Edisi 190

CMYK

Penampungan CPO Ilegal Menjamur di Kota Binjai

Baca Hal 8

KORAN UMUM

Penanggung Jawab SABTU, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri SH

1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Koran Mingguan Nasional dari Kepri

Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 190 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-

Masyarakat, Investor Dan Pengusaha Mengeluh

Kinerja BP Batam Dipimpin Hatanto Makin Buruk

Ketua BP Batam Hatanto Reksodipoetro

BPJS Kesehatan Diadukan ke Dewan HAM PBB

BATAM, RAKYAT MEDIA- Selama dua tahun BP Batam dinahodai oleh 7 pejabat baru dinilai belum memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Kota Batam. Komitmen Pemerintah pusat untuk peningkatan pelayanan dan penghapusan hambatan birokrasi, sepertinya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, para pengembang, investor dan masyarakat di Batam saat ini menjerit akibat pelayanan BP Batam yang masih karut-marut. Berbagai kalangan maupun organisasi seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terus mengkeritik kebijakan BP Batam yang dinilai belum jelas dan tidak berpihak pada peningkatan ekonomi dan kemajuan Batam. Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim, dalam keterangannya kepada sejumlah media baik cetak maupun online mengaku, akibat buruknya pelayanan publik banyak pengembang yang mengeluh dalam pengurusan pecah PL, SKEP/SPJ, IPH (Ijin Peralihan Hak) dan lain sebagainya di BP Batam.”Data kami, untuk pecah PL saja ada 5.198 unit dari 93 perusahaan yang tidak kelar. Sedangkan untuk pengajuan IPH dalam sehari mencapai 100 unit, sebulan bisa 2 ribu unit,” kata Djaja. Terkait masalah tersebut, lanjutnya, menjadi kendala besar yang menyebabkan kerugian bagi pengembang. Kare-

KANTOR BP Batam di Batam Centre

na dalam proses jual beli bangunan, semua dokumen tersebut mesti diselesaikan. Dan yang lebih parah, pengembang yang kredit jika tidak selesai IPH, maka tidak bisa membuat Akta Jual Beli (AJB). Artinya, tidak bisa melakukan KPR di perbankan. ”Pengembang jual rumah hanya dapat 10 persen. Kalau tidak bisa KPR maka kerugian hingga 90 persen,” kata Djaja. Lebih lanjut Djaja menjelaskan, sebenarnya kendala tersebut telah disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada BP Batam, namun beralasan menunggu hasil audit. Tapi kenyataannya, paska audit tetap tidak ada perubahan. Sedangkan alasan

Jokowi Bagikan 1.158 Sertifikat di Mandailing Natal

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mengadukan sejumlah kekurangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Dewan HAM PBB mengirim tim khusus ke Komnas HAM, Jumat (23/3/2017) pekan lalu, untuk memantau sejauh mana masyarakat Indonesia memperoleh hak atas pelayanan kesehatan. Kepada utusan PBB, Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menyampaikan kekurangan dan kelebihan Bersambung ke Hal 11

KANTOR BPJS Kesehatan di Jakarta

PRESIDEN Jokowi mengerahkan sertifikat kepada perwakilan warga

MEDAN, RAKYAT MEDIADalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara Sabtu (25/3/ 2017) pekan lalu. Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 1.158 sertifikat. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).Presiden Jokowi dalam sambutannya

mengatakan, sertifikat adalah hak status hukum dari tanah milik warga. “Simpan di tempat aman tidak kena bocor,” ujarnya. Sertifikat yang diterima, lanjut Presiden, merupakan bukti kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini 5 juta sertifikat diberikan. Jika masalahnya (kekurangan)

Petugas Satpol PP Makan Gaji Buta :

Kantor Dispenda Kepri Rawan Maling BATAM, RAKYAT MEDIA-Bagi warga yang ingin berurusan di Samsat Kepri harus ekstra hati hati memarkirkan sepeda motor di depan kantor. Pasalnya, meski ada dua pos Satpol PP di depan masuk dan keluar yang dibangun untuk petugas keamanan dilingkungan Disnas Pendapatan (Dispenda) Kepri Batam Centre tersebut. Namun kedua pos itu tidak pernah ditunggui Satpol PP yang bertugas di kantor itu. Sejumlah oknum Satpol PP yang digaji oleh pemerintah Provinsi dan ditugaskan untuk menjaga keamanan dilingkungan Dispenda Kepri itu lebih banyak duduk duduk diruangan dalam sambil kongko kongko sesama mereka. Boleh dikatakan para oknum Satpol PP ini pagi

kekurangan tenaga atau SDM, menurutnya tidak harus mengorbankan pelayanan publik.”Dulu dijanjikan setelah audit. Sekarang sudah selesai, apalagi yang ditunggu kita tidak tahu. Yang pasti, pelayanan publik tidak ada perbaikan,” tegasnya. Djaja yang juga Direktur Utama PT TJP ini juga menyampaikan kendala mengenai pembayaran UWTO yang hingga saat ini terhenti. Dan hal ini tidak hanya menyangkut pengembang, tapi masyarakat luas. Sebagai contoh, yang terjadi di Komplek Ruko di kawasan Nagoya saat ini, mereka tidak bisa bayar UWTO dengan alasan menunggu tarif baru. Seharusnya, BP Batam sangat

datang kemudian duduk duduk tiap bulan terima gaji buta. Maka tak heran jika kejahatan pencurian helm dan lainnya marak di kantor tersebut. Informasi yang diterima Surat Kabar Suara Mandiri Pos mengungkapkan, pencurian helm di kantor tersebut sudah terjadi beberapa kali. Namun oknum Satpol PP yang bertugas dikantor tersebut selalu buang badan dan tidak mau tahu dengan kejadian tersebut. Seperti kejadian yang dialami lover Koran Umum Rakyat Media Ferianda (23) ketika ia memarkirkan motornya BP 3642 JR persis didepan pintu masuk pos Satpol PP untuk mengantar koran Rakyat Media ke langganan sejumlah pejabat di kantor Samsat dan Dispenda Kepri.

Namun usai mengantar koran di kantor tersebut dan menuju ke sepeda motornya untuk pergi ke kantor lain. Alangkah terkejutnya, tas miliknya yang berisi 250 eksemplar koran Rakyat Media dan sebuah helm warna crem yang di ikatnya dijok tempat duduk sudah lenyap dicuri orang, ”Padahal helm itu saya ikat dijok tempat duduk dan tas tempat koran saya taruk ditengah tempat duduk motor sebentar saya keatas ternyata sebuah tas berisi Bersambung ke Hal 11

juru ukur bisa lewat outsourcing. Tahun depan targetnya 7 juta,” jelas Presiden. Presiden Jokowi menegaskan, bahwa program reformasi agraria merupakan wujud nyata keadilan, dan di negara maju sertifikat adalah hak pertama yang dimiliki seorang warga negara. “Rakyat bisa maju atau tidak jika punya sertifikat,” ujarnya. Sertifikat, lanjut Presiden, juga bisa dilakukan untuk mengajukan pinjaman. “Jika untuk agunan, bisa untuk modal kerja, tapi jangan untuk beli mobil dan tidak produktif,” tutur Presiden. Presiden Jokowi menjelaskan, saat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2045 mendatang, pendapatan perkapita akan mencapai 2.900 dollar AS, dan tidak ada kemiskinan lagi. Namun Bersambung ke Hal 11

mendukung masyarakat yang ingin membayar kewajibannya kepada negara, bukan menghambat.”Mau menaikkan tarif baru, ya silahkan. Tapi selama belum dinaikkan, tarif yang lama kan masih berlaku. Lagian kita sendiri tidak tahu sampai kapan tarif baru tersebut keluar,” katanya. Menurut Djaja, REI sangat mendukung BP membersihkan mafia lahan, karena pengembang juga kesulitan mendapatkan lahan. Bahkan diakui, selama ini memang 50 persen lahan milik pengembang didapat dari pihak ketiga.”Itu kita setuju karena perusahaan saya saja, lahannya milik orang Bersambung ke Hal 11

SURAT DEWAN PERS JADI SENJATA IMIGRASIMENOLAK WARTAWAN

Ketua Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo BATAM, RAKYAT MEDIABanyaknya masalah terkait pelayanan pembuatan paspor belakangan ini di Kantor Imigrasi Kelas I Batam, maka tak pelak lagi instansi dibawah pimpinan Teguh Suyitno ini menjadi sorotan berbagai

media massa. Karena gencarnya pemberitaan menyoroti pelayanan di kantor tersebut. Pimpinan imigrasi kelas I khusus Batam memanfaatkan Surat Dewan Pers untuk menolak wartawan yang ingin konfirmasi. Dimana surat Dewan Pers yang dimanfaatkan tersebut terkait media massa yang terverifikasi atau tidak. Kepala kantor Imigrasi Teguh Suyitno telah memberikan photo cofi surat Dewan Pers kepada petugas sekurity di kantor Imigrasi sebanyak 74 media massa di Indonesia yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Jika nama koran wartawan yang datang tersebut tidak terdaftar dalam 74 media massa tersebut tidak mereka layani untuk konfirmasi maupun wawancara. Bersambung ke Hal 11

Ayu Ting Ting

Dari MC Hingga Jadi Penyanyi PEDANGDUT Ayu Ting Ting punya kisah tersendiri saat menyebut kata ANTV. Ibu satu anak itu membangun kariernya dari bawah di stasiun televisi yang kini berusia 24 tahun tersebut. Ayu meniti karier sebagai pemandu acara saat kamera tidak menyala.”Kalau aku sudah dari dulu, dari belum jadi seperti sekarang. Bawain acara musik, jadi pas iklan, aku host off air-nya, bagi-bagiin hadiah,” ujarnya saat diwawancara VIVA.co.id di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2017 malam. Selain itu, Ayu pernah membawakan acara kuis malam, Makin Malam Bersambung ke Hal 7

CMYK

RAKYAT KEPRI

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

2

Singkep Barat Juara Umum STQ VII Tingkat Kabupaten Lingga LINGGA, RAKYAT MEDIA-Kecamatan Singkep Barat akhirnya meraih gelar juara umum STQ ke VII tingkat Kabupaten Lingga tahun 2017, setelah berhasil mengungguli juara bertahan Kecamatan Singkep dengan selisih point cukup jauh. Dari awal perlaksanaan STQ kali ini, Kecamatan Singkep Barat selalu tampil dominan di tiap cabang yang dilombakan. Dewan juri dalam penilaiannya memberikan jumlah total mengoleksi 71 poin, diikuti juara bertahan Kecamatan Singkep di posisi kedua dengan 44 poin, dan di posisi ketiga ditempati tuan rumah Kecamatan Lingga dengan raihan 34 poin. Wakil Bupati sekaligus Ketua LPTQ Kabupaten Lingga Muhammad Nizar yang berkesempatan menyerahkan trofi juara umum kepada Camat Singkep Barat Recky Sarman Timur memberikan ucapan selamat atas keberhasilan kecamatan itu mengungguli 9 kecamatan peserta lainnya. “Selamat kepada Kecamatan Singkep Barat sebagai juara umum STQ Kabupaten Lingga kali ini. Dari sejak ber-

langsungnya lomba, saya sudah filling, Singkep Barat juara. Ternyata benar,” kata dia dalam sambutannya pada kegiatan penutupan STQ di Halaman Kantor Bupati Lingga, Sabtu (25/3) malam. Menurut Nizar, kecamatan yang terletak di bagian barat Pulau Singkep itu pantas menjuarai ajang lomba tingkat Kabupaten Lingga kali ini. “Karena kita tahu bahwa pembinaan agama di wilayah Singkep Barat ini luar biasa, pembinaan dan regenerasinya juga sangat baik,” ungkapnya. Namun sayangnya, persoalan-persoalan tentang anak juga cukup banyak di wilayah ini. Oleh karena itu, lanjut Nizar, dibutuhkan sinergitas semua pihak terkait, untuk bersama-sama melakukan upaya menekan angka kasus anak. “Kami puya harapan, masalah anak ini bisa diturunkan, khususnya di Singkep Barat,” tuturnya. Terlepas dari apa yang diraih Singkep Barat, Nizar juga turut mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi terhadap semua peserta STQ yang telah ambil bagian dalam kompetisi bidang keagamaan ini.

“Bagi yang belum juara masih ada waktu, tidak ada yang menang atau kalah di hadapan Allah kecuali orang beriman. Semua punya kemampuan juara, tinggal lagi ada faktor keberuntungan yang ikut mempengaruhi,” ujarnya. Nizar berharap, keberhasilan maupun kegagalan yang didapat dari ajang STQ ini memberi motivasi bagi setiap kecamatan peserta untuk berbuat yang lebih baik lagi pada iveniven mendatang. “Jangan kecil hati, semoga tahun mendatang ada juara baru lagi,” kata dia. Nizar juga meminta kepada jajaran pengurus LPTQ Kabupaten Lingga untuk mempersiapkan para Qori dan Qoriah untuk mewakili kabupaten tersebut ke ajang STQ tingkat Provinsi Kepri, beberapa bulan mendatang. Pantauan di lapangan, penutupan STQ berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat tinggi kabupaten maupun provinsi. Turut juga hadir Ketua DPRD Lingga Riono beserta beberapa anggota legialatif kabupaten setempat, dan anggota DPRD Provinsi Kepri daerah pemilihan IV Bintan Lingga, Tawarikh. (rm/hlk)

WAKIL Bupati Lingga serahkan Piayla juara umum STQ kepada Singkep Barat

Disdukcapil Kabupaten Lingga Keluarkan 872 Dokumen

PETUGAS menggiring para TKI ilegal yang tertangkap

Lantamal IV Tanjungpinang Amankan 33 TKI Ilegal BINTAN, RAKYAT MEDIA-Para tekong pemain TKI ilegal asal Batam tidak pernah jera menjual dengan memasok tenaga kerja ilegal ke negara jiran Malaysia. namun usaha penyeludupan 33 orang kembali berhasil digagalkan Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) 4 Posal Lagoi Lantamal IV Tanjungpinang, Sabtu (25/03/2017). Upaya penggagalan pengiriman TKI secara ilegal tersebut bermula dari ditemukannya 3 orang yang sedang berenang sambil berteriak minta tolong di alur pelayaran pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT) oleh tim WFQR Lantamal IV dari Posal Lagoi yang sedang melakukan patroli laut. sedangkan 30 orang berada di pulau panjang. Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut IV (Danalantamal V) Laksamana Pertama TNI S. Irawan, S.E. mengatakan , upaya penggagalan pengiriman TKI secara ilegal tersebut bermula dari ditemukannya 3 orang yang sedang berenang sambil berteriak minta tolong di alur pelayaran pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT) oleh tim WFQR Lantamal IV dari Posal Lagoi yang sedang melakukan patroli laut. “Tim WFQR Lantamal IV melakukan proses evakuasi terhadap ketiga orang tersebut, selanjutnya dibawa menuju Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Lagoi untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan menggali keterangan lebih lanjut. Ketiganya mengaku bagian dari 33 TKI ilegal yang gagal diberangkatkan dari Batam menuju Malaysia karena boat yang mereka gunakan mengalami kebocoran,” ungkap Danlantamal IV. Lebih lanjut Danlantamal IV menjelaskan setelah dilakukan pendalaman dan analisa terhadap keterangan yang mereka berikan, didapatkan informasi bahwa masih ada 30 TKI ilegal lain yang saat itu masih berada di Pulau Panjang. Berbekal informasi tersebut, tim WFQR Lantamal IV dengan menggunakan Patkamla Lingga bergerak menuju Pulau Panjang untuk melakukan evakuasi. Setelah dilakukan penyisiran terhadap titik kumpul TKI di Pulau Panjang, tim menemukan 30 TKI, rata-rata saat itu kondisi dari 30 TKI dalam keadaan lemas dan mengalami trauma, untuk itu setibanya di Posal Lagoi, dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urine. Komandan Lantamal IV menghimbau kepada TKI yang akan berangkat keluar negeri agar menggunakan agen penyalur yang resmi, dengan demikian keberadaan mereka diluar negeri terdata dan terpantau oleh pemerintah. Kepada penyedia jasa penyalur TKI ilegal, diperingatkan untuk menghentikan kegiatannya, karena pengiriman TKI secara ilegal selain melanggar hukum juga sangat berbahaya bagi keselamatan TKI itu sendiri. “Sudah banyak kecelakaan laut yang menimpa TKI bahkan merenggut nyawa mereka, hendaknya hal ini dijadikan pelajaran, hentikan pengiriman TKI secara ilegal. Dengan menggunakan jalur resmi, negara dapat memantau dan memberikan bantuan hukum manakala para pahlawan devisa negara itu mengalami permasalahan hukum,” tegas Laksma TNI S. Irawan. Mantan Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmabar tersebut menegaskan tim WFQR Lantamal IV beserta jajarannya tidak akan pernah lelah untuk terus menjaga dan mengawal keamanan setiap jengkal perairan Kepri. “Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Lantamal IV untuk terus menjaga keamanan setiap jengkal perairan Kepri, semua yang dilakukan oleh prajurit WFQR Lantamal IV semata-mata adalah tugas yang diamanahkan oleh Negara. Kondisi kemanan perairan Kepri dan selat Malaka harus tetap terjaga sehingga harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia akan tetap terjaga,” pungkasnya. (rm/rendi)

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 872 dokumen pencatatan sipil baik akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikeluarkan Disdukcapil Lingga selama kegiatan STQ ke-VII di stan bazar halaman Kantor Bupati Lingga. Yang paling dominan dokumen KTP sebanyak 407 lembar. Hadirnya stand bazar Disdukcapil Lingga pada STQ tersebut justru diminati masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di Pulau Lingga. Mereka mendatangi stand bazar tersebut hanya mendapatkan kartu sipil secara gratis. Data yang dihimpun dari Sabtu (25/3) malam pukul 23.00 WIB, jumlah pendaftar dokumen terus bertambah dari data yang dibacakan oleh Wakil Bupati Lingga M Nizar S.Sos di sela sela penutupan STQ ke-VII. Dari 855 bertambah men-

jadi 872 dokumen. Berikut rincian total dokumen pencatatan sipil pada malam STQ ke-VII Kabupaten Lingga. Yakni, KTP sejumlah 407, Kartu Keluarga 251, Akte Kelahiran 200 lembar, Akte Perkawinan 2 lembar, Akte Kematian 4 lembar dan Akte Pengasuhan Anak 8 lembar. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Muhammad mengatakan, jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya membludak. Terutama masyarakat yang menetap di Pulau Lingga, baik itu dari Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara yang satu daratan dengan Pulau Lingga. “Masyarakat cukup antusias. Pelayanan setiap hari sejak STQ dibuka. Semua gratis. KTP KK, semua dokumen kependudukan itu gratis,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (25/3/2017) lalu. Dikatakan Muhammad,

masyarakat yang datang langsung di stand bazar ini rata rata mengurus perbaikan Akte, KK maupun KTP. Bahkan ada yang mendaftarkan diri yang belum ada KTP maupun KK sama sekali serta ada juga yang memperbaiki dan perubahan data. Selama Disdukcapil melakukan pelayan gratis, kata Muhammad, sejumlah akte dan Kartu Keluarga maupun KTP yang dibatalkan tidak sesuai ketentuan tidak ada ditemukan. “Pengakuan kewarganegaraan ini menjadi tanggung jawab Pemda. Adanya pelayanan ini justru kita jemput bola,” ujarnya. Setelah STQ ini, kata Muhammad, Disdukcapil bakal melakukan pelayanan langsung ke desa-desa yang ada di Kabupaten Lingga. Artinya Disdukcapil turun langsung ke tengah warga dan masyarakat desa. “Kedepan program kantor seminggu di setiap kecamatan. Kita jemput bola,” imbuhnya. Pada kesempatan tersebut,

