CMYK
Nurdin Basirun : Tantang DPRD, Tak Gentar di Interpelasi Terhadap Dirinya Penanggung Jawab Mawardi, Jumat, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH
Baca Hal 16
Mau Pasang Iklan Hubungi
0778-479646
KORAN UMUM 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Media Ini Sudah Lolos Verifikasi Administrasi di Dewan Pers
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri Edisi : # 230 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Opini
Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar :
Pengalaman 3 Hari Mengikuti UKW di LPDS Jakarta Oleh : Mawardi Pemimpin Redaksi
PENGALAMAN mengikuti Uji Kompetensi (UKW) jenjang wartawan utama di Lembaga Pers Dr. Soetomo Lantai III Gedung Dewan , Jakarta, selama tiga hari, 06-08April 2018. Dengan tim penguji dari Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Jakarta dan Dewan Pers, menambah pengalaman dan pengetahun, bisa juga membuat badan panas dingin. Sebelumnya, seperti puluhan peserta lainnya, saya juga tegangdan cemas. Bukankarena hanya memikirkan beratnya materi ujian. Tapi betapa malunya, kalau materi ujian yang diberikan kepada saya tak bisa saya jawab di depan penguji. Saya pasti akan dicap sebagai Pemimpin Redaksi abal abal. Apalagi, pada materi ujian rapat perencanaan redaksi, saya diangkat sebagai Pemimpin Redaksi, menjadi beban berat buat saya Bersambung ke Hal 2
Polisi Tak Boleh Sembarang Panggil Wartawan JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Menyikapi adanya penangkapan dan pemanggilan oleh Polisi terkait kasus pemberitaan seperti kasus dua wartawan media online sorotdaerah.com yakni Jon Roi Tua Purba dan Lindung Silaban ditangkap polisi. Dan sempat menjalani pemerikasaan di Mapolda Sumut. Mereka ditangkap terkait pemberitaan yang mereka buat. Sebelumnya juga kasus dipolisikan wartawan oleh Direktur Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Brigjen Pol
Suherman, terhadap seorang wartawan media online di Batam ke Mapolresta Barelang belum lama ini. Wartawan tersebut dipolisikan Suherman atas dugaan pencemaran nama baik. Menanggapi adnya kasus penangkapan yang dilakukan polisi, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, menilai pemanggilan wartawan oleh polisi untuk menindaklanjuti laporan pencemaran nama baik dapat merusak kredibilitas profesi wartawan. Seharusnya polisi cukup memanggil penanggung jawab media,
yakni pimpinan redaksi, seperti diatur dalam Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999. “Seharusnya polisi cukup memanggil pemred saja, itu pun hanya menjelaskan benar tulisan itu dari media tersebut, tidak lebih dari itu,” kata Djauhar kepada koran Rakyat Media, Rabu (8/3/2018) usai menghadiri acara penutupan Lokakarya dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Lembaga Pers Dr. Soetomo lantai 3 gedung DewWakil Ketua Dewan Pers
Ahmad Djauhar
Bersambung ke Hal 2
Wilayah Perairan Kepulauan Riau:
Jalur Penyeludupan Sabu ke Indonesia
SEKOLAH SMAN 1 Lingga Utara Kabupaten Lingga Provinsi Kepri diduga Penggunaan dana BOS sarat penyimpangan.
Dana BOS SMAN 1 Lingga Utara
Kapolri
Jendral Pol Tito Karnavian
“Sarat Penyimpangan” LINGGA,RAKYAT MEDIA–Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Lingga Utara Kabupaten Lingga Kepulauan Riau (Kepri) diduga disalahgunakan dan juga oleh beberapa kalangan mensinyalir dana BOS tersebut sarat penyimpangan, mulai dari proses pencairan sampai dengan proses penggunaan. Tak dapat dipungkiri sekolah yang jauh dari Kota, tepatnya di Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara, kabupaten Lingga,telah berdiri dengan megah sebuah gedung sekolah SMA Negeri 1 Lingga utara, dan sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga setempat. Apalagi sejarah pernah mencatat ,SMA Negeri 1 Lingga Utara, ketika berada pada puncak keemasannya, sudah pernah mengharumkan nama Kabupaten Lingga dan juga pernah menjadi utusan Provinsi Kepri untuk even Nasional, itu semua merupakan hasil kerja keras para dewan guru,kesuksesan yang telah dicapai juga tidak terlepas peran dua sosok kepala sekolah terdahulu Samsul Hadi dan Hadiri yang ditugaskan menjadi Leader,atau promotor di sekolah tersebut pada masanya. Mereka berhasil mengukir seg Bersambung ke Hal 2
FOTO rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan
Pembangunan Jembatan BatamBintan Dimulai Tahun Ini TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tak ada kata tunggu! Begitu Presiden Joko Widodo menyetujui enam proyek prestisius di Provinsi Kepri, seluruh proyek itu langsung dikerjakan. Proyek dengan nilai triliunan rupiah ini akan dibangun mulai tahun ini hingga beberapa tahun mendatang Bahkan, Presiden Joko Widodo langsung akan meletakkan batu pertama pembangunan jembatan Batam Bintan dengan nilai
investasi mencapai Rp 7,1 triliun. Informasi mengenai proyekproyek ini muncul setelah sejumlah pengusaha bertemu dengan gubernur Kepri H Nurdin Basirun di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak Tanjungpinang, Kamis (8/3/2018) kemarin. Para pengusaha tersebut bergabung dalam PT Pembangunan Kepri Raya di bawah pimpinan Hadi Pranoto.Juru bicara PT Pembangunan Kepri Raya Jahusa Si-
manjuntak mengatakan, tim akan menggarap enam proyek besar di Kepri. Semua proyek prestisius ini menghabiskan anggaran 2535 miliar dolar Amerika. Keenam proyek itu adalah jembatan Batam-Bintan, pelabuhan kontainer dan kawasan ekonomi khusus di Tanjungsauh, modernisasi pelabuhan Batuampar, pengembangan dan modernisasi bandar udara Hang Nadim, light rail transit (LRT) dan power plant.(rm/iksan)
BATAM, RAKYAT MEDIA-Banyaknya tangkapan penyelundupan dan peredaran Narkoba di Kota Batam akhir-akhir ini membuat Kota Batam menjadi sorotan. Apalagi perairan Kepri menjadi jalur alrternatif bagi bandarsabu untuk memasukkan barang di Indonesia. KASAT Narkoba Polesta Barelang Kompol Agung Gima Sunarya Sik mengatakan, untuk di Batam sebenarnya hanya sebagai tempat transit.Kesimpulan tersebut didapatkannya setelah menganalisis dari banyak kasus penangkapan kurir sabu di Batam. Menurutnya, pangsa pasar di Batam itu tidaklah banyak. Sementara para bandar berfikir bagaimana barang itu bisa cepat habis dan uang mereka terus berputar. “Di Batam ini sebanyak apalah orang yang mau memakai. Jumlah penduduknya saja sedikit. Jadi mereka berfikir bagaimana bisnis ini terus berputar,”kata Gima, belum lama ini kepada wartawan. Dalam peredaran sabu, ketika para bandar sukses memasukkan sabu ke Batam, mereka harus memutar otak
Syahrini Bikin Heboh
Terkait Foto di Jalan Tol JAKARTA, RAKYAT MEDIABelakangan Syahrini kembali menjadi perbincangan. Ia terancam terjerat hukum karena berpose di jalan tol di Surabaya, Jawa Timur. Mengenai hal itu, kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, mengatakan apa yang dilakukan oleh pelantun lagu ‘Sesuatu’ itu tidak bisa dikatakan melanggar hukum. Ia berargumen, saat melakukan pemotretan, Syahrini tidak menganggu siapa pun. Apalagi, menurut Hotman, Syahrini pun berfoto di pinggir jalan, bukan di tengah. “Ini UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan disebut-
Bersambung ke Hal 2
Bersambung ke Hal 2
BPOM Curigai 13 Pemprov Sumbar Daerah Pertama Produk Mengandung Serahkan LKPD ke BPK DNA Babi JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ramai kasus ditemukannya dua produk suplemen makanan positif mengandung DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) babi, yaitu Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories akhirnya dicabut izin edarnya. Ditemui di kawasan Cikarang, Jawa Barat, Ketua BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Penny K. Lukito menyebutkan bahwa ada 13 produk yang dicurigai mengandung DNA yang mirip dengan Enzyplex tablet. “Itu sudah dikembalikan semua izin edarnya, kalau sudah dikembalikan izin edarnya dengan sendirinya sudah ditarik produknya yang 13 itu. Banyak yang sukarela kemudian, walaupun sebelumnya belum ada bukti ka Bersambung ke Hal 2
PADANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menjadi daerah pertama yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Laporan keuangan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, pada Jumat (23/2/2018) lalu, di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar.”Semoga pemeriksaan BPK di tahun ini menjadikan Sumbar menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
GUBERNUR Sumbar, Irwan Prayitno
untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2012,” ungkap Irwan. Dikatakannya, sebenarnya LKPD ini sudah dapat diserahkan sejak Senin lalu ke BPK,
namun karena banyaknya kegiatan baru dapat menyerahkan sekarang.Irwan berharap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bersambung ke Hal 2
CMYK
SAMBUNGAN
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
“Sarat Penyimpangan” udang prestasi mulai dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Nasional,namun kini semua prestasi itu jarang terdengar, hanya tinggal kenangan. Sekolah kebanggaan mereka mengalami kemunduran baik kualitas maupun kuantitas. Tidak sampai disitu saja, sekolah mereka kini juga diterpa isu yang tidak pernah terdengar sebelum nya,dimana “diduga” sekolah tersebut telah terjadi penyalahgunaan Dana BOS, dan juga oleh beberapa kalangan disinyalir Dana Bos di sekolah tersebut sarat penyimpangan mulai dari proses pencairan sampai dengan proses penggunaannya. Ironisnya indikasi penyalahgunaan dana Bos di SMAN 1 Lingga utara tersebut terkesan luput dari pengawasan pihak auditor eksternal, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang telah diberikan wewenang oleh Negara, untuk memeriksa setiap anggaran yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan itu dengan jelas,sudah tertuang di dalam UUD No 15 tahun 2006 tentang tugas pokok dan fungsi BPK. Serta fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri serta inspektorat memiliki wewenang yang sama untuk memeriksa setiap anggaran yang bersumber dari uang Negara. Indikasi awal dari penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalir kesekolah SMAN 1 tersebut adalah prosedur atau mekanisme yang tidak lazim atau tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang telah ditetapkan, penyimpangan dana BOS di Kabupaten Lingga rencananya akan dilaporkan oleh pemerhati pendidikan kabupaten Lingga kepada BPK,BPKP, Inspektorat dan ICW. Diduga untuk mengelabui Tim pemeriksaan mereka selalu berlindung di balik “Nota palsu” dan “kwitansi abal-abal” yang biasanya dilampirkan di laporan pertanggung jawaban (Lpj) sehingga terkesan mereka sudah lepas dari beban dan tanggung jawab. Apakah semudah itu Tim pemeriksaan Keuangan Negara untuk dikelabui ??? katanya mereka rata-rata memiliki kemampuan untuk bertindak secara terarah dan selalu berpikir rasional, yang pasti mereka memiliki intelegensi untuk menganalisa hal-hal yang mengakibat kerugian negara dan tidak gampang untuk menyerah.
Atas dasar itu masyarakat masih tersimpan rasa optimis nya terhadap Badan Pemeriksaan Keuangan Negara kita,untuk mengusut tuntas indikasi penyalahgunaan dan penyimpangan dana BOS di SMAN 1 Lingga Utara yang diduga dilakukan secara sistemik, semoga akan terungkap kebenaran secara transparan. Masyarakat menilai DPRD Kepri terkesan tutup mata terhadap indikasi penyalahgunaan dana BOS karena hampir tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS, seharusnya dari hasil monitoring, mereka dapat di tindak lanjuti ke Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk memajukan Pendidikan di Provinsi Kepri. Penilaian terkait lemahnya fungsi legeslatif oleh masyarakat bukan tanpa alasan, salah satu bukti konkrit adalah ketika dikonfirmasi, Sabtu (24/2/ 2018) melalui pesan singkat kepada salah seorang anggota dewan Provinsi Kepri, dari dapil Lingga yakni Hana Ekra yang membidangi Pendidikan, terkait adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS di SMAN 1 Lingga utara,Hanafi Ekra melalui pesan singkatnya membalas begini “Way, Saye belum dapat data ttg hal tsb,” ujarnya, Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai bagaimana Dewan menyikapi indikasi penyalahgunaan dana BOS tersebut, Hanafi Ekra langsung bungkam. Tak pelak berbagai spekulasi muncul ditengahtengah masyarakat ada apa dengan Dewan provinsi kepri??? Ditempat terpisah Kepala Dinas Pendidikan provinsi kepri Arifin Nasir juga terkesan menghindar ketika dihubungi Rakyat Media, sehingga semakin memperjelas ketidakjelasan penggunaan Dana BOS di SMAN 1 Lingga Utara,bahkan dari isu yang berkembang, di Sekolah tersebut juga diduga ada sejumlah dana lain yang masih belum ada titik terangnya. Bahkan diduga penggunaan dana BOS juga tidak didukung bukti memadai serta pembelian kebutuhan sekolah masih diragukan oleh sejumlah pihak kebenarannya, pembayaran honorarium juga masih timbul tanda tanya,banyaknya duplikasi pembayaran atas pengeluaran,kejanggalan lain juga tidak luput dari perhatian publik salah satunya biaya makan dan minum yang kerap dijadikan senjata paling ampuh un-
Terkait Foto kan barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya jalan atau merugikan orang lain. Itu bisa dipidana tiga bulan. Memgakibatkan itu syarat utama. Syahrini kan belum ada terganggu apa-apa, belum ada kejadian apa-apa dia cuma foto ya nggak ada masalah,” ujarnya ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/3/ 2018). “Di foto kan agak di pinggir, bukan tengah. Jadi unsur UU ini belum dipenuhi. Belum sampai ke ranah hukum,” sambungnya. Penyanyi pelantun ‘Sesuatu’ itu akhirnya mengklar-
ifikasi hal tersebut lewat video berdurasi 6 menit 57 detik yang ia unggah di akun YouTubenya. Dalam klarifikasinya ia mengaku tidak tahu mengenai aturan perundang-undangan tersebut. “Aku merasa turun 3-5 menit tidak masalah. Aku loh ya yang awam, waktu itu tidak mengetahui ada undang-undang lalu lintas itu,” ujarnya dalam video tersebut seperti yang diunggah dalam berbagaai vedio, Sabtu (10/3/2018) kemarin. Pada vidoe tersebut, Syahrini juga meminta maaf dan minta pihak Jasa Marga
untuk segera mensosialisasi aturan tersebut kepada yang belum mengetahui agar hal yang menimpanya tidak terjadi. “Mohon maaf nih bapakbapak Jasa Marga, Incess sama sekali tidak tahu ternyata ada aturannya, kecuali kalau ada masalah yang darurat di jalan, dilarang berhenti, berfoto, barangkali dalam hal ini aku salah aku minta maaf,” ungkapnya. “Jadi menurutku informasi ini harus segera di sampaikan tuh kepada masyarakat luas, mengenai Undang-Undang lalu lintas,” sambungnya. (rm/net) Sambungan Hal. 1
babi tersebut yang masih dalam proses. “Nanti secara resmi akan kita umumkan kalau itu membuat lebih tenang,” jelas Penny. Peni menegaskan jika ke-13 produk tersebut terbukti mengandung DNA babi, maka izin edarnya akan langsung ditarik. Namun ia mengatakan bahwa beberapa produsen bersikap
Pemprov Sumbar (LHP) yang diserahkan pada April 2018 mendatang, pihak BPK hanya menjabarkan catatan yang lebih sedikit dibanding catatan-catatan tahun sebelumnya.”Rasanya tak mungkin WTP tanpa ada catatan. Semoga catatan-catatan ini semakin berkurang.Walaupun faktanya ada saja isu-isu baru,” ujarnya. Lanjutnya, ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti harus disempurnakan penyelesaiannya oleh Pemprov Sumbar. Salah satunya adalah perpindahan sejumlah aset dari kota/kabupaten ke provinsi,
tuk memuluskan aksi penyelewengan. spekulasi tentang peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan tidak pernah diketahui, informasi yang didapat Media ini dari salah seorang Dewan guru di sekolah tersebut yang tidak mau namanya ditulis, Mengaku tidak mengetahui secara detail proses penggunaan dana tersebut, karena tidak pernah terlibat, Dana BOS itu urusan Bos la, ujarnya dengan nada guyon. Lazimnya, Nasib dana BOS ada ditangan kepala sekolah dan Bendahara serta peran komite sekolah,merekalah sutradara yang bertanggungjawab langsung terkait dana BOS, skenario untuk menyusun action penggunaan dana BOS. Pada prinsipnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),harus transparan untuk menghindari munculnya beragam spekulasi publik. Publik menilai dari beberapa hal yang menjadi indikasi, salah satu indikasi umum adalah penggunaan dana bos seharusnya lebih transparan, buktinya tidak ada papan media untuk sarana informasi publik,sehingga peluang penyelewengan dana BOS menjadi sangat terbuka. Hampir semua kasus penyelewengan dana BOS adalah juga karena memalsukan kwitansi pembelian alat tulis kantor (ATK) dan meminjam kas (dana BOS) dari bendahara BOS. Pada tahun 2017 Modus lainnya terjadi pada pengadaan kertas yang biasanya untuk satu bulan. Anggarannya tidak hanya dari satu pos tapi juga ada di pos lain. Sampai berita ini ditulis, belum ada pihak auditor eksternal atau aparat penegak hukum yang menindaklanjutinya, dugaan penyalahgunaan dana BOS di SMAN 1 Lingga Utara, yang di alokasikan pemerintah melalui APBN. Pada azasnya untuk menunjang aktivitas proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang kerap di selewengkan dalam penggunaannya oleh oknum-oknum yang berambisi untuk memperkaya diri dengan berbagai modus,kini masyarakat menunggu aksi dari pemerintah melalui badan auditor dan pihak terkait lainnya untuk mengambil langkah -langkah guna mengeksekusi permasalahan Dana BOS di SMAN 1 Lingga utara. (rm,TAUFIK.SAFIRA) Sambungan Hal. 1
BPOM Curigai lau mengandung DNA tersebut. Tapi karena sudah ada indikasi-indikasi produk sebelumnya, enzyplex kan, jadi para produsennya menyerahkan,” ujarnya, Selasa (27/2/2018). Agar tidak membuat kekhawatiran di kalangan masyarakat, BPOM akan segera mengumumkan ke-13 produk yang dicurigai mengandung DNA
Sambungan Hal. 1
menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Dimana adanya perubahan kewenangan kelola untuk sektor pendidikan, pertambangan, perhubungan, dan beberapa sektor lain. Untuk pendidikan misalnya, kewenangan SMA berpindah dari kabupatan/kota ke provinsi. ”Kemudian, aset terminal, pertambangan.Untuk itu kami akan coba benahi satu persatu,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar untuk
kooperatif sehingga mau menyerahkan produknya untuk diproses. “Kalau yang 13 ini kan belum ada bukti bahwa ada pelanggaran. Tapi bahan bakunya ada potensi untuk mengandung itu (DNA babi). Jadi ke depannya kalau mengandung bahan baku tersebut, ya kita lebih hati-hati,” tandasnya. (*) Sambungan Hal. 1
menjadi yang pertama dalam penyerahan LKPD tahun 2017 Dituturkannya, semakin awal penyerahan LKPD menunjukkan semakin tinggi pula progres perbaikan yang dilakukan daerah dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. ”Kalau provinsi berani serahkannya cepat berarti sistemnya sudah bagus. Sistem bagus, normalnya hasilnya tentunya juga bagus. LHP BPK untuk Sumbar dijadwalkan akan terbit 23 April 2018, dan selanjutnya LHP akan diserahkan kepada DPRD Povinsi Sumbar,” pungkasnya.(rm/ humas).
