CMYK
Proyek Pedestrian di Nagoya Senilai Rp5 Miliar Dikerjakan “Asal Jadi” K 3-10 O R DESEMBER A N U M U2016 M - MINGGU- I
Penanggung Jawab Sabtu, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
BATAM, RAKYAT MEDIA-Penyidik Polres Karimun menetapkan enam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pencurian 420 ton minyak mentah di Karimun akhir Oktober lalu. Satu di antaranya Andi, salah seorang pengusaha dan pemilik Hotel di Batuampar Batam. Selain pengusaha dan pemilik hotel di Batam, Andi juga merupakan pemilik kapal MT Nona Tang II yang digunakan untuk mencuri minyak sitaan Kanwil DJBC Kepri di Karimun itu. Dia juga diduga sebagai otak dalam kasus pencurian ini.”Dia ini (Andi, red) aktor intelektualnya,” kata Kapolres Karimun, AKBP Armaini, kepada wartawan Rabu (30/11/ 2016) di Karimun. Lebih lanjut Armaini mengatakan, penyidik sudah memburu Andi di Batam. Mereka
Baca Hal 3
Edisi : # 176 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
KAPOLDA : OTAK PENCURI BBM TABONGANEN BELUM TERTANGKAP BATAM, RAKYAT MEDIA-Kasus MT Tabonganen 19 menarik perhatian sejumlah pihak. Kasus ini mencuat setelah isi crude petroleum oil (CPO) di dalam tanker itu dicuri. Diduga pencurian ini melibatkan sejumlah orang termasuk oknum petugas. MT Tabonganen merupakan barang bukti Kejaksaan Negeri Karimun dalam kasus BBM ilegal. Saat dicuri, tanker tersebut dititipkan ke pihak Kanwil DJBC Khusus Kepri. Pencurian minyak mentah itu informasinya terjadi pada Oktober 2016, namun baru dilaporkan pihak Kejaksaan Negeri Karimun pada 14 November 2016. Polisi baru menetapkan 9 orang tersangka antara lain, Jupen, Abdulkah, Suwarno, Dedek, Indra, Reza, Inul Rahmat, Zainuddin dan Aprius. Mereka diduga hanya sebagai anak buah kapal (ABK). Sembilan orang tersebut kini berada di Polda Kepri. Sedangkan pelaku utama belum berhasil
Kapolres Karimun
AKBP Armaini
Bersambung ke Hal 11
Bersambung ke Hal 11
KAPAL MT Nona Tang II yang digunakan untuk mencuri minyak di DJBC Kepri Karimun.
PRABOWO MINTA JOKOWI BEBASKAN AKTIVIS YANG DITUDUH MAKAR JAKARTA, RAKYAT MEDIAWakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ýyang mau menemui langsung jutaan umat Islam dan saalat Jumat bersama di Silang Monas kemarin. Namun begitu, kata Ferry, Prabowo juga meminta Jokowi agar para aktivis dan tokoh Ketua Umum Grindra
Prabowo Subianto
Bersambung ke Hal 11
Ahok Pasrah Meski Kejaksaan Tidak Menahan
BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Muhammad Rum, mengatakan tim jaksa peneliti memutuskan tak menahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersang Bersambung ke Hal 11
5 Fraksi DPRD Gulirkan Hak Interpelasi Kebijakan Gubernur Kepri
KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH bersama anggota dewan lainnya
DOMPAK, RAKYAT MEDIASudah bulat tekad lima dari enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provin-
si Kepulauan Riau menggulirkan hak interpelasi pada Gubernur Kepri, melalui sidang paripurna, Senin (28/11/2016),
terkait kebijakan penetapan pejabat di Pemprov Kepri. Kelima fraksi yang sepakat itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKBPAN, Fraksi PPP-PKS, dan Fraksi Hanura-NasDem. Sehingga total anggota legislatif yang menyepakati penggunaan hak interpelasi ini berjumlah 23 orang. Sementara satu yang menolak adalah Fraksi DemokratGerindra, yang merupakan partai politik pengusung kepala daerah.”Kami menduga, kebijakan gubernur yang dilakukan tidak berpedoman dan meng Bersambung ke Hal 11
Pesawat Terbang Milik Polisi Dikabarkan Jatuh di Lingga BATAM, RAKYAT MEDIAPesawat terbang jenis Cassa P. 240 SKTRU-CK 28 dikabarkan jatuh di perairan Dabo Singkep, Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu (3/12/2016). Penumpang pesawat diketahui berjumlah 16 orang (sebelumnya disebutkan 12 orang). Informasi yang diperoleh media ini nama-nama penumpang pesawat milik polisi tersebut membawa 15 penumpang diantaranaya AKP Budi Waluyo, AKP Tonce A Manao, AKP Eka Barokah, AKP Safran asal Palembang, AKP Munir asal Batam, Brigadir Joko Sujarwo, Briptu Mustofa, Brigadir Erwin asal Batam, Brigadir Sanioko asal Babel. Brigadir Joko Sungatno asal Palembang, Brigadir Endri L asal Babel Brigadir Suwarno asal Pale-
KOTA Padang Ibukota Provinsi Sumatera Barat
Jumlah Penderita HIV/AIDS di Sumbar 1.192 Orang PADANG, RAKYAT MEDIA-Jumlah penderita HIV/AIDS di Sumatera Barat sudah sangat mengkawatirkan angkanya, bahkan sangat fantastis mencapai 1.192 orang yang tersebar seluruh kabupaten/kota pada tahun 2016. Jumlah tersebut masih angka kumulatif yang dihimpun Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumbar serta usia yang sangat rawan dan rentan terkena penyakit Human “Jumlah tersebut merupakan angka yang sangat mengkhawatirkan dan kasusnya ditemukan di kabupaten dan kota di Sumbar,” kata Sekretaris KPA Sumbar Efrida Aziz, Sabtu (3/12/2016). Menurutnya, penderita HIV/AIDS atau penyumbang terbanyak itu berasal dari masyarakat yang terlibat hubungan homoseksual atau penyuka sesama jenis, yakni antara laki-laki Bersambung ke Hal 11
JENIS pesawat milik polisi yang hilang di perairan Lingga
mbang, Bripda Eri asal Palembang, Bripda Angga asal Babel, Bripda Rizal Ilmi asal Batam, Briptu Andi asal Batam Pesawat tersebut dikabarkan hilang kontak sekira pukul 10.00 WIB dari Pangkal Pinang menuju Batam.”Pesawat polisi lost kontak jatuh di perairan
CMYK
Dabo di koordinat 0.17.246 N 104.50.261 E dengan No. pesawat P.240 SKTRU-CK 28 warna biru ditemukan nelayan di laut Senayang 40 km dari Kijang,” ujar sumber media ini Sabtu (3/ 11/2016) siang.Belum diketahui nasib ke-15 penumpang di pesawat tersebut. (rm/red)
Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.
CMYK
METRO POLIS
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
2
Gubernur Kepri Resmikan Kantor BPKP Kepri BATAM, RAKYAT MEDIA-Gubernur H Nurdin Basirunmenyambut gembira diresmikannya Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (28/11/2016). Nurdin gembira lantaran pemerintah daerah bisa semakin intens mendapat bimbingan masalah administrasi. Bimbingan itu penting agar pemerintah daerah bisa secara benar mengelola keuangan daerah. “Karena kalau kami melakukan tatakelola keuangan secara cermat, akan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Gubernur Nurdin saat peresmian Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, di Sekupang, Batam, Senin (28/11/2016) pekan lalu. Peresmian dilakukan Gubernur Nurdin Basirun dan Kepala BPKPAdnan Adiperdana, ditandai pengguntingan pita dan penandatangan prasasti. Acara itu juga dihadiri seluruh bupati dan walikota se-Kepri. Usai melakukan peresmian,
BPKP langsung menandatangani MoU dengan sejumlah kepala daerah, Senin (28/11/2016) pekan lalu. Memorandum of Understanding ini terkait pengembangan manajemen pemerintah daerah. Penandatanganan masing-masing dilakukan oleh Kepala BPKPKepri Ardan Adiperdana bersama gubernur dan para bupati dan walikota se-Kepri. Menurut Nurdin, selama ini pihaknya hanya mendapatkan opini predikat pengelolaan keuangan seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Seharusnya WTP itu menjadi manfaat yang lebih besar dirasakan masyarakat, tidak lagi terjadi penyimpangan anggaran. “Ini yang tidak saya inginkan dalam mengelola keuangan daerah. Karena sekarang bukan eranya seperti itu lagi. Kita ingin bagaimana keuangan daerah bisa dikelola secara baik dan transparan, guna dimaksimalkan untuk mempercepat laju pembangunan,” kata Nurdin. Sementara itu Kepala BPKPKepri Ardan Adiperdana menjelas-
kan kalau BPKPsaat ini mendapat tugas langsung dari Presidem untuk mengawasi laporan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Ini berbeda dengan era sebelumnya, BPKPdulu hanya di bawah Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menunjukkan kalau Presiden menginginkan lembaga ini lebih kredibel dan independen dalam mengawasi pengelolaan keuangan di daerah.Adnan menjelaskan, kalau tugas utamanya memang untuk menyelenggarakan pengawasan internal terhadap akuntanbilitas keuangan negara yang mendukung tatakelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Provinsi Kepri. Menurut Ardan ke depannya penyelenggaraann sistem pengendalian intern pemerintah dan juga mengembangkan kapasitas pengawasan interen pemerintah yang profesional dan kompeten. Gedung BPKP Provinsi Kepri dibangun dengan sumber dana APBN
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun didampingi Wakil Walikota Batam Amsakar dan Wako Pinang
dengan total biaya pembangunan mencapai Rp 37,7 miliar. Dengan pembangunan sebesar itu, gedung BPKP dilengkapi juga
dengan kelas belajar, yang nantinya masih terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). “Salah satu adalah pembelaja-
Seluruh Agama Ikut Aksi 212 di Batam
Batam Ajukan UMK Sesuai PP 78/2015 BATAM, RAKYAT MEDIAWali Kota Batam Muhammad Rudi mengajukan Upah Minimum Kota tahun 2017 senilai Rp3,2 juta berdasarkan perhitungan PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.”Sudah saya kirim UMK yang sesuai PP 78,” kata Wali Kota Rudi di Batam, Rabu. Wali Kota kembali mengirimkan surat rekomendasi UMK 2017, setelah sempat ditolak Gubernur Nurdin karena surat memuat dua angka UMK yaitu versi PP 78/2015 dan versi perhitungan pekerja Rp3,4 juta. Pemkot belum menyertakan usulan angka Upah Minimum Sektoral kepada Gubernur karena belum selesai dibahas oleh perwakilan buruh dan pengusaha. ”UMS belum kami kirimkan,” kata Wali Kota. Sementara itu, Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam Suprapto mengatakan tetap menolak UMK sesuai dengan PP 78/ 2015. Pekerja berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak UMK berdasarkan PP pada 2 Desember 2016 di kantor per-
wakilan Pemprov Kepri, Graha Kepri di Batam.”Karena UMK berdasarkan PP 78/2015 sama sekali tidak berpihak pada buruh,” kata Suprapto. Semestinya pemerintah turut mempertimbangkan aspirasi pekerja, dan tidak sematamata menetapkan UMK berdasarkan PP.Selain menuntut UMK tidak berdasarkan PP 78/ 2016, pekerja juga mendesak pemerintah untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektoral, yang hingga saat ini belum selesai dibahas perwakilan pekerja dan pengusaha. ”Apalagi kami mendengar pemerintah akan menghapuskan UMS,” kata dia. Tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan besaran UMS untuk tiga sektor yaitu bidang pariwisata sebesar 105 persen dari UMK, sektor elektronik dan sejenisnya 110 persen dari UMK dan sektor berat sebesar 115 persen dari UMK. Pengelompokan UMS itu berdasarkan resiko dan beban kerja masing-masing sektor industri.Rencananya, F-SPMI akan menurunkan 4.000 pekerja dalam aksi unjuk rasa di Batam. (rm/ant)
ran dan pendampingan masalah laporan keuangan,” jelas Panijo, Ketua Panitia Peresmian Gedung BPKP Provinsi Kepri.(rm/red)
PETUGAS Ditpam BP Batam memasang plank di lokasi lahan yang dicabut
BP Batam Cabut Sejumlah Lokasi Lahan Tidur BATAM, RAKYAT MEDIA-Badan Pengusahaan (BP) Batam menerapkan kebijakan pembatalan prioritas bagi para perusahaan pemilik lahan tidur.Izin alokasi lahan memang dicabut, namun mereka diberi waktu 10 hari untuk mengajukan proposal untuk memohon kembali alokasi lahan yang pernah ditelantarkannya. “BP Batam berhak mencabut izin alokasi lahan yang ditelantarkan. Namun berdasarkan Perka 11, sifatnya adalah pembatalan prioritas,” ungkap Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Imam Bachroni di gedung BP Batam, kemarin (29/11/2016) pekan lalu. Hingga saat ini, BP Batam telah memanggil 178 perusahaan pemilik lahan tidur. Hasilnya hanya 147 perusahaan yang memenuhi panggilan untuk verifikasi.”Sedangkan 31 perusahaan lainnya tidak memenuhi panggilan. 8 diantaranya telah dicabut alokasi lahan dan sisanya masih dalam tahap verifikasi,” tambahnya. Imam kemudian menjelaskan sejumlah persoalan yang diperoleh ketika melakukan pemanggilan. Sejumlah permasalahan tersebut antara lain ternyata banyak perusahaan yang telah dijual. Ada juga yang sudah pindah alamat tanpa memberitahu BP Batam.
”Dan ada juga lahan yang telah berpindah tangan tanpa sepengetahuan kami,” jelasnya. Namun, karena kebijakan pembatalan prioritas yang diterapkan oleh BP Batam, maka perusahaan-perusahaan yang telah atau akan dicabut izinnya masih punya kesempatan. ”Setelah izin alokasi dicabut, maka dalam jangka 10 hari, perusahaan tersebut boleh mengajukan permohonan alokasi lahan kembali,” jelasnya. Setelah proposal permohonan alokasi lahan diterima, maka BP Batam akan memberikan jawaban apakah permohonan diterima atau tidak dalam tempo 10 hari juga. ”Kemudian pemohon diberikan kesempatan selama tiga bulan untuk menyusun rencana bisnisnya termasuk juga jenis bisnis, neraca keuangan danlainnya, berikut juga grand desain bisnisnya,” tambahnya. Sedangkan untuk Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO)-nya, pemohon hanya membayar sisa UWTO yang dikonversikan kedalam tarif baru yang akan dikunci dalam rekening.Terpisah, DIrektur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan berikutnya akan ada pembatalan alokasi lagi.”Berikutnya 27 izin alokasi lahan akan dicabut,” terangnya. (rm/bp).
PARA karyawan disejumlah industri di Batam
BATAM, RAKYAT MEDIASeluruh umat beragama akan ikut serta dalam aksi 2 Desember 2016 (212) di Kota Batam, Kepulauan Riau dengan kegiatan doa bersama sesuai dengan kepercayaan masingmasing. “Seperti tanggal 25 November, kegiatannya berdoa bersama-sama, umat Islam di masjid, umat Kristiani dilakukan di Aula Pemkot, Hindu, Budha dan Konghucu juga melakukan, dengan terkoordinir dalam satu hari itu,” kata Komandan Kodim 0316 Letkol Inf Andreas Nanang Dwi disela-sela “Apel Nusantara Bersatu” di Batam, Rabu. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah akan mengkoordinasi kegiatan itu demi memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan aksi.Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan umat Islam akan melakukan Istighatsah pada 2 Desember 2016 di Masjid Agung Batam. Hingga saat ini, kata dia, belum ada organisasi masyarakat yang menyatakan akan unjuk rasa terkait penistaan agama pada tanggal itu, sehingga kegiatan terkonsentrasi pada doa bersama.”Yang ada hanya unjuk rasa dari Serikat Pekerja Metal Indonesia terkait upah, UMK,” kata Wali Kota. Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam
Walikota Batam
Muhammad Rudi Amsakar Achmad berharap seluruh masyarakat menjaga kondusifitas keamanan di kota industri itu.”Soal aksi tanggal 2 Desember 2016, kami berharap warga batam menjaga kondisi keamanan batam,” ucapnya. Ia berharap tidak ada warga kota yang ikut aksi 212 ke Jakarta, karena pemerintah telah memfasilitasi doa bersama di Masjid Agung, Aula Pemkot dan tempat ibadah lainnya. Warga agar bisa memanfaatkan kegiatan di dalam kota dengan aman dan tertib. Sementara itu, Apel Nusantara Bersatu yang digelar di dataran Engku Puteri Kota Batam diikuti ratusan masyarakat yang berbaur dengan anggota TNI dan Polri. Acara itu dimeriahkan artis papan atas ibu kota, yaitu Band Boomerang, Duo Srigala dan Tukul Arwana. (rm/ant).
UWTO Rumah Sederhana Gunakan Tarif Lama BATAM, RAKYAT MEDIA-Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam mengusulkan perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk rumah sederhana menggunakan tarif lama. Usulan itu masih digodok bersama sejumlah kementerian anggota DK Batam di Jakarta. ”Kriteria rumah sederhana itu memiliki luas 200 meter ke bawah,” kata anggota Tim Tek-
nis DK Batam, Taba Iskandar, Selasa (29/11/2016) pekan lalu. Taba mengatakan, usulan ini merupakan masukan dari sejumlah pihak, termasuk warga Batam yang tinggal di permukiman sederhana. Menurutnya, kenaikan tarif UWTO untuk permukiman sangat membebani warga, terutama kalangan menengah ke bawah. ”Makanya, sebaiknya UWTO untuk permukiman sed-
erhana tidak perlu naik,” kata Taba. Taba melanjutkan, pihaknya juga tengah merumuskan tarif UWTO sebagai revisi atas tarif baru UWTO yang telah ditetapkan PMK Nomor 148 Tahun 2016. Dia berjanji, revisi tarif UWTO itu juga tidak akan terlalu membebani semua pihak. ”Tetap ada kenaikan, tapi maksimal 200 persen,” katanya.
Menurut Taba, angka baru untuk tarif UWTO akan membedakan tarif perpanjangan dan tarif alokasi lahan baru. Tim Teknis juga usul tarif UWTO ditentukan sesuai dengan kelompok peruntukannya. Sayangnya, Taba tidak menjelaskan target penyelesaian rumusan tarif baru ini. Ia hanya berjanji Tim Teknis DK Batam akan menyelesaikan secepatnya. (rm/rizky).
