Issuu

CMYK

Mafia Peradilan Masih Bercokol di Instansi Penegak Hukum SUMUT

Baca Hal 5

K O9R- 16 AN U M U2016 M - MINGGU- II Website: www.rakyatmediapers.co.id Agustus

Penanggung Jawab Selasa, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

TERDAFTAR

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 165 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam Agus Wijaya :

TUGAS IMIGRASI UNTUK URUSAN PENGUNGSI HANYA ADMINISTRASI BATAM, RAKYAT MEDIATerjadinya konflik di berbagai negara di Asia dan Timur Tengah membuat penduduk negara tersebut merasa tidak aman dan

nyaman. Menjadi sasaran teroris, pengeboman disana sini, dan baku tembak di setiap sudut kota, membuat penduduk ketakutan. Bahkan penduduk negara tersebut merasa bukan lagi tempat

yang nyaman untuk tempat ditinggal, mereka bisa terbunuh sewaktu waktu dan negara pun tidak bisa lagi menjamin keselamatan warganya dalam keadaan konflik. Hal itulah yang mendorong penduduk sejumlah

negara konflik keluar dari negaranya untuk mencari tempat tinggal yang lebih baik dan aman. Dimana mereka dapat hidup dengan rasa aman dan negara dapat menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itulah banyak penduduk dari negara konflik meninggalkan negaranya dan mencari suaka bermacam macam. Bersambung ke Hal 15

Kepala imigrasi kelas I khusus Batam

Agus Wijaya PULUHAN pengungsi atau imigran yang berada di Taman Aspirasi Batam Centre, mereka duduk duduk dan berkeliaran di kantor DPRD Kota Batam. (foto kanan) HOTEL Kolekta Nagoya tempat penampungan Imigran gelap

JOKOWI PERINTAHKAN USUT KERUSUHAN TANJUNGBALAI JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Presiden Joko Widodo ajak masyarakat untuk saling merangkul baik dari kalangan minoritas maupun mayoritas menjaga toleransi beragama demi terciptanya kedamaian terkait kerusuhan berbau sara di tanjung balai presiden telah tugaskan kapolri untuk mengusut tuntas segala bentuk anarkis dan main hakim sendiri Bersambung ke Hal 15

BNN Kepri Bekuk 3 Kurir Narkoba 90 Kg TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Apa yang diprediksi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso bahwa Kepri merupakan salah satu pintu masuk utama narkoba buatan Cina via Malaysia, ada juga benarnya. Buktinya, Kamis (4/8/2016) lalu, angota BNN Kepri berhasil membekuk tiga kurir sabu dengan barang bukti cukup besar, mencapai 90 kilogram. Sabu

SUASANA saat melakukan penangkapan di salah satu perumahan terduga teroris di Batam

Presiden RI

Joko Widodo

Awas Kartu BPJS Palsu

Jangan Mengurus Lewat Calo

Bersambung ke Hal 15

DIPUTI Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari

KAPOLRI : 6 TERORIS DITANGKAP DI BATAM INGIN MENYERANG SINGAPURA SEMARANG, RAKYAT MEDIA-Enam orang terduga teroris ditangkap oleh Densus 88 di Batam, Jumat (5/8/2016) pekan lalu. Keenam orang dibawah pimpinan Gigih Rahmat Dewa

CONTOH kartu BPJS palsu yang dibuat calo ditemukan di Cimahi, Jawa Barat

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Sudah ribuan masyarakat jadi korban Kartu BPJS Palsu yang diurus lewat calo. Di Cimahi, Jawa Barat, ratusan peserta BPJS tertipu lantaran kartu yang mereka miliki tidak terdaftar di menajemen BPJS. Kali

ini DF, mantan ketua RT di daerah Cipucang, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menjadi incaran polisi. Polisi sudah mengencer DF lantaran memalsukan kar Bersambung ke Hal 15

alias GRD itu ditangkap di berbagai lokasi terpisah di Batam. Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengatakan, kelompok Bersambung ke Hal 15

Kapolri

Jendral Pol Tito Karnavian

KPK Jebloskan Tujuh Anggota DPRD Sumut ke Bui JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jebloskan tujuh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019, Jumat (5/8/2016) pekan lalu ke bui. Tujuh anggota DPRD Su-

mut yang ditahan adalah Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap dari PDI-P, Guntur Manurung dari Partai Demokrat, Zulkifli Effendi Siregar dari Hanura, Bustami dari PPP, Parluhutan Siregar serta Zulkifli Husein dari PAN merupakan tersangka penerima

suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. “Berdasarkan pasal 21 KUHAP penahanan adalah kewenangan penyidik,” kata Kepala bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Bersambung ke Hal 15

Densus 88 Bekuk 6 Teroris Kelompok KGR di Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Tim Densus 88 menangkap enam yang diduga terkait jaringan terorisme kelompok KGR atau Khatibah GR di beberapa tempat di Batam sejak Jumat pagi (5/8/2016). Penggerebekan tersebut antara lain di Perumahan Mediterania Blok FF1 Batam Centre, Komplek Masyeba, Cluster Sakura Botania, Komplek Taman Carina, Komplek Taman Batuaji Indah dan beberapa tempat lainnya.”Benar ada enam orang kita amankan,”kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, kepada wartawan di Batam. Nama lengkap 6 Orang yang diamankan Densus 88 yang Densus klaim jaringan terduga teroris kelompok Khatibah Bersambung ke Hal 15

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

PENDIDIKAN

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Pemko Batam Beri Ganti Rugi

PENGGUSURAN BANGUNAN TAK BERIZIN BATAM, RAKYAT MEDIAWalikota dan Wakil Walikota Batam, Muhammad Rudi-Amsakar Achmad menyerahkan sumbangan kepada warga RT 03 RW 03 Kelurahan Tanjunguncang Kecamatan Batuaji, Senin (1/8/2016) lalu. Sebanyak 63 kepala keluarga menerima masingmasing Rp 4 juta. Sumbangan ini merupakan bentuk ganti rugi atas bangunan tak berizin yang mereka miliki di atas tanah negara. Warga diminta pindah karena lahan yang mereka tempati akan digunakan untuk pembangunan Masjid Agung II Batam.”Warga sudah sepakat menerima itu tanpa ada embelembel lagi,” kata perwakilan warga, Beni. Walikota Walikota Batam

Muhammad Rudi

Badan Kominfo Anggarkan Rp6,3 M Pengadaan CCtv BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam menyiapkan Rp 6,3 miliar untuk pengadaan closed-circuit television (CCTv) dalam anggaran 2016. Hal ini dijelaskan Kepala Badan Kominfo Batam, Salim. Salim mengatakan saat ini Pemerintah Kota sedang menyiapkan dokumen lelangnya. ”Anggarannya sudah termasuk penyewaan link untuk CCTv Rp 2 miliar. Selebihnya untuk pengadaan, pemasangan termasuk listrik. Perkiraan September sudah mulai dipasang,” kata Salim. Lebih lanjut Salim mengatakan, jenis kamera pengintai yang akan dipakai, dipilih yang punya spesifikasi terbaik. Seperti kualitas gambar yang ditampilkan masuk kategori high definition. Kamera-

Kepala Badan Kominfo Batam

Salim nya tak hanya menangkap gambar tapi juga suara, serta bisa mendeteksi gerak-gerik orang. “Ada 40 titik yang akan diawasi dengan 70 unit kam-

era CCTv. Seperti di Jalan Gajah Mada, kawasan Southlink, Mata Kucing. Di daerah Batam Centre, di kawasan perkantoran Kantor Walikota, DPRD, simpang BI, pelabuhan internasional, Dataran Engku Putri,” ujarnya. Di setiap titik, terpasang 23 unit kamera. Dan satu unit akan dipasang di puncak tertinggi Kantor Walikota Batam sehingga bisa mengamati seluruh area termasuk di Dataran Engku Putri Batam Centre. Menurutnya dengan adanya CCTv maka semua lokasi di Batam bisa terpantau langsung dari ruang kontrol yang berada di Kantor Walikota Batam. Nantinya akan ada petugas memonitor layar yang terhubung dengan kamera CCTv. (rm/jas)

Wantannas Lakukan Kajian Soal Lahan di Kota Batam BATAM, RAKYAT MEDIA-Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) melakukan kajian daerah ke Kota Batam, Selasa (2/8/ 2016) lalu. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Batam ini dihadiri Walikota Batam, Kapolresta Barelang, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Komandan Lanal Batam, dan Komandan Kodim 0316 Batam. Ketua Tim Sekretariat Jenderal Wantannas, Khoirul Arifin mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah, termasuk kepala-kepala dinas yang ada di Batam.”Ini sebagai masukan yang akan kita sampaikan ke Presiden. Nanti kita diskusi dulu dengan tim lalu buatresume untuk pimpinan,” kata Khoirul. Hasil pertemuan tersebut, Khoirul melihat bahwa kendala utama dalam pengembangan Batam adalah masalah lahan. Seorang anggota tim bertanya tentang pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di Batam. Dan ditutup dengan pertanyaan dari Khoirul mengenai keberadaan pelabuhan perikanan Indonesia (PPI).”PPI di sini belum ada ya? Kenapa tidak dibangun? Oiya, kembali ke masalah lahan tadi ya,” ujarnya. Kapolres Barelang, Kombes Helmy Santika mengatakan persoalan lahan ini memang menjadi masalah di Batam. Baik dari segi administrasi maupun masalah lahan yang berpotensi timbulkan konflik di tengah masyarakat. “Selama belum ada kejelasan yang sah dari pihak berwenang maka kami berikan tindakan status quo,” ujarnya.

Batam, Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih kepada warga karena telah menerima besaran ganti rugi tersebut. Karena pada dasarnya dana ini dikumpulkan dari sumbangan pribadi pegawai Pemko Batam.”Kalau tanah BP jual ke pengusaha, dia bisa bayar. Tapi kalau tanah diberikan ke pemerintah, pemerintah tak bisa keluarkan dana. Jadi saya kumpulkan kepala dinas, tanya mau ibadah tidak. Jadilah terkumpul sumbangan untuk Bapak Ibu ini,” kata Rudi. Menurutnya, di awal pengumpulan dana, hanya terkumpul untuk ganti rugi Rp 2 juta per kepala keluarga. Sementara warga saat itu minta ganti rugi Rp 10 juta dan tanah kavling. Setelah melalui negosiasi, warga bersedia pindah bila diberi ganti rugi Rp 5 juta. Kemudian Rudi kembali mengumpulkan kepala SKPD. Dan terkumpullah dana untuk ganti rugi Rp 4 juta per kepala keluarga.”Semalam saya ditelpon sudah setuju, Alhamdulillah,” ujarnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Dari PKB Semester I Sebesar Rp118 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIADinas Pendapatan Daerah (Dispenda) provinsi Kepri berhasil mengumpulkan dana dari Pajak kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp118 miliar untuk semester pertama tahun ini. Realisasi itu setara 52 persen dari target yang ditentukan tahun ini, Rp223 miliar. Sementara untuk realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp114 miliar atau 46 persen dari target Rp247 miliar, pajak Air Permukaan Rp1,56 miliar atau 14 persen dari target Rp10 miliar. Kasi Penetapan dan Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPPD) Dispenda Kepri Diky

Kasi Penetapan dan Penerimaan Dispenda Kepri

Diky Wijaya Wijaya mengatakan, tahun ini, pihaknya menerima pendapatan dari pemutihan Pajak Ken-

Ketua Komisi IV DPRD Batam,

Riki Indrakari

Pemulangan TKI Ilegal Jadi Tanggungjawab Daerah WALIKOTA Batam Muhammad Rudi dan jajaran bertemu Wantannas Termasuk masalah kampung tua dengan pengusaha, sambung Helmy. Seperti ketika pengusaha sudah memegang hak pengelolaan lahan, kemudian membangun pagar. Tapi ternyata pagar tersebut masuk ke wilayah kampung tua.”Negara harus beri kepastian hukum, baik untuk investor maupun warga negara yang ada di Indonesia,” ujarnya. Walikota Batam, Muhammad Rudi berharap masalah lahan ini bisa menjadi bahan yang dibawa Wantannas ke Presiden. Rudi mengatakan Pemerintah Kota Batam saat ini sangat membutuhkan lahan untuk pembangunan rumah susun. Keberadaan rumah susun diharapkan bisa menjadi solusi bagi pembersihan Kota Batam dari rumah liar. “Kalau hanya digusur begitu saja mereka akan bikin rumah liar yang baru. Kalau sudah digusur, dia sudah tidak punya uang, artinya akan terjadilah kriminal. Maka saya minta betul, bantu kami agar lahan yang akan kami bangun untuk rusun ini, ini adalah prioritas nomor satu,” kata dia. Ketersediaan lahan juga penting bagi dunia pendidikan.

Menurut Rudi selama ini pemerintah selalu menghadapi masalah kurangnya ruang kelas dan sekolah tiap tahun ajaran baru. Dan kendala utama dari rencana pembangunan sekolah negeri adalah lahan. Akhirnya peserta didik harus berdesakan di dalam ruang belajar setiap tahunnya. Bila di sekolah internasional dalam satu kelas berisi 20 siswa, maka di Batam bisa mencapai 50 orang per kelas. Rudi mengibaratkan kepadatan di kelas seperti di dalam pasar yang tentunya membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak nyaman. “Tentang pendidikan, ribut terus tiap tahun karena kita tidak mampu menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang ada di Kota Batam, baik yang mampu maupun tidak mampu. Yang tidak mampu ini akan jadi masalah. Mereka akan memaksakan supaya bisa masuk di sekolah negeri karena tidak punya uang. Ini terpaksa kami terima karena desakan dari masyarakat. Tapi akan sampai kapan ini berjalan. Maka saya titip ke ketua,” ujarnya. (rm/humas).

Pada kesempatan tersebut warga minta diberi waktu untuk membongkar bangunannya. Waktu yang diminta mencapai dua bulan. Namun Rudi hanya memberi waktu hingga satu bulan ke depan.”Lama betul. Saya kasih waktu satu bulan lah ya. Bapak Ibu pindah sendiri saja. Nanti Dinas Tata Kota yang bangun masjid tidak akan menyentuh rumahnya dulu. Kalau terlalu lama nanti anggarannya tak terpakai, sementara ada batas waktunya akhir tahun,” kata dia. Masjid Agung II ini dibangun Pemko Batam untuk memenuhi kebutuhan sarana ibadah khususnya bagi masyarakat muslim di kawasan Batuaji dan Sagulung. Masjid yang dibangun di lahan seluas 4,2 hektare ini diperkirakan dapat menampung hingga 10.000 jemaah.Rudi mengatakan masjid ini diharapkan tak hanya menjadi sarana ibadah tapi juga objek wisata religi di Kota Batam. Sehingga dapat turut meningkatkan geliat perekonomian masyarakat sekitar.(rm/hum)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari mengaku, pemulangan ratusan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal atau bermasalah yang ada di Batam ikut menjadi tanggungjawab daerah. ”Karena ini ilegal makanya menjadi beban kita (Provinsi dan Kota),” kata Riki, pada wartawan belum lama ini Namun demikian, lanjutnya, mengingat jumlah TKI yang begitu besar mencapai ratusan orang, Pemko Batam maupun Provinsi Kepri bisa berkordinasi dengan pemerintah daerah asal mereka.”APBD yang dianggarkan di APBD juga terbatas, tak mungkin biaya pemulangan dibebankan semuanya,”kata Riki. Jika cara itu tidak efektif, lanjutnya, pemko juga bisa mengakali dengan menggunakan dana tangkap darurat. Dana sebesar Rp 3 miliar ini biasanya digunakan untuk menangulangi korban bencana alam dan sebagainya. ”Kalau memang tak ada cara lain yang menggunakan dana ini,”ungkap Riki. Terkait TKI ilegal, ia mengaku masalah lama yang terjadi berulang-ulang kali. Tidak adanya keseriusan pemerintah pusat menjadi masalah utama yang dihadapi pahlawan devisa negara tersebut.”Padahal ada UU yang mengatur, tapi kenapa selalu ada calon TKI yang menjadi korban,”ujarnya. Begitu juga para pelaku atau makelar, hampir setiap kali ada penangkapan, makelar TKI tak pernah ikut tertangkap.”Kita belum dengar siapa yang membawa tertangkap. Kalau mereka kan hanya korban. Kalau UU ini benar-benar ditegakan, makelar bisa dikenakan pasal perdagangan manusia,” tegasnya. Untuk itulah perlu adanya keseriusan antara pemerintah daerah dan kepolisian. “Karena tak ada keseriusan pusat, makanya UU ini sangat mudah dimainkan,” pungkasnya. (rm/iqb).

daraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau ganti nama kepemilikan sebesar Rp836 juta. Pemutihan denda pajak motor tersebut sangat menarik animo masyarakat. Ada sekitar 1.200 Wajib Pajak (WP) yang sudah memanfaatkan kesempatan ini, dan 800 kendaraan BBNKB roda empat maupun roda dua.”Kebijakan tersebut sangat mendongkrak PAD Kepri dari sektor pajak kendaraan. Untuk pemutihan selanjutnya belum ada rencana,”kata Diki, pada wartawan belum lama ini Dispenda Kepri mengimbau kepada masyarakat agar

segera membayar pajak kendaraan bermotor di tempattempat yang sudah ditentukan, seperti Kantor Dispenda Kepri di Batam, unit pelayanan teknis daerah (UPTD) Samsat Batuaji, Samsat Corner BCS Mall, Samsat Corner Harbour Bay Batuamapar, dan Mobil Samsat Keliling. Selama ini masyarakat memang masih enggan membayarkan pajak, sehingga perlu diberikan stimulus khusus dengan menghapuskan denda yang dianggap memberatkan. ”Kita terus akan mendongkrak pendapatan dari pajak kendaraan ini. Dan kita optimistis ini akan tercapai,” ujarnya. (rm/fer)