Polisi Tak an Pers Jakarta. Untuk menghormati hak setiap warga negara melaporkan pencemaran nama baiknya. Dalam KUHAP, polisi bisa memanggil media untuk diminta datang. Namun pemanggilan tersebut hanya untuk menjelaskan bahwa berita yang dimuat itu benar dari media yang bersangkutan.”Kalau
Sambungan Hal. 1
subtansi cukup dari berita yang dimuat itu,” katanya. Dikatakan Djauhar, secara pribadi dia tidak setuju dengan langkah polisi memanggil wartawan. Alasannya, pemanggilan polisi mengesankan caracara seperti di masa Orde Baru yang cenderung menakut-takuti media dalam pemberitaan. ”Sudah tidak zamannya lagi,
kata kata tidak boleh dipidana, kata kata hanya boleh dibalas dengan kata kata, bukan dengan pidana dan bukan dengan denda yang tidak masuk akal begitu substansi dasarnya yang harus dipatuhi,”ujarnya. Dewan Pers, kata Djauhar, berharap kepolisian bisa lebih profesional dalam menangani sebuah kasus.Sebaiknya poli-
Pengalaman 3 Hari apabila tidak bisa saya laksanakan didepan peserta dan penguji. Dari 40 orang peserta yang terdiri dari berbagai media cetak maupun online, 17 orang diantaranya peserta jenjang wartawan utama, 8 orang jenjang wartawan Madya dan 10 orang jenjang wartawan muda. Namun dari jumlah peserta yang hadir ada juga yang menghibur. “Kita semua jangan tegang harus semangat, kita ini semua pemimpin redaksi, masak tak lulus? Kalau tak lulus, berarti UKW-nya yang salah, bukan kita,” celetuk salah seorang peserta yang diketahui sebagai Pemredmedia online. Memang betul, UKW bisa membuat makan tak enak dan tidur tak nyenyak, pertanyaan tentang UKW mulai sedikit terjawab ketika semua perserta berkumpul dalam sebuah ruangan lantai tiga gedung LPDS, ada delapan penguji. Wajah mereka serius, sesekali senyum.”Tak ada jaminan semua lulus.Ujian sebelumnya, banyak juga peserta yang tak lulus,” kata Priyambodo RH, Direktur Eksekutif LPDS, yang merangkap sebagai penguji. Candaan kocak Mas Bob panggilan akrab Priyambodo, tak bisa mengalahkan ketegangan para peserta. Priyambodo menjelaskan tata cara ujian, materi UKW, penilaian, dan penentuan lulus atau tak lulus. Peserta dibagi dalam kelompok kecil, 8 sampai 9 peserta dengan dua penguji setiap kelompok. Materi ujian kali ini, Ada 8 materi yang diujikan: memimpin rapat redaksi, mengevaluasi rencana liputan, menentukan bahan liputan layak siar, menulis opini/tajuk, mengarahkan liputan investigasi, kebijakan/merancang rubrikasi, jejaring dan lobi. Nilai minimal lulus masing-masing materi 70, dengan skala 0100.”Kalau 69 berarti tak lulus. Penilaian akhirnya bukan ratarata. Tak lulus satu, berarti semua gugur,’ kata Priyambodo. Penjelasan yang disampaikan Mas Bob membuat peserta semakin tegang, bagi peserta yang tak puas dengan penilaian penguji, boleh menggugat. Tim LPDS akan membahas dan memberi nilai baru. Bisa nilai
tetap sama, lebih tinggi, atau justru lebih rendah. Masih tak puas juga, peserta dapat mengajukan banding ke Dewan Pers. “Pengalaman sebelumnya, justru nilai penggugat lebih rendah,”ujar Priyambodo. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan PersAhmad Djauhar, memberikan penjelasan latar belakang, dan legalitas UKW. Ia banyak memberi contoh betapa pentingnya UKW, dasar hukum, serta manfaat UKW untuk perlindungan wartawan. Setelah itu, masing-masing penguji mengumumkan peserta yang akan diuji. Saya bersama 8 pemred, diuji oleh AA. Ariwibowo. Kompetensi penguji yang satu ini tak perlu diragukan.Ia adalah salah seorang penguji yang sangat berpengalaman dan berkompoten. Ia juga seorang wartawan senior yang sudah melanglang buana ke berbagai negara seperti melakukan investigasi di Hongkong. Dari dua penguji ini, Ariwibowo dikenal penguji paling pelit memberi nilai. Ujian pertama dimulai dengan materi rapat redaksi, setelah makan siang.Tiga kelompok kecil dikumpulkan dalam satu ruangan.Beberapa orang dipilih sebagai pemimpin rapat, yang lainnya diminta menyampaikan usulan dan masukan, untuk materi liputan yang disimulasi dalam rapat. Sementara itu, para penguji hanya memantau, dan tentu saja memberi penilaian. Yang dinilai, sejauh mana peserta aktif memberi masukan. Akibatnya dapat ditebak, semua peserta berebut untuk bicara.Saking antusiasnya, “Ini bukan rapat redaksi, tapi seperti rapat partai saja,” kata salah seorang peserta lainnya. Ujian berlanjut ke materi kedua.Kali ini yang diuji adalah mengevaluasi rencana liputan. Di sini, masing-masing peserta diminta menjelaskan, dan memverifikasi usulan liputan yang muncul dalam simulasi rapat redaksi. Di kelompok saya, ada empat usulan liputan, Ekomi, kriminal dan hukum, hiburan. Namun yang ditonjolkan saat simulai redaksi kasus penangkapan Narkoba di Batam yang menjadi kasus utama. Saya tentu saja menjelaskan
sional,” ucap Tito saat acara konferensi pers di Pelabuhan Logistik Sekupang, Batam terkait penangkapan 1,6 ton sabu belum lama ini. Saat konfrensi pers Kapolri didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Lokasi konfrensi Pers dijaga ketat aparat keamanan baik dari Polresta Barelang, Polda Kepri, Brimob Polda Kepri maupun TNI. Beberapa mobil panser baracuda dan bus polisi juga disiagakan dilokasi. Lebih lanjut Kapolri mengucapkan apresiasi dan perhargaan yang tinggi untuk seluruh tim yang berhasil mengungkap kasus besar ini.”Saya mengapresiasi semua jerih payah dan kerja tim yang sangat luar biasa ini. memang disatu sisi kita menghargai keberhasilan ini, tetapi disisi lain mengindikasikan bahwa wilayah kita ternyata dijadikan jalur peredaran narkoba. Kita harus tetap bersinergi, baik Polri, TNI, Bea Cukai dan juga BNN untuk membasmi narkoba ini demi melindungi bangsa kita,” kata Jendral Berbintang empat ini. Sebelumnya, Sabu seberat 1,6 ton tersebut dibawa oleh kapal Taiwan berbendera Singapura di perairan Anambas. Penangkapan dilakukan Satgas Merah Putih Mabes Polri dan BC Batam, beberapa hari yang lalu. Narkotika jenis sabu-sabu terus masuk ke Indonesia. Jumlahnya kini tidaklah dalam hitungan ratusan kilogram, tapi sudah mencapai satu ton lebih. Kini Indonesia sudah dibanjiri sabu-sabu, ini dibenarkan dari data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani
si juga tidak melihat siapa yang mengadu, apakah itu seorang jendral atau orang penting. Langkah yang berlebihan seperti ini, kata dia, bisa memunculkan persepsi negatif polisi di mata publik. “Mestinya polisi profesional, tidak tergantung pada siapa yang jadi pengadunya, ”tegas Djauhar. (rm/ mawardi) Sambungan Hal. 1
bahwa kasus penangkapan Narkoba di Batam yang menjadi porsi utama, selain yang terbesar, kasus ini menjadi sorotan secara nasional karena terkait penyelamatan generasi muda dari jeratan narkoba. Setelah satu demi satu peserta diuji, dilanjutkan ke materi ketiga: menentukan bahan liputan layak siar. Pertanyaan kunci penguji adalah, bagaimana menentukan berita layak atau tidak?Apa saja indikatornya? Pada materi ini, dari kelompok saya para peserta dapat menjelaskan, meskipun terputus putus.Pada hari kedua, ujian berlangsung lebih rileks. Tak ada lagi wajah peserta yang stres.Materi uji dimulai dengan menulis opini/tajuk.Peserta diberi waktu 30 menit menulis di laptop masing-masing, dan disuruh langsung mencetak dengan printer yang telah disediakan. Memakai peralatan kerja ini juga menjadi penilaian. Selanjutnya, materi uji mengarahkan liputan investigasi. Jenis ujiannya masih tertulis. Peserta diberi waktu 30 menit untuk membuat semacam term of reference (TOR) liputan investigasi. Isinya tema liputan investigasi, wartawan yang ditugaskan, rincian biaya, deadline, dan upaya perlindungan wartawan. Penguji juga menanyakan beda investigasi dengan liputan mendalam (indepth news). Pada materi ini, sejumlah peserta ada yang mengeluh. Sebab, di sejumlah media masalah biaya bukan urusan redaksi atau pemred, tapi dihitung dan diputuskan oleh bagian keuangan. Lalu, ujian berlanjut ke materi membuat opini/tajuk rencana. Yang diuji adalah pengji memberikan materi yang sudah dipersiapkan tentang Direktorat Jendral Perumahan, Kementeruan Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) memberikan bantuan rumah kepada masyarakat. Pada materi ini, setelah sempat rileks, para peserta kembali dibuat “panas dingin”, ada beberapa peserta yang tak mempu menyelesaikan tepat waktu. Bahkan, sempat disuruh membuat ulang opini dan tajuk tersebut. Kemudian berlanjutke materi materi jejaring dan
Jalur Penyeludupan bagaimana mengeluarkan barang haram tersebut dari pulau ini.Mereka pun selalu menggunakan modus-modus baru. Beberapa modus yang sudah terungkap yakni. Memasukan sabu ke dalam anusDililit ke selangkangan menggunakan lakbanDiletakan ke dalam sepatu Memasukan ke dalam BH atau bra Dikirim via ekspedisi sengan memasukkannya di balik lukisan Bunda Maria “Karena ini bisnis, para pelaku harus menemukan modus baru agar barang ini bisa keluar. Kalau hanya untuk dipakai di Batam, duit mereka tentunya sangat lama akan berputarnya,” lanjutnya. Kebanyakan yang tertangkap itu hendak menyelundupkan barang ke Jakarta, Palembang, Medan dan Surabaya. Jika barang haram ini sudah lolos keluar Batam, begitu mudahnya barang itu habisnya. ”Kalau sudah sampai di darat, gampang saja bagi mereka untuk meloloskan. Misal di Medan, dia bisa bawa ke Jambi, Padang, dan wilayah lainya hanya menggunakan jalur darat,” lanjut Gima. Banyaknya penyeludupan sabu melalui perairan Kepulauan Riau, membuat Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menembak di tempat bagi bandar sabu yang melawan. Tidak ada ampun bagi pegedar narkoba di RI ini. Narkoba harus diberantas dan dijadikan musuh nasional. “Ini tegas Saya perintahkan, tembak ditempat untuk bandar narkoba yang melawan. Narkoba ini adalah musuh Na-
2
lobi. Di sini, peserta diminta menghubungi langsung narasumber utama.Kapasitas dan jabatan narasumber menjadi penilaian. Menteri atau wakil menteri, misalnya, akan berbeda dari bupati. Kapolda nilainya akan lebih tinggi dari Danrem. Makanya peserta berusaha mengajukan nama yang jabatannya lebih tinggi. Kalau bisa presiden. Yang membuat stres: kalau narasumber tak mengangkat telepon, berarti tak dapat nilai. Tak dapat nilai tentu tak lulus. Pada materi ini dikelompok saya, ada juga peserta yang tak punya nara sumber. Bahkan ketika nara sumber dihubungi, justru nara sumber balik bertanya ini siapa?. Saya sendiri diminta penguji mengajukan lima nama. Saya memilih Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kepri Drs. Bambang Widodo, Staf Khusus Gubernur Kepri H Saidul Kudri, Kepala Bagian Penindakan Ditjen Imigrasi Drs. Hongki Juamda, Konsul Jendral RI Johor Baru Haris Nogroho dan Kepala Biro Kementerian Kominfo Drs. Guntur Sakti. Kebetulan Saya mendapat “kemudahan”. Saya disuruh memilih sendiri narasumber yang akan dihubungi. Setelah memastikan bahwa ke lima narasumber itu bernilai sama ke penguji, saya memilih menelpon Staf Khusus Gubernur Kepri H Saidul Kudri, saya suksek begitu saya telpon pak Saidul kemudian Drs.bambang Widodo, kedua nara sumber itu langsung mengangkat telpon saya. UKW diakhiri dengan penyampaian evaluasi dan nilai oleh masing-masing penguji. Salah seorang penguji yang juga Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengaku senangketika mengetahui peserta UKW sempat tegang. Sebab, dengan begitu peserta akan mengikuti UKW secara serius. Kalian kira saya tidak tegang?Saya malah lebih dulu merasakan itu dari kalian. Bayangkan, Saya harus menguji semua Pemred.Apa tidak tegang? Saya sampai bolak-balik ke toko buku menambah referensi. Jadi saat UKW, giliran kalian yang tegang,” tutur Djauhar.*** Sambungan Hal. 1
“Coba lihat ini, Tahun 2017 saja kami menanganni 342 kasus, dengan jumlah barang bukti 2,132 ton sabu. Tapi tahun ini, tak sampai dua bulan kami sudah menangani 57 kasus. Dan barang bukti sabunya 2,532 ton,” katanya, Jumat (23/2) kemarin. Dia mengatakan setiap hari dan minggu, Indonesia terus di banjiri sabu dari luar negeri. Sri Mulayani mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan di Batam, mengingat daerah ini termasuk memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam bidang penyelundupan.”Di Batam ancamannya semakin tinggi,” tuturnya. Salah satu yang menjadi fokus perbaikan Sri Mulyani adalah pengadaan kapal. Dia mengatakan dari kasus-kasus yang ditangani Bea Cukai maupun pihak Kepolisian dan TNI, penyelundup sabu selalu menggunakan kapal sangat cepat. Sehingga kadang, kapal-kapal Bea Cukai keteteran untuk mengejar kapal sabu tersebut.”Hal ini yang akan kami perbaiki nantinya,” ujarnya. Ani, begitulah panggilan akrab menteri yang energik ini mengatakan, tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk Bea Cukai saja. Tapi ke seluruh jajaran mulai dari TNI, Polri, BNN, agar penanganan narkoba ini menjadi lebih optimal. “Selain membutuhkan kapal-kapal yang cepat, tentunya (Bea Cukai, TNI, Polri, BNN) membutuhkan alat pedeteksi yang mumpuni. Sehingga bisa mengawasi lalu lalang kapal di perairan Indonesia,” tuturnya. Kapolri Jenderal Tito Kar-
navian menuturkan bahwa penegakan narkoba di Indonesia, kadang menimbulkan dilema. Pro dan kontra sering timbul. Tapi ia telah menegaskan ke jajarannya, untuk tidak menghiraukan hal itu semua.”Saya instruksikan, jangan ragu-ragu bertindak tegas. Bandar yang melawan, tembak ditempat,” ujarnya. Dia mengatakan secara teknis, pihaknya telah mememtakan jalur-jalur pelayaran jaringan international tersebut. “Kalau saya sebut, bisa tau bandar itu. Tak mau lagi masuk melalui daerah itu, tapi yang jelas mereka dari China, selalu singgah ke Myanmar itu. Di sana ada satu daerah yang tak bertuan. Setelah itu baru ke selat malaka,” ucapnya. Tito menuturkan tak berapa lama ini, polisi Australia telah menangkap satu komplotan yang membawa sabu dengan berat lebih dari satu ton. “Mendaratnya di Christmas Island. Itu berdasarkan koordinasi dengan kami,” tuturnya. Dia mengatakan semula, kapal sabu itu rencananya akan mendarat di Pulau Jawa. Tapi karena melihat pergerakan dari pihak kepolisian Indonesia, Tito mengatakan kapal sabu itu bertolak menuju ke Australia.”Ini komplotan yang sama dengan sebelumnya (Sunrise Glory,red),” ungkapnya. Melihat kapal Wanderlust, Sunrise Glory, kapal yang mendarat di Australia dan Kapal Mv Min Lian Yu Yun 61870, memiliki keterkaitan. “Saya melihat ada koneksi antar jaringan ini, kalau kami buka tak bisa. Karena itu informasi yang kami anggap rahasia,” ujarnya. (rm/mwd).
CMYK
3
SUMBAR
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
CEGAH INFLASI DI SUMBAR, GUBERNUR SARANKAN PEMDA BAGI-BAGI BIBIT CABAI PADANG, RAKYAT MEDIAAgar inflasi di Sumbar tetap terjaga, maka salah satu langkah yang harus dilakukan yakni dengan selalu memperbarui data di lapangan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumbar, sehingga data tersebut sebagai acuan dalam mengambil kebijakan diantara Provinsi dengan Kabupaten/ Kota. “Kalau tidak terus diperbarui, maka yang akan dirugikan tentunya masyarakat dan pemerintah pasti disalahkan karena tidak bisa mengatasi inflasi tersebut” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membuka rapat Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Sumbar di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, rabu lalu. Selain itu, Irwan Prayitno juga menyebutkan, fakta penyebab terjadinya inflasi adalah hal-hal yang itu saja, dan seharusnya sudah bisa diatasi dengan berbagai cara.
“Contohnya cabai, seharusnya sudah bisa diatasi dengan jalan keluar membeli bibit serta polybag, kemudian dibagikan kepada masyarakat, jadi ketika harga cabai tinggi sudah menjadi solusi untuk masyarakat” sebutnya. Terakhir, Gubernur berharap rapat TPID ini harus terus dilakukan, karena dari rapat ini akan banyak kebijakan-kebijakan dan solusi dalam menangani masalah inflasi. “Tapi yang tidak kalah pentingnya yakni terus memonitor harga di pasar, kerjasama dengan BMKG terkait cuaca serta langkah-langkah penting lainnya, jangan hanya memonitor harga pasar ketiaka mau lebaran saja” ungkapnya. Sementara itu Eri Noviardi selaku panitia acara menyampaikan peserta rapat tersebut terdiri dari perwakilan dari Kabupaten/ Kota se Sumbar, BPS dan Bulog. (*)
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Ikhsan Amd Koordinator Liputan Amiruddin Redaktur Senior Eko Komansyah Asisten Redaktur Rizki Perdana, Iqbal Ramadhan, Gunawan Ramadhan Renhard (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Aldi Hermawan Divisi Iklan Rizki Perdana, Divisi Pemasaran, Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH, Bottor Erikson Pardede SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala), Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH Perwakilan Sumatera Barat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kundur Anggiat Peanggabean Biro Kota Tanjungpinang Anton Can Biro Kabupaten Bintan Tio Imando Biro Kabupaten Natuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira Biro Kabupaten Anambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out : Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452. Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Gubenur Sumbar Ingin Pengurus Koperasi
Jangan Terpaku Simpan Pinjam Saja PADANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menginginkan agar pengurus koperasi unit kantor Gubernur Sumbar untuk lebih keratif dan inovatif dalam mencari keuntungan yang dampaknya akan dirasakan oleh pengurus dan tentunya anggota koperasi itu sendiri. Hal ini disampaikannya saat sambutan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2017 di Auditorium Gubernuran, belum lama ini.”Pengurus jangan hanya terpaku pada simpan pinjam saja, kalau seperti itu saja, ibarat mamanciang ikan dalam kuali. Masih banyak peluang-peluang lain yang bisa menguntungkan bagi koperasi” sebut Irwan Prayitno. Dalam banyak peluang tersebut, Irwan Prayitno mencontohkan koperasi mesti bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anggota yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti : sembako dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. ”Pengurus harus proaktif, cari data kebutuhan setiap ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kapan perlu diantar sampai ke alamat mas-
GUBERNUR Sumatera Barat Irwan Prayitno
ing-masing” terangnya. Dengan bertambahnya jumlah ASN yang ada di Pemprov Sumbar sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh peralihan kewenangan, Gubernur meminta kepada pengurus koperasi untuk mencari tahu, apakah seluruh ASN yang pindah ke Pemprov tersebut sudah menjadi anggota koperasi atau belum.Jumlah ASN yang pindah tersebut tidak sedikit, sekitar 23.000
orang, seandainya kalau belum, kami harapkan untuk segera difasilitasi menjadi anggota koperasi” harapnya. Menanggapi saran yang disampaikan oleh Gubernur tersebut, Ketua unit koperasi Kantor Gubernur Sumbar, Hell Yawardi menyatakan akan segera membahas bersama pengurus-pengurus lainnya. “Setelah ini kami akan segera mengadakan rapat bersama, dan karena
kami juga sudah membuat program kerja tahun 2018, maka kami akan mencari kemungkinan-kemungkinan untuk menampung saran yang disampaikan oleh Gubernur tadi” ungkapnya. Untuk merealisasikan hal tersebut, menurut Hell Yawardi perlu didukung dengan sarana dan prasarana, seperti kantor untuk koperasi itu sendiri. ”Hingga saat ini, koperasi kantor Gubernur belum mempunyai kantor sendiri, rencana pembangunan tersebut sudah ada dan sudah mulai dirancang pasca gempa 2009, yang nanti berlokasi di komplek kantor Gubernur juga” sebutnya. Dijelaskan Hell Yawardi, kantor tersebut nantinya akan dibangun minimal dua lantai, lantai 1 (satu) diperuntukkan bagi pengurus dan karyawan dan lantai 2 (dua) untuk pengembangan-pengembangan usaha. Dilantai 2 (dua) tersebut, rencana kami akan membuat minang mart, cafe termasuk merealisasikan apa yang disampaikan oleh Gubernur. Mudah-mudahan dengan nanti adanya kantor tersebut, maka akan memberikan hal yang lebih baik lagi, terutama kepada anggota” harapnya.(rm/humas)
Masyarakat Dukung Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Bajau
SUASANA rapat GOW di Aula kantor bupati Pasbar
GOW Harus Dukung Pergerakan Perempuan PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA-Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pasaman Barat diminta untuk mendukung pergerakan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di manapun berada. Apalagi saat ini sudah diatur oleh UU tentang kesetaraan jender antara lakilaki dan perempuan. Begitu juga di parlemen ada kuoto 30 persen keterwakilan suara perempuan untuk memnperjuangkan aspirasinya. Namun, kondisi tersebut tidak terpenuhi di Kabupaten Pasbar. Di DPRD saja hanya satu orang keterwakilan perempuan dari 40 orang anggota dewan yang ada. Ketua GOW Pasbar Sifrowati Yulianto mengatakan dibalik tugas rutin perempuan ada tugas sosial yang musti dijalankan tanpa meninggalkan tugas wajib sebagai ibu dan istri. Di saat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memberikan kesempatan yang bagi perempuan agar bisa mengabdikan dirinya. “Peluang kita untuk terus mengembangkan diri saat ini terbuka lebar. Tinggal lagi kepada diri kita sendiri yang bisa mengekplor kemampuan diri kita masing-masing. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan saat ini sudah diakui. Melalui GOW ini kita menyatukan tekad dan semangat untuk terus memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan,”jelas Ketua GOW Pasbar Sifrowati Yulianto,Selasa (27/2) ketika melakukan rapat rutin dengan kelompok GOW di auditorium kantor bupati setempat. Ia menambahkan, untuk ke depan melalui GOW ini sudah
saatnya perempuan memperhatikan sesama perempuan terutama hak-hak perempuan. Untuk memulai hal tersebut bisa dilihat ketika keterwakilan perempuan di parlemen yang disediakan kuota sebanyak 30 persen. “Kita kuota itu belum bisa dipenuhi, padahal peluang kita terbuka lebar. Nampaknya perempuan belum tertarik memilih perempuan sebagai wakilnya di parlemen. Padahal itu poin penting bagi kita untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai perempuan. Siapa lagi yang akan memperjuangkan hak-hak kita jika bukan dari kaum kita sendiri,”tandasnya. sementara itu, menurut Sukardi Kabid Pengendalian Penduduk Dinas DP2KB memang perempuan sudah saatya menunjukkan eksistensinya di dunia terutama di parlemen. Kalau tidak, maka hak-hak perempuan tidak akan bisa diperjuangkan atau tidak sama ketika laki-laki berbicara tentang perempuan ketika perempuan berbicara tentang perempuan. “Padahal banyak kegiatan perempuan yang perlu diperjuangkan. Sasaran kekerasan juga banyak perempuan. Jika perempuan bisa memperjuangkan diri sendiri maka akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya,”tegas Sukardi. Selain itu, perempuan semakin hari memiliki tantangan semakin besar dalam berbagai bidang. Perempuan merupakan sosok yang memiliki peran yang cukup banyak sebagai ibu, istri, serta tenaga pendidik bagi anak-anaknya. Tidak hanya itu saja, perempuan merupakan benteng utama dalam mendidik generasi muda. (rm/Robi)
PADANG, RAKYAT MEDIAMasyarakat Siberut Utara dan Sibenut Barat siap mendukung pelaksanaan rencana pembangunan pelabuhan Bajau, sebagai salah satu teluk yang cukup baik di pulau-pulau bagian barat Sumatera. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat memberikan sambutan pada kunjungan Rombongan Forkopimda Sumatera Barat bersama OPD terkait ke Labuhan Bajau Siberut Utara, di SD 19 Sigapokna, seminggu yang lalu. Hadir dalam kesempatan itu, Danrem 03 Wirabraja, Waka Polda, Wakajati, Ka BIN, Bea Cukai, Imigrasi, Bupati, Wabup, Kadis perhubungan, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Perikanan Kelautan, Ka Kesbang , Kadis Pariwisata serta OPD terkait dilingkungan Pemkab Mentawai. Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, masyarakat telah bersedia menyerahkan tanah seluas 2 ha untuk kebutuhan rencana pembangunan dermaga pelabuhan Bajau Siberut, jika kemudian ada penambahan lahan untuk kebutuhan pengembangan pembangunan pelabuhan ini masyarakatpum siap. Kita bangga dan senang masyarakat Siberut Utara dan Siberut Barat, menerima pengembangan pembangunan pelabuhan Bajau ini sebagai upaya membuka daerah Mentawai dari isolasi ketelesoliran dan tertinggal. Jika pelabuhan Bajau ini siap akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan aktifiras masyarakat tentu akan semakin meningkat pula. Ini juga bagian dari pembangunan trans laut Mentawai
WAKIL Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit
jalur transpotasi laut dari tiga pelabuhan dimasing-masing pulau dan Trans Mentawai jalan darat yang menelusuri tengah pulau membuka daerah Mentawai agar bisa masuk kepedalam memajukan kesejahteraan masyarakat di Mentawai, ungkap Wagun Nasrul Abit. Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, kunjungam hari ini merupakan sejarah pertama kalinya rombongan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang datang Forkopimda plus lengkap ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini tentu sebuah pengharapan besar masyarakat Mentawai dalam perceoatan pelaksanaan pembangunan kabupaten Mentawai keluar dari daerah tertinggal dan maju sejajar dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Besok juga kita akan meninjau pulau terluar dan beberapa pulau lainnya berkaitan dengan kunjungan wisatawan dan keamanan wilayah, narkoba dan obat-obat terlarangz rencana pembangunan pelabuhan ikan terbesar di wilayah barat Indonesia.
Selain juga membahas tentang amdal lingkungan hidup dan hal-hal kebijakan lain yang nati akan dibahas dalam rapat bersama Forkopimda, Pemprov Sumbar dan Pemkab Mentawai, menyiapkan laporan percepatan pembangunan Kabupaten masalah dan solusi yang perlu dilakukan, ujar Nasrul Abit Bupati Yudas Sabagalet juga menyampaikan, kita senang atas kunjungan ini karena selama ini belum ada keseriusan dalam memajukan pembangunan Mentawai. Semangat membangun Pak Guberbur Irwan Prayitno dan Pak Wagub Nasrul Abit , memacu motivasi kami untuk mensegerakan pembangunan segala sektor agar Mentawai segera keluar dari daerah tertinggal. Kunjungan beberapa hari ini tentu akan membuahkan beberapa konsep yang terbaik dalam memajukan kabupaten Kepulauan Mentawai, masukan dari Forkopimda Sumbar, dan OPD terkait tentu amat membantu kami melakukan hal penting dalam percepatan pembanguan Mentawai ini,” ungkap Yudas senang.(*).
