Issuu

CMYK

Pungli Marak di SMPN 6 Sei Panas, Murid Baru Dipungut Rp3 Juta Sampai Rp5 Juta K O25R- A U2016 M U -M 31N Juli MINGGU- IV

Penanggung Jawab Senin, Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Baca Hal 2 TERDAFTAR

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Edisi : # 163 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Proyek Satker Jaringan Sumber Air SNVT Kepri

“Sarat Korupsi” Proses Lelang Sarat Kongkalikong Dan Pekerjaan Asal Jadi

KEPALA BNN Komisaris jenderal (Komjen) Pol Budi Waseso

AKAN SIKAT BANDAR BESAR NARKOBA DI BATAM

PEMBANGUNAN tanggul penahan pantai di Pulau Putri Nongsa

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus Polda Kepri, diminta untuk mengusut dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan sejumlah tanggul pengaman pantai di Kepri yang dilaksanakan SNVT Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV Kepri tahun 2015. Dimana Pemerintah pusat melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tiap tahun mengucurkan anggaran APBN mencapai ratusan miliar ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk sejumlah proyek pembangunan pengaman pantai yang dilaksanakan SNVT Satuan kerja (Satker) Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepri Batam. Berdasarkan data diperoleh media ini, pada tahun 2015, proyek yang dilaksanakan SNVT Kepri dengan kegiatan pembangunan pengendalian banjir, dan sejumlah pembangunan tanggul pengaman pantai nilainya mencapai Rp59 miliar. Namun, dari hasil pantauan dilapangan proyek yang dilaksanakan tersebut di duga kuat sarat penyimpangan dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bersambung ke Hal 11

Kejari Batam Musnahkan Barang Bukti Perkara Kejahatan

KEPALA Kejari Batam, Muhammad Mikroj, dan Wakil Walikota Batam

BATAM, RAKYAT MEDIA-Bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Batam Rabu (20/7/2016) Kejaksaan Negeri Batam, memusnahkan berbagai jenis barang bukti perkara kejahatan yang sudah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap pada 2015 awal 2016. “Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 2.300 gram sabu, 1.500 gram ganja kering, serta 694 butir pil ekstasi.

PROYEK pengaman pantai Jagoh, Dabo Lingga menurut masyarakat setempat tak bermanfaat

PROYEK pembangunan pengaman pantai siluman tak ada papan proyek

Bersambung ke Hal 11

Gubernur Kepri Teken Komitmen Pemberatasan Peredaran Gelap Narkoba BATAM, RAKYAT MEDIA-Maraknya peredaran gelap narkoba di Provinsi Kepri, akhirnya pemerintah membuat satu komitmen bersama dengan sebutan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan seluruh Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) Provinsi Kepri, Kamis (21/7/2016) lalu di Mapolda Kepri, Nongsa, Batam. Selain Gubernur Kepri yang ikut menandatangani komitmen bersama (P4GN) Provinsi Kepri, juga Kepala FKPD yakni Kapolda Kepri, Danrem 033/WP, Danlanramal IV, Kajati Kepri, Ketua Pengadilan Tinggi Ke-

pri, Danguskamlabar , Ketua DPRD Kepri, Kepala.BNN P, Kanwil Bea Cukai, Kanwil KuhHam, Kapala. BPOM , Danlanud, Kepala.Bakamla, Kabinda, dan Kepala.BP Kawasan. Selain menandatangani komitmen bersama Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang disaksikan oleh Kepala BNN RI, Komjen. Pol. Drs. Budi Waseso. Ditempat tersebut dilakukan acara Tatap Muka Kepala BNN dengan TNI-Polri dan Aparat Penegak Hukum. Pada kesempatan tersebut, Nurdin menyatakan sebagai Gubernur KepuBersambung ke Hal 11

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun teken P4GN disaksikan Komjen Pol Buwas

7 Koruptor Tahanan Kejati Kepri Dijebloskan Bersama Penjahat Kriminal

Bersambung ke Hal 11

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

JAKARTA, RAKYAT MEDIA- Kepala Badan Narnokita Nasional (BNN) Pusat Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Waseso, sudah mendata ada 72 bandar besar narkoba di Indonesia. Dari 72 penjahat narkoba ini satu diantaranya bandar besar tersebut berada di Pulau Batam. Hal ini disebutkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso. Ketika Budi Waseso, berada di Batam melakukan sosialisasi bahaya narkoba pada sejumlah perusahaan dan rombongan Buwas juga Pelabuhan Batuampar. Menurut Buwas, pelabuhan, baik resmi maupun ilegal, sangat rawan menjadi pintu masuk narkoba. Khususnya dari luar negeri. “Peredaran narkoba itu kuat melalui jalur laut, makanyaBudi Waseso mengatakan, jajaran BNN beserta kepolisian bertekad menyikat penjahat narkoba itu, khususnya para bandar besarnya, termasuk bandar besar yang ada di Batam.Ini sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberangus peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan Jokowi meminta aparat menembak di tempat setiap pelaku kejahatan narkotika. Itu kegeraman Presiden. Tapi kita terhalang dengan undang-undang,”kata Komjen Buwas Siapa bandar besar Narkoba di Batam tersebut, namun Buwas tak mau menyebut nama secara detail karena BNN bertekad akan menyikat badar tersebut. Buwas menyebut Indonesia sudah darurat narkoba. Hal ini, dilihat dari banyaknya kasus dan barang bukti narkoba yang diamankan aparat.

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIATujuh tersangka tahanan kasus korupsi yang ditangani Kejati Kepri, yang dijebloskan ke Rutan Kelas IA Tanjungpinang, tidak mendapat perlakuan istimewa. Hal itu dikatakan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IA Tanjungpinang, Budi Istiawan, kepada wartawan belum lama ini di kantornya. “Tidak ada perlakuan istimewa. Semua sama seperti tahanan kasus lainnya,”kata Budi. Budi mengatakan, para tahanan yang di titipkan di Rutan. Saat ini ditempatkan di ruang Admisi Orientasi (AO) selama satu RAJA Tjelak Nur Jalal saat di giring ke Rutan Tanjungpinang (pakai baju putih)

Bersambung ke Hal 11

Jaksa AgungHM Prasetyo:

Pecat 60 Jaksa Karena Melanggar Hukum

Jaksa Agung RI

HM Prasetyo

JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini merayakan hari jadinya yang ke-56. Berkaitan dengan hari jadinya diharapkan lembaga penegak hukum tersebut semakin profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun @jokowi. Melalui akun Twitternya Jokowi berharap Bersambung ke Hal 11

PENDIDIKAN

Walikota : Akan Tindak Kepsek Jika Pungut Uang Komite Sekolah BATAM, RAKYAT MEDIA-Pemerintah Kota Batam mengancam akan memutasi Kepala Sekolah ke sekolah-sekolah di pulau bila kedapatan tetap memberlakukan uang komite.”Kirim kamu ke Pulau Tujuh,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi, belum lama ini keWalikota Batam pada wartawan di Batam Muhammad Rudi Centre. Pemkot Batam melarang seluruh sekolah meminta uang komite dari orang tua siswa karena pemerintah telah menyalurkan seluruh biaya pendidikan yang diperlukan. Wali Kota optimistis tidak akan ada kepala sekolah yang memungut uang komite dari orang tua siswa dan melawan instruksi Wali Kota.”Tidak mungkin ada yang berani minta, sudah ada SK Wali Kota masak mau minta juga. Mulai Juli, mulai masuk sekolah hari ini, tidak ada uang komite,” tegasnya. Pemerintah memastikan akan membayar seluruh keperluan pendidikan di sekolah negeri, termasuk gaji guru honor. Sehingga sekolah tidak memiliki alasan untuk meminta uang komite.”Uang honor, sudah didudukkan. Untuk sampai (APBD) perubahan, cukup,” katanya. Sebelumnya, Wali Kota mengatakan penghapusan uang komite dari SD hingga SMA se-derajat diperlukan untuk mengurangi beban orang tua siswa. Pemkot Batam sudah menerapkan penghapusan uang komite SD dan SMP terlebih dulu, sebelum memutuskan menerapkan kebijakan yang sama untuk SMA se-derajat mulai tahun ajaran 20162017.”Saya melihat hari ini keuangan daerah ini sudah mencukupi. Artinya pola menengah ini kita akan hilangkan uang komite, mulai Juli,” katanya. Pada tahun ajaran 2015-2016, seluruh SMA se-derajat negeri memungut uang komite yang dulunya bernama biaya SPP, dengan besaran antara Rp200 ribu hingga Rp300 ribu persiswa.”Kalau sebulan Rp200 ribu kan sudah terbantu. Bisa membantu masyarakat,” kata Wali Kota.(*)

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

Pungli Marak di SMPN 6 Sei Panas Dan SMKN 5 Sagulung

Murid Baru Dipungut Rp3 Juta Sampai Rp5 Juta Berdalih Untuk Pembangunan Ruangan BATAM, RAKYAT MEDIA-Praktek jual beli kursi yang berujung pada pungutan liar (pungli) pada musim penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah negeri di Batam seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa terjadi setiap tahunnya. Pungli terjadi hampir di seluruh sekolah negeri yang ada di Batam. Mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/ SMK. Besarnya pungli di tiap sekolah pun bervariasi. Di tingkat SD, harga kursi dibandrol sebesar Rp800 ribu sampai Rp1,5 juta, tingkat SMP dibandrol dari Rp3 juta sampai Rp5 juta. Sedangkan tingkat SMA/SMKN bisa mencapai Rp7 juta. Padahal Walikota Batam Muhammad Rudi, dengan tegas sudah mengintruksikan kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kepala Sekolah dari mulai SD, SMP dan SMA/SMKtidak dibenarkan lagi melakukan pungutan uang dari siswa dengan dalih apapun. Namun, tampaknya instruksi walikota Batam tersebut sama sekali dianggap angin lalu oleh pihak sekolah. Berdasarkan informasi yang diterima media ini dariorang tua murid yang anaknya bersekolah di SMP Negeri 6 Sei Panas, mengatakan bahwa di SMP Negeri 6 telah terjadi pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada wali murid. Dalam laporannya, wali murid yang minta namnya dirahasiakan terse-

but mengatakan bahwa pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah saat penerimaan murid baru. Dimana pungutan yang dilakukan adalah terhadap penerimaanmurid baru, pihak sekolah melakukan pungutan terhadap orang tua murid dengan dalih untuk pembangunan lokal baru bagi murid yang baru masuk. Tak tanggung tanggung Pungutan yang dilakukan terhadap orang tua murid dengan dalih untuk membangun lokal baru bagi murid baru besarnya mencapai Rp3 hingga Rp5 juta rupiah. Lebih jauh sumber itu menyebutkan, SMP 6 berlokasi di Jalan Laksamana Bintan Sei Panas yang dipimpin Sularno ini, rencananya akan membangun 6 ruangan kelas baru, dimana 3 ruang kelas baru nantinya akan diperuntukan bagi murid baru. Maka bisa dibayangkan praktik pungli yang terjadi di sekolah tersebut jika setiap murid dipungun uang pembangunan rata rata Rp 3 juta rupiah dikali 1 ruangan sebanyak 35 murid x Rp3.000.000 = Rp105.000.000 x 3 rungan = Rp315.000.000 Padahal, setiap sekolah baik SD, SMP dan SMA negeri untuk membangun sukolah baru maupun ruangan lokal baru anggaran pembangunannya sudah melalui dana APBD. Bukan setiap penerimaan murid baru Kepala sekolah memungut uang pembangunan kepada

SMP Negeri 6 Raja Laksamana Bintan Sei Panas Batam

orang tua murid. Selain SMP 6 Sei Panas yang dikeluhkan marak pungli, orangtua dan wali murid yang memasukkan anaknya ke SMKN 5 Sagulung, Batam, juga mempertanyakan pungutan sebesar Rp 1 juta yang dilakukan pihak sekolah kepada pelajar yang masuk melalui jalur Offline. Bahkan dana Rp 1 juta yang diminta oleh pihak sekolahjika tidak di serahkan maka anak yang masuk melalui jalur Offline akan di blacklist dari SMKN 5 Sagulung Batam. ”Kami sangat menyesalkan kebijakan pihak sekolahyang tidak transparan, pungutan Rp 1 juta untuk masuk ke SMKN5 Sagulung,”kata Parlaugan, orangtua

murid yang anaknya tercatat sebagai peserta didik baru di SMKN5 SagulungBatam. Dia juga meminta Disdik terlebih Pemerintah Kota Batam, agar terjun langsung untuk mengecek permintaan dana tersebut.”Kita minta Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mengecek hal ini,” katanya. Hingga berita ini dimuat baik Kepala SMP Negeri 6 Sei Panas Sularno, maupun Kepala Sekolah SMK negeri 5 Sagulung Agus Sahrir, belum berhasil dikonfirmasi terkait maraknya pungutan liar di sekolah tersebut karena nomor telpon kedua Kepala Sekolah itu tidak aktif. (rm/mwd)

Pemko Batam Tunda Lanjutkan Pembangunan Sekolah 2016

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah tengah memberikan ceramah kepada ratusan Mahasiswa

675 Mahasiswa Dari 44 Universitas Negeri KKN di Kepri TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Sekitar 675 mahasiswa dari 44 Universitas Negeri yang ada di Indonesia diundang untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal atau 3T di Provinsi Kepulauan Riau. KKN ini akan dilakukan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke di 3 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Kepri. “Mereka melaksanakan KKN ini di Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga dan Kota Batam. Nantinya mereka akan KKN di wilayah 3 T yang ada di daerah-daerah ini,” ujar Tengku Said Razai, ketua panitia KKN Kebangsaan saat ditemui di Hotel Sunrise, Jumat (22/7/2016). Said menjelaskan, KKN ini bersifat ekowisata, dan memiliki wilayah

3T, sementara ibukota Provinsi Kepri, Tanjungpinang tidak memiliki itu. Kemudian untuk Natuna dan Anambas, memang mereka meminta agar mahasiswa disebar di sana. Namun, pihaknya tidak dapat menuruti peintaan itu dikarenakan susahnya transportasi dan jarak tempuh yang cukup jauh. “Bukan tidak mau, tapi kita memikirkan banyak hal, makanya nggak di kirim ke Natuna dan Anambas. Selain itu juga ada anjuran menteri bahwa di Natuna dan Anambas jangan dulu, karena ditakutkan menyusahkan nantinya,” ujar Said. Saat ini tengah dilakukan pembekalan, banyak pejabat yang memberikan pembekalan, mulai dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade

Supandi, dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Syafsir Aklus. “Selain KKN Kebangsaan, kita juga melakukan KKN revolusi mental, tapi khusus mahasiswa Umrah saja, sebanyak 500 orang. Sedangkan untuk KKN Kebangsaan ini mahasiswa kita cuma 100 orang, selebihnya mahasiswa dari 44 universitas negeri dan 1 universitas dari Malaysia, yaitu Universitas Teknologi Malaysia (UTM),” terang Said. Peserta akan dilepas pada tanggal 25 Juli, seluruh mahasiswa diberangkatkan di 45 lokasi yang telah ditentukan dari 3 kabupaten dan 1 kota. mereka akan meninggalkan kampus kurang lebih selama sebulan, yaitu dari tanggal 21 Juli - 27 Agustus. (rm/bty)

Tahun 2016 Disdik Kota Batam Hanya Bangun 2 Sekolah Baru BATAM, RAKYAT MEDIAMeski Lonjakan jumlah siswa baru tiap tahun terus meningkat dibanding dengan ketersediaan jumlah unit kelas dan sekolah di Batam, Untuk tahun 2016 ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam hanya membangun dua sekolah baru di Kota Batam.”Kami hanya bangun satu sekolah untuk jenjang SMA dan satu lagi untuk SD,” kata Muslim, belum lama ini kepada wartawan Muslim Bidin jelaskan, SMA yang dibangun itu adalah SMA 20 yang berlokasi di kawasan Perumahan Legen-

da Malaka, Batamcenter. Sedangkan untuk SD, di bangun di wilayah Perumahan Villa Mukakuning, Sagulung, ”Lokasi persisnya saya juga tidak hafal, tapi di sekitar kawasan itu,” kata dia. Muslim melanjutkan, adapun dana untuk pembangunan dua sekolah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 ini. Disinggung terkait adanya beberapa proyek sekolah yang awalnya dibangun oleh Dinas Tata Kota (Distako) Batam namun kemudian dilimpahkan pada Disdik sejak

pertengahan tahun lalu. Muslim mengatakan pihaknya belum akan merampungkan proyek tersebut. Pasalnya, kata ia, pihak Disdik belum mendapatkan laporan detil terkait proyek bangunan tersebut sehingga perlu kajian ulang yang mendalam sehingga tidak ada keluhan seperti bangunan yang mudah rusak atau problem lain di kemudian hari.”Kita belum tahu struktur bangunan yang ada itu masih kuat atu tidak,” kata Kepala Dinas. Pihaknya mengaku akan meminta masukan dari ahlin-

ya. Termasuk, dengan mengundang konsultan yang membangun sekolah yang belum rampung itu.”Kita nanti panggil konsultan perencanaan dan pengawasnya, soalnya kalau ada kesalahan nanti kita yang kena,” terangnya. Muslim juga menyatakan akan mengajak Distako untuk mendiskusikan hal ini bersama. Jika sudah memenuhi kriteria, pihaknya akan mengebut penyelesaian sekolah tersebut. ”Saya ingin ini clear, tidak mau melanjutkan pekerjaan yang separuh,” kata Muslim Bidin. (rm/winarto).

