CMYK
Baca Hal9
Tunjangan DPRD Batam Dikoreksi Gubernur Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH
KORAN UMUM
9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
SENIN, 9 - 16 OKTOBER 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Media Ini Sudah Lolos Verifikasi Administrasi di Dewan Pers
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri Edisi : # 214 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI
Puluhan Miliar Dana APBD Kepri Menguap TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIAMeski laporan pengelolaan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI, ternyata pengunaan APBD Provinsi Kepri tahun 2016 banyak menyisakan kasus hukum yang disinyalir merugikan keuangan negara Bahkan, dari temuan BPK-RI atas laporan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Kepri tersebut, terdapat 24 kasus dugaan penyelewengan (korupsi) dana APBD tahun 2016 Provinsi Kepri dengan nilai puluhan miliar, yang dibelanjakan untuk berbagai kegiatan baik belanja langsung maupun belanja tak lansung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga fiktif di sejumlah Biro dan badan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan Keuangan
Sekda Provinsi Kepri Arif Fadillah
KETUA Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono (pakai rompi KPK)
KPK TANGKAP KETUA PENGADILAN NEGERI MANADO KANTOR Pemerintah Provinsi Kepri di Dompak
Pemerintah Daerah provinsi Kepulauan Riau Nomor.8.C/LHP/XVIII.TJP/05/2017 tanggal 26 Mei 2017. Dari 24 kasus temuan BPK RI terhadap penggunaan keuangan APBD Kepri 2016, baik secara administrasi yang tercatat dalam resume hasil pemeriksaan atas ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan dan bahkan yang merugikan keuangan negara. Dimana dalam LHP BPK RI yang tercatat sebagai kesalahan administrasi dan ketidak patuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan adalah dalam pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana dan dokumen P3D dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemprov Kepri yang belum dilaksanakan secara benar dan tertib. Bendahara pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris DPRD Kepri belum menggunakan aplikasi E-Billing, dan terlambat menyetorkan pajak ke Kas Negara. Pemerintah Provinsi Kepri, juga terlambat menyalurkan dana bagi Hasil Pajak periode tahun 2016 ke Kabupaten/Kota. Permasalahan lain juga terjadi pada Pemberian tunjangan Perumahan dari Ketua dan anggota DPRD
Kepri yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian realisasi Belanja kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) pada Biro Perlengkapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri yang tidak didukung pertanggungjawaban lengkap dan pembayaran gaji honorium di Dinas Pendapatan Kepri dan RSUD Tanjunguban melebihi standar SSH. Sementara kasus yang mangarah pada permasalah hukum, adalah penggunaan dana APBD Kepri, terkait Perjalanan Dinas, penggunaan anggaran untuk pemeliharaan kenderaan dinas, kelebihan pembayaran atas sejumlah paket proyek belanja Barang dan Jasa, penggunaan dana hibah tidak berdasarkan bukti penggunaan yang sebenarnya, laporan dana bantuan belanja tak terduga tidak sesuai ketentuan, kekurangan hasil pengadaan barang dan realisasi kegiatan rutinitas perkantoran di Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri. Berdasarkan data yang diperoleh koran Rakyat Media dari temuan BPK terungkap, realisasi dana penggunaan BBM dan perjalanan dinas BPBD pada tahun 2016 sebesar Rp2,7 miliar. Namun dari realisasi tersebut termasuk realisasi belanja BBM sebesar Rp101,840,000, di-
Bersambung ke Hal 2 Bersambung ke Hal 2
Dua Tentara AS Polres Siak Tangkap 12 Moge Bodong Ditangkap Masuk ke Lokasi HUT ke-72 TNI
PARADE senjata berat Pada HUT TNI ke-72 di Celegon Banten
JAKARTA, RAKYAT MEDIADua orang tentara Amerika Serikat (AS) diduga mencoba menyusup lokasi acara Hari Ulang Tahun HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Keduanya diduga menyusup pada Rabu 4 Oktober 2017 atau satu hari sebelum pelaksanaan HUT TNI. Berdasarkan informasi
yang diperoleh SINDOnews, kedua warga negara AS berinisial ZM dan BM ditangkap karena diduga hendak melakukan penyusupan pada Rabu pukul 13.00 WIB. Kemudian kedua warga negara asing (WNA) itu diinterogasi oleh pihak TNI. Keduanya diketahui datang Bersambung ke Hal 2
Anggota DPR Suap Ketua PT Rp1 M Terkait Kasus Korupsi JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menjelaskan prihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus suap antara Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono dengan anggota DPR Fraksi Golkar, Aditya Moha. Menurut Laode, Aditya ingin menyelamatkan ibundanya, Marlina Moha yang sedang berjuang ditingkat banding atas vonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bersambung ke Hal 2
PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Kasus penyelundupan motor gede (moge) yang yang ditangani Polres Siak, Riau, memasuki babak baru. Pihak kepolisian menetapkan seorang tersangka selaku pemalsu dokumen. Kapolres Siak, AKBP Barliansyah mengungkapkan hal itu kepada awak media, Rabu (4/10/2017). Barliansyah menjelaskan, dari 12 moge yang diamankan, pihaknya membagi dalam kedua kelompok kasus yang berbeda. “Dalam kasus ini kita menetapkan satu orang inisial J sebagai tersangka. Peran J selain membawa moge dari Batam ke Siak, dia adalah orang yang
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Bertambahnya oknum hakim yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono disebut sebagai kegagalan reformasi aparat penegak hukum. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai reformasi kehakiman hanya berhasil pada level pembuatan regulasi, khususnya dalah hal memperkuat sistem pengawasan.”Tetapi reformasi dalam lingkup budaya hukum aparat penegak hukum di kekuasaan kehakiman, reformasinya gagal total,” ujar Fickar, melalui keterangan tertulis, Minggu (8/10/2017).”Terutama pada mental dan moralnya sehingga budaya korupnya tidak akan pernah hilang. Bahkan sistemik atau melembaga,” lanjut dia. Fickar mengatakan, penangkapan Sudiwardono merupakan contoh ironi dari upaya reformasi itu. Pejabat selevel ketua pengadilan yang semestinya menjadi teladan dalam keadilan malah menjadi pelakukorupsi. Selain itu, Fickar juga menganggap sistem pengawasan internal dan Komisi Yudisial masih belum optimal. ”Sudah tidak bisa mendeteksi dan bekerja dengan baik karena kejadian
Gubernur : Tahun 2019 Mendatang Kepri Terang Benderang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepuluan Riau, Nurdin Basirun mengatakan pada tahun 2019 mendatang Provinsi Kepri akan terang menderang. “Tahun 2019 ini dipastikan seluruh Kepri terang menderang. Semua ini karna komitmen PLN untuk Kepri,” Kata Nurdin Basirun dalam kunjungan ke Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Sabtu. Dalam acara pelepasan 17 mesin pembangkit diesel PLN
12 UNIT Motor Gede bodong diamankan Polres Siak
melakukan pemalsuan dokumen,” kata Barliansyah. Barliansyah merincikan soal perbedaan kedua kelompok moge dengan barang bukti 12 unit. Kelompok pertama, berjumlah 4 moge. Dalam kasus 4 unit moge ini dibawa oleh 4 orang saksi dari Batam. “Jadi 4 orang ini tugasnya hanya disuruh membawa moge dengan kapal dari Batam menuju pelabuhan Buton, di Siak. Mereka me-
Bersambung ke Hal 2
nerima upah Rp 500 ribu per orang. Ini juga suratnya palsu,” kata Barliansyah. Untuk kelompok kedua dengan jumlah 8 unit moge, juga memiliki dokumen yang bermasalah. Dari jumlah 8 moge itu, dibagi lagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ada 3 unit moge dengan surat STNK dan BPKB palsu. “Nah di sinilah peran J Bersambung ke Hal 2
Cita Citata
Bisnis Kuliner Baru di Jakarta BELUM genap satu bulan Cita Citata meluncurkan produk kue kekiniannya, Ceat’A Cake. Tepatnya baru pada 10 September 2017 lalu toko kue kekinian milik Cita dibuka di Bandung, Jawa Barat. Namun rupanya Cita sudah ketagihan membuka bisnis di bidang kuliner. Kini ia sedang bersiap-siap untuk membuka resto bernama Geulish Pisan yang menyajikan makanan Asia dan Western. Bersambung ke Hal 13
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun memotong pita
STOP PERS Berhubung masih mengaku ngaku sebagai wartawan Koran Rakyat Media Bersama ini diberitahukan kepada Instansi pemerintah/ Pengusaha Swasta dan masyarakat luas khusus di Batam dan Kepri umumnya bahwa nama 1. Andi.S tempat Tinggal Belakang Padang 2. Winarto Tempat tinggal di Jodoh 3. Trianto Tempat Tinggal perumahan Bandara Ke tiga nama tersebut telah dipecat dari wartawan Koran Rakyat Media segala tindak tanduknya yang dapat merugikan masyarakat bukan menjadi tanggung jawab kami. Demikian juga Kartu Pers yang masih ditangan mereka sejak pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Tertanda Redaksi
CMYK
SAMBUNGAN
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
2
25 KK di Alai Selatan Dapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) di Desa Alai Selatan, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau, mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Realisasi program itu ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2017 ini. Kepala Desa Alai Selatan, Masnor, saat ditemui wartawan men-
gungkapkan, bantuan program itu memang sangat dibutuhkan oleh warganya, karena banyak rumah warga di desa ini yang tidak layak huni dan sebagian besarnya sudah lapuk di makan usia. “Kami bersyukur tahun 2017 ini sebanyak 25 Kepala Keluarga di Desa Alai Selatan mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari program Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pemerintah Provinsi Riau,” ujarnya, Selasa 3 Oktober 2017. Dikatakannya, untuk menyelesaikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya itu, pemerintah desa membentuk kelompok kerja masyarakat yang diberikan amanah bergotong royong dalam pembangunannya. Setiap KK penerima bantuan mendapat dukungan dana 15 juta
Wabup Kepulauan Meranti Hadiri Upacara HUT TNI Ke-72 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim turut menghadiri Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Markas Komando Distrik Militer 0303 Bengkalis, Kamis 5 Oktober 2017. Sebelum upacara di mulai, ditampilkan pertunjukan sosiodrama mengenang sejarah perjuangan Pemuda Bengkalis dalam merebut Kemerdekaan dari tangan penjajah, sebagai tanda bukti bahwa TNI bersama rakyat benar-benar nyata sejak dulu sampai sekarang. Sesuai tema HUT TNI Ke72 tahun 2017 ini, yakni “Bersama Rakyat TNI Kuat”, hal tersebut membuktikan tidak terlepasnya soliditas kemanunggalan yang dibina sejak lahirnya tentara keamanan rakyat, yang kini berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dalam upacara peringatan HUT TNI ke-72 itu, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), Komandan Distrik Militer (KODIM) 0303 Bengkalis, Letnan Kolonel Inf. Rizal Faizal Helmi, dan sebagai Komandan Upacara, Mayor Inf. Yendrofa.
PARA pejabat pemkab Bengkalis dan kepolisian
Usai upacara, dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kenaikan pangkat kepada personel TNI dan pemotongan tumpeng oleh Letnan Kolonel Inf. Rizal Faizal Helmi, serta pemberian hadiah kepada pemenenang lomba Karya Jurnalistik kepada perwakilan Media Massa, serta di ikuti atraksi Marching Band Andam Dewi. Tidak hanya itu, kegiatan donor darah juga dilakukan oleh jajaran Kodim 0303 Bengkalis, dalam rangka mengisi Dirgahayu TNI tahun 2017 ini. Tampak Hadir dalam upacara tersebut, Plt Sekda Bengkalis H Arianto, Ketua DPRD
Gubernur : Tahun Karimun, Nurdin mengatakan, PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau berkomitmen memperluas akses listrik di Kepulauan Riau. Hal itu sebagai implementasi program nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”Pemerintah Provinsi Kepri sangat berterima kasih sekali kepada PLN, program nawacita telah diaplikasikan di seluruh Kepulauan Riau,” kata Nurdin. Ia mengatakan kedatangan 17 Megawatt (MW) mesin pembangkit listrik tenaga diesel ini dipastikan akan mampu menjadikan Kabupaten Karimun terang menderang hingga ke pulau-pulau lainnya.”Jika
ada pemadaman-pemadaman itu hal yang biasa, itu masalah teknis,” katanya. Menurut dia, pemerintah masing-masing kabupaten/ kota berperan penting dalam mereaslisasikan dan mempermudah pihak PLN dalam mereaslisasikan program nawacita tersebut, sehingga upaya PLN menuntaskan penerangan listrik Provinsi Kepri dapat terealisasi sebelum tahun yang ditargetkan. “Semua ini tidak terlepas dari komunikasi bupati kepada PLN yang cukup bagus, sehingga PLN berjanji 2018 akan tuntas semua,” katanya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga akan turut mendukung segala fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan PLN untuk menjadikan Provin-
Polres Siak yang telah melakukan pemalsuan dokumen tersebut. Kita baru menetapkan J sebagai tersangka. Dia juga berperan yang membawa moge tersebut dari Batam,” terang Barliansyah. Untuk dua unit moge lainnya, lanjut Barliansyah, memiliki dokumen yang dikeluarkan dari Polda Kepri. Persoalannya, aturan yang berlaku kendaraan dengan dokumen Polda Kepri yang ada di Batam tidak dibenarkan untuk dibawa keluar. ”Dua unit memang ada faktor
Sambungan Hal. 1
si Kepri ini terang menderang, sehingga investasi yang masuk di provinsi ini semakin meningkat. “Ada 22 pulau akan segera dialiri listrik, kami akan dukung sarana dan prasarana PLN untuk menerangi pulau-pulau tersebut,” katanya. Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengatakan, sebagai kepala daerah dan seluruh masyarakat Karimun sangat berterimakasih sekali kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang mendatangkan 17 MW ke Karimun. “Seluruh masyrakat Karimun sangat berterima kasih sekali kepada bapak Gubernur, dimana dapat dipastikan kebutuhan listrik di Karimun sudah akan terpenuhi,” katanya. (rm/ ant) Sambungan Hal. 1
pembeliannya. Tetapi ada aturan kendaraan dari Batam tidak boleh keluar,” kata Barliansyah. Sedangkan sisanya, tiga unit Moge lagi, lanjutnya, diketahui juga memiliki STNK dan BPKB palsu. Ketiga pemilik Moge tersebut, dalam pemeriksaan mengaku bahwa dokumen palsu tersebut mereka urus lewat jaringan di sosial media Facebook. “Pemiliknya menyebutkan mereka mengurus dokumen lewat kenalan seseorang di FB. Untuk
Dua Tentara ke Indonesia menggunakan visa on arrivaltanggal 15 September 2017 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka mengaku menginap di Hotel Ritz Carlton Jakarta. Saat ditangkap, keduanya mengatakan sedang berjalanjalan di Cilegon. Keduanya mengaku sebagai tentara AS. Kepada keduanya, pihak TNI saat itu menyampaikan apabila tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian atau dokumen keimigrasian, kedua WNA itu akan dikembalikan ke kesatuannya yang sedang berada di Jakarta dan dikawal TNI sampai ke tempat tujuan. Pihak TNI juga menyampaikan sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Amerika di Jakarta mengenai keberadaan dua WNA di Cilegon. Saat dikonfirmasi mengenai peristiwa tersebut, Kepala Penerangan Kopassus Letkol Inf Joko Tri Hadimantoyo membenarkan. ”Benar diamankan oleh Koramil setempat,” kata Joko, Jumat (6/10/2017) pekan lalu.
Bengkalis, Abdul Kadir, Kapolres Bengkalis, AKBP Abbas Basuni, Ketua LAM Bengkalis, Zakaria Yusuf, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Sutarno SH, serta para Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkup Pemkab Bengkalis. Kemudian hadir pula Wakil Bupati Siak, Alfedri, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim, Kapolres Siak, AKBP Barliansyah, perwakilan Pertamina RU II Sungai Pakning, Pemuda Pancasila, Komite Nasional Pemuda Indonesia serta siswa dan siswi SLTA. (rm/sc)
sekarang pemilik masih saksi, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa jadi tersangka. Karena mereka mengetahui bahwa dokumen itu palsu,” kata Barliansyah. Moge ini diamankan Polres Siak pada 24 Juli 2017 lalu. Dari 12 unit itu, terdiri dari merek Harley Davidson dan satu unit Ducati. Semuanya diangkut dalam kapal dari Batam. Ada 8 kendaran beralasan akan melakukan perjalanan ke Aceh. Ada 4 kendaraan lagi akan dipakai pemiliknya.(rm/mb). Sambungan Hal. 1
Pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar, menyarankan TNI bersikap tegas terhadap dua tentara Amerika Serikat (AS) berinisial ZM dan BM yang nekat menyusup ke acara HUT ke-72 TNIdi Cilegon, Banten. Menurut Sidratahta, ZM dan BM sangat mustahil datang secara tiba-tiba tanpa izin komandannya. Dengan demikian, paantas jika kasus tersebut dibawa ke jalur hukum militer dunia demi menjaga muruah TNI di mata dunia. Apalagi sikap pertahanan AS sering kadang berlebihan, pernah terjadi embargo militer AS kepada TNI. “Jika tidak, maka wibawa TNI sebagai tentara profesional jadi taruhannya. Jadi isu penyusupan bisa dimanfaatkan guna menunjukkan kewibawaan TNI sebagai penjaga utama kedaulatan republik ini,” kata Sidratahta kepada Okezone, Minggu (8/10/2017) lalu. Alumni Studi Pertahanan
APCSS Komando Pasifik AS di Hawai itu melanjutkan, acara HUT TNI menjadi momentum yang tepat bagi negara lain untuk mengintip kekuatan pertahanan Indonesia karena segala keahlian serta beragam alusista yang dimiliki dipamerkan. “Diplomasi pertahanan kita tak boleh lembek, tapi harus gunakan strategi pertahanan yang futuristis sebagai pemimpin ASEAN dan negara kuat di kawasan serta calon negara anggota Dewan Keamanan PBB ke depan,” tegasnya. Seperti diketahui, dua anggota militer AS itu diamankan karena menyusup pada Rabu 4 Oktober 2017, atau tepat sehari sebelum pelaksanaan hari puncak HUT ke-72 TNI. Keduanya langsung diserahkan ke Kedubes AS setelah selesai diinterogasi. Berdasarkan pengakuan, mereka datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival pada 15 September 2017 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menginap di Hotel Ritz Carlton Jakarta.(rm/tmp).
rupiah. “Program ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari dana APBN melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, untuk melakukan renovasi semi permanen atau rehab total,” ungkapnya. Kades Masnor berharap, untuk tahun anggaran 2018 mendatang Pemerintah Provinsi Riau dapat me-
nambah alokasi bantuan program pusat itu sebanyak 20 unit rumah lagi, karena warga Desa Alai Selatan mayoritasnya berpenghasilan rendah yang bekerja sebagai buruh. “Kepala Keluarga yang mendapat bantuan tahun 2017 ini merupakan dari usulan tahun 2015 lalu. Kami berharap tahun 2018 nanti bisa mendapatkan bantuan lagi untuk renovasi 20 unit rumah,” harapnya.
Kades Masnor juga menjelaskan, saat ini tahap pengerjaan program renovasi 25 unit rumah di Desa Alai Selatan sudah berjalan sekitar 30 persen. Ditargetkan realisasi program itu selesai sebelum akhir tahun anggaran 2017 ini.”Alhamdulillah masyarakat antusias bergotong royong dalam sistem kelompok kerja masyarakat yang kami bentuk di Desa Alai Selatan,” ucapnya. (rm/sc)
Puluhan Miliar manakupon pembelian BBM yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dinas BPBD ternyata menggunakan kupon palsu. Selain itu, pada tahun 2016 BPBD juga merealisasikan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp1,183,069,700. Akan tetapi, dari realisasi anggaran tersebut, ternyata BPK menemukan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut tidak didukung dengan bukti yang valid, antara lain tidak melampirkan bukti dokumen SPPD, laporan pelaksana perjalanan dinas, boarding pass pesawat, seaport tax kapal, pembayaran penginapan atau hotel yang sah, tidak melampirkan daftar pengeluaran riil dan perjalaanan dinas tidak sesuai dengan tanggal pada Surat Perintah Tugas (SPT). Sedangkan kasus dugaan korupsi laporan pertanggungjawabab penggunaan dana hibah tidak berdasarkan bukti dan penggunaan sebenarnya diketahui pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Kepri merealisasikan penggunaan dana hibah sebesar Rp 419,3 miliar atau 99,34 persen dari anggaran Rp 422 miliar. Salah satu temuan BPK adalah pertanggungjawaban atas realisasi dana hibah yang diketahui bermasalah adalah pemberian dana hibah kepada Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Independen Monitoring Centre atas pelaksanaan kegiatan Seminar Kepimpinan Organisasi sebesar Rp165 juta di Hotel Sentosa Batam yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Pasalnya, tercatat dari temuan BPK terdapat inkonsistensi antara rincian Anggaran Biaya dengan materi terkait Seminar yang diselenggarakan LSM IMC tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian dana hibah kepada Sekretariat Kopri atas pembelian BBM sebesar Rp76 juta dan sebesar miliaran rupiah pemberian dana hibah kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan
Sambungan Hal. 1
dan LSM lainnya, BPK juga menemukan pertanggungjawaban yang tidak jelasdan diduga fiktif sehingga tidak diyakini kebenarnya. Seperti pemberian dana hibah kepada Vitara offroad Batam Rp 62,5 juta, hibah kepada indonesia Offroad Federation (IOF) sebesar Rp 32,6 juta, hibah kepada Lingga Gathering Jip sebesar Rp52,3 juta, hibah kepada Sekretariat Komisi Informasi (KIP) Provinsi sebesar Rp 87,2 juta, hibah kepada Forum Komunikasi Dosen kegiatan seminar Internasional sebesar Rp 175 juta, hibah kepada Radio komunitas Inspirasi pembelian alat perangkat Operasional sebesar Rp 77,2 juta dan hibah kepada LSM Laskar Tempatan sebesar Rp350 juta. Selain itu, BPK juga menemukan dugaan penyimpangan kelebihan pembayaran atas delapan paket Pekerjaan barang dan jasa pada lima organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 950,2 juta. Dimana pada tahun 2016 Pemprov Kepri telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp 367,2 miliar dengan realisasi sebesar Rp 303,2 miliar atau 82,56 persen. Dari delapan paket kelebehihan pembayaran tersebut diantaranya terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Dinas Pendidikan sebesar Rp 22,8 persen, kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Rumah Sakit Daerah Tanjung Uban sebesar Rp 50,2 juta, Biro perlengkapan Sekretariat Daerah Rp 24,7 juta, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan sebesar Rp 439,5 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 147,8 juta. Dugaan penyimpangan anggaran APBD tahun 2016 juga terjadi di Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepualuan Riau. Tak tanggung tanggung, temuan BPK RI atas penggunaan anggaran yang diduga terjadi penyelewengan nilainya mencapai Rp 3,722,-
554,957 dari realisasi Anggaran di Biro Humas dan Protokol sebesar 84,574,155,010 atau 96,46 persen dari Anggaran sebesar Rp 87,675,,724,316. Dari jumlah tersebut Rp 22,924,,813,562 diantaranya merupakan anggaran rutinitas Perkantoran digunakan untuk keperluan akomodasi/penginapan tamu tamu Pemerintahan Provinsi Kepri sebesar Rp 1,797,920,249. Namun pengeluaran anggaran tersebut PPTK di Biro Humas tidak dapat menunjukan bukti pengeluaran uang karena tidak memiliki catatan, nama, indentitas, tujuan/kegiatan tamu yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Sedangkan sebesar Rp 1,9 miliar digunakan untuk membayar tagihan tiket pesawat tamu Pemerintah Pemprov Kepri kepada biro jasa yaitu PT Batam Paradiso Tour & Travel dan PT Musafir Tour & Travel. Pembayaran tiket pesawat itu dilakukan bendahara pembantu Biro Humas dan Protokol setelah menerima informasi jumlah tamu, tujuan, maskapai, jam dan kelas penerbangan dari ajudan Sekretaris daerah dan ajudan Gubernur Kepri. Dan lebih menariknya lagi, dari penggunaan anggaran akomodasi penginapan atau Hotel dan pembelian tiket pesawat. Sebesar Rp 166,296,079 dan Rp 86, 433,,650 merupakan pembayaran hotel dan pembelian tiket pesawat untuk anggota DPRD Kepri. Temuan BPK RI terkait pengeluaran danaakomodasi penginapan atau Hotel dan pembelian tiket pesawat kondisi tersebut disebabkan Sekertaris daerah, Kepala Biro Humas dan Protokol telah merealisasikan pengeluaran yang tidak jelas peruntukannya untuk dibebankan pada keuangan daerah. Bahkan berdasarkan hasil temuan BPK RI, terdapat sekitar 32 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di Provinsi Kepulauan Riau, yang tidak menempatkan dana jaminan tahap ek-
KPK Tangkap terus berulang,” kata Fickar. Di samping itu, perilaku kotor oknum hakim juga mencoreng citra hakim-hakim lain yang bersih. Menurut dia, baik atau buruknya dunia peradilan yang tercermin dari putusan hukum ya akan tergantung pada moral dan mental para hakim. Secara sosiologis, kata Fickar, perilaku oknum penegak hukum peradilan menemukan sisi pembenaran. Banyak kegiatan kantor pengadilan butuh dana besar yang tidak mungkin ditutup seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Misalnya, sebut Fickar, turnamen golf atau tenis, kegiatan pesta dharma wanita peradilan,
Sambungan Hal. 1
pesta penyambutan tamu, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan biaya besar yang tidak mungkin diusulkan melalui anggaran resmi.”Bahkan, dalam suatu diskusi eksaminasi, terungkap ada seorang oknum hakim yang menangani perkara yang sedang dieksaminasi bolak balik Jakarta-Singapura 18 kali dalam sebulan,” kata Fickar. Fickar menambahkan, upaya minimal yang bisa dilakukan Mahkamah Agung yakni dengan melarang kegiatankegiatan berbiaya tinggi agar tidak mendorong pejabat peradilan melakukan korupsi. Baik korupsi untuk dirinya sendiri maupun untuk tanggungjawab pada organisasinya.
