CMYK
KORAN UMUM
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Terverifikasi Faktual
JUMAT, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri
Edisi : # 264 Tahun V, Harga: Rp6.500,-
Kuasa Hukum Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin Bingung
Peluang BPN Menang di MK Terbuka Lebar Ketua MK : Kami Hanya Takut Sama Allah JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Pengamat Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai peluang kemenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) terbuka lebar. Peluang ini bisa terjadi jika BPN sanggup menghadirkan bukti di persidangan. “PELUANG BPN terbuka lebar, selama sanggup menghadirkan bukti di persidangan, hanya saja dari tujuh tuntutan, ada yang terlalu berat terpenuhi yakni mengulang Pemilu. Karena tentu berbiaya tinggi dan menguras energi yang luar biasa,” ujar Dedi sebagamana dilansir dari TeropongSenayan, Selasa (11/6/ 2019). Dikatakan Dedi, BPN secara tidak langsung sebenarnya memiliki angin segar, dimana hampir semua Partai Politik (Parpol) baik di kubu 01 maupun 02 sama-sama mendaftar-
KUASA hukum Paslon 02 Bambang Widjoaanto dan Deni Indrayana
kan gugatan. “Ini penanda bahwa secara dominan Parpol mengakui ada jejak kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. Hanya saja, lebih banyak tafsir kecurangan itu mendasar pada pelaksanaan. Tidak menyeluruh sejak pra pelaksanaan, semisal pelanggaran etika kampanye hingga menguatkan money politic,” katanya. Pengamat yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDBaca Hal 2
(FOTO/EI)
PAKAR Hukum Tata Negara Refly Harun
Jika Belum Mundur Dari BUMN
Ma’ruf Amin Terancam Didiskualifikasi JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Jabatan calon wakil presiden KH Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dipersoalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut dugaan itu harus benar-benar dibuktikan karena berkaitan dengan keabsahan pencalonan yang dimulai dari persyaratan. “Saya tidak tahu faktanya, kalau seandainya benar ya itu (dampaknya) signifikan,” ujar Refly, belum lama ini kepada wartawan. Refly menjelaskan, MK memiliki catatan pernah mengeluarkan keputusan diskualifikasi. Salah satunya, terhadap Calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud yang tidak memenuhi syarat.”Berdasarkan pengalaman MK kan adalah soal persyaratan, kalau syarat tidak terpenuhi maka didiskualifikasi, (contoh) dalam kasus (Pilkada) Bengkulu Selatan ya didiskualifikasi tahun 2008,” jelasnya. Berkaca dari hal itu, Refli menilai Maruf Amin juga berpotensi didiskualifikasi jika tuduhan BPN benar-benar terbukti.”Dalam konteks ini ya paling diskualifikasi terhadap Maruf Amin,” tukasnya. Menyikapi permasalahan tersebut, ironisnya kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin bersikukuh BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah anak perusahaan BUMN yang tak perlu dipermasalahkan dalam
SUASANA siding gugatan Pilpres Paslon o2 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Hal 2
Bea Cukai Kecewa, Tak PENYIDIKAN KASUS Dilibatkan Pembahasan Perka 10 MOBIL MEWAH NGENDAP DI BEA CUKAI BATAM
TIGA unit mobil mewah seludupan di tangkap TNI AL
BATAM, RAKYAT MEDIA-Kasus penyidikan tiga unit mobil mewah eks Singapura yang dilakukan Bea Cukai Batam, paska penangkapan, oleh Tim gabungan Lantamal IV dan Badan
Intelejen Strategis (BAIS) TNI di PT Batam Trans, Batam Center. Hingga kini masis ngendap di Bea Cukai Batam. Baca Hal 2
BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Kantor Pelayanan Umum (KPU) Tipe B Bea Cukai Batam Susila Brata juga menyayangkan sikap BP Batam yang terkesan terburu-buru memberlakukan Perka 10. Susila merasa kecewa karena pihaknya tak dilibatkan dalam hal ini.”Kami tidak pernah dilibatkan sama sekali. Bahkan tidak tahu bahwa Perka tersebut sudah terbit,” kata Susila. Sehingga BC Batam sendiri baru mempertanyakan kepada BP Batam pada Rabu (19/6/2019). Dari pertemuan dengan BP Batam tersebut, Susila baru mengetahui mengenai Perka tersebut. Di sisi lain, Perka ini juga secara langsung melibatkan peran BC Batam di pelabuhan. Karena pengawasan barang ekspor dan impor di pelabuhan merupakan tugas BC. Selain itu, karena Perka
Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam
Susila Brata tersebut mengeluarkan sekitar 1.500 barang konsumsi dari daftar barang konsumsi bebas pungutan pajak dan cukai di kawasan perdagangan bebas Free Trade Zone (FTZ) Batam, maka BC yang akan memungut pajak dan cukai barang-barang tersebut ketika masuk ke Batam. Sedangkan instrumen pemungutan pajak itu menjadi kewenangan Kemente-
rian Keuangan (Kemenkeu). Perihal ini masih membutuh-kan koordinasi dengan pemerintah pusat lebih lanjut lagi. “Kalaupun mereka mau bayar pajak, aturannya mana. Kan belum ada. Ini baru sebatas Perka yang memang jadi kewenangan BP,” jelasnya. Sementara Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawady menyarankan agar perusahaan industri atau produsen tetap memasukkan barang mereka, walau saat ini Peraturan Kepala (Perka) nomor 10 tahun 2019 telah diberlakukan. Edy menjelaskan, untuk rasionalisasi masterlist yang diatur lewat Perka BP Batam hanya berlaku untuk barang konsumsi. Sedangkan untuk kebutuhan industri tidak diatur. Edy juga mengaku, bahBaca Hal 2
Anang Family Karoke di Didisain Nuansa Selfi Room BATAM, RAKYAT MEDIA – Kehadiran Anang Family Karaoke di Kota Batam menambah khasanah hiburan keluarga yang menyenangkan di tengah-tengah persaingan tempat hiburan sejenis yang ada. Kendati lokasinya terletak di lingkungan kompleks
elite dan mall Park Avenue Orchard Park Batam Center, namun harga menu yang ditawarkan relatif terjangkau untuk semua kalangan sebagaimana umumnya di lokasi hiburan sejenis lainnya. Hanya yang membedakannya, para pengunjung
akan disuguhi suasana room karaoke yang nyaman buat keluarga serta rekan bisnis dan dimanja dengan disain untuk berselfie foto. Dari pengamatan kru media ini saat menghadiri undangan acara Trial and Baca Hal 2
(FOTO/RUDI)
TERSANGKA korupsi Dana desa digiring Kejaksaan Kerimun masuk mobil
Koruptor Dana Desa Kundur Dilimpahkan ke PN Tipikor KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Dengan menggunakan Rompi warna merah, Sukiran (43) Tersangka Kasus dugaan Penyalahgunaan dana desa di Sawang Selatan, Kundur Barat, Kabupaten Karimun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Tanjung Pinang pada Kamis (20/6/2019), dengan pengawalan ekstra dari petugas Kejaksaan Negeri Karimun. Sukiran digelandang petugas dengan menggunakan mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa menuju Pelabuhan Domestik Karimun Dibawah guyuran hujan. Saat di konfirmasi terkait pelimpahan tersnagak Kasus korupsi, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karimun Andriansyah mengungkapkan bahwa, pelimpahan kasus yang menjerat kepala desa Sawang Selatan tersebut dilakukan setelah seluruh berkas telah dinyatakan lengkap guna proses hukum berikutnya di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. “Kejaksaan negeri Karimun telah memindahkan tersangka dari Rutan kelas II Karimun ke TPI,karena dalam waktu dekat ini kita limpahkan ke Pengadilan sehingga
ANANG Family Karaoke di Komplek Mall Park Avenue Orchard Park Batam Center.
Baca Hal 2
Jumat Depan PA 212-GNPF akan Gelar Aksi Damai Kawal MK
PARA peserta demo kawal siding MK di Jakarta
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-PA 212, GNPF dan sejumlah organisasi lainnya akan menggelar aksimengawal sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)pada Jumat, 28 Juni mendatang. Mereka menyatakan aksi yang akan digelar di sekitar gedung MK itu akan ber-
langsung damai. “Agendanya juga sama untuk menegakkan keadilan, kecurangan bisa diskualifikasi, yang melakukan kecurangan pada saat pemilu bisa didiskualifikasi, dengan pengawalan masyarakat, jangan takut terhadap kepentingan-kepentin-
gan penguasa. Maka kita hadir sebagai masyarakat mengawal konstitusi yang ada. Ini aksi super damai sebagaimana kita telah lakukan sebelum-sebelumnya,” kata juru bicara PA 212 Novel Bamukmin kepada wartawan, Kamis (20/6/2019). Selain mengawal sidang di
MK, aksi tersebut juga akan digunakan sebagai momen halalbihalal. Novel menyebut aksi tersebut merupakan kesepakatan Ijtimak Ulama. “Karena juga masih (bulan) syawal ya kita buat sekalian
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Baca Hal 2
SAMBUNGAN
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
2
Pemkab Bengkalis Gelar Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H BENGKALIS, RAKYAT MEDIA Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H/2019 M yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (20/6/2019). Acara diisi dengan tausyiah oleh Ustadz K.H. Taufiqurrahman, S.Q atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Pantun, dilanjutkan salam-salaman dan makan bersama. Pada kesempatan itu, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Festival Colok dan Pawai Takbir Malam Idul Fitri serta melepas santri binaan Baznas
Kabupaten Bengkalis untuk menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren di tanah air. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, seiring perkembangan zaman, di mana semua orang semakin disibukkan dengan berbagai urusan siang dan malam sehingga jalinan silaturrahmi ini menjadi salah satu barang langka. Padahal Rasulullah SAW telah sejak lama menjanjikan bahwa siapapun yang berusaha sekuat tenaga, untuk menjaga dan memelihara hubungan silaturrahminya, dengan siapa saja, insyaa Allah ia akan memperoleh pertambahan
Ma’ruf Amin pencalonan KH Maruf sebagai Cawapres. Maruf sendiri menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua perbankan tersebut. Pandangan tersebut pun langsung dikomentari Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. Menurutnya dalih yang disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) salah kaprah.”Sampai hari ini anak perusahaan BUMN seperti bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah masih merupakan bagian dari aset negara dan tunduk pada UU BUMN dalam setiap Diadakan RUPS,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6). Ia menambahkan, dua perbankan tersebut juga masih tunduk pada keuangan negara saat dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”BNI Syariah dan Mandiri Syariah juga tunduk pada Undang-Undang antikorupsi jika terjadi tindak pidana korupsi, bukan pada KUHP sekalipun dikelola dan tunduk pada UU perseroan terbatas,” imbuhnya. Atas dasar itu, ia pun heran dengan pihak-pihak yang menyebut dua perbankan yang didalamnya terdapat
Sambungan Hal. 1
Maruf Amin disebut bukan BUMN yang memang menjadi syarat pencalonan di Pilpres maupun Pilkada. Padahal sejauh ini, kata Arief, saham Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dimiliki oleh korporasi yang sahamnya dimiliki oleh negara.”Kalau bukan masuk dalam ranah BUMN, BNI Syariah dan Mandiri Syariah (seharusnya) tidak perlu RUPS. (Kalau bukan BUMN) Keduanya harus ada izin dari Kementerian BUMN dan diaudit bukan oleh auditor negara. Jika terjadi fraud oleh manajemen, mnajemen hanya dikenakan hukum kriminal umum dan bukan kriminal khusus,” tegasnya. Alasan lain yang dipaparkan Arief adalah kedua perbankan tersebut tidak bisa disita asetnya jika terjadi masalah yang mengharuskan keputusan hukum untuk dilakukan penyitaan aset.”Tidak bisa disita, eksekusi karena BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu bagian dari aset negara yang tunduk pada UU Keuangan Negara,” paparnya. “Belum ada satu Pasal pun dalam UU BUMN atau keuangan negara yang menyatakan kalau anak perusahaan BUMN itu bukan bagian dari
Penyidikan Kasus Pasalnya, sudah lebih lima bulan paska penangakapan tersebut proses penyidikan oleh Bea dan Cukai Tipe B Batam masih belum mendapatkan titik terang. Pada Juni lalu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam, Muhammad Yunus mengakui pihaknya belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bea Cukai Batam. Ia juga mengingatkan apabila surat penyelidikan telah diterbitkan, maka SPDP wajib dikirimkan ke Kejari Batam paling lambat 7 hari kerja. Sementara itu, terkait lamanya proses penyidikan, Sumarna mengakui hal ini
memang membutuhkan waktu terutama dalam pengumpulan bukti di lapangan. Ia juga menambahkan, untuk ketiga mobil mewah eks Singapura yang menjadi barang bukti masih berada dalam pengawasan pihaknya, dan masih berada di PT Batam Trans. “Pengumpulan bukti dan pelaku membutuhkan waktu, dan saat ini untuk barang bukti masih berada di tempat semula,” paparnya. Untuk diketahui tiga barang bukti mobil mewah yang berhasil diamankan oleh petugas, diantaranya Nissan Skyline GTR33 warna putih tahun 2000, Nissan Skyline GTR 34 tahun 2000, sedan pantera warna merah
Koruptor Dana akan efektif sidangnya di Tanjung Pinang. Dimana sidang akan berlangsung satu hingga dua minggu kedepan,” jelas Andriansyah. Lebih lanjut lagi, Andriansyah mengatakan Sampai saat ini, kejaksaan Negeri Karimun telah menetapkan satu orang tersangka dari kasus tersebut yakni tersangka, yaitu kepala desa Sawang Selatan. “Tersangka Sukiran menyalahgunakan dana desa, total kerugian negara yang ditimbulkannya yaitu sebesar Rp. 252 juta. Kerugiaan nya yang ditimbulkan berdasarkan ahli BPKP tersebut, Dana itu dipergunakan tersangka untuk kepentingan
pribadi tersangka sendiri,” terangnya. Diketahui sebelumnya, Untuk proses pencairan dana tersebut dilakukan secara bertahap. Dimana terdapat surat permohonan untuk pencairan dana tersebut yang disampaikan kepada bendahara. Jadi dana tersebut dicairkan dari permintaan kades melalui surat ke bendahara dan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2016 sampai 2018. Sehingga dijadikan barang bukti serta sudah disita di Pengadilan untuk nantinya akan dihadirkan di persidangan Disamping itu, pihaknya juga telah menyita sejumlah dokumen yang dijadikan se-
Jumat Depan halalbihalal di sana. Itu kan Ijtimak Ulama, bukan hanya satu ulama saja. Ijtimak ulama itu kita selalu mengikuti keputusan para ulama,” jelasnya. Novel juga menyebut aksi kawal sidang MK ini digelar atas sepengetahuan Habib Rizieq Syihab. Dia menyebut Imam Besar FPI itu juga mendukung penyelenggaraan aksi tersebut. “Kalau Habib Rizieq insyaallah tahu ya. Cuma cara tahunya bagaimana saya juga kurang paham. Insyaal-
dan keberkahan usia, pertambahan serta keberkahan rezeki, serta dicintai oleh Allah SWT. Lebih lanjut, Amril menuturkan sebagai aparat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menjalankan fitrah kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Cita—cita program pembangunan yang sedang kita jalankan saat ini adalah untuk mewujudkan masyarakat bengkalis yang makmur sejahtera. Namun demikian, program ini tidak akan dapat terwujud, tanpa adanya dukungan dari semua pihak. ‘Melaui momen Syawal ini ma-
BUMN. Jadi jelas (Maruf Amin) harus didiskulaifikasi dong. KPU enggak paham BUMN sih,” tandasnya. Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma’ruf Amin mempunyai 9 jabatan di beberapa perusahaan keuangan syariah dan pemerintahan. Setiap bulan KH Ma’ruf mendapat gaji yang sangat tinggi. KH Ma’ruf tidak mau melepas jabatannya walaupun menjadi cawapres. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, KH Ma’ruf menjabat Ketua Dewan Pengawas Syariah antara lain: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah. KH Ma’ruf juga menjabat anggota ex-Officio Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2014-sekarang. Selain itu, Ketua Umum MUI ini menjabat Dewan pengawas syariah di Mega Insurance, Bringin Life dan BNI Life Insurance. Di pemerintahan, KH Ma’ruf juga menjabat sebagai anggota Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila (BPIP) yang gaji tiap bulannya mencapai Rp 100 juta. (rm/eislm). Sambungan Hal. 1
tahun 1972. Dalam pengembangan kasus penyelundupan tiga mobil mewah eks Singapura di gudang peti kemas PT Batam Trans, Lantamal IV dan BAIS berhasil mendapatkan informasi bahwasanya telah ada dua kontainer yang telah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dua kontainer di Jakarta yang dicurigai langsung dipindahkan dari tempat penyimpanan dan dilakukan pemeriksaan menggunakan Xray scanner. Dari hasil X-ray mereka mendapatkan satu mobil di masing-masing kontainer dengan jenis Ferrari. Kelima mobil tersebut ditafsir bernilai Rp 4 miliar. (rm/bt) Sambungan Hal. 1
bagai barang bukti diantaranya rekening kas desa, laporan realisasi kegiatan, dokumen terkait pencairan, dan buku tabungan milik tersangka. Dalam kasus ini, tersangka juga diminta untuk mengembalikan dana kerugian negara yang ditimbulkan atas ulahnya tersebut. Tersnagka sendiri akan dijerat dengan pasal 2 dan 3, tindak pidana korupsi tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau undang-undang Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.(rm/wk) Sambungan Hal. 1
lah, kalau beliau diam artinya mendukung. Kalau beliau nggak mendukung pasti berikan imbauan,” ujar Novel. Aksi kawal sidang MK juga digelar pada Selasa, 18 Juni. Aksi tersebut digelar saat sidang perdana sengketa pilpres di MK dengan agenda pembacaan permohonan dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalam aksi tersebut, Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua turut hadir. Abdullah mengajak mas-
sa untuk menyelamatkan NKRI dengan cara mendukung MK memproses gugatan Pilpres 2019 dengan baik.”Saya tidak ingin NKRI bubar. Bapak ibu setuju NKRI bubar?” tanya Abdullah. Massa menjawab, “Tidak!” “Bapak ibu setuju jadi budak di negeri sendiri?” tanya dia lagi dan dijawab dengan penolakan oleh massa. “Selamatkan NKRI! Satu-satunya cara, kita datang ke sini memberikan dukungan moral kepada MK,” kata Abdullah.(rm/dn)
rilah kita satukan hati dan pikiran, dalam melaksanakan tugas kita untuk selalu memprioritaskan kesejukan dan kedamaian dalam menghadapi setiap persoalan, sehingga situasi dan kondisi yang tertib, aman dan dinamis dapat terus terjaga dan terpelihara,’’ harapnya. Melalui kegiatan Halal Bihalal ini, Amril mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis akan tiga hal yaitu kejujuran, keikhlasan dan kebersamaan. ‘’Kebersamaan merupakan salah satu kunci agar segala ren-
cana dapat terealisasi. Karena bagaimanapun, kebersamaan inilah yang akan melahirkan energi, motivasi dan bahkan sinergi diantara kita. Kita semua setuju bahwa kebersamaan tak akan terbina jika kita semua tidak memelihara hubungan baik atau silaturrahmi antar sesama,’’ pungkasnya. Bupati juga mengajak masyarakat Negeri Junjungan untuk dapat memaknai kata Halal Bihalal. Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa hakekat Syawal adalah peningkatan. ‘’Dimana selama sebulan iba-
dah Ramadan yang telah kita laksanakan dapat menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, baik dari sisi iman, lahiriah, maupun jasmaniah. Karena Ramadhan telah menempa kita untuk menjadi orang yang lebih sabar, beriman dan mendapat gelar orang yang bertakwa kepada Allah SWT,” ujar Bupati. Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan selamat dan tahniah kepada ananda Annisa Azzahra dan Mitalina Humairoh yang telah berhasil meraih juara pertama dan kedua pada ajang Hafiz Indonesia 2019 serta juara II Tartil Quran Internasional. (rm/red)