BATAM, RAKYAT MEDIAPemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menunda kelanjutan pembangunan sejumlah sekolah yang sedianya dilakukan pada 2016 akibat keterbatasan anggaran.”Untuk bangunan sekolah yang belum selesai rencananya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2017,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Batam Gintoyono Batong, belum lama ini kepada wartawandi Batam Gintoyono mengatakan, ada sembilan sekolah yang belum selesai dibangun pada 2015, dan seharusnya pembangunan dilanjutkan pada 2016 menggunakan mekanisme pendanaan multi years (tahun jamak).Gintoyono membantah pekerjaan pembangunan terhenti, melainkan hanya menunda selama setahun. “Pembangunan bukan mangkrak, tapi tadinya dibangun bertahap, dengan dibuktikan bangunan yang belum selesai langsung sudah digunakan oleh sekolah tersebut,” kata dia. Sebanyak tujuh dari sembilan sekolah yang masih dalam tahapan pembangunan itu sudah dipergunakan warga

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam

Gintoyono Batong untuk proses belajar mengajar. Sedang dua sekolah lainnya belum bisa digunakan untuk operasional sekolah.”Dua sekolah masih tahap pemancangan tiang,” kata dia. Selain sembilan sekolah yang masih tahap pembangunan, tiga sekolah yang dibangun pada 2015 sudah selesai, yaitu SMP Legenda Malaka, SMP Dapur 12 dan SD Sei Pelunggut. Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata menyatakan pemerintah terpaksa melakukan penghematan belanja akibat defisit anggaran.Ia mengatakan nilai

Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diterima Pemkot Batam, berkurang sekitar Rp100 miliar dari yang diasumsikan dalam APBD, sehingga anggaran defisit. Pengurangan anggaran dilakukan dengan dua cara, berdasarkan rekomendasi dari Pemprov Kepri, yaitu memotong dan menghemat mata anggaran yang dianggap boros dan juga memindahkan alokasi mata anggaran yang tidak sesuai. Demi menghemat, Pemkot juga terpaksa menunda belanja yang dianggap masih mungkin untuk diundur, seperti melanjutkan pembangunan sekolah. Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menyatakan pembangunan sekolah banyak yang bermasalah dalam perencanaan dan pembuatan Detailed Engineering Design. Menurut dia, pembuatan DED seringkali tidak sesuai dengan fakta lapangan, misalnya saja dalam DED disebutkan lahan belum siap bangun,”Seperti SMP yang di Tanjung Riau, yang kemudian yang tak bisa dibangun Disdik, karena tidak ada pematangan lahan,” kata Ardiwinata. (rm/ant)

Sekolah Dilarang Memperjualbelikan Buku Paket Dan Lembar BATAM, RAKYAT MEDIAKetua Komisi IV DPRD Kota Batam Riki Indrakiri mengegaskan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2008, setiap sekolah dilarang menperjualbelikan buku paket maupun lembar kerja siswa (LKS) kepada setiap muridnya.”Intruksi Menteri Pendidikan, Anies Basweda, penggunaan LKS di sekolah tidak diperbolehkan lagi,” ujar Riki, Rabu (19/7/2016). Bagi sekolah yang melanggar, lanjutnya, ada hukuman mulai dari teguran sampai diserahkan kepada pihak inspektorat. Peraturan ini juga menjelaskan sanksi pemberhentian disiapkan bagi oknum guru dan kepala sekolah yang ketahuan menjual LKS kepada siswanya.”Kalau memang ada menemukan sekolah yang menjual buku LKS segera laporkan ke dinas pendidikan

atau DPRD Kota Batam,” sebut Riki. Menurutnya, sudah seharusnya latihan-latihan itu dibuat oleh guru sendiri. Karena setiap sekolah pasti berbeda cara pemahaman dan pengajarannya yang diberikan ke setiap murid. Maka itu LKS yang diperjualbelikan penerbit tidak layak dijadikan sebagai bahan acuan.”Dalam kurikulum 2013 (K13) tidak ada lagi LKS. Begitupun sekolah bisa terkena sanksi bila tidak selektif dalam memilih buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran,” terang Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Selain ketentuan penggunaan LKS, kata Riki, Permendkbud No.8 Tahun 2016 juga menegaskan bahwasanya buku Satuan Pendidikan harus memenuhi nilai-nilai atau standar kekuatan positif di masyarakat.

Misalnya saja, tidak mengandung unsur-unsur material pornografi, memahami ekstremisme dan militansi dan kekerasan, rasisme dan bias gender, dan tak mengandung nilai-nilai Defleksi lainnya. Selanjutnya buku yang digunakan Unit Pendidikan memenuhi kriteria evaluasi di suatu buku yang layak digunakan oleh Unit Pendidikan. Standar di pelajaran menulis kelayakan Yaitu teks di suatu buku yang layak digunakan oleh Unit Pendidikan ditetapkan Kemdikbud. Sementara itu, Anggota Komisi IV, Safari Ramadhan menegaku beberapa daerah yang sudah maju pendidikannya seperti Bandung, Yogjakarta dan Padang sduah tidak memakai lagi LKS.”Kenapa Batam tidak bisa. Ada apa? Jangan-jangan LKS ini proyek,” kritik Safari. (rm/by)

CMYK

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BATAM

UWTO Tak Bisa Dinaikkan

Tanpa Koordinasi Walikota Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam

M Syuzairi

BATAM, RAKYAT MEDIARencana BP Batam menaikkan tarif UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) secara sepihak mendapat tentangan dari Pemerintah Kota Batam. BP Batam tidak bisa seenaknya menaikkan tarif UWTO sebelum ada koordinasi dan membicarakannya terlebih dahu-

lu dengan Pemko Batam maupun DPRD Batam. “Belum bisa dinaikkan lantaran itu harus mempunyai kajian bersama. Kenaikan UWTO harus melalui kajian yang mendalam dan dibahas bersama, melibatkan Pemko Batam dan DPRD. Dasarnya adalah Undang-Undang No 23 tentang Pertanahan,” demikian ditegaskan Drs. M. Syuzairi, M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam kepada awak media. Sesuai UU tersebut, lanjut Syuzairi, menyangkut masalah pertanahan wajib menjadi urusan pemerintah daerah, termasuk juga BP

Batam tidak boleh melakukan sendirian tanpa dikaji bersama. Saat ini, katanya, momentnya tidak tepat jika BP Batam ingin Menaikkan UWTO tersebut. “Apapun alasannya, untuk saat ini BP Batam belum bisa menaikkan UWTO tanpa dikaji secara bersama. Seharusnya yang dilakukan BP Batam saat ini adalah mendorong kepada Tupoksi, bukan mencari popularitas dengan menaikkan harga UWTO. Apa yang dilakukan BP Batam tentu menimbulkan polemik, dimana saat ini Walikota Batam menginginkan UWTO dihapuskan,”tegasnya. (rm/mb).

Dicetak Oleh PT Media Cetak Batam Jln: Tenggiri Tj Sengkuang, Batu Ampar Batam 0778 - 4100200, FAX 0778 - 4100205, Kode Pos 29452 Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

Pemko Batam Tutup Mata

Videotron Ilegal Masih terpasang Di Sejumlah Titik BATAM, RAKYAT MEDIADPRD Batam mendesak pemerintah segera membongkar semua reklame videotron di kota ini. Pasalnya, videotron tersebut berdiri tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Anggota Komisi III DPRD Batam Jeffry Simanjuntak menilai, videotron tersebut juga merugikan karena tak memberikan kontribusi bagi PAD Batam.”Pemko jangan hanya diam dengan aksi pengusaha videotron ilegal tersebut. Bongkar atau minta retribusi IMB-nya,” pinta Jeffry, Kamis (21/7/2016) lalu. Selama videotron tersebut berdiri, ungkap Jeffry, pengusaha atau pemilik reklame itu tak memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak dan retribusi untuk pemasukan

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wakll Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Andi Setiawan.Amd Redaktur Hadi Sucipto, Gunawan, Iqbal Ramadan, Abdul Haris.SH, Winarto Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Hermawan, Bahtiar Divisi Pemasaran Johar Munik (Kepala), Bahtiar Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli P Perwakilan Sumatera Barat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Effendi Basri, Abd Muin Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Aman (Kepala), Anton BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Naidiran, Herianto, Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Selamat Riadi (Kepala Biro) Biro Kabupaten Anambas Romi (Kepala Biro), Mulyadi, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Buhari Biro Kab. Bengkalis Hangtuah Biro Kab Siak Hangtuah Lay Out Wandi Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)-7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529

VIDEOTRON salah satu media iklan dengan menggunakan tekonlogi LED marak di Batam

Pemko Batam Keluarkan Surat Larangan PNS Main Pokemon Go BATAM, RAKYA TMEDIA-Tak semata-mata hadir sebagai hiburan, ‘Demam’ Pokemon Go juga menghadirkan kewaspadaan pihak tertentu, tak terkecuali pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi mengeluarkan surat larangan bermain game virtual berbasisGlobal Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah. Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan walau surat tersebut secara resmi belum sampai, pihaknya memas-

tikan akan meneruskan surat itu untuk dipatuhi pegawai secara umum.”Negara ini adalah satu kesatuan yang utuh, kebijakan tingkat nasional harus dilaksanakan daerah, automatically itu,” ungkap Amsakar usai menghadiri acara Borneo Extravaganza 2016 di Mega Mall, kemarin. Lanjut dia, sama halnya dengan kebijakan semisal jam kerja, cuti dan lain-lain, jika surat resmi sudah sampai, pihaknya akan segera mengeluarkan edaran lanjutan. ”Kalau sudah masuk (sampai surat ke Pemko Batam), besok sudah keluar edarannya,” ucapnya. (rm/bps).

Komjen Pol Buwas : Selat Singapura Ancaman Bagi Indonesia BATAM, RAKYAT MEDIA - Ancaman peredaran narkoba melalui jalur laut telah menjadi perhatian khusus BNN. Sebagai langkah antisipasi, Kepala BNN, Komjen Budi Waseso (Buwas) melakukan pemantauan langsung di Selat Singapura dan mendekati selat Malaka yang termasuk kawasan rentan disusupi para sindikat. Menurut Buwas daerah perbatasan rawan dijadikan lajur penyelundupan dengan memanfaatkan mata pencaharian penduduk. “Mayoritas penduduk adalah nelayan yang memiliki kegiatan rutin yang rentan dimanfaatkan jaringan narkoba,” ungkap Buwas didampingi Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Kepala BNNP Kepri dan Kapolsek Belangpadang Batam, saat meninjau Selat Singapura, Rabu (20/7/ 2016) lalu. Kepala BNN berharap seluruh lapisan masyarakat memahami dan berperan aktif dalam melakukan up-

Komjen Pol Budi Waseso berdiri di kapal aya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tak hanya menyampaikan ekspektasi pada masyarakat, Buwas juga mengingatkan pada seluruh instansi yang terkait agar melakukan koordinasi, dan meningkatkan sinergi sekaligus meningkatkan fungsi peranan masingmasing institusinya dalam rangka menjaga kelautan Indonesia. Komjen Buwas juga meminta agar setiap instansi yang berhubungan dengan

kelautan Indonesia dapat segera membuat program penanganan masalah kerawanan di laut “Pemerintah daerah perlu lebih aktif mengawasi kependudukan, pelayaran dan lain lain serta memahami tingkat kerawanan yang timbul,” tegasnya. Di akhir pembicaraan singkatnya, Kepala BNN juga mengingatkan bahwa kerawanan dapat timbul dari penyelundupan, oleh karena itu sarana dan prasarana bidang kelautan perlu terus ditingkatkan. (rm/trik)

PAD Kota Batam. Hal senada dikatan Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Aman. Setiap usaha yang berdiri baik itu papan reklame, billboard terlebih videotron wajib memiliki izin. ”Kami minta agar ini ditertibkan. Pemko harus tegas, karena sudah menjadi ketentuan bahwa setiap pendirian usaha harus memiliki izin usaha,” kata Aman. Sekadar diketahui, terdapat beberapa titik videotron yang berdiri di Kota Batam, di antaranya Simpang Gelael Seipanas, Simpang Jam, Simpang Kabil, Baloi, Jodoh, Batuaji, dan lainnya. Kepala BPM-PTSP Gustian Riau sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya akan menertibkan semua videotron yang tak berizin setelah Lebaran tahun ini. (rm/kupdate)

Ketua Komisi IX DPR RI Berang

Karena Lebih 6.684 TKA Bekerja di Batam Dari Pada Warga Sendiri

ANGGOTA Komisi IX DPR RI

BATAM, RAKYAT MEDIA – Serbuan tenaga kerja asing (TKA) terutama asal Tiongkok saat ini membuat geram Anggota DPR RI. Para wakil rakyat tersebut mendesak pemerintah memperketat dan memperbanyak tenaga pengawas, agar dapat melindungi tenaga kerja Indonesia berjuang di negeri sendiri. Khusus di Kota Batam, saat ini ada sekitar 22 kawasan investasi. Sebanyak 6.247 perusahaan beroperasi di kawasan industri tersebut, dan menyerap kurang lebih 357.815 tenaga kerja. “Dari angka tersebut, 6.684 orang atau 18,7 persen merupakan tenaga kerja asing (TKA). Mereka terdaftar dalam izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) BPM-PTSP Pemko Batam,” ungkap Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, Jumat (22/7/2016) lalu. Jumlah tersebut diperkirakan masih jauh lebih banyak, menyusul banyaknya