Fickar juga meminta agara para pejabat Mahkamah Agung memberikan teladan kepada bawahan agar tidak bergaya hidup berlebihan. Gaji pejabat aparat penegak hukum peradilan terukur, sehingga mudah untuk mengenali mana pejabat yang korup dan tidak.”Karna itu pula budaya malu harus dikembangkan oleh hakim-hakim dan pejabat MA agar bisa diteladani oleh hakim hakim peradilan di bawahnya,” kata Fickar. Terkait penangkapan Sudiwardono, dia diduga menerima sejumlah uang dari politisi Partai Golkar, Aditya Moha. Pemberian suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus
Anggota DPR Manado pada Juli 2017 lalu. Dia terjerat kasus Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow. Agar proses banding ibunya diterima, Ketua PT Manado Sudiwardono diduga menerima SGD101.000 atau setara Rp1 miliar untuk pengurusan putusan bebas di tingkat banding terdakwa ibu dari anggota DPR Aditya Anugrah Moha. Penangkapan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha alias Didi dilakukan karena diduga setelah atau sesaat setelah transaksi serah terima suap sebesar SGD101.000, pada Jumat (6/10/2017). AAM diduga menyuap S agar Pengadilan Tinggi Manado memvonis bebas Ibunya berinisial MMS yang juga man-
splorasi. Padahal jaminan Reklamasi adalah jaminan yang digunakan Gubernur untuk menunjuk pihak ketiga jika perusahaan pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan perjanjian. Total dana reklamasi dari 15 perusahaan pemegang IUP sebagai jaminan reklamasi tahap ekplorasi sampai akhir tahun 2016 oleh Dinas ESDM berdasarkan rencana reklamasi sebesar Rp 18 miliar. Namun perusahaan yang baru memenuhi kewajiban simpanan tersebut hanya Rp 1 miliar. Sementara dari 20 perusahaan pemegang IUP operasi Pruduksi yang diterbitkan maupun diperpanjang oleh pemerintah daerah sebesar Rp 12,2 miliar dan baru empat perusahaan yang memenuhi kewajiban dengan jumlah jaminan Rp 727 juta. Yang menjadi tanda tanya, bukti simpan dana jaminan dan pascatambang tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan adanya resiko membebani keuangan daerah mencapai Rp 28 miliar, jika lahan terganggu atau lingkungan yang rusak ditinggal perusahaan pemegang IUP tanpa direklamasi terlebih dahulu apabila jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi, jaminan Reklamasi dan Jaminan pascatambang tahap Operasi Produksi jika pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak menguasai bukti simpanan dana jaminan. Hingga berita ini naik cetak Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi Kepri Arif Fadillah, belum berhasil dikonfirmasi. Demikian juga Kepala Biro humas dan Protokol Nelwan, ketika dikonfirmasi media ini ke ponselnya terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran akomodasi/penginapan dan pembelian tiket pesawat di biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri belum berhasil dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui pesam singkat atau SMS juga tidak dibalas.(rm/mawardi).
korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow dengan terdakwa Marlina Mona Siahaam, ibu Aditya Moha yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011. KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Sudiwardono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini.Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rm/kps). Sambungan Hal. 1
tan Bupati Bolaang Mongondow. MMS diketahui telah divonis bersalah dan dihukum 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atas kasus korupsi TPAPD Bolaang Mongondow. “Dugaan transaksi suap hakim S dan anggota DPR AAM terkait pengurusan putusan terdakwa Marlina Moha Siahaan yang ajukan banding di PT Manado atas putusan Pengadilan Tipikor Manado sebelumnya. Targetnya diindikasikan agar Marlina Moha bisa diputus bebas atau ringan,” kata Laode dalam keterangan persnya, Sabtu (7/10/ 2017). Selain hakim Sudiwardono dan anggota DPR Aditya alias Didi juga ada beberapa orang lain yang juga diamankan tim KPK. Saat ini, AAM, S dan tiga orang yang dibekuk dalam OTT tersebut sedang diperiksa in-
tensif oleh tim penyidik KPK. Hanya saja, untuk Marlina Moha Siahaan yang pekan terakhir September 2017 sempat berada di Jakarta belum diciduk. “Untuk Marlina belum, belum ditangkap. Dalam waktu dekat ditentukan status tersangka hakim S dan anggota DPR AAM, sama dilihat juga dugaan keterlibatan Marlina,” ucap sumber tersebut. Dari informasi yang berhasil dihimpun, Aditya Anugrah Moha alias Didi masuk ke Senayan dari daerah pemilihan Sulawesi Utara (Sulut). Pria pemegang gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) merupakan anak dari Marlina Moha Siahaan. Marlina Moha Siahaan merupakan bupati Bolaang Mongondow dua periode sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Bolaang Mongondow. Selepas menjadi bupati, Marlina men-
duduki kursi anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara, Periode 2014-2019 dari Partai Golkar. Pada 19 Juli 2017 lalu, Marlina divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado dengan pidana 5 tahun penjara, denda Rp200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp1,25 miliar subsider 2 tahun penjara. Marlina divonis terbukti melakukan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow dari APBD tahun 2010. Saat diputus, Marlina sempat ditahan di rutan Malendeng Manado. Tapi sejak Senin (26/9/2017) hingga Jumat (29/9/2017), Marlina malah bisa melenggang keluar rutan dan mengikuti Rapat Koordinasi Partai Golkar Sulut di The Sultan Hotel, Jakarta.(rm/snd).
CMYK
3
BATAM METROPOLIS
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
SMPN 47 Lakukan Pungli Pada Siswa Bangun Mushola
Anggota komisi IV DPRD Kota Batam
BATAM CENTER, RAKYAT MEDIA-Kepala Sekolah SMPN 47 Tanjungriau Kecamatan Sekupang diminta harus bertanggungjawab dalam pungutan uang kepada siswa untuk rencana pembangunan mushola di sekolahnya, sejak Tahun 2014 hingga saat ini. Demikian tegas Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho “Saya sebenarnya keberatan berkomentar terkait ini, karena mereka memiliki niat baik dalam pembangunan mushola. Tapi kalau sampai sejauh ini belum diwujudkan, sementara uang dipungut, kami minta pertanggungjawaban Kepala Sekolah. Tentunya mereka tahu
siapa yang ditugaskan dalam pungutan ini,” ujar Udin P Sialoho, Rabu (04/10/2017) lalu. Pungutan yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa tersebut yang rencananya untuk pembangunan mushola di lingkungan sekola, namun hingga kini pembangunan tersebut belum terwujud. Adapun nominalnya yang dipungut terhadap siswa SMPN 47 sejak tahun 2014 – 2017 itu berbeda-beda mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per siswa. “Ketika uang ini sudah dipungut tapi tidak dilakukan pembangunan, ini sudah terjadi pelanggaran. Kami minta aparat hukum bisa bertindak tegas, agar mendapat efek jera, termasuk sekolah-sekolah lainnya,” ujarnya.
Karena, kata Udin lagi, mudus ini sudah sering dilakukan pihak sekolah dan komite dalam pungutan liar di dunia pendidikan Batam. Sekolah harus trasparan dalam menampilkan anggaran belanja dan pendapatan sekolah. Untuk menindaklanjuti kejadian itu, ia berharap wali murid agar melaporkan langsung ke Komisi IV DPRD Kota Batam, untuk dibahas lebih dalam melalui rapat dengar pendapat (RDP). “Kalau misalnya ada laporan dari warga, langsung disampaikan ke Komisi IV, kami akan upayakan melakukan pemanggilan yang bersangkutan dan Dinas Pendidikan untuk dilakukan RDP,” pungkasnya. (rm/Ikhsan).
Udin P. Sihaloho
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Perubahan Akta Notaris No.84 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0006827.AH.01.02., Tanggal 21 Maret 2017 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Ikhsan Amd Koordinator Liputan Amiruddin Asisten Redaktur Rizki Perdana, Iqbal Ramadhan, Gunawan Ramadhan Renhard (Rendi) Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Ferianda, Bachtiar, Aldi Hermawan Divisi Iklan Rizki Perdana Divisi Pemasaran Alfizam Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala), Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton Can BiroKabupaten Bintan Tio Imando BiroKabupatenNatuna Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos29452. Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id
Penumpang Lion Air Kehilangan Uang Rp 28 Juta di Bagasi BATU BESAR, RAKYAT MEDIA-Seorang penumpang maskapai Lion Air yang baru tiba di Bandara Hang Nadim Batam, Noveria N, kaget bukan kepalang. Uangnya di dalam tas senilai Rp 28 juta hilang. Diduga uang tersebut dicuri. Noveria yang mengetahui uangnya hilang langsung syok. Noveria tak tahu persis di mana uang itu lenyapnya. Apakah di Nias, Medan, atau di Batam. Wajah Noveria seketika pucat. Saat itu ia baru saja tiba dari Bandara Binaka Gunungsitoli Nias, Sumatera Utara. Menduga uang itu dicuri, ia pun melaporkan kejadian itu ke SPKT Polsek Bandara Hang Nadim, Senin (2/10/2017) itu. Menurut Noveria, awalnya tas hitam itu hendak ia tenteng, namun pihak bandara di Nias memintanya untuk memasukkan ke dalam bagasi.”Disuruh di dalam bagasi sama orang pesawat,” kata dia. Uang itu sedianya untuk pesta pernikahan adiknya untuk diserahkan ke pihak pengantin perempuan.”Itu uang nikahan, pusing saya,” katanya. Noveria mengatakan dia tak sendirian. Ada tiga anggota keluarga yang lain. Awalnya kata dia, saat dari Binaka Nias,
Lahan Pembangunan Waduk Sei Gong Masih Bermasalah BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan Batam menyatakan pebangunan waduk Seigong di Galang, Batam sudah mencapai sekitar 50 persen dan diharapkan bisa rampung pada pertengahan 2018.”Sekarang sudah sekitar 50 persen. Target pembanguannya selesai pertengahan tahun depan,” kata Deputi IV BP Batam, Purba Robert Sianipar di Batam, Kamis. Waduk Sei Gong yang pada awal 2017 sempat ditinjau oleh Presiden Joko Widodo merupakan salah satu dari 49 waduk yang masuk dalam program pembangunan waduk selama lima tahun untuk mendukung ketahanan pangan di Tanah Air. Waduk Sei Gong yang dibangun sebagai tempat penampungan ar baku di Kecamatan Galang, Kota Batam, memiliki luas hingga 355 hektare dan dapat menampung sekitar
11 juta meter kubik air.”Jika sudah jadi, waduk tersebut akan mensuplai kebutuhan air bersih masyarakat Galang hingga Batam. Pembangunan waduk di Kota Batam terus dilakukan karena tidak memiliki sumber air baku,” kata dia. Sayangnya lahan proyek pembangunan waduk tersebut dikabarkan masih bermasalah. Pasalnya beberapa waktu lalu puluhan warga yang mengaku pemilik lahan pembangunan Bendungan Sei Gong Batam di Desa Sijantung, Pulau Galang Batam, pernah melakukan unjuk rasa.Mereka unjuk rasa karena belum mendapatkan ganti rugi. Bahkan warga sempat menghentikan proyek pembangunan yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Wika) Tbk. Proyek pembangunan Bendungan Sei Gong ini memiliki luas lahan untuk genangan air 355,99 hektare. (rm/red)
Pemko Tutup Kantor Gojek Batam
KORBAN Noveria N melapor ke Polsek Bandara
naik Wings Air lantas transit di Bandara Internasional Kuala Namu Deliserdang Sumut setelah memakan waktu selama 50 menit.Dari Kualannamu mereka naik Lion Air ke Batam. “Kami kan taunya waktu sampai di Batam,” tuturnya. Tiba di Batam sekitar pukul 16.00 WIB, saat memeriksa tas itu lah Noveria kaget bukan kepalang. Uang yang ia simpan di tas sudah tak ada.Seorang pegawai Lion Air di Hang Na-
dim mengatakan masih melakukan pengecekan. “Kita akan periksa hasil x-raynya dulu,” kata wanit tersebut. Kapolsek Bandarang Hang Nadim Iptu Betty Novia menjelaskan masih melakukan penyelidikan hingga meminta bantuan petugas kepolisian di Nias.General Manager Operasional Bubu Hang Nadim Suwarso mengaku sudah mendapat laporan. “Kita serahkan ke polisi,” ujar dia. (*)
Anggota DPRD Batam Li Khai Kritik Perka No. 10 BP Batam BATAM CENTER, RAKYAT MEDIA–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Li Khai mengkritisi kebijakan BP Batam yang mengeluarkan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan. Menurutnya, kehadiran Perka itu, akan semakin memperparah kondisi Batam saat ini. Lik Khai mendasari argumennya dengan adanya kewajiban investor memberikan jaminan 10 persen dari investasinya ke BP Batam. Selain itu untuk kredit ke bank, juga harus mendapat persetujuan dari BP Batam. “Sekarang apa yang dibuat tujuh pimpinan BP Batam? Yang ada dengan Perka Nomor 10 itu investor akan hengkang. Kalau pengangguran tambah banyak, siapa mau tanggungjawab. Siapa yang bisa jamin, jaminan 10 persen itu bisa dikembalikan?,” tanya dia. Kekhawatiran Lik Khai bukan tanpa alasan. Sebab dia mengalami sendiri, saat membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) beberapa waktu lalu, pembayarannya
PROYEK pembangunan waduk Sei Gong Galang, Batam
LI KHAI Anggota DPRD Kota Batam kritik Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 tentang Penyelenggaraan Administrasi lahan.
ke BP Batam yang berstatus lebih bayar, hingga sekarang belum dikembalikan. Ada Rp 6 juta kelebihan bayar saya kemarin, tapi apa? Yang balik ke rekening saya tak ada. Kalau pimpinan dan deputi pindah, siapa yang mau tanggungjawab?,” kata Lik Khai.”Dan lagi, uang jaminan 10 persen itu diletakkan dimana? Kalau di bank, kan BP cari bunga juga,” sam-
bung dia. Soal kredit ke bank yang harus mendapat persetujuan dari BP Batam, laki-laki itu juga tak sependapat.”Apa hak BP Batam? Setuju atau tidak setuju bank kan tergantung sertifikat. Cuma di Batam saja begini,” ujar Lik Khai. Menurut Lik Khai, semestinya BP Batam mempermudah investor yang akan masuk ke Batam. Bukan sebaliknya. Dia lantas membandingkan kondisi Batam dengan Johor, Malaysia di era 1980-an lalu. “Tahun 80-an Batam berkembang pesat, Johor tak ada apa-apanya. Sekarang makin hari makin parah. Kenapa? Dulu tak berbelit. Tujuannya memang untuk memajukan Batam. Sekarang apa?,” kata Lik Khai. Lagi-lagi dia menilai, kehadiran Perka Nomor 10 Tahun 2017 itu akan mematikan Batam. Dia belum pernah mendengar ada aturan seperti itu di daerah lain. ”Investor masuk seharusnya syukur. Ada pertumbuhan ekonomi, terbuka lapangan kerja. Seharusnya syaratnya dipermudah,” ujar dia. (rm/ ikhsan)
RATUSAN pengemudi Gojek berkompul di depan kantor
PELITA, RAKYAT MEDIAKantor operasional Gojek Batam di Pelita, Batam, ditutup pemerintah Kota Batam. Namun layanan Gojek masih tetap bisa diorder melalui aplikasi. Layanan aplikasi masih tampak aktif. Beberapa driver terlihat standby menunggu pesanan. Penutupan kantor Gojek itu berlangsung pagi tadi. Batamnews mencoba memesan dan berhasil.Beberapa warga pun terkejut dengan penutupan tersebut. Mereka mengaku tidak mengetahui dan sangat menyayangkan kebijakan dari Wali Kota Batam itu. Sakina, salah seorang warga yang kerap berlangganan Gojek mengatakan, ia merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi transportasi online itu.”Kan Gojek membantu transportasi masyarakat, di saat urgent kita bisa langsung mesen. intinya sangat membantu. Pacar ga bisa jemput, kita tinggal
mesen go jek aja,” katanya. Kinah juga membandingkan dengan ojek pangkalan, yang menurut dia kurang aman. Sebab itu dia lebih memilih Gojek.”Dari pada pakai ojek pangkalan, kita ga tau orangnya. Nanti kalau kenapanapa gmna coba?” ujarnya. Menurut warga Batam lainnya, Afis, ia ikut menyesalkan keputusan pemerintah karena menutup kantor Gojek dan melarang Gojek beroperasi. Sebab, kata dia, keberadaan Gojek mengurangi pengangguran, juga memudahkan masyarakat khususnya yang tidak mempunyai kendaraan. ”Karena pengalaman pribadi saya sama ojek pangkalan itu pernah ditipu, waktu baru datang di batam pernah ditipu dikasih ongkos mahal,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa sekarang itu era digital, bagaimanpun Indonesia itu mikirnya harus maju. “Jangan konvensional terus.”ujarnya.(rm/bns)
PSDKP Batam Pulangkan 239 Nelayan Asal Vietnam BARELANG, RAKYAT MEDIA-Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Barelang Batam, Rabu (4/10/2017) lalu melakukan pemulangan (deportasi) sebanyak 239 orang nelayan asal Vietnam yang ditangkap karena melakukan pencurian ikan di laut Indonesia. Nelayan yang dipulangkan merupakan nelayan yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan KKP, TNI AL, maupun polri.Pemulangan nelayan asal vietnam tersebut merupakan yang kedua kali pada tahun 2017 ini, dimana sebelumnya pada 9/6/2017 PSDKP barelang Batam telah memulangkan sebanyak /95 orang nelayan asal vietnam.Nelayan asal vietnam tersebut dipulangkan melalui kapal coast guard Vietnam 8001 yang sudah menunggu di tengah laut di dekat jembatan satu barelang.(rm/*)
CMYK
BATAM METROPOLIS
4 Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Ahmad Dahlan dan Agussahiman Terlibat Kasus Korupsi Asuransi BAJ? BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan diperiksa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjungpinang. Tidak saja Dahlah, namun mantan Sekretaris Daerah Agussahiman ikut diperiksa. Pemeriksaan keduanya terkait asuransi PT Bumi Asih Jaya (BAJ). Penyidik juga mengagendakan pemeriksaan dua tersangka dalam kasus ini, M Syafei dan M Nasihan. Pemeriksaan dilangsungkan di Kantor Kejati Kepri di Tanjungpinang, Kamis 28 September 2017. Kasus ini melibatkan mantan Kasi Datun Kejari Batam, M Syafei dan pengacara PT BAJ, M Nasihan. Keduanya diduga bersekongkol mengenai dana asuransi PNS Pemko Batam sebesar Rp 55 miliar. Keduanya berperan memindahkan dana di rekening bersama itu ke rekening lain. Diduga kasus ini juga melibatkan Ahmad Dahlan dan Agussahiman. Kedua tersangka kemudian melakukan penarikan sebanyak 31 kali dana kewajiban PT BAJ dari putusan pengadilan yang pertama kali berdasarkan surat kuasa masing-masing pihak.Menurut Kejati Kepri Yunan keduanya sudah me-
Mantan Walikota Batam
Ahmad Dahlan narik 31 kali uang senilai Rp 51 miliar ke rekening pribadi sejak tahun 2013 hingga 2015.”Sudah 31 kali,” kata dia kepada wartawan beberapa waktu lalu. Dana tersebut diperuntukkan untuk klaim jaminan hari tua dan tunjangan honorer. Selain itu bisa juga digunakan untuk jaminan kesehatan. Kerja sama antara Pemko dan BAJ tertuang dalam perjanian kerja sama dengan BAJ dengan nomor 03/kontrak/lelang-Sekda/ KPA/VII/2007. Kemudian kerja sama itu terhenti pada tahun 2012 dengan alasan keterbatasan anggaran menyusul BAJ yang mulai mendapat sorotan tidak
sehat dalam pengelolaan keuangan. BAJ sempat digugat oleh OJK dan 2015 resmi dinyatakan pailit. Kemudian gonjang-ganjing dana BAJ ini terus berlanjut dan sempat mengendap. Diduga kasus ini melibatkan sejumlah pejabat di Batam termasuk Ahmad Dahlan dan Agussahiman. Atas perbuatannya, terang Yunan, tersangka dijerat dengan pasal 3 Jo pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 8 Tahun 2010 pasal 3 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (rm/red)
Warga Keluhkan Ruas Jalan Simpang Dotamana Sempit BATAM, RAKYAT MEDIA– Beberapa warga yang bermukim diperumahan Bunga Raya, Pesona Asri, Botania Kecamatan Batam Kota Kota Batam, yang setiap harinya melewati jalan tersebut merasa perlu perhatian Walikota Muhammad Rudi untuk melihat kondisi ruas jalan dari simpang perumahan Dotamana menuju SMAN 3 Batam sepanjang lebih kurang tiga kilo meter perlu diperlebar jalan tersebut, melihat pertumbuhan penduduk semakin padat. Tidak jarang pada saat waktu sibuk seperti pagi ataupun sore hari terjadi kecelakaan karena jalannya yang sempit,apalagi kalau pada sore sampai malam hari,banyak para pedagang yang berjualan pada kiri kanan bahu jalan. Kepadatan ini memang tidak bisa dihindari,karena kawasan sepanjang jalan tersebut terdapat banyak perumahan yang tingkat huniannya cukup tinggi,ditambah lagi dengan adanya plaza botania yang menjadi tempat berbelanja berbagai kebutuhan bagi warga yang tinggal disekitarnya.
PULUHAN warga mendatangi lokasi pembangunan Hotel Asia Line Pelita
Pembangunan Hotel Asia Line Pelita Diperotes Warga PELITA, RAKYAT MEDIA-Puluhan warga Jalan Sriwijaya Pelita memprotes akses jalan tertutup yang tertutup bangunan Hotel Asia Line di Pelita, Selasa (3/10/2017). Puluhan orang pun mendatangi lokasi pembangunan. Beberapa orang mendatangi depan hotel sambil membawa potongan besi dan kawat langsung memasang pagar di lokasi jalan yang biasa dilalui warga. Usai memasang beberapa pancang besi, aktifitas tersebut terpaksa dihentikan karena dilarang petugas kepolisian. Dari informasi yang dihimpun media
ini dilapangan aksi warga tersebut memberanikan diri memasang pancang karena tidak ada solusi atau titik temu masalah jalan yang telah dibangun bangunan hotel.”warga mau lewat mana sekarang, akses jalan kami ke belakang sudah ditutup,” ujar seorang pria yang mengenakan jaket hitam sembari berteriak. Menurut Anggelius yang mengaku memiliki lahan di belakang hotel mengatakan, lahan dibalakang hotel yang akan dibangun merupakan milik PT Puri Agung.”Akses jalan seluas 12 meter tersebut sudah ada sejak puluhan tahun lalu, sejak awal pembangunan sudah
sempat pihaknya meminta agar pemilik hotel melakukan pertemuan untuk mencari solusi akses jalan tetapi setelah beberapa kali melakukan pertemuan, tidak ada solusinya,” ujar Anggelius kepada wartawan di lokasi kejadian. Anggelinus menjelaskan , aksi yang dilakukan itu merupakan spontanitas karena beberapa waktu lalu pembangunan hotel telah dihentikan, tetapi pekerjaan dilakukan kembali tanpa memberikan solusi akses jalan.”Jika pemilik hotel memberikan akses jalan, mungkin tidak ada terjadi kejadian ini,” ujarnya dengan nada kesal.(rm/bn)
Pengusaha Teddy Yohanes Ditangkap Polisi KONDISI jalan simpang dotamana menuju SMAN 3 Bundaran, Batam Kota terlihat sempit dan perlu perhatian Walikota Batam
Beberapa warga yang tinggal diperumahan Bungaraya, Pesona Asri, Botania yang setiap hari melewati jalan itu, berharap sudah saatnya Pemerintahan Kota Batam melakukan pelebaran dan sekaligus dibuat dua jalur,agar arus lalu lintas bertambah lancar dan bisa memenimalisir terjadinya kecelakaan. “Kepadatan di ruas jalan tersebut hampir setiap hari, apalagi ketika pagi ada yang mengantar anak kesekolah, terasa sekali padat dan macetnya, sehingga menuntut kita
lebih ekstra hati-hati biar tidak terserempet atau tabrakan,” ,kata Akbar kepada wartawan Rabu (04/10/2017) lalu. Menurut informasi yang diperoleh, bahwa jalur jalan simpang dotamana menuju bundaran SMAN 3 Batam itu akan dilakukan pelebarannya pada anggaran tahun akan datang, Sementara camat batam kota Asraf Ali,yang coba dihubungi oleh wartawan media ini mengatakan, Ya Insya Allah jalan tersebut pada tahun akan datang diperlebar, ujarnya singkat. (rm/Ikhsan).