Peluang BPN PP) menambahkan, persidangan itu memerlukan dua hal, yakni realitas hukum dan fakta hukum. Realitas adalah apa yang benar-benar terjadi dilapangan, sementara fakta adalah bukti dipersidangan. ”Ketika dua hal ini berhasil dibawa BPN, maka peluang menang cukup besar, tentu berlaku sebaliknya. Peluang besar ini harus benar-benar dimanfaatkan BPN, jangan sampai BPN tidak berhasil membawa bukti keberatannya di meja sidang. Karena hanya itu peluang yang mereka miliki,” pungkasnya. Badan Pemenangan Nasional (BPN) optimis akan memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2019 yang dituding terjadi kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, keyakinan itu berasal dari kuatnya bukti-bukti yang dikantongi BPN. Tak hanya bukti yang dimiliki, keyakinan menang juga berasal dari kapasitas Ketua Tim Hukum yang diutus BPN untuk berperkara di MK yaitu mantan Komisoner KPK Bambang Widjojanto. ”Saya kira ini sudah ada ditangan Pak BW bukti sudah kuat,” kata Fadli kepada wartawan seusai menghadiri acara doa bersama untuk para korban kerusuhan 21-22 Mei di Masjid At-Tin TMII, Jakarta Timur, belum lama ini. Tak hanya itu, kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat juga semakin mempertebal keyakinan
Sambungan Hal. 1
BPN untuk memenangkan perkara di MK. “Masyarakat juga melaporkan apa yang terjadi,” tambah Fadli. Kuasa Hukum TKN 01 Bingung Dalam perjalanan awal persidangan di MK, kuasa hukum Jokowi-Ma”ruf, Fahri Bachmid mengaku bingung dalam menyiapkan jawaban atas gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo-Sandi. Hal ini lantaran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodasi perbaikan permohonan yang dilakukan Tim hukum Prabowo-Sandi. Padahal, tim hukum Jokowi-Ma”ruf menyebut UU Pemilu, maupun PMK nomor 4/2018 dan PMK nomor 5/2018 tidak mengatur adanya perbaikan permohonan PHPU Pilpres. “Keputusan Majelis Hakim Konstitusi ini membingungkan. Dengan keputusan ini, tim Jokowi-Ma”ruf tidak mengetahui secara pasti gugatan yang harus dijawab oleh pihaknya,” kata Bachmid di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Bachmid mengatakan, keputusan hakim MK terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut. Menurutnya, pembuat UU Pemilu dan PMK secara sadar tidak membolehkan untuk memberikan kesempatan atau mengakomodir perbaikanperbaikan itu.”Justru pihak terkait dan termohon diperbolehkan,” katanya. Diketahui, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman memu-
tuskan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPU dan pihak terkait, yakni pasangan Jokowi-Ma”ruf dan Bawaslu akan digelar pada Selasa (18/6/2019). Sementara itu,Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, menegaskan, tidak akan menggubris setiap intervensi dan campur tangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu selama memutuskan sengketa Pemilu 2019. Usai acara halal bihalal di Gedung MK, Senin (10/ 6), Anwar juga menekankan soal independensi institusi yang dipimpinnya. Menurut Anwar, independensi adalah hak yang tak bisa diganggu gugat.”Kami tetap istikamah. Siapapun yang mau intervensi, ya mungkin ada yang dengan berbagai cara baik moril dan sebaiknya, itu tidak akan ada artinya bagi kami,” ujar Anwar. Anwar menekankan, independensi MK tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, ia bersama seluruh elemen di MK hanya tunduk pada konstitusi dan takut pada Tuhan. ”Nah ini mohon dicatat, kami hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT,” tegasnya. Lebih lanjut, Anwar juga menyinggung soal banyaknya kritik dan masukan yang dialamatkan kepada Mahkamah Konstitusi. Ia menganggap, kritik dan masukan itu adalah obat untuk memperbaiki kinerja MK di masa mendatang.”Kritikan dan masukan itu obat bagi kami semua. Untuk para hakim, untuk Pak Sekjen dan stafn-
Bea Cukai wa kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu dasar dikeluarkannya instruksi pemerintah pusat. Namun, ia juga menolak adanya statement yang mengatakan BP Batam terkesan terburu-buru dalam menetapkan aturan baru, dalam hal ini Perka nomor 10 tahun 2019. “Gak tiba-tiba juga, sebenarnya pemahaman free trade zone (FTZ) ini terlalu luas. Yang harus dipahami adalah KPBPB ini adalah wilayah investasi dan ekspor, bukan konsumsi,” ujarnya, Jumat (21/6/2019). “Makanya di Perpu itu jelas, untuk barang konsumsi yang mendapat fasilitas dari negara ditetapkan oleh BP Batam dan diawasi oleh Bea Cukai. Artinya barang yang mendapat fasilitas FTZ ini hanya untuk kegiatan investasi bukan konsumsi,” tambahnya. Edy melanjutkan selama ini, sebenarnya Batam tidak memiliki masterlist untuk produsen. Berbeda dengan kawasan di luar FTZ, di mana masterlist resmi dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sambungan Hal. 1
Namun selama ini, adanya hal ini diakui masih belum banyak dipahami oleh kalangan dunia usaha dimana mereka dinilai hanya melihat mengenai bahan baku dan barang modal. “Misalnya industri kapal, kalau bahan baku pasti plat baja, cat. Sementara barang pendukungnya misalkan kompas untuk kapal. Nah untuk ini biasanya mereka hanya mengambil dari pedagang umum. Ini yang diatur kembali, karena industri kapal juga mengakui melakukan pembelian kompas pada saat produksi saja, kompas ini kan bukan barang konsumsi untuk umum,” lanjutnya. Edy juga mengakui, dari Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masuk ke sistem perizinan terpadu, Online Single Submission (OSS), bisa mendeteksi langsung, mana yang termasuk perusahaan industri atau produsen, dan mana yang pedagang. “Kalau pedagang, maka NIB-nya akan menyebut pedagang apa sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dan dapat master list. Kalau barang yang diimpornya bukan
bidangnya, maka tetap bisa memasukkan barang, tetapi tak dapat fasilitas. Itu ketentuan di UU atau Perpu nomor 1 tahun 2000 dan PP nomor 10 tahun 2012. Kita juga ingin menghindari jangan sampai nanti produsen, ikut menjadi pedagang,” kata Edy. Walau begitu, dia juga menyatakan saat ini pemberlakuan cukai untuk item yang dikeluarkan dari mastelist, masih dalam proses penetapan dari pihak Bea Cukai. Di sisi lain dia juga mengakui adanya Perka ini, juga dimungkinkan untuk mendapatkan revisi setelah adanya penetapan dari pihak Bea Cukai. Hal senada juga dilontarkan Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra di mana sambil menunggu adanya keputusan Bea Cukai pusat, pihaknya masih membuka ruang untuk komunikasi bagi para pengusaha. Dalam sosialisasi yang dilakukan, Kamis (20/06/ 2019) kemarin permasalahan yang mengemuka ialah perusahaan industri pemegang API-Produsen dan membuka anak perusahaan, se-
Anang Family Error Anang Karaoke Family Batam, Kamis (20/6) petang, dengan sigap seluruh karyawan yang ditemui menyambut hangat media ini. Salah seorang staf manager cantik dan ramah membawa kru media ini melihat satu persatu ruang atau room karaoke sembari memberikan penjelasan berbagai keunikan spoot-spoot setiap ruangan untuk berfoto selfie ria sesuai keinginan dan disain pilihan pengunjung. “Tentunya ruangan dan disain yang diinginkan pengunjung ditawarkan dengan
ya, panitera dan seluruh perangkat pengadilan,” pungkas Anwar. Sementara Hairul Anas Suaidi yang menjadi saksi untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat persidangan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). Secara terang-terangan dia mengaku diangkat menjadi relawan tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto pascapemilu berlangsung. Saat pemaparan, dia menjelaskan pengalamannya ketika mengikuti pelatihan saksi sebagai tim koalisi pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung paslon 01, kemudian saya ditugaskan hadir training saksi pada 20 dan 21 Januari di Kelapa Gading, di salah satu hotel, dan saya hadir diutus wakil PBB,” papar Anas. Dalam kesaksiannya, saat mengikuti pelatihan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Anas mengaku diberi salah satu materi dengan judul ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’. Materi itu, katanya, ditayangkan saat Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi salah satu pembicara. “Saya mendapatkan materi pelatihan 2 hari, itu di mana ingatan saya, juga ada slide-nya pertama adalah ada satu slide materi ‘Kecurangan Bagian dari Demokrasi’, materi ini diupload ke suatu drive, dan ditayangkan pada saat Bapak Moeldoko, kalau tidak salah,” kata Anas.(rm/dtc)
mentara anak perusahaan diketahu memegang API-U. “Silahkan sampaikan keluhannya lewat email yang sudah kita berikan. Permasalahannya apa. Ini sebagai bahan masukan kami, model bisnis terkait pelaksanaan perka ini. Karena dalam Perka 1.500an item barang yang dikeluarkan dari masterlist kebanyakan barang bahan penolong, bahan penunjang, bahan baku. Tetap bisa diimpor, masuk tetap seperti biasa, tak ada masalah. Tapi bayar bea masuk, dan pajak lainnya,” tuturnya. Terkait pencabutan fasilitas bebas pajak, dia mengakui, ada keterkaitannya dengan industri. Maka dari itu, BP Batam ingin mengidentifikasi satu persatu permasalahan yang dihadapi perusahaan. Agar jangan sampai industri terganggu akibat aturan ini. “Sulit bagi kita memahami model bisnis perusahaan mereka. Karena ada beragam jenis model bisnis, dan setiap perusahaan bedabeda. Makanya kita minta perusahaan sampaikan lewat email, bisnis modelnya seperti apa,” tutupnya.(rm/net) Sambungan Hal. 1
tarif berbeda sesuai ukuran room. Dalam setiap room karaoke ini, kita juga menyediakan berbagai aksesoris, seperti kacamata, topeng, wig serta aksesoris lainnya sesuai dengan karakter spoot selfi di masing-masing room,” ujar wanita cantik ramah tersebut namun enggan menyebutkan namanya itu. Wanita ramah tersebut kemudian memandu kru Rakyat Media ke berbagai fasilitas ruangan lainnya, seperti ruangan khusus hall karaoke, bar santai dengan berbagai jenis minuman coc-
tail, beer serta makanan selayaknya fasilitas bintang lima yang dipadukan dengan desain spoot foto selfie. “Pokoknya Anang Family Karaoke ini semuanya didisain untuk spot foto selfie. Kita juga menyediakan lokasi duduk bersantai sembari menikmati berbagai minuman dan makanan di taman. Jadi, sangat cocok kalau lokasi Anang Family Karaoke ini dijadikan lokasi untuk berbagai perayaan, sepertu ulang tahun atau perayaan kegiatan lainnya,” ujarnya sembari tersenyum
ramah. Setelah menyantap berbagai makanan lezat yang disediakan, kru Rakyat Media kemudian mencoba uji tarik suara di room karaoke yang telah dipersiapkan sebelumnya. “Wooww…, ternyata ruangan dan sound system karaoke ini sangat luar biasa. Kayak lagi konser aja, Bang kita,” ujar Fery salah seorang kru sembari berfoto selfie. Sekedar diketahui, Anang Family Karaoke ini baru dibuka untuk umum tanggal 24 Juni 2019.(rm/rudi)
CMYK
3
BATAM METROPOLIS
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
21 Calon TKI Ilegal Diamankan Polda Kepri NONGSA, RAKYAT MEDIA-21 orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal diamankan Polda Kepri ditempat penampungan gelap di Batubesar, Kecamatan Nongsa. Selain menangkap TKI, Polisi juga menangkap 1 orang yang diduga sebagai tekong dan telah dijadikan tersangka. “Dari 21 orang yang diamankan tersebut 2 orang diantaranya masih di bawah umur dan semuanya berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol.S.Erlangga saat gelar ekspos di Mapolda Kepri, Senin (17/6/2019) lalu. Pengungkapan, kata Erlangga, dilakukan penyidik Subdit Perlindungan Anak dan Perempuan Direktorat
Reserse Kriminal Umum Polda Kepri pada Sabtu (15/6/2019) kemarin, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah menerima informasi dari masyarakat. “Calon pekerja TKI ilegal di Malaysia ini tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk pesyaratan sebagai PMI atau TKI yang resmi,” jelasnya. Kasubdit Perlindungan Anak dan Perempuan (Subdit IV) Ditreskrimum Polda Kepri, Kompol Dani C.N, mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, 1 orang korban dipungut biaya Rp2 sampai Rp3 juta Rupiah. Sementara untuk penampungan 1 orangnya korban harus membayar Rp 50 ribu selama 3 hari menginap diluar biaya makan. “Dari 21 korban PMI illegal ini,
16 laki-laki dan 6 perempuan. Dua diantaranya laki-laki masih berumur 16 tahun. Mereka ada yang baru pertama kali dan ada yang sudah pernah kerja di Malaysia sebagai pekerja gelap,” ujar Dani. Sementara, barang bukti yang diamankan dari tersangka diantaranya 1 unit Mobil Inova warna Silver, 2 unit Handphone Merk Strawberry Warna Merah dan merk Vivo Warna Merah kombinasi Biru. “Tersangka diancam Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ancaman hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara,” pungkasnya. (rm/mwd)
PARA TKI illegal yang diamankan Polda Kepri
Sepatu dan Seragam Sekolah Mulai Diburu Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Media Terverifikasi Administrasi & Faktual Terbitsejak 26 April 2014 PT Rakyat Media Pratama PerubahanAktaNotaris No.84 PengesahanMenteriHukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha JasaPenerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi Muhammad Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi (WartawanUtama) Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH SekretarisRedaksi/Tata Usaha Marlina RedakturPelaksana Rudi Hartono AsistenRedaktur Anwar Ujang, AndiStiawan. Amd, RizkiPerdana Wartawan Liputan Batam Renhar, IqbalRamadhan, Ferianda,GunawanRamadhan DivisiPemasaran/Iklan Ferianda, IqbalRamadhan DewanRedaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Rudi Hartono Ombudsman Bettor EriksoPardede. SH, BistokNadeak. SH Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) Mahyuddin. M ( Wartawan Muda) WartawanLiputanJabodetabek Darmawan, Zulfikar, MykelMeidyEgeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH PerwakilanSumateraBarat Khaidir (Kepala) Vedrik Hengky Biro KabupatenPasaman Barat Robbisam.S.Sos (Kepala) Biro KabupatenKarimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton BiroKabupatenBintan Ferianda. S BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro KabupatenLingga TaufikSafira (WartawanMuda) UsmanWello BiroKabupatenAnambas Julfan Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Bengkalis Indra (Kepala Biro) Biro Kabupaten Deli Serdang AzharMunik (Kepala Biro) Biro Kota Binjai Dedi Topan Biro Kabupaten Langkat Sofyan Biro Kabupaten Aceh Tamiang Dedi Muliyadi Lay Out Andi Rusmin TarifIklan Iklanhitamputih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklankeluarga/dukacita Rp500 mm/kolom iklanucapanselamat Rp600 mm/kolom iklanwarna (full color) Rp10,000 mm/kolom hargatambahan PPN 10 persen. AlamatRedaksi/Tata Usaha/Iklan JalanKemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 PulauBatam, ProvinsiKepriTelp (0778)-7498179, Fax (0778)-479636, KodePos 29464, website : rakyatmediapers.co.id Email :rakyatmedia77@yahoo.com, email : rakyatmediapers@gmail.com Rekening : Bank BTN CabangPenuinNo. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No.Rekening :132-08-00130 An PT Rakyat Media Pratama DicetakOleh : PT RiposBintana Press Alamat :KomplekRukoBaloi Point Blok B2 No.20 Baloi, Batam Kepulauan Riau, Telp (0778)-4883398, Email :percetakan@riposbintana.com Website : www.bintanaprint.com Perwakilan DKI Jakarta KomplekPesonaKayanganMungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 KodePos 16411.
BATAM, RAKYAT MEDIA-Mes tahun ajaran baru 2019 dimulai pada Juli 2019 mendatang, took perlengkapan sepatu dan seragam sekolah mulai diburu para orang tua. Seperti yang terlihat di Komplek Pasar SP Plaza, Sagulung. Para orangtua ini terlihat tengah memilih seragam sekolah untuk anak-anak mereka. “Setelah tahu anak diterima, langsung kesini untuk berbelanja seragam sekolahnya,” ujar Mifdah, warga Sagulung, Minggu (16/6/2019). Mifdah membeli seragam SMP yang sesuai dengan ukuran tubuh anaknya. “Saya beli dua stel, satu putih biru, satunya lagi pramuka,” katanya. Tidak hanya seragam, ia juga terlihat sibuk membeli perlengkapan sekolah lainnya, seperti tas, alat tulis, sepatu dan lainnya. “Kalau anak masuk sekolah, orangtua harus persiapkan banyak dana untuk membeli perlengkapan sekolah,” ucapnya tersenyum. Ridwan, pemilik salah satu
ILUSTRASI
MES tahun ajaran baru 2019 dimulai pada Juli 2019 mendatang, took perlengkapan sepatu dan seragam sekolah mulai diburu para orang tua.
took pakaian di pasar SP Plaza menuturkan, sepanjang hari kemarin tokonya sudah mulai ramai. Sejak took buka pukul 10.00 WIB, selalu ada pengunjung yang datang. “Mereka umumnya orangtua yang akan menyekolahkan anaknya. Sebab, pakaian yang dicari adalah seragam sekolah.
Mulai dari SD, SMP sampai SMA, juga ada. Kalau ramainya belum terlalu, karena masuk sekolah dimulai Juli nanti. Jadi masih banyak waktu,” katanya. Ridwan menyebutkan, di tokonya harga seragam SMP lengan panjang dijual Rp 170 ribu dan lengan pendek Rp150 ribu. Sementara untuk seragam
SD lengan panjang Rp120 ribu dan lengan pendek Rp100 ribu. Dari pengamatan Rakyat Media, selain pertokoan di kawasan Sagulung, beberapa took perlengkapan alat sekolah di kawasan Jodoh dan Nagoya juga sudah mulai dipadati warga untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah.(rm/ferianda).
Pemko Batam Butuhkan 60 Arsitek dan 2 Ribu Guru BATAM, RAKYAT MEDIA - Salah satu tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam adalah arsitektur. Untuk itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, mengatakan setidaknya pihaknya membutuhkan sedikitnya 60 orang arsitektur. Rudi berharap, kebutuhan ini direalisasikan oleh Pemerintah Pusat dalam kuota penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Hampir Wali Kota Batam lima tahun ini udah putus Muhammad Rudi generasinya (SDM, red). Takutnya, 15 tahun kedepan tidak ada lagi,” ujarnya belum lama ini. Batam kini terus berkembang, tenaga teknis seperti ini dinilai harus tetap ada. Sehingga dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan. “Makanya, kalau boleh tiap tahun, misalnya tambah 10 orang arsitektur,” imbuhnya. Selain tenaga teknis, pihaknya menungkapkan jika Batam juga membutuhkan 2 ribu guru dan tenaga kesehatan seribu orang. “Kalau tambah segini udah pas itu. Pertambahan anak terlampau tinggi, pertumbuhan penduduknya hampir 9 persen (pertahun),” katanya. Untuk penerimaan ASN tahunini, ia mengaku tidak hafal persis kebutuhan yang dikirim ke pusat. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Batam, M.Sahir, ketika dikonfirmasi hanya menerangkan jumlah usulan Pemko Batam, yakni 2 ribu ASN, tanpa merinci bidang apa saja yang diusulkan. “Dengan rincian, 30 persen jalur PNS dan 70 persen jalur PPPK,” imbuhnya. Sebelumnya Sahir mengatakan, dari total usulan 60 persen di antaranya yakni tenaga pengajar. (*)
BATAM METROPOLIS
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
4
Warga Sagulung Resah Limbah Plastik dan Blasting Kapal Menumpuk SAGULUNG, RAKYAT MEDIA - Masyarakat Sagulung yang megklaim sebagai Organisasi Masyarakat Sagulung (SMS) akan melakukan unjuk rasa ke ke Kantor BP Batam. Mereka mempertanyakan keberadaan limbah misterius di lahan kosong sekitar jalan ke Kampungtua Dapur 12 Sagulung. Keberadaan limbah plastik dan juga limbah B3 pasir bekas blasting kapal yang ditumpuk di lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi itu belum diketahui siapa pemiliknya. “Kita sebagai masyarakat Sagulung, tidak terima daerah kita menjadi tempat pembuangan limbah. Apalagi sebelumnya pihak Bea dan Cukai menemukan limbah plasik yang hendak dimasukkan ke Batam,” kata Muhammad Zainal, Ketua SMS Sagulung, Selasa (18/6/2019).
Zainal mengatakan warga cukup gerah dengan pengusaha yang membuang limbah ke wilayah Sagulung.”Kita memang hanya masyarakat biasa. Tetapi kita tidak mau daerah di mana kita tinggal menjadi pembuangan limbah,” kata Zainal. Dia juga meminta pihak BP Batam, yang selama ini gencar mengundang investor masuk ke Batam, bertanggung jawab atas limbah yang didatangkan dari luar negeri dan dibawa ke Batam. Zainal menjelaskan saat ini di wilayah Sagulung ada perusahaan yang bergerak di bagian pengelolaan Limbah palsatik. “Kita baru tahu, di Kawasan Industri Horizon Industrial Park Sei Binti ada perusahaan bergerak di bidang daur ulang plasik. Kita sangat diresahkan oleh aktivitas perusahaan tersebut,” kata Zianal.