TKA di Batam yang tidak terdaftar akibat kongkalikong oknum imigrasi, aparat kepolisian dan pemerintah dengan oknum perusahaan. Hal ini menambah parah tingkat pengangguran di kota industri ini. Tingginya jumlah TKA yang bekerja di Batam tersebut jelas membuat Ketua Komisi IX DPR RI meradang. Hal ini membuktikan pemerintah begitu bebas memberikan izin kepada TKA yang diduga bukan tenaga ahli alias buruh kasar. Guna mengatasi serbuan TKA asing ilegal tersebut, DPR RI telah membentuk panitia pengawas tenaga kerja. Namun kendala yang dihadapi oleh panitia pengawas adalah kekurangan tenaga pengawas.”Kami mendesak agar Menaker untuk menambah tenaga pengawas, supaya kontrol pada TKA bisa lebih optimal,” tegas Ermalena, Ketua Komisi IX DPR RI. (rm/red)

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DENGAN perolehan Piala Adipura Kencana sebagai bukti keseriusan masyarakat menjaga kebersihan di Karimu

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq menerima piala Adipura Kirana 2016 dari Wakil Presiden, M Jusuf Kalla saat acara puncak di Siak Indrapura, Riau

Wakil Presiden Jusuf Kalla Serahkan

Piala Adipura Pada Bupati Karimun SUKACITA masyarakat Kabupaten Karimun atas penghargaan yang diperoleh berupa piala adipura kirana menggema. Setelah menerima piala yang diserahkan langsung oleh Wakil Presden Jusuf Kallah di Istana Siak Provinsi Riau, Bupati Karimun Aunur Rafiq langsung menginstruksikan agar piala tersebut dibawa pulang untuk diarak keliling pulau di Karimun, Jumat sore (22/7). "Piala adipura kirana ini saya terima atas nama masyarakat Kabupaten Karimun yang diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Istana Siak. Ini merupakan penghargaan bagi kita semua, karena tanpa kerjasama seluruh lapisan masyarakat tidak mungkin piala adipura ini kita peroleh," ucap Rafiq dengan mimik sumringah di rumah dinasnya sepulangnya dari Siak, Jumat (22/7) sore. Dengan diperolehnya penghargaan piala dipura kirana kata Rafiq, bukan sekedar uforia dan jangan sampai ada rasa sombong melainkan harus bersyukur sehingga rizki dan keberkahan yang didapat akan berlipat ganda. "Hari ini masyarakat Karimun bersyukur dengan jerih paya kita selama 17 tahun Kabupaten Karimun berdiri ini kali pertamanya kita memperoleh piala adipura. Pada awal terbentuknya bagaimana Karimun menjadi sebuah daerah yang awalnya berupa daerah kecil menjadi kota sedang. Ini merupakan upaya kita menjadikan Karimun sebagai kota bersih, beriman dan sehat," tuturnya. Kata Rafiq, keberhasilan itu sudah dilakukan sejak kepemimpinan terdahulu. Bupati periode sebelumnya juga telah dimulai sejak masa kepemimpinan almarhum Muhammad Sani masih sebagai Bupati Karimun, namun saat itu baru mendapatkan sertifikat menuju piala adipura. "Begitupun saat Nurdin memimpin Karimun kita bersama-sama berusaha meraih piala adipura tapi Allah masih berkehendak lain," tuturnya. Dengan perolehan penghargaan itu, Rafiq mengajak seluruh elemen hendaknya bersyukur karena apa yang dilakukan dengan tanpa henti seperti misalnya kegiatan Sabtu Bersih, dengan melibatkan pihak FKPD, SKPD atau instansi vertikal, ormas, okp dan lainnya termasuk tim kebersihan yakni pasukan kuning dan pasukan hijau, sehingga kita mampu mendapatkan predikat kota bersih dalam kategori Adipura Kirana. Jangan sampai katanya lagi, penghargaan yang didapat membuat kita terlena, sombong dan angkuh. Melainkan penghargaan ini ada beban moralnya yang harus kita jaga bersama-sama. Karena dalam meraihnya tidak begitu sulit, tapi untuk mempertahankannya sunggu sebuah pekerjaan yang sulit. Maka dari itu kedepan mari kita bersama-sama menjadikan Karimun sebagai kota yang tetap bersih. "Dari 360 Kabupaten Kota yang ikut nominasi, hanya ada 134 yang memperoleh predikat kota bersih dengan diberikan penghargaan piala adipura dari berbagai kategori. Penghargaan ini juga adalah dalam rangka menciptakan kehidupan bersih di lingkungan masingmasing. Selama enam bulan kita bertungkus lumus dan inilah hasilnya. Kedepan bisa atau tidak kita pertahankan itu tergantung dari komitmen kita semua, memang ini beban berat bagi kita," katanya. Dari penghargaan yang didapat memang ada beberapa tanggapan miring dari masyarakat, yang mempertanyakan apakah ada uang pelicin yang diberikan, atau bisa jadi piala adipura yang didapat hasil sogokan. Namun ada pula yang beranggapan mau 17 tahun Kabupaten Karimun berdiri tapi memperoleh predikat kota yang bersih saja tidak mampu. Tapi tanggapan miring tersebut merupakan sebuah motivasi sehingga menghasilkan penghargaan yang didambakan setiap daerah.

PIALA adipura diarakkeliling pulau karimun.

Usai menggelar pengambutan piala adipura, Bupati Karimun Aunur Rafiq langsung melepas piala tersebut didepan rumah dinasnya untuk diarak keliling Pulau Karimun, dengan diiringi tim penabuh kompang disusul pasukan kebersihan baik itu tim kuning maupun tim hijau. Naik Gaji Dalam kesempatan itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq berjanji akan menaikkan gaji tim kebersihan dibawah naungan Badan Kebersihan dan Pertamanan (BKP) Kabupaten Karimun. "Khusus tim bersih-bersih dibawah BKP Kabupaten Karimun harus tetap semangat. Saya sudah berjanji jauh-jauh hari kalau piala adipura ini kita dapatkan maka insyaallah akan saya naikkan kesejahteraan mereka. Piala ini saya bawa bukan untuk saya pribadi tapi untuk kita semua. Jangan sampai tidak semangat bekerja, bisa-bisa tahun depan kita tidak dapat lagi, Oktober ini akan dilakukan penilaian kembali, maka mari kita pertahankan apa yang diperoleh hari ini," ajak Rafiq. Untuk lebih menunjang agar Karimun tetap bersih menurutnya, Pemkab Karimun merasa masih akan terus menambah jumlah personil tim kebersihan, termasuk menambah armada serta fasilitas kebersihan lainnya. "Piala ini harus diarak keliling Karimun untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini hasil kerja keras kita bersama. Mari kita jaka Karimun untuk tetap bersih. Tak lupa pula kepada seluruh perusahaan yang telah ikut andil dalam memberikan sumbangsihnya kepada daerah baik berupa materil dan moril, termasuk juga memberikan sumbangsihnya berupa armada pengangkut sampah," kata Rafiq.(ist)

BUPATI Karimun, Wakil Bupati, Sekda, FKPD dan Tokoh Masyarakat Foto Bersama Sebelum Piala Adipura Kirana Dibawa Berarak Keliling Kota Karimun

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq berjanji akan lebih memperhatikan kesejahteraan para petugas kebersihan, usai diperolehnya penghargaan Adipura Kirana

BUPATI Karimun Aunur Rafiq mendampingi Piala Adipura Kirana yang diraih saat sampai di Pelabuhan Karimun, Jumat

UPATI Karimun, Aunur Rafiq dan Wakil, Anwar Hasyim didampingi Sekda Karimun, TS Arif Fadillah menerima Piala Adipura Kencana

CMYK

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kabupaten Karimun Raih Piala Adipura Kirana KARIMUN, RAKYAT MEDIAKabupaten Karimun telah berhasil memperoleh Piala Adipura Kirana untuk pertama kalinya sejak berdirinya daerah maritim ini menjadi sebuah Kabupaten. Aunur Rafiq mengatakan, perolehan Piala Adipura Kirana ini bukti keseriusan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing. “Inilah bukti keseriusan kita pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita,” kata Aunur Rafiq dalam sambutannya dirumah dinasnya Jumat (22/7/2016) di Tanjungbalai Karimun. Dikatakan Rafiq, program Sabtu bersih yang dicanangkan Pemkab Karimun telah membuahkan hasil. Di mana untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, hanya 3 yang memperoleh penghargaan kebersihan tersebut yakni Kabupaten Bintan, Tanjungpinang dan Karimun. Hal ini menurutnya cukup membuktikan bahwa seluruh masyarakat Karimun bisa menjaga lingkungannya masing-masing.”Ternyata kita bisa, Karimun bisa menjaga kebersihannya. Ini lah kedepannya kita dor-

WALIKOTA Tanjupinang Lis Darmasyah berjabat tangan dengan wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Serahkan Piala Adipura Buana

PADA WALIKOTA TANJUNGPINANG

PIALA Adipura Kirana yang diterima Pemerintah Kabupaten Karimun diarak keliling kota

ong seluruh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kebersihan,”ujarnya Lebih lanjut Rafiq menjelaskan, oleh karena itu ia berjanji akan lebih memperhatikan kesejahteraan para petugas kebersihan.”Dulu saya berjanji kepada petugas kebersihan, jika kita

memperoleh Adipura maka kesejahteraannya akan lebih diperhatikan. Nah, sekarang saya akan tepati janji itu, saya akan bahas ini bersama anggota dewan,” Kata Rafiq dalam pidatonya Menurut Rafiq, petugas kebersihan adalah ujung tombak atas keberhasilan Kabupaten Berazam ini da-

lam memperoleh gelar Kota Bersih tersebut.”Selain menambah armada baru untuk mengangkut sampahsampah, kita akan menambah baju seragam untuk petugas, agar terhindar dari sengatan matahari dan dinginnya hujan,”jelas Aunur Rafiq. (rm/jimi)

Investasi Yang Masuk Tanjungpinang Mengalami Kenaikan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Tanjungpinang, Drs.H. Tengku Dahlan, MT mengatakan bahwa saat ini jumlah investasi yang masuk ke Tanjung Pinang hingga akhir tahun mendatang akan mengalami kenaikan. Meski tidak menyebutkan jumlah pastinya, namun hal terse-

but dapat dilihat dari lonjakan pengurusan perizinan yang dilayani oleh kantor BPPT. Lonjakan pengurusan perizinan tersebut, lanjutnya, akan terus terjadi hingga akhir tahun mendatang. “Biasanya puncaknya ramai tu pas akhir tahun, mereka datang untuk ngurus SITU dan SIUP karena batas waktunya terakhir,” ungkap Drs.H tengku Dahlan, MT, saat

ditemui diruangan kerjanya, Kamis, (21/7) di Senggarang. Saat ini sistim pengurusan data perizinan di BPPT Tanjungpinang masih secara manual dan belum melalui sistem berbasis online.”Masih seperti biasa, berkas masuk manual, saya pun masih mempertimbangkan akan membuat fasilitas online. Bukan gampang buatnya, perlu pemahaman dan

dana yang besar,” ucapnya. Karena sistem pengurusan online ini, kata Tengku, harus memerlukan kajian yang matang. ”kita sepertinya belum perlu untuk berusaha membuat fasilitas online, haruslah dengan persiapan yang matang. Untuk kota Tanjungpinang sendiri belum perlu sistim online karena wilayahnya masih bisa dijangkau,”tutupnya. (Budi Arifin).

Warga Desa Tarema Barat Belum Tersentuh Aliran Listrik ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Tinggal satu bulan lagi genap 71 Tahun Indonesia merdeka. Namun masih ada masyarakat Indonesia yang tinggal di sejumlah Desa yang belum tersentuh aliran listri. Salah satu Desa yang warganya belum hingga belum ada aliran listrik adalah du Desa Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan hanya berjarak 3 Kilometer dari pusat kota, yakni Tarempa. Diperkirakan ada sekitar 100 Kepala Keluarga(KK) terdiri dari 6 RT/RW di desa tersebut belum tersentuh aliran listrik hingga saat ini. Padahal Anambas mendapat tambahan kuota listrik 2 MW dari program Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun, kuota tersebut hanya untuk Kecamatan Palmatak sebesar 1 MW,dan Pulau Jemaja 1 MW. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memprioritaskan tambahan kuota listrik tersebut ke wilayah yang belum maksimal dialiri listrik, namun tidak sedikitpun tersentuh dibenak Pejabat Pemkab Anam-

ILUSTRASI : Desa Tarempa Barat yang masih trisolir warganya mendambakan aliran listrik

bas untuk memperhatikan Desa Tarempa Barat Daya, yang sama sekali belum dialiri listrik. “Aparatur desa Tarempa Barat Daya,selalu mengusulkan kepada Pemkab Anambas untuk mengaliri listrik ke desa kami. Sejak tahun 2013 lalu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) sudah pernah mengkalkulasikan anggaran untuk menyalurkan listrik kedesa kami. Pada waktu itu jumlahnya berkisar Rp1,7 M untuk pemasangan tiang listrik, kabel dan meteran. Na-

mun hingga saat ini tidak ada kepastian. Sama halnya dengan air, kami tidak kecipratan sedikit pun dari Proyek SPAM yang menghabiskan anggaran Rp 28 M itu,” terangnya. Hailan berharap, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengulurkan perhatian terhadap masyarakat Desa Tarempa Barat Daya. Kepentingan masyarakat tidak hanya pada listrik,bahkan proyek SPAM yang menghabiskan dana berkisar Rp 28 M, tidak kesampaian ke desa tersebut.

“Kantor Desa ini juga tidak ada dialiri listrik.Kami masyarakat hanya mengandalkan ?mesin diesel untuk membantu penerangan malam hari,itu juga untuk membantu anakanak belajar. Kalau siang,kami sibuk untuk mengerjakan rutinitas yang sebagian besar petani,” ujar Hailan, Pengurus Badan Permusyawarat Desa (BPD) Tarempa Barat Daya, Kecamatan Siantan, Jumat(22/7). Sebelumnya,Pelaksana Tugas (Plt) Dinas ESDM Kabupaten Kepulauan Anambas, Yunizar mengatakan, Anambas mendapat tambahan kuota listrik 2 MW, yang merupakan program Presiden RI,Joko Widodo. “1 MW dialokasikan di Kecamatan Palmatak,karena Palmatak juga merupakan Pulau besar yang belum dialiri listrik selama 24 jam, dan 1MW akan dialokasikan ke Pulau Jemaja guna untuk menambah kapasitas di Bandara Letung yang sebentar lagi akan beroperasi,” ujarnya belum lama ini. (rm/hlk)

KETUA KOMISI II DPRD NATUNA JADI TERSANGKA CABULI SISWI SMA HINGGA HAMIL BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepri telah menetapkan oknum Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Abil Hanafi sebagai tersangka kasus asusila cabuli siswi SMA hingga hamil.”Statusnya tersangka, dalam pemanggilan yang kami layangkn juga selaku tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Eko Puji Nugroho, kepada wartawan Jumat (22/7/2016) di Mapolda Kepri Nongsa. Puji Nogroho mengatakan, oknum tersebut pada Kamis 21

Juli 2016 datang ke Polda Kepri bersama pengacarannya untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik sebagai tersangka. Sebelumnya, pada jadwal pemeriksaan panggilan pertama AH sempat tidak hadir dan mengirim surat dengan alasan ada kegiatan selaku DPRD Natuna. Meskipun demikian, kata dia, Polda Kepri hingga saat ini belum menahan oknum anggota DPRD Kabupaten Natuna tersebut. ”Kami masih akan gelar (perkara) dulu untuk menentu-

kan apakah yang bersangkutan segera ditahan atau tidak. Kami juga nunggu keputusan Kapolda, nanti kami kabari,” kata dia. Ia mengatakan penyidik Polda Kepri masih akan kembali memanggil tersangka untuk memberikan keterangan atas kasus tersebut. Kasus dugaan pencabulan tersebut sudah terjadi beberapa bulan lalu. Berawal saat orang tua korban yang masih duduk sebagai siswa SMA di Natuna tersebut melaporkan anaknya yang tidak pulang ke rumah. Anak tersebut

ternyata pergi ke Batam difasilitasi oleh tersangka. Awalnya kasus tersebut ditangani oleh Polres Natuna, namun selanjutnya dimbil alih oleh Polda Kepri mengingat tersangka merupakan oknum anggota DPRD Natuna. ”Sebelumnya data dan bukti-bukti kasus tersebut termasuk keterangan dari saksi korban sudah diambil oleh penyidik. Namun demikian tetap harus memintai keterangan AH yang saat ini masih berstatus terduga pelaku,” kata Eko .(rm/okz).