Pemkab Karimun Bangun Islamic Center di Kundur KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), membangun pusat berbagai kegiatan Islam atau Islamic Center di Pulau Kundur dengan memanfaatkan lahan seluas sekitar 3,5 hektare (ha) di Tanjungbatu, Kecamatan Kundur. “Kami sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar selama empat tahun ke depan untuk pembangunan Islamic Center di Kundur, dan tahun ini (2017-red) pembangunannya dimulai dengan anggaran sekitar Rp4,5 miliar. Jumlahnya memang berkurang dari rencana awal sebesar Rp15 miliar disebabkan keterbatasan anggaran,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Kepri, Sabtu. Aunur mengatakan Islamic Center yang dibangun di Pulau Karimun tersebut meliputi berbagai fasilitas ibadah dan pendidikan untuk umat Islam, yakni berupa masjid dan fasilitas pendukung lain yang dibangun secara bertahap dan diharapkan sudah selesai dalam waktu empat tahun. Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan masjid dan fasilitas ibadah tersebut merupakan implementasi satu dari empat azam (slogan) Kabupaten Karimun, yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa, khususnya bagi umat Islam. Pembangunan masjid dan pusat kebudayaan Islam ini, menurut dia, sangat penting dan paling utama sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang terlebih dahulu membangun masjid saat hijrah dari Mekkah ke Madinah. Ia juga mengatakan bahwa Bupati Karimun terdahulu yaitu almarhum Muhammad Sani juga membangun Masjid Agung di Pulau

BUPATI Karimun Aunur Rafiq meletakan batu pertama Karimun Besar, sedangkan Nurdin Kantor Kementerian Agama KaBasirun yang kini menjabat Guber- rimun agar bersama MUI dan nur Kepri juga membangun Masjid tokoh masyarakat mendirikan YaBaiturrahman di pulau yang sama. yasan Masjid Besar sebagai ya“Maka tidak ada salahnya jika yasan yang akan mengelola Islamsaya juga membangun masjid di ic Center tersebut. Pulau Kundur sebagai pusat kegSementara itu, Kepala Dinas iatan ibadah dan pendidikan aja- PU dan Penataan Ruang Karimun ran Islam,” katanya. Muhammad Zulfan mengatakan Ia meminta kepada Dinas Pe- pembangunan Islamic Center kerjaan Umum dan Penataan Ru- tersebut pada lahan seluas sekitar ang agar dalam membuat gambar tiga ha yang terdiri atas masjid, dan maket Islamic Center melibat- plasa jamaah, plasa kurban, gekan tokoh masyarakat setempat, dung pelajar, gedung guru, asraseperti Majelis Ulama Indonesia ma pelajar, perpustakaan dan ru(MUI), tokoh pejabat agama seh- ang terbuka hijau. ingga konstruksi bangunan sesuai “Selain itu, juga dibangun pudengan keinginan bersama-sama. sat pelatihan, pendidikan dan sa“Saya minta dalam penyusu- rana prasara kegiatan sosial dan nan DED-nya (Detail Engineering budaya Islam lainnya dalam rangDesign), Dinas PU mempersenta- ka pengembangan ajaran Islam,” sikan lebih dahulu kepada tokoh- ucap Muhammad Zulfan. tokoh masyarakat. Untuk pemPembangunan Islamic Center bangunan fasilitas lain yang be- tersebut diresmikan dengan pelelum bisa dibangun tahun ini, akan takan batu pertama oleh Bupati memanfaatkan lahan masyarakat, Karimun Aunur Rafiq, belum dan kita minta kepada pemilik la- lama ini, didampingi Wakil Buhan jangan menaikkan harga ting- pati Anwar Hasyim dan sejumlah gi-tinggi,” ujarnya. pejabat SKPD maupun legislatif. Aunur juga meminta kepada (rm/ant)

KANTOR Disdukcapil Kabupaten Lingga

Muhammad juga mengatakan sejumlah petugas register di desa masih ada. Cuma gaji petugas register masih tergolong rendah. “Petugas register masih ada. Cuma gaji mereka hanya Rp300 ribu perbulan,” ujarnya. Sebelumnya Wakil Bupati

Lingga M Nizar S.Sos mengapresiasi kinerja Disdukcapil Lingga yang turun langsung melayani masyarakat. “Ini cukup luar biasa. Artinya STQ ini bukan seremonial belaka,” imbuhnya di sela sela penutupan STQ Lingga yang ke-VII. (rm/ hlk).

Bupati Anambas Gesa Pembangunan Pelabuhan Entang ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris,SH menegaskan kepada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub dan LH) untuk segera membangun pelabuhan Etang Desa Air Putih, Kecamatan Siantan Timur. Pasalnya Pelabuhan tersebut kehadirannya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.”Pelabuhan ini sangat penting bagi masyarakat, apalagi memang di desa tersebut belum memiliki pelabuhan. ”kata Haris, kepada wartawan Minggu (26/3/2017) lalu Haris mengungkapkan, pembangunan pelabuhan Etang merupakan impian masyarakat, mengingat sudah bertahun-tahun didesa tersebut tidak memiliki pelabuhan, sehingga nelayan yang pulang melaut, masyarakat yang pulang dari Kota Tarempa mesti harus terlebih dahulu mengarungi air, karena tidak adanya pelabuhan. “Ini tidak dapat dibiarkan dan mesti dibangun pelabuhan agar pembangunan itu dapat tersentuh oleh masyarakat,” jelasnya. Lebih jauh Haris menegaskan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup jangan sampai lengah dalam melaksanakan pembangunnanya, mengingat dana untuk pembangunan pelabuhan itu sudah sudah dianggarkan di APBD 2017 melalui dana alokasi khusus.”Dananya sudah ada lakukan pelelangan

jangan sampai terlambat kasian masyarakat,” paparnya. Bukanya hanya itu, Haris juga mengingatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang lain untuk berkerja dengan cepat, namun tetap menjaga kualitas perkerjaan dan administrasinya baik jadi tidak ada permasalahan hukum nantinya. “Kerja cepat tepat progresnya bagus dan tidak bermasalah dengan hukum itu yang penting,” ujarnya. Haris juga menyampaikan jika pada tahun 2017 ini pihaknya menggandeng Tim TP4D Kejaksaan untuk melakukan pendampingan terhadap sejumlah proyek strategis. Pendampingan tersebut dilakukan dari proses awal sebelum pelelangan, pelelangan, kemudian pra kegiatan pembuatan kontrak, pelaksanaan kegiatan, pasca kegiatan, serahterima sampai dengan masa pengawasan dan pemeliharaan. Itu ada sekitar 15 Paket dari sejumlah dinas yang kita pakai pendampingan,” bebernya. Haris mengungkapkan, Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Natuna, tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah disepakati. ”Menindaklanjuti hal ini kita sudah MoU dengan pihak kejaksaan,” tutupnya. (rm/hlk)

CMYK

3

RAKYAT METRO

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Batam Masih Jadi Pilihan Investasi Negara Asia-Eropa BATAM, RAKYAT MEDIA-Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam masih menjadi tujuan investasi sejumlah negara kawasan Asia dan Eropa pada awal 2017.”Pada Januari sampai Februari delapan poyek investasi baru masuk ke kawasan Batam dengan nilai mencapai 44,047 juta dolar Amerika Serikat (AS). Investasi itu masuk dari Malaysia, China, Singapura, bahkan Inggris,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono di Batam, belum lama ini Menurut catatan yang disampakan BP Batam, China (satu proyek) dengan nilai investasi 4,218 juta dolar AS yang mampu menyerap 85 tenaga kerja.Malaysia sebanyak tiga proyek dengan nilai tiga juta dolar AS mampu menyerap 20 tenaga kerja lokal. Singapura satu proyek dengan nilai satu juta dolar AS yang mampu menyerap 10 tenaga kerja. Ada juga investor asal Inggris dengan satu proyek bernilai satu juta dolar AS mampu menyerap lima tenaga kerja.”Untuk yang gabungan negara ada dua proyek dengan nilai investasi 34,829 juta dolar dan mampu menyerap 216 tenaga kerja. Itu banyak negara, ada juga dari Asia,” kata dia. Investasi yang masuk tersebut, kata dia, tersebar pada sektor pertambangan, perdagangan dan reparasi, jasa lainnya, transportasi, gudang dan telekomunikasi, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik. “Banyak sektor yang diminati oleh investor pada awal tahun ini. Semoga kondisinya terus membaik sehingga investasi terus masuk,” kata dia. Selama ini investasi dari Singapura, Jepang, Malaysia juga sudah mendominasi industri di Kota Batam. Meskipun demikian namun negara kawasan Eropa, Amerika juga banyak yang menanamkan modal di Batam. Sejak 2016, BP Batam juga terus mengembangkan berbagai sarana untuk mempermudah izin investasi seperti KILK dan i23j sehingga semakin banyak investor masuk ke Batam.(rm/ant)

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi/Tata Usaha Marlina Redaktur Pelaksana Hadreas Seru Koordinator Liputan Rudi Efendi Asisten Redaktur Rudi Efendi, Rizki Perdana, Indrawan Siregar, Ferianda Wartawan Liputan Batam Hadi Sucipto, Andi.S, Muliadi, Iqbal Ramadhan, Muhammad Oksid, Gunawan Ramadhan, Aldi Hermawan Divisi Iklan Renhar (Rendy) Divisi Pemasaran Alfian (Kepala), Muliadi Dewan Redaksi Mawardi. M, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Renhar (Rendy), Eddy Dadori Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH, Anwar Effendi.SH.MH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE (Kepala) , Mahyuddin (Koordinator) Wartawan Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Supriadi M.Y. SH (Kepala Perwakilan), Sofian. M, Dedi Topan SH PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir (Koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Pasaman Barat Robbisam. SS Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo, Syafri Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Suratman BiroKabupatenNatuna Ramlan Siregar, Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Taufik Safira (Kepala Biro) BiroKabupatenAnambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Muhammad Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out : Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos-29452. Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Email Redaksi rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Menteri Perindustrian Resmikan Kapal MV Iriana BATAM, RAKYAT MEDIA-Banyak galangan kapal mulai lesu di Batam, namun PT. Sumber Marine Shipyard, Tanjung Uncang, justru sukses memproduksi kapal cargo MV Iriana yang dikerjakan anak bangsa Indonesia. Kapal dengan kapasitas cargo 10.000 DWT merupakan kapal angkut semen curah pertama dibangun di Indonesia yang menggunakan teknologi electric propulsion. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartato saat meresmikan kapal MV Iriana mengatakan industri galangan kapal merupakan prioritas bagi pihaknya karena mencangkup segala aspek sebagai pelengkap poros maritim. ”industri ini merupakan prioritas bagi Kemenperin dimana terdapat padat modal, padat terknologi dan padat karya dan semua ada di sini,” Kata Airlangga Hartato di Tanjunguncang Batam. Menurutnya industri ini sangat strategis untuk mempengaruhi perkembangan infratruktur dan konektivitas pada suatu daerah dimana akan melengkapi poros maritim yang semakin kuat. Harapan ia sampaikan kepada BP Batam selaku pemengku kepentingan di Batam untuk selalu berupaya mendorong dan menciptakan nilai tambah bagi Kota Batam. “Pemerintah punya banyak project infrastruktur yang bisa menunjang Batam untuk revive, jadi tinggal bagaimana dorongan nanti juga BP Batam untuk melobi kementerian yang lain seperti ESDM, dan beberapa kontraktor yang telah memperoleh pekerjaan, saya usulkan untuk diundang ke Batam sehingga mereka diberikan gambaran, platform-paltform,” ujarnya. Ia juga menambahkan dengan pembangunan kapal tersebut dapat menghemat devisa sekitar 260 mil-

MENTERI Perindustrian Airlangga Hartato bersalaman dengan Ketua BP Batam

iar untuk satu kapal sehingga dapat memperkerjakan banyak tenaga kerja lokal dan memperkuat mata uang rupiah. Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berkomitmen untuk menumbuh kembangkan sektor industri galangan kapal secara luas melalui dukungan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif. Industri galangan kapal merupakan sektor strategis yang mempunyai peranan penting dalam mendukung terciptanya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal tersebut disampaikan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro saat menghadiri peresmian kapal MV Iriana di galangan kapal PT. Sumber Marine Shipyard. Hatanto mengapresiasi atas peresmian kapal MV Iriana dimana mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan industri kapal di Batam. Menu-

rutnya, industri galangan kapal saat ini sedang mengalami penurunan prekonomian secara global. “atas nama BP Batam, kami ucapkan selamat atas peresmian kapal pada saat industri shipyard mengalami kelesuan, tentu dapat memberikan motivasi dan penghargaan yang tinggi terhadap prekonomian,” ujarnya. Dirinya juga meyakinkan, pihaknya akan selalu membuka diri dan terus berupaya memberikan satrategi khusus melalui forum dan koordinasi di tingkat pusat untuk tetap menjaga industri galangan kapal di Kota Batam. Ia juga menyampaikan rasa bangga bahwa bangsa Indonesia harus bangga buatan anak negeri mampu bersaing di dunia internasional. Owner PT. Sumber Marine Shipyard, Haneco W. L mengaku bangga pihaknya mampu menyelesaikan ka-

BP Batam Upayakan Pelabuhan Punggur-Sekupang Difungsikan BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan Batam mengupayakan agar terminal baru Pelabuhan Domestik Telaga Punggur dan Sekupang segera bisa digunakan sepenuhnya sebelum musim Mudik Lebaran 2017. “Saat ini pemeriksaan hasil pembangunan di lapangan sudah selesai. Namun hasilnya kan harus dirumuskan lebih lanjut. Yang jelas diupayakan agar segera bisa digunakan,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono di Batam, Senin. Terminal Pelabuhan Domestik Telagapunggur yang berada pada sisi timur Pulau Batam dibangun tiga lantai dengan anggaran Rp64 miliar dengan luas bangunan 4.600 meter persegi diatas lahan 2,2 hektare. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan lift bagi penumpang. Sementara Terminal Pelabuhan Domestik Sekupang yang berada pada sisi barat Pulau Batam dibangun dua lantai dengan anggaran sekitar Rp56 miliar. Meskipun pembangunan terminal keduanya sudah selesai, namun masih ada sejumlah pekerjaan yang harus dilengkapi termasuk kelengkapan lain diluar kontrak pembangunan.”Karena belum semua

PELABUHAN domestik Sekupang segera dipungsikan

item masuk dalam kontrak pekerjaan yang sekarang. Jadi nanti (penggunaannya) menunggu pertimbangan pimpinan,” kata dia. Jika memungkinkan, bisa saja terminal baru digunakan sambil melengkapi item-item lain yang belum. Namun jika tidak memungkinkan tetap harus menunggu semua lengkap terlebih dahulu. Untuk Terminal Pelabuhan Telaga Punggur saat ini yang belum ada adalah lapangan parkir dan pagar pembatas. Areal parkir yang ada masih semerawut karena belum dilakukan perataan termasuk pembongkaran terminal lama. “Mudah-mudahan sebelum musim Mudik Lebaran semua sudah siap agar masyarakat pengguna merasa nyaman.

Karena saat mudik bisanya penumpang membeludak,” kata Andi. Dua pelabuhan domestik tersebut merupakan pintu utama menghubungkan Batam dengan wilayah lain baik di Provinsi Kepri maupun Riau, dan Jambi. Pelabuhan Telagapunggur menghubungkan Batam dengan Kota Tanjungpinang yang menjadi ibu kota Provinsi Kepri, Tanjunguban yang menjadi pintu masuk Kabupaten Bintan, Anambas, dan Dabo di Kabupaten Lingga. Sementara Pelabuhan Sekupang menghubungkan Batam dengan sejumlah wilayah di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, Kuala Tungkal Jambi, dan sejumlah kota/kab di Provinsi Jambi. (Ant)

pal angkut semen curah berteknologi elektrik tersebut. Ia menjelaskan kapal MV Iriana, murni hasil karya anak bangsa Indonesia. “ini adalah wujud komitmen kami di dalam negeri sesuai misi Indonesia menuju poros maritim, dengan pengerjaan 1 tahun dengan 800 pekerja keberhasilan ini mampu membuat kapal berteknologi tinggi,” ungkapnya. Haneco juga sempat mengucapkan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan MV Iriana di PT Sumber Marine Shipyard. Hadir dalam kesempatan tersebut Dubes RI untuk Singapura, Staff Khusus Kementeriann Menko Maritim, Ketua INSA, Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam, kontraktor, delegasi Pemprov dan Shipyard Taiwan.(Rhr/Rendy)

Petugas Bandara Hang Nadim

Tangkap Pria Simpan Sabu Dalam Celana BATAM, RAKYAT MEDIA-Petugas Aviation Security (Avsec) Bandara International Hang Nadim Batam kembali menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 796 gram, Sabtu (25/ 3/2017) pekan lalu yang dibawa oleh salah seorang penumpang. Narkoba tersebut diamankan dari calon penumpang bernama Rasman alias Kevin Alvian alias Alvian Putra Pratama (36).”Disimpan dalam 5 plastik di scp-1 yang diletakkan di paha kanan, kiri, dalam sepatu kanan kiri dan bawah pusar di dalam celana dalam,” kata General Manager Bandara International Hang Nadim Batam, Suwarso dalam keterangan resminya. Sewaktu melewati walktrought, kata dia, alarm berbunyi. Petugas melakukan pemeriksaan manual, dan didapati di paha ada bungkusan yang dililit lakban hitam. “Petugas melakukan pemeriksaan kembali dan ditelanjangi calon penumpang tersebut (Rasman),” kata Suwarso. Suwarso menjelaskan, didapati tiga KTP alamat Jakarta, uang Rp 747.500, tiga ATM BCA, dua handphone. Rute penerbangan Batam-Denpasar-Ujung Pandang dengan pesawat Lion Air JT 926 etd 16.45 WIB. Sebelumnya, petugas asvec Bandara International Hang Nadim mengamakan pasangan suami istri calon penumpang pesawat Lion Air JT 970. Mereka tertangkap membawa dua bungkus sabu-sabu seberat 126 gram, ekstasi 44 butir, serta uang tunai di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (22/3/2017) pekan lalu.(rm/ferianda)

GENERAL Manager Bandara International Hang Nadim Batam, Suwarso dan pelaku

Pemko Batam akan Sertifikasi Restoran BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam akan mengeluarkan sertifikasi kelayakan restoran, demi meningkatkan kepuasan pelanggan dan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung serta memperpanjang kunjungannnya ke kota itu. “Kami akan sertifikasi kelayakan restoran, tidak hanya soal halal, tapi juga soal kebersihan dan pelayanannya,” kata Wali Kota Muhammad Rudi di Batam, Kepulauan Riau, Sab-

tu. Sertifikasi itu akan mulai dijalankan pada 2018, dan mulai disosialisasikan pada 2017, agar pemilik usaha rumah makan mulai bersiap dan menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Nantinya, bila kebijakan itu berpesan, maka masyarakat dan wisatawan diharapkan hanya mengkonsumsi makanan di rumah makan bersertifikat, sebagai jaminan kelayakan dan keamanan.”Kalau

tidak ada sertifikatnya, itu berarti tidak layak, jangan masuk,” kata Wali Kota berpesan. Ia optimis, bila masyarakat konsisten tidak mengunjungi restoran tanpa sertifikat, maka akan semakin banyak rumah makan yang memperbaiki pelayanannya untuk mendapatkan piagam. Citra Batam sebagai tempat wisata kuliner pun semakin bagus, dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri untuk

menghabiskan waktunya di kota itu.Wali Kota mengajak seluruh lini untuk memperbaiki diri demi meningkatkan citra Batam sebagai daerah tujuan wisata. Angka kunjungan wisman ke Batam pada 2016 tidak mencapai target pemerintah pusat, yang menginginkan serapan 1,7 juta wisman. Pada sepanjang tahun itu, hanya 1,4 juta wisman yang mengunjungi Batam. Karenanya, pemkot memikirkan banyak terobosan untuk

menggenjot kunjungan wisman ke kota itu, termasuk meningkatkan kualitas restoran. Selain untuk mencapai target pemerintah pusat, Wali Kota menyatakan kunjungan wisman membawa banyak efek domino perekonomian yang diharapkan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Bayangkan kalau 1,7 juta wisman itu menghabiskan uang Rp1,5 juta saja di Batam, berapa uang yang berputar,” kata.(rm/ant)