Dinkes Batam Lakukan Fogging Masal di Tiga Wilayah BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam melalui Dinas Kesehatan akan mengadakan pengasapan (fogging) massal di tiga wilayah, yakni Kelurahan Kibing, Sei Binti, dan Buliang Kecamatan Batuaji. Tiga daerah ini dipilih karena menjadi wilayah langganan demam berdarah dengue (DBD). “Di tiga kelurahan ini paling tinggi angka penderitanya. Tapi nanti juga akan dicek lagi di masing-masing kelurahan, termasuk wilayah hinterland,” kata Kepala Bagian Humas Setdako Batam, Ardiwinata, belum lama ini kepada wartawan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, periode Januari hingga 28 Juli 2016 lalu, tercatat 549 warga terserang DBD. Dan sebanyak 10 orang di antaranya meninggal dunia. Namun hal ini belum bisa dimasukkan dalam kategori kejadian luar biasa (KLB) karena peningkatannya tidak signifikan.”Ada peningkatan tapi tidak signifikan. Tahun lalu jumlahnya juga segitu. Jadi belum masuk kategori kejadian luar biasa,” kata Ardiwinata. Ia menjelaskan, sebuah penyakit dinyatakan sebagai kejadian luar biasa bila memenuhi beberapa kriteria. Satu di antaranya yaitu terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Khususnya jika DBD itu

Bagian Humas Pemko Batam

Drs. Ardiwinata terjadi pada anak kecil. “Jika ada anak di bawah 1 tahun yang meninggal karena DBD, baru masuk kejadian luar biasa. Karena anak-anak kan tidak banyak bergerak. Kalau orang dewasa kan ke sana sini, jadi tidak tahu di mana kenanya,” kata dia. Pemerintah terus berupaya menekan angka penderita DBD di Kota Batam. Yakni dengan sosialisasi hidup bersih dan sehat dengan program 3M plus. Selain itu juga menggiatkan fungsi juru pemantau jentik (jumantik) hingga tingkat rumah tangga. “Pencegahan tentu lebih baik dari mengobati. DBD ini dapat dicegah dengan melakukan 3M plus, pemberantasan sarang nyamuk, jumantik, larvatisasi dengan pemakaian bubuk Abate. Kalau tak ada, tinggal minta di Puskesmas, gratis. Terakhir baru dengan fogging,” ujarnya.(rm/red)

CMYK

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

BATAM

Website: www.rakyatmediapers.co.id

8.911 JCH AKAN DIBERANGKATKAN DARI EMBARKASI BATAM BATAM, RAKYAT MEDIA-Embarkasi Hang Nadim Batam Provinsi Kepulauan Riau siap memberangkatkan 8.911 jamaah calon haji dari empat provinsi pada musim haji 1437 Hijriah. ”Persiapan sudah 99 persen, tinggal pelaksanaan,” kata Sekretaris Panitia Pelaksana Ibadah Haji Embarkasi Batam Alikek di Batam, Jumat. Asrama Haji tempat menginap sudah siap, beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang sempat rusak sudah diperbaiki untuk menyambut JCH.Tahun ini PPIH membuat kebijakan seluruh JCH lanjut usia ditempatkan di kamar-kamar lantai bawah, dan JCH yang dianggap masih muda ditempatkan di kamar di lantai atas. Panitia juga sudah menyiapkan kon-

sumsi untuk JCH selama berada di Asrama Haji Batam, dengan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi. ”Perusahaan pemenang tender konsumsi baru, tapi kami sudah tekankan agar semuanya sesuai dengan standar,” katanya. Sama seperti tahun lalu, PPIH Embarkasi Batam juga mempersiapkan pelayanan satu ruangan, untuk memenuhi seluruh kebutuhan JCH saat tiba di Asrama Haji. Ia menjabarkan, dalam pelayanan itu, JCH yang baru tiba di Asrama Haji diterima petugas, dan diberikan nomor serta kunci kamar. Kemudian masih di ruangan yang sama, kesehatan JCH diperiksa, lalu di meja berikutnya petugas menyerahkan gelang dan berbagai dokumen penting seperti buku kesehatan

dan paspor. Dan di meja terakhir, PPIH membagikan uaang saku yang bisa digunakan JCH selama berada di Tanah Suci. Alikek menjelaskan, dalam rapat persiapan terakhir dengan seluruh panitia, disepakati akan ada penambahan pengamanan di Asrama Haji.”Tamu diharapkan tidak sembarang masuk. Usulan rapat seperti itu,” kata dia. Sementara itu, Embarkasi Haji Batam dijadwalkan memberangkatkan 8.911 orang jamaah calon haji (JCH) dari empat provinsi yaitu Kepri, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat dalam musim haji 1437 Hijriah.Kloter pertama akan menginap di Asrama Haji Batam pada 8 Agustus 2016 dan berangkat 9 Agustus 2016. (rm/ant).

Pelayanan Pembuatan KTP Kembali Normal Di Disduk

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wakll Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Andi Setiawan.Amd Redaktur Hadi Sucipto, Gunawan, Iqbal Ramadan, Abdul Haris.SH, Winarto Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Hermawan, Bahtiar Divisi Pemasaran Johar Munik (Kepala), Bahtiar Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli P Perwakilan Sumatera Barat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Effendi Basri, Abd Muin Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Aman (Kepala), Anton BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Naidiran, Herianto, Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Selamat Riadi (Kepala Biro) Biro Kabupaten Anambas Romi (Kepala Biro), Mulyadi, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Buhari Biro Kab. Bengkalis Hangtuah Biro Kab Siak Hangtuah Lay Out Wandi Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529

Dicetak Oleh PT Media Cetak Batam Jln: Tenggiri Tj Sengkuang, Batu Ampar Batam 0778 - 4100200, FAX 0778 - 4100205, Kode Pos 29452 Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

EMBARKASI Bandara Internasional Hang Nadim Batam

FOTO Ilustrasi TKI Ilegal

Polisi Incar Biro Jasa Dan Calo Pembuat Paspor Calon TKI Ilegal

Kasat Serse Polres Barelang

Kompol Memo Ardian BATAM, RAKYAT MEDIA-Para calon TKI ilegal yang hendak di berangkatkan ke Malaysia ternyata tidak mempunyai kelengkapan surat-surat. Bahkan, persyaratan pembuatan paspor kebanyakan dari mereka tidak tahu. Anehnya, dari berbagai kasus yang terungkap, para calon TKI ilegal ini bisa mengantongi paspor dari para tekong yang akan memberangkatkannya ke luar negeri. Dari rentetan kasus ini, Polresta Barelang mulai mengungkap satu persatu permasalahan, salah satunya pembuatan paspor tanpa dilengkapinya beberapa dokumen

seperti KTP, KK, ijazah dan Akte Kelahiran. “Terkait masalah paspor, kami sudah berkordinasi dengan pihak Intel di Imigrasi. Kami akan terus melakukan penyelidikikan, bagaimana paspor untuk para TKI ini bisa terbit,” sebut Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian, kepada wartawan Rabu (3/8/ 2016) pekan lalu. Namun Memo tidak mau merinci bagai mana proses penyelidikan tersebut. Ia hanya mengatakan sudah ada target dan dalam waktu dekat kasus ini akan segera terungkap. “Akan kita ungkap permainan yang ada disana,” terangnya. Memang kasus seperti ini sudah sering terjadi di wilayah Kepri. Sepertinya, para pelaku kejahatan memang benar-benar memanfaatkan teretoriat wilayah Kepri kusunya Batam, Bintan dan Karimun. “Kita tidak main-main. Karena ini sudah atensi kapolda. Sebelumnya Krimsus juga sudah menangani kasus ini,” tukasnya.(rm/trb)

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepala Dinas Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam Mardanis, meminta warga Batam untuk bersabar atas kekosongan blanko e-KTP. Mardanis mengatakan, kekosongan blanko itu lantaran masih belum turun dari Dirjend Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendragri). “Insya Allah dalam dua atau tiga minggu ke depan sudah normal lagi. Kami imbau kepada warga, agar bersabar menghadapi kekosongan ini. Bukan hanya Batam sebenarnya yang kosong, tapi beberapa daerah lain juga kosong,” kata Mardanis, kepada wartawan Kamis (4/8/2016) lalau di kantornya Sekupang. Dia menjelaskan, pemenang tender lelang

blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) sudah diumumkan Kemendagri beberapa waktu lalu disertai nama perusahaan pemenang tender.”Kalau sudah clear semua administrasinya ini baru lah kita di daerah dikirimin. Contoh satu juta blanko. Nah ini dikirim nanti, baru lah kita retribusikan ke masingmasing kecamatan yang ada,” ucapnya.

Mardanis menerangkan, kebutuhan e-KTP khusus di 9 kecamatan khusus my land, terbilang cukup tinggi selama ini.Hitungan itu belum lagi di kantor pusat Disdukcapil di Sekupang. Seharinya, rata-rata pendisrribusian 30 e-KTP kepada warga. “Nah coba kalikan saja 270 kali 20-an hari kerja. Ada juga sekitar 5400 blanko atau lebih. Jadi memang benarbenar kosong. Kami sedang megupayakan ke pusat agar tak terkendala di daerah kita. Dalam waktu dekat insha allah cepat datang,” pungkasnya.(rm/ trb).

Kepala Disdukcapil Batam

Mardanis

Polda Kepri Tolak Laporan BP Batam Faktur UWTO Palsu BATAM, RAKYAT MEDIAPolda Kepri menolak laporan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait faktur palsu Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Kepolisian terpaksa mengembalikan berkas laporan tersebut karena BP Batam dianggap tidak melampirkan dokumen asli dari kasus penipuan tersebut. “Laporan ditolak karena ada beberapa berkas yang ditolak,” kata Kepala Biro Hukum BP Batam, Krisnawan Putranto, kepada wartawan Jumat (5/8/2016) lalu di Gedung Marketing BP Batam. Krisnawan menjelaskan bukti yang dilampirkan BP Batam dianggap belum lengkap sehingga tidak bisa dijadi-

kan bukti.”Itu penyampaian dari Polda Kepri ke kami,” jelasnya. Polda Kepri meminta agar BP Batam melampirkan dokumen asli dari kasus faktur palsu tersebut.”Ya kita lagi berupaya untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya. Krisnawan juga mengungkapkan pada saat melapor ke Polda Kepri beberapa hari yang lalu, pihaknya hanya membawa salah satu salinan dari faktur palsu tersebut. Isinya mengenai biaya pengukuran tanah senilai Rp 16 juta. “Hanya satu saja yang kami bawa sesuai dengan arahan pimpinan,” ungkapnya. BP Batam terlihat belum serius untuk menangani kasus ini, padahal faktur palsu merupakan

Biro Hukum BP Batam

Krisnawan Putranto bukti keberadaan mafia lahan yang kerap mengambil keuntungan dari sistem pengelolaan lahan yang kacau di Batam.

Sebelumnya, Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto mendapat laporan tak terduga tentang keberadaan faktur uang muka UWTO palsu. Laporan tersebut datang dari seorang pengusaha yang sedang menanti keluarnya HPL dari BP Batam atas peermohonan lahannya. Dia mengaku mendapat Faktur UWTO dari BP Batam. Faktur tersebut ditandatangani oleh Eko. Namun anehnya, Jabatan Eko dalam faktur tersebut sebagai Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam. Ketika diminta menunjukan faktur yang dimaksud, pengusaha tersebut membawa 6 faktur palsu kepada Eko. ”Ada orang yang lapor ke saya. Dia lagi ngejar-ngejar supaya HPL nya cepat keluar.

Dia bilang punya bukti bahwa BP Batam sudah ngeluarin faktur untuk DP UWTO. Totalnya ada 6 faktur yang dibawa ke saya,” ujarnya. Eko kaget melihat faktur palsu tersebut. Apalagi sejak menjabat Eko tak pernah mengizinkan bagian lahan mengeluarkan faktur pembayaran uang muka UWTO. BP masih menunggu hingga audit BPKP selesai dan tarif UWTO baru disahkan oleh Kementerian Keuangan. “Saya masih nunggu 2 hal. Audit BPKP dan tarif UWTO baru. Kami belum pernah mengeluarkan faktur hingga hari ini. Apalagi tandatangan saya di faktur itu bagai bumi dan langit. Sangat jauh berbeda,” tegasnya.(rm/bps)

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

PENYELUNDUPAN TKI SECARA ILEGAL MELALUI JALUR TIKUS

RATUSAN TKI ilegal yang di deportasi dari Malaysia ke Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri, Syafri Salisman mengatakan masih banyak jalur tikus di Provinsi Kepri yang dijadikan sebagai laluan untuk penyuludupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun barang-barang yang terlarang. ”Tidak bisa kita pungkiri masih banyak jalur tikus yang menjadi laluan penyeludupan. Baik itu orang maupun barang,” ujar Syafri Salisman kepada wartawan di Tanjungpinang. Masih kata Syafri, pihaknya masih terus melakukan pendalaman dilapangan. Apakah disebabkan lemahnya pengawasan atau adanya bekingan-bekin-

Nelayan Ngadu ke Kapolres Sering Dimintai Upeti oleh Polair BINTAN, RAKYAT MEDIA-Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) Bintan meminta kepada Polres Bintan untuk menindak tegas satuannya, Satpolair yang sering melakukan tindakan kasar kepada nelayan. Karena selama ini Satpolair meminta upeti (uang keamanan) kepada seluruh nelayan yang beraktivitas mencari ikan di perairan Bintan. “Sebelum melaut nelayan sudah melapor ke Polair. Namun ketika usai melaut dan membawa muatan ikan tangkapan, selalu saja kapal patroli Polair menghadang nelayan. Mereka minta upeti berupa uang dan ikan,” ujar Ketua HSNI Bintan, Baini ketika menyampaikan keluhannya kepada Kapolres Bintan, AKBP Febrianto Guntur Sunoto saat acara Harkamtibmas untuk menciptakan kesadaran sosial di wilayah hukum bagian timur Bintan di Kedai Kopi Glori, Jalan Barek Motor, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, kemarin. Masalah sosial di laut ini, lanjutnya, sudah lama dialami nelayan Bintan. Namun nelayan masih memberikan toleransi kepada Satpolair untuk tidak

ACARA tatap muka Kapolres Bintan dengan masyarakat

memberikan perlawanan. Tapi akhi-akhir ini permintaan upeti dari Satpolair sudah diambang batas kewajaran. Sehingga masalah ini menjadi isu besar yang akan dibahas HSNI ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri hingga Pemerintah Pusat. “Nelayan sudah sulit jangan dipersulit lagi. Jangan lagilah polisi minta-minta. Kalau masih begini terus dan tidak bisa ditangani Polres Bintan. Maka kami akan me-

laporkannya ke Polda Kepri maupun Mabes Polri,” tegasnya. Kapolres Bintan, AKBP Febrianto Guntur Sunoto mengaku tidak mengetahui jika ada anggotanya yang melalukan tindakan memalukan seperti itu. Ia berjanji akan menindak tegas apabila mendapati atau mengetahui indetitas oknum tersebut.”Kita tak boleh menuduh kalau Satpolair suka minta upeti. Karena tak semua anggota yang mau berbuat hal seperti itu. Tapi

kalau terbukti akan kita tindak tegas,” katanya. Begitu juga dengan TNI, lanjutnya, apabila ikut serta melakukan tindakan yang sama maka diberikan ditindak tegas juga. Namun untuk urusan penindakannya diserahkan kepada pimpinan TNI.”Kita yakin Satpolair itu bukan dari Polres Bintan. Jadi kita akan berkoordinasi dengan Polres Tanjungpinang dan Polda Kepri. Untuk TNI yang bisa menindaknya dari internalnya sendiri,” ungkapnya.(rm/bp).

Pemkab Anambas Pertahankan Kapal Tol Laut

Masuk Tiga Wilayah ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tetap akan mempertahankan agar kapal tol laut dapat melayani masyarakat Anambas. Kapal tol laut itu seharusnya melayani tiga wilayah yakni Kabupaten Bintan, Natuna dan Anambas. Sementara, saat ini Kapal Tol Laut itu hanya melayani masyarakat Anambas dan Natuna, sedangkan kabupaten Bintan tidak menggunakannya. Tujuan awal dari kapal tersebut yakni untuk menyetarakan harga bahan pokok dari kota besar dengan daerah terluar seperti Anambas. Sejauh ini, meski sudah adanya kapal Tol Laut namun belum bisa menekan harga barang menjadi lebih murah di Anambas. Salah satu penyebabnya karena para pedagang masih mempertahankan harga barangnya, meski biaya transportasi sudah semakin murah dan mudah. Selain itu, sebagian dari pedagang tidak mau memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu pemerintah pusat berencana untuk mengalihkan pelayaran kapal itu ke daerah yang sangat membutuhkan. Hanya saja, wacana pemerintah pusat itu, masih ditahan oleh pemerintah daerah yang masih berkeinginan agar kapal

Tol Laut itu masuk ke Anambas. Sejauh ini pelayanan kapal itu belum bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat Anambas, seperti yang berada di Kecamatan Jemaja dan Palmatak. “Kemarin pihak Kementerian ingin menarik kapal tol laut ke daerah lain. Tapi, kita berupaya mempertahankannya,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati kepada wartawan, Jumat (5/8). Diakuinya, saat ini muatan kapal itu belum bisa terpenuhi dan kapasitas bobot kapal itu berjumlah 3000 ton. Sedangkan, pedagang di Kecamatan Siantan hanya bisa mengisi muatan barang di kapal itu sebanyak 200 ton. Ia menambahkan sebenarnya Tol Laut itu tidak bisa sandar di pelabuhan Tarempa karena fasilitas yang ada di pelabuhan kurang memadai sehingga harus dipaksakan. Pihaknya berjanji akan menyurati pihak Kementerian agar kapal tersebut dapat bersandar di Pelabuhan Letung. Sebab, permintaan dari masyarakat di sana sudah terlalu banyak, bahkan hari ini masyarakat dari Jemaja telah mengirim surat permintaan secara tertulis kepada pemerintah daerah melalui Disperindakop dan UKM agar kapal Tol laut itu masuk daerah mereka.(rm/nta)

PELANUHAN tol laut di Kabupaten Anambas

gan dari oknum-oknum tertentu. Menurutnya, hal ini menjadi celah bagi masuknya narkoba di Provinsi Kepri.”Kita lihat sekarang, bahkan ada yang terangterangan membawa masuk Narkoba lewat pelabuhan resmi. Apalagi pelabuhan tikus yang tidak terkawal,” jelasnya. Ditegaskannya, tenggelam kapal penyeludup TKI beberapa waktu lalu diperairan Selat Malaka, menjadi perhatian tersendiri bagi pihaknya. Ditegaskannya, kejadian ini juga akan membuat repot pemerintah daerah. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.”Sudah ada beberapa kasus, TKI kita dijadikan sebagai transporter untuk membawa narkoba masuk ke Kepri. Ini harus kita cegah,” tegas-

nya. Ditambahkannya, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Intelejen Daerah (BINDA). Selain itu juga dengan pihak kepolisian dan TNI. Ia juga mengingkatkan, bagi TKI yang ingin bekerja masuklah dengan jalur legal. Sehingga bisa menghidari berbagai resiko yang tidak diinginkan. “Adanya kejadian-kejadian penyeludupan, kemudian menimbulkan kerugian. Tentu yang kecolongan adalah semua pihak yang bertanggungjawab. Atas dasar ini, kami akan memperkuat sistem informasi dilapangan. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya aksi penyeludupan orang maupun barang,”ujarnya. (rm/bp).