Tongkol Jagung Diolah Jadi Energi PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA-Komoditi tanaman jagung di Kabupaten Pasaman Barat cukup besar dan menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang jagung di Porvinsi Sumatera Barat. Luas tanaman jagung di Pasbar saat ini mencapai 3 ribu ha dan ditahun 2017 lalu ada penambahan seluas 64 ha. Data di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasbar produksi jagung tahun 2017 mencapapai 333.647,32 ton dari total tanam. Bupati Pasbar H Syahiran ketika meninjau pengolahan tongkol jagung di Luhak Nan Duo Nagari Koto Baru, Rabu (28/2) mengatakan, ada nilai tambah ketika tongkol jagung diolah menjadi pupuk dengan mengguna-
kan teknologi. Apalagi saat ini ada investor dari PT DAIN Bio Energi yang akan mengolah tongkol jagung tersebut. Kunjungan tersebut langsung di kawal oleh CEO dari PT Dain Bio Energi TM Hawari Daniel. “Apa yang dilakukan oleh petani dalam mengolah tongkol jagung perlu apreasi. Karena ini masih proses dan belum memiliki nilai jual. Namun, petani harus optimis jika tongkol jagung itu diolah akan menjadi nilai tambah atau menambah penghasilan dari jagung. Karena, biasanya hanya jagung saja yang di jual, sekarang tongkol sudah menjadi pupuk. Mudah-mudahan investor tertarik setelah melihat panen jagung di Pasbar cukup tinggi,”tandas Syahiran. Menurutnya Pasaman Barat me-
rupakan daerah penghasil jagung terbesar di Sumbar. Dengan sasaran tanaman jagung mencapai 46.258 hekatare.”Rencana panen jagung saat ini mencapai 46.149 hektare dengan rata-rata panen setiap tahun 43.000-45.000 hektare,” sebutnya. Ia menjelaskan dibandingkan tahun sebelumnya, luas tanaman integritas terus meningkat. Dimana integritas sawit-jagung seluas 13.157 hektare dengan prodksi 157.884 ton/tahun. Upaya untuk meningkatkan produksi jagung yang telah dilakukan di antaranya adalah memperbaiki infrastruktur dan sarana pertanian dengan swakelola tata kelola air dan pembangunan dam parit. bantuan alat mesin pertanian, pupuk dan benih.(rm/Robi)
CMYK
GALERI FOTO
4 Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Warga Kampung Tua Tanjung Buntung Mengadu ke Dewan BATAM- Sejumlah Tokoh masyarakat kampung tua Tanjung Buntung, Bengkong mengadu kepada Pimpinan DPRD Kota Batam.terkait persoalan legalitas lahan yang ditempati oleh 200 an warga di lokasi tersebut. Keluhan wargapun ditanggapi dan didengarkan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Ketua Komisi I, Sekretaris Komisi I dan Ketua BP Batam. Perrtemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Selasa, 20-2-2018. H. Makmur, Tokoh masyarakat Kampung Tua Tanjung Buntung, Bengkong menyampaikan agar persoalan yang dihadapi masyarakat kampung tua khususnya di Tanjung Buntung, Bengkon agar segera diselesaikan secepatnya. Sejak ditetapkan menjadi kampung tua, masyarakat setempat tidak dapat mengurus legalitas surat seperti sertifikat. Masyarakat sudah lelah hingga 14 tahun menunggu kepastian hukum hingga saat ini belum juga ada titik temunya. mudahmudahan dengan pertemuan yang berlangsung yag juga dihadiri oleh Ketua BP Batam, Bapak Lukita Dinarsyah Tuwo, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH, Ketua Ko-
misi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto,SE,MM, Sekretaris Komisi I, Ruslan M Ali Wasyim,SH serta Jajaran Pemko Batam dapat membuahkan hasil yang baik," terangnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah Kampung Tua menginginkan status lahan yang ditempati saat ini statusnya dapat disampakan dengan daerah lainnya. Untuk itu pihaknya menginginkan persoalan yang terjadi di Kota Batam terkait legalitas kampung tua agar segera diselesaikan jangan sampai berlarutlarut tanpa ada kepasatian hukum," tegas H.Makmur. Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH menyampaikan secara kelembagaan DPRD Kota Batam terus mengawal keberadaan dan status kampung tua yang ada di Kota Batam dengan menindak lanjutinya melalui dinas terkait. Bahkan, Perda Kampung Tua sudah dimasukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) selanjutnya pihaknya akan terus mengawal pembahasan-pembahasan Perda nantinya. Dewan terus mendorong kepada pihak terkait termasuk BP Batam agar segera menyelesaikan persoalan ter-
kait legalitas kampung tua di Kota Batam,"terang Nuryanto. Dilokasi yang sama Ketua BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyampikan, pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan yang ada saat ini termasuk legalitas kampung tua di Kota Batam sebanyak 37 titik. Jika persoalan ada masih weweang mutlak BP Batam, pihaknya akan segera menyelesaikan secepatnya, akan tetapi jika ada keterkaitnya dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentu pihaknya akan melakukan kooordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait. Bahkan, pihaknya mencontohkan persoalan yang terjadi di Bengkong Sadai, karena ini mutlak weweang BP Batam pihaknya telah menyelesaikan dengan cepat," terang Lukita. Persoalan ini merupakan tangung jawab BP Batam yang mesti diselesaikan secepatnya, tentu pihaknya akan menyelesaikan dengan cara bertahap. Untuk itu pihaknya perlu dukungan dari Pemko Batam, BPN dan DPRD Kota Batam guna menyelesaikan persoalan kampunga tua yang ada di Kota Batam," terangya. (red/hms)
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH Memimpin Rapat terkait Kampung Tua, Tanjung Buntung.
TOKOH Masyarakat Kampung Tua Tanjung Buntung, H.Makmur menyampaikan persoalan yang dijalani masyakat setempat terkait legalitas lahan di tanjung buntung.
KETUA BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menghadiri Rapat terkait Kampung Tua Tg.Buntung, Bengkong.
KETUA BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo menyampaikan pokok-pokok persoalan yang akan diselesaikan BP Batam terkait Kampung Tua yang ada di Kota Batam.
UTUSAN BPN Batam hadir pada rapat khususnya Tanjung Buntung.
SUASANA Rapat terkait Kampung Tua Tanjunag Buntung, Bengkong yang hingga saat ini belum ada kepastian hukum.
Pimpinan terkait Kampung Tua
TOKOH masyarakat Kampung Tua Ketua BP Batam.
KETUA Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto,SE,MM dan Direktur Lahan BP Batam, Imam Bahroni Hadiri Rapat terkait Kampung Tua Tg.Buntung.
Tanjung Buntung menyampaikan keluhan kepada DPRD Kota Batam dan
CMYK
5
RAKYAT SPORT
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Preview Eibar vs Real Madrid:
Los Blancos Pantang Lesu! SPANYOL, RAKYAT MEDIA-Real Madrid berusaha mencuri poin sempurna saat melawat ke markas Eibar dalam lanjutan La Liga 2017/2018. Kemenangan menjadi harga mati bagi Los Blancos yang mengincar konsistensi. Pertandingan akan berlangsung di Municipal de Ipurua, Sabtu (10/3/2018) petang WIB. Real Madrid saat ini berada di posisi ketiga dengan koleksi 54 poin dari 27 laga Jika gagal menang di Eibar, posisi tiga besar El Real diprediksi terancam. Sebab, di posisi keempat ada Valencia yang cuma terpaut satu poin di belakang mereka. Menjelang pertandingan tersebut, pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane menyinggung jadwal istirahat skuatnya yang dianggap kurang. Pasalnya, tiga hari lalu mereka baru bertandang ke markas Paris Saint Germanin. “Kami mengalami masa-masa sulit di La Liga dan Copa del Rey. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah mempertahankan performa tim pada level yang sama ketika menghadapi pertandingan dengan jeda cuma tiga hari,” kata Zidane. “Anda tidak bisa memenangkan semua pertandingan. Tetapi tim kami sudah melihat ke depan, untuk bersiap menghadapi pertandingan melawan Eibar. Kami semua berharap yang terbaik,” lanjut pelatih berkepala plontos tersebut. Prakiraan Susunan Pemain Eibar (4-4-2): Dmitrovic; Ruben Pena, Arbilla, Ramis, Jose Angel; Pedro Leon, Diop, Dani Garcia, Inui; Kike Garcia, Charles.Madrid (4-4-2): Keylor Navas; Marcelo, Ramos, Varane, Nacho; Isco, Casemiro, Kroos, Bale; Ronaldo, Benzema.(rm/snc).
REAL Madrid berusaha mencuri poin sempurna saat melawat ke markas Eibar dalam lanjutan La Liga
Steve Bruce: Manchester United Jangan ‘Parkir Bus’ Lagi INGGERIS, RAKYAT MEDIALegenda Manchester United, Steve Bruce, meminta Jose Mourinho untuk menghindari strategi parkir bus saat menjamu Liverpool. Komentar itu merujuk pada pertemuan teranyar kedua tim. Pada pertemuan teranyar, Oktober 2017 lalu Manchester United bermain sangat bertahan di markas Liverpool. Pertandingan berakhir dengan skor 00 dimana MU hanya melepaskan satu kali tendangan ke gawang lawan selama pertandingan. Hasil pertandingan jelas menguntungkan bagi Manchester United karena mereka berhasil membawa pulang poin dari markas Liverpool.Namun, pertandingan macam itu dikritik oleh Steve Bruce. “Manchester United tidak boleh lagi parkir bus. Para suporter akan menuntut MU untuk bermain menyerang. Setan Merah harus pergi dan mene-
LEGENDA Manchester United, Steve Bruce, meminta Jose Mourinho
mui lawan (dengan cara yang jantan),” kata Steve Bruce yang merumput bersama MU pada 1987–1996. “Liverpool memiliki tiga penyerang yang luar biasa cepat. Manchester United harus meladeni dengan permainan menyerang juga.Tetapi ber-
hati-hatilah dengan serangan balik pemain Liverpool,” Bruce memberi nasehat. Pertandingan menghadapi Liverpool akan berlangsung di Old Trafford, Sabtu (10/3/2018) petang WIB. Laga panas itu akan menandai bentrokan ke200 bagi kedua tim.(rm/snc)
Manchester United Menang 2-1 Atas Liverpool
Peran Mourinho di Balik Keputusan Besar McTominay MANCHESTER, RAKYAT MEDIA-Pemain muda potensial Manchester United, Scott McTominay, telah mengambil langkah besar dalam hidupnya dengan memilih bergabung Timnas Skotlandia. Padahal, McTominay bisa saja gabung dengan Timnas Inggris. Scott McTominay bisa bergabung dengan Timnas Skotlandia karena garis keturunan kakek dan neneknya yang memang warga negara Skotlandia. Namun, pemain 21 tahun tersebut lahir di Lancaster, Inggris, sehingga memungkinkan gabung ke Timnas Inggris. Mantan pemain legendaris Skotlandia, Craig Brown, mengatakan keputusan besar Scott McTominay memilih Timnas Skotlandia didasari pada masukan manjer Manchester United, Jose Mourinho. Bagaimanapun, Mourinho adalah sosok yang melatih kemampuan
dan membesarkan namanya. “Saya membaca di suatu tempat bahwa Sir Alex Ferguson berpengaruh dalam keputusan McTominay. Tapi, sesungguhnya pria paling berpengaruh adalah Jose Mourinho,” kata Craig Brown, mantan pelatih Timnas Skotlandia di era 90an. “Saya yakin jika anak itu (Scott McTominay) meminta pendapat kepada Mourinho tentang pilihan bijak antara Skotlandia atau Inggris, maka Mourinho akan mengarahkan kepada Timnas Skotlandia,” kata Craig Brown. Sekadar informasi, belum lama ini Scott McTominay mengumumkan keinginan untuk memperkuat Timnas Skotlandia di waktu mendatang. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena gelandang Setan Merah diyakini akan memilih Inggris.(rm/net).
FOTO: SKY SPORTS
PEMAIN muda potensial Manchester United, Scott McTominay, telah mengambil langkah besar dalam hidupnya dengan memilih bergabung Timnas Skotlandia.
Lionel Messi Absen Bela Barcelona di Kandang Malaga SPANYOL, RAKYAT MEDIA-Kabar gembira datang dari Lionel Messi. Pemain bintang Barcelona asal Spanyol itu telah dianugerahi anak ketiga yang lahir pada Sabtu (10/3/2018) pagi waktu setempat. Lionel Messi baru saja membagikan kabar bahagia dengan para penggemarnya di akun Instagram. Sang istri, Antonella Rocuzzo, telah melahirkan anak ketiga. Lionel Messi menggunggah se-
buah foto hitam putih bergambar kala ia tengah menggenggam tangan seorang bayi. “Selamat datang Cyrus, Terima kasih Tuhan semuanya sempurna. Ibu dan bayi baik-baik saja. Kami sangat bahagia,” tulis Lionel Messi dalam unggahan tersebut. (Baca Juga: Egy Maulana Vikri Berpotensi Singkirkan Eks Pilar Juventus di Lechia Gdansk, Ini Alasannya) Bayi bernama Cyrus itu rencananya akan dipang-
gil Ciro. Sebelum Ciro, Messi telah memiliki dua anak dari Antonella. Anak pertama bernama Thiago Messi, saat ini berusia 5 tahun. Mateo Messi, putra keduanya, saat ini berusia 2 tahun. Kelahiran Ciro ini juga membuat Messi absen membela Barcelona. Dia mendapatkan dispensasi dari klub untuk absen pada laga kontra Malaga, Sabtu malam atau Minggu dini hari WIB.(rm/snc).
Liga Spanyol, Tanpa Messi, SuarezCoutinho Menangkan Barcelona AFP/OLI SCARFF
ERIC Bailly memberi kawalan ketat kepada Mohamed Salah pada pertandingan Manchester United vs Liverpool di Stadion Old Trafford, Sabtu (10/3).
ITALIA, RAKYAT MEDIAManchester United memenangi Northwest Derby kontra Liverpool pada pertandingan pekan ke-30 Premier League - kasta teratas Liga Inggris - di Stadion Old Trafford, Sabtu (10/3/ 2018). Tampil berada dalam tekanan Liverpool - terutama pada babak kedua, Manchester United memanfaatkan keunggulan dua gol pada babak pertama melalui Marcus Rashford (14', 24'). Liverpool yang punya peluang lebih banyak, hanya bisa sekali membalas lewat bunuh diri Eric Bailly pada menit ke-66. Hasil ini memantapkan Manchester United di peringkat kedua dengan 65 poin. Mereka unggul lima angka atas Liverpool. Derbi Northwest ini, tuan rumah unggul terlebih dahulu pada menit ke-14. Sepakan kaki
kanan Marcus Rashford mengarah ke tiang jauh gawang Liverpool tanpa bisa dijangkau kiper Loris Karius. Sepuluh menit berselang, Rashford kembali mencatatkan namanya di papan skor. Bermula dari tendangan Juan Mata, bola berbelok arah karena membentur bek Liverpool. Rashford lalu melepas tendangan dari luar kotak penalti. Karius yang sudah mati langkah untuk mengantisipasi, tak kuasa menahan laju bola ke gawangnya. Pada babak pertama, Liverpool sebenarnya tampil lebih mendominasi. Mereka memiliki 64 persen penguasaan bola. Tim tamu juga bisa melepas lima tendangan dengan dua di antaranya tepat sasaran. Namun, justru dua tendangan tepat sasaran Marcus Rashford dari tiga peluang tuan rumah -
menjadi pembeda pada babak pertama.Tekanan Liverpool kian menjadi pada babak kedua. Manchester United yang bermain lebih defensif, hanya memiliki satu tembakan pada 45 menit dan itu pun tak tepat sasaran. Serangan tim tamu semakin deras pada babak kedua. Mereka punya tujuh tembakan, tetapi tak satu pun tepat sasaran. Liverpool hanya bisa sekali menjebol gawang David De Gea pada menit ke-66 lewat bunuh diri Eric Bailly. Dia salah mengantisipasi tendangan pemain Liverpool ke arahnya. Bola mengenai tumit lalu berbelok arah dan membuat De Gea salah langkah dalam mengantisipasi. Meski terus tertekan pada sisa laga, skor 2-1 untuk keunggulan Manchester United ini bertahan hingga peluit panjang berbunyi.(rm/kps).
MALAGA, RAKYAT MEDIABarcelona semakin mantap di puncak klasemen Divisi Primera La Liga Spanyol seusai menang 2-0 atas Malaga pada pertandingan pekan ke-30 di Stadion La Rosaleda, Sabtu (10/3/2018) atau Minggu dini hari WIB. Barcelona menang berkat dua gol pada babak pertama oleh Luis Suarez (15') dan Philippe Coutinho (28'). Laga ini juga diwarnai satu kartu merah untuk pemain tuan rumah, Samuel Garcia (30'). Kemenangan ini membuat Barcelona mapan di puncak klasemen dengan koleksi 72 poin dari 28 laga. Mereka unggul 11 angka atas Atletico Madrid yang baru akan bertanding pada Minggu (11/ 3/2018) malam. (Baca juga: Lionel Messi Sambut Kelahiran Anak Ketiga, Ini Nama Sang Bayi) Bermain tanpa Lionel Messi, Barcelona tetap tampil mendominasi permainan. Tim tamu memecahkan kebuntuan pada menit ke-15
PHILIPPE Coutinho dikawal ketat Samu Garcia saat Barcelona melawat ke markas Malaga, Stadion La Rosaleda, pada pertandingan pekan ke-30 Divisi Primera La Liga Spanyol.
melalui Luis Suarez. Berawal dari umpan silang Jordi Alba, Suarez berdiri dalam posisi tepat dalam duel udara. Dia lalu menyarangkan bola ke gawang Malaga melalui sundulan. Pada menit ke-28 Philippe Coutinho mendapat ruang dari dalam kotak penalti Malaga dan langsung
melepas tembakan yang mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Barcelona. Dua menit berselang, tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain. Pelanggaran keras pemain tuan rumah, Samuel Garcia, terhadap Alba memaksa wasit mengeluarkan kartu merah. Kalah jumlah pemain
membuat Malaga semakin mengalami situasi sulit dan secara bertubi-tubi mendapat ancaman berbahaya. Hanya, Barcelona juga kesulitan untuk menambah gol sehingga skor 2-0 bertahan hingga laga usai (Baca Juga: Bayern Muenchen Terlalu Perkasa, Inikah Cara Merusak Kedigdayaan Mereka?) Malaga 0-2 Barcelona (Luis Suarez 15, Philippe Coutinho 28') Malaga: 1Roberto, 2-Ignasi Miquel, 4Luis Hernandez, 15-Federico Ricca, 18-Roberto Rosales, 25Medhi Lacen, 7-Manuel Iturra, 11-Chory Castro, 21-Samu, 26Youssef En-Nesyri, 24-Diego Rolan Pelatih: Jose Gonzalez Barcelona: 1Marc-Andre ter Stegen, 23Samuel Umtiti, 3-Gerard Pique, 5Sergio Busquets, 18-Jordi Alba, 20-Sergi Roberto, 15-Paulinho, 14-Philippe Coutinho, 4-Ivan Rakitic, 11-Ousmane Dembele, 9Luis Suarez.(rm/kps)
CMYK
RAKYAT MERANTI
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
6
Wabup Meranti Buka Workshop Arah Pembangunan Desa
WAKIL Bupati Kep.Meranti Said Hasyim saat membuka Workshop arah dan Pedoman pembangunan
SELATPANJANG,RAKYAT MEDIA Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim membuka Workshop Arah dan Pedoman Pembangunan Desa di Ballroom Grand Meranti Hotel Jalan Kartini Selatpanjang, Kamis (8/3) lalu,yang di tanja oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dalam sambutannya Wakil Bupati menyatakan tekad Pemkab Kepulauan Meranti untuk mewujudkan 9 Agenda Proritas Pemerintah Republik Indonesia seperti menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada se-
luruh warga negara. Untuk itu, ujarnya, pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, juga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa. “Salah satu caranya, yakni melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, sehingga meningkat kualitas hidup manusia Indonesia dan juga meningkat produktifitas rakyat yang berdaya saing di pasar internasional,” ucapnya. Demi terwujudnya tekad tersebut,
Wabup meminta seluruh elemen, baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk dapat mendukung program-program untuk tercapainya 9 nawacita Presiden Jokowi tersebut, khususnya nawacita ke-3, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran. “Seperti Kabupaten Kepulauan Meranti yang termasuk daerah pinggiran, yang berbatasan dengan negara tetangga, yang termasuk di dalam prioritas Pemerintah,” ungkapnya. Dikatakan Wabup, salah satu program yang dikembangkan adalah Street Level Innovation (SLI) yang merupa-
kan salah satu cara untuk mengakselerasi inovasi-inovasi yang dilakukan di unit-unit pemerintahan yang berada pada garis depan, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Dalam kegiatan ini hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ikhwani, para Camat, Lurah, Kades dan Sekdes se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta narasumber Workshop Arah dan Pedoman Pembangunan Desa dari Lembaga Administrasi Negara. (rm/humas)
Hariadi Kadis PU Meranti Jalani Sidang Kasus Korupsi Proyek SELATPANJANG,RAKYAT MEDIA - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau Hariadi SSt MT jalani sidang terkait kasus Dermaga Sungai Tohor Barat. ‘’Saya lagi di Pekanbaru, ini mau sidang pertama pak Hariadi,’’ kata Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Meranti Roy Modino SH, melalui Penyidik Pidana Khusus Kejari Kepulauan Meranti, Robby Prsetya SH MH. Untuk diketahui pemberitaan sebelumnya, terkait Hariadi SSt MT yang di sidang di Pekanbaru sekarang ini lantaran terjerat kasus Dermaga Sungai Tohor Barat yang dilaksanakan pengerjaannya sejak tahun 2014 hingga 2015 silam. Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dengan biaya sebesar Rp 3,5 Miliar, melalui Dinas Pekerjaan
PERSIDANGAN mantan Kadis PU Meranti
Umum (PU) Pemkab Kepulauan Meranti, bersumber dari dana DAK 2015 disinyalir hingga kini pengerjaannya terbengkalai. Pelaksanaan pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur tahap awal dimulai 2014 silam, dengan pagu anggaran Rp 499 Juta, kemudian dilanjutkan pada pertengahan tahun
2015 dengan biaya Rp 3,5 Milyar. Selain Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hariadi yang menjadi tersangka kasus ini ada tiga nama yang juga ikut diantaranya, tersangka FY selaku KPA yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran, tersangka B selaku sub Kontraktor dan tersangka Y selaku pemenang tender.(rm/rg)
Pemkab Kepulauan Meranti Larang Mikol Dijual Bebas
ILUSTRASI
SELATPANJANG,RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melarang praktek penjualan minuman beralkohol (Mikol) semua golongan secara bebas. Para pemasok dan penjual Minol di daerah ini mesti mengantongi izin dan mematuhi ketentuan berlaku. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Irmansyah, saat ditemui wartawan di kantornya, Jalan Terpadu Dorak Selatpanjang, Kamis (8/3) lalu. Dikatakannya, izin yang
diberikan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, memuat ketentuan atau persyaratan yang mesti dipatuhi. “Untuk itu setiap pemasok dan penjual di minta untuk mengurus perizinan. Prinsipnya dengan adanya izin akan lebih mudah untuk mengontrolnya,” kata Irmansyah. Ditegaskannya, minuman beralkohol meskipun golongan A, yakni yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) dibawah 5 persen, pen-
jualannya hanya diatur di tempat-tempat tertentu yang telah mengantongi izin sesuai peraturan berlaku. “Tidak dibenarkan dijual di mini market, toko, warung kaki lima dan di tempat-tempat umum yang dilarang, meskipun minol golongan A dibawah 5 persen. Namun hanya boleh di tempat khusus dan tertutup seperti Hotel atau KTV yang telah mengantongi izin penjualan,” jelasnya. Meskipun telah mengantongi izin, terang Irmansyah, pemilik usaha tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab mengontrol konsumennya. “Minol itu dilarang dijual kepada anak-anak, pelajar, mahasiswa, pns juga honorer,” ucapnya. Saat ini ada satu pemilik usaha yang mengantongi izin distribusi Minol di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemilik usaha itu memiliki kewajiban untuk melaporkan tempat penjualan, disamping membayar pajak dan retribusi daerah. “Jika ternyata pemilik usaha kedapatan melanggar ketentuan perizinan, maka izin usaha yang diberikan bisa dicabut,” tegasnya. (rm/san)
SAAT berlangsungnya dan foto bersama usai kegiatan bakti soasial Mahasiswa Meranti di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru.