Selama 10 Bulan, 30 Perusahaan Tutup SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Sejak Januari hingga Oktober ini, setidaknya ada 30 lebih perusahaan yang tutup di Batam.Setelah PT Sanmina, Rudi tak memungkiri akan ada satu perusahaan lagi yang tutup di Batam.”Tapi dia belum melapor resminya ke kita,” kata Rudi. Dikatakan, dalam hal ini pihaknya tak bisa melarang perusahaan tersebut tutup. Terpenting, hak-hak karyawan diselesaikan dengan baik.Rata-rata perusahaan tutup itu memang karena sepi pesanan atau karena perusahaan induknya tutup. Di samping karena pengaruh krisis global yang tidak hanya terjadi di Batam, tetapi juga di negara-negara lainnya.”Mana bisa kita larang-larang mereka tutup kalau memang sudah ada tak lagi pekerjaan. Ya, kami hanya bisa mengimbau ke BP Batam. Permudah perizinan,” ujar dia. Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono yang dikonfirmasi Tribun soal tutupnya PT Sanmina, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, sudah dua tahun ini perusahaan tersebut tak ada pesanan. “Jadinya tutup. Tapi belum ada surat resmi terkait penutupan ini ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” kata Andi. Batam kembali dihadapkan pada persoalan perusahaan tutup dan pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).Kali ini terjadi pada PT Sanmina yang berlokasi di kawasan Mukakuning, Batam.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
Rudi Syakyakirti Terhitung 3 Oktober lalu, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur itu sudah tak beroperasi lagi. Alasan sepi pesanan yang berujung tak ada pekerjaan, membuat perusahaan ini akhirnya memilih tutup. Pemegang saham diketahui sudah melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS), beberapa waktu lalu. Termasuk juga sudah mengurus akta notaris untuk penutupan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) itu.”Ya, per 3 Oktober lalu tutupnya,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Syakyakirti membenarkan ketika ditanya wartawan Terakhir, PT Sanmina memiliki karyawan sebanyak 191 orang. Sebanyak 170 diantaranya sudah dibayarkan hak pesangon. 21 lainnya, belum mengambil pesangonnya. ”Tapi tak ada kendala. Artinya sudah sesuai ketentuan,” ujar dia.(rm/tb)
BALOI, RAKYAT MEDIAPengusaha properti di Batam Kepulauan Riau, Teddy Yohanes, benar-benar nekat. Dua kali dia berbuat ulah. Kali ini kembali Teddy menggunakan atribut kepolisian. Bahkan Teddy secara terang-terangan bertandang ke Polresta Barelang menggunakan mobil berplat nomor pejabat kepolisian lengkap dengan ajudan. Teddy kepergok wartawan yang tengah mangkal di Polresta Barelang. Sejumlah wartawan yang berusaha menanyakan aksinya itu pun tak dihiraukan.Teddy tampak keluar dari Mapolresta Barelang dan langsung masuk ke mobil. Sebelum masuk ia dibukakan pintu seorang anggota polisi yang diduga sebagai ajudannya. Tahun lalu pada Juni 2016, Teddy pernah ditangkap jajaran Reskrim Polresta Barelang.
Saat itu aksinya lebih gila lagi. Saat digeledah polisi, di dalam mobilnya terdapat atribut berupa pangkat, mulai dari Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan dua mawar, kemudian pangkat dengan tiga mawar atau Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).Hanya saja sekarang mobilnya tak lagi Toyota Innova melainkan Fortuner. Pada saat itu polisi mengamankan sejumlah atribut dan pangkat kepolisian dari mobil Teddy. Tidak itu saja, Teddy juga ternyata mengoleksi tongkat komando, dan plat nomor polisi kepala Kepolisian Resor Barelang.”Dia menyalahgunakan atribut kepolisian,” ujar Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian kala itu. Diantaranya barang koleksi lainnya bahkan ada pangkat
TEDDY Yohanes tertunduk lagi diperiksa polisi
AKBP, hingga Kombes. Serta ada juga lencana, serta gantungan kunci yang berbau kepolisian.Selain itu juga terdapat gantungan kunci yang berbau atribut kepolisian. Semua kini disita aparat kepolisian. Polisi mengamankan Teddy
dan mobilnya setelah warga setempat di Seraya, belakang Hotel Spinx, resah dengan keberadaan mobil yang memiliki mobil mirip berplat Kapolresta. Selain itu mobil itu juga dilengkapi rotaror atau sirine khusus.(rm/red)
Rp 49 Miliar Rokok dan Minuman Illegal Disikat Bea Cukai BATUAMPAR, RAKYAT MEDIA-Bea cukai sebagai community protector berperan untuk melindungi pengusahapengusaha dari persaingan tidak sehat dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai salah satu bentuk perlindungan Bea Cukai Batam kepada masyarakat, Bea Cukai Batam secara rutin menggelar patroli laut dan operasi cukai untuk menekan peredaran barang ilegal di terminal Ferry penumpang dan bandar udara. Kegiatan tersebut selain berguna untuk memberikan efek jera bagi pengusaha nakal juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat tentang peraturan terkait barangbarang yang legal maupun ilegal.Bea cukai Batam dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan ini berhasil menindak sebanyak 496 penindakan pelanggaran di sektor kepabeanan dan 77 penindakan di sektor cukai. Untuk penindakan atas komoditi yang menonjol dalam 2 bulan ini di sektor kepabeanan sendiri, Bea Cukai Batam berhasil menindak Barang elektronik termasuk handphone dengan berbagai merek sebanyak 1.737 unit dengan nilai Rp 3.4 miliar dengan status barang saat ini adalah Barang Dikuasai Negara, Ballpress (pakaian
PETUGAS bea dan Cukai menunjukan barang bukti
bekas) sebanyak 776 koli dengan status Barang Dikuasai Negara. Ballpress tersebut merupakan tangkapan dari penumpang-penumpang yang dibawa melalui pelabuhanpelabuhan intermasional di sektor cukai.Penindakan yang dilakukan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau sebanyak 8,887.388 batang rokok ilegal senilai Rp 44 miliar den-
gan status Barang Dikuasai Negara dan penyidikan. Selanjutnya juga ditindak Minuman Mengandung etil Alkohol ilegal sebanyak 6,362 kaleng senilai Rp 95 juta dan 490 Botol senilai Rp 250 juta. Selanjutnya barang-barang tegahan tersebut ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara dan disimpan di gudang tempat penimbunan pabean Tanjung Uncang. (rm/ril).
CMYK
5
METRO KRIMINAL
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Honorer Pemprov Kepri Ditangkap Usai Pesta Sabu Bersama 3 Wanita TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Honorer Pemprov Kepri berinisial SR ditangkap tim Satresnarkoba Polres Tanjungpinang usai pesta sabu dengan 4 orang rekannya di salah satu kamar hotel di Kota Tanjungpinang. Lima pelaku itu terdiri 3 orang wanita dan 2 orang lelaki.Penangkapan terhadap lima orang itu pada Kamis (5/ 10/2017) pekan lalu. Kasat Resnarkoba Polres Tanjungpinang, AKP M Djaiz mengatakan, penangkapan lima orang tersebut bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di Hotel K ada kegiatan transaksi narkoba. Setelah itu petugas langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan saat tiba di lokasi petugas melihat salah satu tersangka berinisial SGH berada di kamar 311. “Saat kita melakukan pengeledahan di kamar tersebut kita tidak menemukan barang
TIGA wanita yang berpesta sabu digiring petugas kepolisian
bukti, kemudian kita cek kembali di kamar 315 dengan kode booking sama dan dibantu oleh pihak keamanan hotel untuk membuka pintu kamar tersebut,” kata AKP M Djaiz saat jumpa Pers, Sabtu (7/10/2017). Kemudian lanjut M Djaiz, saat dibuka kamar itu petugas menemukan empat orang. Tiga diantaranya wanita berinisial SR, YY, TJS dan satu orang lelaki berinisial BH. Kemudian petugas melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan menemukan narkoba jenis sabu di bawah kasur hotel. “Saat kita geledah lagi, kita menemukan barang bukti berupa sabu di dekat jendela. Dari hasil pengeledahan itu petugas menemukan sebanyak 5 paket yang diduga sabu dengan berat bruto 5,58 gram,” jelasnya. Ia mengatakan, adapun paket sabu yang ditemukan petugas itu adalah milik tersangka SGH dan SR. Dari penangka-
pan tersebut petugas mengaman barang bukti berupa 5 unit handphone berbagai merek, alat timbang, kantong plastik bening untuk membungkus sabu, alat isap sabu (bong-red) dan barang bukti lainnya. “Dari salah satu tersangka kita amankan ini yang berinisial SGH, merupakan sudah menjadi target operasi kita,” ungkapnya. Ia mengatakan, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, SR ngaku bahwa dirinya honorer di Pemprov Kepri. kemudian BH adalah pegawai hotel di Tanjungpinang dan 3 tersangka lainnya swasta,”Lima tersangka saat dilakukan tes urine hasilnya positif mengunakan narkoba,”ujarnya. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 JO pasat 112 ayat 1 udang-udang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan acaman minimal 5 tahun penjara. (rm/bn)
Bahan Baku Pil ‘Zombie’ PCC 15 Kali 6 Remaja di Sagulung Rampas Dimasukan ke Jakarta Motor Warga. NONGSA, RAKYAT MEDIADirektorat Narkoba Polda Kepri terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus pembawa serbuk bahan baku pembuatan PCC.Dari hasil keterangan lanjutan, ternyata barang itu sudah 15 kali dikirim ke Jakarta. Pil PCC yang juga disebut pil zombie ini terungkap di Kendari, beberapa waktu lalu.Para remaja yang memakai pil ini mengalami halusinasi hebat seperti kesurupan.Tak lama kemudian, di pelabuhan Kijang terungkap masuknya barang-barang tersebut yang hendak dikirim ke Jakarta. Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Senin (2/10/ 2017) siang mengatakan, keterangan ini didapat dari tersangka Martin.
Menurutnya, barang itu masuk dari India dan transit ke Singapura, kemudian langsung ke Jakarta. ”Namun kali ini penjagaan lebih ketat dan mereka berfikir lebih baik dimasukan ke Batam dulu,” sebut Sam. Dari Batam, barang itu kemudian dibawa ke Bintan untuk naik kapal Roro dan akan dibawa ke Jakarta.Namun pihak kepolisian dari Polsek Bintan Timur menangkap barang tersebut. Dirnarkoba Polda Kepri Kombes Pol Helmy Santika mengatakan, pihaknya akan terus mendalami keterangan Martin.Pihaknya juga akan mencari bukti-bukti terkait alur pengiriman barang tersebut. Untuk diketahui, bahan bakau pembuatan PCC tersebut
PARA tersangka pemasok Pol PCC
ditangkap di kawasan Kijang, Bintan Timur saat hendak dibawa ke Jakarta menggunakan kapal Roro.Barang itu masuk ke Batam dari Singapura untuk
menghindari penjagaan ketat pihak Kemanan Singapura. Namun di Batam, para pelaku juga ditangkap oleh pihak kepolisian. (rm/tb)
Gadis Remaja Nekat Curi HP Milik Polisi LINGGA,RAKYAT MEDIASeorang gadis remaja bernama Safitri alias Fitri(20 tahun) asal Desa Duara, Kecamatan Lingga Utara,terpaksa harus diamankan oleh Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Daik Lingga pada Rabu(4/10/2017). Fitri diamankan karena terbukti mencuri satu buah Hand phone( Tablet) merk Samsung dan Tas bewarna ungu berisikan uang milik korban, bernama Peralina Pandiangan (33 tahun) yang juga istri dari salah satu anggota kepolisian yang bertugas di Polres Lingga. Ketika ditemui Rakyat Media, diruang kerjanya Kapolsek Daik Lingga, IPTU Sugianto melalui C, membenarkan ikhwal penangkapan fitri atas kasus pencurian,Semalam sore kita telah mengamankan tersangka dan barang bukti, saat ini tersangka Fitri sudah kita tahan, guna untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelas Suwondo. Penangkapan tersangka Fitri berawal dari laporan korban (peralina pandiangan),
TERSANGKA gadis remaja saat di kantor polisi menunjukan Hp yang dicuri
korban yang berprofesi sebagai Bidan di Pustu desa Nererkeh,pada saat itu, korban sedang menolong warga yang hendak bersalin didesa Panggak Laut,usai memberikan bantuan kepada ibu yang bersalin ,korban harus kembali ke pustu tempat dirinya bertugas, ketika mengambil tas miliknya diatas sebuah kursi kayu ,korban sontak kaget, karena Tas miliknya sudah acak acakan akibat dikuras oleh sesorang ,yang belakangan diketahui bahwa yang menguras isi tas-
nya adalah seorang gadis remaja bernama fitri warga Desa Duara. Korbang mengaku handphone serta sejumlah uangya sudah hilang, hampir satu jam korban mencari informasi namun tidak membuahkan hasil, akhir korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Daik Lingga. Berdasarkan( Laporan Polisi) LP-B/13 /X/2017 yang telah diterima, pihak Polsek langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP). dari
hasil olah TKP diduga pelakunya adalah Fitri,yang pada saat itu Fitri berada dirumah atau tempat kejadian di Desa Panggak Laut,setelah melalui pemeriksaan Polisi, Safitri alias Fitri mengakui semua perbuatannya, kalau dirinya telah menguras isi tas milik dari”Peralina Pandiangan” Akhirnya Fitri bersama barang bukti digiring ke Polsek Daik Lingga guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Setelah menjalani pemeriksaan , Fitri resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian, dari pengakuan tersangka (Fitri)kepada polisi bahwa dirinya sudah berkali-kali melakukan tindakan pencurian itu sebelumnya ,ditempat yang berbeda,ungkap Suwondo. Sampai saat ini, pelaku beserta barang bukti sudah diamankan Polsek Daik Lingga, atas perbuatannya Fitri terancam dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (rm/taufik.s)
Polsek Sekupang Ringkus Pelaku Curanmor SEKUPANG, RAKYAT MEDIA-Jajaran kepolisian Polsek Sekupang, berhasil meringkus, MW (20) pelaku curanmor yang beraksi di supermarket Top 100 Tiban, Sekupang, awal September silam.Pelaku berhasil dilumpuhkan polisi tanpa perlawanan, Kamis (5/10/ 2017) lalu di tempat tinggalnya Ruli Paradise, Batu aji. Kasus ini terungkap setelah satuan Polsek Sekupang mendapatkan
laporan dari korban yang bernama Yanto tanggal 11 September 2017 lalu, bahwa korban kehilangan sepeda motor Yamaha Vixion hitam BP 5663 IH yang diparkir di samping mini market TOP 100 Tiban, Sekupang. Saat itu sekitar pukul 20:00 WIB, korban ingin pulang namun tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di samping TOP 100 Tiban. Dua hari sete-
lah kejadian , akhirnya korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sekupang. ”Setelah kita dapat laporan tentang pencurian sepeda motor dan melakukan pengecekan CCTV di lokasi dan olah TKP, tim opsnal Sekupang langsung melakukan penyelidikan dan penelusuran tentang kejadian tersebut,” ujar Kapolsek Sekupang, Kompol Oji
Fharoji kepada wartawan Setelah menerima laporan kehilangan, polisi segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui keberadaan pelaku yang juga merupakan residivis yang sudah dikenali identitasnya. Pelaku kemudian berhasil diringkus oleh tim Opsnal Sekupang, dipimpin Kanit Reskrim Iptu Akmal di Ruli Paradise, Batu aji.(rm/tr)
SAGULUNG, RAKYAT MEDIA-Enam orang anak di bawah umur yang sering membuat onar dan meresahkan pengendara di jalan Dapur 12 Sagulung diamakan oleh Polsek Sagulung di tempat mangkal mereka di Kavling Kamboja, Senin (2/10/2017) sekitar pukul 12.00 WIB. Ke enam anak dibawah umur yang diamankan oleh Polsek Sagulung tersebut yakni Rn (16), Ra (14), Np (16), Mt (17) dan Ri (15). Penangkapan tersebut dilakukan setelah Polisi mendapat laporan dari warga yang motornya dirampas di jalan Dapur 12 Sagulung. “Ada laporan dari warga yang motor Yamaha Mio miliknya dirampas oleh sekelompok anggota begal di jalan Dapur 12, jadi anggota langsung bergerak dan langsung mengamankan keenam pelaku,” kata Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ipda Bonar Hutapea, Selasa (3/10/2017). Bonar mengatakan, dari hasil penyidikan sementara ke enam pelaku tersebut baru melaksanakan aksinya pertama kali. “Kita masih kembangkan,
SALAH seorang tersangka anak dibawah umur
kita masih mencari laporan yang modusnya sama,” kata Bonar. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengintai korbannya di jalan yang sepi dan saat korbannya lewat pelaku langsung mencegat dan merampas motor serta barang berharga milik korbannya. “Keterangan dari pelaku persis seperti yang dialami korban yang kita terima,”kata Bonar. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Mio milik korban. “Motor yang kita
amankan masih utuh, dipakai oleh para pelaku,” lanjut Bonar. Saat ini Polsek Sagulung, masih melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku yang sempat memisahkan diri dari kemplotannya.”Masih ada temannya satu lagi yang belum kita amankan, kita masih lakukan pencarian,”kata Bonar. Untuk sementara atas tindakan yang dilakukan pelaku dikenakan pasal pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. (rm/trb)
Polres Barelang Tangkap Pembawa Sabu di Tanjungriau BALOI,RAKYATMEDIA-Satresnarkoba Polresta Barelang menangkap pelaku yang membawa sabu seberat 948 gram di kawasan Tanjungriau Batam. Penangkapan sendiri dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisin. Dalam ekspose yang dihadiri langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian, Senin (2/10/2017) siang diketahuinya pelaku berinisial IA yang selama ini bekerja sebagai penjual kerang.Ia mau menjadi kurir narkoba setelah dijanjikan uang senilai Rp 5 juta jika sudah berhasil membawa sabu tersebut kepada seseorang. “Penangkapanya pada 30 September lalu. Barang ini diduga masuk dari Malaysia melalui pelabuhan tikus,” sebut Sam dalam ekspose di Polresta Barelang. Dari hasil keterangan tersangka, Ia ditelepon oleh seorang bernama Asen dengan menggunakan nomor Malaysia. Kemudian, ia diminta untuk mengambil sabu yang dibungkus menggunakan plastik
TERSANGKA digiring petugas ke Mapolres Barelang
teh dan diletakkan di bawah tiang listrik nomor dua hitungannya dari depan perusahaan McDermott Batu Ampar. Setelah barang haram itu di tangannya, Ia kembali mendapatkan telepon dari Asen untuk menyerahkan kembali ke seseorang yang berada di Sekupang. ý”Dan sesampai di kawasan Tanjungriau dia ditangkap anggota Polisi,” sebutnya. Sementara itu, Ia mengaku baru kali ini melakukan pekerjaan sebagai kurir narkoba. Ia mau melakukan hal tersebut lantaran kepepet uang. Namun, belum lagi mendapatkan upah ýIa lebih dulu ditangkap oleh
petugas polisi.”Saya baru kali ini melakukan hal ini. Keburu ditangkap. Kemarin saya dijanjikan uang Rp 5 juta untuk membawa barang itu,” sebut si Ia Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientama mengatakan, jaringan ini merupakan jaringan terputus. Pasalnya, pelaku yang diamankan ini tidak mengenal siapa orang yang menyuruhnya menjemput barang itu. “Memang kita lihat dari no hp yang dia gunakan itu adalah no Malaysia. ýDugaan kuat orang yang menelfon dia itu adalah orang dari malaysia,” tegas Arwin.(rm/tb).
Polda Kepri Tangkap Penyebar Konten Pornografi
POLISI giring tersangka penyebar konten porno
NONGSA, RAKYAT MEDIA-Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri berhasil mengamankan pelaku Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi berinisial MSS (31), (22/9/2017) di Bandung. Penangkapan pelaku penyebar konten pornografi tersebut berawal dari laporan korban berinisial RS (27) dengan nomor LP-B / 12 / VII / 2017 / Polsek Siantan/Res-Anambas, Tang-
gal 29 Juli 2017. Menurut Dirkrimsus Kombes Pol. Budi Suryanto, SH.,M.Si modus operandi tersangka MSS adalah dengan menyebarkan konten video porno dan foto bugil korban dan tersangka yang sebelumnya sudah tersangka rekam dengan dalih korban RS mempunyai hutang kepada tersangka MSS. Direskrimsus menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap korban,
korban mengaku rela melakukan hubungan layaknya suami-istri dan direkam oleh tersangka karena terlilit hutang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Dijelaskannya lagi, korban RS dipaksa tersangka MSS untuk menandatangani surat yang berisi pengakuan hutang korban, jika tidak tersangka MSS akan menyebarkan video porno dan foto bugil korban ke or-
ang lain melalu pesan whatsapp ke HP milik korban. “Saat ini tersangka sudah diamankan di Polda Kepri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan kepada tersangka dikenakan Pasal 45 Ayat (1) Jo dan/ataupasal 45 ayat (4) Jo dan/ ataupasal 45B UU RI No 19. Tahun 2016 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” pungkas Dirkrimsus Polda Kepri.(rm/mb).