DPRD Tanjungpinang Tepis Hubungan

Dengan Walikota Tidak Harmonis TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani menepis hubungan Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dengan DPRD Kota Tranjungpinang tidak harmonis. Meskipun sebenarnya dalam rapat tersebut, unsur pimpinan mengharapkan Lis hadir. “Kalau secara jadwal tertulis memang Pak Lis tidak harus hadir. Hanya saja dari komunikasi lisan yang kami lakukan mengiyakan hadir. Ini yang membuat DPRD sempat menunggu,” ucapnya. Meski demikian, Dani menuturkan penundaan pengesahan Ranperda menjadi Perda bukan tidak hadirnya Wali Kota. Tetapi karena ada satu dari empat yang tidak selesai. Ranperda RPJP yang berada di Bappeda tidak selesai. Harusnya sesuai jadwal selesai. Sebagai unsur pimpinan kami harus menerima pendapat dari berbagai pihak apakah menunda boleh atau tidak. Mengacu pada aturan boleh ditunda, tetapi pembahasannya nanti diserahkan kepada Komisi yang membidangi. “Ada poin yang menyebutkan boleh ditunda maka kami putuskan tunda bukan membatalkan yah,” tambahnya. Ia menjelaskan jika Wali Kota hadir pada waktu itu, mungkin suasana tidak memanas. Bisa saja terjalin komu-

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah berjabat tangan dengan Kedua DPRD

nikasi yang baik. Menemukan kesepakatan bersama dijalankan dengan alasan ini atau tidak menjalankan karena alasan ini. “Namun ada komunikasi, jika tidak ada komunikasi ya kemarin kami putuskan menunda. Bukan membatalkan lagi, yah,” tambahnya. Saat disinggung terkait Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tak mengikuti masukkan DPRD dalam berbagai hal. Dani juga menyangkan. Hal itu terkait saran DPRD Kota Tanjungpinang terkait penundaan beberapa proyek yang menelan biaya besar. Hanya saja sikap esekutif saat itu tetap ingin menjalankan. Meskipun realisasinya 3 dari empat proyek tersebut gagal terealisasi tahun ini. Dani menuturkan, jika fungsi dewan dalam penganggaran tidak didengar maka

fungsi pengawasan yang dijalankan. Kini pihak DPRD tinggal menjalankan fungsi pengawasan dari pembangunan gedung gong-gong yang dibangun dengan nilia Rp 15 miliar tersebut. ”Kalau fungsi anggaran tidak didengar, maka DPRD melakukan pengasawan dari pembangunan tersebut. Bukan tidak mendukung pembangunan tetapi karena melihat kondisi keuangan pada waktu itu,” ucapnya. Sekda Kota Tanjungpinang, Riono menepis hubungan anggota DPRD dan Pemko tidak harmonis. Selama ini komunikasi yang berjalan baik-baik saja.”Baik-baik saja hubungan yang terjalin selama ini. Terkait tidak hadirnya Lis Dramansyah dalam rapat Paripurna pengesahan empat Ranperda karena miskomunikasi saja,” ucapnya.(rm/tp).

Puluhan Warga Air Bini Anambas Demo Kantor Bupati KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH bersama anggota DPRD lainnya

Jumaga Nadeak Minta Mata Rantai Narkoba Diputus DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Perang terhadap narkoba terus ditabuh. Seluruh institusi pun berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba. Salah satunya di lembaga pemasyarakatan (lapas). Rencananya, Dirjen Pemasyarakatan akan melakukan kunjungan ke Kepri. “Nanti Pak Dirjen akan mengunjungi beberapa Lapas yang akan dijadikan percontohan sebagai Lapas bebas narkoba,” kata Kakanwil Kemenhukkam, Ohan Suryana saat bertemu ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua I DPRD Rizki Faisal di ruang kerjanya, Kamis (4/ 8/2016) lalu. Saat ini, pengawasan terhadap peredaran Narkoba terus ditingkatkan. Lembaganya, kata Ohan, tidak ingin kecolongan dengan masuknya barang-barang haram tersebut. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Jumaga Nadeak mendukung penuh pemberantasan narkoba dan peningkatan perbaikan lapas. Dengan pengawasan yang baik, maka peredaran narkoba dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. “Prinsip utamanya, adalah bagaimana memutus mata rantai peredaran narkoba,” kata Jumaga. Sebab dengan itu, setiap warga tahanan yang keluar dapat menjadi manusia yang lebih baik. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua I Rizki. Ia melihat bahwa lembaga pemasyarakatan terus berbenah menuju lebih baik lagi.”Kami gembira dengan kondisi ini. Semoga ke depan dipertahankan terus,” harapnya.(rm/tp)

ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Puluhan warga Anambas dari Desa Air Bini, Desa Sri Tanjung dan warga Kecamatan Palmatak demo dan mendatangi kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis (4/8/ 2016) pekan lalu. Warga mempertanyakan kebijakan yang harus dibuat Bupati mengenai kebutuhan kayu di Anambas. Sebab, sebelumnya ada sejumlah kayu yang diperuntukan untuk pembangunan milik pemerintah yakni untuk membangun sekolah dan balai desa ditangkap oleh polisi. Oleh sebab itu sejumlah warga itu meminta bupati mengeluarkan kebijakan terkait kayu yang telah ditangkap tersebut, karena itu mengganggu proses pembangunan di Anambas yang sedang giat-giatnya membangun. Warga yang mendatangi kantor Bupati mulai dari Pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB, dan langsung disambut oleh Bupati Abdul Haris. Pedemo itu langsung dibawa ke ruangan Bupati untuk melakukan pembicaraan secara musyawarah. Pertemuan ini sangat terbatas, sehingga awak media tidak bisa masuk untuk mengetahui isi pertemuan. Beberapa jam kemudian, perwakilan dari warga keluar dari ruangan bupati. Salah satunya yakni warga

MASYARAKAT demo kantor Bupati di Tarempa

Kecamatan Palmatak Sahirudin yang mengatakan bupati telah menjelaskan semua apa yang ditanyakan dari perwakilan warga. Pada intinya bupati tidak pernah mengeluarkan kebijakan tentang penangkapan sejumlah pemotong kayu. Sarihin menyampaikan, kata bupati bagi warga yang hendak mengambil kayu untuk keperluan pribadi atau kelompok tentu harus melalui mekanisme dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah daerah juga telah menyampaikan kepada seluruh pemerintah desa terkait edaran tentang prosedur memperoleh kayu yang benar. Bupati berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat berkoordinasi dengan pihak desa. Kata Sahir, ia cukup puas atas penjelasan yang disampaikan Bupati ke pihaknya. Namun, saat itu bupati juga men-

yarankan kepada warga agar jangan melakukan perbuatan melawan hukum. “Kami cukup puas atas penjelasan dari bupati, pada intinya hal ini tidak ada persoalan. Biasalah masyarakat ingin mengadu atau bertanya dengan pimpinan daerah. Masih wajar kan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan. Sementara itu Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, menjelaskan bahwa yang dipertanyakan masyarakat tidak menjadi persoalan bagi pemerintah. Apalagi hal itu sudah dijelaskan secara detil. “Semua warga telah menerima setelah dijelaskan mengenai pengetahuan terkait kebutuhan kayu yang dibutuhkan masyarakat. Semuanya sudah kita jelaskan dengan baik dan warga juga sudah mengerti,” kata Bupati. (rm/atn).

CMYK

5 5

NASIONAL

Selasa, Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II 9 - 16 Agustus 2016 MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Mursyid Cs Terpidana 5 Tahun Penjara Bebas Berkeliaran Diluar

MAFIA PERADILAN MASIH BERCOKOL DI INSTANSI PENEGAK HUKUM SUMUT

KASIPENKUM Kejatisu Bobby Sandri SH MH

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut Bobby Sandri,SH

“Kasus ini Akan Kami Tindak Lanjuti Kebenarannya” MEDAN, RAKYAT MEDIA-Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Uatara, Bobby Sandri,SH, mengaku belum mendapat informasi terkait kasus korupsi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Wampu Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, yang melibatkan 5 terpidana pengurus koperasi tersebut. Menurut Bobby, pihaknya belum bisa menanggapi lebih jauh, selain kasus ini ditangani semasa Kajatisu lama yang tahu persis,pihaknya juga baru mengetahui dari pemberitaan di koran Rakyat Media yang disampaikan kepadanya,”Meski begitu, saya berterima kasih sudah memberikan informasi pada Kejaksaan dan sekaligus pemberitaannya,” Hal ini dijelaskan Bobby Sandri saat dikonfirmasi Sofiam.M perwakilan/wartawan Rakyat Media di Medan Kamis (4/8/2016) di ruangan kerjanya Kejati Sumut. Lebih lanjut Bobby menjelaskan, dengan adanya pemberitaan tersebut terkait kasus terpidana Mursyid Cs yang telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara sesuai dengan penetapan mMahkamah Agung RI Nomor : 09/PID.SUS.K/2014/ PT-MDN, terpidana diperintahkan ditahan. Namun paktanya sampai hari ini terpidana Mursyid Cs masih berkeliaran diluar akan ditindaklanjuti. “Kami akan tindak lanjuti sampai sejauhmana kebenaran indek dari pemberitaan yang dimuat koran umum Rakyat Media. Ini segera akan saya sampaikan kepada kejatisu,’kata Bobby. Sementara Kepala kejaksaan Negeri Langkat Andre Ridwan SH.MH, yang coba hendak dikonfirmasi awak media ini di kantornya Stabat tidak berada di tempat. Menurut salah seorang ajudannya Kajari sedang keluar kota.(rm/sofian).

Kejari Stabat Bidik Kasus Korupsi DAK Disdik Langkat STABAT, RAKYAT MEDIA-Kasus korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dinas P dan P) Langkat TA 2014, hingga kini masih menjadi sorotan publik. Kasus yang melibatkan empat oknum PNS di Dinas P dan P Langkat ini kini sedang dibidik Kejaksaan Negeri Langkat. Terkait kasus ini, mantan Kadis P dan P Langkat, H Sujarno SSos MSi juga Kepala Kejaksaan sudah pernah dipanggil dan Negeri Stabat diperiksa Kejari Langkat di Andri Ridwan,SH Stabat. Kajari Langkat Andri Ridwan SH MH, menegaskan, bukan hanya kasus DAK itu saja yang jadi perhatian Kejari Langkat, tapi juga ada beberapa kasus dugaan korupsi lain. Terdapat berberapa kasus yang sedang kami pantau saat ini. Namun semuanya masih dalam tahap penyelidikan. “Kalau memang benar ada ditemukan penyelewengan, barulah disidik,”ujarnya. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Langkat terus menyoroti kasus tersebut, salah satu LSM adalah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Kabupaten Langkat. Ketua GMPK Langkat M Jend Edward Hutabarat minta pihak Kejari Langkat serius menangani kasus tersebut. Jangan sampai kasus itu dipendam dan tidak dilanjutkan, walaupun ada ditemukan bukti-bukti penyelewengan dan dugaan kerugian uang negara di dalamnya. “Kejaksaan harus serius. Siapa pun yang terlibat harus diseret ke meja hijau, termasuk Pungut, oknum PNS yang selalu disebut-sebut sebagai orang yang berperan penting dalam pelaksanaan proyek DAK di jajaran Dinas PO dan P Langkat,”kata M Jend Edward Hutabarat.(rm/sofian)

LANGKAT, RAKYAT MEDIAIstilah ini mungkin sudah lumrah di masyarakat Indonesia saat ini bahwa, hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Coba bandingkan dengan para koruptor yang notabene adalah para pejabat kelas ekonomi ke atas, mulai dari tingkat anggota DPRD hingga pejabat di suatu instansi terjerat kasus korupsi.Dalam kehidupan seharihari kita sering menemui perkaraperkara kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang tidak masuk akal. Sementara, di luar masih banyak koruptor yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat tapi setelah di vonis masih bisa bebas diluar penjara. Penegakan hukum berbagai kasus di negeri ini acap kali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat, diskriminasi hukum kerap dipertontonkan aparat penegak hukum. Kondisi hukum masih seperti ini, ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan dan punya uang, hukum menjadi tumpul. Tetapi, ketika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan dan tidak punya uang. Hukum bisa sangat tajam. Bahkan sejumlah kalangan me-

nilai bahwa mafia pradilan masih bercokol di instansi penegak hukum seperti di Sumatera Utara. Bagaimana tidak, ada terpidana korupsi yang sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor dan Mahkamah Agung RI, terpidana tersebut tidak pernah ditahan. Bahkan anehnya, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut justru tidak tahu masalah kasus tersebut. Salah satu kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat adalah kasus korupsi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Wampu Stabat, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 5 terpidana yang telah divonis Pengadilan Tipikor 5 tahun 6 bulan penjara mendapat perlakuan istimewa. Padahal keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09/PID.SUS.K/2014/PT-MDNyang mengadili perkara tindak pidana korupsi di peradilan tingkat banding juga telah menjatuhkan putusan tetap vonis 5 tahun penjara terhadap terpidana dan memerintahkan agar terpidana ditahan. Namun ke 5 terpidana tersebut sampai saat ini tidak pernah ditahan Contohnya, Mursyid salah satu terpidana mantan Ketua KPN ini masih bebas berkeliaran dan menghirup udara segar. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09/PID.SUS.K/2014/PT-MDNyang mengadili perkara tindak pidana korupsi di peradilan tingkat bandingsudah menjatuhkan putusan tetap dengan vonis 5 tahun penjara terhadap terpidana. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang semestinya melakukan ekskusi terhadap terpidana untuk melaksanakan

putusan MA tersebut ternyata tidak mengambil terkesan membiarkan dan tidak melakukan eksekusi otak koruptor tersebut. Dan hal ini patut dipertanyakan Dalam putusan Mahkamah Agung RI, dengan jelas disebutkan bahwa terpidana Mursyid dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama. Oleh karena itu, masing masing terdakwa divonis selama 5 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar terdakwa dikenai pidana kurungan selama 2 bulan. Dalam putusan itu juga, menghukum terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp 164.068.774, jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan hukuman tetap ini, harta benda terpidana dapat disita, jika terpidana tidak mempunyai harta maka untuk menutupi uang pengganti terpidana dipidana penjara selama 6 bulan. Putusan tersebut diatur sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1). Ke-1 KUHP Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan juga memutuskan bahwa 5 terpidana pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu dengan hukuman masing-masing 5 tahun penjara. Kelimanya dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan Rp 1,58 miliar dana yang dipinjam dari bank. Kelima terdakwa yakni Mursyid (Ketua Koperasi), Suparman (Ketua II), Tumario (Sekretaris), Hadi Pranoto (Sekretaris I), dan Marli (Bendahara). Berdasarkan putusan majelis hakim diketahui bahwa pada

2008 KPN Pelita Stabat/Wampu menjalin kerja sama dengan BNI Cabang Polonia tentang pemberian pinjaman kepada 30 anggota koperasi sebesar Rp 3,5 miliar. Adapun nama anggota KPN Pelita Stabat/Wampu yang menjadi korban nama dicatut dan tandatangan dipalsukan antara lain D.Suriono Cabdis P dan P Stabat, Azizah Helmi SD Lubuk Dalam, Wagimin SDN Pantai Gemi, Endi Riyono SDN Lubuk Dalam, Isnaini Yusfi SDN Ibadah, Iriana.Spd SD Jatian, Renita Ginting SD Lubuk Dalam, Ruslia SD Kwala Bingai, Yusmiati SD Kwala Bingai, Nur Syamsiah SD Besilam, Sudarmi SD Besilam, Nur Fitria Siregar SD Melintang. Juriah SD Lubuk Dalam, Erni Kresnawati SD Lr Ibadah, Damiyo SD Basilam, Bahrian SD Basilam, Zainudin SD Melitang, R.H Purba SD Melintang, Siti Khariah SD Basilam, Sri Suparti Sd kampung Baru, naimah SD SDLB, Suriadi N SD Jatian, Idris SD kebon Balok, Sudirman SD Karang Rejo, Abdi Ilham SD Wonogiri, Syamsiah SD Kwala Bingai dan Suratman SD Lubuk Dalam. Sementara Kepala Seksi Peneranmgan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bobby Sandri,SH ketika dikonfirmasi Sofian. M wartawan media ini di kantor Kejati Sumut, Kamis (4/8/2016) terkait kasus korupsi Koperasi Pegawai negeri (KPN) Wampu Stabat, Langkat dengan terpidananya Mursyid Cs mengaku belum tahu. “Saya belum bisa menanggapi lebih jauh, karena pada kasus ini ketika Kepala Kejaksaan Tinggi masih yang lama dan itu yang tahu persis. Meski demikian, pihaknya berterima kasih sudah memberikan infirmasi kepada Kejati dan sekaligus pemberitaannya,”kata Bobby. Bobby menambahkan, untuk itu pihaknya akan menindak lanjuti sampai sejauh mana kebenaran berita tersebut,”Berita ini akan kami tindak lanjuti sampai sejauh mana kebenarannya. Memang kami tidak mengetaui informasi ini, informasi akan saya akan sampaikan kepada Kejatisu,”kata Bobby.(rm/ mwd).

