CMYK
Tarif Dinaikan, Pelayanan PLN Batam Makin Bobrok K 23O R31AJanuari N U M2017, U M MINGGU KE- IV
Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hnedri SH
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
Baca Hal 12
TERDAFTAR Website: www.rakyatmediapers.co.id
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Koran Mingguan Nasional dari Kepri Edisi : # 182 Tahun IV, Harga: Rp6.500,-
Telp Redaksi: (0778) 7498179, (0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Diminta Kejaksaan Tinggi Kepri
Usut Dugaan KKN Terkait Proyek Dinas PU Batam
PROYEK pembangunan jalan Simpang Ocarina-Simpang BNI
BATAM, RAKYAT MEDIA-Instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Tinggi Kepri dan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepri diminta mengarahkan perhatian serius mengusut tindak kejahatan korupsi dan penyelewengan anggaran APBD dalam pelaksanaan kegiatan proyek pada tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Batam. Informasi yang diterima media ini dari sumber di internail Dinas PU Kota Batam mengungkapkan, indikasi penyelewengan ditubuh Dinas PU Kota Batam, yang disebut sebut melibatkan oknum Kadis
PU Yumasnur beserta seorang Kabid Suratno, dari mulai soal lelang proyek sampai realisasi pengerjaan proyek di lapangan diduga keras sarat penyelewengan. Informasi diperoleh media ini dari sumber di internal dinas PU Kota Batam mengungkapkan, pada pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan barang/jasa Tahun 2016 disinyalir sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kongkalikong dengan kontraktor pemenang tender. Selain itu, realisasi pelaksanaan kegiatan dan progres pengerjaan dilapangan, proyek tersebut banyak yang dikerja-
PROYEK pembangunan jalan di Kampung Jabi Batu Besar
kan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi teknik. Umumnya kualiats atau mutu pekerjaan asal jadi, volume dan matrial yang digunakan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Lebih lanjut sumber itu menjelaskan, pada tahun anggaran 2016 tercatat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Batam, menerima kucuran dana APBD untuk membiayai ratusan paket proyek fisik baik penunjukan langsung (PL) maupun tender dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar. Seperti proyek pembangunan jalan, peningkatan jalan wilayah I sampai
dengan VI, pembangunan drainase wilayah I sampai dengan VI serta pemeliharaan jalan rutin maupun berkala dan pemeliharaan lampu jalan (PJU). Proyek pekerjaan kontruksi yang dikerjakan pada tahun 2016 antara lain, peningkatan jalan Perumahan Bukit Raya Batam Centre dengan pagu senilai Rp 1,117,871,040 sebagai pemenang tender CV Pulau Mas, peningkatan jalan Kavling Plamboyan Kelurahan Sungai Pelunggut, Sagulung dengan nilai proyek Rp2,856,998,313 kontraktor pelaksana PT Multi Raya Arttech, peningkatan jalan RW.15 Bengkong Swadebi, Ke-
lurahan Sadai dengan nilai proyek Rp1,419,425,618. Selain itu, proyek peningkatan jalan (Overlay) Simpang Jalan Duyung Pasar Induk-Simpang City Walk yang dikerjakan oleh PT. Maju Bersama Jaya dengan nilai proyek sebesar Rp5,999,459,615, peningkatan jalan Jalan Kavling Batu Aji nilai anggaran Rp 2,311,119,239 sebagai kontraktor CV Kurnia Agung Sejahtera, peningkatan jalan Simpang Ocarina 1 jalur sebagai pelaksana kontraktor PT. Rufiando Humbang Persada nilai proyek sebesar Rp 3,020,450,554.
KAPOLDA Jawa Barat (kari), Habib Riziq (tengah) dan Kapolda Metro Jaya (kanan)
Dua Kapolda Berseteru Dengan Habib Rizieq JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Ribuan massa Front Pembela Islam (FPI) mengepung Gedung Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, JakartaSelatan. Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab memimpin langsung aksi tersebut. Salah satu tuntutan Rizieq adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan. Permintaan ini pun disampikan langsung perwakilan FPI saat bertemu Karopenmas Polri, Brigjen Irwanto.”Kapolda yang bersalah
Kejati Kepri. Min Wardi menjelaskan, ia diperiksa penyidik Kejati terkait proses pembangunan dan
Gubernur Dan Anggota DPRD Kepri Bersetegang
Bersambung ke Hal 11
Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.
Iliyas Sably Mantan Bupati Natuna
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun tengah diwawancarai wartawan
DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Ketegangan antara Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara membuat sejumlah pejabat Pemprov Kepri panik. Asisten I Sekretariat Gubernur Kepri Raja Ariza dan Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung, Nilwan paling panik menghalau awak media meliput insiden ini. Bersambung ke Hal 11
Yumasnur
Bersambung ke Hal 11
POTENSI NILAI PNBP SANGAT BESAR PENDAPATANNYA MENURUN
Kejati Periksa Mantan Bupati Natuna Terkait Kasus Korupsi TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi KepriKamis (19/1/2017) pekan lalu memeriksaMantan Bupati NatunaIlyas Sabli dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Min Wardi, terkait kasus korupsi tunjangan perumahan Dinas DPRD Kabupaten Natuna. Min wardi yang kini menjabat sebagai kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (PMPTSP) Kabupaten Natuna.”Ia saya memenuhi panggilan lupa untuk yang berapa kali ýdipanggil disini sebagai saksi selaku dulu kepala PU,” kata Min Wardi kepada wartawan usai di periksa di ruang penyidikan
Kepala Dinas PU Kota Batam
perlengkapan sarana dan infrastuktur pendukung di rumah dinas tersebut.Menurutnya, Bupati pun rencananya akan menyerahkan rumah tersebut ke DPRD untuk ditempati. Namun pembangunan ini masih ada yang kekurangan pendukung seperti saluran air, Listrik, jalan dan lain sebagainya. ”Ini yang tahap kedua. Air minum, jalan sama listrik. Tahap pertama yakni yang bangunanya,” terangnya. Pembangunan tahap pertama selesai pada tahun 2009 dan pembangunan tahap kedua dilaksanakan selama tiga tahun yakni tahun 2013 hing Bersambung ke Hal 11
BATAM, RAKYAT MEDIAMeski tumbuh cukup baik, anggota Komisi XI DPR RI, Romahurmuziy mengatakan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BP Batam, selama tiga tahun terakhir ini mengalami
penurunan.Padahal, potensi nilai PNBP di Batam terbilang besar. Hal ini disampaikan Romahurmuziy usai melakukan kunjungan dan pertemuan ter Bersambung ke Hal 11
ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Romahurmuziy
Kapolri Diberi Gelar Datok Perdana Satria Wangsa
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian
BATAM, RAKYAT MEDIAKeturunan atau zuriat dari rajaraja yang pernah berkuasa di Kerajaan Riau-Lingga akan memberi gelar Datok Perdana Satria Wangsa kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Abdul Razak, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan gelar itu diberikan di Balai Adat Pulau Penyengat, Tanjungpi Bersambung ke Hal 11
CMYK
RAKYAT METRO
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
Website: www.rakyatmediapers.co.id
2
Anggaran di Kecamatan Diduga Rawan Korupsi BATAM, RAKYAT MEDIATindak pidana Korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjadi darah daging di semua lini birokrasi. Tak hanya terjadi di instansi tingkat Pusat dan kabupaten, namun instansi pemerintah di tingkat Kelurahan dan Kecamatan dugaan tindak penyelewengan uang negara juga sudah sering terjadi. Pengelolaan anggaran sejumlah Kecamatan di Kota Batam, juga belakangan ini berhembus kabar terjadi penyelewengan, dimana program yang dilaksanakan memakai anggaran APBD di Kecamatan tersebut banyak yang tidak jelas. Sebagai contoh Kecamatan Batu Aji, pada tahun 2016 alokasi anggaran di Kecamatan tersebut mencapai Rp12 miliar lebih. Namun program dan kegiatan yang dilaksanakan disebut sebut tidak jelas. Seperti kegiatan peningkatan pelayanan administrasi di sejumlah Kelurahan, kemudian penyelenggaraan event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dan program percepatan pembangunan infrastruktur Kecamatan. Dimana informasi yang diterima media ini mengungkapkan, modus dugaan korupsi yang terjadi di tingkat Kecamatan berupa pengajuan anggaran dengan dalih dana kegiatan dan program ternyata ha-
Camat Batam Kota
Arshaf Ali nya kegiatan fiktif dan penggelembungan anggaran. Dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi ditingkat Kecamatan di Kota Batam, dikabarkan tak hanya terjadi di Kecamatan Batu Aji saja. Di Kecamatan Bulang juga pada tahun 2016, meski pemerintah telah mengucurkan anggaran di Kecamatan tersebut sebesar Rp 11 Miliar lebih. Namun ada sejumlah Kelurahan di daerah ituyang mengeluh, mereka mengaku tidak memiliki anggaran di kantor tersebut. Ironis lagi, di depan halaman kantor Camat Bulang justru berlubang lubang tak ada perbaikan dan jika hujan turun becek. Akan tetapi dalam laporan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun
2016 disejumlah kelurahan tercantum penggunaan anggaran masing masing di setiap Kelurahan cukup besar yakni mencapai hampir Rp200 jutaan. Maka demikian hal ini patut dipertanyakan? Yang lebih parah lagi, Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Sekupang, Kedua pejabat Camat yang baru saja diangkat menjadi Camat di wilayah tersebut mengeluh karena tidak memiliki anggaran lagi. Bahkan Camat Batam Kota Ashraf Ali, kepada media ini dua pekan lalu mengatakan, sama sekali di kantornya tidak punya anggaran lagi karena sudah dihabiskan oleh Camat sebelumnya. Hal sama juga diungkapkan pejabat camat Sekupang Arman, oknum camat yang baru diangkat sebagai Camat di kantor Kecamatan Sekupang ini juga mengeluh karena tidak punya anggaran lagi. Ketika media ini mengajukan permohonan berlangganan koran. Arman mengaku tak punya anggaran,”Kami tak punya anggaran lagi, anggaran tahun 2017 sampai sekarang APBD belum diketuk. Sedangkan anggaran tahun lalu (2016-red) sudah dihabiskan camat sebelum saya,”ujar Arman ketika dihubungi media ini melalui ponselnya.(rm/mwd)
Amsakar : Rp 40 Miliar DID Kota Batam Melayang BATAM, RAKYAT MEDIAPemko Batam dipastikan tak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp40 miliar. Hal itu dampak dari keterlambatan dalam pengesahan Ranperda APBD 2017. Hingga saat ini Ranpeda APBD 2017 tersebut tak kunjung disahkan DPRD Kota Batam.Padahal dana sebesar itu sangat berpengaruh terhadap penambahan APBD 2017 tersebut. “Cukup signifikan, Rp 40 miliar merupakan angka yang cukup besar, anggaran kita sekarang Rp 2,53 triliun seharusnya bisa menjadi Rp 2,57 triliun, itulah konsekuensi yang akan kita terima,” ujar Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, di kantor DPRD Kota Batam Jalan Engku Putri Batam Centre, Senin (16/1/2017) pekan lalu. Menurut Amsakar, seharusnya dana insentif sebesar Rp 40 miliar, yang gagal diperoleh itu, bisa membantu pembangunan infrastruktur dan
Wakil Walikota Batam
Amsakar Ahmad bisa juga dialirkan juga untuk dana pendidikan maupun kesehatan. “Kalau dana insentif itu terserah kami (Pemko) akan disalurkan ke mana, yang penting 20 persen dari APBD akan dianggarkan untuk pendidikan, 30 persen untuk infrastruktur dan 10 persen untuk kesehatan, itu juga berlaku untuk Dana Alokasi, tapi karena keterlambatan dari pengesahan APBD
yang harusnya dapat disahkan pada akhir tahun lalu, jadi kita pakai Anggaran yang ada saja,” kata Amsakar. Selain itu, akibat dari keterlambatan pengesahan APBD 2017 membuat para honorer Pemkot Batam menjadi malas bekerja, untuk itu Wakil Wali Kota Batam meminta kepada kepala SKPD agar dapat menjelaskan kepada para bawahan mereka bahwa gaji mereka tetap menjadi haknya walaupun mengalami keterlambatan. “Itulah menjadi salah satu akibat keterlambatan itu, makanya saya kemarin meminta kepada kepala SKPD agar menjelaskan kepada anak buahnya bahwa gaji mereka tetap akan dibayarkan karena itu merupakan hak mereka, kami juga tidak gajian juga, tanggal 20 Januari ini mudah-mudahan APBD dapat disahkan karena tadi tata tertib sudah disahkan tanggal 20 Januari juga,” kata Amsakar. (rm/bnw).
Pemko Batam Sediakan Rusun Bagi Korban Penggusuran
PROYEK Pembangunan Pelabuhan Domestik Sekupang
Proyek Pembangunan Pelabuhan Domestik Sekupang Molor BATAM, RAKYAT MEDIA-Tak hanya proyek pembangunan Pelabuhan Telaga Punggur saja yang dikerjakan PT Hutama Karya yang proses pekerjaannya molor dari jadwal. Namun hal sama juga terjadi pada proyek pembangunan Pelabuhan Domestik Sekupang. Pantauan rakyat media dilapangan, hingga saat ini masih terlihat ada dua unit alat berat dan puluhan pekerja yang masih bekerja dilokasi proyek tersebut. Sementara alat berat digunakan untuk mengangkat tanah yang masih menumpuk serta meratakan tanah. Satu unit lagi digunakan untuk mengangkat material drainase yang sedang dikerjakan pada bagian kiri bangunan lama. Terlihat dua mobil molen pembawa adonan semen untuk mengecor area tempat pejalan kaki lengkap dengan tiang penyangga untuk atap nya yang berada di sebelah bangunan lama. Mobil molen menuangkan adonan secara bergantian dan langsung di ratakan oleh par pekerja keseluruh bagian lantai yang sudah di pasangkan anyaman besi terlebih dahulu agar coran menjadi kuat dan tahan lama.
