Issuu

CMYK

KORAN UMUM Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Edisi : # 149 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Lepaskan Boronan WN Singapura Dari Tahanan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Bobroknya citra Imigrasi Kelas I Khusus Batam saat ini tidak hanya soal birokrasi dan sistem pelayanann y a yang berbelit belit. Tetapi, sepak terjang dan mental oknum pega-

wainya baik dilevel pejabat maupun pegawai rendahan juga dinilai sudah sangat rusak. Tudingan menghalalkan segala cara demi mengisi kantong pribadi sudah bukan rahasia umum lagi di Imigrasi Batam. Betapa tidak, belum genap empat bulan Agus Wijaya bertugas sebagai pejabat Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Batam, namun dibawah kepemimpinannya nama institusi Imigrasi pada umumnya Bersambung ke Hal 11

Zulkifli pegawai Imigrasi Batam jadi tersangka terima suap lepaskan tahanan

WN Singapura yang menjadi buronan

PETUGAS Imigrasi Batam sedang Apel pagi

Status BP Batam Dirubah Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Mustofa Wijaya Dan Sejumlah Deputi Ikut Lengser BATAM, RAKYAT MEDIAStatus BP Batam dan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dan pelabuhan bebas dirubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari mulai Ketua, Wakil Ketua, Deputi hingga Direktur kabarnya akan digantiSetelah Perubahan itu nantinya pemerintah akan mengganti pengurus Badan Pengelola Batam yang lama dengan pejabat yang

profesional. Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam Darmin Nasution membenarkan adanya usulan beberapa nama dari Kepri agar bisa menempati posisi di struktur Badan Pengusahaan (BP) Batam. Namun saat disodorkan ke Presiden Joko Widodo, Presiden meminta agar semua berasal dari kalangan profesional. ”Bapak presiden bilang

Mustofa Wijaya Ketua BP Batam

yang profesional, titik,” tegas Darmin, usai sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam, Senin (14/3/2016) lalu. Presiden, kata Darmin, tidak ingin personel yang duduk di BP Batam menjadi tanda tanya bagi masyarakat karena dinilai tidak kompeten. Presiden ingin ketika nama-nama personel BP Batam diumumkan, masyarakat bisa menerimanya.”Jadi kalau diumumkan orang bisa langsung menilai, oh.. oklah kalau orangnya yang itu,” ujar Darmin. Lalu dimana akan ditempatkan orang “titipan” dari Kepri? Darmin mengatakan, yang paling memungkinkan adalah di tim teknis. Tim ini yang akan bekerja menginventarisir berbagai persoalan teknis di Batam.”Jadi tidak serta merta usulan itu diabaikan, kita butuh tim teknis,” ujar Darmin. “Kecuali kalau

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Penyidik Polda Kepri Kamis (17/3/2016) memeriksa General Manager PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan dan sejumlah manager lainnya. Pemeriksaan GM Pelindo Tanjungpinang tersebut dilakukan di ruang Unit Reskrim Polres Tanjungpinang. Bersambung ke Hal 11

KANTOR BP Batam di Batam centre

Status BP Batam Diganti

JADI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM, RAKYAT MEDIA-Enam bulan ke depan, status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) akan beralih total menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Apa yang berbeda? Ketua Dewan Kawasan (DK) Batam yang juga Menko Perekonomian, Darmin Nasution menjelasBersambung ke Hal 11

Bersambung ke Hal 11

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

Penyidik Polda Kepri Periksa GM Pelindo Terkait Kasus Korupsi

Menanti Gebrakan Walikota Baru Batam BATAM, RAKYAT MEDIASetelah resmi dilantik, pasangn Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Batam terlebih dahulu membenahi Sumber Daya Manusia (SDM). Baru membangun infrastruktur dan perekonomian di Batam,”Ini secara umum, tapi penjabarannya panjang,” kata Wali Kota Batam, Rudi usai serah terima jabatan (Sertijab) di lantai IV Pemko Batam, Senin (14/3/2016) kemarin.

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

Bersambung ke Hal 11

GUBERNUR Kepri dan Walikota Batam

CMYK

GM PELINDO Cabang Tanjungpinang saat keluar dari Polres Tanjungpinang

SIPIR LAPAS BARELANG JADI PENGEDAR SABU

BATAM, RAKYAT MEDIA-Menjalani profesi sebagai pengedar narkotika jenis sabu, ternyata sudah setahun lehih dijalan MZ, oknum sipir Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam.Bahkan, menjadi penjaga di tahanan anak sejak enam bulan terakhir, merupakan hukuman yang diberikan Kepala Lembaga Permasyarakat (Lapas) Barelang terhadap dirinya. Namun hal itu tidak membuatnya jera. Bersambung ke Hal 11

KAPOLRES Barelang Kombes Pol Helmy Santika

CMYK

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

Mustofa Tunda Lantik Kepala Bandara

Karena Status BP Batam Dirubah

BP Batam Jadi KEK

Pembayaran UWTO Dihapus

Menteri Agraria

Ferry Mursyidan Baldan

BATAM, RAKYAT MEDIA-Ada kabar gembira setelah status Batam nantinya berubah dari Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (free trade zone/FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dualisme pungutan yang sudah berlangsung puluhan tahun di Batam bakal dihapus salah satunya. Yang paling berpotensi dihapus adalah uang wajib tahunan otorita (UWTO), sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap dipertahankan. “Dualisme selama ini bukan hanya di level kewenangan tapi juga dipungutan, ke depan tak boleh lagi ada dualisme pungutan, cukup satu,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, kepada wartawan di sela-sela acara Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Swiss Bellhotel Harbour Bay, Batam, Senin (14/3/2016). Prioritas utama yang akan dibebaskan dari UWTO atau UWTBP (uang wajib tahunan badan pengusahaan/pengelola Batam) adalah pemukiman penduduk. Ferry menilai, sudah saatnya masyarakat Batam yang membeli properti status lahannya juga jelas menjadi hak milik, bukan hak pakai saja. Namun secara teknis pelaksanaanya nanti, kata Ferry, akan dijaki oleh tim teknis. “Kalau saya sebutin sekarang itu namanya bocoran,” kata Ferry.(rm/mwd)

BATAM, RAKYAT MEDIAPelantikan pejabat teras struktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim masih ditunda oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja. ”Proses seleksi terhadap calon yang akan mengisi jabatan direktur hingga manager sudah dilakukan. Namun, belum diumumkan dan dilantik,” kata Kepala Bagian Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso di Batam, kepada wartawan belum lama ini Seharusnya nama-nama yang terpilih sudah diumumkan dan dilantik pada awal Februari 2016. Namun, karena pemerintah pusat berencana mengubah status kawasan bebas Batam, maka Kepala BP Batam Mustofa Widjaja menunda pengumuman tersebut.”Hingga saat ini belum ada pengumuman. Kewenangan sepenuhnya memang ada di tangan Kepala BP Batam,”ujarnya. Karena belum ada pengumuman dari Kepala BP Batam, kata dia, operasional Bandara Internasional Hang Nadim Batam masih dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan.”Hingga saat ini berjalan normal seperti biasa. Hanya statusnya

BANDARA Hang Nadim Batam

saja yang belum berubah resmi menjadi BUBU yang sepenuhnya dikelola BP Batam,” kata Suwarso. Pembentukan Bubu di bawah BP Batam berdasarkan PP No.65 Tahun 2014, yang mengatur tentang Badan Usaha Bandara Hang Nadim di bawah BP Batam. Dengan berstatus BUBU, bandara tersebut akan memiliki kewenangan mengambil kebijakan tersendiri tanpa harus mengikuti keputusan Kementerian Perhubungan termasuk dalam hal tarif airport-tax. Otoritas tersebut juga bisa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik

dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangan berbagai hal yang berhubungan dengan kebandarudaraan. ”Nantinya BUBU Hang Nadim akan menjadi percontohan bagi sejumlah bandara lain di Indonesia seperti Balikpapan dan bandara di Papua,” jelas Suwarso. Sebelumnya, Incheon International Airport Corporation Korea Selatan sudah beberapa kali mengunjungi Bandara Hang Nadim Batam dan menyatakan ketertarikannya mengembangkan bandara tersebut menjadi sekelas Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.(rm/ant).

Kewenangan Pemko Batam di KEK Hanya Urus Pemukiman BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, hanya memiliki wewenang untuk mengurus persoalan pemukiman saja dalam pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.”Pas lah itu. BP urus investasi, Pemkot urus pemukiman,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam. Ia mengatakan sedari dulu, Pemkot Batam memang tidak pernah menangani investasi luar negeri, melainkan hanya investasi dalam negeri saja.Pemkot tidak keberatan bila seluruh wewenang investasi diambil alih oleh BP Kawasan Batam, karena sama-sama institusi pemerintah.”Sama-sama untuk mensejahterakan rakyat,” kata mantan Wakil Wali Kota Batam itu. Namun, menurut Rudi, sejatinya belum ada keputusan tegas mengenai kebijakan yang diterapkan di KEK, meski sudah ada penjelasan

Walikota Batam

Muhammad Rudi dalam sosialisasi Dewan Kawasan sebelumnya.”Semua belum putus, masih akan dibahas tim dari Dewan Kawasan. Termasuk soal Pemkot. Masih mendudukkan apa yang akan diberi tugas kepada BP,” kata dia. Sebagai anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, ia mengatakan sudah diundang untuk menghadiri rap-

at lanjutan di Jakarta.Rudi sendiri baru resmi menjadi anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) setelah dilantik sebagai Wali Kota Batam pada Senin (14/ 3/2016) lalu, sehingga tidak menghadiri rapat-rapat Dewan Kawasan sebelumnya. ”Saya juga punya hak untuk memilih anggota BP Batam. Kita lihat nanti,”ujarnya. Ia menegaskan akan memilih anggota BP Kawasan yang profesional sesuai dengan petunjuk Ketua Dewan Kawasan yang juga Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pemerintah pusat menetapkan Batam sebagai KEK, dan mengganti status sebelumnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas.Dengan menjadi KEK, maka insentif yang diberikan kepada pengusaha akan lebih banyak ketimbang KPBPB.(rm/ant)

Status KEK Segarkan Industri Pariwisata di Kepri BATAM, RAKYAT MEDIAPenerapan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Kepulauan Riau akan memberikan penyegaran bagi industri pariwisata di kota itu, karena adanya kebijakan insentif potongan pajak hiburan. ”Bagi pariwisata, ini bisa daya tarik Batam, dan memberikan multy player efek untuk perekonomian di kota,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam Yusfa Hendri, kepada wartawan belum lama ini di Batam, Dalam rancangan fasilitas KEK yang disusun Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, disebutkan dalam KEK dapat diberikan pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah (Pajak Hiburan) sebesar 50 persen hingga 100 persen. Yusfa mengatakan,

Box Redaksi

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh

PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000

sekarang saja, sebelum ada insentif pemotongan pajak hiburan, industri pariwisata dan hiburan di kota itu sudah menggeliat. Apalagi, bila diberikan kemudahan tambahan. Namun, dari sisi lain, Yusfa mengatakan kebijakan itu dapat mengurangi pendapatan asli daerah. Apalagi, Pajak Hiburan menyumbang 20 persen dari total PAD Batam. Ia mencatat, pada 2015, Pajak Hiburan terkumpul Rp144 miliar atau sekitar satu per lima dari total PAD Batam Rp800 miliar.”Kalau pajak bibebaskan bagaimana, Pemkot harus pikir sumber dari yang lain untuk membangun,”ujarnya. Sebenarnya dalam UU Pajak Daerah, pemerintah pusat sudah memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk menetapkan persentase Pajak Hiburan, bahkan

Pemimpin Umum : Mafirion, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Mawardi.M,Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum : Erwinsyah.SH, Wkl Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Boy Hendri.SH, Sekretaris Redaksi : Marlina, Redaksi Pelaksana : Andi Setiawan.AMd, Redaktur : Gunawan, Iqbal Ramadan, Abdul Haris, Liputan Batam:Iqbal Ramadhan, Arin Efendi, Bahtiar, Ferianda, Manejer Iklan :Divisi Pemasaran : -,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Penasehat Hukum :Supriarno. SH.MH, Hamdan Hasibuan.SH,Perwakilan DKI Jakarta:Hardiansyah. SE, Mahyuddin, Liputan Babodetabek :Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, Provinsi Maluku:Leonard (Kepala),Alex, Biro Karimun : Jimi, Tanjungpinang : Anton (Kepala), Tio Imando,Bintan : Anton, Natuna : Naidiran, Lingga : Jhon, Anambas : Eddy, Provinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Provinsi NTB : Sahlan (Kepala), DarwanSumateraBarat : Amina Zalani,Lay Out : Wandi, Divisi Iklan : Jasniwati, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen.

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan : Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, Perwakilan Jakarta : Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6, Kota Depok, Jawa Barat Telp (021)22963455, Kode Pos.16411  Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : rakyatmediapers@gmail.com

Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)

Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas CMYK

dimungkinkan sampai 75 persen. Namun, Pemkot Batam hanya memberlakukan Pajak Daerah sebesar 15 persen saja.”Itu sudah lebih 50 persen insentif,” kata Yusfa Terpisah, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyatakan tidak keberatan dengan berkurangnya PAD, bila kebijakan-kebijakan KEK jadi diterapkan.”Sama-sama untuk kesejahteraan rakyat juga,” terangnya Namun, menurut Rudi sejatinya belum ada keputusan tegas mengenai kebijakan yang diterapkan di KEK, meski sudah ada penjelasan dalam sosialisasi Dewan Kawasan sebelumnya.”Semua belum putus, masih akan dibahas tim dari Dewan Kawasan. Termasuk soal Pemkot. Masih mendudukkan apa yang akan diberi tugas kepada BP,”jelasnya.(rm/ gun).