KANTOR KEJAKASAAN Tinggi Sumatera Utara di Medan

Bupati Siak Pimpin Syamsuar Rapat Porseni PGRI di Siak

BUPATI Siak Syamsuar (tengah pakai baju putih) pimpin Porseni Siak

SIAK, RAKYAT MEDIA-Bupati Syamsuar memimpin rapat Koordinasi IV Panitia Lokal Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 2016, Jumat (05/ 08/16) di Zamrud Room Kediaman Bupati Siak. Sebagai tuan rumah iven nasional, Bupati meminta seluruh panitia untuk melakukan persia-

pan dengan matang, sehinga para tamu yang datang merasa nyaman dan konsentrasi mengikuti kegiatan.Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan H Kadri Yafis, Kepala BKD Siak Lukman yang sekaligus ketua dalam acara porseni, Kepala Disparpora Hendrisan, Kepala UPTD, Kemenag Kab. Siak Muhtarom, serta pe-

jabat yang terkait. Pada kesempatan itu, Bupati meminta laporan persiapan kepada Ketua Pelaksana Porseni Lukman. Pada iven yang dijadwalkan berlangsung 21-25 Agustus 2016 mendatang akan hadir 1000 tamu dari seluruh Propinsi se-Indonesia. “Di tanggal 22 agustus 2016 nanti pada pra upacara akan dihadiri oleh Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani beserta rombongan tiba di depan masjid dan disambut dengan kompang serta juga akan dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga imam nahrawi” ucapnya saat membacakan laporan. “Ada 30 provinsi yang akan datang dengan total keseluruhan 900 orang dan ada 4 provinsi yg belum melaporkan diantaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,Bangka Belitung dan Papua Barat. Untuk sementara ini jumlah Pe-

serta 667 orang dan peninjau sebanyak 253 orang.”Untuk akomodasi sementara Akomodasi peserta Hotel Grand Royal, 59 kamar dengan kebutuhan kmr 56 untuk 7 kontingen 161 tamu, Hotel Winaria I jumlah kamar 67 dengan kebutuhan kamar 56 untuk 7 kontingen 161 tamu, Hotel Winaria II, Hotel Yasmin, Hotel Grand Mempura, dan penginapan Wisma Santai. Syamsuar dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa hadirnya ia dalam rapat ini untuk mengecek sejauh mana sudah persiapan yang telah rampung dan ia mengharapkan kepada semua panitia yang terkait untuk mempersiapkan betul segala sesuatunya dan jangan menganggap acara yang akan dilaksanakan ini hanya acara biasa karena akan dilihat oleh banyak orang. “Tamu kita dari berbagai daerah, kita harus menjamu dengan baik, kita harus menjadi tuan rumah yang baik, jangan

sampai kita malu. Akomodasi, transport, peralatan, keamanan, medis, dan lain-lain harus dipersiapkan betul-betul menghadapi iven selama lima hari ini, kata Syamsuar. Dalam waktu dekat kata Syamsuar, akan ada rapat lanjutan bersama PB PGRI dan melibatkan seluruh panitia lokal dengan agenda memantapkan rencana pelaksanaan kegiatan. ”Nanti kita akan adakan rapat bersama PB PGRI pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB, terang Syamsuar pada panitia inti. Dari ekspos panitia PGRI Siak, kegiatan Porseni PGRI tingkat nasional ini akan mempertandingkan tiga cabang olahraga, di antaranya bulutangkis, tenis meja, senam PGRI. Sementara dibidang seni, panitia akan mempertandingkan Nyanyian Solo, melukis, tari tunggal, kreatifitas pembelajaran, seni baca Al Quran, dengan total kontingen dari masing-masing

propinsi berjumlah 23 orang. Sementara untuk lokasi seremonial pembukaan kegiatan direncanakan didepan Istana Siak, wellcome party di Lembaga Adat Melayu (LAM) Siak, technical meeting di Aula SMAN 1 Siak, cabang olahraga bulutangkis di Siak Sport Hall, tenis meja di Gedung Seni, dan senam PGRI di Aula SMAN 1 Siak.”Khusus lokasi perlombaan cabang seni nyanyian solo dan Lomba tari tunggal di pentas belakang Gedung LAM, melukis di gedung LAM, Seni baca Al-Quran di Masjid Islamic Center dan lomba kreativitas pembelajaran di Gedung LAM di Lantai II sayap kanan dan kiri. Serta juga ditampilkan acara memasak bubur Asysyura bersama peserta Provinsi lainnya di Gedung LAM dan untuk Bazaar Pameran lokasinya di belakang gedung LAM, tutup paparan dari masing-masing panitia.(rm/hangtuah)

RIAU

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

PEKERJAAN PONTON RANGSANG BARAT ASAL JADI SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kejasaan Negeri Selatpanjang didesak untuk mengusut Pengerjaan pembangunan Jembatan di Desa Bantar Rangsang Barat yang diduga dikerjakan asal jadi. Pasalnya, pembangunan jembatan ponton tersebut belum lama selesai, namun jembatan ponton tersebut ternyata sudah rusak parah. Dimana papan yang berada diponton itu sudah berserakan Terlihat papan-papan di ponton jembatan Desa Bantar itu lepas dari tempat yang semula dipasang pekerja. Akibatnya, kini hanya sedikit lantai ponton terlihat masih menempel. Kepala Desa Bantar, Idris,

ketika dikonfirmasi membenarkan hancurnya ponton jembatan. Menurut Idris, jembatan itu merupakan proyek dari provinsi yang dibangun tahun 2014 lalu. Sementara penggunaan, diperkirakan baru sekitar lebih kurang satu tahun. Sementara penyebab kerusakan kata Idris, saat membangun jembatan, pekerja menggunakan besi yang sangat kecil. Ditambah terkena air asin, besinya berkarat lalu putus sehingga menyebabkan papan-papan lantai ponton lepas dengan sendirinya. “Proyek yang dibiayai dari APBD Provinsi Riau 2014. Selain dikerjakan asal jadi, matrial yang diperguna-

kan juga disinyalir tidak sesuai spesikasi teknis dan tidak berstandar SNI,” kata Idris Meski masih bisa digunakan, Idris berharap pihak terkait bisa segera mengatasinya. Sebab, jembatan itu sangat diharapkan masyarakat setempat. “Saat ini masih digunakan,tapi kalau bisa mohon secepatnya diperbaiki,” ujar Idris Hingga berita ini dimuat pihak Dishubkominfo Kepulauan Meranti dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Meranti Hariadi, belum berhasil di konfirmasi. Demikian juga Ismail salah seorang Kepala Bidang (Kabid) yang menangani proyek itu belum bisa di konfirmasi. (rm/red).

PROYEK pengerjaan jembatan dan ponton di Selatpanjang

Aset Pemkab Bengkalis Bernilai Miliaran Dibiarkan Mangkerak

KASIS Pidsus Kejari Meranti Roy Mudiono berjabat tangan dengan yang lama

Kejari Selatpanjang Periksa Mantan Wakil Bupati Meranti SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Jumat (5/8/2016) pekan lalu, memeriksa empat orang terkait aliran dana hibah ke Yayasan Meranti Bangkit (YMB). Salah seorang yang turut diperiksa adalah mantan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Masrul Kasmy MSi. Penyidik pidana khusus Kejari Kepulauan Meranti, Robby Prsetya SH MH, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan itu. Empat orang yang dipanggil ke Kantor Kejari, diperiksa sesuai kapasitasnya pada Yayasan tersebut. “Tadi hadir Pak Masrul Kasmy mantan Wakil Bupati, yang dalam hal ini kapasitas beliau sebagai Tim Verifikasi di Pemerintahan dan Pengawas di Yayasan,” ungkap Robby. Selain mantan Wakil Bupati, diperiksa Zulkifli selaku Ketua 1 Yayasan, Sukirman Manaf selaku Bendahara Umum, yang juga Pendiri dan Pembina Yayasan sejak tahun 2010, serta Elhami Abdullah, selaku Sekretaris Yayasan.

”Semuanya kita panggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Robby. Pemeriksaan yang dilakukan, jelasnya, terkait aliran dana hibah dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti ke Yayasan Meranti Bangkit mulai tahun 2011 sampai sekarang. Namun materi pemeriksaan Jumat ini masih sampai tahun 2012. “Karena yang memegang buku rekening Yayasan saat ini adalah mereka. Mereka yang bisa membuka rekening, atau meminta print rekening giro di Bank,” ujarnya. Sementara ini, lanjutnya, ada dugaan aliran dana sebesar 800 juta rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dana tersebut mengalir dari APBD Kepulauan Meranti tahun 2011. “Tidak menutup kemungkinan juga pada tahun berikutnya,” imbuhnya. Sebagaimana arahan Kasi Pidsus Kejari Roy Modino SH, tambah Robby, penetapan tersangka atas aliran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, segera akan dilakukan.(rm/bokhari)

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Aset milik Pemkab Bengkalis sebuah kolam renang di desa Wonosari terbiar mangkerak. Aset Pemkab Bengkalis yang dibangun dengan anggaran puluhan miliar itu kondisinya sudah mulai rusak karena dibiarkan tanpa perawatan. Tidak hanya kolam renang, wahana air lainnya Waterboom yang berada disamping kola renang juga mengalami nasib serupa. Pagar dan bangunan kini diselubungi semak samun, beberapa sisi bangunan juga mengalami kerusakan. Banyak yang berharap agar pemerintah daerah menfungsikan kembali dua wahana air itu, agar tidak semakin rusak dan bisa bisa dimanfaatkan masyarakat kembali, baik untuk olahraga maupun untuk bermain bersama keluarga. “Bukan hanya sayang karena sudah begitu banyak anggaran yang terserap untuk dua wahana itu, tapi juga kebutuhan masyarakat untuk berolahraga dan bermain air bersama anak-anak,” kata Darwis salah seorang warga Bengkalis, kepada media ini di Bengkalis Darwis menjelaskan, soal siapa yang mengelola atau seperti apa cara pengelolaannya, Pemkab lebih memahami hal itu, masyarakat hanya beharap dua wahana bermain itu kembali diperbaiki dan difungsikan kembali.

“Kalau memang tidak bisa dikelola langsung oleh Pemda mungkin bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Terserah bagaimana teknis pengelolaannya, terpenting bagaimana aset puluhan miliar itu tidak dibiarkan membusuk,”ungkap Darwis. Harapan senada disampaikan Ardian. Warga Bengkalis ini juga berharap Bupati bisa kembali memerintahkan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki kolam renang dan waterboom dan memfungsikan kembali. “Kami dengar katanya kolam renang terjadi kebocoran, padahal pasca diperbiki beberapa tahun lalu kolam renang belum difungsikan, tapi sudah bocor kembali. Apapun kondisinya, mohon kembali diperbaiki agar bisa digunakan kembali,”ujar Ardian Sebagai daerah kepulauan yang minim sarana bermain untuk anak anak dan warga pada umumnya, dua wahana air (kolam renang dan weterboom) itu sebagai alternatif utama bagi masyarakat. “Tidak semua kita mampu membawa anak-anak dan keluarga ke Pekanbaru atau kota-kota lainnya yang ada wahana bermain air, jadi kolam renang dan waterboom ini alternatif utama bagi masyarakat yang isi kantongnya cekak,”tutur Ardian.(rm/tuah)

KOLAM renang milik Pemkab Bengkalis di Desa Wonosari Bengkalis

JEMBATAN SUNGAI JULING SEGERA DIOPERASIKAN

JEMBATAN Sungai Juling yang roboh

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Pembangunan Jembatan sungai Juling yang di bangun secara swadaya oleh masyarakat saat ini hampir selesai pengerjaannya Jembatan tersebut di bangun dengan menghabiskan dana sekitar Rp 170 juta . Pantauan media ini di lapangan belum lama ini, belasan pekerja terlihat sedang mrngangkut semen cor yang sudah di aduk ke cetakan Jembatan ,terlihat besi - besi ulir berukuran besar mrnjasu tulang jembatan tersebut . termasuk batang besi yang menjadi kekuatan jembatan yang telah roboh sejak lebih kurang sebulan setengah . Jembatan itu sendiri telah roboh akibat jembatan yang di bangun sejak selat panjang masih di bawah Bengkalis . agar tidak menimbulkan korban jiwa ,setelah berkoordinasi dengan camat Tebingtinggi

Drs Asroruddin Msi , Jembatan itu akhirnya di robohkan . Camat Tebing tinggi Asrorudin Msi , mengakui Jembatab di bangun dengan panjang 15 meter , dengan lebar kurang 4 meter ,sementara ketebalan cor Jembatan mencapau 20 senti meter , sedang tiang jembatan di bangun sebanyak 6 tiang Pekan ini selesai karena tinggal semen cor lantai saja . waktu penyelesaikan nya sekitar lebih kurang senulan setengah,”kata Asroruddin . Untuk di ketahui Pembangunan jembatan sei Juling itu sendiri di lakukan masyarakat dalam rangka menjamin akases yang baik dan lancar di pasar sei Juling , apalagi di seberang sei juling banyak terdapat Galangan kapal dan Pertokoan yang juga sekaligus menjadi pelabuhan rakyat di kota Selat Panjang , “ jelas Asroruddin. (rm/nina/bokhari).

H Said Hasyim Pimpin Rapat Pelepasan Kodim 0303/Bkls Serahkan 28 Unit Tracktor Pada Poktan Meranti CJH Meranti Tahun 2016

WAKIL Bupati Meranti Said Hasym sedang pimpin rapat

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim langsung memimpin rapat tentang persiapan pelepasan calon jamaah haji tahun 2016. Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Meranti Jalan Dorak, Selatpanjang, Senin (1/8). Turut hadir rapat tersebut, Ketua MUI Kabupaten Meranti Mustapa, Kasi Haji Kemenag Kabupaten Meranti Hasbullah, Ketua Masjid Bahrul Ulum H Deliyuzar, Kabag Kesra Rosdaner, Perwakilan Polres Meranti, Camat se -Kabupaten Meranti dan Pejabat Pemkab Meranti lain-

nya. Wabup Said Hasyim mengatakan yang jelas untuk pelepasan CJH Meranti nantinya yakni masalah keamanan di perketat, masalah kesehatan ini sesuai dengan disepakati rapat nantinya, masalah konsumsi makanan ini nantinya langsung di bentuk panitianya dan masalah koper CJH Meranti ini tolong di amankan dan panitia harus bisa menjaganya dengan baik dan di pertanggungjawaban. “ Oleh sebab itu, semoga masalah ini kita dapat menyelesaikan dengan baik dan sempurna, justru itu susunan panitia

tak usah banyak - banyak sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk apa banyak tapi tidak bekerja kan kacau nantinya,” ungkap Said. Mantan Sekda Siak ini juga menambahkan yang jelas nantinya untuk pemberangkatan CJH Meranti dari Selatpanjang ke Embarkasi Kota Batam selamat, tenang dan sehat semuanya. “ Yang jelas kita bentuk kepanitian ini, agar kita peduli atas keberangkatan CJH Meranti untuk bisa terawasi dan Pemda Meranti maupun Kemenag Meranti justru bertanggungjawab atas hal tersebut,” imbuhnya. Sementara itu, Kabag Kesra Setda Meranti, Rosdaner SPd mengatakan calon jamaah haji (CJH) Meranti mengumpul di Selatpanjang tanggal 12 Agustus 2016 kecuali CJH dari Tanjung Samak dan Sungai Tohor, sedangkan berangkatnya CJH Meranti yakni pada tanggal 13 Agustus 2016 sampai ke Embarkasi Kota Batam. “ Oleh karena itu, kita hari ini membentuk panitia agar persiapan kita untuk pelepasan CJH Meranti nanti aman dan terkendali dan tidak ada yang tertinggal keberangkatannya dan kita optimis persiapan ini matang dan siap di laksanakan nantinya,” ungkap Rosdaner. (Rilis Humas Meranti).

DAN Ramil 02/Selat Panjang Mayor Art Bismi Tambunan

SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA- Komandan Kodim 0303/Bkls Letnan Kolonel Art Wachyu Dwi Haryanto melalui Komandan Koramil 02/Selatpanjang Mayor Art Bismi Tambunan, Selasa (2/8/2016) pekan lalu menyerahkan 28 hand tracktor kepada kelompok tani (Poktan) di Kepulauan Meranti. Ke-28 unit Hand Tracktor tersebut yang akan digunakan untuk Cetak Sawah Baru (CSB) di Kabupaten Meranti tersebut bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), dalam rangka melaksanakan program ketahanan pangan di Indonesia.

“Ini wujud nyata dukungan Kementan dalam program ketahanan pangan yang sedang dilaksanakan hampir di seluruh nusantara melalui kerjasama Kementerian dan TNI. Program ini diharapkan bisa membuat daerah swasembada padi, jagung, dan kedele,”kata Bismi Tambunan. Dijelaskan Bismi lagi, bantuan alat mesin pertanian tersebut bersifat pinjam pakai, walaupun masa pinjamnya tidak terbatas. Masa pinjam itu, kata Bismi lagi, sampai alat tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi, dengan catatan bukti fisik barang tersebut tidak boleh hilang. ”Maksud-

nya agar seluruh kelompok tani bertanggungjawab dalam merawat sehingga usia pakainya bisa lebih lama,” ujar Bismi. Terlihat hadir dalam kesempatan itu, Kalimi, Ketua Gapoktan Bina Karya Desa Bina Maju Kecamatan Rangsang Barat. Kalimi yang memiliki anggota sekitar 100 orang itu mengaku senang dengan bantuan Hand Tracktor. Namun, Ia juga berharap Kementerian bisa membantu dana dalam membangun benteng, guna mengatasi masuknya air masin ke lokasi pertanian. “Selain itu, tolong juga dibangun pintu klep pengendali air,” ujar Kalimi pula. Selain Gapoktan, saat penyerahan juga dihadiri langsung Kades Tanjungperanap Aswandi dan Petugas PPL nya Meris.28 Hand Tracktor itu diserahkan ke desa di kecamatan Tebingtinggi Barat, Rangsangpesisir, Tebingtinggi Timur, Pulau Merbau, dan Merbau. Sementara kecamatan yang lain, yang belum melaksanakan program CSB belum mendapatkan bantuan Hand Tracktor.(rm/red)

CMYK

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SEKDA KEPRI IDEALNYA YANG BISA JADI POROS SEMUA PIHAK TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah telah membuka pendaftaran calon Sekretaris Daerah. Nantinya Tim yang diketuai Eko Prasojo rencananya akan

Ketua DPRD Kepri

Jumaga Nadeak.SH

mengumumkan hasilnya 16 September mendatang. Lantas, seperti apa kriteria Sekda ideal menurut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak Menurutnya, Sekda Kepri nanti adalah Sekda yang dapat menjadi poros bagi semua pihak.”Selain pintar, Sekda juga harus mampu menjembatani semuanya. Istilahnya, Sekda itu Joker-nya lah,” kata Jumaga usai menerima rombongan Sespimti, di Dompak,

Selasa (2/8/2016) lalu. Selama ini, sambungnya, Plt Sekda Reni Yusneli dinilainya mampu menjalankan peran itu. Seiring dengan waktu, ia juga yakin chemistry antara Sekda, Gubernur dan Ketua DPRD akan semakin cair.Dengan begitu, tugas pemerintahan akan berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan semua pihak.”Yang menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana komunikasi antara kita bisa terbangun,” harapnya.