Tampak para pekerja yang sedang memasang plafon pada bagian luar gedung pelabuhan yang baru. Kacakaca pembatas sudah tampak dipasang oleh para pekerja, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam bangunan yang baru. Pada bagian dalam gedung yang baru sudah terlihat plafon loteng terpasang. Tidak hanya itu, dinding sudah di cat dasar warna putih dan sudah terpasang lampu penerangan serta monitor TV pada beberapa bagian ruangan, lantai nya juga sudah terpasang kramik. Sedangkan untuk petunjuk arah seperti keberangkatan dan kedatangan juga sudah terlihat terpasang pada posisi yang sudah di tetapkan. Pada tangga bagian luar pintu masuk sudah terlihat di semen halus oleh para pekerja. Pada bagian atas bangunan sudah terlihat beberapa mesinmesin pendukung pelabuhan dan antena pemancar juga sudah terpasang pada posisi sebelah kiri bangunan. Untuk penerangan di area parkir sudah terlihat tiang-tiang listrik yang sudah terpasang serta dilengkapi oleh lampu jalan, namun belum bisa menya-
la dikarena masih dalam proses pengerjaan. Kendaraan dari para pengunjung yang datang dan pergi sudah tampak tersusun rapi baik itu motor maupun mobil. Walaupun area parkir sudah bisa di tempati namun untuk parkir inap belum bisa di terapkan karena area parkir masih dalam proses penyempurnaan. Hal ini terlihat dari himbauan petugas pelabuhan yang memasang tanda “tidak bisa parkir inap” di area parkir. Namun hal tersebut sudah dirasakan lebih baik oleh para pengunjung dibanding kan pada saat pertama pembangunan dimulai dimana antrian dan kemacetan tidak dapat dielakkan. Para pengunjung yang datang dan pergi terlihat sudah stabil seperti pada hari biasanya. Para pengunjung terlihat lebih leluasa ketika melihat beberapa area yang sedang dibangun sudah mulai selesai. Hal ini membuat para penjemput dan pengantar tidak perlu lagi menunggu jauh di luar area pelabuhan dan sekarang bisa langsung masuk mengantar sampai ke depan pelabuhan.(rm/bp)
Dishub Rombak Sistem Parkir Untuk Mengejar Target BATAM, RAKYAT MEDIA-Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir meningkat menjadi Rp 30 miliar tahun ini. Dinas Perhubungan (Dishub) Batam berniat merombak sistem yang ada.”Ini target besar. Kami akan melakukan perubahan manajemen parkir,” kata Kepala Dinas Perhubungan Batam, Yusfa Hendri, ketika ditanya wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD, Rabu (18/1/2017) lalu. Perombakan itu, kata Yusfa, meliputi tiga hal, juru parkir (jukir), sistem penarikan parkir, dan penataan data perparkiran. Mulai tahun ini, para jukir akan mendapatkan gaji dari pemerintah. Tidak lagi hasil potongan dari koordinator lapangan. ”Seluruh retribusi itu akan masuk kas daerah. Mereka akan digaji sesuai target yang mere-
ka dapatkan,” ujarnya. Dishub akan menetapkan target setiap jukirnya. Jika target itu tercapai, pemerintah akan membayar mereka sesuai target. Jika tidak, target pembayaran juga akan berkurang.”Dengan cara ini, si jukir akan bertanggung-jawab memenuhi target itu,” tambahnya. Perombakan sistem penarikan parkir yang Yusfa sampaikan. Dishub akan menggunakan sebuah aplikasi pembayaran parkir. Caranya dengan menggunakan kartu parkir. Setiap warga akan dihimbau menggunakan kartu. Mereka dapat membeli kartu tersebut termasuk saldo parkirnya. Jika saldo habis, mereka dapat melakukan pengisian ulang di tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, Dishub juga akan menerap-
kan sistem back-up data jukir. Setiap kali hendak bekerja, jukir wajib mengaktifkan alatnya. Alat itu akan terhubung dengan sistem Dishub. Dengan ini, Dishub dapat mengetahui jam kerja para jukir.”Ini yang disebut dengan sistem tenaga harian sesuai jam kerja,” ujarnya. Dishub juga berniat memberikan apresiasi kepada para jukir dengan kinerja baik. Misalnya, jukir yang berhasil melebihi targetnya. Penghargaan itu dapat berupa bonus atau yang lainnya.”Supaya mereka termotivasi mengumpulkan parkir sebanyak-banyaknya,” ujarnya. Yusfa berharap sistem itu dapat diterapkan sebelum bulan Maret nanti. Ini supaya, “kami bisa mengejar untuk memenuhi target di akhir tahun nanti,” ujarnya. (rm/bps).
DPRD Sahkan APBD 2017 Kota Batam WARGA Baloi kolam yang digusur lahannya
BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam akan memberikan fasilitas tempat tinggal berupa rumah susun (rusun) bagi korban penggusuran di Batam. Namun, hingga saat ini belum ada permintaan dari warga yang kena penggusuran. “Tentu kalau mereka meminta, pasti kita akan berikan tapi kan belum ada yang meminta,” ujar Walikota Batam, Rudi menanggapi soal nasib korban penggusuran di Tanjunguma, usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD kota Batam, Jumat (20/1/2017) lalu. Pemko Batam juga akan memberikan keringanan bagi para korban penggusuran dengan membebaskan uang sewa rusun selama 3 bulan jika mereka menyetujui dipindahkan. ”Bahkan kalau mau dipindahkan ke rusun, kita akan bebaskan uang sewa selama 3 bulan,” kata Rudi. Rudi mengira penawaran tersebut tidak
akan diterima oleh masyarakat Tanjunguma yang kena penggusuran karena pihak swasta yang memiliki lahan juga sudah memberikan penawaran dengan memberikan lahan di kawasan Punggur. “Tapi sepertinya mereka akan menolak karena kavling yang sudah diberikan secara gratis ditolak, tapi tetap nanti kita akan sediakan rusun jika mereka ingin pindah kesana karena di Mukakuning dan Tanjunguncang masih ada yang kosong,” kata Rudi. Pemilik lahan di Kampung Agas, Tanjunguma PT Wira Nata Tantama sudah melakukan sosialisasi terhadap lahan milik mereka sejak Februari 2016 tahun lalu sehingga pada Selasa,17 Januari 2017 akhirnya dilakukan penggusuran. Dalam sosialisasi yang dilakukan pihak PT Wira Nata Tantama bersedia mengganti rugi. (rm/bns).
Batam, Rakyat Media-APBD Pemerintah Kota Batam akhirnya disahkan saat sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Jumat (20/1/2017) lalu. Sidang paripurna tersebut berlangsung tertib meskipun ada interupsi. Sebelum APBD 2017 disahkan, Udin P Sihaloho dari Fraksi PDIP menyela bahwa Pemerintah Kota Batam kedepan tidak hanya fokus pada pembuatan anggaran namun juga harus mengawasi agar Anggaran tersebut tepat sasaran. ”Sebelum itu, saya mengharap bukan hanya berfokus pada penetapan anggaran namun juga pengawasannya, seperti Dana Dinas Sosial yang belum terlihat hasil investigasinya,” ujar Udin Sihaloho.
Kemudian Zainal Abidin, sebagai Juru Bicara Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Batam menyampaikan laporan selama pembahasan dari KUA-PPAS dan Ranperda APBD 2017. Dalam laporannya pendapatan daerah di APBD Kota Batam 2017 sebesar Rp2,44 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,5 triliun. Terjadi defisit sebesar Rp105,2 miliar. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan sebesar Rp108,26 miliar. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp3 miliar. Pembiayaan netto dari sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp105,2 miliar. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,16 triliun, dana perim-
SUASANA sidang paripurna DPRD Kota Batam pengesahan APBD 2017
bangan sebesar Rp1,004 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp278,4 juta. “Kita ingin keterlambatan ini menjadi pelajaran buat kita
semua, kedepan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berkomunikasi dengan tim Banggar sebagai mitra,” ujar Zainal Abidin.(rm/bnw).
CMYK
3
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
KEPALA BANK INDONESIA KEPRI DATANGI CALON GUBERNUR BI DI BELAKANGPADANG BATAM,RAKYAT MEDIA-SD Negeri 001 dan Puskesmas Belakangpadang, Kota Batam mendapat bantuan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kepri, Selasa (17/1/2017)pekan lalu. Bantuan itu diberikan melalui program Peduli Tepian Negeri 2016. “Ini merupakan program sosial Bank Indonesia dengan tema Dedikasi untuk Negeri,” kata Kepala BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, kepada wartawan di Belakangpadang. Program sosial tersebut tak hanya digelar di Kepri. Tiga provinsi terdepan lainnya, yakni Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat juga sama. Kepri sendiri sengaja dipilih menjadi bagian dari program BI, lantaran daerah perbatasan. Daerah perbatasan, kata Gusti, mendapat perhatian BI agar dapat berkembang lebih baik. Bidang pendidikan dan kesehatan sengaja dipilih karena menyangkut masa depan penerus bangsa.”Kami bantu fasilitas sekolah agar adikadik nyaman belajar. Karena adik-adik inilah yang akan menjadi penerus masa depan bangsa. Mungkin ada yang jadi walikota, gubernur, atau bahkan gubernur BI di sini nantinya,” ujarnya. Kepala SDN 001 Belakangpadang, Nuraini mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Bank Indonesia. Menurut dia, jika hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah, maka butuh waktu lama untuk realisasinya. Karena antri dengan sekolah lain. Adapun bantuan yang diberikan BI untuk SDN 001 Belakangpadang, yakni perbaikan lapangan sekolah, perbaikan pagar untuk lokal di atas bukit, pembangunan dua ruang toilet, penambahan buku perpustakaan, serta satu unit komputer dan dua unit printer. Sedangkan Puskesmas Belakangpadang mendapat bantuan dua unit laptop atau komputer jinjing. Total anggaran untuk bantuan yang diberikan yaitu sekira Rp130 juta. Ucapan terima kasih juga disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Bantuan ini memberi kontribusi penting bagi upaya mencerdaskan anak negeri. Karena, dalam upaya menyelesaikan masalah dan tantangan di dunia pendidikan, butuh pendanaan yang tidak sedikit. Sehingga butuh dukungan pihak-pihak lain. “Kami Pemerintah Kota Batam apresiasi sekali. Mudahmudahan ada kemitraan lain yang bisa memainkan peran yang sama dengan apa yang Bank Indonesia lakukan hari ini,” kata Amsakar.(rm/trb).
RAKYAT METRO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Hotel Seruni Dijadikan
Lokasi Judi Bola
BATAM,RAKYAT MEDIA - Arena judi bola pimpong kembali marak di Kota Batam, salah satu tempat perjudian bola disebut sebut dilantai IV Hotel Seruni, Batam. Hal itu ditandai dengan digerebeknya judi bola pimpong yang berada di G3 KTV Hotel Cittic Batam awal tahun 2017 ini. Di arena KTV itu ditemukan praktik judi dengan sejumlah uang. Penggerebekan dilakukan polisi dari Polresta Barelang pada Minggu (4/1/2017) lalu. Saat ini, kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam dengan 5 orang tersangka.”Sudah ramai lagi bang. Di tempat-tempat hiburan besar di Batam sudah lama beroperasi,” kata seorang sumber kepada Batamnews.co.id, Kamis (19/1/2017) lalu.Ia menyebutkan, penggerebakan di Hotel Cittic awal tahun ini termasuk salah satunya. “Tapi itu termasuk kecil, yang besar belum tersentuh,” kata pria itu. Ia menyebutkan, judi bola ini pernah marak di Batam pada tahun 2000-an. Dan tempatnya pun cenderung eksklusif karena berada dalam ruangan VIP karaoke dan tempat hiburan yang berada di hotel. Selain itu, para pemainnya juga dari kalangan tertentu atau berkantong tebal karena penukaran uang dilaku-
HOTEL Seruni yang disinyalir ada perjudian bola
kan terang-terangan dan dalam jumlah besar. Selain judi bola pimpong, ia menyebut beberapa lokasi di Batam juga disinyalir ada judi dadu dan judi bola cap jie kie atau bola gelinding .”Kalau judi pimpong setiap pemain, bisa memasang taruhan di dalam room VIP, karena ada layar khusus yang terhubung di dalam ruangan.
Jadi ini agak eksklusif,” ujarnya. Modus judi tersebut, tamu karaoke bisa memasang angka yang dipesan pada kertas bertuliskan kuis karaoke yang terdapat urutan angka mulai dari 1 hingga 24. Untuk mengelabui, di kertas terkadang tertulis menu makanan. Untuk melihat nomor yang keluar, pemain melihat dari layar yang
terdapat di dalam room karaoke. Pada layar tersebut, terdapat video bola pimpong di dalam sebuah tabung kaca. Nantinya, bola tersebut akan diaduk dan salah satu bola akan terlempar keluar tabung.Begitu angka yang dipasang pemain kena, akan ada karyawan yang masuk ke dalam room untuk memberikan uang tunai. (rm/btnw)
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri. SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Rudi Effendi Koordinator Liputan Winarto Redaktur Trianto Fetrick, Rizki Perdana Liputan Batam Ferianda. S, Iqbal Ramadhan, Rizky Perdana, Gunawan Ramadhan, Muliadi, Hadi Sucipto Divisi Iklan Muliadi Divisi Pemasaran Ferianda Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Robert Yahya Siagian, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Darmawan, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Dedi Topan SH (Kepala), Sofian, Rusli.P, Nilawati PerwakilanSumateraBarat Amina Zailani (Kepala), Khaidir Perwakilan Provinsi Riau Julita Siregar Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Ramlan Siregar, Abdul Malik Biro Lingga Taufik Safira (Kepala Biro) Biro Kabupaten Anambas Mahmud (Kepala Biro), Zuliadi, Amiruddin Biro KabupatenDeli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro KabupatenKampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Zaini (Kepala Biro) Biro Kabupaten Bengkalis Dedy Reiza Nasution (Kepala), Sulaiman Effendi Lay Out Andi Rusmin Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529 Dicetak Oleh : PT Media Cetak Batam Alamat Jalan Tenggiri Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Batam, Kepulauan Riau, Telp (0778)-4100200 Fax (0778)-422990 Kode Pos29452. Perwakilan DKI Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers .co.id
Lomba Kapal Layar Internasional Digelar di Nongsa Point Marina BATAM, RAKYAT MEDIADalam rangka Wonderful Indonesia Nongsa Regatta 2017 yang kedua, Batam kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah lomba kapal layar bertaraf internasional. Kegiatan ini digelar di perairan Nongsa Point Marina & Resort Batam. Acara ini dilakukan pada tiga tempat. Untuk kelompok anak-anak di bawah 15 tahun dilaksanakan di pantai Nongsa.Kemudian keelboats digelar di depan Turi Beach serta radio control sailboats serta registrasi di Nongsa Point Marina. Hal itu diungkapkan Prakash Reddy, Marina & Water Sports Manager yang didampingi oleh Erhard M Rueber selaku General Manager NPM saat konferensi pers, Rabu (18/1/2017) pekan lalu. Perlombaan ini digelar dari tanggal 20-22 Januari 2017. Kawasan wisata kebanggaan Batam ini dipastikan akan semarak. Setiap hari akan dilaksanakan tiga sampai lima kali perlombaan, dimulai pukul 12.00 hingga 16.00 WIB. Beberapa negara sudah menyatakan kesediaannya untuk ikut, seperti Hongkong, Thailand, Filipina, Australia, Singapura, Malaysia, New Zealand, dan USA.