Dia juga mengatakan jika pengusaha masih melakukan pembuangan maupaun penumpukan limbah di wilayah Sagulung maka Ormas SMS bersama masyarakat Sagulung akan melakukan unjuk rasa ke BP Batam. ”Kita minta BP Batam transparan, siapa yang memasukkan limbah plastik untuk diolah di wilayah Sagulung,”kata Zainal. Limbah bekas plastik dan juga bekas blasting yang ada di jalan menuju Kampungtua Dapur12 Sagulung, sebelumnya sudah disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam. Namun sampai saat ini pihak DLH Kota Batam, belum memberikan komentar mengenai limbah tersebut. Kepala DLH kota Batam, Herma Rozi, berulangkali dihubungi ke nomor ponselnya belum memberikan komentar apapun. (rm/rud)
Tanpa Sosialisasi Terbitkan Perka Nomor 10
BP Batam Kenakan Bea Masuk Ratusan Jenis Barang BATAM, RAKYAT MEDIA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya, merespons keluhan pengusaha terhadap Perka BP Batam nomor 10/ 2019 yang terbit Mei tahun ini. Perka ini dianggap mendadak dan tanpa sosialisasi. Dikatakan Cahya, BP Batam merubah definisi barang kosumsi menjadi lebih sempit dan mengakibatkan berkurangnya jumlah barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak di batam. “Akibat dari terbitnya Perka ini, banyak pelaku usaha terutama importir yang akan memasukkan barangbarang penunjang produksi menjadi terhambat,” sebutnya, Minggu (16/6/2019). Dalam seminggu terakhir sejumlah pengusaha mengeluh tertahannya barang mereka di Singapura dan pelabuhan Batuampar akibat adanya aturan baru ini. “Barang-barang yang tertahan di Singapura mereka harus membayar biaya
demorate, sedangkan yang sudah berada di Pelabuhan Batuampar tidak bisa keluar karena belum ada masterlist dari BP Batam,” kata Cahya. Cahya meyakini, Perka nomor 10 telah mengurangi jumlah masterlist barang yang tadinya mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dari sekitar 2.500 item menjadi hanya sekitar 980 item aja. “Tentu kami keberatan dengan Perka tersebut. Selain berpotensi menghilangkan keistimewaan Batam secara perlahan, Perka ini juga bisa menghambat perkembangan industri di batam,” ujarnya. Dijelaskan Cahya, hal inidikarenakan banyak barang-barang penunjang industri dimasukan dalam list yang tidak mendapat fasilitas pembebasan bea. “Ini tentu akan mengakibatkan cots produksi menjadi lebih tinggi. Kami berharap, Kepala BP segera mencabut dan merevisi per-
ka tersebut. Mereka juga baiknya meminta masukan dari pelaku usaha dalam menyusun Perka dan mensosialisasikan Perka tersebut sebelum diberlakukan, agar tidak terjadi kekagetan ataupun miss aplikasi di lapangan,” sebutnya. Apindo mengingatkan, dalam beberapa kali undangan ke Kemenko Bidang Perkonomian yang melibatkan Apindo dan Kadin, pemerintah berjanji tidak akan mengurangi fasilitas FTZ di Batam kecuali 3 item yaitu mikol, rokok dan ponsel. “Lah kok sekarang melalui Perka ini fasilitas pembebasan pajak malah dikebiri. Kami menilai Perka tersebut sangat bertolak belakang dengan komitmen Bapak Wakil Presiden JK. Waktu itu di hadapan ribuan pengusaha Batam pada acara Apindo di Swisss Bell Hotel, jelas beliau mengatakan tidak akan menghilangkan keistimewaan FTZ Batam,” tukas Cahya.(rm/mwd)
Penambangan Pasir Laut Resahkan Warga Pulau Terung BATAM, RAKYAT MEDIA - Masyarakat di Pulau Terung Kecamatan Belakangpadang resah terhadap aktivitas penambangan pasir laut di wilayah setempat, yang diprakarsai oleh PT Riau Pratama. Kapolsek Belakangpadang, AKP Ulil Rahim saat ditemui di Mapolresta Barelang Kota Batam, Rabu (12/6/2019), mengimbau semua pihak untuk menahan diri karena persoalan tersebut masih akan dikaji oleh pemangku kepentingan yang berwenang. “Perusahaan kami minta untuk tidak beraktivitas saat ini agar suasana kondusif,” tegas Ulil. Ulil menyatakan masyarakat Pulau Terung pun juga berkomitmen menjaga situasi kondusif, dan tidak terjadi kerusuhan di wilayah setempat akibat adanya penambangan pasir laut yang telah berlangsung sejak lama. “Oleh karena itu, hari ini kita fasilitasi warga untuk meminta informasi soal aktivitas penambangan terse-
LIMBAH plastik dan juga limbah B3 pasir bekas blasting kapal yang ditumpuk di Kampungtua Dapur 12 Sagulung.
Polri Hibahkan KP Yudistira-8003 Perkuat Perairan Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menempatkan KP Yudistira8003 di wilayah hukum Polda Kepri agar dapat memperkuat pengamanan dan keamanan di wilayah perairan setempat, yang secara khusus berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. “Kapolri menunjuk KP Yudistira-8003 untuk beroperasi di perairan Kepri agar dapat menjalankan fungsi pengamanan dan pencegahan gangguan kamtibmas di wilayah perbatasan,” kata Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Pol Lothariya Latif di Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar Batam, Sabtu. Latif mengatakan, kapal berukuran dengan panjang 73 meter dan lebar 11,35 meter ini telah menambah kekuatan armada Polri dalam menjaga kedaulatan di perairan NKRI. “Saat ini Polri memiliki tiga kapal besar, dua di antaranya ditempatkan di perairan Kepri, yakni KP Baladewa 8002 dan KP Yudistira 8003. Sementara satu armada bernama KP Bisma ditempatkan di perairan Sulawesi,” kata dia. Ia menyebutkan, kapal
KAPAL patrol KP Yusdistira 8003
yang memiliki kecepatan 18 knot dengan bobot seribu ton ini selain menjalankan fungsi preventif juga akan melaksanakan fungsi pre-emtif berupa kegiatan sambang nusa di pulau terluar, terdepan dan terpencil (3T). “Ini bisa dimanfaatkan untuk menyentuh masyarakat yang jauh, dengan kita bisa memberikan program-program pemerintah terhadap mereka, dan kendali tersebut dipegang oleh Bapak Kapolda Kepri,” ucapnya. Kapolda Kepri, Irjen Pol.Andap Budhi Revianto, menyambut baik hadirnya
KP Yudistira-8003 yang diawaki oleh AKBP Handoyo Santoso bersama 30 personel lainnya. Kapal terbesar yang dimiliki Polri ini kata dia akan menyuarakan kembali jati diri bangsa sebagai negara dengan poros maritim dunia. “Semoga masyarakat di Kepri merasakan kehadiran kita ditengah-tengah mereka yang terus berusaha memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara,” tuturnya. Spesifikasi KP Yudistira-8003 KP Yudistira-8003 diba-
ngun oleh galangan kapal PT.Daya Radar Utama (DRU), mempunyai bobot 1110 ton. Kapal dengan panjang 73,67 meter dan lebar 11,35 meter, dilengkapi dengan fasilitas deck helipad untuk helikopter ukuran sedang. Disokong mesin utama 2x Caterpillar 3420 BHP dan auxiliary engine 3x Caterpillar 150 EKW, maka kapal patrol ini sanggup melaju dengan kecepatan maksimum 18 knot. Dirunut dari spesifikasi, KP Yudistira 8003 dalam sekali jalan dapat membawa fuel oil tank 200 ton, fresh water tank 95 ton, avtur tank 8 ton, dan pertamax tank 8 ton. Sebagai sokongan kelistrikan kala kondisi darurat, terdapat Caterpillar 1x 65 EKW. Kapal ini sebenarnya diawaki 68 personel, KP Yudistira 8003 dibekali beragam peragkat navigasi seperti marine radar, SSB/MFHF, VHF, GPS, NAVTEX, Echosounder, Speed Log, Epirb dan AIS. Pada haluan KP Yudistira 8003 sudah dilengkapi dengan senjata, belum diketahui persis jenis senjata yang terpasang, meski dugaan merupakan jenis senapan mesin berat kaliber 12,7 mm yang dapat dioperasikan secara remote.(rm/ant/indmltr)
Melambungnya Harga Tiket Domestik
Warga Terbang ke Jakarta dari Singapura ILUSTRASI
but dari ‘stakeholder’ terkait. Pak Kapolresta langsung yang memimpin rapat terbatas tersebut,” ujarnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini tuntutan dari masyarakat ialah tidak ada aktivitas penambangan terlebih dahulu. Masyarakat masih memikirkan dampak lingkungan secara perizinan, baik dari sisi teknis dan ekonomis, agar kedepannya tidak bermasalah terhadap lingkungan mereka. “Salah satu aspek yang dikeluhkan itu ialah lokasi yang berdekatan dengan tempat penangkapan ikan. Kalau sampai terjadi maka
akan mengganggu mata pencarian nelayan setempat,” kata Kapolsek. Kapolsek juga menegaskan, hingga kini kapal yang hendak digunakan untuk aktivitas penambangan itu tidak ditangkap, tetapi mendapat penolakan dari warga saat akan menuju ke titik penambangan pasir laut tersebut. “Kapal itu sebenarnya juga belum beroperasional. Namun karena warga menolak, kita koordinasikan sama pihak perusahaan untuk segera menariknya. Dan kini, informasi yang kita dapat, kapal tersebut berada di perairan Pulau Sambu,” jelasnya.(rm/rud)
BATAM, RAKYAT MEDIA - Tingginya harga tiket pesawat dalam negeri membuat para penumpang mencari cara alternatif untuk bisa menekan biaya penerbangan. Hal tersebut dilakukan Warga Kota Tanjungpinang, Batam, Kepulauan Riau yang mensiasatinya dengan memilih berangkat dari Bandara Changi, Singapura. Dilansir dari Antara, Salah seorang Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua mengemukakan lebih memilih ke Jakarta melalui Singapura karena bisa menekan biaya tiket pesawat. “Harga tiket pesawat lebih murah kalau dari Singapura ke Jakarta, dibanding dari Tanjungpinang atau Batam ke Jakarta,” katanya di Tanjungpinang, Jumat (14/6/ 2019). Rudy mengemukakan harga tiket pesawat dari Tan-
jungpinang ke Jakarta ratarata lebih dari Rp 1 juta. Bahkan, harganya akan lebih mahal pada hari libur, seperti saat libur Idul Fitri. Sementara itu, Rudy membandingkan, harga tiket dari Singapura ke Jakarta sekitar Rp 600 ribu. Sementara, harga tiket kapal dari Tanjungpinang ke Singapura hanya Rp 220 ribu. Bus yang mengantar penumpang dari Tanah Merah menuju Bandara Changi Singapura hanya 2 Dolar Singapura. “Bahkan, ada tiket dari Singapura ke Jakarta hanya Rp 400 ribuan,” ucapnya. Hal yang sama diungkapkan salah seorang warga Tanjungpinang, Yon. Ia mengaku terpaksa ke Jakarta melalui Bandara Changi karena harga tiket yang terlampau tinggi. Dalam dua pekan sekali, ia harus berangkat ke Jakarta untuk uru-
ILUSTRASI Bandara Changi Singapura
san pribadi dan pekerjaan. “Kalau dulu lewat Tanjungpinang atau Batam ke Jakarta karena harga tiket relatif terjangkau. Kalau sekarang saya tidak sanggup,” katanya. Senada dengan Yon, warga Tanjungpinang lainnya, Irul juga memanfaatkan har-
ga tiket pesawat Singapura-Jakarta yang lebih murah. Ia bersama keluarganya bisa menikmati objek wisata di Singapura sebelum ke Jakarta. “Kalau untuk liburan, memang enak. Tetapi untuk urusan kerja, tentu tidak efisien,” katanya.(rm/ant/ red)
CMYK
5
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
MERANTI-BENGKALIS
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Warga Temukan Koper Berisi Sabu dan Rubuan Butir Ektasi KOPER yang berisikan belasan kilogram sabu yang ditemukan warga di tepi jalan.
BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Sebuah koper yang berisikan belasan kilogram sabu ditemukan di tepi jalan. Selain sabu, tas tersebut juga berisikan ribuan butir pil ekstasi yang dikemas.dalam bungkusan. Barang tak bertuan itu ditemukan di tepi jalan, Selasa (18/6/2019) sekitar pukul 05.30 WIB. Barang tersebut diduga sengaja dibuang untuk menghilangkan barang bukti, mengingat tersangka sempat digrebek Tim Mabes Polri. Kades Batang Duku, Sapri yang berada di lokasi temuan belasan kilo sabu dan puluhan ribu ektasi membenarkan. Menurutnya, koper yang
diduga berisi narkoba jenis sabu dan ribuan pil ekstasi itu ditemukan warga setempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Sei Pakining. “Sore semalam warga menemukan koper berwarna coklat di tepi jalan. Ketika dibuka ada tiga bungkusan besar dilakban yang diduga narkoba,”ujar Kades ketika dihubungi, Rabu (19/6/2019). Sesuai keterangan warga yang menemukan koper berisikan narkoba tersebut, ujar Kades, ada sebuah mobil Xenia warna putih melaju kencang dari Roro Sungai Selari menuju arah Dumai. Orang di dalam mobil membuang sebuah koper di jalanan. “Atas temuan ini, saya langsung melaporkan ke
Polsek Bukit Batu. Tidak lama kemudian, sejumlah anggota polisi datang ke lokasi dan mengamankan barang bukti tersebut,” ungkap Kades. Koper saat dibuka ada 14 bungkusan dijadikan satu bungkusan besar. Satu bungkusan lagi bertuliskan angka 4050 yang diduga jumlah pil ekstasi. Kapolres Bengkalis, AKBP Yusup Rahmanto melalui Kapolsek Bukit Batu, Kompol Hendrik ketika dihubungi juga membenarkan atas temuan koper yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan ribuan pil ekstasi. “Mendapat laporan dari warga, kita bersama anggota langsung turun dan mengamankan barang bukti tersebut,” ungkap Kapolsek Bukit Batu. Menurut Kapolsek, awalnya tim dari Mabes Polri melakukan pengintaian di pelabuhan Roro Sungai Selari. Ketika dilakukan penggrebekan, tersangka berhasil meloloskan diri menggunakan sebuah mobil jenis Xenia putih. “Mobil tersebut ditemukan anggota dalam hutan di areal PT. Surya Dumai Agrindo (SDA) tepatnya di Jalan Multiyears Desa Buruk Bakul dalam keadaan kosong,” beber Kapolsek.(rm/indra)
Polisi Berhasil Ungkap Pemilik Koper Berisi Sabu dan Ektasi BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Pemilik koper berisi sabu dan ektasi yang ditemukan masyarakat di pinggir jalan akhirnya terungkap. Hal itu diketahui setelah Tim Direktorat Narkoba Mabes Polri berhasil meringkus 5 orang yang diduga sebagai tersangka pemilik narkoba yang ditemukan warga di areal PT.Surya Dumai Agrindo (SDA) Jalan Pemda Multiyears Desa Buruk Bakul, Rabu siang (19/ 6/2019). Kapolres Bengkalis, AKBP Yusuf Rahmanto, melalui Kapolsek Bukit Batu, Kompol Hendrik, mengungkapkan, 5 orang yang diamankan tersebut merupakan pengembangan dari temuan narkoba dalam koper di Jalan Sudirman Sei Pakning, Bengkalis, Selasa (18/6/2019). “Satu laki-laki, dua perempuan dan dua anak-anak diamankan. Jumlahnya 5 orang,” ujar Kapolsek seraya mengatakan belum bisa menyampaikan identitas kelima orang tersebut untuk kepentingan pengembangan
(FOTO/IST)
ASISTEN Pemerintahaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Hj Umi Kalsum, bersama unsur Forkopimda saat rapat perdana HUT ke-507.
Pemkab Bengkalis Gelar Rapat Persiapan Peringati HUT ke-507 BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar rapat perdana dalam rangka persiapan peringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-507 Bengkalis di ruang rapat Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (19/ 6/2019). Rapat dipimpin Asisten Pemerintahaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Hj Umi Kalsum.Rapat ini digelar menindaklanjuti keputusan Bupati Bengkalis tentang pembentukan panitia penyelenggaraan peringati hari jadi ke507 Bengkalis tahun 2019 dan peraturan daerah kabupaten Bengkalis Nomor 20 tahun 2004 tentang penetapan hari jadi Bengkalis. ‘’Rapat tersebut bertujuan agar kelancaran penyelenggaraan rangkaian acara peringatan hari jadi ke-
507 Bengkalis tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 30 Juli. Diharapkan diperingati dan dirayakan secara khidamat dan semarak tentunya dengan perencanaan yang matang, terkoordinir dan penuh tanggungjawab,’’ ujarnya. Rapat juga membahas persiapan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-507 Bengkalis yang telah direncanakan sesuai bidang tugas seksi masing-masing. Umi juga mengajak kepada semua panitia yang terlipat pada agenda tersebut agar terus melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik demi suksesnya pelaksanaan rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Bengkalis. Serta melaksanakan tugas denga tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Rapat selanjutnya tambah Umi,
akan dilaksanakan Jumat (21/6/ 2019) di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis. Diharapkan kepada semua anggota di bawah Ketua I Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis hadir tepat waktu. Adapun rangkaian yang digelar selama menyambut hari jadi Bengkalis yaitu syukuran, kenduri adat, zikir dan dakwah, sidang paripurna, ziarah, permainan anak negeri, kesenian, sosial dan kreatif dan pawai budaya. Terlihat hadir pada rapat tersebut, Ketua LAM Bengkalis, H Zainuddin, Pengadilan Agama Bengkalis, perwakilan TNI/Polri Bengkalis, sejumlah Kabag Setda Bengkalis dan beberapa Kepala Dinas SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.(rm/indra)
Polres Bengkalis Amankan Napi Lapas Jambi yang Kabur TIM Direktorat Narkoba Mabes Polri membawa salah seorang pelaku ke lapangan untuk pengembangan.