Seperti diketahui, Gubernur Kepri telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 1947 tahun 2016 tertanggal 25 Juli. Dalam surat itu, Gubernur telah membentuk panitia seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemprov Kepri.Adapun syarat Sekda di antaranya adalah pangkat minimal Pembina Utama Muda IV/C. Adapun syarat lainnya pendidikan minimal S1 dan usia maksimal 58 tahun.(rm/ tps).

Polda Kepri Sosialisasi Bahaya Terorisme BATAM, RAKYAT MEDIAPolda Kepri menggiatkan dialog dan sosialisasi dalam rangka program pencegahan terorisme pada wilayah tersebut dengan melibatkan unsur TNI, Ditpam Badan Pengusahaan Batam dan Satpol PP Batam.”Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam ‘Commander Wish’ Kapolri untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan memperbanyak forum dialog pencegahan terorisme,” kata Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian dalam keterangannya pada wartawan. Sosialisasi dan forum dialog tersebut, kata dia, melibatkan elemen masyarakat, pemerintah dan TNI guna semakin meningkatkan hubungan dan harmonisasi Polri dengan TNI pada semua level baik formal maupun informal. Dalam upaya mencegah berkembangnya paham-paham radikalisme yang mengarah kepada terorisme, kata dia, sangat perlu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan forum dialog pencegahan terorisme di Provinsi Kepri. “Keberhasilan TNI dan Polri dalam menangkap anggota jaringan kelompok radikal Santoso di Poso Sulawesi Tengah dalam Operasi Tinombala 2016 baru-baru ini hendaknya tidak membuat kita melakukan euforia yang berlebihan sehingga mengakibatkan lalai. Namun menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi bersama untuk tetap saling bekerjasama dan bahumembahu dalam mencegah terjadinya terorisme,” ujarnya Ia berharap jajaran Polri,

Plt Sekda Kepri Reni Yusneli

Kepala Bidang Penerangan Polda Kepri AKBP Hartono

TNI, dan elemen masyarakat khususnya di Kepri tetap menjalin hubungan dan kerjasama yang baik guna mewujudkan Kepri aman dan nyaman. Kapolda juga minta seluruh anggota tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai upaya untuk membentengi diri dari tindakan tercela dan selalu berjalan pada koridor yang benar dan jauh dari paham radikalisme.”Bagi anggota, bentengi diri dengan pengetahuan agama yang benar agar terhindar dari pengaruh-pengaruh radikalisme,” kata Kapolda Sebelumnya Kabid Humas Polda Kepri juga meminta agar masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan radikalisme dengan melaporkan jika ada orang mencurigakan pada lingkungan masing-masing. ”Segera laporkan jika ada gerak gerik mencurigakan dan orang-orang tidak dikenal dalam lingkungan masing-masing. Agar bila ada ancaman terorisme bisa segera dicegah,” kata AKBP Hartono. (rm/ant).

APBD Kabupaten Lingga Alami Difisit 3,5 Persen LINGGA, RAKYAT MEDIA-Bupati Lingga Alias Wello menyampaikan total asumsi APBD Kabupaten Lingga dalam rancangan umum KUA PPAS di perubahan APBD 2016 mengalami defisit sebesar 3,5 persen dari asumsi awal. “Terjadi penurunan asumsi APBD 2016 sebesar 3,5 persen. Ini merupakan persentase defisit tahun ini,” kata dia, dalam agenda paripurna di gedung DPRD Lingga, Rabu. Menurut Alias Wello, penyebab pergeseran asumsi awal APBD 2016 sebesar Rp754 miliar menjadi Rp727 miliar pada rancangan perubahan, karena sejumlah faktor.Adapun faktor tersebut di antaranya, karena terjadinya perubahan pada tingkat ekonomi makro di daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, adanya penjadwalan ulang transfer dana dari pusat, dan adanya kebijakan kepala daerah baru.Selain itu, beban hutang tahun 2015, yang harus segera dibayar juga menjadi salah satu pemicu pergeseran dan pe-

Satu Teroris Ditangkap Densus 88 Pegawai Bank di Batam BATAM, RAKYAT MEDIAKapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian mengatakan, sebanyak 6 orang terduga teroris berhasil diamankan tim Densus 88 Antiteror pada Jumat (5/8/ 2016) pagi. ”Ada 6 orang yang sudah diamankan sejak pagi tadi. Penggeledahan di beberapa rumah yang dilakukan di Batam bagian dari pengembangan,” kata dia usai salat Jumat di Masjid Al-Halim Mapolda Kepri. Enam orang yang diamankan dari berbagai TKP di Batam diantaranya GRD (31) selaku pemimpin kelompok, TS (46), ES (35), Tarmidzi (21), HGY (20), dan MTS (19). ”Dari enam orang yang diamankan, lima orang diantaranya buruh pabrik dan satu orang pegawai bank,” ujar dia menjelaskan. Penangkapan pada enam orang terduga teroris di Batam, kata dia berkaitan dengan kasus jaringan teroris sebelumnya yang sudah melancarkan aksinya di berbagai tempat di Indonesia. “Penangkapan perjalanan panjang, dari (kasus pemboman) sebelumnya. Den-

Pemprov Kepri Pecat 100 Pegawai Tidak Tetap

BUPATI Lingga Alias Wello bersalaman dengan Ketua DPRD Lingga

Kapolda Kepri Brijen Pol Sam Budigusdian

sus yang lebih mengerti,” kata dia kembali. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar kepada sejumlah wartawan menyatakan, Penangkapan yang dilakukan Densus 88 Antiteror pada enam orang terduga teroris di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) diduga berkaitan Dengan jaringan Bahrun Naim yang bergabung dengan ISIS. ”Mereka pernah merencanakan untuk meluncurkan roket dari Batam dengan tujuan Marina Bay, Singapura,” kata Boy dilansir Detik. Boy mengatakan mereka punya peran menampung dua Uighur di Batam. Dua Uighur

itu adalah Doni yang sudah dideportasi dan Ali yang tertangkap di Bekasi saat malam Natal 2015 bersama Abu Musab.”Ali Uighur dijemput oleh tersangka bom bunuh diri Polresta Solo atas nama Nurohman dari Batam ke Bogor dan ke Bekasi, serta dititipkan di Abu Musab di Bekasi,” beber Boy dalam keterangannya. Selain itu, kelompok ini berperan dalam memberangkatan warga Indonesia ke Suriah melalui Turki.”Mereka juga menjadi penerima dan penyalur dana untuk kegiatan radikalisme yang bersumber dari Bahrum Naim,” ujar Boy. (rm/bty).

rubahan program kerja SKPD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menjalankan regulasi penyusunan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD 2016 sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku.”Sudah diketahui bersama, kami ini defisit karena perubahan pendapatan daerah, dimana asumsi terkena dampak langsung pada struktur APBN dan APBD Provinsi Kepri. Selain itu, adanya hutang yang wajib dibayarkan kepada pihak ketiga, sangat mempengaruhi kebijakan perubahan APBD 2016 tersebut,” terangnya. Secara akumulasi struktur perubahan keseluruhannya, dikatakan Alias Wello, total penurunan jumlah asumsi APBD murni tahun 2016 sekitar Rp27 miliar. Sementara untuk tahun berikutnya, dia optimis Kabupaten Lingga mampu keluar dari kondisi defisit keuangan daerah. Hal itu mengingat asumsi kontribusi PAD akan jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. (rm/red)

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memecat 100 lebih pegawai tidak tetap (PTT) dalam beberapa tahun terakhir karena tidak disiplin dan melanggar hukum. ”Ada juga yang mengundurkan diri karena berbagai alasan,” kata Sekda Kepri Reni Yusneli di Tanjungpinang, Rabu. Saat ini, kata dia, jumlah PTT di Pemprov Kepri hanya 803 orang, sedangkan jumlah PNS sebanyak 2.693 orang. Mereka senantiasa diawasi, terutama saat berada di kantor. Setiap kepala satuan kerja perangkat daerah akan mengevaluasi kinerja mereka, dan melaporkannya kepada Badan Kepegawaian Daerah. PTT yang berurusan dengan penegak hukum karena

menggunakan narkoba, kebanyakan dipecat. Sanksi yang diberikan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. “Jumlah pegawai di Pemprov Kepri sudah mencukupi jika masing-masing pegawai bekerja secara maksimal,” ujarnya. Reni mengatakan, sejauh ini belum ada rencana untuk menambah jumlah PTT maupun PNS. Alasan pemerintah tidak menambah PTT dan PNS yakni anggaran daerah menurun dan jumlah pegawai yang tersedia cukup memadai. Pemerintah juga telah mengurangi banyak kegiatan akibat defisit anggaran, dan melakukan penghematan. ”Kegiatan yang diprioritaskan tetap dilaksanakan,” katanya. (rm/mb).

Tangkap Ikan Gunakan Bius Bahan Kimia Marak di Laut Natuna NATUNA, RAKYAT MEDIAAksi pembiusan ikan di daerah Cemaga mendapat tanggapan dari Camat Bunguran Selatan, Saidir. menurutnya, siapapun yang sudah melakukan tidakan pembiusan dengan cara menggunakan bahan kimia akan ditindak tegas. Dan pihaknya tidak segansegan akan segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib.”Jika tertangkap menggunakan bahan kimia yang berbahaya, jelas kita akan tidak tegas dengan menyerahkannya ke pihak yang berwajib,” kata Saidir di depan para nelayan luar yang menetap di daerah Cemaga Selatan, Rabu (3/8). Sebetulnya keberadaan ikan yang ada di Pulau Kemudi ini sangat komplit sekali. Apalagi banyak ikan yang terbilang langka. Maka bersama nelayan yang ada di Cemaga, semuanya sudah kompak agar pulau tersebut bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Cemaga apalagi bagi Natuna. Selain itu, pihaknya juga

Camat Bunguran Selatan

Saidir mendapatkan laporan bahwa ada beberapa camp yang ada di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan menampung ikan hasil dari pembiusan dari oknum nelayan dari luar wilayah Bunguran Selatan.”Kita bersama nelayan indikasikan ada beberapa camp yang ada di wilayah Bunguran Selatan diduga ada menampung ikan hasil pembiusan itu. Karena ketika dicek ke setiap camp yang ada, ternyata tidak ada satupun ikan yang berada di camp tersebut. Namun, ketika informasi akan ada kapal Hongkong masuk, banyak dilihat aktivfitas di beberapa camp yang ada,” tegasnya. Pihaknya sangat menyayang-

kan sekali apabila Pulau Kemudi ini dirusak oleh tangan-tangan jahil dan oknum nelayan yang melakukan pembiusan. Padahal, Pulau Kemudi adalah salah satu objek wisata bawah laut terbaik dan akan dijadikan observasi biota laut tercantik seperti di Bunaken. “Lita ingin agar wilayah Pulau Kemudi ini tetap terjaga dan lestari dari pembiusan. Apalagi Pulau Kemudi akan dijadikan observasi biota laut dan menjadi objek wisata bawah laut (snorkeling) agar tetap terjaga,” harapnya. Guna menjaga agar Pulau Kemudi bisa terus dilestarikan, pihaknya bersama unsur terkait melakukan peninjauan ke beberapa camp yang ada di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan.”Dengan penemuan potasium itu, kita melakukan pengecekan ke beberapa pompong nelayan yang dari luar wilayah Kecamatan Bunguran Selatan. Namun tidak ditemukan barang seperti yang diduga potasium dan lain sebagainya,” jelasnya.(rm/nai).

ADVERTORIAL

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun

Nurdin Optimis FBK Bawa Dampak Pariwisata DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Singapura Power Boat Assosiation (SPBA) siap menyukseskan Festival Bahari Kepri, 20-30 Oktober 2016 di Kepulauan Riau. Keinginan itu dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Ketua FBK Naharuddin dan Presiden SPBA Gerard Basil de Souza, di The Bridge Room, Raffles Marina, Singapura, Rabu (3/8/2016) pekan lalu. Penandatangan MoU itu disaksikan langsung Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan Singapore Roving Ambassador Special Envoy for Oceaninc Affairs Tony K Siddique. Salah satu point penting dalam MoU itu adalah SPBA akan secara aktif mendorong anggotanya untuk ikut serta dalam Festival Bahari Kepri, yang merupakan rangkaian Sail

Selat Karimata 2016. Gubernur Nurdin, menyambut baik penandatanganan ini. Bagi Nurdin, dengan MoU ini, semakin dapat meyakinkan para yatcher bahwa Kepri merupakan laman bermain yang cocok untuk mereka. ”Silakan ke Kepri, nikmati indahnya laut Kepri,” ucapnya. Gubernur yakin, FBK akan memberi dampak berkesinambungan bagi pariwisata Kepri. Nurdin mengajak masyarakat Kepri memberi kesan yang baik sehingga para yatcher akan sering bermain di Kepri. Pihak SPBA sendiri menjanjikan tak kurang dari 100 yatch yang akan masuk ke Kepri dalam iven kali ini. Mereka akan masuk melalui pelabuhan Lagoi Bintan dan Nongsa Batam. (rm/ tps).

Gubernur Kepri Terima Kunjungan Wamenlu Singapura di Batam

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun terima kunjungan Wamenlu Singapura Maliki bin Osman di Graha Kepri

BATAM, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri Nurdin Basirun mengusulkan aturan berupa izin khusus bagi warga Kepri yang masuk ke Singapura.Selain itu, Nurdin meminta agar pengusaha Singapura didorong untuk berinvestasi di Kepri. Begitu juga dengan peluang tenaga kerja terampil dari Kepri agar bisa difasilitasi bekerja di Singapura. Harapan itu disampaikan Nurdin Basirun, Rabu (3/8/2016) pekan lalu saat menerima Courtesy Call dari Kementrian Luar Negeri (Wamenlu) Singapura Maliki bin Osman, di Graha Kepri, Batam.Pertemuan tersebut membicarakan berbagai peluang kerjasama bisnis dan tenaga kerja serta kemungkinan pembuatan aturan baru untuk mempererat kembali hubungan historis antara Kepulauan Riau dan Singapura. Kata Nurdin, izin khusus ini untuk memudahkan tenaga kerja asal Kepri, sehingga terbuka peluangnya di Singapura. Seperti perawat, yang bisa bekerja di rumah sakit atau tempattempat lain di Singapura. Nurdin meminta standar aturan di Singapura, agar disampaikan ke pemerintah Kepri. Kepri akan memenuhi dengan mengadakan berbagai pelatihan seperti bahasa Inggris atau Mandarin. Selain itu, diminta juga agar Menlu Singapura mendorong para pengusaha

Singapura berinvestasi di Kepri.”Investasi Singapura diharap bisa meningkat. Kepri secara historis memiliki hubungan emosional dengan Singapura,” bebernya. Pada kesempatan yang sama, Maliki bin Osman sangat menyambut baik berbagai permintaan Nurdin. Bahkan, dia menegaskan, tujuan utamannya berkunjung ke Kepri adalah untuk mempererat hubungan silahturrahmi yang sudah ada sejak raja-raja Melayu dulu.”Hubungan historis ini tidak bisa dihapuskan. Kami menganggap Kepri adalah saudara terdekat kami. Maka itu, nanti berbagai permintaan gubernur untuk memberikan kesempatan bekerja lebih besar bagi warga Kepri dan mendorong investasi lebih besar lagi akan kami sampaikan secara khusus ke Menlu,” ujar Maliki. Terkait permintaan Nurdin mengenai investasi, Maliki bin Osman meminta kepastian atas berbagai persoalan yang terjadi di Kepri seperti kejelasan aturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), demo buruh, pengurusan perizinan, dan biaya-biaya yang tak tercatat.Pertemuan yang singkat tetapi akrab tersebut turut dihadiri Kadis Kelautan Kepri, Badan PMTSP Kepri, Karo Umum, Kaban Perbatasan. Pertemuan diakhiri pertukaran cenderamata kedua pihak. (rm/winarto)

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.SH

Gubernur Kepri Nurdin Basirun

MINTA PEMERINTAHANNYA DIKOREKSI DOMPAK, RAKYAT MEDIADPRD Kepri Kembali melahirkan peraturan daerah (Perda) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2015 lewat keputusan DPRD nomor 19 tahun 2016.Hal ini terjadi setelah seluruh fraksi sepakat dan Pansus memberikan laporan akhir hasil kinerjanya dalam sidang paripurna, Kamis (4/8/2016) pekan lalu di gedung DPRD Kepri di Dompak. Ketua Pansus LPP APBD, Sa-

rafudin Aluan dalam laporannya mengatakan bahwa ke depan Pemerintah Provinsi Kepri piawai menggunakan anggarannya.”Dengan kondisi defisit, pemerintah harus mampu mengontrol anggaran dan mencarikan solusi mengatasinya,” kata Aluan. Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa laporan akhir pansus ini merupakan salah satu tolak ukur transparansi

pengelolaan keuangan daerah.Setiap penggunaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Tak hanya itu, beberapa catatan yang diberikan dewan, dapat dijadikan pedoman agar tidak terulang ke depannya.”Kami ingin setiap catatan dapat dipelajari, agar tidak terjadi kesalahan berulang ke depannya,” pinta Jumaga.