CMYK

GALERI FOTO

4 SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR H Nurdin Basirun menjemput Presiden Joko Widodo di bandara Hang Nadim

PRESIDEN Joko Widodo memberikan kata sambutannya

Gubernur Nurdin Basirun Sambut Kedatangan “PRESIDEN JOKOWI� PESAWAT Kepresidenan RJ 85 yang membawa Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, serta rombongan, pada Pukul 11.00 WIB mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis, (23/03/2017). Kedatangan Joko Widodo disambut oleh Gubernur Kepulauan Riau, H Nurdin Basirun, Pangdam I/BB, Kapolda Kepri, Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI S

Irawan S.E, masing-masing beserta istri. Gubernur dan rombongan sudah berada di Hang Nadim sejak Pukul 09.00 WIB. Begitu Jokowi turun dari tangga pesawat, Nurdin, Pangdam dan Kapolda langsung menyambut dan menyalami, serta mendampingi untuk menuju ke VIP. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Batam dalam rangka Peresmian Bendungan Sei Gong

yang terdapat di Pulau Galang. Selain meresmikan bendungan Sei Gong, Presiden juga dijadwalkan untuk mengunjungi Kantor Camat Galang. Disana Presiden akan membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam rangka mendukung pengamanan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Presiden ke Batam, TNI AL menerjunkan 2 unsur GKBA yaitu KRI Siwar dan KRI Sembi-

GUBERNUR H Nurdin Basirun mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Bendungan Sei Gong Jembatan 6 Galang, Kota Batam

PRESIDEN Jokowi berfoto bersama

MEMBERIKAN kartu KIS

lang, 2 unsur KAL dari Lantamal IV, yaitu KAL Marapas dan KAL Mapor, 2 unit Sea Rider dari Lanal Batam, serta 2 SSK Marinir dari Yonif-10 Setoko. Setelah rangkaian kegiatan Peresmian Bendungan Sei Gong dan Pembagian KIP dan KIS, sore harinya Presiden beserta rombongan bertolak menuju Sibolga Sumatera Utara, untuk melanjutkan agenda kunjungan kerjanya. (ist)

PRESIDEN berjalan bersama gubernur Kepri Nurdin Basirun Menteri PUPR Basoeki H, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Walikota Batam HM Rudi, Kepala BP Batam Hatanto

PRESIDEN Joko Widodo mengabadikan kunjungannya ke Waduk Sei Gong dengan video vlog ditemani para pekerja waduk

PRESIDEN Jokowi memberikan tanya jawab

PRESIDEN Jokowi memberikan keterangan pers

CMYK

GALERI FOTO

5 SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Aunur Rafiq-Anwar Hasyim Gelar Syukuran Setahun Menjabat SETAHUN menjabat sebagai kepala daerah, Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan Wakil Bupat Anwar Hasyim mengadakan syukuran, Rabu (23/3) malam. Pada acara yang bertepatan dengan kegiatan wirid bulanan Pemkab Karimun itu, Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim menyerahkan santunan kepada anak yatim yang diundang. Acara juga diisi dengan zikir ber-

sama, tausiah serta kegiatan agama Islam lainnya. Aunur Rafiq mengatakan masih banyak pekerjaan rumah dalam membangun Karimun. Namun, Ia optimis, dalam lima tahun menjabat sebagai Bupati, program-program yang telah disusun akan bisa dilaksanakan. "Waktu satu tahun masih sangat singkat. Akan tetapi insya al-

lah seluruh program dapat kita lakukan dalam lima tahun masa kepemimpinan kami," kata Rafiq. Dalam tahun ini program yang telah dapat dirasakan masyarakat, ujar Rafiq adalah ketersediaan air bersih, program pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Ketersediaan air bersih yang memang menjadi masalah klasik di Karimun telah bisa ditanggulangi.(*)

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan kata sambutannya di acara Setahun Menjabat.

WAKIL Bupati Karimun, Anwar Hasyim memberikan kata sambutannya di acara Setahun Menjabat.

AUNUR Rafiq-Anwar Hasyim diberikan pelukan oleh para sahabat

AUNUR Rafiq-Anwar Hasyim berfoto bersama

AUNUR Rafiq-Anwar Hasyim berfoto bersama

AUNUR Rafiq-Anwar Hasyim menyalami anak-anak

AUNUR Rafiq-Anwar Hasyim mendengarkan tauziah

AUNUR Rafiq menyalami anak-anak yatim

AUNUR Rafiq-Anwar Hasyim berfoto bersama

MENYALAMI Anak yatim

ZIKIR bersama

MEMBACA ayat suci Al Quran

MENDENGARKAN tauziah

CMYK

RAKYAT RIAU

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

6

Wabup Said Hasyim Hadiri Rapat Bersama BNPB di Jakarta SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim bersama rombongan menghadiri rapat penyusunan bahan rencana aksi insfrastruktur kawasan perbatasan yang di taja oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dari tanggal 22 sampai 24 Maret 2017, acara bertempat di Ballroom Hotel Luminor Jakarta, Kamis (23/3/17) lalu. Turut hadir mendampingi Wabup Said Hasyim, Kepala Bappeda Kabupaten Meranti Mamun Murod, Kadis PU Hariadi, Kadis Perhubungan Hendra Putra, Plt Kadisdik H. Rosdaner, Sekretaris Kesehatan Dr Misri Hasanto, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Meranti Muhammad Firdaus dan Pejabat Pemkab Meranti lainnya. Dari pemaparan salah satu narasumber yang di taja BNPP tersebut. Ia pun menyampaikan, membangun Indonesia itu dari daerah pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan. Intinya nawacita yang digadangkan

oleh pemerintahan Jokowi - JK ini bisa memberikan angin segar dalam hal kebijakan - kebijakan desentralisasi asimetris yakni kebijakan dengan menetapkan pembangunan ke daerah Kabupaten yang terisolir, tertinggal dan terbelakang untuk bisa menguatkan kedaulatan NKRI. Dari pemaparan tersebut, langsung di respon oleh Wabup H. Said Hasyim dan Ia pun mengatakan, kepada BNPP membangun itu jangan saja fokus pembangunan insfrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pelabuhan dan lainnya tetapi juga dipikirkan juga kedaulatan NKRI, misal khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti yang setiap tahunnya terjadi abrasi yang masif. Sehingga setiap tahunnya 10 sampai 20 meter terjadi abrasi pantai.”Oleh sebab itu, sehingga menyebabkan daerah teritorial NKRI semakin berkurang dan sangat perlu diperhatikan secara khusus didaerah tersebut” ujar Said. Selanjutnya, orang nomor dua di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut

juga, mengusulkan kepada BNPP segera menyelesaikan masalah abrasi ini dengan cepat dan tanggap.Dengan hal tersebut, Ia pun berharap sesuai dengan komitmen Pemerintah Pusat melalui BNPP yang ditunjuk sebagai wadah dalam hal mempercepat pembangunan segala bidang di kawasan perbatasan, harapnya dengan singkat. Sementara itu, Kepala Bappeda melalui Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Firdaus mengatakan, dari uraian tersebut Pemkab Kepulauan Meranti yang dikoordinir oleh Bappeda tetap komitmen mengusulkan beberapa kegiatan strategis dikawasan yang termasuk Lokpri, seperti pembangunan jalan poros, pendidikan, kesehatan, pelabuhan, pasar rakyat dan penanggulangan abrasi.” Untuk itu, semoga apa yang kita usulkan dapat ditanggap dengan cepat dan terealisasi sesuai dengan apa yang disampaikan bapak Wabup Said Hasyim tersebut dapat secepatnya di tanggap dan direspon” ungkapnya. (rm/ril)

WABUP Meranti Said Hasym saad menghadiri rapat BNPP Jakarta

Pemkab Akan Serahkan Plt Sekda Meranti Buka MTQ 2 Draft Ranperda Ke- VII Pulau Merbau ke DPRD Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyerahkan 2 rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dua draft Ranperda tersebut tentang Retribusi Daerah dan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Informasi itu sebagaimana disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah, Senin (27/3/2017). Kata Sudandri, memang hingga akhir Maret 2017 ini mereka belum memasukkan draft Ranperda ke DPRD. Sebab, ada beberapa kendala dihadapi terutama masalah anggaran yang baru berjalan pada triwulan pertama. Dimana, tambah Sudandri, sebelum draft itu diserahkan ke DPRD terlebih dahulu harusada naskah akademiknya. “Anggaran kan baru berjalan, beberapa Satker memang lagi mempersiakan naskah akademiknya. Tapi ada juga beberapa yang sudah hampir siap,” kata Sudandri. ”Dalam waktu yang tidak begitu lama akan kita serahkan ke DPRD,” kata Sudandri. Adapun dua Ranperda yang akan diserahkan ke DPRD Kepulauan Meranti dalam waktu dekat ini antara lain mengenai Retribusi Daerah dan Perubahan RPJMD. Sebelumnya, Ketua Banleg DPRD Kepulauan Meranti Basiran SE MM mengaku menunggu draft ranperda dari Pemda. Sebab, tambah Basiran, saat ini anggaran untuk membahas ranperda itu sudah tersedia. Banleg juga sudah meminta Pemda untuk segera memasukkan naskah akademis 12 Ranperda

KABAG Hukum Pemkab Meranti Sudandri Jauzah

tersebut melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak legislatif (ditandatangani Ketua DPRD). Disampaikan Basiran juga, untuk tahun 2017 ini Banleg akan mengerjakan 20 Ranperda. Dimana, 12 merupakan usulan Pemda Kepulauan Meranti sedangkan 8 diantaranya merupakan inisiatif dewan. Basiran juga mengaku ada beberapa Ranperda yang harus segera disiapkan menjadi Perda. Seperti masalah pendidikan, dengan sudah tidak adanya wewenang kabupaten pada SMA maka secepatnya Ranperda itu dibahas. “Tentu ada perubahan, ini yang harus segera dihabas,” kata Basiran. Selain itu, tambah Basiran, masalah pemekaran desa juga harus segera dijadikan Perda. Karena desa yang sudah dimekarkan, tidak akan bisa didefinitif tanpa adanya Perda. Sedangkan untuk 8 Ranperda inisiatif Dewan, saat ini sudah masuk ke tahap penyiapan naskah akademis. Bahkan, diakui Basiran juga, satu dari delapan Ranperda itu sudah ada naskah akademisnya. “Memang kemarin tinggal mengubah saja,”ujarnya. (rm/ril)

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Musabaqoh Tilawatil Qur’an Tingkat Kecamatan Pulau Merbau, resmi dibuka Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Julian Norwis SE, Senin (27/3/17) malam, bertempat di Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Tampak hadir, Plt Sekda Julian Norwis SE, Plt Kepala Disparpora Drs H Ismail Arsyad, Kabag Hukum Sudandri SH, Staf Ahli Askandar, perwakilan Disdik H Arifudin, Sekjen LPTQ Kepulaun Meranti Zulkhril, Camat Pulau Merbau Husni Gamal, Kades Kuala Merbau Efendi Alwi, hadir juga anggota DPRD Kepulauan Meranti Edi Masyhudi dan Ustadz Abdul Aziz, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran Plt Sekda Julian Norwis besersama rombongan sekitar pukul 20:00 WIB, disambut ribuan warga yang memadati lokasi acara yang dipusatkan di lapangan sepakbola Setia Pati Kuala Merbau. Kehadiran Sekda juga disambut dengan iringan kompang dan tarian persembahan dari puluhan pelajar. Plt Sekda Kepulauan Meranti Julian Norwis SE, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ itu dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pemahaman isi yang tersirat di dalam alquran. Dijelaskan kegiatan itu tidak hanya dilaksanakan secara seremonial saja melainkan meningkatkan kualitas dan kuantitas

Plt Sekda Kepulauan Meranti Julian Norwis SE MM, memukul Gong sebagai tanda resminya MTQ ke-VII di KecamatanPulau Merbau.

sehingga memiliki qori dan qoriah yang berprestasi. “Perlu ditumbuhkembangkan pendidikan, terutama ditengah pengaruh global yang berkembang pesat saat ini. Kegiatan ini hendaknya dihindarkan dari sipat rutinitas dan seremonial, akan tetapi jadikan dorongan untuk lebih baik lagi kedepannya,” harap Plt Sekda yang biasa disapa Icut itu. Sementara itu, Camat Pulau Merbau Husni Gamal, dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terimaksih atas kehadiran Sekda Kepulauan Meranti di Kecamatan Pulau Merbau meski harus mengharungi lautan dimalam hari. “Kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua tamu undangan yang hadir, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, para panitia serta semua unsur

dan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi melaksanakan kegiatan ini,” ungkapnya. Demikian pula ketua panitia, Atan Ibrahim MPd dalam sambutannya menyampaikan MTQ ke- VII Tingkat Kecamatan Pulau Merbau dilaksanakan mulai 27 - 31 Maret 2017 mendatang.Dijelaskan bahwa dalam perhelatan MTQ tersebut sebelumnya telah dilaksanakan Pawai Takruf, juga dilakukan pertandingan stand bazar. Adapun peserta yang mengikuti MTQ tersebut sebanyak 237 peserta, yang terdiri dari Tilawah Dewasa, Tilawah Remaja, Tilawah Anak-Anak, Syarhil Qur’an, Fahmil Quran, Hafis Qur’an dan Kaligrafi. Pelaksanaan MTQ di Kecamatan Pulau Merbau tampak meriah, astaka juga disiapkan tampil berbeda yakni astaka terbuat dari uyung dan pelepah sagu.(rm/ril)

Meranti Jadi Tuan Rumah MTQ 2018 SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Dedi Putra SHI meminta akses Alai-Mengkikip agar segera tuntaskan pembangunannya. Ini akan jadi salah satu andalan jalur dari Pulau Sumatera menuju ke Kepulauan Meranti saat berlangsung MTQ tahun 2018. Kata Dedi Putra, tidak mungkin Kepulauan Meranti mengandalkan jalur laut sebagai akses kafilah dari kabupaten kota lain menuju tuan rumah MTQ 2018 nantinya. Untuk itu, salah satunya akses darat yang dihubungkan dengan RoRo itulah yang harus segera dibenahi agar berfungsi dengan maksimal, yaitu jalan Alai-Mengkikip. ”Komisi B meminta akses AlaiMengkikip disegerakan. Kita tidak mungkin mengandalkan jalur laut,” ujar Dedi Putra. Ditambahkan politisi PPP itu lagi, selain menyegerakan akses Alai-Mengkikip, Pemda melalui dinas terkait juga diminta segera memperbaiki jalanjalan yang masih pengerasan di Ibukota Kepulauan Meranti. Sebab, tak mungkin rasanya jalan berdebu disuguhkan kepada kafilah yang datang dari luar daerah nantinya,”Termasuk jalan-jalan berdebu, segera diperbaiki,” tambah Anggota Komisi B Muzakir. Sebelumnya, Komisi B telah memanggil hearing Dinas PU Kepulauan Meranti. Selain meminta kejelasan masalah akses Alai-Mengkikip, juga ada membahas masalah progres dan Pembayaran termen 6 paket pekerjaan yang mendapat tam-

KETUA Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Meranti Dedi Putra SHI

bahan waktu pelaksanaan. Kemudian, Dedi Putra juga meminta ketegasan Dinas PU terkait masalah hotmix jalan tahun 2017. Pembangunan jalan harus betul-betul terdata dan terencana dengan matang. Mana yang harus didahulukan pembangunannya ya harus didahulukan. Kadis PU dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kepulauan Meranti Hariadi ketika dikonfrimasi mengatakan tahun 2017 melalui APBN sudah ada anggarannya untuk pembangunan beberapa ruas jalan. Seperti Jalan Perumbi, Jalan Pemuda Setia, dan Jalan Pramuka Selatpanjang.”Kalau pun tidak, mudah-mudahan masuk di anggaran murni 2018,” kata Hariadi, belum lama ini Untuk akses Alai-Mengkikip tambah Hariadi, tahun 2017 masuk anggaran dari Provinsi Riau sebesar lebih kurang Rp48 miliar. Sementara untuk hotmix nya, diusahakan bisa masuk pada anggaran tahun yang akan datang, yaitu tahun 2018.(rm/grc)

Pelayanan Lintas Batas di Meranti Dibuat Lebih Baik

BUPATI Meranti Irwan menyaksikan penandatanganan lintas batas

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Polemik penyegelan barang impor di gudang PT (persero) Pelindo I Cabang Selatpanjang antara Balai Besar POM di Pekanbaru dan KPPBC Pratama Selatpan-

jang, akhirnya menghasilkan titik temu bagi kemaslahatan hidup masyarakat. Upaya penyelesaian masalah itu difasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, ber-

dasarkan permintaan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, di Gedung DPRD Riau, Jalan Jenderal Besar Sudirman Pekanbaru, Rabu 22 Maret 2017. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, dr H Sunaryo diikuti Ketua Komisi A DPRD Riau, Ir H Hazmi Setiadi MT dan sejumlah anggota, serta perwakilan Forkopimda Riau, yakni Wadir Polair Polda Riau, AKBP Soeprapto dan dari Kejaksaan Tinggi Riau, Zainul Arifin SH MH. Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi yang hadir langsung dalam rapat itu, turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti yang juga Ketua LAMR, Muzamil bersama anggota DPRD Fauzi SE

dan Ardiansyah MSi dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Kepulauan Meranti.Hadir dalam pembahasan itu, Plt Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Drs Adrizal Apt, Kepala KPPBC Pratama Selatpanjang Widyo Suparto SE, perwakilan Disperindagkop UKM Riau, Dinas Kesehatan Riau, serta perwakilan masyarakat, pengusaha dan lainnya. Bupati Irwan yang diberikan kesempatan pertama dalam rapat itu, meminta pihak Balai Besar POM Pekanbaru menjelaskan kronologis kegiatan operasi pangan di Selatpanjang beberapa waktu lalu, serta kewenangan yang dimiliki instansi itu sesuai aturan berlaku.”Enam tahun saya jadi

Bupati Kepulauan Meranti belum pernah menerima sebentuk koordinasi atau penjelasan menyangkut pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Besar POM ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkap Bupati. Plt Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Drs Adrizal Apt menjelaskan, operasi yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Perdagangan dan Kesehatan. Pihaknya meminta KPPBC Pratama Selatpanjang dapat berkoordinasi jika ada barang impor yang belum memenuhi syarat edar. Sementara itu, Kepala KPPBC Pratama Selatpanjang Widyo Suparto mengatakan, barang yang berada di dalam gudang PT (persero) Pelindo I

Selatpanjang masih dalam tahap penyimpanan sementara, menunggu dilakukan proses pemenuhan syarat kelengkapan berlaku. Menurutnya, sesuai peraturan yang berlaku di Bea dan Cukai, pemasok barang memiliki waktu selama 30 hari untuk melengkapi seluruh prosedur sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai peraturan berlaku. “Apabila seluruh prosedur yang dipersyaratkan itu tidak dipenuhi, maka ada tiga ketetapan yang dapat diambil, yakni barang di re-ekspor ke negara asal, dimusnahkan atau diberikan untuk tujuan lain sesuai keputusan Kementerian Keuangan RI,” jelasnya.(rm/mrc)

