pemasukan dari sektor tersebut sangat tidak masuk akal serta tidak berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui juru bicaranya, yang juga anggota Banggar, Jeffry Simanjuntak mengatakan bahwa ada baiknya digratiskan ketimbang dipungut. Karena menurutnya selama ini tidak dilakukan penataan, sehingga tidak maksimal realisasinya. ”Lebih baik digratiskan, daripada dipungut tetapi tidak maksimal,”kataJeffry Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (9/12/ 2016) di ruang kerja Komisi III DPRD Batam. Menurut perhitungan sederhana, lanjut Jeffry, seharusnya dari sektor parkir dapat diperoleh sekitar Rp50 miliar PAD setiap tahunnya, bukan seperti sekarang hanya pada kisaran Rp3 miliar. “Hitungan kita, dari jumlah kendaraan di Batam seharusnya dapat menambah PAD hingga Rp50 miliar setiap tahunnya,” terangnya. Masih kata politisi PKB ini, apabila parkir sudah digratiskan, juru parkir (Jukir) tidak boleh lagi memungut biaya parkir. Kata Jeffry, apabila oknum atau jukir tetap memungut itu sama saja dengan pungutan liar (Pungli) dan bisa dikenakan pidana.”Kalau sudah digratiskan, tapi masih tetap dipungut oleh Jukir, laporkan saja ke polisi karena ini pungli dan itu pidana,” imbaunya.
SALAH satu lokasi parkir di sepanjang jalan Batam Centre
Di tempat yang sama, Ketua Pansus Revisi Parkir Yunus Muda mengatakan, revisi parkir masih digodok, namun ia juga berpendapat selama ini sektor parkir belum maksimal dan harus dikaji ulang. “Sistemnya yang harus dibenahi, setelah itu baru kita bicarakan mengenai penetapan tarifnya. Tapi secara umum belum maksimal,” ucapnya. Sebab menurut hitungannya, potensi kehilangan retribusi dari parkir khususnya parkir tepi jalan sangat banyak. Ia mencontohkan seperti di kawasan Nongsa, sejak lahirnya Batam tidak pernah dinas perhubungan (Dishub) mengambil retribusi parkir dari
sana.”Di Kecamatan Nongsa, tidak ada satupun retribusi parkir yang masuk ke kas daerah. Padahal disana juga ada pungutan parkir,” ungkapnya. Kata dia, dari data sementara yang dimiliki mereka, jukir yang terdaftar ada sekitar 477 orang tersebar diseluruh Batam. Namun, dalam kenyataannya jumlah jukir yang ada bisa mencapai ribuan orang. “Hitungan sederhana saja, kalau dalam sehari saja satu orang jukir setor Rp30 ribu dikalikan 447 jukir, dikalikan 365 hari (setahun) maka sudah di angka Rp5 miliar. Dan kita tau itu sangat mustahil hanya segitu yang dikumpulkan seharinya,” pungkasnya. (rm/mb)