CMYK
WILAYAH yang dibangun perumahan sederhana di Batam
CMYK
3
METRO POLIS
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Batam Ajukan UMK Sesuai PP 78/2015 BATAM, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengajukan Upah Minimum Kota tahun 2017 senilai Rp3,2 juta berdasarkan perhitungan PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. “Sudah saya kirim UMK yang sesuai PP 78,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi kepada wartawan Rabu (30/11/2016) pekan lalu. Wali Kota kembali mengirimkan surat rekomendasi UMK 2017, setelah sempat ditolak Gubernur Nurdin karena surat memuat dua angka UMK yaitu versi PP 78/2015 dan versi perhitungan pekerja Rp3,4 juta.Pemkot belum menyertakan usulan angka Upah Minimum Sektoral kepada Gubernur karena belum selesai dibahas oleh perwakilan buruh dan pengusaha. ”UMS belum kami kirimkan,” kata Wali Kota. Sementara itu, Panglima Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Kota Batam Suprapto mengatakan tetap menolak UMK sesuai dengan PP 78/ 2015.Pekerja berencana melakukan aksi unjuk rasa menolak UMK
berdasarkan PP pada 2 Desember 2016 di kantor perwakilan Pemprov Kepri, Graha Kepri di Batam. ”Karena UMK berdasarkan PP 78/ 2015 sama sekali tidak berpihak pada buruh,” kata Suprapto. Semestinya pemerintah turut mempertimbangkan aspirasi pekerja, dan tidak semata-mata menetapkan UMK berdasarkan PP.Selain menuntut UMK tidak berdasarkan PP 78/2016, pekerja juga mendesak pemerintah untuk segera menetapkan Upah Minimum Sektoral, yang hingga saat ini belum selesai dibahas perwakilan pekerja dan pengusaha.”Apalagi kami mendengar pemerintah akan menghapuskan UMS,” kata dia. Tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan besaran UMS untuk tiga sektor yaitu bidang pariwisata sebesar 105 persen dari UMK, sektor elektronik dan sejenisnya 110 persen dari UMK dan sektor berat sebesar 115 persen dari UMK. Pengelompokan UMS itu berdasarkan resiko dan beban kerja masing-masing sektor industri. Rencananya, F-SPMI akan menurunkan 4.000 pekerja dalam aksi unjuk rasa di Batam.(rm/ferianda)
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Redaktur Andi. S, Ferianda, Iqbal Ramadan, Gunawan Ramadhan, Muliadi Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Johar Munik Divisi Pemasaran Andi. S Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli.P, Nilawati Perwakilan Sumatera Barat Amina Zalani (kepala), Khaidir (koordinator) Perwakilan Provinsi Riau Hermansyah (kepala) Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Tanjung Batu Anggiat Pangabean Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando Biro Kabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Herianto, Abdul Malik Biro Lingga Lingga Ahmad Riadi (Kepala Biro) Biro Kabupaten Anambas Zainal Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Zaini Biro Kabupaten Siak Sugianto Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution ( Ka Biro), Sulaiman Efendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : Sindo Batam Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id
SALAH satu proyek pembuatan parit atau drainase di sepanjang jalan Nagoya amburadul
SALAH satu proyek pedesterian di Nagoya dikerjakan asal jadi
Proyek Senilai Rp5 Miliar Dikerjakan “Asal Jadi” BATAM, RAKYAT MEDIA-Kinerja Dinas Tata Kota Batam dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terkesan sangat bobrok. Hampir tiap tahun, boleh dibilang pelaksanaan proyek pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tata Kota banyak yang dikierjakan asal jadi dan tidak sesuai spesikasi teknik. Tak pelak lagi, jika instansi ini menjadi sorotan publik. Buruknya kinerja Dinas tata Kota dalam pelaksanaan pembangunan proyek fisik, terbukti masih ada sejumlah proyek yang terbengkalai. Seperti proyek pembangunan stadion mini,
Batu Besar Nongsa senilai Rp24 miliar hingga kini mangkrak alias terbengkalai. Padahal sebagian besar anggaran pembangunan proyek itu kabarnya sudah dicairkan. Proyek dengan No. kontrak : 29/Kontrak/Fisik-LBBM/PPK/2014 Sebagai pelaksana proyek yakni PT.Indah Surya Cemerlang Selain itu, pada pelaksanaan proyek tahun 2016 ini, sejumlah proyek pembangunan fisik yang ditangani Dinas Tata Kota juga banyak bermasalah. Salah satunya disebut sebutproyek pembangunan Jalan Pedestrian kawasan Nagoya-Jodoh.
BP BATAM-MANDIRI KERJA SAMA LAYANAN PERBANKAN
Direktur Promosi dan Humas BP Batam
Purnomo Andiantono BATAM, RAKYAT MEDIABadan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menandatangani nota kesepakatan pemanfaatan produk layanan perbankan guna mempermudah lembaga tersebut. Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, mengatakan, penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Kantor BP Batam, Batam Centre, meliputi berbagai kesepakatan. ”Kesepakatan bersama pemanfaatan produk dan layanan perbankan, perjanjian kerja sama otodebet “host to host” dan perjanjian kerja sama UBP (Unfield Bill Payment) ‘host to host’,” kata dia. Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam Sigit Priadi Pramudito mengatakan bahwa kerja sama ini sangat penting bagi BP Batam dalam meningkatkan pelayanan bagi para investor khususnya yang menyangkut produk dan layanan perbankan serta efisiensi dan transparansi. ”Sehingga dengan adanya kerja sama ini BP Batam dapat meningkatkan pendapatan dari unit-unit kerja yang strategis dan menghilangkan ‘face to face’ (tatap muka) pada setiap layanan BP Batam,” kata dia. Transparan, kata dia, menjadi inti dari kerja sama tersebut serta menghilangkan moral hazard dan mencegah terjad-
inya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum. Direktur Digital Banking dan Teknologi Bank Mandiri Rico Ushavia Frans mengatakan, Bank Mandiri selaku mitra kerja dari BP Batam akan memberikan pelayanan yang terbaiknya dalam membantu program kerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi khususnya terkait dengan layanan perbankan. Rico juga menjelaskan, mengenai bagaimana solusi bisnis proses yang dilakukan dan diterapkan oleh BP Batam dapat dilayani dengan baik oleh Bank Mandiri dalam melayani BP Batam untuk kepentingan bisnis proses. Penandatanganan yang dilakukan pada Senin (28/11/ 2016) bulan lalu di Kantor BP Batam, Batam Centre dihadiri oleh Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum Sigit Priadi Promudito dan Anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Eko Santoso Budianto. Selanjutnya Direktur Digital Banking dan Teknologi Bank Mandiri Rico Ushavia Frans, Group Head Transaction Banking Wholesale Sales Group Bank Mandiri Teddy Danas, Group Head Transaction Banking Wholesale Product Group Bank Mandiri Adianata Widia.(rm/ant)
CMYK
Dimana proyek pembangunan jalan pedestrian senilai Rp5.557.528.000 yang dilaksanakan oleh PT Bintang Utama Teknik selaku kontraktor diduga kuat dikerjakan asal jadi Hal ini terlihat dari kualitas dan mutu pengerjaannya pembangunan jalan pedestrian tersebut sangat amburadul dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknik. Dari pantauan yang dilakukan media ini dilapangan terlihat pengerjaan proyek itu memakai matrial sembarangan baik besi maupun pasir beton tidak Standar Nasional Indonesia (SNI).
Demikian juga campuran semen pelaster parit dan semenisasi jalan juga diduga lebih banyak pasir dari semen. Hal sama juga terlihat pada pemakaian besi beton dan semen yang digunakan berkualitas rendah sehingga dikuatirkan mutu proyek tersebut tidak bertahan lama Dari data diplang proyek tertulis dana proyek itu bersumber dari APBD Kota Batam tahun anggaran 2016, dengan Nomor kontrak : 20/Kontrak/ Fisik-PDS/PP/DTK//VIII/2016 sebagai konsultan perencana proyek itu CV Gemilang Arthakindo. (rm/mwd)
Polda Kepri Incar Mafia Lahan di Batam BATAM, RAKYAT MEDIALangkah Badan Pengusahaan (BP) Batam memberangus praktik mafia lahan di Batam mendapat dukungan Polda Kepri. Kapolda Kepri Brigjend Pol Sam Budigusdian menyebut, pihaknya sudah memiliki namanama pihak yang diduga menjadi mafia lahan selama ini. ”Kami telah bertukar informasi dengan BP Batam terkait lahan ini,” kata Kapolda Kepri kepada wartawan belum lama ini. Menurut Kapolda, ada beberapa indikator untuk mendeteksi keberadaan mafia lahan. Di antaranya adalah mencari tahu pemilik lahan tidur di Batam. Kapolda menduga, keberadaan lahan tidur di Batam merupakan bentuk kesengajaan dari pengusaha yang mendapat alokasi lahan tersebut. Mereka sengaja tidak memanfaatkan lahan tersebut supaya bisa dijualbelikan. Kapolda mengatakan, pihaknya sudah mendapat data terkait titik lahan tidur dari BP Batam.
Kapolda Kepri
Irjen Pol Sam Budigusdian Dari data itulah Polda menelisik siapa pemiliknya dan menelusuri ada tidaknya kesengajaan pemilik lahan membiarkan lahannya terbengkalai meski sudah bertahun-tahun dialokasikan oleh BP Batam. ”Kami masih melakukan penyelidikan,” katanya. Kapolda menduga, para mafia lahan inilah yang meng-
gerakkan massa untuk demo menentang kebijakan kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), beberapa waktu lalu.”Yang menggerakkan ya mafia lahan itu. Mereka takut dengan kebijakan tegas BP Batam,” katanya. Dalam pertemuan dengan BP Batam beberapa waktu lalu, terungkap cukup banyak persoalan lahan di Batam. Selain masalah mafia lahan, kata Sam, BP Batam juga menyebut banyak permainan oknum pejabat lama BP Batam dalam proses alokasi lahan. Misalnya, ada beberapa titik lahan yang sebenarnya masuk kawasan hutan lindung, tetapi diberikan kepada pengusaha. Selain itu, lanjut Kapolda, BP Batam juga memaparkan banyaknya tumpang tindih alokasi lahan di Batam. Kasus ini harus segera ditindaklanjuti karena berpotensi menciptakan konflik. Baik antarpengusaha, maupun pengusaha dengan masyarakat. (rm/md).
Pemko Batam Lelang 6 Jabatan Kepala Dinas BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota (Pemko) Batam melelang enam jabatan kepala dinas di organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru. Proses pendaftaran telah dibuka seminggu yang lalu dan akan berakhir pada 6 Desember mendatang. Enam jabatan kepala dinas yang dilelang yakni: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam,Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam,Kepala Dinas Ketahanan Pangan,Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam. ”Pansel telah membuka pendaftaran lelang untuk enam jabatan di OPD yang baru,” kata Kabag Humas Pemko Batam di kantor Walikota Batam, kemarin. Ardiwinata menjelaskan, pendaftaran pada lelang di enam jabatan ini telah dibuka pada 28 November lalu dan berakhir 6 Desember mendatang. Syarat pendaftaran berstatus sebagai PNS di lingkun-
Kabag Humas Pemko Batam
Ardiwinata gan Pemerintah Provinsi Kepri atau Pemko Batam. PNS juga diharuskan memiliki pangkat atau golongan serendah-rendahnya Pembina IV/a, pernah atau sedang menduduki jabatan Eselon II atau eselon III, usia maksimal 58 tahun, dan memiliki latar belakang pendidikan S-1.”Seleksi ini terbuka untuk seluruh PNS yang memenuhi syarat. Maksimal II B dan minimal III A. PNS tersebut juga tidak pernah dijatuhi hukuman maksimal,” jelas Ardi. Ketua tim pansel Agussahiman belum mengecek apakah
sudah ada PNS yang mendaftar untuk lelang jabatan tersebut. Namun proses seleksi akan berlangsung pada akhir masa pendaftaran 6 November nanti.”Tahapan seleksinya setelah seleksi administrasi, pengumuman hasil, dilakukan assessment, pengumuman hasil assessment, penulisan makalah, presentasi dan wawancara, pembahasan hasil,” sebut Agussahiman. Sementara untuk di enam jabatan yang sempat dilelang belum mendapat siapa yang menjabat, meski sudah ada tiga nama terbaik untuk masingmasing SKPD.”Belum diputuskan oleh Walikota Batam. Kita pansel hanya sebagai proses pendaftaran hingga seleksi. Ketika dapat tiga nama terbaik, Walikota lah yang memilih,” pungkas Agussahiman. Enam jabatan yang dilelang sebelumnya adalah Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Dinas KP2K, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Staf Ahli. (rm/red).
CMYK
KEPRI
4 Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
HUT PGRI di Karimun Dimeriahkan Jalan Sehat Ribuan Pelajar KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI dan Hari Guru Nasional (HGBN) di tingkat Pengurus Cabang (PC) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Meral, Karimun, Sabtu (26/ 11/2016) dimeriahkan dengan aksi jalan sehat 6.500 pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMA. Peringatan HUT PGRI dipusatkan di Lapangan Bukit Tembak, kecamatan Meral, sejak pukul 07.00 WIB hingga 10.30 WIB. “Puncaknya kemarin itu, gerak jalan sehat bagi para pelajar bersama guru yang mengelilingi kota Meral sektiar tiga kilometer. Yang sebelumnya PC PGRI kecamatan Meral sudah melaksanakan berbagai kegiatan seperti lomba melukir, lomba bola voly dan kreativitas guru dalam mengolah bahan bekas menjadi berharga,” jelas Ketua PC PGRI Meral Muhammad Triyono. Ia menjelaskan, gerak jalan sehat ini diharapkan bisa mempererat talisilaturahmi antar murid dan guru. Walaupun, disekolah-sekolah tetap diadakan gerak jalan. Namun, kita menggalang semua sekolah untuk berbaur menjadi satu yang dibungkus dengan olahraga murah. “Dengan kebersamaan inilah, secara tidak
RIBUAN pelajar padati lapangan saat Peringatan HUT PGRI
langsung kita para pengajar bisa membentuk karakter anak-anak. Maupun membentuk kepribadian yang sehat, penuh dengan canda dan tawa. Dan terakhir para peserta berkesempatan mendapatkan hadiah hiburan, melalui kupon yang diberikan secara gratis,” ungkapnya. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim memberikan, apresiasi terhadap PC PGRI Kecamatan Meral yang bisa melaksanakan kegiatan secara masal. Sehingga, dapat merangkul para tenaga pengajar dari berbagai sekolah yang ada di Kecamatan Meral. “Melalui tema, guru dan tenaga kependidikan mulia karena karya. Jadi, tanpa guru kita tidak akan jadi seperti sekarang. Selamat hari Guru,” katanya. Pantauan di lapangan Sekretaris Camat Meral Herisa Anugerah secara simbolis melepas gerak jalan sehat. Didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Karimun Bakri Hasyim, Ketua PC PGRI Meral dan tamu undangan. “Sukses pak ketua PC PGRI Meral. Semoga bisa terus berkarya dalam meningkatkan kwalitas pendidikan khususnya di wilayah kecamatan Meral,” singkatnya sambil melepas bendera. (rm/bty)
Kontraktor Tanggul Jadi Buronan Jaksa GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun
Nurdin Basirun Usulkan 4 Nama Calon Wagub Kepri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan sudah mengantongi empat nama untuk segera diusulkan ke DPRD sebagai calon wakil gubernur.”Empat nama yang akan segera saya usulkan. Mereka adalah Mustofa Wijaya, Riny Fitrianti, Fauzi Bahar, dan Isdianto,” kata Nurdin, kepada wartawan belum lama ini di Polda Kepri, Batam, . Mustofa Widjaja merupakan mantan Kepala BP Batam. Sementara Riny Fitrinti merupakan anak Gubernur terpilih Muhammad Sani yang posisinya digantikan Nurdin Basirun setelah Muhammad Sani wafat. Sementara tu, Isdianto adalah adik kandung Muhammad Sani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dispenda Kepri, Fauzi Bahar adalah mantan Wali Kota Padang yang hijrah ke Kepri. Nurdin Basirun yang awalnya menjabat wakil gubernur akhirnya dilantik sebagai Gubernur Kepri pada 25 Mei 2016 menggantikan Almarhum Muhammad Sani, namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai wakil gubernur. Nurdin usai menghadiri pemusnahan narkoba di Polda Kepri menyatakan akan segera mengajukan empat nama tersebut, meskipun ia belum memastikan waktu pastinya.”Empat nama itu diusung oleh partai-partai pendukung saat pilkada lalu. Empat nama ini sudah final, karena tak akan ada lagi nama lain yang masuk sebagai calon wakil gubernur. Akan segera saya ajukan,” kata dia. Meskipun penetapan wakil gubernur terkesaan lama, Nurdin mengatakan tidak ingin proses penetapan Wakil Gunernur Kepri terus menjadi polemik.”Saya tidak menentukan (nama-nama itu), namun partai yang menentukannya,” kata Nurdin. Hingga saat ini banyak pihak, terutama kalangan politisi dan birokrat, masih terus menyoroti permasalahan pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang sejak beberapa bulan lalu belum tuntas. (rm/mwd)
2017 Rafiq Janji Beri Kemudahan Investasi KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati KarimunAunur Rafiq berjanji akan memberikan kemudahan bagi investasi yang masuk ke Kabupaten Karimun. Salah satunya pemberian pajak yang bersaing dibandingkan daerah tujuan invetasi lainnya di Kepri dan Indonesia. Rafiq juga memastikan iklim invetasi di daerahnya kondusif, sejumlah infrasBupati truktur seperti akses jalan, Aunur Rafiq air bersih dan listrik saat ini sudah memadai. Meski begitu, Rafiq mengaku pihaknya tidak akan cepat berpuas diri dan akan terus melakukan peningkatan demi menunjang dunia bisnis dan investasi di Bumi Berazam. “Daerah kita dewasa ini semakin baik, kondusif. Kabar pengurangan pekerja kemarin itu memang dikarenakan habis pekerjaan. Pada umumnya daerah kita ini iklim investasinya kondusif,” ujar Rafiq saat ditemui di rumah dinasnya, Rabu (30/11/2016) siang. Bahkan ujar Rafiq, pada tahun 2017 mendatang, sejumlah megaproyekbernilai triliunan rupiah akan mulai digarap, salah satunya kawasan wisata dan bisnis terpadu di Coastal Area oleh Panbil Groups. Rencananya akan dibangun pelabuhan internasional yang dipadu-padankan dengan kawasan wisata. (rm.trb)
KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Direktur Utama (Dirut) PT Beringin Bangun Utama, berinisial Ch, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Karimun di Tanjungbatu. Penetapan status buronan terhadap Ch, terkait kasus tindak pidana korupsi dalam pengerjaan tanggul Urung-Tanjungbatu I Kabupaten Karimun tahun anggaran 2014. “Iya kita sudah sebarkan selebaran kertas terkait identitas lengkap serta pas foto bersangkutan ke masyarakat. Harapan kita, warga bisa memberikan informasi keberadaan Ch. Berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, terjadi kerugian keuan-
gan negara sebesar Rp3.276.596.619,” ungkap Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Karimun di Tanjungbatu Filpan FD Laia. Berdasarkan kesimpulan ahli lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPKJ), terdapat kemahalan harga pada pekerjaan item baru pekerjaan timbunan biasa di atas rawa sebesar Rp2.423.663.669. Prosentase pekerjaan adalah 76,40 persen dibanding 100 persen sebagaimana addendum. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp747.736.500, dan pencairan jaminan pelaksanaan sebesar Rp822.510.150 yang seharusnya disetorkan pada kas daerah. Yang bersangkutan melanggar pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU
KEPALA Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Tanjungbatu Filpan FD Laia.
nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 pemberantasan tindak korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan pasal 9 UU nomor 31 ta-
hun 1999 sebagiamana telah dirubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kasusnya bermula pada tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri ter-
dapat pekerjaan pembangunan tanggul Urung-Tanjungbatu tahap I berasal dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp18.066.000.000. setelah dilakukan pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi I sistem gugur, ditetapkan PT Beringin Bangun Utama selaku pemenang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp16.450.203.000 dengan direktur utama Ch. Namun dalam perjalananya, pengerjaan proyek tanggul baru selesai sekitar 76,40 persen, namun laporanya pekerjaan 100 persen. Sebelumnya telah mengadili dan menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan Purwata, ST selaku pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri dalam kasus tindak pida korupsi. (rm/red)
WALI KOTA MINTA ANGGOTA KORPRI KREATIF MELAYANI MASYARAKAT TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Wali KotaTanjungpinangLis Darmansyahmeminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.Sehingga dengan inovasi dan kereatifitas tersebut pelayanan publik yang menjadi tugas utama Korpribisa dilaksanakan dengan cepat, akurat dan semakin baik. Hal itu disampaikan Lis saat memberikan amanah pada upacara peringatan HUT KOPRI ke-45 Pemko Pemko Tanjungpinang, di Halaman Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (29/ 11/2016) pekan lalu. Menurutnya pengabdian anggota Kopri bukanlah kepada kepentingan
kelompok ataupun individu, melainkan pengabdian hanyalah kepada negara, bangsa dan rakyat. Oleh karena itu juga pegawai desebt sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.”Rakyat membutuhkan Anggota kopri yang disiplin, bertanggung jawab dan berorientasi kerja. Tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral mental priyayi, mental penguasa dan mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka “, katanya. Untuk itu melalui momentum mentum HUT KorpriKe 45 tersebt mejadi sarana untuk instrospeksi diri dan sekaligus menjadi motivasi pata pegawai untuk bisa berbuat lebih baik. (rm/tbn)
WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah sedang menyalami salah seorang pegawai
CMYK
PELABUHAN Tarempa yang dijadikan untuk keluar masuk barang
Kapal Kargo Boleh Bawa Ikan Keluar Anambas ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Operatorkapal kargoyang membawa ikandari Anambas kini sedikit bisa bernafas lega.Dalam rapat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri Jumat (25/11/2016) serta dihadiri oleh perwakian sejumlah instansi seperti kepolisian, TNI AL hingga Satker PSDKP Batam, serta sejumlah perwakilan pejabat di Pemprov Kepri, mereka akhirnya memberikan kelonggaran kepada perusahaan kapalkargountuk tetap membawa hasil laut keluar Anambasmengingat kondisi serta situasi daerah yang kini dipimpin oleh Abdul Haris ini. “Dalam rapat kemarin, permintaan masyarakat mereka maklumi. Pengiriman ikan ini, tidak mungkin ditunda karena menyangkut periuk nasi masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Anambas, Yunizar, kepada wartawan Rabu (30/11/2016) lalu di Tarempa.
Dalam pertemuan tersebut juga diputuskan agar ada kebijakan setingkat Provinsi Kepri yang memberikan izin sementara sambil mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yunizar menjelaskan, di Anambas sedikitnya terdapat 15 kapalkargo yang setiap lima hari dalam satu minggu kapal tersebut berangkat membawa ikan dan hasil produksi Anambas ke sejumlah daerah seperti Tanjungpinang. Dari 15 kapal tersebut, sembilan diantaranya merupakan kapaldengan rute tetap dari Tarempa sementara enam sisanya memiliki rute tetap dari Letung, Pulau Jemaja.”Semua peserta rapa setuju. Baik Polair Polda, PSDKP Satker Batam, perwakilan Lantamal IV Tanjungpinang, dan Dishub Provinsi Kepri, termasuk Bakamla. Namun tetap, mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ungkapnya.(rm/jts)
CMYK
5
KEPRI
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditangkap KP Bisma 8001 ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-KP Bisma 8001 kembali menangkap kapal ikan asing asal Vietnam yang kedapatan mencuri ikan di perairan Anambas.Kelima kapal yakni BV 97909 TS dengan kapten kapal Nguyen Van Pai, BD 95405 TS dengan kapten kapal Ganhiem, BD 97592 TS, dengan kapten kapal Ly Van De, BD 50405 TS dengan kapten kapal Vo Fan Si dan BD 96127 TS dengan kapten kapal Phap. Pada pemeriksaan awal kelima kapal itu ternyata juga tidak dilengkap dengan dokumen resmi dari pemerintahan Indonesia.Dari hasil tangkapan itu selain petugas mengamankan lima kapal, petugas juga mengamankan beberapa jenis alat bukti mulai dari jaring, 100 kg cumi kering, 290 kg ikan berbagaimanam jenis ikan dan barang bukti lainnya.Untuk proses hukum lebih lanjut hasil tangkapan tersebut diserahkan kepada pihak Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang ada di Antang kecamatan Siantan. Kapten KP Bisma 8001 AKBP. Handoyo Santoso, menjelaskan awal mula penangkapan itu bermula ketika kapal asing yang sedang mencari ikan diperairan Indonesia terse-
SEJUMLAH kapal nelayan Vietnam pencuri ikan yang ditangkap KP Bisma
but terdeteksi radar Selain itu pihaknya juga mendapatkan informasi dari nelayan lokal bahwasanya ada pencurian di perairan Natuna Anambas.Setelah itu KP Bisma langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju lokasi yang dimaksud.”Setelah melihat sasaran kita langsung mengejar sasaran,” ungkapnya kepada wartawan belum lama ini. Diakuinya setelah sampat dilokasi sebenarnya ada delapan hingga tujuh nelayan. Namun yang berhasil ditangkap 5 kapal saja sementara itu kapal lainnya berhasil kabur. ”Mereka sudah melewati batas perairan Indonesia jadi tidak bisadikejar lagi,” jelasnya. Dijelaskannya, pada saat penangkapan tidak ada satupun dari kapal asing itu melakukan perlawanan.”Tembakan peringatan ada tapi sebatas SOP saja, mereka tidak melakukan perlawanan,” ungkapnya. Menurutnya dengan penangkapan ini sudah termasuk efektif karena paling tidak bisa memberikan efek jera kepada nelayan asing.”Buktinya dulu ramai nelayan asing tapi sekarang ini sudah jarang. Kalau sekarang ini mereka nyuri-nyuri kelengahan petugas,” jelasnya. (rm/bp).
Sidang Ranperda TSP Batal Anggota Dewan Tak Hadir KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Interupsi Ady Hermawan pada paripurna di DPRD Karimun membuat Pimpinan sidang paripurna yang digelar Rabu (30/11/2016)pekan lalu harus diskor sebanyak 3 kali berturut turut. Apalagi jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi syarat untuk mengesahkan Ranperda menjadi Perda. Pimpinan sidang, Azmi mengimbau ketua Fraksi untuk menghubungi anggotanya dan memerintahkan datang menghadiri paripurna pengesahan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Masing-masing Ketua Fraksi terlihat menghubungi anggotanya dan meminta hadir di paripurna. Sampai skor dibuka untuk kedua kali, anggota yang hadir masih 16 orang dari 30 orang anggota DPRD Karimun. Ketua Pansus Ranperda Tentang TSP Sulvanow Putra meminta paripurna tetap dilaksanakan. Karena masing masing anggota Fraksi telah tergabung dalam Pansus, dan jumlah yang hadir menurut dia 50 persen plus 1 cukup memenuhi
SEJUMLAH kursi anggota DPRD Karimun kosong karena tak hadir
syarat untuk mengesahkan Perda. Menurut Ketua Komisi II DPRD Karimun, Yusuf Sirat ada upaya untuk menggagalkan pengesahan Ranperda TSP menjadi Perda TSP. Tetapi ia tidak menyebutkan siapa yang berusaha untuk menggagalkan paripurna tersebut. “Saya tidak ikut dalam Pansus Ran-
perda TSP, tetapi saya memahami aturan tentang pengesahan Perda. Hal tersebut diatur dalam Undang Undang yang mana dalam hal pengambilan keputusan, untuk di Karimun minimal anggota yang hadir 20 orang dari 30 orang. Jika tidak maka peraturan yang disahkan bisa batal demi hukum,” tegas Ady Hermawan anggota DPRD
GubernurMinta Jepang Tambah Investasi di Kepri GUBERNUR Kepri, Nurdin Basirun mendorong Jepang untuk menambah investasi di Kepri, Batam khususnya. Harapan tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan Dubes Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki di Kantor Pelabuhan VIP Punggur, Batam, Rabu (30/11/ 2016) pekan lalu. Gubernur mengatakan, kedatangan Dubes Jepang ke Kota Batam tidak lain adalah untuk melihat secara langsung Kota Batam sekaligus memastikan kondisi keamanan di wilayah ini tetap kondusif. Masih kata Gubernur, selain itu kehadiran dubes juga dimanfaatkan langsung untuk bertatap muka dengan para pengusaha asal Jepang yang berivestasi di Batam. Salah satunya bertemu dengan owner PT Panasonic yang berlokasi di Kawasan Industri Batam
Senter.”Hubungan investasi dan perdagangan antara Jepang dan Indonesia khususnya Kepri, sejauh ini sudah baik dan kedepannya diharapkan makin baik lagi,” ujar Gubernur disela-sela pertemuan tersebut. Menurut Gubernur, Kepri sejauh ini, keberadaannya sangat diuntungkan dengan letak geografis pulauanya. Apalagi ditambah dengan keberadaan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional. Kepri sendiri banyak memiliki potensi yang sangat mendukung untuk dikembangkan bagi investasi. Seperti sektor kelautan. Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menjelaskan kalau sejauh ini sudah ada penerbangan antar negara khususnya dari Kepri ke Tiongkok dan sebaliknya. Nurdin juga tak lupa menawarkan potensi perikanan laut Kepri. Termasuk potensi untuk
mengembangkan industri maritim di sini. Tentu peluang menjanjikan, bisa menarik inevstor Jepang untuk menambah investasi di Kepri. ”Terlebih kita masih memiliki wilayah kabupaten kota yang masih sangat berpotensi guna mendukung berinvestasi. Seperti di Karimun Bintan dan Tanjung Pinang. Dan itu lokasinya masih ada berdekatan dengan Kota Batam,” jelasnya Gubernur Sementara itu, Dubes Yasuaki Tanazaki mengatakan selama ini sudah banyak investasi Jepang yang ada di Batam. Bahkan selama lima tahun terakhir sejumlah investasi dari Jepang terus berdatangan. ”Saat ini sendiri lebih dari 40 perusahaan asal Jepang ada di Batam,” tambahnya. Kehadiran Dubes Yasuaki Tanizaki Ditemani langsung Konsuler Ekonomi Kedutaan Jepang Taro Araki. (rm/bps)
lainnya. Ia mengajak anggota yang lainnya, untuk memahami setiap aturan tentang paripurna. Pengesahan Perda tidak sama menentukan pemenang Pilkada yaitu 50 persen plus 1. “Jika belum memahami, hendaknya belajar dan bertanya kepada yang paham aturan,” kata Ady Hermawan. Pemerhati kinerja aparatur daerah, Abizar mengatakan beberapa orang anggota DPRD Karimun belum mampu bersikap disiplin. Seperti hadir tepat waktu atau memulai paripurna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. ”Jadi mereka tidak bisa menegur pimpinan perangkat daerah yang tidak hadir atau mengutus wakil pada paripurna, karena DPRD sendiri tidak disiplin terhadap jadwal paripurna yang mereka tentukan,” kata Abizar. Mestinya, sambungnya, anggota harus segan dengan kehadiran Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Karimun yang selalu hadir.”Meskipun kepentingan FKPD ini tidak ada, dalam pengesahan setiap Ranperda di Paripurna DPRD Karimun, tai mereka hadir karena diundang,” sebutnya. (rm/rem)
74 orang Masuk Penjara Akibat Narkoba TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Jajaran Satnarkoba Polres Tanjungpinang meringkus 74 tersangka dari 57 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari – Oktober 2016. Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro, melalui Kasat Narkoba AKP Ricky Firmansyah, mengatakan berdasarkan data yang ada di pihaknya, ke 74 orang tersangka yang terdiri dari 64 orang lakilaki dan 10 orang perempuan, rata-rata mereka sebagai pengguna dan pengedar narkoba. ”Mereka ini di tangkap di lokasi yang berbeda – beda di wilayah hukum Polres Tanjungpinang. Dari 74 tersangka tersebut sebagian sudah ada yang menjalani persidangan dan tengah menjalani hukuman,”ujar Ricky, belum lama ini kepada wartawan. Dalam pengungkapan ke 74 tersangka tersebut, kata Ricky, pihaknya berhasil menyita barang bukti berupa narkoba
diantaranya sabu 3,8 kilogram, ganja 2,5 kilogram dan pil ekstasi sebanyak 200 butir. ”Akibat perbuatan mereka rata-rata dijerat melanggar Pasal 112 ayat (1), Pasal 111 ayat 1, Pasal 114 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba,”kata Ricky. Dalam kesempatan ini, Ricky mengatakan pihaknya tidak segan-segan menangkap siapa pun orang yang terlibat dalam peredaran narkoba di Kota Tanjungpinang. Hal tersebut merupakan komitmen pihaknya yang ingin menjadikan Kota Tanjungpinang zero narkoba. “Kami juga menghimbau kepada masyarakat. Jika ada yang melihat dan mengetahui orang yang terlibat narkoba agar segera memberitahu kepada kami. Pasti akan kami tangkap sebab itu sudah tugas kami memberantas penyalahgunaan narkoba hingga ke akar-akarnya,”pungkas Ricky. (Rrm/bp)
PESAWAT Susi Airline mendarat di bandara Letung, Anambas
Bandara Letung Mulai Beroperasi ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Warga kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur senang dengan adanya tes penerbangan di bandara Letung yang berlokasi di desa Bukit Padi kecamatan Jemaja Timur. Mereka tidak menyangka di Jemaja saat ini ada bandara sendiri. Apalagi saat mereka menyaksikan sendiri baik itu pendaratan maupun take off pesawat susi air berjalan dengan mulus. Namun hal itu tak membuat mereka puas. Mereka menginginkan agar bandara itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi bandara yang setaraf dengan bandara lain di Indonesia yang lebih besar, dengan spesifikasi yang lebih baik dari yang sekarang ini. Pasalnya sekarang ini landasan pacu hanya sekitar 1,2 km. Sehingga pesawat yang bisa masuk hanya jenis pesawat dornier ataupun pesawar foker 50. Sedangkan untuk pesawat yang lebih besar tidak bisa landing di bandara itu karena landasan pacunya pendek sehingga harus diperpanjang lagi. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) kecamatan Jemaja Andren, untuk bisa memperpanjang landasan pacu, pemerintah harus membebaskan lahan lagi. “Pemerintah pusat telah menganggarkan perpanjangan landasan pacu tapi lahannya harus dibebaskan dulu,” katanya. Dari informasi yang dirinya dapat, pemerintah pusat telah menganggarkan sekitar Rp60 milliyar untuk pembangunan perpanjangan landasan pacu. Tapi anggaran itu ditunda penyalurannya karena lahannya belum dibebaskan. “Jika seperti itu pemda terkesan hanya setengah hati melanjutkan perpanjangan landasan pacu,” jelasnya. Pasalnya yang dirinya ketahui saat ini masyarakat khususnya pemilik lahan siap mendukung dan kapan saja lahannya dibebaskan akan diberikan.”Kami masyarakat tidak pernah mempermasalahkan lahan. Kami siap walaupun pembayarannya belakangan yang penting ada kepastian yang jelas,” ungkapnya. Disisi lain, salah satu anggota DPRD Anambas Julius, pernah mengatakan, bahwasanya pemada tidak pernah memasukkan anggaran untuk pembebasan lahan untuk lanjutan bandara letung. Namun DPRD justru memasukkan anggaran untuk pembebasan lahan seluas Rp10 hektare.Sementara itu Plt Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, membantah hal tersebut. Menurutnya kabar mengenai bantuan pusat sebesar Rp60 Milliyar itu tidak ada. Menurutnya jika benar akan ada bantuan sebesar Rp milliyar, maka pemda akan sangat senang dan akan memenuhi apapun persyaratannya yang penting bantuan Rp60 milliyar itu didapatkan.”Itu tidak benar, siapa yang tidak mau mendapatkan bantuan dari pusat apalagi Rp60 milliyar itu besar,” jelasnya ketika ditemui di ruang kerjanya.(rm/bp)
Wakil Ketua DPRD Lingga Sebut Sekdaprov Salahi Aturan
WAKIL Ketua DPRD Lingga
LINGGA, RAKYAT MEDIA-Nasib guru honorer yang mengajar di SMA dan SMA sederajat di Kabupaten Lingga, tidak sama nasibnya di guru honorer di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Pemkab Lingga tidak menganggarkan gaji para guru honorer untuk 2017. Beda dengan Pemko Tanjungpinang, ia sudah menganggarkan gaji guru honorer 2017. Wakil Ketua I DPRD Lingga, H Kamarudin Ali, menyayangkan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, TS Arif Fadilah yang, meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menganggarkan gaji guru honorer
sekolah menengah di kabupaten/kota. Menurutnya, dengan pernyataan tersebut, secara tidak langsung, Arif telah menjerumuskan pemangku kebijakan anggaran di kabupaten/kota ke dalam masalah hukum. Karena, berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Kewenangan guru menengah, yakni ada pada kewenangan pemerintahan provinsi. “Berdasarkan UU tersebut jelas, bahwa Pemprov Kepri yang bertanggung jawab atas gaji guru honorer sekolah menengah. Kalau kami mengalokasikan anggaran, sama saja Sekdaprov Kepri ingin kami (dewan)
CMYK
melanggar hukum,” kata Kamarudin Ali kepada Tanjungpinang Pos, Senin (29/11), Dikatakan, selama ini, Pemprov Kepri, tidak pernah mempersoalkan pelimpahan kewenangan bidang pertambangan, kehutanan dan kelautan dari pemerintah pusat. Karena pemberian kewenangan ini, memberikan masukan keuangan. Namun, sebaliknya, Pemprov Kepri malah tidak menerima pelimpahan guru honorer sekolah menengah, dengan berbagai alasan yang tidak dibunyikan secara jelas. Apakah guru honor termasuk tanggungjawab provinsi.