Kepala BPPT Tanjungpinang

H Tengku Dahlan

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA- Melalui perjuangan cukup lama, akhirnya Kota Tanjungpinang meraih piala Adipura Buana untuk kategori kota sedang.Penyerahan piala tersebut, disejalankan dengan Acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia tingkat Nasional di Lapangan Sepak Bola Depan Istana Siak, Kabupaten Siak, Jumat (22/7/2016). Acara tersebut mengangkat tema “Selamatkan hutan dan satwanya untuk kehidupan”Piala Adipura Buana diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan diterima langsung oleh Wali KotaTanjungpinangLis Darmansyah. Selain Kota Tanjungpinang, dua kabupaten lain juga mendapatkan penghargaan piala Adipura.Yaitu Kabupaten Karimun mendapatkan Piala Adipura Kirana dan Kota Kijang Kabupaten Bintan mendapatkan piala Adipura Buana untuk kategori kota kecil. Dalam Sambutannya usai menyerahkan penghargaan tersebutWapres Jusuf Kalla berharap agar penghargaan bidang lingkungan tersebut, mampu menjadi motivasi pemerintah dan masyarakat untuk berbuat lebih baik lagi. “Haruslah selalu memperbaiki dan menjaga lingkungan. Dibutuhkan pejabat-pejabat yang bisa memelihara lingkungan. Oleh karena itu pada hari ini, kami memberikan penghargaan, agar bisa lebih baik dimasa mendatang,” katanya. Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyahusai menerima piala tersebut mengaku bersyukur atas capaian tersebut.Dia juga berterimakasih kepada semua pihak terutama masyarakat yang telah ikut peduli menjaga lingkungan. Menurut Lis memang kedepan, persyaratan untuk memperoleh anugerah Adipura akan semakin sulit.Namun dia optimis Kota Tanjungpinangdapat meraih anugerah Adipura tertinggi, yaitu Adipura Paripurna.”Tidak menutup kemungkinan Adipura Paripurna dapat diperoleh Kota Tanjungpinang,” ujar Lis. (rm/trb)

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

Lima Fraksi DPRD Kepri Minta Pemprov Revisi Perda RPJMD RANCANGAN Peraturan Daerah RPJMD yang diajukan Pemprov Kepri dikritisi fraksi-fraksi di DPRD. Dalam sidang paripurna yang dipimpin wakil Ketua I DPRD, Husnizar Hood, dari enam fraksi, lima fraksi kecuali Demokrat meminta Pemprov merevisi perda tersebut. Fraksi PDIP misalnya. Lewat juru bicaranya, Yuniarni Pustoko Weni, PDIP memberikan sembilan umum. Salah satunya adalah tidak singkronnya antara RPJMD dengan rencana pembangunan jangka panjang. “Bahwa ranperda RPJMD Kepri agar disempurnakan terlebih dahulu,” kata Weni diruang paripurna Gedung DPRD Kepri, Senin (18/7) Demikian juga dengan fraksi Golkar. Fraksi pemilik kursi terbanyak kedua meminta agar Gubernur dalam menyusun RPJMD tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Pemda tingkat dua. “Oleh karena itu, penting untuk menselaraskan perencanaan pembangunan dalam aspek penanganan masalah kemiskinan,” kata Jubir Fraksi, Thomas Suprapto. Demikian juga dengan fraksi Hanura Plus lewat jubirnya Sukhri Fahrial. Fraksi Hanura Plus memberikan telaah lengkap. Dalam pandangan Fraksi, Pemprov Kepri dalam menyusun RPJMD belum memperhatikan Permendagri III no. 54. Tak hanya itu, saran dan masukan DPRD sama sekali tidak dituangkan dalam RPJMD itu. Selain beberapa hal diatas, Hanura Plus juga melihat terjadi kesalahan perhitungan dan pemahaman laporan keuangan. Akibatnya kebijakan yang akan diambil juga salah. “Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, maka fraksi kami memandang perlu agar Gubernur memperbaiki RPJMD sebelum dibawa ke mekanisme selanjutnya,” kata Sukhri. Komentar lebih keras datang dari

fraksi Kebangkitan Nasional. Fraksi yang berisi anggota dewan partai PAN dan PKB ini menilai RPJMD Pemprov Kepri secara umum masih menggunakan variabel-variabel yang bersifat kuantitatif. Sehingga, parameter penilaian kinerja pembangunan tahunan menjadi abstrak dan cenderung kabur. “Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara RPJMD dengan rancangan terakhir. Juga tidak ada korelasi antara analisa kondisi umum daerah, analisa isu strategis dengan dokumen RPJMD. Mohon segera diperbaiki,” kata Jubir fraksi Sirajudin Nur. Fraksi terakhir yang minta RPJMD Kepri diperbaiki adalah fraksi Keadilan Pembangunan Sejahtera. Fraksi yang terdiri dari partai PKS dan PPP ini menilai bahwa Pemprov Kepri selama tiga tahun ini mengalami turbulensi defisit anggaran. “Defisit anggaran ini terutama diakibatkan oleh lemahnya komunikasi daerah dengan pusat saat ini,”kata Jubirnya Sarafuddin Aluan. Adapun fraksi yang memutuskan menerima RPJMD Pemprov Kepri hanya fraksi Demokrat Plus. Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat meminta kedepan Gubernur untuk melakukan evaluasi RPJMD secara berkala. “Dalam menentukan target kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD,harap menggunakan nilai yang mudah diukur. Hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan evaluasi lebih terukur,” pesan juru bicara Demokrat,Surya Makmur. Menanggapi hal ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk memperbaiki dokumen RPJMD tersebut. “Semua catatan akan kami perbaiki,” singkatnya. Pemprov Kepri sendiri ditarget segera mengesahkan dokumen RPJMD ini paling lambat 12 Agustus mendatang. Jika tidak, Pemprov Kepri akan mendapat sangsi administratif. (*)

THOMAS Suprapto dari Fraksi Partai Golkar Bersalaman Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood Rapat mengenai Ranperda RPJMD

RAPAT Paripurna RPMJ

THOMAS Suprapto dari Fraksi Partai Golkar membacakan kata sambutannya

SURYA Makmur nasution dari fraksi demokrat Plus sedang membacakan sambutannya

YUNIARNI Pustoko Weni dari Fraksi PDI Perjuangan sedang memberikan kata sambutannya

MEMBACAKAN susunan Acara Di DPRD Kepri

SUASANA rapat paripurna

GUBERNUR Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood menerima catatan dari Fraksi PDIP mengenai Ranperda RPJMD

SURYA Makmur nasution dari fraksi demokrat Plus Bersalaman dengan Gubernur Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood Rapat mengenai Ranperda RPJMD

DUA Anggota DPRD Kepri sedang berbincang

GUBERNUR Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood Rapat mengenai Ranperda RPJMD

ANGGOTA DPRD Kepri sedang rapat paripurna

ANGGOTA DPRD Kepri sedang serius Melaksanakan sidang Paripurna

CMYK

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

WALI KOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah (tengah) didampingi Kadisdik Tanjungpinang Dadang berfoto bersama bersama peserta lari

Rangkaian Kegiatan Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah

WALI KOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah saat memberikan motivasi ke ratusan pelajar di SMA Negeri 3 Tanjungpinang

LIS DARMANSYAH menerima piala adipura buana dari Wapres Jusuf Kalla

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah meninjau lokasi yang akan dijadikan Taman Buah di Bukit Manuk baru-baru ini

WALI KOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah saat memberikan motivasi ke pelajar di SMAN 5

WALI KOTA Tanjungpinang, Lis Darmansyah, saat diwawancara sejumlah wartawan.

WALI KOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah saat memimpin apel perdana masuk sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kota Tanjungpinang.

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak menghadiri MAN IC Insan Cendekia

Ketua DPRD Kepri Dukung Kehadiran Madrasah (MAN)

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak memberikan kata sambutannya di acara MAN IC Insan Cendekia

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak menghadiri Peresmian MAN Insan Cendekia Nongsa Batam

MAKET kampus MAN Insan Cendekia Batam

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendukung penuh kehadiran Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia. Sebagai bentuk dukungannya, Jumaga berjanji lembaga pimpinannya akan mengalokasikan anggaran pembangunan sekolah yang berlokasi di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa. “Apa saja yang kurang, yang perlu untuk di tingkatkan, segera sampaikan ke kami. Nanti akan kami susun dan anggarkan,” kata Jumaga saat peluncuran MAN IC Insan Cendekia, Sabtu (16/7). Ia menambahkan, pendidikan berbasis agama sangat dibutuhkan. Sebab, ditengah gerusan jaman, siswa siswi generasi Indonesia harus bisa dibekali

dengan agama yang kuat. “Antara ilmu pengetahuan dan agama sejalan. Agar generasi kita kedepannya baik,” tegasnya. Ditempat yang sama, Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama, Prof HM Nur Kholis Setiawan,MA mengacungi jempol terhadap komitmen DPRD Kepri memberikan perhatian lebih kepada madrasah ini. Sekarang, sudah bukan zamannya lagi madrasah dianaktirikan pemerintah. “Memang porsi anggaran bagi madrasah-madrasah swasta dirasa masih sangat kurang. Namun, bukan berarti mereka dianaktirikan dan tidak diperhatikan, ” tegasnya. Nur Kholis juga mendorong penuh Jumaga dan DPRD Kepri

untuk memperjuangkan agar madrasah-madrasah swasta bisa mendapatkan perhatian dibidang anggaran. Sehingga kedepannya, madrasah dapat menjadi madrasah yang ideal. “Yang terpenting, kita terus memperjuangkan dengan argumentasi-argumentasi yang konkret dan data yang valid. Sehingga, madrasah yang ada bisa semakin baik,” jelasnya. Peluncuran MAN ini juga dihadiri anggota DPRD Kepri Joko Nugroho, dan Irwansyah. Sedangkan dari Pemprov, Gubernur diwakili Kadis Pendidikan Yatim Mustafa. Hadi juga wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad dan Kadis Pendidikannya, Muslim Bidin. Adapun MAN IC Batam ini di kepalai oleh Zakiah. (*)

KETUA DPRD Kepri Jumaga Nadeak melihat Penguntingan Pita tanda diresmiankan MAN Insan Cendekia Nongsa Batam

CMYK

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

RIAU

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Bupati Meranti Irwan Buka Musrembang Tahun 2016-2017 SELATPANJANG, RAKYATMEDIA-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Meranti Tahun 2016-2017 resmi dibuka oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si, diharapkan melalui moment itu segala isu strategis menyangkut pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bergulir ditengah masyarakat dapat terhimpun dan dilaksanakan menuju Meranti yang sejahtera, Aula Afifa, Selatpanjang, Kamis (21/7/2016). Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, Danlanal Dumai, Kapolres Meranti, Mantan Gubri H. Wan Abu Bakar, Ketua LAM, Tokoh Agama/Masyarakat, Kepala Kantor Imigrasi, Beacukai, Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab. Meranti. Pada kesempatan itu, Bupati Irwan mengatakan demi suksesnya kegiatan tersebut mengajak semua komponen masyarakat untuk bersatu padu memberikan kontribusi dalam penyusunan RPJMD, sehingga hasil dari konsultasi itu dapat menunjang pembangunan, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan yang terpenting selaras dengan Visi dan Misi pembangunan yang berasal dari janji kampanye dan politik yang disampaikan oleh Kepala

BUPATI Meranti Irwan Nasir berdiri memberikan arahan dalam Musrembang

Daerah terpilih. Dan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 ini tak terlepas dari apa yang telah dilaksanakan selama 5 tahun sebelumnya, dengan artian melanjutkan Visi yakni “Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Menuju Masyarakat Madani” dan Misi yakni Meningkatkan mental dan spritual masyarakat menuju masyarakat beraklakul kharimah, Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, membuka isolasi

daerah, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi, meningkatkan kwalitas pendidikan sesuai kasanah dan kearifan lokal, meningkatkan kwalitas SDM dan Produktifitas, Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan maayarakat, mendorong investasi dan kemudahan usaha, Mendorong upaya pembangunan berbasis lingkungan, Birokrasi yang bersih bebas KKN serta mengembangkan kebudayaan sanggar dan olahraga berbasis kearifan lokal dan kasanah Melayu.

Lebih jauh dijelaskan Bupati, Pemda tegap konsisten untuk terus menangkap isu yang berkembang dimasyarakat, dengan menekan angka pengangguran yang menjadi sumber dari kemiskinan, minimnya infrastruktur dasar mulai dari jalan, pelabuhan, abrasi. Selanjutnya isu perdagangan lintas daerah perbatasan dimana Meranti seakan terdiskreditkan dengan ketatnya regulasi masuknya barang dari luar padahal Kabupaten Meranti berbatasan langsung dengan Free Trade Zone. Hal itu

menyebabkan harga barang kebutuhan pokok maayarakat menjadi mahal yang berdampak pada semakin tertekanya ekonomi masyarakat. “Hal ini perlu ada ya terobosan dan kebijakan khusus dari pemerintah pusat,” ujar Irwan. Selain itu wilayah Meranti yang terdiri dari Kepulauan masih terisolasi, contohnya Teluk Buntal yang masih berada satu pulau dengan Selatpanjang membutuhkan 5 jam perjalanan dengan harga tiket yang cukup mahal. Isu kebakaran hutan dan kahan, Abrasi, Peredaran Narkoba, Rendahnya tingkat SDM menurut Bupati juga menjadi isu penting untuk segera dituntaskan. Turunya harga minyak yang berada di angka 46.66 US $ Per Barel, turut memperparah anggaran pembangunan Meranti, yang memaksa pemerintah harus melakukan rasionalisasi/pemotongan anggaran hingga 300 Miliar lebih. Meski dengan anggaran yang terbatas, Bupati Irwan didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim mengajak masyarakat, Stake Holders serta SKPD untuk terus meningkatkan kerjasama dan produktifitas. Sehingga potensi pertanian, perikanan dan lainnya benar-benar termanfaatkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman dan nyaman. Pada kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Meranti H. Fauzy Hasan turut memberikan

apresiasi kepada Pemda Meranti, menurutnya semasa kepemimpinan Bupati Irwan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mampu memberikan banyak perubahan. Khususnya dalam meningkatkan kwalitas SDM masyarakat, karena menurutnya tanpa kwalitas SDM yang baik mustahil kesejahteraan masyarakat terwujud. “Kita apresiasi Bupati Irwan, karena pada masanya telah banyak putra-putri terbaik Meranti yang disekolahkan di Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia, semoga nantinya mereka mampu berkiprah dalam membangun daerah,” ucap Fauzy. Kurangnya anggaran APBD Meranti karena dipotongnya DBH Migas, dikatakan Fauzy jangan menjadi alasan, ia mngajak semua komponen untuk memberdayakan semua objek dan potensi yang ada, seperti tempat pelelangan ikan bantuan Provinsi Riau didaerah Tanjung Samak yang hingga saat ini belum termanfaatkan. “Kita jangan terbuai dengan kurangnya anggaran, ayo bersama kita berdayakan semua potensi daerah ini,” ajaknya. Sekedar informasi, selama kepemimpinan H. Irwan Nasir, Kabupaten Meranti telah berhasi menekan angka kemiskinan dari 42 persen keangka 34 persen selain itu menekan angka Inflasi dari 5.93 ditahun 2010 keangka 3.48 persen ditahun 2015. (rm/humas meranti).

