CMYK
Kasatpol PP Kepri Diduga Terlibat Penipuan Rekrumen Satpol PP KORAN UMUM
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Baca Hal 9
Mau Pasang Iklan Hubungi
0778-479636
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Terverifikasi Faktual
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri
Edisi : # 270 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Media Terverifikasi Faktual Dewan Pers Akan Diberi Barcode Khusus KABID Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga
KEPRI JADI TEMPAT PENYELUDUPAN NARKOBA DARI MALAYSIA BATAM, RAKYAT MEDIA-Belakangan ini Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia tidak hanya rawan penyeludupan berbagai jenis barang maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Namun belakangan ini tampaknya sudah dijadikan tempat penyeludupan narkoba. Terbukti baru-baru ini jajaran Polres Bintan mengungkap kasus penyelundupan narkoba jenis sabu dari negara Malaysia ke Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) seberat 119 kilogram (kg). Aksi kejahatan narkoba tersebut dilakukan jaringan internasional, meski aparat sudah berulangkali melakukan penangkapan. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga saaat ekspos tindak pidana sabu seberat 119 kg milik jaringan internasional di Mapolres Bintan, Rabu (4/9/ 19) mengatakan, kasus ini berhasil diungkap pada Jumat (30/8/19). Erlangga didampingi Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang, Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP Rama Pattara, Wakapolres Bintan Kompol Dandung, dan para pejabat utama Polres Bintan. Erlangga mengatakan, letak geografis wilayah hukum Polda Kepri yang terdiri dari banyak pulau baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, sangat berpotensi terjadinya kejahatan narkotika
BATAM, RAKYAT MEDIA-Dewan Pers terus melakukan perapian data, program tersebut terus dilakukan. Bagi media yang telah terverifikasi faktual Dewan Pers segera diberi barcode khusus. Barcode ini langsung tersambung ke situs Dewan Pers yang menampilkan identitas dari media tersebut.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri CH Bangun, saat melakukan pertemuan dengan Ketua SPS Kepri Marganas Nainggolan, Kamis (5/9/ 2019) pagi di Batam, “Saat ini program dan perapian data sedang kami lakukan di Bersambung ke Hal 2
WAKIL Ketua Dewan Pers, Hendri CH Bangun
Memiliki Kekayaan Sampai Rp 28 Miliar di Batam
Gembong Narkoba Jaringan
Internasional Dibekuk BNN BATAM, RAKYAT MEDIA-Muhammad Adam (47) gembong narkoba yang dibekuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengaku dirinya mulai menyelendupkan narkoba sejak tahun 2016.Kepada awak media, saat gelar ekspos di Perumahan Sukajadi, Kamis (29/8/ 2019) pecan lalu, Adam mengaku dirinya dulu bekerja sebagai petani sebelum ter-
jerat hukum dalam jaringan internasional narkoba. Rumah mewah di komplek perumahan Sukajadi Batam yang dibeli Adam digeledah oleh BNN. Selain itu BNN juga menyegel 18 unit mobil mewah bberbagai merk. ”Dulu saya bekerja sebagai petani di kampung halaman namun faktor keadaan saya Bersambung ke Hal 2
Bersambung ke Hal 2
SEJUMLAH mobil mewah milik gembong narkoba
ANGGOTA Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade
GERINDRA: JANGAN SELALU BERPIHAK KE CINA, MEREKA HANCURKAN INDUSTRI KITA! JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan industri semen dalam negeri saat berkunjung ke Kantor Kepala Staf Kepresidenan. Andre tiba di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (2/9/2019) sekitar pukul 09.40 WIB. Andre berharap usulannya dapat diteruskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya mendampingi federasi serikat pekerja industri semen Indonesia. Yang merupakan serikat pekerja gabungan seluruh pabrik semen nasional di Indonesia. Hari ini mau melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan didampingi dengan deputi III dan deputi IV. Dalam rangka melaporkan praktek predatory pricing yang dilakukan semen Tiongkok,” kata Andre. Andre mengatakan sudah melaporkan Bersambung ke Hal 2
DEPUTI Berantas (BNN) Republik Indonesia Irjen Pol Arman Depari
Plt Gubernur Kepri H Isdianto Lantik 14 Pejabat Fungsional TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Plt Gubernur Kepri H Isdianto mengatakan apapun amanah yang diemban seorang abdi negara, pasti memberi peran penting dalam organisasi pemerintahan. Ada tugas pokok yang saling mendukung dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.”Dengan kemampuan yang dimiliki, bekerjalah sepenuh hati. Semua itu sangat mendukung berjalannya roda pemerintahan ke arah yang lebih baik,” ujar Isdianto saat mengambil Sumpah dan Melantik PejaPlt Gubernur Kepri H Isdianto Lantik 14 Pejabat Fungsional
Bersambung ke Hal 2
Plat Nopol Berlapis, Ditlantas Polda Riau Jaring Mobil Dinas DPRD Sumbar SATU unit diduga mobil dinas anggota DPRD Sumatera Barat terjaring razia yang dilakukan Ditlantas Polda Riau, di Jalan Cut Nyak Dien, Selasa (3/9).
PEKANBARU- RAKYAT MEDIA - Satu unit diduga mobil dinas anggota DPRD Sumatera Barat terjaring razia yang dilakukan Ditlantas Polda Riau, di Jalan Cut Nyak Dien, samping Puswil Kota Pekanbaru, Riau. Ironisnya mobil berplat merah tersebut menggunakan tiga Bersambung ke Hal 2
Letkol Inf Ahmad Daud Harahap Dandim Batam Yang Baru BATAM, RAKYAT MEDIA-Letkol Inf Ahmad Daud Harahap, yang akan menempati jabatan sebagai Dandim 0316/Batam menggantikan Letkol Inf Romel Jangga Wardhana. Sedangkan posisi baru yang akan dijabat Letkol Inf Romel Jangga Wardhana sebagai Wakil Asisten Perencanaan Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Waasren Danjen Kopassus) di Jakarta.
LETKOL Inf Ahmad Daud Harahap dan Letkol Inf Romel Jangga Wardhana
HAL ini dijelaskan Letkol Inf Romel Jangga Wardhanakepada wartawan, saat bersilaturahmi dengan puluhan wartawan Kamis (5/9/
2019) di Ppendopo Makodim 0316/Batam. Romel Jangga Wardhana mengatakan, walapun nantinya dia tidak lagi bertugas di Kodim
Terima Suap, Dirut PTPN III Medan Ditangkap KPK
0316/Batam namun silaturahmi dan komunikasi antara insan pers dengan Kodim Batam tidak boleh putus dan harus terus terjalin sampai kapanpun. Karena sejauh ini sudah terjalin silaturahmi yang baik dan pemberitaan dari insan pers tentang Kodim Batam maupun situasi dan
DIRUT PTPN III Dolly Pulungan (rompi oranye)
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Dirut PTPN III Dolly Pulungan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap distribusi gula. Dia diduga menerima suap SGD 345 ribu dari pihak swasta. “Uang SGD 345.000 diduga merupakan fee terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III (Persero), di mana DPU (Dolly Pulungan) merupakan Direktur
Utama di BUMN tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/ 2019). Duit itu diduga berasal dari Pieko Nyotosetiadi (PNO) yang merupakan pemilik PT Fajar Mulia Transindo. Syarif mengatakan PT Fajar Mulia Transindo merupakan pihak swasta dalam skema Bersambung ke Hal 2
STOP PRESS DIBERITAHUKAN kepada Instansi Pemerintah/TNI/Polri dan pengusaha Swasta Khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) bahwa : Nama : Deddy Muliadi Alamat : Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang Jabatan : Wartawan/Kepala Biro Kab. Aceh Tamiang Sejak 1 September 2019 yang bersangkutan sudah dipecat dari koran RakyatMedia, tunggakan uang Koran yang belum diselesaikan diminta segera mmenyelesaikan kepada redaksi. Selain itu Kartu Pers yang masih dipegang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Demikian pengumuman ini diterbitkan segala tindaktanduk yang bersangkutan dilapangan bukan menjadi tanggungjawab redaksi lagi.
Bersambung ke Hal 2
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Tertanda Pemimpin Redaksi
SAMBUNGAN
2
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Bupati Aceh Tamiang Hadiri Sertijab Dan Yonif RK 111/KB KUALA SIMPANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH., M.Kn., Selasa (03/09/19), menghadiri Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Batalyon Infanteri Raider Khusus 111/Karma Bhakti. Pelaksanaan Upacara Sertijab dilakukan di lapangan Markas Komando Yonif RK
111/KB Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payed. Upacara serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin oleh Komandan Brigif 25/Siwah, Kolonel Inf. Asep Sukarna. Pada kesempatan ini, Letkol Inf. Guruh Tjahyono, yang telah menjabat Dan Yonif RK 111/KB selama 1,8 tahun di-
Gembong Narkoba menjadi kurir jaringan narkoba internasional, dirinya hanya sebagai pembawa narkoba. Saya cuma mengambil narkobanya setelah ada komunikasi dengan bos besar,” terangnya. Adam menuturkan, Ia terpaksa menjadi kaki tangan bandar narkoba untuk merubah nasibnya yang membuat tuntutan ekonomi sulit. Saya ngga mau miskin saya mau kaya. Saya siap dimiskinkan setelah semua kekayaan yang dimiliki disita oleh negara.”Saya akan miskin sekarang karena aset kekayaan udah di ambil oleh negara,” pungkasnya Badan Narkotika Nasional (BNN) menyegel 18 unit mobil berbagai merk di Perumahan Sukajadi, Komplek Palem Ratu No.39, Kamis (29/8/2019). Rumah itu diketahui milik Muhammad Adam, tersangka kasus pencucian uang (TPPU) penyelundupan narkoba senilai Rp 28 miliar. Mobil-mobil itu berjejer di halaman rumah tersangka diberi police line. Terlihat juga mobil merk Alphard. Di lokasi juga sudah ada beberapa anggota BNN RI dan BNNP Kepri bersiap untuk memberikan keterangan terkait kasus ini. Adam sudah dibawa ke lokasi oleh anggota BNN. Ketika digiring ke dalam rumah dan hendak di foto, dia sempat menutup lensa wartawan menolak untuk difoto. Saat ini situasi di lokasi, petugas BNN masih mempersiapkan bahan-bahan untuk diekspose. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita barang bukti hasil kasus pencucian uang (TPPU) penyelundupan narkoba senilai Rp 28 miliar di Batam. Otak penyelundup narkoba ini, ternyata baru saja lolos dari vonis mati. Terpidana mati yang vonisnya di-
anulir Mahkamah Agung menjadi 20 tahun penjara. Diam-diam, Adam masih mengajukan PK. Tujuannya agar ia dihukum lebih ringan. Sebelumnya BNN mengamankan 30 kg sabu dan 41 ribu butir ekstasi, di pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dari hasil penyelidikan, barang tersebut dikendalikan dari dalam lapas dengan napi Adam. Dan pengembangan lagi, BNN mengamankan tiga pelaku lainnya termasuk sang istri. Sebelumnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia menggerebek dan menyita sejumlah barang bukti hasil kasus pencucian uang (TPPU) penyelundupan narkoba senilai Rp 28 miliar dan menangkap tiga orang.Ketiga pelaku terkait kasus Adam, terpidana mati, yang dianulir Mahkamah Agung (MA) menjadi 20 tahun penjara. Dari ketiganya sejumlah barang bukti disita dengan nilai puluhan miliar. Mereka ikut membantu menyelundupkan narkoba dan menyembunyikan uang hasil kejahatan milik Adam berupa uang, perhiasan, hingga aset dengan berbagai cara. Deputi Berantas (BNN) Republik Indonesia Irjen Pol Arman Depari kepada wartawan, mengatakan, Adam merupakan narapidana LP Cilegon.”Ketiga pelaku Munira (istri Adam), Rike dan Denny,” ujar jenderal yang pernah bertugas di Polda Kepri tersebut Irjen Pol Arman mengatakan, jumlah total yang sudah diamankan sekitar Rp 28 miliar. “Keseluruh barang bukti tersebut, saat ini diamankan di kantor BNNP Kepulauan Riau,” ujarnya. BNN juga mengamankan 30 kg sabu dan 41 ribu butir ekstasi, di pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dari hasil penyelidikan, barang terse-
Letkol Inf Ahmad kondisi Batam tersampaikan dengan baik, tidak ada pemberitaan hal-hal yang negative sehingga terjadi gejolak. ”Kami sangat berterimaksih atas kerjasama dengan wartawan selama ini, karena itu sangat membatu tugas kami dalam pengamankan di wilayah Kota Batam ini,” ujar Romel. Romel menambahkan, kegiatan silaturahmi dengan insan Pers itu sengaja dibuatnya karena waktu awal datang ke Batam dulu ada acara silaturahmi oleh karena itu untuk meninggalkan Batampun juga pamitan.
Sekaligus memperkenalkan calon Dandim 0316/ Batam yang baru untuk melanjutkan kepemimpinan Kodim 0316/Batam. Pisah sambut antara Dandim lama dengan Dandim baru akan dilaksanakan 7 September 2019 mendatang. “Kami mengucapkan terimakasih kepada insan pers yang sudah membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kodim Batam. Saya mohon suportnya dari insan pers kepada Dandim yang baru dalam melaksanakan tugas dan
Terima Suap long term contract dengan PTPN III yang mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak. Dia menyebut terdapat aturan internal di PTPN III mengenai kajian penetapan harga gula bulanan. Nah, penetapan harga gula disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, Pengusaha Gula (PNO) dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI). ”Pada 31 Agustus 2019 terjadi pertemuan antara PNO, DPU dan ASB Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia di Hotel Shangrila. Terdapat permintaan DPU ke PNO karena DPU membutuhkan uang terkait persoalan pribadinya untuk menyelesaikannya melalui ASB,” ujarnya. Dolly kemudian meminta Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana menindaklanjuti pemberian uang itu. Pieko diduga meny-
gantikan oleh Mayor Inf. Galih Candra Buana. Selanjutnya, Letkol Guruh akan menduduki jabatan baru sebagai Komandan Kodim 0116/Nagan Raya. Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Staf TNI-AD tentang Pengangkatan dan Pemberhentian yang bersangkutan dalam Jabatan Sambungan Hal. 1
but dikendalikan dari dalam lapas oleh Adam. Dan pengembangan lagi, kami mengamankan tiga pelaku lainnya termasuk sang istri. Hasil penggerebekan dan penelusuran jaringan mafia narkoba di Batam, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menemukan sejumlah barang bukti diduga hasil kejahatan. Mulai dari uang tunai, emas batangan, hingga tanah kavling siap bangun. Nilai totalnya saat ini diperkirakan mencapai Rp 28 miliar. Adapun deretan harga kekayaan yang disita dari ketiganya adalah uang tunai rupiah dan dolar Singapura, perhiasan emas dan batu mulia, emas batangan, show room mobil, delapan mobil berbagai merek, enam unit kapal, tanah kavling siap bangun, rekening bank dengan 9 buku. Selain itu BNN juga membeberkan daftar kejahatan Adam, pada tahun 2000 Muhammad Adam dihukum 8 tahun penjara. Namun keluar dari penjara, Adam tidak kapok.Pada 2015, Muhammad Adam menyelundupkan 10 kg sabu dari Malaysia-Batam-Riau-Jakarta. Ia mendapatkan upah Rp 100 juta dari penyelundupan itu. Kemudian penyelundupan 54 Kg Sabu dan 40 Ribu Butir Pil Ekstasi Dihukum 20 tahun penjara. Muhammad Adam juga diadili dalam kasus pencucian uang. Gebong narkoba ini mencuci uang hasil kejahatannya menjadi aset. Di kasus ini, aset Adam dirampas negara, yaitu 3 mobil, uang Rp 500 jutaan, dan sejumlah aset lainnya. Penyelundupan 20 Kg Sabu dan 30 Ribu Pil Ekstasi. BNN mengungkap kasus narkotika jaringan Lapas Cilegon Banten. Jaringan itu dikendalikan oleh narapidana bernama Adam.(rm/mwd) Sambungan Hal. 1
pengabdiannya di wilayah Batam ini,” ungkapnya. Sementara itu calon Dandim Kodim 0316/Batam yang baru, Letkol Inf Ahmad Daud Harahap mengatakan Batam adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara malaysia dan Singapura, oleh karena itu Batam sangat disorot.”Mari kita lanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Dandim yang lama dan saya berharap dengan bertugas di Batam ini dapat bekerjasama dengan insan pers dan terjalin silaturahmi yang baik. Batam aman dan maju,” ucapnya. (rm/jasniwati) Sambungan Hal. 1
erahkan uang itu lewat orang kepercayaannya kepada Kertha Laksana yang kemudian diamankan KPK. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Pieko selaku tersangka pemberi dan Dolly serta Kertha Laksana sebagai tersangka penerima. KPK meminta Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Dirut PTPN III) Dolly Pulungan menyerahkan diri. Dolly disebut KPK telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. “Maka KPK mengimbau agar segera menyerahkan diri ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2019). Selain Dolly, Syarif meminta seorang tersangka lain yang diimbau menyerahkan diri yaitu Pieko Nyotosetiadi sebagai pemilik PT Fajar Mulia Transindo. Sedangkan
seorang lain yaitu I Kadek Kertha Laksana sebagai Direktur Pemasaran PTPN III dijerat KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) juga ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya perusahaan milik Pieko yang bergerak di bidang distribusi gula ditunjuk menjadi pihak swasta dalam kontrak dengan PTPN III. Dalam kontrak ini, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak. Dalam prosesnya Dolly dan Kadek Kertha berkongkalikong lantaran membutuhkan uang. Pada akhirnya Pieko memberikan suap pada keduanya. “Uang SGD 345 ribu diduga merupakan fee terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III di mana DPU (Dolly Pulungan) merupakan direktur utama di BUMN tersebut,” sebut Syarif.(rm/mwd)
di lingkungan TNI-AD. Sebelum pelaksanaan Upacara Sertijab, Bupati Mursil yang tiba di Mako Yonif RK 111/KB satu jam sebelum pelaksanaan upacara, menyambut kedatangan Kolonel Inf. Asep Sukarna, Dan Brigif 25/Siwah ke Aceh Tamiang untuk memimpin Sertijab tersebut. Selesai Upacara Sertijab, Sekretaris Daerah Basyaruddin yang turut hadir, tampak ikut menyerahkan cinderamata kepada Letkol Inf. Guruh Tjahyono.(rm/sof/ril)
BUPATI Aceh Tamiang, Mursil, SH., M.Kn, danKomandan Brigif 25/Siwah, Kolonel Inf. Asep Sukarna
Media Terverifikasi Dewan Pers, target Desember sudah selesai,”ujarnya. Mantan Sekjen PWI Pusat ini, menjelaskan langkah tersebut diambil Dewan Pers mengingat saat ini cukup banyak media-media yang belum terverifikasi, namun mencantumkan logo Dewan Pers, seolah-olah mereka telah terverifikasi. “Kalau untuk media yang telah terverifikasi faktual, tak jadi masalah, tapi kalau logo tersebut tayang atau terbit di media yang belum ter-
verifikasi, ini yang tidak dibenarkan,” sebutnya. Menurut mantan Pemred Warta Kota itu ada kurang lebih 300-an media yang telah lulus verifikasi administrasi menunggu untuk diverifikasi faktual.”Makanya tim verifikasi kita terus melakukan verifikasi ke daerah-daerah, sebagian daerah terbantu dengan adanya Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang diberi mandat untuk memverifikasi perusahaan pers, tapi di daerahdaerah lain yang SPS-nya
Sambungan Hal. 1
kurang aktif, Dewan Pers harus langsung turun tangan,” jelas Hendri. Di Kepri, SPS Pusat telah memberi mandate kepada SPS Kepri untuk melakukan verifikasi media.Tim ini terdiri dari tiga orang yakni Marganas Nainggolan sebagai Ketua SPS Kepri, Haryanto Wakil Ketua SPS Kepri dan Novianto, Wakil Sekretaris SPS Kepri. “Media-media yang sudah terverifikasi administrasi boleh mengajukan permohonan verifikasi faktual ke SPS Kepri,”
Kepri Jadi lintas negara. Penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran Polres Bintan selama kurang lebih satu setengah bulan berhasil mengungkap salah satu jaringan internasional tersebut. “Untuk peredaran narkotika yaitu di wilayah Asia atau yang dikenal dengan Segitiga Emas seperti negara Laos, Myanmar dan Thailand. Sehingga Negara Republik Indonesia yang langsung bertetangga dengan negara tersebut juga berpotensi dijadikan tempat peredarannya,” kata dia. Di tempat yang sama, Kapolres Bintan menyampaikan, pihaknya pada Jumat lalu menangkap tiga pelaku komplotan kurir narkoba internasional yakni JF, SY dan ZH. Penyelidikan ini menindaklanjuti maraknya pere-
Sambungan Hal. 1
daran jaringan narkoba yang masuk di Kepri. Pengungkapan kasus dimulai pada 30 Agustus 2019 Polsek Bintan Utara. Jajaran Satreskrim dan Satresnarkoba mengamankan seorang laki-laki (JF) di tempat tinggalnya Jalan Antasari, Kota Baru kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Saat dilakukan pengeledahan rumah dan kendaraan ditemukan juga tersangka inisial SY. “Dari keterangan kedua pelaku, diketahui bahwa sabu tersebut milik ZH. Sebelum didistribusikan oleh SY ke berbagai daerah di Sumatera dan Jawa, ratusan kilo sabu itu dititipkan ditempat tinggal JF,” kata Boy. Boy mengatakan, peran SY adalah membawa dan mengirimkan sabu tersebut
berdasarkan perintah dari tersangka ZH. Keterangan ZH, sabu tersebut didatangkan dari Malaysia dengan dikemas menggunakan wrapping plastik, alumunium foil dan kemasan teh Cina dan dibawa ke perairan Senggiling dengan menggunakan speed boat. Adapun identitas ketiga tersangka adalah, JF (38), laki-laki tinggal di Jalan Antasari, Kota Baru kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Lalu SY (39) lakilaki warga Perumahan Antasari, Pinang Kencana kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dan ZH (36) laki-laki yang bertempat tinggal di jalan Raja Ali Haji, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan. Dari tangan ketiga tersangka itu, polisi menyita
Plt Gubernur bat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/9/2019). Sebanyak 14 pejabat fungsional dilantik pada kesempatan itu. Isdianto berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk memberikan yang terbaik.ASN di lingkup Pemprov Kepri, kata Isdianto, juga harus bisa bekerja dengan profesional dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. ”Saya yakin dengan jabatan ini kalian mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebaiknya sebagai pemegang amanah yang dibebankan,” tambah Isdianto. Lebih lanjut, Isdianto berpesan kepada OPD terkait diharapkan juga dapat melakukan pembinaan dan masukan yang secara baik. Karena memang diperlukan kerjasama tim dalam melaksanakan tugas dan juga se-
bagai nilai kelangsungan nantinya bagi fungsional itu sendiri. ”Harapan saya kepada pejabat fungsional yang baru dilantik ini, pandai pandai membawa diri dan juga menempatkan diri di tempat bertugas. Karena sebagai pelayanan harus ditunjukan, ini cara juga sebagai penilaian angka kreditnya nanti,” pesan Isdianto. Adik Alm H Muhammad Sani ini juga mengatakan sangat mengapresiasikan pelantikan pejabat fungsional ini. Pelantikan menjadi pejabat fungsional ini bukan sembarang tunjuk, tapi memakai proses aturan aturan yang berlaku. ”Pelantikan ini bukan karena kemauan, tapi melalui tahapan tahapan dan sehingga bapak ibu dapat dilantik sesuai dengan keteria pendidikan dan kemampuannya masing masing,” kata Isdianto.