CMYK
RAKYAT MERANTI
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
6
Kejari Meranti : Kasus Dermaga Sungai Tohor Barat Masuk Penyidikan
PETUGAS melakukan pengecekan terhadap Dermaga Sei Tohor Meranti
Wabup Meranti : Jelang Pilkades Serentak, Harus Jujur dan Adil
WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim pinpin rapat
SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan di gelar di Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 29 Oktober 2017 mendatang. Wakil Bupati Drs H Said Hasyim, meminta pesta demokrasi itu berjalan jujur dan adil, serta bebas dari segala bentuk kecurangan. “Saya tidak ingin ada permainan, Pilkades itu dari, oleh dan untuk Desa sendiri, panitia juga harus berasal dari Desa sendiri, kita Pemda hanya mengawasi saja,” ujar Wakil Bupati, saat memimpin Rakor Persiapan Pilkades serentak, di ruang Melati Kantor Bupati, Rabu 4 Oktober 2017. Dikatakannya, potensi permainan dalam Pilkades dapat dilakukan oleh semua calon, terlebih lagi oleh incumbent yang memiliki kekuasaan dan kuat dari segi finansial. Agar permainan tidak terjadi, Wabup meminta Camat untuk memantau, apabila ada kecurangan agar di eliminasi. “Saya minta Camat tolong di pantau jika menemukan calon yang macammacam gagalkan saja,” perintah Wabup Said Hasyim. Lebih jauh menurutnya, Pilkades cukup berpotensi terjadi gugatan dan itu adalah hal biasa dalam sebuah demokrasi. Agar tidak menimbulkan konflik, pihak berwenang di minta tidak mengabaikan gugatan masyarakat. Setiap gugatan yang masuk harus dikaji, diteliti dan diselesaikan. “Jika ada gugatan jangan sampai diabaikan, saya minta Camat untuk mengkaji dan meneliti semua laporan yang masuk, sehingga jawaban yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan masalah,” ucap Wakil Bupati. Sebelumnya, sempat terjadi gugatan masyarakat di dua desa, yakni Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu dan Desa Lukit, Kecamatan Merbau. Gugatan itu karena tereliminasinya beberapa calon Kades, di mana yang mendaftar 8 orang, namun setelah di seleksi terpilih 5 orang. “Hal itu sudah sesuai amanah Permedagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengharuskan calon Kades paling banyak terdiri dari 5 orang,” jelasnya. Agar kondusifitas Pilkades terjamin, Wakil Bupati juga meminta Camat untuk melakukan komunikasi intens dengan pihak keamanan, seperti Polsek, Koramil, Bhabinkamtibmas, Babinsa, termasuk berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat. “Kita semua harus waspada, saya minta Camat juga berkoordinasi dengan Polsek, Koramil dan para tokoh masyarakat untuk mengeliminir semua isu negatif yang berkembang di masyarakat, agar dapat segera diluruskan,” paparnya. Pilkades, kata Wabup, juga berpotensi dipolitisir dengan informasi negatif di tengah masyarakat, yang dilancarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan Kamtibmas, apalagi di tengah kondisi goncangan ekonomi saat ini. Salah satu isu negatif yang berpotensi diangkat oleh oknum tidak bertanggung jawab, menurutnya, adalah soal bantuan gaji guru madrasah yang belum terbayarkan. Bahkan dengan iming-iming uang mempengaruhi masyarakat membuat kerusuhan. “Selain itu paham radikal, komunis dan lainnya jelang Pilpres dan Pileg tahun 2019, yang pelaksanaannya akan dilakukan secara serentak, ungkapnya. Sesuai amanah Wakil Bupati, Camat Pulau Merbau Husni Gamal S.Pdi mengaku telah menggelar kesepakatan Pilkades Damai yang ditanda tangani oleh seluruh calon yang diketahui oleh Camat, Kapolsek, MUI, serta tim sukses dari masing-masing calon. Adapun pemilihan Kepala Desa baru tahun 2017 ini digelar di 21 Desa dari total 96 Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebanyak 19 Desa akan dilakukan pemilihan langsung, sedangkan 2 Desa dilakukan penunjukan langsung. (rm/ril humas)
SELATPANJANG, RAKYAT MEDIAKasus dugaan tindak pidana korupsi Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur telah masuk ke tahap penyidikan. Pihak Kejaksaan juga sudah melakukan pengecekan terhadap dermaga yang menelan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih itu. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Swarjana SH melalui Kasi Pidsus, Roy Modino SH menegaskan, pihaknya terus mengumpulkan data terhadap dugaan penyimpangan pekerjaan pembangunan dermaga tersebut. Termasuk telah memanggil belasan saksi. “Ya sudah masuk ke tahap penyidikan. Kita masih mengumpulkan keterangan dan mengumpulkan alat bukti. Kita juga sudah melakukan pengecekan terhadap dermaga tersebut,” ungkap Roy Modino. Menurutnya, dari pengecekan lapangan yang sudah dilakukannya ada sebanyak puluhan titik yang dibor untuk melihat material yang digunakan untuk pembangunan dermaga itu. Bahkan dari
beberapa kali percobaan tidak ditemukan besi. “Sebanyak 8 kali percobaan pertama tidak kita temukan besi. Padahal kita sudah lakukan pengeboran secara acak. Makanya kita akan terus kumpulkan bahan dan keterangan,” tambahnya. Dijelaskannya, pembangunan proyek Dermaga tersebut dilakukan pada tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti. Saat ini sejumlah pihak yang terlibat dalam pengerjaan pembangunan dermaga tersebut sudah dipanggil, termasuk Mantan Kadishub Kepulauan Meranti Hariadi ST MT, yang saat ini menjabat sebagai Kadis PU Kepulauan Meranti, tetapi masih berstatus Saksi. “Mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan lainnya sudah kita panggil. Termasuk rekanan yang mengerjakannya. Untuk sementara mereka masih berstatus saksi,” rincinya. Tetapi ditegaskannya, beberapa di-
antara pejabat dan pihak tersebut juga berpotensi untuk menjadi tersangka. Bahkan jumlahnya lebih dari 2 orang. ”Bisa saja. Kalau memang mereka berperan dalam menyukseskan dugaan tindak pidana korupsi pelabuhan ini yang mengakibatkan kerugian negara, maka bisa terjerat dan menjadi tersangka. Kita lihat saja perkembangannya,” tegas Kasi Pidsus ini. Untuk diketahui, pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti itu dibangun secara 2 tahap, dimana pada tahun 2014 dibangun dengan biaya Rp500.000.000,00 dan pada tahun 2015 kembali dilanjutkan dengan biaya Rp3.500.000.000,00 melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepulauan Meranti yang bersumber dari dana DAK. Pembangunan dermaga ini disinyalir terbengkalai karena habisnya biaya untuk kelanjutan pembangunan. Sejauh ini pengerjaan hanya mencapai target 88 persen dan tidak selesai secara maksimal. (rm/sc)
Parpol Peserta Pemilu 2019 Serahkan Berkas ke KPU SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-erhitung tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017, KPU kabupaten kota menerima berkas bukti keanggotaan dari partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Berkas itu akan diverifikasi (penelitian administrasi) tanggal 17 Oktober hingga 15 November 2017. Anwar Basri, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepulauan Meranti mengatakan, Bimtek dan tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu 2019 telah dilaksanakan, Senin (2/10/2017) malam. Pendaftaran Parpol di KPU Pusat, sementara di KPU kabupaten kota hanya menerima salinan bukti keanggotaan Parpol saja. Data dari tiap Parpol akan dimasukkan ke sistem informasi parpol (Sipol) yang bisa diakses semua Parpol bersangkutan.
Kata Anwar, sesuai PKPU no 07 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU kabupaten kota (termasuk Kepulauan Meranti) mulai menerima salinan bukti keanggotaan Parpol mulai tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017. Lalu, tanggal 17 Oktober hingga 15 November 2017, KPU akan melakukan penilitian administrasi dari Parpol bersangkutan. Pemeriksaan itu menyangkut, KTA, KTP, kantor, kepengurusan dan anggota. Untuk perbaikan administrasi, diberi kesempatan mulai tanggal 18 November sampai tanggal 1 Desember 2017. Disampaikan Anwar lagi, KPU akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol peserta Pemilu 2019 mulai tanggal tanggal 15 Desember 2017 hingga
tanggal 4 Januari 2018. Perbaikan setelah verifikasi faktual mulai tanggal 7 hingga 20 Januari 2017. Ditambahkan Ketua KPU Kepulauan Meranti Yusli SE, ada perbedaan antara pendaftaran Parpol tahun 2014 lalu dengan Pemilu 2019. Pemilu 2014 pendaftaran diverifikasi dari kabupaten kota, provinsi, hingga pusat. Namun untuk 2019 Parpol terlebih dahulu mendaftar di KPU Pusat. Dari pusat akan dikirim berkas Parpol ke Sipol. “Masing-masing Parpol bisa mengakses Sipol itu. Mereka diberikan password,” ujar Yusli. Jika saat verifikasi faktual nanti ada pengurus yang ganda, tambah Yusli, maka orang tersebut diberi kesempatan untuk memilih (partai mana) dan harus membuat pernyataan. “Tahun ini Parpol harus mempunyai pengurus dan anggota
H Irwan: Tuntut Ilmu dengan Baik, Jangan Kecewakan Orang Tua
H IRWAN: Tuntut Ilmu dengan Baik, Jangan Kecewakan Orang Tua
SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi melantik secara resmi pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M) Pekanbaru masa bhakti 2017 2019. Kepada mahasiswa asal Kota Sagu itu, H Irwan berpesan serius menuntut ilmu agar tidak mengecewakan orang tua. Pesan itu disampaikan langsung H Irwan setelah melantik pengurus IPMK2M Pekanbaru, Sabtu (30/9/2017).”Kepada adik-adik Mahasiswa, seriuslah dalam menuntut ilmu. Jangan sampai mengecewakan oang tua di kampung,” ujar H Irwan. H Irwan juga berpesan kepada mahasisu asal Kota Sagu untuk selalu meningkat kualitas dan kuantitas dalam menggapai masa depan. Karena, pesaing di luar sana sangat banyak ditambah lagi mahasiswa harus berfikir untuk sama-sama membangun daerah Meranti yang masih tertinggal jauh dgn kabupaten-kabupaten lain. Dilanjutkan H Irwan, mahasiswa harus meningkatkan kualitas dan saling menjaga kekompakan untuk membangun
meranti. Pembangunan yang penting di Merenti adalah pembangunan untuk masyarakat semua.”Saya harap agar semua menjaga kampung. Jangan pula ikut menjelek-jelekkan kampung sendiri,” pesan H Irwan kepada Mahasiswa. Mahasiswa Meranti juga dipesankan agar selalu berkoordinasi dengan semua pihak. Seperti kepada masyarakat Meranti di Pekanbaru yang sukses. Diakui H Irwan, tak sedikit masyarakat Kota Sagu sukses di Pekanbaru. Ini diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi calon pemimpin negeri untuk mengikuti langkah pendahulu itu. “Kami doakan semua mahasiswa Meranti di Pekanbaru menjadi orang hebat dan sukses,” ujar orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu lagi. Pelantikan pengurus IPMK2M di Pekanbaru dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Drs H Said Hasyim, Asisten II Anwar Zainal, Kepala Dinas Pendidikan Rosdaner, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti M Toufikurrohman dan anggota DPRD DR M Tartib MSi, Kabag Kesra M Nazar. Selain itu
juga dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda, paguyuban seriau (FPMR), serta mahasiswa baru asal Kota Sagu. Gusfriadi, selaku ketua umum yang baru dilantik dalam sambutannya menyampaikan meminta seluruh Mahasiswa Meranti di Pekanbaru jangan pernah lelah dalam mengemban amanah selama 2 tahun kedepan. Mahasiwa diminta senantiasa kompak demi memajukan IPMK2M menjadi lebih baik.”Kita harus tetap solid dan kompak dalam menjalankan roda organisasi ini. Tentu tidak terlepas dari sinergitas antara pemerintah daerah, mahasiswa, senior IPMK2M serta tokoh masyarakat Kepulauan Meranti,” kata Gusfriadi. Mewakili semuanya, Gusfriadi juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemda Meranti yang telah mensupport kegiatan sehingga berjalan dengan lancar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para senior IPMK2M Pekanbaru yang juga ikut membantu. Serta tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yg telah bekerja keras dalam mensukses kan acara ini.(rm/net)
KPU Kepulauan Meranti menggelar simulasi penerimaan berkas bukti keanggotaan dari partai politik peserta Pemilu 2019
sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah penduduk (Meranti),” tambah Yusli. Saat verifikasi faktual nantinya, hanya 10 persen dari 10 persen jumlah penduduk Meranti yang dipakai (sekitar 260 orang pengurus dan anggota, red). Sistemnya secara acak dan berjenjang. Kepengurusan Parpol di tingkat kabupaten, harus memiliki kepengurusan di kecamatan sebanyak 50 persen dari jumlah kecamatan. Itu tertuang dalam PKPU no 11 tahun 2017 tentang
pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Daerah. “Di Meranti ada 9 kecamatan, minimal Parpol harus ada kepengurusannya di 5 kecamatan,” ungkap Yusli. “Intinya KPU meranti tidak mempersulit verifikasi ini, kami bekerja sesuai aturan. Bagi Parpol yang kurang faham, berkoordinasilah dengan KPU selama masa pendaftaran, kami punya operator itu,” kata Yusli.(rm/grc).
Pajak Penerang Jalan Umum Naik Jadi 7,5 Persen SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pajak Penerang Jalan Umum (PJU) di Kepulauan Meranti yang semula 5 persen disesuaikan jadi 7,5 persen. Penyesuaian pajak PJU ini dipandang sangat penting karena berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Hal itu disampaikan Kabag Ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti Agusyanto Bakar. Kata Agusyanto, limitasi dari UU nomor 28 tajun 2009 pajak PJU boleh sampai 10 persen. Namun, untuk di Kepulauan Meranti, dengan berbagai pertimbangan sana-sini disepakati hanya 7,5 persen saja.”Bukan naik, tapi penyesuaian. Karena sampai 2017, hanya Kepulauan Meranti yang masih 5 persen pajak PJU nya,” kata Agusyanto. Dijelaskan Agus lagi, potensi peningkatan PAD dari pajak PJU terlihat pada target 2017. Dimana, dari target Rp3 miliar, sudah tercapai sebesar 81 persen, per-September 2017. “Atas asumsi itu kita berkeseimpulan bisa mendapatkan lebih untuk PAD. Tahun 2018 dari pajak PJU 7,5 persen, targetnya di atas Rp4 miliar,” jelas Agus. Hanya saja, masyarakat tidak dapat manfaat langsung dari kenaikan pajak PJU. Kenaikan itu akan diikuti dengan peningkatan lampu Penerang jalan yang baik, sesuai pasal 1 angka 10 UU 28/ 2009, konsekuensi dari pajak penerangan jalan konsekuensi. Penyesuaian pajak PJU itu berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 56 ayat 3, bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penerangan jalan, sebagian lain akan dialokasi untuk modal dan pembangunan, belanja.”Berlaku 2018, dengan target lebih Rp4 miliar untuk menambah PAD,” ujar Agus.(rm/red)
PENERANGAN lampu jalan tenaga surya di Selatpanjang
CMYK
7
RAKYAT PASBAR
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Bupati Pasaman Barat Syahiran Canangkan Kampung KB Ke 10 PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Upaya dan tekad untuk menjadikan kabupaten Pmasaman Barat sebagai kabupaten KB terus digencarkan oleh Pemkab Pasaman Barat. Kamis (28/9) Bupati Pasaman Barat H. Syahiran resmi mencanangkan Kampung KB ke 10 di jorong Talang Kuning nagari persiapan Seberang Kenaikan kecamatan Gunung Tuleh. Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis dalam upaya mengimentasikan program KKBPK secara utuh. Kampung KB juga sebagai upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. “Saya harap masyarakat Gunung Tuleh dapat mendukung dan menyukseskan program KB di daerah ini,” sebut Syahiran. Dikatakan, penyempurnaan implementasi kegiatan kampung KB perlu dukungan semua pihak agar dapat me-
BUPATI Pasaman Barat Syahiran (duduk paling tengah)
Mudahkan Perizinan Pemerintah Pasaman Barat bentuk Tim Khusus PASAMAN BARATRAKYAT MEDIA, Perizinan yang memakan waktu yang cukup lama dan tidak efektif membuat Pemerintah Pasaman Barat membentuk tim khusus yang berasal dari tim teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekretaris Daerah Pasaman Barat Manus Handri ketika mengadakan sosialisasi tersebut di Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPSP) Kamis (28/9) mengatakan tim khusus yang sudah dibentuk harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP). Tim Khusus perizinan tersebut harus memiliki perbedaan dengan perizinan sebelumnya. Karena, soal perizinan selama ini memang tidak efektif dan kadang kala ada perizinan melalui bupati. “Padahal kita sudah memiliki dinas untuk menangani perizinan tersebut. Kadang kala bupati segan makanya diberikan rekomendasi untuk mengurus izin. Sekarang pola itu kita rubah, tidak ada lagi perizinan
melewati perangkat daerah. Perizinan harus melewati OPD yang bersangkutan dan bermuara di DPMPSP),”jelas Manus Handri. Ia menambahkan, pola perbaikan perizinan yang dilakukan sudah mulai aktif pada bulan mendatang. Tim Khusus yang berasal dari tim teknis seluruh OPD minimal selama 2 jam harus berada di DPMPSP. Hal ini dilakukan agar efisiensi perizinan berjalan sesuai dengan rencana.”Dari pemaparan yang kita dengar ketika rapat bersama tim teknis OPD tadi ada beberapa kendala dalam kepengurusan izin ini. Seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diurus warga ketika bangunan sudah 70 persen. Padahal itu tidak benar. Dengan adanya tim ini kita bisa bekerja berkoordinasi antar OPD dan bermuara di DPMPSP,”tandas Manus Handri. Begitu juga dengan izin pendirian tower, urai Manus Handri. Kadang kala ada yang melakukan atau mengurus izin ketika tower sudah hampir siap.
SEKRETARIS Daerah Pasaman Barat Manus Handri
Jika tidak diberikan izin, itu untuk masyarakat Pasbar. “Yang merekomendasikan izin tower ini terletak di Dinas Komunikasi dan Informasi. Dengan adanya koordinasi ini perizinan akan mudah kita lakukan, tanpa menyepelekan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk itulah perlu sekali kita bentuk tim khusus ini, sehingga banyak perusahan dan banyak masyarakat bisa kita layani
dengan cepat dan mudah,”kata Manus Handri. Sementara itu, Kepala DPMPSP Syahnan menjelaskan tim khusus itu untuk mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Jika kepengurusan selesai selama 15 hari atau 30 hari harus dipatuhi.”Dengan adanya tim ini kita akan pastikan bisa mematuhi SOP yang sudah dibuat,”jelas Syahnan. (rm/ Robi)
Humas Diskominfo Pasbar Giatkan Olahraga Futsal
PEGAWAI Humas Dinas Infokom Kabupaten Pasaman Barat
PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman Barat rutin melakukan olah raga futsal setiap minggunya. Olah raga
tersebut lebih digemari karena sangat cocok untuk dilakukan pekerja kantoran yang setiap harinya melakukan aktifitas di dalam ruangan dan punya waktu yang relatif sedikit untuk
berolahraga. “kita tidak ingin punya irama hidup yang itu-itu saja. Mulai dari bangun pagi, berangkat kerja, apel pagi dan aktifitas yang nyaris sama setiap harinya,” sebut Alek Harmoko, salah satu staf Bidang Humas Diskominfo Pasbar sekaligus kordinator olah raga tersebut. Menurutnya, kehidupan manusia itu seperti lukisan tanpa warna. Lalu, pada masingmasing orang diberi kesempatan untuk menuangkan warna pada setiap lembar harinya. “Kita bebas memberi warna kehidupan, pada pagi kita beri warna Merah menyala, sebab setiap mulai segala hal, harus kita mulai dengan saman-
gat yang pantang untuk padam,” tegasnya. Dikatakan, dengan rutin berolah raga, sebenarnya kita telah memberi warna positif bagi kehidupan. Selain banyaknya manfaat yang bisa diperoleh. Olah raga Futsal yang rutin dilakukan Bidang Humas Diskominfo Pasbar juga sangat bermanfaat bagi kekompakan bersama. “Bermain futsal bersama rekan kerja adalah hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Dilapangan juga kita jalin kerjasama tim dan yang terpenting adalah silaturahmi dalam ruang dan suasana yang bereda dengan suasana kantor,” paparnya.(rm/Robi).
Proses Pembentukan Perangkat Nagari Capai 80 Persen PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Kabupaten Pasaman Barat menjadi kabupaten terbesar di Provinsi Sumbar yang melakukan penataan nagari yakni 72 nagari pemetaan atau nagari persiapan. Pada akhir bulan September sudah 8 kecamatan yang melakukan pelantikan perangkat nagari, yakni sudah lebih dari 50 nagari persiapan. Tiga kecamatan yang belum melakukan pelantikan perangkat nagari yakni Kecamatan Talu, Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Pasaman. Di Kabupaten Pasbar proses perangkat nagari sudah mencapai 85 persen. Bupati Pasbar H Syahiran mengatakan penataan nagari di Pasbar sejauh ini berjalan dengan sukses. Dia menekankan, Pansel pemilihan perangkat nagari tidak boleh ada yang mainmain. Karena penataan nagari di Pasbar memiliki target selama tiga tahun nagari penataan tersebut defenitif. “Saya sudah wanti-wanti-wanti sebelumnya bahwa perangkat nagari ini menentukan bisa tidaknya nagari tersebut defenitif. Tentunya ini perlu dukungan dari semua pihak, mulai dari pj walinagari hingga perangkat nagari hingga. Semuanya harus satu suara yakni menargetkan nagari
penataan tersebut defenitif. Saya minta tidak boleh ada yang mengemukakan egonya dalam menentukan perangkat nagari ini. Sebab, ada proses yang akan kita lalui untuk menjadi nagari defenitif, mulai dari provinsi hingga pemerintah pusat,”ungkap Syahiran. Sementara itu, salah satu kecamatan yang belum melantik perangkat nagari yakni Kecamatan Pasaman. Menurut Camat Pasaman Nur Fauziah Zein penataan dari tiga nagari induk yakni Nagari Aia Gadang, Nagari Lingkuang Aua dan Nagari Aua Kuning menjadi 13 nagari persiapan. Proses pelantikan perangkat nagari sudah mencapai 80 persen. ”Saat ini tiga nagari induk sudah melakukan tes dan seleksi perangkat nagari yang akan ditempatkan di tiga belas nagari persiapan tersebut,”ucap Nur Fauziah Zein. Ia melanjutkan, tahapan panitia persiapan penataan nagari di Kabupaten Pasaman Barat saat ini mulai terlihat salah satunya dengan melaksanaan ujian dan seleksi mencari staf untuk nagari persiapan.”Pasca pelantikan 72 pejabat sementara wali nagari persiapan sejumlah tahapan dilakukan oleh nagari induk dan pj nagari persiapan. Khusus untuk Kecamatan Pasaman, saat ini
persiapan penataan nagari tersebut sudah mencapai 80 persen rencananya dalam waktu dekat, seluruh perangkat nagari tersebut dapat terjaring dengan baik, sehingga bisa dilakukan pelantikan,”tandas Nur Fauziah Zein. Setelah dilakukannya pelantikan, seluruh perangkat nagari persiapan dan nagari induk akan berupaya keras melengkapi syarat dan ketentuan untuk menjadikan nagari persiapan tersebut menjadi sebuah nagari defenitif. ”Bahkan pemerintah kecamatan dan nagari induk saat ini tengah berupaya keras merealiasasikan hal tersebut. Sebab dengan terbentuknya nagari defenitif nanti akan mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan layanan lain. Pasalnya, secara geografis akan mendekatkan masyarakat dengan nagarinya,”ungkap Nur Fauziah Zein. Ia menambahkan, Pemerintah meminta masyarakat turut mendukung terealisasinya nagari persiapan menuju nagari defenitif nanti. Terutama dalam penentuan batasbatas nagari dari segi administrasi atau geografis pemerintahan. Karena hal tersebut merupakan salah satu syarat utama mewujudkan nagari defenitif. (rm/Robi)
nekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, sehingga berakibat pada tingginya angka kemiskinan. “saya harap OPD terkait dapat melakukan pembinaan terpadu secara terus-menerus tentang pelaksanaan program kampung KB di setiap kecamatan karna program ini nantinya juga akan dievaluasi,” ujarnya. Disamping itu, H. Syahiran juga megajak kepada seluruh tokoh masyarakat, ninik mamak dan alim ulama setempat agar senantiasa menjaga stabilitas sosial ditengah masyarakat. Berbagai persoalan sosial seperti penyalahgunaan Narkoba, Miras, dan dan kasus pedophilia yang akhir-akhir ini marak terjadi membutuhkan kewaspadaan bersama. “mari kita jaga keluarga kita masingmasing, terutama anak-anak kita. Sebisa mungkin perhatikan pergaulanya. Jangan sampai terlibat hal-hal yang tidak baik,” ungkapnya. Lanjutnya, persolan sosial lainnya seperti acara pentas Orgen Tunggal juga dapat merusak spiritual anak harus menjadi perhatian. “kalau ada acara seperti
itu saya intruksikan kepada Camat beserta Muspika agar dapat melakukan kontrol sosial dan jangan lakukan pembiaran keberlangsungan acara itu sampai pagi,” tegas Syahiran. Diakhir, Syahiran mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat agar kembali merevitalisasi budi pekerti dan nilai-nilai luhur lainnya yang ada di masa lalu untuk diterapkan kembali di masa sekarang. “secara moral sudah sangat jauh sekali berobah. Mari kita ulayakan membangun kembali keluarga yang penuh dengan tata krama antara anak dan orang tua, budayakan kembali makan bersama di rumah untuk menjaga silaturahmi antara keluarga,” harapnya. Sementara, Wali nagari Rabijonggor kecamatan Gunung Tuleh, Saherman menyampaikan bahwa masyarakat setempat antusias dalam menyambut pencanangan program KB tersebut. “kami mohon agar dinas terkait untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat di sini untuk kelancaran dan kesuksesan program KB,” katanya.(rm/Robi)
Akreditasi 5 Puskesmas di Pasaman Barat Dinilai PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Kabupaten Pasaman Barat memiliki 20 Puskesmas. Tiga diantaranya telah dilakukan penilaian akreditasinya oleh tim surveyor penilai akreditasi Kemenkes RI pada tahun 2016 lalu. Puskesmas yang telah dinilai pada tahun 2016 tersebut antara lain: Puskesmas Sukamenanti, Puskesmas Sungai Aur dan Puskesmas Talu. Sementara pada tahun 2017 akan dinilai sebanyak 5 Puskesmas lainnya di Pasbar. Puskesmas yang akan dinilai akreditasinya tersebut antara lain: Puskesmas Silaping, Paraman Ampalu, Kinali, Sasak dan Puskesmas Ujung Gading. Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran dalam acara ramah tamah bersama tim surveyor penilai akreditasi Puskesmas Kemenkes RI di aula rumah dinas bupati setempat, Minggu (1/10) mengingatkan bagi kepala Puskesmas yang dikunjungi untuk memberikan pelayanan yang baik bagi tim penilai dan bersikap pro-aktif dilapangan dalam menerima masukan dari
BUPATI Pasaman barat Syahiran buka Para akreditasi Puskesmas
tim sebagai bahan evaluasi. “kedepan tentunya kita harapkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hal pelayanan kesehatan di Pasbar,” sebut Syahiran. Syahiran berharap agar kepala Puskesmas memanfaatkan momentum penialain akreditasi yang dilakukan tim surveyor penilai akreditasi Kemenkes RI untuk meningkatkan derajatndan pelayanan kesehatan di Pasbar. Sementara, kepala Dinas Kesehatan Pasbar, Haryunidra menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Domter Gigi, seluruh Puskesmas di Indonesia harus terakreditasi tanun 2019. “akreditasi Puskesmas sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar secara berkesinambungan, berkualitas, sesuai standar dan berfokus pada kepuasan pasien,” sebutnya.(rm/Robi)
405 Orang ASN Pemkab Pasaman Barat Terima SK Kenaikan Pangkat PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Sebanyak 405 orang Aparatur Sipil Negara (ASN ) dilingkungan Pemda Pasaman Barat menerima SK kenaikan pangkat. Penerima SK kenaikan pangkat tersebut terdiri dari ASN golongan I berjumlah 1 orang, golongan II sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 365 orang dan penerima SK kenaikan pangkat dari golongan IV berjumlah 24 orang. SK kenaikan pangkat bagi ASN diserahkan langsung oleh Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran di Aula Kantor Bupati setempat, Senin (2/10). “405 adalah angka yang sangat luar biasa. Saya apresiasi kinerja BKPSDM Pasbar yang dapat memproses kenaikan pangkat ASN dalam waktu yang relatif singkat. Dikatakan, kenaikan pangkat yang diterima hendaknya menjadi motivasi besar bagi ASN yang bersangkutan untuk terus memberikan kinerja yang maksimal sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Disiplin dan kerjasama yang baik tidak bisa diabaikan untuk memperoleh produktifitas kerja yang tinggi dalam pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. “semakin tinggi pangkatnya, hendaknya ASN harus semakin rajin, bukan malah sebaliknya. Tidak dipungkiri, terkadang tenaga honorer lebih menunjukkan profesionalitas dalam bekerja dari pada ASN. Mereka juga sering lembur demi tugas,” tegas Syahiran. Disampaikan, kedepan pihaknya berencana mengajukan kenaikan pangkat ASN kepada BKN atas dasar prestasi dan keteladanan ASN dalam beker-
BUPATI Pasaman Barat Syahiran bersalaman dengan salah seorang ASN
ja. Hal itu dimaksudkan untuk membuka peluang bagi ASN yang punya kinerja maksimal untuk lebih cepat memperoleh kenaikan pangkat. “Jika tidak ada persoalan, hal ini nantinya akan kita ajukan ke BKN. Namun pastinya, setiap kenaikan pangkat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya. Lanjutnya, kesempatan untuk mengisi jabatan bagi ASN terbuka peluang dalam setiap tahunnya, namun ada juga jabatan yang memang harus melalui Panitia Seleksi (Pansel) seperti Eselon II. Kenaikan pangkat ASN diharapkan juga mampu memberi pengaruh dan pergerakan dalam menuntaskan beberapa indikator yang menyebabkan Pasbar masuk dalam kategori daerah tertinggal. Disamping itu, ASN Pasbar dihimbau untuk mewaspadai aliran komunisme yang mulai merebak ke berbagai penjuru negeri serta konsisten untuk tidak melakukan Pungli dalam bertugas. “saya harap kita semua waspada, tolong jangan sekalikali lakukan Pungli. Pemda
sudah bekerjasama dengan KPK dalam pengawasan hal tersebut, jadi saya ajak semuanya untuk bekerja jujur,” pungkasnya. Sementara, kepala BKPSDM Pasbar, Marwazi menyampaikan bahwa proses kenaikan pangkat tepat waktu yang dilakukan oleh BKPSDM didukung oleh adanya aplikasi kenaikan pangkat yang sudah maksimal dijalankan oleh pihaknya. “terima kasih kepada ASN yang sudah memanfaatkan aplikasi kenaikan pangkat dari BKPSDM. Semua kenaikan pangkat sudah diproses sesui aguran undang-undang. Apa yang kita harapkan dapat terwujud melalui kerjasama yang baik antara ASN, Pemda, BKN Provinsi, BKN Pekanbaru dan BKN pusat,” sebutnya. Ditambahkan, kedepan pihaknya bertekad untuk lebih mempercepat kenaikan pangkat bagi ASN setempat dengan memanfaatkan aplikasi kenaikan pangkat berbasis online yang sudah digagaskan dari beberapa waktu lalu.(rm/ Robi)
CMYK
RAKYAT RIAU KORAN UMUM
Senin, 9 - 16Online oktober 2017, MINGGU II Portal Media : www.rakyatmediapers.co.id
Website: www.rakyatmediapers.co.id Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
8 8
Edisi : # 214 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Surat Kabar Mingguan Nasional Terdepan di Kepri
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
KPU Natuna Minta Parpol Tidak Menunda Pendaftaran NATUNA, NRAKYAT MEDIA-Jelang Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna mulai menyosialisasikan prosedur pendaftaran kepada perwakilan partai politik di daerah. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Affuandris mengatakan, masing-masing Parpol diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan partai politik ke KPU daerah. Pendaftaran dilakukan sentralistik yaitu partai tingkat pusat ke KPU RI, sementara pengurus partai tingkat daerah menyerahkan daftar keanggotaan yang dilampiri KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan (Suket) ke KPU Kabupaten/Kota.