“Kalau berpotensi mendatangkan pendapatan, Pemprov Kepri tidak pernah mempersoalkan. Giliran kewajiban membayar malah dipersoalkan,” sebutnya. Pernyataan Sekda Kepri, bahwa Pemprov Kepri tidak akan menerima evaluasi APBD 2017 kabupaten/kota yang tidak mengganggarkan gaji guru honor sekolah menengah, menurut pria yang disapa akrab Wak Den ini, adalah sikap arogansi Pemprov Kepri yang seharusnya tidak perlu dilakukan. “DPRD Lingga tetap tidak akan menganggarkan gaji untuk guru honor tingkat sekolah menengah atas,” tegasnya. (rm/riadi).
CMYK
GALERI FOTO
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH menyampaikan orasi Milikmu,Indonesia Milik Kita Bersama Bhineka Tunggal Ika.
di hadapan peserta Nusantara Bersatu, Indonesia Milikku, Indonesia
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH menyalami Pengurus Republik Indonesia (LVRI) Kota Batam.
6
Legium Veteran
Ketua DPRD Kota Batam Sampaikan Orasi di Panggung Nusantara Bersatu BATAM- Ditengah ribuan Peserta yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Provinsi Kepri (Polda Kepri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Organisasi Masyarakat (Ormas) terdiri dari Banser Provinsi Kepri, FKPPI Kepri,Pemuda Pancasila (PP) Kota Batam, Perpat kota Batam dan Kepri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam berbaur dan membulatkan tekat dalam wadah Nusantara Bersatu Indonesia Milikku, Indonesia Milikmu, Indonesia Milik Kita Bersama Bhineka Tungal Ika. Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH didaulat untuk menyampaikan orasi dihadapan seluruh komponen yang hadir. Tema yang disampikan oleh Ketua DPRD Kota Batam, terkaiat membangun dan menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjaga stabilitas dan kondusifitas keamanan masyarakat Kota Batam yang kita cintai mestilah dijunjung tinggi, dalam naungan Bhineka Tunggal Ika.Nusantara milik kita bersama khususnya Kota Batam
yang kita cintai ini mestilah kita jaga bersama-sama.Pesan ini disampaikan dalam kegiatan Nusantara Bersatu di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Rabu, 30 November 2016. Acara yang digelar oleh Dandim 0316/Batam diikuti oleh ribuan orang terdiri dari berbagai komponen dan lembaga yang ada di Kepri dan Batam khususnya.serta menghadirkan presenter kawakan Tukul Arwana, penyanyi Dua Srigala dan Band Boomerang. Kegiatan ini cukup memberikan nuansa tersendiri bagi masyarakat Kota Batam. Terutama pesan moral yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batam untuk tetap menjaga kerukunan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Selain Ketua DPRD Kota Batam, pimpinan daerah lainya juga menyerukan hal yang sama termasuk Wali Kota Batam H.M.Rudi,SE, Wakil Wali Kota Amsakar Achmad, Kapolresta Barelang Kombes.Pol.Helmy Santika,Dandim 0316/Batam Letkol. Inf. Andreas Nanang Dwi, Danyon-
if Raider Khusus 136/TS. Wali kota Batam berpesan kepada masyarakat agar mewaspadai informasiinformasi yang berpotensi memecah belah dan merongrong-rong persatuan dan keutuhan bangsa. Informasi itu rawan disuarakan melalui media-media sosial (medsos). “Batam milik kita semua. Mari bersatu. Gunakan medsos secara positif, yang tak betul hilangkan saja,” kata Rudi. Wakil wali kota juga mengingatkan agar masyarakat cerdas dalam menyeleksi informasi di dunia maya. Karena kalau tidak, maka bisa menjadi bumerang. “Info itu bisa positif, tapi kalau disebarluaskan secara provokatif, maka akan negatif hasilnya. Mari kita bahu membahu membangun negeri ini, jangan mau diprovokasi,” kata Amsakar. Sementara Dandim 0316/Batam mengatakan, acara ini digelar untuk meningkatkan kembali rasa cinta tanah air. “Tujuannya adalah menyatukan warga Batam dan menyampaikan kepada umum bahwa Batam memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara,” katanya.(***)
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH Foto bersama Walikota Batam, H.M.Rudi,SE,MM, Wakil Walikota Batam,FKPD Tokoh Masyarakat dan Tim Pendukung Nusantara Bersatu salah satunya Komedia
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH bersama Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
WALIKOTA Batam,H.M.Rudi,SE didampingi Ketua DPRD Kota hadapan peserta Nusantara Bersatu di Lap.Engku Putri.
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH bersama FKPD dan menuju panggung.
KETUA DPRD Kota Batam, Nuryanto,SH,MH berada diatas panggung bersama Walikota Batam, H.M.Rudi,SE dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta Pimpinan Ormas yang ada di Kota Bata
Pendukung Acara Nusantara Bersatu berjalan
CMYK
Batam, Nuryanto,SH,MH, menyampaikan orasi di
CMYK
7
RIAU
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Bupati Meranti Mangkir Sidang Kasus Korupsi PARA peserta yang mengikuti Apel Nusantara
5.000 Peserta Ikut Apel Nusantara Bersatu di Bengkalis BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Sekitar 5000 peserta yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, pemuda dan Aparatur Sipil Negara, memadati Lapangan Tugu Bengkalis, mengikuti apel Nusantara Bersatu tingkat Kabupaten Bengkalis, Rabu (30/11/2016). Apel yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama itu penuh dengan kesatuan dan kekompakan dari berbagai etnis yang turut diundang untuk samasama mengikuti apel Nusantara Bersatu Usai menyanyikan lagu kebangsaan, apel dilanjutkan dengan mendengarkan orasi dari berbagai pejabat tinggi yang ada di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan tersebut. Seperti Bupati Bengkalis diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) H Arianto, Ketua DPRD Bengkalis diwakili, Indrawan Sukmana. Kemudian, Dandim 0303 Bengkalis, Letkol Inf Rizal Faizal Helmi, Kapolres Bengkalis, AKBP Hadi Wicaksono, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Rahman Dwi Saputra, Kepala Pengadilan Negeri, Rustiyono, Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, H Amrizal, Ketua LAMR Bengkalis, H M Yusuf dan Perwakilan Pemuda dari KNPI Bengkalis. Sama maksudnya dengan orasi sejumlah kalangan, Plt Sekda, H Arianto mengatakan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama serta adat istiadat yang tidak bisa terpisahkan dari sabang sampai merauke. “Tanpa beragam suku, kepercayaan dan budaya, bukan Indonesia namanya. Maka, kita harus bisa buktikan kalau kita merupakan bangsa yang siap menjadi junjungan untuk hidup rukun, aman dan selalu bersama dengan penuh sikap kekeluargaan,” tegas Arianto. Dalam menjalani hidup dan kehidupan, terlebih dalam tatanan masyarakat berbilang kaum, perbedaan atau kebhinnekaan, lanjut Plt Sekda, merupakan sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Tetapi harus dihadapi dengan sikap yang bijak.”Dalam kaitan sikap yang bijak menyikapi perbedaan dimaksud, salah satu tunjuk ajar dari alam yang diberikan Allah, tuhan yang maha esa, yang sama-sama harus dapat kita jadikan tempat untuk belajar adalah pelangi,” ungkap Arianto. Menurutnya, selain perbedaan warna, hal lain yang menjadikan pelangi itu cantik dan anggun adalah saling berdampingannya tiap-tiap warna yang berbeda itu. “Dapat kita bayangkan jika pelangi itu warnanya saling menjauh antara satu dengan lainnya. Meskipun mungkin tetap kelihatan cantik dan anggun, tapi tidak akan secantik dan seanggun jika warna-warna tersebut saling berdampingan,” jelas Plt Sekda. Bila ditarik dalam kehidupan bermasyarakat, segala perbedaan suku, bahasa dan agama merupakan sebuah anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang patut disyukuri. “Ini lah keunikan, bangsa Indonesia dengan keanekaragaman yang dimiliki, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang utuh sebagai satu kesatuan. perbedaan yang ada, hendaknya menjadi pilar-pilar kokoh untuk menopang sebuah bangunan besar bernama indonesia,” tuturnya. Plt Sekda menegaskan, apabila masyarakat kompak dan bersatu, maka akan mampu menangkis setiap ancaman yang akan merongrong kedaulatan bangsa Indonesia.”Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis, apapun profesinya, apapun agama, apapun suku dan bahasanya, harus bergandeng tangan, bahu membahu, seiya sekata untuk mewujudkan Indonesia yang jaya. Jangan sekali-sekali, mengedepankan ego, aku lah yang hebat, tapi kita ibarat mata rantai, satu sama lain selalu berkaitan, sehingga menjadi kuat,” harapnya. Bak pohon besar, ungkap Arianto, meskipun setiap hari diterpa oleh angin kencang, bahkan badai sekalipun, namun bangsa indonesia tidak boleh roboh. Untuk tetap berdiri kokoh, pohon harus disokong oleh akar-akar yang kuat. Akarakar itu, adalah semua kita, rakyat indonesia dari sabang sampai marauke. (rm/nst)
Polres Bengkalis Tangkap Kosmetik Seludupan Senilai Rp 1 Miliar BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Satpol Air Polres Bengkalis kembali berhasil menggagalkan masuknya barang-barang seludupan dari negara tetangga ke wilayah Indonesia melalui perairan Pulau Rupat Selatan, Kabupaten Bengkalis, Kamis (24/11/2016) lalu. Barang seludupan yang dimaksud diduga berasal dari Malaysia itu adalah kosmetik ilegal dalam kemasan 80 kotak atau kardus dengan harga Rp 1 Miliar lebih. Kapolres Bengkalis, AKBP Hadi Wicaksono, kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Penangkapan kosmetik ilegal diperairan Rupat Selatan itu berawal dari kecurigaan Sat Polair saat melihat ada kapal yang melintas tanpa nama. “Saat akan dilakukan pemeriksaan, kapal motor tersebut kabur menuju pinggir tepatnya dipantai Lohong, lalu kandas. Nahkoda kapal dan ABK kapal Motor langsung lari kedarat dengan meninggalkan kapal Motornya yang membawa 80 kota kosmetik senilai Rp 1 miliar tersebut,” kata Kapolres Bengkalis, AKBP Hadi Wicaksono. Dari pemeriksaan saat itu, ternyata alat-alat kosmetik itu tidak dilengkapi dokumen yang sah alias ilegal dan diduga seludupan dari Negara Malaysia. â•œIni merupakan tangkapan yang cukup besar, karena ada beberapa merek alat-alat kosmetik dengan nilai rupiah yang tidak sedikit, terang Kapolres. Dilanjutkan Kapolres lagi, untuk sementara, Kapal Motor tanpa nama itu beserta barang bukti (BB) diamankan di dermaga Satpol Air Polres Bengkalis. Sedangkan bagi pemilik atau pelaku sedang dilakukan pengejaran. â•œDalam perkara ini, pelaku akan kita kenakan sesuai undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang perlingan Konsumen JO pasal 24 peraturan Kepala BPOM No 27 tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan kedalam wilayah indonesia 6 Mei 2016.(rm/ita).
SELATPANJANG,RAKYATMEDIABupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Irwan Nasir, mangkir dalam sidang kasus dugaan korupsi lahan pelabuhan Dorak, Selat Panjang, Meranti, Riau, di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, Kamis (1/12/2016) pekan lalu.Irwan Nasir tak hadir dengan alasan dinas.”Lagi tugas dinas luar, ada acara di Taman Mini, suratnya ada tuh, kami punya,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nofriandi usai sidang. Irwan Nasir sudah absen dalam sejumlah agenda sidang. Terhitung sudah tiga kali Irwan Nasir mangkir. Akhirnya kesaksian Irwan Nasir hanya dibacakan BAP.”Ya, masih sesuai KUHAP-lah, tiga hari sudah ngasih tahu. Kalau mau lihat suratnya ada, boleh di-copy. Inti kesaksian (Irwan Nasir) menerangkan kalau Pak Irwan semuanya dikerjakan PPTK, sama dengan panitia,” ujar Nofriandi seperti dilansir GoRiau.com. Dalam kasus itu, ada empat terdakwa, diantaranya Zubiarsyah, mantan Sekda Kepulauan Meranti, sekaligus selaku pengguna anggaran dalam
Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir pengadaan lahan tersebut. Kemudian Abdul Arif selaku ‘broker‘ dalam pengadaan lahan. Lalu Mohammad Habibi, mantan Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
Kepulauan Meranti, sekarang menjabat Kabid Aset dan Daerah, sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam proyek yang bernilai puluhan miliar rupiah tersebut. Terakhir Suwandi Idris, Kepala
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Meranti yang juga merupakan Sekretaris Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pelabuhan Dorak. Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor, Juncto pasal 55 KUHPidana. Dugaan korupsi ini bermula pada 2013 lalu, saat adanya pembebasan lahan yang diduga dilakukan melalui broker. Uang pada kas daerah tahun 2013 sudah dibayarkan sebesar Rp2.006.421.200, setelah dipotong pajak. Usut punya usut, dua bidang tanah seluas 48 ribu meter persegi untuk pembangunan Pelabuhan Dorak yang disebut atas nama Simin dan Jus salatun, ternyata fiktif belaka alias bukan punya mereka, melainkan milik orang lain, sehingga tanah tidak dapat dikuasai, baik secara fisik maupun yuridis oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Akibatnya, uang negara yang sudah dibayarkan ini terbuang percuma, sehingga Jaksa Penuntut Umum merekonstruksikan kerugian negara dalam kasus ini adalah total lost. (rm/mwd)
6 Pejabat Eselon II Pemkab Meranti Dilantik
WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim sadang membacakan
SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Drs H Said Hasyim melantik 6 orang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (30/11/2016). Pelantikan itu digelar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang. Adapun 6 pejabat eselon II yang dilantik H Said Hasyim Rabu siang itu antara lain;Drs HM Arif MN, yang sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan (Disdikbud), menjadi Staf Ali Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Syamsuar Ramli SE, yang sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM), menjadi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pengurusan Perizinan Terpadu (BPMPPT). H Herman SE MT, yang sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Dis-
tamben), menjadi Kepala Disperindagkop-UKM.Hariadi ST MT  yang sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU).Ir H Ardhahni MT yang sebelumnya Kadis PU menjadi  Kepala Distamben. Drs Hendra Putra SIP MSi yang sebelumnya Kepala BPMPPT, menjadi Kepala Dishubkominfo. Dalam pengumuman, sempat disampaikan satu nama pejabat yang akan dilantik yakni Drs H Ishak Izrai, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora). Ishak Izrai diumumkan mengisi posisi staf ahli bidang pembangunan, namun Ishak sendiri tidak terlihat hadir mengikuti pelantikan. Terlihat hadir saat pelantikan 6 pejabat eselon II itu, Plt Sekretaris Daerah Yulian Norwis SE MM, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs H Tengku Akhrial, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Drs Revirianto, dan beberapa kepala SKPD lainnya. (rm/zaini).
Ratusan Nelayan Gelar Aksi Demo di Kantor Camat Bukit Batu BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Ratusan nelayan yang tergabung dalam Ikatan Nelayan Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil, Rabu (30/11/2016) lalu menggelar aksi demo di Kantor Camat Bukit Batu menuntut dihentikannya operasional nelayan dari luar yang menggunakan Jaring batu. Massa Demonstran dipimpin oleh koordinator aksi Jaswir bergerak dari Tempat Penjualan Ikan (TPI) Desa Pakning Asal menuju Kantor Camat Bukit Batu Jl. Jendral Sudirman Sungai Selari. Pantauan media ini, setibanya di kantor Camat, mereka menggelar orasi penolakan jaring batu beberapa menit di halaman kantor Camat.”Kita nelayan tradisional Bukit Batu dan Siak Kecil begitu resah dengan adanya nelayan dari luar yang menggunakan Jaring Batu, ini sudah berlangsung lama, Kami menolak keras keberadaan mereka,” teriak Jaswir Ketua Ikatan Nelayan Bukit Batu dalam orasinya. “Jika ke depan nelayan batu masih beroperasi di wilayah laut Sungai Pakning dikawatirkan akan terjadi bentrokan antara nelayan lokal dengan penjaring batu tersebut, untuk itu kami meminta pemerintah dan penegak hukum tegas memberikan sangsi kepada mereka,” tambah Jaswir. Beberapa menit kemudian perwakilan dari demonstran diterima oleh Camat Bukit Batu, Reza Noverindra, Kapolsek Bukit Batu AKP Daud Sianturi, Danramil Bukit Batu Kapt. Inf
RATUSAN nelayan bukit Batu lekukan aksi demo
Isnanu, dan Perwakilan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bukit Batu untuk melakukan dialog di Aula Kantor Camat. “Kita memahami keluhan dari rekan rekan nelayan Bukit Batu atas maraknya operasional jaring batu, untuk itu pada kesempatan hari ini mari kita gelar dialog dan mencari solusi terhadap permasalahan ini,” kata Camat Bukit Batu Reza Noverindra mengawali dialog dengan nelayan. Sementara Itu dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Azwir Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan mengatakan ucapan terima kasih kepada nelayan Bukit Batu yang telah menyampaikan aspirasi.”Ini adalah masalah lama dan berbagai cara telah kita lakukan untuk mengatasinya, kita juga sudah membentuk kelompok masyarakat nelayan pengawas, kita juga sudah hearing dengan DPRD Bengkalis untuk dilapor-
CMYK
kan ke pusat,” Kata Azwir. Padahal lanjut Azwir sudah ada Undang Undang yang mengaturnya bahwa jaring batu hanya boleh beroperasi di atas 2 mil dari pantai. namun nelayan jaring batu tetap melanggarnya. ”Kita akan meningkatkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan maupun dengan pihak provinsi, aspirasi bapak bapak ini akan kami teruskan ke provinsi agar patroli lebih intensif dilakukan,” Janji Azwir. Sementara itu Kapolsek Bukit Batu AKP Daud Sianturi menyampaikan pesan agar ke depan nelayan harus cepat melapor jika ada temuan di lapangan.”Selain melapor, kita juga berharap agar tidak terjadi tindakan anarkis antar nelayan yang justru akan melanggar hukum. Jadi selesaikan permasalahan melalui mekanisme yang benar,” Pesan Kapolsek Bukit Batu. (rm/ita).