CMYK

7

SELEBRITIS

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Ayu Ting Ting

Dari MC Hingga Jadi Penyanyi Tenar JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pedangdut Ayu Ting Ting punya kisah tersendiri saat menyebut kata ANTV. Ibu satu anak itu membangun kariernya dari bawah di stasiun televisi yang kini berusia 24 tahun tersebut. Ayu meniti karier sebagai pemandu acara saat kamera tidak menyala.”Kalau aku sudah dari dulu, dari belum jadi seperti sekarang. Bawain acara musik, jadi pas iklan, aku host off air-nya, bagi-bagiin hadiah,” ujarnya saat diwawancara VIVA.co.id di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2017 malam. Selain itu, Ayu pernah membawakan acara kuis malam, Makin Malam Makin Murah. Banyak pelajaran yang ia ambil selama berkarier di ANTV. Ayu mengenang hal tersebut sebagai jatuh bangun kariernya.”Ya susah-seneng di sini. Dari awal susah di sini. Alhamdulillah sampai sekarang masih di sini juga. Jadi puas juga,” ujarnya. Pelantun Alamat Palsu tersebut melihat banyak kemajuan dari ANTV. Setiap tahun, Ayu melihat stasiun televisi swasta tersebut. Ia pun mendoakan yang terbaik di hari ulang tahun ANTV.” Dilihatnya jauh ya, semakin bagus, semakin maju. Bagus banget dan peminatnya luar biasa. Apalagi sekarang ada tayangan-tayangan dari India juga, jadi

Ayu Ting Ting

Ridho Rhoma

Menangis Dijenguk Sang Kakak

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Penyanyi dangdut dan artis peran Ridho Rhoma(28) menitikkan air mata ketika mendapat kunjungan dari kakak-kakaknya, Vicky Zulfikar dan Debby Veramasari, di Mapolres Jakarta Barat, Senin (27/ 3/2017) lalu. Kejadian itu diungkapkan oleh Vicky setelah menengok Ridho, yang sama-sama anak dari Raja Dangdut Rhoma Irama.”Ya, kami tangis-tangisan ya, namanya juga adik kandung, saudara kami, ya pasti kami sedih lah,” ucap Vicky. Ridho ditangkap di sebuah hotel di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, atas dugaan memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu pada Sabtu (25/3/2017) dini hari.Hingga kini Ridho masih ditahan di Mapolresta Jakarta Barat. Lanjut Vicky, Ridho juga memohon maaf kepada keluarganya dan mengaku menyesal telah terjerumus ke dunia narkotika.”Dia bilang, saya minta maaf ke semua pihak, terutama keluarga,” ucapnya lagi. Sebelumnya, pada Senin ini juga, Ridho menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemar dan rekan kerja samanya melalui sang manajer, Tanti, ketika Tanti menjenguknya di Mapolres Jakarta Baratpada Senin (27/3/2017) lalu.”Dia menyampaikan permintaan maaf buat fans-nya,” kata Tanti sesudah menengok Ridho.”Juga kepada klienklien yang sudah mau bekerja sama dengan dia. Dia cuma ingin disampaikan maaf,” katanya lagi.(rm/net)

Penyanyi Dangdut Inul Daratista

Dianggap Menghina Ulama JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Inul Daratista membuat panas jagat web Tanah Air dengan komentarnya. Dirinya dituding menghina seorang ulama karena komentar yang dituliskannya di Instagram. ”Aku cuma bayangin yang pake syurban bisa mojok sama wanita sambil main sex skype itu piye critane bisa jadi panutan? Jangan merusak moral kita soal Rasis-Sara-dan agama,” tulis Inul kepada akun @pantssqueer. Namun, komentar itu hanya sebagian dari seluruh

komentar yang dituliskannya di foto dirinya bersama calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) baru-baru ini. Sementara itu, sebagian lain tulisan Inul membahas tentang kinerja Ahok sebagai seorang gubernur. Inul pun mempersilahkan para penghujat untuk mengunfollow akun Instagram miliknya dan menyebut akan mem-blok netizen yang berusaha menceramahinya. Memang Inul tidak menyebutkan nama seorang tokoh maupun figur religius, namun isu agama dan politik

di Tanah Air tengah memanas dan menyulut perdebatan baik di dunia maya maupun langsung. Sementara itu, Inul memang bukan yang pertama menerima hujatan karena isu yang serupa. Karena komentar itu, Inul pun harus menerima banyak hujatan dari netizen. Bahkan, sebuah hashtag Twitter #BoikotInulDaratista sempat trending selama beberapa jam. Hingga kini, akun Instagram Inul dipasang menjadi privat dan menutup kolom komentar di fotofotonya.(rm/bintang).

Penyanyi Raisa dapat sepeda dari Presiden Jokowi JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka merayakan Hari Musik Nasional, penyanyi Raisa dan para musisi lainnya diundang datang ke Istana Negara pada Kamis, 9 Maret. Penyanyi bernama lengkap Raisa Andriana ini pulang dengan hadiah berupa sepeda bertuliskan ‘Hadiah Presiden Jokowi’. ”Aku baru saja selesai

ketemu Bapak Presiden Joko Widodo untuk Hari Musik Nasional dan guess what, aku dapet sepeda, hadiah Presiden Jokowi,” tutur Raisa dalam Instagramnya. Raisa mendapatkan sepeda tersebut setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang memintanya untuk naik ke atas pentas dan menyanyikan sebuah lagu.”‘Kan ada Raisa di sini,

harus nyanyi dong’,” tutur Raisa menirukan kembali saatsaat ketika Jokowi memintanya bernyanyi. Perempuan kelahiran 6 Juni 1990 ini pun akhirnya menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.”Akhirnya setelah nyanyi ya sudah, dikasih deh hadiah sepeda,” katanya di dalam mobil, masih mengenakan busana kebaya modern berwarna pink. (rm/net).

Jessica Selfie Bareng El Barrack Kena Kritik Nitizen JAKARTA, RAKYAT MEDIADalam suatu kesempatan Jessica Iskandar atau Jedar nampak berselfie bersama anak semata wayangnya El Barack. Namun netizen tampaknya malah mengkritik anaknya El Barack. Para netizen malah berkomentar perihal hidung El Barack yang tidak mancung. Jedar tampak menggendong El Barack sambil berselfie bersamanya. Jedar terlihat cantik, begitu juga dengan El yang terlihat menggemaskan. Dengan rambut ciri khas bulenya, El tampak tampan. Netizen yang melihat foto tersebut, langsung mengkritik El. Netizen berkomentar bahwa El

memang lagi naik-naiknya,”ujarnnya Saat malam puncak perayaan ulang tahun ANTV ke-24 yang disiarkan langsung dari JIExpo Kemayoran, Jum’at, 24 Maret 2017 pekan lalu. Ratusan penyanyi, aktor dan aktris papan atas Tanah Air menghibur penonton setia ANTV hingga Sabtu dini hari. Salah satu penyanyi yang menghibur penonton adalah pedangdut Ayu Ting Ting. Walau Ayu tidak ikut serta dalam drama musikal Ken Dedes dan Ken Arok di “Indonesia Keren 2,” penyanyi asal Depok yang memnyanyikan lagu “Alamat Palsu” itu membawaklima lagu. Sejak jauh-jauh hari sudah berlatih. ”Pas malam puncak Ayu nyanyi lima lagu. 3 lagu dangdut dan dua lagu India,” kata Ayu saat berbincang dengan wartawan Persiapan untuk menjaga staminanya pun sudah ia lakukan. “Aku tuh selalu minum air putih. Itu saja sih persiapannya. Dan sudah dari dahulu Aku paling minum air hangat pakai jeruk,” katanya. Seperti diketahui, perayaan akbar ke 24 ANTV ini juga ditayangkan langsung dari Jaipur Palace, India. Artis-artis seperti Zaskia Gotik, Iis Dahlia, Cita Citata dan presenter Indra Bekti sudah berada di India.(rm/viva)

adalah seorang anak bule, tetapi hidungnya tidak begitu mancung, tulis dari salah satu netizen.”Anak bule kok idung el gak mancung ....Aneh,” tulis @gadis_desa1994.”Bulepotaan

hihihi Idungnya ke lelep,” tulis @ayunia50. Kendati demikian, ada juga para netizen yang memuji ketampanan El Barack, anak Jedar. Mereka yang berkomen-

tar postif, berharap agar Jedar dan anaknya El Barack diberi kesehatan.”Gemesh liat el , sehat terus el dan momy @inijedar,” tu lis @vendysoekarta.”kak Jedar cantik bgt and ankny lucu bgt. bahagia selalu dan sehat selalu ya kalian. GBU & FAMILY =ØÞ @inijedar,” tulis @julisanatalia Si pelantun Surat Cinta juga, saat itu sedang terlihat bahagia, yang dicerminkan lewat captionnya pada instagram pribadinya @inijedar. Jedar pun mengungkapkan kami hyanya berdua sambil memberikan emotikon cinta.”Just a two of us @inijedar x @alexanderbarackel,” tulis Jessica Iskandar.(rm/bintang)

Inul Daratista

FEDI NURIL TAK MASALAH DICAP SEBAGAI ‘AKTOR POLIGAMI’

FEDI Nuril dan sang istri Calysta Vanny saat beribadah umroh tahun 2016 lalu. JAKARTA, RAKYAT MEDIAAktor Fedi Nuril telah memerankan beberapa kali sosok pria pelaku Poligami dalam berbagai film yang dibintanginya, seperti dalam Ayat-Ayat Cinta serta Surga Yang Tak Dirindukan 1 dan 2. Tahun ini, Fedi kembali akan berperan sebagai laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Hal ini membuat aktor 34 tahun tersebut seringkali dicap sebagai aktor spesialis poligami. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Fedi, selama aktingnya dapat menghibur masyarakat yang menonton filmnya. “Nggak masalah sih, saya enggak pernah puyengan sama label yang dikasih masyarakat. Kalau film bisa menghibur itu happy banget. Mau bilang

aktor poligami bebas,” ujar Fedi dalam konferensi pers film Ayat-Ayat Cinta 2 di Gedung MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 Maret. Suami dari Calysta Vanny Widyasasti ini pun mengaku sang istri tidak protes dengan pekerjaan yang mengharuskan ia berlakon sebagai suami yang berpoligami. “Dari [film] Surga [Yang Tak Dirindukan] 2, dia juga tahu itu cuma film. Justru kalau aku cerita gimana aku belajar poligami gitu, dia tau kayaknya gue enggak kuat kalau poligami, stress,” kata ayah dari Hasan Fadilah Nuril tersebut. Fedi akan kembali berperan sebagai Fahri dalam film AyatAyat Cinta 2 yang akan memula proses produksi pada bulan April mendatang.(rm/net).

CMYK

RAKYAT SUMUT

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8

Penampungan CPO Ilegal Menjamur di Kota Binjai BINJAI, RAKYAT MEDIA-Penampungan CPO minyak mentah dan Inti Sawit serta cangkang ilegal di wilayah hukum Polres Binjai belakangan ini makin menjamur, bahkan tampaknya Kepolisian setempat terkesan tutup mata dengan aksi pencurian CPO tersebut. Pantauan koran Rakyat Media dilapangan, menemukan sejumlah titik lokasi penampungan CPO ilegal yang berlokasi di Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat dan di Jalan Lintas Sumatra tepatnya di Pasar V Tandem, Kecamatan Binjai Utara. Kedua penampungan CPO ilegal ini disebut sebut milik oknum TNI berinisial ID yang bertugas di Corp Polisi Meliter (CPM). Informasi yang diperoleh koran Rakyat Media dari sumber dilapangan mengungkapkan, kegiatan penampungan CPO yang dilakukan oknum TNI tersebut terkesan kebal hukum. Bahkan, untuk mendapatkan CPO curian tersebut, para mafia CPO ini tak segan segan menghadang truk tangki bermuatan CPO dan Truk bermuatan inti sawit yang melintasi di depan gudang-gudang CPO ilegal di Kota Binjai.

Padahal perbuatan penampungan serta penadahan bahan baku CPO/minyak mentah tersebut jelas-jelas melanggar hukum, apalagi kegiatan tersebut ilegal tanpa mengantungi ijin yang sah. Sayangnya aparat Hukum khususnya Polres Binjai sepertinya tak bernyali menghadapi maling CPO tersebut. Dari maraknya aksi penadahan bahan baku CPO/minyak mentah bersama Inti Sawit dan cangkang ilegal yang disebut-sebut milik seorang Oknum aparat tersebut bahkan menjadi gunjingan masyarakat Binjai yang bahkan menilai kalau penegakan Hukum yang dilakukan Polisi, khusus nya di jajaran Polres Binjai terkesan tebang pilih kepada pelaku kejahatan. Hal tersebut bahkan mendapat tanggapan dari Ijal (40) selaku Warga Binjai Barat saat ditemui Rakyat Media Sabtu (25/3) kemarin mengatakan ,”bahwa aksi penampungan Crude Palm Oil /minyak mentah bersama Inti Sawit dan cangkang yang gudang nya berada 2 tempat di kota Binjai sudah cukup marak beroprasi dan kebal Hukum, Kata nya.Dijelaskan nya lagi “dalam aksi penampungan Crude Palm Oil /minyak mentah

bersama Inti Sawit dan cangkang itu yang diketahui sudah lama beroprasi itu dipastikan Kapolres Binja AKBP.Mohamad Rendra Salipu sudah mengetahui nya, sebab beliau juga mempunyai intel yang merupakan mata dan telinga di wilaya tugas nya, mengapa petinggi Kepolisian di jajaran Polres Binjai itu tutup mata dengan pelaku kejahatan, ada apa sebenarnya ini, Ungkapnya lagi. “Bagi para oknum sopir nakal yang mengangkut CPO dan inti sawit yang datang dari berbagai PKS yang sengaja masuk ke lokasi gudang CPO di Ling IX, KM 19 Kelurahan Sumber Mulio Rejo, Kec Binjai Timur dan menurunkan sebahagian bahan baku CPO, dan melakukan pengelapan CPO kepunyaan orang lain terindikasi telah melanggar pasal 480 KUHPidana. Namun para oknum sopir “nakal” yang mengangkut CPO dan inti sawit yang datang dari berbagai PKS yang selama in menyelip masuk ke lokasi menjual bahan baku CPO, dan pengelapan CPO kepunyaan orang lain, bisa dikenakan melanggar pasal 480 KUHPidana, dan sejumlah para sopir tangki yang disinyalir telah menjual CPO kepada para penadah

TRUK Tangki saat memasuki gudang ilegal CPO di Jalan Let Umar Baki,

nya selama ini yang sengaja memasukkan mobil tangki ke lokasi “kencing” CPO ilegal hingga menurunkan CPO minimal sebanyak 1 gelang kita mendengar dengan nilai jual pada si penadah terkabar seharga 300 ribu rupiah. Disini kita melihat adanya dugaan telah terjadi kongko-kongko antara pihak mafia CPO bersama aparat penegak Hukum di jajaran Kepolisian khususnya Polres Binjai yang selama ini melakukan

pembiaran pada lokasi tempat yang dijadikan gudang penadahan penampungan CPO/minyak mentah dan Inti Sawit serta cangkang ilegal yang berada di Binjai Barat dan Binjai Utara diharapkan menjadi perhatian serius buat Bapak Kapolda-Su untuk menurunkan Tim khusus nya dalam melakukan peninjauan lokasi gudang penampungan CPO ilegal tersebut. Terkabar bahwa untuk satu hari pihak pengelola tempat penampun-

gan CPO ilegal tersebut dapat menampung puluhan Drum bahan baku CPO, selanjutnya dari hasil keseluruhan yang dapat ditampung diangkut ke salah satu PKS yang berada di daerah medan, sedangkan untuk inti sawit setiap hari mafi tersebut juga dapat menampung inti sawit dengan jumlah puluhan ton dengan membongkar muatan Truk teronton yang selanjutnya dijual kepada Bosnya yang berada di Medan, ungkapnya. (rm/sup).

7 Bulan Dilaporkan, Pansus DPRD Langkat Bahas LKPJ Bupati Langkat Kasus Penelantaran Ngendap di Polres Binjai BINJAI, RAKYAT MEDIASOAL laporan kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang sejak di laporkan ke Mapolres Binjai Tertanggal 6 Agustus 2016 lalu dan sudah berjalan penyidikan nya lebih dari 7 bulan Pelapor R A Pohan berharap kira nya menjadi perhatian buat Kapolres Binjai untuk dapat ditindak lanjuti secara tuntas. Pasalnya perkara yang sudah cukup lama ini terduga kuat dugaan belum mengirimkan berkas perkaranya ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negri Binjai, terbukti dari penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.B/09/III/2017 yang ke 3 kali nya disebutkan “Rencana kegiatan selanjutnya adalah penyidik akan mengirimkan berkas perkara ini secepat nya ke Jaksa penuntut umum”. Sedangkan terlapor atas nama inisial CAS (40) alias Kong aji alias Irel Warga Kelurahan Beras basah, Kec Pangkalan Susu, Kab langkat sudah dipanggil melalui surat panggil dan dipriksa pada Tanggal 13 Maret 2017 lalu oleh penyidik Aipda Reine S Targan,SH namun hingga kini masih bebas berkeliaran. Data dan informasi yang diperoleh Rakyat Media RA Pohan selaku korban yang melaporkan perkara ini saat berada di Mapolres Binjai Kamis (23/3) ketika usai mengambil SP2HP dari penyidik menjelaskan “kasus ini sudah cukup lama dan berjalan 7 bulan lebih dan masih ditangan penyidik.Kata Pohan. “Saya sudah mendapat SP2HP dari penyidik yang menagani kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga, sedangkan laporan Saya sejak tertanggal 6 Agustus 2016 lalu hingga kini Saya hanya mendapatSP2HP dari penyidik yang isinya ituitu saja menunggu hasil perkembangan penyidikan, yang konon menyebutkan kalau ada keluhan dalam pelayanan penyidikan agar menghubungi no HP penyidik. Dan Saya sudah berulang kali mempertanyakan hasil perkembangan penyidikan kepada penyidik yang telah menagani perkara itu, dan hasil nya malah terlapor hingga saat ini masih bebas berkeliaran, sehingga saya terus menunggu sampai kapan penyelesaian perkara ini, Kata nya. Diceritakan RA Pohan lagi “Saya bersama 2 anak sudah ditinggalkan selama 2 Tahun lebih oleh suami ku CAS alias

TERLAPOR inisial CAS (40) alias Kong aji alias Irel

Kong aji alias Irel tanpa memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan kepergian nya selama ini diketahui sudah menikah lagi dan bertempat tinggal di rumah Orang tua nya di Pangkalan susu Langkat. Sedangkan Dia (Irel-red) selama ini bekerja di Pertamina Pangkalan Susu, namun tidak peduli dengan istri sah nya ini bersama ke 2 anak nya dan menelantarkan begitu saj, yang bahkan beliau telah menyakitkan perasaan Kami kalau kedua pasangan lain jenis itu (Suami Saya Irel dan istri barunya-red) itu malah membawa istrinya ke rumah kemungkinan dengan tujuan dan maksutmaksut tertentu. Tak tertahan kan lagi rasa sakit yang ku alami, maka persoalan tersebut langsung Saya laporkan ke Mapolres Binjai dengan tanda bukti laporan Polisi : LP/507/VIII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 dan perkara tersebut masih ditangan penyidik, Ungkap nya. Kepada Medan Pos, Kapolres Binjai melalui Aipda Reine S Targan,SH selaku penyidik ketika dikonfirmasi Kamis (23/3) melalui Via Ponselnya terkait lambanya penaganan penyidikan perkara dan tidak ditahan nya terlapor dalam kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dan dalam jawaban nya mengatakan “maslah perkembangan kasus ini Saya sudah jelaskan kepada pelapor, dan SP2HP nya juga sudah Saya berikan, Kata nya singkat dan tidak memberikan penjelasan dengan apa yang pertanyakan Wartawan. Sedangkan korban RA Pohan selaku pelapor meminta kiranya Bapak Kapolres Binjai AKBP H Rendra Salipu untuk dapat menyikapi laporan kasus penelantaran serta dapat mempercepat perkara yang sudah berjalan 7 bulan lebih tersebut segera dituntaskan, dan pelapor juga berharap agar terlapor segera ditahan untuk menghindari upaya tersangka nantinya melarikan diri.(rm/sup)