“Tanpa kecuali bagi parpol baru maupun lama mesti melakukan pendaftaran, karena itu ketentuan yang termaktub dalam Peraturan KPU 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” ujar Affuandris, Senin (2/10/2017) pekan lalu. Ia menambahkan, setiap pimpinan partai politik yang akan mendaftarkan ke KPU di semua tingkatannya mesti sudah siap dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat tersebut diantaranya memiliki kantor tetap, keterwakilan 30% pe-
rempuan, memiliki kepengurusan sesuai yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan serta sarat-sarat lainnya. Selain itu partai politik juga menunjuk dan menetapkan dua orang penghubung, yang nantinya berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk mempermudah akses informasi dan melakukan pendaftaran. Sosialisasi Bimbingan Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2019 diselenggarakan KPU Natuna di Hotel Tren Central, Ranai, Senin, (2/10/ 2017). Dihadiri oleh masing-masing dua
utusan calon peserta pemilu dari partai lama dan baru serta stakeholder terkait. Diantara calon peserta pemilu dari partai baru yang hadir yaitu Perindo, Berkarya dan PSI dari 72 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. “Titik tekannya yaitu terletak pada SIPOL (Sistem Informasi Parpol), diharapkan partai politik peserta pemilu 2019 dapat melaksanakan pendaftaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 3 sampai dengan 16 Oktober 2017. Kami juga berharap Parpol tidak menunda hingga batas akhir waktu yang ditetapkan,” ujarnya.(rm/net).
KPU Natuna selenggarakan acara bimbingan teknis
Samsat Keliling Permudah Masyarakat Bayar Pajak BATAM CENTRE, RAKYAT MEDIA-Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah dalam pengurusan pajak kendaraan serta proses perpanjangan SIM, masyarakat bisa memanfaatkan layanan Samsat keliling.Sebab, layanan ini sekarang semakin banyak menjangkau sejumlah tempat di wilayah kota Batam. Hal ini dijelaskan Kepala KPPD Kota Batam, Drs. Teddymar, kepada media ini Sabtu (7/10/2017) di kantor Graha Kepri batam Centre. Menurut Teddymar, Samsat keliling dibuat jadwal secara rutin se-
bulan sekali. Adapun untuk jam operasional, dari hari Senin sampai Kamis akan dibuka pukul 10:00 WIB sampai pukul 17:00 WIB. Sementara hari Jumat buka pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB untuk jeda istirahat siang, kemudian dilanjutkan pukul 13:00 WIB sampai pukul 17:00 WIB. Untuk hari Sabtu akan dibuka pada pukul 11:00 WIB sampai dengan pukul 15:30 WIB. “Keberadaan Samsat maupun SIM keliling ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan pajak
kendaraan ataupun dalam pengurusan pembuatan SIM,” ujar Teddy, kepada media ini Sabtu (7/10/2017) di Batam Centre. Teddy menjelaskan, untuk jadwal buka dan tutup pelayanan Samsat keliling sewaktuwaktu bisa berubah dan untuk memastikan masyarakat bisa menghubungi di nomor 08137496-7711. “Kita berharap dengan adanya layanan Samsat keliling ini, supaya masyarakat lebih patuh akan kewajiban membayar pajak kendaraan, termasuk juga mempunyai SIM. Jadi kita berupaya memberikan pusat-pusat pelay-
anan terdekat kepada masyarakat, agar lebih memudahkan dalam proses layanan. Nah, bagi yang ingin memanfaatkan layanan samsat keliling, berikut jadwal samsat keliling selama Oktober 2017, Tanggal 2 sampai 7 Oktober 2017, lokasi di Mc Donald Nagoya, Tanggal 9 sampai 14 Oktober 2017, lokasi di Nagoya Hill, Tanggal 16 sampai 21 Oktober 2017, lokasi di Hotel Utama, Tanggal 23 sampai 28 Oktober 2017, lokasi di Kepri Mall, Tanggal 30 Oktober sampai 4 November 2017, lokasi di Nagoya Hill.(rm/jasniwati)
Karang Taruna Bintan Goro Bersama Warga
MOBIL pelayanan Samsat kelingling di Kota Batam
KPPBC Karimun Amankan Barang Tanpa Dokumen Asal Batam KARIMUN, RAKYAT MEDIA – Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjungbalai Karimun mengamankan barangbarang tanpa cukai yang dibawa dari Batam menuju Karimun dan Selat Panjang di Pelabuhan Domestik Tanjungbalai Karimun, senin (2/10) lalu. Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Informasi KPPBC Tanjungbalai Karimun, Taufik mengatakan bahwa pengamanan barang-barang tanpa dokumen tersebut dilakukan pada, Senin sepekan yang lalu dari dua kapal yakni, Batam Jet 01 dan Kapal Mikonatalia. “Pengamanan dilakukan setelah kita memeriksa barang-
barang di atas kapal dan ternyata barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen, ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilaksanakan pihaknya terhadap ferry-ferry yang bersandar di Pelabunahan Domestik Tanjungbalai Karimun,” katanya. Taufik menjelaskan, barang-barang yang diamankan diantaranya, 77 kotak buahbuahan segar, 6 barang elektronik berupa Laptop, 525 Slop rokok dari berbagai merk dan 12 colly Ballpress. “Untuk buah-buahan sudah kita serahkan ke pihak Karantina kelas II tanjungbalai Karimun, sementara untuk Ballpress dan rokok akan kita musnahkan, sedangkan barang-
barang elektronik ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara,” ucap Taufik. Taufik menambahkan, dari pengamanan ini pihaknya tidak menemukan pemilik barang, hal tersebut dikarenakan nahkoda dan ABK kapal tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut. Diduga barang tersebut merupakan titipan seseorang yang dikirim menggunakan kapal. “Pemiliknya kita tidak menemukan, karena barang tersebut hanya dititipkan dari Batam di atas kapal saja, dugaan modus seperti ini sudah sering dilakukan, bukan baru pertama kali dilakukan. Kita terus lakukan monitoring terkait hal ini,” ujarnya. (rm/ikhsan)
BINTAN, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka menyambut bulan bakti tahun ini, Karang Taruna Kabupaten Bintan melakukan Gotong Royong (Goro) bersama masyarakat RT 001/RW 002 di kawasan Hulu Riau Kampung Mentigi, Kelurahan Tanjunguban Kota, Bintan Utara. Ketua Karang Taruna Bintan, Arif Sumarsono di Tanjunguban, Sabtu (7/ 10) mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan pagi tadi tersebut merupakan bentuk peran aktif Karang Taruna yang sekaligus dalam agenda bulan bakti Karang Taruna “Kami bersama Dinas Sosial Bintan, Satpol PP Bintan, serta masyarakat melaksanakan gotong royong dan juga pembagian 100 paket sembako,” kata dia. Disampaikan Arif, beberapa waktu lalu Karang Taruna juga melaksanakan kegiatan membagi bagikan 1000 paket sembako didaerah Kecamatan Bintan Pesisir sebagai salah satu sarana mensosialisasikan peran Karang Taruna sampai ke level kelurahan/desa. “Tentunya kita sebagai mitra Pemerintah harus membantu dalam mengatasi permasalahan tentang kesejahteraan sosial di masyarakat,” sebutnya. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Bintan, Naharudin menuturkan, Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Dinas Sosial selalu berupaya mengatasi permasalahan kesejahteraan so-
MASYARAKAT melakukan gotong royong
sial di masyarakat. “Alhamdulillah pagi ini kami memberikan bantuan usaha ekonomi produktif untuk anak putus sekolah dibidang perbengkelan motor dan menjahit serta bantuan 20 Kelompok Usaha Bersama (Kube). Masing-masing mendapatkan Rp30 Juta yang dianggarkan melalui dana dekonsentrasi Dinsos Provinsi Kepri,” paparnya. Naharudin berharap bantuan yang sudah diberikan pemerintah itu agar dipergunakan sebaik mungkin. “Terutama untuk usaha ekonomi produktif agar memanfaatkan bantuan tersebut.
Sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri dan gemilang,” katanya. Menurut Ketua RT Kampung Hulu Riau, Subowo, mengucapkan terimakasih kepada Karang Taruna serta Pemerintah Kabupaten Bintan yang sudah melaksanakan kegiatan di wilayahnya yang mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan. “Warga kami sangat berterimakasih dengan kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Hulu Riau. Semoga kegiatan seperti ini selalu dilaksanakan untuk membantu dalam hal kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (rm/lk)
Seragam Sekolah Gratis Untuk 6.650 Siswa/i Dari Pemkab Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIA–Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pendidikan Bintan akan membagikan seragam sekolah secara gratis kepada siswa/i tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bintan. Hal tersebut dikatakan Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos di Ruang Kerjanya, Jum’at (6/10) lalu. Menurutnya, Program Masuk Sekolah Gratis ini merupakan Program yang sudah lama dipikirkannya dalam usaha meringankan beban masyarakat. Dirinya juga berharap agar bantuan Seragam Sekolah Gratis ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, ada 2 sektor penting yang menjadi fokus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan saat ini, dalam usaha membantu dan meringankan beban masyarakat
sekaligus memajukan daerah. 2 sektor tersebut adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan. “kita telah fikirkan bahwa syarat mutlak dan kunci bagi kemajuan bangsa dan daerah adalah Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Maka tidak ada cara lain, kita fokus untuk membuat program Pendidikan dan Kesehatan yang tentunya akan meringankan beban masyarakat sekaligus memajukan daerah “ ujarnya. Ditambahkannya juga, bahwa Program Masuk Sekolah Gratis merupakan salah satu Program terobosan yang dipikirkannya guna meringankan beban masyarakat sejak mula dirinya dilantik. Hal ini dikarenakan, dirinya melihat fenomena ketika masyarakat akan memasukkan anak ke bangku sekolah namun harus menemui kendala
PENGUMUMAN REDAKSI Diberitahukan kepada Instansi Pemerintah/ TNI/Polri dan pengusaha Swasta di Kota Batam dan Khususnya Provinsi Kepri, wartawan Koran Rakyat Media yang namanya tidak tercantum dalam box redaksi maka tidak diakui sebagai wartawan media ini. Redaksi
dengan besarnya biaya seragam dan peralatan sekolah lainnya. “Kita membayangkan ketika anak akan masuk sekolah, besarnya biaya seragam Baju Sekolah, Peralatan Sekolah seperti Sepatu, Tas Sekolah, dan lain sebagainya. Dengan Program ini mudah-mudahan bisa meringankan beban orang tua murid. Kedepannya kita juga sedang memikirkan beberapa rancangan program pendidikan lagi guna membantu masyarakat “ ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir, M.Pd mengatakan bahwa sebanyak 6.650 siswa-siswi tersebut rencananya pekan depan minggu ke tiga bulan Oktober, sekitar tanggal 20-an, akan kita bagikan seragam Sekolah berupa Baju Batik, Baju Pramuka, Baju Olahraga, Baju Kurung, Topi, Dasi, Tas Sekolah dan juga Sepatu lengkap dengan kaos kakinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan akan membagikan perlengkapan tersebut kepada 6.650 siswasiswi yang berasal dari murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. “Guna kesuksesan Program Masuk Sekolah Gratis ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah mengeluarkan anggaran berkisar 5 Miliar Rupiah dari APBD 2017 “ tutupnya. (rm/mc)
CMYK
9
SENIN, 9 - 16 OKTOBER 2017, MINGGUII
RAKYAT KEPRI 9
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Jumaga Nadeak : Cawagub Kepri Belum Penuhi Syarat DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Proses pemilihan Wakil Gubernur Kepri molor karena 2 nama yang menjadi calon belum juga melengkapi persyaratan yang diminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri. Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan masing-masing calon belum memiliki surat rekomendasi dari partai pengusung. Termasuk surat pernyataan. ”Syaratnya aja belum lengkap, gimana mau diproses. Kita tunggu saja,” ujar dia Ketua DPRD Kepri saat dihubungi via seluler, Jumaga Nadeak Rabu (4/10) malam. Berdasarkan Undang-undang, DPRD meminta 2 orang calon dari 5 calon yang diusung partai. Yakni Isdianto dan Agus Wibowo. Tapi keduanya belum melengkapi persyaratan, kata Jumaga.”Apabila sudah lengkap dan memenuhi aturan, ya kita akan proses,” tuturnya. Namun demikian, Jumaga menyarankan agar persoalan ini ditanyakan juga kepada Gubernur Kepri atau partai pengusung calon Wagub tersebut.”Jangan seolah-olah menggiring bola panas ke DPRD saja,” pungkasnya.(rm/ikhsan)
Kades Tak Bisa Sembarangan Gunakan Dana Desa
Tunjangan DPRD Batam Dikoreksi Gubernur BATAM, RAKYAT MEDIA-Gunbernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2017 untuk dievaluasi kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam. Tunjangan yang diajukan di Rancangan APBD-P Kota Batam menjadi salah satu koreksi Gubrnur Kepri Nurdin Basirun. Tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi insentif dan reses DPRD Batam yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga ikut dievaluasi. Di dalamnya, mengatur jumlah tunjangan transportasi yang dinilai lebih tinggi dari tunjangan transportasi DPRD Provinsi Kepri. Atas rekomendasi itu, anggota Banggar DPRD Batam mengaku mengikuti arahan Gubernur itu. Anggota Banggar DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho, mengatakan, pembahasan terkait hasil evaluasi Gubernur belum dilakukan DPRD. Namun, secara pribadi dirinya memilih mengikuti rekomendasi Gubernur melalui evaluasi R APBD itu. “Kalau saya, ikuti saja, dari pada nanti kita terima, tapi setelah tidak menjabat disuruh mengembalikan, seperti dana aspirasi anggota dewan yang dulu,” kata Udin. Dewan batam harus mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan ditetapkan melalui Per-
GUBERNUR Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun
aturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. “Angkanya belum tahu, perlu kajian. Kalau sekarang belum ada gambaran angkanya. Tapi saya setuju saja agar diturunkan, jelas udin. Udin mengakui kalau sesuai ketentuan, tunjangan DPRD tingkat kabupaten/ kota harus lebih rendah dibandingkan provinsi. Walau diakui kalau transportasi, seharusnya sama saja, karena bensin dan sewa mobil, rata-rata sama. Tunjangan transportasi Rp7,5 juta perbulan yang diajukan dalam Ranperda APBD. Namun, untuk tunjangan rumah, dinilai harusnya ada penyesuaian. Alasannya, sewa rumah di Batam dan di Tanjungpinang berbeda. Sewa rumah untuk Batam lebih tinggi dibanding
Tanjungpinang. ”Kita semua pasti tahu harga sewa di sini lebih mahal daripada di Tanjungpinang,” kata Udin. Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2017, standar harga satuan untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri dihitung berdasarkan kondisi di Tanjungpinang, ibu kota Kepri, sedangkan nilainya lebih rendah dibanding Batam. “Tapi mau tidak mau, harus kita ikuti, pastinya di bawah Tanjungpinang. Daripada seperti kasus tunjangan komunikasi yang sudah-sudah itu,” kata politisi PDI P ini. Terpisah, anggota Banggar DPRD Kota Batam, Jeffri Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah menerima salinan
Gubernur Kepri Kukuhkan Pengurus MUI Priode 2016-2021 KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Kepri, Sardison
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Menyikapi banyaknya kasus yang terjadi terkait peyalahgunaan Dana Desa oleh oknum Aparatur Pemerintah Desa di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri telah menerjunkan tim pengawasan yang melibatkan Kepolisian, Kejati, Kanwil Perbendaharaan Negara dan Perguruan Tinggi. Dibentuknya Tim tersebut berguna untuk mengawasi serta sebagai pembinaan tetang penggunaan Dana Desa di Kepri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Kepri, Sardison menyebut, tim pengawasan yang terdiri dari stakeholder terkait tersebut sudah dibentuk sejak Mei lalu. Hingga saat ini, tim tersebut ternasuk dirinya, sudah melakukan monitoring ke seluruh desa di lima kabupaten di Kepri. “Dengan tim ini, pengawasan dana desa akan lebih prefentif lagi. Ini juga untuk membantu upaya pencegahan penyimpangan dana desa. Kita tidak ingin terjadi lagi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa seperti yang sudah-sudah,” ujarnya, Sabtu (7/10/2017). Ia menegaskan, dengan adanya tim tersebut para oknum Aparatur Pemerintahan Desa tidak bisa main-main dan sembarangan dalam menggunakan Dana Desa. Terlebih, banyaknya kasus yang terjadi dalam penggunaan Dana Desa akibat kurangnya pemahaman dalam pengelolaanya. Dipaparkannya, ada tiga hal yang perlu diwaspadai para Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa. Yakni, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Ketiga hal ini jugalah yang menurutnya selama ini kerap menjadi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.”Kalau semua proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan, saya pikir tidak akan ada masalah lagi,” sebutnya. Selain itu, masih ada juga beberapa aturan lain yang harus diikuti oleh para Kades dalam mengelola Dana Desa. Untuk itu, para Kades agar benar-benar dapat memahami seluruh aturan yang berlaku.”Memang dalam mengelola Dana Desa ini, banyak tantangan yang harus dihadapi Kepala Desa. Salah satunya memahami aturan-aturan yang berlaku. Kita tidak ingin karena banyaknya aturan, Kepala Desa melegalkan hal yang tidak patut dalam mengelola Dana Desa ini,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, sebanyak 275 desa di Kepri, memperoleh Rp228 miliar Dana Desa 2017 dari Pemerintah Pusat melalui APBN 2017. Alokasi Dana Desa 2017 ini naik Rp50 miliar dari Rp177 miliar Dana Desa yang diperoleh Provinsi Kepri pada 2016.(rm/bns)
Edisi : # 214 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H. Nurdin Basirun, didampingi Sekda Kepri, H. TS Arif Fadillah dan sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Basri Bermanda, mengukuhkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Riau periode 20162021, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin, (02/10/ 2017) yang lalu. Dalam kesempatan itu, Nurdin Basirun, mengucapkan selamat untuk anggota yang telah dilantik dan mengharapkan semoga dapat bekerja lebih baik lagi. “Dengan kita bersama bersatu berbagai elemen antar agama, maka kita akan dapat memajukan bangsa ini. Saya juga menghimbau kepada pengurus MUI, agar dapat menyatukan dan menjaga perdamaian kepada umat bila ada permasalahan agama yang sering terjadi saat ini,” ucap Nurdin. Nurdin menegaskan, jika bangsa ini sangat membutuhkan keberadaan MUI mari kita hilangkan iri dengki, sombong hati, keras kepala yang ingin menang sendiri agar tugas MUI berjalan dengan baik sepeti mengawal, membimbing, memberi solusi, bagi penganut agama islam dalam soal keagamaan, tegasnya. Sementara itu, ketua MUI Kepri, Karim Ahmad, mengatakan, pihaknya akan berusaha menjaga kekompakan antar umat seagama maupun
PENGUKUHAN Ketua-ketua Komisi MUI Kepri Priode 20162021 di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin lalu
dengan agama lain demi bersama-sama membangun negara ini.”Setelah pengukuhan ini bukan berarti selesai tapi baru dimulailah kita untuk bekerja secara lebih baik lagi dan selalu bekerja sama,” kata Ahmad Karim. Sedangkan Sekretaris MUI pusat, Basri Bermanda, mengatakan, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin. MUI berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam. “Seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-
hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya,” ujarnya. Pada kesempatan ini, MUI Karimun, memberikan bantuan untuk masyarakat rohingya sebesar Rp 26 juta, yang diserahkan melalui Gubernur Kepri. Adapun ke 12 Ketua-Ketua komisi yang dikukuhkan terdiri dari Komisi Fatwa Zubad Akhadi, Komisi Dakwah Wahab Sinambela, Komisi Hubungan umat beragama M Idris, Komisi Pemberdayaan Ekonomi M Hasbi, Komisi ukhuwah Islami Rustam Efendi, Komisi Hukum Endy Maulidi, Komisi Keluarga Dolly Boniara, komisi pendidikan Mahadi Rahman, komisi seni budaya islam Teja Alhab, komisi pengkajian Zamzami A Karim, komisi komunikasi Rasyidnur dan komisi hubungan luar negeri Imbalo Iman Sakti. (rm/Ikhsan)
hasil evaluasi tersebut, termasuk besaran tunjangan dan akan melakukan pembahasan kembali antara DPRD Batam dan TAPD Kota Batam. “Ada beberapa poin hasil evaluasi APBD-P dari Gubernur Kepri. Secepatnya akan kami bahas agar Ranperda ini bisa diterapkan secepatnya,” katanya di Batam Centre, kemarin. Dia mengatakan, Gubernur meminta tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD Batam berpedoman ketentuan pasal 8 dan pasal 17 PP Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. “Tapi kami belum ada gambaran berapa yang akan dievaluasi nantinya,” kata Jeffri. Menurutnya, sesuai hasil evaluasi gubernur yang mereka terima, Gubernur meminta tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD Batam berpedoman ketentuan pasal 8 dan pasal 17 PP No. 18 Tahun 2017. Dewan batam harus mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah. Lanjut Jeffry, mengatakan, secepatnya mereka akan membahas, sehingga bisa diterapkan secepatnya. “Tapi kita belum ada gambaran berapa yang akan dievaluasi nantinya,” katanya. Seperti diketahui, Pansus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengusulkan kenaikan tunjangan dalam APBD-P 2017 beberapa waktu yang lalu. (rm/Ikhsan).