Warga Sungai Tohor,

Abdul Manan Raih Penghargaan Kalpataru

WAKIL Bupati Meranti Said Hasyim menyalami para anak anak Paskibra

Wabup Said Hasyim : Mita Anak Paskibra Tunjukan Prestasi SELATPANJANG, RAKYAT MEDIA-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim memberikan pengarahan dan mengukuhkan anak – anak Paskibra Tahun 2016. Untuk di mulainya aktivitas latihan tersebut, acara berlangsung di halaman Kantor Bupati Meranti Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (21/7/2016). Turut mendampingi Wabup Said Hasyim, Asisten I Alizar, Asisten III T Akhrial, Kabag Humas Setda Meranti Ery Suhairi dan para pelatih Paskibra tersebut. Wabup Said Hasyim dalam sambutannya, mengatakan latihan paskibra yakni sebagai pasukan pengibar bendera merah mutih untuk kegiatan rutinitas setiap tahunnya pada acara HUT RI yang pada tanggal 17 agustus setiap tahunnya di meriahkan. “ Oleh sebab itu, dengan seyogyanya mari kita meriahkan HUT RI ini dengan melalui momen acara tersebut nantinya. Sehingga dimata dunia menilai kita sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, sejajar dengan Negara lainnya baik dari segi pembangunannya maupun SDM yang handal,” ungkap Said Hasyim. Mantan Sekda Siak ini juga mengajak, kita semua sekarang ini hanya tinggal mengisi kemerdekaan saja sedangkan pahlawan dan masyarakat kita jaman dahulu sibuk berperang melawan penjajah untuk rebut Indonesia dan demi Indonesia Merdeka. “ Saya mengajak kepada kita semua mari kita bersyukur , isilah pembangunan dan majukan bangsa ini serta kita rayakan HUT RI yang ke 71 ini secara khidmat dan semangat. Kepada anak – anakku Paskibra harus bisa menjadi penerus bangsa. Kita jangan sampai loyo , jangan malas dan harus semangat nantinya ketika HUT RI tanggal 17 agustus tersebut harus konsentrasi dan serius nantinya,” ajaknya kembali. Kendati demikian, Diapun mengharapkan kedepannya saya yakin anak –anak paskibra ini bisa berkreasi dan wiraswasta. Jangan bangga jadi pegawai honor maupun PNS, mari kita tanamkan jiwa kita sebagai seorang enterpenuer. Sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi kampung kita kuat negeri kita kuat dan maju bahkan Negara kita pasti kuat dan masyarakatnya menjadi makmur. “ Oleh karena itu, berlatihlah sungguh –sungguh dengan semangat. Sehingga nantinya dapat di banggakan masyarakat meranti maupun keluarga kita sendiri dan perlu kerja keras untuk meraih prestasi tersebut dan jangan lupa shalat dan berdoa kepada Tuhan yang maha esa,” harapnya. Sekedar informasi, anak – anak Paskibra tersebut diambil dari 9 kecamatan yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 15 putra dan 15 putri. (rm/rilis humas meranti).

SELATPANJANG, RAKYATMEDIA-Luar biasa kalimat itu layak diucapkan kepada Abdul Manan, SE Warga jalan Sentosa Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Berkat usahanya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Meranti, dirinya akan dianugrahi penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Penghargaan berupa sertifikat dan plakat yang merupakan Supremasi tertinggi dibidang pelestarian lingkungan hidup itu, rencananya akan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, pada malam puncak Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2016, bertempat di Pangung Siak Bermadah, Kabupaten Siak Sri Indrapura. “Ya benar, salah seorang aktifis lingkungan hidup Meranti Abdul Manan mendapat penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup, ini merupakan yang pertama kali diberikan pada orang

PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan penghargaan kepada salah seorang warga

Riau,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup H. Irmansyah didampingi Kabag. Humas Sekdakab. Meranti Ery Suhairi, Kamis (20/7). Menurutnya Abdul Manan layak meraih penghargaan itu atas usahanya selama ini dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya lahan gambut di Kabupaten Meranti. Abdul Manan menurut Irmansyah adalah seorang aktifis lingkungan yang aktif menyelamatkan lingkungan lahan gambut yang berada didesanya Sungai Tohor dengan cara mendorong masyarakat melestarikan lahan gambut, dengan

cara mempertahankannya dari kekeringan sehingga fungsi gambut yang cocok dengan tanaman sagu yang menjadi salah satu komoditas perkebunan Sagu masyarakat tetap lestari. “Kita dari pemerintah juga ikut mengapresiasi usaha yang dilakukan Abdul Manan dalam mempertahankan kelestarian lahan Gambut dari kekeringan,” ucapnya. Bagi masyarakat kebanyakan, masalah penyelamatan lingkungan mungkin bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan, tapi bukan begitu dengan Abdul Manan, warga Meranti yang disebut-sebut

Bupati Siak Syamsuar Sambut Kedatangan Menteri Lingkungan Hidup SIAK, RAKYATMEDIAPeringatan hari lingkungan hidup sedunia 2016 merupakan yang pertama kali digelar di luar Istana bogor, acara yang dilaksanakan jumat (22/ 7/16) digelar di depan Istana Siak. Bupati Siak Drs H Syamsuar Sambut Kedatangan Mentri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dari Bandara Sultan Syarif Kasim pekanbaru menuju ke Siak menaiki Spedboat. Siti Nurbaya saat ditanyakan kedatanganya bersama tim Kementrian lingkungan Hidup Mengawasi kwalitas baku mutu air di sepanjang aliran Sungai Siak dan langka langka apa yang akan diambil. Standar baku mutu air yang dikeluarkan Pergub Riau no 12 tahun 2003 dan Kementrian lingkungan Hidup dan Sampel air di sepanjang aliran sungai siak akan di uji dilaboratorium kementrian lingkungan Hidup, ungkap Siti Nurbaya. Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi mengatakan Pemerintah Pusat memberi Kepercayaan kepada Kabupaten

memiliki andil besar mendatangkan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, sejak tahun 2009 yang lalu, ia telah aktif mempertahankan lahan Gambut didesanya. Usaha itu dilakukan secara individu maupun bersamasama, tercatat sejak saat itu ia telah tergabung dalam organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan menjadi Kader Jaringan Masyarakat Gambut Riau. Berbagai usaha telah dilakukananya mulai dari melakukan sosialisasi guna mendorong masyarakat untuk mempertahankan lahan Gambut agar tidak terjadi kekeringan, dengan membangun sekat kanal yang tepat, hingga melakukan penanaman Mangrove untuk menjaga bibir pantai dari hantaman Abrasi yang selama ini menjadi masalah dikawasan bibir pantai Meranti. “Kami terus berupaya mempertahankan lahan Gambut dari kekeringan, karena aktifitas pembukaan lahan semena-mena dan pembuatan Kanalisasi yang tidak tepat, selain itu mendorong masyarakat untuk melestarikan Gam-

but dan melakukan penanaman Mangrove untuk mencegah terjadinya abrasi,” ujar Abdul Manaf. Abdul Manaf meyakini dengan menjaga kelestarian lingkungan sebagai kearifan lokal turut berimbas pada meningkatnya ekonomi masyarakat dari sektor pertanian dan perkebunan, karena kesuburan tanah akan terjaga dan hasil perkebunan masyarakat meningkat. “Jika ingin meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya yang mengantungian hidup dari pertanian dan perkebunan tidak ada cara lain selain menjaga kearifan lokal, jika itu diabaikan maka akan munculah kemiskinan,” paparnya. Iapun berharap, Pemerintah dan masyarakat komit menjaga lingkungan dan kearifan lokal di Kabupaten Meranti. “Antara Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama menjaga kearifan lokal, tidak akan ada daerah yang miskin jika masyarakatnya menjaga kearifan lokal tapi jika itu diabaikan maka bukan tidak mungkin kemiskinan akan meningkat,” ujarnya mengakhiri. (rm/humas meranti).

Kejaksaan Negeri Selat Panjang Musnahkan Narkoba SELATPANJANG, RAKYATMEDIA-Bertempat di kantor kejaksaan Nrgeri selat Panjang kab .kepulauan Meranti melakukan pemusnahan barang bukti Narkoba kamis (21/7 ) BB Narkoba berasal dari 35 perkara yang di tangani sejak september 2015 hingga juli 2016 . Hadir dalam pemusnahan BB Narkoba kajari selat panjang Suwar jana , kasi intel Ade, Kasat Narkoba Polres Meranti jony wardi, kalapas selat panjang wiwid dan ketua Granat Meranti Ruslan . BB Narkoba berupa sabu - sabu ,ganja, pil ekstasi di musnahkan berdasarkan data yang didapat kan ,adapun berat sabu yang di musnahkan itu sebayak 80,23 gram, ganja kering 3,04 gram dan pil ekstasi 16,34 gram.Assisten sekdakab jab .kepylauan Meranti mengajak semua pihak bersinergi dalam memberantas peredaran Narkoba di kota sagu . Mewakili pemda Alizar menyampaikan Apresiasi kepada pihak Penegak Hukum yang telah bekerja keras membatasi peredaran Narkoba “Mari kita basmi Narkoba dari bumi Meranti inI, kata Alizar.(rm/nina chandra).

BUPATI Siak Syamsuar memberikan penjelasan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya

Siak sebagai penyelenggara Hari Lingkungan Hidup sedunia Nasional, Doa Restu kepada Masyarakat Riau agar terlaksana dan sukses acara ini. Sesuai agenda kegiatan acara sudah di siapkan, baik acara pagi hari penghargaan dan Mou, penandatanganan perangko. siang hari pelepasan Seratus ribu benih ikan yang dilepas di Sungai Siak. Peletakan batu pertama dari pembangunan tugu penyerah-

an Kedaulatan Sultan Siak kepada pemerintah Republik indonesia, dari Sultan Sarif Kasim kepada Presiden pertama indonesia Ir Soekarno di Joqja yang mempunyai nilai Sejarah bagi Riau. Mentri lingkungan Hidup Siti Nurbaya akan mengadakan pertemuan dengan Penggiat Lingkungan, pelajar, pencinta lingkungan yang ada di Siak dan penanaman Lima ribu pohon.’ Tutup Syamsuar. (rm/hantuah).

APARAT Kejaksaan sedang melakukan pembakaran barang bukti Narkoba

NASIONAL

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

Mursyid TerdakwaKoruptor KPN Wampu Stabat Langkat

KANTOR Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat di Stabat

DANA DAK JADI “SUMBER KORUPSI” OKNUM DINAS P&P LANGKAT LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Pengerjaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp38.410.781.294 untuk perehaban ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan gedung perpustakaan dan untuk pengadaan buku pengayaan, buku referensi serta pengadaan alat peraga pendidikan diduga menjadi ajang bisnis petinggi Dinas P&P Kabupaten Langkat. Dari material, sampai dugaan pungutan untuk menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DAK sebesar Rp3 juta per kepala sekolah penerima DAK sampai dana jasa konsultan dimana konsultan yang dimaksud diduga kuat tidak jelas legalitasnya. Dana untuk jasa konsultan dalam program perehaban ringan, perehaban sedang dan perehaban berat serta pembangunan ruang kelas baru, pembangunan gedung perpustakaan SD, SMP, SMA, SMK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 saat ini dipertanyakan. Dana untuk jasa konsultan yang bersumber dari DAK tersebut sebesar Rp 450 juta sampai saat ini masih mengambang dikarenakan tidak jelasnya legalitas konsultan untuk program perehaban dan pembangunan gedung sekolah dan gedung perpustakaan SD, SMP, SMA, SMK tahun 2015. Sumber wartawan, seorang kepala sekolah salah satu Sekolah Dasar (SD) di Teluk Aru penerima DAK, minggu 27/12 mengatakan, untuk tahun 2015 tidak ada konsultan dalam perehaban dan pembangunan ruang kelas dan tidak ada kepala sekolah mengangkat P2 S untuk menjadi konsultan. Lain pula dikatakan kepala sekolah SDN yang satu ini yang juga sumber Wartawan saat dihubungi melalui handponenya mengatakan, dulu sebelum program DAK berjalan, artinya sebelum perehaban dan pembangunan ruang kelas sekolah dilaksanakan, pernah datang yang bernama Budi Susanto menawarkan diri untuk menjadi konsultan dalam program pembangunan ruang kelas sekolah. Katanya, Budi Susanto tersebut mengaku utusan dari Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Langkat. Seperti diterangkan salah seorang staf bidang program Dinas Pendidikan Dan Pengajaran (P D P) Kabupaten Langkat berinisial R, Senin 28/12 di ruang kerjanya kepada Wartawan, kalau tidak hari ini mungkin besok cair dana jasa konsultan. Lalu ketika Wartawan menanyakan siapa konsultan yang akan menerima jasa sebesar Rp 450 juta tersebut, R mengatakan Tanya langsung saja kepada Kepala Bidang (Kabid) “karena beliau yang mengetahuinya. Lagian mana bisa berdiri bangunan sekolah tanpa ada konsultan,” terang R. Kepala Dinas P & P Kabupaten Langkat H Sujarno dikonfirmasi Wartawan melalui pesan singkat SMS mengatakan, dana jasa konsultan belum diberikan kepada siapapun. “Kkonsultan nya P2 S yang diangkat oleh kepala sekolah,k jawabnya singkat. (rm/rudi hartono).

Divonis 5 Tahun Penjara Tapi Masih Bebas Diluar Tembok Penjara STABAT, RAKYAT MEDIA – Mursyid mantan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang divonis 5 tahun penjara oleh PN Tipikor Medan terkait kasus korupsi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hingga kini masih berkeliaran diluar tembok penjara. Mursyid yang disebut sebut sebagai otak korupsi kredik fiktif terhadap 32 pegawai dan anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu sebesar Rp 1.580.000.000 di Bank BNI. Pencairan dana itu ditandatangani oleh terdakwa Mursyid sebagai Ketua dan Tumaryo sebagai Sekretaris. Keterlibatan Mursyid, dalam kasus tersebut karena uang yang dicairkan dari bank BNI setelah diterima oleh terdakwa Mursyid dan Turmaryo, namun tidak mereka salurkan kepada 32 anggota koperasi yang namanya diajukan sebagai peminjam di BNI Yang menjadi pertanyaan masyarakat, kendati Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan telah menjatuhkan vonis 5 terhadap ke 5 terdakwa oknum pegawai Dinas Pendidikan Langkat, yang juga sebegai pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/ Wampu dengan hukuman selama 25 tahun penjara atau masing masing terdakwa divonis 5 tahun penjara. Namun, ke-5 koruptor kredit fiktif koperasi pegawai negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu, Kabupaten Langkat, tersebut masih bisa tersenyum dan menghirup udara segar diluar tembok penjara. Mursyid (65) salah seorang terdakwa yang disebut sebut menjadi otak pelaku penggelapan kredit fiktif 30 guru di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ini masih bisa unjuk gigi dan bebas berkeliaran diluar. Mursyid yang tinggal di desa Pasar I Stabat lama, Kecamatan Bingai, Kabupaten Langkat. Sejak divonis 5 tahun, dikabarkan tidak pernah di tahan oleh Kejaksaan. Untuk menghindari perhatian masyarajak bahwa yang bersangkutan tidak ditahan, Mursyid lebih banyak bersembunyi dirumahnya pasar I Stabat Lama. Kuat dugaan otak koruptor KPN Stabat ini jadi sumber ATM aparat Kejaksaan sehingga ia bisa bebas diluar tembok penjara.