Mahasiswa Meranti Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru MERANTI, RAKYAT MEDIA- Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M) bersama segenap pengurus paguyuban Se Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti di Pekanbaru menyelenggarakan bakti sosial ke Panti Asuhan Ar-Rahim, bertempat di Jalan Garuda Sakti KM 3, Gang Tiung, Pekanbaru, pada Jum’at (9/3/2018)lalu. Dalam kegiatan yang digelar dengan tema “Suatu Langkah Yang Kecil Dengan Kepedulian Yang Besar” itu, Ketua umum IPMK2M Gusfriadi didampingi oleh sejumlah Ketua Paguyuban Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Pekanbaru memberikan sambutan sekaligus ucapan terimakasih kepada seluruh peserta bakti sosial. ”Alhamdulillah, senang sekali bisa berbagi kepada adik-adik di panti Ar-Rahim hari ini. Semoga apa yang kami berikan hari ini bermanfaat bagi adik-adik semua dan bernilai pahala di mata Allah. Dengan semangat adik-adik di Panti Ar-Rahim ini dan giat dalam menuntut ilmu, atas rasa itu pula kami Mahasiswa Meranti mela-
pangkan hati untuk menyelenggarakan bakti sosial ini,” ujarnya. “Kegiatan Sosial ini tidak hanya kita lakukan di Kota Pekanbaru akan tetapi nantinya rencana kedepan akan kita Agendakan di Kabupaten tercinta, Kabupaten Kepulauan Meranti. Tepatnya di desa-desa yang memang perlu diperhatikan dan membutuhkan,” ungkap laki-laki yang akrab disapa Gusfri. “Kami dari pihak panti sangat berterimakasih atas kunjungan dari mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami juga mengaturkan maaf dalam sambutan kami yang sederhana ini. Ya beginilah kondisi panti saat ini, tentunya kami selalu terbuka untuk menerima kunjungan-kunjungan yang bermanfaat seperti ini,” katanya. Setelah acara pembukaan selesai dilanjutkan dengan penyerahan donasi yang berupa sejumlah pakaian dan belanja dapur. Penyerahan pertama di lakukan oleh ketua umum IPMK2M kepada salah satu pengurus panti ibuk Zainab yaitu sekarung beras cap Beli-
da. Kemudian kegiatan bakti sosial dilanjutkan dengan perlombaan hafalan surah-surah pendek dan beberapa do’a harian dengan memberikan doorprize kepada adik-adik panti yang berhasil menjawab dengan benar. Di sela-sela acara, Suci Haryati selaku pembawa acara mengajak adik-adik panti sekaligus peserta baksos dari Mahasiswa Meranti untuk bersama-sama memainkan beberapa games yang menghibur dan mengasah otak. Mulai dari tepuk semangat, tepuk anak sholeh, kemudian permainan salah dan benar dan masih banyak lagi. Seluruh peserta tampak menikmati acara demi acara tersebut sampai di penghujung acara. Untuk kesuksesan acara ini disponsori dan didukung oleh JKU, ACT, Sedekah Jumah Pekanbaru, dan para Donatur donatur lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Adapun kegiatan baksos yang di mulai sejak pukul 15:00 WIB itu di akhiri dengan acara makan bersama di panti Ar-Rahim. Kemudian foto bersama dan bersalam-salaman. (rm/r.g).
DPRD Meranti Kunker ke Pemko Pekanbaru, Bahas Ranperda IUJK SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kunjungan kerja pansus IUJK ke Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka membahas materi Ranperda IUJK, diadakan diruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kegiatan itu dimulai pada Kamis (8/3/ 2018), berlansung dalam waktu sekitar 2 jam, terbagi menjadi beberapa session antara lain pembukaan dan perkenalan oleh Ketua Pansus Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Edi Mashudi, S.Pd.I, M.Si, kemudian Session Presentasi oleh DPMPTS diwakili oleh Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A oleh Said Riza Santoni serta Dinas PUPR oleh Tuswan Aidi Kabid Jasa Konsruksi. Dalam Presentasinya DPMTSP mengatakan bahwa dalam penerbitan IUJK, DPMTSP bekerjasama dengan Dinas PUPR dalam hal pemberian Rekomendasi serta verifikasi lapangan terhadap keotentikan persyaratan yang dimiliki oleh Badan Usaha. Kemudian setelah mendapatkan rekomendasi dan hasil verifikasi lapangan oleh Dinas PUPR, DPMTSP melakukan
penelaahan hasil rekomendasi, baru kemudian mengeluarkan izin dalam rentang waktu maksimal 3 ( tiga) hari kerja. Salah satu kelebihan hal yang menarik dari IUJK yang dikeluarkan oleh DPMTSP Kota Pekanbaru adalah pemberian BARCODE pada setiap surat izin yang dikeluarkan, ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak terkait didalam melakukan pengecekan data BUJK apabila dibutuhkan serta untuk mengecek keaslian surat izin tersebut. DPMTSP mengatakan juga bahwa pelimpahan pengurusan izin IUJK ini merupakan pelimpahan wewenang dari Dinas PUPR dimulai sejak tahun 2017 tepatnya bulan Juli pasca dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Senada dengan DPMTSP, Dinas PUPR dalam presentasinya oleh Tuswan Aidi (Kabid.Jasa Konsruksi Dinas PUPR), mengatakan hal senada juga tentang pelimpahan wewenang IUJK kepada
DPMTSP dimulai sejak tahun 2017 yang awalnya ada di Dinas PUPR berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2009. IUJK yang dikeluarkan oleh DPMTSP antara lain pengajuan IUJK Baru, Perpanjang IUJK, Izin Perubahan IUJK dan Izin Penutupan. Memulai session tanya jawab, Ardiansyah, M.Si selaku Wakil Ketua Pansus IUJK, mempertanyakan kembali tentang tugas Dinas PUPR dalam penerbitan IUJK? Masa berlaku IUJK?serta sanksi yang diberikan terhadap BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) yang melakukan keterlambatan pekerjaan dan gagal dalam pelaksanaan pekerjaan? Tuswan Aidi (Kabid. Jasa Konsruksi Dinas PUPR), menjelaskan bahwa tugas PUPR dalam penerbitan IUJK yang dikeluarkan oleh DPMTSP, adalah terkait dengan verifikasi lapangan terhadap data yang diperoleh oleh DPMTSP dari BUJK terkait. Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh PUPR antara lain mengecek apakah BUJK mempunyai kantor yang pasti atau tidak dan yang tidak kalah penting lagi adalah terkait dengan ada dan tidaknya Tenaga Ahli yang dimiliki. Ini dilakukan karena Ten-
aga Ahli merupakan ujung tombak dari BUJK, karena bertanggung jawab penuh terhadap suatu pekerjaan pada nantinya. Selain itu juga untuk memastikan perikatan kerja terhadap tenaga ahli dengan BUJK terkait, kemudian oleh Dinas PUPR diterbitkan KTAtenaga ahli bagi BUJK tersebut.Verfikasi lapangan juga dimanfaatkan oleh Dinas PUPR guna melakukan Pembinaan terhadap BUJK. Berkaitan dengan sanksi yang diberikan oleh Dinas PUPR terhadap BUJK yang melakukan kesalahan, Dinas PUPR memasukkan memasukkan BUJK terkait kedalam daftar hitam, konsenkuensi nya adalah BUJK tersebut tidak boleh beraktifitas selama 02 ( dua) tahun. Untuk masa berlaku IUJK yang dikeluarkan adalah 03 ( tiga) tahun seperti yang diperintahkan oleh Undangundang serta berlaku secara nasional. Menimpali jawaban dari Dinas PUPR, Ardiansyah, M.Si selaku Wakil Ketua Pansus IUJK, menanyakan kembali tentang jawaban yang diberikan terkait dengan apakah tenaga ahli diperbolehkan merangkap menjadi tenaga ahli, dua atau tiga BUJK? Serta apakah ada syarat
khusus tenaga ahli harus berdomisili didaerah tempatan atau tidak? Tuswan Aidi (Kabid. Jasa Konsruksi Dinas PUPR), secara tegas menjawab bahwa tenaga ahli tidak boleh merangkap menjadi tenaga ahli pada perusahaan lain, artinya setiap BUJK harus mempunyai satu tenaga ahli. Terkait dengan domisili, apakah harus mempunyai KTP tempatan atau tidak, Tuswan Aidi (Kabid. Jasa Konsruksi Dinas PUPR), menjawab bahwa tenaga ahli tidak harus mempunyai KTP tempatan, tetapi yang lebih penting adalah tenaga ahli haruslah dapat melayani perusahaan tersebut secara professional, karena tenaga ahli bertanggung jawabpenuh terhadap hal-hal tekhnis yang dilakukan artinya dimanapun BUJK melakukan pekerjaan disitu juga tenaga ahli harus ikut dan melayani secara penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dinas PUPR mengatakan juga bahwa jikalau tenaga ahli akan mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan lain, tenaga ahli tersebut haruslah mencari penggantinya terlebih dahulu, ini dilakukan dalam
rangka mewujudkan profesionalitas perusahaan dan individu yang bersangkutan. Terkait dengan syarat lain terhadap tenaga ahli yang harus dimiliki oleh perusahaan antara lain harus professional yang dibuktikan harus mempunyai latar belakang minimal strata satu ( S. 1) bagi BUJK dengan klasifikasi menengah dan besar, seddangkan untuk BUJK yang masuk klasisikasi kecil, tenaga ahli tidak harus mempunyai latar belakang minimal strata satu ( S. 1) tetapi cukup dengan sertifikt trampil yang harus dimiliki. Selain itu juga tenaga ahli tidak boleh berstatus sebagai PNS. Marhisyam, S.Kom, anggota pansus IUJK, mempertanyakan tentang apakah BUJK dari luar diperbolehkan mengikuti lelang atau tidak, serta apakah ada syarat khusus terhadap BUJK luar yang mengikuti lelang di wilayah kerja Kota Pekanbaru? Kemudian terkait dengan perpanjangan IUJK yang diajukan oleh BUJK, jikalau tidak terdapat perubahan data yang diajukan, apakah ada penyederhanaan atau mengajukan persyaratan seperti baru dan bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR terhadap BUJK?(rm/ril)
CMYK
7
GALERI FOTO
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
KETUA DPRD Meranti Bersama Kades Sekecamatan Rangsang Konsultasi Ke BNPP RI dan Komisi 5 DPR RI .
Ketua DPRD Meranti Konsultasi Ke BNPP RI dan Komisi 5 DPR RI KETUA DPRD dan Kepala Desa Sekecamatan Rangsang berkonsultasi ke BNPP di Jakarta tentang pembangunan insfrastruktur didaerah perbatasan, di Ruang Rapat BNPP dan Fraksi PAN DPR RI pada Rabu (24/1). Pembangunan infrastruktur yang disampaikan yakni jalan poros penghubung antar desa yang kondisi nya meprihatinkan, abrasi pantai akibat diterjang ombak serta pelabuhan. Hadir dalam konsultasi tersebut
Asmawa,AP,M.Si Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP, Ir.Edy Mus,MT Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP, Bahrum A.siregar,SH,M.Si, Asisiten Deputi Infrastruktur Ekonomi & Kesra BNPP, Elfiadi,SE Kabag BPP, Fauzi Hasan,SE Ketua DPRD Meranti, Kades Sekecamatan Rangsang. Usai konsultasi, rombongan ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi 14 kepala Desa sekecamatan
Rangsang. disambut oleh Bpk Jon Erizal Fraksi PAN dan Bpk Bakri anggota Komisi 5 DPR RI. Wan Ace Kades Gayung Kiri selaku koordinator mengatakan, " kami dari 14 desa sekecamatan Rangsang datang kesini ingin menyampaikan aspirasi pembangunan insfrastruktur didaerah kami yg berbatasan langsung dengan negara tetangga singapore, malaysia dan Provinsi Kepri. Ia juga menyampaikan permo-
honan dari semua Kades terkait pembangunan terutama akses jalan poros yang menghubungkan antar 14 desa, yang saat ini kondisinya sangat memperhatinkan. Dimana anak sekolah pada saat musim hujan, jalanan becek dan di saat cuaca panas jalanan berdebu, kami harap aspirasi kami dapat dipenuhi, ungkap Wan Ace. Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Fauzi Hasan SE, selain
jalan poros yang harus dibangun, juga batu pemecah ombak untuk mengatasi abrasi dipulau rangsang, yang setiap hari diterjang ombak mengakibatkan bibir pantai runtuh. Ini pertama kali ini saya baru bisa membawa kepala desa sekecamatan rangsang. Insyaallah nanti nya saya tidak menutup kemungkinan akan membawa kepala desa kecamatan lainnya yang ada di kabupaten kepulauan meranti untuk menyampaikan langsung as-
pirasi nya ke pemerintah pusat. Pada kesempatan itu, Jon Erizal dan Bakri selaku anggota Komisi V menyambut baik kedatangan rombongan dan akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan. Jon Erizal berharap kepada Fauzi .SE selaku Ketua DPRD dan kepala desa sekecamatan Rangsang untuk menyiapkan dokumen yang diusul kan, dan insyaallah akan dianggar kan di tahun 2019.(ist)
KETUA DPRD Meranti,Pauzi Hasan,SE rapat bersama KETUA DPRD Meranti dan Kepala Desa di Meranti Curhat ke Kementerian PUPR dan PDT RI
KETUA DPRD dan Kepala Desa di Meranti Curhat ke Kementerian PUPR dan PDT RI
ROMBONGAN Pemkab Meranti yang dipimpin oleh Ketua DPRD Meranti,Fauzi Hasan,SE foto bersama dengan Sesditjen Perikanan Tangkap,Ir.Yuliadi
KETUA DPRD Meranti,Pauzi Hasan,SE bersalaman dengan anggota bKementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta.
KETUA DPRD Meranti,Pauzi Hasan,SE saat menyampaikan aspirasi Pemkab Meranti di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta.
CMYK
RAKYAT RIAU BINTAN-TANJUNGPINANG KORAN UMUM
Website: www.rakyatmediapers.co.id Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Edisi : # 230 Tahun IV,II Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU Harga: Rp6.500,-
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
8
8 12
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
DPRD Kepri Tidak Puas dan Kecewa Dengan Gubernur TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAKetua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, pihaknya kesulitan untuk berkomunikasi dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, terkait persoalan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri. Maka, salah satu pilihannya adalah menggunakan corong media untuk menyampaikan rasa kecewa mereka kepada Gubernur. “Setelah tiga bulan berlalu, kami tidak melihat ada usaha Gubernur untuk mempercepat proses (pemilihan) Wagub Kepri ini ke Ketua DPRD Kepri Dalam Negeri Jumaga Nadeak Kementerian (Kemendagri). Padahal Gubernur adalah user Wagub untuk membantu tugasnya sebagai kepala daerah,” ujar Jumaga dalam konferensi pers di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (5/3) kemarin. Lanjut Nadeak,proses penetapan Wagub Kepri menurut Kementerian Dalam Negeri jelas dan terang benderang. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Djahjo Kumolo, menyarankan agar DPRD dan Gubernur Kepri duduk bersama, untuk membicarakan tindak lanjut polemik Wagub Kepri. Namun sayangnya, Gubernur tidak mau hadir dan duduk besama membicarakan hal tersebut. “Menteri Dalam Negeri saat kunjunganya ke Kepri, sudah menyarankan agar DPRD, Gubernur dan Kemendagri duduk bertiga membahas Wagub Kepri ini, tetapi Gubernur tidak mau,” tegas Jumaga Nadeak. Sesuai dengan arahan Mendagri itu, sebelumnya sudah ada agenda duduk bersama, tapi ketika pimpinan DPRD datang, saat itu Nurdin Basirun langsung pergi, sehingga pembahasan atas wagub Kepri tersebut tidak dapat dilaksanakan. Jumaga Nadeak yang juga politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, surat DPRD Kepri yang meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mempercepat proses penyelesaian Wagub Kepri, sudah disampaikan tembusannya ke Gubernur. Menurut Jumaga, etika surat menyurat, Gubernurharusnya memperkuat surat DPRD dengan membuat surat dukungan. “Kami merasa tidak puas, karena hasil paripurna yang kami lakukan dicuekin Gubernur. Gubernur sebagai kepala daerah, juga tidak pernah berkomunikasi dengan DPRD Kepri terkait persoalan ini,” tegas Jumaga. Atas dasar itu, kata Jumaga, pimpinan bersama anggota DPRD meminta Gubernur tidak mengecewakan lembaga ini. Apalagi melihat dinamika yang berkembang sekarang ini, ada sinyalemen Gubernur tidak menginginkan Wagub. Padahal nama yang diputuskan adalah figur yang direkomendasikan oleh Gubernur sebagai Ketua Partai Nasional Demokrat. (rm/btp)
PENGUMUMAN REDAKSI Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah/ TNI/Polri dan pengusaha Swasta di Kota Batam dan Khususnya Provinsi Kepri, wartawan Koran Rakyat Media yang namanya tidak tercantum dalam box redaksi maka tidak diakui sebagai wartawan media ini. Redaksi
DIRJEN Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soermasono, memukul gong sebagai tanda dibukanya Rapat Kerja Nasional III Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia.