kasus. Tim Direktorat Narkoba Mabes Polri sejak Rabu (19/ 5/2019) malam, memburu keberadaan pelaku yang sempat melarikan diri menggunakan mobil Xenia Nopol BM 1846 EK. Tim yang sudah lama menunggu di pos sekuriti PT.SDA curiga ada mobil Avanza warna hitam BM 1667 JW keluar dari lokasi perkebunan.”Tim menghentikan mobil dan mengamankan 5 orang yang ada dalam
mobil tersebut,” ujar Kapolsek. Selain mengamankan 5 orang, Tim Mabes Polri juga mengamankan barang bukti dua bungkusan di dalam sebuah parit di jalan lintas Sungai Pakning Desa Batang Duku. Barang tersebut ditemukan setelah salah seorang pelaku dibawa ke lapangan untuk pengembangan dan hasilnya 2 bungkusan diduga sabu berhasil ditemukan di dalam parit.(rm/indra)
BENGKALIS, RAKYAT MEDIA - Tiga dari empat orang narapidana Lapas Kelas II-B Sungai Penuh, Jambi, yang kabur beberapa waktu yang lalu berhasil di amankan oleh jajaran Polres Bengkalis Riau, Senin (17/6/2019). “Memang benar, tiga orang napi yang kabur dari Lapas Jambi berhasil kita amankan di Jalan Sudirman, Dusun Parit Bangkong, Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis sekitar pukul 16.00 WIB,” ujar Kapolres Bengkalis AKBP Yusuf Rahmanto. Ketiga napi tersebut kata Kapolres diantaranya, Syafrizal alias Sapri Bin Manaru-
din (37) kasus narkoba hukuman 9 tahun, warga Kabupaten Rohil. Kemudian, Mike Putra Wijaya Bin Zulhajr Rusan (37) kasus narkotika, hukuman 6 tahun 8 bulan dan Rahmat Dani bin Samsu (24) hukuman 5,5 tahun warga Kota Sungai Penuh Jambi. Penangkapan tiga napi ini berdasarkan surat Kepala Rutan Sungai Penuh, Jambi, Nomor Pencarian Napi Rutan Kelas II B Sungai Penuh W5 PAS 6 PK 01-04. “Keberhasilan penangkapan DPO Rutan Sungai Penuh Jambi tersebut, berawal dari pihak Polres Bengkalis melakukan kordi-
nasi dengan Polres Kerinci, bahwa DPO tersebut berada di Kabupaten Bengkalis,” ungkap Kapolres. Dia juga menjelaskan, berawal pada Senin 10 Juni 2019 sekitar pukul 12.45 WIB, ada empat napi Narkoba di Rutan Kelas II B Sungai Penuh melarikan diri dengan membobol salah satu tembok saluran air. Sesampainya di belakang antara blok dan dapur, keempat napi tersebut menuju ke pos atas, dengan merusak pintu pos dan naik ke atas pos pantau, selanjutnya membuka jendela kaca nako. “Mereka kabur melalui tembok belakang dengan
menggunakan kain panjang untuk menuruni tembok pembatas antara rutan dengan rumah warga,” tambah Kapolres. Menurutnya, penangkapan ketiga napi yang kabur tersebut dengan tim gabungan pihak Sat Reskrim dengan Sat Narkoba Polres Bengkalis berjumlah 10 anggota. “Dari ketiga napi tersebut, ada satu napi saat dilakukan penangkapan melawan. Meskipun sudah diperingatkan dengan tembakan, tetap juga berusaha kabur, maka kita tembak di bagian paha sebelah kanan dan langsung kita larikan ke RSUD Bengkalis,” ungkapnya.(rm/indra)
GALERI FOTO
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
SELURUH Kepala Bagian pemerintah Kota Batam
MESRAWATI Tampubolon, SE, MH, saat menanyakan
6
PARA Kepala Bagiaian sekertariat kota batam
Komisi II DPRD Kota Batam Gelar Rapat Bersama OPD
Terkait Realisasi Kegiatan TA 2019 Pada Triwulan Pertama DALAM Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Pemerintah Kota Batam, Komisi II DPRD Batam membahas mengenai Realisasi Kegiatan TA 2019 pada Triwulan Pertama berkenaan anggaran Belanja Daerah dan memanggil beberapa OPD yang ada di Pemko Batam diantaranya dari Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintah dan OTDA, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Kesejahtraan Rakyat, Bagian Instratuktur, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Humas, Bagian Trantibum dan Linmas, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Rabu (19/6) sekitar pukul 10.00 Wib, itu di pimpin oleh Sekertaris Komisi II DPRD Kota Batam Mesrawati Tampubolon, SE, MH, dan turut juga dihadir oleh para anggota Komisi II DPRD Batam lainnya. Adapun yang dibahas dalam RPD itu adalah mengenai Realisasi Fisik dan Keuangan Sekertariat Kota Batam di bagian Humas tentang pengeluaran belanja sampai bulan Maret 2019. Efrius selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Batam menjelaskan kepada Komisi II terkait anggaran yang dikeluarkan untuk Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan serta Kepeningkatan Sumber Daya Aparatur (SDA) dari nilai anggaran Rp. 1.111.426.000,- miliar, hingga bulan Maret ini sudah direalisasikan sebesar Rp. 138.585.500,- juta atau sekitar 12,47%. “Hingga saat ini anggaran tersebut masih tersisa sekitar Rp. 972.840.500,juta,” jelas Efrius. “Adapun dari total uang yang digunakan untuk nilai angka yang sudah dikeluarkan itu juga untuk membeli alat-alat eletronik, belanja cetak dan jilid serta belanja yang lainnya,” terang Efrius. Dikesempatan itu, Efrius juga menjelaskan tentang belanja kegiatan pengembangan Sumber Daya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan yang
EFRIUS saat menyampaikan laporannya
mempunyai anggaran sebesar Rp. 5.215.991.000,- miliar direalisasikan sebesar Rp. 863.853.800,- juta atau sebesar 16,56%, dimana dalam kegiatan ini digunakan untuk belanja membayar Media, belanja cetak jilid dan jasa publikasi. “Dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 6.327.417.000,- miliar, saat ini yang sudah di Realisasikan adalah sebesar Rp. 1.002.439.300,- miliar”. tutupnya. Sementara itu, untuk masing-masing anggaran lainnya pada bidang seperti di bagian Perekonomian dan SDA dengan anggaran Rp. 423.760.000,juta terealisasi sekitar Rp. 36.595.00,juta atau sekitar 8,64% yang terdiri dari Pelaksanan Kerjasama Forum, Tanggung Jawab Sosial Perushaan/TSP Kota Batam : terealisasi Rp. 6.070.000,- juta atau 4,26%, Fasilitas Penyelenggara TPID : anggaran Rp 13.450.000,- juta atau 5,40%, Fasilitasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD dan Bulog, Koperasi dan UMKM : anggaran Rp 17.075.000,- juta atau 53,28%. Bagian Protokoler dari total anggaran Rp. 4.544.300.000,- miliar terealisasi sekitar Rp. 123.350.000,- juta atau sekitar 2,71%. Bagian Organisasi dari jumlah total anggaran Rp. 586.700.000 juta terealisasi hingga saat ini sekitar Rp. 127.545.000,- juta atau sekitar 21,74% dengan rincian diatas adalah Pembinaan dan Monotoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam : anggaran Rp. 72.950.000,- belum terealisasi, Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam : anggaran Rp. 138.600.000.00,- terealisasi Rp. 21.975.000,- atau sekitar 15,85%, Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam : anggaran Rp. 95.850.000,- juta belum terealisasi, Penyusunan Analisa Jabatan Struktur SKPD Pemko Batam : anggaran Rp. 84.450.000,- juta belum terealisasi, Penyusunan Laporan Kinerja Intensi Pemerintah (LKIP) Pemko Batam :
anggaran Rp. 121,900,000,- juta terealisasi sekitar Rp. 105.570.000,- juta atau sekitar 86,60%. Bagian Pemerintah dan OTDA dari jumlah total anggaran Rp. 6.307.688.000 miliar, terealisasi sekitar Rp. 242.499.000,- juta atau sekitar 3,84%, dengan rincian antara lai, Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah : anggaran Rp. 474.030.00,- juta terealisasi sekitar Rp. 12.000.000,- juta atau sekitar 2,53%, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasab Perbatasan : anggaran Rp. 885.970.000,- juta terealisasi sekitar Rp. 77.250.000,- juta atau sekitar 8,72%, Forum Kordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) : anggaran Rp. 1.531.060.000,- miliar terealisasi sekitar Rp. 60.000.000,- juta atau sekitar 3,92%, Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kecamatan : anggaran Rp 1.025.060.000,- miliar terealisasikan sekitar Rp. 22.200.000,- juta atau sekitar 0,99%, Penyusunan Laporan Penyelanggaraan Pemerintah Daera (LPPD) : anggaran Rp. 152.480.000,juta terealisasi sekitar Rp. 30.054.000,juta atau sekitar 19,71%. Bagian Umum, total anggaran Rp. 56.928.927.670 miliar, terealisasi sekitar Rp. 7.664.101.516,- miliar atau sekitar 13,46% dengan rincian Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran : anggaran Rp. 36.719.093.995,- miliar, terealisasi 6.638.015.639,- miliar atau sekitar 17,14%, Kebutuhan Rumah Tangga dan Admnistrasi : anggaran 1.406.000.000,- miliar belum terealisasi, Pengadaan Barang-Barang Inventaris Sekertariat Daerah Kota Batam : anggaran Rp. 1.710.288.875,- miliar terealisasi Rp. 172.757.000,- juta atau sekitar 10,10%, Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah : anggaran Rp. 9.612.135.800,- miliar terealisasikan Rp. 510.627.370,- juta atau sekitar 5,31%, Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Kantor Pemerintah : anggaran Rp. 3.602.409.000,- miliar terealisasikan Rp. 342.701.507,- juta atau sekitar 9,51%, Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya
Idul Fitri : anggaran Rp. 1.880.000.000,- miliar belum terealisasikan. Bagian Hukum total anggaran Rp. 330.750.000 juta terealisasi sekitar Rp. 71.050.000 juta atau sekitar 21,48%, dengan rincian adalah, Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Nonligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam : anggaran Rp. 330.750.000,- juta terealisasi Rp. 71.050.000,- atau sekitar 21,48%. Bagian Kesejahteraan Rakyat total anggaran Rp. 37.573.476.500,- miliar terealisasi Rp 157.484.800,- juta atau sekitar 0,42%, dengan rincian Peningkatan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan : anggaran Rp. 4.237.565.000,- miliar, terealisasi Rp 36.302.000,- juta atau sekitar 0,86%, Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam : anggaran Rp. 2.185.788.000,- miliar terealisasi Rp 2.676.8000,juta atau 0,12%, Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan : anggaran Rp. 28.858.329.000,- miliar, terealisasi Rp 115.846.000,- juta atau sekitar 0,40%, Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kota Batam dan MTQ tingkat Provinsi Kepri dengan anggara Rp. 2.291.794.500,- miliar terealisasi Rp. 2.660.000 juta atau 0,12%. Bagian Infrastruktur total anggaran Rp. 226.434.000,- juta terealiasi Rp. 12.925.000,- juta atau 5,71% dengan rincian Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang : anggara Rp. 215.134.000,- juta terealisasi Rp. 12.925.000,- juta atau sekitar 6,01%, Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan : anggaran Rp. 7.500.000,- juta belum terealisasi, Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian : anggaran Rp. 3.800.000,- juta belum terealisasi. Bagian Administrasi Pembangunan total anggaran Rp. 269.050.000,- juta terealisasi Rp. 5.400.000,- juta atau sekitar 2,01% dengan rincian Evaluasi
ANGGOTA DPRD, Dr, Idawati Nursanti Saat Menjelaskan
dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam : anggaran Rp 135.600.000,- juta terealisasi Rp. 5.400.000,- juta atau sekitar 3,98%, Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam : anggaran Rp 48.150.000,- juta belum terealisasi, Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam : anggaran Rp 24.050.000,- juta belum terealisasi, Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam : anggaran Rp. 61.250.000,juta belum terealisasi. Bagian Trantibum dan Linmas total anggaran Rp. 49.725.000,- juta terealisasi Rp. 6.000.000,- juta atau sekitar Rp 12,07% dengan rincian Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas : anggaran Rp 16.475.000,- juta terealisasi Rp. 2.000.000,- juta atau sekitar 12,14%, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil : anggaran Rp. 16.625.000, juta terealisasi Rp. 2.000.000,- juta atau sekitar 12,03%, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana : anggaran Rp. 16.625.000,juta terealisasi Rp. 2.000.000,- juta atau sekitar 12,03%. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa total anggaran Rp. 372.400.000,-juta terealisasi Rp. 48.270.000,- juta atau sekitar 12,96% dengan rincian Operasional Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam : anggaran Rp. 132.800.000,juta terealisasi Rp. 15.000.000,- juta atau sekitar 11,30%, Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang atau/Jasa Pemerintah : anggaran Rp. 154.200.000,- juta terealiasasi Rp. 13.800.000,- juta atau sekitar 8,95%, Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ : anggaran Rp. 85.400.000,- juta terealisasi Rp. 19.470.000,- juta atau sekitar 22,80%. (ist).
CMYK
7
GALERI FOTO
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi beserta istri, Marlin Agustina Rudi foto bersama Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan istri, Erlita Sari Amsakar di acara open house Idul Fitri 1440 H di kediaman Walikota
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi bersama istri, Marlin Agustina Rudi menyalami tamu yang hadir dalam acara open house Idul Fitri di kediamannya Perumahan Rosdele
Wali Kota dan Wawako Batam Gelar Open House di Kediamannya
HARI pertama Idul Fitri 1440 Hijriah/2019 M, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menggelar Open House di kediamannya yang terletak di Perum Rosdale Blok E No 21 Batam Centre, Rabu (5/6). Dalam Open House yang dimulai sejak pukul 09.00 hingga pukul 16.00 WIB itu, Wali Kota Batam menyampaikan rasa terimakasihnya kepada masyarakat yang telah hadir meramaikan Open House yang digelarnya. “Kepada seluruh masyarakat Kota Batam, saya ucapkan Minal
Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin, terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir pada Open House ini,� ucap Muhammad Rudi. Selain bersalam-salaman secara langsung bersama warganya, orang nomor satu di Kota Batam itu juga menyediakan beragam hidangan untuk dinikmati, banyak juga tamu penting yang hadir pada acara tersebut, salah satunya adalah Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad beserta istri, Erlita Sari.
Sekdako Batam, Jefridin beserta keluarga dan sejumlah pimpinan OPD Pemko Batam juga turut hadir pada acara Open House Wali Kota tersebut. Siang harinya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad juga menggelar Open House di Perum KDA Cluster Cendrawasih dan Merak No 12 A Batam centre. Open house yang dimulai sejak pukul 13.00-17.00 Wib itu juga turut ramai dihadiri oleh warga dan sejumlah tamu penting. (ist).
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi dan istri, Marlin Agustina Rudi menyalami Anggota DPR RI, Nyat Kadir yang bersilahturahmi dalam open house Idul Fitri 1440 H di kediamannya
WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi bersama istri menyalami tamu yang datang dalam acara open house Idul Fitri 1440 H di kediamannya Komplek Rosdele WALIKOTA Batam, Muhammad Rudi bersama istri menyapai tamu yang datang dalam acara open house Idul Fitri 1440 H di kediamannya Komplek Rosdele
WAKIL Walikota Batam Amsakar Achmad menyalami tamu undangan yang hadir dalam acara open house Idul Fitri 1440 H di kediaman KDA
WAKIL Walikota Batam Amsakar Achmad bersama istri Erlita Sari Amsakar foto bersama tamu undangan yang hadir dalam acara open house Idul Fitri 1440 H di kediaman KDA
FOTO bersama Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad beserta istri Erlita Sari Amsakar, Anggota DPR RI Nyat Kadir dan keluarga
SUASANA open house Idul Fitri 1440 H di kediaman Walikota di Komplek Rosedele Batamcentre
WAKIL Walikota Batam Amsakar Achmad bersama istri Erlita Sari Amsakar menyalami tamu undangan yang hadir dalam acara open house Idul Fitri 1440 H di kediaman KDA
SUMATERA BARAT
8
Jumat, 21- 29Edisi Juni: 2019, Minggu # 264 Tahun V, I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Harga: Rp6.500,-
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Dinkes Sumbar Aktif Sweeping Makanan Kadaluarsa SUMBAR, RAKYAT MEDIA - Menjelang hari raya Idul Fitri 1440 H yang baru lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Barat melakukan sweeping terhadap makanan parcel kedaluwarsa. Kepala Dinkes Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS mengatakan, seperti biasanya menjelang hari raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat terhadap komoditi pangan pasti meningkat. “Keadaan ini sering dimanfaatkan oleh oknum distributor maupun pengecer komoditi pangan yang nakal untuk mengeruk keuntungan sebesarbesarnya,” ujarnya. Modus operandi yang sering dilakukan adalah dengan menyelipkan pangan yang sudah kedaluwarsa maupun produk rusak di antara barang dagangannya. “Biasanya dalam bentuk parcel, karena para konsumen hanya membeli sejumlah makanan dan minuman dalam bentuk paket.(red/reldinkes-rm)
KEPALA Dinkes Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, saat memeriksa produk minuman di supermarket.
BUPATI PESISIR SELATAN DESAK BPKP AUDIT PEMBANGUNAN RSUD M ZEINDI
BUPATI Pesisir Selatan, Hendrajoni berbincang dengan Kepala Dinas PU setempat, Era Sukma (tengah) dan Kepala Kejaksaan Pesisir Selatan, Yeni Puspita.
PAINAN, RAKYAT MEDIA - Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hendrajoni, mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempercepat audit pembangunan RSUD M Zeindi Bukit Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai, daerah setempat. “Minggu lalu saya sudah menelpon pejabat BPKP menanyakan perkembangan proses audit, karena sudah hampir dua tahun kok belum selesai,” kata Hendrajoni di Painan, Selasa (18/6/2019) Padahal hasil audit BPKPini diperlukan karena akan menentukan apakah pembangunan RSUD M Zein di Bukit Kabun Taranak dilanjutkan atau tidak. “Jika kelamaan tentu tidak baik, apalagi sampai jabatan saya sebagai bupati berakhir, mau jadi apa nanti rumah sakit itu,” sebutnya. Secara pribadi ia menilai keberadaan rumah sakit di Bukit Kabun Taranak tidak wajar, karena lokasinya yang berada di ketinggian, hal itu berdasarkan kondisi masyarakat saat ini yang tidak semuanya memiliki kendaraan. Kalaupun ada tidak semua kendaraan milik masyarakat dalam kondisi baik sehingga cukup berisiko jika dikendarai menuju rumah sakit yang jalannya relatif menanjak. “Idealnya sebelum dibangun mesti ada pertimbangan-pertimbangan, tapi karena sudah dilaksanakan mau apalagi,” imbuhnya. Pembangunan RSUD M Zein di Kabun Taranak dimulai pada 2015 saat Bupati Pesisir Selatan masih dijabat oleh Nasrul Abit yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. Namun ketika Bupati Pesisir Selatan dijabat oleh Hendrajoni pembangunannya dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan seperti tidak mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan, padahal luasnya mencapai 12.000 meter bujur sangkar. Anggaran pembangunan rumah sakit mencapai Rp96 miliar, anggaran puluhan miliar ini didapatkan atas pinjaman pemerintah kabupaten setempat ke BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur.(rm/red)
8
WAKIL Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit, berfoto bersama Kadiskes Prov Sumbar, dr.Hj.Merry Yuliesday, MARS, dan staf saat melakukan sidak, Senin (10/6)
Wagub Sumbar Puji Tingkat Kehadiran Pegawai Dinkes Saat Sidak SUMBAR, RAKYAT MEDIA - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui kehadiran pegawai di OPD Dinas Kesehatan usai cuti Lebaran 1440 H yang baru lalu. Wagub melakukan sidak dilaksanakan setelah selesai apel upacara dan halal bi halal di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Kota Padang, Senin (10/6/2019).
Wagub Nasrul Abit, mengatakan, pegawai yang masuk kerja usai cuti Lebaran di masing-masing dinas tersebut cukup baik. “Berdasar catatan yang ada, pegawai yang hadir seratus persen, kecuali ada satu orang yang cuti belajar di Dinas Kelautan dan Perikanan serta izin sakit disertai surat di inspektorat,” kata Nasrul Abit. Ia berharap kehadiran pegawai sebagaimana saat pertama masuk kerja usai Lebaran dapat dipertahankan terus dengan tetap menunjukkan kinerja yang baik. (red/rud/dinkes)
Pegawai RSUD dr.Sadikin Pariaman
Ikuti Pelatihan HIV/AIDS dan TB PARIAMAN, RAKYAT MEDIA - Dinas Kesehatan Kota Pariaman adakan Pelatihan Sosialisasi HIV/ AIDS dan TB (Tuberkulosis) dengan peserta pegawai RSUD dr.Sadikin di Aula Balaikota Pariaman, Jumat (14/6/19) Narasumber pada pelatihan sosialisasi tersebut adalah dr.Efriadi Ismail,Sp.P dari RSUD Padang Pariaman dan dr.Rahmi Fadhila, Sp. PD. dari RSUD Pariaman. Dr.Rahmi Fadhila menyampaikan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan untuk akreditasi RSUD dr.Sadikin, dan salah satu syarat nya seluruh tenaga kerja nya harus terpapar tentang HIV/AIDS dan TB. “Pelatihan sosialisasi ini di peruntukan kepada seluruh pegawai yang ada di RSUD dr.Sadikin untuk dilatih menyampaikan soosialiasasi kepada masyarakat dan di
moment lain kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS dan TB tersebut,” tambahnya. Dr.Rahmi Fadhila mengatakan bahwa Bahaya dari HIV/AIDS itu akan menekan imunitas tubuh seperti sakit-sakitan dan yang lebih berbahaya lagi kalau para pengidap HIV/AIDS itu menular kan ke orang lain yang tidak melakukan halhal yang menyimpang. Dari beberapa kasus, salah satunya HIV/AIDS di Kota Pariaman berasal dari salah satu oknum orang rantau yang terjangkit HIV/AIDS kemudian kembali ke daerah asalnya dengan menikah lalu pasangan nya tertular HIV/AIDS tersebut dan ada juga dari orang di sekitar Sumbar. Selain itu HIV/AIDS rentan juga ditularkan oleh pasangan LSL (Le-
SOSIALISASI dan Pelatihan pencegahan HIV/AIDS di Balaikota Pariaman.
laki Suka Lelaki) atau LGBT (Letsbe, Gay, Biseksual dan Transgender) “Untuk itu saya selalu menyampaikan kepada masyarakat di setiap sosialisasi tentang HIV/AIDS dan TB agar masyarakat dapat mengindari tindakan-tindakan yang meny-
impang sehingga mendapati pengidap penyakit yang berbahaya seperti HIV/AIDS ini dan bagi orang baik yang tidak melakukan tindakan menyimpang sehingga dia tertular HIV/AIDS agar lebih berhati-hati. tutupnya.(red/rm).