Dimana sebentar lagi akan menyambut hari jadi Provinsi yang ke 17, ibaratkan anak gadis lagi mekar mekarnya.Maka yang ke 17 bukan usia yang anak anak lagi, semua pelaku pelaku sejarah diluar sana pasti melihat sekarang, karena akan ditanyakan apa yang dikerjakan, bermanfaat apa tidak untuk Provinsi Kepualauan Riau. Dalam pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut, yang dilantik membacakan Fakta Integritas pejabat Fungsional dilingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Kepri 735 s/d 744 Tahun 2019 yang menyatakan sebagai berikut : Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.Tidak me-
bil langkah-langkah kongkret,” tuturnya. Anggota DPR RI terpilih ini juga meminta adanya moratorium pabrik semen. Dia menilai stok semen di Indonesin surplus hingga 35 juta ton. “Kita surplus 35 juta ton pertahun. Lalu kita juga akan meminta pemerintah, presiden untuk meminta menteri perindustrian Segera mencabut, melakukan moratorium pembangunan (pabrik)
minta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap hadiah bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap trasfaran jujur ogektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Menghindari pertentangan dan kepentingan komplik kompiteres dalam melaksana tugas. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan dan perundang undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten.Akan menyampaikan informasi penympangan integritas dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau serta turut menjaga kerahasian saksi atas pelanggaran yang dilaporkannya.Bila saya melanggar hak hak tersebut diatas saya siap menghadapi konsekuensinya.(rm/ril) Sambungan Hal. 1
semen baru,” tuturnya. “Kita tidak butuh pembangunan pabrik semen baru apalagi yang dilakukan oleh investor-investor dari Tionkok. Karena apa, sampai 2030, Indonesia surplus semen. Sekali lagi, pembangunan pabrik semen baru tidak dibutuhkan bagi bangsa ini,” tegas anggota DPR terpilih ini. Dia berharap usai pertemuannya dengan Moeldoko, pemerintah bisa segera berk-
Plat Nopol plat palsu agar tidak diketahui identitasnya, Selasa (3/ 9/2019). Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Riau, AKBP Eko Wimpiyanto, mengatakan pihaknya hari ini pihaknya melakukan kegiatan operasi Patuh Muaratakus hari yang ke-enam. Namun ada yang berbeda, kali ini pihaknya melakukan penindakan terhadap satu unit mobil dinas yang menggunakan tiga plat sekaligus. Plat yang digunakan mobil tersebut ialah BA 1046 BS, BA 1585 E dan BA 2 E.
barang bukti berupa:120 paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 118,521.97 Kg hasil penimbangan Pegadaian Tanjungpinang, 4 buah koper, 1 set alat isap bong, 1 unit mesin cuci, 2 jerigen warna kuning, 1 unit mobil Toyota Fortuner Nopol BE 10XX FD warna silver, 1 unit mobil Toyota Kijang Lgx Nopol BP 11XX TA warna biru. Boy menegaskan, para pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku diancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup.”Atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun,” katanya.(rm/md) Sambungan Hal. 1
Gerindra: Jangan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dia meminta dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen. “Kami sudah melaporkan hal ini ke KPPU. Hari ini kami meminta audiensi dengan Pak Moeldoko dengan harapan pemerintah juga, Presiden melalui Kepala Staf Kepesidenan bisa mengam-
kata Marganas Nainggolan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi SPS Kepri nantinya akan diserahkan pada Dewan Pers agar dikeluarkan status terverifikasi faktual terhadap media tersebut.”Tapi tentunya sesuai dengan aturan Dewan Pers, semua persyaratan media harus lengkap, termasuk kantor, peraturan perusahaan, akte notaris berkategori khusus perusahaan pers, BPJS ketenaga kerjaan dan lain-lain,”kata marganas. (rm/rudi)
oodinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. “Harapan kita tentu pemerintah, Presiden Jokowi melalui KSP bisa mengkoordinasikan dua kementerian ini, perindustrian dan perdagangam. Jangan selalu berpihak kepada Tiongkok, Tiongkok, Tiongkok. Padahal mereka melakukan penghancuran industri dalam negeri kita ini,” tuturnya.(red/ermslim) Sambungan Hal. 1
“Iya ada kita tindak kendaraan yang diduga milik anggota dewan yang dibawa oleh pengemudi yang pengakuannya itu warga Sumatra Barat. Mobil ini menggunakan plat nomor tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang seharusnya itu mobil dinas tapi dia mengunakan plat non dinas. Jadi ini adalah pelanggaran yang tidak patut untuk dilakukan,” ujar Wimpiyanto, Selasa (3/9/2019)siang. Kemudian atas pelanggaran itu pihaknya melakukan penindakan berbentuk penilangan dengan menahan SIM
pengemudi kendaraan dan STNK kendaraan untuk dipertanggungjawabkan. Hal itu diketahui berawal dari kecurigaan petugas yang melihat kondisi plat mobil dalam keadaantidak wajar.”Ketika diperiksa sama petugas trnyata plat nya itu lapis-lapis kita gatau juga tujuannya apa. Makanya nanti kita akan tanyakan apa tujuan menggunakan plat nomor yang sekian banyaknya,” terang Wimpiyanto. Selanjutnya kata Wimpiyanto, pihaknya menduga hal itu dilakukan karena
malu menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, sehingga membuat plat palsu agar tidak menjadi sorotan masyarakat. “Ya itulah indikasinya kemungkinan dia malu membawa mobil dinas untuk jalan-jalan atau keperluan pribadi. Ya seharusnya kalau itu diperuntukkan negara untuk keperluan dinas ya digunakan untuk kegiatan dinas, bukan kegiatan yang sekiranya bisa membuat pandangan yang berbeda oleh masyarakat,” tandas Wimpiyanto.(red/rm).
CMYK
3
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
BATAM METROPOLIS
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kapolda Kepri Menerima Kunjungan Ketua Polis Johor NONGSA, RAKYAT MEDIA-Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto berserta jajarannya menerima kunjungan Commissioner Of Police (Ketua Police Johor) Dato Mohd Kamarudin Bin MD bersama rombongan, Selasa (3/9/ 2019). Andap Budhi Revianto menjelaskan bahwa pertemuan kedua polisi antara Malaysia dan Indonesia itu bertujuan untuk pertukaran informasi dalam penanganan kejahatan antar negara.”Kami melakukan silaturahmi dan sekaligus membahas pertukaran informasi terkait kejahatan antar negara,” kata Andap. Dijelaskan, ada tiga per-
soalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya, penanggulangan TKI ilegal, Narkotika dan perlindungan TKI di Malaysia.Andap berharap dengan adanya pertemuan tersebut, kedua belah pihak bisa meningkatkan kerja sama di bidang penanganan kejahatan lintas Negara,”Kita lebih menekankan kepada penanganan TKI dan Narkotika. Pada intinya kita ingin sama-sama meningkatkan pemberantasan kejahatan antar negara,” jelasnya. Hal senada disampaikan langsung oleh Ketua Police Johor) Dato Mohd Kamarudin Bin MD bahwa pihaknya sep-
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 PenanggungJawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi. M (Wartawan Utama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Regi Sumalo (Wartawan Madya) Redaktur Daerah Rudi Hartono Asisten Redaktur Andi Stiawan. Amd, Rizki Perdana, Renhar Wartawan Liputan Batam Rendi, Iqbal Ramadhan, Ferianda,Gunawan Ramadhan Divisi Pemasaran/Iklan Ferianda, Iqbal Ramadhan Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor Erikso Pardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH Perwakilan Sumatera Barat Robby Reformansyah (kepala), Vedrik Hengky Wartawan Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro Kabupaten Tasik Malaya (Jabar) Panca Yusuf Yusiandra (Kepala), Yos Muhyar, Ma”mun Biro KabupatenKarimun Jimi Mamo Biro Pulau Kundur Tanjungbatu Anggiat Panggabean Wartawan Madya Biro Kota Tanjungpinang Anton Biro Kabupaten Bintan Ferianda. S Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Wartawan Muda) UsmanWello Biro Kabupaten Anambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Ramlan Biro Kabupaten Deli Serdang Ramlan Harahap (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Sofyan Lay Out Andi Rusmin TarifIklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Batam Centre, Pulau Batam, Provinsi Kepri Telp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama Dicetak Oleh : PT Ripos Bintana Press Alamat :KomplekRukoBaloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta KomplekPesonaKayanganMungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.
akat dengan Jajaran Polda Kepri untuk meningkatkan kerjasama di bidang penanganan Trans National Crime (kejahatan lintas negara).”Mudahmudahan silaturahmi ini dapat memperkuat dan meningkatkan kerja sama yang selama ini sudah di lakukan,” harapnya. Pada kesempatan itu, Dato juga memberikan apresiasi dan terima kasihnya karena Polda Kepri yang selalu cepat dalam penanganan persoalan kriminal di Kepri.”Kami turut apresiasi kepada Pak Andap atas kinerja dan prestasi selama ini bahwa penanganan persoalan krimibal di Kepri cepat di bawah pimpinannya,” pungkas Dato.(rm/hlk).
KAPOLDA Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto dan Ketua Police Johor Dato Mohd Kamarudin Bin MD
Polresta Barelang Musnahkan BB 40 Kilogram Sabu NONGSA, RAKYAT MEDIA-Satnarkoba Polresta Barelang musnahkan 40 kilogram sabu barang bukti (BB) yang dipasok oleh jaringan mafia narkotika internasional. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di halaman Satresnarkoba, Polresta Barelang menggunakan mesin insinerator, pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Kepri, Selasa (2/9). Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo mengatakan, tindakkan pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen aparat penegak hukum di Batam dalam memberantas narkotika. ”Ini menjadi atensi kita dan komitmen seluruh aparatur penegak hukum, untuk memberantas narkoba di Batam,” tegas AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo, didampingi pihak kejaksaan, pengadilan, pengacara, Kasat Resnarkoba, AKP Abdul Rahman dan Plt BNNK Batam. Kapolres menjelaskan, pemusnahan ini atas pengungkapan terhadap tiga kasus narkotika yang masuk ke Batam, dengan 6 orang pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ”Tersangkanya Toni Indra bin
PETUGAS menunjukan barang bukti sabu yang dimusnahkan
David Kho, Laode M Fajar Saud bin Laode Njai, Jony Andrianto bin Sunardi beserta Putra Eka Satya, barang bukti narkotika seberat 38 kilogram sabu dengan TKP Teringbay Nongsa,” sebut AKBP Prasetyo. Kapolres menambahkan, tersangka dengan nama Hadi Trisusanto bin Trimo, di TKP Senggulung, Nongsa, dengan BB seberat 1,9 kilogram sabu dan 1 kasus dari hasil temuan dengan BB 400 gram.”Tidak semuanya dimusnahkan. Ada sebagian kecil yang kita sisihkan untuk uji laboratorium, dan untuk barang bukti di pengadilan, seberat 39,66 gram,” ungkap Kapolresta Barelang. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Jasael Manu-
50 Anggota DPRD Batam Priode 2019-2024 Mulai Jalankan Tugas
ANGGOTA DPRD Batam yang dilantik
BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2024 dilantik dengan mengucapkan sumpah janji. Sumpah janji anggota DPRD Batam dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Batam, Wahyu Iman Santoso di Batam, Kamis.Para wakil rakyat bersumpah untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD RI tahun 1945. “Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan,” begitu legislator berjanji. Kemudian seluruh anggota legislatif juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan RI. Pelantikan anggota DPRD Kota Batam periode 2019-2024 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri Nomor 695 tahun 2019 tentang peresmian dan pengangkatan anggota dewan Batam untuk periode 2019 - 2024 yang ditanda tangani oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto.Usai membacakan sumpah, seluruh anggota DPRD disematkan pin emas oleh Plt Gubernur Kepri. (rm/red)
lang mengajak seluruh aparatur terkait dan wartawan, untuk melakukan penegasan terhadap proses hukum dari kasus narkotika itu. Sehingga penindakkan hukumnya, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan tersangka. ”Berdasarkan barang bukti yang didapatkan ini seharusnya tersangka di hukum dengan berat. Yakni hukuman mati, ataupun paling tidaknya hukuman seumur hidup,” sebut Jasael, tegas. Dari itu, imbuhnya, mari diawasi bersama, agar putusan hukum tersebut sesuai dengan aturan Undang undang dan aturan KUHP, di Pasal 114 juncto di Pasal 112, ayat 1, Tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. (rm/md).
Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi Splidaritas Dukung Papua BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Puluhan Mahasiswa Kota Batam gelar aksi solidaritas untuk mendukung Papua tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rabu (4/9/2019). Aksi itu digelar di dua titik, yakni di Dihalaman kantor DPRD Kota Batam dan bundaran BP Batam. Dalam aksi yang dilakukan masa membawa puluhan bendera merah putih dan beberapa buah spanduk. “Sampai kapan Papua tetap NKRI, NKRI harga mati. Kita NKRI cinta Papua,” tulisan di spanduk yang dibawa masa aksi itu. Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ibrahim mengatakan aksi yang dilakukannya itu adalah aksi damai dan murni untuk mendukung Papua agar bisa kondusif dan aman. Mendorong Pemerintah dan aparat hukum untuk segera bertindak. “Kita ingin Papua tetap damai aman dan kondusif. Oleh karena itu kita juga berharap para pejabat dan masyarakat Kota Batam mendukung pemerintah dan aparat bertindak” ucapnya. Pantauan haluankKepri.com, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa itu dikawal oleh pihak kepolisian, yakni Polsek Batam Kota, Polresta Barelang dan Pol PP Kota Batam. (rm/hl).
MAHASISWA lakukan demo depan Kantor walikota Batam
Fraksi DPRD Batam Terbentuk BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna perdana dengan agenda pembentukan dan penetapan fraksi-fraksi, Kamis (5/9/2019) sore. Agenda ini dihadiri 38 anggota, penetapan fraksi berlangsung lancar. Dalam paripurna itu, diumumkan bahwa ada sembilan fraksi di DPRD Kota Batam Periode 2019-2024, tujuh fraksi murni dan dua fraksi gabungan. Ketua masing-masing fraksi juga sudah ditentukan diantaranya: 1. Fraksi PDI Perjuangan diketuai Putra Yustisi Respaty
2. Fraksi partai Hanura ketua Utusan Sarumaha 3. Fraksi Partai Gerindra ketua, Muhammad Rudi 4. Fraksi PKS ketua Royzart 5. Fraksi Partai Golkar ketua Hendra Asman 6. Fraksi Nasdem ketua Lin Khai 7. Fraksi Partaii PAN ketua Safari Ramadhan 8. Fraksi PPP dan PKB ketua Hendrik (PKB) 9. Fraksi PSI dan Demokrat ketua M Yunus (Demokrat) Pimpinan sementara DPRD Kota Batam, Putra Yustisi Respaty mengatakan, pembentukan fraksi itu meru-
RAPAT pembentukan Fraksi DPRD Kota Batam
pakan tugasnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 yang kemudian dituangkan di dalam tata tertib DPRD. Putra melanjutkan, setelah rapat paripurna ini, seluruh fraksi yang sudah terbentuk dapat segera berkantor di masing-masing ruangan fraksi dan mendapatkan fasilitas. Putra berharap, kepada pimpinan masing-masing fraksi dapat memberikan pengayaan kepada jajarannya hingga anggota fraksi. ”Terlebih beberapa diantara anggota DPRD Kota Batam yang merupakan pendatang baru,” ujar politisi PDI Perjuangan itu. (rm/jas)
LANGKAT-BINJAI
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
4
Forum Silaturahmi Umat Islam Besitang :
Desak Aparat Berwenang Tutup Lokasi Maksiat di Besitang BESITANG, RAKYAT MEDIA-Keberadaan tempat prostitusi di kawasan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) kian meresahkan. Melalui momentum peringatan Tahun Baru Islam, masyarakat mengingatkan agar pemerintah daerah menutup tempat-tempat maksiat itu di Bulan Muharram ini. “Melalui forum silaturahmi umat islam Besitang, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pemprov Sumut segera menutup tempat-tempat maksiat yang ada di sepanjang jalan lintas sumatera (Jalinsum) yang berbatasan dengan Aceh, tepatnya di Desa Bukit, Kecamatan Besitang,” kata Jefri Wanda SIP, juru bicara (Jubir) Forum Silaturahmi Umat Islam Besitang, kepada wartawan Minggu (1/9/2019) Keberadaan tempat maksiat itu sangat meresahkan. Masyarakat juga terganggu apalagi malu dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam yang dengan terang-terangan menyediakan miras dan wanita pekerja seks komersial (PSK). “Ya kita malu, di kampung kita ada tempat maksiat seperti itu. Di momentum Bulan Muharram ini, bulan yang mulai ini kita meminta agar tempat-tempat itu ditutup,
Jalur Kereta Api Binjai-Besitang Tak Kunjung Selesai
MASYARAKAT tergabung dalam forum silaturahmi umat islam Besitang
lah,” harapnya. Menurut jeffri, beberapa elemen organisasi masyarakat dan kepemudaan juga sudah beberapa kali melakukan unjukrasa penolakan terhadap tempat-tempat hiburan malam itu. “Bahkan sempat beberapa kali
melakukan swiping dan menemukan pasangan yang bukan suami istri berada dalam satu kamar penginapan. Kita juga beberapa kali menolak dengan aksi demo, tapi tidak juga ditutup,” ungkapnya. Sekali lagi ia meminta Forum
Guru SDN di Kec.Sei Bingai “Menjerit” Dipungut Biaya Rp600 Ribu
KANTOR Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat di Stabat
LANGKAT, RAKYAT MEDIA - Dengan dalih untuk Diklat pelatihan matematika, para Guru SD Negri di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dipungut biaya sebesar Rp600 ribu/orang. Pelatihan matematika yang dilaksanakan selama 2 hari di Jambur oleh pihak penyelenggara yang disebutsebut dari Yayasan Cakrawala Indonesia Pintar Jogjakarta. Keterangan yang dihimpun Rakyat Medeia, Rabu (28/8/2019) pendidikan dan pelatihan yang disinyalir hanya”akal-akalan” ini, selalu berdalih sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi Guru. Akibatkanya dengan terpaksa para guru mengikuti kegiatan ini, padahal mereka resah, kecewa karena biayanya besar bahkan sangat terpaksa,” ungkap sumber. Kejadian ini seperti kembali terus berulang. Beberapa waktu lalu juga ada penyelenggara pelatihan yang mengaku tim pelaksana pengajar berasal dari Yogyakarta. Padahal penyelenggaranya mantan narapidana kasus pemerasan dengan modus yang sama yakni persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi bagi guru.
JALUR kereta api Binjai-Besitang kabupaten Langkat
Sementara itu Kordinator K3S Kabupaten Langkat, Zulkarnain, ketika dikonfirmasi RakyatMediamelalui telepon selulernya, Rabu( 28/8/2019, terkait adanya pelatihan guru yang dilakukan pihak luar Dinas Pendidikan Langkat mengatakan memang para guru wajib mengikuti program pelatihan yang dibiayai oleh guru bersangkutan sendiri. “Kalau guru sertifikasi wajib mengikuti program diklat atau pelatihan dan biaya ditanggung oleh guru tersebut. Sesuai dengan UU tentang guru,” Jawab Ketua K3S Kabupaten Langkat. Beberapa guru SDN Kecamatan Sei Bingai kepada wartawan mengatakan, pelatihan yang diselenggarakan tersebut tidak dapat mereka serap dengan maksimal. Mereka mengikuti pelatihan tersebut karena takut kena sangsi dari Pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Karena, menurut guru tersebut, kalau kegiatan ini pasti sudah teroganisir dan mustahil Dinas Pendidikan Langkat tidak mengetahui. K3S Kecamatan Sei Bingai, Kayamuddin, tidak bisa dihubungi karena ponselnya sedang tidak aktif.