BUPATI Meranti Irwan Nasir didampingi Wakil Bupati Meranti Said Hasyim
Proyeksi Belanja RAPBD Meranti 2017 Rp 1,1 Triliun SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti menggesa pembahasan RAPBD tahun 2017. Dalam rentang waktu 24 jam dilakukan tiga kali paripurna mulai paripurna penyampaian KUA-PPAS pada Selasa (29/11/2016) malam, lalu paripurna penyampaian nota keuangan pemerintah pada Rabu (30/11/2016) pagi dan paripurna pandangan umum fraksi Rabu sore. “Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RAPBD itu harus disahkan 14 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran. Saat ini waktu kita semakin sempit, sehingga saya harapkan kerjasama kita semua untuk membahas ini,” harap Bupati Irwan saat paripurna KUA-PPAS. Sementara pada paripurna pidato penyampaian nota keuangan pemerintah, Bupati mengajukan proyeksi belanja dalam RAPBD 2017 hanya sekitar Rp 1,1 triliun. Angka tersebut sama seperti yang disampaikan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Marhisyam pada paripurna penyampaian kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), Selasa malam. Dalam paripurna penyampaian nota keuangan, Bupati Irwan menargetkan pendapatan RAPBD 2017 sekitar Rp 1,2 triliun. Adapun komposisinya yakni PAD sekitar Rp 63 miliar, dana perimbangan diasumsikan Rp 808,6 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp 245,5 miliar. Sedangkan komponen belanja diproyeksi sebesar Rp 1,1 triliun. Adapun komposisi belanja dalam RAPBD 2017 meliputi belanja tidak langsung sekitar Rp 588,6 miliar dan belanja langsung sekitar Rp 590,7 miliar. Sementara pada komponen pembiayaan dianggarkan Rp 100 miliar berupa penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (silpa). Bupati Irwan mengakui penurunan APBD ini. Sebagai perbandingan, APBD murni tahun 2016 disahkan sekitar Rp 1,4 triliun, dan pada perubahan anggaran tersebut dirasionalisasi menjadi Rp 1,2 triliun. Dengan proyeksi Rp 1,1 triliun untuk APBD 2017, maka terjadi pengurangan sekitar Rp 100 miliar dibanding APBD 2016 setelah perubahan. “Meski dalam kondisi anggaran terbatas, kita harus bisa mengusahakan agar ekonomi tetap tumbuh, stabilitas harga terjaga,” harapnya saat sambutan pada paripurna KUA-PPAS. Ia juga berharap pembahasan RAPBD 2017 dapat diselesaikan tepat waktu. Bahkan kepada seluruh pejabat SKPD diminta aktif dan responsif dalam pembahasan tersebut. “Kita perlu pahami bahwa membangun bukanlah proses yang mudah. Kadang berhasil, tapi tidak jarang kita harus menerima kekurangan di sana sini. Namun yang membuat kita bangga bahwa pembangunan adalah upaya kita bersama dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan,” papar Bupati. Paripurna nota keuangan ini sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Taufiqurrohman dan Wakil Ketua Muzamil. Hampir seluruh Kepala SKPD hadir termasuk Plt Sekda Yulian Norwis SE MM. Terlihat pula perwakilan dari Polres dan Koramil 04 Selatpanjang.(rm/humas)
CMYK
SUMBAR
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Bupati Pasbar Kembangkan Sistem Online Berantas Pungli PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) di bawah kepemimpinan Bupati Drs H. Syahiran MM bertekad dan komit untuk memberantas pungutan liar (pungli) di jajarannya. “Saya imbau kepada seluruh pejabat tinggi pratama kepala bagian, camat, Bupati Pasbar wali nagari agar tidak Syahiran melakukan pungli dengan dalih apapun,” tegas Syahiran kepada GoSumbar, Sabtu 26 November 2016. Dikatakan Syahiran, institusi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik diminta untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan, akuntabeel agar tidak terjadi riak - riak di tengah masyarakat “Saya minta kepada kepala SKPD, camat, kepala bagian dan wali nagari untuk meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek pungli,serta melakukan upaya untuk meningkatkan integritas ASN dilingkungan masing-masing,”ucapnya. Selain itu lanjutnya, jajarannya juga harus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antar pemberi dan penerima layanan. Kemudian membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan. “Disamping itu harus mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungli dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktek pungli. Menerapkan sistem pengaduan internal untuk membuka atau mencegah pungli. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan masyarakat,” pinta politisi Partai Gerindra itu. Sementara itu bagi lembaga pendidikan dan sekolah agar mempedomani peraturan Mendikbud Nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.”Jika masih ada ASN yang masih ragu dengan kategori pungli bisa berkonsultasi dengan Inspektorat dan bagian hukum sekretariat Pasbar,” sebutnya.(rm/khaidir)
8
DPRD Kota Pariaman Sahkan 19 Ranperda Propemperda 2017 PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Tidak hanya mengesahkan APBD tahun 2017 Kota Pariaman, DPRD Kota Pariaman juga telah menetapkan 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2017. Propemperda tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD pada rapat Paripurna, Rabu (30/ 11) di Gedung Dewan Manggung, sebelum Paripurna Pengesahan APBD 2017. Ketua Badan Legislasi Daerah (Baleg) DPRD Kota Pariaman Riza Saputra, mengatakan, sebelum disepakati pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama Tim Asistensi Ranperda Pemerintah Daerah dan SKPD terkait. Ke-19 Ranperda sudah dikaji oleh masing-masing pihak pengusul yang akan jadi acuan oleh dewan selama tahun anggaran 2017. “Dari 19 Ranperda tersebut, 14 Ranperda usulan Pemerintah Kota Pariaman dan 5 Ranperda merupakan inisiatif DPRD. Usulan Pemko ini terdiri dari 11 ranperda baru dan 3 ranperda kumulatif terbuka yaitu ranperda tentang APBD,” ujar Riza. Dikatakannya, kelima ranperda inisiatif dewan itu merupakan turunan dari tahun 2016, sebagian besar sudah selesai disusun oleh inisiator bersama Kemenkumham Sumbar.
KETUA DPRD Kota Pariaman Mardison didampingi Walikota Pariaman Mukhlis Rahman
“Pada prinsipnya inisiator ranperda sudah setuju, karena hal ini sudah disusun oleh Insiator sendiri bersama Kemenkumam. Awal tahun 2017 ini akan dilimpahkan, kemudian akan dibentuk Pansus untuk membahas,” ungkap Riza yang juga Ketua KNPI Kota Pariaman ini. Sementara itu Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, mengatakan, pembentukan Propemperda sesuai dengan Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa penyusunan Propemperda kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPRD bersama bupati/walikota. “Penetapannya dilaksanakan sebelum pengesahan APBD tahun anggaran 2017. Propemperda Ranperda yang akan dibahas oleh dewan den-
gan pemerintah daerah selama tahun 2017 merupakan kebtuhan daerah untuk mendukung pembangunan,” ujar Mardison. Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, a. Usulan Baru, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Pariaman Tahun 2017-2037, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Pariaman, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Kawasan Pasar, Rencana Induk Kepariwisataan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pajak Hiburan; Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman; Nama Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pariaman, b. Kumulatif Terbuka, Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, Ranperda yang berasal dari DPRD, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan, Kawasan Tanpa Rokok; Pengelolaan Zakat, Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.(rm/ amina)
Padangpariaman Terima Insentif Rp51 M Dari Kemenkeu RI Karena Raih WTP WAKIL Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menandatangani penetapan APBD 2017
APBD 2017 Padangpariaman Kurangi Prosentase Belanja Pegawai PADANG PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Padangpariaman telah sepakat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padangpariaman Tahun Anggaran 2017 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Alhamdulillah, penetapan APBD 2017 berjalan lancar dan mengutamakan kepentingan umat,” kata Wkil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur di Aula DPRD, Senin (28/11/2016) pekan lalu di Padang Pariaman. Penetapan APBD 2017, kata dia, mencerminkan besarnya kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah bersama DPRD terhadap kesinambungan proses pembangunan yang terdokumentasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Padangpariaman tahun 2016-2021. “Izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung dan tidak langsung terhadap disepakatinya rumusan APBD 2017, terutama kepada seluruh anggota DPRD,” kata Suhatri Bur. Pada kesempatan itu Wabup Suhatri Bur menyampaikan beberapa catatan kesepakatan penting, diantaranya bahwa Rencana Pendapatan Daerah tahun 2017 disepakati sebesar Rp1,4 trilyun. Adapun rencana belanja tidak langsung sebesar Rp847 milyar dan belanja langsung sebesar Rp600 Milyar.”Terdapat angka defisit anggaran sebesar Rp32.724.300.144,73 yang nantinya diharapkan dapat dioptimalkan penggunaan pembiayaan netto guna menutupi defisit anggaran ini,” ungkapnya. Penetapan APBD 2017, lanjut Suhatri, mencatatkan sejarah penting dimana untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Padangpariaman memiliki rencana belanja pegawai yang kurang dari 50% dari total belanja daerah yang ada, yaitu sebesar Rp667 milyar atau hanya 46,1%, dengan demikian proporsi belanja pegawai sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur perundang-undangan. Sementara Ketua DPRD Faisal Arifin, mengingatkan kepada segenap aparatur pemerintah Kabupaten Padangpariaman, terutama pengelola anggaran, agar meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan konsisten, mulai saat perencanaan dan penganggaran, serta melaksanakan kegiatan sampai mempertanggungjawabkannya. “DPRD meminta agar pelaksanaan program dan kegiatan, hendaknya sesegera mungkin di awal tahun anggaran. Lebih cepat pembangunan berarti segera dapat dinikmati masyarakat, peredaran uang segera mengalir di tengah-tengah masyakarat, sehingga berdampak lebih cepat kepada pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Politisi Golkar itu. Di saat yang sama, Sekda Padangpariaman Jonpriadi, mengatakan, dengan penetapan APBD tahun 2017 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Disamping itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman akan menerima penghargaan oleh Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).”Mudah-mudahan, untuk tahun 2017 kita mendapat DID sebesar Rp51 Milyar. Ini berkat dukungan DPRD dan seluruh pihak disertai doa masyarakat,” jelasnya.(rm/khaidir).
BUPATI Padang Pariaman Ali Mukhni memegang piagam
PADANG PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Murni (WTP-Murni) yang diraih Padangpariaman pada tahun 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Hari ini, mewakili Ibu Menteri Keuangan, kami serahkan piagam penghargaan kepada Bapak Bupati Ali Mukhni. Semoga bisa dipertahankan tahun depan,” ucap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Kementerian Keuangan RI di Ruang Kerja Bupati, di Parit Malintang, Rabu (30/11/2016) pekan lalu. Atas prestasi itu, kata Su-
priyo, berarti Kabupaten Padangpariaman telah berperan atas akuntabilitas keuangan daerah yang efektif, transparan, akuntabel serta mengutamakan asas kepatutan dan kewajaran.”Untuk itu pemerintah pusat beri berupa Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2017 sebesar Rp51 milyar,” ungkap Supriyo yang didampingi Kepala KPPN Padang Hemidon. Jika Padangpariaman bisa pertahankan WTP Murni, menurut dia, maka DID bisa meningkat berkali lipat. Sementara itu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, mengatakan, penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan untuk memotivasi jajarannya agar mempertahan-
kan prestasi di tahun mendatang. Penerapan akuntansi berbasis akrual sebagai standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan kepada pengelola keuangan. Ali Mukhni juga menekankan bahwa penyerahan LPKD tahun depan, Kabupaten Padangpariaman harus menjadi daerah yang pertama menyerahkannya kepada BPK RI.”Dari awal tahun, kita sudah menyiapkan rekap laporan perbulan, jadi memudahkan dalam penyampaian laporan keuangan nantinya kepada BPK,” kata Alumni Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu. Di saat yang sama, Sekda Jonpriadi mengatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual ada tujuh laporan yang mesti disiapkan yaitu laporan realisasi, laporan perubahan saldo, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. ”Arahan Bapak Bupati, kita siapkan rekap perbulan dari SKPD agar memudahkan di akhir tahun. Semoga bisa kita pertahankan di tahun depan,” kata Jonpriadi didampingi Kepala DPPKA Hanibal. Diketahui bahwa Padangpariaman telah meraih Opini WTP sebanyak empat kali yaitu tahun 2008, 2013, 2014 dan 2015. Untuk LKPD Tahun 2015, Padangpariaman raih Opini WTP Murni. (rm/amina).
Kota Pariaman Terima Insentif DID 7,5 Milyar Dari Kemenkeu RI PARIAMAN, RAKYAT MEDIA-Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Supriyo, di ruang kerja Walikota Pariaman, Kamis (1/12/2016) pekan lalu. Penghargaan yang diterima atas keberhasilan Pemko Pariaman menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2015 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. ”Alhamdulillah, Kota Pariaman dapat kembali penghargaan. Kali ini dari menteri keuangan, kedepan akan dipertahankan dan lebih ditingkatkan,” ujar
Mukhlis. Karena Kota Pariaman mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penyampaian APBD tepat waktu serta berkinerja baik, sambung Mukhlis, Menteri Keuangan memberikan reward berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID). “Kita dapat alokasi DID dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7,5 milyar, mudah-mudahan kedepan kita menerima lebih besar lagi, tentu dengan mempelajari kriteria yang harus dicapai,” kata dia dengan optimis. Selanjutnya, Kepala Kanwil Perbendaharaan, Supriyo, menyebutkan, untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID), pemerintah daerah harus memenuhi beberapa kriteria yaitu kriteria utama dan kriteria kiner-
CMYK
ja. Kriteria utama, kata dia, Pemda harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan penetapan Perda APBD tepat waktu. Sedangkan Kriteria Kinerja merupakan kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, seperti kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik serta ekonomi dan kesejahteraan. Penyerahan DIPA menurut dia akan dilaksanakan tanggal 20 Desember 2016, dan penggunaan Dana Insentif Daerah diutamakan untuk pendidikan. ”Boleh juga untuk yang lain dan nanti sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang akan diterbitkan,” sambungnya. (rm/khaidir).
BUPATI Pasaman Barat H Syahiran memberikan bantuan kepada nelayan
Realisasi ADD dan ADN Pasaman Barat Rendah PASAMAN BARAT, RAKYAT MEDIA-Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), masih rendah hingga awal Desember ini.Untuk realisasi ADD hingga minggu keempat November masih 53,7 persen sedangkan ADN masih 57,8 persen. Bupati Pasaman Barat, Syahiran saat pertemuan dengan wali nagari (kepala desa) di Aula Kantor Bupati Pasaman Barar, Kamis (1/12) mengatakan, wali nagari jangan takut untuk mempergunakan ADD dan ADN untuk pembangunan nagari. Pemerintah pusat dan daerah sudah memperhatikan nagari-nagari (desa-desa) yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, wali nagari tidak usah takut untuk mempergunakan anggaran tersebut, selama untuk pembangunan dan masyarakat. ”Jika walinagari takut dengan regulasi yang semakin sulit, bisa berkonsultasi dengan pihak terkait. Lagi pula ada tenaga ahli untuk hal ini, ada pendamping desa, dan pendamping nagari untuk berkonsultasi,” kata Syahiran. Ia menambahkan, jika wali nagari masih takut untuk mempergunakan ADD dan ADN. Maka anggaran yang sudah ditetapkan untuk nagari akan menjadi silva jika masih tersisa. ”Kalau masih kurang juga wali nagari bisa mempergunakan tenaga akuntansi dalam
pengelolaannya,” ujarnya. Menurutnya, wali nagari harus cepat mempelajari regulasi menyangkut keuangan. Jika pada tahun 2016 ADD sebesar Rp19 Miliar dan ADN Rp12 Miliar, maka pada tahun 2017 akan meningkat 200 persen. “Kalau wali nagari tidak mempelajari regulasi, masih takut-takut juga mempergunakan anggaran yang telah disediakan. Akan jadi silva terus, dan itu juga tidak baik. Saya menyadari bahwa regulasi cepat berubah setiap waktu. Namun, kita harus tetap belajar,” ungkap Syahiran. Ia menyebutkan sesuai dengan surat edaran pencairan alokasi dana nagari dan dana desa selambat-lambatnya 13 Desember 2016. Dari data yang diterima realisasi dana nagari baru mencapai 66 persen dan fisik 75 persen. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pasaman Barat, Etris Dsem mengatakan progres realisasi keuangan dana desa di lapangan 46,8 persen realisasi fisik dana desa rata-rata kabupaten perminggu ke empat November adalah 53 persen. Progres realisasi keuangan ADN 55,7 persen, realisasi fisik ADN 57,8 persen. “Kami menyadari bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari aturan yang sering berubah. Kekosongan tenaga pendamping desa dan lain sebagainya,” ujar Etris Dsem. (rm/amina).
CMYK
9
SUMUT
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
7 Oknum Polisi Diduga Pesta Narkoba MEDAN, RAKYAT MEDIA-Kapolda Sumatera Utara, Irjend Pol Rycko Amelza Dahniel mengaku akan memberikan sanksi berat kepada 7 anggotanya yang diduga pesta narkoba di KTV Stroom, Gedung Selecta, Jalan Listrik Medan beberapa waktu lalu. Sebelumnya, 7 oknum polisi yang berasal dari Binjai ditangkap petugas Detasemen Polisi Militer I/5 saat tengah asyik menikmati musik disko bersama dua orang wanita. “Saat ini mereka semua dalam proses pemeriksaan di Propam. Kalau terbukti, tentu akan ada sanksinya,” kata Rycko disela-sela kegiatan Nusantara Bersatu, Rabu (30/11/2016) pekan lalu. Rycko menjelaskan, ke 7 anggotanya itu akan lebih dulu menjalani sidang kode etik. Bila terbukti unsur pidananya, maka ke 7 oknum polisi itu akan diproses sesuai hukum yang berlaku.”Saya sudah ingatkan kepada anggota jangan sekalikali terlibat narkoba. Ini perintah. Jangan coba-coba dan enggak boleh jadi beking narkoba,” katanya. Adapun ke 7 anggota polisi yang diamankan saat itu masing-masing Brigadir MHS, Brigadir RH, Brigadir LP, Brigadir DC, Bripda KH, Bripda BAR, Bripda A serta dua wanita MYM (19) dan SSK (22). Saat diamankan, dikabarkan ditemukan barang bukti 19 butir pil ekstasi.(rm/ant)
GUBSU (tengah) launching Binjai Smart City
Gubsu Launching Binjai Smart City
KAPOLDA dan Gubernur Sumut hadiri kegiatan Nusantara bersatu di Medan
31 Wartawan Sekretariat DPRD Kab. Kampar di Sumut Ikuti Ujian Kunker Ke DPRD Langkat Kompetensi Wartawan LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Untuk menimba ilmu dan menambah pengalaman sekretariat DPRD Kabupaten Kampar menjatuhkan pilihannya dalam melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat, beberapa waktu lalu. Seluruh Rombonngan tiba yang diterima dan disambut oleh Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan dan juga Kasubbag Humas dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Langkat Aidil Umar SE serta Kasubbag Protokol dan Rumah Tangga Zubaidah Kaunar SH diruang rapat gedung DPRD Langkat Stabat. Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar yang turut dalam rombongan tersebut diantaranya yaitu; Kasubbag Verifikasi Marfuatun SH, Kasubbag Perbendaharaan Yenita Rismauli, Kasub-
bag Persidangan Lismarni SH, Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sulaina SE, Pelaksana pada Subbag Perbendaharaan Hendri Supardi dan pelaksana pada Subbag Pemberitaan dan Dokumentasi masingmasing di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan dan bincangbincang menambah suasana menjadi akrab hingga pertemuan berjalan lancar dengan penuh komunikatif serta saling memberikan informasi satu sama lain diantaranya banyak membicarakan permasalahan yang berkaitan tentang sistem birokrasi dan hal-hal lain yang muncul dan berkembang saat berjalannya pertemuan. Menanggapi dari berbagai macam pertan-
yaan yang dilontarkan oleh beberapa orang staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar tersebut, Sekretaris DPRD Langkat Drs.Basrah Pardomuan memberikan jawaban dan penjelasan secara terperinci yang akhirnya mereka tampak merasa puas dari semua jawaban yang disampaikan Salah seorang dari mereka mengucapkan sangat berterima kasih atas informasi dan masukanmasukan yang telah diberikan dan ternyata pilihan kami untuk berkunjung kemari dalam menimba ilmu dan menambah pengalaman tidaklah meleset, sebutnya. Akhir dari pertemuan yang cukup bermanfaat tersebut mereka melakukan foto bersama dan sekaligus masing-masing mereka saling tukar menukar cendra mata. (rm/topan)
SUASANA akrab dan serius terlihat saat berlangsungnya pertemuan diruang Rapat gedung DPRD Langkat Stabat.