Rakernas ke IIIDPRD Kota Se-Indonesia
“Tidak Ciptakan Politik Provokasi”
BATAM, RAKYAT MEDIA-sekitarseribuan orang anggota DPRD Kota se-Indonesia terdiri dari Pimpinan dan Anggota, mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke III Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tahun 2018, Selasa (6/3) di Swiss Bell Hotel Harbour Bay, Batam. RAKERNAS ke III Adeksi DPRD Kota se-Indonesia ini dibuka oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soemarsono. Dalam pidatonya ia mengatakan, memasuki tahun politik 2018 ini, sudah saatnya semua pihak menciptakan politik yang edukasi bukan provokasi. Semua harus memberikan pembelajaran demokrasi yang mendidik, bukan provokatif kepada masyarakat. Sumarsono juga mengajak anggota dewan dengan kemampuan masingmasing bisa memberikan penjelasan akan politik yang baik sebagai pembelajaran. Kalau wakil rakyat dengan kemampuannya sudah bisa memberikan pembelajaran yang benar dalam berdemokrasi, maka dia yakin politik akan makin bagus ke depannya. “Politik edukasi bermakna pembelajaran politik yang baik dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan berdemokrasi. Jangan malah sebaliknya, politik provokasi yang muaranya memecah belah demokrasi menjadi tidak benar,” kata Soemarsono. Penggunaan isu sara dalam berpolitik, Dirjen mengingatkan harus dihentikan. Politik identitas yang tidak mendidik juga harus diakhiri. Apalagi terkait menyebarkan informasi hoax dan menyebarkan ujaran ke-
bencian. Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), TS Arif Fadillah dalam kata sambutannya berharap kepada DPRD Kota se-Indonesia peserta Rapat Kerja Nasional Adeksi tidak menciptakan politik provokasi, tetapi bisa mewujudkan tahun politik yang cerdas, edukatif dan bermartabat kepada masyarakat. Pelajaran demokrasi yang mendidik harus terus diberikan kepada masyarakat. Selamat datang ke Batam Kepulauan Riau. Semoga Rakernas ini bisa menghasilkan banyak hal positif untuk bangsa ini, kata Arif. Ketua Umum Adeksi, Armudji, yang juga ketua DPRD kota Surabaya saat dikonfirmasi wartawan disela-sela acara menegaskan, dengan jumlah peserta mencapai 1000 orang, mereka berkumpul guna merumuskan berbagai program kerja, sebagai mandat perwakilan rakyat demi mengawal pembangunan nasional. Armudji menambahkan, mereka berkumpul juga dalam rangka mensukseskan tahun politik. Rakernas III Adeksi tahun 2018 diselenggarakan untuk menunaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Adeksi, juga dalam rangka mengevaluasi kegiatan
yang telah dilakukan di tahun 2017 lalu. Selain itu, dalam Rakernas juga membahas program kerja yang akan dilakukan di tahun 2018 ini. “Adeksi merupakan organisasi otonom dan independen terdiri dari 93 DPRD kota seluruh Indonesia. Adeksi didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 dengan kegiatan utama organisasi, menyelenggarakan rapat dan pengembangan kapasitas anggota serta menyediakan layanan informasi dan publikasi,” jelasnya. Armudji menambahkan, mereka berkumpul juga dalam rangka mensukseskan tahun politik. “Menghadapi tahun politik, seluruh anggota partai politik menyiapkan strategi untuk menjadi pemenang. Tentunya, perilaku anggota dewan harus dijaga, karena 2018 sudah masuk tahun pemilu. Ini sangat menentukan bagaimana menyikapi tahun pemilu, jangan sampai ada upaya provokasi, black campaign, menyebar berita hoax dan upaya negatif lainnya. Berpolitik lah secara santun sehingga melahirkan politik yang mengedukasi,” ujar Armuji. Kita sebagai anggota Dewan menginginkan, kalau politik yang ingin kita bangun adalah politik edukasi bukan politik provokasi. Sehingga tercipta politik yang santun beradab dan beretika, sebutnya. Ketua Panitia yang juga Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mengucapkan banyak terima kasih karena Kota Batam ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana kegiatan. Seluruh anggota Dewan Kota, berkumpul
guna merumuskan berbagai program kerja untuk mengawal pembangunan di Indonesia. DPRD Kota Binjai Sumatera Utara juga hadir seluruh anggotadalam mengikuti acara Rakernas, disela-sela acara, Rakyat Media menyambangi Jhonita Agina Bangun dari komisi B Fraksi Partai Hanura Kota Binjai Sumatera Utara. Jhonita Agina Bangun memberikan Apresiasi dalam kegiatan rutinitas yang dilaksanakan karena kegiatan ini aspirasinya DPRD Kota se-Indonesia dalam menyampaikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah. Jhonita Bangun juga mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang mana telah membangun inprastruktur jalan tol, dan juga memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat, dengan mendapatkan sertifikat tanah adalah jaminan kepada masyarakat kita, ujar Jhonita. “Anggota dewan yang tergabung dalam Adeksi, diharap dapat mendorong tata pemerintahan lokal yang baik, peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal,”bebernya. Dari Adeksi yang dilaksanakan di Batam ini, DPRD Kota Binjai fraksi Hanura Jhonita Agina Bangun mengharapkan kepada Pemerintah agar dapat untuk menstabilkan kenaikan harga minyak sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia. (rm/Ikhsan)
Enam Parpol Kecewa Terhadap Gubernur Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Enam Partai Politik (Parpol) Kepri merasa kecewa terhadap Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun terkait tidak menindaklanjuti hasil paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri ke Mendagri, mengakibatkan suhu politik antara DPRD Provinsi Kepri dan Gubernur Kepri memanas. Hal ini ditunjukkan, setelah seluruh unsur pimpinan DPRD Provinsi Kepri dan 5 fraksi di DPRD Provinsi Kepri menggelar jumpa pers, Senin (5/3/208) lalu tentang kekecewaan mereka kepada Gubernur yang tidak menindaklanjuti hasil paripurna pemilihan Wagub Kepri ke Mendagri. Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menyebut, sikap ini ditunjukkan DPRD karena hingga saat ini Guber-
nur belum sekalipun melakukan komunikasi dengan DPRD, terkait tindak lanjut hasil paripurna tersebut. Selain itu, gubernur juga dianggap tidak ada upaya sama sekali untuk menindaklanjuti hasil paripurna itu ke Mendagri. “Paripurna ini merupakan hasil karya terbesar DPRD. Tapi hasil paripurna ini justru dicuekin oleh Gubernur. Karena tidak ada upaya sedikit pun dari Gubernur untuk meminta Presiden mengeluarkan SK Wagub itu,” ujarnya, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, senin kemarin. Dengan kondisi itu, unsur pimpinan DPRD menduga, jika Gubernur memang tidak menginginkan sosok seorang Wagub Kepri. Hal ini, dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap hasil
paripurna ke PTUN Batam. “Gubernur jangan megecewakan rakyat Kepri. Karena sudah banyak data sama kita bahwa beliau tidak mau memiliki wagub. Padahal orang yang dipilih ini adalah orang yang dia kirim. Soal legalitas hukum pemilihan Isdianto semua itu sudah berjalan sesuai dengan mekanisme,” sebutnya. Ihwal adanya intervesi Gubernur terhadap hasil paripurna pemilihan Wagub Kepri juga turut disayangkan oleh fraksi PDI Perjuangan. “Kami fraksi PDI Perjuangan menyayangkan adanya intervensi di pengadilan dan menurut kami ini kasus yang luar biasa,” sebut anggota Frak-
si PDI Perjuangan Ruslan Kasbulatov. Anggota DPRD Dapil Batam ini menambahkan, jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti oleh Gubernur, maka Fraksi PDI Perjuangan sudah sepakat akan mengajukan hak interpelasi ke Gubernur. Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat yang notabene merupakan partai pengusung. Menurut Ketua Fraksi Demokrat Hotman Hutapea, sikap yang ditunjukkan Gubernur Kepri saat ini justru sangat merugikan Demokrat sebagai partai pengusung. “Karena tidak ada kesesuaian seperti yang diharapkan diawal. Kami berharap Guber-
nur segera bersikap tegas, dan tunjukkan maunya apa. Jadi tidak usah lagi kucing-kucingan,” tukasnya. Sementara itu, Fraksi Golkar dan Fraksi PKS-PPP bersepakat untuk menggunakan hak bertanya ke Gubernur sebagai solusi untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi. “Karena ada sinyalemen Gubernur seperti tidak ada keinginan memiliki Wagub. Karena tidak ada upaya sama sekali. Lebih baik kita jelaskan di forum resmi, karena kalau perang statement saja tentu akan sulit dan tidak baik juga untuk kehidupan sosial,” sebut Taba Iskandar. (rm/hk)
CMYK
9
JUMAT, 9 - 16 MARET 2018, MINGGU II
IKLAN 9
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 230 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Nurdin Basirun :Mengutuk 2 Oknum Pejabat Disdik Kepri
Gelapkan Dana Rp780 Juta
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun saat mengemudi
Staf Khusus Presiden dan Tim Setneg Temui Gubernur Kepri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Di tengah polemik soal wakil gubernur Kepri yang belum dilantik, Staf Khusus Presiden dan Tim Sekretariat Negara (Setneg) telah menemui gubernur Kepri H Nurdin Basirun.Pertemuan berlangsung di ruang kerja gubernur Kepri lantai 4 Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak Tanjungpinang, Kamis (8/3/2018) pekan lalu,” Pertemuan Pak Gubernur dengan Staf Khusus Presiden dan Tim Setneg dilanjutkan konferensi pers,” ungkap Zulkifli, Kabag Humas dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Kamis subuh usai menunaikan salat berjemaah di Surau Syariffa Raudhah, Perumahan Bumi Intan Sari Tanjungpinang. Lantas apa alasan tiba-tiba Staf Khusus Presiden dan Tim Setneg bertemu dengan gubernur Kepri setelah berkas wakil gubernur Kepri diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Presiden. Nurdin mengatakan Staf Khusus Presiden dan Tim Setneg membawa investor untuk bertemu dengannya.Investor tersebutlah yang akan membangun jembatan Batam-Bintan sebagaimana dibicarakan Presiden dengan gubernur Kepri beberapa waktu lalu.”Mereka datang membawa investor untuk bangun jembatan.Mungkin ada pesan khusus dari Pak Presiden.Tetapi mereka datang bukan membicarakan wakil gubernur,” ungkap Nurdin. Kendatipun demikian, Nurdin berharap agar permasalahan seputar wakil gubernur Kepri segera ditundaskan dalam waktu dekat sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan tersebut yang ditujukan kepadanya. Dia menilai, selama ini banyak pihak menimpakan permasalahan wakil gubernur Kepri kepadanya seolah-olah dialah yang menjadi penyebab permasalahan itu.”Padahal semua berkas wakil gubernur sudah diserahkan ke pusat.Saya berjuang sendiri untuk mempercepat pelantikannya tetapi dibilang tidak berbuat apa-apa.Saya malah dianggap tidak bekerja dan hanya jalan-jalan saja.Semoga ini cepat selesai,” kata mantan bupati Karimun tersebut. (rm/trb)
PESAWAT Airfast yang berada di pinggir laut
Pesawat Airfast Mendarat Darurat di Perairan Ocarina BATAM, RAKYAT MEDIA-Pesawat Airfast yang diduga mendarat darurat di perairan Ocarina, Batam Centre, Batam, menarik perhatian warga setempat.Puluhan warga tampak mendekat ke lokasi pesawat, Sabtu (10/ 3/2018). Warga yang datang, bukan hanya datang untuk melihat pesawat yang mendarat darurat tersebut. Banyak dari mereka juga mengabadikan moment tersebut dengan memfoto atau memvideokan peristiwa tersebut. Warga yang datang pun beragam, dari yang tua hingga yang muda, dari yang berpasangan hingga yang hanya datang bersama teman-temannya serta keluarga datang untuk menyaksikan.”Lumayanlah ada hiburan hari
minggu gini,” ujar salah satu warga, Siska yang datang bersama suami dan anaknya. Ia datang ke lokasi setelah melihat warga, yang ramai melihat pesawat di tepi jalan. ”Iya, pas lewat ada rame-rame kan. Jadi saya tanyain, katanya ada pesawat mendarat darurat.Ya denger itu jadi pengen liat juga,” kata dia. Setelah melihat pesawat tersebut, awalnya ia menyangka itu adalah pesawat pribadi yang mendarat darurat.”Kirain jet pribadi, kayak yang dinaikin Syahrini itu lo. Soalnya kecil gitu pesawatnya,” ungkapnya sambil tertawa. Namun ia tetap bersyukur, karena tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. ”Untung aja nggak ada korban jiwa,” kata dia.(rm/gun)
Kasus Pelabuhan Domestik Dompak Lanjut ke Penyidikkan Tipikor TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Penyidik Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang melanjutkan kasus dugaan korupsi Pelabuhan Domestik dan Internasional Pulau Dompak, yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 121 miliar. Proyek pembangunan itu dianggarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, namun pengerjaan pembangunan pelabuhan belum selesai. Kini kondisi pelabuhan sudah terbengkalai. Dari awal pembangunan pelabuhan itu diduga sudah bermasalah. Pertama, mengenai hibah lahan dari
Pemerintah Provinsi Kepri ke pemerintah pusat belum dilakukan, sementara pengerjaan sudah dilaksanakan. Oleh karena itu menjadi temuan Inspektorat dan pengerjaan pembangunan diberhentikan sementara hingga masalah hibah lahan selesai. Terbengkalainya sejumlah fasilitas pelabuhan dan bangunan lainnya menjadi sorotan Polres Tanjungpinang. Diduga kasus pengerjaan tersebut sarat korupsi. Hal ini dibuktikan dengan penyidik Tipikor Satreskrim yang menaikkan kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. “Untuk kasus dugaan korupsi sudah
masuk ke tahap penyidikan, rencananya tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat akan datang ke Tanjungpinang untuk melakukan sharing informasi,” kata Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, Minggu lalu. Ardiyanto mengungkapkan, untuk kasus ini penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 20 orang dan hasil dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ditemukan kerugian negara sekitar Rp 4 miliar. “Dari hasil audit ditemukan kerugian negara sekitar Rp 4 miliar, tapi itu belum rill, kemungkinan ke depannya makin berkembang lagi,” jelasnya (rm/btp)
PELABUHAN Domestik dan Internasional Pulau Dompak yang terbengkalai
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengutuk keras tindakan 2 oknum pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang menggunakan Rp 780 juta dana APBD 2017 Provinsi Kepri. Menurutnya, perbuatan penggelapan dana Rp 780 juta dari APBD 2017 yang tidak pernah dibahas dan dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Disdik Kepri harus dipertanggungjawabkan dengan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. “Apapun yang melanggar. Akan kita proses sesuai dengan ketentuan. Saya tidak mau main-main, karena pekerjaan ini masih ada 2 juta penduduk yang menunggu di belakang,” ungkapnya, Minggu lalu. Ia menegaskan, oknum yang ‘bermain’ dengan uang negara tersebut akan diberikan sanksi yang ringan berupa administrasi hingga tidak akan diberikan jabatan. Kendati demikian, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan uang negara yang telah ‘ditilap tersebut. “Sanksi berat kita nggak akan kasih jabatan. Saya tidak pernah main-main,” tegasnya. Sebelumnya, Sekda Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengatakan telah memerintahkan Inspektorat Provinsi Kepri untuk meminta agar pejabat Dinas Pendidikan Kepri yang menggunakan dana tersebut segera mengembalikan. “Harus dikembalikan dan kami akan menyurati untuk mempertanyakan, sampai di mana progress pengembaliannya ditindaklanjuti,” kata Arif Fadillah belum lama ini. Terkait dengan dugaan pelanggaran pidana atas dilaksanakannya tiga kegiatan di Dinas Pendidikan yang tidak terbudget dan masuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA-APBD 2017, TS Arif Fadillah mengatakan, hal tersebut merupakan pidana. Dan atas hal itu, Gubernur melalui Sekretriat Daerah akan menyurati dan mengeluarkan teguran tertulis terhadap pejabat Dinas Pendidikan bersangkutan. “Nanti Gubernur akan mengeluarkan surat teguran tertu-
Gubernur Kepri
Nurdin Basirun lis, karena melaksanakan kegitan tidak sesuai dengan mekanisme aturan,” ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kendati tidak pernah dibahas dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD 2017 Dinas Pendidikan, Pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri nekat melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan penunjang perkantoran Dinas Pendidikan, pembangunan rehabilitasi fisik sarana dan prasarana SMK serta kegiatan dana pendampingan beasiswa kemitraan dalam dan luar daerah yang sebelumnya hanya diusulkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pendidikan Kepri. Dengan memanipulai data kegiatan Rp780 juta dana APBD 2017 dari tiga kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri itu, “lesap” digunakan pejabat di Dinas Pendidikan Kepri untuk kepentingan pribadi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Arifin Nasir, juga membenarkan hal tersebut dan karena sudah menjadi temuan, sehingga pihaknya telah meminta Inspektorat Perovinsi Kepri, melakukan pengawasan. “Saya sudah merekomendasikan ke Inspektorat agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diperiksa dan dapat mengembalikan dana APBD 2017 tersebut,” ujar Arifin Nasir sebelumnya. Saat ini tambah Arifin, tergantung dari masing-masing pejabat, mau mengembalikan atau tidak. Dan dari laporan yang diterima masing-masing PPTK dan PPK kegiatan tersebut, sedang megusahakan pelaksanaan pengembaliannya. (rm/btd)
Rencana Pemakzulan Gubernur Kepri Dinilai Salah Alamat DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Rencana pemakzulan Gubernur Provinsi Kepri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.Membuat beberapa Tokoh masyarakat dan mantan DPRD Kepri Wirya Putra Silalahi angkat bicara. Ancaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri yang akan menggulirkan hak interpelasi atau impeachment (pemakzulan)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dinilai salah alamat. Tokoh masyarakat dan mantan anggota DPRD Kepri Wirya Putra Silalahi menilai hak interpelasi atau pemakzulan dalam polemik pemilihan Wakil Gubernur Kepri adalah salah alamat karena Nurdin Basirun telah menjalankan aturan yang berlaku. “Gubernur Kepri, pak Nurdin kan sudah menjalankan aturan.
Dari penyerahan nama-nama ke DPRD Kepri hingga menyerahkan ke Mentri Dalam Negri (Mendagri). Kenapa hak interpelsi itu ditujukan ke Gubernur,” ujar Wirya, Selasa (6/ 3) kemarin. Menurutnya, pengajuan hak interpelasi sehausnya ditujukan Kemendagri. Karena proses penujukan dan penetapan Wakil Gubernur tinggal menerima dan menung-
gu arahan dari Mendagri. “Seharusnya hak interpelsi itu ditujukan ke Mendagri bukan Gubernur. Gubernur kan sudah menjembatani proses pemilihan sampai ditetapkanya satu nama oleh DPRD,” ujarnya. Ia menilai, DPRD Kepri harus berkerja secara propesional dan ikuti proses yang ada. Penetapan Cawagub memakan waktu lama, seharusn-
ya DPRD mendesak Mengdari. “Harusnya DPRD Kepri mendesak Mendagri, bukan Gubernur. Penetapan Cawagub masih dalam proses. Seharusnya ikuti saja aturanya,” ungkapnya. Ditempat yang sama Zudy Fardy badan Advokasi hukum yang mendampingi Wirya juga memiliki berpendapat yang sama. Ia menilai mengajuan hak interpelasi
sah-sah saja dilakukan DPRD Kepri. Namun harus digaris bawahi tujuannya untuk apa. “Yang perlu kita garis bawahi hak interpelasi ini tujuanya apa. Tanpa Wakil Gubernur perekonomian kita sudah mulai membaik. Kalau memang prosesnya masih di pusat, seharusnya DPRD Kepri langsung berkordinasi dengan Mendagri,” pungkasnya. (rm/btd)
CMYK
GALERI FOTO
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad berfoto bersama
10
WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad memotong nasi tumpeng
Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad Resmikan Asperikat WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad menyambut baik kehadiran Asosiasi Pengusaha dan Peternak Ikan Air Tawar (Asperikat). Asperikat diharapkan dapat menjamin suplai ikan air tawar sehingga membantu tekan inflasi Kota Batam. “Makin banyak pihak yang berkontribusi memainkan peran untuk pengadaan, menjamin ketersediaan antara suplai dan demand, maka in-
flasi bisa ditekan. Inilah urgensi dibentuknya Asperikat ini,” kata Amsakar dalam peresmian Asperikat di Tiban Indah Sekupang, Kota Batam, Rabu (7/3). Beberapa tahun lalu, sambung Amsakar, Batam pernah dihebohkan dengan isu soal harga lele. Bahkan pembahasannya sampai ke tingkat DPRD Kota Batam. Permasalahannya adalah harga lele hasil peternak
lokal tertekan akibat pasokan dari Malaysia. “Malaysia bisa memasok lelenya ke Batam dalam jumlah besar. Dan peternakan di Malaysia pakannya jauh lebih murah. Sehingga mereka bisa jual Rp 9 ribu sedangkan lele lokal Rp 12 ribu,” kata Amsakar. Dengan dibentuknya Asperikat, ia berharap tidak ada lagi cerita soal kartel, monopoli, atau permainan har-
ga. Amsakar menilai jika pengusaha dan peternak ikan air tawar sudah seiring sejalan di bawah Asperikat, kebutuhan daerah bisa terpenuhi. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Batam, Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan selaku pembina Asperikat mengatakan Angkatan Laut juga punya tugas dalam hal ketahanan pangan. Dan salah satu wujud dukungan Lanal yaitu beker-
jasama dengan pemerintah daerah melaksanakan pendampingan kepada peternak. “Telah dilakukan koordinasi dengan Walikota beserta jajarannya, maka tercetus dibentuknya Asperikat ini. Asperikat diharapkan jadi wadah sharing pengetahuan dan bekerjasama memajukan peternakan ikan air tawar di Kota Batam,” ujar mantan Wakil Komandan Pangkalan
Utama Angkatan Laut IV ini. Ketua panitia peresmian Asperikat, Irawan mengatakan berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Batam jumlah pelaku usaha perikanan air tawar sebanyak 500 orang. Namun yang sudah bergabung dengan Asperikat saat ini sejumlah 160 orang. “Masih banyak calon anggota dalam tahap registrasi,” ujarnya.
WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad berfoto bersama
WAKIL Walikota Batam Amsakar Achmad dan Danlanal Batam, Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan memotong pita saat mersmikan kantor Asperikat di Tiban Indah Sekupang, Kota Batam.
WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad salam komando
WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad makan bersama
WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad melihat ikan air tawar
WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad menyerahlan nasi tumpeng
WAKIL Walikota Batam, Amsakar Achmad memberikan kata sambutan
CMYK
11
BATAM METROPOLIS
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Proyek Drainase Miliaran Rupiah Asal Jadi BATAM, RAKYAT MEDIA-Proyek peningkatan saluran drainase di samping perumahan Griya Surya Kharisma, kelurahan Kibing, Batuaji Batam mangkarak serta tidak berjalan maksimal. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar itu sepertinya asal-asalan saja sebab tak ada kelanjutan sekalipun. Warga sekitar mengaku kecewa karena mangkraknya proyek tersebut mulai berdampak bagi lingkungan tempat tinggal mereka.”Dapur rumah warga yang berbatasan dengan drainase mulai rusak karena galian drainase itu. Seharusnya disemenisasi tapi ini dibiarkan saja akhirnya longsor dan merusak bangunan dapur,”tutur Udin, seorang warga di perumahan tersebut, Selasa (6/3) lalu. Informasi yang disampaikan warga, proyek pembangunan drainase induk itu sudah berhenti sejak bulan Oktober 2017 lalu. Proyek tersebut berjalan hanya sekitar dua bulan dan yang disemenisasi hanya sekitar 90 meter di bagian depan
perumahan Griya Surya Kharisma. Sementara sisa sekitar 50 an meter di belakang perumahan Grya Surya Kharisma baru sebatas galian saja. “Padahal sesuai perencanaan awal harusnya sampai ke belakang perumahan ini,” kata Udin. Ketua RW 03 Perumahan Griya Surya Kharisma mengakui hal itu. Bahkan keluhan serupa disampaikan hampir semua warga yang berdiam di Blok yang berbatasan langsung dengan drainase tersebut. “Itulah yang kami sayangkan. Kenapa hanya depan saja yang disemenisasi, sementara di belakang tidak. Padahal di belakang ini berbatasan dengan rumah warga harusnya itu yang duluan disemenisasi agar tidak merusak dapur rumah warga,” ujarnya. Dengan adanya keluhan itu warga berharap agar Pemerintah Kota Batam meninjau kembali proyek tersebut apakah sudah sesuai dengan perencana awal atau belum. Sebab menurut warga selain belum rampung, proyek tersebut juga dinilai
asal-asalan seja. Itu karena semenisasi pada bagian depan juga terlihat tidak efektif sebab terlalau tipis dan tidak rata. “Tembok (drainase) tidak rata dan tipis. Seperti asal-asalan proyek ini,” tutur Efendi warga lain. Pantauan dilapangan, tak ada lagi aktifitas proyek di sepanjang drainase itu. Bahkan plang proyek juga tak terlihat lagi. Seperti yang disampaikan warga pengerjaan drainase baru sebatas di bagian depan perumahan hingga ke jalan utama R Suprapto Batuaji. Sementara mulai dari perumahan Grya Surya Kharisma ke belakang belum ada semenisasi sama sekali. Pengerjaan baru sebatas galian saluran drainase saja. Galian tersebut kini sudah tak berbentuk lagi sebab banyak pinggiran drainase yang longsor dan merusak bangunan dapur rumah warga. Camat Batuaji Ridwan saat dikonfirmasi wartawan mengaku belum tahu adanya persoalan itu. “Saya baru jadi belum begitu tahu. Nanti coba saya cros cek ke lapan-
LOKASI proyek drainase yang menelan biaya miliaran rupiah mangkrak.
gan. Saya belum bisa jawab terkait persoalan ini,” ujar Ridwan. Sementara Fridkalter camat sebelumnya menuturkan proyek pem-
bangunan drainase itu merupakan upaya Pemko Batam untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah Batuaji. Proyek tersebut ditarget-
kan rampung akhir tahun kemarin. Namun itu hanya sekedar target sebab pelaksanaanya tak sesuai target yang ada. (rm/btp)
Lelang Jasa Pengamanan Gedung dan Aset BP Batam Sarat Kepentingan
PANITIA try out Gudson saat berbincang dengan Wakil Kepala Sekolah SMPN 26 Batuaji, Zetman Prima Putri terkait pelaksanaan try out
SMPN 26 Batuaji Dukung Siswanya Ikuti Try Out BATAM, RAKYAT MEDIA-SMPN 26Batuaji mendukung siswanya untuk mengikuti try out yang digelar pada tanggal 17 Maret 2018 mendatang. Acara tersebut dimotori oleh Harian Pagi Batam Pos bekerjasama dengan Ganesha Operation (GO) dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Batam. Untuk menunjang kesuksesan acara tersebut kali ini pihak panitia try out mengunjungi SMPN 26 di Jalan Rindang Garden, Batuaji guna mensosialisasikan try out ujian nasional 2018 di sekolah tersebut, Rabu (7/3). Kegiatan yang akan diikuti tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK ini ditargetkan dikuti lebih dari 3000 peserta. “Kali ini kita mengunjungi SMP Negeri 26 Batuaji. Setiap hari nanti kita akan mengunjungi sekolah yang berbeda untuk terus mensosialisasikan dan mempresentasikan try out ini agar nantinya kegiatan ini berjalan lancar, sukses dan diikuti banyak peserta,” ujar panitia try out Gudson Wakil Kepala Sekolah SMPN 26 Batuaji, Zetman Prima Putri menanggapi baik kegiatan tersebut, katanya, demi kemajuan siswa-siswinya pihak sekolah tentu sangat mendukung. “Kalau untuk kemajuan siswa tentu pihak sekolah sangat mendukung, apalagi untuk meningkatkan mutu nilai ujian nasional siswa kami. Namun hal ini tentu kami diskusikan lagi dengan wali murid. Kalau wali murid tidak keberatan tentu kami akan mengirim siswa kami untuk mengikuti kegiatan ini,” kata Prima Putri. Gudson menambahkan bagi siswa yang ingin mengikuti kegiatan ini bisa mendaftar langsung ke lantai 2 Graha Pena Batam, Batamcenter atau menghubungi nomor 085264925741 dengan biaya Rp 50 ribu, sedangkan bagi 3 siswa dengan nilai tertinggi akan diberikan hadiah berupa uang tunai. (rm/btp)
BATAM, RAKYAT MEDIADugaan adanya permainan dalam proses Lelang jasa pengamanan Gedung dan Aset BP Batam semakin kentara serta juga adanya sarat kepentingan. Bahkan para peserta lelang lainnya sempat uring-uringan dan mencak-mencak di kantor BP Batam. Perusahaan PT Target Kelola Securindo diketahui berkantor di sebuah ruko milik oknum pejabat Direktorat Pengamanan BP Batam. Ruko tersebut terletak di Sei Panas. Tampak dalam beberapa pekan lalu, kantor tersebut sudah dibuka. Seperti diketahui lelang pengadaan jasa pengamanan gedung dan aset BP Batam di LPSE BP Batam itu dimenangkan PT Target Kelola Securindo, perusahaan asal Jakarta. Pagu anggaran lelang itu mencapai Rp 16 miliar, dan PT Target Kelola Securindo me-
menangkan dengan nilai sekitar Rp 15 miliar.Mengenai hal ini, Direktur Pengamanan BP Batam Brigjen Suherman mengatakan siap membongkarnya. “Kita bongkar,” ujar Suherman kepada wartawan beberapa hari lalu. Saat ditanya kenapa perusahaan tersebut bisa menang, Suherman mengatakan, terkait lelang ia tak mengerti sama sekali. ”Kenapa si ini menang, kenapa kalah, saya nggak ngerti sama sekali, kalau saya bilang begini, salah saya,” ujar Suherman. Menurut Suherman, bila ada temuan mengenai adanya dugaan permainan lelang serta adanya pemenang lelang berkantor di ruko milik oknum seorang pejabat BP Batam, silakan laporkan ke SPI.”Silakan lapor ke Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Pak Agung,” ujarnya. Menurut Suherman, buktibukti tersebut bisa diserahkan ke SPI untuk diteliti dan diperik-
Direktur Pengamanan BP Batam
Brigjen Suherman sa. Dengan itu kita bongkar, saya pun setuju dengan seperti itu. PT Target Kelola Securindo menang dengan nilai tawaran sekitar Rp 15 miliar dari pagu sekitar Rp 16 miliar. PT Target akan menyediakan sekitar 300 personel Ditpam BP Batam selama setahun. Ada sekitar 31 perusahaan yang mengikuti lelang tersebut.