CMYK

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

TAHUN 2017, RUDI NAIKKAN TUNJANGAN PNS PEMKO BATAM BATAM, RAKYAT MEDIA-Wali Kota Batam, Rudi berencana mengambil kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja pegawai. Satu di antara kebijakan itu seperti yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau lebih dikenal Ahok. Rudi berencana menaikan tunjangan pegawai jika kinerjanya bagus pada tahun Walikota Batam 2017. Menurut Rudi, keMuhammad Rudi naikan tunjangan dapat diselaraskan dengan aturan pembatasan perjalanan dinas yang juga tengah dirancangnya. Menurut Rudi, ia akan membuat aturan agar pegawai tidak perlu melakukan perjalanan dinas jika hanya untuk menambah penghasilan.”Bagi perjalanan dinas yang saya anggap tidak perlu, lebih baik tidak usah. Uangnya kita berikan kepada nomenklatur yang lain, supaya mereka (pegawai) juga mendapatkannya. Lebih baik uangnya untuk peningkatan kerja. Bisa jadi insentif atau tunjangan prestasi, beban kerja dan lainnya,” kata Rudi.(rm/trb)

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Polda Kepri Periksa Saksi

Kasus Korupsi Pelindo Tanjungpinang TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Satu pekan setelah kasus dugaan korupsi uang pass pelabuhan di Pelindo dilimpahkan Polresta Tanjungpinang ke Polda Kepri, pemeriksaan terhadap para saksi dan dokumen telah dilakukan sejak Senin (14/3/2016) pekan lalu. ”Pemeriksaan dilakukan di Tanjungpinang,” kata Kasubdit III Ditreskerimsus Polda Kepri, AKBP Arif Budiman, Selasa (15/3/2016) lalu. Ia menjelaskan alasan kenapa pemeriksaan tidak di Batam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya saksi kasus dugaan korupsi Pelindo ini berada dan berdomisili di Tanjunpinang. Selain itu, lokus dari kasus ini juga di Tanjungpinang. ”Makanya saya turunkan penyidik ke Tanjungpinang,” ungkapnya. Selain pemeriksaan saksi, pihaknya sedang menghitung-hitung kerugian negara dalam korupsi ini. “Masih dihitung, tapi tak banyak rasanya. Ia mengatakan penyidik terus melakukan pendala-

PELABUHAN Sri Bintan Pura Tanjungpinang

man. Agar kasus ini bisa cepat diselesaikan. Saat ini juga masih meminta keterangan saksi saksi di Tanjungpinang,”katanya. Kasus ini bermula adanya pengaduan dari beberapa orang masyarakat. Pelindo dituding melaku-

kan tindakan yang melanggar aturan dalam pungutan pass masuk. Dalam laporan ke kepolisian Tanjungpinang, disebutkan pass masuk di mark up oleh oknum-oknum di Pelindo. Sehingga besarannya melebihi standar yang ada. Miris-

nya, praktik ini berlangsung semenjak tahun 2013 hingga awal 2016. Sehingga ada dugaan oknum-oknum pejabat yang bermain. Hingga terjadinya pembiaran selama tiga tahun belakangan ini. (rm/bps)

Guru Ngaji Bejat Pegang Kemaluan Muritnya

SAIFUDIN pelaku pelecehan seksual

BATAM, RAKYAT MEDIASaifudin, seorang guru ngajinya dilaporkan oleh muritnya sendiri beritisial YN (14) yang menjadi korban pelecehan seksual ke Polsek Sei Beduk.YN awalnya mengaku sempat trauma atas perbuatan guru ngaji yang melakukan tindakan pelecehan terhadap dirinya bersama ke-

enam temannya. ”Sekarang udah lebih lega dan nyaman dari sebelumnya,” ungkap YN kepada wartawan Kamis (17/3/2016) saat ditemui di rumahnya. YN dan teman-temannya mengaji mulai dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB di Yayasan Sultan Saifudin yang terletak di

Perumahan Puri Agung III, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk. ”Jadwal ngaji habis Magrib sampai jam delapan, kalau yang piket mulai dari jam lima udah datang. Biasanya, setelah selesai ngaji dia melakukannya,” lanjut YN. Menurut pengakuan teman-temannya kepada YN. Teman-temannya ada yang sempat dicium di bibir dan pipinya hingga menyentuh kemaluan temannya.”Yang dilakukannya sama teman saya ada yang dicium pipinya dan bibirnya, dipegang payudaranya hingga dipegang kemaluannya,” terang YN. Saat ini, Saifudin telah diamankan di Polsek Sei Beduk untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perbuatannya terhadap ke enam korbannya.(rm/b)

BC Batam Gagalkan Penyeludupan Sabu Rp9 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIADalam periode 1 Februari hingga 29 Februari 2016 Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam telah berhasil melakukan penindakan terhadap 36 kasus penyeludupan berbagai jenis barang di Kota Batam. Dari 36 kasus tersebut, terdiri dari 18 kasus narkotika, psikotropika, dan Prekursor (NNP), 15 kasus kategori Barang Kena Cukai (BKC), dan 3 kasus penegahan handphone.”Total seluruh pengungkapan sebanyak 36 kasus ini bernilai miliaran rupiah. Namun, sabu yang merupakan memiliki nilai tertinggi yang jumlahnya hingga 9 miliar rupiah,”kata Kunto, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea dan Cukai Batam. Lebih lanjut Kunto menjelaskan mengenai kasus BKC seperti rokok dan minuman keras masih marak terjadi di Batam. Batam yang merupakan kota paling srategis kerap dijadikan jalur penyelundupan barang-baCMYK

KUNTO, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi BC Batam

rang BKC.”Dari BKC sendiri, nominalnya tembus hingga Rp 227 juta. Bahkan, banyak juga yang sudah tersebar di pasaran Kota Batam,” lanjut Kunto. Sementara itu, dari 3 kasus penindakan handphone. Kesemuanya terjadi di Bandara Internasional Hang Nadim, dengan jumlah barang yang berhasil disita sebanyak 253 unit hp dan 40 buah casing hp.”Untuk kasus 3 penyeludupan handphone, nilai total taksirannya lebih tinggi dari BKC, yakni hingga mencapai 759 juta rupiah,”

terangnya. Kunto mengatakan pihaknya akan melakukan berbagai usaha dengan cara lebih intensif, yang diantaranya kerja sama dengan operator, baik ferry maupun pesawat udara, untuk mendapatkan informasi daftar penumpang. Sehingga nantinya memperkecil kemungkinan barang tersebut lolos dari pengawasan petugas Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam. ”Semoga sinergi yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan dimasa yang akan datang,” pungkasnya.(rm/ad).

CMYK

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

Ohan Suryana Jabat Kanwil Hukum Dan HAM Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau mengelar acara pisah sambut Kepala Kantor dari Dahlan Pasaribu SH MM kepada Ohan Suryana, yang dilaksanakan di Kantor Kemenkum HAM Kepri, Jalan Senggarang, KM 14 Tanjungpinang, Rabu(16/3/ 2016) pekan lalu Ohan Suryana sebelumnya menjabat sebagai Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi. Sedangan Dahlan Pasaribu akan menempati jabatan baru sebagai Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Dahlan Pasaribu menyebutkan bahwa Ohan Suryana bukanlah orang baru di likungan Kakanwil Kemenkum HAM Ke-

pri dan dia pun yakin bahwa Ohan mampu mengemban tugasnya saat ini.”Pak Ohan dulunya sudah selalu membantu saya, karena beliau sudah pernah bertugas di sini. Dia juga yang mengajari saya waktu saya pertama kali tugas di sini. Saya pun yakin beliau mampu melaksanakan tugas baru yang diberikan oleh pimpinan,” ungkapnya. Dia juga meminta dukungan dan doa kepada jajarannya terdahulu. Kerena dia akan mengemban tugas yang lebih berat lagi di Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta.”Saya mohon maaf kalau selama saya bertugas di sini banyak kekhilafan yang telah saya perbuat dan saya juga meminta doa dari Kakanwil Kepri, semoga saya mampu bekerja dengan baik di Jakar-

ta nanti,” harapnya. Sementara itu, Ohan Suryana yang sebelumnya pernah menjabat Kadiv Keimigrasian dan kini jadi Kepala Kanwil Hukum dan Ham Kepri, dalam sambutannya berjanji akan terus menjalankan program yang telah dibuat oleh pimpinan terdahu.”Saya berjanji apa yang telah dicanangkan oleh pak Dahlan akan terus saya jalani dan saya akan memperbaiki program yang terasa masih kurang,” ujarnya. Dalam acara pisah sambut ini juga diadakan acara pelatikan Kepa la Rumah Ditensi Tahanan Kota Tanjungpinang. Jabatan itu diserahterimakan dari Surya Pranata kepada Hamzah, yang dilantik oleh Kepala Kakanwil Kepri Ohan Suryana. (rm/mawardi)

Walikota Batam Minta Seluruh Pelayanan Tidak Ada Lagi Pungli BATAM , RAKYAT MEDIA- Walikota Batam Muhammad Rudi memastikan kedepan seluruh pelayanan administrasi masyarakat di Pemerintahan Kota Batam bebas pungli (pungutan liar).Apabila nanti ada ditemukan instansi yang melakukan pungli di lapangan ia berjanji akan menindak tegas. ”Saya sudah terapkan semuanya. Kedepan tidak ada lagi pungutan satu rupiah pun untuk seluruh pe-

layanan di Pemko Batam,”kata Rudi setelah melakukan rapat di lantai IV Pemko Batam, Selasa (15/3/2016) lalu . Saat ini, lanjut Rudi, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan di beberapa kantor pelayanan Pemerintahan Kota Batam. Apabila nantinya ditemukan pungutan, Rudi akan menindak tegas oknum tersebut. Ini dilakukan agar masyarakat merasakan pelayanan

maksimal yang diberikan Pemko Batam.” Kedapatan melakukan pungli, saya akan pindahkan langsung pegawai itu, bahkan kalau masih melakukan pungki kita akan pecat. Saya tidak main-main akan hal ini,” jelas Rudi. Di awal pemerintahannya, Rudi tidak hanya mempersoalkan masalah pungli, tetapi juga soal kedisiplinan para pegawainya, baik yang honor maupun yang PNS. Bagi PNS

atau honorer yang tidak mengindahkan imbauanya, maka tunjangannya akan dipotong. Kemudian, jabatannya juga akan geser. ” Saya akan sidak PNS yang tidak disiplin saat masuk kantor. Setelah itu tunjangan mereka akan kita potong. Dan apa bila saya temukan langsun. Akan saya geser dari jabatannya, kalau perlu dipindahkan ke Pulau Panjang sana,” ujar Rudi.(rm/ gun)

GUBERNUR Kepri H.M Sani saksikan pisah sambut Kepala Kanwil Hukum dan HAM Kepri

Pasangan Bupati Karimun Terpilih Dilantik Akhir Maret KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun terpilih Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim diperkirakan akan dilantik pada akhir Maret 2016 ini.Sinyal pelantikan pasangan ARAH itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Setdakab Karimun Muhammad Yosli, Selasa (15/3/2016) pekan lalu. Informasi yang menguatkan pelantikan Bupati untuk periode 2016-2021 itu kata Yosli berdasarkan koordinasi yang diperoleh dari Kementerian serta dari Pemrov Kepri. “Informasi terbaru yang kita dapat pelantikan Bupati pada akhir Maret ini, memang masa jabatan Aunur Rafiq sebagai Bupati Karimun periode 2011-2016 kan berakhir 23 Maret ini. Sehingga tidak akan ada kekosongan jabatan dan akan dilaksanakan pelantikan di akhir bulan,” ucap Yosli. Sebelumnya, Bupati Karimun Aunur Rafiq yang juga sebagai Bupati terpilih pada Pilkada Karimun mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kapan dirinya akan dilantik. Padahal masa akhir jabatannya sebagai kepala daerah periode 20112016 akan berakhir pada 23

MUHAMMAD Yosli Kabag Humas Pemkab Karimun

Maret ini. “Saya pun belum tahu kapan saya dilantik, kita tunggu saja. Informasinya pelantikan akan dilaksanakan setelah masa jabatan saya berakhir pada 23 Maret ini. Mudah-mudahan secepatnya,” ucap Aunur Rafiq di beberapa kesempatan dalam menghadiri acara pembukaan dan penutupan MTQ tingkat Kecamatan seraya kerap menyinggung hal itu. Namun menurutnya, jika tidak dilantik persis pada akhir masa jabatan yakni per 23 Maret, maka dipastikan akan dilantik pada pada Juni atau Juli mendatang. “Kalau sampai 23 Maret ini tidak juga dilantik maka otomatis harus ditunjuk Penjabat Bupati,” katanya.

Diketahui, jabatan Aunur Rafiq sebagai Bupati Karimun periode 2011-2016 tinggal tujuh hari lagi terhitung sejak hari ini, Rabu (16/ 3). Aunur Rafiq sendiri dilantik sebagai Bupati Karimun defenitif pada 6 Oktober 2015 oleh penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana di Tanjungpinang. Pelantikan itu dilaksanakan karena Bupati Karimun Nurdin Basirun yang ikut Pilkada Provinsi Kepri diwajibkan mundur dari jabatannya. Sehingga kekosongan jabatan kepala daerah itu diisi oleh wakilnya, Aunur Rafiq yang sampai saat ini masih menduduki kursi Bupati dan berakhir tinggal seminggu lagi.(rm/hk)

Dinas UKM Bintan Bekukan 80 Koperasi Tidak Aktif BINTAN, RAKYAT MEDIADinas Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUPP) Bintan bekukan 80 koperasi, tahun ini.Kepala Dinas Perindustrian Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUPP) Bintan, Edi Pribadi menjelaskan, tindakan pembekuan tersebut dikarenakan seluruh koperasi tersebut sudah tidak lagi memiliki validasi data mutakhir, ”Mereka sudah tidak aktif lagi. Bahkan kepengurusan maupun anggotanya sudah tidak diketahui lagi keberadannya,” kata Edi. Sejak pertengahan tahun 2015 kemarin, Dinas KUPP Bintan sudah melakukan verifikasi kepada 297 koperasi yang secara resmi terdaftar di Kabupaten Bintan. Dari proses tersebut, didapati 80 di antaranya memang sudah tidak aktif sehingga tidak ada pilihan lain kecuali melakukan pembekuan. Sehingga untuk tahun 2016 ini, jumlah koperasi yang aktif di Bintan hanya berjumlah 217 unit. Kebijakan pembekuan 80 koperasi yang sudah tidak aktif ini, sambung Edi, juga mengacu kepada kebijakan program Kementrian Koperasi Republik Indonesia untuk CMYK

KEPALA Dinas UKM Bintan Edi Pribadi

reformasi koperasi. Aturan tersebut bertujuan meningkatkan kinerja koperasi agar lebih aktif untuk kesejahteraan anggota. Edi menambahkan, selain melakukan reformasi koperasi, program reorientasi dari Kementrian Koperasi juga akan ditindaklanjuti dengan menjadikan koperasi yang berkualitas. Yakni, meningkatkan kualitas bukan hanya sekedar kuantitas koperasi. ”Dalam hal ini, koperasi simpan pinjam itu jumlah anggotanya harus bertambah, penghasilannya bertambah, Sisa Hasil Usaha (SHU) juga bertambah,” ungkapnya. Iklim koperasi di Kabupaten Bintan semakin hari memang semakin menunjukkan peningkatan yang baik.