TERLIHAT dalam foto sejumlah wartawan ikuti ujian UKW
PADANGSIDIMPUAN, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 31 jurnalis dari berbagai media di Sumatera Utara mengikuti ujian kompetensi wartawan (UKW) yang digelar di Kota Padangsidimpuan, Hall Mega Permata, pada KamisJumat, 1-2 Desember 2016 Sekretaris Jendral Dewan Pers Wina Armada Sukardi di Padangsidmpuan, Kamis , mengatakan, UKW itu bentuk kegiatan ujian kepada wartawan yang nantinya berkopeten, laksanakan UKW dengan baik, serius dengan itikad yang kuat dalam profesi wartawan. UKW yang digelar ini untuk membentuk seorang jurnalis yang berkompeten dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Menurut dia, saat ini jurnalis di seluruh Indonesia harus tersertifikasi sehingga mengetahui betul bagaimana bekerja di lapangan sebagai Jurnalis hingga menghadapi narasumber. Untuk Standar Kompe-
tensi Wartawan, UKW, yakni tingkat muda (jurnalis/wartawan) yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama perusahan swasta PT Agincourt Resource dengan PWI . Ia juga mengimbau kepada seluruh jurnalis di Sumatera Utara untuk mengikuti UKW karena termasuk sebagai salah satu syarat menjalankan profesi, bahkan narasumber bisa menolak jika diwawancarai jurnalis yang belum kompeten atau belum mengikuti UKW. Sementara Ketua PWI Sumatera Utara H Hermantjah, mengatakan kegiatan ini merupakan UKW ke VIII, dan ini merupakan kegiatan UKW pertama yang dilaksanakan di daerah artinya Kabupaten/Kota. Peserta sendiri datang dari daerah seperti dari Binjai, Batubaru, Siantar, Mandailing Natal, Tanjung Balai, Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Utara, Sibolga, Simalungun dan Kota Padangsidimpuan, Tapsel.(rm/ant)
KOMISI A DPRD LANGKAT MINTA PENANGGUHAN TAHANAN LANGKAT,RAKYATMEDIADua orang wanita ibu rumah tangga masing-masing Fitriana (31) dan Suriati (27) warga Dusun B. VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu sudah berjalan 33 hari ditahan di Polres Langkat, keduanya dituduhkan mencuri buah sawit brondolan sebanyak kurang lebih 50 kilogram di areal lahan perkebunan kelapa sawit milik PT.Kepong LNK Kabupaten Langkat pada bulan lalu. Komisi A DPRD Langkat yang saat ini dipimpin oleh Drs. H.Sarikat Bangun beserta sejumlah anggota bersama Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Langkat menjenguk dua ibu rumah tangga seorang diantaranya sedang hamil 6 bulan dan satunya lagi masih menyusui anak berumur dua bulan yang saat ini ditahan di
Mapolres Langkat Stabat, Jum’at (25/11/2016) pekan lalu. Sehari sebelum komisi A DPRD Langkat telah melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap kedua pelaku pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2016 lalu.Kedatangan rombongan diterima dan disambut oleh Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Dedy Dharma dan tim penyidik Reskrim diruang Aula Mapolres Langkat. Dalam pertemuan Drs.H.Sarikat Bangun mengatakan mengingat pelaku selama masa tahanan dipenjara, kondisi bagi seorang ibu hamil akan terganggu baik terhadap janin dan asupan gizi buat Fitriana (31) juga terpaksa meninggalkan 2 orang anak masih sangat kecil-kecil yang masih du-
duk dikelas 2 dan kelas 3 SD, sementara Suriatik (27) memiliki anak bayi yang sedang disusui baru berumur 2,5 bulan. Lanjutnya, kami mohon kiranya anak kami diperbolehkan pulang dengan penangguhan karena Fitriana sedang dalam kondisi hamil 6 bulan, dia mencuri demi untuk membeli beras karena suaminya sedang dalam keadaan sakit, ucap Drs.H.Sarikat Bangun dengan berlinang air mata memohon kepada Kasat Reskrim Polres Langkat AKP.Dedy Dharma diruang Mapolres Langkat. Senada dengan hal tersebut, Fatimah S.Si, dari Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia DPRD Kabupaten Langkat yang juga saat ini menjabat wakil ketua komisi B DPRD Langkat turut bermohon agar
KETUA Komisi A DPRD Langkat Drs.H.Sarikat Bangun dan Kasat Reskrim Dedy Dharma
dapat penangguhan tahanan, jika dilihat dari kondisi dan keadaan ekonomi dari kedua ibu-ibu ini sangatlah memprihatinkan, kita juga harus melihat dari aspek kemanusiaan, ujarnya penuh harap. Kasat Reskrim Polres Lang-
CMYK
kat AKP.Dedy Dharma merespon permohonan tersebut dan untuk prosesnya kearah itu pihaknya segera mengadendakan serta memprioritaskan untuk segera melakukan gelar perkara, sebab itu adalah prosudurnya, kata Dedy. (rm/topan).
BINJAI, RAKYAT MEDIA-Gubernur Tengku Erry Nuradi melakukan launching Binjai Smart City Binjai yang merupakan kota pertama di Provinsi Sumatera Utara yang menerapkan aplikasi e-gov, di Binjai, Jumat. Soft launching Binjai Smart City tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene secara bersama Gubernur didampingi Wali kota Binjai Muhammad Idaham, ketua tim koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan (Korsupgahdak) Komisi Pemberantasan Korupsi Adlinsyah Nasution, general manager Telkom Witel Medan Muhammad Sibli, direktur Politeknik Negeri Medan Muhammad Syahruddin dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Pada acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama antara Pemko Binjai dengan Politeknik Negeri Medan dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional I Sumatera Witel Medan tentang pembangunan Binjai Smart City. Gubernur Erry Nuradi menyampaikan ucapan selamat dan mengapresiasi Kota Binjai sebagai Kota pertama dari 33 kabupaten-kota di Sumatera Utara yang telah menerapkan smart city. Ia juga berharap suatu saat nanti orang tidak lagi pergi ke Surabaya untuk study banding tentang smart city tapi datang saja ke Binjai. ”Saya berharap kabupaten dan kota lainnya di provinsi ini bisa melaksanakan seperti yang dilakukan daerah ini,”katanya. Erry NUradi juga menyampaikan banyaknya orang yang ditangkap oleh KPK menunjukkan ada sistem yang salah. Karena itu sistem harus diperbaiki dengan membuatnya secara elektronik sehingga akan mengurangi terjadinya Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) . Wali kota Muhammad Idaham mengatakan soft launching Binjai Smart City ini menjadi babak baru bagi terciptanya peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat dan dunia usaha di daerah itu yakni pelayanan yang lebih modern dengan sistem yang lebih akuntabel, transparan, demokratis dan lebih interaktif. Menurutnya ada lima aplikasi yang dilaunching yaitu emusrenbang, e-budgeting, e-sippadu, e-appointment dan emasyarakat. Dimana aplikasi e-musrenbang dan e- budgeting merupakan hasil MoU dengan Pemko Surabaya. Sedangkan e–sippadu, e-appoinment dan e-masyarakat dibangun sendiri oleh Pemko Binjai.Kesemuanya diharapkan dapat diaplikasikan dan terintegrasi di semua SKPD pada bulan Februari 2017 mendatang, katanya. Untuk itu pihaknya menyampaikan terimakasih kepada KPK atas dukungan dalam penerapan e-gov di Binjai.”Atas dorongan KPK dalam waktu dua bulan Kota Binjai dapat melaksanakan soft launching untuk lima aplikasi tersebut,” ungkapnya. Untuk itu pemerintah Kota Binjai akan terus menambah dan menyempurnakan beberapa aplikasi e-gov sesuai master plan pembangunan smart city Kota Binjai Tahun 20162021.Beberapa aplikasi yang akan diupayakan adalah bidang kepegawaian, kesehatan, lalu lintas, pendidikan, ekonomi dan lainnya yang langsung menyentuh kebutuhan publik, katanya. (rm/sup).
SUASANA akrab dan serius terlihat saat berlangsungnya pertemuan diruang Rapat gedung DPRD Langkat Stabat.
PERINGATAN HGN & HUT PGRI DI LANGKAT BERJALAN LANCAR DAN MERIAH LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Peringatan upacara Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke – 71 tahun 2016 di Kabupaten berjalan lancar dan cukup meriah dengan ditampilkannya beberapa kegiatan tambahan dan pertunjukan diantaranya seperti kebolehan dari kolompok Polisi cilik (Polcil) dibawah asuhan serta bimbingan Polres Langkat di lapangan Alun-alun T. Amir Hamzah, kepada media ini Jum’at (25/11/2016) pekan lalu di Stabat. Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH bertindak selaku pembina upacara dan sebagai perwira upacara adalah ketua PGRI Kabupaten Langkat Jumiran, sementara A.Rudiansyah bertugas sebagai pemimpin upacara yang dihadiri oleh barisan siswasiswi perwakilkan dari masing-masing sekolah se Kabupaten Langkat. Hadir dalam kegiatan tersbut Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE, Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin unsur Forkopimda Langkat, Kejaksaan Negeri Langkat, Pengadilan Negeri Stabat, Kodim 0203 Langkat, MUI Kabupaten Langkat, Pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Langkat, para guru se Kabupaten Langkat, insan pers dan undangan lainnya. (rm/topan)
CMYK
NASIOANAL
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
10
BNN Sita Puluhan Ribu Butir Ekstasi Siap Edar Asal Kepri JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan seorang pria berinisial MR (35) saat membawa 29.505 butir ekstasi di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu 19 Oktober 2016 lalu. “MR diamankan di lokasi parkir sepeda motor sebuah supermarket di Pantai Indah Kapuk,” kata Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas belum lama ini di Jakarta. Tersangka MR kata Buwas, bertugas sebagai kurir yang menyimpan barang bukti puluhan ribu butir pil
ekstasinya di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, katanya.”Diduga ekstasi tersebut akan diedarkan ke tempat-tempat hiburan malam di Jakarta dan sekitarnya,” kata mantan Kabareskrim Polri ini. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka merupakan anggota jaringan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika jenis ekstasi yang terkait jaringan internasional.”Narkotika jenis ekstasi tersebut diduga masuk ke wilayah DKI Jakarta dan diselundupkan dari Kepulauan Riau,” lanjut Buwas. Mantan Kapolda Gorontalo itu
menambahkan, ekstasi tersebut bentuknya berbeda dengan ekstasi pada umumnya, bentuknya seperti botol minuman menyerupai permen. “Dan peredarannya melibatkan narapidana di salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jakarta,” katanya. Saat ini tersangka beserta barang bukti dibawa ke BNN guna penyidikan lebih lanjut. Dan terancam pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. (rm/oz).
Hasil Penindakan Patroli Jaring Wallacea 2016
KETUM Grindra Prabowo Subianto bersama ketua DPR RI Setya Novanto
Prabowo Ungkap Obrolan Aktivis Yang Dituduh Makar JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto berkomentar soal sepuluh orang yang ditangkap polisi atas tuduhan makar terhadap pemerintah. Prabowo menghargai keputusan pihak kepolisian. Menurut dia, polisi pasti memiliki dasar dan pertimbangan tertentu. “Tentunya aparat punya dasar,” katanya di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, hari ini, 2 Desember 2016. Sepuluh orang ditangkap pagi tadi dengan tuduhan melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHPjuncto Pasal 87 dan 207 KUHP. Sebagian dari mereka adalah aktivis politik yang diketahui dekat dengan Prabowo, seperti Rachmawati Soekarnoputri; musikus dan calon Bupati Bekasi, Ahmad Dhani; dan seniman Ratna Sarumpaet. Sri Bintang Pamungkas, aktivis politik 1990-an, juga diciduk. Menurut Prabowo, Rachma, Dhani, dan Ratna memiliki sifat nasionalis dan idealis yang tinggi. ”Mungkin mereka ingin romantis, ingin perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan makar,” ucap Prabowo. “Saya kira terlalu jauh kalo mereka disebut mau makar.” Prabowo juga menerangkan, dia beberapa kali mengajak mereka untuk berpikir dan berjuang dalam sistem. Namun, ia tidak bisa memaksakan ajakan itu sebab masing-masing orang memiliki pendirian yang harus dihargai. Dalam demokrasi, dia meneruskan, memang menjunjung tinggi hak menyampaikan pendapat. Namun, Prabowo ingin mencari titik temu jika ada perbedaan. “Saya sih, inginnya semua tepo seliro, marilah kita cari titik pertemuan lah, jangan titik perpecahan,” ujarnya. (rm/tempo).
JAKARTA, RAKYAT MEDIADirektorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah melakukan 12 penindakan dalam Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea tahun ini. Dari penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan kopra dan cengkeh, 80 meter kubik kayu, 1,3 ton telur ikan terbang, 28,2 ton ammonium nitrat, 39.000 batang rokok, dan ribuan botol minuman keras. “Kapal pengangkut barangbarang tersebut ditangkap karena tidak memiliki dokumen angkut yang sah,” kata Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Harry Mulya dalam upacara penutupan Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallecea 2016 di Jakarta, Jumat, 2 Desember 2016. Untuk tindak lanjut atas penindakan operasi Jaring Wallacea, lanjut Harry, pihaknya melakukan penyidikan ter-
DIREKTORAN Jenderal Bea Cukai Harry Mulya
hadap dua kasus, melimpahkan enam kasus kepada instansi terkait, mengenakan denda dan sanksi administrasi atas satu kasus, mengembalikan kapal kepada pemilik, serta melakukan penyitaan atas barang hasil penindakan. Harry juga menyampaikan apresiasi kepada petugas yang telah mengikuti kegiatan tersebut. “Operasi ini telah menghasilkan pencapaian yang cukup
membanggakan. Bukan hanya dari jumlah penindakan, melainkan pencegahan,” ucapnya. Operasi Patroli Laut Bea Cukai Jaring Wallacea merupakan patroli dengan skema terpadu guna peningkatan koordinasi dan kerja sama yang melibatkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, empat Kantor Wilayah Bea Cukai, dan tiga Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai.(rm/tmp).
Fadli Zon: Tuduhan Makar Mengada-Ada JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta Kepolisian Daerah Metro Jaya melepas delapan orang yang diduga akan melakukan makar bila tidak memiliki bukti kuat. Menurut Fadli, dirinya tidak yakin orang-orang yang ditangkap itu berniat makar. “Setahu saya, sebagian besar yang kenal, mereka orang-orang yang peduli terhadap Merah Putih,” katanya dalam keterangan pers, Sabtu, 3 Desember 2016. Delapan orang yang ditangkap dengan tuduhan makar itu, kata Fadli, adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Rachmawati Soekarnoputri, Firza Huzein, Adityawarman Thaha, dan Eko Suryo Santjojo. Fadli berujar, penangkapan ini menimbulkan pertanyaan. Sebab, kata dia, polisi memberikan tuduhan makar terhadap tokoh-tokoh yang dikenal dan aktivitasnya mudah dipantau oleh publik. “Saya kira polisi sedang mempertaruhkan kredibilitasnya terkait aksi penangkapan ini.”ujarnya Selain itu, menurut Fadli, penangkapan ini membuat demokrasi di Indonesia mundur. Penangkapan ini dianggap membungkam kritik dan menindas kebebasan berpendapat di muka umum. “Jangan sampai sesudah melewati fase ‘negara militer’, kini kita malah memasuki fase ‘negara polisi’.” ucapnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, Aksi Bela Islam III pada Jumat, 2 Desember 2016, berlangsung damai dan jauh dari kesan makar. Sebabnya, ia mempertanyakan alasan polisi memberikan tuduhan kepada delapan orang itu. “Mereka tidak mengerahkan massa, tidak melakukan gerakan bersenjata ataupun kekuatan yang dapat dikategorikan makar,” ucapnya. Fadli mengatakan penangkapan ini terkesan mengada-ada. Sebab, polisi turut menuding Rachmawati, yang merupakan putri dari Presiden Soekarno. “Bahkan kini memiliki keterbatasan fisik, bagaimana bisa ia dituduh menggerakkan makar,” tuturnya. Atas kejadian ini, DPR melalui komisi hukumnya, kata Fadli, akan segera memanggil dan meminta penjelasan dari Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian. Menurut dia, Polri jangan sampai melakukan tindakan kontra-produktif dan provokatif di tengah situasi demokrasi saat ini. “Jangan sampai penangkapan ini justru tindakan sewenang-wenang, abuse of power,” katanya. Sebelum Aksi Bela Islam III dimulai, Polri menangkap 10 orang yang diduga makar dan membawanya ke Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Hingga hari ini, beberapa tokoh sudah diizinkan pulang, yaitu Rachmawati, Kivlan Zein, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan Firza Huzein. (rm/red).