Kerugian Negara Capai 7 Miliar
Akibat Penyelundupan Mikol TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Direktorat Jendral (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian perdagangan RepubIik Indonesia , Syahrul Mamma membeberkan, kerugian negara akibat dari impor illegal minuman beralkohol (Mikol) , yang ditangkap dari wilayah Bintan, Provinsi Kepri, oleh Kodim 0135 Bintan berberapa waktu lalu mencapai 7 Milyar Rupiah. “Dari Mikol illegal ini kerugian negara kita taksir mencapai 7 Milyar,” ungkap Syahrul saat konfrensi pers, Selasa (3/ 10) lalu, di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Hadir dalam pers realis tersebut Direktur Tertib Niaga Veri Anggrijono, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bintan Dian Nusa, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardyanto dan Dandim 0315 Bintan Letkol Inf Ari Suseno. Syahrul menjelaskan, ribuan kardus yang diamankan karena diduga tidak memiliki izin impor. Importir minuman beralkohol harus memiliki izin, selain itu harus mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol berupa Importir Terdaftar minuman Beralkohol (ITMB). Lanjut Syahrul, ketentuan impor barang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.”Kami tegaskan tak ada kompromi bagi importir “nakal” yang tidak taat aturan,” ujarnya.
Ia membeberkan, untuk penyidikan ýterhadap kasus ini akan diambil alih oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) Direktorat Tertib Niaga Ditjen PKTN. Pelaku akan dipersangkakan sesuai Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini sebut Syahrul mengatur,”Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan perdagangan untuk menegakkan aturan yang berlaku.”Serta memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar.” himbau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Syahrul Mamma. Seperti diketahui, Kodim 0315 Bintan mengamankan ribuan kardus Mikol berbagai merek dari sebuah gudang, yang beralamat di Gang Putri Balqis 3 Jalan DI Panjaitan KM 7 Kota Tanjungpinang, belum lama ini.Diduda barang haram itu diselundupkan dari Singapura ke Batam dan ditransit melalui pelabuhan tikus di Berakit, Kabupaten Bintan, Kepri, yang selanjutnya dikirim ke Jakarta. Gudang tersebut diketahui milik seorang pengusaha bernisial RG alias Ahang. Dari izin yang dikantongi pemilik, gudang diperuntukkan buat penyimpanan gas elpiji. (rm/Ikhsan)
CMYK
KARIMUN-LINGGA
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
10
Wakil Ketua DPRD Lingga Kamaruddin Ali
Usaha Sektor Pertanian Padi di Lingga Belum Ada Manfaatnya LINGGA, RAKYAT MEDIA-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau Kamarudin Ali menyatakan anggaran daerah tidak pernah dipergunakan untuk mengkaji lahan pertanian, meski sebagian lahan sudah ditanami padi. “Saya tidak mengetahui apakah anggaran pusat ada digunakan untuk mengkaji lahan yang digunakan untuk mengembangkan padi atau tidak, yang jelas anggaran daerah yang dialokasikan sejak tahun 2016 dan 2017 belum digunakan untuk itu,” ujarnya, di Tanjungpinang, Senin. Kamarudin yang diusung Partai Golkar itu tidak menjelaskan secara terperinci berapa anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan pertanian padi tersebut, dengan alasan lupa.”Tahun 2016 anggaran yang diberikan untuk kegiatan itu relatif kecil. Tahun 2017 cukup besar,” ujarnya. Ia mengemukakan kajian ter-
BUPATI Lingga Alias Wello
hadap kandungan lahan, persediaan air dan sistem irigasi pertanian dibutuhkan sebelum percetakan sawah dibangun. Selain itu, lanjut-
nya perlu dikaji apakah pengembangan pertanian padi tersebut sesuai dengan budaya masyarakat Lingga.”Apakah Lingga yang me-
miliki 95 persen lautan itu memiliki SDM untuk mengembangkan usaha pertanian?” singgungnya. Namun ketika ditanya kenapa
DPRD Lingga “merestui” anggaran untuk pengembangan sektor pertanian padi di sejumlah kawasan di Lingga sebelum dikaji, Kamarudin beralasan percetakan sawah mulai dibangun sejak awal Alias Wello memimpin daerah itu, karena itu pihak legislatif mendukungnya. Untuk tahap awal pembukaan lahan pertanian di sejumlah kawasan tidak menggunakan anggaran daerah. Ia belum mengetahui apakah anggaran itu bersumber dari uang pribadi bupati, pihak swasta atau pihak lainnya. “Mungkin bupati mengejar 100 hari kerja saat baru menjabat. Kami memberi dukungan kepada Bupati Alias Wello yang sudah bekerja keras,” ujarnya. Ia mengemukakan pengembangan sektor pertanian padi di Lingga belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meski sejak tahun 2015 dilaksanakan. Beras yang diproduksi tidak dijual di pasaran, namun be-
lum diketahui penyebabnya. Pengembangan sektor pertanian ini juga belum membuka lapangan pekerjaan secara luas, kemungkinan disebabkan faktor sumber daya manusia.”Apa kendalanya saya belum tahu,” katanya. Terlepas dari persoalan itu, Kamarudin memberi apresiasi kepada Bupati Alias Wello yang sudah bekerja keras dan pantang menyerah mengembangkan sektor pertanian tersebut.”Keinginan dan semangat Pak Bupati, patut diberi apresiasi untuk merealisasikan program ketahanan pangan,” katanya. Berdasarkan catatan Antara, pengembangan sektor pertanian telah dan akan dilaksanakan di sejumlah kawasan seperti Desa Bukit Langkap seluas 395 hektare, Panggak Darat dengan luas 136 hektare, Panggak Laut 154 hektare dan Desa Nerekeh 91 hektare, Desa Marok Kecil seluas 478 hektare dan Desa Resang seluas 254 hektare.(rm/ant)
Disdukcapil Karimun Terima 2.000 Lembar Blangko e-KTP KARIMUN, RAKYAT MEDIASebanyak 2.000 lembar blangko e-KTP dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Capil Kemendagri RI telah menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun. Sepanjang tahun 2017, Disduk Capil Kabupaten Karimun telah menerima sebanyak 10.000 lembar blanko e-KTP untuk mengatasi permasalahan pencetakan e-KTP yang sempat tertunda karena tidak adanya Blanko. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun Muhammad Tahar
ILUSTRASI : Blanko KTP
Pembangunan SMA Baru Dianggarkan Rp28 Miliar KARIMUN, RAKYAT MEDIAPembangunan sekolah menengah atas (SMA) negeri baru di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dianggarkan sekitar Rp28 miliar, kata anggota Komisi IV DPRD Kepri Yusrizal.”Total anggarannya Rp28 miliar, tapi dianggarkan dalam APBD Kepri secara bertahap,” kata Yusrizal di Tanjung Balai Karimun, Rabu. Yusrizal menjelaskan, SMA negeri baru dimulai pembangunannya tahun ini melalui APBD murni dengan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pembebasan dan pembersihan lahan. Selanjutnya, pada APBD murni 2018 direncanakan akan kembali dianggarkan sekitar Rp8 miliar untuk pembangunan gedung. ”Sisanya akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Jadi, anggaran 28 miliar itu meliputi pembebasan dan pembersihan lahan, DED, dan pembangunan fisik,” ujar politikus Partai Hanura tersebut. Pembangunan SMA baru di Karimun, menurut dia, diperlukan mengingat masih kurangnya jumlah ruang kelas di SMA yang ada, khususnya di Pulau Karimun Besar. Semula, kata dia, pemban-
gunan SMA baru tersebut direncanakan di kawasan Sidorejo, Kecamatan Karimun. Namun, karena luas lahannya terbatas, hanya sekitar 1 hektare, maka pembangunannya dialihkan ke Kecamatan Tebing, di sekitar perumahan Mentari Klasik dengan luas lahan sekitar 2 hektare. Keputusan memilih lahan di Tebing, kata dia, juga mempertimbangkan jarak dengan SMA lain. Selain itu di Tebing, persisnya di Jalan Pertambangan, belum SMA yang diharapkan dapat menampung siswa yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. “SMAN dan SMAN 4 Binaan memang berada di Tebing, tapi secara geografis terlalu jauh. SMAN 1 lebih dekat dengan Karimun, dan SMAN 4 Binaan letaknya di Bati. Makanya diputuskan pembangunan SMA baru itu di Jalan Pertambangan, Tebing,” tutur Yusrizal yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Karimun. Sementara itu, untuk SMA yang lain, kata dia, juga akan dibahas soal penambahan ruang kelas yang disesuaikan dengan daya tampung sekolah dibandingkan dengan jumlah anak lulusan SMP setiap tahunnya.(rm/ant).
mengatakan, kedatangan 2.000 Blanko e-KTP tersebut akan difokuskan kepada data Print Ready Record (PRR) baru yang masuk di Disdukcapil “Kita kembali mendapatkan tambahan blanko E KTP sebanyak 2.000 lembar. Ini akan kita fokuskan untuk PRR baru. Sedangkan untuk PRR lama itu alhamdulillah semuanya telah kita cetak dan telah didistribusikan,” kata Tahar, Jumat (6/10/ 2017) lalu. Dia juga mengatakan, untuk jumlah PRR yang telah dicetak dan didistribusikan ke Kecamatan adalah sebanyak 8.000. Saat ini sudah ada data PRR baru yang masuk ke Dis-
dukcapil dan pihaknya akan memprioritaskan dicetak menggunakan blanko e-KTP yang baru tiba kemarin tersebut. “Ini baru masuk lagi data PRR baru, kita fokuskan itu untuk dicetak,” ucap Tahar. Tahar menyebut, untuk tahun 2017 kemungkinan pihaknya akan kembali menerima bantuan Blanko e-KTP dari Pemerintah Provinsi. Namun untuk jumlah dan waktu pendistribusian blanko masih belum dapat dipastikan. “Insya Allah akan ada lagi didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi. Tetapi untuk jumlahnya kita belum tau berapa banyak,” ujar Tahar. (rm/net)
TNI Rayakan Ulang Tahun di Markas Polres Karimun
PULUHAN anggota TNI merayakan HUT di Markas Polres Karimun
KARIMUN, RAKYAT MEDIAHari Ulang Tahun (HUT) ke-72 TNI di Kabupaten Karimun akan digelar di Mako Polres Karimun, pada Kamis, 5 Oktober 2017. Perayaan di markas polisi ini baru pertama kalinya. HUT TNI ini nantinya akan diisi berbagai macam kegiatan. Selain upacara juga ada tarian nusantara, sosiodrama dan parade polisi cilik, serta penampilan band akustik dari Polres Karimun. “HUT TNI akan dipusatkan di Mapolres Karimun. Kita juga telah mendapatkan izin Kapolres Karimun dan bapak Kapolda Kepri mengenai hal itu. Kita
juga sudah meminta izin ke Korem dan Lantamal,” ujar Dandim 0317/Tbk Letkol Inf I Gusti ketut Artasuyasa. Ketut mengatakan, alasan digelar kegiatan tersebut di Polres Karimun bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Karimun bahwa TNI dan Polri itu selalu bersinergi dan tidak terpisahkan.”Intinya kita ini merupakan aparat negara, dimana kita bersama-sama bersinergi melayani masyarakat dan negara,” ucapnya, Selasa (3/10/2017) Dalam menyambut HUT TNI tersebut, sejumlah personil
dari Polres, TNI AD dan TNI AL sudah melakukan persiapan dengan membersihkan halaman dan memasang umbul- umbul disekitar Polres Karimun. Berbagai persiapan juga sedang dilaksanakan, untuk memeriahkan Hut TNI tersebut,baik persiapan upacara, penampilan, dan tenda-tenda sedang dilakukan pemasangan. “Iya kita telah melaksanakan gotong royong, mempersiapkan HUT ke-72 TNI di Mapolres dibantu oleh Personil TNI AD dan TNI AL, serta anggota Polres sendiri,” ujar Kapolres Karimun AKBP Agus Fajaruddin.(rm/bn)
KEPALA kepolisian sektor Daik-Lingga IPTU Sugianto
HUT TNI Ke-72 Polsek Daik Beri Ucapan Selamat LINGGA,RAKYAT MEDIA-Kepala kepolisian sektor DaikLingga IPTU Sugianto bersama anggotanya mengunjungi markas komando Rayon Militer Daik-Lingga untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada satuan TNI yang ke 72 kamis(06/10/2017) Kedatangan Kapolsek daik Lingga disambut langsung oleh komandan Rayon militer( DANRAMIL) Mayor inf Effendi Marpaung serta anggotanya,selain memberikan ucapan selamat ,Kapolsek juga memberikan Surprise yaitu kue ulang tahun,suasanapun berubah menjadi meriah,saat kue ulang tahun yang diatasnya sudah terpasang angka 72 tersebut diberikan kepada Satuan TNI yang diterima langsung oleh Danramil. Pantau Rakyat Media kedua pimpinan tersebut ,baik itu Kapolsek ataupun Danramil dan anggotanya masing-masing larut dalam sebuah kemeriahan dan kebahagian, seakan-akan mereka memberikan isyarat bahwa keduan instansi vertikal tersebut cukup solid untuk menjaga keutuhan NKRI. Menurut Kaposek Daik Lingga IPTU Sugianto didampingi Kanit Bimas Brigadir Sanusi mengatakan, kedatangannya serta anggota polsek Daik-Lingga kemarkas Komando Rayon Militer ,ingin mengucapkan Selamat ulang tahun kepada Satuan TNI,sekaligus menghapus semua kesan negatif dimata masyarakat.pada dasarnya TNI dan POLRI cukup kompak dan harmonis ,dan juga TNI bersama POLRI selalu bersinergi dalam menjalankan tugas sehari-hari, demi terciptanya situasi wilayah Kabupaten Lingga yang kondusif,” ungkap Sugianto di kantor Koramil Ucapan HUT TNI tersebut juga sebagai bentuk solidaritas dan penghargaan atas pengabdian prajurit TNI yang selama 72 tahun telah menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. “Mari kita bergandengan tangan demi keutuhan NKRI, selamat HUT TNI, jaya selalu TNI,” ujar Sugianto Kantor Koramil Daik yang tadinya hening, tiba-tiba sontak riuh.pasalnya Kapolsek dan anggotanya begitu tiba langsung menyanyikan lagu HUT sambil memegang kue bertuliskan HUT TNI ke-72.Kapolsek Daik Lingga beserta anggotanya kemudian bersalaman hingga berdekapan dengan komandan rayon Militer Mayor inf Effendi Marpaung. Pada kesempatan yang sama Danramil Daik Lingga mayor Inf Effendi Marpaung mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Kapolsek Daik Lingga serta jajarannya atas kunjungannya ke kantor koramil Daik-Lingga untuk memberikan ucapan selamat pada ulang tahun TNI yang ke 72 ,Semoga TNI dan Polri semakin solid dan senantiasa menjaga keharmonisan demi terwujud nya cita-cita bangsa ini tegasnya TNI dan POLRI tetap bersatu padu dan selalu bersinergi dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari agresi luar,itu harga mati,TNI dan POLRI juga siap memberikan keamanan kepada segenap rakyat indonesia tuntasnya,(rm/Taufik.s)
Dua Anggota Dewan DPRD Lingga Kembalikan Mobil Dinas
KENDARAAN mobil Dinas DPRD Kabupaten Lingga dikembalikan
LINGGA, RAKYAT MEDIA-Dua Anggota DPRD Lingga yang sudah mengembalikan mobil Dinasnya, sebab sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. tercatat baru dua orang anggota DPRD Lingga yang mengembalikan mobil dinasnya, padahal batas pengembalian mobil dinas tersebut tinggal tiga hari lagi. Hal ini disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga, Firdaus saat dikonfirmasi wartawan terkait
pengembalian mobil dinas DPRD Lingga, Selasa lalu. “Kita sudah menyurati kepada dua puluh anggota DPRD Lingga untuk mengembalikan mobil dinas sesuai dengan PP 18 tahun 2017 yang sudah di-perdakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2017,” kata Firdaus. Seluruh kendaraan dinas tersebut nantinya akan diserahkan ke Bagian Aset Pemerintah Kabupaten Lingga. Sekretariat DPRD dalam hal ini hanya memfasilitasi, agar seluruh kendaraan
roda empat tersebut segera dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Fasilitas kendaraan Dinas ini sesuai dengan Peraturan Daerah, nantinya akan diganti dengan uang transportasi. “Saat ini baru dua anggota DPRD yang mengembalikan,” sebutnya. Menurutnya, mobil dinas anggota DPRD tersebut statusnya pinjam pakai dari Pemkab Lingga, karena semua perawatan mulai dari bayar pajak, servis dan bensin serta kerusakan ditanggung oleh pemakai. “Sebetulnya tidak ada masalah mobil dinas
ditarik karena diganti dengan dana transportasi,” terangnya. Meskipun mobil dinas tersebut akan dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Lingga, namun Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga belum dapat memastikan berapa uang transportasi setiap bulannya yang akan diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kabupaten Lingga tersebut. “Jadi sekarang anggota DPRD Lingga sudah tidak dibenarkan menggunakan mobil dinas,” ujarnya. (rm/ Ikhsan).
CMYK
11
RAKYAT SPORT
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Ungkapan Kekecewaan Zidane kepada Ronaldo SPANYOL, RAKYAT MEDIAPelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mengungkapkan kekecewaan terhadap performa penyerang andalan timnya, Cristiano Ronaldo.Hingga pekan ketujuh La Liga Spanyol, Cristiano Ronaldo belum sekalipun mencetak gol.Ronaldo memang sempat absen di empat pertandingan awal dan baru bermain di tiga laga. Namun, tidak mampu mencetak gol di tiga laga liga tersebut secara berturut-turut adalah sebuah pencapaian yang buruk.Selama membela Real Madrid, Ronaldo sudah delapan kali gagal mencetak gol di tiga laga La Liga Spanyol secara berturutturut.Hal tersebut hampir selalu terjadi di setiap musim dia bersama Real Madird, yaitu 2009-2010, 2010-2011 (2), 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, dan 2016-2017. Sejauh ini, Ronaldo baru menyumbangkan satu assist untuk Francisco “Isco” Alarcon saat mengantarkan Real Madrid menang 20 kontra Espanyol pada Senin (2/10/2017) dini hari WIB. Meski telah beberapa kali memberikan pembelaan kepada Ronaldo, kini Zine-
dine Zidane melontarkan kekecewaannya terhadap sang megabintang itu.”Kami sedikit kecewa kepadanya. Dia tidak kelelahan, justru sebaliknya, setelah dia absen di beberapa pertandingan akibat skors,” ucap Zidane. “Namun, inilah sepak bola. Dia memang belum mencetak gol di La Liga Spanyol, tetapi assist yang ia berikan kepada Isco sangat luar biasa dan kami sangat berharap peruntungannya di depan gawang lawan dapat berubah di laga selanjutnya,” tuturnya. Berikutnya, Cristiano Ronaldo bakal melanjutkan petualangannya di La Liga Spanyol bersama Real Madrid dengan berkunjung ke markas Getafe pada Sabtu (14/10/ 2017).Jika kembali gagal mencetak gol, artinya untuk kali keempat Ronaldo mengulang kegagalan mencetak gol di empat laga La Liga Spanyol secara berturutturut. Sebelumnya, Ronaldo pernah tiga kali mengalami kebuntuan mencetak gol di empat laga secara berturutturut pada 2010-2011, 20152016, dan 2016-2017.(rm/ kompas).
KIPER Apoel, Boy Waterman, dengan sigap menangkap bola yang coba dikejar penyerang Real Madrid, Cristisano Ronaldo.
Klasemen Liga Inggris: MU dan Manchester City Tetap Ketat INGGRIS, RAKYAT MEDIASetelah melewati pekan ketujuh, dua klub Manchester tetap menguasai posisi teratas klasemen Liga Inggris Manchester City dan Manchester United kini sama-sama mengemas nilai 19. Liverpool, yang bermain Ahad malam, tampaknya belum menemukan solusi atas masalah pertahanan mereka. Akibatnya mereka hanya meraih hasil imbang 1-1 saat
bertandang ke markas Newcastle. Liverpool melorot dari posisi lima ke peringkat tujuh klasemen dengan torehan 12 poin, sama dengan Burnley yang ada di atasnya. Arsenal secara perlahan naik ke peringkat lima dengan mengumpulkan 13 poin setelah mengalahkan tim promosi Brighton & Hove Albion dengan skor 2-0. Sedangkan Everton dalam kondisi waspada karena berada di posisi 16 set-
elah dikalahkan 0-1 oleh Burnley yang berada di peringkat enam. Pertandingan pekan kedelapan akan digelar dua minggu mendatang setelah jeda kualifikasi Piala Dunia 2018.Liverpool akan melawan Manchester United yang menjadi musuh bebuyutannya, Manchester City menjamu Stoke, Chelsea bertandang ke Crystal Palace, sedangkan Watford menjamu Arsenal.(rm/tc).
Alvaro Morata Bakal Absen dalam 7 Laga Ini GARET Bale menyalami David Mayler seusai laga Kualifikasi Piala Dunia 2018
Cedera Otot, Gareth Bale Absen Bela Wales DUBLIN, RAKYAT MEDIA-Timnas Walesdipastikan tidak akan diperkuat pemain bintangnya, Gareth Bale, saat melakoni laga Kualifikasi Piala Dunia 2018 kontra Georgia dan Irlandia.Bale tidak bisa berlaga bersama Wales karena dibekap cedera otot betis. Seperti dikutip BolaSport.com dari Sky Sports, pemain berusia 28 tahun itu mendapat cedera saat tampil bersama klubnya, Real Madrid, menghadapi Borussia Dortmund di ajang Liga Champions pada Rabu (27/9/2017) bulan lalu. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-1 Real Madrid tersebut, Bale bermain selama 85 menit sebelum digantikan oleh Lucas Vazquez.Kondisi Bale sudah diragukan kebugarannya saat Real Madrid menghadapi Espanyol dalam laga lanjutan Liga Spanyol, Senin (2/10/2017) dini hari WIB. Wales akan menghadapi Georgia di Stadion Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi, pada Jumat (6/10/2015) dini hari WIB.Setelah itu, tim asuhan Chris Coleman akan menghadapi Irlandia di Stadion Cardiff City pada Selasa (10/10/2017) dini hari WIB. Saat ini, Wales berada di posisi kedua klasemen sementara Grup D.Wales mengoleksi 14 poin, terpaut empat angka dari tim pemuncak klasemen, Serbia.(rm/kmps).