Diantaranya menawar lebih rendah dari PT Target Kelola Securindo. Selain itu, PT Target juga diduga belum memenuhi persyaratan di saat lelang berlangsung. ”Persyaratannya diurus belakangan, termasuk tidak tergabung ke Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Batam,” ujar seorang peserta lelang yang kalah dalam proses lelang tersebut. Ia sengaja membeberkan hal tersebut karena adanya dugaan pemainan lelang jasa pengamanan itu. Apalagi di belakang PT Target Kelola Securindo diduga dibekingi pensiunan jenderal.Seorang staf di perusahaan yang berkantor di Sei Panas, Batam, enggan berbicara. “Tanya ke BP Batam saja,” ujar seorang staf di sana saat wartawan menyambangi kantor PT Target securindo. Upaya untuk menemui bos
PT Target pun gagal. Pihak BP Batam pun terkesan menutupi perihal lelang ini. Beberapa kali meminta dan mempertanyakan mengenai lelang itu tidak ada mendapat jawaban memuaskan. Lelang yang katanya terbuka itu ternyata hanya berisi pengumuman pemenang lelang dan jenis-jenis proyek yang akan lelang. Ironinya, tidak ada tanggal pemberitahuan kapan lelang dilaksanakan, kapan diumumkan pemenang lelang, dan proses tahapan lelang lainnnya.Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo sebelumnya sudah meminta Deputi V BP Batam Irjen Bambang Purwanto untuk menjelaskan perihal dugaan permainan lelang tersebut. Bambang Purwanto pun berjanji akan menelusuri kabar tersebut. Termasuk akan menanyakan kepada panitia lelang di ULP BP Batam. (rm/btn)
Batam Sangat Rawan Masuknya Jaringan Teroris BATAM, RAKYAT MEDIAKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan, Batam, Kepulauan Riau, rentan masuknya jaringan teroris. “Batam, Kepulauan Riau merupakan wilayah yang luas dari daratan sangat rawan masuknya jaringan terorisme,” ujar Suhardi usai memberikan arahan penanggulangan radikalisme dan terorisme kepada anggota Polda Kepri, Rabukemarin di gedung Lancang Kuning Mapolda Kepri. Suhardi menambahkan, pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni dapat disusupi para pelaku. Apalagi jumlah personil polisi saat ini masih
jauh dari mendukung untuk menjaga garis pantai yang terbentang luas di Kepri. “Tidak semua jaringan teroris berangkat melalui Jakarta ke sana (Suriah). Pasti akan terpantau, mereka berangkat dan kembali melalui daerah lain seperti di Batam dan sebaliknya kembali ke tanah air melalui Batam,” ujar dia. Untuk itu, tambahnya, para personil diharapakan fokus dalam menjaga wilayah dan menjalin hubungan sinergitas antar aparat keamanan dan masyarakat. “Masyarakat sangat berperan membantu aparat untuk melakukan penanggukanagan radikalisme dan terorisme,” kata jendral bintang tiga ini. Arahan yang disampaikan-
nya di Mapolda Kepri memdeteksi bahaya radikalisme sekitar kita, termasuk juga penggunaan sosial media. “Jadi informasi yang disampaikan lengkap dari kita,” ujar dia. Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Didid Widjanardi MH dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius MH dalam rangka memberi arahan tentang penanggulangan radikalisme dan terorisme. Beliau mengatakan, sebelumnya juga telah dilaksanakan bedah buku berjudul sosok Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, buku berjudul ‘Integritas di Tengah Kabut Idealisme - Kepemimpinan dan
KOMJEN Pol Suhardi Alius usai memberikan arahan penanggulangan radikalisme
Pembelajaran Hidup Suhardi Alius’ diluncurkan pada Sabtu 28 Oktober 2017 tahun lalu karya Dedi Mahardi. “Figur Komjen Pol Suhardi Alius yang dituangkan ke dalam buku tersebut sangatlah menginspirasi bagi pem-
baca,” ungkapnya. Kapolda Kepri berharap anggota Polda Kepri dapat menyerap dan menjalankan tugas sebagaimana dari penjelasan Kepala BNPT tentang jati diri seorang polisi dalam langkah penegakan hukum terorisme. (rm/btd).
Firman Wahid Tambusai Dilantik Jadi Ketua DPD LMB Kota Batam BATAM, RAKYAT MEDIAFirman Wahid Tambusai dilantik menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kota Batam pada lanjutan priode 2016-2021 di Asrama Haji Batam Center, Batam, Minggu kemarin. Dengan teriakan lantang yang menggema saat berpidato usai prosesi pelantikan dirinya menjadi ketua DPD LMB Kota Batam oleh Panglima Besar LMB Datuk Seri Lela Setia Negera, Letjen TNI (Purn) H. Syarwan Hamid mengatakan, “Lebih baik kami mati dari pada berlutut dan mengemis di tanah sendiri,” teriak lantang Firman. Ucapan ini disampaikan untuk memberikan spirit bagi masyarakat Melayu di kota Batam agar menjadi masyarakat
yang diandalkan. “Sudah seharusnya Melayu harus maju, dan melayu yang menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” katanya. Dalam pidatonya juga sempat mengucapkan kekecewaannya terhadap Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. “Sudah berpuluh kali kita mengadakan kegiatan, Gubernur kita tak pernah muncul. Apakah kita masih mau lagi mendukung Gubernur Nurdin Basirun Kembali, padahal beliau ini orang melayu,” sebutnya. Dirinya yang meneruskan sisa masa bhakti periode 20162021 juga menyampaikan, apresiasi kepada Pemko Batam yang telah melakukan banyak perubahan di masa kepemimpinan H Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad.
“Siap kita angkat pak Rudi. Loyalitasnya terhadap Melayu tidak diragukan lagi. Perubahan Batam sudah tampak, jalan semakin lebar, jembatan sudah terbangun megah,” ujarnya. Dalam sambutan Wali Kota, H Muhammad Rudi mengajak para hadirin yang hadir pada acara pelantikan tersebut untuk menyempurnakan persaudaraan untuk bersatu, terutama masyarakat Melayu. “Batam adalah daerah Melayu, Melayu harus tinggi seranting dari beberapa suku lain yang ada di batam. Kita juga sedang mencoba mengubah kota Batam menjadi kota modern bernuansa Melayu,” sebutnya. Untuk itu, Kata Rudi, Melayu yang tak hilang di bumi,
harus menjaga, serta melestarikan adat istiadat yang sudah terkikis oleh moderenisasi. “Saya ingin mengajak kita semua, untuk tidak melupakan adat istiadat. Jika masyarakat Melayu maju, hanya satu yang harus disempurnakan, yaitu sumber daya manusia kita, karena Itu yang akan membawa kita berjaya,” katanya. Panglima Besar Laskar Melayu Bersatu (LMB), Datuk Seri Lela Setia Negera Letjen, TNI. (Purn) H. Syarwan Hamid dalam sambutanya, menyebutkan kepada ketua dan pengurus yang sudah dilantik ini untuk menunjukkan program yang menyentuh masyarakat dan bersinergi bersama pemerintah. “Masyarakat akan merasakan keberadaan LMB ini jika,
kegiatan yang dilakukan berdampak kepada masyarakat. Kepada pemerintah dukung program yang membangun, kritik program yang dirasa tidak sesuai,” ucapnya. Disampaikannya, untuk Kota Batam yang mengarah pada wisata bandar Madani ,adalah suatu program yang harus didukung penuh, khusunya masyarakat Kota Batam. “Dengan selalu menularkan objek wisata yang tak terlepas dari nuansa Melayu akan menyaksikan Batam yang nantinya akan diingat di hati para wisatawan menjadi Kota Melayu,” sebutnya. LMB sambungnya, tidak akan bisa maju dan berkembang tanpa dukungan masyarakat, serta Pemerintah. “Selalu jaga Marwah kita ini, dan jun-
PELANTIKAN Dewan Pimpinan Daerah Laskar Melayu Bersatu Kota Batam oleh Panglima Besar LMB Datuk Seri Lela Setia Negera Letjen, TNI. (Purn) H. Syarwan Hamid di Asrama Haji Batam Center,
jung negeri ini untuk ke arah yang baik. Lawan kezaliman,” katanya. Dalam pelantikan tersebut, selain Wali Kota Batam tampak hadir Anggota DPR RI Siti Sar-
wendah, Anggota DPD Kepri Hardi Selamat Hood, dan anggota DPRD Kota Mesrawati Tampubolon, Danramil, dan Kapolsek Batam Kota Kompol Firdaus. (rm/trb)
CMYK
BATAM METROPOLIS
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
12
Sudah Dibatalkan MA,
PRESIDEN Direktur ATB Ir.Benny Andrianto MM dapat penghargaan Emas SNI Award 2017
ATB Tidak Profesional, Air Selalu Keruh Masyarakat Mengeluh BALOI, RAKYAT MEDIA-Perusahaan Aditya Tirta Batam (ATB) selama ini dalam mengelola air Waduk khususnya di Batam kurang Fropesional, karena air yang digunakan Masyarakat sudah bertahun tahun lamanya “Keruh dan ada mengandung rasa Gatal gatal dikulit”. Menurut masyarakat dari Kecamatan Sei Beduk, Sagulung, dan Batu aji sampai Tanjung Uncang menyebut nyebut selama ini masih memendam rasa kekecewaan atas pelayanan ATB yang mengelola Air untuk Masyarakat Batam khususnya. Karena, dari pelayanannya yang kurang maksimal, juga peraturan yang dibuat Perusahaan ATB menguntungkan pihak Perusahaan sendiri. Sebab, apa bila terlambat untuk membayar tagihan atau menunggak satu sampai dua bulan saja petugas langsung datang membawa selembar kertas yang berisikan nota bene untuk memberikan sangsi akan mencabut meteran Air tersebut. Sebaliknya, yang dirasakan masyarakat selama ini menggunakan air yang bukan siap saji bisa diminum langsung ternyata hanya semboyan saja untuk mengelabui masyarakat, karena Air yang mengalir Keruh dan terasa gatal-gatal dikulit dan juga air tanpak berwarna putih susu yang kelebihan kaporit, pihak Perusahaan Aditya Tirta Batam tidak perduli dengan kelemahaannya selama ini atau unsur sengaja itu. Ironisnya, Air yang keruh itu apa bila diisi kedalam bak kamar mandi sampai beberapa kubik banyaknya yang terpakai ¾ bak saja, selebihnya akan dibuang sia sia begitu juga karena sudah banyak kotoran keruh air tersebut dan bisa membuat kulit tidak nyaman akibat mengunakan Air yang dikenal dikelola ATB Batam tersebut. Sebenarnya ada yang tidak beres di WTP (Water Treatmant Plant) yaitu masalah Pilter saringannya, Diduga memakai filter sarigan murahan yang sudah lama, sehingga air keruh ikut terbawa kotoran karat lumpur dan lumut seperti benang halus terombang ambing di air Bak masyarakat yang begitu jelas terlihat. Beberapa Tahun lalu persoalan Air keruh ATB itu sudah pernah dipertanyakan kepada Presiden Direktur Beni Andrianto melalui Kabag Humas ATB berinisial En mengatakan, kesalahan itu terjadi pada Saringan Pilter di WTP Bagan Tanjung Piayu, maklumlah, pilter lama dan murahan. Jadi, untuk memperbaikinya bisa memakan waktu dan biaya yang besar juga, ungkapnya saat itu kepada Wartawan Media ini dan Potret Indonesia. Masalah Air ATB keruh dan mengandung gatal dikulit, Beni Andrianto selaku Presiden Direktur mengatakan, untuk Wilayah Sagulung, Batu Aji dan Tanjung Uncang sedang ada perubahan sistem operasi yang mungkin berdampak pada stabilitas aliran air. Namun demikian hal tesebut bersifat sementara, dan akan kembali normal. Maka kualitas air tidak terdampak dari WTP kita, karena tidak ada gangguan di WTP atau Intalasi Pengelolan Air. Yang mungkin terjadi karena ada perubahan tekanan terjadi turbulensi dalam pipa yang menggerus dinding pipa sehingga barang kali ada plaque yang ikut larut. Hal ini sama dngan ketika habis terjadi mati air. Efeknya semenrtara, seminggu kemudian akan segera bisa stabil kembali, ujar Presiden Direktur ATB Beni Andrianto lewat SMS (Short Message Service) (22/2/18) lalu. Lebih patal lagi, ada dugaan permainan oknum petugas ATB dilapangan, seperti, untuk wilayah Komplek Perumahan tive 27-36 dalam pemakaian Air setandartnya dalam satu bulan maximal pembayaran hanya berkisar 50 -65 ribu rupiah saja sesuai volume meteran, anehnya di wilayah Kapling yang setatus tanah hibah dari Otorita Batam pemakaian air ATB satu bulannya mencapai 115 ribu rupiah tepatnya di Kecamatan Sagulung Kelurahan Sei Langkai Rt 01/Rw08. yang Rata rata bayar per bulannya. Sebab, setiap menghidupkan air yang petama keluar angin ber nada gas, sehingga wajar volume meteren kencang dan membengkak, lain lagi ¼ bak air yang tidak terpakai akibat keruh.(rm/rudi)
Tapi Samsat Masih Pungut Biaya STNK BATAMCENTRE,RAKYATMEDIASamsat Kota Batam masih memungut biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) meskipun Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkannya.Biaya administrasi STNK diatur dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara. Kasubdit Regiden, AKBP Joko Adi Nugroho Sik, melalui Pamin STNK Samsat Kepri, Ipda Armed Sumedi mengatakan peraturan PNBP itu yang memutuskan Peraturan Pemerintah.Meskipun MA sudah memutuskan, tidak langsung diterapkan di daerah masing-masing.Ada tahapan dan prosedurnya. “Kita juga harus menunggu penetapan pemerintah mulai kapan kita harus tidak memberlakukan itu.Tidak semata-mata setelah ada putusan langsung si pelaksana memutuskan sendiri,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu yang lalu di Kantor Samsat. Kepala KPPD Batam Teddy Mar
Ilustrasi : STNk kenderaan
mengatakan hal yang sama. Samsat masih bekerja berdasarkan peraturan dan sebelum ada perubahan secara resmi, akan tetap memberlakukan aturan yang berlaku. “Sekarang masih dipungut, kalau tak dipungut nantinya kami yang di periksa BPK. Peraturan itu ada prosesnya. Harus melalui PP, Permenda-
RUANGAN media Centre Pemko Batam
Media Center Pemko Batam Terbaik Nasional BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Salim tak menyangka Media Center Pemko Batam meraih penghargaan peringkat 1 terbaik nasional tahun 2018.Penghargaan ini langsung dari Kementerian Kominfo RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP). Penilaian diperoleh Media Center Batam atas kontribusi berita terbanyak ke website infopublik.id yang dikelola Kementerian Kominfo.”Tadinya kan ajang pemilihan ini dijadikan satu dengan provinsi, tapi setelah dipisahkan akhirnya mendapatkan juara I. Saya tak
RSUD Embung Fatimah belum bayar tunggakan gaji PTT pada bulan Desember tahun lalu. kejelasan kapan dibayar. Kami diam selama ini bukan berarti kami tak butuh lagi gaji itu. Kami punya kelurga punya tanggungan. Tolong pahami itu,” keluh SN. Pegawai lainnya menuturkan, sejauh ini memang belum ada dampak yang berarti bagi pelayanan medis di RSUD akibat tunggakan gaji itu sebab, ratusan pegawai yang belum menerima gaji tersebut masih bekerja seperti biasa. Namun jika persoalan itu tidak segera diatasi bisa saja akan berdampak pada pelayanan medis di rumah sakit bertipe B plus tersebut. “Bagaimanapun pegawai di sini ada batas kesabaran juga. Kalau gini terus bisa saja nanti kerja
Pamekasan, Jawa Timur ke Mahkamah Agung.MA kemudian mengabulkan gugatan tersebut. Dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut, MA menyatakan bahwa pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (rm/trb)
Jefridin Minta CCTV Warnet se Batam Dihubungkan ke Pemko dan Kepolisian Batam
menyangka,” ujar Salim kepada wartawan, Minggu lalu. Salim mengatakan, dari awal hanya berusaha dan berbuat semaksimal mungkin, artinya soal dapat atau tidak bukan menjadi tujuan utama sebenarnya. Namun Kementerian menilai ternyata Media Centre Pemko Batam termasuk yang terbaik “Merasa Surprise sekali. Berarti pihak lain menilai kinerja kita baik, di satu kota ya memang ini hasil kerja tim, ya harapannya untuk ke depan selalu memberi yang terbaik semaksimal mungkin,” katanya. (rm/ humas)
Honorer RSUD Embung Fatimah Pertanyakan Gaji BATAM, RAKYAT MEDIA-Ratusan pegawai tidak tetap (PTT) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam masih gusar. Pasalnya tunggakan gaji mereka pada bulan Desember lalu belum juga dibayar hingga saat ini. Merekapun kembali mempertanyakan kepastian kapan tunggakan tersebut akan dibayar. Kepada awak media, sejumlah pegawai honorer kembali menyuarakan persoalan itu. Mereka berharap pihak manajemen segera mengambil langkah yang tepat untuk melunasi tunggakan gaji mereka itu.”Sudah tiga bulan berlalu, tapi belum ada kepastian sampai hari ini,” ujar SN. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi kata SN, alasan kenapa gaji mereka belum dibayar tidak dijelaskan secara langsung oleh pihak manajemen kepada mereka. Pihak manajemen hanya bisa memberikan statemen ke media jika tunggakan tersebut terjadi karena keuangan RSUD sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Itulah anehnya, tunggakan gaji kami didiamin terus seolah-olah tak ada masalah. Padahal kami butuh penjelasan kenapa (ditunggak) dan
gri, Pergub dan lainnya. Kita tak bisa langsung tetapkan,” tegas Teddy. Bagian Penetapan Samsat Kota Batam, Sarifuddin mengakui, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bekerja berdasarkan payung hukum. Gugatan uji materi Lampiran No E Angka 1 dan 2 PP No. 60 tersebut diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga
asal-asalan. Makanya ini harus segera diatasi untuk menghindari hal itu,” ujar MH. Jikapun memang tuntutan itu belum bisa dipenuhi, MH berharap agar pihak manajemen segera menemui pegawai-pegawai tersebut untuk memberikan penjelasan, sehingga tidak menimbulkan suasana hati yang tidak menyenangkan saat menjalankan tugas mereka di lingkungan rumah sakit tersebut. “Tapi sebaiknya segera dibayarlah,”harap MH. Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Ani Dewiyana saat dikonfirmasi mengakui jika tunggakan gaji karyawan bulan Desember tersebut belum bisa dibayar. Itu karena masih
menunggu proses audit di BPK. “Uangnya ada cuman belum selesai (audit) makanya belum bisa dibayar,” ujar Ani seperti dilansir batam pos. Namun demikian Ani meminta pegawainya tetap bersabar sebab pihaknya masih terus berupaya agar tunggakan itu segera dilunasi. “Masih proses. Kami masih terus berkerja keras ini. Bersabar ya, tetap dibayar itu,” ujar Ani. Seperti yang diketahui, tunggakan gaji bulan Desember tersebut terjadi untuk pegawai tidak tetap (PTT). Data dari kepegawaian RSUD menunjukan bahwa pegawai dan petugas medis di RSUD umumnya adalah PTT. Total pegawai dan petugas medis di rumah sakit bertipe B itu sebanyak 623 orang dan yang PNS hanya 243 orang terdiri dari; 41 dokter spesialis, 9 orang dokter umum, tiga orang dokter gigi, 79 orang perawat, 20 orang bidan, 40 orang non keperawatan dan 22 orang tenaga teknis lainnya. Sebanyak 380 pegawai lainnya termasuk 20 dokter masih berstatus honor baik PTT ataupun PT BLUD. Untuk dokter yang bertatus sebagai honorer ada 20 orang yang terdiri dari 18 orang PTT dan dua orang PT (pegawai tetap) BLUD. (rm/btp)
BATAM, RAKYAT MEDIASekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin berharap pengelola warung internet (warnet) menghubungkan kamera pengawasnya (CCTv) ke Pemerintah dan Kepolisian. Hal ini guna mempermudah pengawasan terhadap operasional warnet. “CCTv mereka punya. Tapi kita ingin dikoneksikan ke kita. Jadi Kapolres bisa mantau, pemerintah bisa pantau. Itu untuk mempermudah pengawasan,” kata Jefridin usai inspeksi mendadak (sidak) ke warnet di kawasan Sekupang, Kamis (8/3/) malam. Sidak dilakukan di empat usaha warnet di Kelurahan Tiban Baru, Tiban Indah, dan Patam Lestari. Pada sidak ini, tim yang turun menemukan bahwa sebagian besar warnet melanggar aturan jam operasional. Berdasarkan Peraturan Walikota, warnet boleh buka pukul 06.00-21.00 WIB pada Senin-
Jefridin Sekda Kota Batam
Jumat, dan 06.00-22.00 WIB di akhir pekan. Tapi nyatanya banyak yang beroperasi hingga lewat tengah malam. “Kita mulai sidak saja jam 22.00 mereka masih buka. Bahkan ada yang buka sampai jam 1 malam,” kata dia. Warnet yang melanggar aturan langsung diberi peringatan. Jika melanggar kembali, akan diberi sanksi tidak boleh
perpanjang izin usaha. Sedangkan bagi warnet yang belum memiliki izin, diberi waktu untuk mengurus izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Masing-masing pengusaha juga ada tanggungjawab sosial. Bentuknya itu melarang anak sekolah main di warnet saat jam belajar atau malam hari sekolah. Kita minta ikuti aturan, sesuai Perwako,” sebutnya. Sekretaris Dinas Kominfo Batam, Amiruddin mengatakan tim yang turun terdiri dari Camat, Lurah, Dinas Kominfo, Satpol PP, dan Bagian Tata Pemerintahan. Menurutnya untuk pengawasan lebih kepada tugas Camat, Lurah, dan Satpol PP. Sedangkan Kominfo mengawasi dari sisi konten internetnya yakni tidak boleh mengakses situs berbau pornografi.”Saat sidak ada satu warnet yang kita ambil komputernya karena pemiliknya tidak kooperatif,” kata Amir. (rm/wk)
Dinkes Ajak Warga Batam Cegah DBD dan Jaga Kebersihan BATAM, RAKYAT MEDIADinas Kesehatan Kota Batam menghimbau masyarakat kota Batam supaya mencegah berkembangnya penyakit Deman Berdarah Dengue (DBD). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Didi Kusmarjadi melalui pesan singkat WhatsApp nya, Jumat (9/3) kemarin mengatakan supaya masyarakat selalu menerapkan pola hidup sehat dan tetap waspada agar tidak terjangkit penyakit DBD. Penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang membawa virus Dengue dari penderita lainnya. Nyamuk ini biasanya aktif menyerang manusia pada pagi dan siang hari. Ciri-ciri penderita DBD adalah demam tinggi, ruam, dan nyeri otot dan sendi. Demam berdarah yang parah dapat menyebabkan perdarahan yang serius, penurunan tekanan darah yang tiba-tiba (shock), hingga kematian. Kadis Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan pencegahan penyakit DBD harus dilakukan secara dini dengan melakukan beberapa hal diantaranya : menguras wadah air, seperti bak mandi, vas bunga, dan tempat-tempat yang terdapat genangan air agar telur dan jentik nyamuk
PETUGAS Pogging sedang melakukan penyemprotan.
mati. Menutup rapat semua wadah air agar nyamuk tidak dapat masuk dan berkembang biak mengubur atau memusnahkan semua barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan, seperti sampah-sampah plastik maupun yang lainnya supaya tidak menjadi sarang dan tempat bertelurnya nyamuk. Memantau semua tempattempat yang terdapat wadah air karena dapat menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Didi menyebutkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, telah bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit untuk mendata dan memberi informasi tentang pasien yang terjangkit DBD supaya pihak rumah sakit dapat menindaklanjuti ke lokasi atau komplek perumahan si pasien
tersebut agar dilakukan fogging. Selain melakukan fogging Dinkes Kota Batam juga menggencarkan program satu rumah satu Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dengan melakukan pengecekan dan pencegahan langsung di setiap wilayah maupun yang terindikasi adanya virus DBD. “Dibutuhkan peran dari masyarakat untuk memutus mata rantai virus DBD ini. Kita juga memiliki program menuju satu rumah satu Jumantik dan ini sudah efektif dijalankan pada seluruh Puskesmas,” katanya. Kadinkes menyebutkan sesuai data yang masuk terakhir ada enam pasien yang positif menderita DBD dan telah mendapat perawatan dari pihak RS, ujar Didit. (rm/ik)
CMYK
13
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
METRO KRIMINAL
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Tamu Kamar 104 Hotel Politan Nagoya Tewas NAGOYA, RAKYAT MEDIASeorang tamu Hotel Politan, Nagoya, Batam, ditemukan tewas di kamar 104, Rabu (7/3/2018) sore.Diketahui, korban bernama Kalim (65), warga Komplek Citra Indah, Batam Centre.Seorang resepsionis hotel mengatakan, yang memesan kamar hotel 104 tersebut adalah seorang perem-
puan berinisial SL. Kamar tersebut dipesan oleh SL.Tidak tahu mengapa, korban berada di dalam dan kemudian meninggal.Bahkan, resepsionis hotel mengetahui ada tamu hotel yang meninggal setelah adanya ambulan yang datang hendak menjemput jenazah Kalim.