Perguruan Silat Harimau Putih Rumah Gadang Pariaman Bangkit PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Perguruan Seni Silat Harimau Putih, merupakan salah satu dari sekian banyak perguruan seni silat yang ada di Kota Pariaman maupun Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disampaikan Ketua Perguruan Seni Silat Harimau Putih Rumah Gadang Pauh Kota Pariaman, Bgd.Vedrik Hengky, SE,kepada Rakyat Media,saat dikonfirmasi disela-sela kegiatan latihan bersama anggota persilatan di singgasana pelataran Seni Silat Harimau Putih Rumah Gadang Pauh. Dalam kesempatan itu, Bgd.Vedrik Hengky yang juga sebagai guru besar di perguruan Seni Silat Harimau Putih menjelaskan bahwa dahulunya sebagai tetua adat di Rumah Gadang Pauh ini secara hukum adat jelas berdirinya diatas dasar Adat Nan Sabana Adat yakni sebagai berbunyi dalam silsilah adat. “Basasok bajarami, bapandam pakuburan, batanah baulayat, bahutan rimbolarangan, bapusako kiramat, nan malewadari langik katujuah,mahunjam kabuminan tujuah lampih, kateh bapucuak bulek,kabawah baurek tunggang, kalauik babungo karang, dareik babungo kayu,” paparnya. Bgd.Vedrik Hengky, juga menjelaskan, bahwa di-
rinya menerima amanah dari kaum untuk menyandang gelar adat “Bidjo Radjo”, yaitu gelar untuk keturunan dari Sultan Tiku Pariaman terakhir yang memerintah pada tahun 1600 M. Sementara yang Dipertuan di Minangkabau dahulunya ada 4 Radjo yakni, Radjo Taliak, Radjo Talanai serta Radjo Bandaro dan Radjo Bidjo Radjo. Sedangkan Bgd.Vedrik Hengky, menerima amanah untuk menjalankan tahta kejayaan dari Radjo Bidjo Radjo pada 30 September 2010 di Rumah Gadang Pauh Pariaman Tengah Kota Pariaman. Dalam menjalankan amanah ini Bgd.Vedrik Hengky, Radjo Bidjo Radjo, telah menyelamatkan salah satu aset kaum Radjo Bidjo Radjo, yakni, legalitas kepemilikan pulau Angso Duo Kota Pariaman. Dalam perjalanan pendirian Perguruan Seni Silat Harimau Pauh ini, Bgd. Vedrik Hengky, Radjo Bidjo Radjo sudah melang-lang buana ke daerah luar Minangkabau yakni, ke daerah Singkil Aceh, Bandung, Serang Banten, Jawa Barat dan juga daerah lingkungan Minangkabau yakni, daerah Mudiak Padang (Tandikek),Malalak, Pasaman, Solok Selatan dan sebagainya. Kepada Rakyat Media,
Bgd.Vedrik Hengky Radjo Bidjo Radjo menjelaskan bahwa dirinya sudah menguasai tujuh aliran silat. Anatara lain, Silat Harimau, Silat Kalupak Balam, Silat Tuo, Silat Staralak, Silat Lintau, Silat Sunua dan Silat Kumango. Semua persilatan ini ter-
utama Seni Silat Harimau Putih, dibangun berdasarkan silahturahmi dengan ikrar perguruan Harimau Putih yang berbunyi; Lahie silekmancari dunsanak. Batin silek manuju Allah SWT. Basanda kapado tabiang nan indak karuntuah, bapacik kapado tali aie
nan indak kaputuih. Bapijak kapado tanah putiah nan indak karangkah.Bapegang kapado raso jo pareso nan indak kahilang. Mamakai kato nan ampek. Mamakai kato nan ampek: Kato Mandaki, Kato Malereang, Kato Mandata, Kato Manurun. Mancari raso jo pareso kapado dzikir. Manjalankan Sari’at agamo Islam. Manuangkan dalam sumbayang, manyudahi takalo nyawo kapulang. Musuah indak dicari, kok datang pantang mainda. Dalam perguruan silat ini seluruh pengurus dan anggota harus berjanji memelihara kepribadian yang baik yang jauh dari pada penyakit masyarakat, seperti Narkoba, Berjudi, dan Tawuran. Memelihara kejujuran dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat, membina persatuan dan kesatuan dalam perguruan. Selain itu, harus patuh dan taat kepada Ketua/Guru Besar Perguruan Harimau Putih.Sanggup berkorban demi kepentingan bersama dalam lingkungan perguruan Harimau Putih. “Jadi, harus menjunjung tinggi dan menjaga kode etik perguruan.Melaksanakan peraturan dan tata tertib perguruan.Mempunyai sikap berbakti kepada kedua orang tua dan masyarakat,” jelasnya. (rm/khaidir)
CMYK
9 JUMAT, 21- 29 JUNI 2019, MINGGU I
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
9
Edisi : # 264 Tahun V, Harga: Rp6.500,-
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Bea Cukai Batam Masih Melakukan Pemeriksaan :
4 Importir Impor 65 Kontainer Limbah Plastik Mengandung B3 BATAM, RAKYAT MEDIA65 kontainer limbah plastik dari beberapa negara yang dimasukan ke Pulau Batam terus menjadi sorotan public. Pasalnya limbah plastic yang terindikasi mengandung limbah B3 tersebut di impor oleh perusahaan di Batam. Saat ini 65 kontainer limbah plastic itu telah diteliti oleh pihak Bea dan Cukai (BC) Batam, pihak Bea Cukai sudah memerik-
KEPALA Kantor Pelayanan Bea Cukai Batam Susila Brata
Dermaga Pelabuhan Peti Kemas Batuampar Ambles
KONDISI pelabuhan peti kemas Batuampar yang ambles
BATAM, RAKYAT MEDIA-Dermaga Pelabuhan Peti Kemas Batuampar terpaksa ditutup seluruh aktivitas bongkar muat selama 9 bulan ke depan. Pasalnya pelabuhan peti kemas terbesar di Batam tersebut saat ini ambles. Untuk aktivitas bongkar muat akan dipindahkan ke dermaga utara. Hal ini dijelaskan Kepala Badan Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan (BP) Batam, Nasrul Amri Latif, kepada wartawan belum lama ini. Nasrul mengatakan, amblesnya dermaga selatan tersebut sudah dilaporkan ke Ketua Dewan Kawasan (DK).”Untuk saat ini, penangangan awal mulai dilakukan. Melihat tingkat kerusakan yang ada membuat dermaga selatan akan ditutup total selama sembilan bulan,” ujarnya. Dikatakan Nasrul, selain cuaca faktor usia pelabuhan juga menyebabkan tanah timbun di dermaga selatan menBaca Hal 2
sa 35 kontainer untuk tes sampel yang kemudian diujikan di laboratorium, dan selanjutnya hasilnya diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Sebagian sudah ada hasil pemeriksaannya, tapi masih sebagian kecil. Kita menunggu sampai semuanya selesai. Setelah itu, kemudian akan kita serahkan ke KLHK untuk diputuskan seperti apa terhadap barang-barang tersebut,” ujar Kepala Bea Cukai Batam Susila Brata, kemarin sore. Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran dalam impor sampah plastik itu, maka sanksi yang diberikan kepada empat perusahaan importir berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, yakni karena melakukan pelanggaran perdagangan.Untuk hasil pemerik-
saan apakah limbah itu mengandung limbah berbahaya atau tidak, Susila mengatakan nanti akan diputuskan oleh KLHK. Sebab, yang berwenang menyimpulkan apakah sampah plastik tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak adalah KLHK. Hasil lab (laboratorium, red) nanti akan kami kirimkan langsung kepada KLHK. Jadi KLHK langsung yang akan memberikan penjelasan,” ujarnya. Sementara jika ada pelanggaran lingkungan hidup, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup.”Dari kementrian itulah nantinya menentukan sanksinya seperti apa. Posisi kontainer itu semua masih di pelabuhan dalam kondisi terseBaca Hal 2
PETUGAS Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kontainer
Nurdin Tinjau Pembangunan Kawasan Gurindam 12 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Gubernur H Nurdin Basirun turun langsung ke lapangan untuk terus menggesa setiap proyek pembangunan yang digagas Pemerintah Provinsi Kepri, agar dalam perjalanannya tidak terdapat kendala. Sehingga dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah digagas sejak awal.”Kita keBaca Hal 2
PROYEK pembangunan Gurindam Tanjungpinang
Nurdin Sarankan Bobby Jayanto Minta Maaf Dugaan Pidato Berbau Rasis TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus Gubenur Kepri, Nurdin Basirun, menyarankan Bobby Jayanto untuk meminta maaf ke pemuka umum menyusul isi pidatonya yang diduga rasis. Meskipun demikian, Bobby Jayanto hingga saat ini belum meminta maaf. Pengusaha Tanjungpinang itu hanya melakukan klarifikasi mengenai videonya beredar di media sosial Facebook. Terkait dengan sejumlah LSM yang melaporkan Bobby Jayanto ke Polres Tanjungpinang, Nurdin menyerahkan penan-
DPRD Kepri Kaget Nama Stadion Dompak “Bang Nurdin” TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - DPRD Kepri merasa kaget saat mengetahui nama stadion sepak bola di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang diberi nama “Bang Nurdin”. “Tentu saya tidak setuju,” kata Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, di TanjungSTADIUN Sepak Bola di Pulau Dompak
Baca Hal 2
Baca Hal 2
(FOTO/IST)
KETUA Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus Gubenur Kepri, Nurdin Basirun dan Bobby Jayanto.
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
SAMBUNGAN
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
10
BPOM Kepri Sita 40 Makanan Tanpa Izin di Pasar Botania 1 TPID Kepri Optimis Bisa Tekan Inflasi Juni 2019 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau optimistis mampu menekan inflasi pada Juni 2019, sehingga lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. “Mencermati perkembangan inflasi terkini, IHK Kepri pada Juni 2019 diperkirakan mengalami inflasi yang lebih rendah,” kata Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Fadjar Majardi di Batam, Kamis (13/6/ 2019). TPID mencatat Indeks Harga Konsumen Kepri pada Mei 2019 inflasi sebesar 1,01 persen (mtm). Sedangkan inflasi Kepri pada Juni 2019, diyakini berada pada sasaran nasional 3,5± 1 persen (yoy). Ia mengatakan terdapat beberapa faktor yang menekan inflasi, antara lain permintaan dan daya beli rumah tangga kembali normal setelah Idul Fitri, sehingga harga bahan makanan ikut turun. ”Juga normalisasi tarif angkutan udara,” kata Fadjar yang juga menjabat Kepala Perwakilan BI Kepri. Namun terdapat beberapa potensi yang dikhawatirkan mendorong peningkatan inflasi, seperti biaya kargo yang mendorong kenaikan harga bahan pangan, terutama yang didatangkan dari luar Kepri. Perubahan cuaca yang dapat mengganggu hasil panen juga dikhawatirkan
Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Fadjar Majardi
turut meningkatkan harga bahan pangan. Ia mengatakan, dalam mengendalikan inflasi, TPID tetap fokus pada kebijakan 4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Kebijakan itu dilaksanakan antara lain dengan menjaga kelancaran arus bongkar muat dan distribusi angkutan barang komoditas strategis yang berpotensi menyumbang inflasi pada saat perubahan cuaca. Kemudian, dilakukan juga pengawasan pasokan serta harga di tingkat distributor untuk mengantisipasi penimbunan dan memastikan harga pangan kembali stabil setelah Lebaran. “Juga mengutamakan bongkar muat bahan makanan yang tidak tahan lama,” kata dia. (rm/red)
4 Importir gel oleh Bea Cukai. Yang sudah dilakukan pemeriksaan itu ada segel dari pelayaran,” bebernya. Hingga saat ini, Susila menyebut sudah ada 35 kontainer yang sudah dipemeriksa. Dari hasil pemeriksaan 35 kontainer itu, semuanya berisikan limbah plastik dengan berbagai bentuk. Ada yang berbentuk seperti bijibijian dan ada berbentuk karet kecil-kecil yang diduga untuk produksi.”Tapi itu semua baru dugaan, semua kepastiannya menunggu lab (laboratorium),” tegasnya. Dari keempat perusahaan itu juga, Susila mengatakan bahwa importasi empat perusahaan itu sesuai dengan izin impor dari Kementrian Perdagangan. Dimana perusahaan tersebut sudah melakukan aktivitas impor sejak lama. Selama ini, pihaknya memperbolehkan barang itu masuk beradasarkan dokumen yang menyatakan sudah sesuai Peraturan Mentri Peradagangan Nomor 31. Jika nanti ditemukan
Sambungan Hal. 9
adanya pelanggaran dalam impor sampah plastik itu, maka sanksi yang diberikan kepada empat perusahaan importir berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, yakni karena melakukan pelanggaran perdagangan. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Kepulauan Riau, Herman Rozie mengatakan mencium bau busuk dari dalam kontainer yang diduga memuat limbah bahan beracun berbahaya.”Ada bau, patut dicurigai, begitu kontainer dibuka, langsung bau,” kata dia usai memeriksa isi kontainer di Pelabuhan Batuampar Kota Batam, Kamis. Tapi tidak semua kontainer yang diperiksa mengeluarkan aroma tidak menyenangkan. Ada juga yang tidak. Meski bau langsung keluar dari kontainer yang dibuka, namun Herman belum mau memastikan bahwa kontainer barang impor itu mengandung bahan beracun berbahaya (B3). Menurut dia, untuk menetapkan sesuatu sebagai B3
Nurdin Sarankan ganannya ke pihak kepolisian. Dia juga sangat yakin ucapan Bobby Jayanto itu tanpa kesengajaan. “Bobby Jayanto itu anak Tanjungpinang asli kok, tahu adat Melayu. Saya yakin itu tanpa kesengajaan,” kata Nurdin saat meninjau Stadion Dompak, Rabu (12/6/2019).
Sebelumnya, Ketua LSM Garda Fisabilillah, Mansyur Razak, mengatakan, pihaknya melaporkan Bobby Jayanto ke Polres Tanjungpinang mengenai adanya bahasa pidato yang dinilai tendensius.”Ia berpidato dalam bahasa China tapi kalau ditranslate kedalam bahasa Indonesia, ada beberapa ba-
DPRD Kepri pinang, Kamis (13/6/2019). Ia mengatakan, sebaiknya nama stadion itu menggunakan nama pahlawan asal Kepri atau orang-orang yang berjasa dalam memajukan wilayah itu.”Pembuatan nama harus didiskusikan bersama, jangan seenak-enaknya saja diklaim atau ditetapkan hanya karena menjabat sebagai gubernur,” katanya. Bang Nurdin merupakan nama panggilan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Nama stadion itu muncul di media sosial sehingga menimbulkan berbagai persepsi, ”Kalau bangun sesuatu pakai dana pribadi, silahkan pakai nama sendiri, tidak akan ada
maka dibutuhkan hasil pengecekan menyeluruh. ”Nanti kita lihat hasilnya. Ini baru secara visual. Pihak bea dan cukai memeriksa, nanti dilihat apa saja dalamnya,” kata dia. Setelah ada keputusan kandungan kontainer, baru akan diputuskan apakah harus direekspor atau tidak. Hari ini, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan aparat bea dan cukai memeriksa isi kontainer impor di Pelabuhan Batuampar. Dalam pemeriksaan itu, tim mengambil contoh barang yang terdapat dalam kontainer. ”Diperiksa secara visual, kalau ada yang meragukan diambil sampe,” ujarnya. Hingga saat ini, tim sudah melakukan pemeriksaan atas 14 kontainer, dengan begitu ditotal dengan pemeriksaan sebelumnya, sudah 56 kontainer dari 65 kontainer diselidiki. “Kami akan lanjutkan, harapannya sore ini selesai. Kalau tidak, dilanjutkan esok pagi,” tambah dia. (rm/mwd) Sambungan Hal. 9
hasanya sudah tendensius,” kata Mansyur Razak. Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan Bobby Jayanto saat berpidato menyebutkan warna kulit dan mengenai tidak adanya acara dragon boat pada saat acara Keselamatan Laut di Pelantar 2 Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.(rm/red) Sambungan Hal. 9
yang protes. Ini ‘kan berbeda, pakai anggaran daerah untuk bangun stadion kecil itu,” ucapnya. Jumaga justru menyarankan Gubernur Nurdin untuk berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan persepsi positif di tengah masyarakat bahwa dirinya sudah berjasa terhadap Kepri. Saat ini, belum dapat dijelaskan kepada publik apa yang dilakukan Gubernur Nurdin sehingga dianggap berjasa terhadap masyarakat Kepri. Ia juga memberi solusi lain jika ingin nama Nurdin digunakan yakni bangun sesuatu yang menarik setelah berjasa.”Saya fikir, masih
banyak orang-orang terdahulu yang berjasa terhadap Kepri. Itu yang harus dikenang,” katanya. Ia mencontohkan Gubernur pertama Kepri yakni Ismeth Abdullah, yang dianggap banyak pihak sudah berjasa terhadap Kepri. Ismeth dinilai berjasa membangun Pulau Dompak menjadi pusat Pemerintah Kepri. Ismeth tidak pernah meminta atau menggadanggadangkan nama dirinya layak digunakan untuk Jembatan I yang menyatukan Pulau Dompak dengan pusat perkotaan di Tanjungpinang. ”Itu contoh yang mulia,” katanya mengakhiri. (rm/ant).
BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Kepri menyita 40 item berbagai makanan tanpa memiliki izin edar, Rabu (19/6/ 2019). Berbagai makanan yang disita tersebut terdiri dari 530 buah, dengan nilai ekonomi Rp 15 juta. Kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irwan mengaku sidak yang dilakukan jajaranya, menindaklanjuti informasi masyarakat. ”Berdasarkan laporan yang masuk ke kami. Ada sarana (toko, red) yang menjual pangan tanpa izin edar,” katanya, Rabu (19/6/2019). Penyitaan berbagai makanan yang beredar tanpa izin dilakukan BPOM Kepri ditemukan ada toko menjual produk pangan tidak memiliki izin edar dari Badan Pom. Yosef mengatakan pemilik dari produk pangan tanpa edar ini, cukup kooperatif. “Ia mengakui kesalahannya, dan menyerahkan produk pangan ilegal ini ke petugas untuk dilakukan pemusnahan,” ucapnya. Yosef mengatakan
PETUGAS BPOM gerebek salah satu took di Botania 1 Batam
BPOM memberikan peringatan keras ke pedagang yang menjual produk ilegal tersebut. Dan berharap perbuatan ini tidak diulangi lagi. Apabila pedagang masih tetap menjual produk pangan
tanpa izin edar ini, dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.”Sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah,” un-
gkapnya. Produk pangan yang diamankan BPOM Kepri yakni susu bubuk (produksi Malaysia), margarin, krim, selai dan berbagai produk lainnya. Yosef mengaku pangan ilegal beresiko terhadap kesehatan. Karena diedarkan sebelum melalui evaluasi mutu dan keamanan oleh Badan POM. Kepada para konsumen, ia berharap agar cerdas membeli produk pangan. “Ingat selalu Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan (jgn sampai terima produk dengan kemasan rusak), Cek Label (kelengkapan label seperti nama dan alamat produsen atau importir, komposisi, netto, kode produksi, ED), Cek Izin Edar (harus terdaftar di BPOM) dan cek Kadaluarsa,” ungkapnya. Selain itu, Yosef juga berharap bantuan masyarakat untuk mengawasi produk-produk yang ilegal. Apabila masyarakat menemukan produk ilegal beredar bebas di pasar, dapat segera melaporkannya ke BPOM Kepri. ”Akan langsung kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (rm/red)
Baznas Kepri Himpun Zakat Selama Ramadhan 1440 H Rp1,5 Miliar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepulauan Riau berhasil menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp1,5 miliar selama bulan Ramadhan 1440 Hijriah. “Angka tersebut melebihi target awal sebesar Rp1,2
miliar,” kata Kepala Baznas Kepri, Mustamin Husein, di Tanjungpinang, Minggu (16/ 6/2019) Menurut Mustamin, sebagian dari dana tersebut sudah disalurkan kepada mustahik atau orang-orang atau badan yang berhak menerima zakat, infaq, dan
sedekah. Selama Ramadhan, kata dia, dana yang sudah disalurkan sebesar Rp500 juta, sementara sisanya Rp1 miliar akan disalurkan kembali dalam waktu dekat ini. ”Penerima dana bantuan didominasi oleh fakir miskin,” imbuhnya. Selain itu, lanjutnya, Ba-
Nurdin Tinjau lapangan untuk melihat apa kendala yang terjadi agar dapat diselesaikan segera sehingga pembangunan dapat berjalan lancar,” ujar Nurdin saat melakukan peninjauan terhadap pembangunan kawasan Gurindam 12, Tepi Laut, Tanjungpinang. Proyek Gurindam 12 sendiri menjadi salah satu proyek pembangunan strategis Nurdin, salah satu tujuan nya adalah pemanfaatan jangka panjang disemua aspek. selain mengurai kemacetan dikemudian hari juga dapat menjadikan Tanjungpinang semakin berdaya tarik tinggi, serta tentunya peningkatan perekonomian daerah.”Tanjungpinang adalah wajah terdepan Ibu Kota, pembangunan ini kita lakukan demi menambah daya tarik dalam semua hal,” lanjutnya. Pembangunan yang menggunakan anggaran daerah ini dikatakan Nurdin tidak menutup kemungkinan untuk
Sambungan Hal. 9
hadirnya pihak swasta, apalagi sudah banyak yang tertarik ikut membangun dan Pemprov sendiri tengah mempelajarinya. ”Intinya kita bangun dengan semaksimal mungkin sehingga ada sektor swasta yang ikut, intinya kita membangun bermuara pada kepentingan masyarakat,” tambah Nurdin. Nurdin tiba dilokasi langsung mengelilingi kawasan tepi laut mulai dari Anjung Cahaya hingga di samping Pelabuhan SBP (depan Gedung Daerah) yang saat ini telah dilakukan penimbunan pasir, serta pemasangan batu miring penahan gelombang sehingga mobil dapat berlalu lalang dilokasi tersebut.”Target kita untuk uji coba area A1 (depan gedung daerah) selesai untuk dijadikan lokasi upacara 17 Agustus mendatang,” kata Nurdin. Tahap pembangunan setelah penimbunan pasir sendiri nanti akan dilanjut-
kan dengan penimbunan tanah untuk pengerasan sebelum nya juga akan dipasang aliran-aliran untuk drainase.”Pastikan ruang yang ada ini diatur dengan baik sehingga dapat digunakan secara maksimal, bangunan juga harus memiliki pondasi yang kokoh serta jangan melupakan kawasan ruang hijau,” pesan Nurdin. Nurdin juga menghimbau agar atap-atap yang ada nantinya tidak dapat menangkap angin sehingga tahan karna kondisi sendiri berada diarea laut.”Intinya dari semua arah nampak indah dipandang baik dari laut maupun darat,” pesan Nurdin. Terkait beberapa lahan yang masih belum dilepas oleh Pihak Pelindo I sendiri, Nurdin mengatakan telah menyurati pihak Pelindo bahkan sampai berbicara langsung agar beberapa meter menuju kawasan pel-
Dermaga Pelabuhan galami penurunan hingga 10 sentimeter dari titik awal dan menyebabkan dermaga tersebut tiba-tiba ambles. ”Dermaga ini sudah lama. Dibangun sejak tahun 1970, usianya sudah hampir 50 tahun. Jadi sudah memang harus direvitalisasi,” katanya. Lebih lanjut Nasrul menjelaskan, perkiraaan biaya untuk perbaikan sekitar Rp 200 miliar. ”Ahli engineering yang ditugaskan tim teknis DK juga sudah turun untuk memantau situasi dermaga yang ambles,” jelas Nasrul. Selama perbaikan lanjut Nasrul, akan terjadi penurunan kapasitas pelabuhan sekitar 40 persen.”Tapi kita akan coba optimalkan kegiatan bongkar muat dari dermaga yang ada agar eksportir tidak terganggu. Selain itu, ada juga nanti beberapa modifikasi supaya lalu lintas barang tak terganggu,” paparnya
znas Kepri juga segera menyalurkan zakat mal berupa modal usaha kepada masyarakat yang dikategorikan layak dan berhak menerima. ”Kita tengah melakukan survei terhadap orang-orang yang berhak menerima modal usaha itu,” sebut Mustamin. (rm/red)
Menurut Nasrul, rencana perbaikan bukan hanya normalisasi pada dermaga. Tapi juga menambah fasilitas di dermaga selatan. Selain itu, karena posisinya dekat dengan lokasi rencana pembangunan container yardyang saat ini masih merupakan gudang Persero Batam, maka pengembangannya akan berjalan secara bersamaan dengan perbaikan dermaga. ”Intinya, anggaran dan semua persiapan sudah dilakukan, salah satunya dokumen yang sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan tinggal menunggu pengumuman saja,” ujarnya. Namun kata dia, dengan adanya kejadian itu proses ULP dihentikan. Pasalnya jika dilanjutkan, maka prosesnya akan lebih lama lagi. ”Jadi opsinya penunjukan langsung, dengan harapan bulan Juli akhir sudah langsung dikerjakan,” paparnya
abuhan dapat dilakukan penimbunan juga. Nurdin yang merencanakan akan membangun area tersebut sebagai lahan parkir mengatakan bahwa jika Pelindo bersedia tentu kebersamaan pembangunan dapat berjalan semakin baik karena tujuannya juga untuk masyarakat. “Saat ini masih wilayah kerja mereka, jika di izinkan tentu dapat kita bangun area parkir, agar semakin menambah luas kawasan pelabuhan. Upaya kita ini bukan tanpa alasan, semua demi kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. Dalam peninjauan sendiri, Gubernur didampingi Sekdaprov TS Arif Fadillah, Kadis PU Abu Bakar, Kadis Perkim Mahyuddin, Kadis Pariwisata Buralimar, Kabiro Pembangunan Aries Fhariandi, Kabiro Umum Martin Maromon dan Kabiro Kesra Aiyub. (rm/red/ hmas). Sambungan Hal. 9
Amblesnya dermaga selatan di Pelabuhan Batuampar mendapat tanggapan negatif dari pengusaha pelayaran. Ketua Indonesia National Shipyard Association (INSA) Batam, Osman Hasyim, mengatakan, apabila kabar tersebut sampai ke dunia internasional, akan menurunkan citra Batam sebagai kota yang kondusif untuk iklim investasi. ”Semua orang mengetahui kapan Pelabuhan Batuampar dibangun. Sebenarnya harus ada kajian penelitian yang memastikan usia ketahanannya,” katanya, Rabu (19/6/ 2019). Osman mengatakan di media massa, BP Batam menyampaikan jika kerusakan tersebut dikarena faktor usia dermaga yang sudah setengah abad.”Berarti jika ada pelabuhan dengan umur yang sama, bisa terjadi kecelakaan,” ujarnya. Dengan amblesnya der-
maga selatan, Osman menilai, BP Batam tidak bisa menjaga asetnya dengan baik. Menurut dia, pelabuhan merupakan sarana penting bagi kegiatan ekspor dan impor dan bisa menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terbaik bagi BP Batam. Sehingga sepantasnya harus dijaga dan dioptimalkan. ”Kejadian ini bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap Batam. Pelabuhan itu merupakan komponen utama dalam perdagangan dan juga merupakan pilar utama industri maritim,” jelasnya. Kata dia, jika sudah tidak ada kepercayaan dari investor, mimpi Kota Batam untuk menjadi bandar dunia madani akan menjadi mimpi belaka.”BP ingin Batam jadi tempat berkumpulnya kapal. Kalau tidak ada kepercayaan lagi, bagaimana,” pungkasnya.(rm/mwd)
CMYK
11
GALERI FOTO
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
BUPATI Kabupaten Lingga memberikan kata sambutannya
Website: www.rakyatmediapers.co.id
MEMBERIKAN kata sambutannya
MEMBERIKAN kata sambutannya
DPRD Lingga Gelar Rapat Paripurna Tentang Rancangan Perda
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga menggelar Rapat Paripurna guna membahas beberapa rancangan peraturan daerah pada Senin (17/ 06/2019). Acara yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lingga ini, awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada siang hari, namun dipercepat pada pagi harinya, mengingat cukup banyak poin-poin yang akan dibahas pada rapat kali ini. Dalam sidang paripurna ini dibahas mengenai ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018; ranperda tentang Kemetrologian dan Pelayanan Tera atau Tera Ulang; ranperda tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan; ranperda tentang penanggulangan bencana; ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum; serta ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga. Tampak hadir pada rapat paripurna tersebut, Ketaua DPRD kabupaten Lingga beserta 17 anggota yang hadir, Bupati Lingga dan Sekda Lingga, serta para pejabat pimpinan dan perwakilan dari Perangkat Daerah,para pejabat dan perwakilan dari berbagai organisasi vertikal di kabupaten Lingga, serta BPD dan Kepala Desa dari seluruh Kabupaten Lingga. Rapat yang terbuka untuk umum tersebut resmi dibuka oleh Ketua DPRD kabupaten Lingga, Riono. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian pengantar pembahasan ranperda oleh Bupati
BUPATI Alias Wello bersalaman dengan Ketua DPRD kabupaten Lingga, Riono.