PRAKASH Reddy (kanan) Erhard M Rueber memaparkan rancangan iven lomba kapal layar internasional di Nongsa Point Marina & Resort
Hingga saat ini jumlah peserta dan partisipan dari luar sudah mencapai 120 orang. “Yang berbeda dari tahun lalu, tahun ini, keelboats diadakan hingga jarak jauh, yaitu mencapai 20 mill. Lalu lomba radio control sailboats panjangnya ada yang hampir satu meter. Pemenang dihitung berdasarkan kecepatan,” ungkap Prakash. Prakash mengungkapkan bahwa event ini juga terbuka untuk orang Indonesia. Peserta sampai saat ini sudah mencapai 30 dinghies, 12 keelboats, dan 6 radio control sailboats. Perlombaan ini juga sangat men-
gandalkan angin utara bagi kapal layarnya. Nongsa Point menargetkan bahwa peserta lomba dan penonton bisa lebih daripada tahun lalu. “Dengan bermodalkan daya tarik pariwisata yang indah, kami juga akan menawarkan kepada beberapa orang yang pernah mengikuti event ini sebelumnya untuk kembali ikut,” katanya. Prakash juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kementrian Pariwisata Republik Indonesia yang ikut mendukung event kapal layar internasional ini. (rm/ bnew)
Batam Anti Hoak Deklarasi Piagam Masyarakat Anti Hoax BATAM,RAKYAT MEDIAMasyarakat yang tergabung dalam komunitas Batam Anti Hoax (Bantax) menyelenggarakan deklarasi Piagam Masyarakat Anti Hoax pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 pukul 06.30 WIB di Lapangan Engku Putri Batam Centre mendatang. Piagam Masyarakat Anti Hoax tersebut disusun oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Deklarasi piagam yang diharapkan bisa menjadi code of conduct bagi warga yang hendak bermedia sosial ini, sudah dilakukan dibeberapa kota besar di Indonesia pada tanggal 8 Januari lalu, seperti, Jakarta, Bandung, Solo, Semarang. Bahkan deklarasi piagam anti hoax yang diselenggarakan Bantax rencananya akan dihadiri oleh Wali Kota Batam, Komimfo Batam, Kapolresta Barelang, Komandan Lanal Batam, Dandim 0316 Batam, Ketua Aliansi Jurnalis Independen di Batam, perwakilan BI Batam serta sejumlah tokoh ormas di Batam. Acara ini juga akan dimeriahkan dengan hiburan dan senam. Bantax itu sendiri dibentuk sebagai wujud partisipasi masyarakat Batam terhadap gerakan anti fitnah, hasut dan hoax yang dipelopori oleh komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Komunitas yang diketuai oleh Septiaji Eko Nugroho ini, pada awalnya merupakan group
diskusi di facebook dengan nama Forum Anti Fitnah Hasut dan Hoax (FAFHH) yang dibentuk sejak tahun 2014. Mafindo dibentuk atas kesadaran netizen di Indonesia yang beberapa di antaranya cukup populer di media sosial, atas maraknya informasi berbau fitnah, hasutan maupun hoax, di media sosial yang belakangan ini sangat meresahkan berbagai kalangan. Tidak sedikit tokoh masyarakat, institusi negara, dan ormas yang telah menjadi korban dari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Uniknya, tidak jarang informasi tersebut juga disebarkan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Independen yang tidak terafiliasi dengan kelompok manapun dan bukan bentukan pemerintah. “Beberapa kali informasi hoax yang viral di media sosial juga memicu keributan bahkan merembet menjadi kerusuhan fisik. Hal ini bukan saja menghabiskan energi, namun juga sangat berpotensi mengganggu keamanan nasional,” ucap Jubir Bantax, Nurul, seperti rilis yang diterima oleh awak media. (rm/kday)
BP Batam Tingkatkan Hubungan Dengan Singapura BATAM,RAKYAT MEDIA - Anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy meminta BP Batam meningkatkan hubungan baik dengan Singapura sehingga investasi dari negara tersebut terus masuk ke kawasan Batam.”Tingkat kepercayaan Singapura terhadap Batam harus ditingkatkan. Batam dan Singapura walaupun disebut sebagai kompetitor, tapi dalam hubungan harus kooperatif,” kata Romahurmuziy di Batam, Kamis (19/1/17) lalu. Menurut dia, hal yang penting dilakukan BP Batam adalah menjadikan Singapura sebagai mitra yang saling melengkapi.”Antara Batam dengan Singapura harus bisa saling melengkapi. Penting bagi Batam mendapat kepercayaan Singapura, untuk mendapat investasi dari Singapura. Termasuk investasi dari pengusaha-pengusaha lain di luar Singapura, yang sudah menanamkan modalnya pada negara tersebut,” kata Romahurmuziy. Jika hubungan itu bisa dijaga, menurutnya iklim investasi di Batam juga akan lebih baik lagi.”Karenannya harus
didorong agar situasi di Batam dijaga dengan baik, karena akan menentukan investasi. Selain investasi masuk, juga agar investasi di Batam tidak ada lagi yang akan keluar,” kata dia. Menurut dia, saat ini perusahaan multinasional yang beroperasi di Batam, khususnya yang mendukung kegiatan Migas di Natuna, sudah turun. “Industri offshore migas di Batam kan untuk mendukung kegiatan di Natuna. Sekarang, ada penurunan kegiatan perusahaan multinasional offshore disini karena merasa kurang nyaman,” kata Romahurmuziy. Selain itu, menurutnya BP Batam perlu membenahi pelayanan dan kondisi ditengah masyarakat, agar investor nyaman tinggal. Romahurmuziy optimistis, investasi di Batam kembali akan bangkit, jika mengikuti semangat Presiden Joko Widodo yang juga ingin mengembalikan Batam sebagai lokomotif ekonomi di pulau terluar. “Pengelolaan pulau terluar di Batam
KANTOR BP Batam di Batam Centre
akan membawa dampak bagi daerah terluar lain di Indonesia,” ujar dia. Rombongan Komisi XI DPR RI Kamis siang mengadakan pertemuan ter-
tutup dengan Kepala BP Batam dan pejabat utama lembaga tersebut membahas berbagai hal bidang nvestasi. (rm/ant)
CMYK
RAKYAT KEPRI
4 Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Gubernur Kepri Rapat Dengan ATBSI GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersalaman dengan salah seorang Kepala Sekolah
Guru Harus Iklas Dan Memiliki Integritas Yang Tinggi TANJUNGPINANG,RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun didampingi Asisten I Pemprov Kepri Raja Ariza mengukuhkan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan kepala Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) sebanyak 72 orang bertempat di aula SMK N 1 Jl.Pramuka Tanjungpinang (19/1/ 2017) pekan lalu. Seluruh Pegawai yang memangku jabatan tersebut diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak dikukuhkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. Dalam sambutannya Gubernur mengatakan bahwa tugas seorang kepala sekolah itu sangat berat dan harus bertanggung jawab atas semua uang dikerjakan. Namun Nurdin meyakinkan selama kegiatan dilakukan dengan penuh ikhlas, hal ini adalah pekerjaan yang sangat mulia,”Untuk itu para guru juga harus ikhlas dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Karena ini merupakan tugas sangat mulia,” ujar Nurdin. Nurdin melanjutkan, akan banyak kebahagian yang dimiliki seseorang dalam menjadi guru. Apalagi saat ini guru sudah lebih sejahtera. Sehingga lebih berpeluang untuk terus meningkatkan prestasi anak-anak didik. Pendidikan di Kepri, tegas Nurdin harus semakin baik. Mantan bupati Karimun juga yakin bahwa tahun ini pendidikan di Kepri akan semakin meningkat,”Mari kita dorong anak pulau untuk dapat bersekolah dan meningkatkan pendidikannya,” ujarnya. Nurdin juga meminta kepada kepala dinas pendidikan untuk terus meningkatkan pendidikan di pulau-pulau terdepan yang ada di Kepri. Karena hanya dengan pendidikan masyarakat dapat membangun dan memperbaiki perekonomian keluarganya dimasa yang akan datang.”Saya ucapkan selamat bagi yang sudah dilantik, jangan menjadi guru yang tidak memiliki hati. Mari terus mengabdi dengan penuh keikhlasan,” tutup Nurdin.(rm/hms).
TANJUNGPINANG,RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun memimpin rapat sosialisasi Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Smelter Indonesia (ATBSI), Kamis (19/1/2017) pekan lalu,di Ruang Rapat Lt.4 Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Tanjungpinang. Pada kesempatan ini Gubernur mengatakan bahwa kegiatan pertambangan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.”Saya sangat mengapresiasi perjuangan teman-teman untuk merealisasikan kembali ekspor bauksit di Kepri ini apalagi ada upaya dari teman-teman ATBSI untuk pembuatan smelter. Ini merupakan sebuah semangat dan usaha untuk mensejahterakan masyarakat tempatan dengan membangun lapangan pekerjaan,” kata Nurdin. Namun, lanjut Nurdin dalam pengerjaannya harus disesuaikan dengan kondisi realita yang ada. ”Bukan bermaksud mencari kesalahan, namun misalnya dampak pertambangan tersebut terhadap lingkungan, harus berbasis kepentingan masyarakat itu sendiri. Saya merasa selama ini masyarakat lingkungan kita belum merasakan hasilnya, adanya kemajuan ekonomi atau merasa sejahtera. Saya minta tolong buat kebijakan kita bersama agar pihak asosiasi bisa memikirkan masyarakat di sekitar tambang. Kalau kita komitmen semua permasalahan bisa kita atasi apalagi sekarang pekerjaan sudah menggunakan teknologi ini malah akan mempermudah dalam pengerjaan pertambangannya,” tegas Nurdin. Pada kesempatan ini, seluruh pihak FKPD yang hadir seperti Kabinda , Wakajati, Danlantamal IV, Danrem, TNI-AL dan pihak Syahbandar mendukung penuh rencana kegiatan
PENGUSAHA Tambang Harus Perhatikan Dampak Lingkungan
ini kedepannya, terutama pertambangan di Kepulauan Riau. Tujuannya agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Namun haruslah tetap melihat dampak lingkungan sebisa mungkin. Diantaranya masalah Amdal atau antisipasi setelah pertambangan (pasca tambang) menjadi perhatian. Sehingga dapat memberi warisan yang baik bagi anak cucu dimasa depan. Selain itu perlu juga pengusaha pertambangan melengkapi persyaratan dokumen-dokumen penunjang pertambangan lainnya. Ketua Asosiasi Pertambangan Bauksit dan Smelter Indonesia (ATBSI) Marsda TNI (Purn) Dikdik Amir Hasan mengatakan dengan Keluarnya Permen No.1 Tahun 2014 berdampak pada masyarakat tambang di Indonesia pada umumnya masyarakat Kepulauan Riau khususnya dampak yang nyata adalah menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Ke-
pri pasca keluarnya permen ESDM tersebut. Awal berdirinya asosiasi tambang bauksit dan smelter Indonesia dipelopori oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Tanjungpinang. Kurang lebih tiga atau empat perusahaan yang terlibat langsung dalam usaha untuk pengupayaan peninjauan kembali PP No.23 tahun 2010 dan Permen No.1 Tahun 2014. ”Dengan adanya sosialisasi dari PP No 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM 5 & 6 Tahun 2017 diharapkan dapat mengatasi kelesuan dalam pertambangan di Kepri. Kami dari ATBSI membutuhkan dukungan dan arahan Gubernur dalam penyelesaiannya,” ujar Dikdik. Merespon hal itu, Mewakili pimpinan DPRD dari komisi 1 Syarifuddin Aluan mengatakan bahwa pihak Dewan sangat mendambakan kehadiran dan terealisasinya dari PP no 1 tahun 2017 dan Permen No 5&6
tahun 2017.”Semenjak tahun 2014 kita tau kondisi daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi menurun dibandingkan saat bauksit masih beroperasi. Karena itu dengan kehadirannya PP no 1 tahun 2017 dan Permen No 5&6 tahun 2017 yang mana nantinya membuka keran realisasi Ekspor ini , jadi tugas asosiasi bertugas untuk memperjuangkan PP no. 1 tahun 2017 dan Permen No 5&6 tahun 2017,” ujar Aluan. Intinya, kata dia kebijakan pemerintah akan didukung oleh Dewan. “Kami akan memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat, apalagi pengusaha termasuk kedalam masyarakat. Pemerintah perlu pengusahapengusaha untuk mencetak dan mendorong pertumbuhan ekonomi”, tutupnya. Selain itu, pertambangan harus lebih di tata rapi dan diperhatikan dampaknya, baik dampak jangka pendek, menengah dan panjang. (rm/hms)
Pelindo Setujui Relokasi Pelabuhan Internasional Karimun KARIMUN, RAKYAT MEDIA-PT Pelindo I menyetujui pelabuhan internasional di Taman Bunga, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dipindahkan ke lokasi baru. “Pelabuhan bongkar muat Taman Bunga yang bersebelahan dengan pelabuhan internasional juga disetujui untuk direlokasi ke wilayah baru,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq di Tanjung Balai Karimun, Selasa. Bupati Aunur Rafiq menjelaskan, persetujuan tersebut terungkap dalam pertemuannya dengan Direktur Utama PT Pelindo I Medan Bambang Eko di Medan, Sumatera Utara, Selasa (17/1/2017)pekan lalu yang juga dihadiri Direktur Keuangan PT Pelindo I Medan Syahputra dan General Manager PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun. Menurut bupati, Direksi PT Pelindo I Medan akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan meninjau kondisi pelabuhan bongkar muat dan pelabuhan internasional di Taman Bunga, Tanjung Balai Karimun.Sementara itu proses relokasi dua pelabuhan tersebut, menurut dia, akan diawali dengan menyusun sebuah perencanaan dan berkonsultasi dengan konsultan.”Namun demikian, secara prinsip semua pihak mendukung dan menyetujui untuk segera merelokasi pelabuhan internasion-
BUPATI Karimun H Aunur Rafiq
al maupun pelabuhan bongkar muat itu,” ucapnya. Sebelumnya, pihak PT Pelindo I Cabang Tanjung Balai Karimun telah mengadakan pertemuan dan pembahasan dengan Gubernur Kepri Nuridn Basirun terkait rencana pemindahan pelabuhan internasional di Taman Bunga ke kawasan Ranggam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Sedangkan pelabuhan bongkar muat juga telah disepakati untuk direlokasi ke Pelabuhan Kargo Parit Rempak di Sei Raya Kecamatan Meral yang dikelola PT Karya Karimun Mandiri (KKM) selaku Badan Usaha Pelabuhan milik Pemkab Karimun. Pemindahan pelabuhan interna-
sional maupun bongkar muat di Taman Bunga, menurut Aunur Rafiq, sangat mendesak mengingat kondisi dua pelabuhan itu sangat tidak layak, selain sempit juga berada di tengah kota yang menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. ”Nanti akan ada MoU dengan PT Pelindo I Medan terkait pemindahan dua pelabuhan itu,” ucap Bupati Aunur Rafiq. Hadir dalam pertemuan dengan Direksi PT Pelindo I Medan, Kepala Dinas Perhubungan Karimun Fajar Harison Abidin, Direktur Utama PT KKM Indrawan Susanto dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Energi Sumber Daya Mineral Karimun Muhammad Yosli. (rm/ant)
Pemkab Anambas MoU dengan Kejati ANAMBAS,RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) gandeng Kejaksaan untuk pembangunan proyekproyek strategsi di daerah itu. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan tersebut mendapatkan pendampingan sehingga kedapan persoalan yang lalu tidak kembali terulang. Seperti diketahui sejak dimekarkan sudah banyak pejabat Anambas yang harus mendekam di Juriji besi hal ini kebanyakan disebabkan kesalahan administrasi. Bupati KKA Abdul Haris,SH mengatakan, ke depan untuk proyek strategis di Anambas akan didampingi Kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Insya Allah tanggal 20 Januari Pemkab Anambas akan laksanakan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Kepri,” ungkap Haris, Ka-
mis (19/1/2017) pekan lalu. Orang Nomor satu KKA itu menyebutkan untuk tahun 2017 ini, akan ada beberapa proyek strategis yang nilainya cukup besar diantaranya yakni Pembangunan Kantor Bupati, Pembangunan Masjid Agung, dan belum lagi sejumlah pengadaan seperti obat-obatan dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan.”Kita ingin pendampingan ini agar kegiatan benar-benar terarah dan menyentuh masyarakat serta progres pembangunannya,” tukasnya. Haris mengakui sebenarnya sejak dilantik pada tahun 2016 silam pemerintah daerah ingin melakukan pendampingan, namun mengingat pada tahun 2016 masih belum ada proyek-proyek strategis sehingga hal ini tidak dapat dilakukan.”Karena tahun ini kegiatan akan segera berjalan maka sesegera mungkin dilaksanakn MoU,” bebernya. Bukan hanya pihak berwajib,
Bupati KKA juga meminta kepada wartawan untuk melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek tersebut, dan bukan hanya itu saja Media juga diharapkan dapat memacu dan memotivasi kepala-kepala SKPD agar dapat berkerja dengan maksimal.”Kita juga ingin media juga memantau dan memotivasi agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimla,” paparnya. Sesuai dengan Tupoksi tambah Haris TP4D diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran, penggawalan, dan pengamanan daerah meliputi pendampingan dan pendapat hukum dari tingkat perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan pembangunan, pengawasan pembangunan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya preventif/ pencegahan TIPIKOR maupun dari segi represif dalam rangka penindakan TIPIKOR dikaitkan dengan UU Administrasi Negara. (rm/hk)
CMYK
5
RAKYAT KEPRI
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Gubernur Minta TKA Masuk Kepri Diawasi Lebih Ketat BINTAN, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri Nurdin Basirun menyatakan, perlu perhatian banyak pihak dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran tenaga kerja asing di Indonesia.Gubernur mengatakan hal itu terkait soal terungkapnya keberadaan 41 tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang terjaring operasi pengawasan orang asing Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban di Club Med Lagoi, salah satu resort di Bintan, Selasa (17/1/2017) pekan lalu. “Harus ada peningkatan pengamanan. Memang saya pikir pelangggaran pelanggaran semacam ini bukan hanya
GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun(kemeja putih)
terjadi di Indonesia. Yang begini begini juga terjadi di negara lain,”kata Nurdin saat berada di Lagoi Bay, Rabu (18/1/ 2017) malam. Nurdin berharap pengungkapan TKA bermasalah di Bintan tidak dipandang sebagai kekhilafan semata, namun harus dimaknai sebagai semangat meningkatkan keamanan sejak dari pintu masuk. Biasalah kata Nurdin, yang namanya kawasan pariwisata di mana pun pasti banyak didatangi. “Bukan hanya kawasan pariwisata, daerah pusat ekonomi pasti akan menemukan problem yang sama. Karena pusat eko-
nomi atau pariwisata akan menjadi tujuan banyak orang. Dengan keadaan demikian, pelanggaran pasti sesuatu yang tak terlekan,” katanya. Meski model pelanggaran keimigrasian dan ketenagakerjaan oleh WNA di Club Med juga sering ditemukan di negara lain, Nurdin meminta intansi berwenang dalam bidang pengawasan untuk memperketat pengecekan di pintu pintu masuk. “Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan informasi tentang pelanggaran orang asing yang ditemukan,” katanya. (rm/ant)
Imigrasi Tanjung Uban Tangkap 41 WNA Elegal BINTAN, RAKYAT MEDIA-41 warga negara asing (WNA) diamankan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Selasa (18/1) kemarin. Mereka terjaring dalam operasi Pengawasan Orang Asing serentak bertelik sandi “Bhumi Pura”. Operasi bertelik sandi “Bhumi Pura” ini sukses menjaring 41 WNA tanpa dokumen pendukung berkat sumber informasi dari analisa data intelijen keimigasian yang terstruktur rapi. 41 WNA diamankan di Club Med Lagoi, salah satu resort di kawasan pariwisata tersebut. Dari pengawasan, para WNA tersebut rata rata masuk ke Bintan hanya berbekal dokumen paspor. Namun dalam kenyataannya, mereka justru bekerja. Tim Pora imigrasi Kelas II Tanjunguban mendapati hal yang menyesakan ketika operasi serentak digelar besar besaran Selasa kemarin. Dalam penjaringan dokumen, sebanyak 41 WNA tak mampu menunjukan kelengkapan dokumen pendukung tinggal di Indonesia. Dokumen itu yakni izin tinggal ter-
WNA yang terjaring dalam operasi pengawasan orang asing diamankan kantor imigrasi kelas II tanjung uban.