Sehingga pada peringatan HUT Koperasi Indonesia tingkat nasional di Kupang, beberapa waktu lalu, ada dua koperasi binaan Pemerintah Kabupaten Bintan memperoleh penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Maka dari itu, Pemkab Bintan tak ragu untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 50 juta sebagai hadiah pembinaan kepada koperasi beprestasi.”Selama empatlima tahun belakangan ini memang ada peningkatan yang cukup signifikan dari segi alokasi anggaran oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan Koperasi, UKM dan IKM di Kabupaten Bintan ini,” pungkasnya. (rm/bp).

CMYK

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DAERAH

AJB Kepri Kewalahan

BUPATI Bintan Apri Sujati belusukan ke penduduk

Bayar Asuransi 2.799 PNS Lingga

Bupati: Membangun Bintan Harus Dari Desa BINTAN, RAKYAT MEDIA-Bupati Bintan Apri Sujadi dan wakilnya Dalmasri Syam mulai menyingsingkan lengan. Keduanya menyadari tidak bisa bersantai-santai dalam mewujudkan Bintan Gemilang sebagaimana visimisinya selama lima tahun ke depan. Ada kiat khusus yang ditempuh pasangan Apri-Dalmasri menuju ke sana. Apri menginginkan, perhatian lebih besar diberikan kepada pemerintah desa. “Kami ingin membangun Bintan ini dari tingkat desa,” ucapnya pada rapat koordinasi bersama aparatur desa, Selasa (15/3/2016) pekan lalu, di Aula Kantor Bupati Bintan. Di mata Apri, desa bukan sebuah kawasan terpinggirkan. Melainkan kawasan dimana arah pembangunan mulai diletakkan. “Selain itu, desa merupakan ujung tombak pembangunan dan segala macam permasalahan, untuk itu harus ada berikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ujar Apri Sujadi. Karena itu, dalam waktu dekat, Apri berjanji bakal lebih giat lagi mengunjungu puluhan desa yang ada di Bintan. Hal ini dirasanya perlu untuk menjaring aspirasi langsung. Sehingga permasalahan maupun keluhan bisa lekas didengar dan dicarikan jalan keluar. Sementara itu, Dalmasri mengingatkan kepada seluruh aparatur desa dan kecamatan yang hadir dalam rapat koordinasi agar memperhatikan peningkatan layanan kualitas publik. “Kalau bisa dipermudah, ya mengapa harus dipersusah,”tuturnya. Pelayanan-pelayanan birokrasi di tingkat desa semisal pengurusan KTP maupun administrasi lain, kata Dalmasri, merupakan tolok ukur kesuksesan kerja pelayanan pemerintahan. Karena itu, ia menginginkan hal ini benar-benar diwujudkan. “Saya dan Pak Apri akan lebih rajin lagi turun ke kantor-kantor desa dan mengeceknya langsung,”terang Dalmasri.(rm/bp)

LINGGA, RAKYAT MEDIA-Sudah lebih tujuh bulan Asuransi Bumi Putra (AJB) Kepri belum membayar kelim Asuransi sebanyak 2.799 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Lingga. Hingga kini pihak AJB Kepri masih mengulur ngulur waktu pembayaran dengan berbagai alasan. Pihak AJB Kepri terkesan kewalahan untuk menyelesaikan pembayaran Asuransi para pegawai yang dipotong setiap bulan dari g a j i mereka.

Kamarulzaman Ketua Tim-9 Pemkab Lingga

Kepala Cabang Asuransi Jiwa Bumi Putra (AJB) Kepri Suryadi Candra, mengaku hanya telah melakukkan kordinasi dengan jajaran Pemkab Lingga dan melakukan rekap data 2.799 ASN Lingga. Namun Suryadi minta waktu 3 bulan lagi untuk mengembalikan hak pegawai tersebut. “Intinya, rekap total sesuai data yang ada dari Tim 9 sebanyak 2.796 data sudah selesai. Ada lagi penambahan 3 ASN yang terpisah karena sudah pindah dan terjadi mutasi sehingga komposisi datanya berbeda. Paling lama 3 bulan kedepan, tapi akan kita kerjakan secepatnya,”kata Suryadi, kepada wartawan Senin (14/ 3/2016) lalu. Suryadi menjelaskan, pertemuan yang digelar Selasa (8/3/2016) pekan lalu di kantor Bupati Lingga, dihadiri Wabup Muhammad Nizar, Plt Sekda M Aini dan jajaran FKPD serta SKPD bersama bendahara dari masing-masing dinas. Sementara dari AJB hadir Totok Sauma Aidin, Wakil Pimpinan AJB pusat. “Kita akan cocokkan sesui KTP

dan NIP juga. Soalnya, banyak nama yang sama. Contoh nama Zulkifli ada sekitar 20 orang, jadi perlu dicocokkan waktu ikut asuransi sebab nanti klaimnya berbeda. Ini soalnya masalah uang,” kata Suryadi. Sementara itu, Sekretaris Tim 9, Kamarullzaman mengatakan, memang hal ini cukup lama terealisasi. Sejak Agustus 2015 diputuskan kerjasama, hingga Maret proses klaim belum selesai.”SK kita keluar 27 Oktober 2015 proses validasi sampai 29 Februari 2016, sekitar 4 bulan lebih. Kita minta secepatnya karena prosesnya sudah jalan selama 7 bulan, jika ditambah 3 bulan lagi artinya sampai 9 bulan. Kita minta secepat-cepatnya,” kata Kamarul. Hal tersebut disampaikan Kamarul mewakili keinginan seluruh ASN Lingga yang sangat berharap uang klaim asuransi dapat segera diterima. “Banyak anak-anak mereka yang mau sekolah, apalagi nanti masuk bulan puasa dan lebaran. Kita minta secepat-cepatnya karena pekerjaan dari kita sudah selesai,” tutupnya. (rm/bsp).

Rafiq: Upah Minimum Sektoral Kesepakatan Pekerja dan Perusahaan KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Bupati Karimun H Aunur Rafiq menegaskan, bahwa penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) tidak

ada hitungan baku. Artinya, penetapan UMS merupakan kesepakatan antar pekerja, dan perusahaan. Sementara Pemerintah Daerah hanya

sebagai mediator. “Pemda Karimun tinggal menunggu kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Sehingga, tidak ada penetapan UMS 2016 sesuai yang diamanatkan oleh Permenaker Nomor 78, tetapi berdasarkan perundingan kedua belah pihak. Artinya, Pemda Karimun tidak boleh mencampuri dan menetapkan. Cuma memediasikan,” jelas Rafiq usai konsultasi ke Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia (Menaker-RI) Hanif Dhakiri, Selasa (15/3/2016) lalu kemarin. Sebelumnya, Rafiq telah memberikan solusi dengan menawarkan UMS Karimun tahun 2016 sebesar Rp 2,625 juta. Angka tersebut, setelah dilakukan pertemuan antara Disnaker bersama Asosiasi Pengusaha Granit KarimunKepri (APG2K). KSPSI Karimun telah menyetujui, se-

BUPATI Karimun Aunur Rafiq

dangkan SPAI-FSPMI Karimun belum dapat menerima dengan alasan angka tersebut di bawah penawaran sebesar Rp 2,650 juta. “Kita belum dapat menyetujui. Masak penawarannya, lebih rendah dari sebelumnya Rp 2,650 juta. Kalau alasan perusahaan tidak mampu, kita juga tak mampulah,” jelas Ketua SPAI-FSP-

MI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar. Sudah tiga bulan tahun 2016 berjalan, namun pembahasan UMS Karimun 2016 tak kunjung menemui ujung. Kedua belah pihak yakni serikat pekerja yang diwakili SPAI-FSPMI dan KSPSI dengan APGK2 tetap berpegang teguh pada pendirian masing-masing.(rm/hk)

Dukung Program 100 Hari Kerja

Bupati Lingga Tunjuk 5 Staf Ahli LINGGA,RAKYATMEDIAMenuju 100 hari kerjanya yang baru berjalan 1 bulan, Bupati dan Wabup Lingga H Alias Wello dan M Nizar menggelar kegiatan sosialisasi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran Kabupaten Lingga tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lingga juga memperkenalkan 5 orang staf ahli untuk membantu banyaknya pekerjaan rumah di Bunda Tanah Melayu (BTM). Bertempat di Balai Agung Junjungan Negri tempat kegiatan berlangsung yang dimulai pukul 20.00 WIB malam, hadir seluruh jajaran pemkab Lingga baik FKPD, SKPD, camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Lingga. Kegiatan yang berlangsung santai tersebut, Awe mengajak seluruh jajarannya untuk bekerjasama mewujudkan visi misinya menjadikan Lingga terbilang. Awe pun menunjuk 5 staf ahli untuk menata ulang struktur pemerintahan yang lebih baik. “Ini untuk meningkatkan kinerja, bukan meneruskan tradisi. Kita telah mengangkat 5 orang staf khusus,” tutur Awe, Senin (14//3/2016) pekan lalu Ke 5 staf ahli tersebut adalah, H Saptono Mustakim Bidang Promosi dan Investasi Daerah yang sudah tidak asing di Lingga. Ia adalah mantan wabup periode pertama Kabupaten Lingga. Sementara Bidang Hukum dan Pemerintahan Rudi Purwonegroho yang juga mantan CMYK

BUPATI Lingga H Alias Wello

anggota DPRD Lingga. Staf khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan H Said Abdul Hamid. Sementara staf khusus Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat, Mustazar SAg putra asli Senayang dan staf khusus Bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Adat Said Barakbah. “Setiap staf ahli punya bidang khususnya masingmasing agar lebih fokus. Kita harapkan semua dapat bekerjasama. Termasuk staf khusus bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan Adat, agar kedepan dapat bekerjasama dengan LAM bagaimana nanti adanya pengakuan budaya melayu dari pemerintah pusat dan mendapat hak-hak istimewa seperti halnya kesultanan Yogyakarta di Bunda Tanah Melayu ini,” tegas Awe. Selain memperkenalkan 5 staf ahli, dalam kesempatan yang sama Awe kembali menegaskan program 100 hari kerjanya tidak akan ada perombakan besar-besaran. Namun, lebih menuntut kepada

FKPD dan SKPD yang ada menunjukkan prestasinya dan bekerja sepenuh hati. Sejauh ini, sejumlah dinas diapresiasi Awe telah menunjukkan progres yang cukup baik. “Saya tegaskan, tak ada pergeseran jabatan. Ini PR besar kita bersama. 100 hari kerja nanti kita akan buatkan slideshow agar masyarakat bisa melihat langsung hasil yang kita kerjakan. Kita perbaiki sama-sama data yang lamban progresnya karena ini keluhan dari BPK. Tahun ini kita harus dapat predikat wajar tanpa pengecualian bp) (WTP). Tunjukkan prestasinya, siapapun dia kita pakai”,” tutur Awe. Selain itu, sejumlah program-program strartegis juga disampaikan Awe. Diantaranya program Gerakan Menanam pada 1 April mendatang yang melibatkan seluruh ASN kabupaten Lingga, kegiatan peduli pendidikan serta isu pengeluaran izin usaha pertambahangan (IUP) yang semakin santer agar segera diselesaikan.(rm/

CMYK

SELEBRITY

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

Suami Bella Shofie Geram

DITUDUH PUNYA WIL JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Belum tuntas dengan kasus perceraiannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, muncul kabar bahwa rusaknya rumah tangga Suryono dengan Bella Shofie disebabkan hadirnya orang ketiga. Kabar bahwa Suryono memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) diungkapkan oleh Baby Sexiola, teman dekat Bella Shofie. “Bella sempat curhat kalau suaminya sudah berkhianat. Beberapa bulan terakhir curhatannya mengarah kepada orang ketiga,” ucap Baby Sexiola baru-baru ini. Menanggapi pemberitaan yang menyudutkan namanya lantaran dituduh memiliki wanita idama lain (WIL), Suryono pun akhirnya angkat bicara. Intinya, dia membantah semua tuduhan yang diberikan. “Bella menuduh saya punya WIL. Dia denger dari orang yang bernama Baby Sexiola. Pada saat itu saya maklumi, mungkin saat itu dia lagi emosi. Si Baby itu mengatakan atas landasan apa, tidak benar sama sekali apa yang dituduhkan kepada saya. Bisa saja itu relasi kerja saya. Saya bertemu dengan wanita bukan berarti dia WIL saya,” ujar Suryono ditemui Bintang.com di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (29/2/2016). Meski dituduh memiliki wanita idaman lain (WIL) hingga menyebabkan keretakan rumah tangganya dengan Bella Shofie, Suryono tetap tak ingin memperkarakan tuduhan tersebut ke ranah hukum. Sepertinya perceraian mereka memang tak bisa dihindarkan lagi. “Menuntut Baby nggak lah. Jadi pelajaran jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Mungkin dengan pernyataan dari Baby saya makin mantap menceraikan Bella,” jelasnya dengan santai. Kini, rumah tangga yang mereka jalin semenjak setahun silam harus kandas. Bella Sofie telah mendaftarkan gugatan cerai pada Suryono ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.(rm/ andre)

Artis dangdut Zaskia Gotik

Lecehkan Negara, Zaskia Gotik Mau Sekolah Lagi JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pedangdut Zaskia Gotik kini tengah dihujani berbagai hujatan setelah mengeluarkan kalimat yang dianggap melecehkan lambang negara. Atas tindakannya itu banyak pihak yang menyangkut pautkan tingkat pendidikan Zaskia yang hanya Sekolah Dasar sebagai pemicunya. Julia Perez atau Jupe pun mengungkap kepeduliannya terhadap Zaskia Gotik. Sebagai anggota trio Cecepy yang selalu jadi panutan, Jupe mengaku selalu mengingatkan mengenai pentingnya pendidikan. “Setiap hari saya selalu di grup, ayo sekolah, belajar belajar. Kecantikan itu tidak bisa menaklukkan dunia ini. Harus ada gagasan dan pikiran,” kata Jupe ditemui usai mengisi acara Cecepy di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (16/3/2016). Alhasil, Jupe mengungkap bahwa Ayu Ting Ting kini tengah melanjutkan pendidikannya ke tingkat Perguruan Tinggi. Sedangkan Zaskia Gotik rencananya akan mengambil paket penyetaraan pendidikan tingkat SMP. “Ayu Alhamdulillah sekarang lagi mau kuliah dan Gotik lagi ambil paket,” papar Jupe. (rm/oz)

Artis Bella Shofie

Senyum dan Doa Saipul Jamil Usai Diperiksa Polisi JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Selama enam jam Saipul Jamil diperiksa oleh penyidik Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut Saipul bertindak sebagai saksi atas tuduhan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh pelapor kedua, AW. Sejak masuk ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB pagi , Saipul pun keluar dengan menebar senyum dan memohon doa. “Mohon doanya terima kasih teman-teman. Minta doanya pokoknya semoga

SAIFUL Jamil usai diperiksa polisi

selamat dunia akhirat,” kata Saipul seraya berjalan dengan diiringi tiga orang kuasa hukumnya, Rabu (16/3/2016) lalu “Saya serahkan semua pada Allah SWT. Masyarakat indonesia mohon doakan saya,” lanjut pedangdut yang biasa disapa Ipul tersebut sebelum akhirnya masuk

kedalam mobil polisi. Pelapor kedua Saipul Jamil, AW telah melaporkan Saipul dengan tuduhan pelecehan seksual pada 25 Februari 2016. Sebelumnya Saipul juga telah dilaporkan dengan tuduhan serupa oleh pelapor lain berinisial DS dan MD. (rm/oz).