Gubernur Kepri Terima Kunjungan Sespimti Polri DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengajak seluruh aparat untuk bersama-sama menjaga dan membangun Kepri agar semakin maju, bertambah baik dan terus tumbuh berkembang. Karena semuanya itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Nurdin saat menerima 54 peserta Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (2/ 8/2016) pekan lalu. Nurdin mengaku bangga dengan kehadiran peserta Sespimti dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) ke Kepri. Nurdin memaparkan tentang kondisi Kepri yang 96 persen daerahnya dalam bentuk lautan. Dia akan terus membangun konektiviti antar daerah biar mudah arus barang, arus uang dan arus orang bergerak.”Yang terpenting juga membangun konektiviti hati,” kata Nurdin. Dalam kesempatan itu,

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun berfoto bersama dengan rombongan Sespimti Polri di Gedung Daerah

Kasespim Irjen Pol Robby Kaligis menjelaskan, peserta Sespimti ini adalah peserta yang terpilih dari sejumlah Perwira Polri yang telah Lulus seleksi dari seluruh Indonesia.Kuliah kerja ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran program pendidikan tinggi Polri yang telah dibuka pada tanggal 30 maret 2016 dan berakhir pasa 10 Nopember 2016. Ada sebanyak 54 orang yang terdiri dari 49 dari pamen

Polri,2 orang dari TNI Angkatan Darat, 1 orang dari TNI Angkatan Laut, dan 1 orang dari Kejaksaan.Adapun tema dari Kuliah Kerja Dalam Negri (KKDN) Ini adalah Melalui Kuliah Kerja dalam Negeri kita Tingkatkan Kemampuan Pengaruh Perkembangan Ekonomi dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional. Robby juga menjelaskan, bahwa pelaksanaan KKDN ini dilakukan di 8 Polda di Indonesia. Kepri salah satunya.(rm/tpos).

Nurdin Basirun Ingin Batam Ikut Jejak Singapura

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun Hadiri perayaan HUT ke 51 Singpura

BATAM, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri Nurdin Basirun berharap kerjasama dengan Singapura bisa lebih ditingkatkan dengan bertambahnya nilai investasi di Kepri khususnya Batam. Ke depannya bukan hanya Singapura yang maju tapi Batam juga bisa mengikuti jejak kemajuan tersebut. Hal ini disampaikan Gubernur Nurdin pada Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Singapu-

ra yang ke 51 di Batam, Rabu (3/8) malam. “Selamat Perayaan Hari Ulang Tahun ke-51 Kemerdekaan Singapura. Semoga Singapura semakin maju sesuai dengan lagu kebangsaan negara Singapura,” kata Nurdin. Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Singapura Dr. Mohamad Maliki Bin Osman, Anggota DPD RI Dapil Kepri

Haripinto Tanuwidjaya, Ketua DPRD Kepri Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma TNI S. Irawan, Wali Kota Batam H Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro, Wakil Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul dan Konsulat Singapura di Batam Gavin Chay. Dalam kesempatan itu Maliki bin Osman mengatakan, Kepri, khususnya Batam, memegang peranan penting bagi Singapura karena banyak investasi di Batam. Apalagi, kata Maliki, Presiden RI Joko Widodo menyatakan akan berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Konsulat Singapura di Batam, Given Chay berharap kerjasama kedua negara bisa lebih ditingkatkan untuk kemajuan bersama.(rm/red).

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam pidatonya berterimakasih atas masukan yang diberikan DPRD. Ia yakin, pemerintahan yang dipimpinnya membutuhkan koreksi dan masukan dari semua pihak, utamanya dari DPRD.”Keputusan hari ini merupakan amanat undang-undang dimana kami sebagai pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keuangan kepada dewan secara transparan dan akuntabel,” kata Nurdin. (rm/tp).

GUBERNUR UNDANG YACHTER SINGAPURA IKUTI FBK BATAM, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri, H Nurdin Basirun dan Duta Besar RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya menghadiri konferensi pers di Raffles Marina Singapura, Rabu (3/8/2016) pekan lalu. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum off Understanding (MoU) antara Ketua Penyelenggara Festival Bahari Kepri, Naharuddin dengan Presiden Singapore Power Boat Association (SPBA), Garry De Soussa. Pernandatanganan Mou tersebut disaksikan beberapa stakeholder pariwisata dan media dari kedua negara. MoU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mendukung pelaksanaan Festival Bahari Kepri dalam rangka Sail Selat Karimata 2016 dan event The Riau Islands International Cruise Highway (RIICH) . Pada konferensi tersebut, Presiden SPBA, Garry De Soussa menyampaikan bahwa pada tanggal 19-22 Agustus 2016 SPBA akan melakukan pelayaran ke Desa Karas, Batam dengan tema acara The RIICH. Lebih jauh ia juga menyampaikan bahwa RIICH ini merupakan upaya mensosialisasikan kebijakan pemerintah RI tentang kemudahan pelayaran bagi kapal wisata (yacht) asing. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini para yachter akan lebih familiar dengan kebijakan baru pemerintah RI yang memudahkan mereka mengunjun-

gi Indonesia dengan yacht. Selain itu, event RIICH ini juga menjadi ajang pemanasan menyambut event nasional dimana Provinsi Kepri menjadi salah satu tuan rumah Festival Bahari Kepri (FBK) dalam rangka Sail Selat Karimata. Hal ini disampaikan oleh Abdul Wahab pimpinan Bintan Resort.Saat itu H. Nurdin Basirun mengundang para yachter untuk berpartisipasi pada event Festival Bahari Kepri yang dilaksanakan tanggal 20-30 Oktober 2016 di Tanjungpinang. “Festival Bahari Kepri ini adalah rangkaian event nasional Sail Selat Karimata. Pada tahun ini Provinsi Kepri menjadi salah satu tuan rumahnya. Untuk itu saya mengundang para yachter untuk turut hadir menyaksikan keindahan budaya dan wisata bahari yang ada di Provinsi Kepri. Kami sambut kedatangan saudara sekalian dengan tangan terbuka,” ucap Nurdin. Acara yang difasilitasi oleh Bintan Resort itu juga dihadiri oleh Direktur Promosi Asia Pasifik Kementerian Pariwisata, Vincensius Jemadu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bintan, Luki Zaiman Prawira, Asops Danlantamal IV Tanjungpinang Kol. May Franky Pasuna S, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Eryudhi Apriadi serta Abdul Wahab dan beberapa perwakilan manajemen Bintan Resort sebagai host.(rm/tp)

POWER BOAT Association (SPBA) Garry De Soussa.

CMYK

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

147 JAMA’AH Calon Haji Kota Tanjungpinang Siap Diberangkatkan

SEBANYAK 147 JAMA’AH CALON HAJI KOTA TANJUNGPINANG SIAP DIBERANGKATKAN

SEBANYAK 147 Jamaah Calon Haji Kota Tanjungpinang siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah. Para jamaah calon haji ini akan masuk ke asrama haji di Kota Batam pada 8 Agustus dan akan diberangkatkan pada esok harinya 9 Agustus mendatang. Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, mengatakan, keberangkatan ke tanah suci Mekkah merupakan moment yang ditunggutunggu umat muslim, khususnya jamaah calon haji, ” Bapak/ibu adalah orang-orang terpilih dan beruntung, karena bisa melaksanakan ibadah haji “. Demikian yang disampaikan Lis, saat memberi sambutan pada acara Pelepasan Jama’ah Calon Haji Kota Tanjungpinang, Musim Haji 1437 H/2016 M, di Aula Asrama Haji Provinsi Kepri Tanjungpinang, Jum’at (5/8). Menurut Lis, manasik haji yang sudah bapak/ibu ikuti adalah untuk memberikan wawasan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam. ” Tahun ini rangkaian ibadah haji kita praktekkan secara langsung, berbeda pada tahun sebelumnya, kita hanya berhayal, jadi dengan praktek yang sudah dijalankan, jamaah calon haji mempunyai gambaran dan dapat diimplementasikan di Mekkah” Ucap Lis Ibadah haji, lanjut Lis, memang membutuhkan kekuatan fisik, oleh karenanya, sepulang dari acara ini,

bapak/ibu harus beristirahat, jagalah kesehatan agar bisa menjalankan ibadah secara optimal selama di tanah suci nanti,” Manfaatkan empat hari ini untuk bapak/ibu istirahat di rumah, tidak perlu banyak khawatir, konsentrasilah dalam beribadah”, Imbuh Lis Lis pun berpesan kepada seluruh jamaah calon haji, untuk selalu kompak, saling menghormati, serta saling membantu diantara jamaah, yang muda bantu yang tua, yang kuat bantu yang lemah, bangun semangat kasih sayang dan kebersamaan”.Serunya Dikesempatan itu, Lis juga mendoakan semoga para calon jamaah dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta mendapatkan kesempurnaan ibadah haji yang mabrur,” Perkuat niat, selalu sabar, jaga kesehatan, dan fokus ibadah”,Katanya Sementara itu, Imam Subekti selaku Kepala Pelaksana Kantor Kementrian Agama Kota Tanjungpinang, menjelaskan jamaah calon haji asal Kota Tanjungpinang yang siap diberangkatkan ke Mekkah sebanyak 147 orang,145 orang calon jamaah akan diberangkatkan pada kloter pertama, sementara 2 orang lagi akan diberangkatkan pada kloter 15, tanggal 21 Agustus mendatang. Awalnya jumlah calon jamaah haji yang akan diberangkatkan dari Kota Tanjungpinang sebanyak 149 orang, namun, dua orang calon

SEKDA Kota Tanjungpinang Riono melepas Calon Jamaah Haji

WALIKOTA dan Wawako bersama SKPD, pada Pelepasan Jama’ah haji ke Tanah suci Mekkah di asrama haji Tanjungpinang.

jamaah haji meninggal, sehingga dibatalkan pemberangkatannya” Terangnya Ia mengatakan, Untuk total calon jamaah haji yang siap diberangkatkan sebanyak 147 orang, 92 orang perempuan dan 55 orang lakilaki, 8 orang diantaranya beresiko tinggi tetapi dalam keadaan sehat”. Imam menyebutkan, untuk calon jamaah haji termuda berusia 25 tahun atas nama Doni Fardiansyah bin Abdul Gaafar Walid, dan tertua berusia 80 tahun atas nama Said Bujang bin Said Muhammad. Untuk 145 orang jamaah calon haji asal Kota Tanjungpinang pada kloter pertama akan diberangkatkan ke tanah suci mekkah dibagi dalam 13 regu dan akan terbang melalui embarkasi Hang Nadim Batam,” Sebelum berangkat jamaah calon haji harus masuk asrama terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan terakhir kelengkapan termasuk cek kesehatan”, Tuturnya Pelepasan jamaah calon haji ke tanah suci Mekkah itu pun diwarnai dengan prosesi tepuk tepung tawar dengan menabur beras kunyit yang dilakukan oleh Walikota H. Lis Darmansyah, SH, Wakil Walikota, H. Syahrul, S. Pd, serta sejumlah pejabat. Prosesi itu merupakan adat istiadat melayu yang memiliki makna doa selamat untuk seluruh jamaah calon haji yang akan menunaikan ibadah di tanah suci Mekkah. (Humas/red)

WALIKOTA Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH memberikan kata sambutan

147 JEMA’AH Calon Haji Tanjungpinang Ikut Manasik Haji

147 JCH Tanjungpinang dapat Tepung Tawar sebelum Berangkat ke Tanah Suci

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah berbincang dengan Jemaah Calon Haji yang mengikuti Masik Haji di Asrama Haji Tanjungpinang

SEKDA Kota Tanjungpinang Riono melepas Calon Jamaah Haji Kota Tanjungpinang

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Bupati Karimun H Aunur Rafiq Tinjau Air di Sei Bati BUPATI Karimun H Aunur Rafiq mengatakan, pemerintah dan Perusda Karimun sedang mempelajari interkoneksi dari sumber mata air ke waduk penampungan air di Sei Bati, Tebing, Karimun. ”Tahun depan dana senilai Rp 35 miliar dilakukan untuk memulai interkoneksi atau penyambungan antar danau di Karimun, untuk menyalurkan air bersih ke waduk penampungan di Sei Bati,” kata Bupati Karimun H Aunur Rafiq di Tebing, Karimun, Kamis (3/12). ”Untuk sementara ini, kami fokus pada pengadaan jaringan atau pipa dari danau satu ke danau lainnya. Nanti, setelah air sudah mengalir ke waduk Sei Bati dengan lancar. Saya menjamin tidak ada lagi pelanggan air bersih yang mengeluh,” katanya. Ia mengaku, rumahnya yang berada di Komplek Perumahan Telaga Mas juga mengalami hal yang sama.Untuk dapat menggunakan air bersih, ia terpaksa berlangganan lori air yang datang setiap hari mengisi air bersih. ”Penyambungan saluran air dari Danau Sentani ke Danau Sei Bati akan menambah debet air bersih. Dapat menutupi kebutuhan air pada 4.300 pelanggan. Jika pasokan air sudah lancar ke waduk penampungan, maka air mengalir ke rumah pelanggan,” harapnya. Bersama Kadis PU Karimun dan Bappeda Karimun ia meninjau waduk Sei Bati, Tebing untuk melihat volume air yang mengalir ke waduk tersebut. Ia mengaku waduk belum mampu melayani kebutuhan air untuk pelanggan. Selain membuat jaringan penyambungan pihaknya juga akan melakukan pendalaman waduk serta penghijauan di sekitar waduk lengkap dengan pagar, agar waduk terhindari dari tangan-tangan jahil dan hewan ternak. Direktur Perusda Karimun, Devanam Syam mengatakan, pihaknya tidak terlibat langsung dengan pengerjaan jaringan air bersih antardanau. Perusda Karimun dalam hal ini hanya pengelola usaha air bersih. Tetapi pembenahan unit usaha air bersih sekarang ini dilaksanakan atas usulan Perusda Karimun. ”Kalau usaha air bersih mau maksimal, maka harus dibenahi dengan cara mencari sumber air bersih,” katanya.(*) BUPATI Karimun Aunur Rafiq, ketika meninjau instalasi Unit Usaha Air Bersih (UUAB)

BUPATI Karimun Aunur Rafiq bersama Direktur Perusda Karimun Devanam Syam meninjau waduk air bersih di Sei Bati Tebing, Karimun

AIR BERSIH di karimun bupati karimun aunur rafiq.

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq (depan) ditemani Dirut Perusda Karimun, Defanan Syam meninjau instalasi air bersih di waduk Sei Bati, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun

BUPATI tinjau waduk dikarimun

CMYK

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

WAKIL BUPATI ANAMBAS, WAN ZUHENDRA SAMBUT KEMENKO MARITIM KEMENTERIAN Koordinator (Kemenko) Kemaritiman dan Sumber Daya melakukan Kunjungan kerja di Kabupaten Anambas Jumat (15/ 7). Rombongan ini terdiri dari Asisten Deputi Kementerian Kemaritiman, Rahman Hidayat, beserta Kepala Bagian Program Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Dr. Eng. Lukijanto dan tenaga ahli Menko Kemaritiman, Dr. Achmad Sjarmidi. Mereka melakukan kunjungan ke beberapa lokasi mulai dari pusat perkantoran yang berada di jalan Pasir Peti Desa Tarempa Timur dan pabrik es yang berada di Antang Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan. Rombongan Kementerian juga mengunjungi pembangunan Pelabuhan Berhala di Kelurahan Letung, wisata Pulau Bawah dan tidak ketinggalan mengunjungi pembangunan Bandara Letung dan infrastruktur lainnya di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur. Ketua Rombongan dari tim Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya, Rahman Hidayat mengatakan, khusus untuk progres pembangunan Bandara Letung harus dipercepat. Hal itu dilakukan untuk me-

menuhi syarat agar dapat dioperasikan. ”Tentu harus melalui mekanisme yang sesuai diatur dengan perundang-undang yang berlaku. Syarat minimum suatu bandara dapat dioperasikan harus memenuhi persayaratan seperti pembangunan sisi darat, pembangunan disisi udara juga dan akses jalan, termasuk perlengkapan lainnya,” ujar Rahman Hidayat. Untuk ketersediaan listrik di Bandara Letung, saat ini masih belum mencukupi. Belum ada fasilitas seperti pos polisi udara, mobil pemadam kebakaran, Air Navigasi Indonesia dan sebagian lahan belum dapat dibebaskan. ”Ketersedian lahan untuk runway pesawat menjadi syarat penting bagi Bandara Letung. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus segera melakukan pembebasan lahan yang masih tertunda,” terang Rahman. Kepala Bagian Program Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim, Dr. Eng. Lukijanto mengatakan, kunker tersebut mengisyaratkan ke depan pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan

WAKIL Bupati Anambas, Wan Zuhendra bersama rombongan.

kawasan di daerah Anambas. Target dari itu semua yakni untuk tujuan wisata nasional. ”Banyak hal yang dapat dibangun di daerah Anambas khusunya di bidang pariwisata dan perikanan yakni sesuai dengan program pemerintah pusat. pemerintah daerah harus pro aktif menyikapi terkait pembangunan kedepannya,” terang Lukijanto. Sementara itu Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, banyak hal yang menjadi catatan penting bagi tim tersebut untuk membuat suatu laporan hasil dari kunjungan yang dilaksanakan. “Kami akan memanfaatkan momentum besar ini,” kata Wakil Bupati saat mendampingi rombongan. Salah satu yang menjadi perhatian serius dari kunker tersebut yakni progres pembangunan Bandara Letung. Dari hasil diskusi, dapat disimpulkan yakni Bandara Letung harus dioperasikan pada tahun 2016 ini. Untuk peresmian operasinya akan dilakukan langsung oleh Presiden nantinya. “Rencananya saat peresmian operasi Bandara Letung akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yakni pak Jokowi,” ungkapnya. (ist)

WAKIL Bupati Anambas, Wan Zuhendra bersama Kemenko Maritim

WAKIL Bupati Anambas, Wan Zuhendra berjalan bersama Kemenko Maritim

KEMENKO Maritim Petakan Skala Prioritas Pembangunan diAnambas

WAKIL bupati bersama Kemenko Maritim Petakan Skala Prioritas Pembangunan di Anambas

KABAG Humas dan rombongan Tim Kemenko Maritim sebelum berangkat menuju sejumlah lokasi yang masuk skala prioritas

KEMENKO Maritim Petakan Skala Prioritas Pembangunan diAnambas

WAKIL Bupati Anambas Wan Zuhendra bersama Tim Kemenko Maritim .

WAKIL bupati Wan Zuhendra bersama Kemenko Maritim Petakan Skala Prioritas Pembangunan di Anambas.

KEMENKO Maritim Petakan Skala Prioritas Pembangunan di Anambas.