MADRID, RAKYAT MEDIAStriker Alvaro Morata bakalan absen dalam tujuh pertandingan Chelsea yang digelar dalam empat pekan ke depan. Federasi Sepakbola Spanyol sebelumnya menyatakan, Morata alami cedera hamstring. Pemain yang baru datang dari Real Madrid itu, sebelumnya harus ditarik keluar dari lapangan saat Chelsea dikalahkan Manchester City, 0-1, akhir pekan lalu. Semula Antonio Conte mengganti Morata sebagai upaya pencegahan. Tapi, ternyata, cederanya lebih serius dari yang diperkirakan semula. Morata pun diperkirakan harus absen panjang di saat Chelsea lakoni jadwal sibuknya di musim ini.Jawara Liga Premier itu akan bertemu tim jurukunci, Crystal Palace, setelah jeda internasional bulan ini. Pertandingan itu akan menjadi awal dari digelarnya tujuh pertandingan dalam waktu 23 hari – yang puncaknya terjadi pada November mendatang. Meskipun Morata tak akan bermain melawan Everton di Carabao EFL Cup, dia akan ke-
EDISON Cavani dan Neymar berangkulan di ruang ganti PSG kini sudah santai
CHELSEA kehilangan Alvaro Morata hingga satu bulan ke depan
hilangan laga penting antara Chelsea melawan AS Roma di ajang Liga Champions. Tim raksasa Italia ini jadi rival terdekat Chelsea di Grup C, setelah Roma kumpulkan empat poin dalam dua pertandingan awal fase grup, dan tampil prima di Serie A dengan menangkan lima dari enam pertandingan awal mereka di musim ini. Pukulan terbesar akan terjadi pada Bonfire Night, tepat di akhir jadwal pemulihan Morata, saat The Blues menjamu Manchester United. Dalam pertandingan ini, Chelsea ten-
Cavani Ungkap Hubungannya dengan Neymar Pasca Konflik
tunya tidak boleh kalah setelah mereka kehilangan poin usai dikandaskan City akhir pekan lalu.Morata kemungkinan memang akan langsung memperkuat Chelsea, setelah ia pulih yang diharapkan bisa berlangsung cepat. Beruntung bagi Chelsea, akan ada lagi jeda internasional yang digelar sesaat setelah mereka bertemu United. Dengan demikian, ada waktu dua pekan lagi untuk Morata jalani masa pemulihan dan kembali benar-benar bugar jika dia masih belum fit 100 persen.(rm/glc).
PRANCIS, RAKYAT MEDIAPenyerang Paris Saint-Germain (PSG) membeberkan situasi ruang ganti klubnya saat ini pasca persitegangannya dengan pemain termahal dunia, Neymar, bulan lalu. Dia mengatakan situasinya kini sudah tenang, santai dan cair.Kedua pemain asal Amerika Latin ini terlibat perdebatan sengit garagara berebut eksekusi penalti ketika PSG mengalahkan Lyon 2-0 pada laga Ligue 1 Prancis, 17 September lalu. Mungkin kerena kehilangan konsentrasi usai bersitegang dengan Neymar, Cavani yang melakukan eksekusi penalti ketika itu gagal dalam tugasnya. Bola tendangannya berhasil ditangkap kiper lawan.Perseteruan kedua pemain semakin memanas dengan munculnya rumor bahwa PSG menawarkan bonus sebesar 1 juta Euro kepada Cavani agar dia menyerahkan tugas eksekusi penalti kepada Neymar. Kabarnya, Cavani menolak tawaran itu. Namun, rumor tersebut dibantah oleh PSG maupun Cavani sendiri. Belakangan, pelatih Unai Emery mengungkapkan bahwa dia telah memutuskan untuk melakukan
rotasi dalam eksekusi penalti di timnya.Neymar sendiri dikabarkan telah meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya dan kepada Cavani karena merasa telah menimbulkan situasi yang mengganggu suasana di ruang ganti. Ditanya tentang situasi di PSG saat ini, Cavani mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan santai. Dia mengatakan apa yang diberitakan di luaran sudah keluar dari proporsi sebenarnya. ”Ini hal yang biasa dalam sepakbola. Tapi, terkadang sesuatu hal kecil diberitakan menjadi sangat besar,” kata Cavani seperti dikutip Daily Mail. ”Yang benar adalah setiap orang sadar bahwa segala sesuatunya telah menjadi lebih besar dari yang mereka perkirakan.” “Ini adalah hal-hal yang Anda diskusikan di ruang ganti. Semuanya ada solusi. Kini semuanya sudah selesai dan sekarang kami santai. Yang paling penting adalah setiap orang berusaha untuk mencapai tujuan yang sama.” Neymar pindah ke klub Prancis pada musim panas dari Barcelona dengan biaya transfer 200 juta poundsterling atau setara Rp 3,5 triliun.(rm/gbc).
Hadapi MU Jadi Ajang Kebangkitan Liverpool INGGRIS, RAKYAT MEDIAHasil imbang ketika menghadapi Newcastle United dengan skor 1-1 di lanjutan ajang Premier League, akhir pekan lalu, memperpanjang rentetan negatif Liverpool. Tercatat skuat asuhan Juergen Klopp ini hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir di segala
ajang. Di laga selanjutnya, mereka akan bentrok dengan lawan berat, Manchester United, di lanjutan ajang Premier League. Laga tersebut akan dihelat pada 14 Oktober 2017 mendatang. Legenda The Reds, Steven Gerrard, menyebut jika laga
kontra MU adalah laga krusial. Kemenangan menjadi sangat penting bagi Liverpool untuk mengembalikan mental pemain. ”Saya tidak sabar menunggu pertandingan MU vs Liverpool. Laga ini menjadi penting bagi Liverpool untuk menghapus pandangan minor orang lain,” kata Gerrard, seperti dilansir
Skysports. “Liverpool punya catatan baik ketika menghadapi tim besar. Mereka bisa membuktikan diri di laga tersebut,” lanjut dia. Saat ini, Liverpool menempati posisi ke-7 klasemen Premier League. Mereka meraih 12 poin dari tujuh laga yang dilakoni.(rm/ one)
PEMAIN kesebelasan Newcastle United
CMYK
BINTAN-TANJUNGPINANG Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kota Kijang Bintan Langganan Banjir
BINTAN, RAKYAT MEDIA-Kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisman) ke Kabupaten Bintan pada Tahun 2017 naik secara signifikan dari tahun lalu. Berdasarkan Data BPS Provinsi Kepri tercatat di bulan Agustus 2017, kunjungan wisatawan mencapai 36.941 wisman . Hal tersebut, naik berkisar 7.450 wisman atau 25,2% berbanding bulan Agustus 2016 dengan jumlah 29.491 wisman. Sementara diketahui, kenaikan persentase rata-rata perbulannya kunjungan wisman ke Kabupaten Bintan mencapai 15,53 %. Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat dihubungi , Selasa (3/10/2017) lalu mengatakan bahwa sektor Pariwisata memang berbeda dibandingkan dengan sektor lainnya, utamanya sektor industri. Maka tidak heran bila Sektor Industri mengalami kelesuan, hal tersebut tidak berlaku untuk Sektor Pariwisata. “ Angka kunjungan Wisman tahun ini naik secara signifikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan selalu berkomitmen dalam usaha mendorong Sektor Pariwisata. Karena terbukti, ditengah kelesuan Sektor Industri di Indonesia, Sektor Pariwisata dapat terus melaju “ ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Luki Zaiman Prawira mengatakan bahwa secara keseluruhan kunjungan wisatawan
KIJANG, RAKYAT MEDIA-Kawasan kota tua pasar berdikari Kijang, Bintan Timur kembali dilanda banjir, Rabu (4/10/2017) siang. Hujan lebat memang mengguyur hampir sebagian wilayah Bintan sejak pukul 11.00 WIB. Berdasarkan pantauan, hujan perlahan reda pada pukul 14.30 WIB. Banjirnya kawasan pasar berdikari banyak direspon warga. Kawasan belum lama mendapat proyek revitalisasi drainase yang diklaim bebas banjir. Namun kenyataannya pada Rabu siang, hujan masih membuat kawasan kebanjiran. “Masih banjir, aku lewat mau pergi kerja di situ, karena kukira sudah aman tak akan lagi banjir, eh ternyata pas lewat masih banjir pula,”kata Agat, karyawan swasta di Kijang. Tapi kabar baiknya, banjir yang melanda Rabu siang itu tidak bertahan hingga sejam sebagai banjir dulu dulunya. Drainase yang baru selesai dikerjakan sejauh ini tampaknya terbukti mampu mempercepat susutnya volume di jalan kawasan padat pertokoan tersebut. Asmin, pekerja kontruksi asal Kijang berpendapat, saluran drainase yang baru selesai sudah lebih dalam saat ini sehingga bisa mempercepat penyusutan air. “Kalau proyek drainase yang dulu dangkal sehingga nyaris tak berkontribusi apa apa terhadap banjir,”kata dia. Meski drainase sudah diperdalam, dia memperkirakan kawasan akan tetap kebanjiran kalau hujan lebat jika durasi hujan lebat lebih 3 jam. Pasalnya, kawasan kota tua merupakan dataran rendah dan dikelilingi kawasan permukiman dataran tinggi. “Air yang turun dari rumah di dataran tinggi pasti ngumpulnya di situ,”kata dia. Proyek revitalisasi drainase kawasan kota tua Berdikari yang dalam tahap rampung menelan anggaran Rp 700 juta. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan menggarapnya dengan pembiayaan sepenuhnya bersumber dari kas daerah melalui APBD Bintan. Kadis PUPR Bintan sebelumnya memastikan, kawasan akan bebas banjir.(rm/trb)
SEJUMLAH wisatawan asing yang berkunjung ke Bintan
mancanegara ke Kepri pada bulan Januari – Agustus 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,31 persen dari tahun sebelumnya. Menurutnya, Kabupaten Bintan sangat baik pertumbuhannya, Januari – Agustus 2017 mengalami kenaikan kunjungan sebesar 13,73% dibandingkan tahun
Oktober ini Anggaran Pemko Tanjungpinang Bengkak
Riono kata Riono kepada wartawan, Rabu (4/10/2017 lalu. Selain itu, lanjutnya, bila Perda tersebut dijalankan maka akan terjadi penambahan sig-
nifikan jumlah RT dan RW. Tentu, hal tersebut akan sangat membebani anggaran. Karena Pemko Tanjungpinang selama ini memberikan insentif kepada Ketua RW dan RW Apalagi, APBD Kota Tanjungpinang sedang mengalami masa sulit.”Kita sedang menyusun perubahan pasalnya,” katanya. Sebelumnya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan menjadi polemik. Perda ini menjadi perbincangan ditengah masyarakat. Karena memang Oktober ini musim pemilihan ketua RW dan RT yang sudah habis masa jabatannya. Dua lembaga tersebut diatur dalam Perda itu.Masyarakat bingung,
kenapa poin-poin perda tidak diterapkan hingga saat ini. Padahal Perda tersebut sudah diundangkan 13 Januari 2016. Terlebih dalam aturan peralihan tepatnya pasal 34, Lembaga Kemasyarakatan yang ada harus menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Namun sampai saat ini belum diterapkan. Poin yang menjadi perbincangan dan polemik ditengah masyarakat adalah masalah pembentukan RT. Dalam Perda tersebut tepatnya pasal 6 ayat 4, RT dibentuk paling sedikit terdiri dari 40 kepala Keluarga dan Paling Banyak 50 Kepala Keluarga (KK) yang ditetapkan dengan keputusan lurah. Ada pembatasan jumlah KK dalam satu RT.(rm/bn)
Dinas PMD Evaluasi Program-Program di Desa Sebagai Prioritas BINTAN, RAKYAT MEDIA-Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos meminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bintan dapat mengevaluasi programprogram di Desa sebagai prioritas dalam menyelaraskan dengan Program Pemerintah Daerah. Menurutnya, evaluasi program Desa dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi serta bisa mengukur pencapaian dari setiap program desa tersebut. “Kita inginkan agar setiap keberhasilan suatu program di Desa, haruslah diukur dan diidentifikasi melalui rapat evaluasi yang dilakukan secara periodik agar setiap programnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya di Kantor Bupati Bintan, Rabu (5/10) lalu. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Ronny Kartika, S.STP mengatakan bahwa beberapa kegiatan dan rancangan sudah dibuat terkait pembinaan aparatur perangkat Desa sekaligus penyelarasan program pembangunan di pedesaan dengan merujuk RPJMD kabupaten. Untuk itu, anggaran sebanyak 12
12
Kunjungan Wisman Ke Bintan Naik Signifikan
KOTA kijang terendam banjir saat hujan
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Tanjungpinang mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.Hal ini dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Riono. Menurutnya Perubahan tersebut dilakukan karena adanya pasal yang menjadi polemik. Utamanya pasal 6 ayat 4 terkait pembatasan jumlah Kepala Kelarga (KK) dalam satu Rukun Tetangga (RT). ”Kemarin sudah ada rapat. Jadi kita akan mengusulkan rencana perubahan Perda tersebut kepada DPRD. Karena memang pembatasan 40 sampai 50 KK dalam satu RT itu sulit (diterapkan),”
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Bupati Bintan Apri Sujadi (kanan) miliar rupiah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan bagi 36 Desa di APBDes P Tahun 2017 ini, akan dimaksimalkan melalui program-program, agar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. “Kita akan koordinasikan bersama perangkat Desa agar dapat memanfaatkannya secara maksimal melalui Program pemberdayaan
ekonomi masyarakat salah satunya melalui pengembangan BUMDes dan peningkatan kapasitas aparatur,” ujarnya. Menurutnya saat ini, Kabupaten Bintan telah memiliki sekitar 28 BUMDes ( Assosiasi Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) . Nantinya melalui Program BUMDes lah, pencapaian program-program desa tersebut akan dicapai. (rm/Ikhsan).
2016. “ Wisman asal Singapura masih mendominasi sebagai wisman terbanyak. Lalu, disusul dengan Tiongkok, India, Malaysia, Korea Selatan, Philipina, Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika. Banyaknya Wisman akan berdampak kepada naiknya PAD
Kabupaten Bintan dari sektor Pajak. Banyaknya kunjungan Wisman ini, tidak luput dari banyaknya penyelenggaraan Event Pariwisata yang menjadi maEvent Pariwisata yang menjadi magnet tersendiri bagi para turis untuk datang ke Bintan.” tutupnya. (rm/mb)
Diduga Ada Oknum Pejabat Keluarkan Izin Tambang Timah di Bintan BINTAN, RAKYAT MEDIAKetua Komisi I DPRD Bintan Daeng M.Yatir bersama anggota komisi I lainnya, menduga ada oknum pejabat di Bintan atau di Pemerintahan Provinsi Kepri berani mengeluarkan izin secara diam-diam. Karena sudah sepekan ini, Bintan dihebohkan dengan kabar PT Adikarya, perusahaan yang melakukan penambangan timah di kawasan Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong, Bintan diduga tidak memiliki izin. Pasalnya, perusahaan tersebut diduga tidak mengantongi izin dari pihak terkait. Namun, pengakuan dari pihak perusahaan, mereka bisa beroperasi, lantaran sudah mengantongi izin. Mendengar kabar ini, Ketua Komisi I DPRD Bintan, Daeng M. Yatir bersama anggota komisi I lainnya, menduga, ada oknum pejabat di Bintan atau di Pemprov Kepri, berani mengeluarkan izin secara diam-diam. Terkait ini, Yatir dan rekan-rekan anggota DPRD Bintan pun bakal menyelidiki siapa oknum pejabat dibalik aktifitas tambang timah yang dilakukan secara diamdiam itu. “informasinya belum memberikan rekomendasi kepada pihak manapun. Kenapa WIUP-nya sudah ada dari provinsi. Seharusnya ada rekomendasi dari kabupaten karena yang mengetahui daerah itu, kabupaten,” tegas Ketua Komisi I DPRD Bintan Daeng Muhammad Yatier, Minggu (1/ 10) lalu. Setelah bertemu dengan pihak perusahaan kemarin, Yatier mengungkapkan kalau izin (IUP) yang dimiliki perusahaan adalah IUP Ekplorasi. Maka, dengan demikian perusahaan hanya boleh melakukan proses untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan dibidang per-
DITEMUKAN tambang timah di salah satu sudut di Kabupaten Bintan. Warga bertanya-tanya, siapakah yang mengeluarkan izin pertambangan ini.
tambangan mineral dan batubara. “Kalau yang kita lihat, alat berat sudah ada di lokasi, itu namanya bukan sekedar melakukan kegiatan eksplorasi. Tetapi sudah beroperasi melakukan aktifitas penambangan,” ungkapnya. Sepengetahuannya, dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan, kawasan yang kini dipakai untuk penambangan pasir timah di daerah Sri Bintan masuk dalam kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan lainnya. Dimana didalamnya menjadi daerah pertanian dan permukiman bukan untuk pertambangan. “Disoal, apa rujukan provinsi mengeluarkan WIUP sebagai dasar pemberian IUP Ekplorasi kepada perusahaan, sedangkan kabupaten tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. Itu (Daerah Sri Bintan) kan kawasan hutan produksi sesuai Perda RTRW kita,” ujar Yatir. Politisi Partai Demokrat ini menerima informasi kalau perusahaan sudah memproduksi timah dari hasil galian pasir timah didaerah itu dengan besaran 2 ton/hari. Kata Yatir, hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Tentu, dengan catatan mereka mengantongi izin
resmi, dari sejumlah pihak terkait. Kalau tidak ada izin lalu mereka beroperasi, ini namanya merugikan daerah. Karena mereka tidak bakalan bayar pajak atas aktifitas pertambangan timah itu. Aktifitas penggalian pasir timah berdampak langsung terhadap kerusakan alam. Terpisah, Kasatpol PP Bintan, Mohd Insan Amin membenarkan adanya aktifitas pertambangan pasir timah didaerah Sri Bintan. Lahannya cukup luas dan sepengetahuannya daerah tersebut merupakan daerah pertanian. “Kita juga baru tahu karena ada laporan warga. Maka, kita langsung cek ke lokasi. Ternyata, memang benar ada operasi pertambangan pasir timah di sana. Kita langsung melakukan koordinasi dengan leading sektor lainnya,” ujar Insan Amin saat ditanya wartawan di Tanjungpinang, sepekan lalu. Pihaknya belum bisa bertindak, perlu koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan. ‘’Saya belum bisa bertindak sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait lainnya.’’ ungkapnya. (rm/Ikhsan)
CMYK
13
SELEBRITY
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Cita Citata Buka Bisnis Kuliner Baru di Jakarta JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Belum genap satu bulan Cita Citata meluncurkan produk kue kekiniannya, Ceat’A Cake. Tepatnya baru pada 10 September 2017 lalu toko kue kekinian milik Cita dibuka di Bandung, Jawa Barat. Namun rupanya Cita sudah ketagihan membuka bisnis di bidang kuliner. Kini ia sedang bersiap-siap untuk membuka resto bernama Geulish Pisan yang menyajikan makanan Asia dan Western. Menurut Cita, bisnis ini adalah benar-benar kerja kerasnya sendiri. Ia terjun langsung, tidak sekedar kerjasama dengan orang lain yang menawarkan bisnis kepadanya.”Ini bisnis pertama aku yang aku urus bener-bener sendiri .. turun ke lapangan, ngurus konsep, keringetan, kepanasan, kehujanan hanya ditemenin team yang aku bangun sendiri.. happy dan puas banget.. bismillah,” tulis Cita. Dari foto yang diunggah Cita, nampak bahwa menu dari resto barunya nanti adalah
Menjaga NKRI, Ariyo Wahab Salut dengan Kehidupan TNI
Ariyo Wahab JAKARTA - Banyak pengalaman menarik yang dirasakan oleh Ariyo Wahab dalam proses pembuatan film Merah Putih Memanggil. Salah satu yang akan selalu dikenangnya adalah pengalaman bekerja bersama para TNI. Vokalis dari The Dance Company tersebut merasa bangga dengan kinerja para TNI. Meskipun banyak yang tak terlihat secara kasat mata, para TNI ini mempertaruhkan hidupnya demi membela negara Indonesia. “Ternyata mereka itu hidupnya antara hidup dan mati saja ketika kerja seperti itu. Ketika membebaskan sandera atau segala macem, harus punya strategi. Terus terang setelah gue kerja sama sama pasukan khusus TNI gue salut sama tentara kita karena mereka pu-
nya mental yang bagus, fisik yang bagus, dan strategi yang bagus,” kata Ariyo saat ditemui di Jakarta Selatan. Ia pun merasa malu jika dirinya saat ini hanya menikmati sisa kemerdekaan dengan santai sedangkan mereka para TNI masih mengemban tugas berat untuk menjaga keamanan negara.”Apa yang kita lakukan di sini itu kan kebahagiaan semua, tapi kan mereka yang ngejaga kita, menjaga nama baik Indonesia, menjaga Indonesia, mereka yang susah-susahnya,” lanjutnya. Ariyo sangat berharap masyarakat Indonesia bisa lebih menghargai dan mengapresiasi kinerja anggota TNI saat ini. Bagaimana pun mereka telah berjasa besar dalam melindungi Indonesia.(rm/oz)
makanan berat. Bukan sekedar cake seperti bisnisnya terdahulu.Lokasi restonya pun bukan di Bandung, melainkan dibuka di Jakarta. Tentu Cita punya alasan sendiri mengapa memilih membuka bisnis barunya di Ibukota.Bakal seperti apa resto Cita nanti ya? merupakan salah satu penyanyi dangdut yang karirnya melesat cepat bak roket di industri hiburan tanah air. Hanya dalam waktu tiga bulan sejak ditemukan pertama kali dan melempar beberapa single, sosoknya sudah bersanding dengan pedangdut papan atas. Adalah pria bernama Bombom dan rekannya yang pertama kali menemukan sosok Cita saat sengaja melakukan pencarian bibit unggul untuk diorbitkan sebagai penyanyi dangdut. Uniknya, ketika ditemukan pemilik nama lahir Cita Rahayu itu bukanlah penyanyi dangdut, melainkan penyanyi beraliran jazz dan top forty yang menghidupi diri dengan mengisi acara dari hotel ke hotel semisal pernikahan atau launching sebuah produk. Meski basic-nya bukan penyanyi dangdut yang identik dengan cengkok dan goyangan khas, namun Bombom melihat kualitas dalam diri Cita. Setelah melewati test vocal, tak berapa lama ia langsung rekaman beberapa single sekaligus seperti Kalimera Athena, Perawan Atau Janda dan Sakitnya Tuh Di Sini yang diedarkan medio Juli 2014. “Saat itu kita emang lagi nyari penyanyi untuk bawain lagu kita, pas diajak untuk test vocal Cita menyediakan waktu dan ternyata cocok. Prosesnya cepat, nggak lama langsung take recording, released, tiga bulan single langsung meledak dan menurut kita itu fantastis. Dalam tiga bulan kita rilis banyak lagu, kebetulan dua lagu pertama nggak bisa dipromosiin secara konvensional dan yang dikenal akhirnya Sakitnya Tuh Di Sini yang langsung diterima masyarakat, popularitas naik dan menjadi artis sejajar di kelasnya,” kata Bombom kepada wartawan di Jakarta Selatan, belum lama ini.(rm/klc)
Nikita Mirzani
Menghina Panglima, Nikita Mirzani Dipolisikan JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Selain akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Nikita Mirzani sebelumnya sudah dilaporkan di Polda Sumatera Selatan. Laporan itu terkait masalah yang sama yakni dugaan penghinaan terhadap Panglima TNI, Gatot Nurmantyo lewat akun Twitter. Nikita Mirzani membantah tegas cuitan yang dianggap menghina Panlima TNI ditulis oleh dirinya. Nikita mencium ada kejanggalan dalam perkara yang baru menyambarnya tersebut. “Kalaupun memang gue, pasti nyamber ke Instagram, soalnya gue selalu connect ke Instagram. Jadi apapun yang gue upload langsung ke Instagram,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (4/10/2017). Sejumlah advokat di Palembang sudan lebih dulu melaporkan akun bernama @NikitaMirzani ke Polda Sumatera Selatan. Hari ini, giliran Gerakan Pemuda Anti Komunis (GEPAK) yang akan melaporkan akun Twitter atas nama Nikita Mirzani ke Direskrimum Polda Metro Jaya. “Nggak apa-apa, tapi nanti tinggal dibuktiin aja gimana. Kalau gue sadar nggak pernah posting, jujur gue nggak pernah terbesit untuk menghina pahlawan atau jenderal, gue menghormati jenderal yang ada di Indonesia,” ucapnya tegas. Mantan istri Sajad Ukra itu juga berujar siap jika dipanggil untuk dimintai keterangan karena merasa tak bersalah.”Sebagai warga yang baik gue akan datang,” jawab Nikita Mirzani lantang.(rm/dtk)
Penilaian Andi Arsyil
Soal Ayu Ting Ting JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Andi Arsyil memang sempat dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Ayu Ting Ting. Namun ternyata, Andi mengatakan hubungannya dengan Ayu hanyalah teman biasa. “Nggak ya. Biasa aja tuh maksudnya, teman seperti biasa. Nggak ada apa-apa,” tukas Andi Arsyil saat ditemui di Trans TV, Jakarta Selatan. Ya makanya aku bingung ini gosipnya awalnya dari mana gitu. Ayu Ting Ting Kenal Ayu juga kan mungkin pertama kali malah gosipnya duluan keluar dibandingkan saya ketemu sama dia,” sambungnya. Meski begitu, Andi mengungkapkan perasaannya mengenai Ayu Ting Ting. “Ayu orangnya baik ya. Terus dia juga perempuan yang tegar ya. Dia orangtua tunggal. Dan mungkin banyak ya yang mau sama dia ha ha,” pungkas Andi Arsyil. (rm/dtk).