Lingga. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lingga menyampaikan permohonan maaf, berkenaan dengan masih adanya suasana lebaran idul firi yang masih terasa, yang dilanjutkan dengan penjelasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 sebagai pembuka penjelasan. Beliau juga menjelaskan ten-
tang kemetrologian dan pelayanan tera atau tera ulang adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam hal pembenaran dan ketetapan pengukuran atau alat ukur dan kelengkapannya, agar senantiasa layak digunakan dan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengaturan tera atau tera ulang.
Sementara itu, terkait ranperda mengenai pengarusutamaan gender, beliau menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranserta dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan atau setara antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, politik, dan hukum dalam rangka mem-
bangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegera, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Dalam penyusunan kajian ekonomis kedua ranperda tersebut di atas, Pemkab Lingga telah bekerja sama dengan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM provinsi kepulauan Riau. Selanjutnya berdasarkan un-
MEMBERIKAN berkas
KETUA DPRD kabupaten Lingga, Riono meminpim Rapat Paripurna.
MEMBERIKAN kata sambutannya
ANGGOTA DPRD Kabupaten Lingga saat rapat Paripurna.
dang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, maka untuk upaya penanggulangan bencana tersebut, perlu dimulai dengan adanya landasan hukum dan acuan untuk penanganan bencana daerah. Beliau juga menjelaskan mengenai ranperda tentang ranperda bantuan hukum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 19 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan pasal 19 ayat 3 PP No.42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan terhadap orang atau kelompok orang miskin, yang menjamin kedudukan sama dimuka hukum dan tidak dibedakan strata sosial dalam mendapatkan keadilan. Selanjutnya, seiring dengan giatnya pembangunan diberbagai sektor di kabupaten Lingga, dan sesuai dengan amanat pasal 8 undang-undang ayat 3 PP No.15 tahun 2010 tentang penyelanggaraan penataan ruang, maka diperlukan ranperda penataan ruang tahun 2011 – 2031. Dari penyampaian Bupati Lingga tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan apresiasinya dan menyatakan berbagai dukungannya, terutama bagi ranperda yang menyangkut hak-hak dan hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, bagi ranperda yang membawa dampak dan kemajuan bagi kabupaten Lingga kedepannya. (RS)
BINTAN-PINANG
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
4 LSM Laporkan Bobby Jayanto ke Polres Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Ketua DPD Partai Nasdem Tanjungpinang Bobby Jayanto dilaporkan ke Polres Tanjungpinang, Selasa (11/6/2019). Laporan dilayangkan setelah Bobby yang juga seorang pengusaha di Tanjungpinang itu diduga melontarkan kata-kata mengandung penghapusan diskriminasi ras dan etnis (rasis). Berdasarkan laporan polisi Nomor : STTLP/82/VI/2019/Kepri/SPKT-RES TPI, mantan anggota DPRD Tanjungpinang RME Mansyur Razak melaporkan Bobby Jayanto mengenai pidatonya di acara Keselamatan Laut di Pelantar II Tanjungpinang. Mansyur Razak yang juga Ketua LSM Garda Fisabilillah mengatakan, pihaknya melaporkan Bobby ke Polres Tanjungpinang mengenai adanya bahasa pidato yang dinilai tendensius.”Ia berpidato dalam China tapi kalau ditranslate (alih bahasa) ke dalam bahasa Indonesia, ada beberapa bahasanya sudah tendensius,” kata Mansyur Razak saat dihubungi Batamnews.co.id. Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan Bobby Jayanto saat berpidato menyebutkan warna kulit dan mengenai tidak adanya acara dragon boat pada saat acara Keselamatan Laut. ”Kami melaporkan itu untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang sama-sama kita tak inginkan,” ujarnya. Ia menyebutkan, dirinya melaporkan Bobby Jayanto atas nama organisasi bukan atas nama priba-
Bobby Jayanto di. Ada empat LSM yang melaporkan yakni Zuriat Kerabat Kerajaan Riau Lingga, Cindai dan Gagak Hitam Tanjungpinang. Sebagaiamana disebutkan, Pidato Ketua DPD Partai Nasdem Tanjungpinang Bobby Jayanto di acara Sembahyang Keselamatan Laut menuai polemik. Video pidato pengusaha Tanjungpinang itu menyebar luas di sejumlah media sosial. Pidato yang disampaikan dalam bahasa Tionghoa itu diduga menyinggung unsur SARA atau rasis. Empat LSM di Tanjungpinang melaporkan Bobby Jayanto ke Mapolres Tanjungpinang mengenai pidana penghapusan diskriminalisasi ras dan etnis. Adapun bunyi pidato Bobby Jayanto pada di acara Sembahyang Keselamatan Laut di Pelantar 2 Tanjungpinang bahwa dirinya menyayangkan kabar bahwa tahun ini perlombaan dragon boat ditiadakan padahal ini adalah budaya yang harus dilestarikan.
“Masa kecil saya sering berenang di Pelantar 2 pada saat perlombaan dan antusias masyarakat yang datang untuk menyaksikan menggunakan sampan kecil. Tapi tidak apa apa, tahun depan harus diselenggarakan,” katanya. Ia menyebutkan, bahwa pada pemilu tahun ini Partai Nasdem mendudukan 2 caleg anggota DPRD Kota dari etnis Tionghoa dan dirinya minta mereka harus memperjuangkan supaya tahun depan harus menyukseskan perlombaan dragon boat itu. “Berkat kepercayaan yang diberikan termasuk saya juga terpilih di DPRD Provinsi (Kepri). Keuntungan kita memilih sesama etnis bisa bekerja untuk kita, sebaliknya kalau milih orang kulit hitam tidak mungkin mereka mau bantu kita etnis Tionghoa. Jangan demi 200 atau 300 ribu kita pilih mereka,” ujarnya. Lanjut Bobby, sampai saat ini menurutnya tidak ada satupun or-
ang etnis Tionghoa yang berani berkomentar untuk memperjuangkan hal-hal semacam itu. Katanya, inilah yang menjadi alasan dirinya mau terjun kembali ke dunia politik padahal sudah hampir 10 tahun ia tinggalkan. “Bukan untuk kehidupan pribadi saya tetapi demi kita etnis Tionghoa. Kita bisa melihat kondisi ekonomi saat ini Tanjungpinang banyak pengangguran, toko banyak yang tutup serta anak-anak yang kuliah di luar daerah tidak mau balik lagi ke Tanjungpinang. Mereka milih bekerja di Bali, dan kapal pesiar,” sebutnya. Ia menyebutkan, dirinya berusaha untuk menghidupkan ekonomi supaya bisa senang berusaha serta anak-anak di luar kota bisa pulang ke Tanjungpinang. Bahkan ia meminta tahun depan ke pemerintah untuk bantu supaya bisa ikut lestarikan budaya ini. “Sembahyang juga suatu budaya, idealnya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hanya saya Bobby yang mau peduli karena tidak tahan melihat kondisi Tanjungpinang berjalan mundur. Kita boleh miskin tapi generasi kita harus tahu budaya ini,” katanya. Menurut Bobby, bahwa Gubernur Kepri yang notabene satu partai dengan dirinya membangun dermaga Pelantar 2 tujuannya untuk mempermudah bongkar muat supaya pengusaha bisa hemat cost dan bisa beli barang murah. ”Kedepan saya berharap masyarakat harus peduli situasi politik jangan lagi bilang siapun terpilih sama saja,” ujarnya.(rm/bn)
Tewas Setelah Disuntik di RSUD HM Sani Karimun
Keluarga Pasien Tuding Dokter Lakukan Malpraktek KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani Karimun membantah adanya kelalaian petugas medis ketika menangani pasien bernama Hermansyah yang meninggal pada Jumat (14/5) malam kemarin. Direktur RSUD Muhammad Sani, Zulhadi mengatakan bahwa pihak medis RSUD yang ia pimpin dinilai sudah melakukan penanganan sesuai standar SOP. “Dokter yang pada saat itu bertugas sudah menangani sesuai standar di IGD. Pasien diberikan suntikan penghilang nyeri. Setelah diobservasi beberapa saat (pasien) sudah dibolehkan pulang,” kata Zulhadi, Sabtu (15/6) sore. Ia menyebutkan bahwasanya pada pukul 19.00 WIB Hermansyah datang kembali ke RSUD Muhammad Sani dengan keluhan sesak nafas, mendapati adanya keluhan tersebut, pihak rumah sakit langsung memberikan oksigen dan memberikan suntikan penahan rasa sakit, akibat pembengkakan dan seperti luka
bakar pada kaki kanan. Setelah diberikan suntikan dan tambahan oksigen, selang beberapa menit Hermansyah tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia. “Katanya kami kekurangan oksigen, oksigen yang kami miliki dalam jumlah mencukupi. Jadi pasien tidak pernah kekurangan oksigen dari kita. Kita selalu berikan oksigen,” tegasnya. Ketika ditanya mengenai suntikan yang diduga menyebabkan buruknya kondisi Hermansyah, Zulhadi mengatakan pihaknya belum dapat memastikan karena perlu pemeriksaan lanjutan. Akan tetapi Zulhadi memastikan jika petugas medis telah menanyakan apakah Hermansyah memiliki alergi terhadap obat. “Kita belum bisa pastikan alergi karena perlu pemeriksan lanjutan. Petugas sempat menanya pasien memiliki alergi terhadap obat. Itu tadi hasil konfirmasi Kabid Pelayanan kita Pak Dedi. Makanya kami bilang standar pelayanan IGD sudah dilakukan semua,” paparnya. Pihaknya sudah berusaha
semaksimal mungkin dan melakukan resusitasi jantung paru-paru. Jadi semua tindakan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. “Pagi kita sudah bertemu. Awalnya kami turut berduka cita dan kemudian menjelaskan juga kepada pihak keluarga bahwa tim sudah berusaha semaksimal mungkin,” tambah Zulhadi. Terkait pihak keluarga akan melakukan otopsi dan memperkarakan dugaan kelalaian tersebut, Zulhadi mengatakan jika hal itu adalah hak keluarga. Zulhadi menyebutkan jika pihaknya juga telah bertemu dengan keluarga pasien pada Sabtu (15/6/2019). “Memang ada sekilas pemberitahuan dari keluarga. Itu memang hak dari keluarga. Pihak keluarga juga belum memastikan mereka masih menimbang-nimbang. Kita sudah memberikan pandangan-pandangan juga seperti jika otopsi kasihan jenazah karena akan dibedah,” tutupnya. Pihak kepolisian mendapatakan keterangan dari keluarga korban bahwa, sebelum Herman meninggal du-
nia, ia mengeluhkan sakit demam biasa dan dibawa berobatbke RSUD HM Sani pada hari Jumat (14/6) pagi. Setelah dibawa ke RSUD, Herman diberikan suntikkan oleh pihak medis rumah sakit, setelah diberikan suntikan, sekitar jam 13.00 WIB, korban diijinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Lalu pada pukil 18.10 WIB, korban kembali dibawa kerumah sakit yang sama karena mengeluh kakinya mengalami pembengkakan dan melepuh seperti luka bakar.
“Pukul 20.30 korban meninggal dunia. Kata pihak keluarga sewaktu dibawa kembali ke rumah sakit, korban kembali diberikan suntikan dan beberapa saat setelah itu korban mengalami sesak nafas dan akhirnya meninggal dunia,” tambah Lulik. Pihak kepolisian belum bisa memastikan apa penyebab kematian korban, karena pihaknya masih menunggi proses dan hasil otopsi yang akan dilakukan oleh pihak RS Bhayangkara Batam.(rm/red)
KELUARGA almarhum Hermansyah saat melakukan aksi protes dan menduga ada yang tidak beres dengan penanganan medis di RSUD HM Sani.(Foto/Ist)
12
Polres Tanjungpinang Periksa 7 Saksi Kasus Dugaan Rasis Bobby Jayanto
Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Satreskrim Polres Tanjungpinang sudah memeriksa tujuh saksi kasus dugaan ucapan rasis dalam pidato yang disampaikan Ketua Partai Nasdem Tanjungpinang, Bobby Jayanto. Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Efendri Ali menjelaskan, tujuh saksi yang dimintai keterangan itu yakni empat orang saksi pelapor dan tiga orang dari saksi panitia acara Sembahyang Laut.”Saat ini saksi pelapor sedang dimintai keterangan,” kata Efendri Ali, Senin (17/6/2019). Ia menuturkan, setelah para saksi-saksi dimintai keterangan, pihaknya berencana akan meminta keterangan ahli bahasa untuk menerjemahkan ucapan Bobby Jayanto dalam pidato berbahasa Tionghoa.”Jika ucapan dalam video itu terbukti, setelah itu baru kita panggil terlapor,” ujarnya. Kasat Reskrim Polres
Tanjungpinang, AKP Efendri Ali mengatakan, saat ini penyidik sudah memanggil dan meminta keterangan sebanyak tujuh orang saksi. ”Saksi-saksi sedang dimintai keterangan. Bentuk dukungan yang diberikan rekanrekan tadi menjadi semacam menambah kekuatan atau vitamin kami dalam segera menuntaskan laporan ini,” kata Efendri Ali. Sekedar diketahui, saat ini sebanyak 17 OKP, Ormas dan LSM turut mendukung dan mendorong Polres Tanjungpinang menuntaskan kasus dugaan pidato rasis Bobby Jayanto. Ketua LSM Garda Fisabilillah, Mansyur Razak mengatakan, bahwa pihaknya bersama Ormas, OKP dan LSM menyampaikan pernyataan sikap dukungan untuk pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus dugaan pidato Bobby Jayanto yang berisi kalimat berbau rasis. “Menyampaikan pernyataan sikap dukungan terhadap pelaporan tentang masalah pidato Bobby Jayanto pada 8 Juni di Pelantar II lalu,” kata Mansyur Razak ia juga sebagai pelapor dalam kasus ini, Senin (17/6/2019) Menurut Mansyur Razak, pidato Ketua DPD Partai Nasdem Tanjungpinang ini diduga mengandung unsur mendiskriminasi atau terjadi perbedaan suku dan ras. ”Pada prinsipnya kami sangat mendukung proses hukum berjalan saat ini dan pihak kepolisian dapat menuntaskan tuntutan dari masyarakat,” ujarnya. (rm/red)
12 Siswa SMPN 4 TanjungpinangIkuti Jamboree Celebration di Thailand TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, melepas 12 orang siswa SMP Negeri 4 Tanjungpinang mengikuti The Scout Jamboree Celebration For The Coronation of King Rama X di Samila Beach, Songkhla, Thailand. Sekedar diketahui, kegiatan Jambore akan dilaksanakan pada 16-20 Juni 2019 mendatang dan perwakilan dari Kepri diikuti sebanyak 32 orang, sedangkan untuk seluruh Indonesia diikuti sebanyak 150 orang peserta. Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, saat melakukan penyematkan tanda keikutsertaan kepada para peserta berpesan agar manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dan agar mampu terampil dalam kepramukaan. “Jaga kesehatan agar dapat mengikuti berbagai agenda kegiatan untuk menimba pengetahuan dalam kepramukaan, kesempatan ini tidak datang dua kali, ikuti dengan serius agar dapat memberikan informasi kepada teman-teman lainnya terkait pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan jambore ini, jalin kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan dengan sesama peserta,” kata
Syahrul, Kamis (13/6). Selain itu, Syahrul menekankan agar sekolah-sekolah di Tanjungpinang bisa mengirimkan perwakilan pada kesempatan kedepannya. ”Harapannya pada kesempatan berikutnya agar dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya untuk berpartisipasi, supaya dapat berbagi pengalaman,” ujarnya. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Tanjungpinang, M. Dirman, mengatakan keikutsertaan SMP Negeri 4 Tanjungpinang dalam kegiatan ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari orang tua siswa yang berpartisipasi aktif untuk mensukseskan kegiatan ini.”Saya ucapkan terimakasih kepada orang tua siswa yang telah mensupport baik moril maupun materiil untuk keikutsertaan SMP Negeri 4 Tanjungpinang dalam kegiatan ini,” sebutnya. Dirman juga menyebutkan, peserta akan berangkat dari Tanjungpinang menuju Batam pada tanggal 15 Juni dan langsung menuju ke Singapura setelah itu dilanjutkan perjalanan darat ke Thailand. “Peserta akan mengikuti berbagai kegiatan seperti perkemahan, pagelaran budaya, kirab budaya dan berbagai kegiatan terkait kepramukaan,” katanya.(rm/red)
CMYK
13
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
LINGGA-KARIMUN
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Sekda Lingga Buka Sosialisasi UU P-KDRT SEKDA Lingga beserta camat, narasumber dan undangan foto bersama
LINGGA, RAKYAT MEDIA - Sekda Lingga, Juramadi Esram, membuka kegiatan Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT)yang digagas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Lingga, di Aula Hotel Lingga Pesona, Daik, Senin (17/6/2019). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menekan atau meminimalisir terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dinsos-P3A Lingga, melaksanakan Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT)Kepala Dinsos-P3A Lingga melalui Kepala Seksi (Kasi) Penanganan Tindak Kekerasan dan Trafficking,
Qamariah mengatakan, selain UU Nomor 23 tahun 2014, pedoman sosialisasi tersebut juga sesuai UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang. “Tujuan dari kegiatan ini memberikan info dan pemahaman kepada peserta, khususnya Dharmawanita dan organisasi wanita lainnya dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian pentingnya peran laki-laki dalam menekan tindak kekerasan dan anak,” kata dia saat membacakan laporan pelaksanaan kegiatan, Senin (17/ 6/2019). kesempatan sama mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Dinsos-P3A Lingga. Menurut dia, sosialisasi tentang P-KDRT tersebut ber-
fungsi untuk memberikan pencerahan kepada pasangan yang sudah menikah. ”Perselingkuhan itu juga salah satu kekerasan dalam rumah tangga, tak kasih duit ke istri juga masuk. Tapi ada saatnya kekerasan itu diperlukan, tapi tentu keras yang positif,” ujarnya. Selain itu, Juramadi juga berharap kegiatan seperti sosialisasi P-KDRT tersebut dapat dilakukan berkesibambungan. “Nanti di APBD-P kegiatan seperti ini boleh diusulkan lagi. Ini memiliki tujuan pencerahan yang bermanfaat,” ucapnya. Sementara itu, tujuan lainnya dari sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang P-KDRT yakni, untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, nenindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara kerukunan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut yakni, Sisca Sukmawati dari Kanwil Kemenkumham Kepri, Dra Normadiah, Kepala DinsosP3A Lingga dan Bripda Oka Ardianti dari Polsek Daik Lingga.(rm/rel/taufik)
Gedung Pemuda Lingga Segera Berdiri LINGGA, RAKYAT MEDIA - Pemuda Lingga sebentar lagi memiliki gedung sendiri untuk berkumpul dan berserikat serta berinofasi. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir, Jumat (14/6/ 2019) pagi. Nyat Kadir mengatakan, gedung tersebut dibangun menggunakan dana CSR Pertamina. Anggaran yang dikucurkan sekitar Rp600 juta.”Awalnya saya mau menghubungi Menpora, berpikir gedung ini bisa dibangun mereka. Tapi kemudian saya batalkan niat itu. Mengingat kebetulan saya yang berada di Komisi VI DPR RI membawahi beberapa BUMN. Jadi mereka ada CSR, saya pikir disitu bisa membantu usulan ini. Dan akhirnya setelah 2 tahun terwujud dari Pertamina,” ujarnya. Ia mengaku, pembangunan Gedung Pemuda tersebut merupakan usulan Ketua KNPI Lingga, Safaruddin, pada saat ia melakukan reses dua tahun lalu. Kala itu, Ketua KNPI beserta sahabatnya mengajukan proposal dengan harapan gedung ini bisa terealisasi untuk mewadahi pemuda. Alhasil, berbagai upaya dan kerja keras akhirnya bisa terealisasi.