LANGKAT, RAKYAT MEDIADua hari terakhir ini, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kab. Langkat telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun 2016 di ruang rapat DPRD Kab. Langkat yang dimulai pada hari Kamis (23/3) kemarin hingga Jumat (24/3) saat ini Pansus DPRD Kab. Langkat yang terdiri dari 2 Pansus, dimana Pansus I diketuai oleh Sukirin, SE dan Wakilnya M. Syahrul, S.Sos, Pansus II diketuai oleh Jiman Tarigan, ST dan Wakilnya Romelta Ginting, SE. Dalam pembahasannya, pansus mengundang Kepala SKPD yang telah teragenda di pansus, dimana pansus secara detail membahas laporan SKPD untuk melihat realisasi program dan kegiatan tahun 2016. Pansus banyak memberikan saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan kinerja penyeleng-

garaan pemerintahan daerah Kab. Langkat pada tahun berikutnya. Perlu diketahui bahwa tugas pansus setelah menerima LKPJ adalah mendalaminya secara internal sesuai dengan Tatib DPRD Kab. Langkat, dimana ruang lingkup rekomendasi pansus mencakup materi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dalam hal urusan desentralisasi ini pansus membahas program dan kegiatan, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi. Dalam hal urusan tugas pembantuan, pansus menelaah bagian per bagian dari laporan yang disampaikan, jika ada sistematika tidak sesuai peraturan maka pansus memberikan koreksi perbaikan. Dan dalam hal tugas umum pemerintahan juga berpedoman pada peraturan teknis lainya, apabila ada hal-hal yang tidak wajar akan

KETUA Pansus II Jiman Tarigan, ST (tengah) dan Wakilnya Romelta Ginting, SE

diberikan pendapat dan yang wajar akan diberikan apresiasi. Ketua Pansus I (Sukirin, SE) dan Ketua Pansus II (Jiman Tarigan, ST) saat dikonfirmasi, output dari pansus ini adalah memberikan rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan maupun koreksi terhadap penyelenggaraan

urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan kepada Bupati Langkat demi perbaikan-perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang yang nantinya disampaikan Pansus dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Langkat. (rm/topan)

Proyek Sanitasi Kota Binjai Sarat Korupsi

Kapolres Binjai Diminta Menangkap Bandar Sabu Binjai Barat sabu-sabu di kota Binjai . BINJAI, RAKYAT ME“Kelancaran peredaran DIA-Elemen masyarakat Binjai berharap orang nomor sabu-sabu tidak lepas dari peranan oknum polisi nakal Bansatu di Polres Binjai AKBP dar sabu jadi kaya raya dalam M.Rendra Salipu, Sik, Msi, tempo cepat karena menerima membuktikan keseriusannya keuntungan besar dari hasil membasmi peredaran narkopenjualan sabu –sabu itu setiap ba di kota Binjai yang di seharinya,” jelas Jek D but-sebut telah menggurita ke Penelusuran , di taksir perlevel anak bawah umur dan harinya omset yang diterima ibu rumah tangga ini . Keraguan akan keseriubandar sabu-sabu di Binjai Barat, KB bisa mengalahkan san pihak Polres Binjai memKapolres Binjai gaji seorang pejabat tertinggi basmi narkoba terindikasi dari kualitas tangkapan yang AKBP M. Rendra Salipu di Polres Binjai , termasuk pejabat sekelas Kapolres Binjai. Dan kendi lakukan oleh satuan narkoba Polres Binyataan ini menjadikan KB bisa buat apa saja jai. Pasalnya walau sehari satuan narkoba dengan menyetir oknum –oknum polisi namampu menangkap satu orang tersangka kal Polres Binjai. yang nakal. pemakai maupun pengedar narkoba jenis Ketidakseriusan Kapolres Binjai AKBP sabu-sabu tidak satupun tangkapan yang M.Rendra Salipu untuk membasmi narkomengarah ke bandar besar sabu-sabu. ba di Binjai bisa kita lihat dari kasus penKualitas tangkapan satuan narkoba Binangkapan seorang tersangka pengedar sabujai hanya sampai pada level pengedar sabu di Binjai Utara . Tersangka atas nama DUSUN dan BEDE KELAS CORO. Saniman , warga Tandam , saat di introgaYakni bandar yang hanya modal sejutaan si polisi dan di saksikan media mengaku bahkan lebih parahnya lagi menangkap mendapatkan sabu-sabu dari bandar besar pengedar wanita tua Sedangkan bandar Binjai di Binjai Barat yakni KB besarnya selalu luput dari tangkapan satuTiga hari pasca penangkapannya , kean narkoba Polres Binjai. beradaan KB di Binjai Barat masih terlihat Hal tersebut diatas menjadi buah bibir aman-aman saja. Tidak ada polisi Binjai elemen masyarakat Binjai yang anti narkoyang berani menangkap KB, karena dia seba. Masyarakat Binjai menduga telah terjalalu di kawal oleh oknum –oknum beramdi benang merah antara bandar besar yang put cepak dan oknum polisi nakal ,”ujar ada di Jalan M.T Haryono, Gang Bombay, sumber yang di percaya. Kelurahan Tanjung Jati, Kecamatan Binjai Hal tersebut diatas lah yang membuat Barat dengan segelintir oknum polisi nakal peredaran narkoba di Binjai tidak bisa di satuan narkoba Binjai. basmi oleh Kapolres Binjai AKBP Tokoh pemuda Binjai Selatan, Jek , (35) M.Rendra Salipu. Sang Kapolres Binjai warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Keluharus turun tangan ke lapangan untuk memrahan jati Makmur , Binjai Utara kepada buktikan keseriusannya membasmi narkosumber Rakyat Media , Kamis,(17/3) menba di Binjai. Dan hal ini harus mendapat gatakan bahwa “kolaborasi”antara bandar perhatian dari pihak Poldasu Sumut untuk besar sabu – sabu dengan oknum nakal memantau kinerja kapolres Binjai AKPB petugas dari satuan narkoba Polres Binjai M.Rendra Salipu. (rm/sup) sangat ampuh untuk melancarkan bisnis

Matrial Bangunan Mengunakan Barang Bekas BINJAI, RAKYAT MEDIA-Instansi penagak hukum baik Kejaksaan Negri maupun Kepolisian diminta segera usut penyelesaian pembangunan proyek Sanitasi Kota Binjai tahun anggaran 2016 lalu yang menelan biaya mencapai miliaran dan terduga sarat korupsi secara berjemaah oleh pihak KSM selaku pelaksana dan pihak PPK Dinas PUPR Pemko Binjai selaku pengawasan. Data yang diperoleh Rakyat Media , adanya temuan pada pelaksanaan proyek pembangunan Sanitasi dikerjakan asal jadi, dan bahkan matrial yang dipakai dengan mengunakan bahan bekas alias barang botot, sehingga dalam pelaksanaan diyakini tidak sesuai dengan RAB dan Juknis yang sebenar nya. Pantauan Wartawan saat terlaksana nya proyek Sanitasi Pembangunan IPAL Komunal Sanimas Reguler Kota Binjai di Tahun 2016, salah satu pekerjaan tutup lubang control saluran pipa yang diyakini menyalahi Juknis dan bestek serta RAB salah satunya proyek yang dikerjakan oleh KSM Cempaka di Jalan Nenas, Ling I, Kel Suka Ramai, Kec Binjai Barat mengunakan matrial besi bekas. Selain itu juga, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan proyek Sanitasi Pembangunan IPAL Komunal Sanimas Reguler Kota Binjai, disebut-sebut tidak dilaksanakan oleh pihak KSM atau Pokja, melainkan dikerjakan oleh pihak rekanan.Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang mandor yang mengawasi pekerja di lokasi proyek Sanitasi Pembangunan IPAL di Jalan Nenas yang engan namanya disebutkan mengatakan “Kami warga Km 19, Kec Binjai Timur bekerja melaksanakan borongan ini dari pemborong berinisial M Warga Jati Negara, Kata Nya saat di wawancarai dan direkam pembicaraan.

Dibeberkan nya lagi “kami bekerja sesuai intruksi rekanan, dan apa yang diperintahkan Bos itulah yang Kami kerjkan, sedangkan pekerja nya hanya sebahagian warga sekitar sebagai kernet, dan tukang nya kita bawa dari luar.”Mengenai besi yang terpasang pada tutup lubang kontrol saluran pipa juga atas suruhan Bos, dan pihak pengawas dari PU Binjai melihat nya juga tidak ada masalah, ya memang sih itu tidak setandart nya, namun ini kami kerjakan sesuai printah, terang nya. Sementara itu salah seorang ketua KSM yang juga berhasil dikonfirmasi juga mengakui kalau pekerjaan proyek Sanitasi Pembangunan IPAL dikerjakan oleh pihak rekanan atas pengunjukan dari Ridho Purnama, ST selaku PPK dari PUPR Pemko Binja. Dan mengenai pencairan dana masuk dalam spesimen rekening KSM dan kami mengambil nya, namun demikian sebelum Kami datang ke Bank Sumut, pihak Oknum PPK dari PU Pemko Binjai sudah terlebih dahulu hadir bersama pihak rekanan untuk mengambil uang yang sudah Kami cairkan, Terang nya. Terkait dengan penjelasan dari salah seorang Ketua KSM, Ridho Purnama, ST selaku PPK dari PUPR Pemko Binjai ketika hendak ditemui berupaya mengelak dengan alasan kesibukan, namun dalam penjelasan konfirmasi lewat Via SMS, Rido mengatakan ,”Saya tidak pernah pertemukan keduan nya, masalah rekening spesimen nya kan KSM semua. Selanjutnya dijelaskan Rido lagi “perkara pencairan mereka yang teken, uang ditangan mereka, dan perkara ada pihak lain justru KSM yang lebih tau,PU lebih lebih kependampingan, kan tertulis dirapat rembang warga di kelurahan, bohongla ngak pernah Saya nunggui orang itu di Bank Sumut, dimikian dijelaskan Rido terkesan menutupi.(rm/supriadi)

CMYK

9

RAKYAT SUMBAR

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sumbar Mendapat Peluang Investasi Bagi Pengusaha Inggris PADANG, RAKYAT MEDIA-Provinsi Sumatera Barat mendapat kehormatan sebagai satu-satunya perwakilan Pemerintah Daerah Presentasikan Peluang Investasi, di hadapan Pengusaha dan Kementerian Kerajaan Inggris Wagub Sumbar menyerahkan kenang2an kepada Dubes RI untuk Inggris Dr. Rizal Sukma usai menyampaikan paparan tentang potensi Investasi Provinsi Sumatera Barat khususnya di Bidang Renewable Energy pada acara forum bisnis dengan topic: “Investment

Opportunities on Creative Industries and Renewable in Indonesia” yang diselenggarakan oleh Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) / BKPM London di Hilton Park Lane London, Senin -Selasa, 27 s/d 28 Maret 2017. Prof. Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan hadir memberikan keynote speech pada acara yang dihadiri oleh lebih dari 50 pengusaha Inggris dan perwakilan dari Kementerian Inggris yang mengurus Investasi dan Perdagangan.

Wagub Nasrul Abit menguraikan peluangpeluang investasi di bidang Renewable Energy (energi terbarukan) khusus nya sektor pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro dan Geothermal Energy. Potensi di bidang Perikanan dan Pariwisata juga dipaparkan secara singkat oleh Wagub. Provinsi Sumatera Barat mendapat kehormatan sebagai satu-satunya perwakilan Pemerintah Daerah yang di undang oleh Direktur BKPM/IIPC London Bpk. Nurul.

Pada kesempatan tersebut Wagub Sumbar yang didampingi oleh Kadis Penanaman Modal dan PTSP Prov Sumbar Maswar Dedi, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Herry Martinus dan Kepala Seksi Pengembangan Promosi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Hendri Agung, juga menegaskan keseriusan dan komitmen Pemprov Sumbar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Sumatera Barat.(rm/khaidir)

Bupati Pasbar Ajak Wanita Berperan Dalam Pembangunan SIMPANG EMPAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) mengajak segenap pengurus dan anggota organisasi wanita di daerah itu berperan mendukung program pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. “Perempuan punya peran strategis dalam mendukung implementasi program pemerintah daerah. Kiprahnya dalam berbagai bidang perlu ditingkatkan,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran usai membuka sosialisasi peningkatan kualitas pengurus Gerakan Organisasi Wanita (GOW) dan organisasi lainnya di Simpang Empat, Senin. Ia menambahkan perem-

puan punya sisi emosional yang lebih baik untuk melakukan berbagai pendekatan dengan masyarakat. Beberapa program pengentasan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial lainnya terbukti lebih ampuh jika dilakukan oleh perempuan.”Ini perlu jadi perhatian kita bersama terutama untuk kaum perempuan. Ada berbagai kasus sosial seperti pemasungan dan gizi buruk yang terjadi ditengah masyarakat, perempuan harus mengambil peran dalam penanganan hal tersebut,” jelasnya. Ia mengucapkan selamat untuk hari jadi GOW Pasaman Barat yang ke-9 dengan harapan GOW Pasaman Barat semakin mampu menunjukkan

kiprahnya di tengah masyarakat terutama dalam hal penanganan permasalahan sosial. Sementara itu, pnasehat GOW Pasaman Barat, Yun Syahiran mengajak kaum wanita di Pasaman Barat agar ikut berpartsispasi dalam politik. ”Pemerintah memberikan ruang bagi wanita untuk menduduki kursi di legislatif. Keberadaan perempuan di legislatif untuk saat ini masih jauh dari harapan,” ujarnya. Ia menjelaskan partisipasi perempuan dalam bidang politik tentunya dapat menyuarakan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam menentukan nasib, hak serta perlindungan terhadap kaum perempuan. ”Mari kita belajar poli-

tik, karena politik adalah seni mencapai tujuan yang juga bisa kita terapkan di dalam keluarga terutama dalam mendidik anak yang berkualitas,” katanya. Ketua GOW Pasaman Barat, Wati Yulianto mengimbau kepada segenap anggota yang terhimpun dalam GOW Pasaman Barat agar senantiasa menjadikan momentum HUT GOW ke-9 sebagai penggalang rasa persatuan dan menegakkan monumen perjuangan perempuan dalam kehidupan sosial di Pasaman Barat. ”Perempuan adalah aset yang sangat besar yang jika diberi ruang, akan mampu menjadi penggerak dalam berbagai bidang,” katanya.(rm/ant)

Wujudkan Masyarakat Pasbar Beriman dan Bertaqwa, Seleksi 200 DAI PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 200 Da’i Nagari mengikuti seleksi penerimaan dai berkualitas yang akan ditempatkan di 91 nagari, termasuk nagari persiapan. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pasbar untuk mewujudkan masyarakat Pasbar beriman dan bertaqwa. Bupati Pasbar yang meninjau langsung pengujian dai di aula kantor bupati berharap dengan adanya tes tersebut mendapatkan dai yang berkualitas dan bermutu. Sesuai dengan kriteria dai berdasarkan agama Islam. ”Dai itu seperti suluah bendang dalam nagari, penerang dalam kegelapan. Untuk itu, perlu kita cari yang berkualitas,” jelas Syahiran. Karena, dai nagari akan melakukan pencerahan kepada generasi muda Pasbar terma-

BUPATI Pasaman Barat, H. Syahiran didampingi Kabag Kesra Setda Pasbar, Hendrizal.

suk mengajar murid TPA/MDA. Maka perlu dicari pihak yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan profesional. Sementara itu, Kabag Kesra Pasbar Hendrizal menyampaikan tes yang dilakukan se-

lama tiga hari yakni dari tanggal 22-24 Maret di Aula kantor bupati Pasbar. Tes yang dilakukan benar-benar untuk mencari dai yang berkualitas. ”Kategori tes ada dua kelompok, dai yang lama dan dai yang baru atau dai

untuk nagari persiapan,”papar Hendrizal Azhar. Ia menambahkan, ada beberapa syarat penerimaan dai nagari yang telah diikuti oleh 200 dai se Pasbar. Seperti mempunyai kemampuan baca alquran yang baik sesuai dengan kaedah yang berlaku. Bisa khutbah jumat atau sebagai khatib jumat, bisa penyelenggaraan jenazah. Tidak pengurus partai, tidak terikat kontrak baik dengan APBN maupun APBD. Tim penguji berasal dari Kemenag Pasbar yang sudah berkompeten dibidangnya masing-masing.”Dari 200 dai yang ikut, yang akan kita ambil hanya 91 dai. Itu untuk nagari yang ada sekarang dan untuk nagari persiapan. Pengumuman hasil seleksi akan secepatnya kita lakukan,”tutup Hendrizal. (rm/robbisam)

Yun Syahiran: Jangan Beri Label Negatif Pada Anak PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pasaman Barat Hj. Yun Syahiran menegaskan kepada seluruh guru PAUD di Pasbar agar tidak memberi label negatif pada anak. Hal tersebut disampaikan beliau pada acara zikir akbar yang diikuti oleh guru dan murid PAUD se Kecamatan Kinali dalam rangka memperingati HUT Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD di kecamatan Kinali yang berlangsung di lapangan hijau jorong Kampung Pisang nagari Kinali Kecamatan Kinali Kamis (23/3/2017) pekan lalu. “ kepada guru PAUD di Pasbar khususnya kecamatan Kinali saya tegaskan agar jangan memberi label negatif seperti jahat, gendut, nakal dan lain-lain kepada anak karena itu memberi dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak” ujar Yun Syahiran. Lanjutnya, guru PAUD di Pasbar agar senantiasa memberikan bimbingan maksimal kepada anak-anak dengan berbagai metode dan pendekatan yang sesuai dengan umur

dan karakteristik anak. Hal tersebut dilakukan dalam rangka antisipasi terhadap pengaruh negatif perkembangan psikologis yang dapat merusak mental anak.” kepada orang tua anak juga saya pesankan agar memberikan pendidikan keluarga yang baik kepada anak karena ibu adalah modal utama dalam rumah tangga” sebutnya Lebih jauh beliau menjelaskan, guru PAUD hendaknya jangan sampai melakukan praktik diskriminasi terhadap peserta didik.”seluruh anak harus mendapatkan hak yang sama. Jangan seklai-sekali bedabedakan latar belakang keluarga mereka kaya atau miskin !” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pasaman Barat H. Syahiran berpesan kepada guri PAUD beserta orang tua agar senantiasa menanamkan nilai-nilai islami di dalam pribadi masing-masing anak.”mari kita tanamkan nilai-nilai dan budi pekerti luhur kepada anak-anak dimulai dari usia dini ini. Itu yang menjadi bekal bagi mereka kelak dalam menghadapi tantangan za-

man kedepan yang pastinya akan semakin keras” ungkap Syahiran. Selanjutnya, atas nama pemerintah daerah, H. Syahiran mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana serta apresiasi atas kegiatan zikir akbar yang dilakukan oleh PKG Kinali.”ini kegiatan positif dan harus dilakukan secara berkelanjutan” Syahiran mengakhiri. Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan Rudi Kurniawan dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan zikir akbar dilakukan dengan tujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan mewujudkan citacita UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diawali dengan metode penanaman nilai agama dalam diri anak. Zikir akbar yang berlangsung hingga Kamis siang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K, anggota DPRD Pasbar, Anwir Dt. Marajo, Ketua DWP Pasbar, Ny. Harnina Manus Handri, Camat Kinali, Wali Nagari, tokoh adat dan siswa siswi PAUD se Kecamatan Kinali.(rm/robbisam)