‘Ditembak’ PNS, Ayu Ting Ting Bersikap Dingin JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kabar terbaru soal asmara datang dari pedangdut Ayu Ting Ting. Jika sebelumnya nama Ivan Gunawan sering disebut memiliki kedekatan dengan Ayu, kini ada seorang laki-laki non entertainer yang dikabarkan dekat. Ia diketahui berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut Julia Perez yang merupakan kawan karib pelantun Alamat Palsu itu, lakilaki PNS ini merupakan pegawai Kantor Imigrasi. Ayu sendiri mengenal laki-laki tersebut karena sang ayah, Abdul Razak.Wanita yang akrab disapa Jupe ini menambahkan, sosok PNS tersebut juga telah menyatakan keinginannya untuk menjadi kekasih Ayu Ting Ting. Namun, sampai saat ini Ayu masih enggan untuk menjalin kasih. Kegagalan dalam rumah tangga telah membuatnya takut dan hati-hati untuk melangkah.”Kalau masalah ditembak udah, tapi Ayu masih biasa, masih dingin. Ayu masih takut. Cuma CMYK

PENYANYI dangdut Ayu Ting Ting

ngobrol-ngobrol aja,” tuturnya. Disinggung tentang kesesuaian tipikal idaman Ayu Ting Ting dengan laki-laki PNS tersebut, Jupe tak bisa menjawab. Yang pasti, sekarang ini baik dirinya maupun Ayu Ting Ting tak lagi mencari sosok laki-laki yang ganteng saja. Kalau sesuai dengan kemauan (Ayu) saya gak tahu hati orang. Kita berdua udah

komitmen, kita gak cari yang ganteng, kita cari yang setia, tanggung jawab. Kita udah pernah gagal berkali kali, capek,” tukas Jupe.Sebagai kawan dekat yang tergabung dalam Trio Cecepi, Jupe berharap yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dalam kehidupan asmara atau yang lainnya. “Doain buat Ayu semoga Ayu bahagia. Kan seneng kalau Ayu bahagia,” tandas Jupe.(rm/andre)

CMYK

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

BEK ROMA OGAH GABUNG CHELSEA ROMA, RAKYAT MEDIA-Chelsea nampaknya harus menerima kenyataan rencana mereka memboyong bek andalan milik AS Roma, Kosta Manolas, gagal terwujud pada musim panas 2016. Sebab menurut Goal, Rabu (16/3/2016) lalu, pemain asal

Yunani itu menolak gabung dengan skuad The Blues musim depan. Seperti diketahui sejak diboyong Roma dari Olympiakos pada musim panas 2014, Manolas memang menjelma jadi salah satu pemain bertahan terbaik di

SPORT

Website: www.rakyatmediapers.co.id

KOSTAS Manolas pemain kesebelasan AS Roma (kiri)

Serie A. Bahkan di musim ini saja, pria berusia 24 tahun tersebut sudah tampil sebanyak 36 kali dengan menyumbangkan satu gol untuk Il Lupi. Sejumlah catatan positif itulah yang membuat manajemen Chelsea sangat berhasrat untuk

memboyong Manolas di bursa transfer musim panas 2016. Bahkan mereka kabarnya sudah menyiapkan dana sebesar 22 juta pounds atau sekira Rp411 miliar untuk membawa Manolas ke Stamford Bridge. Akan tetapi, rencana Chelsea

itu nampaknya tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Sebab, baik Manolas mau pun manajemen Roma disebutsebut menolak tawaran yang diajukan oleh Chelsea tersebut. Selain Chelsea, Manolas kabarnya juga masuk dalam daftar

incaran sejumlah klub papan atas Eropa saat ini. Adalah Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Real Madrid hingga Paris Saint-Germain yang kabarnya tertarik untuk memboyong Manolas musim depan.(rm/reuters)

Bintang Napoli Sebut Arsenal Ingin Memboyongnya NAPLESS, RAKYAT MEDIA-Kabar mengenai keinginan Arsenal memboyong gelandang andalan Napoli, Jorginho, tampaknya benar apa adanya. Sebab agen dari pemain berpaspor Brasil itu, Joao Santos, membenarkan bahwa ada tawaran dari The Gunners. Seperti diketahui, Jorginho memang sukses menampilkan performa hebat bersama Napoli sepanjang musim ini. Terhitung ia sudah tampil sebanyak 29 kali dan me-

nyumbangkan tiga gol serta enam assist untuk skuad berjuluk Partenopei tersebut. Kondisi tersebutlah yang membuat kubu Arsenal sangat berhasrat untuk bisa mendapat jasa pemain berusia 24 tahun itu di bursa transfer musim panas 2016. Bahkan, manajemen Arsenal kabarnya sudah menyiapkan dana sebesar 25 juta euro atau sekira Rp367 miliar untuk merealisasikan rencana itu. “Ya, memang ada keter-

tarikan dari Arsenal. Bahkan setelah pertandingan akhir pekan lalu (melawan Palermo) mereka datang untuk menyatakan status Jorginho di Napoli,” ucap Santos, seperti dikutip dari Sportsmole, Rabu (16/3/2016). “Namun untuk saat ini klien saya belum bisa mengatakan apa pun kepada mereka. Ia hanya ingin fokus membawa Napoli meraih scudetto di musim ini,” tutup agen dari mantan pemain Hellas Verona tersebut.(rm/oz)

Jelang Pertandingan Barcelona kontra Arsenal

JORGINHO bintan pemain Napoli

Arsenal Bakal Kejutkan Publik Camp Nou LONDON, RAKYAT MEDIA-Arsenal dihadapkan tugas yang sangat sulit jelang melakoni lanjutan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2015–2016 kala menghadapi Barcelona. Sebab,The Gunners wajib menang minimal defisit tiga gol untuk bisa menyingkirkan Blaugrana. Dengan situasi seperti itu, membuat banyak pengamat sedikit meragukan kans Arsenal untuk melaju ke fase perempatfinal Liga Champions 2015–2016. Terlebih lagi Barca sendiri tampil bak tanpa celah sepanjang musim ini. Meski begitu tidak membuat salah satu legenda Arsenal, Alan Smith, pesimis menatap pertandingan terse-

but. Ia merasa cukup yakin bahwa mantan klubnya tersebut mampu memberikan kejutan kepada Barca. “Situasi saat ini (yang dihadapi Arsenal) memang sangat sulit, mereka seakan berada dalam sebuah misi yang sangat mustahil untuk bisa dilakukan,” ucap Smith, seperti dilaporkan Sky Sports, Rabu (16/3/2016). “Akan tetapi sebagai pendukung setia Arsenal, saya tetap yakin mereka bisa melakukan sesuatu. Bahkan saya merasa bahwa Arsenal bisa saja memaksa Barcelona melalui perpanjangan waktu di pertandingan nanti,” tuntas pemain Arsenal medio 1987 hingga 1995 tersebut. (rm/reuters)

PARA pemain kesebelasan Arsenal

BARCELONA,RAKYATMEDIA-Berita mengenai pertandingan antara Barcelona kontra Arsenal yang akan berlangsung 17 Maret 2016 dini hari WIB tersebut masih menjadi perhatian menarik. Sementara itu, isu mengenai kepergian Antonio Conte ke Chelsea juga masih menjadi incaran para penggemar The Blues. Barcelona yang akan menjamu Arsenal dianggap terlalu tangguh untuk pasukan Arsene Wenger. Barcelona juga dianggap memiliki kesempatan lebih besar un-

tuk lolos ke babak perempatfinal Liga Champions musim ini. Hal itu terjadi karena mereka sudah terlebih dahulu unggul 2-0 secara agregat. Sementara itu, isu mengenai kedatangan Conte ke Stamford Bridge sudah memasuki babak baru. Conte diprediksi akan membawa beberapa orang untuk meraih sukses bersama Chelsesa. Ia dikabarkan akan mendatangkan direktur olahraga yang saat ini sedang berada di Juventus. Dari babak 16 besar Liga Champions Rabu 16 Maret

2016 dini hari WIB, Manchester City berhasil lolos ke babak selanjutnya stelah bermain imbang 0-0 melawan Dynamo Kyiv. City lolos karena pada leg pertama sudah bermain 3-1. Wakil Spanyol, Atletico Madrid harus bersusah payah untuk lolos ke babak selanjutnya. Dalam 90 menit pertama mereka harus bermain imbang melawan PSV Eidhoven. Atletico baru bisa lolos setelah melalui babak adu penalti dan menang 8-7. (rm/reuters).

LEONEL Messi Josef Guardiola

Guardiola Pasti Bawa Messi ke City MANCHESTER, RAKYAT MEDIA-Kedatangan Josep Guardiola ke Manchester City pada musim panas ini memunculkan sejumlah nama yang dikait-kaitkan kepindahannya ke Etihad Stadium, terutama para pemain Barcelona. Dalam beberapa hari terakhir tersiar rumor bahwa setidaknya ada lima pemain yang bakal diboyong Guardiola ke City di bursa transfer musim panas ini. Adalah Sergio Busquets, Marc Batra, Gerard Pique, Neymar Junior, hingga Lionel Messi. Namun khusus nama terakhir, City kabarnya bakal kesulitan untuk bisa mewujudkan transfer tersebut. Terlebih lagi Messi sendiri memiliki klausul pelepasan yang nyaris mustahil untuk terwujud, yakni 200 juta pounds atau sekira Rp3,7 triliun. Kondisi tersebut lantas mendapat tanggapan dari penyerang legendaris The Citizensyakni Shaun Goater. Ia menyatakan optimis Guardiola mampu mewujudkan rencana City untuk memboyong Messi. “Josep Guardiola merupakan pelatih yang sangat unik. Ia memiliki sesuatu yang bisa menarik minat pemain bintang. Dengan hal itu maka muncul keyakinan bahwa Lionel Messi akan berseragam Manchester City dalam waktu dekat,” ucap Goater, seperti dikutip dari Daily Star, Rabu (16/3/2016). “Selain itu, Messi juga memiliki hubungan pertemanan yang sangat erat dengan Sergio (Aguero). Jadi, rencana itu semakin mungkin untuk benar-benar terjadi,” tuntas pemain City medio 1998 hingga 2003 tersebut.(rm/afp).

Setan Merah Diprediksi Singkirkan Liverpool LONDON, RAKYAT MEDIA-Manchester United dihadapkan dengan situasi sulit jelang melakoni saat melawan Liverpool di laga leg kedua babak 16 besar Europa League 2015–2016. Skuad Setan Merah wajib menang defisit minimal tiga gol untuk bisa menyingkirkan The Reds. Melihat kondisi tersebut lantas mendapatkan komentar dari legenda Arsenal yakni Charlie Nicholas. Ia cukup yakin bahwa tim asuhan Louis van Gaal itu masih

memiliki peluang besar untuk bisa melaju ke babak perempatfinal Europa League musim ini. “Saya rasa Manchester United masih bisa mengembalikan situasi di pertandingan nanti. Saya masih sangat yakin mereka masih mampu membuat sebuah kejutan dengan menyikirkan Liverpool,” ucap Nicholas, seperti dikutip dari Talksport, Rabu (16/3/2016) pekan lalu. Selain itu, Nicholas juga coba memberikan sedikit saCMYK

rannya kepada para pemain United jelang laga kontra Liverpool. Pria berusia 54 tahun itu menyarankan agar para pemain United mampu mencetak gol saat pertandingan tersebut. “Apabila mereka mampu meraih minimal satu gol di 20 menit awal pertandingan, maka peluang mereka untuk itu (menyingkirkan Liverpool) sangat besar. Sebab dalam situasi seperti ini, mereka sangat butuh sebuah ketenangan dalam bermain,” tuntasnya.(rm/afp).