Sedangkan Kadis Pendidikan Langkat, H.Syaiful Abdi, ketika dikonfirmasi mengatakan dirinya belum tahu kegiatan tersebut karena baru pulang dari Haji. Sumber juga menambahkan, bahwa para peserta disodorkan selembar surat formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Yayasan tersebut, namun di point penutupnya disebutkan bahwa pendaftaran ini adalah kehendak sendiri tidak ada unsur paksaan dari manampun juga. Diduga kegiatan yang sama sudah dilaksanakan di Kecamatan lainnya di Kabupaten Langkat dengan modus yang sama. Para guru meminta agar pihak penyelenggara ini harus diusut. Terlebih pihak Dinas Pendidikan Langkat tidak pernah memberikan atau mengumumkan lembaga mana saja yang tercatat secara resmi di Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepada para guru di seluruh Indonesia. Sebab, banyak oknumoknum memanfaatkan yayasan atau perusahaan pribadinya sebagai alat untuk menipu para guru. Modusnya, mereka melaksanakan pelatihan pendidikan dengan cara membayar oknum-oknum yang memiliki keahlian melaksanakan pendidikan dari luar daerah, kendati yayasan atau perusahaan tersebut pemiliknya tidak memiliki backround pendidikan serta pengurusnya juga tidak memiliki sertifikasi keahlian melaksanakan pelatihan kepada para guru. Sehingga, para guru minta agar aparat penegak hukum karena diduga berbau praktek pungli dan dianggap telah meresahkan. (rm/supriadi my )
Silaturahmi Umat Islam Besitang meminta kembali kepada Bupati Langkat dan Gubsu segera mengambil tindakan. “Tutup tempat maksiat dan evaluasi perizinan yang berkedok hiburan malam dan hotel di sana,” pungkas Jeffri.(rm/sof)
BESITANG, RAKYAT MEDIA-Jalur kereta api Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang direncanakan beroperasi pertengahan 2019 ini ternyata hingga karena hingga kini belum selesai. Kepala PPK Proyek Besitang Balai Teknik (Baltek) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Ari Hendratno, belum lama ini kepada wartawan di Medan, menyebutkan pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai 95 persen. Ari Hendratno yang didampingi Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, M Ilud Siregar, mengatakan pengerjaan rel baru di Besitang yang dimulai dari Binjai sekitar 178,6 kilometer itu sudah rampung sekitar 95 persen. “Pengerjaan rel baru sudah hampir rampung itu juga termasuk untuk Stasiun Kereta Api Besitang,” katanya.
Lebih lanjut Ilud menyebutkan, secara bertahap pembangunan jalur rel baru ke Aceh juga sedang terus dilakukan. Dengan langkah itu, nantinya masyarakat dapat memanfaatkan semua akses jalur kereta api yang sudah terhubung ke berbagai daerah di Sumut maupun Aceh. Ilud menjelaskan, setelah dinyatakan laik operasi, proyek itu baru diserahkan ke pihak PT KAI untuk dioperasikan dan manajemen tentunya berupaya mengoperasikan dengan maksimal. Ia mengakui, dalam tahun ini ada juga proyek yang akan selesai yakni rel layang sepanjang 10,8 kilometer dan rel kereta api angkutan barang Bandar Tinggi - Pelabuhan Kuala Tanjung. ”Pembangunan sarana dan prasarana kereta api dilakukan pemerintah untuk membantu kelancaran transportasi barang dan penumpang,” katanya. (rm/sofian).
BKD Kabupaten Langkat Gelar Launching Aplikasi SI-KELOK LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Sebagai wujud digitalisasi proses surat menyurat di lingkungan Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Langkat, Plt Kepala BKD Romarlan Harahap,SH di wakili oleh Sekretaris BKD Budi santoso,S.Pd menggelar launching aplikasi Sistem Kearsipan Elektronik (SI-KELOK) yang di gelar di aula gedung BKD Langkat, Juma’t (23/8). Dalam sambutan Plt kepala BKD Romarlan Harahap,SH melalui Sekretaris BKB Budi Santoso,S.Pd mengatakan Aplikasi SI-
KELOK merupakan aplikasi berbasis web, android dan IOS. Melalui aplikasi SIKELOK ini nantinya akan dapat mengakses persuratan dengan mudah, cepat, tertib, aman dan efisien. “SI-KELOK juga bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi hambatan dalam jalannya distribusi surat menyurat di lingkungan BKD.” Terang Budi. Lebih lanjut, Sekretaris BKD mengatakan, Aplikasi tersebut merupakan wujud dari visi dan misi Bupati
Plt Kepala BKD Romarlan Harahap,SH
Langkat Terbit Rencana PA dan Wakilnya dalam menerapkan E-Govermment untuk
mengimplementasikan reformasi birokrasi di Pemkab Langkat. (rm/topan).
Pemko Binjai ‘Tak Bernyali’ Bongkar BangunanTanpa IMB Milik Samsul Tarigan BINJAI, RAKYAT MEDIA Bangunan Rumah Toko (Ruko) berlantai satu yang berlokasi di Jln.Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Pahlawan,Kecamatan Binjai Utara,diketahui berdiri tanpa dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Informasi yang dihimpunRakyat Media, untuk menghindari pembongkaran paksa pemilik bangunan tanpa IMB tersebut mendisain seolah seperti kantor salah satu ormas. Sehingga pihak Pemko Binjai melalui Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) belum bernyali untuk melakukan pembongkar bangunan tersebut sebagaimana yang dilakukan kepada pemilik bangunan masyarakat Kota Binjai lainnya. Padahal,sejak proses pembangunan ruko tersebut, sebelumyapihak Dinas Tarukim sudah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali agar pemilik Bangunan bermasalah itu segera melakukan pengurusan IMB sebelum diberlakukan tindakan tegas
pembongkaran. Pemilik Ruko, Samsul Tarigan, sampai saat ini, Rabu (2/ 9/2019) belum juga mengindahkan isi intruksi surat penghentian proses pembangunan Ruko bercatwarna biru langit itu.Bahkan ruko yang kondisinya sudak siap dan layak huni tersebut sempat diresmikan sebagai markas Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPK Kota Binjai, melalui prosesi acara halal bihalal pada Kamis (13/06/2019) lalu. Ironisnya, kendati sudah berdiri hampir satu tahun belakangan ini, pemilik ruko yang notabene merupakan Ketua DPD IPK Kota Binjai ini tetap cuek karena belum juga mendapat teguran tegas dari dinas terkait. Kepada media ini, Kabid Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim), E.Tambun, mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada Samsul Tarigan sebanyak tiga kali sesuai Perda No.11 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan dan Perda No.3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dengan Nomor Surat : 18.WK.BU/PPR/03/ 2019 perihal peringatan pertama dan menyusul surat peringatan kedua nomor : 503-770. Kemudian, Dinas Tarukim melayangkan kembali surat panggilan ke-tiga dengan nomor 503-890 tanggal 20 Mei 2019 tentang panggilan untuk mengurus izin mendirikan bangunan. Namun surat teguran yang dilakukan Tarukim terhadap pemilik bangunan itu tetap di hiraukan Samsul Tarigan yang juga diketahui sebagai pemilik Diskotik Titanic Frog tersebut. “Masalah selanjutnya kita pelajari dulu baru nanti kita layangkan surat ke Sat Pol PP untuk dilakukan pembongkaran. Cuma saya pun belum tahu kapan bisa kita layangkan surat ke Sat Pol PP,” ujar E.Tambun saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya belum lama ini. Selain itu, E.Tambun juga menambahkan, bahwasan di-
rinya baru menjabat sebagai kabid Tarukim dan beralasan belum memahami dan akan mempelajari permasalahan tersebut. Sebelumnya, Kasat Pol.PP kota Binjai, Otto, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (26/8/ 2019) lalu, mengatakan, pihaknya masih menunggu perintah pembongkaran sebagai sanksi pelanggaran peraturan Perwal tentang IMB Kota Binjai. “Kita disini menunggu perintah saja, bila suratnya sudah sampai disini, kita akan laksanakan,” ujarnya singkat, sembari mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui prihal permasalahn bangunan Ruko tanpa IMB tersebut, namun masih menunggu arahan dan perintah atasan. “Kami disini bekerja atas perintah. Saya pun sudah mendengar kabar berita tersebut. Pihak Tarukim memang sudah melayangkan surat teguran terhadap pemilik ruko tersebut sebanyak tiga kali. Jadi kita tinggal menunggu saja,” pungkasnya.(rm/supriadi my)
CMYK
5
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
DPRD Meranti Bahas KUA-PPAS APBD-P 2019 PEMERINTAH Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019. Proyeksi pendapatan dan belanja dalam APBD-P tahun ini disepakati sebesar Rp 1.3 triliun lebih. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) KUA-PPAS APBDP tahun 2019, Kamis (22/8/2019). Dalam rapat paripurna KUA-PPAS itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan menyampaikan proyeksi APBD 2019 sebesar Rp 1.308.171.715.060 dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar Rp 90.622.689.054 naik sebesar 7.550.189.054 dari APBD murni yakni Rp83.072.500.000. Selain itu dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp90.622.689.054 turun sebesar Rp50.943.283.407 dari APBD murni yakni sebesar Rp1.027.927.175.000 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan pada APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp240.565.134.413 turun sebesar 46.568.663.959 dari APBD murni yakni sebesar Rp287.133.798.372. Sementara itu belanja daerah tahun 2019 perubahan diproyeksikan sebesar Rp1.340.856.907.123 berkurang Rp89.132.794.812 dari APBD murni sebesar Rp1.429.989.-
MENANDATANGANI berita Acara
701.935. yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp590.245.750.000 dan belanja langsung sebesar Rp750.611.157.123. Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi saat memberikan sambutan mengatakan volume APBD Perubahan 2019 memang menurun. Penurunan ini disebabkan adanya asumsi-asumsi pendapatan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan saat penyusunan APBD 2019 kemarin. "Kebijakan pusat yang menyebabkan kita merubah semua asumsi yang telah disepakati. Dana perimbangan tidak disalurkan pemerintah, dimana saat koordinasi ke kementerian keuangan penyaluran hanya sampai pada triwulan ketiga, sementara itu triwulan keempat disalurkan pada tahun 2020, itu artinya ada tunda salut, sehingga menyebabkan APBD kita menurun," kata Bupati Irwan. Bupati juga menekankan, bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan hasil yang diharapkan dapat dicapai. "Diharapkan pemanfaatan anggaran berjalan tepat sasaran, tepat waktu serta memperoleh hasil yang baik dan pada gilirannya akan terbentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sehingga memberi dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti," ungkapnya.***
BUPATI meranti Irwan Nasir salam komando dengan Wakil Ketua DPRD meranti
MEMBERIKAN kata sambutan
MENANDATANGANI berita Acara
PENYERAHAN berita Acara
BUPATI meranti Irwan Nasir menandatangani berita acara
TASIK MALAYA
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
6
Stadion Mangkrak di Tasikmalaya Jadi Lokasi Asusila
STADION yang mangkrak di Tasik Malaya
TASIK MALAYA, RAKYAT MEDIA-Hampir sepuluh tahun pembangunan stadion bertaraf Nasional yang dibangun di wilayah pemerintahan Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya ini, terbengkalai. Ironsnya, bangunan yang dibiayai dari APBD ini mencapai milyaran rupiah sudah beralih fungsi menjadi lokasi mesum. Sedianya, stadion milik
Pemkab Tasikmalaya ini akan menjadi stadion kebanggaan warga Tasik Malaya. Namun sekarang sudah bukan jadi kebanggan, tapi berubah menjadi rasa geram warga sekitar terutama warga babakan kaliki Desa Mangunreja. Warga sering memergoki orang luar desa sedang berbuat asusila dan berulangkali sudah mengusirnya. Bahkan warga pernah jadi korban pemukulan oleh or-
ang yang ketahuan sedang berbuat tak senonoh dibangunan stadion tersebut. Bukan itu saja, bahkan area tersebut sering dijadikan sarana pesta miras oleh pemuda luar Desa. Akibatnya membuat warga sekitar geram dan berencana akan mengadakan aksi protes ke pihak kabupaten bila hal tersebut terus diabaikan oleh Pemkab, “Kami butuh kenyamanan, juga kami tidak mau ka-
mpung kami dijadikan ajang maksiat karena bangunan tersebut,” ujar Muhaemin, tokoh warga setempat. Jadi, lanjutnya, tolong Pemkab jangan tutup mata akan masalah ini.Kami siap mendatangi Dinas Tarukim, begitu juga pihak BPD Desa Mangunreja udah sepakat untuk audiensi dengan pihak terkait. “Tinggal menunggu hasil musyawarah tokoh saja,” pungkas Muhaemin.
Seperti diketahui, bangun stadion yang awal pembangunannya diharapka jad kebanggan warga sekitar, kondisinya saat ini jelas tak terawat. Bahkan sepertinya ada pembiaran dari pihak kPemerintah Kabupaten. Dari pengamatan RAKYAT MEDIA di lokasi stadion, tampak rumput liar setinggi tubuh orang dewasa menjadi penghias gerbang masuk stadion.(rm/panca/ yos)
Ketua PN Tasik Malaya Latik 50 Anggota DPRD Priode 2019-2024 TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA-Ketua Pengadilan Negeri Tasik Malaya, Winarno, Senin (2/9/2019) melantik dan mengambil sumpah jabatan 50 anggota DPRD Kabupaten Tasik Malaya untuk periode 20192024yang terpilih pada Pemilu 2019. Pelantikan anggota DPRD Tasik Malaya dihadiri pejabat Pemkab Tasik Malaya, tokoh masyarakat, dan sejumlah anggota keluarga anggota DPRD Kabupaten Tasik malaya yang dilantik. Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Iing Faridz Khozin, mengatakan dari 50 anggota dewan yang dilantik hari ini masih didominasi wajah lama. “Masih banyak muka la-
ma, yang baru ada 21 orang, terus incumbent ada 29 orang,” kata dia saat ditemui usai pelantikan. Setelah dilantik, dalam sidang paripurna itu ditentukan Ketua dan wakil DPRD Kabupaten Tasikmalaya sementara. Untuk pimpinan sementara DPRD Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh Haris Somantri dari Gerindra. “Hari ini agendanya memilih 4 pimpinan yakni 1 ketua dan 3 pendamping ketua. Tugasnya untuk membuat tata tertib untuk pemilihan ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang nanti akan diparipurnakan,” jelasnya. Setelah nanti sudah ada ketua DPRD Kabupaten
Tasikmalaya hasil paripurna akan ada pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sementara, Haris Somantri, mengatakan bahwa ada beberapa tugas yang akan menjadi tugas pimpinan sementara,”Tugas kami membentuk alat kelengkapan dewan, semisal fraksi, menyusun tatib, mengusulkan pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalayadefinitif,” kata dia saat ditemui. Dia menargetkan, akan segera membahas kelengkapan tersebut dalam waktu dekat. “Kami akan maraton biar roda kepemimpinan ini cepat berjalan, kami ingin bekerja efektif,” ujarnya.(rm/panca)
PARA anggota DPRD kabupaten Tasik Malaya yang diambil sumpahnya
Ratusan Warga Datangi Mapolsek
Akibat Tewasnya 3 Warga Bojong Gambir Pesta Miras
RATUSAN warga Bojong Sari Tasik Malaya
TASIK MALAYA, RAKYAT MEDIA–Ratusan warga Bojong Gambir mendatangi Mapolsek setempat. Aksi masa ini dipicu oleh tewasnya 3 pemuda Bojong Gambir beberapa hari lalu. Kedatangan mereka ke Mapolsek, menuntut pengusutan biang penjual dan pemasok miras ke daerah Bojong Gambir. Berbagai elemen masyarakat se-Kecamatan Bojong Gambir, seperti tokoh pemuda, tokoh masyarakat Karang Taruna dan BPD, menyatakan sikap bahwa penjual dan pemasok miras harus di tangkap. “Jelas kedatangan kami ke Polsek adalah untuk menyampaikan tuntutan warga Bojong Gambir agar penyuplai atau penjual miras di Bojong Gambir harus diberantas. Selain telah memakan korban jiwa, juga telah mencoreng nama baik Bojong
Gambi. Kami tidak mau ada jatuh korban lagi, ujarsalah seorang warga beranama Ipan. Di tempat yang sama, Agus, selaku tokoh pemuda Bojong Gambir, mengungkapkan, bahwa kedatangan warga merupakan bentuk kekhawatiran akan terulang lagi kasus korban miras. “Warga menuntut agar pihak Polsek serius mengungkap siapa pemasok miras ke daerah Bojong Gambir,” pungkas Agus. Seperti diberitakan sebelumnya, tiga pemuda meregang nyawa akibat usai menenggak mira oplosan. Sangat tragis dan tidak diduga kejadian ini bisa terjadi. Dikabarkan, delapan pemuda yang kebanyakan pelajar ini kebablasan dengan mencampurkan cairan alkohol 90% dicampur serbuk penambah stamina yang me-
ngakibatkan mereka keracunan. Awalnya, delapan pemuda tersebut rata rata merasa sesak napas berat. Bahkan, dua dari 8 pemuda tersebut akhirnya meninggal dunia tidak lama setelah dirawat dipuskesmas dan sempat sebelumnya dirujuk ke RS Daerah SMC, namun nyawanya tidak tertolong. Kedua pemuda yang tewas tersebut berinisial Ap dan R,warga Ci Awi Bbojong Gambir.Sedangkan seorang pemuda lainnya, berinisial Is yang semula kritis, ahirnya meninggal satu hari kemudian. Beruntung kelima pemuda lainnya bisa pulang kerumah masing masing. Adapun kelima pemuda tersebut adalah, Ra (19), U (19), T (18), TH(19), Y (19) dan B (19). Ada dugaan, baik dari keluarga korban maupun warga, bahwa ada keterlibatan oknum aparat atas tragedi yang menimpa korban miras oplosan tersebut. Bahkan salah satu keluarga korban miras tengah mempersiapkan pengacara untuk memproses secara hukum sejauh mana keterlibatan oknum aparat tersebut dalalm kasus ini. Kelima orang pemuda yang selamat, nantinya akan jadi saksi kunci siapa pemasok miras dan darimana mereka mendapatkan miras maut tersebut.(rm/panca/yos)
CAMAT Salawu, Heri Suherman,SH, MH, didampingi Ketua Karang Taruna Salawu Ida Juanda, Kapolsek dan Danramil saat membuka turnamen Karang Taruna Cup Salawu,(Foto:Panca)
Camat Salawu Buka Turnamen Karang Taruna CUP TASIKMALAYA, RAKYAT MEDIA - Masih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI ) yang ke-74, Karang Taruna Kecamatan Salawu turut serta peduli dengan mengadakan kegiatan turnamen olahraga Tingkat Kecamatan. Dalam turnamen tersebut, para pesertanya diikuti oleh instansi pemerintah setempat, Polsek, Danramil, UPTPendidikan, UPT Puskesmas dan Aparatur Desa. Sementara cabang olahraga yang akan dipertandingkan diantaranya, bola volly,bulu tangkis dan catur. Kegiatan tersebut dibuka langsung Camat Salawu dengan mem-
berikan simbolis bahwa turnamen resmi dibuka dihadapan seluruh para peserta yang hadir. ketua Karang Taruna Kecamatan Salawu, Ida Juanda, ketika ditemui Rakyat Media di lokasi kegiatan mengatakan, pelaksanaan kegiatan turnamen ini masih dalam rangka HUT RI ke-74, dengan tujuan untuk mempererat talisilaturahim antara aparatur kepemerintahan dan instansi yang berada di wilayah Kecamatan Salawu. Ida juga berharap, semoga turnamen ini dapat berjalan dengan lancar. “Selamat berjuang dan selamat bertanding bagi para peserta.Jaga
sportifitas,” katanya. Apresiasi disampaikan Camat Salawu, Heri Suherman,SH, MH, saat membuka kegiatan olahraga tersebut. Dalam pembukaan acara, Heri mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi ajang tali persaudaraan di luar jam kerja sebagai pengabdi masyarakat. “Karang Taruna selaku panitia penyelenggara kegiatan agar menjaga keamanan, ketertiban dan mematuhi aturan dan peraturan yang sudah ditentukan panitia. Kita mengedepankan sportifitas disiplin agar menuai frestasi yang membanggakan,” harapnya (panca/rm)
Pawai Ta’aruf PHBI Tingkat Kec Salawu Tasikmalaya Meriah TASIKMALAYA. RAKYAT MEDIA - Bertepatan dengan liburan akhir pekan Minggu (1/9/2019) yang juga merupakan peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1 Muharam 1441 Hijriyah, warga masyarakat Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, mengikuti pawai Ta’arup. Tampak dalam pawai yang dikuti ratusan masyarakat tersebut Camat Salawu, Heri Suherman, SH,MH, Ketua MUI/Panitia, Drs.H.Aep Abdul Jalil, M.Si, DanramilLulus R dan Kapolsek Salawu Iptu Dedi Hidayat. Kepala KUA Salawu, Drs.H.Aep Abdul Jalil,M.Si,-
dengan mengendarai mobil berada paling depan diikuti peserta,para Alim Ulama, Ansor, KNPI, Ormas, Pondok Pesantren dan Para Kepala Desa dari dua belas desa yang berada di wilayah Kecamatan Salawu,mulai start dari Lapangan Perum Desa Margalaksana dan finish di Desa Tenjowaringin perbatasan KabupatenTasikmalaya dan Kabupaten Garut. Usai pawai, masyarakat kembali fokus berkumpul di Masjid Agung At-Taqwa Salawu. Panitia juga mengundang Puziah juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Tasik-
malaya dan mendatangkan mubaliq dari Kabupaten Tasikmalaya, untuk tausyiah siraman rohani bagi para peserta pawai. Camat Salawu sekaligus mewakili Ketua Panitia dan MUI,Heri Suherman, SH,MH, dalam sambutannya mengucapkan rasa terimkasihnya kepada se;uruh pihakpihak yang berperan dalam kegiatan pawai Ta’aruf. “Alhamdulillah, kita bisa bersilaturohim dalam acara memperingati 1 Muharram 1441 Hijriyah.Kami atas nama Kecamatan Salawu mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dari
mulai pawai obor di malam hari dan paginya pawai ta’arup. Mudah-mudahan acara ini dijadikan amal soleh bagi kita semua,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Heri juga membacakan mandat dari Bupati Tasikmalaya, H.Ade Sugianto. Dalam pidato Bupati yang dibacakan Camat Salawu tersebut mengatakan bahwa –ihaknya menhajak masyarakat memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga bisa berkumpul dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam yang ke 1441 Hijriyah.(rm/panca)
Sudah Satu Bulan Tutup
BUMDes Arya Madani Arjasari Tasikmalaya Dikabarkan Bangkrut TASIK MALAYA, RAKYAT MEDIA- Sejak berdiri sekitar dua tahun atau pada thn 2017 lalu, keberadaan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa ini hampir selalu bermasalah. Sebagai contoh, seperti masalah kepengurusan administrasi, juga hal yang menyangkut financial. Pengelolaan Bumdes itu sendiri semula berjalan di bidang permodalan UKM atau industri rumahan, itupun tidak berlangsung lama karena tidak menghasilkan. Lalu pengelola BUMDes atas seijin kades mengalihkan usaha yang dimodali BUMDes tersebut ke jasa simpan pin-
jam, yang mana pada saat itu seolah dipaksakan dan aturan atau regulasi serta payung hukumnya tidak jelas. Sehingga, bantuan keuangan yang mencapai seratus juta lebih pun tidak jelas juntrungannya, hanya sebagian diterapkan kebangunan atau warung BUMDes. Saat tim RAKYAT MEDIA mencoba mendatangi pengelola,tapi tak satu pun pengelola administrasi di BUMDes yang nampak. Namun, tim berhasil mewawancarai Dadan, selaku Sekretaris Desa Arjasari. Dalam kesempatan itu, Dadan membenarkan bahwa Bumdes Arya Madani sudah
tidak beroprasi sebulan lebih, dikarenakan masa jabatan kepengurusan BUMDes tersebut, sudah berakhir. “Jadi untuk saat ini BUMDes tidak beroperasi,” ungkap Dadan. Disinggung tentang Uang simpan-pinjam yang dikelola oleh BUMDes, Dadan menjelaskan bahwa masalah tersebut sudah dijelaskan kepada warga melalui rapat luar biasa, bahwa uang tersebut ada di nasabah. “Ddan itu bukan ranah kami, tapi ranah BUMDes. Jadi yang bertanggungjawab adalah pengelola,” terangnya. Dadan mengakui, bahwa ada kebijakan kebijakan pimpinan yang tidak tepat.