“Tiba-tiba ada ambulan yang datang untuk menjemput mayat sekitar pukul 16.00 WIB. Kami bingung. Dan ternyata ada orang yang meninggal,” sebut wanita yang enggan disebutkan namanya itu.Saat proses pengangkatan jenazah, pihak hotel tidak mau korban di bawa begitu saja oleh teman korban.
Kepada resepsionis, teman korban yang belum diketahui namanya mengaku kalau Kalim meninggal karena sakit. Kemudian, pihak hotel melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. ”Kami kemudian lapor polisi. Ini hotel loh, harus ada prosedur. Masa langsung diangkut begitu saja,” sebut re-
sepsionis itu lagi. Tidak lama berselang, anggota Polsek Lubukbaja datang ke TKP. Dan, disusul tim Inafis Polresta Barelang.Setelah menjalani pemeriksaan beberapa saat, polisi kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda kepri di Nongsa. (rm/trb)
TAMU kamar 104 Hotel Politan Nagoya yang tewas
Ditpolair dan Bea Cukai Mangkir Dipersidangan BATAM, RAKYAT MEDIADitpolair Polda Kepri dan Bea dan Cukai (BC) Batam, mangkir dalam persidangan terkait kasus penyitaan 720 koli barang milik Yohanes Juko Suwarno. Penggugat melalui Penasehat Hukumnya (PH), Agus Amri, menyangkan ketidakhadiran pihak tergugat, yakni pihak Ditpolair Polda Kepri dan Bea dan Cukai (BC) Batam di Pengadilan Negeri (PN) Batam dalam sidang perdana tersebut. “Kami menyayangkan tidak kooperatifnya pihak Ditpolair dan BC, padahal keduanya berada di Batam,” ungkap Agus Amri ke awak media, Jumat (9/ 3/2018) di ruang sidang PN Batam setelah sidang ditunda. Sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan oleh Panitera PN Batam dalam kasus penyitaan 720 koli barang milik Yohanes Juko Suwarno ini, seyogyanya sidang perdana dengan pembacaan tuntutan praperadilan dari pihak penggugat digelar Jumat (9/3/ 2018).”Karena ketidakhadiran keduanya, sidang terpaksa ditunda satu pekan kedepan.Ini terkesan mereka menghindari sidang,” jelasnya. Sebagai tergugat, terangnya, pihak Ditpolair Polda Kepri dan BC Batam seharusnya hadir di ruang sidang. Karena sebagai tergugat harusnya bisa memberikan pembelaan atas apa yang dituduhkan. “Anehnya
PENASEHAT Hukumnya (PH) penggugat, Agus Amri,
justeru tergugat tidak hadir, sehingga tidak bisa didengarkan penjelasannya,” jelasnya. Informasi yang dihimpun dari persidangan, bahwa pihak PN Batam sudah melakukan pemanggilan secara resmi, undangan diantara ke semua pihak. Sehingga tidak ada alasan keduanya tidak hadir memberikan penjelasan di persidangan. ”Aneh, mereka yang melakukan penyitaan, tetapi mereka pula tidak datang menjelaskan di depan persidangan apa dasar penyitaan itu,” tegasnya. Ketidakhadiran kedua pihak, lanjutnya, memberikan sinyal kalau pihak tergugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk menahan barang-barang sembako milik kliennya. Apalagi menurutnya, sampai saat ini
belum ada surat penyitaan tidak diawali dari penetapan pengadilan. Sebelumnya, Yohanes Juko Suwarno melalui Penasehat Hukumnya, Anang Yuliardi dan Agus Amri mempraperadilankan Direktorat Polisi Air (Ditpolair) dan Kantor Bea dan Cukai (BC) Batam atas penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan kedua instansi tersebut. Gugatan praperadilan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam di Batam Centre, Selasa (6/3/2018), karena penggeledahan dan penyitaan 720 koli barang milik pengusaha Yohanes Juko Suwarno, dinilai tidak berdasar karena tidak dilengkapi surat penyitaan secara resmi.(rm/au)
Pembobolan Rumah Kosong Kembali Marak BATUAJI, RAKYAT MEDIAUntuk kesekian kalinya aksi pembobolan rumah kosong terjadi didaerah Batuaji dan Sagulung. Kali ini rumah milik Roi di Perumahan Masyeba, blok Blok K No 6 RT01/RW04 Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji, dibobol maling saat pergi beribadah, belum lama ini. Aksi tersebut baru diketahui korban saat pulang ibadah.Korban mendapati rumahnya berantakan, meski saat berangkat ke Gereja kondisi rumah sudah tergembok. Akibat dari aksi sitangan jail tersebut harga korban berupa perhiasan emas dan uang tunai sebanyak Rp11 jutaan yang disimpan di dalam lemari dikuras penjahat.Bahkan isi lemarinya diacak-acak maling tersebut. Saat ditemui dirumahnya, istri Roi boru Tambunan membenarkan kejadian tersebut.Ia juga mengatakan awalnya tak tahu namun ketika mau ke kamar isi lemarinya sudah berantakan dilantai. Akan tetapi, kemudian saat diperiksa pintu lantai dua rumahnya sudah dijebol.Korban pun mengaku mengalami kerugian hingga
Rp61 juta. “Awalnya kami tak tahu soalnya pintu rumah tak ada rusak, namun saat kedalam kamar isi lemari sudah berantakan dan barang-barang semua sudah ludes digondol maling. Kemudian saat dilihat kelantai atas ternyata pintu sudah dirusak maling tersebut,” ujarnya Mendapat laporan dari korban, pihak Kepolisian Batuaji pun langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Dari lokasi pun mendapati bahwa pintu atas susah dijebol kawanan maling. Kapolsek Batuaji, Kompol Sujoko membenarkan kejadian
tersebut. Dia juga mengatakan, kejadian itu masih dalam lidik oleh anggota.Oleh karena itu juga anggota sudah melakukan pengejaran terhadap pelakunya. “Iya masih dalam lidik. Anggota juga masih melakukan pengejaran berdasarkan saksi yang kita periksa,” ujarnya singkat, Rabu (28/2) siang. Selain itu, didaerah Batuaji tepatnya di perumahan Cemara Asri blok DD2 No 10 Sagulung, pada Jumat (16/2) sekitar pukul 12.30 WIB kemarin lalu. Korban mengetahui rumahnya saat ia hendak mengambil ATM yang sebelumnya tertinggal dirumahnya. Pada saat didalam rumah ia pun karna isi dalam lemarinya sudah berantakan. Dan jendela rumahnya sudah dirusak kawanan maling. Saat diperiksa isi lemarinya korban pun terkejut bahwa barang berharganya seperti uang tunai Rp5 juta dan perhiasan gelang emas 24 karat dengan beratnya 10 gram. “Saya hendak mau ngambil ATM yang tinggal di rumah. Saat saya pulang kerumah, isi lemari sudah berantakan serta jendela sudah rusak,” katanya.(rm/feri)
PETUGAS Polisi Bintan sedang melakukan pengecekan
Polisi Bintan Tangkap Penyeludupan 5 Kontiner Mikol Ilegal BINTAN, RAKYAT MEDIA-Kasus penyelundupan barang dalam jumlah raksasa kembali terungkap di Pelabuhan Kijang, Bintan. Jajaran Polres Bintan tiba-tiba menyegel lima kontainer yang diduga ilegal di pelabuhan barang tersebut dan kemudian mermbongkarnya pada sore hari.
Baru satu kontainer dibuka, hasilnya mengejutkan. Berisi sekitar 800 karton minuman keras atau minuman beralkohol. Jumlahnya sekitar 9.000 botol, cukup untuk membuat mabuk semua orang di Kijang. Sementara di kontainer kedua, isin-
ya campuran, termasuk di antaranya pakaian. Jajaran Polres Bintan dan Polsek Bintan Timur hingga malam ini masih terus membongkar kontainer lainnya dan akan dituntaskan hingga malam ini juga. Kontainer bermerek DPIC ini belum jelas siapa pemiliknya.(rm/ferianda).
Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu di Perairan Pulau Buru Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIAJajaran Polres Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengamankan perahu mesin yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Perairan Utara Pulau Buru, Tanjung Balai Karimun, belum lama ini. Informasinya Sabu tersebut berasal dari Malaysia dan hendak dibawa ke Tanjung Balai Karimun dengan memakai kapal pompong tanpa nama, namun pihak kepolisian Karimun berhasil menggagalkan penyelundupan 20 kg sabu. Adapun Informasi yang didapat dilapangan, bahwa kapal pompong tersebut terdapat tiga orang awak dengan inisial SA (38), FR (32), dan BH (31). Mereka berangkat keperairan OPL membawa minyak solar, buah-buahan dan rokok. Setelah kembali kedarat, Polisi yang sudah melakukan
penyelidikan terus melakukan penangkapan. Hasilnya, ditemukan 19 bungkus teh cina warna hijau yang disimpan dalam karung beras berisikan 9 bungkus sabu dengan berat 9,4 kg dan didalam jerigen solar warna coklat hitam berisi 10 bungkus paket sabu dengan berat 10,6 kg. Menurut sumber yang dipercaya, mengatakan awalnya kapal tersebut akan melakukan barter tukar barang berupa rokok dan buah-buahan dengan minyak solar. Kasat Narkoba Polres Karimun, AKP Nendra Madya Tias membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut. “Siap. Mohon waktu. Nanti biar pimpinan yang menyampaikan,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat. Terpisah, Kapolres AKBP Agus Fajaruddin saat dijump-
Ilustrasi
ai wartawan guna konfirmasi terkait tangkapan tersebut membenarkan, namun pihaknya tidak berkata banyak, dimana saat ini kasus sedang dalam penyidikan, “Sabar ya, nanti dikabari,” ujarnya singkat. Selain mengamankan sabu seberat 20 kg, petugas juga mengamankan tiga orang pel-
aku yakni SA selaku pemilik perahu, FR sebagai kapten dan BH yang bertugas sebagai ABK. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Untuk tersangka dan barang bukti (BB) telah dibawa ke Satresnarkoba Polres Karimun. (rm/rill).
Polisi Bekuk 7 Pelaku Sindikat Curanmor di Batam
TIGA pelaku curanmor anak baru gede (ABG)
BENGKONG, RAKYAT MEDIA-Polsek bengkong dan Polsek Sekupang, kamis (8/3/2018) membekuk 7 pelaku sindikat atau kompolotan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor). Ke tujuh pelaku tergolong masih Anak Baru Gede (ABG). Dari dua tempat, polisi berhasil membekuk 7 pelaku Curanmor, empat diantaranya masih berumur dibawah 17 tahun. Empat (4) pelaku Curanmor berhasil dibekuk jajaran Reskrim Polsekta Bengkong. Sementara tiga (3) orang Curanmor lainnya behasil diamankan diwilayah hukum Sekupang. Tiga ABG ditangkap di
wilayah Sekupang, pada Rabu (7/3/2018), yakni bernisial Rh (17), Sy (16) dan Ms (16) yang ketiganya sudah berstatus anak putus sekolah. Kapolsek Sekupang, Kompol Oji Fahrozi didampingi Kanit Reskrim, Iptu Muhammad Akmal menuturkan bahwa ketiga pelaku telah melancarkan beberapa kali aksi, masingmasing pada Selasa 20 Februari, Senin 26 Februari dan Sabtu, 3 Maret lalu. Pihak kepolisian berhasil meringkus ketiganya atas laporan korban Rina Wardani, Sartria Andika dan Fransiskus Elson Seto, yang juga berdomisili
di Sekupang. Diceritakan, pada mulanya pihak menerima laporan kehilangan sepeda motor diwilayah hukumnya. Kemudian setelah itu, Kapolsek ini memerintahkan tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan. Dari laporan tersebut, tim opsnal langsung bergerak ke lokasi dan menangkap ketiga pelaku di Tiban Indah. Selanjutnya dari hasil introgasi pelaku mengakui telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. “Setelah tertangkap dan dari hasil penyelidikan selanjutnya bahwa ketiga pelaku mengaku untuk melancarkan aksinya sebanyak 6 kali,” ujarnya Oji pada
awak media Ia juga mengatakan, ketiga kawanan pelaku ini melakukan pencurian tersebut dengan modus mengambil motor/kendaraan para korban yang terparkir di depan rumah dengan jalan merusak kunci dengan menggunakan alat bantu kunci T. Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Iptu Nazara mengatakan keempat pelaku curanmor tersebut satu diantaranya masih anak dibawah umur yang masih berusia tujuh belas tahun. Aksi keempatnya berlangsung pada bulan Februari lalu. “Keempat pelaku yakni
Febri, inisial NS, Aldi dan Darel. Inisial NS masih usia dibawah umur 17 tahun,” ujarnya Kamis (8/3/2018) kepada Haluan Kepri disela-sela ekspose. Dikatakan Iptu Nazara, keempat pelaku curanmor tersebut sebenarnya sudah dibekuk sejak 22 Februari lalu. Namun untuk kepentingan pengembangan baru diekspose hari ini. Menurut Iptu Nazara, aksi brutal curanmor tersebut oleh pelaku di sejumlah TKP yang kesemuanya berada di Bengkong. “Mereka beraksi di tujuh TKP, tapi yang kita dapatkan motornya baru lima,” ujarnya. (rm/iqbal).
CMYK
KARIMUN-LINGGA
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
14
Anggota Polres Lingga
Jalani Tes Psikologi Untuk Kepemilikan Senpi
PESERTA tes psikologi dari anggota Polres Lingga sebanyak 85 personil yang mengikuti.
LINGGA, RAKYAT MEDIAAnggota Kepolisian Resor Lingga, jum’at(23/2) lalu menjalani tes psikologi atau uji kelayakan kepemilikan senjata api (senpi). Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah hukum polres Lingga, untuk mengetahui kelayakan anggota polri dalam memegang senjata. Kapolres Lingga AKBP Ucok Lasdin Silalahi, S.I.K melalui kepala bagian sumber daya (kabagsumda) Kompol Sokhizaro Zega mengatakan,
tes psikologi yang di gelar polres Lingga di ikuti sebanyak 85 personil anggota polisi,mereka menjalani uji kelayakan untuk membawa atau memiliki senjata api. Terhadap anggota yang akan memperpanjang dan anggota yang baru membawa senpi mereka harus ikuti tes psikologi, ujar Sokhizaro. Lanjut Zega, pengawasan dalam pemakaian senpi oleh anggota pihaknya perlu melihat dan mengawasi pemakaian senpi oleh anggota polres. Hal
ini terkait kondisi psikologis anggota polisi yang mengalami perubahan. Uji kelayakan ini, perlu dijalani anggota kepolisian yang bertujuan menguji kemampuan mengontrol ketika memiliki senpi. Yang paling penting untuk pemegang senpi itu harus diri sendiri agar tidak membahayakan orang lain. Seperti di ketahui, penyalah gunaan senpi sudah sering terjadi,bahkan ada anggota kepolisian yang menggunakan senpi untuk melukai orng lain
termasuk melukai diri sendiri. Lebih lanjut kabagsumda polres Lingga mengatakan, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam tes psikologi bagi anggota polisi tersebut, yaitu seperti kepribadian, kecerdasan, dan sikap kerja. Hasil dari tes ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi tim di Polda Kepri dalam menentukan apakah anggota tersebut layak memegang senpi atau tidak. Hasil tes psikologi tersebut akan selesai dalam
2 hari kedepan. Kasubag Humas Polres Lingga kepada wartawan menerangkan, pelaksanaan tes dilakukan untuk melihat kondisi psikologi anggota kepolisian. Tes ini khususnya melihat kelayakan anggota polres dalam menggunakan senpi di lapangan. Peserta tes psikologi berasal dari lingkungan polres dan polsek di Kabupaten Lingga. Hasil tes psikologi tersebut akan diserahkan ke tim polda kepri tuntasnya (rm.Taufik.s)
Drs M Tang Tutup Secara Resmi MTQ Kundur Utara KUNDUR, RAKYAT MEDIAAsisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Drs. M. Tang menutup secara resmi MTQ tingkat kecamatan di kecamatan Kundur utara, Jumat (02/ 03). Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Kundur utara di ikuti oleh lima kafilah diantaranya desa tg. Berlian, desa perayun, desa teluk radang, desa sei. Ungar utara, dan kelurahan tg. Berlian kota. Lokasi pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan Kundur utara di desa tg. Berlian barat, Yang dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 27 Februari hingga 02 Maret 2018. Sebagai juara umum pada MTQ tingkat kecamatan Kundur Utara tahun 2018 adalah dari kel. Tg. Berlian kota. Juara stand bazar diraih dari kel. Tg. Berlian kota, Juara kedua Desa sei. Ungar utara Juara ketiga Desa tg. Berlian Barat, Dan pemenang pawai ta’aruf Juara Pertama desa tg. Berlian barat, Juara kedua. Desa perayon dan Juara ketiga Kel. Tg. Berlian kota . Asisten Pemerintahan menyampaikan dalam sambutannya, Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan peng-
Bupati Lingga Lantik Juramadi Esram Jadi Sekda
ASISTEN Pemerintahan dan Kesra Bapak Drs. M. Tang
hargaan yang setinggi-tingginya kepada camat dan seluruh masyarakat Kec. Kundur utara. Alhamdulillah telah dapat melaksanakan MTQ sangat luar biasa, dari awal penjemputan sampai pelaksanaan MTQ ini menunjukan bahwa telah terjalin silaturrahim dan konektivitas hati di Kundur utara ini telah terjalin dengan baik. Untuk saat ini ditengahtengah masyarkat Kab. Karimun tepatnya di kecamatan buru telah di temukan 20 bungkus sabu-sabu dan yang mengedarkan itu merupakan putra daerah kita, dan ini sangat
di sayangi. Maka dari itu mari kita tingkatkan pengawasan kepada anak-anak kita agar mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Di ajang MTQ ini lah semoga anak-anak kita dapat menjadi anak yang cinta Al Quran yang dapat membanggakan bagi kedua orangtuanya, tutur M.Tang dalam sambutannya. Dalam acara juga tampak hadir bapak Ery Suandi anggota DPRD Prov.Kepri dari partai PDIP, kapolsek kundur utara dan barat, Danramil serta para tokoh masyarakat. (rm/gabe).
Bupati Karimun Buka dan Resmikan MTQ Tingkat Kecamatan Meral 2018
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq membuka secara resmi MTQ tingkat Kecamatan Meral 2018
KARIMUN, RAKYAT MEDIABupati Karimun, Aunur Rafiq membuka secara resmi Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Meral tahun 2018 yang dilaksanakan di lapangan Gang Merdu Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Jumat lalu. Dalam sambutannya, Bupati Karimun Aunur Rafiq memberi apresiasi kepada Kecamatan Meral melalui Camat Meral, para Lurah dan seluruh panitia serta komponen masyarakat yang telah bahu membahu, bergandeng tangan untuk melaksanakan kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Meral tahun 2018 ini. “Alhamdulillah pekerjaan yang berat dan besar ini, dengan total anggaran APBD yang melekat di Kecamatan Meral ini, tanpa ada dukungan dan peran masyarakat, akan mustahil MTQ ini bisa dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan penuh syiarnya, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Meral,” katanya. Dengan kegiatan tersebut,
Rafiq juga berharap bahwa selain Qori Qoriah, masyarakat juga harus mampu membaca AlQur’ani dengan baik. Apabila sudah diamalkan, tentunya Kabupaten Karimun akan semakin baik. Masyarakat juga semakin tawadhu dan hubungan sosial juga lebih baik lagi serta bisa menghilangkan prasangka dengki, hasat, hasut yang menimbulkan kemudaratan bagi Kabupaten Karimun. Lanjut Rafiq, MTQ sebagai titik tolak dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, agamais dan sejahtera merupakan bukti bahwa umat Islam di Kecamatan Meral menyadari dan memahami, bahwa hanya dengan amar ma’ruf dan nahi mungkar keharmonisan dan kesejahteraan hidup didunia yang dibangun sesuai dengan nilai-nilai dalam Alqur’an dapat diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan. “Kita berharap, bahwa dalam kegiatan MTQ ini dapat membentengi generasi muda, anak kita menjadi generasi AlQur’ani yang meningkatkan
iman dan taqwa nya semakin baik untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di era globalisasi agar terjauh dari kegiatan negatif seperti kenakalan remaja, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya. Sementara itu, Camat Meral Irwan Dinovri menjelaskan, pihaknya memberikan inovasi ataupun perubahan terbaru dari tahun sebelumnya, yakni membangun stand bazar satu atap yang menaungi 6 kelurahan sekaligus dan merubah jadwal pelepasan pawai ta’aruf. “Kegiatan MTQ tahun ini, kami memberikan sedikit perubahan diantaranya pelepasan pawai ta’aruf, serta stand ini memiliki nilai-nilai arsitektur keindahan dan kenyamanan,” katanya. Untuk kategori penilaian, akan menekankan nilai produk kerajinan, makan ringan dan keramahan- tamahan pelayanannya. Sehingga para Lurah dan Ketua PKK Kelurahan bisa lebih fokus pada kegiatan pemberdayaan kerajinan makanan lokal. (rm/ld)
LINGGA, RAKYAT MEDIA-Juramadi Esram, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tanjungpinang resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) defenitif Kabupaten Lingga yang baru. Juramadi Esram secara resmi dilantik Bupati Lingga Alias Wello, di Benteng Pulau Mepar, Desa Mepar, Kecamatan Lingga, bersamaan dengan dua Kepala OPD hasil seleksi terbuka JPTP Lingga beberapa waktu lalu serta puluhan pejabat Eselon II dan III. “Hari ini, saya Bupati Lingga melantik saudara dengan surat keputusan nomor KPTS 40/BKPP MUTASI INKA/ II/2018 tanggal 26 Februari 2018, KPTS 41/BKPP MUTASI INKA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, KPTS 42/BKPP MUTASI INKA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, KPTS 43/BKPP MUTASI INKA/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. Saya percaya bahwa saudara dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan,” kata Alias Wello saat mengucapkan pernyataan pelantikan kepada pejabat yang dilantik itu. Sementara untuk pejabat Eselon II yang juga dilantik oleh Alias Wello pada hari ini mendapat posisi jabatan baru. Jabatan baru itu termasuk untuk setiap Kepala OPD pemkab Lingga, Staf Ahli Bupati, dan Asisten Bupati. Eselon II ini terdiri dari pejabat tinggi pratama yang berjumlah sebanyak 17 pejabat. Kemudian sisanya Eselon III sebagai pejabat Administrator Pemkab Lingga.
JURAMADI Esram resmi dilantik jadi Sekda Kabupaten Lingga yang dilantik oleh Bupati Lingga Alias Wello
Menurut Alias Wello, pergeseran, rotasi, mutasi dan pelantikan yang dilakukannya tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Sebab penilaian 100 hari kerja usai dilantik, akan tetap dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi Lingga Terbilang 2020.