KANTOR Pengadilan Tipikor di Jalan Pengadilan Medan

Tidak hanya masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa Mursyid yang tanda tanya tidak ditahannya terdakwa yang sudah divonis 5 tahun penjara tapi masih berkeliaran diluar tembok penjara. Sejumlah anggota koperasi dan para guru yang menjadi korban kejahatan kelima terdakwa tersebut merasa kesal dan menilai tidak ada rasa keadilan dalam kasus tersebut. “Terdakwa Mursyid sudah divonis 5 tahun, tapi kenapa para pelaku penggelapan uang koperasi itu tidak ditahan, padahal putusan banding dari Mahkamah Agung (MA) sudah menguatkan putusan pengadilan tinggi setempat dan memerintahkan kelima terdakwa harus ditahan”, ujar salah seorang korban kepada media ini di kantor Camat Wampu belum lama ini di Bingai. Kekesalan para anggota koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu yang namanya dicatut dan tandatangannya dipalsukan untuk mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT Bank. BNI Cabang Polonia Medan oleh kelima terdakwa dalam waktu dekat berencana akan melakukan pengaduan kembali terhadap kelima terdakwa atas perbuatan pemalsuan tanda

tangan mereka ke pihak berwajib.. Berdasarkan data diperoleh media ini, pada 18 September 2008 pihak Bank BNI menyetujui permohonan kredit yang diajukan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/ Wampu dengan plafon kredit sebesar Rp3.500.000.000. Setelah ada persetujuan pada 24 September 2008 pihak BNI melakukan pencairan tahap pertama sebesar Rp1,150.000.000 untuk 23 orang daftar penerima. Setelah pencairan tahap pertama, kemudian pada 14 Nopember 2008 pihak Bank BNI kembali mencairkan KKLK terhadap 32 orang penerima anggota KPN Pelita Stabat/Wampu dengan jumlah Rp 1,580.000.000. Ketika itu pencairan dana itu langsung ditandatangani oleh terdakwa Mursyid sebagai Ketua dan Tumaryo sebagai Sekretaris. Celakanya, setelah uang yang dicairkan dari bank BNI tersebut diterima oleh kedua terdakwa Mursyid dan Turmaryo, namun tidak mereka salurkan kepada 32 anggota koperasi yang namanya diajukan sebagai peminjam di BNI Adapun nama anggota KPN Pelita Stabat/Wampu yang menjadi korban antara lain D.Suriono Cabdis P dan P Stabat, Azizah Helmi SD Lu-

buk Dalam, Wagimin SDN Pantai Gemi, Endi Riyono SDN Lubuk Dalam, Isnaini Yusfi SDN Ibadah, Iriana.Spd SD Jatian, Renita Ginting SD Lubuk Dalam, Ruslia SD Kwala Bingai, Yusmiati SD Kwala Bingai, Nur Syamsiah SD Besilam, Sudarmi SD Besilam, Nur Fitria Siregar SD Melintang. Juriah SD Lubuk Dalam, Erni Kresnawati SD Lr Ibadah, Damiyo SD Basilam, Bahrian SD Basilam, Zainudin SD Melitang, R.H Purba SD Melintang, Siti Khariah SD Basilam, Sri Suparti Sd kampong Baru, naimah SD SDLB, Suriadi N SD Jatian, Idris SD kebon Balok, Sudirman SD Karang Rejo, Abdi Ilham SD Wonogiri, Syamsiah SD Kwala Bingai dan Suratman SD Lubuk Dalam. Terdakwa Mursyid, ketika hendak ditemui belum lama ini dirumahnya pasar I Desa Stabat Lama untuk konfirmasi terkait masih bebasnya yang bersangkutan meski telah divonis 5 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 06/PID.SUS/2013/PT-MDN belum berhasil dikonfirmasi karena terdakwa tidak berada ditempat. Menurut pembantu rumah tangganya Anisah, Mursyid sedang keluar rumah, katanya. (rm/mwd).

IPSIM Forum Pemuda Memiliki Jiwa Nasionalisme

KAMPUS Sekolah Tinggi Pelita Bangsa Medan

Lima Perguruan Tinggi di Medan Ditutup MEDAN, RAKYAT MEDIADirektorat Pendidikan Tinggi (Dikti) menutup lima perguruan tinggi swasta (PTS) di Sumatera Utara dalam setahun. Teranyar, sekitar tiga bulan lalu, tiga PTS ditutup lantaran menabrak peraturan serta tidak ada aktivitas perkuliahan. Hasil visitasi tim Kemenristekdikti memutuskan menutup Sekolah Tinggi Teknik Graha Kirana, Sekolah Tinggi Pelita Bangsa, dan Akademi Kesehatan Lingkungan Binalita Sudama. Dua PTS lainnya ditutup pada September 2015, karena tidak punya mahasiswa. Dua PTS tersebut adalah Universitas Preston

Indonesia dan Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Koordinator Kopertis Wilayah-1 Sumut Profesor Dian Armanto mengatakan, tiga kampus yang belakangan ditutup sudah dinonaktifkan sejak dilansir data 29 PTS yang dinonaktifkan. Namun pada Januari 2016, lanjutnya, Kopertis memutuskan, dari 29 PTS yang dinonaktifkan, 14 mendapat pembinaan. “Tidak lama setelah penerbitan daftar PTS yang dapat pembinaan Kemenristekdikti memutuskan tiga PTS ditutup. Namun, penutupan itu juga permintaan dari yayasan atau pemilik. Ada berbagai faktor menga-

pa kampus tersebut ditutup. Seperti yayasan tak memenuhi undangan berdiskusi dengan Dikti dan Kopertis,” ujarnya kepada Tribun, Kamis (21/7/2016) lalu. Kopertis dan Dikti mengundang berbagai kampus yang bermasalah berdiskusi agar pengelolaan kampus lebih bagus. Tujuannya agar peraturan serta standar PTS dapat dipenuhi pemilik atau yayasan.”Kami mau diskusi untuk membahas berbagai hal yang harus dilakukan yayasan. Apalagi, tiga kampus itu tidak punya mahasiswa. Artinya perkuliahan tidak ada dan kampusnya tak ada lagi. Bahkan, mereka

enggak punya dosen. Makanya kami mengirimkan surat untuk ditutup saja,” katanya. Selain itu, Kopertis Wilayah-1 Sumut juga melakukan pembinaan terhadap 14 PTS. Tapi, 14 PTS itu bukan kampus abal-abal. Artinya punya izin pembukaan kampus dan penyelenggaraan program studi.”Tahun lalu, ada 29 PTS yang dinonaktifkan, kemudian statusnya berubah 14 dapat pembinaan, tiga ditutup dan sisanya aktif seperti biasa. Yang dapat pembinaan ini, karena melakukan berbagai pelanggaran dalam proses perkuliahan,” ujarnya.(rm/trb)

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Salah satu inspirasi yang bisa kita serap dari berdirinya Ikatan Pemuda Simpang Maut (IPSIM) pada tgl 6 Juli 2000 sebagai Forum Pemuda setempat yang modern, munculnya sumber daya manusia Indonesia terdidik yang memilikki jiwa nasionalisme kebangsaan, ini merupakan contoh untuk dijadikan tauladan bagi Forum pemuda yang ada di Kabupaten Langkat. Sampai sekarang sudah 16 tahun berlalu, tapi semangat pergerakan nasionalisme tersebut tidak pernah pudar bagi IPSIM khususnya di lingkungan maupun di Kabupaten Langkat. Untuk mengenang sejarah berdiri Forum tersebut setiap tahunnya tepatnya di bulan Suci Ramdhan IPSIM tetap mengajak kaum remaja Muslim untuk memenuhi Mesjid maupun Mushola yang ada dilingkungan masing-masing guna melaksanakan sholat Tarawih bersama dan Tadharus. Maka dari itu momentum perjuangan IPSIM ini harus menjadi motivasi Pemuda Langkat untuk meningkatkan rasa Nasionalisme, persatuan dan kesatu-

an yang kokoh khususnya di Kabupaten Langkat. IPSIM lahir dari pemikiran intelektual para Pemuda Simpang Maut, sekarang sebagai generasi mereka, sudah menjadi kewajiban untuk berbuat Langkat menjadi lebih maju, modern, berkeadilan, sejahtera, berdemokrasi dan bermartabat. Demikian Ketua IPSIM M.Razali didampingi Sekretaris Mai Rianto dan Bendahara Surianto SH dalam percakapan kepada wartawan Senin (13/6) di Kantor Sekretariat IPSIM Jln Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Stabat Langkat. Sebelum IPSIM lahir kata Zali, pada tahun 1985 telah dibentuk reuni pemuda Simpang Maut oleh sesepuh IPSIM seperti H.Yong Hasan, Dr . Sumiardi Karakat, Prop Rahman Ginting , H.Sama Mesa Bangun, H.Putra Bahri SM, Ir.Suparno Sampe, Jemono, Apoteker Sumarman Endong, A.Riadi, Saud MSI, Ir.Lilik Surahman, Saliman, Ir Resman, Darto SH, Kasturi, Sastrawan, Ir.Candrabus dan Usuf Mardilah. Kemudian pada tgl 06 Jului 2000 lahir IPSIM dibawah naungan Dewan Penasehat Jendral Agus Suria Bakti, Drs. Samsul

Bahri, Ir.Emi Harso, Sahmadi S.Sos, Suhkyar Muliamin S.Sos, Rifen Sampe, Abd Aziz Usman, Ismuhar, Darsono, Selamat, Hasan B.AA, Bung Dahlan dam Bob Hermansyah, para Wanhat mempercayakan M.Razali sebagai Ketua Harian dibantu Mai Rianto sebagai Sekretaris dan Surianto.SH Bendahara. Menurut M.Razali, dulunya Simpang Maut adalah Simpang Kwala Bingai, pada Tahun 1970 hingga 1986 di Simpang tersebut sering terjadi kecelakaan fatal sehingga disebut-sebut Simpang Maut. Belakangan nama Simpang Maut Hilang banyak kalangan masyarakat menyebutkan Simpang Kantor Bupati dan belangan ini banyak kalangan menyebutkan Simpang Bupati. Nama IPSIM melekat dari kumpulan Reuni Pemuda Simpang Maut di tahun 1986 silam hingga sampai sekarang. Dengan berdiri kokoh IPSIM di Langkat maka Programnya tetap membantu Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH khususnya Program –program yang dilaksanakan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Langkat yakni dibidang kepemudaan. (rm/topan)

CMYK

Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

Website: www.rakyatmediapers.co.id

SAMBUNGAN

Kabupaten Siak Terima Anugera Adipura Kalpataru Akan Sikat Menurut Buwas, untuk jenis sabu saja, tahun lalu BNN berhasil mengamankan sebanyak 6 ton.Awalnya, Buwas mengira angka tersebut merupakan hasil operasi yang sudah optimal. Ternyata keliru. Sebab faktanya, angka 6 ton itu hanyalah 20 persen dari total sabu yang beredar di Indonesia setiap tahunnya.”Ada sebanyak 30 ton sabu (yang beredar di Indonesia per tahun). Dan yang tak bisa diamankan ada sebanyak 24 ton sabu yang dapat meracuni 150 juta masyarakat Indonesia,” ungkapnya. Buwas mengaku kesulitan mengungkap seluruh peredaran narkoba jenis sabu tersebut. Sebab sabu tersebut beredar berdasarkan pesanan.Akibat peredaran narkoba ini, Indonesia termasuk negara dengan jumlah korban narkotika meninggal yang cukup tinggi. Dalam sehari, setidaknya ada 40-50 korban narkoba yang meninggal.”Coba dibayangkan kalau dalam sebulan bera-

Sambungan Hal. 1

pa, setahun berapa. Dan yang meninggal itu adalah kelompok generasi produktif,” tutur Buwas. Sebab dalam peredarannya, Buwas menduga ada misi menghancurkan generasi muda Indonesia. Sehingga sasaran peredaran naroba di Indonesia umumnya adalah kalangan usia produktif bahkan anak-anak.Dan untuk menjaring pecandu baru, para pengedar tetap menggunakan cara lama. “Awalnya diberikan gratis, setelah itu bayar,” ungkapnya. Narkoba yang masuk ke Indonesia, kata Buwas, terdiri dari berbagai bentuk. Ada yang cair, serbuk, dan padat. “Ada juga yang sintetis.Buwas mengungkapkan hingga saat ini di dunia terdapat 634 jenis narkoba. Dan yang telah masuk ke Indonesia sebanyak 44 jenis.”Baru tercantum dalam undang-undang ada 18 jenis saja. Jadi jenis baru, tak bisa kita jerat dan bawa ke ranah

Gubernur Kepri lauan Riau sangat berkomitmen memberantas Narkoba. Dan juga akan terus mendukung setiap usaha dalam pemberantasan narkoba terutama di wilayah Provinsi Kepri. “Kondisi Indonesia darurat narkoba bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi. Termasuk Kepri, menjadi sasaran utama penyebaran Narkoba karena letak geografis Kepri yang berbatasan dengan negara asing. Untuk itu kita harus sepakat untuk bersama-sama merapatkan barisan dengan usaha maksimal, bersinergi ,bertekad untuk memerangi narkoba. Kuncinya adalah komitmen dan konsisten,” kata Nurdin. Nurdin Basirun yakin dengan tekad, semangat dan komitmen bersama, Kepri maupun Indonesia bisa bebas Narkoba seperti negara Thailand yang sudah zero narkoba. Nurdin

juga mengingatkan dan mengajak seluruh lini masyarakat untuk sadar dan waspada bahwa sasaran narkoba tersebut adalah untuk menghilangkan generasi, generasi hilang akan turut menghilangkan sejarah. Dan pada akhirnya hilanglah negara Indonesia. Sementara itu, Kepala BNN RI, Komjed Pol Drs Budi waseso menegaskan bahwa narkoba adalah mesin pembunuh massal yang merusak fungsi kerja otak. Dari analisa yang dilakukan di lapangan diperkirakan 40-50 orang meninggal per hari. Dan penyalahgunaan narkoba aktif di Indonesia mencapai 5 juta orang. “Kita harus sadar bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar peredaran narkoba. Dan Kepri, sebagai wilayah kepulauan, di jalur perlintasan internasional merupakan

Kejari Batam Barang bukti lain yang dimusnahkan adalah obat tanpa Izin sebanyak 60.551 buah, dan ratusan telepon genggam,” kata Kajari Batam Muhammad Microj, kepada wartawan usai acara pemusnahan barang bukti tersebut. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dilakukan dengan cara dimasukkan dalam air mendidih kemudian diaduk hingga benar-benar larut, selanjutnya dibawa menuju saluran pembuangan untuk dibuang. ”Untuk barang bukti ganja kering pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Ekstasi juga dilarutkan hingga bersatu

dengan air mendidih,”ujarnya. Barang bukti berbagai jenis obat tanpa izin edar yang juga mengandung bahan berbahaya dan telepon genggam dimusnahkan dengan digilas menggunakan alat berat. ”Pemusnahan tersebut, merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kejaksaan Agung B128/E/3/1995, tentang tugas dan tanggung jawab Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan,” kata dia. Kegiatan pemusnahan juga disaksikan oleh Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Ketua PN Batam dan Kasat Reskrim Polresta Barelang, perwakilan BC Batam, dan

salah satu sasaran utama masuknya narkoba. Apalagi banyaknya kapal yang sandar dan kebutuhan pokok yang diimpor,” ungkap Budi Waseso. Budi juga mengungkapkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi salah satu pusat kendali peredaran gelap narkoba. Hal tersebut terjadi karena tersangka narkoba tidak langsung dieksekusi. Ada 60 jaringan Lapas yang dikendalikan narapidana dari 22 Lapas di Indonesia. Selain itu, Budi mengingatkan semua elemen masyarakat untuk belajar pada sejarah bagaimana Inggris mengalahkan Tiongkok. Cara yang dipakai Inggris adalah dengan membanjiri Tiongkok dengan narkoba sehingga masyarakat Tiongkok lemah dan memudahkan Inggris untuk menguasai Tiongkok. (rm/red).