PARA pemain kesebelasan Manchester United

CMYK

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

RANGKAIAN KEGIATAN BUPATI KARIMUN AUNUR RAFIQ

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan Vaksin Polio Ke anak balita

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan kata sambutan tentang sosialisasipilkades

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq memberikan kata sambutan menyangkut manasik haji

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq Memukul Beduk Tanda Dibukanya MTQ Kecamatan Belat Tahun 2016

BUPATI Aunur Rafiq memberikan arahan saat acara penutupan MTQ Kecamatan Meral

BUPATI Aunur Rafiq berfoto bersama

CMYK

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

NASIONAL

EDDY Sofyan mantan Kesbang Pemprov Sumut

Koruptor Bansos Medan Disidang di Pengadilan Tipikor MEDAN, RAKYAT MEDIA-Terdakwa dugaan korupsi dana hibah Sumut, Eddy Sofyan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan. Dia didakwa merugikan negara lebih dari Rp 1 mliar.Sidang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB, Kamis (17/3/2016). Majelis hakim dipimpin Marsudin Nainggolan. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Rehulina Purba dan Ingan Malem. Mengenakan kemeja putih, mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Sumut ini tampak tenang selama menjalani persidangan. Sesekali ia tertunduk dan melirik kedua JPU saat membacakan dakwaan terhadap dirinya. Dalam persidangan, Eddy didakwa telah memperkaya orang lain, dalam hal ini Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara dan para lembaga penerima bantuan dana hibah tahun 2013. “Akibat perbuatan terdakwa, terdapat kerugian negara 1 miliar 145 juta rupiah,” sebut jaksa saat membacakan dakwaannya. Dalam dakwaan, Eddy Sofyan dinyatakan melanggar Pasal 2 subsider pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usai mendengarkan dakwaan, tim penasihat hukum Eddy Sofyan menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Sementara, Majelis hakim memutuskan melanjutkan persidangan pada Rabu (23/3/2016) lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Usai persidangan, Eddy menyatakan siap untuk menghadapi persidangan selanjutnya. “Ini kan masih dakwaan. Dakwaan tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Nanti ada panggilan saksi, terus ada pembelaan dari penasihat hukum dan pledoi saya,” katanya. “Kita siap berbicara apa adanya. Kita ikuti sajalah dulu ini. Saya berharap Sumut ini ke depan lebih baik,” tambah Eddy. Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka.(rm/dn).

BUPATI Ogan Ilir (Tengah) digiring petugas BNN

Bupati Ogan Ilir Terjerat Narkoba PALEMBANG, RAKYAT MEDIA-Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan tes urine terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Hal itu dilakukan setelah Bupati Ogan Ilir AW Nofiadi Mawardi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. “Pejabat di lingkungan Pemkab Ogan Ilir akan dites urine un-

tuk mengetahui ada tidaknya pejabat lain yang terlibat kasus narkoba,” kata Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen (Pol) M Iswandi di Palembang, Kamis (17/3/2016) pekan lalu. Selain Nofiadi, dua orang PNS di lingkungan Pemkab Ogan Ilir juga terbukti positif mengonsumsi narkoba. Mereka ditangkap petugas BNN di rumah Nofialdi pada Minggu (13/3/2016) lalu.

Iswandi mengatakan, tes urine ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, khususnya di pemerintahan. Tindakan tegas akan diterapkan bagi bandar dan pengedar narkotika, psikotropika, zat adiktif, serta obat-obatan berbahaya lainnya (narkoba). ”Orang-orang yang terlibat dalam jaringan bandar narkoba

Bupati Kutai Tantang BNN Tes Urine

Presiden Hapus 5 Jenis Izin Usaha

Untuk Kemudahan Investasi

Presiden RI

Joko Widodo JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo menghapuskan lima bentuk izin usaha. Penghapusan itu guna memberikan kemudahan investasi di Tanah Air. Kelima izin yang dihilangkan adalah izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip bagi IKM, izin lokasi dan izin analisis mengenai dampak lingkungkan (Amdal). Khusus izin amdal belum bisa dihapus secara permanen karena di daerah masih menggunakan amdal. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kebijakan itu segera disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga pada pekan depan.”Presiden memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut, sehingga beliau memberikan arahan ada lima izin usaha yang dihilangkan. Minggu depan disosialisasikan,” kata Pramono usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (15/3/2016) lalu. Selain itu, Pramono menjelaskan, Presiden Jokowi juga menugaskan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo agar terus mengevaluasi Perda yang layak untuk dicabut. Setelah mencapai target yang ditentukan diharapkan ada laporan segera.”Kalau nanti perda yang dicabut

sudah 1.000, maka segera dilaporkan kepada Presiden untuk disosialisasikan,” tandasnya. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya tengah dalam proses memangkas perda-perda yang dianggap menghambat investasi dan perizinan. Hal itu sesuai perintah Presiden yang menemukan sekitar 3.000 perda bermasalah karena menghambat perizinan dan membebani masyarakat. Dia memastikan semua perizinan yang menyulitkan, mulai dari level presiden hingga kelurahan, akan dipangkas.”Pada prinsipnya mulai kelurahan yang menghambat investasi, yang menghambat perizinan yang terlalu birokratis yang merugikan kepentingan masyarakat kecil, menengah ke bawah akan kami pangkas sebagaimana arahan presiden,” tuntasnya. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, selama ini untuk izin mendirikan bangunan terdapat dua Amdal yang harus dipenuhi para investor. Yakni izin lingkungan dan izin Amdal, berdasarkan landasan UU berbeda.”Presiden meminta agar kedua izin tersebut disatukan agar tak membebani dunia usaha,” kata dia. (rm/net).

harus diberikan sanksi hukum yang maksimal bahkan bila perlu dihukum mati karena perbuatannya dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa,” kata Iswandi. Ia berharap semua pihak dan semua lapisan masyarakat mendukung upaya BNN memberantas peredaran narkoba dan mencegah timbulnya pencandu baru.(rm/ dw)

MASYARAKAT yang melakukan pendaftaran BPJS

BPJS Kesehatan Dinaikan Pelayanan Tak Ada Peningkatan JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pascakenaikan iuran jaminan kesehatan nasional bagi peserta bukan penerima upah atau pekerja mandiri dan penguasaha kecil menengah per 1 April mendatang. Hal itu diungkapkan Jokowi saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang, Jawa Barat, pada Kamis (17/3/2016) lalu.’’Presiden menjelaskan bahwa kunjungannya untuk melihat pelayanan di rumah sakit. Mengenai kenaikan iuran BPJS, Presiden akan memanggil direksi dan manajemen BPJS untuk melihat urgensinya,’’ kata Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit menuturkan kembali kata Presiden Jokowi. Soal kunjungan ke RSUD Sumedang, Jokowi sempat meninjau pelayanan perawatan di ruang IGD. Hampir semuanya menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Demikian pula dengan pasien di kelas tiga hampir 90 persen menggunakan KIS. “Semuanya tidak dipungut biaya. Masalahnya hanya satu, IGD yang antre banyak, kamarnya tidak cukup, problem-

nya di situ,” demikian kata Jokowi yang didampingin Ibu Negara Iriana.Untuk itu, Jokowi langsung menelpon Menteri Kesehatan agar RSUD Sumedang bisa ditambah ruangan atau dibangun rumah sakit. Seperti diberitakan, per 1 April 2016, iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan dinaikkan sesuai Perpres 19/2016, yaitu iuran kelas I naik dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000, iuran kelas II dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000. Tetapi, Komisi IX DPR menolak kenaikan iuran tersebut sampai empat poin yang diajukan dipenuhi oleh pemerintah. Untuk itu, Komisi IX telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan kenaikan iuran mandiri bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Empat poin tersebut, yakni memperbaiki pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan untuk kepesertaan mandiri, meminta audit investigatif terkait transparansi laporan keuangan/penggunaan anggaran dan meminta laporan pendistribusian kartu penerima bantuan.(rm/oz).

KALIMANTAN, RAKYAT MEDIA – BupatiKutai Kartanegara Rita Widyasari menantang Badan Narkotika Nasional(BNN) Kalimantan Timur (Kaltim), untuk memeriksanya terlebih semua kepala daerah di Kaltim. Rita sangat mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang mempersilakan Badan Narkotika Nasionalmelakukan tes urine, terhadap semua kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia, bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Periksa saya duluan. Saya mau buktikan tidak semua bupati yang menggunakan narkoba kecuali oknum. Keputusan Mendagri sangat bagus untuk menumpas kejahatan narkoba di kalangan kepala daerah,” tegasnya belum lama ini kepada wartawan Sebagai seorang bupati, Rita sangat terpukul dengan penangkapan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi, yang diduga mengonsumsi narkoba. Rita menyayangkan sikap BupatiOgan Ilir jika terbukti bersalah menggunakan narkoba. Dia mempertanyakan prestasi BupatiOgan Ilir hingga terpilih menjadi seorang bupati. “Saya merasa aneh dengan kejadian ini, kenapa ada seorang bupati yang bisa menggunakan narkoba. Aneh kan, kenapa oknum tersebut bisa dilantik jadi Bupati,” ungkapnya. Untuk itu, Rita menduku-

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

ng penuh upaya BNN untuk melakukan tes urine pada semua kepala daerah agar tidak ada lagi kepala daerah yang mencoreng nama baik Indonesia. “Saya minta diperiksa duluan. Sebagai seorang bupati, narkoba adalah kejahatan yang harus ditumpas. Ketika disumpah menjadi seorang kepala daerah, seharusnya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Bukan yang mencoreng nama baik diri sendiri, dengan mengonsumsi barang haram,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Badan Narkotika Nasionalmelakukan tes urine terhadap semua kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia, tanpa didahului pemberitahuan. Hal itu disampaikan Tjahjo menyikapi langkah BNN menangkapBupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi terkait kasus narkotika. (rm/net).

CEO MNC Group Penuhi Panggilan Kejagung JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Setelah dua kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung RI, akhirnya CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Kamis (17/3/2016) memenuhi panggilan Kejakasaan Agung (Kejagung). Menurut Hary Tanoe, kehadirannya sebagai wujud taat hukum. “Saya sebagai warga negara taat hukum ada disini untuk dimintai keterangan. Saya datang

untuk menjelaskan,” kata Hary Tanoe, kepada sejumlah wartawan saat datang memenuhi panggilan Kejagung di Gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Kamis (17/3/2016) lalu di Jakarta . Hary Tanoe mengatakan, pemanggilan dirinya terkait persoalan restitusi pajak Mobile 8 tak terlepat dari kepentingan politik. Dirinya menyadari hal seperti itu merupakan hal biasa di dunia perpolitikan CMYK

yang bertujuan untuk saling menjatuhkan. Hary Tanoe pun menegaskan kalau dirinya tak tersangkut masalah tersebut. “Kalau orang di politik biasalah tapi tidak mungkin saya jadi tersangka. Saya pastikan itu. Tidak mungkin saya bisa jadi tersangka, wong tahu saja tidak,” kata Hary. “Coba tanya semua saksi yang sudah diperiksa, nama saya tidak mungkin ada,”ujarnya.(rm/oz)

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan keterangan pada wartawan

CMYK

ADVERTORIAL

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR Kepri memimpin rapat dengan Wakil Gubernur

Gubernur Kepri Delegasikan 11 Kewenangan Pada Wakil Gubernur GUBERNUR Kepri Minta Dubes Bantu Sosialisasi Aturan KEK Batam di Singapura

Gubernur Kepri H.M Sani

MENERIMA KUNJUNGAN DUBES RI UNTUK SINGAPURA DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau H. Muhammad Sani menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (17/3/2016). Pertemuan ini dalam rangka menggalang potensi kerjasama investasi dan pariwisata Singapura dan Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini Gubernur didampingi wakil ketua DPRD Kepri Husnizar Hood, FKPD dan SKPD. Gubernur Kepri Muhammad Sani berharap hubungan baik yang sudah terjalin

selama ini bisa tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Dan kepada Ngurah Swajaya, Gubernur meminta agar kunjungan wisatawan Singapura ke Kepri secara kuantitas agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena jika dibandingkan dengan wisatawan Kepri yang berkunjung ke Singapura masih jauh lebih besar. “Warga Kepri yang berkunjung ke Singapura sejauh ini sangat banyak. Dan kita berharap dengan berbagai potensi yang kita miliki, baik laut, pantai dan potensi-potensi lainnya bisa mendongkrak kunjungan wisman ke

Kepri. Selain itu juga masalah investasi. Dan saya pikir peran Dubes sangat besar untuk hal ini,” kata Gubernur. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan adanya regulasi baru tentang FTZ Batam yang berubah menjadi KEK berdasarkan Kepres nomor 8 tahun 2016. Untuk hal ini, Dubes RI untuk Singapura juga mendapatkan tugas mensosialisasikannya, mengingat sejauh ini hubungan investasi Singapura sudah sangat baik dengan Kepri. “Kepres ini tujuannya jelas untuk mempercepat pembangunan di Kota Batam. Adapaun untuk Bin-

tan, Karimun dan Tanjungpinang masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan,” kata Gubernur. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Singapura Ngurah Swajaya mengatakan akan siap mensosialisasikan regulasi baru tentang KEK di Batam. Alagai perusahaan Singapura sejauh ini telah berinvestasi di Kepri, termasuk dalam mengembangkan kawasan industri dan pariwisata di Batam dan Bintan. Dan letak geografis yang dekat memberikan keunggulan bagi mitra kerjasama ekonomi Singapura. “Singapura telah men-

yampaikan minatnya untuk mengembangkan kawasan industri dan pusat logistik serta maritim di Batam senilai USD 1,3 miliar. Dan ini sudah disampaikan forum bisnis yang dihadiri presiden RI Ir. H. Joko Widodo saat kunjungan kenegaraan ke Singapura Juli 2015 silam,” kata Swajaya. Swajaya juga mengatakan jika Pembenahan pengelolaan Batam yang telah dimulai dengan dikeluarkannya Kepres momor 8 tahun 2016 juga merupakan peluang masuknya investasi dari Singapura ke BBK.(rm/humas).

GUBERNUR: PERMASALAHAN KOTA BATAM DULU DAN SEKARANG BERBEDA

GUBERNUR HM Sani dan Wakil Gubernur Nurdin Basirun rapat dengan SKPD

Gubernur Sani: Ingankan SKPD Bekerja Lebih Fokus DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau H Muhammad Sani mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih fokus untuk lima tahun kedepan. Yakni fokus dengan prioritas-prioritas arah pembangunan yang sudah ditetapkan. Adapun yang menjadi program prioritas untuk lima tahun kedepan sebagaimana dijelaskan Gubernur Kepri Muhammad Sani meliputi bidang infrastruktur, bidang perhubungan,bidang kelautan dan perikanan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pariwisata serta bidang pengentasan kemiskinan. “Fokus, fokus, fokus. Itulah yang saya ingatkan kepada para kepala SKPD untuk lima tahun kedepan. Apa yang akan kita lakukan di lima tahun kedepan, tidak jauh beda dengan apa yang kita lakukan lima tahun sebelumnya. Hanya tinggal dimantapkan saja lagi. Oleh karena itu kita harus lebih fokus,” kata Gu-

bernur Kepri Muhammad Sani saat memimpin rapat SKPD di Gedung Daerah, belum lama ini di Tanjungpinang. Selain fokus, Gubernur juga mengingatkan agar antara SKPD yang satu dengan lainnya saling berkoordinasi dalam bekerja sehingga saling singkron dalam menjabarkan visi dan misi Provinsi Kepri lima tahun kedepan. Adapun visi dan misi Provinsi Kepri adalah ‘Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul dibidang maritim. ”Saya ingatkan bahwa keberhasilan satu SKPD tidak bisa terlepas dari peran SKPD lainnya. Makanya bekerja harus singkron antara satu dengan lainnya sehingga apa yang kita tuju bisa kita capai bersama-sama. Apa yang belum singkron, harus segera disingkronkan,” ujar Sani kepada seluruh kepala SKPD.(rm/mwd).