WAGUB Sumbar Nasrul Abit (Kanan) dan Dubes RI untuk Inggris Dr.Rizal Sukma

Atasi Keterbatasan Stok Darah, PMI Pasbar Buat Program ON Call PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman Barat mencetuskan program On Call sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan darah masyarakat. Program ini sudah berjalan semenjak Januari tahun 2017. Menurut Ketua PMI Pasbar Yunisra S. Pd didampingi pengurus harian Ridawarsa sebagai salah satu daerah 3 T, tertinggal, terluar, terdepan ketersedian stok darah menjadi masalah tersendiri di Pasbar. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk donor darah mengakibatkan penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit menjadi kewalahan dalam melayani permintaan darah. “Untuk menyiasati hal tersebut, PMI Pasbar menggalakkan program donor darah On Call. Pengaplikasian program tersebut dilakukan dengan cara, PMI mengumpulkan daftar relawan yang sewaktuwaktu dapat dihubungi ketika ada pemohon yang membutuhkan darah,”jelas Yunisra. Ia menambahkan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah

Ketua PMI Pasaman Barat

Hj. Yunisra, S.Pd juga menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan darah di Kabupaten Pasbar. Guna mensiasati hal tersebut, PMI menggalakkan program donor darah On Call. Program tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan donor darah, sehingga kesadaran masyarakat tidak lagi kewalahan untuk mencaei darah ketika membutuhkan. Untuk satu bulan kebutuhan darah di Pasbar mencapai 250 kantong. Sedangkan ketersedi-

an darah hanya 100 kantong. ”Pertama pemohon mendatangi unit transfusi darah atau kantor PMI untuk melaporkan kebutuhan. Jika stok darah kosong maka pemohon bisa langsung mendatangi posko PMI, sehingga petugas posko dapat menghubungi relawan donor darah yang ada di database PMI Pasbar,”jelasnya. Daftar relawan yang ada di database PMI berkisar antara 800 hingga 1000 orang. Respon masyarakat sangat positif karena merasa sangat terbantu dengan program tersebut. ”Karena selama ini stok darah kosong masyarakat harua mendatangi berbagai tempat seperti kantor polisi dan Satpol PP untuk mencari relawan donor darah. Namun, sekarang masyarakat bisa langsung mendatangi posko PMI. Program ini baru berjalan dari bulan Januari dan sudah melayani 9 pasien dalam waktu dua bulan,”pungkas Yunisra. Dengan menggalakkan program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan darah dan mempermudah masyarakat untuk mencari relawan donor darah. (Robbisam)

Operasi Simpatik Ditutup, Forkopimda Pasbar Bagikan Helm Gratis PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Penutupan aksi simpatik yang dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bundaran Simpang Empat Selasa (21/3), mengundang perhatian pengendara. Pasalnya, bagi pengendara yang tidak menggunakan helm tidak ditilang, namun diberikan helm gratis. Aksi simpatik yang sudah berlangsung dari tanggal 1-20 Maret tersebut ditutup secara resmi. Laporan yang ada di Polres Pasbar kasus laka lantas masih tinggi. Sepanjang tahun 2016 tercatat kasus laka lantas mencapai 182 kasus dengan korban meninggal 72 orang. Luka berat 99 orang, luka ringan 195 orang. Januari hingga 21 Maret tercatat korban laka mencapai 43 kasus laka dan korban mencapai 51 orang dan meninggal 11 orang dan luka berat 3 orang dan luka ringan 37 orang. Bupati Pasbar H. Syahiran sesaat setelah membagikan helm gratis di bundaran menyampaikan jika masih diperlukan peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas hingga ke kecamatan dan sekolah-sekolah. Apalagi, kasus keselakaan lalu lintas juga banyak menelan korban jiwa. “Jika melihat kasus laka yang terjadi, kita masih perlu melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat teruta-

BUPATI Pasbar H. Syahiran dan Kapolres Pasbar AKBP. Djoko Ananto Memberikan Helm Bagi Pengendara

ma sekolah-sekolah,”pinta Syahiran. Selain itu, tambah Syahiran polisi saat ini tidak lagi ditakuti oleh masyarakat. Polisi sudah membaur dengan masyarakat sehingga pesan yang disampaikan oleh kepolisian sampai dan diterima oleh masyarakat. “Polisi tidak lagi seram, sekarang polisi sudah bersahabat dan mengayomi masyarakat. Dengan.begitu, kita harapkan pesan keselamatan bisa diterima,”harap Syahiran. Sementara itu, Kapolres Pasbar AKBP Djoko Ananto mengatakan penutupan aksi simpatik yang sudah berjalan lebih dari tiga minggu ke belakang diharapkan ada perubahan kepada masyarakat. Terutama tertib berlalu lintas, saling menghargai di jalan raya sehingga kasus laka bisa di tekan.

“Kasus laka ini cendrung naik setiap tahun. Dengan adanya aksi simpatik ini kita harapkan bisa menekan angka laka tersebut,”kata Djoko Ananto. Terkait dengan laka lantas yang banyak makan korban anak sekolah, Kapolres menghimbau pengawasan dari orang tua siswa. Ketika sama-sama melakukan pengawasan, maka generasi muda Pasbar yang meninggal karena laka lantas bisa berkurang. Untuk menurunkan kasus laka lantas di Pasbar, Dinas Perhubungan akan menambah beberapa sarana lalu lintas. Terutama di jalur Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Kabid Teknik Keselamatan Darat Dinas Perhubungan Irwan mengatakan di tahun ini akan ada dua pos KTL di Yarsi dan di SMK Waterboom Padang Tujuh.(rm/ robbisam).

CMYK

ADVERTORIAL Website: www.rakyatmediapers.co.id

BATAM, R A K YAT M E D I A - K epemimpinan H. Muhammad Rudi, SE., MM dan Amsakar Achmad, S.Sos, M.Si genap setahun pada 14 Maret 2017 sejak dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2016-2021 oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani. Pelantikan itu merujuk pada Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.21-945 Tahun 2016. Kerja nyata yang terbukti dari duet yang dikenal dengan sebutan RAMAH ini adalah peningkatan infrastruktur di Kota Batam dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat. Secara perlahan namun pasti pasangan ini sudah mulai mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan yang diharapkan dengan lancarnya arus transportasi jalan, akan lebih meningkatkan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Batam mengacu pada visi kota Batam yakni Terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat. Kota Batam merupakan kota Kepulauan yang memiliki luas sekitar 1.647,83 kilometer persegi. Kota Batam letaknya sangat strategis pada jalur pelayaran internasional yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura. Saat ini, penduduk Kota Batam tercatat sebanyak 1,3 juta jiwa tersebar di 12 Kecamatan. Pelayanan prima terhadap masyarakat menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan di Kota Batam. Rudi dan Amsakar juga tak canggung turun langsung ke masyarakat, menyapa dan menyelami permasalahan di tingkat bawah dan membawa solusi untuk kemajuan seluruh masyarakat Batam. Untuk mendukung komitmennya terhadap masyarakat, Rudi dan Amsakar menggenjot sektor pendapatan daerah. Untuk mendukung pembangunan Kota Batam, Pemko Batam menggenjot pendapatan sehingga setiap tahun terjadi peningkatan. Pada Tahun 2015 APBD Kota batam mencapai Rp2,364 Triliun dengan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2016 sebesar Rp882,266 miliardari targetRp909,266 miliar. sementara itu tahun 2017 Pemko menargetkan PAD Juta Rp 1,1 triliun dengan besaran APBD mencapai Rp 2,5 triliun. Dibawah kepemimpinan Rudi, mempunyai kebijakan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, lebih dari lima puluh persen untuk belanja publik. Dengan pembagian porsi sebesar 30% untuk pembangunan dan pembenahan infrastruktur, 20% bidang pendidikan, 10% bidang kesehatan dan sisanya untuk sektor lain dan belanja pegawai. Di sektor infrastruktur, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam. Pekerjaan Dinas ini antara lain peningkatan jalan, pemeliharaan jalan dan pembangunan jalan yang dilaksanakan setiap tahunnya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Batam. Sehingga masyarakat yang melintas jalan dapat menikmati kenyamanan serta merasa aman dalam berkendaraan. Selain itu peningkatan jalan arteri maupun kolektor bertujuan untuk menarik investasi di Kota Batam, karena salah satu faktor pendukung adalah infrastruktur jalan. Masih di sektor ini, Dinas Cipta Karya memegang peranan pembangunan sarana dan prasarana gedung dan bangunan serta penataan tata ruang Kota Batam. Sementara Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan berperan dalam pembangunan dan pembenahan di sektor lingkungan perumahan, permukiman dan penataan rumah liar serta pertamanan yang juga menjadi fokus utama kebijakan Rudi dan Amsakar. Harapan dan impian yang telah dicapai oleh pemerintahan Rudi-Amsakar beserta jajarannya terus melakukan perencanaan untuk kemajuan Batam. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, investasi hingga infrastruktur pembangunannya terus mengalami kemajuan. Di Bidang pendidikan, Pemko Batam membangun beberapa ruang kelas baru. Hal ini sebagai solusi penerimaan siswa baru setiap tahunnya. Masyarakat Kota Batam yang dinamis salah satunya berdampak pada penerimaan siswa baru di semua

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

jenjang pendidikan. Saat ini terdapat sebanyak 326 Sekolah Dasar (SD), 123 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 53 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta di Kota Batam. Namun seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pengelolaan SMA dan SMK beserta tenaga pengajarnya diserahkan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pasangan yang terpilih melalui pilkada serentak tahun 2015 ini juga fokus pada pemberian beasiswa bagi siswa-siswi Batam yang lulus seleksi tanpa tes di Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Tercatat sebanyak 59 siswa siswi merasakan bantuan beasiswa dalam masa 1 tahun kepemimpinan keduanya tersebut. Di bidang kesehatan, pada 2016, Pemko Batam memprioritaskan seluruh masyarakat Batam harus mengikuti program nasional tergabung sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminman Sosial (BPJS) Kesehatan. Selama setahun, Pemko Batam membantu iuran BPJS untuk 924.286 masyarakat kurang mampu. Selain itu, kegiatan rutin di bidang kesehatan ialah pembangunan dan pemeliharaan Puiskesmas, Pustu maupun Polindes dan pengadaan ambulance atau Puskesmas Keliling. Sampai saat ini tercatat jumlah Puskesmas di Kota Batam sebanyak 17 unit, Pustu berjumlah 57 unit dan Polindes tercatat38 unit. Pemko Batam juga berkomitmen memperbaiki kenyamanan masyarakat. Salah satunya dengan mengurangi kemacetan di Kota Batam dengan pengadaan koridor bus trans Batam. Sampai 2016, Pemko Batam memiliki 72 unit yang melayani rute Selama 2004-2014, Bus Kota tersebut melayani koridor yaitu Sekupang-Batam Center, Tanjung Uncang – Batam Center, Sekupang-Jodoh, Batam Center-Jodoh dan Batam Center-Tanjung Piayu. Sementara, selama 2017-2018 mendatang, Dinas Perbungan (Dishub) Kota Batam memiliki rencana kerja untuk pengembangan sistem transportasi massal Trans Batam. Pada 2017, akan menambah 3 koridor dan pada 2018 akan menambah 2 koridor. Koridor tambahan meliputi Batam Centre – Nongsa, Tanjung Uncang – Sekupang, Jodoh – Nongsa, Jodoh – Telaga Punggur, Nongsa – Telaga Punggur dan Tembesi – Galang. Di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan kewirausahaan masyarakat, Pemko Batam juga memberikan berbagai pelatihan seperti pelatihan electrical instrumen, welder dasar, dasar K3, HRD, teknik komputer sampai pelatihan jahit dan kewirausahaan bagi wanita. Kota Batam yang terdiri dari pulau-pulau (hinterland) mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan pembangunan di wilayah pulau-pulau tersebut. Seperti pembangunan, jembatan/pelantar beton. Dengan dibangunnya jembatan/pelantar beton tersebut memudahkan akses antara masyarakat yang ada di pulau satu dengan masyarakat pulau lainnya. Di wilayah hinterland, selain membangun jembatan/ pelantar beton, Pemko Batam juga memprioritaskan pengadaan air bersih untuk masyarakat Hinterland. Masyarakat di wilayah hinterland memanfaatkan 12 waduk yang tersebar di beberapa pulau. Pada tahun 2016, sudah dibangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pulau Pecung melalui Jaringan Pipa Transmisi Bawah dari Reservoir Air Bersih Pulau Kerang ke Reservoir Pulau Pecung dan SPAM Pulau Pulau Sarang melalui Jaringan Pipa Transmisi Bawah Laut dari Reservoir Pulau Mecan ke Reservoir Pulau Sarang. Air bersih tersebut telah disalurkan ke rumahrumah warga di kawasan hinterland. Selama 2016 terpasang 451 sambungan baru untuk instalasi air bersih. Sampai tahun 2016 ini tercatat 3.642 rumah di wilayah hinterland sudah dialiri instalasi air bersih. Berbagai torehan prestasi dan penghargaan diberikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Lembaga kredibel lainnya untuk Kota Batam. Yakni Kota Terbaik dalam ajang Indonesia Attractiveness Awards 2016 unggul di antara 508 kab/ kota seIndonesia yang diselenggarakan oleh majalah Tempo bekerja sama dengan lembaga riset Frontier, Walikota Batam H. Muhammad Rudi terpilih sebagai tokoh inspiratif bersama 13 tokoh lainnya di Kepri sempena Milad Tribun Batam ke-12, Penghargaan Indeks Pariwisata tertinggi di Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata, peringkat I dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016, Tokoh pilihan dan News Maker Harian Pos Metro, Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “A” untuk Badan

10

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari KemPAN-RB serta Pemenang Utama PR Indonesia Awards 2017 kategori Media Relation dari Public Relation Indonesia.Dengan raihan prestasi tersebut, Wali Kota Batam tak mau berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut hanyalah bonus atau pengakuan atas keseriusan seluruh elemen di wilayah yang dipimpinnya, untuk membuat Kota Batam menjadi lebih baik dan layak untuk ditinggali dengan memenuhi hak-hak penghuninya. Rudi pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak, baik internal Pemko Batam dan jajarannya. Utamanya kepada masyarakat yang terus mendukung program Pemko Batam. Percantik Jodoh Nagoya Di tahun pertama kepemimpinannya, infrastruktur baik di mainland maupun hinterland di benahi. Selain itu, perwajahan kota Batam j1 km, panjang jembatan/ pelantar di wilayah hinterland sepanjang 250 meter, pemeliharaan jalan se-Kota Batam sepanjang 35 km, terbangunnya lampu PJU sebanyak 245 titik dan pemeliharaan pada 11.348 titik lampu jalan. Pemko Batam berkomitmen untuk mengentaskan banjir di Kota Batam. Setiap tahunnya, Dinas Bina Marga dan SDA melakukan pembangunan drainase dan melakukan pemeliharaan terhadap drainase yang telah ada. Pembangunan drainase tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pemeliharaan drainase harus senantiasa dilakukan untuk meminimalisir banjir yang kerap dating saat hujan. Pada tahun 2016, panjang drainase yang dipelihara sepanjang 45.000 meter dan pembangunan drainase baru sepanjang 7.545 meter. Rudi-Amsakar mempunyai harapan, kawasan Jodoh-nagoya merupakan wajah Kota Batam. Kawasan ini merupakan titik utama mempercantik Kota Batam. Kawasan Nagoya dan Jodoh akan disulap menjadi daerah Metro menyaingi Johor Baru di Malaysia. Penataan kawasan tersebut dimulai dari pembangunan jalan dari Bundaran Hotel Nan Tongga sampai Masjid Baitussakur sepanjang 2 km. Dilanjutkan di tahun 2016 dari Simpang Kawijaya-simpang Telkom Pelita sepanjang 1 km dan pasar induk-simpang Nagoya City Walk sepanjang 1.470 meter. Jalan yang telah diperlebar Pemko Batam kini semakin cantik dengan keberadaan lampu hias. Lampu hias berbentuk bunga setinggi lebih kurang dua meter itu mempercantik pusat bisnis Kota Batam itu pada malam hari. Lampu tersebut beragam bentuk bunga ada mulai bunga teratai, bunga lili, bunga tulip dan bunga lainnya. Pemko Batam tengah fokus memperbaiki infrastruktur jalan di kawasan Nagoya dan Jodoh. Meski begitu, juga memikirkan cara agar kawasan tersebut terlihat lebih hidup. Selain pembangunan yang dilakukan, Pemko juga bekerjasama dengan pemangku kepentingan di kawasan tersebut. Contohnya, Iklan Reklame yang akan diperbolehkan hanya Video Tron dan trafficlight akan dipasang yang berstandar. Untuk itu seluruh ruko di wilayah tersebut wajib beseragam dan menyamakan desain yang telah ditentukan. Sebagai tambahan, infrastruktur Batam terus dibenahi disamping pembangunan Kawasan Jodoh Nagoya tersebut juga Kementerian PU dan Pemukiman Rakyat, melalui proyek multiyear tiga tahunan dibangun dua proyek Flyover, yang pertama di Simpang Jam dengan panjang 450 m dan lebar kedua lajut 32,2 m dengan ketinggian 9 m dan yang kedua di Simpang Kabil. Pembangunan ini akan mengurai kemacetan hampir 50 persen kemacetan. Hal ini semakin mendukung untuk penataan Infrastruktur Batam kedepan sehingga Batam sebagai Kota Metropolitan semakin siap bersaing di Kawasan ini. Berbagai penataan Infrastruktur Batam diharapkan menjadikan Batam sebagai Kota Metropolitan semakin siap bersaing di Kawasan Jodoh-Nagoya. Semua pembangunan Infrastruktur Batam dilakukan demi Masyarakat Kota Batam yang merupakan masyarakat modern. Dukungan dari semua pihak termasuk yang melaksanakan usaha di kawasaan ini sangat diharapkan, sehingga nantinya kita dapat menghadirkan Kota Wisata yang aman sejuk dan nyaman di Batam. Selain di wilayah Nagoya, pelebaran jalan utama juga dilakukan di kawasan Batam Center. Untuk tahun 2016 pelebaran jalan dari simpang BNI hingga bundaran Tuah Madani dilakukan bertahap dengan rata-rata lebar ROW 50 meter. Pelebaran di kawasan Batam Center ini, melanjutkan pelebaran yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Targetnya di Kota Batam ini semua jalan terdri dari dua jalur dengan masing-masing jalur ada tiga lajur. Harapannya kalau sudah lebar tidak macet lagi karena jalannya sudah lebar.(rm/ril humas)