BPOM Kepri. Secara total, kata dia, barang bukti yang dimusnahkan pada Rabu siang tersebut bernilai hingga miliaran rupiah. Rata-rata kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Batam adalah penyelundupan dan peredaran narkoba khususnya jenis sabu, ganja. Sehingga barang bukti yang dimusnahkan tersebut juga berupa narkoba. Selain itu, maraknya peredaran obat-obatan tanpa izin edar dari BPOM juga membuat pihak BPOM, Kepolisian juga sering melakukan razia atas barang ilegal tersebut. (rm/mwd). Sambungan Hal. 1

ya juga dalam keadaan sehat,” sebut Budi. Sejak dititipkan ke Rutan, jelas Budi, baru tersangka Radja Tjelak Nur Jalal yang dibezuk oleh keluarganya. Sedangkan tersangka lainnya belum ada yang membesuk. ”Pembezuk harus meminta surat izin terlebih dulu ke Kejati, karena mereka ini (tersangka) masih tahanan titipan Kejati. Surat izin harus ada, baru bisa besuk,”sebut Budi.

Pecat 60 Kejagung semakin berani dalam menghadapi mafia hukum. “Jaksa yang jujur dan profesional idaman kita semua. Teruskan perubahan, lawan mafia kasus. Selamat Hari Bhakti Adhyaksa 2016 -Jkw,” tulis Jokowi dalam akun Twitternya, Jumat (22/7/2016). Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui masih banyak anggotanya yang tidak mematuhi aturan dan menyalahgunakan kewenangan dalam menegakkan hukum. Dia memerintahkan para Jaksa Agung Muda dan Kajati serius menyikapi persoalan tersebut. Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui lembaganya masih memiliki kekuarangan baik bersifat internal maupun eksternal. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo berkaitan dengan perayaan Hari Bakti Ad-

Sambungan Hal. 1

7 Koruptor atau dua minggu kedepan bersamapuluhan tahanan pidana umum lainnya.”Nanti baru dipindahkan ke ruangan tahanan tipikor. Ruangan AO ini untuk penyesuaian saja,”kata Budi. Saat dittitipkan ke Rutan, sebut Budi, kesemua tersangka dalam keadaan sehat. Itu berdasarkan surat keterangan dokter yang diberikan Kejati Kepri.”Di Rutan juga kami periksa kembali. Dan semuan-

hukum,” imbuhnya. Selama berada di Batam, Budi Waseso akan melakukan sosialisasi bahaya narkoba pada sejumlah perusahaan. Buwas dan rombongan juga Pelabuhan Batuampar. Menurut dia, pelabuhan, baik resmi maupun ilegal, sangat rawan menjadi pintu masuk narkoba. Khususnya dari luar negeri.”Peredaran narkoba itu kuat melalui jalur laut, makanya kami berkumpul membicarakan persoalan ini,” katanya. Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang yakni 99.093, sangat dirugikan atas peredaran narkoba melalui pelayaran ini. Sehingga ia merasa perlu ada kerja sama antar negara, agar dapat mengatasi peredaran nakoba. “Garis pantai ini terpanjang kedua setelah Kanada. Dengan personil yang terbatas, garis pantai panjang ini dimanfaatkan oleh pengedar narkoba,” ujarnya. (rm/red).

Adapun tujuh tersangka yang dititipkan pihak Kejati Kepri ke Rutan Kelas IA Tanjungpinang yaitu Raja Tjelak Nur Jalal, Zulfahmi, Abdul Haris, Khairullah,Rustam Sinaga, Jamiat, Junaidi. Ketujuh tersangka dari dua kasus korupsi yaitu dugaan Korupsi dana bansos Pemko Batam tahun 20112012 dan juga kasus korupsi pengadaan Mes Pemda dan Asrama mahasiswa Anambas di Tanjungpinang. (rm/winarto) Sambungan Hal. 1

hyaksa ke-56. Dia meminta semua jajaran Jaksa Agung Muda dan Kajati menganggap kekurangan ini sebagai persoalan serius yang perlu dibenahi. Dia mengakui pelaksanaan penegakan hukuman belakangan tidak sederhana. Sebaliknya, lanjut dia penegakan hukum sekarang semakin rumit. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi faktor eksternal yaitu dinamika perkembangan peraturan dan Undang-undang. “Saat ini penegakan hukum represif memakan waktu lebih panjang karena kita harus hati-hati dan yakin apa yang kita lakukan sesuai dengan SOP,” ujar Prasetyo di Kejagung, kepada wartawan Jumat (22/7/2016) di jakarta. Sementara pengaruh dari faktor internal diakuinya ma-

sih ada beberapa oknum anggotanya yang masih menggunakan paradigma lama. Salah satunya, ungkap dia masih menyalahgunakan kewenangan. “Masih gemar melakukan hal-hal tercela,” ungkapnya. Dia menambahkan, masalah internal lainnya adalah masih ada jaksa tidak patuhi aturan. Persoalan ini terlihat dari kinerja. Akibatnya, terang dia, banyak jaksa yang tersandung hukum baik narkoba, korupsi dan kasus suap Maka itu, untuk usia Adhyaksa ke-56 tahun ini dia meminta agar semua anggotanya bisa menjalankan profesionalitas, meningkatkan kerja dan tindak pidana luar biasa yang berkembang saat ini bisa diperangi. “Perlu ingatkan 60 orang sudah dipecat karena melanggar hukum,” terangnya. (rm/sdn)

SIAK INDRAPURA, RAKYAT MEDIA-Antusias masyarakat Kabupaten Siak dan juga kebahagian Pemerintah kabupaten Siak beserta jajaran terlihat hari ni Jumaat (22/7/2016 ) merupakan hari yang bersejarah bagi daerah Siak khususnya. Pasalnya orang nomor dua di NKRI ini yakni Wapres RI JK beserta beberapa kabinet jajaran Menteri datang ke Siak bahkan para Gubernur dan Wali Kota Bupati se Indonesia juga datang ke Siak. Yang mana Kabupaten Siak merupakan satu-satunya daerah di Propinsi Riau yang menerima anugrah Adipura tahun 2016. Selain itu, Kabupaten Siak juga menjadi tempat pemberian penghargaan Adipura, Kalpataru, Nirwasita Tantra dan Adiwiyata Mandiri yang diserahkan wakil presiden Jusuf Kalla dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya hari

MENTERI LHK Siti Nurbaya didampingi Bupati Siak Syamsuar

ini, Jumat (22/7/2016). Sementara itu adapun daerah yang memperoleh Anugerah Adipura tahun 2016 diraih oleh 143 Walikota dan Bupati se Indonesia. Pemilihan lokasi penyerahan penghargaan itu karena Siak ditunjuk menjadi tuan rumah World Environment Day (WED) 2016. Kegiatan tersebut dihadiri

oleh Jusuf Kalla dan 5 menteri, yakni Mentri LHK, Mendagri, Mendikbud, Menristek dan Menag. Jusuf Kalla menggunakan helikopter Superpuma dari Pekanbaru dan mendarat di helipad kompleks DPRD Siak. Kegiatan berlangsung di lapangan Tugu, depan Istana Siak. Bupati Siak Syamsuar san-

“Sarat Korupsi” Selain pelaksanaannya disinyalir dikerjakan asal jadi dan secara teknis tidak sesuai spesifikasi. Pelelangan proyek itu juga disebut sebut sarat dengan praktik kongkalikong antara oknum panitia lelang dengan kontraktor pemenang tender. Dimana pihak panitia lelang kabarnya menetapkan fee sebesar 10 sampai 20 persen dari nilai proyek kepada perusahaan pemenang tender. Berdasarkan data, proyek yang dilaksanakan SNVT Kepri pada tahun 2015 yakni pembangunan tanggul pengaman pantai Pulau Putri Nongsa tahap II Batam senilai Rp6.903.200.000, pembangunan pengaman pantai Timur Pulau Karimun Besar tahap III senilai Rp5.696.125.000, pembangunan pengaman pantai Pulau Batu Berhanti tahap III Batam senilai Rp4,066,994,000. Kemudian pembangunan pengaman pantai Karang Helen Mars Batam senilai Rp9,795,764,000, Pembangunan pengaman pantai Jagoh Dabo Singkep Lingga senilai Rp9,815,504,000, peningkatan bangunan pengaman pantai Jagoh, Kabupaten Lingga senilai Rp12,114,752,000 Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal SNVT Kepri yang berkantor di Jln R.E Martadinata Sekupang mengungkapkan, penyimpangan yang terjadi pada proyek yang dilaksanakan oleh Satker Balai Besar Jaringan Sumber Air Sumatera IV tersebut,matrial yang dipergunakan untuk proyek itu juga tidak berstandar SNI, kemudian pengurangan volume pekerjaan. Selain itu, sejumlah pelaksanaan proyek juga tidak memakai papan proyek. Bobroknya pengerjaan sejumlah proyek yang dilaksanakan Pelaksana Jaringn Sumber Air IV Sumatera SNVT Kepri ada sejumlah proyek yang roboh dan baru selesai dikerjakan sudah rusak. Salah satu proyek yang diduga kuat sarat praktik korupsi adalah pelaksanaan pembangunan proyek tanggul penahan ombak di Pulau Putri, Nongsa Batam. Proyek tanggul pengaman ombak yang dilaksanakan sejak tahun 2014 dari mulai tahap II hingga Tahap III dengan nilai anggaran mencapai belasan miliar yang dibiayai dari dana APBN itu tampak terbengkalai dan mangkerak. Progres pengerjaan dilapangan terlihat sangat tidak sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp16 miliar lebih. Proyek pembangunan tanggul ini juga terkesan mubajir, karena pembangunan tanggul dengan anggaran belasan miliar dilakukan di pulau yang tidak berpenghuni. Bahkan, proyek sebesar itu sama sekali tidak memakai papan plank proyek. Padahal, setiap proyek sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan wajib dipasang papan proyek yang berisi informasi tentang nomor dan nama proyek, lokasi kegiatan, jenis kegiatan, data teknis proyek, indentitas pemilik, tanggal izin, kontraktor pelaksana, nilai anggaran, dan konsultan pengawas.

Pemasangan papan proyek juga dibuat yang rapi dan kuat serta ditempatkan pada lokasi terbuka sehingga mudah dilihat publik. Hingga kini masyarakat setempat tidak mengetahui proyek pembangunan tanggul penahan ombak itu dibangun oleh pemerintah. Karena kontraktor maupun pihak SNVT jaringan sumber air Sumatera IV yang berkantor di Sekupang tidak pernah memasang papan proyek. Kuat digaan tidak dipasangnya papan nama proyek secara transparan dilokasi proyek pemerintah tersebut oleh kontraktor pelaksana dilapangan. Bisa jadi, tujuannya untuk mengelabui masyarakat agar tidak mengetahui keberadaan indentitas, volume, nilai dan pemilik proyek siluman tersebut Dari hasil investigasi yang dilakukan media ini dilapangan sebelum lebaran idul fitri terlihat proyek tersebut mangkerak dan terbengkalai, sejumlah alat berat yang berada dilokasi proyek itu pun sebagian sudah rusak dan tak digunakan lagi. Parahnya lagi, kualitas proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT.Bintanika Jaya berpusat di Bintan ini tampak amburadul dan dikerjakan asal jadi. Dimana batu bulat coran yang digunakan untuk penahan ombak di pantai itu sebagian ditinggalkan begitu saja dan belum disusun dibibir pantai seperti tanggul dan masih berserakan dilokasi proyek. Sebagian pantai yang sudah tergerus ombak masih tergenang air laut karena belum ditimbun dengan pasir batu (sertu). Dilokasi proyek tidak terlihat ada aktivitas pengerjaan. Tak hanya itu kebobrokan kinerja instansi Kementerian PU ini, sebelumnya juga Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV (SNVT) Provinsi Kepri tersebut pernah mengerjakan proyek Rehabilitasi daerah Irigasi Bintan Buyu, Kabupaten Bintan senilai Rp13.100,000.000. Pengerjaan proyek ini juga kabarnya dikerjakan asal asalan. Proyek pembangunan rehabilitasi Irigasi Binta Buyu yang dikerjakan oleh perusahaan PT.Bintanika Jaya ini dikerjakan asal jadi. Kemudian pembangunan proyek penahan gelombang pantai Jagoh Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, senilai Rp 15,36 miliar dari anggaran APBN 2013, dinilai masyarakat setempat tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Ketua LSM Bela Negeri Melayu (BNM) Kabupaten Lingga Syafii kepada wartawan mengatakan, bahwa proyek penahan gelombang yang dibangun SNVT Kepri di Dabo, Kabupaten Lingga tidak memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Tinggi penahan gelombang masih dapat dilalui air laut ketika pasang besar. “Proyek dengan anggaran Rp15 miliar lebih ini tidak memberikan manfaat. Masyarakat sekitar hanya menjadikan penahan gelombang ini sebagai tambatan perahu,” kata Syafii.

gat gembira mendapatkan anugrah Adipura tahun 2016 ini. Bahkan, Siak dianggap sangat siap sebagai tuan rumah puncak peringatan WED 2016 secara nasional itu. ”Kabupaten Siak dapat di tahun in, Mudahmudahan dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan,”ujarnya. (rm/rg) Sambungan Hal. 1