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Permasalahan di Kota Batam saat ini cukup rumit, tidak seperti saat BJ Habibie memimpin Otorita Batam, kata Gubernur Kepulauan Riau HM Sani. “Kondisi saat Habibie (1978) memimpin Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) itu berbeda dengan sekarang. Kalau dahulu kaki orang dipijak masih diam, tapi sekarang berbeda, tidak dipijak pun orang ribut,” kata Sani saat pidato pelantikan Muhammad Rudi-Amsakar Ahmad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin. Dia menjelaskan masyarakat semakin cerdas dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Masyarakat juga semakin kritis terhadap pemerintahan sehingga pemerintah daerah, termasuk Badan Pengusahaan Batam harus berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan.”Ada yang bertanya kenapa saat saya menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan FTZ tidak bisa berbuat banyak. Ini soal regulasi, saya tidak mungkin melanggar hukum dalam mengambil kebijakan,” ujarnya. Terkait permasalahan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam, Sani menegaskan mengikuti perintah Presiden, dengan melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 8/2016.Keinginan pemerintah pusat sekarang ingin membangun kembali kejayaan Badan Pengusahaan Batam seper-

ti saat bernama Otorita Batam. Namun dalam beberapa kali rapat dengan pemerintah pusat, Sani selalu berpesan agar permasalahan Batam diselesaikan secara bijaksana. Penyelesaian perekonomian di Batam juga harus memperhatikan permasalahan sosial seperti rumah liar, kampung tua, pendatang yang banyak dan tidak terkendali serta permasalahan tanah.”Saya ingatkan, apapun kebijakan yang dibuat jangan sampai menyusahkan masyarakat,” katanya. Sani juga mengingatkan pemerintah pusat tidak hanya fokus dalam menyelesaikan FTZ di Batam, melainkan juga FTZ di Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Selain itu, pemerintah pusat juga harus mendukung pembangunan Natuna, Kepulauan Anambas dan Lingga. “Keinginan saya, keinginan masyarakat Kepri, bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Antara).

Haji.Muhammad Sani Gubernur Kepri

CMYK

DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Provinsi Kepri HM. Sani berbagi tugas dan kewenangan dengan wakilnya, Nurdin Basirun. Sani memberi 11 kewenangan Dinas dan SKPD. Pembagian 11 tugas dan wewenang itu dimaksudkan Sani untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kepri sesuai dengan Visi dan Misinya sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Kepri. “Ada sebelas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) yang menjadi kewenangan dan di bawah tugas Wakil Gubernur, di samping tugas dan fungsi sebagai wakil sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pengawasan dan pengendalian internal,” ujar HM.Sani kepada wartawan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa,(15/3/2016) pekan lalu. Sejumlah Dinas dan SKPD yang menjadi leading sektor koordinasi Wakil Gubernur itu, diantaranya adalah, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar dalam menghadapai MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), segera dapat melaksanakan Sertifikasi Tenaga Kerja, dan pemanfaatan BLK (Balai Latihan Kerja) sebagai lembaga Pelatihan. Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perbatasan, dimaksudkan agar dapat melestarikan lingkungan, dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan di sejumlah daerah perbatasan sesuai dengan Visi dan Misinya. Sementara itu, Gubernur Kepri juga menangkat 10 orang staf khusus. Tugas mereka adalah memberikan pandangan dan terobosan dalam penekanan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program, visi dan misinya. Staf khusus Gubernur Sani itu adalah Ahar Sulaiman, Saidul Khudri, Andi Anhar, Drs.Herizal Hood, Prof .Dr. Benny Rumengkang, mantan Kasal Marsetio. Termasuk, anaknya sendiri, serta sejumlah orang dari berbagai latar belakang pendidikan, akademisi, tokoh, serta mantan anggota DPRD. “Rekrutman dilakukan sesuai dengan kemampuan masingmasing dari berbagai kalangan seluruh kabupaten/kota, dengan spesifikasi tugas, nantinya akan dibagi dalam rapat staf khusus. Dan setiap staf akan diberikan honor gaji dari APBD dengan masa tugas selama 1 tahun,” ujarnya . Dalam rapat koordinasi SKPD, staf khusus dan Wagub Kepri, HM.Sani mengatakan, juga mdilakukan pembahasan secara umum, tentang penekanan skala prioritas yang akan dilakukan seluruh SKPD pada 2016. Khususnya dibidang, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Transportasi Konektipitu, Perikanan Kelauatan serta Pariwisata. (rm/gun)

GUBERNUR dan Wakil Gubernur Kepri melambaikan tangan

Gubernur Kepri : Tak Ada Lawan Politik Usai Pilkada DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau HM Sani menegaskan tidak ada lawan politik seusai pilkada, karena seluruh pihak dirangkul untuk mendukung pemerintahan.”Untuk apa cari lawan. Semua diajak berteman, tetapi kalau tidak mau berkawan ya sudah,” katanya di Gedung Daerah Tanjungpinang, Rabu. Pernyataan itu terkait sikapnya terhadap PNS yang diduga berpihak kepada lawan politiknya saat Pilkada Kepri 2015.Dia menganggap pilkada sudah selesai sehingga tidak perlu diingat lagi soal PNS yang terindikasi tidak netral.”Kalau profesional saya pakai, yang bisa membantu kami,” ujarnya. Sani mengemukakan mutasi pejabat eselon II, III dan IV belum dilakukan dalam waktu dekat. Mutasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan asas profesionalisme.”Penempatan pejabat pemerintahan disesuaikan kepada kemampuan,” katanya. Dia mengatakan aparat pemerintahan harus mampu mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah sesuai visi misi Sani-Nurdin saat kampanye pilkada. Seluruh satuan kerja perangkat daerah juga mendapat tugas untuk merealisasikan rencana pembangunan pada tahun ini secara cepat dan tepat.”Kami tekankan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah untuk memprioritaskan pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, kemaritiman, perbatasan dan infrastruktur,” katanya. Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja staf di pemerintahan.”Ada 11 kewenangan yang diberikan kepada wagub, baik itu yang diamanatkan UU Nomor 23/2014 maupun pembagian kewenangan khusus untuk memperkuat pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (Antara).

CMYK

Senin, 21-31 Maret 2016, Minggu-III

SAMBUNGAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Wakil Gubernur Keluhkan DBH Kepri Hanya Rp12 Miliar

WAKIL Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam rapat koordinasi di kantor Gubernur

DOMPAK, RAKYAT MEDIABumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, dalam implementasi semangat UUD 45 ini belum dirasakan seluruh masyarakat. ”Bukan mau saling menyalahkan. Hasil alam yang

ada belum bisa dinikmati masyarakat Kepri keseluruhan,” kritik Wakil Gubernur Kepri Nurdin Basirun, saat rapat koordinasi dan supervisi sektor energi di Kantor Gubernur Riau, Kamis (17/3/2016) lalu. Sebagai contoh. Untuk pembagian dana bagi hasil (DBH) yang tiap tahun dirasakan Kepri

dan daerah penghasil lain terus berkurang. Pada ditahun 2014, Kepri menerima DBH sebesar Rp 781,944 miliar, menurun menjadi Rp148.976 ditahun 2015. Puncaknya, tahun 2016 ini Kepri hanya kebagian Rp 12 miliar dengan alasan cost recovery yang tinggi. Belum lagi soal harga gas yang kelewat mahal untuk konsumsi dalam negeri dibandingkan harga gas yang dijual ke Singapura. “Ini teori dagang yang paling aneh di seluruh dunia. Jangan sampai Ayam mati dilumbung padi,” kata Nurdin. Maka dari itu, Ia meminta pemerintah pusat bersama KPK untuk serius memperbaiki sektor energi ini. Agar, energi dan hasil tambang yang dihasilkan betulbetul sampai ke masyarakat. Semangat Nurdin ini disambut hangat pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif. Maka dari itu, kedepan KPK akan melakukan langkah revolusioner dengan memperbaiki

Staf Khusus Gubernur Harus Berikan Kontribusi Pembangunan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pembentukan 10 Staf Ahli Khusus Gubernur yang dipilih Gubernur Kepri HM sani, baru-baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di Provinsi Kepri. Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Jumaga Nadeak di Tanjungpinang, Kamis (17/3/2016) lalu. Dikatakan Jumaga, pembentukan 10 Staf Khusus Gubernur tersebut, merupakan hal wajar yang dilakukan kepala daerah bahkan tercantum dalam undang-undang. Yang mana kehadiran Staf Khusus

Gubernur tersebut nantinya dapat membantu Gubernur dalam mencapai visi misinya dalam membangun daerah.”Itu hal yang biasa dilakukan pemimpin daerah. Tak hanya Gubernur, Presiden juga memiliki Staf Khusus yang akan membantu Presiden,” ujar Jumaga. Jumaga menjelaskan, dalam aturannya nanti, Staf Khusus tersebut akan membantu SKPD dan juga Gubernur dalam meningkatkan pembangunan serta memberikan saransaran dan program kebijakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Kepri.

Sipir Lapas Kapolresta Barelang, Komisaris Besar Helmy Santika, mengatakan, MZ mengedarkan narkotika tersebut begitu lepas dinas di LPKA Batam.Berkat penyelidikan Satuan Reserse, ia akhirnya dibekuk di kawasan Sekupang. Darinya, juga didapatkan informasi dua orang lainnya yang menjadi pengedar dan bandar, Z dan AB. “Pelaku dipindahkan ke Lapas Anak, karena juga kedapatan mengedarkan sabu di Lapas Barelang. Namun itu tidak membuatnya jera, hingga akhinya pihak

Sambungan Hal. 1

kita membekuk,” ujar Helmy, Rabu (16/3/2016) pekan lalu. Sementara saat bertugas di Lapas Barelang, sabu itu tidak hanya ia jual pada warga sipil. Namun ia juga mengedarkannya di dalam penjara kepada narapidana.”Sudah setahun lebih ia jalani proslfedi itu. Pengakuannya waktu brtugas di Lapas Barelang, sabu dijual pada napi. Tidak tertutup kemungkinan juga dijual pada pegawai lainnya,” tambah Helmy. Ditambahkan Helmy, adanya oknum yang terlibat dalam pere-

Menanti Gebrakan Selama enam bulan pertama, Rudi mengaku takkan merombak struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesui dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Selama itu, pihaknya akan menggenjot kinerja PNS.”Bekerja, bekerja, dan bekerja,” tutur purnawirawan Polri ini. Dalam kepemimpinannya nanti, Rudi ingin memungsikan keberadaan Wakil Wali Kota Batam. ”Sistem di pemko batam ada perubahan,” katanya. Seluruh surat laporan masuk maupun keluar, harus diketahui Wakil Wali Kota Batam. “Bukan berarti sebelumnya tak seperti ini. Intinya harus saling tau, kedepan harus sama-sama, tidak ada dusta” kata Rudi.

Sehingga ketika Wali Kota ada halangan, wakilnya bisa mengetahui seluruh persoalan pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Rudi mengaku akan langsung bergabung dengan struktur Dewan Kawasan Perdagangn dan Pelabuhan Bebas (DK) Batam. Akan menyampaikan aspirasi serta harapan pemerintah daerah.”Kita harus tahu perkembangannnya,” ungkap Rudi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, pihaknya akan menyesuikan dengan tipe kepemimpinan Rudi.”Saya menyukai gaya kepemimpinan Wali Kota terpilih, selalu ada tantangan-tantangan baru,” katanya. Membuat kinerja bergairah,

Jadi Kawasan kan, KEK Batam akan memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi para investor yang menanamkan modalnya di zona KEK yang telah ditetapkan DK. Dalam hal birokrasi perizinan apapun akan selesai dengan cepat dan cukup sampai di DK. Termasuk soal lahan karena HPL diambil alih DK Batam. Yang paling menarik adalah, investor maupun pengusaha yang menanamkan modalnya di zona KEK akan mendapatkan beragam insentif yang jauh lebih besar dari yang didapatkan saat ini dengan status FTZ. Wujud insentifnya, bisa pembebasan pajak hingga puluhan tahun, dan masih banyak lagi. ”Saya jamin kemudahan dan insentif yang kami berikan di zona KEK jauh lebih baik dari saat FTZ,” tegas Darmin saat sosialisasi Pengembangan Pulau Batam di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam, Senin (14/3/2016). Namun Darmin menegaskan, keistimewaan baru yang diberikan di zona KEK itu nantinya, hanya diberikan kepada investor baru dan invetor yang melakukan perluasan usaha di zona KEK yang telah ditetapkan DK.”Jadi investor

“Jadi Staf Khusus Gubernur tersebut harus berkontribusi dalam pembangunan. Sedangkan untuk honorariumnya juga berdasarkan ketentuan dianggarkan dari APBD Kepri,” ujar Jumaga. Staf Khusus Gubernur ini akan bertugas dalam jangka waktu pertahun, nantinya juga akan ada penilaian terhadap kinerja mereka ini dari Gubernur yang akan menjadikan penentu bagaimana kinerja dalam setahun.”Jika kinerjanya bagus, maka berkemungkinan Gubernur akan kembali memilihnya untuk menjadi Staf Khusus pada priode mendatang,”kata Jumaga.(rm/hk).