KAPOLRI Jendral Tito Karnavian dan tim GNPF MUI
Kapolri Apresiasi Aksi Bela Islam Jilid lll JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kepala Kepolisian RI, Jenderal Tito Karnavian, mengatakan aksi bela Islam jilid lll berakhir dengan aman dan lancar.”Saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada panitia, masyarakat yang datang ke Monas sampai ke Jalan Thamrin, Gambir, dan Istiqlal,” kata dia di DPR, Jumat, 2 Desember 2016. Tito mengatakan kegiatan aksi super damai berjalan khidmat disertai ibadah yaitu salat Jumat, zikir, dan doa. Dia mengaku mendapatkan laporan dari DKI Jakarta tidak ada pohon-pohon yang rusak selama aksi damai berlangsung. Selain itu, Tito berterima kasih kepada anggota Polri dan TNI. Sebab mereka dinilai telah melakukan tugas sesuai standar operasional prosedur. Tidak lupa dia mengapresiasi Panglima TNI yang telah bekerja keras sehingga tetap solid. Tito memastikan tidak ada peserta yang bergerak ke DPR. Sebab dia telah berdialog dan menyepakati aksi damai hanya berlangsung di Monas. Sementara itu, sebagian peserta yang menuju ke
DPR, kata dia, bukan merupakan bagian dari kegiatan aksi damai. “Ini hanya spontan saja,” kata dia. Tito juga menyampaikan aksi serupa dilakukan di Medan, Solo, Surabaya dan semuanya berlangsung aman serta damai. Tidak lupa dia berterima kasih kepada media yang telah memberitakan aksi tersebut secara sejuk. Pantauan Tempo, sekitar pukul 18.00 sudah tidak ada lagi massa yang berdemo di depan gedung DPR. Sebelumnya memang ada puluhan massa gabungan dari Pelajar Islam Indonesia, Gerakan Selamatkan NKRI, Forum Syuhada Indonesia, dan peserta aksi damai yang mendatangi DPR untuk berorasi. Namun mereka membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasinya. Sekitar seribuan aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP juga tampak berbaris membubarkan diri pada pukul 18.00. Bahkan pasukan TNI Kodam III Siliwangi terdengar meneriakkan yel-yel berkali-kali setelah aksi bela Islam jilid lll selesai.(rm/tmp).
PROYEK PASAR CIMAHI JERAT WALIKOTA DALAM KASUS SUAP JAWA BARAT, RAKYAT MEDIA-Sangkaan menerima suap sebesar Rp 500 juta menjerat Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Suharti dan suaminya, Itoc Tochija. KPK menetapkan keduanya menjadi tersangka, termasuk pemberi duit suap dari pihak swasta, Tirswara Dhanu Brata dan Hemdriza Soleh Gunadi. Menurut KPK, kasus ini berkaitan pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi. Proyek gedung Pasar Atas Baru di Jalan Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Jawa Barat. Terlihat aktivitas pembangunan tetap berjalan.Puluhan pekerja memakai helm nampak sibuk melakoni tugasnya. Ada mengeruk tanah, memasang besi, dan mengaduk semen. Beberapa kendaraan alat berat turut menunjang tahapan pembangunan. “Pengerjaan tahap pertama tetap berlangsung, tidak dihentikan. Jadi enggak berpengaruh dengan kasus penangkapan Bu Atty,” ucap salah satu konsultan proyek tersebut yang enggan disebut namanya. Pasar Atas ludes terbakar pada September 2014 silam. Pemkot Cimahi lalu membangun kembali Pasar Atas Baru pada 2016 dengan anggaran pinjaman daerah dari Kementerian Keuangan. Tahap pertama berupa pemasangan fondasi, tiang pancang dan atap dengan nilai anggaran sekitar Rp 43 miliar yang dikerjakan September hingga Desember 2016. Tahap kedua berupa finishing dengan anggaran sekitar Rp 60 miliar yang rencana pengerjaannya pada 2017 mendatang atau Februari hingga Mei. “Tahap pertama sih aman saja, selesainya Desember tahun ini. Dikerjakannya oleh tiga perusahaan. Kalau tahap dua itu pengerjaannya nanti, kan belum proses tender. Kemungkinan yang masalah ini (suap) untuk tahap dua. Saya enggak kenal dengan dua orang pihak swasta (pemberi suap) itu,” ujarnya. Dia menyebut, kabar penangkapan orang nomor satu Pemkot Bandung tersebut sempat membuat geger para pekerja bangunan Pasar Atas Baru. Namun begitu, sambung dia, pihaknya dan pekerja proyek tetap fokus mengejar target pengerjaan tahap pertama yang harus tuntas pada akhir Desember 2016. “Kalau proyek berhenti, tentu kami enggak mau dong perusahaan kami disebut wanprestasi,” tuturnya. Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Suharti ditangkap KPK di rumahnya, Jalan Sari Asih IV No.16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Kamis (1/12) malam. Di lokasi tersebut, KPK turut mencokok mantan wali kota Cimahi periode sebelumnya, Itoc Tochija, yang tak lain suami Atty, serta beberapa orang lainnya termasuk dua pihak swasta diduga pemberi suap yaitu Triswara Dhanu Brata dan Hemdriza Soleh Gunadi. Setelah menjalani pemeriksaan, KPK meningkatkan status keempat orang tersebut menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut satu buku tabungan yang merupakan milik suami Atty diamankan penyidik. Suami Atty yang dalam hal ini dijanjikan sebuah proyek senilai Rp 57 miliar oleh Triswara dan Hemdriza.”Diamankan buku tabungan berisi penarikan Rp 500 juta. Menurut pengakuan TDB dan HSG diberikan kepada MIT,” kata Basaria di KPK, Jakarta, Jumat (2/12/2016) kemarin.(rm/dtk)
PROYEK pasar Cimahi yang saat ini sedang dikerjakan
CMYK
CMYK
11
SAMBUNGAN
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Plt Sekda Meranti Terima Hibah Dari Kanwil BC Kepri
5 Fraksi abaikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” kata Taba Iskandar dari Fraksi Golkar selaku juru bicara inisiator hak interpelasi dalam sidang paripurna, Senin (28/11/2016). Keputusan menggulirkan hak interpelasi perlu dilakukan lantaran inisiator menilai, setidaknya Gubernur Kepri dianggap tidak mengikuti sembilan aturan perundang-undangan. Di antaranya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural, PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Tidak habis di situ. Yang ikut dianggap diabaikan gubernur adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Sambungan Hal. 1
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang lowong secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/311/M.PANRB/09/ 2016 tanggal 20 September 2016 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Akibatnya, kebijakan gubernur ini dianggap bertendensi buruk terhadap pengembangan pola karir PNS, sekaligus kebijakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Tak hanya itu, dalam penempatan personel esselon, sambung Taba, gubernur juga semena-mena dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Terbukti beberapa pejabat ditempatkan tidak sesuai dengan asesment yang sudah dijalankan. Atas dasar itulah, maka DPRD Kepri sepakat untuk mengajukan hak interpelasi. Hak tersebut, lanjut Taba, merupakan wujud dari tanggung jawab dan pengawasan kepada Pemprov Kepri guna perbaikan penyelenggaraan
Kapolda : Otak ditangkap. Polisi menyebutkan ada tersangka lain yang belum tertangkap. Pemilik Hotel GGI Batam, Andi, Youngki, serta sejumlah orang lainnya belum berhasil ditangkap. ”Kan bagus dia (Andi) kabur, masuk daftar DPO. Nanti tinggal kita sita saja asetnya,” ujar Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian kepa-
Sambungan Hal. 1 da batamnews.co.id beberapa hari lalu di Batam. Kata Sam, pihak Kepolisian saat tengah melakukan pengembangan penyidikan terhadap kasus pencurian BBM kapal tanker MT Tabonganen dan terbakarnya kapal tanker MT Nona Tang II. “Kita sedang telusuri, dan kita kembangkan ke TPPU (Tindak Pidana
Prabowo Minta yang ditangkap polisi terkait dugaan makar ýuntuk dibebaskan seluruhnya. ”Dan tetapi kemudian Pak Probowo juga minta bahwa temen-temen yang diperiksa, (lalu) ditahan kemarin itu cepet dibebaskan,” ujar Ferry saat ditemui Sindonews, usai diskusi Polemik SindoTrijaya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (3/12/2016). Ferry menilai, langkah Jokowi menemui umat Islam di aksi Bela Islam III telah memperbaiki hubungan Jokowi dengan rakyatnya yang sempat memburuk, meskiý hal itu idealnya dilakukan Jokowi pada aksi 4 November 2016 lalu.
Sayangnya, kata Ferry, langkah Jokowi itu ternodai dengan tindakan aparat kepolisian yang menangkap sejumlah tokoh dan aktivis beberapa jam sebelum aksi Bela Islam III dilaksanakan. “Pada kesempatan ini saya minta kepada kepolisian untuk membebaskan semua termasuk Sri Bintang Pamungkas,” tegasnya. Menurut dia, tudingan makar yang telah disangkakan kepada para tokoh dan aktivis membahayakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Maka itu, dia berharap Jokowi memerintahkan kepada anak buahnya untuk membebaskan mereka.
Ferry menambahkan, pemerintah Jokowi tidak perlu mengkhawatirkan kalau aktivis dan tokoh yang ditangkap kemariný akan berbuat makar. Sebab menurutnya, aksi makar justru dilakukan negara dengan ‘mengimpor’ buruh asal China, membiarkan pengibaran bendera negara Tiongkok di Sulawesi, serta serbuan proyek Turki di sejumlah daerah. ”(Langkah pemerintah) itu menurut saya berbahaya, itu (tindakan) makar juga menurut saya. Dan kalau presiden masih bela ini dan itu ya, makar juga itu presidennya,” pungkasnya. (rm/ksd). Sambungan Hal. 1
dengan ancaman hukuman empat tahun penjara, dan atau 156a dengan ancaman lima tahun penjara.”Sehingga kami belum tahu mana yang terbukti,” ujar Rum. Pagi ini, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menyerahkan Ahok sebagai tersangka beserta 51 barang bukti kepada Kejaksaan Agung sebagai proses tahap dua. Rum belum dapat memastikan kapan berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Secepatnya, bisa hari, besok, atau seminggu lagi,” tuturnya.
Jumlah Penderita dengan laki-laki. Kemudian melaluhi pergaulan bebas atau berhubungan badan secara bebas, kumpul kebo, penggunaan narkoba dengan jarum suntik, dan sejumlah faktor lainnya. “Dengan kondisi ini KPA meminta kepala daerah se-Sumbar untuk menyikapi persoalan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh. Dengan peran pemerintah setempat, kita berkayakinan penyebaran virus ini bias dikurangi,” terangnya.
Pencucian Uang), karena dia (Andi) melarikan diri,” kata Sam. Sam menjelaskan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut keterlibatan Andi terhadap kasus ini. “Kita pelajari dulu deliknya ke arah itu (TPPU), karena ada korban jiwa dan kasus pencuriannya sangat jelas,” ucap Sam. (rm/bn)
Sambungan Hal. 1
Ahok Pasrah ka kasus dugaan penistaan agama. Alasannya, Ahok dinilai kooperatif selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas tahap dua. “Apalagi Pak Basuki sudah dicegah bepergian, dan itu berlaku sampai sekarang,” kata Rum di Kejaksaan Agung, Kamis, 1 Desember 2016. Rum menerangkan alasan lainnya yakni tidak ada penahanan yang dilakukan penyidik Polri. Selain itu, pasal yang digunakan untuk menjerat Ahok disusun secara alternatif. Di antaranya Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
pemerintahan. “Agar tidak menimbulkan dampak luas maka hak interpelasi mempertanyakan secara langsung kepada Gubernur sebagai perbaikan ke depannya,” kata Taba. Sebelumnya, Safaruddin Aluan dari fraksi PPP-PKS menarik dukungannya terhadap hak interpelasi itu. Ia menilai, sebagai partai pengusung, tidak etis bertentangan terhadap pemerintah.”Pelantikan kemarin memang sempat menimbulkan kericuhan. Namun demikian, Gubernur telah memperbaikinya. Maka dari itu, saya mempertanyakan mengapa kita tetap mengajukan hak interpelasi,” tanya Aluan. Mendapat pertanyaan tersebut, Taba Iskandar mengatakan bahwa justru dengan interpelasi ini Gubernur dapat memperbaiki tata kerja pemerintahannya. “Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ada aturan dalam menjalankan pemerintahan ini,” kata Taba. Dengan bergulirnya hak interpelasi ini, DPRD berencana memanggil Gubernur dan jajarannya tujuh hari ke depan atau pada Senin (5/12/2016) mendatang. Dalam paripurna ini, Gubernur dan jajarannya diharuskan menjawab pertanyaan tertulis yang telah disampaikan oleh para anggota DPRD. (rm/red).
Sementara itu, KPA sedang fokus menyosialisasikan agar penyakit itu tidak merambah di Sumbar. Sosialisasi lebih intens akan dilakukan ke sekolah menengah karena remaja pada usia ini paling rentan dengan berbagai macam pergaulan yang merusak dan dapat berujung terjangkit virus HIV/AIDS. “Umur 15-19 tahun paling rawan terjangkit karena mereka masih memiliki kepribadian yang mudah terpengaruh den-
Bareskrim menetapkan Ahok sebagai tersangka pada Rabu, 16 November 2016. Dia diduga menodai agama Islam karena pidatonya di Kepulauan Seribu, 27 September. Dalam pidato yang diunggah ke YouTube itu, Ahok menyebut Surat AlMaidah ayat 51. Ahok berharap proses hukumnya segera rampung agar dapat beraktivitas normal kembali. “Saya mohon doanya agar proses ini berjalan adil, sehingga bisa cepat kembali melayani warga Jakarta dengan lebih baik lagi,” kata Ahok di Kejaksaan Agung. (rm/tmp) Sambungan Hal. 1
gan hal-hal yang bersifat buruk,” sambungnya. Menurut Efrida, cara paling efektif mencegah penyakit itu tidak menjalar kepada orang lain memulai dari diri sendiri dan orang yang tinggal pada lingkungan sekitar. “Kita juga saling mengingatkan keluarga agar ”Kita juga saling mengingatkan keluarga agar menjauhi penyebab yang bisa menularkan virus tersebut,” pungkasnya. (rm/ozn).
SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA- Pemkab Kepulauan Meranti akan segera menyalurkan hibah barang kebutuhan pokok hasil tangkapan Bea Cukai Kepulauan Riau. Hal ini setelah Plt Sekretaris Daerah Ir Yulian Norwis MM menghadiri acara penerimaan hibah barang bukti berupa beras, bawang merah dan drum di Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjungbalai Karimun, Senin (28/11) sore. “Ada sekitar 23 ribu KK warga tidak mampu di sembilan kecamatan di Meranti. Kita akan segera salurkan ke mereka yang nantinya mela-
lui Dinas Sosial dan pihak kecamatan,” ungkap Yulian yang akrab disapa Icut. Adapun hibah yang diterima tersebut berupa 4.964 karung atau seberat 44,6 ton bawang merah, 116 karung atau 4,1 ton beras, dan 45 buah drum bekas. Hibah tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen BC Khusus Kepri melalui Kabid Penyidikan dan Penanganan Barang Hasil Penindakan Winarko kepada Plt Sekda dan pimpinan tujuh yayasan di Kabupaten Karimun. ”Barang ini segera kita angkut pakai kapal hari ini juga karena barang-barang inikan cepat rusak,” tegas Sekda
Icut pula. Sebelum penyerahan barang hibah, dilakukan pemusnahan sejumlah barang hasil tangkapan. Adapun barang tangkapan yang dimusnahkan meliputi sekitar 1.771 karung bawang merah dan peralatan elektronik bekas seperti kipas angin dan televisi. Sedangkan barang yang dihibahkan mulai bawang merah, beras, ratusan produk makanan dalam kemasan seperti susu dan milo. Barang-barang ini sudah melalui uji lab oleh pihak karantina. Nilai barangbarang yang dihibah ini ditaksir sekitar Rp 291,5 juta. “Bea Cukai menghibah-
Andi Otak juga mendatangi hotel milik Andi di kawasan Batuampar. Namun hasilnya nihil. Mereka tak menemukan Andi.Menurut Kapolres, ponsel Andi tak pernah aktif lagi sejak kasus ini mencuat pada medio November lalu. Sehingga polisi kesulitan melacak keberadaan Andi. ”Diperkirakan Andi sudah berada di luar Kepri,” kata Armaini. Selain Andi, polisi menetapkan lima orang lainnya dalam DPO. Yakni Basit, Agus, Rasid, Ardi, dan Ian.Basit merupakan rekanan Andi. Sementara empat nama terakhir diduga merupakan kru kapal lain selain Nona Tang II yang turut mencuri minyak mentah dari dalam kapal MT Tabonganen 19 di Karimun.Seperti halnya Andi, Basit juga diperkirakan sudah kabur dari Batam. “Untuk DPO Basit juga kami perkirakan sudah di luar Kepri,” kata Armaini. Sebelumnya, Polres Karimun sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Jupen Sius Bura selaku nakhoda MT Nona Tang II, serta tujuh kru kapal. Tersangka lainnya adalah Zainudin alias Oding yang merupakan orang kepercayaan Andi. Polisi menyebut, Oding bertugas mengatur dan mengawasi jalannya aksi pencurian minyak oleh MT Nona Tang II. Dia bekerja atas perintah dari Andi selaku bosnya sekaligus pemilik kapal Nona Tang II.Polisi sudah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk kesembilan tersangka ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun. ”Kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini,” kata Armaini. Seperti diberitakan sebelumnya, MT Nona Tang II terlibat pencurian minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 420 ton dari dalam kapal MT Tabonganen 19 di Karimun pada 28-29 Oktober lalu. Minyak tersebut merupakan sitaan Kanwil Dirjend BC Khusus Kepri di Karimun yang kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejari Karimun. Namun barang bukti tersebut masih dititipkan di DJBC Khusus Kepri di Karimun. Minyak hasil curian kemudian dijual ke MT Siomay berbendera Malaysia di kawasan perairan perbatasan (Outer Port Limit/OPL). Kasus ini terungkap setelah MT Nona Tang II terbakar saat docking di Pelabuhan PT Bintang 99 di Pantai Stres, Batuampar, Batam, pada 16 November lalu.Selain Nona Tang II, pencurian barang bukti tersebut diduga melibatkan satu kapal lainnya. Namun polisi belum berhasil mengungkap identitas dan keberadaan kapal tersebut. Hingga kini Polres Karimun terus memburu Andi yang menjadi otak pelaku pencurian sebanyak 1.130.201 kilo liter minyak mentah dari Kapal Tangker MT Tabonganen 19 yang dititipkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun di pelabuhan Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Kabarnya pencurian BB itu dilakukan oleh dua kapal tanker masing masing kapal tanker MT Fajar membawa 550 ton minyak mentah. Dan kapal tanker MT Nona tang sebanyak 450
CMYK
kan 44,6 ton bawang merah kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk nantinya disalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, Bea Cukai juga mengibahkan 166 karung beras, dan drum bekas untuk masyarakat di sana,” tambah Winarko. Pelaksanaan hibah barang-barang hasil tegahan sudah dikoordinasikan dengan KPKNL Batam dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Winarko menegaskan bahwa hibah dan pemusnahan atas sebagian barang tegahan kepabeanan dan barang bukti sudah sesuai pasal 45 KUHAP. (rm/red).