Jadi, ya inilah akibatnya,” pungkas Dadan. Dilain pihak, warga terus mendesak dan mempertanyakan dimana dan siapa saja yang meminjam uang BUMDes tersebut. “Tolong jelaskan kepada kami, agar kami faham. Kalau terus seperti ini, jelas kami curiga dan akan terus mempertanyakan keberadaan uang tersebut. Pokoknya kami minta sebelum acara pemilihan Kepala Desa Oktober mendatang harus sudah ada kejelelasan. Kami minta pihak Bawasda untuk cepat tanggap tentang pernasalahan BUMDES tersebut,” ungkap beberapa warga. (rm/yos/panca).
CMYK
7
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
BATAM METROPOLIS
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Aroma Dugaan Kongkalikong Sidang Amat Tantoso Merebak di PN Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Aroma dugaan kongkalikong dalam sidang kasus penikaman terhadap warga Malaysia dengan terdakwa Amat Tantoso di pengadilan Negeri Batam merebak di lingkungan PN Batam. Apalagi Kelvin yang menjadi korban percobaan pembunuhan bos money changer Batam tersebut sudah kembali ke Malaysia. Bahkan Kelvin masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polresta Barelang atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp30 miliar. Kapolresta Barelang saat itu, Kombes Hengki telah mengeluarkan surat DPO dengan Nomor: DPO/53/VII/2019/ Reskrim. Surat tersebut ditandatangani Kapolresta Barelang pada awal Agustus 2019 lalu. Dengan tidak hadirnya Kelvin yang menjadi saksi kunci untuk membuktikan pelaku Amat tantoso bersalah atau tidak dalam kasus tersebut. Bukan tidak mungkin Pengadilan Negeri Batam bakal membebaskan Amat Tantoso dari tuntutan hukum. Peluang ini yang menjadi celah terjadinya dugaan kongkalikong terhadap kasus tersebut, ungkap sumber media ini. Hal ini bisa terlihat dari jalannya sidang, kuasa hukum bos money changer Batam itu ngootot minta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Kelvin Hong, selaku korban dalam kasus ini. Kuasa hukum Amat Tantoso, Tantimin mengatakan kliennya berpeluang lolos dari jeratan hukum apabila Kelvin tidak bisa dihadirkan di depan hakim. “Itu adalah tugas jaksa penuntut umum untuk menghadirkan semua saksi saksi dalam perkara penganiaya-
TERDAKWA Amat Tantoso saat menjalani persidangan kasus penganiayaan.
an. Kalau Kelvin tidak dapat hadir, bagaimana penuntut umum dapat membuktikan Amat Tantoso terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan?” kata Tantimin Menurut kuasa hukum Amat Tantoso, kehadiran Kelvin menjadi kunci untuk membuktikan kliennya bersalah atau tidak dalam kasus ini.”Kalau tidak terbukti, Amat Tantoso harus di bebaskan dari segala dakwaan,” tegasnya. Kelvin sendiri saat ini berstatus buron. Dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polresta Barelang atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp30 miliar. Kapolresta Barelang saat itu, Kombes Hengki telah mengeluarkan surat DPO dengan Nomor: DPO/53/VII/2019/ Reskrim. Surat tersebut ditandatangani Kapolresta Barelang pada awal Agustus 2019 lalu. Sementara itu dalam persidangan sebelumnya, pada persidangan lanjutan kasus penipuan terhadap pengusaha Batam, Amat Tantoso berlangsung di PN Batam, Senin (26/8/2019). Terdakwa Mina alias Apong dituntut jaksa 18 bulan penjara. Ia disangkakan pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP. ”Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Mina,” ujar JPU, Samsul Sitinjak saat membacakan tuntutan. Pada kesempatan tersebut, Mina langsung meminta keringanan hukuman secara lisan di hadapan majelis hakim. Menurutnya ia sudah dimaafkan oleh Amat Tantoso, yang merupakan bosnya di PT. Hosana Exchange, perusahaan valuta. Pekan lalu, sidang Mina beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Salah satunya, Amat Tantoso hadir memberikan kesaksian. Amat memang memberikan maaf kepada Mina. Terdakwa Mina diketahui telah merugikan perusahaan sebesar Rp 30 miliar. Ia meminjamkan uang kepada Celvin Hong alias Kelvin yang merupakan seorang warga Malaysia sebesar SGD 100.000. Mina termasuk orang kepercayaan Amat Tantoso. Mina memberikan pinjaman sejumlah uang tersebut karena sudah dekat, dan telah menjadi pelanggan perusahaan mereka. Sejumlah uang tersebut diambilnya dari kasir perusahaan, baru kemudian ditransfer ke Kelvin. (rm/red)
Operasi Pekat Polda Kepri Jaring 37 Orang Premanisme
BATAM, RAKYAT MEDIA – Operasi razia Penyakit Masyarakat (Pekat) dan premanisme di Batam berhasil menjaring 37 orang, Kegiatan yang dimulai Sabtu (31/ 8/2019) pukul 20.30 WIB itu dilakukan tim gabungan Ditreskrimum Polda Kepri, Satbrimobda Kepri, Polresta Barelang dan Pemko Batam. Direktur Krimum Polda Kepri, Kombes Pol Herno-
wo mengatakan bahwa kegiatan tersebut digelar dalam rangka program Quick Wins Polda Kepri.”Ada 159 personel gabungan yang kami turunkan dalam kegiatan itu, kegiatan razia itu kami lakukan di beberapa lokasi. Seperti di Bukit Senyum Batu Ampar, Belakang BCA Jodoh, pertokoan Nagoya, dan wilayah Tanjung uncang Batu Aji,” ujar Hernowo,
Minggu (1/9/2019). Petugas mengamankan 37 orang yang terdiri 23 lakilaki dan 14 wanita. Dari jumlah itu, yang terindikasi anak punk jalanan sebanyak 11 orang, masyarakat sipil tanpa identitas sebanyak 13 orang, diduga pemakai narkoba satu orang (ditemukan pipa kaca alat hisap narkoba, tanpa bong, hasil test urine negatif, barang bukti narkoba negatif). Wanita malam sebanyak 11 orang, terakhir seorang diduga preman yang membawa atau penyimpan pisau dalam jok motor. Kegiatan berakhir sekitar pukul 01.00 WIB, Minggu (1/9/2019) dini hari. Ke-37 orang tersebut dibawa ke halaman Ditreskrimum polda Kepri untuk diberikan pengarahan. Hernowo mengatakan untuk tindak lanjutnya, Polda Kepri akan menyerahkan ke37 orang tersebut ke Dinas Sosial Kota Batam.”Tadi pagi pukul 10, sudah kami serahkan ke Dinas Sosial Kota Batam,” katanya.(red/rm).
BATAM, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau merancang museum yang mencatat perkembangan kota dari zaman ke zaman, sekaligus menjadi destinasi wisata di kota kepulauan itu. ”Kementerian menyatakan museum yang kita ajukan memenuhi persyaratan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi, Selasa (3/9/2019) Nantinya, museum berada di gedung yang berdiri di sekitar Dataran Engku Putri. Bangunan megah itu sebelumnya digunakan sebagai “astaka”, pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatir Quran tingkat nasional.
Museum itu nantinya akan memamerkan berbagai benda yang menjadi sejarah perjalanan Batam sejak masa kesultanan Riau Lingga, sampai menjadi kota modern seperti sekarang. Pemerintah juga akan memajang berbagai produk kebudayaan masyarakat melayu setempat. ”Ada juga ratusan keping keramik yang ditemukan di laut Sembulang Galang, penyerahandari Kejaksaan dan TNI AL. Keramik ini diketahui dari zaman dinasti Ming, berdasarkan hasil kurasi tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatra Barat,” kata Ardi. Saat ini, Pemkot Batam sudah mendaftarkan muse-
um itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan begitu, museum masuk dalam data museum se-Indonesia milik Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.”Di Batam sendiri sudah ada museum mini Bulang (pulau). Kalau musium ini jadi, ini menjadi pertama yang tercatat di Kementerian,” kata Ardi. Ia berharap musium itu nantinya menjadi alternatif pilihan tempat kunjungan wisata di Batam.”Karena berdasarkan survey BI, wisman yang ke Batam ingin melihat museum. Dan sementara ini belum ada,” kata dia.(red/ant/rm)
(FOTO:IST)
PETUGAS mengamankan 37 orang yang terdiri 23 laki-laki dan 14 wanita.
JAMAAH Haji Debarkasi Hang Nadim Batam
33 Jama’ah Haji Debarkasi Hang Nadim Batam Meninggal .BATAM, RAKYAT MNEDIA Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencatat, jumlah jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci sebanyak 33 orang hingga, Jumat (29/8/2019). Sekretaris PPIH Debarkasi Hang Nadim Batam, Afrizal mengatakan, 33 orang haji yang wafat, yaitu 13 orang asal Jambi, 9 orang asal Riau, 7 orang Kalimantan Barat (Kalbar) dan 4 orang Kepri.”Kami doakan almarhum dan almarhumah yang dipanggil Allah berikan haji mabrur dan surga di sisi Allah,” tambah Afrizal. Kepala Daerah Kerja Mekkah PPIH 2019, Subhan Cholid, sebelumnya menyebutkan jemaah calon haji yang meninggal selama pelaksanaan ibadah haji akan mendapatkan santunan dan perlindungan asuransi hingga Rp125 juta.”Beberapa ketentuan, diantaranya jemaah wafat sejak ke luar rumah sehingga sebelum tiba di rumahnya kembali. Kemudian jemaah mengalami kecelakaan hingga wafat atau cacat tubuh,” sebut dia. Sementara itu, berikut ini namanama jamaah haji yang meninggal saat menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci yaitu Umar Ali Syapi’i asal Jambi, Sapar Dullah Mahadi asal Jambi dan Hamzah Yunus Endai asal Riau. Kemudian Mulyono Sastro Dikromo asal Jambi, Usman Mambo Zainal asal Riau, Keminem Mintadrana Mentadikrama asal Jambi dan Maawiyah Saleh Ahmad asal Jambi. Lalu, Rugayah Hasan Muhammad asal Jambi, Padmo Sumarto bin
Singo asal Kepulauan Riau, Rabiah Yunus Sipan asal Kota Pontianak, Kalbar dan Daut Heri Muhammad Liyam asal Kabupaten Merangin Jambi. Selanjutnya, Mochtar Abdul Gani asal Kabupaten Kubu Raya, Kalbar dan Marzuki Ismail Bujang asal Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Hasmi Ruslan Zainud asal Kampar, Riau, Nahrawi Saini Sayed asal Bintan, Kepri dan Carsih Kadmiyah Remesi haji asal Riau. Kemudian Jafar Janggut bin Ahmad Janggut asal Jambi, Susanah Supardi Harjo asal Kuansing, Riau, Kasmirin Mochammad Damiri asal Singkawang dan Siswo Priyono Abdul Aziz Hidayat asal Kota Pontianak, Kalbar. berikutnya, Rahana Syarif Wahid asal Batanghari, Jambi, Satar bin Muhammad Mahmud asal Kepulauan Anambas Kepri dan Tundur Brajim Boamin asal Tanjung Jabung Timur Jambi.Lalu Sidi Ali Ramli Yusuf asal Pekanbaru Riau, Jemakir Sadi Proyo asal Tanjung Jabung Barat dan Jaslinar Abdul Latip Bin Abdul Samad, asal Jambi. kemudian, Sugiati binti Saliman Karyo asal Kabupaten Indragiri Hulu, Satari Saroji Sangid bin Saroji asal Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dan Poniman bin Mat Rahum Afdullah asal Kabupaten Karimun Kepri Serta Muslimin Musthofa asal Talang Bakung Jambi, Khairil Abbas bin Salim asal Pekanbaru Riau dan Subli bin Muhammad asal Indragiri Hilir Riau meninggal di RS King Fadh Madinah, 15 Juli 2019. Selain itu, PPIH juga mencatat
seorang calon haji asal Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Yarisman Panuah Latik meninggal dalam perjalanan dari daerah asal ke Embarkasi Haji Antara (EHA) Jambi, sebelum diberangkatkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Kloter 15 Terakhir Embakasi Batam Sementara itu, jamaah haji dari kelompok terbang (kloter) 15 Embarkasi Batam (BTH-15) menjadi yang terakhir pulang ke Tanah Air dari Jeddah, Arab Saudi. Kepulangan BTH 15 ini menjadi penutup kepulangan jamaah haji gelombang pertama. Ini juga merupakan pemulangan jamaah haji dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah yang terakhir.”Pemulangan jemaah terakhir pada gelombang 1 yang diberangkatkan dari juga diakhiri dari Embarkasi 15 Batam,” kata Kepala Seksi Kedatangan dan Keberangkatan Daker Bandara Jeddah-Madinah PPIH Arab Saudi, Cecep Nursyamsi di Jeddah, Minggu (1/9/2019). Dia menalanjutkan, jamaah haji BTH-15 yang berangkat ke Indonesia tercatat sebanyak 445 orang. Mereka berangkat dari Makkah pada pukul 23.15 Waktu Arab Saudi (WAS), Sabtu 31 Agustus 2019. Rombongan jamaah ini tiba di Jeddah pukul 01.15 WAS, dan terbang ke Indonesia pukul 07.15 WAS, pada Minggu 1 September 2019.Cecep memaparkan, jamaah haji yang diberangkatkan menuju Tanah Air dari Bandara Jeddah seluruhnya sebanyak 94.009 orang. “Tahap selanjutnya adalah pemulangan jemaah haji dari Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz, Madinah,” sebut dia.(red/rm)
Pelanggaran Operasi Patuh Seligi 2019 Pemko Batam Mulai Rancang Langsung Sidang di Tempat Pembangunan Museum BATAM, RAKYAT MEDIA - Operasi patuh seligi 2019 selain mengecek kelengkapan kendaraan dan surat-surat, para pelanggar juga langsung disidang. Hal ini terlihat dari razia kendaraan yang terjadi di depan kantor Polresta Barelang. Proses persidangan ini dilaksanakan di ruangan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Mapolresta Barelang, Selasa (3/9/2019). Bagi para pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat baik itu SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Maka langsung diarahkan untuk mengikuti persidangan. Namun sebelumnya terlebih dahulu diberikan surat
PETUGAS yang melakukan razia
bukti pelanggaran (tilang) oleh pihak kepolisian. Baru setelah itu, mengikuti persidangan. Oleh hakim diberikan putusan beserta sanksi
yang harus dibayarkan. Wakasatlantas Polresta Barelang, AKP Kartijo, mengatakan sidang di tempat ini baru pertama kalinya dilaku-
kan sejak operasi patuh seligi 2019.”Baru pertama kali sidang di tempat,” ujar Kartijo. Selain hari ini, sidang di tempat juga akan dilakukan pada kesempatan mendatang, selama operasi patuh seligi 2019. Namun Kartijo belum dapat memastikan waktu pelaksanaannya.”Bisa pagi, bisa juga siang, sore juga bisa, tergantung nanti,” katanya. Berdasarkan pantauan media ini, tampak para pelanggar lalu lintas tersebut mengikuti persidangan. Pelanggar tersebut datang secara bergantian untuk disidangkan.Operasi patuh seligi ini dilaksanakan sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.(rm/iqbal)
SUMATERA BARAT
8
Kamis, 5- 14 September Minggu Edisi : #2019, 270 Tahun IV, I
Website: www.rakyatmediapers.co.id Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Harga: Rp6.500,-
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
8
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
SEORANG pria berinisial RS (30) pengedar obat kuat illegal
Polda Sumbar Tangkap Pelaku Bisnis Obat Kuat dan Alat Bantu Sex Online PADANG, RAKYAT MEDIA - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menangkap seorang pria berinisial RS (30) yang diduga menjual obat kuat dan alat bantu seks tanpa dilengkapi izin edar di daerah itu. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol.Juda Nusa Putra, mengatakan, penangkapan dilakukan karena barang tersebut tidak memiliki izin edar.Sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, pelaku juga menjual obat yang tidak dilengkapi dengan bahasa Indonesia sehingga tidak diketahui kandungan obat tersebut.”Barang ini tentu berbahaya karena tidak berizin ditambah obat yang dijual dari luar negeri tanpa dilengkapi keterangan yang jelas,” katanya, Minggu ( 2/9/2019). Pelaku ini ditangkap pada Selasa (28/8/2019) sekitar pukul 13.00 WIB di kediamannya di kawasan Banuaran, Kota Padang, Sumatera Barat.Bersama pelaku, petugas menemukan 300 jenis obat kuat dan 30 unit alat bantu seks yang akan dijual kepada masyarakat luas.Ia mengatakan pelaku telah menjalankan bisnis ini sejak dua tahun lalu dengan omset mencapai Rp10 juta per bulannya. Pelaku ini memasarkan barang-barangnya melalui media sosial seperti facebook, istagram, twitter dan lainnya.”Kita temukan di media sosial dan kita lakukan penyelidikan dan akhirnya kita tangkap,” katanya. Ia mengatakan pelaku disangkakan pasal 197 juncto pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 104 juncto pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian pasal 62 ayat (1) juncto pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen”Saat ini pelaku dan barang bukti ada di Mapolda Sumbar dan kita lakukan pengembangan kasus ini,” kata dia.(rm/red)
PRESIDEN ASEAN Federation of Cardiology periode 2006-2008 yaitu organisasi kumpulan dokter jantung negara ASEAN Prof.dr.Dr.Idris Idham, Sp
SMPN 10 Padang Dimotivasi Alumninya Presiden Dokter Jantung ASEAN PADANG, RAKYAT MEDIA - Presiden ASEAN Federation of Cardiology periode 2006-2008 yaitu organisasi kumpulan dokter jantung negara ASEAN Prof.dr.Dr.Idris Idham, Sp, JP (K), FIHA, FESC, FACC, FasCC, memotivasi almamaternya di SMP 10 Kuranji Padang dengan pesan agar tidak menyerah pada nasib dan berupaya menggapai mimpi dengan sekuat tenaga. “Tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan punya tekad yang kuat dan mau berusaha keras, pasti ada jalan untuk mencapai cita-cita,” katanya di hadapan alumni dan siswa SMP 10 Kuranji di Padang, Sabtu (31/8/2019)Ia bercerita, meski terlahir dari keluarga kurang mampu, namun sejak kecil sudah bercita-cita menjadi dokter. Cita-cita itu tertanam saat ia dibawa orang tuanya berobat ke dokter Lim di Kampung Pondok, Padang. Kesan itu sangat mendalam sehingga ia pun ingin menjadi seorang dokter. Meskipun orang kampung dan kerabatnya banyak yang mencibir, namun ia tetap memegang teguh cita-citanya. Beruntung keinginannya itu mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya, meskipun kondisi ekonomi yang kurang membuat sangat banyak kendala yang harus dihadapi. “Hampir saja tidak jadi kuliah karena kasihan pada orang tua yang tidak punya uang. Tetapi ada jalan yang diberikan Tuhan melalui tangan teman-teman,” ujarnya. Dikisahkannya, saat itu dirinya bermodal uang Rp5.000 pada tahun 1963, yang setengahnya sudah habis untuk ongkos, ia bertolak untuk kuliah FK UGM.Dengan segala keterbatasan, Idris Idham akhirnya menyelesaikan pendidikan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di Universitas Indonesia (1983), kemudian meraih gelar Doktor di Universitas Airlangga pada tahun 2000. Saat itu, Prof.dr.Dr.Idris Idham, Sp. JP (K), FIHA, FESC, FACC, FasCC, menjadi Guru Besar Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Kolegium Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter (1994-1998), Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia (1995-1999). Secretary and Treasure Asean Federation of Cardiology (1994-1998), Presiden ASEAN Federation of Cardiology (2006-2008), Ketua Badan Pengawas Klub Jantung Sehat/ Yayasan Jantung Indonesia (1993-2003).Ketua Dewan Penasihat PB IDI (2010-2013), Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia (PP PERKI), tahun 2004 sampai 2006. Ia menegaskan pesan bahwa anak-anak dari pinggiran kota, dari keluarga kurang mampu juga bisa berprestasi dan berhasil menggapai cita-cita.Sementara itu Kepala Sekolah SMP 10 Padang, Dewi Anggraini, mengatakan motivasi dari alumni yang berhasil sangat berarti untuk siswa.”Mudahmudahan siswa terpacu untuk bisa meraih cita-citanya,” ujarnya.(red/ril/rm)
SEKRETARIS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nofrijal
Peserta BPJS di Sumbar Masih Belum Tersentuh Pelayanan KB PADANG, RAKYAT MEDIA Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nofrijal, mengatakan pelayanan keluarga berencana belum tersentuh secara luas oleh peserta BPJS walaupun fasilitas itu terdapat dalam layanan mereka.”Persoalannya adalah KB ini bukanlah sebuah penyakit, sehingga tidak banyak masyarakat yang menggunakannya,” kata dia di Padang, Senin (2/9/2019). Menurut dia, hal ini terbukti karena pada saat ini capaian program BPJS hampir menyentuh 100 persen masyarakat Indonesia namun capaian program keluarga berencana hanya sekitar 40 persen. Ia menilai ini suatu ketimpangan dan merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya tidak hanya bagi BKKBN tapi juga BPJS. “Kalau program KB tidak berjalan maka angka kehamilan dan kelahiran tinggi dan tentunya akan membebani BPJS secara keuangan,” katanya Ia mengatakan melalui koordinasi dengan BPJS dan Kemente-
rian Kesehatan akan melakukan berbagai upaya agar setiap peserta BPJS mendapatkan pelayanan KB.”Hal ini tentu harus didukung oleh seluruh fasilitas kesehatan baik swasta maupun milik pemerintah agar bekerja sama dengan BPJS sehingga pelayanan KB dapat dirasakan seluruh masyarakat,” katanya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Syahruddin, mengatakan saat ini di Sumbar tercatat ada 2.199 fasilitas kesehatan.Dari data yang dimilik BKKBN jumlah peserta KB yang aktif sebanyak 46.574 orang. Ia mengatakan Indonesia sendiri jauh tertinggal dari negara lain seperti Myanmar dan Vietnam dalam program pengendalian penduduk. ”Myanmar saja sudah 58 persen peserta KB dan Vietnam sudah 50 persen.Sementara kita masih di angka yang sama. Jumlah ini tentu masih timpang, sehingga kita berharap fasilitas kesehatan yang ada dapat meningkatkan peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan KB,” kata dia.