CMYK

11

SAMBUNGAN

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

Kantor Dispenda koran dan helm sudah hilang. Saya tanyakan sama petugas Satpol PP mereka cuek saja, dan tak mau tahu. Sebagai petugas keamanan dilingkungan Dispenda ini mereka tak peduli ada kejadi disini,” ungkap Feri. Menurut Feri, selama ini satu minggu dua kali ia mengantar koran di kantor Dispenda tak pernah kejadian pencurian seperti ini. Tapi kali ini beberapa menit saja dirinya antar koran kepada langganan di kantor itu, tas koran dan helm sudah tidak hilang,”Saya dapat informasi, bukan hanya saya saja yang pernah kehilangan helm di kantor Dispenda Kepri ini, tapi sudah banyak orang yang berurusan di Samsat memarkirkan motornya di depan pos Satpol PP ini kehilangan. Tapi petugas Satpol PP juga tak mau tahu dan peduli dengan kejadian itu. Jadi tugas Satpol PP disini apa?, kalau hanya duduk duduk makan gaji buta untuk apa mereka ditugaskan disitu,”kata Ferianda sambil menggerutu. Pada saat kejadian Kamis (23/3/2017) itu ada tiga oknum Satpol PP yang bertugas di Graha Kepri yakni Agus Panjaitan, Muhammad Hasan dan Ikhsan, ketika ditanya justru meradang dengan kata kata soal pencurian helm di lingkungan kantor Dispenda Kepri itu bukan mereka,”Soal ada pencurian helm di lingkungan

Dispenda ini, itu bukan tugas kami. Kalau merasa kecurian silakan laporkan sama polisi, anda kehilangan bukan urusan kami, silakan saja lapor sama polisi,”kata Agus panjaitan dengan arogan. Bahkan, saat ditanya tugas mereka kan untuk menjaga keamanan dilingkungan kantor Dispenda Kepri. Dengan gaya angkuh dan arogan Agus, justru menantang media ini, ”Kalau merasa kehilangan, kalian sebagai wartawan buat saja berita besar besar, jika perlu foto kami pampangkan di koran kalian, bukan kami takut. Buat beritanya besar besar rumah saya di Sei Beduk, ”tantang Agus sembari berdiri mendongakan kepalanya minta untuk dipoto. Pantauan Suara Mandiri Pos di kantor Dispenda Kepri Kamis (23/3/2017), sangat terlihat sejumlah oknum Satpol PP yang bertugas di Kantor Graha Kepri benar benar makan gaji buta. Mereka sama sekali tidak ada kerja, hanya duduk duduk dan ketawa ketawa. Bahkan salah seorang oknum Satpol PP Muhammad Hasan, tugasnya hanya telpon sana telpon sini. Sesekali terlihat mengejar dan mendekati mobil sejumlah tamu dan tauke yang baru keluar dari kantor tersebut tujuannya tak lain unjung ujungnya minta uang minum dan rokok. Sementara Subandi salah

Jokowi Bagikan ia mengingatkan, untuk mencapai hal tersebut syaratnya yaitu kestabilan politik. Sebelumnya Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam laporannya menyampaikan ke-1.158 sertifikat itu dibagikan kepada perwakilan masyarakat Sumatra Utara.”Pembagian sertifikat bagi BUMN, TNI/Polri, buruh tani, wiraswasta, petani, dan masyarakat lainnya,” ungkap Sofyan. Jumlah penerima sertifikat dari Kabupaten Mandailing

Natal adalah 200 orang, Kota Padang Sidempuan 80 orang, Kota Tanjung Balai 60, Langkat 150, Tapanuli Utara 65 orang, Binjai 15 orang, Nias 9 orang, dan Serdang Bedagai 75 orang. Sementara dari Kabupaten Samosir 3 orang penerima, Tapanuli Tengah 29 penerima, Kota Sibolga 34, Kota Tebing Tinggi 5 orang, Humbang Hasundutan 21, Tapanuli Selatan 64, Nias Selatan 2 orang, Asahan 100 orang, Kota Medan 19 orang, Pematang Siantar 25 orang, Simalungun 65 orang, Toba

Surat Dewan Keterangan salah seorang wartawan Tabloid Dinamika Perjuangan Sihombing kepada Suara Mandiri Pos Rabu (22/ 3/2017) di Hotel Lopina Inn mengatakan, bawa ketika dirinya ingin menemui Kepala Kantor Imigrasi Teguh Suyitno belum lama ini di kantor Imigrasi Batam Centre dengan tujuan mau konfirmasi terkait pelayanan Imigrasi Batam yang dikeluhkan banyak pemohon paspor belakangan ini dirinya ditolak dan tidak dilayani. Alasannya, media tempatnya bekerja tidak ada dalam daftar 74 media masa terverifikasi Dewan Pers,”Saya tanya kenapa saya ditolak, petugas Sekurity di kantor Imigrasi menunjukan surat Dewan Pers mencatat 74 nama media terverifikasi. Saya jelaskan bahwa itu tidak bisa dijadikan acuan untuk menolak wartawan ingin konfirmasi. Dijawab sama Sekurity, ini perintah Kakanim kalau ada wartawan medianya tidak ada di surat Dewan Pers supaya ditolak dan jangan dilayani,”kata Perjuangan Sihombing menirukan ucapan petugas sekurity Imigrasi. Sihombing menambahkan, bukan hanya dirinya saja yang ditolak oleh petugas sekurity di kantor Imigrasi tersebut. Semua wartawan yang tak ada nama medianya di daftar 74 surat Dewan Pers tersebut mereka tolak mentah mentah, ”Saya baca photo cofi surat dewan pers itu. Dan itu perlu dipertanyakan dari mana mereka dapat surat itu, saya menilai surat itu sudah disalahgunakan oleh pihak Imigrasi untuk dijadikan senjata menolak kehadiran wartawan yang ingin konfirmasi maupun wawancara,” kata Perjuangan Sihombing Sementara Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo alias Stanley, yang ditemui Suara Mandiri Pos usai menghadiri pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) bekerjasama dengan Dinas Tanaga Kerja Kota Batam, Selasa (22/3/ 2017) di The Hill Hotel Nagoya, menjelaskan bahwa program verifikasi perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers merupakan tahap awal dan bulan Juni 2017 mendatang akan dilakukan verifikasi ulang.

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Sambungan Hal. 1

seorang Kepala Bidang (Kabid) Satpol PP Kepri ketika dikonfirmasi Suara Mandiiri Pos Kamis (23/3/2017) mengatakan bahwa soal anggota Satpol PP yang ditugaskan di kantor Dispenda Kepri, mengaku bukan dibawah kendalinya. Memang menurut Subandi, anggota Satpol PP yang bertugas di kantor itu untuk menjaga keamanan dilingkungan Dispenda Kepri. Namun jika ada kejahatan pencurian disana bukan dibawah kendalinya,”Mereka itu ditugaskan disana untuk menjaga keamanan di kantor itu, tapi kalo ada kejadian kehilangan silakan tanya sama atasannya Kasi Trantib Ikhsan,”kata Subandi. Sedangkan Ikhsan ketika dikonfirmasi Suara Mandiri Pos, mengaku petugas Satpol PP yang ada di gedung Graha Kepri tugasnya bukan untuk menjaga keamanan lingkungan kantor Dispenda,”Itu sebenarnya bukan tugas mereka, tugas Satpol PP disana hanya jika ada gubernur datang, itu yang mereka amankan. Tugas keamanan disana ada Sekurity, apakah masih ada lagi atau tidak saya nggak tahu. Jadi perlu saya klarifikasi, tugas Satpol PP disana hanya mengamankan gubernur datang, kalau tak ada gubernur, mereka stanbay duduk duduk saja disana,”ungkap Ikhsan.(rm/ rizki) Sambungan Hal. 1

Samosir 17 orang, Labuhan Batu 55 orang, dan lainnya. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi. (rm/sop) Sambungan Hal. 1

“Sebanyak 74 media terverifikasi itu baru tahap awal, ada ribuan perusahaan pers yang terdaftar di Dewan Pers bulan Juni 2017 mendatang akan dilakukan verifikasi lanjutan. Surat dewan pers yang menyebut 74 media massa terverifikasi tidak bisa dijadikan acuan oleh Instansi pemerintah untuk menolak wartawan yang ingin konfirmasi dan wawancara. Surat itu kan hanya untuk internal Dewan Pers bukan di edarkan di instansi pemerintah,”kata Yosef Lebih lanjut Yosef menjelaskan, program privikasi Dewan Pers merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendataan ini untuk memastikan komitmen media dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawannya. “Pers, dalam menjalankan perannya, harus menjunjung kemerdekaan pers, menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari tekanan kapitalisme dan politik. Namun pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja,” kata Yosef. Media yang terverifikasi merupakan media yang sudah memenuhi syarat penegakan kode etik jurnalistik. Media yang terverifikasi ini juga dianggap juga mensertifikasi, menyejahterakan, dan melindungi wartawannya. Sertifikasi wartawan ini penting karena wartawan Indonesia bakal bersaing dengan wartawan seAsia Tenggara dalam lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Verifikasi ini juga diharapkan bisa memperkuat media arus utama di tengah maraknya informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan. ”Media mainstream juga harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik,” kata Stanley. Verifikasi ini bakal memperjelas media mana yang bisa dipercaya masyarakat dan media mana yang masih berproses untuk memenuhi kualifikasi yang baik. “Melalui pendataan atau verifikasi media ini, dengan sendirinya akan

terlihat mana produk jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers yang profesional, mana yang tengah berproses atau berupaya memenuhi standar profesional, dan mana yang belum memenuhi standar profesional,” kata dia. Nantinya hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi saja yang mendapat dukungan dan perlindungan Dewan Pers bila media tersebut mengalami sengketa pers. Terhadap media-media yang belum terverifikasi, Dewan Pers berharap media-media itu proaktif mendaftar ke Dewan Pers agar segera diverifikasi. Registrasi dapat dikirim ke alamat surat elektronik sekretariat@dewanpers.or.id atau mendatangi Gedung Dewan Pers. Media yang sudah terverifikasi akan mendapatkan kode Quick Response (QR) khusus. Bila dipindai dengan ponsel pintar, kode QR ini akan terhubung dengan database Dewan Pers yang berisi data perusahaan pers yang terverifikasi. Untuk media televisi dan radio, ada bumper in dan bumper out yang mengapit program berita yang ditayangkan. Lalu bagaimana dengan media-media yang belum terverifikasi? Dewan Pers akan terus melakukan proses verifikasi, bahkan setelah perayaan Hari Pers Nasional 9 Februari 2017 lalu. Setelah pengumuman 74 media yang terverifikasi ini, muncul berita hoaxyang berisi larangan instansi pemerintah hingga TNI dan Polri melayani media yang belum terverifikasi. Menurut Yosef, tidak ada larangan dari Dewan Pers kepada instansi pemerintahan pusat hingga daerah, untuk melayani media yang belum terverifikasi.”Itu terserah instansinya. Mereka bisa membedakan mana media yang tidak benar dan mana media yang benar. Dari Dewan Pers tidak pernah membuat pernyataan (larangan melayani media yang belum terverifikasi),” kata Yosef. Media-media yang terverifikasi dan terdaftar diundang pada acara penandatanganan Komitmen Ambon yang disaksikan Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon Maluku belum lama ini, kata Yosef. (rm/mawardi).

Imigrasi Selatpanjang Periksa 3 WNA Pencari Suaka Asal Somalia SELATPANJANG, RAKYAT MEDIAKondisi kesehatan 3 warga negara asing asal Somalia, pasca diamankan oleh pihak Kantor Imigrasi Selatpanjang, hingga hari ke dua, Kamis, (23/3/17) pekan lalu, masih dalam keadaan sehat. Mereka telah memberikan keterangan terkait kedatangannya melalui negara Malaysia hingga sampai di Kepulauan Meranti. Seperti diberitakan sebelumnya, ke tiga warga somalia tersebut diamankan dari atas kapal Jelatik yang sandar di pelabuhan penumpang Tanjung Harapan, yang rencananya akan melanjutkan perjalanan ke Pekan Baru, dan selanjutnya menuju kantor UNHCR di Medan. Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang Tohadi SH MH, kepada wartawan mengungkapkan, identitas WNA tersebut masing-masing, Abdi Salan Elmi Ismail, lahir di Somalia, pada 13 januari 1996, berjenis kelamin laki-laki, agama Islam, No pasfor

P 00556115/18 juli 2016.-17 juli 2021, Saaimah, jenis kelamin perempuan, lahir pada 3 juni 1994, agama Islam ,warga Somalia, tidak memiliki paspor, Amai Sarmake Omar, lahir pada 21 mei 2015, seorang balita jenis kelamin perempuan, agama Islam , warga Somalia, tidak memiliki dokumen Pasfor. Tohadi menduga, saat ini ada indikasi keterlibatan oknum warga Kepulauan Meranti yang terlibat dalam sindikat penyeludupan orang dari Malaysia, hal itu disampaikan terkait adanya salah seorang warga Desa Kedabu Rapat bernama Pajri, melakukan penjaminan terhadap 8 orang WNA asal Somalia yang menginap di Lili Hotel pada tanggal 15 Maret 2017 lalu. Dari hasil pemeriksaan petugas Imigrasi, saudara Abdi Salan Elmi Ismail warga Soamlia tersebut berangkat dari somalya ke malaysia Tgl 19 januari 2017, sedangkan Saaimah dan anaknya Sarmake

Omar, berangkat dari Somalia ke Malaysia pada bulan Pebruari 2017. Kepada petugas, saudara Abdi Salam Elmi Ismail salah seorang WNA Somalia yang mampu berbahasa Inggris itu mengaku, pada Tanggal 21 maret 2017, ia dan 2 orang rekannya berangkat dari Malaysia tujuan Medan melaui Calo di Malaysia bernama Ahmed (warga Malaysia),dengan biaya 2000 US Dolar, menumpang kapal kayu ke kecamatan Pulau Merbau, kemudian dibawa ke Selatpanjang untuk di berangkatkan ke Pekanbaru menggunakan kapal Jelatik. Namun hingga saat ini belum diketahui identitas siapa yang mengantarkan mereka ke Selatpanjang.WNA tersebut juga mengatakan, kepergian mereka dari Somalia dikarenakan terjadi perang saudara di negaranya. Ketiga WNA tersebut, akan dikirim oleh pihak kantor Imigrasi selatpanjang, ke Rumah Ditensi Imigrasi Pekanbaru, untuk proses lebih lanjut, tutur Tohadi. (rm/grc).

BPJS Kesehatan pemerintah dalam memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.”Kami menyampaikan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, meskipun juga sudah banyak kemajuan,” ujar Nurkhoiron. Pelayanan yang diadukan Komnas HAM yaitu ketiadaan tindakan preventif atas pelayanan kesehatan, masih banyak masyarakat belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, dan

jumlah rumah sakit yang mau menerima pasien berkartu BPJS Kesehatan.Dalam hal tindakan preventif, yang terjadi selama ini BPJS Kesehatan baru berkonsentrasi pada tindakan penanggulangan. Selain itu, Nurkhoiron menilai, perlu ada terobosan agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Komnas HAM ingin seluruh rumah sakit, baik negeri maupun swas-

Sambungan Hal. 1

ta, menerima pasien BPJS Kesehatan. “Dengan begitu, antrean panjang yang selama ini dirasakan pasien BPJS Kesehatan akan berkurang. Semakin banyak rumah sakit yang menerima, semakin banyak tempat untuk berobat,” tutur Nurkhoiron. Nurkhoiron menyatakan ingin meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan lebih galak

Kinerja BP lain. Tapi sekarang ini kami dalam posisi sangat-sangat terjepit, terpaksa kita mengungkapkan ini karena selama ini kita diam cukup lama, sudah cukup koperatif,” sebutnya. Stagnannya pelayanan di BP Batam yang terjadi saat ini, menurutnya, sangat berimbas kepada transaksi properti yang merupakan lokomotif perekonomian, karena berhubungan dengan banyak industri pendukung lainnya.Hal tersebut juga akan berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Padahal Batam merupakan kontributor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri. Menurutnya, stagnannya pelayanan di BP Batam yang paling banyak dirugikan adalah anggota REI bahkan bisa mengancam terkendalanya transaksi. “Kalau begini terus, bisa sampai tak ada transaksi,” pungkasnya. Protes keras juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Ir Cahya, dalam keterangan diberbagai media juga mengungkapkan, masyarakat dan Pengusaha di Batam, tengah frustasi menghadapi kelesuan ekonomi saat ini.Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kebijakan BP Batam tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi yang tengah terpuruk saat ini. “Coba para pimpinan turun ke lapangan dan mendengar keluhan-keluhan mereka. Keluhan-keluhan yang masuk ke kami sudah menjurus ke kekecewaan yang mendalam. Dan jujur kami sendiri juga merasakan. Sudah sangat-sangat memprihatikan,” ungkapnya. Sekarang, lanjut Cahya, semua usaha sepi, mal-mal sepi, restoran sepi, rumah makan sepi. Semua pengusaha retail di Nagoya, Batamcenter sampai Batuaji, dan Sagulung semua mengeluh sepi.Yang dihadapi para pengusaha dan masyarakat saat ini, selain perijinan yang berbelit-belit, birokrasi yang panjang, pernyataan para pimpinan yang sering membuat kegaduhan dan keresahan. Tidak hanya itu, sejumlah beban yang semakin hari semakin berat dihadapi para pengusaha dan masyarakat saat ini adalah,”Tarif UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) naik, tarif pelabuhan naik, tarif di bandara naik, tarif listrik naik, tarif NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) naik. Semua naik,” sebutnya. “Kami minta para pimpinan Kota Batam tolong pegang dada dulu sebelum menentukan kebijakan (sesuai hati nurani). Batam kita bangun dengan susah payah, dengan keringat darah. Tolong jangan dihancurkan seperti ini caranya,” ujarnya. Menurut Cahya, semua kebijakan harus diterapkan sesuai kondisi di lapangan dan secara perlahan agar tidak kaget.”Kini Batam memang dibuat kaget. Sampai yang paling sederhana, pembuatan paspor dan KTP pun sangat sulit dan masyarakat banyak mengeluh. Inikah kebijakan yang diinginkan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo)?” ungkap Cahya. Cahya menambahkan, tadinya pengusaha mengira setelah ikut tax amnesty, mereka bisa berbisnis dengan lega.

kepada rumah-rumah sakit yang belum mau menerima pasien. Selain kekurangan, Komnas HAM juga memberi informasi soal kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia kepada utusan PBB. “Misalnya, dibanding askes (asuransi kesehatan), BPJS (Kesehatan) menjangkau lebih banyak kalangan,” ujar dia.(*) Sambungan Hal. 1