batas untuk bekerja. Izin ini sebetulnya hadir dalam dua paket. Satu dalam bentuk visa tinggal terbatas (ITAS) dan satu dalam bentuk izin tinggal kunjungan. Beberapa WNA yang terjaring Operasi”Bhumi Pura” tak memiliki kelengkapan itu.
“Di samping itu juga, beberapa WNA yang terjaring kemarin dalam operasi, punya izin tinggal namun masa berlakunya telah habis atau overstay,” kata Kepala Imigrasi Kelas II Tanjunguban Suhendra. Imigrasi Tanjunguban mengguna-
kan pasal 75 Ayat I Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigasian dalam menindak ke 41 WNA. Pasal tersebut berbuyi, pejabat imigrasi berwewenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian erhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamaban dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang undangan.Dari 41 WNA bermasalah yang terjaring operasi Bhumi Pura Tim Pora Imigrasi, warga asal Perancis yang terbanyak diantara mereka. WNA bermasalah asal Prancistercatat 6 orang. Sementara Afrika Selatan, Australia dan Tawain merupakan negara terbanyak ke dua masing masing 4 orang. “Kami akan terus melakukan pemeriksaan terhadap 41 WNA itu. Jika terbukti melakukan pelanggaran Pasal 75 Ayat 1 seperti yang sudah kami sebutkan, maka akan kami kenakan tindakan administrai keimigrasian yang berlaku,” kata Suhendra. (rm/*).
DPRD Sahkan APBD Pemkab Natuna Tahun 2017
BUPATI Natuna Hamid Rizal dan Ketua DPRD Natuna Yusri Fandi
NATUNA, RAKYAT MEDIAAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna diketok dalam sidang Paripurna di DPRD Natuna, Selasa (17/1/17) pekan lalu. Beberapa pandangan umum fraksi meminta Pemkab serius memperhatikan kesejahteraan guru dan pegawai. Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Natuna yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Perjuangan Nurani Rakyat (PNR) dan Gerindra Nasdem (Gernas) sepakat menyetujui RAPBD 2017 disahkan menjadi APBD senilai Rp1,19 triliun. Juru bicara Fraksi Demokrat Demokrat Henry FN meminta
Pemkab segera membayarkan gaji honor guru dan juga memperhatikan kesejahteraan pegawai tidak tetap (PTT). Fraksi ini juga meminta TAPD Pemkab kedepannya agar lebih cepat dalam penyusunan anggaran agar tidak molor dibahas oleh Banggar DPRD. ”Pemkab harus lebih cepat dalam penyusunan anggaran agar pembahasan tidak molor kedepannya,” ujar Henry. Sementara itu, Harken dari Fraksi PPP menegaskan penyelanggaraan APBD harus transparan dan akuntable. Selain itu, sektor PAD menurutnya perlu digenjot.”Kami meminta
Pemkab serius mendongkrak sektor pajak. Eksekutif dan legislatif harus punya komitmen tinggi, agar pemda tidak terkendala karena keterbatasan anggaran” ungkapnya. Untuk meningkatkan PAD, fraksi PPP meminta adanya penghimpunan data objek dan subjek pajak.Senada dengan fraksi Demokrat, PPP juga meminta kesejahteraan guru dan PNS termasuk honorer dan PTT bisa diperhatikan. Selain itu honor bagi guru swasta juga harusnya jadi prioritas Pemkab dalam menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Natuna. “Sudah tiga tahun guru swasta tidak pernah dapat honor,” ujarnya, Setelah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggarran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD Natuna disahkan Rp.1,19 triliun. Estimasi sebesar Rp. 1,04 trilyun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.74 miliar, dana perimbangan Rp. 834,57 milyar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 131,62 miliar. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2017 senilai Rp. 1,185 triliun, SILPA 2016 sebesar Rp.150 miliar dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5 miliar. (rm/bnew).
KETUA DPRD Kepri Beserta Wakil Ketua.
DPRD Kepri Tolak RAPBD 2017 TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pembahasan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Kepri 2017 berlangsung alot. Pada rapat paripurna beragenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan itu, kebanyakan fraksi mengembalikan lagi dokumen RAPBD ini. Hal tersebut membuat Gubernur Kepri Nurdin Basirun duduk termangu di dalam ruang rapat paripurna, kantor DPRD Kepri Pulau Dompak Tanjungpinang, Rabu (18/1/2017) pekan lalu.Fraksi PKB-PAN memberikan enam catatan sebelum meminta Pemprov Kepri memperbaiki dokumen RAPBD Kepri ini.”Kami melihat bahwa realisasi pendapat asli daerah setiap tahun tidak naik secara signifikan dan potensi pa-
jak daerah pun tidak dimaksimmalkan,” kata Sirajuddin Nur, juru bicara PKB-PAN menyebutkan dua catatan awal. Fraksi gabungan tersebut juga menilai 13 program perioritas Pemprov Kepri tisak dijabarkan secara jelas.Secara khusus, Pemprov Kepri dianggap tidak bisa menjelaskan programprogram untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kualitas manusia. APBD yang tidak berpihak pada isu gender dan disabilitas, inkonsistensi antara APBD dan RPJMD serta tidak ada program unggulan di sektor maritim pun jadi catatan PKB-PAN. “Kami tidak minta RAPBD dikembalikan. Kami minta agar pertanyaan-pertanyaan kami itu dijelaskan secara tertulis,” tegas Sirajuddin. (rm/win)
RAPBD 2017 Pemerintah Provinsi Kepri Menurun BATAM,RAKYAT MEDIA Tim Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengajukan RAPBD 2017 sebesar Rp 3,3 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 lalu. “Iya agak turun sedikit, menjadi Rp3,3 T. Dulu bisa dapat Rp 4 T, sekarang sudah susah untuk dapat angka segitu, tiga lebih aja kita sudah susah,” ujar Arif Fadillah, Sekda Provinsi Kepri usai menghadiri serah
terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kepri di kantor BPK Kepri di Batam, Jumat (20/1/2017) lalu. Arif mengakui hal itu disebabkan anggaran yang mengalami defisit. Ditambah lagi Provinsi Kepri tidak memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH). Pemprov pun terpaksa harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. “Karena anggaran kita defisit apalagi ditambah lagi kita tidak memperoleh DBH, jadi untuk itu kita akan
menyesuaiakan dengan anggaran yang ada, tentunya tidak ada masalah, hanya saja untuk pembangunan infrastruktur pasti mengalami hambatan atau dengan kata lain pembangunan infrastruktur kita kurangi,” kata Arif. Selain itu akibatnya untuk dana RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tidak mengalami penambahan dan digantikan dengan Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu. Arif juga mengatakan, bahwa Ia optimis bahwa APBD
2017 dapat disahkan pada akhir Januari ini, karena sudah mengalami keterlambata hampir satu bulan yang membuat pembangunan infrastruktur terhalang dan gaji honorer juga belum dibayarkan. “Saya optimis akhir bulan ini sudah bisa disahkan, karena membuat pembangunan infrastruktur menjadi terhalang dan gaji honorer belum dibayarkan, lalu koneskuensi lainnya juga ada, temanteman juga komitmen,” kata Arif.(rm/btnws)
Sekdaprov Kepri
Arif Fadillah
KAPOLRI Jenderal POL Tito Karnavian(kiri)
KAPOLRI RESMIKAN POLDA KEPRI DARI TIPE B MENJADI TIPE A BATAM, RAKYAT MEDIA-Jika tak ada aral melintang, Jumat (20/1/2017) pekan lalu lusa, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan datang ke Batamuntuk kali kedua dalam rentang waktu yang cukup dekat.Tito ke Batam pada 7 Desember 2016 lalu, saat pesawat Polri jatuh di perairan Lingga. Kedatangan pria bintang empat di tubuh Korps Tribarata itu untuk meresmikan naiknya status Polda Kepri dari tipe B ke tipe A.”Mudah-mudahan, bila tak ada halangan, Jumat besok Pak Kapolri datang,’’ kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga Rabu (18/1) sore. Terkait kedatangan Tito, pihak Polda Kepri dan Pemprov Kepri sedang menyiapkan berbagai agenda penyambutan. Selain ke Batam, Tito rencananya juga akan mengunjungi kawasan wisata internasional kebanggaan Kepri di Lagoi, Bintan, Kepri.’’Persiapan khusus pasti ada,” imbuh Erlangga. (rm/tb)
Kepala Badang Pemeriksa Keuangan Kepri Diganti
ACARA sertijab Kepala BPK Kepri di Batam
BATAM, RAKYAT MEDIA-Bambang Tri Suryo Binantoro, Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan (Deputi V) meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data keuangan. Hal ini disampaikan Bambang saat serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri di hadapan seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. “Kepada gubernur, walikota atau bupati, marilah bersamasama meningkatkan akuntabilitas dan transparan, setiap rupiah harus dicatat agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kemudian pembukuan disusun dalam basis aktual, lalu pengelolaan aset daerah harus diperhatikan dengan baik dan dicatat dengan benar,” ujar Bambang Tri Suryo Binantoro di Kantor BPK Perwakilan Kepri, Batam, Jumat (20/1/2017) lalu. Kepala BPK Kepri yang baru Joko Agus Setyono, sebelumnya pejabat eselon III untuk BPK perwakilan Jawa Timur. Sedangkan pejabat lama Isman Rudi akan dipindahkan ke perwakilan Provinsi Aceh. “Mutasi ini perlu dalam tubuh organisasi untuk menjaga profesionalisme organisasi dan kondisi yang harus dihadapi,” kata Bambang. Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan selamat datang kepada Kepala BPK perwakilan Kepri yang baru dan agar dapat mengamanahkan jabatan dan tempat yang baru. (rm/ bnew)
CMYK
RAKYAT RIAU
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
Website: www.rakyatmediapers.co.id
6
MoU Proses Asessment Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepolisian Polda Riau melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), dalam rangka pelaksanaan Asessment Pejabat Tinggi Pratama Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, penandatangan dilakukan oleh Wakil Bupati Meranti Drs H. Said Hasyim dan Karo Kombespol. Benny Subandi SIK M.Si, disaksikan para Asessor Pold Riau dan Kepala BKD Meranti Drs. Revirianto, bertempat diruang Tri Brata, Polda Riau, Kamis (19/1/17) lalu. Turut hadir Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabag Binkar) Polda Riau AKBP. Arif Bestari SIK MH, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Meranti Drs. Revirianto, Kabag Hukum Sudandri SH, Kabag Humas H. Nasruni, Kabid Mutasi Widodo SE M.Si, H. Arifudin, Para Asesor Polda Riau AKBP Arsyad, AKBP A. Harahap, Kompol Yasni, AKBP Yunus, AKBP. Wahyu dan lainnya. Nota Kesepahaman ditandai dengan penandatanganan dokumen MoU antara kedua belah pihak (Pemda Meranti-Polda Riau), yang diikuti dengan penyerahan dokomen dari Karo SDM Polda Riau Kombespol. Benny Subandi kepada Wakil Bupati H. Said Hasyim.
Dengan telah dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman itu, maka telah resmi dilakukannya kerjasama antara Pemda Meranti dan Polda Riau selaku pihak penyelenggara Asessment, untuk menguji calon Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab. Meranti. Dalam pidatonya dihadapan para pejabat Biro SDM Polda Riau dan Asessor, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim menjelaskan, pelaksanaan Asesment yang akan digelar oleh Pemda Meranti, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi Pemerintah. Sekaligus keinginan dari Pemda sendiri untuk mencari pejabat yang bertangung jawab dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang tak kalah penting tidak terjadi cacat hukum dalam pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab. Meranti. Diharapkan dengan pelaksanaan Asesment itu dapat menghasilkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mampu melaksanakan tugas di Satuan Kerja, dengan lebih baik, lancar, serta
optimal melalui upaya-upaya yang profesional. Hal ini lebih dikarenakan jabatan jabatan Pejabat Tinggi Pratama, merupakan amanah dan kepercayaan dari pimpinan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kita berharap pejabat yang terpilih nanti mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Meranti sebagai Kabupaten baru, mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. Seperti diketahui, Kabupaten Meranti baru berumur 8 Tahun, termasuk daerah yang terisolir dengan tingkat kemiskinan mencapai 33 Persen. Kemiskinan disebabkan berbagai faktor mulai dari kondisi alam yang berat, tingkat pendidikan, harga sembako yang melonjak karena masih diimpor dari Procinsi tetangga. Dan faktanya dikatakan Wabup H. Said Hasyim, jarang sekali pejabat yang ingin bertugas di Meranti, yang akses daerah hanya terbuka kurang lebih 4 jam sehari. “Bila naik angkutan laut pagi jam 7.309.00 dan siang jam 12.30-14.00, jadi sangat terisolasi kecuali menyewa angkutan laut yang tentu memakan biaya besar,” jelasnya. Meski begitu tidak menguran-
WAKIL Bupati Said Hasyim tandatanganan MoU diruang Tri Brata
gi semangat Pemda Meranti untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, termasuk keamanan sehingga geliat kota jauh meriah dibandingkan daerah Kabupaten lainnya. Wabup juga berharap, dengan terjalinya kerjasama Pemda Meranti-Polda Riau hubungan yang baik terus terjalin meskipun pelaksanaan Asessment telah berakhir.