Ia mengatakan dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional menjelaskan, setiap peserta berhak mendapatkan jaminan pelayanan KB baik itu suntik, IUD, implan, vasektomi dan tubektomi, dalam pembiayaan kapitasi maupun non kapitasi. ”Kita berharap aturan ini dapat dijalankan sehingga jumlah masyarakat yang mengikuti program KB terus bertambah,” katanya. BKKBN Sumatera Barat menargetkan sebanyak 170 warga daerah itu dapat mengikuti program keluarga berencana pada tahun ini.Syahruddin mengatakan dari target yang ada tersebut hingga Juli 2019 pencapaian yang dilakukan baru sekitar 45 persen. ”Pencapaian ini masih kurang dari seharusnya dan kita terus berupaya mengejarnya,” katanya. Ia mengatakan berbagai kendala dirasakan pihaknya dalam menyosialisasikan program keluarga berencana di daerah tersebut terutama daerah pinggiran yang sulit akses transportasi.Ia mencontohkan Kabupaten Kepulauan
Mentawai menjadi daerah paling rendah di banding kota dan kabupaten di Sumbar yang mendapatkan layanan keluarga berencana. ”Kita coba lakukan pembahasan untuk mencari solusi dari persoalan yang ada,” katanya. Selain itu, dirinya berharap seluruh fasilitas kesehatan yang ada di daerah itu baik pemerintah maupun swasta dapat bekerjasama dengan BPJS, tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses KB di fasilitas kesehatan tersebut. Ia mengatakan belum semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS juga menjadi penghambat masyarakat dapatkan pelayanan KB.”Kita berharap seluruh fasilitas kesehatan yang ada dapat bekerjasama dengan BPJS,” katanya. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan BPJS untuk mendongkrak jumlah masyarakat yang ikut pelayanan keluarga berencana. ”Program ini harus kita sukseskan bersama untuk meningkatkan kehidupan di masa mendatang,” katanya.(red/rm)
Fakultas Kedokteran UNAND Padang ‘Lahirkan’ 7 Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah PADANG, RAKYAT MEDIA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas “melahirkan” tujuh orang lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah pada 2019 ditandai dengan penyerahan Surat Keterangan Keahlian (brevet) di Hotel Pangeran BeachPadang, Sabtu (31/8/2019) Tujuh orang itu masing-masing, dr.David Ramli, SpJP, yang saat ini bertugas di RSUD Raden Mattaher Jambi, dr.Wiza Erlanda, SpJP (RS BMC Padang), dr.Rika Yandriani, SpJP (RSUD M.Natsir Solok). Kemudian dr. Nani, SpJP (RSUP M.Djamil Padang), dr.Uvitha Yulistin Suchyar, SpJP (RS Yarsi Jakarta), dr.Tommy Daindes, SpJP (RSUD M.Zein Painan) dan dr.Putri Yeantesa, SpJP (RS Awalbros Ujung Batu). Koordinator Program Studi Kardiovaskuler Fakultas Kedokteran Unand, dr.Masrul Syafri, SP.PD SpJP (K) menyebutkan bahwa tujuh orang dokter yang mendapatkan brevet itu rata-rata menempuh pendidikan selama lima tahun.Mereka melengkapi jumlah Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
yang telah dihasilkan FK Unand menjadi 35 orang. Ia menyebut penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Sementara di Asia Tenggara, kematian akibat penyakit kardiovaskuler terjadi pada seperempat dari angka total kematian setiap tahunnya. Untuk menghadapi besarnya beban global penyakit kardiovaskuler itu, dibutuhkan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.Ketua Bagian Kardiovaskuler Fakultas Kedokteran Unand, dr.Muhammad Syukri, SpJP, mengatakan, banyak pengorbanan yang harus diberikan oleh para dokter itu selama menempuh pendidikan. Namun ia yakin, pengorbanan itu memberikan hasil yang luar biasa. Dokter yang lulus adalah yang memiliki kemampuan yang mumpuni. ”Kemampuan saja tidak cukup, tapi perlu soft skill dan etika yang harus dipegang dalam hubungan dengan rekan sejawat, maupun saat melayani pasien,” katanya. Ikut hadir dalam penyerahan brevet itu Kepala Dinas Kesehatan
(FOTO:IST/ANT)
Tujuh orang lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah pada 2019 ditandai dengan penyerahan Surat Keterangan Keahlian (brevet) di Hotel Pangeran Beach Padang, Sabtu (31/8/2019).
Sumbar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Direktur RSUP DR.M.Djamil, beserta Direktur Rumah Sakit Se-Sumbar, Kepala Bagian SMF RSUP DR.M.Djamil, Dekan FK Unand. Sementara itu Guru Besar Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Indonesia, Prof.DR.Dr.Idris Idam, SpJP (K), mendorong agar dokter yang menerima brevet untuk tidak
cepat puas, tetapi harus ada keinginan dan upaya untuk terus meningkatkan kemampuan. “Kalau perlu, dua tahun lagi langsung mengambil sub spesialis,” katanya. Ia berharap dengan terlahirnya dokter spesialis yang baru ini, kebutuhan akan pelayanan terpadu penyakit jantung dan pembuluh darah dapat terpenuhi.(red/ril/rm)
CMYK
9
KAMIS, 5- 14 SEPTEMBER 2019, MINGGU I
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
9
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Kasatpol PP Provinsi Kepri H.M Subandi
Edisi : # 270 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Kasatpol PP Kepri Diduga Terlibat Penipuan Rekrumen Satpol PP BATAM, RAKYAT MEDIA - Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Kakansatpol) H.M Subandi membantah telah memerintahkan Sulaiman alias Leman, yang diduga sebagai calo untuk merekrut Tenaga Harian Lepas (THL) di institusi itu.”Saya tidak pernah memerintahkan Leman untuk merekrut mereka,” ujar Subandi, kepada wartawan belum lama ini di Kantor Pemprov Kepri. Subandi membantah telah menyuruh Leman untuk menugaskan seluruh
pemuda yang direkrut melalui jalur khusus itu jaga di Jembatan I dan bundaran di sekitar Jembatan Pulau Dompak.”Buktinya apa? Saya tidak pernah melakukan itu,” ujarnya. Lebih lanjut Subandi, mengatakan dirinya diperintahkan Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto untuk mengklarifikasi permasalahan itu kepada wartawan, dan ia membantah mendapatkan uang dari Leman yang bersumber dari para korban.Ia justru balik bertanya kenapa para korban tidak melaporkan kepada dirinya ka-
lau memang masuk ke Satpol PP dengan membayar sejumlah uang kepada Leman.”Tidak pernah saya mendapatkan uang dari Leman,” tegasnya. Namun Subandi mengaku berhubungan cukup dekat dengan Leman. Awalnya, ia mengaku baru ketemu dengan Leman tahun 2018. Namun setelah diingatkan wartawan bahwa dirinya sudah sejak tahun 2000-an berteman dengan Leman, Subandi berupaya mengklarifikasin Baca Hal 2
R-APBD Natuna 2020 Disahkan Rp1,35 T
RAPAT paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2020 yang berlangsung pada hari Rabu, 28 Agustus 2019
NATUNA DAPAT KESEMPATAN PERTAMA PROGRAM 100% DESA BERLISTRIK NATUNA, RAKYAT MEDIA - Kabupaten Natuna mendapat kesempatan pertama program 100% Desa Berlistrik di Provinsi Kepri. Peresmiannya langsung dilakukan Plt.Gubkepri, H.Isdianto, di Jelita Sejuba, Desa Baca Hal 2
(FOTO:HUMAS)
Plt.Gubernur kepri, H.Isdianto, usai menekan tombol sirine tanda 11 desa di Natuna jadi program 100% Desa Berlistrik di Jelita Sejuba, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (27/08) pagi.
NATUNA, RAKYAT MEDIA - Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2020 yang berlangsung pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Natuna tidak dihadiri pihak eksekutif. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra tersebut tetap berlangsung meski Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir. Ketidak hadiran eksekutif itu, membuat masyarakat bertanya-tanya. Ada
apa dengan eksekutif?. Meski demikian, wakil rakyat yang hadir saat itu, sepakat mengesahkan APBD Natuna 2020 diproyeksikan senilai Rp1,35 triliun. Menurut mantan Sekda dan Bupati Kabupaten Natuna, Drs.H.Ilyas Sabli, M.Si, sepanjang sejarah Natuna baru APBD 2020 ini disahkan tercepat, yakni empat bulan sebelum masa berlaku dan baru kali ini eksekutif tidak hadir. “Sarat kepentingan. Seharusnya yang mengawasi pelaksanaan APBD 2020 itu, tinjau kaji dulu sebelum disahkan ke Gubernur. Sebab DPRD itu Baca Hal 2
Polres Bintan Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa Kukup BINTAN, RAKYAT MEDIA-Satreskrim Polres Bintan mengungkap kasus dugaan korupsi APBDes Desa Kukup, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Penyelidikan telah memasuki waktu 4,5 bulan dan akhirnya berhasil mendapatkan jumlah kerugian negara. Kasatreskrim Polres Bintan, AKP Yudha Suryawardhana mengatakan penyelidikan kasus korupsi ini telah dilaksanakan dari pertengahan April hingga September ini. Sejak penyelidikan itu dilakukan, pihaknya telah meminta keterangan dari
PT.PGS Jual Kavling Siap Bangun Ilegal dan Hutan Lindung
perangkat desa, serta badan pemberdayaan masyarakat desanya,” ujar Yudha, Rabu (4/9/2019).
BATAM, RAKYAT MEDIA-Puluhan masyarakat Kelurahan Kabil Nongsa pembeli Kaveling Siap Bangun (KSB) mendatangi Balai Kelurahan Kabil.Kehadiran mereka untuk menghadiri pertemuan dengan perwakilan pihak PT Putra Ganda Sakti (PGS), selaku pihak yang menjual Kaveling Siap Bangun (KSB). Pada pertemuan tersebut, puluhan meminta uang yang sudah mereka setor untuk angsuran pembelian KSB, dikembalikan secara penuh.Permintaan tersebut dikarenakan warga mengetahui jika lahan KSB yang mereka berstatus hutan lindung pada Mei 2019 lalu.”Kami tahu dari plang yang dipasang dinas kehutanan yang tertulis KSB yang sudah ditawarkan dan dijual PT PGS ke kami, ternyata berstatus hutan lindung,” kata seorang warga puluhan warga kepada perwakilan PT PGS. Salah satu warga pembeli KSB di PT PGS, Fasai, mengatakan, ia mulai mengangsur pembelian KSB ke PT PGS sejak 2018.Fasai sendiri mengaku tak tahu sama sekali kalau KSB yang ia angsur itu ternyata statusnya hutan lindung.”Ini uang saya sudah masuk Rp 24 juta dan sedikit lagi lunas dapat KSB ukuran 8×12, ternyata hampir lunas baru tahu saya kalau KSB yang saya beli
Baca Hal 2
Baca Hal 2
KANTOR Kepala Desa Kuku, Kecamatan Tembelan
berbagai pihak. “Semuanya sudah kita mintai keterangan untuk mengklarifikasi penggunaan APBDes Desa Kukup. Mulai dari kades lama dan baru,
PULUHAN masyarakat Kelurahan Kabil Nongsa
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
SAMBUNGAN
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Wabup Buka Diklat Pemberdayaan Kemaritiman Meranti 2019 MERANTI, RAKYAT MEDIA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H.Said Hasyim, membuka secara resmi kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, di Aula Afifa Futsal, Selatpanjang, Senin (2/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat di Bidang Kemaritiman itu,. Wabup meminta kepada seluruh peserta untuk serius menjalani Diklat, agar memperoleh Ilmu untuk sebagai modal bekerja dan uang negara yang digelontorkan untuk biaya Diklat tidak sia-sia. Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Meranti, Dr.Aready, Perwakilan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Tigor Siagian, bersama Para Dosen Pengajar dari STIP Jakarta, Kepala Kantor KSOP Dumai, Danposal Selatpanjang Latda Jerry Hendra, Kepala Kantor KSOP Selatpanjang, Perwakilan Polres Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Camat Tebing Tinggi Abdul Hamid, Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemkab Meranti, Tokoh Pelaut Meranti H.Syahril. Pembukaan Diklat Pemberdayaan Mayarakat Kepulauan Meranti 2019 ditandai dengan pemasangan Topi dan Penyerahan Baju Seragam secara simbolis oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H.Said Hasyim, kepada perwakilan peserta, disaksikan pihak STIP Jakarta, Forkopimda, pihak KSOP dan lainnya. Dalam laporan yang disampaikan oleh panitia kegiatan, Diklat Pemberdayaan Mayarakat Angkatan Kepulauan Meranti 2019 ini merupakan yang kesekiankalinya dilaksanakan ditahun 2019 ini. Pada gelombang keem-
pat Diklat ini diikuti oleh 400 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok, yakni Kelompok I mengikuti Diklat BST KLM dan SKK 60 Mil Nautika dan Teknika, kemudian Kelompok II mengikuti Diklat CMT dan CMHBT. Kegiatan ini sengaja digelar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi masyarakat dibagian maritim, khususnya warga kurang mampu agar semakin produktif dan memiliki daya saing. Nantinya peserta Diklat akan diberikan Sertifkat yang diakui secara Internasional dan dapat digunakan untuk bekerja di industri Kemaritiman. Dalam Diklat ini peserta akan dilatih tentang bagaimana melakukan teknik pertahanan diri, penanggulangan kebakaran, dasar-dasar P3K. Selain itu juga diberi pengetahuan tentang perkapalan dan pelayaran, peraturan tentang perikanan, Navigasi dan keselamatan kerja. Direncanakan Diklat akan digelar selama 5 hari yang dimulai sejak pembukaan. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang diwakili Tagor Siagian, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khsusnya Pemkab Meranti dan KSOP yang telah mendukung terlaksananya kegiatan itu. Menurutnya, kegiatan itu sangat strategis dan tetap digelar di Kepulauan Meranti untuk menambah pengetahuan masyarakat yang bekerja di Bidang Kemaritiman agar dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Merant,i H.Said Hasyim, mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan Kementrian Perhubungan, serta pihak KSOP yang telah memperhatikan masyarakat Meranti dengan
Kasatpol PP ya. Terkait foto bersama Leman di Jembatan 1 Dompak, Subandi berdalih hal itu biasa dilakukannya dengan teman-teman lainnya. Sementara terkait fotonya bersama Leman di Jakarta, Subandi mengaku tidak berangkat bersama Leman, melainkan secara kkebetulan bertemu dengan Leman di Bandara Soekarno-Hatta. ”Saya memang pernah meminta Leman untuk mencari pemuda yang dapat membantu jaga di sekitar lokasi yang rawan, tetapi bukan untuk menjadi THL,” kata Subandi. Subandi terkesan memberi keterangan berbelit-belit. Meski berupaya tersenyum di hadapan wartawan, sesekali suaranya gugup dan membesar saat menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan.”Kalau memang mereka THL, seharusnya ada surat perintah kerja. Ini ‘kan tidak ada. Lagi pula saya tidak kenal mereka,” tuturnya. Ia juga membantah sudah pernah rapat dengan sekitar
Sambungan Hal. 9
30 orang pemuda yang masuk ke Satpol PP melalui jalur tidak resmi. “Tidak pernah saya rapat dengan mereka membahas soal gaji,” katanya berkilah. Sejumlah pemuda yang sejak Desember 2018 hingga Maret 2019 dipekerjakan tetapi tidak menerima honor Rp1,2 juta/bulan melaporkan kasus itu kepada pihak kepolisian. Beberapa di antara mereka mengantongi bukti berupa kuitansi pembayaran uang kepada Leman agar masuk ke Satpol PP.Polres Tanjungpinang sampai sekarang masih mendalami kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, Salah seorang korban berinisial F mengaku masuk ke Satpol PP Kepri sebagai THL melalui jalur resmi. Namun, sejak mulai bekerja pada Desember 2018 hingga Maret 2019, F tidak pernah menerima gaji.F juga tidak pernah diberikan pakaian dinas, meski Subandi menjanjikannya. Padahal F dan rekan-rekannya sudah ditugaskan jaga di bundaran
PT.PGS itu statusnya hutan lindung,” ujarnya lagi. Kata dia, dari awal melakukan pembelian, tidak pernah diberitahukan pihak PT PGS kalau lahan yang dijualnya berstatus hutan lindung. Sedangkan pembeli KSB lainnya yang juga sudah membayar hampir Rp 30 juta, Ricky mengaku juga baru tahu kalau KSB yang dibelinya ternyata berstatus hutan lindung.”Kami semua pembeli itu ada sekitar 100 lebih, ini semua kami merasa tertipu oleh PT PGS,” jelasnya. Warga pun berjanji tidak akan melaporkan hak tersebut ke pihak yang berwajib apabila PT PGS mengembalikans eluruh uang mereka. ”Tapi jika pihak PT enggan mengembalikan uang kami secara penuh, jangan salahkan warga untuk melaporkan penipuan ini ke polisi,” ujar Ricky. Lahan KSB yang dijual PT PGS sendiri berada tidak jauh dari komplek Bumi Perkemahan Punggur, tepat-
menggelar Diklat Pemberdayaan masyarakat. Ia berharap perhatian ini terus berlanjut karena sebagai salah satu Kabupaten baru yang merupakan daerah Kepulauan di Provinsi Riau, masyarakat Meranti sangat membutuhkan pengetahuan tentang Kemaritiman. Ia berharap dengan Diklat in dapat mencetak SDM Meranti yang profesional dan berguna bagi diri, keluarga, daerah Nusa dan Bangsa. Selanjutnya agar kegiatan yang digelar berjalan sesuai harapan Wabup meminta kepada peserta untuk serius menjalani Diklat sehingga ilmu yang dberikan oleh para dosen dapat terserap maksimal sebagai bekal bekerja di dunia kemaritiman. “Dan yang tak kalah penting uang negara yang digelontorkan untuk biaya Diklat habis tidak sia-sia. Serap semua ilmu semaksimal mungkin. Jangan sampai tidak hadir. Setelah tamat akan dinerikan sertifikat yang diakui Internasional yang berguna untuk modal bekerja di dunia Kemaritiman.Jangan sampai sertifikat ada tapi tidak punya ilmunya,” ucap Wabup. Selanjutnya, dengan Sertifikat yang didapat, menurut Wabup, dapat digunakan peserta sebagai modal untuk bekerja di Industri Kemaritiman, baik didalam maupun luar negeri. “Artinya, akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonominya,” tandas Said. Sekedar informasi, sebagaimana diketahui dalam Diklat ini, peserta akan digembleng dan diberi pengetahuan dibidang Kemaritiman Ketegori Kapal Layak Motor dan Niaga, sepeti Kecakapan, Fire Fighting, Security Kelautan dan lainnya oleh Instruktur Profesional dari Sekolah Tinggi Kelautan Jakarta.(red/rm)
dekat Jembatan 1 Pulau Dompak. Terkadang F juga jaga di Jembatan 1 itu. ”Selama bekerja kami mengenakan pakaian hitam putih,” katanya. F mengatakan Desember 2019 sekitar 30 orang THL baru, bernasib sama dengannya. Namun, sebagian dari mereka masuk melalui jalur khusus. Jalur itu dibuka oleh Sulaeman.”Kami sudah menuntut berulang kali agar diberikan gaji. Tuntutan itu disampaikan langsung kepada Subandi,” katanya. Ia juga merasa aneh kalau Subandi tidak mengakui keberadaannya, termasuk THL lainnya.”Kami dijanjikan Pak Subandi mendapat gaji Rp1,2 juta per bulan,” katanya. F pun memutuskan untuk tidak bekerja lagi lantaran tidak pernah menerima gaji. Ia sekarang mencari kegiatan lain, daripada menunggu janji yang tidak pernah direalisasikan.”Kalau bekerja terus tidak terima gaji, siapa yang tahan?” ucapnya saat itu.(red/rud/rm) Sambungan Hal. 9
nya di Teluk Lengung. Penjualan KSB tersebut dilakukan sejak 2017 lalu dengan harga yang bervariasi. Batam Pos sempat mencoba mengkonfirmasi kepada perwakilan PT PGS yang berada di Balai Kelurahan Kabil saat pertemuan dengan warga. Namun perwakilan PT PGS, enggan berkomentar dan memilih meninggalkan tempat.”Sudah ya pak, ini sudah malam, kami capek,” ujar salah seorang perwakilan PT PGS sambil berlalu. Maraknya penjualan KSB ilegal yang ternyata berstatus hutan lindung dan lahan juga tak dialokasikan oleh BP Batam ke pihak lain, mendapat sorotan dari anggota DPRD Batam, Tumbur Sihaloho. ”Ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya penjualan KSB ilegal ke masyarakat. Jangan hal ini dibiarkan berlarut-larut, karena yang dirugikan adalah masyarakat kecil yang terlanjur menyetor uangnya ke pengelola kaveling ilegal itu,” ujarnya, Selasa (3/ 9/2019) sore.