“Untuk pejabat yang dilantik hari ini betul-betul, jangan menjadi beban lagi terhadap keluh-kesah dari masyarakat di bidang pelayanan. Kita terus bergerak maju dan kita tidak pernah mundur. Untuk itu kita terus bekerja, terus menjaga kekompakan, terus bersama-sama dalam menjawab persoalan-persoalan pembangunan di Lingga di masa yang akan datang,” tutur Awe. (rm/Taufik S)
Bupati Karimun Aunur Rafiq Lantik 32 Kepala Sekolah KARIMUN, RAKYAT MEDIABupati Karimun Aunur Rafiq melantik 32 Kepala Sekolah (Kepsek) dari jenjang pendidikan TK hingga SMP di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun. Kepala sekolah yang dilantik itu sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas di sekolahnya masing-masing. Pelantikan itu juga disaksikan Wakil Bupati Anwar Hasyim dan Sekda Karimun, Muhammad Firmansyah. Kepala Dinas Pendidikan Karimun, Bakri Hasyim saat pelantikan itu menyampaikan, 32 orang kepala sekolah yang dilantik itu diantaranya adalah 1 kepala sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 19 kepala sekolah SD dan 12 orang kepala sekolah SMP. Mereka yang dilantik merupakan yang menjabat sebagai pelaksana tugas
sebelumnya yang menggantikan kepala sekolah pensiun. “Kepala sekolah yang dilantik ini bukanlah orang baru, melainkan adalah pelaksana tugas (Plt) di sekolah masingmasing yang menggantikan kepala sekolah sebelumnya yang pensiun. Rata-rata mereka sudah bertugas sebagai pelaksana tugas diatas 1 tahun. Dengan pengabdian itu, maka Pemkab Karimun mengangkat mereka menjadi kepala sekolah yang definitf,” terang Bakri. Bupati Karimun Aunur Rafiq mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik. Dia meminta agar pejabat yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas yang baru. Berikan kemampuan terbaik dalam memimpin sekolah serta dapat membawa sekolah meraih prestasi. Bukti-
SEJUMLAH Kepala Sekolah yang dilantik oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq
kan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah daerah Karimun dengan dedikasi kerja yang tinggi. “Saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebelumnya sebagai pelaksana tugas sekarang sudah dilantik menjadi
kepala sekolah yang definitif. Laksanakanlah tugas ini dengan sungguh-sungguh. Buktikan kalau kita mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga, kita semua bisa memberikan yang terbaik bagi daerah ini,” terangnya. (rm/gun)
Kades Bersama Warga Minta Bupati Lingga
Buka Akses Jalan Tembus LINGGA,RAKYAT MEDIAKepala Desa Resun Pesisir kecamatan Lingga Utara, kabupaten Lingga, Mawardi (54) pria yang dikenal tegas namun humoris, atas nama warga Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara minta kepada Pemerintah atau instansi terkait agar dapat membuka akses jalan dari pasir lulun menuju linau. Sebab, dengan adanya akses jalan tersebut di satu sisi sudah pasti mempermudah warga ketika mengurus administrasi ke kecamatan maupun hendak menuju ke Kota Kabupaten Lingga. Disisi lainnya, warga Desa Resun Pesisir dan sekitarnya tidak lagi merasa
terkucil dan terpencil,layaknya seperti desa-desa lain yang selangkah lebih maju,harap Mawardi. Salah seoarang warga setempat yang juga Kepala Dusun (kadus)di Desa Resun Pesisir Ridwan,kepada Rakyat Media, Senin(25/2/2018) mengatakan dngan harapan yang sama kepada Pemerintah, (Bupati-red) sejak zaman Penjajahan Belanda sampai Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, akses jalan di Desa kami tak kunjung di tembus dengan berbagai alasan. Padahal dengan adanya akses jalan dari pasir Ulun menuju Linau jarak tempuh semakin dekat menuju
Ke Kabupaten Lingga. Dan juga warga yang hendak menuju ke daerah wisata belanja seperti di Pancur tidak lagi harus keliling laut. Apabila Desa Resun Pesisir sudah terhubung dan sudah memiliki akses jalan menuju Kota maka pada gilirannya nanti ekonomi masyarakat akan semakin berkembang,ujar Ridwan dengan raut wajah yang penuh harapan, semoga di masa kepemimpinan Awe-Nizar akses jalan pasir Ulun menuju Linau sudah terwujud, tandasnya. Sementara itu ditempat terpisah, Bupati Lingga H. Alias Wello dalam pidatonya dengan tegas mengatakan Pemerintah
Kabupaten Lingga sudah membuat konsep untuk membangun wilayah pinggiran terutama akses jalan. Memang untuk membangun infrastruktur harus melalui proses, karena APBD Lingga masih belum mampu untuk menjawab semua permasalahan di daerahLingga ini,namun dirinya tetap optimis kabupaten Lingga sangat besar peluang untuk mengejar ketertinggalan. Bupati menambahkan, beberapa akses jalan untuk menuju ke desa-desa juga sudah mulai di bangun, pada prinsipnya pembangunan dilakukan secara bertahap, seluruh desa tetap kita fokuskan pembangunannya, ujar Awe. (rm/Taufik)
CMYK
15
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
BINTAN-TANJUNGPINANG
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Sekda Bantah Pemprov Kepri Defisit RP 500 Miliar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikabarkan defisit hingga Rp 500 miliar. Namun kabar hal tersebut dibantah Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah. Ia mengatakan, bahwa hingga saat ini pereko-
nomian Kepri yang terjadi saat ini masih dalam keadaan normal. ”Belum ada defisit anggaran, saat ini perekonomian kita masih normal,” ujar Arif di Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Ia menambahkan, saat ini progress pelaksanaan APBD
Kepri tahun 2018 masih berjalan normal. Memasuki bulan ketiga, semua proses masih terus berlangsung .”Hanya saja mungkin masih ada beberapa keterlambatan pada OPD, karena untuk pelaksanaannya lelang juga memerlukan beberapa tahapan,” ucapnya Arif
yang pernah jadi Sekda Pemkab Karimun ini. Dan itu lanjut Arif, pihaknya terus mendorong setiap OPD di lingkungan Provinsi Kepri untuk mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran. Namun begitu, lanjut Arif, pihaknya selaku TPAD akan
terus membahasnya bersama DPRD Kepri untuk mencari solusi untuk menghindari asumsi dan kemungkinan terburuk tersebut akan terjadi.”Tetap akan terus kita bahas, dan cari solusi agar perekonomian Kepri akan tetap berjalan baiknya,” ungkap Arif. (rm/btn)
SEKRETARIS Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS. Arif Fadilah.
Fraksi Demokrat Kritik Gubernur Kepri Istilah Cuci Piring TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengkritik pernyataan Gubernur Nurdin Basirun di media massa, yang menggunakan istilah “cuci piring” untuk kinerjanya selama dua tahun ini. “Tidak pantas gubernur mengatakan selama dua tahun hanya “mencuci piring”. Ini maksudnya apa?” kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Kepri, Hotman Hutapea, seperti dilansir Antara di Tanjungpinang, Rabu lalu. Ia berharap Nurdin mengklarifikasi pernyataan tersebut karena bisa menyakiti perasaan pemimpin sebelumnya. Sebab orang mencuci piring, jika piring itu kotor.”Siapa yang dimaksud Nurdin mengotori piring tersebut. Ini harus jelas jangan sampai menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya. Ketua Komisi II DPRD Kepri itu mengingatkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri pada periode 2010-2015 yakni M Sani-Soerya Respationo. Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 20152021 yakni M Sani-Nurdin Basirun. Namun sejak 25 Mei 2016, Nurdin menjabat sebagai gubernur menggantikan M Sani yang meninggal dunia
Anggota fraksi Demokrat DPRD Kepri
Hotman Hutapea pada 8 April 2016. “M Sani merupakan kader Partai Demokrat. Partai Demokrat pula salah satu partai yang mengusung Sani-Nurdin pada Pilkada Kepri 2015,” katanya. Pernyataan Nurdin, baru dapat melaksanakan program mulai tahun ini karena dua tahun sebelumnya hanya “curi piring” juga dinilai aneh. Bahkan seolah-olah Nurdin tidak mau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program selama dua tahun terakhir. “Bukankah beliau sudah memimpin Kepri dalam dua tahun terakhir? Jadi siapa yang mengotori piring itu?” sing-
gungnya. Hotman juga mengingatkan Gubernur Nurdin, program yang dilaksanakan pemerintah harus berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Apa Gubernur lupa bahwa program pemerintah itu berdasarkan RPJMD? Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Karimun selama dua periode. Apa beliau lupa atau tidak pernah buat RPJMD,” tuturnya. Hotman mengatakan, pernyataan Nurdin di media massa itu terkesan melempar tanggung jawab kepada M Sani. Ia mengingatkan Nurdin untuk bertanggung jawab terhadap program yang sudah dibuat pemerintah.”Jangan sibuk pencitraan, dan lempar tangung jawab,” katanya. Ia juga mengingatkan Nurdin, ketika dipimpin HM Sani, Pemprov Kepri mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, selama lima tahun berturut-turut.”Selama Pak Sani memimpin Kepri, perekonomian Kepri juga tidak pernah sampai terpuruk, seperti yang terjadi di tahun 2017 yang hanya 2,4 persen,” katanya. (rm/ant)
Kepala Desa Berindat Singkep Diduga Salah Gunakan ADD
KANTOR Kecamatan Singkep Pesisir, Kab Lingga
LINGGA, RAKYAT MEDIAMasyarakat Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga menduga Kepala Desa beserta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD). “Sangat kuat dugaan kami, Kades bersama salah satu oknum TPK yang dibentuk oleh forum Desa telah menyalahgunakan jabatannya, dimana laporan SPJ Penggunaan Anggaran tidak sesuai dengan apa
yang direalisasikan pada Anggaran 2017 kemarin,” ucap salah satu warga Desa Berindat Enop saat ditemui di Desa Berindat, Rabu (7/3/2018) lalu. Pasalnya, Anggaran Dana Desa tahun 2017 pada Bulan Desember lalu sudah dicairkan seratus persen. Namun sayangnya warga menemukan adanya hutang kepada pihak ketiga selaku penyedia bahan material yang belum dibayarkan. “Jujur saja, kami sebenarnya kecewa dengan rekan-rekan
media yang ada di Dabo ini bang. Walaupun mereka sudah tahu Desa Berindat bermasalah namun pura-pura tidak tahu. Kami masyarakat yang sekaligus para pelaku kerja kegiatan di Desa, jadi kami tahu persis bagaimana sebenarnya yang terjadi,” ujar beberapa warga lainnya. Mereka pun menambahkan bahwa mereka memiliki bukti kwitansi yang belum dibayarkan oleh Kepala Desa dari beberapa toko bangunan seperti toko AGP, Metro Bangunan, dan Toko Sapari yang berada di Desa Berindat,”Fakta ini benar-benar aneh menurut kami. Pertanyaannya buat kami sebagai warga, kemana dana Desa yang sudah dicairkan bulan Desember lalu,” tambahnya. Mereka pun mengatakan bahwa permasalahan dana Desa ini sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum, terutama Kejari Lingga pada minggu lalu. Namun hingga kini belum menunjukkan hasil apapun. (rm/mk)
BUPATI Bintan Apri Sujadi turut serta terjun kelokasi guna bersih-bersih
Pemkab Bintan Siap Sambut Tim Adipura BINTAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan siap untuk menyambut Tim Penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat ditemui di Kantor Bupati Bintan, Bandar Seri Bentan, Rabu (7/3) siang kemarin. Dikatakannya juga bahwa Kabupaten Bintan telah berhasil meraih Piala Adipura untuk tiga tahun berturut-turut. Hal ini menurutnya, suatu prestasi yang sangat membanggakan, tidak saja bagi dirinya namun seluruh masyarakat
Kabupaten Bintan. “Kabupaten Bintan sudah meraih Piala Adipura tiga tahun berturut-turut, tahun ini kita juga akan kembali ditinjau oleh Tim Penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup, tentunya kita siap kapanpun akan dikunjungi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Aprizal Bahar mengatakan bahwa rencananya pekan ini, Tim Penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan kembali menyambangi beberapa titik lokasi pantau di Kabupaten Bintan.”Rencananya pe-
Pengungsi Asing Berkeliaran di Bintan
PARA pengungsi asing sudah beberapa lama menetap di Bintan
Pemrov Kepri Bangun 9 Puskesmas di Kawasan Perbatasan
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudayana
TANJUNGPINANG,RAKYAT MEDIA-Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri telah melakukan pembangunan 9 puskesmas yang terdapat di kawasan perbatasan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun lalu. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudayana di Tanjungpinang, belum lama ini. Tjetjep mengatakan, sesuai dengan program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan RI dalam upaya menerapkan Nawacita Presiden Joko Widodo yang mana salah satunya peningkatan mutu dan kualitas kesehatan. “Sehingga terdapat 9 puskesmas yang kita lakukan revitalisasi khususnya ada di pulau tiga, beberapa daerah Ka-
kan ini, namun kita tidak tau tanggal berapa , kapanpun itu kita siap “ ujarnya. Dikatakannya juga bahwa Tim Penilai akan menelusuri titik pantau berdasarkan instrumen yang menjadi indikator penilaian penghargaan Adipura, mulai dari jalan protokoler, drainase, pasar, pemukiman, perkantoran, puskesmas, sekolah, ruang terbuka hijau (RTH), serta sistem pengolahan sampah. ”Beberapa titik pantau akan dikunjungi, kita himbau masyarakat untuk bersama-sama mendukung lingkungan yang bersih dan sehat “ tutupnya. (rm/wk)
rimun dan Batam,” sebutnya. Dikatakan Tjetjep, pembangunan fasilitas puskesmas itu dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan di Provinsi Kepri. “Kedepannya kita akan terus mengupayakan peningkatan fasilitas puskesmas yang ada di Provinsi Kepri,” ujarnya. Apalagi, lanjut Tjejep dengan kondisi Kepri saat ini sebagai daerah kepulauan dan perbatasan , sehingga adanya peningkatan kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan di Kepri dengan memperkuat basis kesehatan di perbatasan. Sementara itu, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr.Andi Saguni,MA mengapresiasi kinerja
Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dalam pembangunan program revitalisasi Puskesmas perbatasan di Provinsi Kepri pada tahun 2017 lalu. Dikatakan Andi salah satu program Kementrian Kesehatan RI melalui dana alokasi khusus APBN tahun 2017 adalah program revitalisasi puskesmas di daerah perbatasan. Namun tak hanya mengapresiasi pembangunan 9 fasilitas puskesmas perbatasan yang dapat dikatakan modern, namun Andi mengharapkan apa yang dibangun tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. ”Pemerintah Provinsi dan daerah juga mampu merawat dan menjaga fasilitas kesehatan yang telah ada,” ungkap Andi (rm/ferianda)
BINTAN, RAKYAT MEDIAPengungsi asing dari berbagai negara konflik sudah hampir sebulan menetap di pengungsian sementara di Bhadra Resort Jalan Kawal Km 25 Kecamatan Toapaya. Setiap hari para pengungsi bebas berkeliaran dari mulai jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Namun belum ada Satgas khusus yang ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan para pengungsi yang berkeliaran ini. Meski demikian, warga disekitar pengungsi khususnya daerah Kawal yang menjadi lokasi favorit para pengungsi itu pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari belum merasa resah dengan keberadaan orang-orang asing tersebut. Belum ada yang bisa memastikan sampai kapan para pengungsi asing itu menetap di daerah Bintan. Bahkan, pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) RI sendiri tak bisa memastikan berapa lama orang-orang asing itu akan menetap di Bintan. “Kemenlu tidak bisa memastikan berapa lama pengungsi akan berada di Bintan. Hal tersebut tergantung dari negara ketiga yang akan menerima para pengungsi itu,” ungkap Juliana, Kasubbid Kemanusian di Kemenlu RI saat dialog di Kantor Bupati Bintan, baru-baru ini. Kemenlu mengapresiasi
apa yang sudah dilakukan pemerintah Bintan saat ini. Pihak berjanji akan menjadikan Bintan sebagai daerah percontohan di Indonesia. Selain itu, pihak Kemenlu terus berupaya agar para pengungsi itu bisa pulang kembali ke negara asalnya.”Kita akan kaji penyelesaian pengungsi tersebut dari alat permasalahannya. Harapannya jika permasalahan negara pengungsi tersebut bisa selesai dapat dipulangkan kembali,” tandasnya. Sementara itu, Sekda Bintan Adi Prihantara menyampaikan, Pemerintah Daerah Bintan siap membantu penanganan pengungsi demi kemanusiaan, namun Bintan mengalami kendala dalam menangani pengungsi baik dari anggaran maupun dalam berkoordinasi dengan instansi Terkait. Selain persoalan tersebut, Adi mengatakan, hal yang mesti diperhatikan secara serius mengenai dampak sosial dengan adanya keberadaan pengungsi asing didaerah Bintan. Bahkan, Adi menegaskan, Pemkab Bintan siap membantu berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesehatan para pengungsi. “Bintan siap membantu pelayanan kesehatan secara gratis, pendidikan informal untuk anak pengungsi dan juga harus ada batasan berapa lama pengungsi berada di Bintan,” tutur Adi. (rm/san)
CMYK
RAKYAT MEDIA
Jumat, 9 - 16 Maret 2018, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
16
Gubernur Kepri Nurdin Basirun :
Tantang DPRD, Tak Gentar di Interpelasi Terhadap Dirinya
GUBERNUR Nurdin Basirun berikan arahan kepada OPD terkait, untuk tindaklanjuti dan kordinasi dengan kementrian terkait.
7 Proyek Strategis di Kepri Disetujui Presiden TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Tujuh proyek strategis yang menjadi fokus pembahasan dan perlu segera ditindaklanjuti, meliputi pembangunan jembatan Batam-Bintan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, pengembangan pelabuhan Batu Ampar, pengembangan sarana bandara Hang Nadim dan pembangunan Batam Central LRT. “Proyek-proyek strategis itu Alhamdulillah semua disetujui presiden. Selanjutnya saya minta OPD terkait segera menindaklanjuti hal ini, berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Kita juga harus mengadakan rapat khusus menyangkut hal ini,” kata Gubernur membuka rapat di ruang kerjanya, kantor Gubernur Dompak, lantai 4 Tanjungpinang. Mendampingi Gubernur tampak Sekdaprov Kepri TS.Arif Fadillah, Asisten II Syamsul Bahrum dan Asisetn III M. Hasbi. ”Pada intinya, yang penting terus lajukan koordinasi, agar setiap kendala yang kita hadapi bisa kita selesaikan bersama,” tegas Nurdin. Disamping 7 proyek strategis tersebut, rapat ini juga membahas progres kegiatan
pembangunan APBD 2018. Berdasarkan laporan kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kepri Misbardi bahwa progres lelang oleh layanan pengadaan dari total kegitan 434 unit di tahun 2018, termasuk Dekon maupun TP. Sebanya 97 paket sudah masuk ke BULP dan 40 paket sudah selesai proses lelangnya. Menyangkut hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengingatkan agar mulai Maret ini untuk semua proyek PU yg sudah selesai proses lelang bisa langsung bekerja hingga Agustus nanti. “40 paket kegiatan yang sudah proses lelang itu agar segera dikerjakan. Disamping itu, untuk proyek multy years Gurindam 12 agar disegerakan. Disinergikan dengan pembangunan penataan Teluk Keriting,” ujar Arif. Disamping itu, lanjut Sekda, mengingat Gubernur sering turun ke pulau-pulau, maka agar masing-masing OPD bisa mengutus pejabat eselon III atau IV nya. Sehingga setiap ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi bisa langsung dijadikan catatan oleh masing-masing OPD. Serta bisa dimasukkan dalam Musrenbang. (rm/wk)
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri Nurdin Basirun mempersilahkan DPRD Kepri atas rencana melakukan hak interpelasi atau impeachment (pemakzulan) terhadap dirinya. Ia bahkan tidak mempermasalahkan hal tersebut, dikarenan memang sudah menjadi hak DPRD memberikan kritik serta masukan terhadap dirinya sebagai Gubernur. ”Itu hak DPRD untuk bertanya tidak masalah. Saya yakin DPRD itu tidak mencari kesalahan saya di sini,” ujarnya usai kegiatan dialog interaktif bersama ratusan mahasiswa di Gedung Daerah, Kamis (8/3/ 2018) lalu. Selama ini, kata Nurdin, dirinya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti hasil Paripurna pemilihan Wagub Kepri ke Mendagri. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kali ia berko-
Gubernur Provinsi Kepri
Nurdin Basirun munikasi langsung dengan pihak Kemendagri baik melalui telepon maupun surat resmi. Nurdin juga menyebut, pernyataan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono belum lama ini yang menyebut jika pelantikkan Wagub Kepri akan dilakukan dalam waktu dekat,
juga dianggapnya sebagai titik terang permasalahan Wagub Kepri selama ini.”Jadi seharusnya tidak ditanya ke saya lagi, tanya ke sanalah (Mendagri) kalau saya ditanya itu bolak-balik bingung. Tetapi saya terima kasih, kalau DPRD mau bertanya akan kita jawab,” pungkasnya. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri menyatakan akan menggulirkan hak interpelasi atau impeachment (pemakzulan) terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Pengajuan hak interpelasi ini menyusul kekecewaan DPRD atas amburadulnya sistem administrasi Pemerintahan Provinsi Kepri serta sikap Gubernur Nurdin Basirun yang tidak menginginkan adanya wakil Gubernur Kepri. Wacana pengguliran hak interpelasi dan bahkan pemakzulan terhadap Gubernur Kepri
Nurdin Basirun ini disampaikan Pimpinan DPRD Kepri bersama sejumlah Fraksi DPRD atas kekecewaan DPRD serta sejumlah masyarakat terhadap kinerja dan kepemimpinan Nurdin Basirun, yang hingga saat ini tidak menyurati Presiden dalam penetapan Wagub Kepri, sebagaimana yang telah diputuskan DPRD. “Dalam 2 tahun lebih kepemimpinan Gubernur, DPRD merasa sangat tidak puas, baik dalam sistim administrasi khususnya hasil Keputusan Paripurna DPRD tentang Pemilihan Wagub Kepri yang terkesan dicueki, serta tidak ada etika dan niat baik Gubernur, untuk menindaklanjuti ke Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar segera ditetapkan,” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua DPRD Kepri, Husnizar Hood, Rizky Faisal dan Amir Hakim Siregar di DPRD Kepri, Senin lalu. (rm/ btd)
Gubernur Desak Proyek Penataan Gurindam 12 Dipercepat TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, mendesak agar sejumlah proyek pembangunan yang nilainya besar agar segera dilaksanakan. Terutama, megaproyek penataan Gurindam 12 Tepilaut, Tanjungpinang senilai Rp530 miliar. “Inikan proyek besar, dikerjakan tahun jamak, saya minta segera dilaksakaan, supaya cepat,” tegasnya usai kegiatan dialog interaktif bersama mahasiswadi Gedung Daerah, Kamis (8/3) malam. Menurut Nurdin, selain memperindah wajah Ibukota Provinsi Kepri, proyek penataan kawasan Gurindam 12 ini merupakan proyek yang mampu menyedot investasi yang cukup besar untuk Kota Tanjungpinang.
“Selain saya terus mendorong, juga saya minta dipersiapkan teman-teman OPD yang mengerjakan untuk menyiapkan payung hukumnya, supaya belakang hari tidak terjadi persoalan,” jelas Nurdin. Berdasarakan laporan yang diperolehnya, saat ini progres proyek penataan kawasan Gurindam 12 tersebut masih sedang proses lelang di Unit Administrasi Pengadaan LPSE Pemprov Kepri. Oleh karena itu, dirinya tetap terus menggesa OPD terkait untuk terus meningkatkan koordinasi dan pemantapan sebelum proyek jamak tersebut resmi digelar tahun 2018 ini. ”Insya Allah rencananya April mulai dikerjakan,” singkatnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Abu Ba-
kar, mengungkapkan proses pembangunan proyek tahun jamak tersebut akan dimulai pada tahun 2018 ini dengan alokasi anggaran Rp95.374.000.000, ditambah Jasa Layanan Konsultan Managemen Konstruksi Penataan Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang Rp3.126.000.000. Setelah selesai proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) beberapa waktu lalu, pihaknya saat ini tengah melakukan proses melengkapi dokumen untuk mengikuti proses lelang. “Amdal sudah selesai. Tinggal kita ikuti proses lelang,” katanya belum lama ini. Ia memaparkan, pembangunan tahap pertama ini nantinya akan dimulai dari kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura (Ocean Corner-red) hing-
ga kawasan Tanjung Buntung (depan Monumen Raja Haji Fisabilillah-red). Di mana, sepanjang kawasan tersebut akan dilakukan reklamasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 4,7 hektare dengan jarak dari darat ke laut hingga 150 meter. “Mulai dari depan Gedung Daerah hingga Tanjung Buntung akan direklamasi. Namun, tidak menganggu Taman Laman Boenda yang sudah ada sekarang. Jadi diperluas saja,” jelasnya. Selain memperluas RTH di kawasan Tepi Laut dan mereklamasi kawasan lainnya, pembangunan tersebut nantinya akan membangun jalan lingkar serta jembatan di laut hingga terhubung menuju kawasan pintu masuk Jembatan I Pulau Dompak. (rm/btd)