Ashanty Akan Buka Klinik Kecantikan DEPOK, RAKYAT MEDIADunia bisnis kini semakin akrab dengan Ashanty khususnya di bidang kecantikan. Ia sukses membuka bisnis kosmetik berupa lipstik hingga cream wajah sejak satu tahun terakhir. Tak heran jika ia pun masih belum puas dan ingin kembali melebarkan sayapnya dalam bidang yang tak jauh berbeda. Istri Anang Hermansyah ini berencana untuk membuka klinik kecantikan di tahun ini. Namun karena banyaknya kesibukannya sebagai seorang ibu dan penyanyi, wanita berusia 32 tahun ini pun memilih untuk
menundanya.”Tadinya mau tahun ini, tapi aku masih sibuk mengurus hal lain,” katanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Produk kosmetik yang digeluti Ashanty memang langsung diterima masyarakat luas baik dari kalangan artis maupun lainnya. Oleh karenanya, saat ini ia semakin terus ketagihan untuk tidak membuat para pelanggan kecewa.”Teman-teman banyak yang ketagihan memakai produk kosmetik ini jadi lumayan sudah banyak langganan,” tambahnya. Berbicara soal kosmetik, Ashanty tidak secara langsung
menjual di pasaran. Ia memastikan bahwa bahan-bahan yang dipakai di dalamnya tidak berdampak buruk pada kulit dan tidak membuat orang lain rugi. Tak hanya itu, Ashanty juga mencobanya terlebih dahulu untuk kulitnya. Tak bisa dipungkiri, ibu dua orang anak ini tak segan untuk bertanya kepada yang lebih ahli. “Selain banyak bertanya aku juga membaca zat-zat yang terkandung dalam kosmetik apa saja, terus konsep design produk bagaimana, sampai menguji sendiri produk itu sebelum aku jual,” pungkasnya. (rm/oz)
Ashanty istri Anang hermansyah
Masih Belum Dikaruniai Momongan, Rianti Cartwright Tetap Happy JAKARTA, RAKYAT MEDIAPasangan Rianti Cartwrightdan Cas Alfonso telah menikah selama 7 tahun lamanya. Meskipun belum dikaruniai momongan, namun dirinya masih menikmati pernikahan yang masih berasa pacaran tersebut. “Oh Senang dong...! Haha. Untungnya sih kan kami hari rabu kemarin merayakan ulang tahun pernikahan ketujuh. Untungnya sih selama ini happy, setiap tahun kayaknya semakin sayang. Jadi ya kami menikmati aja sih,” ungkapnya saat dite-
mui di The Pallas, SCBD, Jakarta Selatan. Dirinya mengatakan jika jarang sekali beradu argumentasi dengan suaminya. Menurutnya, tak pernah ada konflik yang serius, karena sebelumnya memang sudah dikomunikasikan. ”Apa yang diributin... Kami termasuk Jarang berargumentasi. Paling Cas itu Kalau lagi laper itu jangan diganggu, terus macet, paling itu aja sih. Tapi nggak pernah ada konflik yang misalnya hal-hal yang fundamental atau yang serius
sih, untungnya belum ya karena kami selalu berkomunikasi. Mudah-mudahan seterusnya,” harapnya. Dirinya pun berbagi tips bagaimana membina rumah tangga. Yang paling penting menurutnya adalah komunikasi, dan tak ada sesuatu yang dipendam.”Paling Komunikasi, terus aku sama Cas kan seumur, jadi udah kayak sahabat aja. Yang paling penting komunikasi, unek-unek jangan dipendem, terus yang paling penting sih harus respect sama suami,”ujarnya. (rm/kapanlagi)
CMYK
ANAMBAS-NATUNA
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
14
Sekda Tegaskan OPD Selesaikan Proyek Tepat Waktu ANAMBAS, RAKYAT MEDIA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Sahtiar, SH MM menegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan perkerjaan proyek tepat waktu. Hal itu mesti dilakukan agar capaian yang ditargetkan sapat terealisasi. “Saya tegaskan kepada OPDOPD yang ada untuk meyelesaikan kegiatannya tepat waktu, sesuai dengan yang di targetkan,” demikian disampaikan Sahtiar, Selasa (3/10/2017) lalu. Apalagi tambah Mantan Kepala Dinas Perkerjaan Umum (DPU) KKA itu, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan kegiatan di sejumlah OPD dan ini mesti menjadi perhatian. “Memasuki akhir tahun kondisi cuaca tidak bersahabat, jangan sampai kegiatan menjadi tidak terlaksana,” ujarnya seraya mengatakan, waktu tersisa efektif hanya dua bulan
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, SH MM
dan ini mesti menjadi perhatian. Untuk itu Sahtiar, kembali mengingatkan kepada para kepala OPD untuk jangan terlalu sering berangkat untuk menghadiri undangan. Apabila itu bisa diwakilkan kirim Kepala Bidang (Kabid) atupun Kasi sesuai dengan bidangnya untuk menghadiri. Lebih jauh Sahtiar mengungkapkan, jika Surat Perin-
tah Perjalanan Dinas (SPPD) berpotensi untuk di kurangi, karena jika SPPD terlalu besar akan terlalu banyak kegiatan diluar yang akan dihadiri. “Yang dikhwatirkan itu adalah banyak keluar maka kegiatan tidak berjalan,” jelasnya. Pada kesempatan itu Sahtiar juga menyampaikan apabilah pembangunan Kantor Bupati di Pasir Peti selesai, tepat waktu maka pihaknya akan memindahkan setidaknya 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pindah, hal ini dilakukan untuk efesienai anggaran. “Ini dilakukan untuk menghemat anggaran karena beban sewa kantor saat ini. Cukup besar,” paparnya. Masih kata Sahtiar, hanya beberapa OPD yang memiliki kantor sendiri antara lain yakni Dinas Perkerjaan Umum, Dishub, disperindag, BKD Setwan, kantor Bupati selebihnya masih menyewa milik masyarakat. “Ke depan kantor-kantor ini akan kita bangun agar biaya sewa ini menjadi beban APBD lagi,” imbuhnya. (rm/hlk)
Kejaksaan Tahan Mantan Bendahara KPU Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIAMantan bendahara KPU Natuna Muhammad Taufik bin Pattaungan (33) akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Natuna, Kamis (5/10/2017) pekan lalu. Terlihat Taufik dibawa dari Kantor Kejari Natuna menuju Mapolres ditemani istri dan anaknya. Taufik sebelumnya menjadi tersangka kasus dana hibah di KPU Natuna tahun anggaran 2015 saat menjabat bendahara di KPU. Disinyalir kerugian negara senilai Rp. 263 Juta lebih. Kasi Pidsus Kejari Natuna, Syafri Hadi didampingi Plh Kejari Natuna, Ikhwan Efendi mengatakan ada kejanggalan dalam Laporan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari hibah Pemkab Natuna untuk KPU pada 2015 lalu. Anggaran itu dihibahkan untuk membantu KPU Natuna dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2015"Jumlah anggaran hibah yang dicairkan tidak sinkron dengan penyerapannya.
Diduga ada yang fiktif,” sebut Syafri Hadi, saat dijumpai di Kantor Kejaksaan. Penyidikan menurutnya sudah bergulir sejak 2016 lalu. Kasus ini bermula dari laporan Sekretaris dan Komisioner KPU Natuna sebelumnya.Taufik sendiri saat ini menjabat sebagai staf Korpri Setdakab Natuna. Pada 2015 lalu ia juga diperbantukan sebagai bendahara di KPU Natuna.Dari penyidikan Seksi Pidsus Kejari Natuna detail kerugian negara senilai Rp. 263.651.713,Total anggaran yang dihibahkan Pemkab Natuna pada saat itu berjumlah Rp. 1.043.160.000. “Anggaran ini untuk digunakan membantu KPU melakukan rangkaian sosialisasi dan pembentukan PPS/PPK pembelian Alat Tulis Kantor dan sebagainya,” papar Syafri. Diduga ada pengeluaran lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Taufik. “Yang bersangkutan mengelola anggaran Rp. 1 milyar lebih yang terserap, tapi yang bisa
dipertanggungjawabkan hanya Rp.800 jutaan,” terang Syafri lagi.”Hari ini sudah tahap 2. Mudah-mudahan kami segera limpahkan ke Pengadilan Tipikor di Tanjungpinang,” tambahnya lagi Taufik sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2017.Plh Kejari Natuna, Ikhwan Effendi mengatakan pihak kejaksaan tetap memberi ruang kepada tersangka untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp.200 juta lebih tersebut.”Tersangka nampaknya tidak ada niat untuk mengembalikan nilai tersebut. Mudah-mudahan di PN Tipikor nanti ada pengakuan barunya terkait kemana anggaran tersebut digunakan,” terang Ikhwan Hingga saat ini, baru Taufik yang menjadi tersangka. “Nanti kasusnya kan terus bergulir. Siapa tahu setelah jadi terdakwa di persidangan dia berbicara soal anggaran. Bisa saja ada tersangka lainnya,” sebutnya.(rm/bn)
SALAH satu sudut kota Tarempa Kabupaten Anambas
Belasan Penderita HIV/AIDs di Anambas Meninggal Dunia ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Peredaran HIV/AIDs di Anambas perlu mendapat perhatian. Dari 33 orang yang diketahui terjangkit penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini, belasan orang diantaranya telah meninggal dunia. Data dari Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyebut, dari 33 orang yang diketahui terjangkit, delapan orang bahkan diketahui pindah keluar Anambas, kemudian dua orang mendapat pengobatan intensif dan empat orang tengah mendapat pengobatan. Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakitý, Islam Malik tidak mengelak cukup kesulitan dalam menekan pengecekan, termasuk dalam upaya menekan penyakit yang kerap menjadi momok itu. Salahsatu kendala yang dialami, karena Wanita Pekerja Seks (WPS) yang rata-rata tinggal membaur dengan
Kejati Kepri Bekuk Terpidana Korupsi Alkes Anambas KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Tim Kejati Kepri menangkap dr Tajri, terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pria yang divonis 4 tahun penjara itu ditangkap di rumahnya di Batam, Kamis (5/ 10/2017) pagi. Parahnya, sebelum Tajri kabur, pimpinannya di Dinas Kesehatan Anambas, Sofyan juga sempat kabur. Namun, Sofyan akhirnya ditangkap di Komplek Perumahan Jakapurwa Blok M5 RT 01 RW 05 Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan petikan Putusan Hakim Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal 25 September 2013, menyatakan terdakwa Sofyan terbukti bersalah melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman selama tiga tahun kurungan, dan memerintahkan terdakwa agar ditahan. Sebelum dilakukan penahanan, Sofyan mengajukan banding dan akhirnya kabur. Terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 ayat 1 ke-1 sebagaimana yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 KUHP.Selain menghukum terdakwa dengan hukuman badan, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Dalam putusan hakim, terdakwa Sofyan dinilai telan melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan dr Tajri yang menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membayarkan dana 100 persen untuk 10 item sarana alat kesehatan kepada kontraktor pemenang proyek, CV Intan Diantika. Padahal, barang yang disediakan pihak kontraktor dinilai tidak sesuai dengan spek sebagaimana awal perjanjian kontraknya lumpsum.Sementara itu, dr Tajri yang divonis 4 tahun juga kabur saat masih dalam proses kasasi. Hampir dua tahun dinyatakan sebagai buron, akhirnya Tim Kejaksaan Tinggi
TERPIDANA Korupsi Alkes Anambas dr Tajri
(Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) menangkap dr Tajri, terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri. Tajri ditangkap di kediamannya di Batam, Kamis (5/10/2017) pagi. Setelah ditangkap, pria ini langsung digiring ke Kota Tanjungpinang menggunakan kapal ferry di Dermaga Punggur menuju Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Ia tiba di Ke Kantor Kejati Kepri sekitar pukul 09.00 WIB dengan didampingi seorang wanita yang diduga istrinya. Dalam kasus ini, Tajri saat itu adalah panitia pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Ia juga sudah dijatuhi hukuman vonis penjara selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru, pada Juli 2015 yang lalu. Setelah divonis, ia menghilang. Mantan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) itu divonis atas tindakan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) APBD 2009 KKA sebesar Rp
3,2 miliar. Vonis tersebut lebih tinggi satu tahun dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebelumnya yakni 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. “Kasus ini sudah lama, sebelumnya Ia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan pada saat itu kalah, saat mau di eksekusi penahanan, ia kabur, maka kita lakukan pencarian dan berhasil kita tangkap di kediamannya di Batam, ternayata ia memiliki rumah di Batam,” kata Wakil Kejati Kepri, Asri Agung kepada Batamnews.co.id. Ia melanjutkan, sebelumnya pada saat persidangan mantan Kabid Kesehatan itu ini mengunakan jurus pemungkas sakit, tapi persidangannya tetap berlanjut hingga putusan, namun setelah divonis Ia menghilang melarikan diri.”Statusnya pada saat itu sudah terdakwa, pada saat persidangan ia sakit, tapi persidangan tetap berlanjut hingga sampai putusan, namun ia menghilang,” ungkapnya. (rm/red)
masyarakat. Meski demikian, upaya turun langsung terus dilakukan untuk mengecek orang yang diduga terjangkit virus tersebut. “Untuk di Tarempa kami akui cukup kesulitan. Hal ini arena mereka cenderung berbaur dengan masyarakat. Mereka tinggal di kost-kostan dan rumah warga. Berbeda dengan di Jemaja yang sudah terfokus di sejumlah warung remang-remang di sana,” ujarnya Senin (2/10/2017). Pihaknya menambahkan, untuk keperluan obat-obatan, pihaknya mengandalkan pengiriman obat dari pusat. Jumlah pengiriman obat ini, berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi di Kementrian Kesehatan. Upaya untuk melakukan pengecekan pun, diakuinya terus dilakukan termasuk dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern terhadap hal ini.”Ini kami lakukan untuk mendapat informasi dan
pembinaan. Karena untuk turun langsung pengecekan, mereka cenderung enggan untuk diperiksa. Sehingga, harus dengan pendekatan terlebih dahulu. Baru mereka mau dibina,” ungkapnya. Meski terdapat puluhan orang yang terjangkit virus ini, namun Islam Malik mengklaim kalau penyebaran virus ini cenderung menurun dibandingkan dengan tahun kemarin.Namun demikian, pihaknya terus berupaya untuk menekan meningkatnya warga yang terjangkit virus yang diketahui hingga kini belum ditemukan obatnya ini.. Salahsatu langkahnya dengan hadirnya klinik VCT yang ada di Puskesmas Tarempa yang turun mengecek serta turun langsung. “Ini harus diwaspadai karena fenomenanya seperti puncak gunung es. Tidak bisa juga hanya menunggu saja. Salahsatu solusinya, harus turun langsung dan mengecek,” ungkapnya. (Rm/ trb)
20 Desa di Anambas Pilkades Serentak ANAMBAS,- Perwakilan dinas sosial, ýpemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kepulauan Anambasý berangkat ke Pengadilan Negeri di Natuna. Tujuannya, untuk mengkoordinasikan sejumlah calon Kepala Desa apakah pernah tersandung kasus hukum atau tidak. Raja Sulaiman, Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut mengatakan, proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) saat ini sudah sampai pada tahapan daftar pemilih. ý Sebanyak dua puluh desa dari 52 keseluruhan desa yang ada di Anambas bakal melaksanakan Pilkades serentak. “Kepala Bidang saya perintahkan berangkat ke Natuna untuk mengkoordinasikan hal itu. Untuk pelaksanaan Pilkades serentak, ada 20 desa dimana 19 desa saat ini dijabat oleh Pejabat Sementaraý, sementara satu desa dari Desa Sunggak merupakan Kepala Desa definitif,” ujarnya Senin (2/10/2017). Didampingi oleh staff yang membidangi hal tersebut, ýpanitia pemilihan untuk pelaksanaan Pilkades serentak ini ditetapkan dari desa. Kecamatan diakuinya ditetapkan sebagai panitia pengawas sesuai dengan penetapan dan mekanisme yang ada. Meski tahapan dan proses mengenai Pilkades serentak terus berjalan. Namun pihaknya belum bisa memastikan kapan pelaksanaan Pilkades itu bakal dilaksanakan. Pihaknya hanya memastikan kalau pelaksanaan Pilkades akan dilakukan pada
PARA Kepala desa ketika mengikuti Rakor di Tarempa
akhir bulan Oktober 2017 ini. “Untuk tanggal belum bisa ditetapkan. Yang pasti akhir bulan Oktober ini. Jadi, 20 desa yang melaksanakan Pilkades serentak. Pelaksanaannya hari yang telah ditetapkan itu. Awal tahapannya kan, pembentukan panitia kabupaten sesuai di Permendagri. ýKemudian pembentukan panitia kecamatan, dan panitia desa. Setelah selesai pelaksanaan Pilkades, nantinya dilanjutkan dengan penyusunan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Bupati, baru dilakukan pelantikan,” bebernya. Meski diakui pelaksanaan Pilkades berbeda dengan pelaksanaan Pilkada, namun beberapa mekanisme dalam Pilkades serentak ini, banyak mengadopsi mekanisme Pilkades. Beberapa hal tersebut diantaranya penyampaian visi dan misi, kampanye hingga teknis pemilihan. “Prosesnya mengadopsi Pilkada, tapi tidak semua. Seperti pelaksanaan kampanye selama tiga hari.
Karena memang pelaksanaan Pilkades berbeda dengan Pilkada. Kami optimis Pilkades serentak ini dapat berjalan pada akhir bulan Oktober 2017 ini,” ungkapnya. Data dari Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Kepulauan Anambasý menyebutkan, 20 desa pada enam kecamatan yang bakal melakukan Pilkades serentak diantaranya Desa Impol, Mampok, Air Biru, Keramut, Rewak dan Sunggak di Kecamatan Jemaja. Kemudian Desa Kuala Maras, Ulu Maras, Genting Pulur dan Desa Bukit Padi di Kecamatan Jemaja Timur. Desa Bayat, Langir, Mubur, dan Desa Piabung di Kecamatan Palmatak. Desa Telaga Kecil, Lingai, Telaga dan Desa Kiabu di Kecamatan Siantan Selatan. Desa Teluk Siantan di Kecamatan Siantan Tengah, dan Desa Batu Belah di Kecamatan Siantan Timur.(rm/trb)
CMYK
GALERI FOTO MoU Pemkab Lingga dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi 15
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
EKSOTISME Pulau Berhala dikembangkan sebagai kawasan terpadu. Pengembangan kawasan tersebut melalui kerjasama atau Means of Understanding (MoU) Pemkab Lingga dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sebelumnya, Bupati Lingga dalam breaving bersama sejumlah OPD Lingga sebelum rapat tim rencana kerjasama antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dengan Pemkab Lingga Alias Wello, mengatakan kerjasama Pemkab Lingga, dengan Pemkab terdapat dua poin bidang pertanian dan pariwisata. “Hari ini kesepakatan awal. Potensi kami ingin pengelolaan eksotis Berhala terkenal dimana mana,” ujarnya Jum’at (06/10/ 2017). Dikatakan, untuk pengembangan potensi wisata dan eksotis Lingga secara terpadu dengan menggandeng perguruan tinggi. Begitu juga dibidang pariwisata kita tawarkan pihak ketiga maupun lembaga pariwisata dunia. Ditempat yang berbeda, Wakil Bupati Lingga M Nizar
S.Sos mengatakan rapat tim kerjasama Pemkab Tanjung Jabung Timur dengan Pamkab Lingga dipadukan mewujudkan kesejateraan kita semua. Tujuan mulia membahas kerjasama kepada OPD-OPD yang hadir sama sama dengan skenario pariwisata salah satunya. “Tidak fokus Berhala saja, pada titik membantu kesejahteraan Dabo Singkep, wisata religi di Daik tersentuh mestinya,”ujar Nizar saat memberikan kata sambutan pada rapat tim rencana kerjasama Pemkab Tanjung Jabung Timur dengan Pemkab Lingga di ruang pertemuan PIH Batam. Menurut Nizar, hubungan kerjasama ini kita kelola bersama. Keterbatasan finansial untuk hasil yang positif, terangnya. Ditempat yang sama, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Robbi Nahliansyah mengatakan Lingga-Tanjung Jabung Timur bersaudara. “Realitas yang mampu kita lakukan tidak harus menunggu. Komitmen dan bersinergi,”ujarnya.
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Dikatakan, hampir ribuan wisatawan Jambi yang datang ke pulau Berhala. Untuk itu Pemkab Tanjung Jabung Timur bagaimana sama-sama mengelola untuk kesejahteraan maayarakat, terangnya. Rapat tim rencana kerjasama antara Pemkab Tanjung Jabung Timur Prov Jambi dengan Pemkab Lingga Prov Kepri dihadiri oleh utusan masingmasing OPD dua daerah tersebut. Nampak hadir dari Lingga Staf Ahli Bupati Rudi Purwonugroho, Mustazar, Saptono Mustaqim. Hadir juga sejumlah kepala OPD dari Lingga Kaban Bappeda Lingga Said Parman, Kadis BKD Ari Satya Dharma, Kadis BLH Djunaidi Adjam, Kadisparpora Lingga M Idrus. Kadis Penanaman Modal dan Perizin Lingga Raja Fachrurrazi, Kadispenda Said Sudrajad, Kadis Pertanian Rusli, Kadis DKP A’ang serta Kadis DPPKAD Azed. Hadir juga Asisten I skaligus memimpin sidang dr Pemerintahan Kab Lingga M Asward, serta tokoh masyarakat H Musfar. (*)
Wakil Bupati Lingga M Nizar S.Sos salam Komando
BUPATI Lingga memberikan pemaparan dengan serius kepada tamu undagan
MEMBERIKAN kata sambutannya
TAMPAK para undagan mendengarkan paparan dengan serius
TAMPAK para kepala dinas mendengarkan paparan dengan serius
MENDENGARKAN paparan dengan serius
BUPATI Lingga dalam breaving bersama sejumlah OPD Lingga
CMYK
GALERI FOTO
Senin, 9 - 16 oktober 2017, MINGGU II
Website: www.rakyatmediapers.co.id
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq salam Komando.
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan kata sambutannya
16
TIM Futsal Karimun juarai turnamen HUT TN
Bupati Karimun, Aunur Rafiq Hadiri Hut TNI ke-72
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq foto dengan Kapolres Karimun, Dandim 0317 dan Danlanal TBK bersampara penari New Zapin dari tiga kesatuan, usai peringatan HUT ke 72 TNI di halaman Mapolres Karimun
PERINGATAN Hari Ulang Tahun (HUT) TNI di Karimun jika biasanya digelar di Coastal Area, tahun ini Hut TNI ke-72 digelar di halaman Mapolres Karimun, Kamis (5/10/ 2017). Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin yang diwawancarai wartawan mengatakan, bahwa mereka bangga menjadi tuan rumah perayaan Hut TNI ke-72. “Kita bangga menjadi tuan rumah perayaan Hut TNI, sesuai dengan perintah Kapolri yang mana kepolisian tetap bersinergisitas dengan TNI. Bisa jadi nanti HUT Bhayangkara dilaksanakan di Lanal atau Kodim,” kata Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin.
Sementara itu, Dandim 0317/TBK, Letkol Inf I Gusti Ketut Arthasuyasa menyampaikan bahwa, alasan digelarnya perayaan Hut TNI ke-72 di Polres Karimun adalah untuk memperlihatkan pada masyarakat jika TNI dan Polri tetap bersinergi dan kompak. “Dilaksanakan di Polres adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat jika TNI dan Polri tetap bersinergi dan kompak,” kata Dandim 0317/TBK, Letkol Inf I Gusti Ketut Arthasuyasa. Menjadi inspektur upacara Danlanal TBK, Letkol Laut (P) Totok Irianto yang membacakan amanat dari Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmayanto. Upacara
diikuti oleh segenap personil TNI AD, TNI AL, Kepolisian, Satpol PP, Bea dan Cukai, OKP, ormas, pelajar serta instansi vertikal lainnya. Dalam amanatnya Jenderal TNI mengucapkan selamat ulangtahun kepada sepada seluruh prajuritnya. Sesuai tema HUT Ke 72 TNI ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’ Gatot mengimbau anggotanya untuk selalu dekat dengan masyarakat. Karena menurutnya kekuatan TNI karena bersandar kepada rakyat. “Kesatuan TNI dan rakyat adalah inti pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Totok menyampaikan amanat Gatot (*)
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan hadiah Kepada Pemenang
ANGGOTA Upacara HUt TNI ke 72 di Kabupaten Karimun
ANGGOTA Upacara HUt TNI ke 72 di Kabupaten Karimun berjalan Lancar
MEMBERWA Bendera Merah Putih.;
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq salam Komando
MEMBERIKAN penghargaan
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq bersalaman
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq mencoba motor
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq bersama anggota pramuka
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq di HUT TNI yang ke 72
BERFOTO bersam
BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memotong nasi kuning di HUT TNI yang ke 72 Di kabupaten karimun