DISPARPORA Lingga dan pelatih saat melakukan seleksi di Lapangan Bola Desa Kote.
Piala Gubernur U-15: Disparpora Lingga Targetkan ke Final LINGGA, RAKYAT MEDIA Menjelang pelaksanaan Piala Gubernur U-15 yang rencananya digelar pada 13-20 Juli mendatang, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Lingga, mulai melakukan persiapan. Puluhan atlet lokal pun diseleksi untuk mengikuti ajang tersebut. Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga (Pora) di Disparpora Lingga, Rostam melalui kasinya Supendi mengatakan, pihaknya sudah melakukan seleksi terhadap 60 atlet di Lapangan Bola Sultan Mahmud Riayat Syah, Daik, Jumat (14/6/ 2019) lalu. “Seleksi atlet ini berlangsung
beberapa hari. Penyeleksinya pun dilakukan oleh para pelatih bersertifikat. Yang 60 orang itu berasal dari Kecamatan Lingga, Lingga Utara dan Lingga Timur,” kata dia kepada Batamnews.co.id, kemarin. Lanjut dia, untuk wilayah Singkep Pesisir, Selayar dan Posek, seleksi dilaksanakan di Lapangan Bola Desa Kote. Sedangkan untuk kecamatan lainnya seperti Singkep dan Senayang akan terus menyusul. “Atlet yang akan diambil berlaga melawan kabupaten/kota lainnya pada event U-15 tingkat Provinsi Kepri nanti berjumlah lebih kurang 22 orang. Setelah selesai diseleksi,
para atlet ini juga akan menjalani TC terlebih dahulu selama 15 hari sebelum pertandingan,” ujarnya. Disparpora sendiri menargetkan Lingga masuk pada putaran final. Target dipasang agar para atlet bisa termotivasi dan bermain sebaik mungkin. “Target dari Kabid Pora sendiri tak muluk-muluk, paling tidak final lah. Mudah-mudahan kita bisa,” ucap Pendi. Diketahui, Piala Gubernur U-15 yang nantinya dilaksanakan pada 1320 Juli mendatang, menjadikan Lingga sebagai tuan rumah. Pertandingan pun rencananya akan digelar di Lapangan Merdeka, Dabo Singkep. (rm/rel/taufik)
Kue Khasidah Khas Lingga Masuk Nominasi API 2019 LINGGA, RAKYAT MEDIA - Makanan tradisional Kabupaten Lingga, Kue Khasidah, berhasil masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia (API) 2019, kategori Makanan Tradisional Terpopuler. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Lingga, Raja Fahrurrazi melalui Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Pemasaran Pariwisata, Susi Yenty mengatakan, selain Kue Khasidah, mereka juga mengusulkan makanan lainnya. Namun, dari sekian yang diusulkan, terpilih lah Kue Khasidah. “Ada banyak makanan khas yang kita usulkan, termasuk Kue Khasidah ini. Jadi kue khas daerah kita ini akan bersaing dengan kue dari 9 daerah lainnya yang juga masuk nominasi,” kata dia kepada wartawan, Jumat (14/6).
Ia menjelaskan, pada ajang API ini ada 18 kategori yang dilombakan. Setiap kategori, Kabupaten Lingga mengusulkan wakilnya, namun hanya di kategori Makanan Tradisional Terpopuler yang berhasil masuk nominasi. ”Tahun sebelumnya kita yang masuk itu Gunung Daik dalam kategori dataran tinggi, tapi kita kalah karena yang vote sedikit dibandingkan nominasi dari daerah-daerah lainnya,” ujar Susi. Dengan demikian, ia berharap masyarakat Kabupaten Lingga dan Kepri umumnya dimana pun berada dapat ikut memvote Kue Khasidah ini. Sehingga kue perwakilan dari Negeri Bunda Tanah Melayu itu bisa keluar sebagai pemenang. ”Saya harap semuanya dapat mendukung Kue Khasidah ini. Caranya cukup vote melalui SMS, ketik API (spasi) 1E, ke-
mudian kirim ke 99386,” ucapnya. Diketahui, periode pemungutan suara (Voting) berlangsung mulai 1 Juni31 Oktober 2019. Kemudian Malam Anugerah Pesona Indonesia 2019 (Pengumuman juara) dilaksanakan pada 21 November 2019.(red/rel/rm)
RSUD Encek Maryam Lingga Ikuti Proses Akreditasi ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Nyat Kadir, saat meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Pemuda Kab.Lingga.
“Saya sendiri tak berhenti ditelpon Ketua KNPI, di desak terus. Pertamina juga bertanya kok dibangun di Lingga, minyak tak ada. Mau dipindah ke Batam, saya bilang tak mau, itu kampung halaman saya. Jadi alhamdulillah Pertamina juga sudah melakukan MoU bersama Bupati,” ucapnya. Nyat Kadir berharap, dengan dibangunnya gedung ini, para pemuda-pemudi di Lingga bisa menuangkan ide-ide kreatif terutama dalam mendukung program pembangunan di daerah. “Jangan setelah dibangun, gedung ini tidak difungsikan,” katanya. Sementara itu, Ketua
KNPI Lingga, Safaruddin mengaku bersyukur atas apa yang diupayakan oleh Anggota DPR RI tersebut. “Saya mengucapkan ribuan terimakasih kepada Pak Nyat Kadir. Atas upaya dirinya itu, gedung pemuda di Lingga bisa tercapai,” ucapnya. Diketahui, dalam peletakkan batu pertama Gedung Pemuda ini, Nyat Kadir dampingi oleh Ketua KNPI Lingga Safaruddin, Asisten I Bupati Lingga, Rusli Ismail, Kapolsek Lingga, Danramil, beberapa Kepala OPD serta sejumlah pengurus OKP yang ada di Lingga. Proses peletakkan berjalan dengan lancar.(rm/rel/ taufik)
LINGGA, RAKYAT MEDIA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Encek Maryam Daik Lingga, Kepulauan Riau, akan menjalani proses akreditasi yang dilakukan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Survei RSUD itu akan di-
lakukan pada 20-22 Juni mendatang. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lingga, dr Asri Wijaya melalui Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Kesehatan,
DINKES Lingga membawa Tim Akreditasi RSUD Dabo ke RSUD Encek Maryam menjelang proses akreditasi.
Ahmad Mudlofir mengatakan, salah satu tujuan akreditasi tersebut agar kerjasama dengan BPJS Kesehatan tetap berjalan. “Hari ini saya bawa tim akreditasi RSUD Dabo ke RSUD Encek Maryam. Tim RSUD Dabo memberikan support, trik menghadapi surveior, menjawab pertanyaan dan memperbaiki dokumen yang diperlukan ketika survei. Juga tanya jawab tehnis lainnya,” kata dia kepada Selasa (18/6/2019). Ia mengaku, selain bertujuan agar kerjasama dengan BPJS tetap berjalan, akreditasi rumah sakit ini menjadi langkah perbaikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lingga. ”Untuk hasil apakah RSUD ini lulus atau tidak, biasan-
ya kalau survei rumah sakit lebih cepat keluar hasilnya. Kira-kira dua minggu setelah survei hasilnya sudah bisa diketahui,” ujar Mudlofir. Diketahui, ada ratusan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan di survei hingga 30 Juni mendatang. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015. ”Jadi rumah sakit itu harus sudah terakreditasi jika mau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kalau RSUD Dabo, tahun ini verifikasi untuk 10 pokja, 2020 verifikasi lagi untuk 15 pokja dan tahun 2021 survei untuk re-akreditasi nya. Sekarang RSUD Dabo baru terakreditasi perdana,” ucapnya. (rm/taufik)
BINTAN
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
14
Disdukcatpil Bintan Terima 12.800 Keping Blangko KIA BINTAN, RAKYAT MEDIA Anak-anak yang berdomisili di Kabupaten Bintan sudah bisa mengurus pembuatan Kartu Indetitas Anak (KIA). Sebab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah menerima 12.800 keping blangko dari pemerintah pusat.
Kadisdukcapil Bintan, Ismail mengatakan pengurusan dan pencetakan KIA sudah dimulai. Seperti biasa pengurusannya bisa dilakukan di kantor kecamatan setempat sedangkan pencetakannya akan dilaksanakan oleh instansinya. “Di tahap pertama ini kita bisa cetak 12.800 KIA. Sebab kita
sudah miliki blangko KIA-nya. Jadi para orangtua segeralah mengurus kartu indetitas anaknya di kantor camat masing-masing,” ujar Ismail, kemarin. Fungsi KIA, kata Ismail, sama seperti E-KTP pada umumnya. Yaitu selain sebagai tanda indetitas atau kartu pengenal juga un-
tuk keperluan sesuatu kepengurusan. Hanya saja keperluan untuk anak-anak tidak sebanyak orang dewasa. Seperti mengurus masuk sekolah, tabungan, asuransi dan lainnya. Begitu juga untuk mendapatkan KIA itu sendiri syaratnya tidak rumit. Diantaranya Fotoko-
pi Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga (KK) dan pas foto berwarna ukuran 3x4 bagi anak usia 5 tahun ke atas.”KIA ini bisa dibuat untuk anak berusia dari 017 tahun. Bagi para orangtua yang mau urus jangan lupa lengkapi persyaratannya,” jelasnya. Pemerintah pusat sudah men-
ginstruksikan setiap daerah sudah harus menerapkan pengurusan dan pembuatan KIA tersebut. Namun dari 12.800 blanko itu baru 50 usulan yang diterima dan diproses pencetakannya.”Kami inginkan anak berusia 0-17 tahun di Bintan ke depannya sudah miliki KIA semua,” ucapnya.(rm/bnews)
Petugas Imigrasi Tanjung Uban Tutup Mata :
WNA Asal Tiongkok Bebas Kerja Bangunan di Bintan PARA WNA asal Tiongkok yang bekerja di proyek pembangunan
BINTAN, RAKYAT MEDIA – Petugas Imigrasi Tanjung Ubang sebagai pihak yang berwenang atas keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di Wilayah Indonesia terkesan tutup mata. Pasalnya WNA asal Tiongkok bebas bekerja di sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bintan. Hal ini terbukti Senin (17/6/2019) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bintan mengamankan 13 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok dipekerjakan menjadi tukang bangunan proyek Pertokoan Anrawika di Kelurahan Tanjunguban Kota, Kecamatan Bintan Utara. Kabid Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Bintan, Nirmalawati
mengatakan bidangnya bersama Satpol PP Bintan melakukan pengawasan ke lokasi proyek Pertokoan Anrawika. Pengawasan dilakukan setelah mendapatkan informasi dan pengaduan dari masyarakat dan dinas terkait soal aktivitas pengerjaan proyek pertokoan yang tidak melaporkan atau mengurus perizinan.”Awalnya tujuan kami sidak untuk menanggapi soal pengerjaan dan perizinan proyek itu. Ternyata memang benar, penanggungjawab proyek tidak dapat menunjukkan izin tersebut,” ujarnya. Mengetahui tidak ada izin pengerjaan proyek itu, Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Bintan dan Satpol PP Bintan mengecek kembali tenaga
kerja yang digunakan untuk proyek itu. Akhirnya mereka mendapati proyek Pertokoan Anrawika itu mempekerjakan 13 TKA asal Tiongkok. Pekerja dari negeri Tirai Bambu itu bekerja sebagai pekerja kasar atau tukang bangunan.”TKA itu dipekerjakan di berbagai bidang. Mulai dari tukang mengelas, tukang cat dan mendempul serta lainnya,” jelasnya. Dari hasil pemeriksaan, 13 TKA yang dipekerjakan hanya 2 izin tinggal yang dapat ditunjukkan. Mereka adalah 2 TKA yang berada di dalam mobil bertuliskan perusahaan Star Jet. ”Keseluruhan pekerja asal Tiongkok tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia. Karena semuanya bermasalah, maka kami langsung menutup aktivitas pengerjaan proyek tersebut,” ucapnya. Dari pengakuan salah satu pekerja lokal di lokasi kejadian. Diketahui bawah TKA Tiongkok itu sudah bekerja sebagai tukang bangunan sejak awal Ramadan lalu. Bahkan jelang lebaran, TKA tersebut pernah diamankan oleh petugas Imigrasi namun dibebaskan kembali. ”Kemarin sebelum lebaran 6 orang TKA pernah diamankan imigrasi selama 5 atau 6 hari. Tapi entah kenapa dilepas lagi,” kata pekerja ini. (rm/redaksi)
Tersangka Penghilangan C1 Plano Dilimpahkan ke Kejari Bintan
PENYERAHAN berkas pemeriksaan dari penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Bintan.
BINTAN, RAKYAT MEDIA –Tersangka dan barang bukti kasus penghilangan C1 Plano di salah satu TPS di Kabupaten Bintan diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan, Senin (17/6/2019). Dokumen C1 Plano yang hilang milik TPS 12 Sei Lekop, menjadikan Ketua PPK Bintan Timur, M Ridhwan (43) ditetapkan sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Bintan, AKP Yudha Suryawardana mengatakan, pelimpahan tersangka ke Kejari Bintan telah dilakukan kemaren sore pukul 15.00 WIB. Ada 2 surat yang dilampirkan. Diantaranya surat pengiriman tersangka dan barang bukti dengan nomor
: B / 34 / VI / 2019 / Reskrim 17 Juni 2019 atas nama Mohammad Ridhwan telah diserahkan. Kemudian, surat pemberitahuan sudah lengkap (P-21) dengan nomor : B/ 1084/N.10.15/Euh.1/06/ 2019 14 Juni 2019.”Barang buktinya sudah dilampirkan dalam berita acara serah terima tadi,” jelasnya. Tersangka itu dijerat Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Namun tersangka tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan di URKES Polres Bintan.”Tersangka tidak diperiksa kesehatannya karena tidak dilakukan penahanan,”
ucapnya. Diberitakan sebelumnya, proses rekapitulasi perhitungan surat suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur diwarnai kericuhan, Senin (22/ 4/2019) lalu. Kericuhan itu timbul ketika diketahui catatan hasil penghitungan suara pemilihan legislatif Kabupaten Bintan atau C1 Plano DPRD Bintan milik TPS 12 Kelurahan Seilekop raib dari kotak suara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bintan, Febriandinata mengatakan C1 Plano DPRD Kabupaten Bintan asal TPS 12 Kelurahan Seilekop itu tidak ditemukan.(red/rm)
BUPATI Bintan, Apri Sujadi menyapa siswa-siswa pesisir yang hendak berangkat ke sekolah
35 SD dan SMP di Bintan Terapkan PPDB Tahun 2019 Online BINTAN, RAKYAT MEDIA Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan memastikan 35 sekolah yang ada di 10 kecamatan akan menerapkan 2 sistem online untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Yaitu sistem online atau dalam jaringan (daring) dan offline atau luar jaringan (luring) Kadisdik Bintan, Tamsir mengatakan Kabupaten Bintan memiliki 95 SD dan MI serta 41 SMP dan Mts. Dari total sekolahan tersebut baru 35 sekolah yang terapkan PPDB Online. “Diantaranya 20 SD dan 15 SMP,” ujarnya. Meskipun sistem PPDB diterapkan secara online namun penerimaan tidak terlepas dari pendekatan zonasi. Dimana dengan zonasi ini tidak bergantung dengan nilai ujian nasional tetapi berdasarkan jarak terdekat dengan sekolah.Jadi semakin dekat tempat tinggal siswa dengan sekolahan,, maka semakin besar peluang siswa tersebut di terima untuk mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. “Tahun ini siswa SD dan MI lulus semua. Jumlah mereka yang lulus sebanyak 3079 orang,” jelasnya. Untuk memudahkan para orangtua mendaftarkan anaknya sekolah. Disdik Bintan juga menyediakan konter PPDB diluar sekolah yanh diinginkan. Konter itu dibangun di dua titik. Titik pertama dipusatkan di Wilayah Bagian Timur Kabupaten Bintan yaitu Kijang Kota, Kecama-
tan Bintan Timur. Kemudian dipusatkan di Wilayah Bagian Utara Kabupaten Bintan yaitu di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara. ”Para orangtua yang daftarkan anaknya sekolah juga tidak perlu datang ke sekolahan tersebut. PPDB bisa dilakukan di luar yaitu di Konter PPDB Online Kijang dan Tanjunguban. Tujuan dibangun konter itu untuk mempermudah orangtua siswa saja,” katanya. Bupati Bintan, Apri Sujadi berharap pelaksanaan PPDB jenjang SD dan SMP di tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Dia juga meminta Disdik Bintan dapat terus mengevaluasi guna kebutuhan daya tampung siswa. Baik SD maupun SMP. ”Kita ingin PPDB Online maupun sistem manual dapat berjalan lancar. Kita juga berkeinginan membantu dan mempermudah para orangtua murid,” sebutnya. Selain membantu dan mempermudah para orangtua mendaftarkan anaknya sekolah di 95 SD dan 41 SMP se-Kabupaten Bintan. Pemkab Bintan juga meringankan beban para orangtua untuk anak-anaknya bersekolah dengan mengucurkan APBD 2019 sebesar Rp 17 miliar. Besaran dana itu dipergunakan untuk menggratiskan biaya masuk sekolah dan membeli pakaian dan perlengkapan sekolah untuk siswa SD dan SMP serta menyewa transportasi sekolah untuk mengantar dan menjemput anak-anak bersekolah.