daran narkotika, seperti oknum sipir ini, juga bisa dilajukan oleh oknum lainnya. Namun untuk kasua kali ini, pihaknya sudah berkoordinasi denga Badan Narkotika Nasional BNN maupun Provinsi Kepri atau Kota Batam. Secepatnya, pihaknya akan melakukan kegiatan bersama untuk mengecek setiap penjara yang ada di Batam. Tidak hanya untuk narapidana, namun juga untuk pegawainya.”Kita akan lakukan kegiatan bersama untuk mengecek penjara yang ada di Batam,” pungkasnya.(rm/bty). Sambungan Hal. 1

kemudian ditularkan kepada SKPD agar ada perbaikan pelayanan. ”Ketika kami turun ke Disduk dan BPM PTSP, apa gak berubah,” ungkapnya. Wakil Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang menyaksikan pelantikan Rudi-Amsakar meminta keduanya bekerja profesional. Untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.”Sekarang tak ada lagi pendukung,”katanya. Dalam sambutannya, mantan Bupati Karimun ini berpesan kepada keduanya agar tidak begitu saja menerima laporan dari anak buahnya. Harus dicek langsung kebenarannya.”Jangan menerima laporan di meja. Laporan kadang lain dengan kenyataan,” pesannya. (rm/gunawan). Sambungan Hal. 1

yang ada saat ini, tetap mendapatkan fasilitas sebagaimana yang dia dapatkan saat Batam masih berstatus FTZ, tidak akan hilang. Tapi kalau mereka relokasi atau perluasan ke zone KEK, maka fasilitas yang mereka dapatkan jauh lebih baik dan lebih banyak dari yang sekarang,” ujar Darmin. Begitu pun industri yang berada di luar kawasan atau berada di tengah-tengah pemukiman warga, fasilitas yang mereka dapatkan tetap sama saat Batam bestatus FTZ, tapi tidak akan sama kalau berada di zona KEK.”Itu tadi, fasilitas di zona KEK itu jauh lebih banyak dan lebih baik dari yang di kawasan industri maupun industri yang berada di pemukiman warga,” ujarnya, lagi. Lalu dimana saja zona KEK? Apakah seluruh Batam, Rempang, dan Galang? Darmin mengatakan, zona-zona KEK akan ditetapkan nantinya. ”Zonanya dimana, ini akan dibahas lagi oleh tim teknis, jangan tanya sekarang,” ujar Darmin. Intinya, kata Darmin, model KEK Batam nantinya, tidak mereduksi keistimewaan yang ada saat ini, namun akan bertambah fasilitasnya jika berinvestasi di zona KEK yang ta-

lah ditetapkan.Bahkan, kata Darmin, di zona KEK itu nanti, bukan hanya industri yang ada, tapi juga properti bahkan perguruan tinggi. Semua yang berinvestasi di zona KEK itu, apapun bidang usahanya akan mendapatkan insentif atau fasilitas yang jauh lebih baik dari yang sekarang.”Insentifnya apa, nanti, sabarlah,” ujar Darmin sambil tersenyum. Darmin juga menegaskan, keberadaan zona KEK itu akan membuat Batam berbeda dengan KEK di beberapa negara lainnya. Jenis usaha yang ada di sana juga bukan industri biasa-biasa saja, tapi industri level atas.”Bukan hanya industri perakitan, itu rentan, tapi yang berkelas,” kata Darmin. Ia mencontohkan industri pertahanan, industri pesawat terbang, dan industri lainnya yang tidak rentan terjebak krisis.Ia menegaskan, DK membutuhkan waktu paling tidak 6 bulan untuk merampungkan semuanya. Termasuk merampungkan unsur pimpinan Badan Pengelola (BP) Batam. ”Kami akan membuat fondasi di Batam, kalau berhasil akan kita kembangkan ke daerah lainnya,” ujar Darmin.(rm/gunawan)

sistem keenergian di seluruh Indonesia. Tahap pertama adalah koordinasi dan evaluasi serta penataan seluruh ijin tambang yang ada. ”Biasanya, menjelang pilkada, banyak ijin tambang yang terbit. Inikan yang perlu dikoreksi dan didalami,” kata Syarif serius.

Selanjutnya, pelaksanaan sistem keuangan. KPK ingin, seluruh penerimaan hasil tambang benar-benar maksimal masuk kenegara. Dan terakhir pangawasan produksi yang tepat. Rapat Koordinasi dan supervisi ini juga dihadiri Gubernur Nangroe Aceh

Penyidik Polda Pemeriksaan GM Pelindo terkait dugaan Korupsi pemungutan Pass Pelabuhan melebihi tarif yang ditetapakan itu, pemeriksaan orang nomor satu di Pelindo Tanjungpinang itu dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai tindak lanjut penyelidikan dugaan korupsi Pass Pelabuhan yang dilaporkan Pemko Tanjungpinang ke Direskrimsus Polda Kepri. Kapolres Tanjungpinang AKBP Kristian Siagian mengatakan, pemeriksaan GM Pelindo Tanjungpinang dan sejumlah manager lainnya, dilakukan penyidik Polda dalam rangka penyelidikan kasus korupsi yang dilaporkan Pemko Tanjungpinang.”Tim penyidik Polda datang dan memakai ruangan Polres, untuk melakukan pemeriksaan pada sejumlah orang dalam pelaksanaan penyelidikan dugaan korupsi yang dilaporkan ke Polda Kepri,” sebutnya. Mengenai penanganan perkara tambah Kapolres, sepenuhnya merupakan gawean dan kewenangan tim Penyidik Direskrimsus Polda. Dalam pemeriksaan sendiri, GM Manager PT Pelindo dan sejumlah pegawainya juga didampingi Kuasa Hukum-nya yang mengaku bernama Yos Alamsyah SH. Terkait dengan pemeriksaannya, GM PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan enggan memberikan jawaban, ketika dikonfrimasi melalui telepon. Sementara itu, salah seorang penyidik Polda Kepri kepada war-

Sambungan Hal. 1

tawan mengatakan, pelaksanaan pemeriksaan terhadap pejabat Pelindo I Cabang Tanjungpinang tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan terkait dugaan korupsi di tubuh Pelindo. “Ini baru pemeriksaan pertama terhadap saksi, dilakukan terhadap pejabat PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang. Selanjutnya, silahkan tanya langsung ke Pak Dirkrimsus Polda,” ujarnya singkat. Sebagaimana diketahui, Kuasa Hukum Pemko Tanjungpinang melaporkan dugaan korupsi di PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang ke Polres Tanjungpinang, terkait dugaan korupsi pemungutan Pass masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) melebihi tarif yang ditetapkan. Namun, selanjutnya pelaksanaan penanganan kasus dugaan korupsi Pass Pelabuhan ini, penanganannya diambil-alih Polda Kepri. Tindakan PT Pelindo dinilai telah melakukan pungutan liar (pungli) pass masuk pelabuhan itu, diduga tidak sesuai dengan surat Direksi Pelindo yang menetapkan Pass masuk pelabuhan domestik sebesar Rp4.250. Namun yang dikenakan ke penumpang Rp.5000. Selain itu, Pass masuk Pelabuhan Internasional dari Rp8.000 per orang sesuai dengan Keputusan Direksi, oleh Pelindo I dipungut sebesar Rp13.000 per orang. Demikian juga, Pass masuk pengantar penumpang dari Rp2000 yang

Mustofa Wijaya memang ada yang profesional dan memenuhi syarat yang ditentukan,” ujar Darmin, lagi. Sebelumnya, beredar informasi kalau ada beberapa nama yang bakal duduk di BP Batam. Antara lain; mantan ketua BP/OB Ismeth Abdullah, mantan Wakil Gubernur Kepri dan DPRD Batam dan

CMYK

ditetapkan Direkasi PT Pelindo, oleh Managemen PT Pelindo dipungut Rp3000. Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, membenarkan dilaporkannya pemungutan Pass Pelabuhaan bagi masyarakat Tanjungpinang yang dilakukan PT Pelindo itu. Karena PT Pelindo dituding melakukan ingkar janji atas Kerja sama MoU Bagi Hasil pungutan Pass Pelabuhaan bagi Pemko yang tidak dibayarkan hingga saat ini. Pelaksnaan pungutan Pass masuk juga masih diberlakukan, kendati tindak lanjut pelaksanaan MoU sudah berakhir dan tidak berlaku lagi.”Harusnya, sesuai dengan MoU sebelumnya, selisih pungutan dari yang ditetapkan Direksi Pelindo inilah yang menjadi bagian hak Pemko Tanjungpinang sebagai PAD Daerah. Namun kenyataannya, hingga 2013, bagi hasil pemungutan itu, tidak pernah disetorkan Pelindo ke Kas Pemerintah Kota,” ugkapnya. Atas dasar itu, karena dinilai melakukan pungli atas penambahaan harga Pass Pelabuhan pada masyarakat Kota Tanjungpinang, selanjutnya Pemerintah KOta melaporkan Pelindo ke Polisi atas dugaan pungli dan korupsi. ”Jika hak Pemko Tanjungpinang terhadap pungutan Pass pelabuhan tersebut diserahkan oleh Pelindo, setidaknya bisa kita manfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat di Kota Tanjungpinang,”kata Lis Darmansyah.(rm/mwd) Sambungan Hal. 1

Kepri Soerya Respationo, mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, mantan bos Kawasan Industri Batamindo Jhon Sulistiawan, Wakil Kepala BP Jon Arizal, dan mantan Kepala BPM Batam, Syamsul Bahrum. Namun nama tersebut kabarnya ditolak, Presiden menghenda-

Pegawai Imigrasi dan khusunya Imigrasi Kelas I Khusus Batam tercoreng akibatmental bobrok oknum pegawainya yang menghalalkan segala cara demi untuk mengisi kantong pribadinya. Bayangkan, salah seorang buronan kelas kakap Warga Negara (WN) Singapura bernama Damar Bahadur Chettri alias Sam Chettri, yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan menjadi tahanan Imigrasi Kelas I Khusus Batam dilepaskan. Ironisnya lagi, yang melepas tahanan tersebut tidak lain adalah oknum pegawai Imigrasi sendiri bernama Zulkifli dengan menerima sogokan 5.000 dolar Singapura atau sekitar Rp450 juta rupiah. Tentu saja, kaburnya tahanan Imigrasi berkantong tebal ini mengundang tanda tanya besar. Meski Zulkifli, pegawai Imigrasi Batam, yang telah ditetapkan Polisi sebagai tersangka pelaku telah mengaku ikut membantu melepaskan buronan tersebut dengan menerima sogok atau suap sebesar 5.000 dolar Singapura. Banyak kalangan menduga dibalik kaburnya WN Singapura dari tahanan Imigrasi Kelas I Batam, Bisa jadi, ada oknum pejabat Imigrasi Batam yang disebut sebut ikut terlibat dalam pelepasan WN Singapura tersebut dari tahanan Imigrasi Kelas I Batam. Selain Zulkifli oknum pegawai Imigrasi yang sudah jadi tersangka. Sebab, rasanya tidak mungkin pegawai selevel Zulkifli nekat melakukan perbuatan tersebut melepas tahanan dengan menerima sogok dengan jumlah besar jika tidak ada kerja sama dengan oknum pejabat diatasnya?, ungkap sumber di internal imigrasi Batam kepada media ini Jumat (11/ 3/2016) di Batam Centre Terungkapnya kasus yang menghebohkan ini, setelah Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Barelang menerima laporan polisi dari imigrasi Batam dan berhasil menangkap salah seorang calo paspor bernama Manasar Siagian alias (49) tersangka pelaku yang ikut terlibat atas kaburnya Damar Bahadur Chettri alias Sam

Darusalam Zaini Abdullah, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi serta Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Para kepala daerah tersebut juga memaparkan kondisi energi dan sumberdaya alam yang dimiliki masingmasing daerah.(rm/humas)

Chettri WN Singapura dari tahanan Kantor Imigrasi Kelas I Batam pada tanggal 24 Jamuari 2016 lalu. Manasar Siagian ditangkap Set Reskrim Polresta Barelang Rabu (24/ 3/ 2016)ditempat persembunyiannya Pasar Pringgan, Kel.Babura, Kecamatan Medan Baru, Sumut setelah melarikan diri dari Batam.Ia dibekuk ketika sedang duduk di sebuah kedai kopi tanpa perlawanan, ”kata Kapolres Barelang Kombes Pol Helmi Santika kepada sejumlah wartawan Rabu (9/3/2016) pekan lalu di Mapolresta Barelang. Kapolres menyebutkan, tersangka ditahan oleh imigrasi karena kasus kepemilikan paspor Indonesia, pihaknya diminta bantuan karena ada tahanan yg melarikan diri dengan cara merusak dengan batuan orang lain sehingga pihak imigrasi membuat laporan polisi di Polres.” Atas laporan tersebut, kami melakukan penyelidikan dan mengecek cctv yang ada di tahanan tersebut, akhirnya diketahui orang yang terekam dalam cctv adalah Manasar Siagian salah seorang biro jasa Imigrasi.”kata Kapolres. Lebih lanjut Kapolres menyebutkan, pihaknya terus mendalami penyelidikan terhadap pelaku yang membantu tersangka dari internal kantor imigrasi bagaimana perannya dan lain lain termasuk dugaan gratifikasinya. ”Penyidik melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi Batam untuk mengetahui perjalanan keimigrasian WN Singapura tersebut, karena informasinya tersangka WN Singapura ini dari Singapura terus ke Johor dan dari Johor diduga melalui jalur ilegal.”ujarnya. Kemudian setelah di Batam akan kembali, tetapi membuat paspor palsu untuk dirinya di Imigrasi Pati Jawa Tengah kemudian berencana kembali ke Singapura melalui Johor. “Pihaknya masih mendalami, apakan ada oknum lain dibalik kaburnya WN Singapura tersebut dan siapa yang membiayai.”tegas kapolres Barelang. Sementara Zulkifli, yang menerima suap atas kaburnya WN Singapura tersebut, setelah menjalani beberapa kali pemeriksaan di Sat Reskrim Polres Barelang, akhirn-

ki struktur pimpinan yang menduduki jabatan orang dari kalangan profesional yang memenuhi persyaratan. Sementara sejumlah nama pejabat dari Kepri tidak masuk nominasi sebagai pejabat profesional, ungkap sumber media ini di Jakarta. (rm/mwd) Sambungan Hal. 1

ya pegawai imigrasi kelas I Khusus Batam ditetapkan sebagai tersangka.Zulkifli terbukti bersalah membantu Manasar Siagian untuk melepaskan Warga Negara Malaysia (WNA) Damar Cettri pada 24 Januari 2016.”Pegawai imigrasi sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pelaku terbukti membantu melepaskan tersangka dari ruang tahanan imigrasi,” kata Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Yoga, kepada media ini saat ditemui Jumat (11/ 3/2016) lalu. Dihadapan penyidik Zulkifli mengaku, untuk melepaskan Damar Cettri, ia menerima suap sebesar 5.000 dolar. Namun keterangan tersebut masih terus didalami pihak kepolisian. Terkait ada dugaan oknum lainya yang bermain, Yoga enggan berkomentar banyak, yang jelas sejauh ini Satreskrim masih melakukan pemeriksaan. Damar Dettri merupakan tahanan imigrasi atas kasus pemalsuan Paspor yang dilakukanya di Indonesia. Untuk lepas dari tahanan imigrasi, Damar meminta bantuan kepada Manasar yang merupakan Biro Jasa di kantor Imigrasi tersebut. Manasar dijanjikan sejumlah uang oleh Damar asalkan bisa mengeluarkan Damar dari ruang tahanan Imigrasi itu. Diketahui, Zulkifli merupakan salah seorang petugas yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Batam. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas memberikan ID Cardnya kepada Manasar Siagian untuk bisa masuk ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kelas IA Khusus Batam.Selain itu, Zulkifli juga memberitahu jalan kepada Manasar Siagian agar bisa masuk ke dalam ruang tahanan untuk membebaskan salah seorang warga Negara Singapura bernama Damar Chettri alias Sam Chettri. Kepala Imigrasi kelas I Khusus Batam Agus Wijaya, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi terkait kaburnya tahanan WN Singapura yang melibatkan salah seorang bawahannya bernama Zuklkifli dengan menerima gratifikasi sebesar 5.000 dolar Singapura. (rm/mawardi)