Tumbur memaklumi banyak masyarakat yang tertipu modus penjualan KSB ilegal. Karena mayoritas masyarakat menengah ke bawah tidak tahu seperti apa status lahan yang dibelinya. ”BP Batam dan dinas kehutanan yang seharusnya lebih pro aktif,” jelasnya. Minimal BP Batam ataupun pihak kehutanan memberikan plang atau papan pengumuman bahwa lahan tersebut merupakan hutan lindung atau lahan yang tak boleh diperjual belikan. ”Kalau statusnya hutan lindung, pihak kehutanan yang harus lebih pro aktif menjaga asetnya itu,” paparnya. “Jangan sampai aset itu dijadikan bancakan oknum dengan cara diperjualbelikan dalam bentuk KSB,” ujarnya. Selian itu kata dia, BP Batam ataupun pihak kehutanan berhak untuk melaporkan penjualan KSB ilegal itu ke aparat penegak hukum demi melindungi masyarakat di Batam.(rm/bp).
10
Isdianto dan Sorya Respationo Jadi Pasangan Pesaing Ismeth Abdulah TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA – Sejak Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, terkena kasus OTT oleh KPK dan saat ini masih meringkuk di tahanan institusi anti rasuah itu, sudah diprediksi beberapa kalangan tentang kans besar duet Isdianto dengan sosok Soerya Respationo yang memang dikenal paling ambisius untuk jadi penguasa di Provinsi Kepri. Ternyata benar, Plt.Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, akhirnya menyatakan akan berduet dengan Soerya Respationo, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri tahun 2020. Keduanya diketahui sama-sama merupakan kader DPD PDI Perjuangan Kepri, di mana Isdianto sebagai Dewan Pembina dan Soerya Respationo sebagai Ketua.”Insyaallah, kami akan berpasangan. Mohon do’anya,” kata Isdianto di Tanjungpinang, Selasa (2/9/2019). Kendati demikian, Isdianto tidak memposisikan dirinya sebagai Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur di Pilkada 2020.Menurut Isdianto, hal
Plt Gubernur Kepri, Isdianto, menyatakan siap berduet dengan Soerya Respationo di Pilgub Kepri 2020.
itu sepenuhnya akan ditentukan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. “Yang jelas saya dan Soerya samasama siap maju. Soal siapa yang jadi Cagub atau Cawagub, nanti DPP yang putuskan,” imbuhnya. Disinggung mengenai persiapan untuk menyambut Pilkada 2020. Isdianto mengaku saat ini masih fokus menjalan-
kan tugasnya sebagai Plt.Gubernur Kepri, menggantikan Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun yang terjerat kasus KPK.” Sekarang fokus bekerja untuk masyarakat dulu. Perkembangannya kita lihat saja nanti,” kata Isdianto. Sementara itu, Sekretaris PDI Perjuangan Kepri, Lis Darmansyah, menyatakan partainya belum memastikan secara resmi siapa yang akan diusung pada pilkada 2020.Sebab, keputusan itu akan ditentukan melalui rapat kerja daerah PDI Perjuangan yang rencananya digelar dalam waktu dekat. ”Juga tentunya melalui pertimbangan Ketua Umum, Megawati,” ucapnya. Namun, mantan Wali Kota Tanjungpinang ini tidak menampik, bahwa internal partai berlambang kepala banteng itu memang mengharapkan Soerya yang akan maju di pilkada tersebut.”Soal berpasangan dengan Isdianto atau yang lainnya, tentu kita lihat dulu perkembangan karakter masyarakat Kepri, karena itu akan jadi pertimbangan partai,” ucap Lis.(red/ tim redaksi)
R-APBD Natuna baru disetujui, yang mengesahkannya Gubernur,” ujar Ilyas. Lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekda dimasa kepemimpinan Bupati Hamid Rizal dan Daeng Rusnadi serta Raja Amirullah itu, memastikan secara aturan rapat tersebut boleh saja dilakukan. Hanya saja tidak menjaga harmonisasi antara yang sebentar lagi akan dilantik pada tanggal 2 Sepetember. “Hanya tinggal empat hari lagi priode yang lama berakhir. Tanda tanya apa terburu-buru untuk pengesahan APBD 2020. Sementara masih ada empat bulan lagi tahun 2020. Sekarang tanggal 28 Agustus, empat hari lagi pelantikan anggota dewan baru,” sebut Ilyas, Kamis (29/8/2019). Ilyas Sabli yang juga pernah menjabat Bupati Natuna (2011-2016), berharap dewan lama legowo menyerahkan tongkat estafetnya ke dewan baru, agar ada keserasian jalannya pembangunan kedepan. “Saya juga berharap eksekutif dan legeslatif (dewan baru) nanti bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Jangan bawa kepetingan masing-masing, tapi bawalah kepentingan untuk masyarakat banyak,” pinta Ilyas. Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra yang memimpin rapat paripurna ketika diminta keterangan menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban pihaknya mengesahkan Perda APBD
2020 tersebut. Karena surat masuk Rancangan KUAPPAS APBD 2020 sudah mereka terima pada tanggal 10 Juli 2019. “Tahapannya sudah terpenuhi, mulai dari MoU KUA-PPAS, Pidato Nota, MoU RAPBD, dan Pandangan Fraksi sudah dilalui. Sebagai wakil rakyat ini menjadi kewajiban kami mengesahkannya. Aneh, kenapa kami menjalankan pekerjaan kemudian disalahkan. Besok-besok kalau kami tidak bekerja dan tidak adakan paripurna jangan salahkan kami,” sebut Candra. Candra memastikan tidak ada kepentingan terkait pengesahan APBD 2020, tetapi memang sudah menjadi kewajiban bagi mereka membahas dan mengesahkannya. “Bicara kepentingan, pak wartawan tanya saja dengan mereka (eksekutif-red), karena mereka yang tidak hadir, ada apa? Jangan tanya sama kami. Sekarang kami bertanya kenapa diantar buku itu, kalau memang tidak kasih kami dewan lama membahasnya. Kenapa tidak antar nanti saja tunggu dewan baru dilantik,” ujar Candra. Candra mengaku sempat terkejut, kenapa tidak satu orangpun dari pihak eksekutif hadir memenuhi undangan paripurna DPRD. “Jadi kita juga bingung kenapa bupati tidak hadir? Kecuali ada sesuatu tidak diinginkan. Sekarang seluruh fraksi menerima dan tidak ada catatan ekstrim. Secara aturan bupati wajib
Sambungan Hal. 9
hadir, kecuali tidak berada ditempat atau berhalangan. Tetapi bupati ada disini, kenapa beliau tidak hadir. Secara kapasitas tak mungkin pula saya pergi jemput beliau, kan sudah ada undangan resmi,” tutur Candra. Candra membantah jika pengesahan APBD 2020 disebut terburu-buru dan sarat kepentingan. “Buku diantar 10 Juli 2019, kami sahkan akhir Agustus, kesalahan kami dimana? Jika kami dikatakan buru-buru kenapa pengesahan APBD-P mereka antar Agustus kami sahkan bulan Agustus juga tetapi mereka terima? Saat pengesahan APBD-P itu, kenapa tidak ada yang protes, kenapa tidak disebut buru-buru? Kami justru bertanya kembali ke mereka ada apa?,” tegas Candra. Lebih jauh Candra menjelaskan selama ini APBD mereka terima sekitar tanggal 23-28 September, kemudian disahkan pada akhir Oktober. “Sekarang mereka antar awal Juli, kita sahkan akhir Agustus, normal saja kan? Karena dulu buku APBD tidak pernah diantar bulan Juli. Tahun kemarin saja mereka antarnya bulan September, bapak bisa cek sendiri,” jelasnya. Sebagai pimpinan sidang, Candra memastikan hasil rapat paripurna sudah berjalan dengan baik. “Batal ketika tidak quorum, bukan karena eksekutif tidak hadir. Kalau dia tidak 50 per 1 baru tidak bisa diteruskan paripurnanya.
Ada Berikan Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (27/ 08/2019) pagi. Saat Isdianto menekan tombol, sirine pun langsung meraung. Saat itu juga 11 desa di Natuna disentuh penerangan listrik. Yaitu Desa Payak, Desa Jermalik, Desa Pulau Panjang, Desa Kerdau, Desa Batu Berian, Desa Seluan Barat, Desa Kelarik Barat, Desa Selaut, Desa Sededap, Desa teluk Labuh dan Sekatung. Isdianto berharap, dengan listrik yang memedai anakanak bisa leluasa belajar. Ia mengajak masyarakat dan Pemdab bersama-sama memanfaatkan listrik ini untuk memajukan daerah. Baik itu
Sambungan Hal. 9
segi pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, kelautan dan pertanian maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja tempatan. “Semoga lewat peresmian ini, kebutuhan listrik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Natuna dapat terpenuhi,” ujar Isdianto. Pada kesempatan tersebut, Direktur PLN Regional Sumatera, Waluyo Kusdwihartha, menyebutkan bahwa proyek listrik ini sudah dimulai sejak tahun 2016 sampai 2019 ini. Program 100% Desa Berlistrik di Natuna ini me-
rupakan komitmen PLN mewujudkan Kepulauan Riau yang terang benderang. Saat ini pihak PLN unit Ranai memiliki cadangan listrik sebesar 20 mega watt di Pulau Bunguran Besar. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir lagi menghadapi kebutuhan suplai daya listrik untuk keperluan pembangunan industri pihak investor di bidang pariwisata maupun perikanan. Waluyo juga berharap adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat setempat, untuk bersama- sama menjaga sterilisisasi area jaringan listrik dari ranting dan pohon, agar berkoordinasi dengan pihak PLN setempat, untuk
Polres Bintan Dari hasil keterangan berbagai pihak dan penyelidikan di lapangan, pihaknya mendapati kerugian negara yang ditimbulkan dari penyelewengan APBDes ini sebesar Rp 320 juta. Besaran kerugian negara itu ditimbulkan pada rezim Penjabat (Pj) kades dan kades defentif yang masih menjabat sampai saat ini. “Kerugian negara yang terjadi di masa jabatan kades lama sebesar Rp 30 juta lebih. Sedangkan di era kades baru sebesar Rp 280 juta lebih,” jelasnya.
Tidak ada aturan yang menyebutkan kalau bupati tidak hadir paripurna dibatalkan atau diundurkan. Saat itu, kita hadir 14 orang, dan seluruh fraksi juga hadir, jadi clear. Sekarang kami kembali bertanya kenapa bupati tidak hadir?,” tanya Candra mengakhiri pembicaraan. Sekda Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, M.Si, ketika diminta keterangan mengatakan saat rapat berlangsung bupati tidak bisa hadir karena mendampingi Gubernur Provinsi Kepri, H. Isdianto. “Kita kan semua tau, bahwa saat ini Pak Gubernur ada disini. Tadi malam melalui Sekwan, Hendra Kusuma, saya sampaikan salam kepada Hadi Candra bahwa besok Pak Bupati tidak bisa hadir, minta ditunda dulu, kenapa buru-buru waktunyakan masih panjang, karena bupati sedang mendampingi gubernur. Mendampingi gubernur juga tugas bupati,” kata Wan Siswandi. Sebagai Sekda Natuna, Wan Siswandi memastikan tidak ada masaalah yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. “Ujung ceritanya kalau Pak Bupati tidak hadir kami tentu tidak hadir juga. Bupati juga sudah bilang sama saya, beliau mendampingi gubernur. Kami tidak ada menyalahkan siapapun, yang salah itu, waktunya saja. Sampai hari ini Pemda dan teman-teman di DPRD tidak ada masalah, hanya persoalan waktu saja,” tutup Wan Siswandi. (red/rm)
dilakukan pembersihan. Rangkaian peresmian ditutup dengan penandatanganan batu prasasti disaksikan oleh Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal MSi dan FKPD Kabupaten Natuna serta Direktur PLN Regional Sumatera. Disusul dengan penyerahan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa sarana pembangunan tempat wudu untuk Masjid di Desa Tanjungkumbik. Juga penyerahan bantuan masing-masing satu unit sepeda motor listrik yang ramah lingkungan oleh Plt Gubkepri untuk SMAN 1 Bunguran Timur dan Lembaga Adat Melayu Natuna. (red/ril/rm) Sambungan Hal. 9
Meskipun pihak kepolisian telah berhasil mendapatkan jumlah kerugian negara dari korupsi APBDes ini, tidak serta merta akan ditangani oleh pihaknya sendiri, melainkan juga akan meminta tanggapan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dinaungi oleh Inspektorat Pemkab Bintan. ”Kita sudah temui APIP Bintan dan kasus ini sedang mereka telusuri lagi. Jadi kita tunggu hasil dari penelusuran mereka,” ucapnya. AKP Yudha menambahkan, ada dua kasus dugaan
korupsi APBDes yang sedang diselidikinya, selain Desa Kukup Kecamatan Tambelan, kemudian Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang,”Proses penyelidikannya masih berjalan,” ujar Yudha. Penyelidikan dugaan kasus korupsi APBDes Desa Kukup telah berjalan hampir dua bulan. Beberapa saksi telah dimintai keterangan, mulai dari aparatur desa, Badan Permusyawaratn Desa (BPD) hingga kepala desanya. ”Kini anggota kami sedang melakukan penghi-
tungan kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus itu,” kata dia. Sedangkan dugaan kasus korupsi Desa Malang Rapat mulai ditelisik sepekan lalu. Meskipun baru, namun pihaknya telah memanggil kades dan beberapa apartur desa ke Mapolres Bintan. ”Ada dugaan penyalahgunaan dana pada APBDes 2017-2018 lalu. Namun proses kasus ini masih tahap klarifikasi sehingga kades dan aparaturnya baru kita mintai keterangan,” ucapnya. (rm/red)
CMYK
11
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Plt Gubernur Kepri Isdianto memberikan selamat kepada anggota DPRD usai sumpah/janji DPRD Batam periode 2019-2024 di DPRD Batam, Kamis (29/8).
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
POLITISI PDIP Putra Yustisi Respati bersalaman dengan Plt Gubernur Kepri Isdianto saat pelantikan anggota DPRD Batam, Kamis (29/8). Putra menjabat pimpinan sementara DPRD Batam.
Nuryanto Kembali Ditetapkan Jadi Ketua DPRD Kota Batam Priode 2019-2024
BATAM, RAKYAT MEDIA 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Pengadilan Negeri Batam Wahyu Iman Santoso, Kamis (29/8). Prosesi pelantikan berlangsung di ruang siding paripurna DPRD Batam yang dipimpin Ketua DPRD Batam periode lalu, Nuryanto. Dari 50 anggota dewan yang dilantik itu, ada 26 wajah baru. Sisanya 24 orang wajah lama yang terpilih kembali. Mereka diharapkan mampu menjaga amanah dalam memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat di masa mendatang, sesuai tugas dan fungsinya. Pantauan di lapangan, para ang-
gota dewan terpilih terlihat gembira dan mengabadikan momen pelantikan dengan berfoto bersama keluarga, tamu undangan, serta anggota dewan terpilih maupun mantan anggota dewan yang hadir. Seusai dilantik, ketua dan wakil ketua DPRD sementara diserahkan kepada partai yang mendapat perolehan kursi terbanyak urutan satu dan dua. Dalam hal ini ketua DPRD Batam (sementara) Putra Yustisi Respaty dari PDI-P, wakil ketua sementara Kamaluddin dari Partai NasDem. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Batam Asril membenarkan ketua sementara DPRD Kota Batam dijabat Putra Yustisi Respaty dari PDI-P dan wakil ketua sementara DPRD Batam dija-
NADIA bersama suami, Putra YustisiRespaty ketua DPRD Batam
bat Kamaluddin dari NasDem. Putra dan Kamaluddin ditunjuk masing-masing partai politik pemenang pemilu. Putra mengatakan, ketua dan wakil ketua sementara melakukan sejumlah tugas. Di antaranya memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tata tertib DPRD, memproses pimpinan DPRD definitif, dan tugas lainnya. Pelantikan anggota DPRD Batam periode 2019-2024 itu dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan, antara lain Plt Gubernur Kepri Isdianto, mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Ketua DPRD Kepri Juma-
ga Nadeak, Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, Wali Kota Batam M Rudi, serta pejabat instansi vertical lainnya. Turut hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri yang juga Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim. Plt Gubernur Kepri Isdianto dalam sambutannya mengatakan, pelantikan ini merupakan rangkaian dari proses demokrasi pemilihan anggota legislatif Kota Batam yang lalu. Pemprov Kepri menyam-paikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Batam yang telah memberikan hak konstitusionalnya,”Ucapan yang sama juga disematkan kepada KPU, Bawaslu, serta aparat ke-
PENGUCAPAN Sumpah/Janji Anggota DPRD Kota Batam dihadiri Walikota Batam H Muhammad Rudi, PltGubernur Provinsi Kepri Isdianto, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, mantan Wakil Gubernur Provinsi Kepri SoeryaRespationo, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Batam.
amanan Polridan TNI yang telah menjaga Kota Batam tetap kondusif,” kata Isdianto. Ia menambahkan, dengan pelantikan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja DPRD Batam sebagai mitra kerja Pemko Batam. “Saling mendukung dan bersinergi membangun Batam dan Kepri kearah yang lebih baik lagi, maju, dan berkembang,” tambahnya. Di akhir sambutannya, Isdianto mengakui segala program yang ditetapkan pemerintah tak lepas dari peranserta DPRD. Masyarakat menaruh harapan besar di pundak anggota DPRD Batamterpilih. ”Amanah yang bapak/ibuterimaharusdijagadenganbaik. Bekerjalah dengan ikhlas dan tu-
lus untuk masyarakat,” katanya. Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam yang baru, Sahat Tambunan meminta dukungan dari semua pihak agar DPRD Batam periode sekarang bisa bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. Termasuk memberikan saran dan masukan demi membaiknya lembaga institusi DPRD Batam. “Kita berharap dukungan dari semua pihak. Saya pribadi mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga dan semua pihak yang mendukung saya sehingga bisa duduk di kursi DPRD Batam. Ini adalah amanah, dan mudahmudahan saya bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya. (rm/red)
CALON Legislatif (Caleg) DPRD Kota Batamterpilih, periode 2019-2024, resmi menjabat anggota DPRD kota Batam, Kamis, (29/8/2019). Pegesahan ditandai pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, WahyuIman Santoso.
SEKRETARIS Dewan sedang mempersiapkan tempat acara pelantikan anggota DPRD Kota Batam
SELURUH anggota DPRD Kota Batam foto bersama usai pelantikan di gedung DPRD Kota Batam
SUASANA pelantikan anggota DPRD Batam 2019 – 2024.