“Saya harapkan hubungan kerjasama yang terjalin baik ini dapat berkelanjutan khususnya antara pejabat yang mengikuti Asessment dengan pihak Asessor Polda Riau,” ucapnya. Pada kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan komitmen Pemda Meranti dalam mendukung kinerja kepolisian Polres Meranti, khususnya dalam membebaskan lahan
dan membangun Mapolres Meranti, sejauh ini proses pembangunan masih dalam tahap pembebasan lahan dan kemungkinan tak lama lagi selesai yang akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung Mapolres. “Kita telah menyediakan lahan dan secepatnya pembangunan Mapolres kita lakukan,” ujar Wabup yang mengaku juga telah menyiapkan anggarannya. (*/ist)
60 Persen Kejahatan di Meranti Bupati Bengkalis Lantik 3 Pj Kepala Desa Lintasi Jalur Laut SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Hingga saat ini Kepolisian Resor Kepulauan Meranti belum didukung kekuatan personel dan fasilitas operasional setingkat Satuan Polisi Air. Padahal, sebagian besar kejahatan di daerah ini terjadi melintasi jalur laut. Hal itu dibenarkan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Barliansyah SIK didampingi Wakapolres, Kompol Dr Wawan SH MH, menjawab pertanyaan dari awak media, saat jumpa pers di ruang data Mapolres Kepulauan Meranti, pekan lalu. Jika di persentasekan, kata Kapolres, ada 60 persen tingkat kejahatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang melintasi jalur laut, termasuk untuk dukungan penanganan perkara di polsek-polsek yang membutuhkan fasilitas jalur laut.”Itu memang sangat kita
KAPOLRES Kepulauan Meranti, AKBP Barliansyah Sik
rasakan. Kalau di persentasekan 60 persen kejahatan terjadi melintasi jalur laut, termasuk untuk penanganannya,” ungkap Kapolres. Guna memaksimalkan pengawasan di wilayah jalur laut, jelas Kapolres, telah diusulkan pembentukan Satuan Polisi Air ke Biro SDM Polda Riau. Hingga saat ini Polres Kepulauan Meranti masih menunggu pembentukan atas usulan tersebut.
Ya, itu juga untuk lebih memudahkan koordinasi penanganan kasus oleh lintas Satuan di jajaran Polres Kepulauan Meranti,” terangnya. Jika dibandingkan polres lainnya di wilayah pesisir Provinsi Riau, saat ini hanya Polres Kepulauan Meranti yang belum memiliki kekuatan personel dan fasilitas operasional setingkat Satuan Polisi Air. (rm/mon)
Empat Terdakwa Korupsi Lahan Pelabuhan Dorak Dituntut 5 Tahun
JPU Dari Kejari Kepulauan Meranti Saat Membacakan Tuntutan
SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti telah membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa kasus Korupsi pengadaan lahan pelabuhan dorak Selatpanjang. Meski satu terdakwa mendapat tuntutan berbeda, namun seluruh tuntutan dibawah 5 tahun. “Menuntut terdakwa Zubiarsyah, Suwandi Idris dan Abdul Arif dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan, dan terdakwa Muhammad Habibi dituntut hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan,” kata JPU Robby SH
MH, kamis (19/117), pekan lalu. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Rinaldi Triandiko SH, Robby menjelaskan, untuk pengganti kerugian negara akan dibebankan kepada terdakwa Muhammad Habibi dan Abdul Arif. “Muhammad Habibi, diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 708 juta subsider 2 tahun 3 bulan. Sedangkan terdakwa Abdul Arif diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 80 juta subsider 1 tahun 8 bulan kurungan,” jelas Robby. Menurut JPU, keempat terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah tuntutan dakwaan dibacakan, keempat terdakwa selanjutnya akan menyampaikan pembelaan (pledoi) yang akan dibacakan pada sidang berikutnya dua pekan mendatang. Berdasarkan dakwaan JPU Roy Modino SH dan Robby SH, perbuatan Zubiarsyah, mantan Sekda Kepulauan Meranti, Mohammad Habibi selaku PPTK, Suwandi Idris, Kepala BPN dan Abdul Arif selaku penerima kuasa pemilik lahan, terjadi pada tahun 2012-2014 lalu saat pelaksanaan proyek multiyears pembangunan pelabuhan di kawasan dorak. Proyek yang dirancang bertaraf internasional itu, tercatat menelan anggaran negara sebesar Rp650 miliar, dengan memakan waktu pengerjaan selama tiga tahun. Namun kenyataannya, ungkap JPU, pembangunan proyek tidak selesai atau terbengkalai, karena diduga tidak direncanakan secara matang dan terkesan dipaksakan. Sehingga negara dirugikan Rp 2 Miliar lebih. (rm/mon)
BENGKALIS,RAKYAT MEDIA - Bertempat di Balai Kerapatan Adat Sri Mahkota, Wisma Daerah Sri Mahkota, Bengkalis, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Senin (18/4/2016) minggu lalu mengambil sumpah dan melantik 3 Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) di Kecamatan Bengkalis. Ketiga Pj Kades dimaksud adalah Khaidir (Sungai Alam), Ahmadi (Pedekik), dan Heru Syafarian (Pematang Duku). Berbeda dengan Sungai Alam dan Pedekik yang tetap Pj Kades lama yang diambil sumpah dan dilanik kembali, untuk Pematang Duku sebagai Pj Kades Heru Syafarian mengganti pejabat sebelumnya Mashudi. Sebagaimana ketika mengambil sumpah dan melantik Pj Kades sebelumnya, kepada ketiga Pj Kades tersebut, Amril kembali mengatakan agar manfaatkan dana desa benabenar untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. Sehingga berdampak pada percepatan perkembangan perekonomian masyarakat desa. Dalam pemanfaat dana desa untuk membangun infrastruktur, katanya, harus lakukan melalui pola padat karya. Harus swakelola. Tidak boleh diker-
jakan dengan melibatkan pihak ketiga atau oleh perusahaan. “Kemudian, tenaga kerjanya, harus warga tempatan. Dan, bila memungkinkan dan tersedia, seluruh bahan bakunya dibeli dari warga setempat,” pesan mantan Kepala Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir yang pernah menjadi anggota DPRD Bengkalis tiga priode ini. Masih pesan Amril, setiap rupiah dana desa harus dipergunakan secara transparan. Pemanfaatannya mestilah tepat guna, berdaya dan berhasil guna. Perencanaannya sejak awal, mesti diketahui masyarakat. “Tidak ada yang boleh disembunyi-bunyikan. Informasikan secara terbuka kepada masyarakat, setiap rupiah rencana penggunaan dana desa tersebut,” tegasnya. Kepada ketiga Pj Kades itu, Amril juga menjelaskan, tata kelola dana desa saat ini menjadi sebagai salah satu butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Makna bahwa saat ini, KPK juga sudah ‘masuk desa’. Namun demikian, tidak perlu takut, jika penggunaannya be-
BUPATI Bengkalis Amril Mukminin menyematkan tanda jabatan kepada salah seorang Kades.
nar-benar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Manfaatkan dana desa tersebut secara efektif dan akuntabel,” pesannya. Di bagian lain, Amril juga mengingatkan, baik Pedekik, Sungai Alam maupun Pematang Duku, termasuk bagian dari 94 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa defenitif secara serentak tahun 2016 ini. “Segera laku sosialisasi kepada masyarakat. Ciptakan suasana kondusif, agar tidak terjadi gesekan dan konflik, sehingga seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades serentak
tersebut berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis,” harapnya, meskipun tidak menyebutkan kapan Pilkades serentak tersebut akan digelar. Sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan masyarakat di daerah ini, maka dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan dalam situasi apapaun, bersama aparatur desa lainnya, setiap Pj Kades harus dapat memberikan yang terbaik. “Dengan dengan prinsip ‘7S’. Yaitu, senyum, sapa, salam, sopan, santun, selesai, dan sempurna,” pungkas Amril. (rm/rls)
Bupati Bengkalis Hadiri Rapurna TMMD ke-37 di Jakarta JAKARTA,RAKYAT MEDIA — Bupati Bengkalis Amril Mukminin, berkesempatan memenuhi undangan menghadiri Rapat Paripurna (Rapurna) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-37, Jum’at (20/1/2017), yang digelar di Gedung Olahraga (GOR) Ahmad Yani, Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI), Cilangkap, Jakarta Timur. Rapurna TMMD ke-37 dibuka langsung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang dihadiri pejabat militer dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan, “kegiatan Rapurna ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan TMMD pada tahun 2016 serta akan dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pada pelaksanaan TMMD tahun 2017,” ujarnya. Hal yang menarik dan menjadi perhatian serta suatu kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, dalam Rapurna kali ini, Dandim 0303/Bengkalis Letkol Rizal Faizal Helmi, yang ikut mendampingi Bupati, mendapatkan penghargaan dengan menyabet juara tiga, dalam lomba dengan kategori Dansatgas/Dandim terbaik se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bupati Amril, mengucapkan tahniah kepada Dandim 0303/Bengkalis Letkol Rizal Faizal Helmi, yang telah mendapatkan penghargaan dan mengharumkan Kabupaten Bengkalis di tingkat nasional. “Kami atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis,
BUPATI Amril foto bersama Dandim 0303/ Bengkalis Letkol Rizal Faizal Helmi
mengucapkan tahniah, atas penghargaan yang telah diraih Dandim 0303/ Bengkalis, Letkol Rizal Faizal Helmi, semoga tetap komitmen untuk membangun Negeri Junjungan yang sama-sama kita cintai,” ujar mantan Kepala Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir ini. Kehadiran Bupati Amril dan Dandim 0303/Bengkalis dalam Rapurna kali ini, sebagai wujud nyata kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkalis dan TNI dalam menciptakan suasana kondusif untuk KabupatenBengkalis yang lebih baik.”TMMD merupakan program reguler TNI yang dilaksanakan secara terpadu bersama lembaga Kementerian, non Kementerian, Pemda yang bertujuan mensinergikan program pembangunan guna meningkatkan percepatan pembangunan dan taraf hidup masyarakat,” ujar Amril. Menurut Amril, hal ini adalah salah satu upaya Pemerintah dan TNI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri
maju dan makmur di Indonesia. Sementara itu, KASAD Jenderal TNI Mulyono selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD ke-37, menyampaikan bahwa kegiatan TMMD merupakan wujud nyata penerapan gotong royong, kebersamaan, dan kesatuan serta persatuan antara TNI Angkatan Darat (AD) dengan masyarakat di seluruh Indonesia dalam membangun daerah, yang diterjemahkan dalam tema Rapurna kali ini yaitu “Dengan Semangat Kemanunggalan TNI dan Rakyat Kita Percepat Pembangunan di Daerah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI.” Selain Dandim 0303/Bengkalis, ikut mendampingi bupati, Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis, H Ismail, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Muhammad Nasir dan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Edi Sakura.(rm/rls)
CMYK
7
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
SELEBRITIS
Website: www.rakyatmediapers.co.id
AYU TING TING PAMER FOTO PRIA YANG IA SEBUT PACAR DEPOK, RAKYAT MEDIA - Ayu Ting Ting kembali membuat heboh sosial media. Setelah santernya kabar kedekatannya dengan Raffi Ahmad yang begitu menarik perhatian netizen, Ayu akhirnya memamerkan foto kekasihnya di Instagram miliknya. Dalam unggahan tersebut, Ayu terlihat sedang bersama seorang pria. "Pacar setia," tulis Ayu melengkapi unggahan tersebut. Unggahan Ayu tersebut langsung membuat heboh. Namun bukan karena Ayu yang akhirnya memamerkan sang pacar, namun karena sosok pria yang disebutnya sebagai 'pacar setia'. Pria yang bersama Ayu itu ternyata adalah ayah Ayu sendiri, Abdul Rojak. Unggahan itu pun bukannya mendapat pujian, namun kembali menuai hujatan. Banyak netizen yang menilai jika Ayu tak pantas mengucapkan kata-kata tersebut untuk sang ayah. Netizen pun meminta Ayu untuk meralat bunyi caption yang sudah terlanjur ia tuliskan tersebut. "Jangan bilang pacar lah, sebagai bapak and teman setiaku gitu. Emak lo dikemanain?." "Jangan diibaratkan pacarlah itukan bapak.. Teman sahabat atau apa gituu yg lebihh enak gak menimbulkan konflik.. Anak sii masih wajar dibilang pacar itupun kalo masih bayi balita.. Ada aturan dan ada adablah di kehidupan. Di setiap apa yg kita jalanin dan ucapkan." "Iya ayu..mosk bapke dibilang pacar. Pamali atuh ayu. Mendingan blg laki2 trhebt, ayah hebat, ayah yg sll setia atau aplh ayu. Kl bpk dibilng pacar gimana gitu..mmg mksud ayu brcnda tp brcnda jg ada porsi a." "Mending bilangnya *Lelaki Setia* bukan *Pacar Setia* @ayutingting92." "Astaghfirulloh bapak sendiri kok dibilang pacar." "Harusnya bapak yg luar biasa bukan pacar setia say ntar di anggap aneh2 ama haters . Dr kata2nya aja emang udah aneh bacanya bapak ke pacar . *Cuma saran." "Ya kali papanya sendiri di bilang pacar mba..." "Pengen nya punya pacar bapak2 ya bun." Tapi banyak juga netizen yang membela Ayu atas unggahannya tersebut. "Sellow aja kali netizen, ayah itu cinta pertama anak perempuan nya. Yah wajar lah kak ayu bilang gitu, gua aja sering bilang begitu, pacar dalam arti yg berbeda. Sok kritis amat yah netizen ini." "Bp.rozak,ayah yg hebat..." "Itu si ayah setia banget sama anaknya..." Bahkan ada juga netizen yang mendoakan agar Ayu dan ayahnya cepat menikah gara-gara unggahan tersebut. "Amin smoga cepat nikah ya samawa dunia akherat." . (net/tb)