CMYK

Senin, 21-31 MaretMinggu-III 2016, Senin, 21-31 Maret 2016,

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Minggu-III

Edisi : # 149 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Kakawil BPN Kepri Semperot Staf BPN Batam

Pelesiran ke Thailand Tanpa Izin Atasan Kepri Dijadikan Transit Peredaran Narkoba NONGSA, RAKYAT MEDIA-Wilayah Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih menjadi jalur transit peredaran narkoba di Indonesia. Itu sebabnya, daerah ini menjadi primadona bagi pelaku dalam melakukan aktivitasnya. Prediksi ini dibangun dengan asumsi adanya trend peningkatan kejahatan Narkoba di Provinsi Kepulauan Riau dari waktu ke waktu. Ini tentu berkaca pada pengungkapan kasus narkoba dari tahun 2014 yang meningkat tajam di tahun 2015. “Wilayah Kepri masih terus berpotensi menjadi transit penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dan ini terlihat dari pengungkapan kasus dari tahun ke tahun di Polda Kepri,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian saat apel bulanan Mapolda, Kamis (17/3/2016) lalu. Ia menjelaskan, secara nasional pengguna maupun pengedar narkoba saat ini terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu di Indonesia. Tahun 2015 , lanjut dia, diperkirakan angka revalensi pengguna Narkoba mencapai 4,1 juta orang (22%). Sedangkan kerugian material diperkirakan sebesar lebih kurang Rp63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba,barang-barang curian, biaya Rehabilitasi dan lain-lain. Sedangkan wilayah Kepulauan Riau saat ini dan untuk waktu ke depan masih akan menjadi jalur transit dan tempat bagi penyelundupan dan peredaran narkoba.Sebagai gambaran kejahatan dan pengungkapan narkoba dalam kurun waktu tertentu di Polda Kepri selama tahun 2014 adalah 282 kasus dengan jumlah tersangka 376 orang, dengan barang bukti yang berhasil disita 70,4 Kg ganja, 1,1 Kg sabu, 175.458. butir ekstasi dan 9.828 butir happy five. Sedangkan tahun 2015 , lanjut dia, Polda Kepri telah mengungkap 377 kasus, dengan 475 tersangka, barang bukti 118 Kg ganja, 30,3 Kg Sabu, 1876 butir Ekstasi, 1,55 gram Heroin dan 544 Butir Happy Five. Ia juga menyebutkan, gambaran tentang besarnya penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, ibarat sebuah gunung es, hanya pada permukaannya saja yang terlihat. Sesungguhnya telah ada ancaman yang jauh lebih besar di hadapan kita. Oleh karena itu, tidak ada kata lain, selain saling bergandengan tangan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Menggelar Operasi Terpusat dengan sandi BERSINAR (BERSIHKAN SINDIKAT NARKOBA) yang melibatkan semua Instansi terkait. Sam Budigusdian, juga menekankan kepada seluruh personil Polda Kepri agar dapat merenungi bahwa mengkomsumsi Narkoba itu berbahaya dan tidak berguna bagi kita.Tanamkan sikap tersebut sejak dini. Tanamkan sejak dimulai pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Bahwa Narkoba merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan jiwa. Kemudian, kata dia, jangan sekali-kali mencoba zat ini apalagi sebagai pengguna, pengedar, atau sebagai Bandar dan membekingi kegiatan yang berhubungan dengan peredaran Narkoba. Karena akan mendapatkan sanksi serta hukuman yang berat, karena itu wajib hukumnya untuk dijauhi dan dihindari. Turut hadir di acara ini, Karo Bankum Divkum Polri Brigjen Pol DR. Bambang Usadi,beserta tim, Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Para Pejabat Utama Polda Kepri, Para Perwira, Bintara serta Pegawai Negeri Sipil Polda Kepri.(rm/adi).

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN MERANTI (Riau) 2. KABUPATEN BENGKALIS (Riau) 3. KABUPATEN NATUNA 4. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

KANTOR BPN Batam di Sekupang

BATAM, RAKYAT MEDIA-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, minta Kepala Kantor Wilayah Bandan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri untuk mengambil tindakan tegas terhadap pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, yang meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan. Teguran tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada bawannya,”Saya sudah perintahkan Kakanwil untuk menegur dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan,”kata MenteriAgraria dan tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, ketika ditanya wartawan saat melakukanacara Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pulau Batam di Swiss Bellhotel Harbour Bay, Batam, Senin (14/3/2016) pekan lalu.

Seperti diketahui, pada Jumat (11/3/2016) pekan lalu, puluhan pegawqai negeri Kantor BPN Batam berangkat pelesiran ke Singapore, Malaysia dan Thailand melalui pelabuhan Ferry Internasional Sekupang. Keberangkatan Pegawai kantor BPN bagian Seksi pengukuran dan Pemetaan Tanah yang dipimpin Kepala SeksiPengukuran dan Pemetaan Tanah, Marzon tanpa diketahui oleh pimpinannya. Bahkan, puluhan pegawai kantor BPN dan Kepala Seksi, Marzon, berangkat keluar negeri saat hari kerja. Akibatnya, pelayanan publik pun terganggu dimana banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengukuran tanah terpaksa ditunda padahal ada yang disebut sebut sudah memberikan biaya pengukuran ke-

pada oknum tersebut. Sumber itu menambahkan, Marzon berangkat pelesiran ke Thailand, membawa rombongan sekitar 20 orang pegawai dilingkuan Pengukuran dan Pemetaan Tanah. Sehingga ruang kerja Seksi Pengukuran dan Pemetanaan Tanah dilantai dua tersebut tampak sepi. Akibatnya, kegiatan pelayanan pengukuran tanah terbengkalai.”Tadi juga ada beberapa warga masyarakat mencari Marzon mau mengurus pengukuran tanah. Masyarakt itu marah, katanya sudah 2 minggu tanahnya tidak diukur-ukur,” ujar sumber media ini yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini. Sumber itu menambahkan, keberangkatan Marzon beserta pegawai dilingkungan bagian Seksi Pengukuran dan Pendataan Tanah ke Thailand, disebut sebut menggunakan uang siluman

yang dikumpulkan selama ini dari hasil pengutan liar (Pungli) terhadap pelayanan pengukuran dan pemetaan tanah kepada masyarakat dan pengusaha di Kota Batam. Oleh karena itu, terkait keberangkatan Marzon beserta puluhan pegawai BPN di bagian pengukuran dan pemetaan tanah. Masyarakat dan pengusaha yang kecewa dengan ulah dan sepak terjang Marzon ditambah dengan keberangkatan Marzon ke luar negeri tanpa izin pimpinan sehingga terbengkalainnya sejumlah kegiatan pengukuran. Sementara Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Batam Marzon, sampai berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi karena saat dihubungi di kantornya untuk konfirmasi terkait pelesirannya ke Thailand tanpa izin pimpinannya tidak berada ditempat. (rm/mawardi).

Kasie Pengukuran BPN Batam

Marzon

PENGADILAN TIPIKOR Pemprov Kepri Keluarkan Program Penghapusan Denda Pajak BBN-KB VONIS RINGAN KORUPTOR BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mengeluarkan program Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), tahap II (dua), dari tahun 2015.Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir masyarakat yang telah melakukan pendaftaran untuk pembayaran pajak yang menunggak per 31 Desember 2015, hingga sekarang. Kepala Dispenda Provinsi Kepri, Isdianto mengungkapkan, program tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 tahun 2016, yaitu pemberian insentif kepada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya yang sudah melewati tenggat waktu pembayaran, tanpa dikenai sanksi dan denda. “Terhitung mulai tanggal 18 Maret hingga 18 Mai 2016, atau selama 60 hari mendatang, Dispenda memberikan insentif ke masyarakat, melalui program PSA dan BBN-KB Tahap ke-II. Dengan demikian, tentunya akan meringankan beban masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya, “ kata Isdianto, Kamis (17/3) siang, kepada wartawan. Diterangkan Isdianto, terhitung per 31 Desember 2015 lalu, sudah terdaftar sebanyak 800 lebih berkas pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kepri.

Isdianto Kepala Dispenda Kepri

Namun masyarakat tidak bisa melakukan pembayaran, karena sudah lewat tenggat waktu pembayarannya. “Nah, dengan dasar hukum Pergub Kepri No.20 tahun 2016 inilah, kita lakukan kembali program PSA dan BBNKB tahap ke-II, atau lanjutan program tahun 2015 lalu. Bahkan, 20 hari setelah itu masih diberikan tenggang waktu untuk melakukan pembayaran,” ungkap Kadispenda Kepri ini. Dijelaskan Isdianto, pelaksanan program pemberian insentif tersebut dalam rangka mengoptimalkan hasil penerimaan pajak daerah dari kendaraan bermotor dan bea balik nama. “Penghapusan sanksi administrasi dan BBN-KB tahap kedua ini juga diberikan penghapusan 100 persen. Karena, masih sangat banyak kendaraan yang mau bayar pajak di program tahap pertama itu tidak terakomodir. Dimana saat proses dilakukan, CMYK

massa berlaku program berakhir, saat 31 Desember 2015 lalu,” papar Isdianto. Selain itu, pihak Samsat juga memberikan keringan untuk BBN-KB tahap kedua ini, untuk pendaftaran nama kepemilikan kendaraan bermotor yang belum didaftarkan, dan kendaraan bermotor luar daerah yang mutasi masuk ke Wilayah Kepulauan Riau. “Program ini berlaku seluruh kantor pelayanan Samsat di Kota dan Kabupaten di Kepri. Adapun, syarat PSA dan BBN-KB tahap kedua ini adalah, seperti identitas wajib pajak, STNK asli, BPKB asli, bukti jual beli kendaraan bermotor dan persyaratan lainnya, yang sesuai ketentuan berlaku,” imbuhnya lagi. Diungkapkan Kadispenda Pemprov Kepri, untuk program insentif dan penghapusan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor tahap I, lalu, Pemprov Kepri telah memberikan insentif sebesar Rp 6 miliar. Sedangkan untuk insentif PSA dan BBNKB tahap ke-II ini, kita akan menganggarkannya sebesar Rp 5,3 miliar. “Target pendapatan daerah melalui Samsat di Kepri ini, tahun 2015 lalu sebesar 324 miliar. Alhamdulillah, pajak kendaraan dan BBN-KB itu sudah terealisasi sebesar 314 miliar. Sedangkan untuk DBH-nya, dibagikan sebanyak 30 persen dari hasil pencapaian target pajak kendaraan bermotor tersebut,” tukasnya.(rm/dn).

BANSOS UNRIKA

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Dua koruptor dana Hibah Pendidikan Inklusif di Universitas Karimun Rp417 Juta, Hardizon dan Muhamat Suhatsah, divonis berbeda oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kamis (18/3/2016) lalu. Sidang dipimpin Majelis Hakim Elyta Ras Ginting SH LLM didampingi dua hakim ad-hoc sebagai anggota, Linda Wati SH MH dan Jhoni Gultom SH MH tersebut menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Hadizon selama 1 tahun 6 bulan (18 bulan) penjara, ditambah denda Rp50 juta, subsider 3 bulan penjara. Dalam sidang di ruangan dan majelis hakim yang sama juga menjatuhkan vonis terhadap M Suatsah selama 12 bulan (1 tahun) penjara, ditambah denda Rp50 juta, subsider 3 bulan penjara.Vonis terhadap terdakwa Hadizon yang merupakan Sekretaris FKIP Universitas Karimun, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Balai Karimun sebelumnya, selama 1 tahun 4 bulan (16 bulan). Sedangkan vonis untuk terdakwa Muhamat Suhatsah, salah seorang dosen di Unirsitas Karimun, majelis hakim sepakat dengan tuntutan JPU dari Kejari Tanjungbalai Karimun Rizky Rahmatullah diwakilkan oleh Alinaex Hasibuan, dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara. Keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 9 Undang- Un-

dang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Terhadap vonis tersebut, kedua terdakwa mau pun JPU masih menyatakan fikir-fikir selama satu minggu batas waktu yang diberikan majelis hakim untuk menentukan sikap menerima atau banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru. ”Kami masih fikir-fikir dulu majelis hakim,” ucap JPU Alinaex Hasibuan. Dalam sidang terungkap, perkara korupsi dana hibah ini berawal saat pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud akan mengadakan program Bantuan Sosial Peningkatkan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif untuk Kabupaten Karimun. Agar mendapat bantuan tersebut, Abdul Latief (terdakwa terpisah) selaku Rektor Universitas Karimun membuat proposal dan membentuk kelompok kerja (Pokja) pada 22 Oktober 2012. Ia juga kemudian menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun bersama Hadizon selaku anggota Pokja Pencanangan dan Muhammad Suhatsyah selaku bendahara.Padahal pembentukan Pokja ini harus berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Karimun. Kenyataannya, dana Bansos itu disalurkan juga sekitar Rp900 juta oleh Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud pada 5 Desember 2012. Dana bansos ini ditransfer ke rekening Pokja Universitas Karimun. (rm/hk)

REKTOR UNRIKA berbaju biru lengan panjang