WAKIL bupati Wan Zuhendra bersama Kemenko Maritim Petakan Skala Prioritas Pembangunan di Anambas.

WAKIL bupati bersama Kemenko Maritim Petakan Skala Prioritas Pembangunan di Anambas beberapa hari lalu.

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun bersama Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak wakil ketua lainnya dalam rapat paripurna

DPRD SAHKAN PERDA LPP APBD

GUBERNUR Kepulauan Riau H.Nudrin Basirun memberikan kata Sambutan GUBERNUR Kepri, H Nurdin Basirun bersama pimpinan DPRD Kepri saat mengesahkan Perda LPP APBD 2015 lewat keputusan DPRD nomor 19 tahun 2016

GUBERNUR Kepri, H Nurdin Basirun bersama pimpinan DPRD Kepri jumaga nadeak saat mengesahkan Perda LPP APBD 2015 lewat keputusan DPRD nomor 19 tahun 2016

PIMPINAN DPRD Kepri jumaga nadeak bersalaman dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun

DPRD Kembali melahirkan peraturan daerah (Perda) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2015 lewat keputusan DPRD nomor 19 tahun 2016. Hal ini terjadi setelah seluruh fraksi sepakat dan Pansus memberikan laporan akhir hasil kinerjanya dalam sidang paripurna, Kamis (4/8). Ketua Pansus LPP APBD, Sarafudin Aluan dalam laporannya mengatakan bahwa kedepan Pemerintah Provinsi Kepri piawai menggunakan anggarannya. “Dengan kondisi defisit, pemerintah harus mampu mengontrol anggaran dan mencarikan solusi mengatasinya,” kata Aluan. Sebelumnya, ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa laporan akhir pansus ini merupakan salah satu tolak ukur transparansi pengelolaan keuangan daerah. Setiap penggunaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Tak hanya itu, beberapa catatan yang diberikan dewan, dapat dijadikan pedoman agar tidak terulang kedepannya. “Kami ingin setiap catatan dapat dipelajari, agar tidak terjadi kesalahan berulang kedepannya,” pinta Jumaga. Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam pidatonya berterimakasih atas masukan yang diberikan DPRD. Ia yakin, pemerintahan yang dipimpinnya membutuhkan koreksi dan masukan dari semua pihak, utamanya dari DPRD. “Keputusan hari ini merupakan amanat undang-undang dimana kami sebagai pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keuangan kepada dewan secara transparan dan akuntabel,” kata Nurdin. Sidang paripurna kali ini dihadiri seluruh pimpinan DPRD seperti, Rizki Faisal, Husnizar Hood dan Amir Hakim Siregar. (*)

SARAFUDDIN Aluan memberikan kata sambutannya

WAKIL Ketua Kepri menandatanggani hasil rapat

NURDIN basirun Bersalaman dengan Sarafuddin Aluan

PARA pejabat SKPD Provinsi Kepri

SUASANA sidang paripurna DPRD Kepri yang dihujani interupsi, Senin (25/ 7/2016). Pasalnya, Gubenur Kepri Nurdin Basirun tidak hadir dalam pembahasan RPJMD.

PARA anggota DPRD Kepr

CMYK

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

KETUA DPRD Terima Kunjungan Sespimti

RANGKAIAN KEGIATAN KETUA DPRD KEPRI JUMAGA NADEAK

KEPALA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri Ohan Suryana saat bertemu Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan Wakil Ketua I DPRD Rizki Faisal di ruang kerjanya

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam acara

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bersama Nuirdin basirun dan jajaran SKPD Lainnya

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak memimpin Sidang Paripurna

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak berfoto bersama .

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bercengkrama dengan Kapolda kepri dan Gubernur kepri

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak bercengkrama dengan Gubernur Kepri dan bersama para Muspida Kepri

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak duduk bersama dengan Gubernur Kepri dan bersama para Muspida Kepri

CMYK

15 Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SAMBUNGAN

Mari Bergandeng Tangan Membangun Kepri GUBERNUR H Nurdin Basirun mengajak semua pihak bergandeng tangan membangun Kepri. Dengan ratusan suku yang ada, jika bersatu dan bahu membahu, Kepri akan maju. Hal ini disampaikan Nurdin dalam sambutan saat menghadiri halal bihalal Paguyuban Among Wargo Jowo (Punggowo) di Temenggung Abdul Jamal, Minggu (7/8). Nurdin mengaku bahagia berada dalam halal bihalal keluarga besar Punggowo. Menurut Nurdin, silaturahmi yang sudah dibangun, diharapkan

terus membaik. "Ada pesan dalam ajaran agama, bahwa hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini," kata Nurdin. Kata Nurdin, banyak kontribusi yang diberikan masyarakat Jawa di Kepri ini. Ke depan, kata dia, bagaimana membuat semua menjadi semakin baik. Nurdin juga mengingatkan pentingnya pesan Ki Lurah Punggowo Dr HM Soerya Respationo. Dalam pada itu, Ki Lurah Punggowo, HM Soerya Respa-

Jangan Mengurus tu BPJS Kesehatan warga. Kasus ini diusut BPJS Kesehatan sejak akhir Juli 2016. BPJS mengimbau masyarakat mengurus kartu jaminan kesehatan itu tanpa perantara pihak ketiga. “Dari awal, kita sudah bergerak secepat mungkin. Laporan ditemukannya kasus kartu palsu di Koja telah kami terima sejak Selasa, 26 Juli 2016. Esok harinya, Rabu, 27 Juli 2016, kami segera mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait,” kata Kepala Grup Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Ikhsan kepada wartawan, Jumat (5/8/ 2016) lalu di Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di Kelurahan Koja dan dihadiri oleh Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat, Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan Koja, Kepala Kelurahan Koja, ketua RW setempat, DF dan istri salah satu korban DF bernama Isti Komaesih.

Dari pertemuan tersebut terungkap DF menarik biaya Rp 80 ribu per orang untuk membantu pengurusan kartu BPJS. Namun, rantai kartu BPJS palsu ini ketahuan saat Suhanjoyo datang memeriksakan diri di Puskesmas Koja dan datanya tak ditemukan pada aplikasi P-Care. Hal ini menimbulkan kecurigaan pihak puskemas dan menanyakan kepada pasien di mana membuat kartu tersebut. “Berdasarkan pengakuan korban, pengurusan kartu JKN-KIS miliknya dan keluarganya dilakukan oleh DF, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai ketua RT. Biayanya Rp 80.000 per orang,” lanjutnya. DF sempat mengaku kartu yang dibuatnya melalui Puskesmas Kecamatan Koja. Namun, pihak puskesmas membantah pernyataan tersebut. Jumat (29/ 7), DF mendatangi Puskesmas Koja dan mengaku bertanggung jawab atas pembuatan kartu

Densus 88 GR yang diperoleh dari Mabes Polri, diantaranya Gigih Rahmat Dewa (31) Karyawan Pabrik warga Perum Mediterania Blok FF1 No 9 Rt 07 Rw 08 ditangkap jln Daeng Kamboja, Batam Center. Trio Syafrido (46) Pegawai Bank tinggal di Komplek Masyeba No 5A, Tiban ditangkap Densus di Jalan Tengku Umar, Nagoya, Eka Saputra (35) pegawai pabrik tinggal Cluster Sakura Blok E14 No 2A, Botania 1, ditangkap di jalan keluar perumahan Cluster saku-

ra, Batam centre. Tarmidzi (21) karyawan pebrik tinggal di Cluster Sakura Blok E14 No 2A, Botania 1 ditangkap depan pabrik panasonic Jalan Laksamana Bintan, Batam Center, Hadi Gusti Yanda (20), karyawan pabrik, tinggal di Komplek Taman Carina Blok 27 No19, Batu Aji, ditangkap di jalan Brigjen Katamso, Batu Aji. Ditangkap bersama dengan temannya Hadi. M. Tegar Sucianto (19) karyawan pabrik, tinggal di Komplek perumahan taman

Menurut Tito, GRD ini juga memiliki hubungan dengan terduga teroris lainnya bernama Arif Hidayatullah. ”Arif Hidayatullah ini telah merencanakan pengebomam di beberapa lokasi seperti Malaysia Cina dan Thailand pada Desember nanti,” katanya.

BNN Kepri tersebut dikemas dalam empat ban mobil. ”Mereka dibekuk di salah satu pelabuhan tikus di Dompak. Keterangan diperoleh media ini, sabu tersebut berasal dari Pekanbaru, dibawa oleh ketiga tersangka menggunakan dua mobil berpelat Pekanbaru (Riau). Kedua mobil itu yakni Daihatsu Feroza BM 1463 JL dan BM 1649 MN. ”Dari dua mobil itu, masingmasing bawa dua ban serep

tersebut. Pengakuan ini pun diperkuat dengan pernyataan tertulis DF di atas kertas bermaterai. Saat ini, seluruh korban penipuan sudah difasilitasi membuat kartu BPJS resmi secara gratis. Masyarakat pun diminta untuk mengurus pendaftaran kartu BPJS tanpa perantara calo. “Untuk menghindari kejadian serupa terulang, sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan calo atau jasa pihak ketiga lainnya dalam mengurus pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS,” ucapnya. Untuk mengecek status peserta, apakah sudah terdaftar, datanya valid, dan aktif, dapat dilakukan melalui pusat Informasi Call Center BPJS Kesehatan 1 500 400. Khusus untuk peserta PBPU dan Bukan Pekerja, dapat mengecek melalui aplikasi BPJS Kesehatan Mobile yang dapat diunduh di aplikasi Android Google Play Store.(rm/andr)

batu aji indah 2 blok s no 15 ditangkap Jalan Brigjen Katamso Batuaji. Sementara itu, tetangga Gigih mengatakan, Gigih tinggal di perumahan itu sejak masih bujang hingga menikah empat tahun lalu.”Dia memang jarang keluar, namun kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Sejauh ini pasangan suami istri itu baik,” ujar warga sekitar. Saat penggerebekan, densus mengerahkan barakuda dan bersenjata lengkap.(rm/md) Sambungan Hal. 1

Selain menangkap enam orang terduga teroris di Batam, Tito mengatakan pihaknya juga menangkap tiga orang anggota Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah. “Ada tiga orang anggota MIT (Mujahidin Indonesia Timur) kami tangkap di Poso,” katanya. (rm/red) Sambungan Hal. 1

yang ternyata berisi sabu-sabu. Kepala BNN Kota Tanjungpinang, Abdul Hasyim Panggabean, membenarkan tiga orang yang dibekuk BNN adalah pembawa narkotika jenis sabu hampir 100 kilogram.”Iya, yang menangkap BNN Pusat di Tanjungpinang. Jumlah sabunya 90 kilogram. Disimpan di ban serap dari dua mobil yang mereka kendarai yang di simpan dalam empat ban serap di dua mobil yang

Jokowi Perintahkan “Kekuatan kita ini adalah keberagaman, kekuatan kita ini adalah perbedaan kekuatan kita ada di situ sudah ketemuketemu moga-moga sudah tidak ada masalah setelah ini ya dan tegas saya sampaikan pemerintah akan menindak tegas semua yang bertindak anarkis termasuk di dalamnya main hakim sendiri karena masalah sara adalah di negara kita ini harus betul-betul kita tiadakan” ujar Joko Widodo Presiden RI Hingga senin kepolisian telah mengamankan 12 tersangka Terkait Kerushan di kota Tanjungbalai, untuk menangkap provokatornya kapolri menggandeng kementrian komunikasi dan informatika guna menyelidiki melalui

Sambungan Hal. 1

Kapolri : 6 Teroris GRD yang berhubungan langsung dengan Bahrum Naim di Suriah itu telah merencanakan pengeboman di dua lokasi berbeda. ”Targetnya ada dua, Batamdan Singapura,” kata Tito Karnaviansaat berkunjung ke TambaklorokKota Semarang, Jumat 5 Agustus 2016.

tiono mengatakan, tahun lalu, dalam acara yang sama, masyarakat yang hadir saling bersilahturahmi, saling memaafkan dalam momentum khusus yang dibuat agar dapat saling merekonstruksi relasi kemanusiaan. Tahun ini, kata Soerya, acara halal bihalal mengambil tema "kasantosan ati iku ngungkuli sadhengah" yang artinya keteguhan jiwa itu mengalahkan segala rintangan. "Hidup seseorang atau sebuah kelompok tak ubahnya seperti perjalanan hidup manusia yang juga mengalami pasang surut dan berhadapan

sosial media “Situasi aman ya tadi dengan menkominfo sudah bicara karena inikan kalau menregioyebarkan berita bohong melalui teknologi elektronik itu ada ancaman pidananya 6 tahun pasal 27 ayat 2 kalau tidak salah bisa di pidana sekarang belum kita sedang mencari itu kita sudah mengetahui ada beberapa nama sedang di kembangkan”ujar Jenderal Tito Karnavian Kapolri Kerusuhan yang terjadi di kota tanjungbalai Sabtu lalu menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah baik pemerintah lokal maupun pemerintah provinsi Sumatera utara tidak hanya ekonomi di kota tanjungbalaisaja yang terganggu tapi juga terhambatnya

mereka kendarai,” ujar Hasyim. Deputi Pemberantasan Narkoba BNN, Ijren Polisi Arman Depari membenarkan penangkap tiga kurir sabu tersebut. Menurut Arman, rencananya sabu itu hendak diedarkan di Batam dan beberapa kota lainnya di Indonesia. ”Benar ada tiga orang diamankan. Anggota masih bekerja di lapangan,” kata mantan Kapolda Kepri itu.(rm/win). Sambungan Hal. 1

pembangunan akibat investor yang ragu karena merasa tidak aman “Terpidana kejadian hari ini membuat banyak investor itu menjadi bertanya-tanya tentang situasi keamanan khususnya di tanjung balai dan Sumatera utara ini nah oleh karena itu saya mengajak untuk kita semuanya menahan diri untuk kita bisa merangkul semua komponen” ujar Tengku Eri Nurradi Gubernur Sumatera Utara Hingga senin masih banyak pedagang yang belum membuka toko atau dagangannya karena khawatir terhadap keamanan sementara sekitar 1.000 pasukan gabungan TNI dan Polri tetap siaga di sejumlah titik.(rm/red).

dengan rintangan. Itu sejatinya adalah ujian tapi sekaligus juga sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas personal dan komunal," kata Soerya. Kata Soerya, seorang yang teguh pendirian, yang teguh jiwanya atau kesantosan ati akan selalu tegar dalam menghadapi ujian serta cobaan. Tampak juga hadir dalam acara ini anggota DPR RI Dwi Ria Latifa, Kapolda Kepri Brigjen Sambudi Gustiawan, Utut Adulianto, Wali Kota Tanjungpimang Lis Darmansyah, Plt Sekda Kepri Hj Reni Yusneli. (hms)

KPK Jebloskan Nugraha, kepada wartawan Jumat (5/8/2016) di Gedung KPK, Jakarta. KPK menahan ketujuh anggota DPRD itu di tiga rutan yang berbeda.Afan, Guntur, dan Parluhutan akan ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. Sementara, Budiman, Zulkifli Effendi, dan Bustami akan ditahan di Rutan Salemba. Sedangkan Zulkifli Husein ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.”Semua (tersangka) ditahan mulai hari ini sampai dengan 20 hari ke depan,” kata Priharsa. Priharsa menjelaskan, KPK telah menetapkan tujuh anggota DPRD Sumut sebagai

Sambungan Hal. 1

tersangka, yakni Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap dari Fraksi PDIP, Guntur Manurung (Demokrat), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), Bustami (PPP), serta Parluhutan Siregar dan Zulkifli Husein dari Fraksi PAN. Para wakil rakyat periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini diduga telah menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho saat masih menjabat sebagai Gubernur Sumut. Suap ini diberikan Gatot untuk memuluskan sejumlah pembahasan antara Pemprov Sumut dengan DPRD, seperti persetujuan Laporan Pertanggungjawaban

(LKPJ) Pemprov Sumut tahun anggaran 2012, persetujuan APBD Pemprov Sumut 2013, pengesahan APBD 2014, pengesahan APBD 2015, persetujuan LKPJ Pemprov Sumut 2014, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut 2015. Atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya, tujuh anggota DPRD Sumut itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, juncto Pasal 55