”Jadi dana yang kami kucurkan ini untuk meringankan beban para orangtua menyekolahkan anaknya. Semuanya kita berikan secara gratis mulai dari masuk sekolah, pakaian sekolah hingga transportasinya,” jelasnya. Untuk menggratiskan biaya sekolah dan pakaian sekolah. Pemerintah mengucurkan APBD sebesar Rp 5.541.375.000 yang terdiri dari pengadaan baju dan perlengkapan sekolah SD sebesar Rp 2.743.125.000 yang dilelang secara terbuka dan Rp 206.250.000 yang diserahkan kepada pihak ketiga. Sedangkan pengadaan baju dan perlengkapan sekolah SMP sebesar Rp 2.293.110.000 yang dilelang secara terbuka dan Rp 298.890.000 yang diserahkan kepada pihak ketiga. “Ini untuk membeli 5 jenis seragam sekolah SD dan SMP yaitu seragam osis lengkap, seragam pramuka lengkap, seragam batik lengkap, seragam kurung lengkap, dan seragam olahraga lengkap. Lalu, kita beli juga tas, kaos kaki dan sepatu sekolah untuk mereka,” bebernya. Kemudian untuk transportasi sekolah pemerintah mengucurkan dana APBD sebesar Rp 11.824.560.000. Diantaranya untuk menyewa transportasi laut berupa pompong sebanyak 22 unit yang menelan biaya Rp 2.970.860.000 dan menyewa bus sekolah sebanyak 52 unit dengan biaya Rp 8.853.700.000. (rm/ferianda)
Wanita Bersuami Manfaatkan Imigran Afganistan di Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA - Seorang imigran asal Afghanistan digerebek oleh warga Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Minggu (16/ 6). Ia sedang berada di rumah bersama seorang wanita (R). Warga mencurigai keduanya melakukan tindakan asusila di rumah. Entah kenapa R berani membawa masuk pria bernama Hodadar itu ke rumahnya, saat sang suami tak ada di rumah.Warga yang mengetahui hal ini akhirnya bersama RT setempat mendatangi rumah itu, Minggu (16/ 6/2019) dini hari pukul 03.00 WIB. Hodadar merupakan satu dari sekian banyak pengungsi yang sedang ditampung di Badhra Resort. Ia termasuk
salah satu imigran gelap yang diamankan petugas beberapa waktu lalu. Tujuan mereka adalah mencari suaka ke negara ketiga seperti Australia. Seperti diketahui, Indonesia selama ini menjadi salah satu tempat transit dan pintu masuk para imigran menuju negara pelarian mereka.”Ini bukan yang pertama kali dibuat imigran itu. Tapi sudah berulang kali dan ini tak bisa dibiarkan karena tidak layak orang lain bertandang ke rumah wanita yang sudah bersuami. Jadi warga kesal,” ujar salah satu warga Lurah Kawal, Daeng Ibrahim mengatakan dari laporan yang diterimanya imigran ini dibawa oleh seorang warganya (R) yang merupakan wanita berstatus
suami orang ke rumah pada waktu dinihari. Namun R berdalih ia hanya kasihan melihat imigran ganteng itu karena tak bisa masuk ke resort Badhra tempat penampungan mereka. Akhirnya ia membawa ke rumahnya, saat suaminya tak ada.”R sebelumnya ingin antarkan Hodadar pulang ke Badhra Resort jam 01.00 dini hari. Namun gerbang pintu resort sudah ditutup. Karena kasihan lantas R membawa Hodadar pulang ke rumahnya,” katanya. Meskipun R melakukan hal itu yang katanya “karena kepedulian’, namun menurut Daeng hal itu tidak tepat. Seharusnya R tidak membawa Hodadat ke rumahnya apalagi tanpa seizin suami. Me-
lainkan menitipkannya ke orang lain.”Bisa dititipkan ke RT atau RW atau Poskamling. Kalau tidak juga bisa lapor ke pihak terkait lainnya. Kalau sudah begini kan jadi permasalahan,” jelasnya. Kapolsek Gunungkijang, AKP Dunot P Gurning membenarkan adanya imigran penghuni Badhra Resort yang nyaris diamuk massa akibat bertandang ke rumah wanita bersuami. Namun masalah ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. ”Kasus itu memang ada. Tapi data-datanya masih di proses sama anggota. Saya sudah minta anggota agar segera diserahkan pada Imigrasi. Nanti kalau memang ditemukan tindak pidananya, baru kami tangani,” ucapnya. (rm/red)
CMYK
15
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Komisi III DPRD Kepri Tinjau Kesiapan Bandara Hang Nadim Hadapi Mudik 2019
KOMISI III DPRD Kepri Tinjau Kesiapan Bandara Hang Nadim Hadapi Arus Mudik 2019
JELANG arus mudik perayaan hari raya Idul Fitri 2019, Komisi III DPRD Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (21/5). Sidak tersebut dilaksanakan guna melihat sejumlah kesiapan pihak Bandara Hang Nadim jelang arus mudik 2019. "Kita lakukan pengecekan sarana prasarana pendukung di Bandara agar nanti masyarakat yang akan mudik melalui Hang Nadim merasa nyaman dan lancar," kata Ketua Komisi III, Widiastadi Nugroho. Sarana prasarana tersebut dijelaskan, Widiastadi di antaranya yakni Kantor Kesehatan Bandara, fasilitas ramah ibu dan bayi, xray dan juga kesiapan para petugas Bandara. Turut hadir dalam sidak tersebut, Wakil Ketua Komisi III, Surya Makmur Nasution yang juga meminta kepada pihak Bandara Hang Nadim agar dapat melayani pengguna jasa angkutan udara dengan sebaik-baiknya. "Berikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat karena momen mudik. Ini moment tahunan," ujar Surya Makmur. Direktur BUBU Hang Nadim Batam, Suwarso menjelaskan, pihaknya telah siap menyambut datangnya arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2019. "Posko arus mudik akan dibangun pada H-7 hingga H+7 yang nantinya posko tersebut akan membantu kelancaran arus mudik di Hang Nadim," terang Suwarso. Suwarso mengatakan pihaknya telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi arus mudik nanti seperti tenaga kesehatan, keamanan dan lain-lain. "Tahun ini diperkirakan akan ada sedikit penurunan jumlah pengguna angkutan udara di Hang Nadim karena mahalnya tiket pesawat, mereka pindah menggunakan jalur laut. Prediksinya seperti itu," tambah Suwarso. Dalam sidak tersebut, hadir Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Irwansyah, Alex Guspeneldi, Saproni, Sahmadin Sinaga dan Joko Nugroho. (*)
JELANG arus mudik perayaan hari raya Idul Fitri 2019, Komisi III DPRD Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (21/5/2019).
KOMISI III DPRD Kepri saat berbincang dengan petugas bandara
KETUA Komisi III, Widiastadi Nugroho saat berbincang dengan petuga bandara KOMISI III DPRD Kepri saat berbincang dengan petugas Kepolisian bandara
JELANG arus mudik perayaan hari raya Idul Fitri 2019, Komisi III DPRD Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa (21/5/2019).
KOMISI III DPRD Kepri Tinjau Kesiapan Bandara Hang Nadim Hadapi Arus Mudik 2019
ADVERTORIAL
Jumat, 21- 29 Juni 2019, Minggu I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
16
Gubernur Nurdin Basirun Hadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H di Lingga DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur H Isdianto menghadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H / 2019 M yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri bertempat di Aula Bulang Lingga, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang, Selasa (18/6) pagi. Dalam sambutannya, Nurdin mengatakan bahwa perjalanan pembangunan tidak akan pernah berhenti dalam upaya untuk terus menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Untuk itu sinergi antara Pemerintah bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) yang selama ini terjalin dengan baik harus terus dijaga dan ditingkatkan. “Pemerintah tidaklah bisa bekerja sendiri, menjadikan Provinsi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu sesuai visi pembangunan perlu sumbangsih semua pihak termasuk Lembaga Adat Melayu,” ujar Nurdin. Menurut Nurdin, LAM merupakan tempat untuk merujuk, bertanya dan menjadi petunjuk bagi Pemerintah dalam setiap rancangan kebijakan yang akan dituangkan untuk masyarakat. Sehingga dari LAM lah laluan dapat tercapai lurus dengan niat membangun daerah.”Setiap kebijakan belum tentu mendapat persetujuan, namun Pemerintah
tidak memiliki niat sekecil apapun untuk merugikan dan menyusahkan masyarakat, paling utama adalah bagaimana setiap pembangunan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya. Maka dari halal bihalal inilah dikatakan Nurdin menjadi salah satu momen yang tepat dalam upaya membangun ukuwah islamiyah, mengeratkan kembali kebersamaan sebagai pegangan untuk bersama-sama membangun Kepri agar semakin baik kedepannya.”Saya atas nama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda beserta seluruh jajaran Pemerintah mengucapkan mohon maaf jika terdapat silaf dan salah, doakan kami, tegur kami jika terdapat kesalahan sehingga dapat semakin baik lagi membangun Provinsi Kepri yang kita cintai ini,” pungkasnya. Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa berbagai rangkaian pengamanan yang dilakukan pihak Kepolisian di berbagai agenda mulai dari akhir tahun, lebaran idul fitri sampai dengan Pemilihan Umum berjalan dengan baik. ”Ucapan terimakasih atas sumbangsih seluruh lapisan masyarakat untuk melancarkan setiap agenda rutin yang kita jalankan,” ujar Kapolda. Kapolda melanjutkan, hal yang perlu untuk diketahui bahwa berapa banyakpun anggota Polri dan TNI namun tanpa
dukungan masyarakat tentu kondusifitas tidak akan pernah terwujud, terlebih dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. ”Untuk itu, kami mohon segenap bantuan bapak ibu sekalian sebagai orang tua kami bersamasama mensukseskan pembangunan di Kepri, kesejahteraan identik dengan pembangunan tentu jika kesejahteraan meningkat maka gangguan kamtibmas juga tidak akan terjadi,” lanjutnya. Kapolda juga mengajak semua masyarakat untuk menyatukan hati dan pikiran agar bagaimana keberhasilan pembangunan di Kepri dapat tercapai. ”Masih dalam suasana idul fitri, mulai dari Polda hingga seluruh jajaran bila dalam pelayanan kepolisian terdapat kekurangan saya haturkan permohonan maaf, kedepan kita akan berupaya untuk terus mengingkatkan pelayanan dalam mengabdi di bumi melayu ini,” tutup Kapolda. Ketua LAM H Abdul Razak mengatakan bahwa halal bihalal dilakukan bertujuan kembali mengeratkan tali silaturahim dan dalam upaya meminta serta memberi maaf jika semasa hidup terdapat silaf dan salah.”Dalam suasana idul fitri ini mungkin tidak berkesempatan berkunjung kerumah-rumah maka sekaranglah kita dapat bertemu,” ujar Razak. Razak melanjutkan bahwa dalam perjalanannya, LAM akan
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun dan Kapolda Kepri
terus berusaha untuk memberikan inspirasi dan panutan bagi kemajuan Kepri. Maka halal bihalal ini dapat dijadikan upaya untuk kembali mempererat kebersamaan, meluruskan yang bengkok, menguraikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh.”Dengan hati yang suci dan jiwa yang ikhlas, saya Ab-
dul Razak selaku ketua beserts seluruh jajaran kepengurusan LAM mengucapkan minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin,” lanjutnya. Acara sendiri dilanjutkan dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh KH Syarifuddin El Makky dan kemudian ditutup dengan makan siang bersama
seluruh tamu undangan.Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, Wakil Wali kota Tanjungpinang Hj Rahma, FKPD, Kepala OPD, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, Tokoh Masyarakat Hj Suryatati A Manan beserta tamu undangan lainnya.(rm/humas).
Gubernur : Harus Ada Komitmen Kemas Kawasan Wisata
WAKIL Gubernur Kepri H. Isdianto bersalaman dengan warga
Wagub Kepri H Isdianto Kunjungan Kerja ke Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Wakil Gubernur Kepri H. Isdianto mengatakan bahwa potensi Kepri terletak pada pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Dan untuk menggali keempat potensi tersebut Kepri membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Hal ini disampaikan Isdianto saat melakukan kunjungan kerja ke Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, sekaligus acara halal bihalal bersama pemerintah dan masyarakat Lingga, di Gedung Nasional Dabo Singkep, Senin (17/6). “Potenis pertambangan lambat laun akan habis bahan bakunya. Aapun yang tidak pernah habis sumber dayanya adalah bidang pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Sumber daya keempat sektor ini selalu berlimpah dan selaku potensial untuk dikembangkan dan dipasarkan. Yang kita perlukan hanya SDM yang siap untuk mengelolanya,” kata Isdianto. Isdianto juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lingga dibawah kepemimpinan Bupati Alias Wello yang sudah memulai mengkaderisasi SDM melalui programprogram beasiswa kuliah gratis untuk masyarakatnya. ”Yang kita butuhkan memang SDM dan investasi SDM di Lingga ternyata sudah dilakukan oleh Pemkab Lingga. Kita bisa dengar apa yang disampaikan oleh Bupati Lingga tadi,” kata Isdianto. Sebagai wakil Gubernur, Isdianto juga mengajak Pemerintah Kabupaten Lingga selalu bersemangat membangun daerahnya. Dan selalu berkoordinasi jika mendapatkan permasalahan yang pelik.”Membangun tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi ada proses dan memakan waktu. Kalo ada masalah di daerah, mari samasama kita cari solusinya. Jika ada kesempatan ke Tanjungpinang silahkan mampir ke ruangan saya. Insya Allah ruangan saya akan selalu bersedia dan terbuka menerimanya,” kata Isdianto. Sementara itu Bupati Lingga Alias Wello dalam sambutannya mengatakan jika Pemerintah Kabupaten Lingga bersama jajarannya sedang giat-giatnya menbangun Lingga disegala sektor. Baik infrastruktur, pendidikan, pertanian dan lainnya.”Politeknik pertanian dan peternakan kabupaten Lingga tahun depan sudah melakukan penerimaan mahasiswa baru. Kita targetkan mahasiswa angkatan pertama sebanyak 150 orang. Dan Insya Allah gratis selama kuliah. Saya harap ini bisa mendongkrak SDM untuk perekonomian Kabupaten Lingga kedepan,” kata Wello. Wello juga senang karena semua programnya untuk mengembangkan Lingga mendapat respon positif dari pusat.”Jika cetak sawah sudah berdiri, gudang bulog sudah berdiri, politeknik sudah berdiri,maka semuanya Insya Allah akan berjalan seperti yang kita harapkan. Dan ini saya tidak bekerja sendiri, karena saya bekerja dibantu oleh wakil Bupati yang luar biasa dengan pemikiranpemikirannya,” kata Wello. Wello juga berterimakasih kepada Wakil Gubernur serta rombongan yang sudah sudi menghadiri undangan dsri masyarakat Lingga dalam acara halal bihalal ini. Hadir juga dalam kesempatan ini Sekdakab Lingga Juramadi Esram, Anggota DPRD Kepri Hanafi Ekra, staf khusus Gubernur Herizal Hood dan H. Saidul Kudri.(rm/ril humas).
NATUNA, RAKYAT MEDIAGubernur H Nurdin Basirun mengatakan harus ada komitmen semua pihak agar kawasan wisata Kepri, khususnya Natuna, semakin terkenal dan menjadi tujuan wisatawan. Kelola semua potensi itu secars profesional, pasti akan menjadi daya tarik tersendiri para pelancong.”Ada lebih 2.000 pulau, punya pesona dan keindahan tersendiri. Kemas sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Ramai yang akan datang,” kata Nurdin saat membuka Festival Pulau Senua di Pulau Senua, Ahad (16/6/ 2019). Komitmen itu, kata Nurdin salah satunya memperkuat sinergitas semua pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota mampu membuat sektor pariwisata semakin maju dan berkembang.”Pulau yang indah ini harus semakin menjadi pilihan tujuan para wisatawan. Instansi terkait, terus buat inovasi. Juga kerja sama dengan para pelaku pariwisaya,” Nurdin mengingatkan. Nurdin ingin wisatawan mancanegara yang melancong ke Kepri semakin banyak. Mengejar wisman yang masuk melalui Bali dan Jakarta. Saat ini, Batam dan Bintan menjadi primadona. Di Bintan naik 38 persen, Batam 25 persen. Nurdin yakin jika Natuna Anamba Lingga, Tanjungpinang dan Karimun semakin jadi tujuan, makanya wisman semakin banyak ke Kepri.”Banyak
GUBERNUR Kepri mendayung sampai
kawasan representatif yang bisa kita dorong menjadi destinasi baru wisata,” kata Nurdin. Pemprov, kata Nurdin terus mendukung dengan pembangunan infrastruktur dan kemudahan regulasi. Karena, dampak wisata sampai ke banyak lapisan masyarakat. Menurut Nurdin, membangun ekonomi wisata tak butuh energi dan tenaga yang banyak. Untuk tambang, misalnya, harus investasi yang besar baru mendapatkan hasil. Kalau dikasi kemudahan, masyarakat akan dapat dampak ekonominya. Nurdin juga berpesan tentang peran penting masyarakat. Bupati Karimun dua periode ini mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan laut. Jangan membiasakan buang sampah di laut. Karena laut bukan tong sampah.
Apalagi sampah plastik, dampaknya sangat berbahaya hingga puluhan tahun ke depan. Kata Nurdin, salah satu filosofi kapal yatch itu takut lihat sampah plastik. Propelernya bisa menghisap plastik. Merusak kapal. Menurut Nurdin, sangat tepat pemerintah menetapkan sebagai Natuna sebagai kawasan geopark. Salah satunya Pulau Senoa ini. Kata Nurdin, laut Natuna dan Anambas begitu jernih. Seperti unggul maritim dan ramah lingkungan aquarium ketika berlayar di atasnya. Nurdin, yang membawa kapal searider dari Ranai ke Senoa berkali kali memutar. “Bantu saya jaga keindahan ini. Ke depan kegiatan ini harus semakin bagus,” kata Nurdin. Nurdin, bersama Sekdaprov H TS Arif Fadillah juga ikut berbagai
kegiatan dalam festival itu. Nurdin misalnya ikut lomba kolek, bermain volly pantai. Sejumlah kepala OPD ikut mendampingi Nurdin dalam aktivitas empat hari di Natuna. Hadir juga Ketua LAM Kepri H Abdul Razak, Ketua MUI Kepri KH Azhar Hasyim, Ketua MUI Tanjungpinang Bambang M. Tampak hadir juga Sekda Natuna Wan Siswandi. Wan Siswandi menyebutkan sinergitas itu sudah diwujudkan dan ditunjukkan antara Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna. Seperti Festival Pulau Senoa ini. Soal pendanaan, perbandingannya adalah 25 persen Natuna, 75 persen Kepri. “Pak Gubernur tak bicara masalah infrasturktur saja. Tapi juga sektor lain. Tidak membeda-bedakan. Anak beliau ada tujuh kabupaten kota. Pak Gubernur punya pandangan yang luas sehingga kita tak dianaktirikan. Kegiatan ini kan provinsi 75 persen menanggungnya,” kata Wan Siswandi. Wan berharap kegiatan kepariwisataan semakin menopang ekonomi, Selain DBH Migas. Untuk pariwisata, arahnya memang ke situ sudah bisa dilihat dan sudah dilakukan.Menurut Wan Siswadi, ada beberapa titik pengembangan pariwisata Natuna. Pihaknya berharap sangat dukungan provinsi untuk hal ini.”Secara hirarki memang begini. Demikian juga secara kebutuhan,” kata Wan Siswadi. (rm/ril).
Nurdin Optimis Sektor Pariwisata Kepri Semakin Meningkat NATUNA, RAKYAT MEDIAGubernur H Nurdin Basirun yakin sektor wisata akan semakin meningkat kunjungan para pelancong ke Kepri. Karena itu, perhatian terhadap daerah wisata, seperti di Natuna harus lebih besar lagi. Dampak ekonominya dirasakan banyak lapisan masyarakat. “Ekonomi akan tunbuh dan berkembang dengan memanfaatkan dan mengelola kawasan wisata,” kata Nurdin saat Silaturahmi dengan Tenaga Pendamping Profesional se-Kabupaten Natuna Program P3MD sekaligus Penyerahan Dana Operasional Kegiatan Tim Pelaksana Inovasi Desa Kecamatan di Pantai Batu Kasah Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan, Natuna, Senin (17/6) pagi. Menurut Nurdin, banyak lokasi indah dan penuh pesona di Natuna. Karena itu peran semua pemangku kepentingan dan masyarakat sangat penting untuk kema-
juan sektor ini. Tentang progam desa, Nurdin ingin dilakukan secara rutin. Karena program ini ikut membantu menggerakkan ekonomi masyarakat. Nurdin yang didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah, juga minta bantuan tersebut terus dimonitor. Jangan dibiarkan. “Jangan dibantu tapi tak didampingi. Jangan tak ada keberhasilan-keberhasilan karena tak dimonitor,” kata Nurdin. Sebelum bersama perangkat desa, Nurdin terlebih dahulu melaksanakan Safari Subuh di Masjid Besar Ismaeatul Infaq, Cemaga, Natuna. Sesaat sebelum kembali ke Tanjungpinang, Nurdin meninjau pasar Natuna. Dalam peninjauan itu, Nurdin memang ingin mengecek harga-harga pasca lebaran. Juga ketersediaan pasokan kebutuhan masyarakat. Di pasar, Nurdin juga berbelanja sayuran untuk diberikan kepada pengunjung. Nurdin juga berbelan-
GUBERNUR Kepri Nurdin Basiirun tinjau ke sejumlah pasar basah
ja cabe merah, nenas dan pisang. Barang-barang yang dibeli kemudian diberikan kepada pengunjung. Nurdin tampak berdialog dengan pedagang dan pengunjung pasar. Mereka tampak senang dengan kunjungan Nurdin di pasar.
Rani, seorang pedagang sayur tampak sumringah ketina Nurdin datang. Kata Rani, beginilah seharusnya pemimpin, selalu berbaur dengan masyarakat. Juga mencari tahu apa yang terjadi di lapangan seperti pasar.(rm/humas).