Bahkan, ke depannya dapat membayar setiap kewajiban pajak atas keuntungannya. Tapi tidak disangka, sekarang mau berbisnis saja malah serba susah. Izin tak kunjung diberikan, yang ada hanya ancaman-ancaman.”Mana janji pemerintah memberi izin cukup 3 jam? Bagaimana kita bisa membangun Batam jika semua saling curiga seperti ini,” ungkap Cahya lagi. Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana, dalam wawancaranya dengan salah satu media online mengatakan, prihatin dengan kondisi Batam saat ini. Performa kinerjaBadan Pengelola (BP) Batam dalam hal pelayanan terhadap para pengusaha atau investor yang menanamkan investasinya di Batam dinilai makin buruk. Kinerja BP Batam di bawah kepmimpinan Hatanto Reksodipoetro dinilai makin buruk ini, jelas makin menjauhkan Batam sebagai tujuan investasi dunia dan sulit untuk menyaingi keberhasilan Singapura dalam pertumbuhan ekonomi.”Dalam hal performansi kinerja BP Batam, saat ini kami merasa prihatin. Ini situasi yang menyedihkan mengingat Batam adalah salah satu ikon pertumbuhan Indonesia. Satu-satunya kawasan khusus berbasis ekonomi FTZ yang survive dan terbukti mampu membangun wilayah dengan sangat cepat,” kata Danang Girindrawardana, Menurut Danang, Hatanto telah gagal membawa perubahan di Batam, yang seharusnya ada perbaikan dalam pelayanan terhadap investasi, namun faktanya pelayanan BP Batam makin buruk. Ia memahami kenapa Hatanto gagal dalam memajukan Batam, karena memang kompleksitas pelayanan publik di Batam, akibat ketidakpastian pemerintah mengeluarkan peraturanperaturan pendukungnya. “Misalnya, yang pertama adalah karena PP hubungan kerja antara Pemko Batam dengan BP Batam. Padahal ini juga amanat UU 23 tahun 2014, yang menegaskan kepentingan dan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah memiliki kekhususan seperti adanya badan pengusahaan,” katanya. Masalah kompleksitas kedua, yang gagal dipahami Hatanto dkk, kata mantan Ketua Ombudsman RI ini, karena para pimpinan BP Batam tidak mampu memformulasikan kebijakan publik yang berkualiatas. ”Yang kedua, saya kira para pimpinan BP Batam saat ini belum mampu memformulasikan kebijakan publik yang berkualitas sehingga implementasinya dalam bentuk pelayanan publik menjadi lemah,” katanya. Danang menegaskan, Hatanto selaku Kepala BP Batam tidak memiliki roadmap yang jelas dalam melakakukan perubahan dan targert-target kepemimpinannya di BP Batam. ”Secara makro, pihaknya menilai ada kesan bahwa BP Batam belum menyusun roadmap perubahan seperti apa yang ditargetkan. Ini kontradiktif dan jauh dari kesan konsistensi pemerintah pada waktu melahirkan Batam sebagai wilayah FTZ dengan UU yang lex

spesialis. Kekhususan wilayah Batam ini sudah tidak bisa disejajarkan dengan pemikiran otonomi daerah secara konvensional,” ujar Danang. Sehingga bentuk-bentuk kebijakan dan pelayanan publik perlu diformulasikan dan mengarah pada modernisasi, kecepatan dan efisiensi waktu. ”Kalau formulasi itu yang dikejar, maka masalah stagnansi pelayanan publik di BP Batam tidak akan terjadi. Ini sejalan dengan perintah Presiden dalam agenda debirokratisasi dan deregulasi,” katanya. Sebenarnya, kata Danang, ada desakan kepada Apindo agar buruknya pelayanan BP Batam disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena dianggap mengganggu iklim investasi dan makin membuat Batam tak menarik sebagai tujuan invetasi dunia.Namun, Apindo berpandangan tentunya Presiden Jokowi sudah mengetahui kondisi terbaru di Batam dari para menteri sebagai para pembantunya di pemerintahan.”Jadi apakah Apindo akan melaporkan hal ini kepada Presiden, saya kira belum saatnya. Saya yakin Presiden sudah mengetahui hal ini,” katanya. Pulau Batam dikenal sebagai Pusat Perdagangan Lintas Internasional se-Asia. Kini kondisinya sangat memprihatinkan, masyarakat dan pengusaha menjadi korban kebijakan BP Batam.Sehingga pertumbuhan dan kemajuan Kota Batam menjadi lambat, dikarenakan birokrasi dan kompetensi pimpinan BP Batam di nilai tidak profesional, tidak Komitmen dan bahkan tidak menjalankan sesuai dengan keinginan pemerintah Pusat, akhirnya justru berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Batam. Sebagai bukti rill yang terjadi di Batam, saat ini para pemimpin BP Batam bekerja hanya demi kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi sehingga amanah di abaikan, konsekuensinya masyarakat dan investor terancam menjadi korban kebijakan. Kepercayaan Masyarakat dan Pengusaha semakin menurun terhadap kinerja BP Batam yang sukanya menjolimi hak-hak masyarakat, menjadi benang kusut dari segala konflik atau pertikaian sengketa lahan/tanah antar masyarakat dan Investor. Ironisnya, BP Batam justru memilih diam dan tidak mau menyelesaikan persoalan tersebut secara transparansi. Tugas pokok dan fungsi dinilai tidak sesuai dengan mekanisme Good and Clean Government. Konflik sengketa lahan terusmenerus terjadi di Batam. Konsekuensi dari segala permasalahan terkait sengketa lahan atau tanah yang tidak kunjung selesai berefek pada perkembangan dan kemajuan Kota Batam. Bukan itu saja dalam pemberian ganti rugi kepada pemilik atau penggarap lahan sangat tidak layak dan tidak adil. Kebijakan yang dikeluarkan BP Batam kerap menuai kritik dan polemik, masyarakat dan Investor menilai kebijakan yang diberlakukan BP Batam banyak menyimpang dan tidak layak diberlakukan. Karena dapat menimbulkan kemiskinan

bagi masyarakat, kesenjangan, jumlah pengangguran semakin meningkat, perusahaan tutup, para pengusaha hengkang, produktifitas tidak stabil dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Boleh dikatakan kondisi ekonomi Batam saat ini kurang kondusif, untuk mempertahankan hidup dan kehidupan demi mendapatkan kehidupan yang layak dan adil. Dengan terpaksa hampir lebih dari 2 juta orang, masyarakat Batam dan kurang lebih 200 Perusahaan dan Investor turun ke jalan menyerukan kepastian hukum dan keadilan, kiri kanan sepanjang jalan, dan setiap persimpangan termasuk area perumahan terpasang spanduk dengan Tegas “Menolak UWTO” namun seruan itu tersebut tidak juga direspon oleh BP Batam. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Johanes Kennedy, dalam keterangannya kepada salah satu harian Batam mengatakan, masalah lahan adalah sangat vital bagi dunia usaha dan investasi. Jika perizinan dan alokasi lahan tersendat, pertumbuhan investasi juga dipastikan akan terganggu. Oleh karena itu kata John, unsur pimpinan BP Batam harus banyak mendengar masukan dari para pelaku usaha. Karena dalam beberapa hal, pengusaha lebih memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan. Namun sayangnya, John menilai selama ini para pimpinan BP Batam cenderung tertutup. Bahkan mereka terkesan enggan berkoordinasi dengan instansi lain.”Sikap pimpinan BP Batam yang merasa paling benar dan sulit berkoordinasi dengan instansi lain akan sangat merugikan perekonomian Batam dan Kepri,” katanya. Menurut John, pimpinan BP Batam dituntut harus kerja cepat dan tepat untuk memulihkan iklim investasi Batam yang kini sedang lesu. Sebab kondisi ini tak segera diatasi, maka Batam akan semakin tertinggal dengan daerah lain. ”Batam segera akan ‘tenggelam’,” katanya. Sementara, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk juga angkat bicara, pihaknya menyesalkan pernyataan BP Batam terkait lamanya penyelesaian kisruh lahan di kota Batam. Padahal menurut dia, sebelumnya sudah ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap permasalahan lahan di Batam. ”Bukankah sebenarnya bisa mengunakan hasil audit itu untuk merapikan dan menyelesaikan persoalan yang ada,” katanya. Jadi mengatakan, jika masalah lahan dan perizinan turunannya tak kunjung dibereskan, di antara sektor usaha yang paling terkena dampaknya dalah sektor properti. Dampak dari lesunya sektor properti ini akan sangat luas, karena ada puluhan usaha turunannya yang juga akan terkena imbasnya.”Perlu diketahui juga oleh tujuh pimpinan BP Batam, bahwa sektor properti selama ini mendorong pertumbuhan dan gairah ekonomi Batam,” tutur Jadi Rajagukguk. (rm/mawardi)

CMYK

KORAN UMUM

SABTU, 1- 7 APRIL 2017, MINGGU I

12

Portal SABTU, Media Online 1-: www.rakyatmediapers.co.id 7 APRIL 2017, MINGGU

Website: www.rakyatmediapers.co.id Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Edisi : # 190 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

I

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pemilik Koran Mingguan Batam Adakan Pertemuan Ilustrasi : Ini contoh permainan judi dadu samkwan

Gembong Judi Dadu Samkwam di Binjai Lecehkan Aparat Kepolisian BINJAI, RAKYAT MEDIA-Permainan judi dadu Samkwam di Kota Binjai belakangan ini kembali marak. Meski sudah berulang kali digerebek oleh Direskrim Poldasu, namun perjudian yang berlokasi di Jalan Rukam Kelurahan Padang Brahrang Binjai dan dikoordinir warga keturunan cina bernama Aju terkesan kebal hukum. Betapa tidak, Aju sepertinya melecehkan aparat Kepolisian, kendati sudah berulang kali digerebek. Namun nyali Aju bukannya semakin takut membuka perjudian yang jelas jelas dilarang pemerintah. Bahkan, belakangan ini dilokalisasi perjudian milik Aju tersebut sejakpenggerebekan oleh pihak Poldasu justru semakin mendapat pengawalan dari oknum aparat dan OKP. Informasi yang diterima koran Rakyat Media mengungkapkan, oknum aparat berpakaian pereman dan sekelompok OKP sengaja diperalat oleh kaki tangan AJU berinisial AKW untuk menjaga agar bisnis haram yang dikoordinir AJU bisa berjalan mulus tanpa mendapat ganguan dari pihak mana pun. Bukan hanya oknum aparat saja yang diperalat, untuk memuluskan kegiatan303 tersebut, Aju juga disebut sebut memperalat sejumlah oknum Wartawan untukmeredam pemberitaan agar tidak memuat praktik perjudian yang sudah meresahkan masyarakat tersebut. Ironisnya lagi, aparat kepolisian dari Polres Binjai bahkan kerap kebobolan atas kedatangan pihak Poldasu setiap melakukan pengerebekan di lokaliasi perjudian dadu Samkwam milik Aju tetsebut. Polres Binjai terkesan tutup mata terhadap praktik perjudian yang dikoordinir AJU. Pantauan koran Rakyat Media di lokasi perjudian dadu/ Samkwam di Jalan rukam Lincun Belarang selama beberapa bulan berjalan mulus hingga praktik perjudian itu manarik perhatian bagi para pemain kawakan yang datang dari Kota Binjai maupun luar Para pemain mayoritas Warga Tiongwa berkantong tebal yang datang mengunakan mobil dan sepeda motor, sedangkan para jurnalis setiap mengambil dokumentasi depan pintu lokasi arena perjudian kerap dipantau dan dihadang sekelompok pereman yang sengaja telah dibayar oleh juragan judi Aju sekaligus menakutnakuti kedatangan Wartawan. Informasi yang diperoleh media ini salah seorang dari sumber mengungkapkan, jika pemain yang belum dikenal untuk masuk ke arena perjudian tersebut harus menunjukan uang,”kalau para pemain yang tidak dikenal untuk ikut masuk kedalam arena perjudian harus menujukan modal untuk bermain, jelas nya. Dan didalam lokasi judi itu berbagai jenis judi dimainkan, baik jenis judi karat (kartu China) hingga mesin jackpot. Bahkan untuk meyakinkan para pemain, para cukong judi termasuk AJU menjamin keamanan para pemain tidak akan di tangkap oleh petugas polisi,”Kami jamin keamanan, semua aparat, wartawan sampai OKP sudah kita atur, jadi kita jamin tak ada akan ada penggerebekan,”kata sumber menirukan ucapan AJU. Terbukti ketika pihak Polda-Sumut melakukan pengerebekan secara gencar berulang kali ke lokasi judi petugas tak pernah berhasil menemukan bandar dan pemain serta barang bukti alat perjudian, dan ini tidak tertutup kemungkinan adanya bocoran dari aparat setempat kepada penyelenggara, hingga pihak petugas dari Polda-Su tidakPernah berhasil mengungkap perjudian tersebut. Kembali judi dadu/Samkwam di Kel Padang Brahrang tersebut warga masyarakat yang bermukim disekitar lokasi perjudian merasa resah, “ini merupakan pelecehan kepada aparat penegak Hukum yang dilakukan oleh Aju yang disebut-sebut sebagai gembong judi di Binjai, sebab pihak Polda-Su telah berulangkali melakukan pengerebekan di lokasitersebut, namun belakangan ini kembali dibuka mereka dengan pengawalan ketat,”ungkap sumber media ini yang tak bersedia disebut namanya dalam pemberitaan ini.(rm/ red).

BATAM, RAKYAT MEDIAMenyikapi keresahan sejumlah media massa lokal terkait verifikasi 74 media massa oleh Dewan Pers dan adanya kebijakan Humas Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan diskriminasi terhadap media massa khususnya koran Mingguan. Sejumlah pemimpin dan pemilik koran mingguan di Batam, Rabu (29/3/2017) melakukan pertemuan dan koordinasi untuk membahas berbagai hal di sebuah restoran Pasir Putih. Pertemuan dan koordinasi yang dilakukan pimpinan sejumlah koran mingguan Batam tersebut membahas berbagai hal perkembangan akhir akhir ini. Terumata terkait surat dewan pers yang mencatat 74 media terverifikasi dijadikan senjata pamungkas untuk menolak wartawan yang akan melakukan konfirmasi karena media tempat wartawan tersebut bekerja tidak tercatat dalam 74 media terverifikasi dewan pers. Hingga membicarakan adanya Humas Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertindak diskrimasi terhadap media massa. Dimana kebijakan humas tersebut dalam mengakomodir media massa untuk melakukan kerjasama dalam hal pemuatan publikasi seperti galeri foto, advetorial, pemasangan banner hingga langganan koran yang memakai

anggaran APBD 2017 hanya dilakukan dengan media massa harian dan harian Nasional. Sementara media massa mingguan sama sekali diabaikan dan dianggap tidak ada. Karena dirasa tidak adil dan terkesan diskriminasi terhadap media, sejumlah pimpinan koran mingguan memprotes keras terhadap kebijakan tersebut,”Tidak ada perbedaan media massa mingguan dan harian, kami juga bekerja berdasarkan UU No.40 tahun 1999 dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik (KEJ) dan sama sama memiliki badan hukum yang sah, jadi kenapa harus dibeda bedakan media mingguan dan harian,”kata Dungo Manungkalit Pemimpin Redaksi Koran Info Nusantara kepada Rakyat Media. Selain itu, Dongo yang juga pengurus SPS Kepri, mengkeritik dewan pers, menurut Dungo, dewan pers sudah terlalu jauh menginterpensi terhadap media massa sehingga kebijakan tersebut saat ini dijadiakan acuan oleh instansi yang memang tidak suka dengan kehadiran wartawan,”Saya sudah banyak mendengar bahwa daftar media terverifikasi yang dikeluarkan dewan pers itu dijadikan alat pemungkas untuk menolak wartawan. Ini dampaknya sangat luas bagi pekerja pers,”kata Dongo Manungkalit.

BNN Kepri Tembak Mati Bandar Narkoba TANJUNG PINANG, RAKYAT MEDIA-Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepulauan Riau menangkap Ad, yang diduga seorang bandar narkoba, di Jalan Daeng Celak, Km 8, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin (27/3/2017) lalu. Ad terpaksa ditembak petugas karena mencoba kabur saat hendak ditangkap. Informasi yang himpun, penangkapan Ad bermula saat yang bersangkutan hendak bertransaksi. Namun, belum sempat melakukan transaksi, Ad langsung mengetahui sedang dibuntuti oleh petugas BNN. Saat akan ditangkap, Ad mencoba kabur menggunakan Honda Beat warna merah-putih bernopol BP 3398 MT. Melihat sasaran kabur, petugas BNN langsung mengejarnya. Beberapa menit kemudian petugas BNN Kepri berhasil mendekati Ad. Meski petugas BNN beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan, Ad cuek. Petugas BNN pun menembak pantat Ad. Setelah pelaku tersungkur, petugas BNN Kepri langsung melarikannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjung Pinang untuk mendapatkan pertolongan. Kabid Berantas BNN Kepri AKBP Bubung Pramiyadi membenarkan adanya penangkapan pelaku. Dia menuturkan, saat ini pelaku sedang ditangani pihak medis. Dari tangan pelaku didapati satu ons narkoba jenis sabu.”Petugas terpaksa melumpuhkannya karena mencoba kabur. Tadi sempat kejarkejaran juga. Kita masih kembangkan dulu kasusnya,” ujar Bubung saat dikonfirmasi. (rm/hk).

SEJUMLAH pemimpin media mingguan Batam

Sementara Amran Chan, pemimpin Redaksi Tabloid LKN mengungkapkan, kebijakan sejumlah humas Pemerintah Daerah (Pemda) terkesan pilih kasih dan diskriminasi. Pasalnya, soal kerjasama pemasangan publikasi yang dibayar memakai dana APBD tersebut hanya diberikan kepada media harian dan harian nasional. Sementara koran mingguan sama sekali tidak diakomodir. “Ada beberapa humas yang kebijakannya terkesan diskriminasi, mereka hanya bekerja sama dengan koran harian sedangkan koran mingguan

tidak diakomodir. Padahal, anggaran publikasi tersebut untuk semua media, yang mereka rangkul hanya harian dan harian nasional saja,”ungkap Amran Chan Pimpinan koran mingguan yang melakukan pertemuan tersebut antara lain Irfan Lubis Pemimpin Redaksi Tabloid Panji Kepri, Amran Chan Pemimpin Redaksi Tabloid Liputan Kepri News (LKN), Dungo Manungkalit Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mingguan Info Nusantara, Abdul Razak Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mingguan Media

Nusantara, Jasniwati (Syam Guci) Pemimpin Redaksi Surat Kabar Umum Suara Mandiri Pos, Eston Ginting Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mingguan Sinar Kepri dan Mawardi koran Umum Rakyat Media. Selain pemilik koran, pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah wartawan dan redaksi dari media massa yakni Rudi Efendi wartawan koran umum Rakyat Media, Habil Muhammad dari Surat Kabar Sinar Kepri dan Renhar (Rendy) Wakil Pemimpin Redaksi Surat Kabar Umum Suara Mandiri Pos.(rm/rizki perdana)

TNI AL Amankan Ratusan Ton BBM Ilegal di Perairan Kepri BATAM, RAKYAT MEDIALantamal IV Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau mengamankan satu kapal bermuatan BBM (bahan bakar minyak) ilegal. Disita sebanyak ratusan ton minyak dari operasi TNI AL ini. Komandan Lantamal (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI S Irawan mengatakan, ratusan ton minyak itu disergap oleh tim Unit-1 Jatanras di Perairan Pulau Sambu, Batam, Kepri pada 23 Maret 2017. “Kapal itu bermuatan minyak hitam (MFO) sebanyak 100 ton dan solar jenis HSD sebanyak 190 ton,” ujar Irawan di lokasi, Jumat (24/3/2017) lalu. Selain minyak ilegal, petugas mengamankan delapan orang yang dinahkoda oleh Z

KOMANDAN Lantamal (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI S Irawan (berpakaian seragam)

serta tujuh ABK (anak buah kapal). Kapal bernama KM Kawaranae-3 GT 265 berbendera Indonesia ini diketahui

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan

milik DS.”KM Kawaranae-3 memang menjadi salah satu target operasi dari tim kita karena diduga sering melakukan kegiatan transaksi BBM illegal di Perairan Kepri,” tandasnya. Dia menjelaskan, untuk mengelabui petugas, para pelaku sengaja memodifikasi kapal dari jenis kapal motor pengangkut penumpang menjadi kapal pengangkut BBM. ”Karena jenis kapal motor (KM) sesuai ketentuan tidak diperuntukan memuat BBM. Untuk memuat BBM seharusnya menggunakan Motor Tanker (MT). Untuk itu apabila kapal ini akan dipergunakan untuk mengangkut BBM seharusnya dilengkapi dengan izin muat BBM berupa sertifikat class yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI),” tukas Irawan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran seperti ABK tidak dilengkapi dengan surat Perjanjian Kerja Laut (PKL). Kemudian surat keterangan perubahan kapal dari kapal penumpang menjadi kapal pengangkut BBM tidak ada, manifest juga dipalsukan. ”Informasi yang berhasil kita gali, mereka diperintahkan oleh pemilik kapal untuk menunggu kapal tanker lain dan melaksanakan transfer BBM secara ilegal di tengah laut,” tegasnya.(rm/snd).