Tugas Imigrasi Ada yang mencari suaka secara legal menjalani prosedur imigrasi, namun tidak sedikit yang mencari jalan pintas dan menjadi imigran gelap. Sementara prosedur legal juga bisa memakan waktu lama dan banyak dokumen yang harus disiapkan. Sedangkan kondisi negara sedang dalam konflik maka mereka melakukan dengan jalan pintas. Kendati sering kali biaya yang dikeluarkan sangat banyak untuk membayar calo serta resiko yang dihadapi cukup tinggi.Salah satu negara yang menjadi tujuan bagi para pencari suaka atau pengungsi adalah Australia. Seperti yang dilakukan lebih kurang 400 pencari suaka yang berada di Batam, negara yang menjadi tujuan mereka adalah Australia. Tak pelak lagi, banyaknya kedatangan pencari suaka ini ke Batam, membuat pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 A Batakelabakan mengurus mereka karena kedatangan pencari suaka ke Batam terus bertambah. Sementara pihak Imigrasi kelas I Khusus Batam tidak lagi memiliki tempat untuk menitipkan para pencari suaka tersebut hingga mendapat status yang jelas. Saat ini jumlah pencari suaka atau pengungsi yang datang ke Batam terus bertambah. Kepala Kantor Imigrasi Batam, Agus Widjaja saat berbincang dengan Mawardi pemimpin redaksi koran Umum Rakyat Media Kamis (4/8/ 2016) diruangan kerjanya mengatakan, jumlah warga asing pemegang sertifikat pencari suaka dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) saat ini sebanyak 306 orang. Yang ditampung di Rudenim Sekupang ada 62 orang, di Hotel Kolekta sebanyak 213 orang dan yang berada di Taman Aspirasi depan kantor Imigrasi, Batam Centre sebelumnya ada 31 orang. Saat ini sudah bertambah menjadi 71 orang. “Yang ada di depan kantor ini banyak yang baru datang dan belum dimintakan penanganannya ke International Organization for Migration (IOM). Mereka belum punya sertifikat pencari suaka semua,” kata Agus Widjaja Lebih lanjut Agus Wijaya menjelaskan, bertambahnya pencari suaka tersebut, Imigrasi Batam berencana merelokasi ke daerah lain. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Jayapura, Ujung Pandang dan Medan.”Batam sendiri, belum ada keputusan

ayat (1) ke-1 KUHP. Tujuh anggota dewan ini menambah panjang daftar anggota DPRD Sumut yang terjerat kasus suap dari Gatot. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima pimpinan dan mantan pimpinan DPRD Sumut. Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah; mantan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun serta tiga Wakil Ketua DPRD Sumut, yakni Chaidir Ritonga, Sigit Pramono Asri, dan Kamaluddin Harahap telah divonis bersalah menerima suap dari Gatot.KPK memastikan pengusutan kasus ini bakal terus bergulir.(rm/andr). Sambungan Hal. 1

mengenai dibuatnya community house untuk menampung mereka,” ungkap Agus. Namun demikian, Agus tidak dapat menjamin keseluruhan pencari suaka tersebut dapat direlokasi ke daerah lain. Pasalnya, masing-masing daerah itu meminta persyaratan tertentu.”Biasanya tergantung kepala rudenim masing-masing daerah. Alasannya mungkin karena warga asing ini pun sering buat ulah. Sama seperti di sini,”ujarnya Menurut Agus, jumlah para pencari suaka ini bisa semakin bertambah seandainya masyarakat terus memberikan rasa belas kasihan. Sedangkan imigrasi belum dapat memproses keberadaan pencari suaka karena belum ada payung hukumnya dan yang dilakukan masih proses harmonisasi peraturannya.”Sampai sekarang nggak ada payung hukumnya, pencari suaka ini kewajiban siapa, makanya kita sulit untuk mengambil tindakan. Apakah akan dideportasi atau seperti apa,” tuturnya. Dengan kondisi tersebut, ia berharap Duta Besar Indonesia di negara lain nantinya lebih memahami syarat-syarat pemberian visa agar tidak ada penyalahgunaan.”Syarat dan prosedur pemberian visa harus tahu dan wajib dilaksanakan supaya tidak ada lagi ke depan diberikan visa bisnis tapi sampai sini jadi pengungsi. Interview dan prosedurnya harus jelas,” ujar Agus. Dikatakan Agus, belakangan ini tepatnya pada tanggal 23 Mei 2016 pihak Imigrasi kelas I Khusus Batam, telah menerima informasi dari Organisasi Internasional untuk Imigrasi atau International Organization for Migration (IOM) bahwa organisasi tersebut tidak lagi mau memfasilitasi pengungsi dan pencari suaka di Batam Dengan adanya informasi tersebut maka sejak itu pula Imigrasi Batam juga tidak mau lagi memfasilitasi mereka yang tadinya jika pencari suaka datang ke Batam mereka difasilitasi ke Hotel Kolekta yang sekarang jumlahnya sudah ratusan. Pada saat 23 Mei 2016 itu juga pencari suaka di Taman Aspirasi hanya 11 orang. Tapi hari ini jumlahnya sudah bertambah yakni sebanyak 79 orang. “Sampai detik ini juga belum ada solusi mau dikemanakan mereka, IOM tidak lagi mau memfasilitasi mereka, jadi bukan serta mereka masalah ini tugas imigrasi, karena imigrasi tidak punya anggaran untuk pengungsi maupun pencari suaka, tugas kami hanya mengurus admin-

istrasinya saja,”kata Agus Wijaya. Agus menambahkan, dengan banyaknya para pengungsi atau pencari suaka di Taman Aspirasi tentu membuat terganggu seperti kebersihan kota, kerapian kota ini kan menjadi beban buat pemerintah dan masyarakat. Namun juga pihaknya menghimbau bukan menyalahkan masyarat Batam jika ingin memberikan bantuan seperti makanan, maupun tenda. Tapi tolong di ingat, mereka itu bukan butuh bantuan makanan seperti itu, yang mereka inginkan kapan mereka dikirim ke negara ke tiga. Sedangkan saat ini negara ke tiga seperti Australia, Eropa dan Amerika sudah ditutup untuk pengungsi atau pencari suaka, akhirnya mereka mau dikemanakan, harapan harapan kosong mereka mau dikirim, sementara negara tujuan tidak menerima lagi. Indonesia tidak meratifikasi konfensi tahun 55 tentang pengungsi maka di Indonesia wajib ada IOM dan UNHCR. Tetapi Indonesia adalah sebagai negara transit, artinya negara transit itu mereka disini hanya sebentar, selanjutnya dikirim ke negara ketiga. Nah kalau negara ke tiga sudah ditutup, mereka transit disini tidak tau kapan waktu dikirim, berarti Indonesia bukan negara transit lagi. “Jadi saya minta seluruh aparat pemerintah, instansi dan masyarakat tahu bahwa hal ini adalah persoalan kita semua, bukan Imigrasi, memang mereka orang asing. Indonesia juga belum punya UU tentang migrasi. Jadi ayo bareng bareng mau diapakan mereka ini, kalau ini tugasnya imigrasi ya memang, tapi bagaimana mengurusnya, ungkap Agus Wijaya. Menurut Agus, semua rumah detensi Imigrasi di Indonesia sudah penuh, terus kalau kita kirim ada penolakan dari pemerintah daerah. Semua pemerintah daerah setempat tidak mau. Kalau dari Batam mau kita pindahkan ke Tanjungpinang mungkin Tanjungpinang menolak. Ya jadi jangan saling menyalahkan, nanti malah mereka jadinya tidak terurus. “Disamping itu perlu diketahui mereka ini bukan orang tak punya, saya punya bukti buktinya, mereka sering pergi ke Money Changer dan beli obat obatan di apotik nggak mau di pinggir jalan, berarti mereka itu orang mampu,” ujar Agus Oleh karena itu kata Agus lagi, pihaknya menegaskan bahwa mereka itu gak butuh

bantuan, mereka butuh kapan dikirim ke negara ke tiga, ”Saya pridiksi mereka itu masih dapat kiriman dari saudara saudaranya yang sudah berhasil, makanya sering ke money changer. Nah kalau kita sering memberikan bantuan makanan mereka senang dapat perhatian, jadi perhatian itu yang dibutuhkan. Oleh karena itu mari kita semua bersatu menangani hal ini,”tuturnya Menurut Agus Wijaya, umumnya para imigran kebanyakan berasal dari negara di Asia dan Timur Tengah. Seperti Afganistan, Somalia, Srilanka, Pakistan, Irak, Sudan, Suriah, Vietnam, dan Negeria, semua negara tujuan Australia, karena Australia dinilai netral dalam memberi suaka. Tapi jangan salah negara tersebut cukup ketat semua yang ingin masuk ke negara itu tidak mudah karena mau masuk saja keberadaan kita cepat terdeteksi. Oleh karena itu, kata Agus, perlunya Batam kita jaga dengan baik agar investor masuk dan menanamkan investasinya,” Kalau Batam tidak kondusif dan banyak pengungsi atau migrasi bagaimana investor mau masuk ke Batam,” kata Agus Wijaya. Tak hanya imigrasi yang kelabakan dengan keberadaan pencari suaka atau pengungsi di Batam Centre. Namun Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, juga mengeluhkan keberadaan pengungsi itu di Batam. Alasannya, di Batam, tidak ada tempat untuk penempatan mereka. ”Tapi, faktanya mereka sudah ada disini. Kalau badan internasional tidak bertanggungjawab lagi, makanya kita perlu menyikapi,”ujarnya Dikatakannya, pemerintah daerah perlu mengambil sikap, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Khusus di Batam, harus bebas dengan pengungsi.”Harus di setop pengungsi masuk. Batam tidak ada pengungsi. Karena Batam bukan tempat penampungan mereka,” tegasnya. Nuryanto menjelaskan, semakin hari, jumlah pengungsi di Batam bertambah. Selain di Taman Aspirasi, ada juga di Hotel Kolekta Batam. Namun yang sudah jelas tidak ditanggung IOM, yang tinggal di Taman Aspirasi Batam,ujar Nuryanto Taman Aspirasi ini berbatasan dengan Kantor Kejaksaan Negeri Batam, dan parkiran kantor DPRD Kota Batam. Ditempat ini terlihat jelas para pengungsi atau pencari suaka memasang tenda dan tidur tiduransehingga sangat merusak pemandangan di pusat Pemerintahan tersebut, (rm/mawardi).

KORAN UMUM

Website: www.rakyatmediapers.co.id Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id

Edisi : # 165 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Selasa, 9 - 16 Agustus 2016 - MINGGU- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

PEGAWAI BANK DI BATAM IKUT JARINGAN TERORIS BAHRUM NAIM KANTOR BP Batam di Batam Centre

Hasil Audit BPKP Penunggak

UWTO BP Batam Rp235 Miliar BATAM, RAKYAT MEDIA-Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyebutkan BP Batam banyak mengobral lahan membuat para petinggi BP Batam mawas diri. Mereka berjanji untuk segera membenahi keberadaan institusi pengelola Batam ini.”Saya tidak tahu soal audit BPKP ini. Bagi kami yang terpenting adalah membangun BP Batam kembali dari awal,” ucap Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, kepada wartawanJumat (5/8/2016) di Batam Centre. Ia meminta kepada masyarakat agar jangan mendiskreditkan BP Batam yang baru terkait hasil audit BPKP ini.”Kita sudah mencoba untuk mengubah keadaan yang sekarang, dan biarlah masyarakat yang menilai kami saat ini,” ujar Gusmardi mencoba diplomatis. Gusmardi sangat mengerti hasil audit BPKP menohok keras mengenai persoalan sistem pengelolaan lahan di Batam yang sangat buruk.”Makanya kami melakukan bersih-bersih internal. Bagian lahan kami ganti dengan tujuan itu,”ujarnya Kebijakan berikutnya yang dilakukan oleh pimpinan BP Batam yang baru adalah melakukan pemanggilan terhadap para pemilik lahan tidur dan penunggak UWTO.”Berikutnya adalah mempermudah perizinan baik di lahan maupun investasi,” ungkapnya. Sebelumnya, hasil audit BPKP menunjukkan BP Batam dalam rentang waktu antara 8 Maret hingga 5 April mengeluarkan keputusan-keputusan strategis yang berdampak luas.Padahal sesuai dengan surat edaran nomor S-57/M.EKON/03/2016, BP Batam tidak boleh melakukan hal tersebut. Kebijakan-kebijakan strategis yang bersifat ilegal yang dikeluarkan BP Batam antara lain terkait pengalihan aset, pengamanan dokumen, penandatanganan perjanjian, pemberian dan perpanjangan izin, perubahan status hukum pada organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Salah satu contohnya adalah BP Batam telah menerbitkan 149 Penetapan Lokasi (PL) untuk lahan seluas 300 hektare lebih, kemudian pembiaran terhadap penunggakan UWTO atas tanah seluas 442,68 hektare senilai Rp 235 miliar.(rm/bp).

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dari enam orang terduga jaringan terorisme Bahrum Naim yang diamankan di Batam sejak Jumat pagi (5/8/2016) pekan lalu, satu di antaranya bekerja sebagai karyawan bank di Batam. Dia adalah Trio Syahputra, berusia 46 tahun. Dia diciduk Densus 88 pukul 07.25 WIB, dalam perjalanan bekerja di bank di kawasan Nagoya, tepatnya di jalan Tengku Umar.Trio Syahputra tinggal di Komplek Masyeb Tiban. Sementara lima orang lainnya yang ditangkap rata-rata bekerja sebagai karyawan sejumlah perusahaan swasta di Batam. Namun Tegar Sucianto, satu dari enam terduga jaringan teroris yang diamankan Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Batam, Jumat (5/8/2016) pagi, akhirnya dilepas polisi. Tegar tidak terbukti bagian dari terduga jaringan teroris Bahrum Naim sehingga dikembalikan ke orangtuanya di Perumahan Taman Batuaji Indah 2 blok S nomor 15, Sagulung, hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB. Tegar dalam penangkapan terduga jaringan teroris itu hanya sebagai saksi. Saat penangkapkan, Tegar sedang membonceng HGY (20) dengan sepeda motornya. HGY adalah rekan kerja Tegar yang hingga saat ini masih ditahan Densus karena Densus 88 mengklaim HGY terindikasi bagian jaringan teroris. Desy, ibu Tegar, saat ditemui wartawan di kediamannya, Sabtu (6/8/2016) menjelaskan, ikut ditangkapnya anaknya karena kebetulan saja. Densus sebenarnya manargetkan HGY, yang kebetulan satu motor dengan Tegar, sehingga Tegar ikut. (rm/bp)

Ilustrasi : penangkapan teroris di Batam

BUPATI BENGKALIS Rusli Zainal Tak Ada Dalam Sel DISEBUT SEBUT TERSERET KASUS BANSOS Komisi III DPR RI Sidak

11 anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pekanbaru

PEKANBARU, RAKYAT MEDIA-Ada hal menarik zaat sejumlah anggota Komisi III melakukan sidak di ruangan sel Narapidana Kasus Tipikor Lapas Klas IIA Pekanbaru, pada Senin (1/8/2016) pekan lalu. Para anggota Komisi III itu tidak sekedar hanya meninjau tapi juga ingin bertemu dan melihat langsung mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang menghuni sel Perawatan Nomor 3.”Mana Rusli Zainal,” tanya M Nasir Zamil kepada

petugas Lapas. Saat itu, tidak terlihat kebedaraan narapiana kasus korupsi Pon Riau 2012 dan kasus Alih fungsi lahan tersebut. Seorang petugas lantas memerintahkan petugas sipir untuk memanggil Rusli Zainal untuk hadir diruangan itu. Selang sekitar 1 menit kemudian, terpidana kasus korupsi yang divonis 10 tahun penjara itu, terlihat datang dengan sedikit tergopoh-gopoh sambil melempar senyuman kepada sejumlah anggo-

ta Komisi III yang hadir saat itu. Rusli hari itu terlihat berpakaian rapi dengan mengenakan pakai batik dan celana katun lengkap dengan sepatu. “Dari mana tadi Bang (Rusli)? ,” tanya Nasir sambil menjabat tangan Rusli.”Ada kunjungan dari Nyonya’,”kata Rusli Zainal menjawab pertanyaan dengan tertawa. 11 anggota DPR RIdari Komisi III yang hadir di Lapas Klas IIa Pekanbaru dalam rangka kunjungan kerja. (rm/hth).

Pengaman di Sejumlah Pelabuhan Batam Diperketat BATAM, RAKYAT MEDIA-Pascapenangkapan enam orang terduga teroris di Batam Jumat (5/8/2016) pekan lalu, seluruh aktivitas warga khususnya di beberapa pintu pelabuhan masih terpantau aman dan kondusif. “Tidak ada pengawasan yang melebihi dari hari-hari biasa. Pantauan kami di pelabuhan internasional BatamCenter, Punggur, Sekupang dan lainnya masih tetap aman. Kami minta warga jangan takut melewati pelabuhan. Kami tetap memberikan pelayanan aman pada penumpang,” kata

SALAH seorang anggota Brimob bersenjata lengkap berjaga jaga di Pelabuhan

Kepala Kepolisian Kawasan Pelabuhan AKP Wahyu Norman Hidayat SIK, kepada media ini Sabtu (6/8/2016) pekan lalu di Sekupang

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

Tambah Norman begitu pria ini disapa mengatakan, meski situasi aman dan kondusif diminta masyarakat agar melaporkan orang asing yang bergelagat mencurigai. “Waspada tetap,” imbuhnya. Senada dengan kata Norman. Kepala Syahbandar pelabuhan Sekupang Komarudin mengatakan, di pelabuhan sana arus lalu-lintas masih seperti biasa. “Alhamdulillah aman. Perjalanan kapal dari Batamke daerah-daerah lainnya terpantau aman. Sejauh ini, tidak ada yang mencurigakan,” kata Komardin. (*)

BENGKALIS, RAKYAT MEDIA-Kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis tahun 2012 yang melibatkan mantan Bupati Bengkalis Herlyan Saleh, menyeret nama Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Dalam dakwaan mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, dipersidangan tindak Pidana Korupsi PN Tipikor Pekanbaru terkait kasus korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Bengkalis 2012. Nama Bupati Bengkalis Amril Mukminin disebut sebut menerima uang sebesar Rp10 juta. Saat itu Amril Mukminin masih menjabat anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014. Namun keterlibatan Bupati Bengkalis ini dibantah oleh Pengacara Amril Mukminin, Asep Ruhiyat. Menurut Asep, kliennya tak pernah menerima uang Rp 10 juta dari dana bansos seperti yang disebutkan dalam dakwaan Herliyan Saleh. Asep menegaskan, sejauh ini kliennya Amril Mukminin mengaku tidak pernah menerima uang dari bansos tersebut. ”Kien saya tak pernah menerima uang dari dana bansos tersebut,” kata Asep, kepada kepada wartawan belum lama ini di Pekanbaru Asep menjelaskan, kemungkinan ada oknum yang menerima uang itu dengan mengatasnamakan Amril Mukminin. Namun pihaknya hingga kini masih mencari informasi siapa oknum yang menerima uang itu. Menurut pengakuan Amril dirinya tak pernah terima uang dari siapa pun. Herliyan Saleh menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Pekanbaru. Herliyan didakwa turut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp31 miliar. “Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis 20092014 bersama-sama dengan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah beserta Ketua Banggar 2012 almarhum Asmar Hasan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau Sekda Bengkalis 2012 Azrafiany

Bupati Bengkalis

Amril Mukminin Azis Raof turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Jaksa Penuntut Umum Yusuf Luqita Danawihardja di hadapan majelis hakim bulan lalu Dalam pelaksanaannya pencairan dan penggunaan dana hibah Bengkalis tahun 2012 tersebut kata Jaksa Yusuf, ternyata terdapat penyimpangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu beberapa anggota DPRD Bengkalis 2009-2014 di antaranya Amril Mukminin. Amril diduga memperoleh uang Rp 10 juta. Akibat perkara tersebut, pemerintahan Kabupaten Bengkalis merugi sebesar Rp 31.357.740.000 berdasarkan perincian laporan hasil audit badan pengawas keuangan dan pembanguan BPKP Provinsi. Atas perbuatannya, Herliyan Saleh diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam sidang itu, Herliyan Saleh menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa tersebut. “Kami keberatan, dan akan mengajukan eksepsi pekan depan,” ujar kuasa hukum Herliyan, Aziun Ashari.(rm/mwd).