50 Anggota DPRD Kota Batam periode 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Pengadilan Negeri Batam
BINTAN-PINANG
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
(FOTO:IST)
KAPOLRES Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, saat melakukan gelar pasukan Operasi Patuh Seligi.
Polres Tanjungpinang Gelar Operasi Patuh Seligi 2019 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Polres Tanjungpinang, Polda Kepulauan Riau, menggelar operasi dengan sandi Patuh Seligi 2019 yang dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019.”Operasi tersebut mengincar delapan pelanggaran,” kata Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, Kamis (29/8/2019). Delapan macam pelanggaran dimaksud, kata Ucok, meliputi pelanggaran penggunaan helm SNI, pelanggaran melawan arus, pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara, pelanggaran berkendara di bawah pengaruh alkohol/mabuk.Kemudian, pelanggaran melebihi batas kecepatan, pelanggaran berkendara di bawah umur, pelanggaran tidak menggunakan Safety Belt, serta pelanggaran penggunaan lampu rotator atau strobo. Ucok mengharapkan, dengan sasaran penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut, operasi patuh seligi 2019 ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang lalu lintas, sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mantap.”Kegiatan ini sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, minimal bisa mengurangi jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas,” tuturnya. Dia katakan, operasi kali ini tidak hanya dalam bentuk razia, tetapi polisi dan stakeholder terkait lainnya juga akan bergerak melakukan patroli keliling.”Unit yang ada di lapangan akan bergerak, jika ada pelanggaran akan kita lakukan penindakan,” katanya.(rm/ferianda).
ACARA pelantikan 25 anggota DPRD Bintan
Usai Dilantik 25 Anggota DPRD Bintan Langsung Bekerja BINTAN, RAKYAT MEDIA- Kepala Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Admiral, SH.MH, resmi melantik 25 Anggota DPRD Bintan masa bakti 2019-2024 resmi di Gedung DPRD Bintan, Senin (2/9/2019). Selain melantik dan membacakan sumpah jabatan, secara simbolis Kepala PN Tanjungpinang juga melakukan prosesi penyematan lencana (pin) anggota DPRD Bintan. Sekretaris DPRD Bintan, Muhammad Hendri mengatakan 25 anggota dewan terpilih telah dilantik dan sudah mulai bekerja terhitung saat mengucapkan janji dan sumpah jabatan.”Mereka sudah dilantik dan juga mengucapkan sumpah jabatan. Mulai hari ini juga mereka sudah mulai bekerja,” ujar Hendri. Meskipun 25 orang itu telah resmi menjabat sebagai dewan. Namun belum dapat ditentukan posisi pejabat definitif yang menduduki Kursi Ketua, Wakil Ketua I maupun Wakil Ketua II. Bedasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 697 tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019. Partai Demokrat merupakan parpol yang memperoleh kursi terbanyak dan di posisi kedua kursi terbanyak adalah Partai Golkar. Maka Zulkifli yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat dan Nesar Ahmad yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Golkar ditunjuk untuk menjadi pimpinan DPRD sementara.”Zulkifli jadi Ketua DPRD sementara dan Nesar Ahmad menduduki posisi Wakil Ketua sementara,” kata Hendri. Sementara itu, Zulkifli mengatakan posisi jabatan ketua ini hanya bersifat sementara waktu. Dalam waktu dekat ini dia akan melaksanakan beberapa agenda.”Saya dan Pak Nesar akan bertugas memimpin rapat, memfasilitasi terbentuknya fraksi, perancangan tata terrib serta proses pemilihan pimpinan dewan definitif,” jelasnya. Plt. Gubernur Kepri, Isdianto mengucapkan selamat bekerja kepada dewan yang telah dilantik. Diharapkan dewan mampu meningkatkan kinerjanya dan bersinergi dengan pemerintah daerah.”Lembaga legislatif dan eksekutif harus bisa bersinergi. Sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lancar,” ujarnya. Dewan tidak hanya memiliki legitimasi yang kuat. Tetapi juga berperan penting dalam pembangunan daerah yang bertujuan mensejahteraakan masyarakat. Karena dewan merupakan wadah aspirasi dari masyarakat.”Masyarakat menaruh harapan dipundak dewan. Jadi hal itulah yang harus diingat oleh dewan yang dilantik hari ini,” ucapnya.(rm/ yuliandi)
12
Pegawai Pegadaian Tanjungpinang Setubuhi Siswi Magang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Satreskrim Polres Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menangkap oknum pegawai BUMN Pegadaian inisial Ff (31) karena diduga menyetubuhi seorang siswi magang sebut saja Bunga di kantor itu.Terduga pelaku diamankan di kediamannya di Jalan Pramuka Kota Tanjungpinang, Rabu (28/9/ 2019) malam. Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Alie, mengatakan, penangkapan terhadap Ff dilakukan atas laporan orang tua korban, dalam dugaan pencabulan pada anak dibawah umur. Berdasarkan laporan Sw orang tua korban, sambung Efendri Alie, bahwa anak perempuannya sebut saja Bunga (16) itu telah disetubuhi oleh seorang laki-laki berinisial Ff yang bekerja di salah satu
Kantor BUMN di Kota Tanjungpinang.”Atas laporan itu kami melakukan penyelidikan, dan mengamankan Ff,” kata Alie di Mapolres Tanjungpinang, Selasa (3/9/ 2019). Dia menjelaskan, kronologis kejadian berawal ketika korban Bunga yang merupakan pelajar di salah satu sekolah kejuruan, magang di tempat pelaku bekerja. Selama magang itu, terjadi komunikasi yang rutin antara korban dan terduga pelaku karena memang ketemu setiap hari.”Atas kedekatan itu, singkat cerita pelaku diduga membujuk dan membawa korban bunga ke sebuah penginapan yang ada di Tanjungpinang. Di penginapan itulah terjadi hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 kali,” ungkap Alie. Atas kejadian itu, orang tua
ILUSTRASI
korban tidak terima dan melapor ke Polres Tanjungpinang. “Saat ini Ff telah ditetapkan tersangka pelaku pencabulan, dan
2 Hari Diguyur Hujan, Air Waduk Gesek Bintan Kembali Normal BINTAN, RAKYAT MEDIA - Waduk Gesek yang berlokasi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang selama ini dikelola dan sebagai sumber air PDAM Tirta Kepri kembali normal setelah sempat mengalami kekeringan. “Hujan deras selama dua hari pada pekan lalu menyebabkan air di Waduk Gesek naik. Kondisi kembali normal, meski untuk beberapa saat,” kata Plh Direktur PDAM Tirta Kepri, Budi Yadi di Tanjungpinang, Senin. Volume air di Waduk Gesek saat ini mencapai 1,8 meter. Sebelum hujan, air di waduk itu hanya tinggal 70 CM sehingga terlihat tanah pada dasar waduk. Sementara kondisi Sei Pulai, Bintan juga mulai membaik sejak hujan selama dua hari tersebut. Volume air di Sei Pulau mencapai 2,8 meter.”Dalam kondisi normal, volume air di Sei Pulai mencapai 4,24 meter,” katanya. Yudi berharap bulan ini turun hujan. Jika tidak hujan, maka krisis air kembali terjadi lagi. “Tahun ini sudah dua kali kita mengalami krisis air
WADUK Gesek yang berlokasi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
akibat tidak turun hujan. Pertama pada awal 2019, dan kedua pada Agustus 2019,” ucapnya. Ia menjelaskan volume air waduk Gesek dalam kondisi normal hanya dua meter. Pendalaman waduk yang diusulkan sejak tahun lalu kepada Balai Wilayah Sungai sampai sekarang belum terealisasi. ”Rumput di waduk yang menyebabkan pendangkalan juga belum dibuang. Sudah diusulkan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS), tetapi katanya tahun depan dilaksanakan setelah diusulkan, karena membutuhkan anggaran yang cukup besar,” ujarnya. Waduk ini tidak memili-
ki mata air yang baik, karena hutan di sekitar waduk dalam kondisi rusak akibat dirambah untuk kepentingan perkebunan dan lainnya. ”Kami tidak bisa melarang mereka berkebun, karena tidak memiliki wewenang,” ucapnya. Selama ini, kata dia Waduk Gesek maupun Sei Pulai hanya menampung air hujan. Jika tidak terjadi hujan, air pun kering.Jumlah pelanggan PDAM Tirta Kepri saat ini sekitar 17 ribu rumah, dengan kebutuhan air 230 liter/detik.”Kondisi sekarang dapat dikategorikan krisis air, karena masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air bersih,” katanya. (rm/yuliandi)
dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara,” katanya. (rm/feri)
Polres Selidiki Laporan Kasubag Disdik TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjungpinang mulai menyelidiki kasus penundaan kenaikan golongan ASN yang dilaporkan Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Jhon Andriasta Barus. Kasatreskrim Polres Tanjungpinang, AKP Efendri Alie, mengatakan pihaknya akan memeriksa Jhon untuk melengkapi berkas penyelidikan sebelum memeriksa pihak terkait lainnya.”Pelapor merasa dirugikan karena tidak dapat mengurus kenaikan golongan,” katanya, Kamis (29/8/2019). Jhon baru mengetahui dikenakan sanksi penundaan golongan dari IIIC menjadi IIID setelah mengajukan permohonan kenaikan golongan. Hal itu yang menyebabkan dia merasa dirugikan sehingga melaporkan Inspektorat Kepri kepada pihak kepolisian. “Kami belum dapat berkomentar banyak karena proses penyelidikan masih berlangsung,” ujarnya. Hingga berita ini disiarkan, Jhon belum mau menanggapi pertanyaan Antara terkait permasalahan tersebut.Kepala Inspektorat Kepri, Mirza Bachtiar, menyayangkan sikap Jhon yang melaporkan permasalahan itu kepada pihak kepolisian. Semestinya, Jhon mengajukan banding atas sanksi
yang diberikan itu kepada kepala daerah.”Jika masih belum puas laporkan kepada Komisi ASN, bukan kepada pihak kepolisian. Dia seharusnya memahami itu karena mantan auditor dan staf di Inspektorat Kepri,” tegasnya. Mirza mengemukakan pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan sanksi tersebut kepada pihak Jhon. Hal itu disebabkan Jhon memiliki atasan di Disdik Kepri, dan ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kepri. Inspektorat Kepri hanya memiliki kewenangan memeriksa Jhon berdasarkan permasalahan yang ditemukan, kemudian merekomendasikan pemberian sanksi. Keputusan pemberian sanksi itu bukan kewenangan Inspektorat Kepri, melainkan kepala daerah. Namun Mirza menolak membeberkan alasan merekomendasikan pemberian sanksi tersebut, karena rahasia negara.”Saya tidak dalam kapasitas menginformasikan sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Karena itu, kalau dipanggil dan diperiksa pihak kepolisian, saya akan persoalkan ini,” ucapnya. Sanksi Pejabat Lainnya” Bukan hanya Jhon yang dikenakan sanksi, melainkan juga sejumlah pejabat lain,” kata Mirza.(rm/rud)
Polres Bintan Tangkap Tiga Pria Pemilik Sabu 119,2 Kilogram BINTAN, RAKYAT MEDIA-Polres Bintan amankan tiga orang pria karena diduga memiliki sabu lebih kurang berat 119, 2 kilogram pada Jumat (30/8/2019) lalu.Dari tiga pria tersebut, dua orang yakni AJ dan S merupakan supir bus sekolah di Bintan. Sedangkan seorang lagi pria berinisial AP merupakan warga berakit, diamankan polisi Sabtu (31/8/2019) dini hari. Informasi yang dihimpun dilapangan, penangkapan bermula dari tertangkapnya AJ di kawasan Panteng, Desa Sebong Pereh, Kecamatan
Teluk Sebong.Setelah AJ diamankan, polisi yang saat itu berpakaian sipil pun langsung menyelidiki kediaman AJ yang berada di Jalan Antasari, Gang Riang RT 01 RW 03 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong pada Jumat (30/8/2019). Disana polisi mengamankan tersangka lainnya S dan menemukan 120 bungkus sabu disimpan di sejumlah tempat.”Saat saya tiba di kediaman AJ, saya melihat sudah banyak polisi disana,”kata Ketua RT 01 RW 03, Karyati ditemui di loka-
si kejadian. Karyati juga menyampaikan, pada proses pemeriksaan, polisi menemukan 119 bungkusan yang terbungkus seperti alumunium foil namun lebih lembut. ”Nah 1 bungkus lagi ditemukan Minggu (31/8) pagi di mesin cuci yang ada disana,”tuturnya. Karyati juga menuturkan, bahwa pada penggeledahan itu, beberapa bungkusan sabu ditemukan dan tersimpan pada tiga travel bag. Sebagian lagi ditemukan di bawah kasur sebuah kamar
KANTOR Polres Bintan di Tanjunguban
yang belum selesai dikerjakan. ”Pada saat penggeledahan, saya sempat bertemu
dengan AJ juga saat itu dan tertunduk,”tuturnya. (rm/ yuliandi)
CMYK
13
KARIMUN-LINGGA
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
(FOTO:HUMAS)
Plt Gubkepri dan pejabat terkait menerima kunjungan tim penilai Tanaman Obat Keluarga karena Kepri memiliki satu wakil dari Kabupaten Karimun untuk lomba tingkat nasional.
Karimun Wakili Kepri Dalam Pengembangan Toga KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Tanaman obat keluarga atau Toga membuat Kelompok Asuhan Mandiri Selasih, Parit Benut, Meral, Karimun, Kepri diperkirakan mulai diperhitungkan secara nasional. Sebab, dari 20 provinsi di Indonesia, hanya 7 yang terpilih dalam kegiatan pengembangan tanaman obat keluarga. Tim penilaian pun datang ke Kepri untuk melakukan peninjauan. Karimun sendiri sudah tiga tahun berturutturut mengikuti ajang bergengsi ini. Dari 20 provinsi hanya 7 yang masuk nominasi. Salah satunya Kepri yang diwakili Kabupaten Karimun. Plt Gubernur Kepri, H.Isdianto, mengatakan, Pemprov mendukung penuh pengembangan tanaman obat keluarga (Toga) di daerah ini. Untuk hal-hal yang produktif, Pemprov akan memperkuat sinergi. “Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semuanya akan berubah semakin baik. Untuk pengembangan sektor ini, 1.000 persen kita dukung,” kata Isdianto saat menerima Tim Penilaian Pemanfaatan Toga dan Akupresur Tahun 2019 oleh Kementrian Kesehatan di Ruang Kerja Plt.Gub Lantai 6 Graha Kepri, Batam, Ranu (28/8/2019). Isdianto, yang didampingi Ketua TP PKK Kepri, Hj.Rosmeri Isdianto mengatakan, saat ini perkembangan Toga bukan hanya untuk pribadi masyarakat, namun juga bisa pasar nasional dan internasional. Ke depan, Isdianto ingin di seluruh rumah penduduk, ada pemanfaatan lahan untuk Toga. Memang dalam pertemuan itu, Tim Kementerian berharap tidak hanya di Karimun, namun seluruh kabupaten/kota juga mengembangkan Toga. Jenis tanaman toga PKK diantaranya Daun Dewa, Daun Seledri, Belimbing, Daun Kelor, Daun Bayam Duri, Kangkung, Daun Saga, Daun Pacar Cina. Salah satu khasiatnya sebagai tanaman herbal. Isdianto pun mengatakan bahwa sejak saat ini, pihaknya akan mendorong dan mendukung agar semua daerah mengembangkan Toga. Bahkan akan dikembangkan dengan baik karena memberi dampak ekonomi yang besar. Apalagi yang di Karimun sudah ada yang ekspor ke Malaysia. “Akan kita kembangkan tiap kabupaten. Jika tiga tahun ini Bapak Ibu datang ke Karimun, ke depan akan datang ke kabupaten dan kota lain. Juga melihat keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan Toga,” kata Isdianto. Malah dalam kesempatan itu, komitmen dan dukungan OPD pun mengemuka. Tampak hadir dalam kesempatan itu Kepala Barenlitbang Naharuddin, Kadis Kesehatan Tjetjep Yudiana, Asisten Ekbang Syamsul Bahrum dan lainnya. Ketua TP PKK yang juga Ketua BKOW, Hj.Rosmeri Isdianto, menambahkan, bahwa pihaknya juga sudah mengembangkan program ini. Meski masih terfokus rosela, namun hasilnya sudah ekspor hingga ke Malaysia. Pengembangannya pun sampai ke berbagai daerah. Ada memorandum persepahaman pemanfaatan lahan seluas satu hektare di Kundur, Natuna dan dua hektare di Bintan. Rosmeri pun mengatakan, pihaknya akan terus menyosialisasikan dan memberikan pemahaman manfaat tanaman obat keluarga kepada masyarakat.(red/rm)
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Ketua PN Karimun Lantik 30 Anggota DPRD Karimun Terpilih KARIMUN, RAKYAT MEDIASebanyak 30 anggota DPRD Karimun periode 2019-2024 terpilih dilantik Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Joko Dwi Hatmoko. Pelantikan anggota dewan baru tersebut dihadiri Plt Gubernur Kepri Isdianto, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wabup Anwar Hasyim dan jajaran OPD Karimun. Pelantikan anggota DPRD Karimun tersebut berlangsung di Gedung Rapat Paripurna Balai Rong Sri DPRD Karimun. Pelantikan anggota dewan itu dilaksanakan melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD sementara Yusuf Sirat dari Fraksi Partai Golkar dan Syafri Sandi dari Fraksi PKS. Ada yang unik saat pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Karimun tersebut. Para anggota dewan menghadap ke arah kursi pimpinan atau membelakangi para tamu undangan. Dari 30 anggota DPRD Karimun, sebanyak 28 orang dibacakan sumpah menurut agama Islam, sementara dua anggota dibacakan janji menurut agama Katolik dan Budha. Usai pembacaan sumpah dan janji, maka Ketua DPRD Karimun sementara, Yusuf Sirat dan Wakil Ketua sementara Safri Sandi diberi kesempatan menduduki kursi pimpinan sekaligus penyerahan palu
KETUA DPRD Karimun sementara Yusuf Sirat memimpin rapat Paripurna DPRD Karimun
sidang kepada Yusuf Sirat, kemudian diberi kesempatan memimpin sidang paripurna pertama. Kata-kata pertama yang disampaikan Yusuf Sirat adalah ucapan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Joko Dwi Hatmoko yang telah meluangkan waktu selama dua hari di Gedung DPRD Karimun untuk melaksanakan prose-
si pelantikan mulai dari gladi bersih sehari sebelumnya. “Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, karena selama dua hari ini bersedia meluangkan waktu di Gedung DPRD ini untuk persiapan proses pelantikan. Sehingga, proses pelantikan ini berjalan dengan sukses dan lan-
car,” ungkap Yusuf Sirat. Prosesi pelantikan itu diakhri dengan foto bersama dan ucapan selamat yang dimulai dari Plt Gubernur Kepri, Sekdaprov Kepri, Bupati Karimun, Wabup Karimun hingga mantan anggota DPRD yang tidak terpilih maupun mantan anggota DPRD Karimun yang terpilih di Provinsi Kepri serta keluarga, kerabat dan masyarakat.(rm/jimi)
DPRD Sahkan APBD-P Lingga Sebesar Rp1,053 Triliun LINGGA, RAKYAT MEDIA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lingga, Senin (2/9) mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, sebesar Rp 1,053 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBD murni lalu. Juru Bicara Banggar DPRD Lingga, Agus Norman mengatakan, penetapan ataupun persetujuan itu, telah melalui rapat pembahasan hasil harmonisasi antara banggar, TAPD, serta tingkat komisi beberapa waktu lalu. Ia mengaku, peningkatan di APBD-P ini terjadi karena adanya penambahan PAD serta adanya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
Besaran angka APBD-P 2019 yang disahkan DPRD Lingga mengalami peningkatan sekitar Rp 134 miliar dari total APBD murni. “Banggar mengucapkan terimakasih kepada setiap Komisi di DPRD dan Pemerintah Daerah serta OPD mitra atas sumbangsih saran selama pembahasan. RAPBD perubahan dibahas sesuai dengan asumsi belanja,” kata Agus Norman dalam laporannya Berdasarkan hasil pembahasan, Komisi III DPRD Lingga paling banyak memperoleh anggaran belanja yakni sebesar Rp 692,6 miliar. Kemudian Komisi II sebesar Rp 217 miliar, serta Komisi I sebesar Rp 144,2
miliar. Agus Norman berharap setelah disetujui, RAPBD-P yang telah disahkan menjadi APBD-P itu hendaknya segera dikirim ke Gubernur Kepri untuk segera dievaluasi. Sementara itu, Bupati Lingga Alias Wello pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Lingga, terutama Banggar dan pimpinan yang sudah serius membahas APBD-P tersebut. “Kami berharap kerjasama yang baik antara Pemkab dan DPRD ini terus bergulir kedepannya. Kami akan segera menyerahkan hasil pengesahan APBD-P ini ke Gubernur,” tuturnya. (rm/taufik)
DPRD Sahkan APBD-P Lingga Sebesar Rp1,053 Triliun
Bhayangkari Karimun Gelar Pemeriksaan Iva dan Kanker Payudara
KETUA Bhayangkari Karimun, Ny Afin Hengky
KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bhayangkari Cabang Karimun menggelar kegiatan pemeriksaan Iva dan deteksi kanker payudara, pemeriksaan payudara klinis (sadanis) dan pembuatan akte lahir secara gratis di Puskesmas Karimun. Kegiatan itu untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-67 tahun 2019. Bakti sosial pemeriksaan kesehatan bagi kaum ibu dan perempuan di Karimun itu dipimpin langsung Ketua Bhayangkari Karimun, Ny Afin Hengky didampingi Ket-
ua Ranting Bhayangkari Polsek Balai Karimun Olivia Budi Hartono dan jajaran. Kegiatan itu, juga dihadiri Wakapolres Karimun, Kompol Jhon Rakutta Sitepu. Ketua Bhayangkari Karimun Afin Hengky mengatakan, sejumlah kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HKGB ke-67 Tahun 2019. Diantaranya, pemeriksaan Iva dan pemeriksaan Sadanis. Selain itu, juga dilaksanakan pembuatan akta lahir gratis untuk masyarakat kurang mampu. Afin berharap, melalui
kegiatan ini dapat membantu menekan angka penderita kanker rahim di Karimun, sehingga wanita di Karimun seluruhnya terhindar dari penyakit mematikan dan selalu sehat. Begitu juga, pihaknya juga merasa senang bisa membantu pembuatan akte lahir bagi masyarakat yang kurang mampu mampu. Bukan hanya sekedar memberikan pelayanan pemeriksaan Iva dan Sadanis secara gratis. Pengurus Bhayangkari Polres Karimun dalam kesempatan itu, juga memberikan
penyuluhan sosialisasi kesehatan kepada perempuan yang bekerjasama dengan pihak kedokteran di Kabupaten Karimun. “Kita juga memberikan penyuluhan terkait masalahan kesehatan bagi kaum perempuan di Karimun. Untuk memberikan materi tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan, kita sengaja mendatangkan dokter spesialis khususnya yang berkaitan mengenai penyakit- menyakit yang rentan diderita kaum perempuan,” pungkasnya.(rm/jm).