Sambungan Hal. 1
ton. Namun polisi belum berhasil melacak keberadaan satu kapal lagi. Terungkapnya kasus pencurian minyak tersebut setelah Koordinator LBH Pelangi Nusantara Abdul Rachman mengungkapkan kejadian itu ke publik, dimana dua penjaga kapal tersebut menerima uang masing-masing sebesar Rp5 juta dari oknum DJBC. Dia juga mengatakan permainan BB di DJBC Khusus Kepri sudah berlangsung sejak lama.”Namun selama ini kami tidak memperoleh bukti. Sekarang kami punya sejumlah bukti,” katanya. Menurut Abdul Rachman, untuk menyedot ribuan barel minyak mentah itu butuh waktu yang cukup lama dan butuh tenaga yang terampil, karena jarak tempat penyimpanan BB dengan kantor DJBC Khusus Kepri hanya sekitar 300 meter. Oleh karena itu, pihaknya menduga ada keterlibatan oknum Bea Cukai dalam kasus ini,”ujarnya Terkait raibnya barang bukti ribuan barel minyak mentah (crude oil) dari kapal tanker MT Tabonganen 19 GT 757 berbendera Indonesia yang dititipkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau tersebut. Senin (14/11/2016) lalu pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Resor Karimun. “Sudah kami laporkan secara resmi pada pihak berwajib. Kami ingin perkara raibnya barang bukti tersebut diusut sampai tuntas oleh polisi, tangkap semua pihak yang terlibat karena negara dirugikan miliaranrupiah,”kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasis Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kicky Arityanto, kepada media ini di kantornya Tanjungbalai Karimun Kicky Arityanto menjelaskan pihaknya baru menerima laporan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau (DJBC Khusus Kepri) terkait raibnya 1.130.201 kilo liter atau setara dengan 7012,58 barel, Senin. “Setelah menerima informasi itu kami langsung ke lokasi. Disana memang kami lihat segel dari surveyor sudah rusak dan ada sejumlah selang yang kami duga digunakan pelaku untuk menyedot minyak mentah dari lambung kapal tanker tersebut,” jelasnya. Selanjutnya, pihaknya melaporkan kejadian tersebut berikut temuannya pada pimpinan Kepala Kejari TBK, Slamet Sentosa SH.Setelah mendapat laporan, Kajari memerintahkan melaporkan kasus itu pada pihak berwajib.”Surat laporkan itu bernomor : LP-B/198/XI/2016/ KEPRI/SPK-RES KARIMUN terkait peristiwa tindak pidana berupa pencurian dengan pemberatan ribuan barel minyak mentah dari kapal tanker MT Tabonganen 19,” katanya. Di tempat yang sama Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara itu, Iqram Syah Putra menuturkan pihaknya merasa ada sedikit aneh terkait raibnya barang bukti (BB) itu. “Berdasarkan informasi yang kami himpun di tempat penitipan BB tersebut, minyak
mentah itu dicuri oleh sekelompok orang pada hari Kamis malam 27 Oktober lalu, namun baru dilaporkan oleh DJBC pada kami, Senin 14 November,” tuturnya Iqram menjelaskan ada rentang waktu yang cukup lama terkait raibnya BB itu, didiamkan oleh pihak DJBC.”Entah apa alasannya sampai saat ini, kami tidak tahu,” jelasnya. Ditanya kapan BB itu mereka titipkan, Iqram memaparkan kronologisnya. Pada tanggal 19 Juli perkara tersebut sudah dinyatakan P21. Selanjutnya penyidik DJBC menyerahkan tersangka berikut BB pada Kejari TBK, mengingat kantor Kejari TBK tidak memiliki tempat untuk menyimpan BB dan menahan para tersangka, maka BB berupa kapal tengker MT Tabonganen 19, ukuran 68x10x4,5 meter bermesin Akasaka kapasitas 1400 Ps. GT 757 tanda pendaftaran 2015 IIano 3676/L muatan berupa crude petroleum oil (minyak mentah) sebanyak 1.130.201 m2 dititipkan ditempat penyimpanan BB DJBC. Penitipan BB itu dilakukannya pada tanggal 19 Juli 2016 dengan disaksikan oleh staf Pidana Khusus Kejari TBK, Fahurrohman Hakim SH dan pelaksana pada Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan, Pandu Perdana Putra, Nomor register penitipan bukti, Perkara Nomor PDS-31/ Pt.2/07/2016 atas nama tersangka Miun Arsad bin Arsad DKK register bukti nomor b-29/Pt.2/ TBK/072016 kepada Kepala Seksi Barang Hasil Penindakan DJBC, Lucas Danny Viktor. Dalam surat penitipan itu berbunyi apabila barang bukti tersebut sewaktu waktu dibutuhkan oleh pijak kejaksaan yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut. Perintah penitipan BB itu sebelumnya dikeluarkan oleh Kajari TBK melalui Surat Perintah Penitipan Barang Bukti No: Print- 1144/N.10.12/Pt.2/07/ 2016 dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan keamaman dari BB, maka dipandang perlu untuk menitipkan BB tersebut di Kanwil DJBC Khusus Kepri. Surat Perintah Penitipan tersebut ditembuskan’kepada Kepala dan Wakil Kejaksaan Tinggi Kepri, serta Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri. Kapal tangker pengangkut minyak mentah tersebut ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Tanjung Balai Karimun karena tidak memiliki dokumen. Kapal MT Tabonganen 19 GT 757 membawa minyak 1.130 kiloliter crude oil (7012.58 barel) dengan tujuan West OPL. Kapal MT Tabonganen asal Palembang ditangkap patroli BC-7006 di perairan Natuna pada lintang 01-07-45 U/105-2815-T pada 22 Maret 2016 silam. Namun belakangan beredar kabar raibnya barang bukti minyak mentah tersebut kabarnya dijual oleh oknum Bea dan Cukai ke Singapura. Namun Kepala Kanwil DJBC Kepri Parjiya, menepis tudingan raibnya barang bukti ribuan ton minyak mentah itu melibatkan pihaknya, dalam
keterangan persnya Selasa (15/ 11/2016) pekan lalu. Parjiya mengatakan hilangnya minyak mentah dari muatan kapal MT Tabongan itu bukan menjadi tanggung jawab pihaknya karena barang bukti dan tersangkanya sudah diserahterimakan kepada Kejari Karimun. “Kita sudah berkomunikasi dengan Kejaksaan dan melakukan pemeriksaan ke lapangan. Betul lubang yang digunakan untuk mengisi atau membongkar segel yang dipasang pihak kejaksaan sudah rusak, sehingga kuat dugaan memang sudah dilakukan pencurian,” kata Parjiya. Parjiya juga menegaskan, hilangnya barang bukti tersebut bukan tanggung jawab sepenuhnya pada DJBC Kepri. Alasannya, karena barang bukti dan tersangka sudah diserahterimakan kepada pihak kejaksaan. “Karena ini sudah diserah terimakan pada jaksa penuntut umum, maka tanggung jawab tidak serta merta menjadi tanggung jawab kami (Kanwil DJBC-red). Maka tanggung jawab hukum pada tersangka dan barang bukti sudah beralih ke teman-teman Kejaksaan,”tegas Parjiya. Kasus raibnya barang bukti (BB) ribuan ton minyak mentak terus menjadi polemik, tak ayal lagi pihak Kanwil DJBC dan Kejaksaan Negeri Karimun saling tuding siapa yang bertanggung jawab terhadap raibnya barang tersebut. Raibnya barang bukti kasus penyelundupan ini, masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa aktor di balik raibnya barang bukti ribuan ton minyak mentah ini? Kasi Pidsus Kejari Karimun, Kicky Arityanto, menepis tuduhan, jika tanggung jawab hilangnya BB tersebut masih melekat pada pihaknya, karena pihaknya telah menitipkan kembali barang bukti tersebut ke DJBC Kepri. Penitipan BB itu, kata Kicky Arityanto, ditandai dengan penandatangan sprin oleh Kajari Karimun dan serah terima antara Kejari Karimun dan DJBC Kepri. “Memang pelimpahan kewenangan sudah sampai di kami, tapi kewenangan tuntutan. BB fisik dan tersangka kita serahkan kembali ke pihak DJBC,” kata Kicky kepada media ini saat dikonfirmasi melakui telpon. Penitipan BB pun, katanya lagi, bukan kali pertama dilakukan. Bahkan, hal serupa juga dilakukannya untuk para tersangka dari sebuah kasus di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Karimun.”Untuk BB kita titipkan di BC, untuk tersangkanya kita titipkan di rumah tahanan. Sekarang begini, kalau tahanan itu kabur dari rumah tahanan, apakah masih tanggung jawab kami?” tanyanya. Mantan Kacabjari Tarempa ini pun mengaku tak ingin menghabiskan air liur berkomentar di media massa. Menurutnya, langkah yang paling bijak ialah membongkar pelaku sesungguhnya dari kasus ini. “Mari kita sama-sama mengungkap siapa pelaku di balik layar kasus ini,”tegasnya.(rm/ mawardi).
CMYK
KORAN UMUM
Sabtu, 3-10 DESEMBER 2016 - MINGGU- I
12
Portal Media : www.rakyatmediapers.co.id Sabtu, 3-10Online DESEMBER 2016 - MINGGU- I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Edisi : # 176 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Bandara Hang Nadim Rawan Penyeludupan Sabu-sabu KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun
Kabupaten Kota Sepakati Ranperda RTRW DOMPAK, RAKYAT MEDIA-DPRD Kepri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, dan Pemerintah Kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri akhirnya sepakat dengan rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang sedang dibahas. Hal ini dituangkan dalam penandatangan berita acara kesepakatan RTRW yang dilakukan di ruang rapat utama Kantor Gubernur Jumat (2/12/2016) pekan lalu. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengaku gembira dengan hampir selesainya ranperda RTRW ini. Menurutnya perda ini sejatinya sudah dibahas sejak tahun 2005 lalu. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, ada banyak dan masukan yang harus di akomodir membuat pembahasan Perda lambat.”Penandatangan kesapakatan ini menandakan bahwa ranperda ini sudah disetujui Kabupaten dan Kota,” kata Jumaga. Artinya, sambungnya lagi, ranperda ini tinggal selangkah lagi bakal disahkan menjadi Perda Provinsi Kepri.”Perda ini juga sudah sinron dengan RTRW nasional. Sehingga, nantinya kita bisa menyusun pembangunan paralel,” jelasnya Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga mengaku lega dengan selesainya akan rampungnya perda RTRW ini. Dengan selesainya Perda ini, maka rencana pembangunan di Kepri dapat lebih terarah.”Dengan selesainya perda ini, maka pembangunan bisa berjalan, bisa lebih meyakinkan investor untuk berinvestasi,” ungkapnya. Kepala Bappeda Kepri Naharuddin menjelaskan bahwa Perda ini memakan waktu yang panjang karena membutuhkan banyak persetujuan.”Tahun 2013 kita telah mendapat persetujuan substansi dari kementerian PU. Sebelumnya Kementerianlingkungan hidup juga sudah menyetujui tata ruang wilayah hutan kita,” jelas Naharuddin. (rm/gunawan).
STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Winarto 4. Bokhari
(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) (Selat Panjang)
Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi
BATAM, RAKYAT MEDIADalam tahun ini penyeludupan narkitika melalui Bandara Hang Nadim Batam makin marak, sebelumnya pada bulan Maret silam, petugas keamanan Hang Nadim Batam menemukan paket sabu-sabu seberat 1.112 gram di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim. Pada bulan yang sama juga, petugas kargo bandara Hang Nadim, menemukan sabu-sabu seberat lebih dari 2 kilogram yang akan diselundupkan melalui kargo bandara internasional tersebut. Namun penyeludupan sabu lewat bandara Hang Nadim kembali terjadi, kali ini petugas kembali menemukan sabu seberat 30 kilogram saat pemeriksaan sinar x di kargo Bandara Hang Nadim. Kasus penemuan sabu sabu tersebut telah ditangani Satnarkoba Polresta Barelang. Sementara, BNN Kepri mengonfirmasi adanya temuan itu.”Benar, tapi lagi dikejar siapa pemiliknya itu,” kata Kabid Pemberantasan Badan Nasional Narkotika (BNN) Kepri AKBP Bubung Pramiadi, kepada wartawan ketika dikonfirmasi Sabtu (3/12/2016) kemarin. Bubung belum bisa merincikan secara detail penemuan paket narkoba itu. Lantaran bukan pihaknya melakukan pengejaran. Lagi pula tambahnya, masih masuk domain pihak SatnarkobaPol-
resta Barelang. ”Tapi bukan BNN itu. Itu Polresta Barelang. Masih dikejar itu,” tambahnya di ujung telponnya. Seperti diberitakan, dikabarkan petugas kargo Bandara Hang Nadim Batam telah menemukan paket yang diduga narkoba jenis sabu.Penemuan itu menurut sumber di lapangan menyebutkan, pada Kamis (1/12/2016) pekan lalu. Sumber menuturkan, terkuaknya barang haram itu berkat dari mesin X-ray. “Jadi saat masuk X-ray petugas kargo menjalankan lewat mesin. Maka di sini lah ketahuan.Isinya apa? Iya katanya narkoba. Kalau barang itu sebanyak 30 kilogram. Detailnya sih kurang tahu,” kata sumber tersebut Sumber tak bisa memastikan apakah barang itu berasal dari Batam atau tidak. Hanya saja asumsi dia, karena pintu Hang Nadim di Batam maka barang itu dari Batam. Sementara tujuan ke Jakarta sesuai pada label bagian luar paket tertera kepada ‘CV JPJ’. ”Datang dari mana kurang paham. Ya karena dari Batam, maka asumsi sementara dari Batam. Cuman tujuannya ke Jakarta,” ucapnya. Sejauh ini Manajer Badan Usaha Bandar Udara (Bubu) Hang Nadim Batam Suwarso belum berhasil dikoinfirmasi, baik melalui telpon Hp yang bersangkutan tidak aktif.(rm/red)
AKTIVITAS bungkar muat barang di kargo Bandara Hang Nadim
Pemprov Kepri Gesa Selama 2016 Polisi Pembangunan Infrastruktur Perairan Tangani 359 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-SEKDAPROV Kepri H TS Arif Fadillah terus mengejar, agar pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan di Kepri cepat terealisasi. Karena jalan dan jembatan merupakan salah satu hal untuk mewujudkan konektiviti berbagai wilayah di Kepri. “Pembangunan infrastruktur ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi juga peningkatan mobilitas barang dan jasa. Makanya terus kita gesa,” kata Arif usai bertemu dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Murwanto, Kamis (1/ 12/2016) pekan lalu. Untuk wilayah Kepri yang luas dan pulau-pulau yang tersebar, pembangunan infrastrukturnya memerlukan sinergi anggaran pusat dan daerah. Menurut Arif, ada skala prioritas diselesaikan dengan anggaran daerah, ada pula skala besar yang berharap APBN. Karena itu pihaknya melakukan diskusi dengan Ditjen Bina Marga. Dengan
Kasus Illegal Fising
SEKRETARIS Daerah Kepri mengadakan rapat dengan seluruh staf
harapan tahun ini kegiatan pembangunan jalan dan jembatan semakin banyak. Dengan kucuran tiap tahun, Arif yakin, pembangunan jalan dan jembatan semakin banyak. ”Pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas Pak Gubernur. Semakin bagus infrastruktur, semakin mudah masyarakat melakukan aktivitas,” kata Arif. Percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, kata Arif, juga bentuk pelayanan kepada
masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Arif juga melaporkan soal status perkembangan Jembatan I yang menghubungkan Tanjungpinang dan Pulau Dompak. Pihak Kementerian, kata Arif segera mengirim tim untuk melihat jembatan itu. Karena, setelah ada restu dari Kementerian PUPR, Jembatan I ini nantinya boleh diresmikan. Dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Marga, Arif didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepri, Heru Sukmono. (rm/tps).
BATAM, RAKYAT MEDIAKapolda Kepri Brigjend PolSam Budigusdian menyampaikan pencapaian jajarannya dalam mengungkap berbagai kasus di wilayah perairanIndonesia, termasuk wilayah Kepri sepanjang tahun ini. Kapolda mengatakan, selama 2016 ini telah dilakukan penegakan hukum terhadap 359 kasus illegal fishing dan 77 kasus penyelundupan.”Jajaran telah melakukan penenggelaman kapal ikan asing sebanyak 21 kapal. Hal ini merupakan langkah nyata sebagai wujud komitmen dan dukungan terhadap program prioritas pemerintah,” katanya di selasela upacara HUT Polair dan Polairud di Mapolda Kepri, Kamis (1/12/2016) pekan
lalu. Sam menambahkan, selain Polair, Kepolisian Udara juga telah menunjukkan kiprahnya secara nyata dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.”Jadi beberapa kontribusinya, antara lain bantuan teknis dalam mendukung keberhasilan berbagai operasi dan kegiatan Kepolisian termasuk Operasi Ramadania Juli lalu yang setiap tahunnya kita laksanakan dan Operasi Tinombala di Poso,” katanya. Kendati begitu, Sam juga meminta jajarannya khusus di Kepri agar tetap semangat menjalankan tugas mengamankan seluruh wiluyah perairan dan udara Kepri sebagaimana tugas dan fungsinya. ”Jadi harus semangat,” kata Kapolda. (rm/trbn)
Gubernur Belum Ajukan Cawagub ke DPRD TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun membantah akan mengajukan lima nama calon wakil gubernur (Wagub) yang diusung dan direkomendasikan lima partai pengusung. “Tidaklah, belum ada saya usulkan, tidak benar itu. Makanya ketika saya baca berita katanya sudah saya serahkan lima calon, itu tidak benar. Sampai saat ini belum saya serahkan lagi,” ujarnya Gubernur kepri pada wartawan Jumat (2/12/2016) di Dompak, Tanjungpinang.. Menurutnya, pengajuan
calon Wagub akan dilakukan sesuai dengan ýkaidah aturan yang berlaku. Hingga saat ini, rekomendasi DPP Nasdem untuk calon Wagub yang diusung partai tersebut juga belum diambil. “Memang ýsecara etika, saya sendiri yang akan mengambil ke DPP. Calon Wagub yang akan diusung Nasdem sudah ada rekomendasinya dari DPP, iya akan saya ambil sendiri secepatnya,” ujar Nurdin. ýDalam kesempatan itu, Nurdin juga tidak menampik adanya lima nama calon
CMYK
Wagub yang telah diusung dan direkomendasikan empat parpol pengusung dari Demokrat, PPP, PKB, Gerindra, yang sebelumnya mengusung Isdianto, Agus Wibowo, Mustofa Wijaya dan Fauji Bahar. “Nantilah, ýpasti saya dan parpol pengusung lainnya akan lakukan konsolidasi dan meminta tanggapan dan pendapat masing-masing partai politik,” ujarnya. Nurdin juga menyebutkan, masukan dan pendapat semua parpol pengusung akan diminta dan dihargai. Namun demikian, mantan Bupati Karimun ini
juga mengingatkan jika dalam konsolidasi, pengusungan dua calon Wagub yang akan diserahakan ke DPRD apabila jago-
annya tidak terpilih, hendaknya dapat menerima dan tetap mendukung apapun keputusan bersama.(rm/bty).
Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554