Dikatakannya, selain tidak memiliki manfaat, penahan gelombang ini juga menjadi pemicu abrasi terhadap pantai di samping proyek. Dengan tertahan air laut, secara langsung membuat gelombang di sampingnya menjadi lebih besar.”Hal ini tampak dengan terjadinya abrasi di pantai yang tidak dilindungi penahan gelombang,” katanya. Safii menambahkan, selain tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, juga terjadi kejanggalan pada nama proyek pengerjaan. Dalam papan plang nama proyek disebutkan, paket pekerjaan adalah pembangunan pengaman Pantai Jagoh Dabo. Tapi faktanya, pekerjaan dilakukan di Sekop Laut, Kelurahan Dabo, kata Safii. Tak hanya itu, pelaksanaan proyek yang menjadi sorotan masyarakat terhadap kebobrokan pengerjaan proyekyang dilakukan Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV (SNVT) Provinsi Kepri. Pada tahun 2013 silam, instansi yang dipimpin LM Bakti ini juga pernah melaksanakan pembangunan tanggul penahan ombak di Teluk Mata Ikan Nongsa. Proyek pengaman pantai sepanjang 655 meter senilai Rp5 miliar yang dibiayai dari anggaran APBN tahun 2013 sebagai pelaksana proyek PT Delima Agung Pratama dan proyek penahan pantai di lokasi yang sama sepanjang 119 meter dikerjakan oleh CV Djirev Putra Bersaudara dengan nilai anggaran Rp770 juta dikerjakan asal jadi. Akibatnya proyek pembangunan penahan pantai ini roboh disebabkan kualitas pengerjaan proyek tersebut tidak baik. Bahkan, kasus ini sempat dilaporkan oleh Sunardi mandor pekerja proyek ke Ditkrimsus Polda Kepri lantaran tidak membayar sisa kerja. Dalam kasus itu, kontraktor pemenang tender asal Bandung dan pimpinan SNVT Kepri L.M Bakti sempat diperiksa Ditkrimsus Polda Kepri. Sayangnya kasus tersebut selesai ditempat. Proyek yang diduga kuat sarat penyimpangan dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bersumber dari anggaran APBN dengan nilai belasan miliar rupiahjuga mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Batam. Rencananya Komisi III DPRD Kota Batam, akan memanggil kontraktor PT.Bintanika Jaya dan Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV (SNVT) Kepri, untuk diminta klafikasi terkait bobroknya pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan tanggul penahan ombak di pulau Putri, Nongsa tersebut. M Yunus Muda, anggota Komisi III DPRD Kota Batam ketika dikonfirmasi media ini baru baru ini di ruangan kerjanya gedung DPRD Batam Centre mengatakan, komisi III sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan mengawasi berbagai proyek pembangunan baik bersumber dari dana APBD maupun APBN akan memanggil kontrak-

tor dan pelaksana proyek tersebut bila mana proyek yang dikerjakan menyimpang dari ketentuan. M.Yunus Muda, yang didampingi rekan anggota Komisi III lainnya yakni Jefri K Simanjuntak mengaku terkejut setelah membaca koran umum Rakyat Media, karena Komisi III DPRD Kota Batam, tidak pernah mendapat laporan kalau ada proyek pembangunan penahan ombak yang dilaksanakan pemerintah di Pulau Putri tersebut. Yunus menegaskan, jika benar pelaksanaan proyek pembangunan tanggul itu ada penyimpangan, dalam waktu dekat Komisi III DPRD Kota Batam akan turun ke lapangan dan segera mungkin akan memanggil pelaksana proyek, ”Kalau pengerjaan proyek itu dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi maka yang mengerjakan harus kita pertanyakan, kami akan panggil LM Bakti selaku kepala SNVT Kepri dan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut,”tegas Yunus. Politisi muda partai Golkar ini menambahkan, Komisi III DPRD Kota Batam, sudah mendapat informasi dan laporan dari masyarakat bahwa sejumlah proyek yang dilaksanakan Sanker SNVT Kepri disinyalir terjadi banyak penyimpangan,” Kami komisi III sudah mendapat informasi dan laporan dari masyarakat bahwa ada sejumlah proyek pembangunan tanggul yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dan tidak memakai papan proyek. Kalau proyek pemerintah tidak menggunakan papan proyek itu jelas sudah salah,”kata Yunus Muda. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri N. Rahmat,SH, ketika hendak dimintai tanggapannya dan melakukan konfirmasi terkait sejumlah pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan penahan pantai yang dilaksanakan SNVT Kepri Kamis (21/ 7/2016) di kantor Kejati Kepri Senggarang, Tanjungpinang, tak berhasil ditemui karena Aspidsus tidak berada di tempat. Sampai berita ini dimuat untuk ke tiga kalinya Satker SNVT Kepri LM Bakti, belum berhasil di konfirmasi, terkait proyek pembangunan tanggul penahan ombak di pantai Nongsa dan sejumlah proyek pengaman pantai lainnya yang dinilai dikerjakan asal jadi. Menurut Vita salah seorang karyawan yang mengaku sebagai humas di kantor tersebut bahwa L.M Bakti masih berada di Jakarta. “Pak Bakti, sampai sekarang belum masuk kantor, begitu juga Lukman Nurzaman, kedua pimpinan tersebut kemungkinan sedang berada di Jakarta,”kata Vita. Tak hanya itu, bahkan,surat permintaan konfirmasi terkait masalah proyek yang disampaikan media ini juga tidak kunjung dibalas. Parahnya lagi, pejabat kantor SNVT Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera IV Kepri ini sangat tertutup pada wartawan. (rm/mawardi)

KORAN UMUM

Website: www.rakyatmediapers.co.id Senin, 25 - 31 Juli 2016 - MINGGU- IV

Senin, - 31: www.rakyatmediapers.co.id Juli 2016 - MINGGUPortal Media25 Online Edisi : # 163 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Pemprov Dan KBRI Singapura Membahas Hubungan Bilateral TANJUNG PINANG, RAKYAT MEDIA – Pemerintah Provinsi Kepri bersama beberapa instansi terkait mengelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Indonesia untuk Singapura di Gedung daerah Tepi Laut Tanjungpinang, Rabu (20/7) pekan alu. Rakor ini dilakukan untuk menjali komunikasi dan hubungan bilateral antara kedua negara yakni Indonesia dan Singapura khususnya Provinsi Kepri sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tersebut. Hal tersebut disampaikan Duta Besar RI untuk Singapura I Gede Ngurah Swarjaya dalam Konferensi pers seusai Rapat Koordinator didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Dikatakan Ngurah, pertemuan dan rapat koordinasi ini adalah untuk kembali bersilaturahmi serta bersama-sama mengidentifikasikan berbagai persoalan yang menjadi isu-isu strategis ant-

ara kedua negara. “Apalagi mengingat Provinsi Kepri merupakan wilayah Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara Singapura sehingga banyak isu strategis yang terjadi pada hubungan keduanya,” jelas Ngurah. Baik itu isu yang berkaitan dengan peluang investasi, pariwisata, ekonomi hingga persoalan ukum yang baru-baru ini terjadi. Sehingga denga adanya pertemuan ini, dapat bersama-sama mengevaluasi dan memperbaiki guna mencari solusi. “Melalui Rakor ini, semoga kedepannya kita dapat bersamasama untuk mengembangkan potensi yang ada serta menjalin hubngan dan kerja sama bilateral yang dapat menguntungkan kedua beah negara,” tegas Ngurah menanggapi pertanyaan yang dihadapkan kepadanya. Senada dengan hal tersebut, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menyambut senang dengan

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun foto bersama dengan Kedutaan Besar RI Singapura

pertemuan ini. Dengan adanya pertemuan dan rapat ini, diharapkan untuk kedepannya dengan bersamasama bantuan serta sinergisitas dai

Gubernur Kepri Lepas Kafillah Kepri ke MTQ Nasional TANJUNG PINANG, RAKYAT MEDIA - Gubernur H Nurdin Basirun memohon doa seluruh masyarakat, agar kafilah Kepri yang ikut Musabawah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-26 di Lombok Nusa Tenggara Barat dapat mempertahankan predikat juara umum. Hal ini disampaikannya pada acara Pembukaan Pemusatan Pelatihan/Training Centre Peserta Utusan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Rangka Persiapan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke XXVI Tahun 2016 di Aula Qur’an Centre Batam, Senin malam (18/7) lalu. “Saya harap semua masyarakat Kepri turut mendoakan secara tulus dan ikhlas kepada para khafilah Kepri dalam menjalani MTQ Nasional XXVI tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Nurdin. Ia juga meminta agar para kafilah mampu mempertahankan Juara Umum pada perhelatan MTQ tahun ini. “Karena merebut predikat juara umum lebih mudah daripada mempertahankannya,” ucap Nurdin. Selain juara umum yang harus dipertahankan, Nurdin juga berharap semoga Alquran dijadikan pedoman dalam kehidupan seharihari, seperti semboyan Kepri “Bunda Tanah Melayu Yang Berakhlak Mulia”. “Tak lupa juga perhatian

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun foto bersama kafilah

kita kepada para peserta, hendaklah dijaga dengan sebaik mungkin dari cara kita mendidik mereka,” kata Nurdin. Menurut Nurdin, untuk membumikan Alquran, kedepannya setiap anak-anak sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan tingkat sekolah dasar dan menengah, harus khatam Alquran yang disahkan oleh Taman Pendidikan Alquran (TPA). Pada hakekatnya, Nurdin memang menaruh harapan besar kepada peserta, pembina dan pelatih agar dapat mempertahankan gelar juara umum Provinsi Kepri pada MTQ Nasional XXV tahun 2014 lalu yang diselenggarakan di Kepulauan Riau. Sementara itu, Pembina dan Pelatih Said Agil Husein Al Munawar menambahkan sebagai juara umum MTQ Nasional XXV tahun 2014, tantangan Provinsi Kepri lebih berat mempertahankan

daripada merebut juara karena akan menghadapi 33 Provinsi peserta lainnya. Agil berpesan kepada peserta sehari sebelum tampil hendaklah, melaksanakan tahajjud, berdoa terutama membaca Alfatiha kepada kedua orang tua, jaga kesehatan, kejelian pelatih/pembimbing akan niat tidak baik dari peserta lain serta jauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh. “Setiap perlombaan yang dilaksanakan hendaklah dijalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan,” kata Agil. Hadir dalam pembukaan itu anggota DPRD Kepri Irwansyah, SE, Wakil Walikota Batam Amsakar, Pembina dan Pelatih Kepri Prof. Dr. Said Agil Husein Al Munawar, MA, Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Kepri Marwin Jamal, Ketua Panitia Pelaksana H Mahadi Rahman. MTQ Nasional XXVI akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Juli 2016. (rm/mb)

KBRI Indonesia di Singapura akan dapat membantu pengembangan potensi yang ada di Kepri. “Mudah-mudahan hal ini dap-

juga dihadiri Kepala SKPD, Kepala instansi terkait lainnya seperti Kepolisian, Lantamal IV, Danrem serta Danlanud. (rm/mb)

Gubernur Kepri akan Segera Perbaiki Dokumen RPJMD DOMPAK, RAKYAT MEDIA – Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk memperbaiki dokumen (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD secepatnya. Ini setelah Gubernur Nurdin mendengar langsung pandangan fraksi-fraksi di DPRD dalam Sidang Paripurna terkait pemandangan umum fraksifraksi terhadap Ranperda RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021, di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Senin (18/7) pekan lalu. ”Semua catatan akan kami perbaiki,” ujar Nurdin. Pemprov Kepri sendiri ditarget segera mengesahkan dokumen RPJMD ini paling lambat 12 Agustus mendatang. Jika tidak, Pemprov Kepri akan mendapat sangsi administratif. Sidang paripurna dipimpin wakil Ketua I DPRD, Husnizar Hood, dari enam fraksi, lima fraksi kecuali Demokrat meminta Pemprov merevisi perda tersebut. Fraksi PDIP misalnya. Lewat juru bicaranya, Yuniarni Pustoko Weni, PDIP memberikan sembilan umum. Salah satunya adalah tidak singkronnya antara RPJMD dengan rencana pembangunan jangka panjang. “Bahwa ranperda RPJMD Kepri agar disempurnakan terlebih dahulu,” kata Weni diruang paripurna Gedung DPRD Kepri.

GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun

Demikian juga dengan fraksi Golkar. Fraksi pemilik kursi terbanyak kedua meminta agar Gubernur dalam menyusun RPJMD tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Pemda tingkat dua. “Oleh karena itu, penting untuk menselaraskan perencanaan pembangunan da_lam aspek penanganan masalah kemiskinan,” kata Jubir Fraksi, Thomas Suprapto. Demikian juga dengan fraksi Hanura Plus lewat jubirnya Sukhri Fahrial. Fraksi Hanura Plus memberikan telaah lengkap. Dalam pandangan Fraksi, Pemprov Kepri dalam menyusun RPJMD belum memperhatikan Permendagri III no. 54. Tak hanya itu, saran dan masukan

DPRD sama sekali tidak dituangkan dalam RPJMD itu. Selain beberapa hal diatas, Hanura Plus juga melihat terjadi kesalahan perhitungan dan pemahaman laporan keuangan. Akibatnya kebijakan yang akan diambil juga salah. “Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, maka fraksi kami memandang perlu agar Gubernur memperbaiki RPJMD sebelum dibawa ke mekanisme selanjutnya,” kata Sukhri. Komentar lebih keras datang dari fraksi Kebangkitan Nasional. Fraksi yang berisi anggota dewan partai PAN dan PKB ini menilai RPJMD Pemprov Kepri secara umum masih menggunakan variabel-variabel yang bersifat kuantitatif.

Sehingga, parameter penilaian kinerja pembangunan tahunan menjadi abstrak dan cenderung kabur. “Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara RPJMD dengan rancangan terakhir. Juga tidak ada korelasi antara analisa kondisi umum daerah, analisa isu strategis dengan dokumen RPJMD. Mohon segera diperbaiki,” kata Jubir fraksi Sirajudin Nur. Fraksi terakhir yang minta RPJMD Kepri diperbaiki adalah fraksi Keadilan Pembangunan Sejahtera. Fraksi yang terdiri dari partai PKS dan PPP ini menilai bahwa Pemprov Kepri selama tiga tahun ini mengalami turbulensi defisit anggaran. “Defisit anggaran ini terutama diakibatkan oleh lemahnya komunikasi daerah dengan pusat saat ini,” kata Jubirnya Sarafuddin Aluan. Adapun fraksi yang memutuskan menerima RPJMD Pemprov Kepri hanya fraksi Demokrat Plus. Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat meminta kedepan Gubernur untuk melakukan evaluasi RPJMD secara berkala. “Dalam menentukan target kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD,harap menggunakan nilai yang mudah diukur. Hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan evaluasi lebih terukur,” pesan juru bicara Demokrat, Surya Makmur. (rm/kepriprov)

POLDA KEPRI RAZIA TAMBANG PASIR ILEGAL DI BATU BESAR BATAM, RAKYAT MEDIA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau (Kepri) merazia tambang pasir ilegal di kawasan Batu Mergong Batubesar Kota Batam

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

at menjadi permulaan langkah untuk bersama-sama mengembangkan potensi yang ada di Kepri,” tambah Nurdin. Rakor tersebut

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi

serta mengamankan lima orang pelaku tambang. ”Penggerebekan dilakukan Sabtu (16/7/2016) pekan lalu. Atas informasi masyarakat kami tindaklanjuti dengan penggerebekan tersebut,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto di Batam, Selasa (18/ 7/2016) lalu. Kelima pelaku yang diamankan tersebut adalah Ab (55) sebagi pemodal, Ac (46) pemilik lahan, Sw (46) penambang Pasir, Ap (48) penambang pasir, Rs (30) penambang

pasir.”Saat tim sampai di lokasi, kami menemukan aktivitas penambangan yang sesuai yang dilaporkan. Lima orang dan sejumlah barang bukti kami amankan,” kata dia. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan dari pelaku antara lain satu unit truk warna hijau dengan Nomor Polisi BP 9555 OC, satu buah STNK, satu lembar kartu pengawasan angkutan barang, satu buku uji berkala kendaraan dan dua unit mesin penyedot air.Selain itu, dua unit gerobak dorong, empat buah saringan pasir, 16 pipa

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN NATUNA 2. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

paralon, satu jirigen solar, uang tunai Rp770 ribu, dan pasir tiga kubik.”Selain kelima pelaku, kami juga sudah minta keterangan dari 19 orang saksi untuk proses penyidikan lebih lanjut,” kata Budi. Ketika beraksi mengambil pasir, kata Budi, pelaku menggunakan mesin penyedot ukuran besar yang terhubung dengan pipa paralon untuk mengambil air yang jatuh ke dalam kolam, kemudian disedot kembali dengan mesin pompa yang lain.”Setelah itu disaring lagi menggunakan ayakan agar pasirnya bersih dan segera bisa diangkut kedalam truk untuk dijual kepada konsumen,” kata dia. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 158 Jo, Pasal dan 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.”Kami masih terus kembangkan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Budi. (rm/mb)