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
14
Bupati Bintan Apri Sujadi Menghadiri Pelantikan 25 Anggota DPRD
BUPATI Bintan Apri Sujadi menghadiri pelantikan sekaligus pengambilan sumpah janji 25 Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan 2019-2024 yang digelar di aula sidang utama Kantor DPRD Bintan, Jalan Raya Tanjung Uban Kilometer 42, Bandar Seri Bentan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
BUPATI Bintan Apri Sujadi menghadiri pelantikan sekaligus pengambilan sumpah janji 25 Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan 20192024 yang digelar di aula sidang utama Kantor DPRD Bintan, Jalan Raya Tanjung Uban Kilometer 42, Bandar Seri Bentan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (2/9) sore. Apri mengucapkan selamat atas pelantikan anggota Dewan Kabupaten Bintan yang terpilih. Serta berharap nantinya sinergitas kerjasama yang terjalin antara legislatif dan eksekutif akan semakin lebih baik lagi kedepannya bagi masyarakat Kabupaten Bintan. “Tentunya kita mengucapkan terimakasih bagi anggota legislatif periode sebelumnya atas sumbangsih tenaga dan pikirannya serta mengucapkan selamat kepada anggota legislatif periode 20192024 yang baru saja dilantik,� kata Apri. Sedangkan diketahui dalam pelantikan ini, Partai Demokrat mendapat kursi DPRD Bintan paling banyak, yakni, delapan kursi. Tentu dukungan kursi demokrat di legislatif menjadi kekuatan sendiri untuk eksekutif. Apalagi Apri merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kepri. (*)
BUPATI Bintan Apri Sujadi memberikan selamat kepada Anggota DPRD Bintan Yang terpilih
BUPATI Bintan Apri Sujadi memberikan selamat kepada Anggota DPRD Bintan Yang terpilih
BUPATI Bintan Apri Sujadi jalan bersama Plt Gubernur Kepri Isdianto saat menghadiri Pelantikan Anggota DPRD Bintan.
BUPATI Bintan Apri Sujadi berfoto bersama
BUPATI Bintan Apri Sujadi berfoto bersama
Plt Gubernur Kepri Isdianto memberikan kata sambutan.
CMYK
15
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kegiatan Plt Gubernur Kepri Isdianto di HUT Ke-58 Pramuka
Plt Gubernur Kepri, H Isdianto yang juga Ketua Majlis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Kepulauan Riau menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-58 di halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (19/8/). KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Plt Gubernur Kepri H Isdiantosangat yakin generasi muda Kepri menjadi yang terdepan dalam menjaga NKRI.Banyak aktivitas generasi muda yang dapat membentuk karakter yang juga menjadi kegiatan dalam memperkuat menjaga keutuhan NKRI. Mereka sangat siap membangun keutuhan NKRI. “Gerakan Pramuka, misalnya sejak awal memang dirancang sebagai alat pendidikan generasi muda yang merekat dan membangun keutuhan NKRI. Karena itu gerakan ini bisa tumbuh di semua daerah. Juga menjadi wadah untuk pembentukan karakter generasi muda,” kata Isdianto saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Pra-
muka ke-58 Kabupaten Karimundi Stadion Badang Perkasa, Tanjungbalai, Sabtu (24/8/2019) lalu. Isdianto, sepanjang Sabtu beraktivitas di Batam dan Karimun untuk bertemu dengan para generasi muda dua pulau tersebut.Usai melepas jalan santai di Graha Kepri Batam, Isdianto langsung berlayar ke Karimun untuk menghadiri HUT Pramuka. Di Karimun, selain Pramuka, Isdiantojuga melepas Terabas Karimun. Sesaat kemudian, Isdiantoyang didampingi Hj Rosmeri Isdiantomembuka Kejurnas Dragbike Regional 1 Putaran 8 di Putri Kemuning Coastal Area Karimun. Isdianto kemudian kembali ke Batam juga untuk bertemu dengan generasi muda. Pertama, adik kand-
ung almarhum H Muhammad Sani ini membuka Turnamen Futsal Pocari Sweat Futsal Championship 2019 di GOR Temenggung Abdul Jamal. Setelah itu Isdiantomenjadi Inspektur Upacara pada penutupan masa dasar pembentukan Karakter serta pembinaan Moral dan Kesempataan serta Pelantikan Taruna/i SMK Pelayaran (Maritim) dan SMK Penerbangan Nasional Batam di Lapangan Kampus SMK Pelayaran Nasional. Sementara di pada Minggu (25/ 8/82019), Isdiantomelakukan serangkaian aktivitas di Bintan dan Batam. Isdiantomembuka hari dengan melakukan Pelepasan Event Ironman 70.3 Bintan di Pantai Lagoi Bay. Selepas dari Lagoi, Is-
Plt Gubernur Kepri H.Isdianto pimpin upacara yang digelar Kwarda Kepri pada HUT ke-58 Pramuka. dianto kemudian melepas Fun Bike Batam Pos Sempena HUT RI ke - 74 di Bintan Agro Resort. Dari Bintan, Isdianto kemudian ke Batam untuk membuka Kompetisi Liga 3 di Stadion Citra Mas. Aktivitas Ahad diakhiri dengan menutup 16th Kepri International Bridge Tournament Kepri Governor Cup 2019 di Restoran Golden Prawn 933 Bengkong Laut Untuk generasi muda dan masyarakat Kepri, kata Isdianto tidak masalah harus bolak balik. Apalagi kondisi Kepri memang terbentang luas yang 96 persennya merupakan laut. Tak heran kalau untuk ke satu daerah ke daerah lainnya harus ditempuh dengan berlayar. ”Kalau untuk masyarakat semua kita nik-
mati. Akan menjadi nikmat dan berkah untuk negeri ini. Apalagi untuk Dalam kegiatan itu, pesan dan motivasi memang disampaikan Isdianto. Semua demi NKRI dan masa depan negeri ini. Saat ini dan ke depan, kata Isdianto ada tantangan cukup berat dalam menghadapi lajunya arus informasi dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi ini akan mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun, apabila tidak tepat penggunaannya, makan akan berdampak negatif bagi penggunanya. Di sinilah, kata Isdianto, Pramuka bisa berperan dengan membendung hal-hal negatif dari perkembangan teknologi informasi. Juga dengan mengikuti berbagai aktivitas-
aktivitas positif di lapangan. Terabas, Kejurnas Dragbike serta turnamen futsal, kata Isdianto merupakan kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan seperti ini, kata Isdianto harus dikemas dengan baik. Sehingga mendatangkan banyak orang. Akan ada dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar. Dalam iven seperti ini kata Isdianto, dapat membuat silaturahmi terjalin semakin erat. Kemenangan bukanlah yg paling utama. Mengasah skil, bersabar dan menambah pertemanan dan menjunjung tinggi sportivitas, itu yang utama. ”Bersama kita akan bisa berbuat untuk masyarakat. Dengan bersatu negeri ini akan maju,” kata Isdianto. (rm/red)
Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto yang juga Ketua Majlis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Kepulauan Riau Plt Gubernur H Isdianto sangat yakin generasi muda Kepri menjadi yang terdepan dalam menjaga NKRI. Banyak aktivitas generasi muda
Plt Gubernur Kepri H. Isdianto dan Bupati Karimun H Aunur Rafiq di HUT Pramuka ke-58
KETUA Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Kepulauan Riau Kak Isdianto yang juga PLT Gubernur Kepri berfoto bersama penggalang, penegak dan pembina se-Kepulauan Riau
KADISDIK Lingga Junaidi Adjam yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kabupaten Lingga unjuk prestasi di HUT Pramuka ke-58 Provinsi Kepri di hadapan Plt Gubernur Kepri Isdianto.
Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto yang juga Ketua Majlis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Kepulauan Riau menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-58 di halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang,
Plt Gubernur Kepri, H Isdianto yang juga Ketua Majlis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Kepulauan Riau menjadi pemimpin upacara peringatan Har iUlang Tahun (HUT) Pramuka ke58 di halaman Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (19/8/2019)
PLT GUBERNUR Kepri H. Isdianto, hadiri HUT Pramuka ke-58 di Karimun
ADVERTORIAL
Kamis, 5- 14 September 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
16
Isdianto Minta Giatkan Ecen-even Kembangkan Prestasi Anak di Kepri BATAM, RAKYAT MEDIAPlt Gubernur Kepri H Isdianto mengatakan Pemprov selalu mendukung iven-iven yang menumbuh kembangkan prestasi anak-anak Kepri. Terlebih jika iven-iven itu semakin membuat anak muda cinta olah raga dan menjauhi narkoba. “Biasanya dari sebuah iven olahraga, akan lahir sebuah prestasi. Baik itu tingkat sekolah, regional maupun internasional. Prestasi maupun karya
besar tidak lahir begitu saja,” kata Isdianto di Bandara Hang Nadim Batam, Ahad (1/9/2019). Dalam sepekan terakhir di penghujung Agustus, Isdianto memang membuka berbagai iven olah raga yang melibatkan anak-anak muda. Termasuk iven internasional di Bintan. Isdianto memang memang fokus mendorong anak-anak muda Kepri menggeluti berbagai aktivitas positif. Olah raga futsal, misalnya menjadi salah satu
aktivitas positif yang digemari anak-anak muda. Bahkan Isdianto punya iven tersendiri untuk diikuti anak muda pecinta futsal. Untuk mendapatkan prestasi, kata Isdianto, semua perlu proses dan waktu. Proses dan waktu itu dapat dimulai dengan iven-iven ketika masih di sekolah. ”Proses dan waktu akan menjawab kesungguhan yang dilakukan,” kata Isdianto. Menurut Isdianto, dari sebuah iven, selain prestasi yang
lahir dari pelaksaannya, juga akan muncul bibit – bibit dan atlet baru.”Ini juga yang saya harapkan dari pelaksanaan setiap iven olah raga,” katanya. Tak hanya olah raga murni, sport tourism juga menjadi iven yang diinginkan Isdianto terus terselenggarakan di Kepri. Kegiatan-kegiatan ini, akan semakin banyak mendatangkan wisatawan ke Kepri. Apalagi untuk kalender iven yang selalu diselenggarakan tiap tahun.(rm/humas).
Plt Gubernur Kepri H Isdianto
Plt Gubernur Kepri Minta Objek
Wisata Penyengat Digarap Dengan Baik TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto menghadiri rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kota Tanjungpinang masa jabatan 20192024 di ruang sidang utama kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Senin (2/9/ 2019).Sebanyak 30 orang anggota DPRD Tanjungpinang yang rata-rata merupakan wajah baru tersebut, 11 orang diantaranya adalah perempuan atau lebih 30 persen. Mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka pada kesempatan ini ditunjuk juga ketua dan wakil ketua DPRD sementara. Adapun yang ditunjuk adalah Agus Jurianto dari PDI perjuangan dan Ade Angga dari partai Golongan Karya. Keduanya akan bertugas menyiapkan segala kelengkapan DPRD hingga dilantiknya ketua definitif. Plt. Gubernur Kepri H. Isdianto dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan anggota DPRD ini merupakan bagian rangkaian proses demokrasi yang berlangsung di Tanjungpinang pada April lalu.”Melalui keterwakilan anggota DPRD yang baru dilantik inilah, kita berharap sinergisitas tetap terjaga dengan baik. Antara eksekutif dan legislatif harus sejalan guna mewujudkan pembangunan di daerah yang berkesinambungan dan terarah,” kata Isdianto. Isdianto juga berterimakasih kepada
Plt. Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto saat menghadiri pelantikan DPRD tanjungpinang
Indonesia-Malaysia Bentuk Kelompok Kerja/Jawatan Kerja Sosial Ekonomi BATAM, RAKYAT MEDIAPlt.Gubernur Kepri, H.Isdianto berharap pertemuan teknis empat pemerintahan dalam bentuk Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosial – Ekonomi Malaysia – Indonesia bisa makin mengerucut menjadi kesepakatan nyata untuk menghasilkan empat kekuataan ekonomi, kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial budaya. Harapan itu disampaikan Isdianto dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Ekonomi Pembangunan Setda Pemprov Kepri, H. Syamsul Bahrum dalam acara Pertemuan Tim Teknis dan Persidangan ke-18, Tingkat Kepulauan Riau/Riau-Peringkat Negeri Johor/Malaka Tahun 2019, Senin (2/9/2019) di Hotel Ibis, Batam.Isdianto menyebutkan, hubungan suatu bangsa hanya dibagi dua, yakni persaingan atau kerjasama. Dan Indonesia dengan Malaysia memilih bekerjasama, mulai dari bidang Ekonomi, perdagangan, pertahanan, sosial dan budaya. Kekuatan ini akan menjadi kekuatan baru di dunia.”Pada hari ini bertemu empat pemerintahan, yakni Provinsi Kepri, Provinsi Riau, Johor, dan Malaka.pertemuan ini untuk membangun kerjasama antar keempat pemerintahan untum menjadi empat kekuatan ekonomi yang berbasis di dua negara, Indonesia & Malaysia. Kerjasama Pertahanan/kemanan, Enonomi/perdagangan, dan sosial budaya. Kami berharap dengan kerjasama ini
kedua negara bisa bahu-membahu dalam memajukan bidang-bidang yang menjadi sasaran utama,” ujar Isdianto. Isdianto melanjutkan bahwa suatu bangsa tanpa perbatasan adalah bukan suatu bangsa. Maka itu, bagi Privinsi Kepri, membangun Pos perbatasan dengan Malaysia menjadi hal utama. Dan pembangunan Pos perbatasan yang sama diharapkan menjadi prioritas juga bagi Malaysia sehingga semakin memudahkan dalam membangun kekuatan pertahanan/keamanan, ekonomi/perdagangan dan sosial budaya. Ketua Kelompok Kerja Sosekda Malindo Provinsi Kepri, H. Naharuddin mengungkapkan, dalam 18 kali pertemuan yang telah dilaksanakan, sudah banyak dibicarakan dan disepakti beberapa hal, baik di bidang perbatasan pertahanan keamanan, ekonomi perdagangan dan sosial budaya. Demikian juga dalam bidang keselamatan dan pengurusan sempadan/perbatasan. Berharap bersama-sama bisa menjalankan program kerja yang telah disepakati bersama dengan semangat kebersamaan sehingga pertemuan ke-18 ini semakin menghasilkan kerja nyata dan bermanfaat bagi masing-masing daerah.”Kami berharap pertemuan sosek Malindo ini kedepannya akan terus semakin banyak menghasilkan kerjasama di berbagai bidang, khususnya bidang sosial budaya, ekonomi perdagangan, per-
hubungan serta bidang keselamatan, keamanan dan pengurusan sempadan/perbatasan. Kami juga berharap pertemuan ini tidak sebatas pertemuan saja tetapi bisa direalisasikan secara nyata dan bersentuhan langsung ke masyarakat sesuai dengan tujuan kita bersama, yakni menjadikan masyarakat perbatasan sejahtera,” harap Naharuddin. Ketua Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo, Malaka, Datok Sahla Binti Shaleh mengungkapkan bahwahubungan Malaka – Indonesia sudah berlangsung ribuan tahun lalu. Pertemuan saat ini untuk bersilahturrahmi dan semakin memperkuat komitmen untuk bekerjasama dalam.bidang-bidang yang telah dibicarakan, yakni bidang keamanan, perbatasan, perhubungan, ekonomi/perdagangan, sempadan/perbatasan dan keselamatan kerja.”Selain bidang soaial budaya, ekonomi perdagangan perhubungan sepadan dan keselamatan, kami berharap kerjasama ini juga sebagai promosi produk-produk unggulan daerah masing-masing,” ujar Sahlah. Sahlah juga menekankan bahwa delegasi ini menjadi penanggungjawab untuk keberlangsungan hubungan antar negara tersebut.Pada kesempatan itu juga hadir Ketua Kelompok Kerja Sosek Malindo Provinsi Riau M.Firdaus, Ketua Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Negeri Johor Datok H. Badrul Hisham Bin Kasim beserta delegasi sosek Malindo kedua negara.(rm/ril).
KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Juga kepada sejumlah partai politik dan partisipan, unsur keamanan TNI dan Polri dan seluruh masyarakat yang telah menjaga kondusifitas daerah selama Pemilu berlangsung. Dalam momen ini, Isdianto berpesan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama DPRD lebih fokus dan serius menggarap destinasi wisata yang ada. Terutama eksistensi Pulau Penyengat yang sudah dikenal dunia gaungnya.”Kita fokus di pariwisata. Mari kita bersinergi menggarapnya. Ada Penyengat di Tanjungpinang yang menjadi kebanggaan Provinsi Kepri. Kita harap Penyengat bisa lebih besar gaungnya dan membesarkan Kepri. Garap pulau pulau tersebut dengan baik,” kata Isdianto lagi. Pola pembangunan, lanjut Isdianto, harus dilakukan dengan pola kemitraan. Mengesampingkan apapun yg mengganggu stabilitas daerah. Dalam hal ini peran DPRD sangat diperlukan. Pelantikan anggota DPRD Kota Tanjungpinang ini dihadiri seluruh pejabat Pemko Tanjungpinang, FKPD, tokoh masyarakat, tokoh politik hingga mantan walikota Tanjungpinang seperti Hj. Suryatati A Manan dan Lis Darmansyah. Rapat dibuka oleh ketua DPRD Tanjungpinang periode sebelumnya Suoarno dan ditutup oleh ketua sementara Agus Jurianto.(rm/ril humas).
Sekda Kepri Arif Fadillah Hadiri Pelantikan DPRD Natuna terpilih NATUNA, RAKYAT MEDIA-Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah mengatakan dengan dilantiknya Anggota DPRD terpilih diharapkan dapat semakin meningkatkan kinerja DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.”Mari saling mendukung dan bersinergi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Natuna,” ujar Arif saat memberikan sambutan pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2019-2024 di Gedung Sri Serindit, Ranai, Kabupaten Natuna, Senin (02/09/2019). Turut hadir pada kesempatan ini Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Chandra, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepri Hasbi, Kepala BPMD dan Disduk Capil Provinsi Kepri Sardison, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Zulhendri, Sekda Kabupaten Natuna Wan Siswandi, FKPD Kabupaten Natuna, OPD Kabupaten Natuna serta Tokoh
Masyarakat. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepri, Arif mengajak bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk bersinergi dan secara serius dalam membangun daerah industri, pariwisata, pengelolaan minerba, pertanian, kehutanan, sektor kelautan, perikanan serta wisata alam. ”Pengelolaan potensi-potensi tersebut jika dilakukan dengan baik, serta didukung oleh Legislatif dan Kepala Daerah maka yakinlah akan terwujud suatu potensi sumber pendapatan asli daerah yang bermanfaat bagi masyarakat, serta fungsinya untuk percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau,” urai Arif. Pada akhir sambutannya, kepada Anggota DPRD Kabupaten Natuna yang baru dilantik Arif mengucapkan selamat dan kepada angota DPRD periode sebelumnya, yang telah mengabdi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, yang telah memberikan dharma baktinya bagi kemajuan pembangunan, atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dirinya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dedikasi dan pengabdiannya selama ini.”Selamat mengabdi
SEKRETARIS Daerah Provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah
dan bekerja, jemput aspirasi masyarakat dan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Natuna,” tutup Arif. Sebelumnya pada kesempatan ini, 20 anggota DPRD Kabupaten Natuna terpilih Masa Jabatan 20192024 diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai Sahat Saur Parulian disaksikan oleh seluruh undangan. Adapun sebelum terbentuknya susunan perangkat dewan definitif, untuk sementara DPRD Natuna diketuai oleh Andes Putra dan Eri Marka sebagai Wakil Ketua. Dalam pada itu Ketua DPRD Natuna sementara
Andes Putra dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada anggota legislatif sebelumnya serta semua pihak yang terlibat dari tahapan awal pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga pada tahap pelantikan pada saat ini.”Terimakasih saya ucapkan kepada para partisipasi pemilu sehingga sesuai harapan semua, terimakasih kepada para anggota legislatif sebelumnya atas segala upaya dan usaha dalam menyerap aspirasi dari masyarakat, serta terimakasih kepada KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah serta aparat yang memberikan pengamanan sehingga pemilu berlangsung aman, jujur dan adil,” jelasnya.(rm/red)