SEDIHNYA CHELSEA ISLAN DI HARI TERAKHIR SYUTING TETANGGA MASA GITU JAKARTA, RAKYAT MEDIA - Tidak terasa komedi situasi salah satu stasiun TV swasta, Tetangga Masa Gitu, harus berada di episode terakhir. Komedi situasi itu menjadi kegemaran bagi para milenial terutama para kaum muda. Selain mengangkat tema komedi, isu-isu kekinian dan kerap dialami oleh para penonton menjadi daya tarik tersendiri. Diproduksi hingga 3 Sesi, komedi Tetangga Masa Gitu harus usai produksi, Selasa (17/1/2017). Komedi situasi ini pertama mulai diputar pada tanggal 20 Maret 2014. Dan hingga kini masih terus ditonton oleh para penggemarnya. Chelse Islan sebagai salah satu aktris dalam serial komedi ini merasakan kesedihan tersendiri. Hal ini terlihat dalam postingan Instagramnya @chelseaislan. "Keluarga, Cinta Kasih, Persahabatan, Pertemanan, Pengorbanan, Kenyamanan, Kejujuran, Kepercayaan, Canda dan Tawa. Sumber semangat dan motivasi aku. Terlalu banyak kenangan, 3 Tahun kita bersama. Time flies, and I never knew that this day will be the last day of our journey together in Tetangga Masa Gitu. I am very grateful to have you all in my life. It has been an honor to work with all of you. Aku percaya Tuhan punya rencana lain buat kita. Dear, Mas Dwi Sasono, Mbak Sophia Latjuba and Deva Mahenra. I love you all, my prayers are with all of you, always and forever. As we go on, we remember all the times we had together. Thank you for the wonderful memories. #TetanggaMasaGitu #TMGFamily #SaveTMG #OhanaMeansFamily," caption Chelsea. Berakhirnya Tetangga Masa Gitu juga membawa kesedihan tersendiri bagi para netter. "Season 4 pleasee," tulis akun @tututmawardiani. "Masih Mau liat bastian bintang terruuusss @devamahenra @chelseaislan," komentar akun @aniezakira. "lah udah habis?" tulis akun @reiruzuu. "Yaaahh jangan udahan dong," pinta akun @sikumis29.. (net/tb)
Kehabisan Obat di Tanah Suci
Jupe Sempat Ngamuk Ketika Badannya Ngilu JAKARTA, Rakyat Media Selama menjalani ibadah umrah di Tanah Suci, obat yang disiapkan Julia Perez di luar perkiraan habis sebelum waktunya. "Perkiraan obat aku akan ada sampai tanggal 13 atau 14 Januari. Tapi, ternyata empat hari sudah habis. Ternyata obat yang mengandung psikotropika enggak boleh banyak-banyak, saya enggak kepikiran," ujar wanita yang akrab disapa Jupe tersebut, di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (13/1/2017). Akibatnya, wanita berumur 36 tahun itu sempat merasa tak enak badan. Sebab, Jupe sangat membutuhkan obat-obatan tersebut demi melawan ganasnya penyakit kanker yang ia
derita. "Nyut-nyutan semua. Kaki juga ngilu. Itu yang aku rasain kalau obat habis," katanya. Mantan kekasih Gaston Castano tersebut juga mengaku sempat mengamuk dan
memarahi orang-orang di sekitarnya, sebagai pelampisan atas rasa sakit yang ia derita karena kehabisan obat. "Semua kena marah. Jadi sudah gelap juga. Pokoknya kalau ada orang yang salah, udah aku marahin aja," kata Jupe. Jupe menambahkan, obatobatan yang dikonsumsi selama ini didapatkan gratis dari BPJS Kesehatan. Jupe mengaku dirinya belum pernah bermasalah saat berurusan dengan BPJS Kesehatan. "Obatnya sih gratis dari BPJS, dan kalau aku juga lancar (urusannya). Cuma ya namanya juga BPJS, harus detail," jelasnya. (net/tb)
Pacari Anak Bos Blue Bird
Nikita: Nanti Aku Dimarahin JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Nikita Willy tampaknya masih malu-malu mengakui hubungannya dengan anak bos Blue Bird, Indra Priawan Djokosoetono. Saat dikonfirmasi kabar itu, wanita 22 tahun ini menjawab diplomatis. Tidak menyangkal maupun membenarkannya. "Ada deh," kata Nikita. Menurut Nikita, masih banyak hal penting lainnya yang bisa dibahas selain soal asmara. "Aduh, aku nggak mau ngomongin itu, nanti aku dimarahin mamaku. Pokoknya selagi ada yang lebih penting diomongin, yaitu tentang karier, kenapa kita ngomongin percintaan? Kita tunjukkan karya saja," cetus Niki.(net/jpnn)
GARA-GARA FOTO, PENYANYI DANGDUT NASSAR DIMINTA MINTA MAAF JAKART, RAKYAT MEDIA - Gosip kedekatan penyanyi dangdut Nassar dengan perempuan kaya asal Cianjur, Tati Kurniawati berembus kencang. Foto-foto yang menunjukkan kedekatan hubungan antara Nassar dan Tati sudah tersebar di berbagai media sosial dan media massa. Keduanya digosipkan menjalin hubungan asmara. Namun, kabar itu justru membuat galau Tati Kurniawati yang berprofesi sebagai pengusaha ini. Dia pun angkat bicara untuk meluruskan kabar dirinya yang terus beredar. Bersama kuasa hukumnya, Cevy Abdullah, dan anaknya, Wulan (Ulan), Tati menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/1). “Saya enggak nyaman banget. Cianjur, Jawa Barat, itu kota kecil, jadi banyak yang nanya ke saya,” kata Tati Kurniawati, di Hotel Sultan, kemarin. Menurutnya, foto-foto yang beredar dan menunjukkan kedekatan mereka itu terjadi ketika perusahaan Tati menggelar acara ulang tahun. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia (KDI), Nassar, yang menjadi pengisi acaranya. Kemudian, menurut Ulan, anak Tati Kurniawati, Nassar memintanya untuk mengunggah foto mereka ke media sosial. Awalnya kan itu Ulan lagi nangis, berantem sama kakak. Terus dibujuk sama Nassar ‘Ayo foto dan nanti diupload, gitu katanya. Terus Ulan posting dua foto,” ucap Ulan. Cevy Abdullah mengatakan, kliennya merasa dirugikan oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Nassar. Apalagi Nassar, kata Cevy, tidak mengaku telah menyuruh anaknya mengunggah foto mereka ke media sosial. “Padahal, Tati tidak mungkin posting
untuk mendompleng apa pun,” ujar Cevy. Tidak ada tuntutan Foto Nassar bersama seorang wanita dan anak-anak wanita itu yang diungah di media sosial. Oleh karena itu, lanjut Cevy, dia meminta kepada Nassar untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada semua publik di depan media massa. “Tidak ada tuntutan dalam hal ini.
Mas Nassar dimohon untuk klarifikasi pernyataan beliau dan harus minta maaf. Karena ucapannya mengarahkan ke pihak ibu Tati yang sengaja mengunggah foto mereka,” kata Cevy Abdullah. “Kita saat ini mau klarifikasi kalau kita tidak pernah ada niatan untuk mengunggah foto itu. Malah Nassar yang menyuruh anak saya (Wulan) yang unggah ke media sosial,” kata Tati Kurniawati menimpali perkataan pengacaranya. Tati yang merasa namanya tercoreng meminta Nassar untuk mengklarifikasi dan menyatakan permohonan maaf kepadanya di depan media massa. “Apa lagi statement dia yang enggak mengakui kalau dia yang mengunggah foto itu. Ini pencemaran nama baik saya,” ucapnya. Cevy menambahkan, jika memang Nassar tidak mau melakukan klarifikasi terkait foto tersebut maka Tati berencana akan melaporkan Nassar kepada pihak kepolisian. “Kalau untuk sekarang sih enggak ada niat melaporkan. Tunggu Nassar klarifikasi aja dan tidak ada tuntutan. Tapi bisa jadi (menuntut Nassar),” ujar Cevy Abdullah. (*)
CMYK
GALERI FOTO
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
Website: www.rakyatmediapers.co.id
KETUA DPRD Kepri, Jumaga Nadeak serta Wakil Ketua DPRD Kepri, Rizki Faisal, Husnizar Hood, Amir Hakim dan Gubernur Kepri.
KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak, bersama Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood
8
SEJUMLAH anggota dewan menghadiri rapat paripurna penyampaian hasil reses
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak Penandatangani MoU KUA & PPAS 2017
KETUA DPRD Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood dan Gubernur H Nurdin Basirun lakukan Penandatanganan persetujuan bersama (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS 2017, di ruang sidang utama kantor DPRD, Dompak
KETUA DPRD Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood dan Gubernur H Nurdin Basirun lakukan Penandatanganan persetujuan bersama (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS 2017, di ruang sidang utama kantor DPRD, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (12/1). Dengan ditandatangani nya nota kesepahaman ini Gubernur Nurdin meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD agar segera dapat menyusun Skala Prioritas terkait program-program kegiatan yang akan dilaksanakan. "Agar tidak terjadi keterlambatan, diharapkan kepada seluruh OPD agar segera menyusun skala prioritas," ujar Nurdin. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD), Kesemua rancangan KUA dan PPAS tersebut memuat kebijakan-kebijakan unum dalam rangka melaksanakan program dalam satu tahun kedepan, langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang diharapkan. KUA dan PPAS sendiri mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai dan juga prioritas OPD. Kesemua itu harus di Sinkronisasikan dengan skala prioritas program nasional. "Dengan telah ditandatangani MoU ini maka OPD dapat segera menyusun skala prioritas," ujar Jumaga Nadeak dalam laporannya. Pembahasan KUA PPAS 2017 sendiri sudah berlangsung sejak 5 Januari lalu, bersama Tim Banggar, disepakati bahwa RAPBD tahun 2017 sejumlah 3 Triliyun 360 Milyar dengan total kenaikan anggaran pendapatan sebanyak 270 Milyar. Pada Paripurna tersebut juga disejalankan dengan Penyampaian Keputusan DPRD terhadap penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Ranperda RPJMD 2016-2021 dan Ranperda RTRW, Jumaga mengatakan bahwa dengan sudah turun nya surat hasil evaluasi dari Kemendagri maka selanjutnya akan segera menyurati Gubernur agar kedua Perda tersebut dapat segera dijalankan. "Terkait dengan kedua Ranperda tersebut yang mana telah direvisi dan dievaluasi maka SK tentang pelaksanaan nya tersebut akan segera kami sampaikan ke Gubernur," tutup Jumaga. (ist)
PARA tamu undangan sedang mendengarkan laporan.
PARA anggota DPRD Kepri yang hadir saat sidang paripurna
RAPAT paripurna DPRD Kepri
PARA anggota DPRD Kepri yang hadir saat sidang paripurna
PARA Tamu Undagan
CMYK
9
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Gubernur: Ciptakan Pemerintah Yang Bersih, Efektif Dan Efisien GUBERNUR H Nurdin Basirun mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk bersama bahumembahu membangun pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta bebas dari KKN. Para pegawai harus kerja optimal untuk membawa perubahan bagi kemajuan Kepulauan Riau. "Saya ucapkan selamat kepada para pegawai yang sudah dilantik, mari bersama membangun Pemerintahan yang bersih. Ke depan kita akan melakukan penilaian kinerja kepada semua pegawai yang ada diprovinsi kepri," ujar Nurdin saat melantik Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Penga-
was, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkunhan Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni Istana Kota Piring Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (16/1). Gubernur mengingatkan bahwa 2017 adalah tahun optimis. Optimis berprestasi untuk membangun Kepri. "Optimisme ini menjadi modal dasar membangun Kepri. Apalagi kita bergandengan tangan bahu membahu dan melakukan langkah langkah kongkrit untuk Kepulauan Riau," kata Nurdin. Soal penilaian kinerja, kata Nurdin harus terukur dan diorientasikan ke depannya. Nanti, hasil pengukuran tersebut akan mengantarkan para pegawai itu ditempatkan sesuai kualitas dan
kemampuan yang dimiliki. "Maka jalankan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan ini," lanjut Nurdin. Tak lupa Nurdin juga menyampaikan rasa terimakasih nya kepada Tim Panitia seleksi lelang jabatan (Open Bidding) yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu telah berjalan dengan baik dan sukses. "Dengan kredibilitas yang ada, bangun optimisme pembangunan, Mari bersama kita jemput keberkahan, jemput perubahan jemput keberhasilan untuk pemerintahan provinsi kepri, masyarakat menunggu pemikiran/ide kita, tangan dingin kita serta kerja keras kita untung mewujudkan hal itu," tutup Nurdin. (ist)
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun menandatanggani berita acara
GUBERNUR H Nurdin Basirun mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk bersama bahu-membahu membangun pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta bebas dari KKN.
GUBERNUR H Nurdin Basirun mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun memberikan kata sambutannya.
SELURUH Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilantik
GUBERNUR H Nurdin Basirun mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
PARA Tamu Undagan saat pelantikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
CMYK
GALERI FOTO Website: www.rakyatmediapers.co.id
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
10
BUPATI KKA MENGHADIRI ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BUPATI Anambas Abdul Haris Bersalaman dengan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri Isman Rudy
BUPATI Anambas Abdul Haris Menghadiri Acara Serah Terima Jabatan Kepala Bpk Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
BUPATI Anambas Abdul Haris berfoto bersama Gubernur kepri dan Pejabat kepulauan Riau
BUPATI Anambas Abdul Haris bercengkrama dengan Bupati Naruna Hamid Rizal
BUPATI Anambas Abdul Haris bercengkrama dengan pejabat-pejabat kepulauan Riau.
ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
CMYK
11
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
Dana OPS RSUD Tanjungubang Dipangkas Tinggal Rp28 Juta TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-RSUD Tanjunguban sangat keberatan jika dana operasional kesehatan yang akan dialokasikan melalui APBD Murni Pemprov Kepri hanya tersisa Rp 28 juta. Sebab dengan dana sisa sebesar itu tak akan mampu menjalankan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. “Pastinya pelayanan kesehatan tak akan maksimal dengan uang segitu. Kita harapkan Pemprov Kepri mau menambahkannya lagi agar semuanya bisa berjalan lancar,” ujar Kabag Tata Usaha (TU) RSUD Tanjunguban, Indra Sukma, kepada wartawan Jumat (20/1/ 2017) lalu. Dikatakannya, Pemprov Kepri berencana mengalokasikan dana kesehatan melalui APBD Murni 2017 yang akan disahkan bulan ini sebesar Rp 53 miliar. Besaran dana yang dialokasikan tersebut tidak sesuai dengan angka kebutuhan yang telah diusulkan RSUD Tanjunguban sebesar Rp 65 miliar atau menyusut sebesar
Rp 12 miliar. Jika besaran alokasi dana tetap diputuskan sebesar Rp53 miliar, kata dia, maka sisanya hanya Rp 28 juta untuk operasional kesehatan. Sebab alokasi itu akan dipotong lagi untuk membayar segala keperluan lainnya. Dengan sisa dana itu diyakininya akan berdampak besar terhadap operasional di RSUD Tanjunguban. “Kita sudah banyak membatalkan kegiatan untuk menghemat anggaran. Tetapi jika sisanya hanya segitu, bagaimana bisa kita bayar listrik, air, telpon, makan dan minum pasien serta lainnya selama setahun. Bisa-bisa kita harus paksa menuranginya, ya otomatislah pelayanan akan terganggu,” bebernya. Hal senada dikatakan Bagian Program TU RSUD Tanjunguban, Budianto apabila alokasi dana untuk RSUD Tanjunguban tidak ada penambahan maka pelayanan kesehatan di rumah sakit ini akan miring. ”Kami sudah ngadap Komisi IV DPRD Kepri. Mereka berjanji akan mencari sumber penam-
Potensi Nilai tutup dengan BP Batam membahas Rancangan UndangUndang PNBP, Kamis (19/1) di Gedung Marketing Centre BP Batam. Dari data yang diterima Tribun, jumlah PNBP yang dihasilkan dari 11 unit bisnis BP Batam pada 2014 lalu yakni sebesar Rp 971,5 miliar. Jumlah ini meningkat pada 2015, yakni sebesar Rp 985,06 miliar, namun turun menjadi Rp 939,27 miliar pada 2016 kemarin. PNBP itu diperoleh dari unit bisnis Direktorat Pengelolaan Lahan, Pusat Data dan Sistem Informasi, Direktorat Lalu Lintas Barang, Biro Keuangan, Direktorat Pembangunan Sarpras, Direktorat Pemanfaatan Aset. Kemudian Kantor Bandar Udara, Kantor Pelabuhan Laut, Rumah Sakit BP Batam, Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, dan Kantor Perwakilan Jakarta. Penurunan paling signifikan terjadi di unit Direktorat Pengelolaan Lahan. “PNBP dari HPL (Hak Pengelolaan Lahan) jumlahnya turun drastis. Dari jumlah sekitar Rp 500 miliar pada 2014 menjadi sekitar Rp 300 miliar pada 2016,” kata Romahurmuziy kepada wartawan. Penurunan ini patut menjadi sinyal kewaspadaan dan perhatian serius. Mengingat iklim investasi di Batam belakangan ini juga tidak kondusif. Hal tersebut ditandai dengan hengkangnya sejumlah perusahaan mulitinasional dari Batam. “Ini jadi warning, sinyal kewaspadan kita. Makanya saya serukan kepada pemangku kepentingan, agar bersa-
Sambungan Hal. 1
ma-sama mengembalikan iklim investasi kondusif di Batam. Supaya hengkangnya perusahaan multinasional di Batam berhenti,” ujar dia. Romahurmuziy mengatakan, dalam pertemuan itu tidak disebutkan secara spesifik berapa banyak perusahaan yang hengkang dari Batam. Namun ditegaskan dia ada, seperti perusahaan yang bergerak di layanan offshore. Penyebab hengkangnya perusahaan itu, antara lain lantaran ketidaknyamanan akibat demonstrasi yang tidak terkendali. Di samping itu juga karena adanya ketidakpastian hukum soal lahan. Pembahasan tersebut menyinggung banyaknya lahan tidur di Batam. “Sebab hengkangnya karena demonstrasi tak terkendali. Demonstrasi diperbolehkan tapi jika sudah berlangsung terus-menerus ini juga membuat investor lari. Karena ada indikasi ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Sinyal tak bersahabat,” kata Ketua Umum DPP PPP itu. “Kedua, ada ketidakpastian menunggu. Karena beberapa lahan yang diajukan untuk dikelola dengan skema HPL atau HGB ternyata dalam tanda petik dikuasai investor bertahun-tahun dan sebagian tak dibangun,” sambung dia. Dari sekitar 25 ribu hektare lahan yang dikelola BP Batam, seluas 18 ribu hektare sudah memiliki HPL. Namun sekitar 30% dari 18 ribu hektare itu teridentifikasi tak dibangun selama bertahuntahun. Bahkan ada yang hingga 28 tahun tak dibangun. Ada beberapa masukan yang
Gubernur Dan ”Heh, janganlah.. Tolonglah,” kata Raja dan Nilwan kepada awak media. Kedua pejabat itu merentangkan kedua tangannya untuk membatasi alat perekam awak media dekat dengan mulut Nurdin dan Teddy. Ia baru menghentikan upayanya setelah Nurdin dan Teddy masuk ruangan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.
ditawarkan anggota dewan saat itu mengatasi persoalan lahan tidur di Batam. “Kami minta BP Batam meningkatkan transparansi pengelolaannya. Semua pihak yang punya HPL dipampangkan di website BP Batam atau di papan informasi elektronik, sehingga masyarakat bisa tahu siapa pemiliknya yang sudah diberikan hak oleh negara, bayaran tarifnya juga begitu murah saat itu tapi bertahun-tahun tak didayagunakan. Ternyata kebanyakan bukan end user tapi makelar. Ini menghambat investasi karena di sisi lain ada investor yang antre bertahuntahun karena alokasi lahannya sudah terpenuhkan oleh investor yang meletakkan dirinya sebagai makelar,” kata Romahurmuziy. Pertemuan itu juga membahas soal revisi kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) yang masuk sebagai PNBP. Menurut laki-laki itu, PNBP atas tarif sewa lahan tersebut bisa ditinjau per tahunan. Mengingat tarif revisi itu terbilang sangat rendah, bahkan jauh lebih rendah dari harga pasar. “Kami menangkap usulan BP Batamatas revisi kenaikan harga UWT yang sudah 25 tahun tak dinaikkan. Kemarin usulan kenaikan tarifnya cukup tinggi. Oleh dewan kawasan setujunya maksimal 100 persen. Saya kira demi progresitas dan peningkatan anggaran negara dari PNBP, tarif ini bisa ditinjau tahunan. Tarif sekarang (hasil revisi) sangat rendah. Jauh lebih rendah dari harga pasar. Kalau harga 1 meter itu bisa Rp5 juta sampai Rp8 juta, UWT nya masih dibawah itu,” ujarnya.(rm/net) Sambungan Hal. 1
Sebelumnya, usai sidang paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPDB Kepri 2017 itu,Gubernur sempat berbicara dengan pejabatnya.Tak lama kemudian terdengar berbicara dengan Teddy nada suara meninggi. Setelah berbicara demikian, Nurdin kemudian berlalu pergi. Namun, Teddy langsung mengikutinya.”Bang, kita bic-
Kapolri Diberi nang pada Sabtu (21/1/2017) pekan lalu.”Jadi gelar itu bukan diberikan oleh LAM, melainkan para zuriat Kerajaan Riau, Lingga dan Pahang,” ujarnya seperti dilansir Antara. Razak mengatakan LAM akan membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.Pada zaman Kerajaan Riau-Lingga gelar itu diberikan kepada orang yang berjasa kepada kerajaan. “Gelar itu seperti pangkat jabatan,” ujarnya. Dia mengemukakan zuriat pasti memiliki pertimbangan untuk memberikan gelar adat tersebut.”Saya belum mengetahui apa alasannya memberi gelar adat itu kepada Kapolri,” tuturnya. LAM, kata dia, belum
bahan dana. Semoga saja dapat ditambahkan pagu dana untuk RSUD Tanjunguban,” katanya. Dana yang dialokasikan APBD Kepri 2017 untuk operasional kesehatan RSUD Tanjunguban tidak sesuai dengan besaran yang diusulkan. Bahkan menyusut Rp 12 miliar sehingga bisa berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun penentapan angka alokasi dana itu belum fiks 100 persen karena ada perencanaan penambahan dana dari sumber lainnya. Tetapi jika alokasi dana itu tak berubah, Kata dia, maka dengan terpaksa RSUD Tanjunguban memangkas dana untuk pengadaan obat-obatan yang dipagukan sebesar Rp 4 miliar. Itu terpaksa dilakukan agar proses pemberian pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar walaupun tidak maksimal. ”Dana alokasi sebesar itu sudah tak ada lagi pengadaan dan kegiatan. Tapi kalau tak ditambah kita harus potong biaya beli obat untuk mendukung pelayanan kesehatan,” ungkapnya.(rm/bps).
ara dulu. Ini demi kabaikan kita bersama,” kata Teddy. Nurdin tetap berjalan dan Teddy pun berusaha mendekat di samping Gubernur dan menjelaskan sesuatu. Namun, Nurdin tetap bergerak menuju ruangan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Keduanya masuk ke ruangan tersebut dan pintu ruangan pun ditutup.(rm/ant) Sambungan Hal. 1
memberi gelar adat kepada Kapolri. LAM akan memberi gelar adat kepada orang-orang yang dianggap berjasa kepada Kepri.”Untuk memberi gelar adat itu harus melalui serangkaian kegiatan, yang paling utama musyawarah besar antaranggota. Dalam rapat itu dibahas kriteria yang tepat untuk memberikan gelar adat, dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. Dia menjelaskan serangkaian kegiatan dalam upacara adat prosesi pemberian gelar akan dilaksanakan setelah Kapolri berziarah di makam Engku Hamidah dan makam Raja Ali
Haji di Pulau Penyengat. ”Besok pagi Kapolri dijadwalkan tiba di Pulau Penyengat, kemudian melaksanakan salat sunah di Masjid Raya Sultan Riau sebelum berziarah ke makam Engku Hamidah dan Raja Ali Haji,” ucapnya. Anggota Polres Tanjungpinang sejak tiga hari yang lalu sudah mempersiapkan kedatangan Kapolri.Puluhan anggota Polres Tanjungpinang dan staf pemerintah setempat bolak-balik ke Pulau Penyengat mempersiapkan tempat, jalur dan alat transportasi.Hari ini Kapolri berada di Batam untuk meresmikan Polda Kepri dari tipe B menjadi tipe A. (rm/net).
SAMBUNGAN
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kejati Periksa ga tahun 2016. Sementara itu penempatan itu dilakukan setelah Sekwan menyerahkan ke Dewan. Dan pengguna anggaran saat itu adalah dirinya. “Dipanggil ini tidak ada kaitan dengan fisik. Tapi tunjangan yang diterimaý anggota dewan. Saya juga ditanya apakah saya tau berapa anggaran untuk tunjangan itu, saya Jawab, saya tidak tau karena itu domainya Sekwan,” ungkapnya. Berkaitan dengan pemanggilan dirinya, dia mengatakan memang tak lain berkaitan dengan tunjangan rumah dinas DPRD yang diterima oleh ketua dan seluruh anggotanya yang berjumlah 20 unit dengan anggaran dua Miliar tahun
Sambungan Hal. 1
anggaran 2011. “Sebenarnya saya dipanggil untuk melengkapi pertanyaan dari penyidikan yang telah lalu.ý Saya sudah sering dipanggil oleh penyidik. Tiga kali saya dipanggil. Dalam kasus ini juga saya belum tau apakah sudah ada tersangkanya,” tegasnya. Dia mengaku datang sendiri dari Natuna untuk memenuhi pemanggilan tersebut. “Saya datang sendiri. Tapi ada juga mantan bupati (Ilyas Sabli) diperiksa. Masih didalam beliau,” tambahnya. Ilyas Sabli diperiksa penyidik sejak pagi. Namun setelah keluar Ilyas Sabli menolak menjawab pertanyaan sejumlah war-
tawan yang telah menunggu di lobi Kejati.”No coment lah. Aku udah tak enak badan,” kata Ilyas sembari memasuki mobil probadinya. Nampak Ilyas didampingi penasehat hukumnya. Namun mereka menolak berkomentar. Fery Tas Aspidsus Kejati Kepri mengatakan bahwa pihakpihak terkait dalam perkara yang sedang ditangani semua akan dilakukan pemanggilan. “Semua kita panggil dalam perkara yang sedang kita tangani. Yang lebih tau (pemeriksaan hari ini) siapasiapa yang dipanggil itu ketua Tim penyidik,” tegas Fery Tas yang dihubungi saat berada di luar dinas. Belum diketahui apakah sudah ada tersangka dalam ka-
Usut Dugaan Kemudian, peningkatan jalan Kavling Kembija Kelurahan Sungai Pelunggut nilai kontrak Rp 3,173,869,742, peningkatan jalan dan bangunan Pelintas menuju Workshop Dinas PU Tanjung Uncang, Batu Aji, nilai anggaran sebesar Rp 1,184,476,967 sebagai pelaksana kontraktor PT.Yabisa Sukses Mandiri. Namun dari pantauan media ini dilapangan, terhadap puluhan paket proyek peningkatan jalan yang sudah selesai dikerjakan tersebut, tampak proyek itu dikerjakan asal jadi dan amburadul. Bisa jadi pengerjaan proyek peningkatan jalan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknik. Selain aspal hotmix yang dipakai untuk jalan itu terlalu tipis. Juga diduga kuat vulume jalan tersebut tidak sesuai ketentuan spek. Seperti contoh, pengerjaan proyek peningkatan jalan Simpang Ocarina-Simpang Bank BNI Batam Centre sepanjang 1,3 km yang dilaksanakan oleh PT.Rufiyando Humbang Persada. Kemungkinan karena mengejar agar tidak lewat waktu di akhir tahun 2016, pengerjaan proyek tersebut tampak dilakukan asal siap dan amburadul. Dimana sepanjang pinggiran badan jalan masih berlobang lobang dan tidak dipadatkan, bahkan masih ada batu tembok bulat di punggir jalan itu yang tidak dibongkar. Tak hanya itu kebobrokan kinerja Dinas PU dibawah pimpinan Yumasnur, kegiatan proyek pembangunan Drainase di Kavling Batu Aji Baru depan Perumahan Parisa Indah-Graha Nusa dengan nilai proyek Rp 1,009,996,939 sebagai pelaksana kontraktor PT Candela Mulana, kemudian proyek pembangunan Drainase Perumahan Taman Cipta Indah 2 Tanjung Uncang senilai Rp 1,198,953,151 sebagai pelaksana kontraktor CV. Jastindo Gradana. Proyek lanjutan Pembangunan Drainase depan perumahan Happy Garden nilai proyek sebesar Rp 1,510,910 kontraktor pelaksana CV. Senendan, kemudian pembangunan drainase depan perumahan BCL Batam Centre dengan nilai proyek Rp 874,055,621 dikerjakan oleh CV. Tri Wahyoe, pembangunan trash rack penangkap sampah drainase primer di Batam Centre dikerjakan oleh PT. Wicaksana Bangun Abadi nilai proyek Rp3,352,385,960 dan pembangunan drainase depan perumahan Hang Lekir senilai Rp 1,581,436.980 dikerjakan oleh CV. Keysha Jaya Abadi. Pengerjaan proyek itu juga dinilai sangat bobrok dan diduga kuat tidak sesuai den-
Sambungan Hal. 1
gan spesifikasi. Yang lebih parah lagi, pembangunan lampu Penerangan Jalan Umum (JPU) di Batam Kota dan Nongsa sebanyak 50 titik dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.070.748.826 sebagai pelaksana kontraktor CV.Karya Dua Gunung. Kemudian pembangunan PJU wilayah Sekupang, Batu Aji, Sagulung dan Sungai Beduk sebanyak 60 titik nilai anggaran Rp 1.300.683.050 kontraktor pelaksana PT. Prakarsa Daya Lestari. Rehabilitasi jaringan PJU Lubuk Baja, Batu Ampar dan Bengkong sepanjang 6000 meter dengan nilai Rp 1.148.235.514 dan pengadaan matrial pemeliharaan PJU senilai Rp 968.509.400 pelaksana CV. Bunde Melayu. Proyek pembangunan lampu PJU yang bersumber dari dana APBD 2016 ini disinyalir sangat rentang terjadinya penyimpangan dan penyelewengan, dimana anggaran yang dikeluarkan setiap tahun untuk pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jaringan lampu PJU di Kota Batam cukup besar yakni puluhan miliar. Ternyata pengerjaan dilapangan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan spek. Contohnya disejumlah titik lampu jalan PJU yang tidak hidup. Bahkan ada yang sama sekali dibiarkan rusak. Seperti contoh di wilayah jalan arah ke Nongsa sejumlah titik lampu jalan sudah lama padam, ungkap sumber Masih kata sumber itu, pada tahun anggaran 2012, pernah terungkap kasus dugaan penyelewengan proyek pemeliharaan lampu PJU di Dinas PU Kota Batam, proyek pembangunan lampu jalan yang dilaksanakan secara bertahap atau sistem multiyears dari tahun 2009 hingga 2011 dengan nilai anggaran Rp110 miliar diduga trindikasi korupsi. Dimana Suratno, yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) penerangan jalan Dinas PU Kota Batam saat itu, disebut sebut terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan tersebut. Meski kasus dugaan korupsi pelaksanaan pembangunan proyek lampu JPU senilai ratusan miliar tersebut sudah diselidiki oleh aparat penegak hukum. Dan Yumasnur sebagai Kadis PU dan Suratno sebagai Kabid sudah berulang kali diperiksa aparat penegak hukum. Namun duet kedua oknum pejabat yang dikenal licik ini bisa lolos dari jeratan hukum atas keterlibatannya dalam kasus tersebut, jelas sumber itu. Sebagai mana telah diberitakan media ini sebelumnya,
terkait kebobrokan kinerja Dinas PU Batam dipimpin Yumasnur, masalah pekerjaan kebinamargaan dan pengendalian banjir di Kota Batam juga disinyalir sarat dengan korupsi. Progres pengerjaan sejumlah proyek fisik juga menjadi sorotan masyarakat karena banyak yang tidak selesai dan dikerjakan asal jadi. Salah satu diantaranya proyek peningkatan jalan Kampung Jabi, Kelurahan Batu Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,024,475,585 yang dibiayai memakai dana APBD tahun 2016, proyek yang dikerjakan oleh kontraktor CV Tri Dimensi Sinergi ini menjadi sorotan masyarakat setempat karena proyek peningkatan jalan yang memakai aspal hotmix tersebut dikerjakan asal siap dan amburadil. Pasalnya, proyek itu baru saja selesai sudah terlihat hancur dan batu batu di jalan itu berserakan, hal ini disebabkan aspal hotmix yang digunakan untuk pengaspalan jalan itu terlihat sangat tipis. Bahkan, masih ada pembuatan drainasi yang tidak selesai dikerjakan. Yang menariknya lagi, berdasarkan investigasi media ini dilapangan, proyek pembangunan jalan Kampung Jabi, Kelurahan Batu Besar dengan No. Kontrak 620 /APBD-BTM/ PJJ/WIL.III/KJBB/VIII/38/2016 dinilai mubajir disebabkan didalam kampung tersebut tidak ada rumah penduduk. Melainkan puluhan perumahan yang di kos koskan. Kejanggalan lain, dalam pelaksanaan proyek tersebut juga di papan plang proyek tidak ditulis volume proyek. “Perumahan itu di kos koskan oleh pemiliknya, disebut sebut milik rumah itu M.Yunus anggota DPRD Kota Batam, kemungkinan Kepala Dinas PU Batam Yumasnur ada kongkalikong dengan oknum Dewan itu untuk membangun jalan ke perumahan milik pribadinya. Selama ini akses ke rumah itu hanya jalan tanah, sekarang sudah dibangunkan pemerintah. Ini jelas menyalahi wewenang. Padahal masih ada jalan kerumah penduduk sekitar Batu Besar yang belum beraspal,” kata warga masyarakat disana kepada media ini. Tak hanya proyek di Kapung Jabi Batu Besar yang dikerjakan secara amburadul, proyek peningkatan jalan Kota Batam Simpang KDA dan simpang Dotamana dua jalur dengan nilai proyek sebesar Rp 7,650,000,075 menggunakan dana APBD 2016, sebagai pelaksana kontraktor PT Barelang Konstruksi. Dimana proyek
Dua Kapolda harus diproses Propam! Kapolri jangan lemah untuk berhentikan kapolda yang salah! Allahuakbar! Takbiiir,” teriak Rizieq dalam orasinya, Senin (16/1/2017) pekan lalu. Anton dianggap membiarkan terjadinya bentrokan antara massa FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bogor, Jawa Barat. Sedangkan Iriawan dinilai telah menghasut Laskar FPI supaya menghantam HMI pada demo beberapa waktu lalu. ”Tadi sudah laporkan tindakan tidak profesional dan berpihak Kapolda Jawa Barat. Laporan itu diterima dan akan dilakukan investigasi,” kata Juru bicara FPI Munarman, belum lama ini di depan Gedung Baharkam Polri, Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan tampak geram saat dikonfirmasi terkait adanya tuntutan FPI meminta Kapolri mencopot Iriawan dari jabatannya. “Siapa yang mau nyopot? Emang siapa dia mau copot saya? Enak aja,” kata Iriawan dengan nada tinggi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur,
sus ini. Belum ada pihak yang memberikan keterangan tentang status dari penanganan penyidikan kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, Kejati meningkatkan ke penyidikan tentang dugaan korupsi tunjangan rumah Dinas ketua dan anggota DPRD tahun anggaran 2011 dengan nilai anggaran 2 miliar. Sebelumnya juga Andar Perdana mantan Kejati Kepri mengatakan bahwa modus yang dilakukan yakni dengan sengaja anggaran selama satu tahun untuk tunjangan rumah dinas dikeluarkan. Namun prakteknya, rumah dinas itu seolah sengaja tidak ditempati dengan maksud mendapatkan jatah tunjangan secara berkelanjutan. (rm/net)
peningkatan jalan dengan cara pengaspalan jalan memakai hotmix tersebut juga dikerjakan asal siap dan tambal sulam. Proyek peningkatan jalan dengan nomor kontrak 620/ APBD-BTM/PJJ/DAKR III/ S.KDA-S.D2J/VIII/24/2016, baru saja selesai dikerjakan belum lama ini kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut kembali mombongkar dan menambal sulam sebagian badan jalan karena aspal jalan tersebut sudah berserakan. Ini membuktikan bahwa pengerjaan pengaspalan jalan itu disinyal dikerjakan asal siap. Dan ini baru sejumlah proyek yang lokasi kegiatannya kelihatan, belum lagi proyek fisik yang berada di desa desa terpencil ujung Barelang dan sejumlah Pulau. Bisa jadi pelaksanaan pengerjaan proyek yang dikendalikan Yumasnur selaku Kasdis PU dan Suratno selaku Kabid jalan dan jembatan, diduga kuat ada yang fiktif dan dikerjakan asal asal dan amburadul Disinyalir bukan hanya satu ini saja proyek pengaspalan dan peningkatan jalan yang dibiayai dana APBD tahun 2016 ini dikerjakan salal asalan. Padahal anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pekerjaan proyek fisik pada tahun 2016 ini cukup besar. Berdasarkan data diperoleh media ini anggaran Dinas PU Kota Batam pada tahun 2016. Baik belanja tidak langsung, belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal mencapai Rp 258 miliar. Sampai berita ini diungkap kembali, Kepala Dinas PU Kota Batam Yumasnur, belum berhasil dikonfirmasi terkait kinerja dan pelaksanaan sejumlah proyek yang disinyalir dikerjakan asal jadi dan dugaan adanya proyek fiktif. Demikian juga Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Suratno, setali tiga uang dengan pimpinannya. Ketika dihubungi melalui ponselnya belum lama initak bersedia dikonfirmasi, dengan alasan lagi sibuk rapat dengan pimpinan. Sementara Yeni bagian Keuangan Dinas PU dan Dewi salaku Sekretaris Yumasnur, mengatakan pak Yumasnur jarang masuk kantor,” Bapak jarang di kantor, kalau pun ada bapak, beliau tidak mau berjumpa sama wartawan, apalagi kalau mau konfirmasi soal proyek. Jadi kalau wartawan ada melihat kerjaan proyek gak beres dilapangan buat saja beritanya besar besar, bapak gak marah,” kata Dewi kepada media ini di kantor Dinas PU Sekupang. (rm/mawardi). Sambungan Hal. 1
belum lama ini. Menurut dia, seharusnya Imam Besar FPI Rizieq Shihab tak perlu membawa massa saat diperiksa oleh Polda Jabar beberapa waktu lalu. Sehingga persoalan dengan ormas GMBI tak terjadi.”Oh enggak ada masalah, harusnya Rizieq kan enggak usah bawa-bawa massa kan jadi masalah sekarang,” kata Iriawan. Meski demikian, dia tak mau langsung menindak FPI tanpa ada pelanggaran yang dilakukan. Namun bila terbukti melakukan pelanggaran nanti akan ada proses hukum.”Ya kita masih tangani hadapi tapi mengarah ke sana ada. Tidak ada kebal hukum nanti kita lihat perkembangannya kalau ada pelanggaran hukum. Enggak ada ragu ragu,” kata Iriawan. Iriawan membantah organisasi FPI dibeking TNI dan Polri. Iriawan menegaskan bakal menghukum ormas jika terbukti melakukan pelanggaran pidana. “Siapa beking FPI? TNI Polri? Jangan bicara sembarangan enggak ada urusan,” tegasnya.
Menurut dia, tak ada urusan dengan siapa pun untuk menindak ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab itu. Dia memastikan bakal memproses hukum jika ada anggota FPI yang terbukti melakukan pelanggaran pidana saat melakukan unjuk rasa. ”Mereka ormas intoleransi, ditindaklanjuti kalau melawan hukum,” kata mantan Kadiv Propam tersebut. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan menanggapi santai terkait demo di Mabes Polri yang mendesak agar dirinya dicopot. Ia menilai aksi serta tuntutan tersebut hanyalah ketakutan dari Habib Rizieq.”Itu kan hanya ketakutan dari saudara Rizieq aja. Kenapa mesti begitu? Kan ada hukum,” ujar Anton di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017) pekan lalu. Ia juga menganggap tuntutan agar dirinya dicopot merupakan hal yang berlebihan. ”Kalau menurut saya itu lebay,” tambahnya. Pertemuan antara 17 perwakilan ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan pihak Pol-
ri sudah rampung. Dari 17 orang yang hadir, hanya 8 orang yang menyampaikan aspirasi atau tuntutannya kepada Polri secara bergantian. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, mengatakan, poin-poin yang disampaikan dalam pertemuan itu di antaranya, pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat (Jabar) tidak lagi melakukan pembiaran terhadap ormas yang melakukan tindakan anarkis.”Hal ini berkaitan dengan diduga ormas GMBI melakukan upaya pelanggaran hukum namun diduga juga dibiarkan oleh petugas,” kata Rikwanto, belum lama ini kepada wartawan di Jakarta. Kedua, terkait sikap polisi yang begitu cepat menangani kasus-kasus yang melibatkan FPI sementara pada kasus lain polisi dianggap lamban. Kemudian, Polri diminta tidak ikut terlibat dalam praktik politik.”Kemudian diminta kepolisian tidak berpolitik karena mereka menduga akhirakhir ini kepolisian seperti bermain politik,” tandasnya.(rm/ net)
CMYK
KORAN UMUM
Senin, 23- 31 Januari 2017, MINGGU KE- IV
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,
Tarif Dinaikan, Pelayanan PLN Batam Makin Bobrok
KANTOR Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batam di Batam Centre BATAM, RAKYAT MEDIA-Tarif listrik dinaikan, tapi pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) makin bobrok. Bayangkan belakangan ini kondisi kelistrikan di Kota Batam tidak stabil dan sering mati mendadak. Minggu (22/1/2017 kemarin hingga malam tak kurang dari lima kali listrik padam tiba tiba. Sesekali hidup sesaat, kemudian mati lagi dan hidup lagi. Sepintas listrik yang tak stabil ini terlihat biasa. Tapi pada kenyataannya pemadaman listrik ini telah membuat masyarakat Batam gerah. Pasalnya telah mengganggu pekerjaan dan membuat peralatan elektronik jadi cepat rusak. Seperti Minggu (22/1/2017) pada pagi hari, listrik tiba-tiba padam di kawasan Batam Centre dan sekitarnya tanpa ada pemberitahuan. Sebelumnya juga sudah sering terjadi pemadaman listrik yang tentunya merugikan masyarakat sebagai konsumen.
12
Portal Media : www.rakyatmediapers.co.id Senin, 2331 Online Januari 2017, MINGGU KE- IV
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Trianto, warga yang tinggal di sekitar Botania mengaku kesal atas pemadaman listrik karena aktivitas rumah tangga seperti memasak dengan menggunakan alat elektronik jadi terganggu. ”Bagaimana PLN ini, suka-sukanya matikan lampu. Padahal kita gak pernah telat bayar listrik, belakangan ini tarif juga dinaikan, tapi pelayanannya begini?”kata Trianto Trianto menambahkan, akibat pemadaman listrik tersebut akan merusak barang elektronik seperti kulkas, televisi, AC dan sebagainya.”Kalau peralatan elektronik saya rusak, apa PLN mau ganti,” kata Trianto kesal. Humas PLN Batam, Agus Subekti saat dikonfirmasi media ini melalui telepon mengakui adanya pemadaman listrik.”Benar pak listrik dipadamkan, karena ada pemasangan kabel di sejumlah titik, benar lagi juga kembali hidup. Jadi mohon maaf pak terganggu,”kata Agus.(rm/winarto)
Edisi : # 182 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-
Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Dipertanyakan Anggaran Perawatan RSUD Provinsi Kepri
Lift Rusak, Kramik Lantai Pecah Tak Bisa Diperbaiki TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepri di Tanjungpinang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional Barat sejak Maret 2015 selam oleh Menteri Kesehatan (Menkes). Karena telah dianggap sistem jaringan fasilitas peleyanan kesehatan yang memungkinkan. Namun sayangnya, RSUD Provinsi Kepri (RSUP Kepri) beralamat di Jalan WR. Supratman tersebut, selain kebersihannya kurang diperhatikan alias jorok dimana sejumlah ruang rawat inap dewasa lantai 4 jendelanya sudah rusaksehingga harus diganjal dengan kayu. Selain itu, banyak pasien yang mengeluh dikarenakan ruang inap tersebut panas dan penginap bahkan ada yang membawa kipas angin. Pasalnya, AC dirungan tersebut banyak yang rusak. Bukan itu saja fasilitas RSUD Kepri yang berlantai 9 tersebut, seperti eskalator (Lift) untuk memudahkan para pasien naik turun menuju lantai atas, tepatnya di lantai B sebelah kiri sudah lama tidak berfungsi alias rusak. Demikian juga lantai kramik di sejumlah ruangan terlihat sudah terkelupas tidak diperbaiki Bahkan tangga di seputaran
RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri di Tanjungpinang
areal parkir juga terlihat gelap tanpa penerangan dan pengguna pun harus extra hati hati guna menghindari akibat yang ditimbulkan. Akibat tidak adanya lampu penerangan di tangga tersebut beberapa waktu lalu pernah seorang warga yang sedang menjenguk keluarganya terjadi di tangga tersebut. Akibat rusaknya eskalator di lantai belasan orang warga terjebak didalam lift Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepri.Kejadian tersebut, sontak membuat belasan orang didalam lift tersebut panik kare-
na proses evakuasi terhadap 13 orang tersebut terpaksa dilakukan melalui atap. Sejumlah warga yang menjadi korban lift tersebut sangat menyayangkan atas sikap dari RSUD Provinsi tersebut. Pasalnya usai dilakukan evakuasi melalui atap, tidak ada satupun dari pegawai RSUD, yang menyampaikan permohonan maaf kepada para korban tersebut. Atas kejadian itu, banyak masyarakat Tanjungpinang yang mempertanyakan anggaran perawatan di RSUD Provionsi Kewpri tersebut cukup besar hingga miliaran rupiah. Namun eskalator (Lift) yang sudah lama rusak hingga kini belum diperbaik. “Rumah sakit begini besar,
anggaran perawatan juga kami dengan cukup besar hingga miliaran rupiah setiap tahun, tapi Lift rusak tidak bisa diperbaiki atau diganti. Kemana dana perawatan itu dipergunakan?,” ungkap sejumlah warga yang baru menjenguk keluarganya di RSUD Kepri kepada media ini beberapa waktu lalu di Tanjungpinang. Sementara Wakil Direktur (Wadir) Layanan Medis dan Perawat RSUP Kepri, dr Sunarto, yang coba dikonfirmasi terkait hal tersebut belum berhasil dikonfirmasi. Demikian juga Wakil Direktur Keuangan RSUD Ahmad Thabib Provinsi Kepri, SudiNega, hingga kini belum berhasil dikonfirmasi. (rm/mwd).
STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Bokhari
(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) (Selat Panjang)
Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi