Issuu

Dua Begundal Kantor BPN Batam Usir Pemred SKU Suara Mandiri Pos Kamis, 18 27RMei 2016 K -O AN U MingguM U M II Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wkl Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Media Ini Terdaftar di Dewan Pers

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia

Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

AKTIVITAS pengerukan bukit dan ratusan unit dump truk untuk pengangkutan tanah penimbun pesisir pantai laut di Bengkong dilakukan Abi alias Hartono

BATAM, RAKYAT MEDIA-Meski sudah terlambat, karena sebagaian wilayah pesisir pantai yang dilakukan reklamsi oleh sejumlah pengusaha sudah rusak akibat tidakmempertimbangkan aspek lingkungan sehingga menghilangkan potensi

Walikota Batam

Muhammad Rudi

sumber daya hayati pesisir terutama beberapa biota laut yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. Namun tindakan tegas Walikota Batam Muhammad Rudi, menghentikan seluruh aktivitas reklamasi pantai di Batam, termasuk reklamsi pantai di Bengkong yang dilakukan oleh pengusaha bernama Abi alias Hartono patut diacungkan jempol. Apalagi, aktivitas reklamasi yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pengembang di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) banyak bermasalah dan tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahkan ada yang sama sekali

Kepala Dispenda Anambas

Zulfahmi tersebut. bakal menyeret sejumlah pejabat Pemkab Anambas salah satu diantaranya adalah Kepala Dinas Pendapatan Anambas Zulfahmi, yang telah ditetapkan jadi tersangka oleh

Kejati Kepri. juga telah ditetapkan sebagai tersangkaAndar Perdana Widiyastopo didampingi Wakil Kepala Kejati Kepri Asri Putra dan sejumlah asistennya. Andar mengatakan penetapan RTND sebagai tersangka ini didasari atas dua alat bukti yang dimiliki Kejaksaan Tinggi Kepri dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sebelum menetapkan RTND sebagai tersangka, kata Kajati Kepri, tim penyidik telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa Sekda Anambas bersama 17 saksi lainnya dalam dugaan korupsi tersebut. Adapun kronologis Bersambung ke Hal 11

Kunjungan Kerja Fiktif DPR RI Rugikan Negara Rp 945 M JAKARTA, RAKYAT MEDIABadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dari hasil audit tahunan dan uji petik (sampling) di DPR, bahwa sejumlah Anggota DPR melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar. Bersambung ke Hal 11

tidak memiliki izin, namun nekat melakukan kegiatan reklamsi. Sehingga merugikan semua pihak, aktivitas reklamasi tersebut harus dihentikan Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah pesisir pantai telah ditimbunatau di reklamsi untuk kepentingan pembangunan. Bahkan untuk menimbun sejumlah pesisir pantai tersebut menggunakan tanah merah dari pempotongan bukit. Salah satu aktivitas reklamasi pantai yang menjadi sorotan publik belakangan ini dan sangat merugikan nelayan adalah reklamsi pantai di Bengkong laut dan Batam Centre. Reklamasi pantai di Bengkong

Abi alias Hartono pemilik restoran Golden Pranw yang melakukan reklamsi diduga tidak mengantongi izin dari pemerintah.

Bersambung ke Hal 11

Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang di Demo Ratusan Aktivis HMI

RATUSAN TKI yang ditipu PT PJK datangi gedung DPRD Batam

PT Prima Jaya Kontruksi Tipu Ratusan TKI ke Singpura

BATAM, RAKYAT MEDIA-Ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merasa tertipu oleh perusahaan penyalur tenaga kerja ke Singapore, yakni PT Prima Jaya Kontruksi (PJK) datangi DPRD Batam untuk minta dukungan mengawal proses hukum di Polresta Barelang. ”Kami mau perusahaan bayar kembali uang kami. Pasalnya uang itu kami pinjam dan kami berharap dewan kawal proses hukumnya di kepoliaian,” ujar Juproni, korban yang dijumpai di dewan, Senin (16/5/2016) lalu. Disebutkannya, dirinya bersama rekan-rekan yang tertipu datang menemui Ketua DPRD Batam agar mengawal proses hukum saat ini diproses kepolisian. Soalnya, ketika mereka mengawal proses hukum di kepolisian justru diusir penyidik.”Ngapain kalian ramai-ramai kesini,bikin pusing saja,” katanya menirukan ucapan oknum polisi saat di Polresta Barelang beberapa hari lalu. Ia mengatakan, Direktur PT OJK sudah ditahan, namun justru enggan membayar uang kami yang sudah diterima dan tertera di kwitansi bermaterai untuk pengurusan permit bekerja di S’Pore sebagai wellder.”Intinya pelaku berkeras tidak mau bayar dan pasang badan serta

GEDUNG Sekretariat Jenderal DPR RI

Klick Portal Media Online : www.rakyatmediapers.co.id Anda dapat membaca berbagai berita dan peristiwa terkini baik berita Daerah maupun Nasional yang disajikan secara cepat dan aktual.

Edisi : # 155 Tahun IV, Harga: Rp5.000,-

JALAN semenisasi yang dibangun pemerintah dijadikan untuk lalu lintas ratusan dump truk milik Abi pengangkut tanah untuk reklamsi laut Bengkong.

Kepala Dispenda Anambas Terseret Korupsi Rp5,5 M ANAMBAS, RAKYAT MEDIA-Kasus korupsi pengadaan mess pegawai dan mahasiswa Anambas di Tanjungpinang pada tahun 2010 senilai Rp5 miliar melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Raja Tjelak Nur Djalal yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) tampaknya berbuntut panjang Pasalnya, terkait kasus ini, tak hanya mantan Sekda Anambas Raja Tjelak Nur Djalal, dan Kepala Dinas Pendapatan Anambas Zulfahmi yang dijadikan tersangka oleh Kejati Kepri. TapiAsisten II Pemkab Anambas Andi Agrial, disebut sebut ikut terlibat dalam kasus

Baca Hal 3

Bersambung ke Hal 11

JAKARTA, RAKYAT MEDIAGara gara ucapannya memojokan pihak lain, Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang, di demo puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Para aktivis HMImenggelar aksi demonstrasi mengecam pernyataan Saut Situmorang. Aksi demo yang berlangsung di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Sahid, Jakarta, Senin (9/5/2016) lalu itu berlangsung ricuh. Tidak hanya itu, Pengurus Besar HMI juga melaporkan mantan Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Menyikapi aksi kader HMI, Saut berharap polemik tentang pernyataannya tidak dilanjutkan. “Pernyataan saya itu keluar dari alam bawah sadar saya. Saya inginnya tidak dilanjuti,” kata Saut kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/5/2016) pekan lalu Dia berharap aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan para kader HMI juga dihentikan. Saut menjelaskan pernyataannya tentang HMI dalam acara talk show di sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta pada Kamis 5 Mei 2016, disampaikan tanpa sengaja. ”Pernyataan saya itu keluar dari alam bawah sadar saya. Saya inginnya tidak dilanjuti,” katanya. Sebagai orang yang bermitra dengan banyak kader HMI, Saut berharap pernyataannya

Saut Situmorang Wakil Ketua KPK

tentang HMI tidak disalahartikan. “Harapan besar saya pernyataan saya itu, bahwa HMI sebagai lembaga besar harus terus berkembang,” ujar Saut. Meski belum bertemu dengan Pengurus Besar HMI, Saut menyatakan meminta maaf atas pernyataannya. ”Mungkin hanya setting waktunya saja, sebelumnya saya niatnya hari Sabtu lalu, dari hati ke hati minta maaf. Tapi beberapa pengurus enggak ada di Jakarta, mungkin setelah ini kalau waktunya pas saya datang minta maaf,” kata Saut. Seperti diberitakan banyak media, pernyataan itu diungkapkan Saut ketika menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi beberapa waktu lalu.Saut mengatakan mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau di HMI minimal LK I tetapi ketika menjadi pejabat mereka korup dan sangat jahat.(rm/mwd)

Jaksa Jebloskan drg Fadilla ke Rutan Tembesi BATAM, RAKYAT MEDIADirektur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam, drg Fadilla Ratna Dumilla Mallarangan yang menjadi tersangka kasus korupsi alat kesehatan (alkes) tahun 2011, resmi dilimpahkan

Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Selasa (10/5/2016) lalu. Fadilla langsung dijebloskan ke Rutan Tembesi Batam. Fadilla yang selama ini ditahan di Ruang Tahanan Bareskrim Mabes Polri diantar oleh pihak

Kejari Batam menggunakan dua unit mobil pribadi. Fadillah mengenakan baju lengan panjang biru tua bermotif batik bagian depan dipadu celana kain panjang tiba di Rutan Batam sekira pukul Bersambung ke Hal 11

Drg Fadilla digiring petugas Kejaksaan saat diantar ke lapas

CMYK

BATAM Pemko Batam Desak UWTO Dicabut

Walikota Batam Muhammad Rudi BATAM, RAKYAT MEDIAPemko Batam ngotot meminta uang wajib tahunan otorita (UWTO) dihapuskan. Berbagai upaya dilakukan.Sebaliknya Pemko Batam berencana untuk menaikkantarif NJOP (nilai jual obyek pajak) yang artinya Pajak Bumi Bangunan pun naik. Menariknya dari Jakarta muncul berita pemerintah akan hapus PBB itu sendiri.Muncul wacana pemerintah akan membebaskan PBB untuk buruh, rakyat miskin, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri serta pensiunannya. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengaku telah menyerahkan kajian penghapusan PBB kepada Presiden Jokowi. Eksekus-

inya tinggal menunggu lampu hijau berupa lahirnya Peraturan Presiden (Perpres). “Itu sudah. Tinggal nanti tunggu laporan hasil kajian Presiden,” ujar Menteri ATR dan Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan dalam konferensi pers belum lama ini di kantornya, Jakarta. Politisi Partai Nasdem ini menuturkan, penghapusan PBB tidak diberlakukan secara menyeluruh. Artinya, hanya untuk golongan tertentu saja. Dia yakin, Presiden Jokowi akan memberikan lampu hijau dan menerbitkan Perpres terkait penghapusan PBB. Harapannya, kebijakan ini bisa mulai diterapkan 2016.”Kita minta Perpres dan akan diberlakukan tahun depan,” ucapnya.(rm/bt

Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Terbit sejak 26 Februari 2012 PT Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 Pengesahan Menteri Hukum Dan HAM RI AHU-10-04744/2014, Tanggal 5 Maret 2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 Izin TDP No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000 Penanggung Jawab Mawardi, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Mawardi, Pemimpin Perusahaan Jasniwati, Wkl Pemimpin Umum Erwinsyah.SH Wakll Pemimpin Redaksi Boy Hendri.SH Sekretaris Redaksi Marlina Redaksi Pelaksana Andi Setiawan.Amd Redaktur Hadi Sucipto, Gunawan, Iqbal Ramadan, Abdul Haris.SH Liputan Batam Iqbal Ramadhan, Bahtiar, Ferianda, Robby.N Divisi Iklan Hermawan, Bahtiar Divisi Pemasaran Johar Munik (Kepala), Bahtiar Dewan Redaksi Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri. SH, Erwinsyah. SH, Eddy Dadory Penasehat Hukum Sugiarno. SH.MH, Ramdani Hasibuan.SH Perwakilan DKI Jakarta Hardiansyah. SE, Mahyuddin Liputan Jabodetabek Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail Perwakilan Sumatera Utara Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Rusli P Perwakilan Sumatera Barat Amina Zalani Perwakilan Provinsi Riau Effendi Basri, Abd Muin Biro Kabupaten Karimun Jimi Mamo Biro Kota Tanjungpinang Anton (Kepala), Tio Imando BiroKabupaten Bintan Anton (Kepala), Herman, Suratman Biro Kabupaten Natuna Naidiran, Herianto, Abdul Malik Biro Kabupaten Lingga Selamat Riadi (Kepala Biro) Biro Kabupaten Anambas Romi (Kepala Biro), Mulyadi, Nurdin Biro Kabupaten Deli Serdang Azhar Munik (Kepala Biro), Kastro Sinaga, Darmin Sitorus Biro Kabupaten Kampar Irwan (Kepala Biro), Sayuti, Amiruddin Pane Biro Kabupaten Meranti Ibrahim (Kepala Biro), Syarifuddin, Sofian Idrus Lay Out Wandi Tarif Iklan Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom harga tambahan PPN 10 persen. Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan Jalan Kemuning 1 Komplek Taman Dotamana/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam, Kepri-Kode Pos 29464 Telp (0778)7498179, (0778)-479636, Fax (0778)-479529

Di cetak Oleh Sindo Batam. Perwakilan Jakarta Komplek Pesona Kayangan Mungil 1 Blok U No.6 Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021)-22963455 Kode Pos 16411. Rekening : Bangk BTN Cabang Penuin No. Rekening : 00220-01-50-004107-5 Bank Riaukepri No. Rekening :132-08-00130 AN PT Rakyat Media Pratama Redaksi Email rakyatmediapers@gmail.com rakyatmedia77@yahoo.com Website : www.rakyatmediapers.co.id

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Dirjen Imigrasi Luncurkan Aplikasi APOA di Batam BATAM, RAKYATMEDIA-Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Sompi, Rabu (11/5/2016) meluncurkan aplikasi pelaporan orang asing (APOA) menyusul setelah diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan untuk 169 negara. Aplikasi pelaporan orang asing tersebut tujuannya tidak hanya memberi keuntungan namun banyak sisi negatifnya. Oleh karena itu untuk mengawasi tindakan penyelewengan, Ditjen Imigrasi meluncurkan aplikasi pelaporan orang asing (APOA). Dengan aplikasi online tersebut diharapkan dapat memudahkan petugas imigrasi dalam mendata orang asing yang masuk ke wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, dengan aplikasi yang diluncurkan diharapkan dapat menunjang pemgawasan terhadap lalu-lintas WNA.”Jadi setiap hotel, perusahaan maupun sponsor wajib melaporkan WNA di sistem APOA. Dengan begitu upaya penegakan hukum dapat dengan mudah dilakukan bila WNA melakukan kejahatan di Indonesia,”kata Ronny Sompi . Acara peluncuran aplikasi pelaporan orang asing ditandai dengan pemukulan gong dan dihadiri oleh Walikota Batam Muhammad Rudi beserta pejabat teras Imigrasi. (rm/ gunawan).

Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Sompi

Polresta Barelang Tangkap Pejabat Langganan Istri Perwira Polisi Melakukan Penipuan PSK Online Mangkir BATAM, RAKYAT MEDIAJajaran Satuan Reskrim Polresta Barelang telah melakukan penahanan terhadap Direktur PT Tunas Rhodeani Mulia (TRM) yang berinisial RE (35) atas tindak pidana penipuan penjualan rumah. Dari informasi yang berhasil dihimpun dari sumber di Mapolresta Barelang, penangkapan terhadap RE sempat terjadi ketegangan. RE menolak untuk ditahan karena ia tidak merasa melakukan penipuan. Sumber itu mengatakan RE merupakan istri dari salah satu perwira di Polresta Barelang. Adapun modus yang digunakan RE dalam melakukan penipuan terhadap calon korbannya adalah dengan cara menawarkan rumah harga mir-

Kasat Reskrim Polresta Barelang

Kompol Memo Ardian ing. RE juga meminta kepada korbannya untuk membayar uang pembelian rumah tersebut terlebih dahulu.”Uangnya diminta duluan. Setelah uangnya di bayar, ternyata rumah tersebut tidak ada,” kata suber tersebut

Penangkapan terhadap RE berawal dari adanya delapan laporan tindak pidana penipuan yang masuk. “Saat laporan pertama masuk, pemanggilan sudah dilakukan, akan tetapi dia tidak datang. Setelah dilakukan pemanggilan ketiga, baru yang bersangkutan hadir,” katanya lagi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Barelang Kompol Memo Ardian membenarkan adanya penahanan terhadap salah satu istri anggota kepolisian yang bertugas di KKP Polres Barelang.”Saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap kasusnya. Mau dia istri polisi atau orang biasa, akan tetap kita tindak jika sudah melakukan suatu tindak pidana,” ungkap Memo.(rm/bt)

Polair Polda Kepri Tangkap Kapal Pencuri Ikan Asal Malaysia

Dari Panggilan Polisi

BATAM, RAKYAT MEDIAPemanggilan terhadap enam orang Pegawai Negri Sipil (PNS) yang diduga menjadi penikmat jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) online belum menuai hasil. Pasalnya tak satupun PNS tersebut yang memenuhi panggilan, sehingga polisi masih terkendala kurangnya alat bukti terkait dugaan gratifikasi dalam kasus ini. Pemanggilan terhadap enam orang pejabat pemerintahan ini dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut apakah ada gratifikasi atau hanya sebagai penikmat jasa saja. Hingga saat ini Satuan Reskrim Polresta Barelang masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus praktik prostitusi online yang diungkap di kawasan Jodoh, Senin (25/4) lalu sekitar pukul 01.00 WIB. Sebelumnya Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian mengatakan pihaknya telah menyiapkan surat pemanggilan terhadap enam orang pejabat pemerintahan tersebut. Namun hingga kini belum tampak satu orangpun pejabat pemerintahan yang muncul di Polresta

Barelang.”Tidak ada alat bukti yang cukup kuat. Keterangan Itu cuma dari pengakuannya mereka (PSK) saja,” Kata Kanit Reskrim unit I Polresta Barelang, Ipda Suanto Eka Putra, Jumat (13/5). Seperti dalam berita sebelumnya, jajaran Unit Buser Polresta Barelang telah berhasil membongkar praktik prostitusi online yang berada di kawasan Jodoh, Senin (25/4) lalu sekitar pukul 01.00 WIB. Adapun terbongkarnya paktik prostitusi online ini berawal dari temuan tim IT Polresta Barelang terkait adanya konten pornografi. Kemudian, jajaran Sat Reskrim Polresta Barelang melakukan pengembangan sehingga berhasil melacak keberadaan dari Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut. Saat ini Sat Reskrim Polresta Barelang telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online ini. Dari 4 orang tersebut diantaranya, Aslina (25) sebagai Operator Call Centre, Didin (27) sebagai Operator Centre, Gunawan (28) sebagai kasir dan Anam sebagai pemilik Massage. (rm/bty).

Kepala BP Batam Gesa Pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim POLAIR Polda Kepri Tangkap Kapal Pencuri Ikan Asal Malaysia

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kepolisian Perairan (Polair) Polda Kepri menangkap kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Pulau Rangsang, Selatpanjang, Karimun, Rabu (4/ 5/2016) pukul 21.15 Wib lalu. Kapal ini melakukan kegiatan pencurian ikan di titik kordinat 01•-21"-8550"-N-103•-06"-1011"-E. Penangkapan itu bermula saat kapal Patroli Polisi XXX1 2003 Ditpolair melaksanakan kegiatan rutin patroli di perairan Karimun yang berbatasan dengan Malaysia, Rabu (4/5/2016) pekan lalu Saat penangkapan, petugas menghentikan dan memeriksa satu unit kapal asing JHF 7195 B yang dinahkodai berinisial MS (21) dan empat anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Malaysia. “Saat ditangkap kapal tersebut tengah beraktivitas menebar jaring ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat trawl di periaran Selatpanjang, Karimun,” kata Kasat Patroli Ditpolair Polda Kepri, AKBP Danu Waspodo. CMYK

Saat diperiksa, lanjut Danu, kapal tersebut tidak bisa menunjukan dokumen Surat Izin Pengkapan Ikan (SIPI). Dikarenakan kapal asing JHF 7195 B melakukan kegiatan tangkap ikan di perairan Indonesia. “Nahkoda dan ABK tidak melakukan perlawanan saat ditangkap,” kata Danu kepada wartawan pekan lalu Kapal tersebut bersama nahkoda dan empat ABK langsung digiring ke Markas Polair, Sekupang, Batam guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tersebut berasal dari Malaysia, JHF 7195 B terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 73 ayat 2 tentang kawenangan penangkapan tindak pidana perikana yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEEI).”Guna pemeriksaan lebih lanjut, dalam waktu dekat kita akan serahkan kasus ini ke PPNA Satker PSDKP Batam,” pungkasnya. (ist)

BATAM, RAKYAT MEDIAKepala BP Batam Hatanto Reksodiputro menggesa pembangunan terminal dua Bandara Internasional Hang Nadim Batam sebagai antisipasi terus meningkatnya jumlah pengguna transportasi udara di bandara tersebut. “Selasa 10/5/2016 lalu, Kepala BP Batam sudah meninjau bandara. Salah satu yang diinginkan adalah percepatan pembangunan terminal dua Hang Nadim,” kata Kepala Bagian Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso, kepada wartawan belum lama ini. Terminal dua yang akan dibangun berada di sisi kiri terminal satu dengan kapasitas delapan juta penumpang. Selain itu, tambah Suwarso, juga akan dilengkapi dengan delapan garbarata sebagai penunjang fasilitas pelayanan penerbangan Hang Nadim Batam.

Kepala Bidang Umum Bandara Hang Nadim

Suwarso “Pembangunan terminal dua sebagai antisipasi terus meningkatnya jumlah pengguna transportasi udara di Hang Nadum Batam,” ujarnya. Dijelaskannya, saat ini Bandara Internasional Hang Nadim Batam memiliki satu terminal dengan kapasitas lima juta tampung per tahun. Dan pada akhir 2015, jumlah penumpang per tahun tercatat sudah di atas lima juta orang.(rm/red)

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

DAERAH

Website: www.rakyatmediapers.co.id

DUA BEGUNDAL KANTOR BPN BATAM USIR PEMRED SKU SUARA MANDIRI POS BATAM, RAKYAT MEDIA-Sikap kasar yang dilakukan Sekurity Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Selasa (18/5/2016) dihadapan puluhan masyarakat yang sedang berurusan di kantor BPN Batam terhadap Pemimpin Redaksi SKM Suara Mandiri Pos dikecam oleh sejumlah Wartawan. Pasalnya, dua begundal yang diketahui bernama Ragil dan Tio, mengusir Pemimpin Redaksi SKM Suara Mandiri Pos, Sam Guci dari dalam ruangan kantor sembari berteriak, memekik mekik bagaikan anjing herder menggogong sehingga belasan masyarakat dan para pegawai yang sedang memberikan pelayanan sontak keluar menyaksikan teriakan keras kedua begundal tersebut . Peristiwa pengusiran itu terjadi, berawal ketika Sam Guci masuk dari pintu depan ruangan pelayanan hendak menemui salah seorang pejabat di kantor itu dengan tujuan ingin menyampaikan surat pengukuran tanah. Namun saat berada di dalam, salah seorang sekurity bernama Tio memanggil temannya Ragil yang saat itu sedang berada di lantai atas melalui HT. Mendengar dipanggil, Sekuriti bernama Ragil, turun kebawah bertemu Tio, lalu kedua begundal ini bersama sama menghadang Pemred SKM Suara Mandiri Pos, kedua begundal ini menghardik dan mengusir Pemred Suara Mandiri Pos dengan kasar. Karena teguran kedua begundal kantor BPN itu dinilai kasar, Sam Guci tak bersedia keluar. Saat itu Ragil dan Tio, dengan suara keras dan berteriak, kedua begundal berpakaian safari ini mengeroyok Pemred SKM Suara Mandiri Pos, lalu menolak dan mendorong dorong sehingga nyaris terjatuh.”Saya ini petugas keamanan dan berkuasa disini, kalau wartawan mau masuk dan jumpa pejabat di kantor ini, harus

OKNUM Sekuruty bernama Tio berjalan kedalam

Pekan Depan Nurdin Dilantik Jadi Gubernur Definitif TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Presiden Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri defenitif. Dijadwalkan pekan depan, Nurdin dilantik di Istana Negara, oleh Presiden sepulang dari kunjungan kerja di Korea Selatan. “Keppres sudah diteken oleh Bapak Presiden. Berdasarkan informasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) direncanakan pelantikannya pekan depan,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri, Misni, kepada wartawan Rabu (18/5/ 2016) di Dompak. Ditanya terkait tanggal pasti pelantikan tersebut, Misni mengatakan pihaknya masih menunggu datangnya radiogram sebagai undangan resmi dari Kemendagri. Pasalnya penjadwalan pelantikan tersebut menunggu

Plt Gubernur Kepri

Nurdin Basirun pulangnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke tanah air.”Nanti kalau sudah radiogram resminya akan kami informasikan kepada rekan-rekan media. Yang jelas, dari internal Kemendagri jadwal pelantikannya pekan depan,” jelas Misni. Ditambahkan Misni, setelah proses pelantikan Plt

Gubernur Kepri menjadi Gubernur defenitif, kegiatan selanjutnya adalah proses penentuan siapa yang akan menjadi pendamping sebagai Wakil Gubernur Kepri. Menurut Misni, fokusnya saat ini adalah menyelesaikan tahapan pertama yakni pelantikan Gubernur Kepri defenitif.” Fokus kami saat ini adalah menyelesaikan proses pelantikan Gubernur Kepri defenitif. Setelah ini, baru tahapan Wakil Gubernur,” tutupnya. Seperti diketahui, Nurdin Basirun resmi diusulkan sebagai Gubernur Kepri defenitif oleh DPRD Kepri, lewat sidang paripurna istimewa Selasa (10/5/2016) lalu. Digesanya pelantikan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri defenitif adalah tidak lepas dari persoalan rencana seleksi Sekda Kepri defenitif yang posisinya saat ini dijabat oleh Reni Yusneli sebagai Plt Sekda Kepri. (rm/dp)

KANTOR BPN Batam jadi lahan pungli dua oknum Sekurity

melapor sama saya dulu. Saya ini diperintah atasan untuk melarang wartawan masuk ke kantor BPN Batam,”kata Sam Guci, menurukan ucapan Ragil, begundal bertubuh kerempeng dan berambut cepak dengan suara medok jawa. Informasi yang diterima media ini dari sejumlah masyarakat yang berurusan di kantor BPN Batam mengungkapkan, dalam tugasnya kedua oknum Sekuriti ini tak hanya sikap arogan yang sering diperlihatkannya. Tetapi sepak terjang kedua oknum ini menjengkelkan masyarakat. Semestinya, sebagai Sekuriti mereka bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ramah dan sopan santun. Namun kedua oknum Sekuriti ini justru sebaliknya, mereka disebut sebut sering memalak dan minta minta duit kepada masyarakat terutama kepada para pengurus dari sejumlah notaris yang sedang berurusan di kantor BPN, ”Memang mereka minta tidak banyak banyak, terserah kita saja, kita mau ngasi Rp 50 atau Rp 100 ribu mereka terima. Tapi walau pun sedikit, kalau satu hari ada puluhan orang yang ngasi, sudah berapa gaji mereka dari hasil memalak para pengurus di kantor itu, ungkap salah seorang pengurus yang sering datang ke kantor BPN ke-

pada media ini di kantin BPN kemarin. Pengurus yang tidak bersedia ditulis namanya dalam berita ini menambahkan, sebenarnya sikap kasar kedua oknum Sekuriti itu, bukan terhadap wartawan saja, kepada masyarakat yang berurusan juga mereka acuh tak acuh dan cuek saja, ”Sama kami juga mereka sering kasar, apalagi kita (pengurus-red) tak mau mengasi uang rokok dikit dikit, mereka itu kalau ditanyai terkadang cuek saja. Tapi kalau kita kasi uang rokok, baru mereka ramah dan kita dilayani,” ujarnya. Sumber lain menambahkan, bahwa oknum Sekuriti bernama Ragil, selalu bersikap kasar terhadap orang lain, dikabarkan yang bersangkutan tidak mengenyam pendidikan. Bahkan Ragil, sebelumnya bekerja sebagai tukang kebun dan penjaga rumah salah seorang pejabat BPN Batam. Wajarlah, begitu diangkat jadi Sekuriti, dan memakai seragam safari, timbul arogannya. Lebih celakanya lagi, oknum ini suka membocorkan rahasia BPN kepada wartawan. Contoh belum lama ini, Sekuriti bernama Ragil ini membocorkanrahasia bosnya sendiri kepada wartawan, bahwa Kasi PPAT kehilangan mobil Afanza. Hingga kini mobil tersebut belum ditemu-

kan,” Bos lagi pusing sekarang, karena mobil Avanza warna putih yang sering dipakainya hilang dicuri orang. Bos gak mau lapor ke polisi bos karena malu,”kata Ragil pada salah seorang wartawan di warung nasi kantor PU. Saat itu, Ragil memberitahu, agar informasi tersebut bukan dari dirinya. Sementara Mawardi anggota Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kepri, yang juga Pemimpin Redaksi Koran Umum Rakyat Media menyayangkan sikap arogankedua oknum Sekuriti kantor BPN, yang mengusir Pemred Surat Kabar Umum Suara Mandiri Posyang tengah menjalankan profesinya, “Seandainya ibu itu masuk nyelonong saja, kan bisa disampaikan dengan baik baik, tidak harus mengusir dan mendorong dorong sambil berteriak teriak. Sebagai Sekuriti, mereka mestinya bersikap santun, ramah, bukankah mereka itu sebelumnya sudah dididik untuk menjadi Sekurity. Apalagi kantor BPN itu adalah instansi pelayanan umum, masyarakat boleh saja masuk ke dalam untuk berurusan termasuk wartawan. Nah Kalau dia melarang wartawan masuk, itu perlu dipertanyakan. Ada apa dibalik pelarangan itu?,” kata Mawardi. Terkait dengan peristiwa pengusiran itu, Mawardi minta kepada Kepala Kantor BPN Batam agar menegur dan bila perlu memecat kedua oknum Sekurirti itu, informasinya juga mereka itu suka minta minta duit sama pemohon yang berurusan di BPN Batam.” Oknum seperti itu jelas merusak nama BPN Batam, dan orang seperti ini tak bisa dijadikan Sekurity di Instansi pelayanan. Saya minta Kepada Kepala Kantor BPN Batam kedua oknum Sekeriti ini harus dikeluarkan, kalau tidak akan ada lagi wartawan yang diusirnya,”tegas Mawardi. (rm/hadi sucipto)

Pemkab Karimun Susun Rencana Pembangunan Lima Tahun di Karimun KARIMUN,RAKYATMEDIAWakil Bupati Karimun Anwar Hasyim mengatakan, rapat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun untuk 2016-2021 untuk memantapkan program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karimun selama lima tahun kedepan. “Jadi berikan masukan, untuk 5 tahun kedepan prioritas mana yang akan dibangun di 12 kecamatan yang sejalan dengan program di masingmasing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemda Karimun,” jelasnya saat pembukaan RPJMD diruang rapat kantor Bupati Karimun, Senin (16/ 5/2016) lalu. Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karimun Djunaidy memaparkan, ada 7 prioritas pembangunan untuk 5 tahun mendatang. Diantaranya, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan kawasan perbatasan dalam rangkat peningkatan daya sa-

WAKIL Bupati Karimun Anwar Hasyim saat memberikan pemaparan dalam rapat RPJMD

ing daerah. Kemudian, optimalisasi potensi dan sumber daya strategis daerah khususnya sektor pertanian, perikanan dan pertambangan berbasis kelestarian lingkungan. Pemerataan dan peningkatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan penyediaan pelayanan dasar air bersih, sanitasi, listrik dan perumahan. Selanjutnya, peningkatan pemberdayaan masyarakat, perluasan kesem-

patan kerja, pengentasan kemiskinan serta persamaan gender. Selain itu pengendalian dan pengawasan penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan penyakit masyarakat, memperkuat nilai-nilai budaya serta peningkatan iman dan taqwa. Yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. “Ketujuh prioritas pembangunan di Kabupaten Karimun, harus dapat tercapai selama 5 tahun mendatang. Keberhasi-

lan tersebut, tergantung kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya,” kata Djunaidi. Lanjutnya, saat ini sedang proses pembangunan penyediaan dasar air bersih yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk infrastruktur. Sedangkan, dibidang perekonomian Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun terus memberikan motivasi dan mempermudah proses perizinan usaha mulai pelaku usaha mkiro, kecil dan menengah hingga berskala nasional maupun international. Kemudian dibidang pariwisata juga terus digenjot. Dengan objek wisata bahari yang cukup berpotensi, terus dilakukan perbaikan dan pembenahan mulai dari objek wisata hingga masyarakat sekitarnya. Sehingga, akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat nantinya.” Saya optimis lima tahun kedepan, Kabupaten Karimun akan berkembang pesat bersama kabupaten/kota lainnya di Kepri ini,”ujar Anwar Hasyim. (rm/hlk).

Bupati Lingga Pecat 20 Pegawai Indispliner

Bupati Lingga Alias Wllo sedang di wawancai wartawan di daek Lingga

LINGGA, RAKYAT MEDIABupati Alias Wello meneken 20 SK pemecatan bagi pegawai Pemkab Lingga yang indisipliner. Sebelumnya, sebanyak 12 orang pegawai PNS dan PTT yang akan dipecat namun setelah menemukan beberapa temuan akhirnya jumlah yang dipecat bertambah, dan tanggal 2 Mei yang lalu, menjadi sejarah akhir bagi para pegawai malas itu. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Syamsudi, mengatakan SK pemecatan itu diteken Wello tanggal 1 Mei

2016 lalu. “SK-nya sudah keluar 1 Mei 2016 kemarin. Totalnya bertambah dari 12 menjadi 20 orang. 8 PNS diberhentikan tidak hormat. 4 PNS dengan hormat dan tidak mendapat pensiun dan 8 orang PTT indispliner,” kata Syamsudi saat dihubungi dari Lingga, Senin (9/5/2016). Menurutnya pemberian sanksi tersebut sesuai dengan PP 53 tentang kedisiplinan PNS. Rata-rata kasusnya karena tidak disiplin, berlaku semena-mena dalam mengemban tugas negara, dan tidak masuk

kantor, sehingga diberikan sanksi berat.”SK-nya sudah ditandatangani bupati dan diserahkan langsung kepada dinasnya masing-masing,” jelasnya. Pemecatan 20 PNS dan PTT ini, bisa saja kedepan akan bertambah. Sanksi ini menjadi pelajaran bagi PNS dan PTT Lingga, untuk menjalakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi. ”Ini menjadi pembelajaran. Kita lihat nanti, kalau masih ada yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi berat. Tapi mudahmudahan dapat mengambil hik-

mahnya,” ungkapnya. Sementara itu, Komisi Aparatus Sipil Negara Bidang Monitoring dan Evaluasi, Nuraida Mokhsen menanggapi langkah Pegas pemkab Lingga melalui BKD, dinilai sesuai aturan dan merupakan langkah tepat.Nuraida yang datang ke Lingga dalam rangka sosialisasi Undang-Undang ASN yang baru menggantikan peraturan pegawai, langkah pemecatan memberikan efek jera terhadap oknum PNS maupun PTT di jajaran pemkab Lingga. ”Sepanjang sesuai dengan aturan dan

prosesdur PP 53 itu sah-sah saja. Kalau PNS tidak disiplin ya, diberhentikan,” terangnya. Proses pemberhentian tersebut, jelas melalui prosedur, baik melalui surat peringatan, teguran pertama, kedua dan ketiga atau melalui surat dan lisan sekalipun, maupun klarifikasi.”Seharusnya semua pegawai tahu. Ini aturan. Melanggar, salah. Dalam Diklatpim itu berkali-kali diberi tahu,” ujarnya. Secara prosedur ada ketentuan lain, kata Nuraida yakni proses peradilan bagi yang di-

BAP merasa tidak puas bisa ajukan PTUN. Namun, melihat kondisi di Lingga, yang telah sesuai prosedur hal tersebut tentu tidak bisa digugat dan kalah di mata hukum. Sementara untuk hal proses karir di ASN, Nuraida menjelaskan secara gamblang bahwa di aturan yang terbaru ini untuk karir ASN melalui kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Tidak lagi karir itu atas dasar senioritas.”Sekarang kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Bagi yang tidak displin ya diberhentikan,”ujarnya.(rm/bp).

CMYK

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Wako Apresiasi Dinkes Tpi Sunatan Massal Bantu Warga Kurang Mampu WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah menyampaikan apresiasinya kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana kegiatan sunat massal, di Puskesmas Batu 10, Kecamatan Tanjungpinang Timur Tanjungpinang, Sabtu (14/5). Karena kata Lis, kegiatan ini merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat untuk membantu warga kurang mampu. "Sunatan ini merupakan sunnah dan juga permasalahan sunatan itu masih banyak menjadi kendala bagi masyarakat. Tentunya asumsi seperti inilah yang harus di tangkap oleh aparatur yang berkaitan dengan masyarakat yang perlu perhatian dari pemerintah dalam memenuhi permasalahan dalam hidupnya, seperti kesehatan", kata Lis. Lis juga menerangkan sunat ini merupakan sunah Rasul dan juga sunat ini menjadi sangat penting. Karena bermanfaat untuk mengajarkan anak-anak secara langsung atau tidak dalam pentingnya menjaga kesehatan serta kebersihan diri sejak usia dini. "Adik-adik jangan takut dengan sunat, sunat itu tidak sakit, sakitnya itu bagaikan digigit semut, jangan terlalu dirasakan dibawa tenang saja dengan banyak mengucapkan Istighfar", tutur Lis memberikan se-

mangat bagi anak yang mengikuti sunat. Lis juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan kegiatan sunatan masal ini akan dilasanakan kembali pada tanggal 28 Mei di Puskesmas Pancur, Tanjungpinang. Ketua panitia yang juga Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Tanjungpinang Hj. Sri Rosniwati menyebutkan, kegiatan ini bertujuan terwujudnya generasi muda yang sehat, membantu memberikan pelayanan sunat gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan kesehatan. "Sunatan massal ini direncanakan diikuti oleh 150 peserta dari keluarga kurang mampu yang dibantu oleh petugas khitanan massal dari Puskesmas se-Kota Tanjungpinang," sebutnya. Pembukaan sunatan massal dilanjutkan dengan tinjauan pelaksanaan secara langsung oleh Walikota Tanjungpinang bersama tamu undangan yang hadir. Pada kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tanjungpinang Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, Kepala Dinas Kesehatan Rustam, Kepala Puskesmas se-Kota Tanjungpinang, Camat, Lurah dan undangan. (ist)

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah memberikan semangat kepada peserta sunatan massal

FOTO bersama Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kepala Dinkes Tanjungpinang Rustam, Ketua TP PKK Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni dan jajaran staff Puskesmas Batu 10

KETUA panitia pelaksana yang juga sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Tanjungpinang Sri Rosniwati memberikan laporan

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah menyampaikan sambutan

FOTO bersama Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kepala Dinkes Tanjungpinang Rustam, Ketua TP PKK Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni dan staff Dinkes Tanjungpinang

KETUA TP PKK Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni memberikan bantuan makanan tambahan kepada ibu hamil

FOTO bersama Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, undangan dan peserta ibu hamil penerima bantuan

WALIKOTA didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam menyapa dan bersalaman dengan peserta sunatan massal 9

FOTO bersama Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kepala Dinkes Tanjungpinang Rustam, Camat, undangan dan peserta sunatan masal

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah memberikan bingkisan kepada peserta sunatan massal

WALIKOTA Tanjungpinang Lis Darmansyah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang Rustam, Camat dan undangan

SUNATAN massal Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang di Puskesmas Batu 10 Kota Tanjungpinang.

CMYK

WALIKOTA didampingi Kepala Puskesmas Batu 10 meninjau salah satu peserta sunatan massal drg. Syarifah Dafiani

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

GALERI FOTO

Haris : MTQ Tingkatkan Ukhwah Islamiyah Pembukaan MTQ Ke IV Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas MTQ merupakan suatu kegiatan keagamaan dalam meningkatkan ukhwah islamiyah bagi umat Islam pada khususnya. Dengan diadakan kegiatan MTQ ini, diharapkan dapat memberikan nuansa keagamaan yang nyata kepada seluruh masyarakat Anambas, sehingga isi dari kandungan di Al-qur’an dapat dilaksanakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH, ketika membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke IV Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Pukul 20:00 WIB, Selasa, (19/04/2016), Malam. “Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik,” kata Abdul Haris, dalam pidatonya. Kepada seluruh orang tua maupun para Pemimpin di Kabupaten Kepulauan Anambas, Haris berpesan, kiranya lebih memperhatikan, khususnya buat generasi muda

yang dinilai sudah jauh dari harapan terutama dibidang keagamaan, salah satu penyebab dari semua itu adalah begitu pesatnya pertumbuhan teknologi, sehingga membuat para generasi muda menjadi lalai untuk mempelajari ilmu keagamaan dan membaca ayat-ayat suci Al-qur’an. Selain itu, Bupati juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh kafilah yang datang dari setiap Kecamatan untuk mengsukseskan kegiatan tersebut. Ia juga berpesan agar Kafilah yang hadir nantinya menjadi masyarakat yang berakhlak dan beriman dengan tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan dan terus meningkatkan pengawasan terhadap para generasi bangsa dan negeri ini. Pada kesempatan tersebut, Haris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang telah bersusah payah bekerja siang malam, demi mensukseskan kegiatan MTQ Ke IV ini, khususnya buat masyarakat Desa

Nyamuk, yang telah menyumbangkan tenaga dan fikiran buat kelancaran kegiatan. Lanjut Haris, Masyarakat Desa Nyamuk memiliki peranan penting dalam mengsukseskan kegiatan ini, dan telah memberikan kontribusi kepada pihak Pemerintah dan penyelenggara, sebab sebagian rumah penduduk dijadikan sebagai penginapan buat para peserta dan para tamu undangan yang hadir. “Saya sangat terharu sekali dengan partisipasinya masyarakat Desa Nyamuk, Ini patut diapresiasi, walaupun dengan penuh keterbatasan. Selaku tuan rumah, ini tidak menjadi suatu alasan bagi mereka untuk tidak melaksanakan kegiatan MTQ pada tahun ini,” ucapnya. Acara pembukaan MTQ tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra, Pimpinan DPRD, Kepala SKPD dan peserta perwakilan dari seluruh Kecamatan beserta masyarakat sekitar. (ist)

BUPATI Anambas Abdul Haris menerima sekapur sirih saat pembukaan MTQ Anambas di Desa Nyamuk

ABDUL Haris menyerahkan Piala kepada Wakil Bupati KKA, Wan Zuhendra

WAKIL Bupati Wan Zuhendra saat menyerahkan Piala bergilir kepada Camat Siantan Timur Arman sebagai tuan rumah kegiatan MTQ

MALAM Taaruf MTQ IV Kabupaten Kepulauan Anambas

PELEPASAN Peserta Pawai Taaruf Oleh Bupati Kepulauan Anambas

IBU Heryana Abdul Haris dan Ibu Idarwati Wan Zuhendra sebgai Ketua dan Wakil Ketua Dekranasda Kab. Kep. Anambas Menggunting Pita sebagai tanda dibukanya secara Resmi Bazaar MTQ IV Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas

PENYAMBUTAN Bupati Kep. Anambas beserta Rombongan pada acara MTQ IV

CMYK

SELEBRITY

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

CINTA LAURA

SERING TAK PAKAI BH JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Jika kamu bertanya siapakah selebriti cantik Indonesia yang berwajah bule, maka Cinta Laura adalah salah satunya. Blasteran Indonesia-Jerman ini memang punya pesona yang mampu membuat para pria bertekuk lutut saat di hadapannya. Dengan pesona kecantikannya itulah tak heran jika Cinta selalu terlihat sempurna di segala kesempatan. Begitu pula saat menjalani pemotretan bareng salah satu fotografer ternama di tanah air, Mario Ardi. Melalui akun Instagram-nya, Cinta baru saja mengunggah salah satu foto hasil pemotretan terbarunya. Di sanalah ia tampak cantik dan hot saat memamerkan punggung mulusnya di depan kamera. Penasaran seperti apa penampilannya?

Meski Bercerai,

Jupe Masih Dinafkahi Gaston 15 Juta Per Bulan JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Setelah menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya artis seksi Julia Perez kini telah resmi bercerai dengan suaminya, pesepakbola Gaston Castano. Hal ini berdasarkan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/5/ 2016) pekan lalu.”Dengan ini mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek” kata Pudji Tri Rahadi, ketua majelis hakim yang memimpin sidang cerai. Putusan verstek itu dikarenakan Gaston sebagai tergugat maupun perwakilannya tidak pernah hadir dalam persidangan cerai. Selain itu, majelis hakim memutuskan agar Gaston menafkahi Jupe sebesar Rp 15 juta per bulan. Angka ini lebih rendah di-

Artis dan peseneteron Julia Peres (Jupe)

bandingkan dengan permintaan dari pihak Jupe. Sebab, pihak perempuan bernama asli Yuli Rachmawati itu meminta Rp 25 juta.”Tergugat harus membayar Rp 15 juta setiap bulan sampai penggugat melakukan pernikahan lagi,” ucap Pudji Jupe pun terlihat bahagia

Artis Lulu Tobing

Lulu Tobing Gugat Cerai Suami JAKARTA - Sudah lama tidak muncul dalam layar kaca dan jarang diterpa berita miring, Lulu Tobing ternyata menggugat cerai suaminya, Danny Bimo Hendro Utomo ke Pengadilan Agama, Jakarta Timur. Hal itu dibenarkan oleh Humas Pengadilan Jakarta Timur yang membenarkan adanya gugatan cerai tersebut. Ternyata, Lulu sudang menjalani sidang perdana pada Kamis kemarin.”Iya benar Lulu Luciana Tobing mendaftarkan gugatan cerainya pada 21 April 2016 lalu. Tergugatnya saudara Danny Bimo Hendro Utomo. Sidangnya 12 Mei kemarin,” kata Djajat Sudrajat kepada wartawan, Sabtu (14/5/2016) di Jakarta. Namun sampai saat ini, baik Lulu maupun sang suami belum dapat dimintai keterangannya mengenai kabar perceriaan mereka.Dikutip dari situs Pengadilan Agama Jakarta Timur, perkara Lulu Tobing terdaftar dengan nomer perkara 1443/Pdt.g/2016/PA JT. Dalam situs tersebut tertulis Lulu mengajukan gugat cerai pada tanggal 21 April 2016. Sidang perdana gugatan cerai tersebut digelar 12 Mei 2016. Diketahui, Lulu menikah dengan Danny Bimo Hendro Utomo 16 September 2006 di hotel La-Meridien, Jakarta. Danny Bimo Hendro Utomo adalah anak dari Siti Hardijanti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut. Dengan begitu, Danny adalah cucu dari mantan presiden Soeharto. Setelah menikah, Lulu memang jarang tampil di televisi.(rm/andre).

mendengar putusan tersebut. Senyum terus merekah di bibir perempuan kelahiran Jakarta, 15 Juli 1980 itu.Di dalam persidangan, kuasa hukum Jupe, Minola Sebayang menerima putusan majelis hakim.”Kami sebagai penggugat menerima putusan,” ungkap Minola. (rm/net).

Berpose menggoda di depan kamera, Cinta tampak begitu cantik dengan backless dress yang dikenakannya. Tak heran jika punggung dan kulitnya yang mulus itu langsung mampu membuat para pria gagal fokus. Penampilan Cinta pun semakin elegan dengan make up bernuansa bronze yang menghiasi wajahnya. Ditambah dengan tatanan rambut beach waves, gaya Cinta ini bakal membuat para wanita iri saat melihat pesona kecantikannya yang bule abis. Well, dengan segala kelebihan yang ada dalam dirinya, berpose di depan kamera sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi Cinta. Nggak heran dong jika ia selalu terlihat sempurna dan stunning seperti ini?.(rm/net)

Ahmad Dhani Dapat Bocoran Ahok Bakal Jadi Tersangka JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Kasus yang kini tengah menyeret Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama diyakini banyak pihak akan membuatnya duduk di kursi pesakitan.Bahkan musisi Ahmad Dhani pun ikut meyakini bahwa gubernur yang akrab disapa Ahok itu pasti akan dijerat KPK. Dhani yang belakangan ini makin aktif berkiprah di kancah politik mengaku dapat bocoran dari orang dalam di KPK soal nasib Ahok.”Saya dapat bocoran dari orang dalam KPK. Semua penyidik sudah seratus persen menyatakan Ahok tersangka,” ujar Dhani usai mendeklarasikan relawan Orang Kita di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/5). Meski mengklaim bahwa KPK sudah seratus persen yakin Ahok bersalah, Dhani tak tahu kenapa sampai sekarang penetapan tersangka

Musisi papan atas

Ahmad Dhani belum dilakukan. Dia menuding kasus tersebut tak bisa naik ke tahap selanjutnya lantaran dihambat oleh pimpinan KPK. Menurut dia, lima pimpinan KPK belum ada keberanian untuk menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) dengan Ahok sebagai tersangka.”Tinggal keberanian pimpinan KPK saja, mau nyatakan (tersangka) atau tidak,” sindirnya.(rm/ net).

Aura Kasih Kesal Disinggung Masa Lalunya JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Penyanyi Aura Kasih rupanya benar-benar tak ingin membahas kisah masa lalunya dengan sosok Glenn Fredly. Terbukti, saat host Dahsyat, Raffi Ahmad, kembali menyinggung soal masa lalu, Aura nampak kesal. Sebelumnya, Aura Kasih memang tengah menjelaskan tentang karakter yang diperankan nya dalam sinetron Catatan Hati Seorang Istri season 2 (CHSI 2). Berperan sebagai Aura, pelantun tembang Mari Bercinta ini memiliki kisah masa lalu dengan sosok Faisal, seorang ustadz yang diperankan oleh Dude Harlino. Penjelasan Aura ini lantas mendapat tanggapan dari Raffi yang dengan nada bercanda kembali menyinggung soal masa lalu. “Saya berperan sebagai Aura. Di sini saya terlibat konflik dengan Dude. Jadi, saya di sini memiliki kisah masa lalu dengan Dude,” jelas Aura. “Oh, jadi kamu punya masa lalu sama Dude?” sahut Raffi. “Bukan, masa lalu sama Dude di sinetron ini. Kamu jangan nyambung-nyambungin soal masa lalu dong,” ucap Aura kepada Raffi.(rm/red)

Aura Kasih

Sebelum Mengembuskan Napas Terakhir,

Cut Meyriska

Deddy Dores Sempat Pesan..

Isi Soundtrack Film Angry Birds

YONY DORES, adik almarhum musisi Deddy Dores menceritakan kegiatan kakaknya sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Selasa (17/ 5) malam. Menurut Yony, kakaknya itu usai terbang ke luar kota seorang diri. Sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Deddy sudah merasa badannya ada yang tidak beres. Dari bandara, dia berinisiatif langsung ke rumah sakit di Kelapa Gading Jakarta. "Sempat pesan taxi sendiri kok, karena ngerasa sakit, dari bandara itu langsung minta sama sopirnya dianter ke Kelapa Gading, tapi pas udah sampai di Kelapa Gading, dokternya nggak ada," beber Yony di

Deddy Dores Jakarta, Rabu (18/5). Deddy pun lantas diantar keluarga ke Rumah Sakit Internasional Bintaro, Jakarta. Di sana, pencipta lagu-lagu era 90an ini mengembuskan napas

terakhir. "Nggak sampai 15 menit di rumah sakit, kayaknya sakit jantung. Orangnya itu selama ini jarang ngeluh soalnya," ungkap Yony. (net)

Glenn Fredly: Dedy Dores Mewarnai Musik Indonesia PENYANYI Glenn Fredly mengaku kaget begitu mendengar kabar kepergian musisi Deddy Dores. Deddy meninggal dunia, Selasa (17/5) pada pukul 23.45 WIB di RS Internasional Bintaro. “Kaget sih karena emang tiba-tiba. Musik Indonesia kehilangan Deddy Dores yang memberikan warna kepada musik Indonesia," kata Glenn di Rolling Stone Cafe, Jakarta, Rabu (18/5). Pelantun lagu Januari itu menyampaikan pujian kepada Deddy. Menurut dia, Deddy sudah mendatangkan kesenangan untuk pecinta? musik Indonesia. “Karya-karyanya akan abadi terus buat pecinta musik Indonesia," ?ucap Glenn. Glenn mengaku, baru satu kali bertemu dengan Deddy. Kendati demikian, ia belum sempat bekerja sama dengan pria yang kerap mengenakan kacamata hitam itu.(net/jpnn)

Glenn Fredly CMYK

JAKARTA - Prestasi gemilang ditorehkan oleh pesinetron muda Cut Meyriska. Bintang sinetron Anak Jalanan itu diketahui mengisi soundtrack film animasi Angry Birds. Perwakilan Warner Music Indonesia mengungkap jika Cut Meyriska memang sudah dilirik untuk mengisi soundtrack film produksi Sony Pictures tersebut. Setelah mendengar demo suara Cut Meyriska, DJ Matoma yang menciptakan lagu Angry Birds langsung setuju jika aktris 23 tahun itu yang mengisi soundtrack filmnya. “Kami diminta mengirimkan demo, terus terang tidak ada kesulitan berarti untuk meyakinkan mereka. Lalu kami mengirimkan lirik bahasa Indonesianya. Setelah itu, DJ Matoma langsung menyetujuinya,” jelas Toto Widjojo, managing director dari Warner Music Indonesia di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2016). Cut Meyriska sendiri merasa bangga bisa terlibat dalam proyek Angry Birds ini. Dia menceritakan langsung menerima tawaran untuk menyanyikan lagu Wonderful Life (Mi Oh My) begitu ditawari Warner Music Indonesia. “Kenapa aku mau terima tawaran nyanyi mengisi soundtrack film ini, karena sangat luar biasa sekali. Aku latihan dulu sebelum take vocal. Beda sekali rasanya walaupun terbiasa karaoke, tapi di lagu ini aku butuh latihan delapan kali,” cerita Cut Meyriska. Menurut penuturan Toto, soundtrack versi Cut Meyriska akan bisa didengarkan masyarakat Indonesia saat menonton Angry Birds di bioskop. Selain itu, album berisi soundtrack tersebut akan dirilis dalam bentuk fisik maupun digital, di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.(rm/fik)

Pemain sineteron

Cut Meyriska

GALERI FOTO RANGKAIAN KEGIATAN BUPATI KARIMUN AUNUR RAFIQ

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

BUPATI Karimun Aunur Rafiq bersama kepala SKPD melakukan pemantauan ke sejumlah desa yang melaksanakan Pilkades

BUPATI Karimun, Aunur Rafiq Memberikan Penghormatan Saat Pengibaran Bendera Merah Putih Pada Peringatan Hardiknas 2016.

BUPATI Aunur Rafiq tinjau pilkades serentak

BUPATI KArimun Aunur Rafiq Dampingi Kapolda Kepri Kunker ke Karimun

BUPATI Aunur Rafiq Menari Bersama Siswa saat Peringatan Hardiknas

BUPATI Karimun Aunur Rafiq melepas atlet Popda Karimun ketika hendak bertolak ke Batam

BUPATI KArimun Aunur Rafiq Dampingi Kapolda Kepri Kunker ke Karimun

CMYK

GALERI FOTO

Website: www.rakyatmediapers.co.id

USAI penyerahan berkas LKPj, Plt Gubernur Kepri, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kepri foto bersama

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyerahkan LKPj kepada DPRD Kepri melalui Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak

KETUA DPRD KEPRI APRESIASI PENYAMPAIAN LKPJ GUBERNUR TAHUN 2015 DPRD Kepri, Senin (18/4) menggelar sidang paripurna Laporan Keterangan Pertangggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri tahun anggaran 2015. LKPJ tersebut disampaikan oleh Plt. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan menyatakan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2015 mencapai 89 persen. "Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp2,7 triliun lebih, yang direalisasikan sebesar Rp2,5 triliun. Sedangkan belanja yang ditargetkan RP2,95 triliun lebih, yang sudah terealisasi mencapai Rp2,65 triliun. Sudah mencapai 89 persen lebih," sebut Nurdin. Dari sektor pendapatan, pada alokasi pendapatan lain-lain yang sah justru mampu melampaui target yang dicanangkan awal tahun. Ketika Pemprov Kepri hanya menargetkan dari sektor lain-lain sebesar Rp242 miliar, realisasi setahun kerja justru meningkat Rp13 miliar. Surplus ini tentu amat mendukung keuangan Kepri. Mengingat realisasi di sektor pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil belum mencapai seratus persen dari yang ditargetkan. "Pendapatan Asli Daerah dari Rp1,1 triliun hanya terealisasi 87 persen. Sedangnkan dana sharing dari Rp1,4 triliun hanya terealisasi Rp1,2 triliun atau sekitar 88 persen," kata mantan Bupati Karimun dua periode ini. Realisasi pendapatan paling rendah justru berada di sektor retribusi daerah. Pada awal tahun 2015, Pemprov Kepri menganggarkan sektor ini bisa mendulang Rp5,85 miliar. Namun, hingga akhir tahun hanya bisa membukukan Rp2,13 miliar saja atau kurang dari separuh target yang ditetapkan. Daya realisasi serapan anggaran Pemprov Kepri yang mencapai 89 persen mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Menurutnya, angka realisasi anggaran di tahun kemarin itu sudah terbilang bagus. "LKPj 2015 ini kan tidak jauh berbeda dengan LKPj akhir masa jabatan Pak Sani dan Pak Soerya yang memang sebelumnya juga sudah mencapai 89 persen. Artinya, sudah kategori baiknya itu," kata Jumaga. Setelah secara resmi LKPj APBD 2015 diserahkan ke DPRD Provinsi Kepri, sambung Jumaga, panitia khusus yang ditunjuk lekas melangsungkan pembahasan. Catatan dari jajaran anggota legislatif ini kemudian akan dikembalikan ke Pemprov Kepri sebagai bahan evaluasi atas kinerja di tahun 2015. "Kami sudah minta pansus bisa melakukan secepatnya. Agar bisa segera fokus pada kerja-kerja lain yang masih menanti," pungkas politisi PDIP ini. (ist) Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyerahkan LKPj kepada DPRD Kepri melalui Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak

Plt. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, para Wakil Ketua DPRD Kepri, Rizki Faisal, Husnizar Hood, dan Amir Hakim Siregar

SUASANA paripurna LKPj Gubernur Kepri 2015

SUASANA Paripurna LKPj Gubernur Kepri 2015 di Gedung DPRD Provinsi kepri

UNSUR FKPD Kepri menghadiri paripurna LKPj Gubernur Kepri 2015

CMYK

9 Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id

NASIONAL

ILUSTRASI penodongan terhadap tamu

Pemilik Diskotik Iguana Medan

Todongkan Pestol Kepada Tamu MEDAN, RAKYAT MEDIA-Didampingi sanak keluarganya, Mukhlis Hasibuan (27) mendatangi Polresta Medan. Pria yang menetap di Jalan Kemiri, Medan Helvetia ini mengaku ditodong pistol oleh pengusaha Diskotik Iguana berinisial JRS. Menurut Mukhlis, aksi koboi yang dilakoni JRS terjadi Selasa (3/5) sekira pukul 02.00 WIB. Berawal saat ia bersama 7 temannya tengah berkunjung ke diskotik Iguana. Sambil merokok dan menenggak bir, mereka pun menikmati penampilan tarian erotis dari sejumlah cewek di lantai dua yang disuguhkan manajemen Iguana. “Tiba-tiba saja saya dipanggil oleh pengawas diskotik yang mengaku seorang polisi berpangkat AKP (Ajudan Komisaris Polisi) bermarga S. Kemudian, saya dibawa ke luar diskotik. Di hadapan pengunjung lainnya, kening saya ditodong pistol oleh JRS sambil mengatakan saya dibilang jangan merusuh,” terang Mukhlis saat membuat laporan. Padahal, lanjut Mukhlis, aksi penodongan itu hanya karena dirinya membuang puntung rokok di tangga diskotik. “Karena rokok sudah habis, saya buang puntung rokok ke tangga diskotik. Terus saya ditarik keluar diskotik dan diancam tembak,” katanya, kemarin malam. Akibat kejadian itu, lanjut Mukhlis, membuat dirinya syok dan ketakutan. “Saya berharap, JRS ditangkap. Begitu juga dengan pengawas diskotik seorang perwira polisi ditindak sesuai prosedur hukum,” pinta Mukhlis. Menanggapi laporan tersebut, Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Aldi Subartono mengaku telah menerima laporan Mukhlis dan akan menyelidiki kasus pengancaman dengan senjata api tersebut. “Akan kita lidik secepatnya,”kata Aldi.(rm/smp)

DANREM 0203/KW Brigen TNI Kolonel Inf Pahri

Danrem 0203/KW Lantik

11 Pimpinan Cabang FKPPI Sumatera Utara

PIMPINAN daerah (PD) FKPPI Sumatera Utara Kis Harianto Pasaribu

LANGKAT, RAKYATMEDIA-Komandan Korem 0203 (Danrem) Kawal Samudera (KW) Kolonel Inf Pahri, Senin (9/5/2016) kemarin melantik 11 Pimpinan Cabang (PC) Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri Indonesia (FKPPI) Sumatera Utara. Pelantikan yang berlangsung di lapangan Polri Aek Kanopan, Labuhan Batu, Rantau Prapat dihadiri Panglima Kodan I Bukit Barisan, diwakili Kepala Staf Kodam I/ BB, Brigjen TNI Widagdo Hendro.S, Bupati Labuhan Batu Rantau Prapat (Labora),

26.651 Keluarga Miskin di Langkat Terima Bantuan PKH TIM Sar sedang mengevakuasi mayat yang tersapu banjir bandeng di Sibolangit

Belasan Mahasiswa Tersapu Banjir Bandang di Sibolangit MEDAN, RAKYAT MEDIA-Belasan mahasiswa STIKES Flora Sunggal hilang disapu banjir bandang saat menikmati liburan di air terjun dua warna Sibolangit, Minggu 15 Mei 2016 sore. Dari pencarian yang dilakukan oleh Tim Basarnas dan warga, seorang mayat pria yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya ditemukan pada Senin (16/5/2016) lalu. Informasi yang diperoleh menyebutkan, jenazah yang diduga mahasiswa yang terseret arus banjir bandang tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa busana di kawasan Lau Menter. “Dia (korban) pas kami temukan tertimpa pepohonan bang. Parah kondisinya tanpa mengenekan pakaian,” terang warga yang pertama sekali menemukan korban, Jhon Gurusinga. Mendapat informasi adanya penemuan mayat korban banjir bandang petugas SAR langsung turun ke lokasi dengan membawa kantung jenazah mengevakuasi korban yang berjarak 1 kilometer dari lokasi posko banjir bandang yang disiapkan petugas.”Cepat-cepat ada korban yang ditemukan angkut terus bawa ke mobil ambulan,” teriak petugas SAR. Setelah petugas mengangkat jenazah dari lokasi penemuan, korban dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik untuk dilakukan autopsi. Berikut korban mahasiswa STIKES Flora Sunggal yang belum ditemukan, Julhamdi Sakdi, Alhakim, Ningsih, Dora Safitri, Dedek Sihombing, Ira, Mehda, Rafli, Iqbal, Agam, Gusti, Mirza, Dian, Mordang, Kiki, Dwi dan Ayu. Selain dari Stikes Flora Sunggal ada dua mahasiswa dari Kampus UMSU yang ikut hilang yakni, Gunawan, Siti, Eka. Hingga sejauh ini Tim SAR masih terus melakukan pencarian di alur Sungai Sibolangit. (rm/red)

SALAH satu keluarga miskin di Kecamatan Tanjungpura, Kab.Langkat

LANGKAT, RAKYAT MEDIA-Sebanyak 26.651 keluarga dengan kriteria keluarga sangat miskin yang berasal dari 23 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan. “Bantuan buat para keluarga tersebut sudah diterima oleh mereka hingga sekarang ini memasuki tahap kedua,” kata Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Langkat Ahmad Fian di Stabat, Jumat. Menurut Ahmad Fian, dari 26.651 keluarga yang menerima PKH tersebut, yang terbesar berada di Kecamatan Secanggang sebanyak 2.627 keluarga, Kecamatan Tanjungpura 2.426 keluarga, Kecamatan Gebang 1.943 keluarga, Kecamatan Babalan 1.783 keluarga, Kecama-

tan Hinai 1.722 keluarga, dan Kecamatan Stabat 1.708 kelua “Mereka yang menerima PKH ini harus benar-benar dari keluarga sangat miskin, itu yang diutamakan dengan kriteria penerima ibu hamil, nifas, menyusui, balita, anak pra sekolah, siswa SD miskin, siswa SMP miskin, dan siswa SMA miskin. Bagi yang memenuhi kriteria sangat miskin akan menerima bantuan dari program keseluruhannya berjumlah Rp3,9 juta, yaitu Rp1,2 juta untuk kriteria penerima ibu hamil dan nifas, SD miskin Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, dan SMA Rp1 juta ditambah bantuan tetap Rp500 ribu. “Untuk pemutahiran data validasi sekarang ini juga petugas sudah melakukannya di lapangan, diharapkan validasi

ini akan bisa melihat secara jelas siapa yang layak menerima bantuan yang akan dilaporkan ke Kementerian Sosial,” katanya. Kepala Desa Pantai Cermin Tanjungpura Komeri Edi berharap agar pemerintah pusat dapat meninjau kembali penyalutan PKH itu karena ada yang tidak tepat sasaran.Ia mencontohkan adanya keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi dan warga yang telah meninggal dunia yang menerima bantuan. Selain itu, tidak ada pendataan yang dilakukan oleh petugas pendamping di lapangan sehingga penerima PKH sehingga ada yang menerima bantuan lebih dari satu kali. “Kami hanya berharap PKH ini harus tepat sasaran sehingga uang negara tidak habis percuma, karena tidak jelas para penerimanya,” katanya. Ia mencontohkan kondisi di Desa Pantai Cermin, penerima PKH ada 238 keluarga, sedangkan penerima bantuan Kelompok Keluarga Sejahtera (KKS) ada 578 keluarga.Dari kelompok penerima bantuan tersebut, banyak yang tergolong mampu, bahkan ada yang merupakan pengusaha kebun yang memiliki penghasilan mencapai Rp7 juta per bulan. ”Jelas PKH ini tidak tepat sasaran karena datanya tidak melalui pendataan yang benar-benar akurat. Jadi, para penerima itu mohon ditinjau ulang,” kata Komeri Edi.(rm/sofian).

H Khairuddin Sitorus, dan Ketua Pengurus Daerah (PD) FKPPI Sumatera Utara (Sumut), Kis Harianto Pasaribu. Nilawati, pengurus FKPPI Kabupaten Langkat kepada wartawan rakyatmediapers.co.id di Aek Kanopan menjelaskan, 11 Cabang FKPPI yang dilantik oleh Danrem 0203/WK tersebut diantaranya PC FKPPI 0215 Kabupaten Langkat, PC FKPPI 0202 Kabupaten Deli Serdang, PC FKPPI 0203 Kota Binjai, PC FKPPI 0214 Tanjung Balai Kota. Kemudian PC FKPPI 0208

Poldasu Amankan 1.400 Pereman Selama Satu Bulan MEDAN, RAKYAT MEDIA-Sejak diluncurkan pada (13/4/2016) bulan lalu, Satuan Tugas Anti Preman Polda Sumut, mengamankan 439 orang preman. Dari 439 orang itu, 76 orang ditahan, karena disangkakan terlibat tindak pidana seperti narkoba, pencurian, begal, pemerasan, judi dan pungli berkedok organisasi. “Total debanyak 1.400 preman diamankan. Se- Dirkrimum Polda Sumut banyak 439 diamankan Kombes Pol Dono Indarto oleh Poldasu dan 980 diamankan oleh Polres-Polres yang ada di jajaran Polda Sumut, “ ujar Direktur Ditreskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Dono Indarto kepada wartawan, Jumat (6/5/2016). Operasi preman, kata Domo, terus dilakukan sampai warga merasa aman dan diakui jika aksi preman sudah sangat kurang. Untuk itu, kepada warga diimbau untuk segera melapor ke Tim Pemburu Preman atau ke call center 08116100066, bila diresahkan preman. Call centre itu online 24 jam. Laporan yang diterima, dikatakan Dono akan diteruskan operator ke Polres terkait, untuk segera menurunkan tim. Sementara itu Kasubdit III Jahtanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Faisal Napitupulu kembali menegaskan dan mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor ke Polisi, jika keberadaannya merasa terancam oleh kehadiran para preman. “Kita menyayangkan, selama ini warga takut untuk membuat laporan ke Polisi. Padahal kita jamin keamanan warga jika mau melapor karena terancam,” ungkap Faisal.(rm/sufriadi).

Jelang Ramadan Harga Kebutuhan Pokok di Binjai Mulai Naik BINJAI, RAKYAT MEDIA-Menjelang kedatangan bulan puasa berbagai harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Binjai, Sumatera Utara, mulai merangkak naik disebabkan pasokan yang semakin berkurang termasuk juga karena faktor kekeringan. ”Beginilah kalau menjelang kedatangan bulan Ramadhan harga kebutuhan pokokpun mulai naik,” kata Ariken Tarigan salah seorang pedagang Pasar Tavip Binjai, kepada media ini beberapa hari lalu Ariken menjelaskan kenaikan itu seperti harga cabai merah sebelumnya Rp 25.000 per kilogram kini naik menjadi Rp 30.000 per kilogramnya.Selain itu untuk

harga telur ayam juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 21.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp 23.000 per kilogramnya. Termasuk harga gula pasir sebelumnya Rp 13.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp 16.000 per kilogramnyam demikian juga dengan harga minyak goreng curah Rp 12.000 menjadi Rp 13.000 per kilogramnya.Juga harga daging sapi naik dari harga Rp 100.000 per kilogram kini naik menjadi Rp 120.000 per kilogramnya. Samsul salah seorang pedagang lainnya juga mengatakan selain harga kebutuhan pokok tersebut yang mengalami

kenaikan, harga sayur mayur dan bumbu dapur juga mulai naik menjelang ramadan ini.”Sayur mayur dan bumbu dapur mengalami kenaikan antara Rp 1.000- Rp 1.500 per kilogramnya,” katanya. Kenaikan ini juga diakibatkan berbagai faktor diantaranya pasokan yang semakin berkurang diakibatkan dibeberapa daerah pemasok sekarang ini terjadi kekeringan, sehingga kebutuhan tidak bisa mencukupi.”Kalau menjelang ramadan seperti ini biasanya harga terus mengalami kenaikan, bila pasokan terus masuk biasanya harga stabil, namun bila tidak harga dipastikan akan naik lagi,” katanya.(rm/supriadi).

Kabupaten Asahan, PC FKPPI 0221 Kabupaten Batu Bara, PC FKPPI 0219 Kabupaten Labuhan Batu Selatan, PC FKPPI 0220 Kabupaten Labuhan Batu Utara, PC FKPPI 0216 Siantar Kota, PC FKPPI 0207 Kabupaten Simalungun, dan PC FKPPI 0209 Kjabupaten Serdang Bedagai. “Pelantikan PC FKPPI se Sumatera Uatara kali ini cukup meriah dan dihadiri ribuan anggota FKPPI dari seluruh Sumatera Utara,”kata Nilawati yang juga sebagai pengurus Cabang FKPPI Kabupaten Langkat.(rm/sofian).

PEDAGANG Pusat Pasar Tavip Kota Binjai

CMYK

ADVERTORIAL

Website: www.rakyatmediapers.co.id

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Nurdin Resmikan Rumah Pemotong Unggas Berlabel Halal di Batam BATAM, RAKYAT MEDIAGubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, Rumah Potong Unggas (RPU) di Batam itu, menjadi satu-satunya di Indonesia yang berlabel halal. Sehingga diharapkan berjalan dengan lancar. Agar menjadi contoh di daerah-daerah lain. Karena di

Plt Gubernur Kepri Minta Segera Lakukan Operasi Pasar

BATAM, RAKYAT MEDIA-Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun memimpin Rapat Terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) membahas persiapan jelang bulan Puasa dan Idul Fitri di Graha Kepri, Batam, Rabu (18/5/ 2016) lalu. Dalam rapat tersebut, Gubernur memberikan beberapa catatan yang perlu diantisipasi, diantaranya adalah pasokan listrik, dan harga sembako. Khusus harga sembako, Ia melihat harga-harga mulai melonjak ditengah masyarakat. Untuk itu Nurdin meminta dinas terkait untuk melakukan operasi pasar. “Operasi pasar jangan hanya seremoni saja. Saya minta agar sembako bisa diturunkan tidak hanya dibeberapa item,” pinta Nurdin. Tak hanya itu, Ia juga meminta kepada Instansi terkait untuk memberikan kelonggaran masuknya barang ke Kepri ini. “Selama tidak melanggar aturan, mohon diberikan kemudahan khususnya sembako agar bisa masuk ke sini,” harapnya. Senada dengan Gubernur, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendapat laporan bahwa kebutuhan pokok mulai meningkat. Atas dasar itu, DPRD sepakat dengan Gubernur agar dinas terkait segera melakukan operasi pasar. “Saya minta semua bahan pokok sta-

bil. Karena ada kecenderungan stok gula kurang dan harus diimpor dari luar negeri,” kata Jumaga. Plt Kadisperindag Edi Rofiano mengatakan bahwa kebutuhan gula saat ini 2500 ton/bulan, minyak goreng 1800 ton/bulan dan daging sapi 39.000 ton/bulan. “Untuk beras yang tersedia di gudang Bulog Tanjungpinang dan Batam sebanyak 5ribu ton. Saat ini juga ada beras asal Jawa yang akan datang ke Kepri sebanyak 5 ribu ton lagi,”kata Edi. Adapun harga beras Bulog saat ini medium Rp 11.500, premium Rp 12.500 dan super Rp18.000 Membaca paparan Pemprov dan DPRD Kepri, Danrem 033/WP Madsuni, Kajati Kepri Andar Perdana berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga. Merangkak naiknya harga-harga kebutuhan pokok ini disebabkan permintaan yang meningkat sementara disisi lain kebutuhan terbatas. Maka dari itu, kedua lembaga ini sepakat membuka kran masuk barang, namun sesuai dengan aturan yang ada. Namun, juga harus diantisipasi para pelaku usaha nakal yang memanfaatkan kondisi ini dengan melakukan penimbunan dan penyelundupan sembako. Rapat ini juga dihadiri Kabinda Kepri Yulius Selvanus, Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan Kakanwil Kemenham Ohan Suryana. (rm/red)

Plt Gubernur Kepri Temui Mentri Kelautan Dan Perikanan Susi

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti semakin fokus dengan pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia. Termasuk pengangkatan kapal bersejarah Vasco da Gama, BMKT yang diduga kini masih tersimpan di perairan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Seperti dilansir, sejumlah media Mentri Susi ingin memamerkan harta karun yang berhasil diangkat di Indonesia untuk dipajang di kantor KKP.”Kita mau bikin display di KKP, biar bisa dipamerkan dan masyarakat kita bisa lihat,” ungkap Susi, Senin (16/5/2016) lalu di Jakarta. Selama ini, pengangkatan BMKT di Indonesia terang Susi, diangkut oleh pihak swasta dengan perjanjian bagi hasil 50:50. Selalunya, barang-barang bagus diambil oleh pihak swasta dan sisanya baru diberikan kepada pemerintah. Selain itu, barang berharga harta karun laut di Indonesia itu juga oleh perusahan dilelang di luar negri dengan harga yang fantastis. Sehingga barang-barang yang harusnya menjadi aset sejarah di Indonesia inipun menjadi koleksi para kolektor. KKP sendiri terang Susi, kini berupaya menghindari pengangkatan BMKT oleh pihak swasta.

Sejak tahun lalu telah dibuat moraturium. Susi ingin, harta karun tersebut yang tersebar sedikitnya ada 400 titik kapal karam diangkut oleh pemerintah agar tidak jatuh kepihak lain.”Sudah lebih dari setengahnya kita angkut. Saya inginkan angkut sendiri saja. Kita anggarkan, minta itu pasukan tentara untuk menyelam. Hasilnya bisa buat kita sendiri,” ujarnya seperti dilansir detik.com.”Saat ini yang saya kejar itu yanga Vasco de Gama. Itu yang paling besar. Saya kira ada di Pulau Lingga, di Tanjung Karimun,” kata Susi Sementara itu, di Kabupaten Lingga beberapa waktu lalu Panitia Nasional BMKT, memberikan rekomendasi izin kepada PT Cosmix Asia untuk melakukan pengangkatan BMKT di perairan sebelah barat pulau Lingga. Tepatnya di perairan Desa Batu Belubang, Kecamatan Senayang, Lingga, Kepri. Informasi yang berhasil diperoleh Batam Pos, terdapat dua titik pengangkatan BMKT. Jaraknya hanya 5 dan 8 mil laut dari pemukiman kampung nelayan. Menurut informasi warga, dalam proses pengangkatan tahun 2015 lalu, tak kurang dari 10.000 piring dan barang pecah belah lainnya dari Dinasti Song, abad ke-11 berhasil di angkat. Dari dua buah kapal Cina yang membawa mangkok, piring dan guci. (rm/mb)

Indonesia satu-satunya, itu hanya di Batam,” kata Nurdin. Dia berharap para pengusaha unggas di Batam, bisa memanfaatkan pemotongan ayam yang terjamin kehalalannya tersebut. “Memang saat ini pengusaha ayam memotong ke tokoh agama, tapi lebih efisien jika diarahkan ke sini,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakankemenag) Kota Batam, Zulkifli Aka, mengatakan Rumah Potong Unggas ini bisa menampung 10 ton ayam perhari. Prosesnya lebih simpel, puluhan ayam digantung dengan kakinya ke mesin yang sudah disediakan dan dipotong oleh

petugas yang sudah memiliki sertifikat halal. Setelah itu ayam langsung direndam air panas dengan suhu 60 derajat. ”Setelah panas, ayam langsung dibersihkan dengan mesin. Barulah kemudian ayam siap dibawa masyarakat dengan label plastik madani,” pungkasnya.(rm/bty).

NURDIN JANJI PERMUDAH INVESTASI DIHADAPAN PENGUSAHA TIONGKOK DOMPAK, RAKYAT MEDIA-Banyak perusahaan menanamkan modalnya di Kepri. Saat ini, Pemprov Kepri menjanjikan insentif perbaikan sistem, reformasi birokrasi dan deregulasi aturan. Gerakan perubahan tersebut untuk merangsang masuknya investor ke Kepri. “Semakin banyak investasi masuk, dapat meningkatkan kesejahteraan kita disini,” ujar Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat bertemu pengusaha asal Tiongkok di i Hotel, Batam, Rabu (11/5/2016) lalu. Komitmen ini tidak main-main. Ia juga membuka lebarlebar pintu kantornya jika ada pengusaha yang mengalami masalah. Baginya itu satu upaya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi berkembangnya investasi di Provinsi Kepri. Kebijakan tersebut sudah menjadi tekadnya untuk pembangunan Kepri kedepan. ”Komitmen saya jelas, jika ada masalah, kita akan sama-sama carikan solusi yang terbaik kepada bapak ibu selaku pengusaha,” tegasnya. Tak melulu soal aturan, mantan Bupati Karimun dua priode itu, juga menawarkan investasi di Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) kepada para pengusaha tirai bambu tersebut. Tiga kabupaten ini,kata Nurdin menyimpan potensi yang luar biasa. Mulai dari pariwisata, agrikultur, hingga kemaritiman. Merespon ajakan ini, Ketua Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tiongkok Kepri Indonesia (APTKI) Kepri Li Guang Jin berjanji untuk menjajaki investasi di tiga daerah tersebut. Sejauh ini sudah ada 45 perusahaan dalam asosiasi ini dan semuanya telah berinvestasi di Kepri. ”Tentunya dengan beragam lini bisnis yang tersebar di Kepri ini. Sejak terbentuknya APTKI sejak 2015 lalu, sudah 45 perusahaan berinvestasi di Kepri,” ujar.(rm/red)

Plt Gubernur Nurdin Minta Tambahan Rute Kapal Pelni ke Tambelan TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Terkait masalah transportasi kapal ke Tambelan, pasca rusaknya sejumlah kapal printis, Plt.Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengaku sudah menghubungi Kementerian Perhubungan. Namun hingga saat ini, kapal printis pengganti tetap tidak ada. Solusinya, kata Nurdin, Pemerintah provinsi Kepri telah meminta dan mengajukan penambahan rute kapal Pelni seperti KM.Bukit Raya agar dapat melalui Tambelan, sebelum ke sejumlah pulau lainnya.”Tadi sudah kami hubungi langsung Direktur Lalulintas Laut (Dirlala) di Departemen Perhubungan, dan selanjutnya akan kami buat surat permohonan penambahan rute Kapal Pelni, agar dapat melayari pulau Tambelan,” sebutnya pada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Perhubungan dan General Manager PT.Pelni Tanjungpinang, di Gedung Daerah, Rabu (18/5/2016) lalu Kalau penambahaan rute ini juga nantinya tidak dapat cepat direalisasi-

kan, maka pemerintah akan berusahan melakukan pencarteran kapal, yang tentunya mengikuti aturan yang ada.”Kalau ini juga nanti tak maksimal, mau tak mau kita carter kapal, yang tentunya sesuai dengan aturan yang ada,” sebutnya. Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Muramis. Ia mengatakan, kalau sebelumnya kendala transportasi laut di Kepri ini telah disampaikan dan dilaporkan ke Departemen Perhubungan, Namun oleh Departemen Perhubungan dinyatakan, sampai saat ini tidak ada kapal pengganti (tiga Kapal Printis yang kondisinya sekarang rusakred).”Solusi jangka pendeknya, pengajuan penambahan rute, KM Bukit Raya untuk dapat melayari Tambelan sementara waktu, sebagai pengganti kapal Sabuk Nusantara 30 dan Sabuk Nusantara 39 serta KM.Gunung Bintan yang saat ini mengalami kerusakan,” ujarnya. Mengenai Kepastian kapan mulai penambahan rute Kapal Pelni KM Bukit Raya itu melayari Pulau

CMYK

Tambelan, Muramis mengatakan, tergantung dari proses di Kementerian Perhubungan, dan kalau sudah disetujui, selanjutnya PT.Pelni selaku Operator akan melakukan penyesuaian rute serta penetapan harga tiket. KM Bukit Raya sebenarnya hanya memiliki rute Kijang-AnambasNatuna-Pulau Subi-Jakarta dan menuju Indonesia Timur. Namun karena adanya kerusakan dua kapal yang melayari Tambelan, harus dibuat permintaan perubahan jalur menuju Tambelan.Muramis berharap proses pengurusannya bisa segera selesai, sehingga sebelum puasa operasional penambahan rute KM.Bukit Raya itu sudah bisa beroperasi. Sebagaimana diketahui, jadwal dan rute KM Bukit Raya yang sandar di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang hanya satu kali dalam 15 hari. Sedangkan lama waktu tempuh, dari Kijang ke Tambelan memakan waktu hingga 3 hari, sebelum akhirnya melayari sejumlah pulau lainnya hingga ke Kalimantan.(rm/bty)

GUBERNUR MINTA AGAR SKPDMENGURANGI ACARA SEREMONIAL DOMPAK RAKYAT MEDIA-Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta semua jajarannya mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial. Sebab selama ini menurutnya, acara seremonial hanya membuang anggaran dan tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat.”(Seremonial) yang aneh-aneh, yang lucu-lucu tak usah lagilah. Sudah tidak jaman lagi,” kata Nurdin saat memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran di Graha Kepri, Kamis (12/5). Nurdin juga meminta agar 44 SKPD di Kepri mengurangi kegiatan pelatihan yang tidak terlalu penting. Pelatihan dinilainya lebih berorientasi ke dalam dibandingkan ke masyarakat. ”Pengembangan kemampuan pegawai penting. Tapi membuat masyarakat pintar, membangun jalan bagus untuk masyarakat juga penting. Jadi, saya minta agar bapak ibu bisa lebih selektif dan efisien di tengah defisit anggaran kita,” pinta Nurdin. Menurut Nurdin, efisiensi anggaran ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam penutupan Musrembangnas beberapa waktu lalu.

Saat itu, Presiden meminta agar kebijakan anggaran tidak mengedepankan “bagi-bagi kue”. Jangan sampai pegawai orientasinya untuk keuntungan pribadi. Jika ini terjadi, maka yang terjadi adalah penyerapan anggaran besar, namun tidak dirasakan langsung masyarakat. “Jangankan rasa, bau pembangunan saja tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya. Sebelumnya, Kepala Bapeda Kepri Naharuddin dalam pengantarnya mengatakan bahwa pemerintah provinsi Kepri akan fokus kepada pembangunan infrastruktur. Dengan baiknya infrastruktur, pemerintah akan lebih baik lagi.”Sesuai dengan anggaran yang ada, orientasi pembangunan kita akan lebih dikedepankan kepada sektor infrastruktur dan pendidikan. Sehingga, masyarakat dapat lebih merasakan lagi,” kata Naharuddin. Sedengkan serapan anggaran hingga triwulan pertama, Naharuddin mengklaim penyerapan sudah diatas target. Kondisi ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat agar daerah dan kementerian segera melakukan kegiatan. (rm/bp)

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Kunjungan Kerja Banyak diantaranya laporan hasil Kunker Anggota DPR yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.”Itu (audit kunker DPR) masuk dalam bagian audit yang sedang kita kerjakan, yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis, kepada wartawan belum lama ini di Jakarta. Harry menjelaskan, audit kunker DPR itu merupakan bagian dari audit tahunan lembaga DPR, termasuk juga audit keuangan DPR yang hasilnya akan diserahkan ke DPR pada bulan Juni 2016 mendatang.Namun, dirinya mengaku belum tahu jumlah potensi kerugiannya. “Saya tidak tahu angka berapa, karena itu sedang diaudit,”jelasnya Sebelumnya, hasil audit BPK ini pertama kali diketahui dari beredarnya surat Fraksi PDI Perjuangan tertanggal 10 Mei 2016 kepada seluruh Anggotanya untuk membuat laporan hasil kunker secara lengkap. Hal ini didasarkan atas ketentuan Peraturan No. 1/ 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR RI Pasal 211 Ayat 6 dan Surat Sekretariat Jenderal (Setjen) Setjen DPR RI tentang diragukannya keterjadiannya Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi negara dirugikan Rp945.465.000.000,-. Dan surat tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Dia mengatakan,

surat fraksi tersebut didasarkan atas hasil audit dan uji petik BPK dan ditemukan potensi kerugian negara Rp945 miliar yang mana, ada laporan hasil kunker yang tidak memenuhi persyaratan dan sulit dibuktikan kebenarannya.”Kadangkadang ada foto yang sama digunakan berkali-kali, kemudian staf yang sama, menurut BPK akuntabilitasnya tidak memadai,” imbuhnya saat dihubungi. Hendrawan menceritakan, Fraksi PDIP dalam rapat Jumat (30/4/2016) belum lama ini, sebelum masuk reses membuat format laporan untuk dipenuhi seluruh anggota fraksi. Dan pada Senin (10/5) kemarin, Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto mengingatkan kembali supaya dalam satu tahun terakhir, semua laporan kunker akan disusun ulang.”Jadi artinya, aktivitas anggota dewan itu menurut audit BPK, tidak bisa dipertanggungjawabkan lah secara keuangan,” jelasnya. Namun demikian, Hendrawan menilai, hasil audit BPK itu baik karena menekankan pada pentingnya kegiatan dalam kunker tersebut sehingga Anggota DPR dapat memanfaatkan momentum kunker itu dengan sebaikbaiknya dengan melakukan kegiatan real di lapangan. Sementara Sekretariat Jenderal DPR RI mengklarifikasi berita terkait dugaan kunjungan kerja fiktif seperti yang diberitakan di beberapa media sebelumnya. Klarifikasi ini disampaikan oleh Kepala Biro

PT Prima Jaya menantang kami,” ujarnya. Bahkan, katanya, pelaku siap menghadapi kami karena punya bekingan diPolda kepri, makanya kami bingung. Mana duit pinjam lagi? Ya ke sinilah (red-dewan) harapan kami mengadu.”Taulah kemana lagi, kami kawatir proses hukum lanjut uang hilang, kami mau damai asal uang kembali,” tuturnya. Hal yang sama juga disampaikan Herman yang merupakan mantan pekerja MC Dermott, ia mengatakan, bahwa dirinya sudah menyetor Rp14 juta bagi pengurusan izin kerja di Singapura(permit). Namun sudah sebulan menunggu permit tak kunjung ada.”Justru pelaku berdalih tertipu juga oleh oknum pengurus disana Rp1 milyar,” katanya. Kebanyakan tertipu, imbuhnya, mantan pekerja MC Dermott yang habis kontrak, pasalnya selama ini ada juga pelaku berhasil mengurus permit rekan lainnya bekerja disana. “Kami percaya awalnya berdasarkan rekan yang berhasil diurus pelaku , makanya kami berani pinjam,” sebutnya. Kami berharap, pihak dewan mau membantu menyelesaikan perkara penipuan ini dimana pelaku mau mengembalikan uang kami itu.”Sudah ada lima perwakilan kami menjumpai Ketua DPRD Batam untuk menjelaskan duduk persoalannya,” ujarnya. Ia menambahkan, rencananya kami juga akan mendatangi Polda Kepri untuk bertemu Kapolda minta kasus ini menjadi perhatian , karena kami kawatir pelaku bebas keluar penjara seperti anaknya saat ini. Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 286 calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dari berbagai daerah di Indonesia mengaku tertipu PT Prima Jaya Kontruksi (PJK) yang beralamat di Ruko Tiban Mas, Blok

Sambungan Hal. 1

Pemberitaan Parlemen, Suratna.”Sekjen DPR tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR RI terkait dengan proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 di Sekretariat Jenderal DPR. Termasuk kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan secara perorangan oleh Anggota DPR dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat,” terang Suratna. Ia pun menjelaskan bahwa apa yang disebut dengan kerugian negara adalah tidak tepat. Menurutnya, ini lebih pada dugaan potensi yang belum dapat diyakini keterjadiannya karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan. Suratna juga menjelaskan bahwa dalam Tata Tertib DPR pasal 211 ayat (6) dijelaskan bahwa laporan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada fraksi masing-masing. Sehingga saat ini Setjen DPR masih dalam proses menghimpun laporan kunjungan kerja Anggota DPR untuk disampaikan kepada BPK.”Saat ini Setjen DPR terus menghimpun laporan kunker anggota DPR dan menyerahkan laporan kunker tersebut kepada BPK,” paparnya. Suratna juga menegaskan bahwa laporan kunjungan kerja yang dibuat oleh Anggota DPR untuk disampaikan kepada BPK saat ini jumlahnya semakin bertambah. ”Jumlah laporan kunker tersebut yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah,” ungkap Suratna.(rm/red). Sambungan Hal. 1

A Nomor. 12, Sekupang. Janji akan dipekerjakan di Singapura dengan gaji besar, ternyata bohong. Padahal, para calon TKI tersebut sudah menyetorkan uang tunai Rp8-Rp14 juta kepada perusahaan yang bergerak dibidang pengerah jasa tenaga kerja itu. Setelah mempertimbangan berbagai hal, akhirnya 86 calon tenaga kerja itu melaporkan Direktur PT PKJ, Oriza Satifa (50), ke Polresta Barelang. Koordinator Pelapor, Adrianus Mudon (43), yang didampingi Aryo (30) dari Palembang dan Toni dari Batam mengatakan, hingga pertengahan Januari 2016 lalu, sudah ada sebanyak 286 orang tenaga kerja yang terdaftar di PT PJK yang akan disalurkan ke Singapura. “Tapi, hingga kini kami tidak jadi juga berangkat. Menurut kesepakatan dari kedua belah pihak (PT dan TKI) ini, kami akan diberangkatan oleh PT secara bertahap mulai tanggal 27 Maret 2016 lalu. Ternyata semua itu bohong belaka dan kami belum juga diberangkatkan,” kata Adrianus Mudon di Mapolresta Barelang belum lama ini Diterangkan Adrianus, sebetulnya pada tanggal tersebut ada beberapa korban yang sempat diberangkatkan ke Singapura untuk bekerja di salah satu perusahaan. Namun, akhirnya dikembalikan ke Batam, lantaran surat izin kerja dari perusahaan penyalur ini dinilai palsu.”Ada diantara kami yang sudah diberangkatkan ke Singapura. Tetapi, sampai di perusahaan yang dituju ditolak, lantaran surat izin kerja dari perusahaan penyalur (PT PJK) ini dianggap palsu,” terangnya. Lanjut Mudon, setelah dipulangkan mereka menuntut perusahaan untuk mengembalikan uang yang telah mereka berikan, karena mereka tidak

Jaksa Jebloskan 15.15 WIB. Saat turun dari mobil, Fadilla dikawal ketat oleh petugas dari Kejaksaan dan langsung buru-buru masuk ke dalam rutan dengan menenteng tas di lengan kanan dan tangan kirinya menenteng sebuah kaca mata hitam. Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan wartawan hanya dibalas dengan senyuman oleh Fadilla. Informasi yang disampai-

Website: www.rakyatmediapers.co.id

kan oleh petugas yang mengantar Fadilla memang baru saja tiba di Batam dari Jakarta melalui pesawat udara. Sebelum dibawa ke Rutan, Fadilla sempat dibawa ke Kejaksaan di Batamcenter. “Tadi (kemarin pagi) ke Kejaksaan dulu baru ke sini (rutan). Dia tahanan titipan Jaksa,” kata salah petugas itu. Fadilla dikembalikan ke Kejari Batam untuk menjalankan proses persidangan lanjut atas

jadi bekerja. Namun dari perusahaan penyalur tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang mereka itu seperti yang tertera dalam surat pernyataan (perjanjian) yang telah dibuat kedua belah pihak. ”Makanya kita melaporkan kasus ini ke polisi, agar Direktur PT PJK itu bertanggungjawab atas perbuatannya,” tegas Adrianus. Sementara itu, Aryo dan Toni mengatakan, uang yang mereka berikan ke perusahaan penyalur TKI itu jumlahnya pun bervariasi. Baik secara lansung maupun melalui para agen. Mulai dari Rp8 hingga Rp14 juta, sesuai dengan posisi pekerjaan yang diinginkan pelamar. Diantaranya seperti tenaga welder, kontruksi, fitter dan lain-lain.”Kita dijanjikan gaji yang cukup besar bekerja di Singapura. Makanya kami mau menyerahkan uang sebanyak itu,” ujar Aryo, yang datang dari Palembang. Korban lainnya, Toni mengatakan, dirinya sudah mendaftarkan diri ke perusahaan penyalur TKI itu sejak Januari dengan posisi yang di lamar sebagai pekerja kontruksi. ”Saya sudah membayar uang sebesar Rp10 juta, lansung ke Direktur PT PKJ, Oriza Satifa. Tapi, sampai sekarang belum juga berangkat,” ucap Toni, calon TKI dari Batam. Di tempat yang sama Kasi Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Batam Hasbi mengatakan, sebelumnya kasus itu sudah dilaporkan ke Disnaker Kota Batam, dan mereka juga telah memanggil pihak PT PJK tersebut. Namun, tidak ada titik terang serta langkah penyelesaian.”Disnaker berupaya untuk memfasilitasi kedua belah pihak, supaya permasalahan ini selesai dengan baik. Namun, tidak ada titik terang makanya kita sarankan ke polisi saja,” ujanya.(rm/hlk) Sambungan Hal. 1

kasus dugaan korupsi yang membelitnya. Sementara itu, pihak RSUD Embung Fatimah mengaku belum tahu terkait kembalinya sang direktur. Pihak rumah sakit baru tahu setelah wartawan mencoba mengkonfirmasi sore kemarin.”Aduh belum tahu kami. Baru dari kalian (wartawan) saya tahu. Saya belum bisa bicara apapun terkait hal itu,” kata Humas RSUD Embung Fatimah Batam, Nuraini.(rm/feri)

SAMBUNGAN

Kepala Dispenda pengadaan mess mahasiswa Anambas tahun 2010, tambah Andar, dilakukan atas adanya temuan dugaan korupsi senilai Rp5 miliar dari APBD 2010 Kabupaten Anambas.”Dalam pengadaan, RTND merupakan Pengguna Anggaran (PA), serta menjabat sebagai Ketua Tim pengadaan berdasarkan SK Bupati Nomor 164 tahun 2010, bersama sejumlah anggota,” kata Kajati. Dalam pelaksanaannya, RTND melaksanakan pengadaan tiga mess mahasiswa, tanpa melalui tim panitia dan hanya ketua serta beberapa orang anggota, termasuk tidak menggunakan tim ahli dari penaksir (apprisal). Adapun alokasi dana yang digunakan RTND dalam pembelian tiga rumah sebagai mess mahasiswa Anambas di Tanjungpinang, dibeli dengan harga rumah pertama Rp1,6 miliar lebih, rumah kedua Rp1,8 miliar lebih, dan ketiga Rp1,3 miliar lebih, sehingga total dana yang digunakan seluruhnya Rp4,2 miliar lebih. “Dari hasil penyelidikan, ditemukan pengadaan tiga mess mahasiswa Anambas dengan pagu dana Rp5 miliar tahun 2010, tidak sesuai dengan Perpres dan tidak menggunakan tim apprisal (penaksir harga-Red), hingga pengadaannya tidak sesuai dengan harga NJOP lahan,” ujarnya. Atas pengadaan yang tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme ini, dikatakan Andar, terdapat selisih nilai yang diduga dimark-up tersangka RTND sehingga mengakibatkan kerugikan negara yang sangat signifikan.”Tersangka akan dijerat dengan UU Kourpsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU

nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi,” ujarnya. Meski tersangka RTND belum dilakukan penahanan, namun dengan penetapan status tersangka ini, tambah Andar, pihaknya akan memanggil kembali yang bersangkutan secara layak, dan total nilai kerugian juga akan diminta audit dengan BPKP. Lebih jauh Andar menjelaskan, tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mess mahasiswa Anambas, selain Sekretaris Daerah berinisial RTND, kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini Tersangka RTND, tambah Kajati, merupakan sosok yang paling bertanggung jawab dengan kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran dan Ketua Pelaksana pengadaan tiga rumah mess mahasiswa Anambas di Kota Tanjungpinang, ujar Kajati. Ketua Pemuda Muhamadiyah Kabupaten Kepulauan Anambas, Muslim, memberikan apresiasi kepada Kejati Kepri yang telah berhasil menetapkan Sekda sebagai tersangka dalam kasus mark-up tersebut.”Kita bersyukur, bahwa kasus ini telah diusut dan Kejati menunjukkan sikap profesional dalam menyelesaikan tugasnya,” katanya kepada wartawan di Tarempa Namun Muslim masih penasaran, sebab masih ada beberapa orang yang ikut berperan dalamkasus tersebut dan bahkan hingga saat ini masih berada di Anambas.”Kita pasti tahu, kalau korupsi itu tidak sendirian, dan ia yakin ada sejumlah pejabat lain yang terlibat. Bukan hanya Sekda yang berper-

Sambungan Hal. 1

an disitu. Mudah-mudahan kedepannya lagi bisa diusut agar mereka jera,” terangnya. Terkait penetapan Sekretaris daerah Anambas jadi tersangka oleh Kejati Kepri, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak mau banyak komentar. Pihaknya menghargai keputusan Kejati dan menyerahkan kasus tersebut kepada hukum. Dan pihaknya juga telah komit tidak akan memberikan bantuan kepada pelaku korupsi tersebut. “Kita serahkan saja ke proses hukum. Kalau untuk sangsinya kita tunggu keputusan Pemerintah Pusat. Kita tetap komit tidak memberikan bantuan apa pun kepada pejabat yang melakukan tindak kejahatan korupsi, agar mereka jera,” tegas Abdul Haris. Informasi yang diterima media ini dari sumber di Tarempa mengungkapkan, keterlibatan oknum Sekda Anambas dalam dugaan kasus korupsi menggerogoti keuangan negara tidak hanya sebatas kasus korupsi yang menjeratnya saat ini. Saat menjabat sebagai staf di Pemprov Kepri Raja Tjelak Nur Djalal yang akrab dipanggil Boy ini juga disebut sebut terlibat dalam kasus pembebasan lahan pembangunan perkantoran Pemprov Kepri di Dompak. Tidak tertutup kemungkinan, pembebasan lahan dan pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Anambas juga terjadi penyimpangan, ”Selama menjadi sekda di Anambas Raja Tjelak Nur Djalal sudah cukup kaya, selain punya sejumlah rumah mewah di Tanjungpinang, kabarnya oknum Sekda ini juga memiliki rumah mewah di Jakarta. Ter-

Walikota Batam Laut, yang menggunakan tanah timbun dari pemotongan bukit tersebut hingga kini masih berlangsung. Meski Walikota Batam Muhammad Rudi, dengan tegas sudah mengintruksikan semua kegiatan reklamsi pesisir pantai di Batam harus dihentikan. Kegiatan pemotongan bukit untuk menimbun pinggiran pantai inidilakukan oleh salah satu pengusaha restoran seafood Golden Prawn bernama Abi alias Hartono. Dimana aktivitas penimbunan laut atau reklamsi yang dilakukan pengusaha itu dampaknya sudah merusak lingkungan di sekitarnya. Selain telah terjadi pencemaran air laut, ratusan hektar hutan bakau yang sebelumnya tumbuh subur, kini telah habis ditimbun hingga menjadi daratan. Abi alias Hartono yang melakukan pengerukan bukit dan menimbun pesisir pantai tersebut kabarnya tidak memiliki izin.Pemko Batam dan BP Batam sebagai instansi yang berwenang sudah mengetahui aktivitas ilegal tersebut. Namun tidak jelas kenapa Pemerintah Kota Batam tidak berani mmengambil tindakan hukum terhadap pelaku perusak lingkungan itu. Kenekatan Abi alias Hartono, melakukan aktivitas penimbunan laut dan pengerukan bukit dengan mengoperasikam alat berat dan ratusan dump truk tanpa memiliki izin banyak menuai kecaman dan sorotan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan, ada apa dibalik kegiatan ilegal tersebut, hingga pihak berwenang khususnya Pemko Batam dan BP Batam membiarkan perusahaan tersebut melakukan aktivitas secara ilegal. Padahal, beroperasinya ratusan dump truck melintasi dari pemukiman warga sangat mengganggu lalu lintas,sebagian merusak badan jalan, jika hujan datang jalan berlumpur dan bila hari panas menimbulkan debu yang sangat meresahkan warga. Masyarakat terlihat sudah pasrah karena tidak ada upaya pemerintah menghentikan kigiatan reklamasi yang dilakukan Abi secara ilegal tersebut. Ironisnya lagi, pembangunan jalan semenisasi dengan menggunakan dana APBD tahun 2014 mencapai miliaran rupiah kini sudah hancur dan berlubang-lubang di penuhi lumpur pada musim hujan ,jika pada musim panas akan ber-

campur debu yang sangat tebal beterbangan kerumahrumah penduduk. Abi alias Hartono, saat konfirmasi terkait kerusakan lingkungan dan aktivitas pemotongan bukit dan reklamasi di Bengkong, enggan berkomentar panjang lebar.Saat ditemui di restoran seafood miliknya di Bengkong Sadai, Abi tampak santai. Menurut Abi, aktivitas pemotongan bukit dan reklamasi sudah berlangsung bertahun-tahun.”Reklamasi ini udah ada sejak lama di Batam, kenapa baru sekarang diributkan. Udahlah ngga usah ditulis, saya ngga mau komentar,” ujar Abi, saat ditemui belum lama ini di Golden Prawn. Namun Abi tak mau menyebutkan apakah dia sudah mengantongi izin amdal, dan perizinan lainnya sebelum melakukan pemotongan bukit dan reklamasi. Pantauan media ini, saat ini aktivitas reklamasi di kawasan Golden Prawn sudah cukup jauh menjorok ke laut. Di bekas reklamasi itu berdiri pertokoan dan perumahan. Aktivitas reklamasi juga menghambat alur melaut para nelayan di Bengkong Sadai. Nelayan hanya mengikuti arus sungai kecil di Bengkong Sadai yang kini sudah dipenuhi puluhan ton sampah yang menumpuk. Alur nelayan melaut ini juga diapit wahana permainan air water boom Bengkong Sadai milik Abob, pengusaha Batam. Selain kegiatan reklamasi di Bengkong, penimbunan di pesisir pantai Batam Centre juga kabarnya tidak memiliki izin dan menimbulkan dampak kerusangan lingkungan yang cukup parah. Meski ditentang oleh masyarakat nelayan tiga kampung agar reklamsi pantai yang dinilai telah merusak lingkungan dan tidak mengantongi izin dari instansi berwenang. Namun, aktivitas penimbunan reklamsi pantai di sekitar Batam Centre yang dilakukan perusahaan PT Batam Centre Marina (BCM) hingga saat ini masih terus berlanjut. Padahal, masyarakat dari tiga kampung tua yakni Kampung Tereh, Kelembak, dan Kapling Sambau, Kelurahan Sambau, sudah mendesak Bapedal Kota Batam agar menghentikan aktivitas perusahaan mengingat warga merasakan langsung dampak dari kegiatan reklamasi di pantai Belian. Masyarakat nelayanmenuntut PT BCM untuk bertanggung jawab atas dampak

masuk mantan Bupati Anambas Tengku Mukhtaruddin,” ungkap sumber. Bahkan masyarakat Kabupaten Anambas berharap, pengusutan berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah oknum pejabat Pemkab Anambas oleh Kejati Kepri, tidak terbatas pada oknum Sekda tersebut. Namun sejumlah pejabat lainnya yang terlibat juga hendaknya penyidik Kejati Kepri tidak tebang pilih menetapkan pejabat lain yang terlibat jadi tersangka.Satu hari setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Radja Tjelak Nur Djalal ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah pemuda menggelar aksi Tabur Bunga di Pelabuhan Tarempa Aksi pemuda itu sempat menyita perhatian publik. Bunga yang dikumpul dalam kantong plastik berwarna hitam itu kemudian dibuang ke laut. Mus, seorang pemuda yang melakukan aksi Tabur Bunga itu mengatakan, aksi yang dilakukan itu sebagai wujud buang sial untuk kepemimpinan Anambas ke depan agar lebih baik.”Aksi ini lebih kepada harapan agar Anambas lebih baik kedepannya. Selama ini, yang kami dengar dan dapat informasi, begitu banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh aparatur pemerintahannya,” ujarnya Ia menambahkan, tidak hanya kasus dugaan tipikor yang menjerat beberapa oknum pejabat di Anambas, sejumlah persoalan lainnya seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan persoalan pembangunan menjadi hal lain yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Anambas ke depan. (rm/redaksi) Sambungan Hal. 1

lingkungan dari aktivitas reklamasi di kampung tua Belian, yang menyebabkan mata pencarian nelayan hilang. Pihak PT BCM tidak pernah langsung terjun ke lokasi menjumpai dan mendengar keluhan masyarakat nelayan, namun masyarakat dihadapkan dengan oknum TNI AL. Informasi dihimpun media ini, izin Amdal yang dikantongi PT BCM sudah kadaluarsa alias tidak dilakukan perpanjangan. Sementara aktivitas penimbunan yang kini sudah menghancurkan hutan bakau dan habitat lainnya sudah berjalan setahun. Bahkan, pada saat pekerjaan reklamasi dilakukan PT BCM, perusahaan ini tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena, laut dan bakau yang dimusnahkan diperkirakan sudah seluas 20 hektar yang ditimbun merupakan wilayah tangkapan alur tangkapan ikan nelayan dari 150 kepala keluarga (KK) di tiga kampung tersebut. Bahkan, reklamasi pantai di Kelurahan Belian telah meresahkan masyarakat terutama nelayan yang sempat meminta dihentikan namun aktivitas tersebut tetap berlangsung. Akan tetapi saat dikonfirmasi ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, secara tegas instansi itu mengatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi pantai di Kelurahan Belian. Walikota Batam Muhammad Rudi mengintruksikan agar 14 perusahaan yang tengah melakukan aktifitas reklamasi pantai di Batam dihentikan, sesuai laporan yang disampaikan Tim 9 Kota Batam. Intruksi itu juga berlaku untuk lokasi yang akan di reklamasi. “Wako mengintruksikan 14 lokasi aktivitas reklamasi termasuk di Bengkong untuk sementara dihentikan, kepada pengusaha diberi kesempatan untuk memenuhi seluruh syarat dan kaidah reklamasi seperti diatur dalam Amdal dan Perpres 122/2013,”kata Kepala Bapedal Kota Batam, Dendi Purnomo yang juga sebagai Seketaris Tim 9. Selain itu, tambah Dendi Purnomo, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga memerintahakan Pengawas Lingkungan Hidup (LH), Pengawas Kehutanan dan PPNS untuk mendalami temuan Tim-9 lebih detail lagi, serta mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pelanggaran pidana.”Pemko akan mengeluarkan

instruksi penghentian reklamasi ini, dan berlaku sejak ditetapkan,”kata Dendi. Menutur Dendi, perintah penghentian kegiatan berupa sanksi administrasi yang telah diambil oleh Bapedal sebelum adanya Tim 9, yaitu kepada PT Batam Central Marina di Btm Centre, PT Anis Familly di Bengkong dan PT Mahkota Mata Bumi.”Aktifitas perusahaan - perusahaan itu tetap diberhentikan, sampai selesai audit, evaluasi detail oleh Pengawas dan PPNS,” tegas Dendi. Daerah Reklamasi yang dievaluasi oleh Tim 9 adalah yang memiliki dampak penting dan cakupannya luas, mulai dari Janda Berias, Tiban Utara, Batu Ampar, Bengkong Sadai, Batam Centre dan Pantai Timur. Sebelumnya, Tim 9 Pemko Batam melaporkan hasil survei persoalan reklamasi pantai di Batam kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi pada Jumat (14/5/2016) pekan lalu di Batam Tim 9 Pemko Batam melaporkan hasil survei persoalan reklamasi pantai kepada Wali Kota Batam, pada Jumat (14/5/ 2016) pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Agus Sahiman selaku Ketua Tim 9 dan Kepada Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo selaku Kesekataris Tim 9 menyampaikan beberapa kesimpulan hasi evaluasi kepada Walikota Batam. “Hasil evaluasi yang kami sampaikan, dari 14 lokasi reklamasi dengan cakupan luas, hampir seluruhnya belum memenuhi kaidah yang diatur dalam Perpres 122/2013 tentang Reklamasi,” kata Dendi Purnomo ketika dikonfirmasi media ini beberapa hari lalu di ruangan kerjanya. Selain itu, tambah Dendi, sebagian besar perusahaan yang melaksanakan kegiatan reklamasi tidak melaksanakan metoda reklamasi yang diarahkan dalam dokumen Amdal sehingga reklamasi menimbulkan kerusakan, sedimentasi dan pencemaran laut.”Dan perusahaan juga tidak melaporkan secara reguler apa yang telah dilaksanakannya di lapangan,”ujarnya. Dari pelangaran yang dilakukan perusahaan, lanjut Dendi, maka Tim 9 merekomendasikan kepada Walikota untuk menghentikan seluruh kegiatan reklamasi di Batam, termasuk lokasi yang belum direklamasi,terang Dendi Purnomo. (rm/mawardi)

CMYK

Kamis, 18 - 27 Mei 2016 Minggu- II

Website: www.rakyatmediapers.co.id Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529,

18 - 27 2016 Minggu- II Edisi :Kamis, # 155 Tahun IV,Mei Harga: Rp5.000,-

Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com

Kapolda Bantah Ada Rekayasa Penangkapan WN Singapura BATAM, RAKYAT MEDIAKapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian membantah anggotanya membuat skenario rekayasa dalam penangkapan narkoba jenis sabu seberat 525 gram yang menjerat warga Singapura Izzat Hidayat (29). “Itu bukan dijebak. Memang barang buktinya ada. Biasalah kalau ada tersangka, langsung mendiskreditkan. ”Kata Sam Budigusdian kepada wartawan belum lama ini di lapangan Cross belakang Mapolda Kepri.Ia mengatakan, anak buahnya tidak akan gegabah dalam menangkap seseorang tanpa didadasari fakta hukum yang kuat. “Dari fakta hukumnya terbukti dia,” ujarnya kembali. Polisi mendapati bungkusan berisikan 525 gram narkoba jenis sabu di dalam mobil sewaan Toyota Inova bernomor polisi BP 1038 D yang diparkirkan Izzat di Nagoya Hil

KAPOLDA Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian saat diwawancarai wartawan

Mall pada 6 April 2016 lalu Namun Jakobus Silaban, Kuasa Hukum tersangka, mengatakan, beberapa menit sebelum polisi datang, Boy orang suruhan Raju meletakkan bungkusan itu ke dalam mobil. Ia pun meyakini 100 persen perkara ini rekayasa. Ia juga mengatakan, kliennya memiliki cukup bukti bahwa penangkapan dirinya reka-

yasa, seperti foto-foto dan rekaman percakapan yang sempat direkam melalui handphone, yang kini disita pihak kepolisian. “Untuk itu saya meminta polisi tidak menghilangkan barang bukti foto dan file di HP isteri klien saya yang disita. Kalau itu hilang berarti menunjukkan kalau itu memang direkayasa,” kata Jacobus.(rm/bty)

Jelang Ramadan Harga Kebutuhan Pokok Merangkak Naik

PEDANG di pasar Botania Batam Centre mulai menaikan dagangannya

BATAM, RAKYAT MEDIAJelang Ramadan harga kebutuhan pokok merangka naik di pasar Botania harga telor dan bawang melonjaknaik. Hal ini diperkirakan akan berlanjut hingga Ramadan nanti. Rusman salah seorang pedagang, mengatakan untuk satu papan

telur berjumlah 30 butir kini Rp 34 ribu hingga Rp 35 ribu, padahal beberapa waktu lalu satu papan hanya Rp 28 ribu.” Banyak pembeli terkejut harga telur naik,” kata pria yang mengaku tinggal di perumahan Taman Raya. Belajar dari pengalaman

tahun lalu, dia memperkirakan kenaikan akan terus berlanjut hingga Ramadan bahkan menjelang Idul Fitri. “Sudah biasa seperti ini tiap tahun, apalagi Ramadan nanti, banyak yang mau beli dan barangnya kan kurang,” ungkapnya. Namun ditanya terkait hal yang memicu kenaikan harga, Noldi mengaku tak begitu paham. “Masalahnya tak tahu juga kenapa, dari agen memang sudah begitu harganya,” ujarnya. Sementara itu pedagang lain, Agus mengaku selain telur, komoditi Bawang Putih juga mengalami kenaikan Rp 2 ribu, yakni dari Rp 32 ribu menjadi Rp 34 ribu. “Kalau cabe semua normal, belum ada kenaikan,” katanya. Menurutnya, harga Sawi yang beberapa waktu lalu sempat naik kini turun. “Turun sedikit, dari Rp 24 ribu jadi Rp 22 ribu perkilo sekarang,” pungkasnya. (rm/gunawan)

PULUHAN warga sedang mengurus KTP di Kantor Disdukcapil Kota Batam

Disdukcapil Batam Buka Layanan Cetak e-KTP Diluar Domisili BATAM, RAKYAT MEDIA-Bagi warga Batam yang berdomisi diluar kota Batam jika ingin memperpanjang atau membuat KTP sudah bisa langsung. Mulai Selasa (17/5/2016) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam telah membuka pelayanan publik kepada warga luar domisili untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP di Kota Batam. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. “Pencetakan e-KTP hanya bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil saja, ini tidak berlaku di setiap kecamatan, dan sudah bisa dilaksanakan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Mardanis, belum lama ini kepada wartawan. Pihaknya beralasan karena ID eKTP sangat rahasia, jadi perekaman luar domisili tidak bisa dilakukan di tingkat kecamatan. e-KTP luar domisi hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat saja. Misalnya seorang pelancong yang kehilangan e-KTP-nya, sedangkan dia membutuhkan e-KTP untuk keperluan seperti membeli dan check in tiket transportasi.”ID untuk mengakses data warga luar Batam sangat rahasia, jadi hanya pegawai Disdukcapil yang bisa melakukan pencetakan, dan hanya bisa berlaku dalam situasi urgent,”ujarnya.

Untuk persyaratannya, cukup fotokopi kartu keluarga (KK), surat keterangan kehilangan dari kepolisian, serta surat pernyataan bermaterai 6.000. “Cuma permasalahannya, tidak semua orang yang berpergian itu membawa Kartu Keluarga,” ujarnya. Meskipun begitu pihak tidak pernah menolak pencetakan luar domisili. Warga yang kehilangan e-KTP selama berada di Batam, tapi tidak membawa KK, mungkin bisa menghubungi Disdukcapil ataupun pihak keluarga tempat asal untuk mengirimkan fotokopi KK via email. ”Sekarang sudah canggih, semua bisa cepat dengan teknologi, kita minta mereka mengirimkan fotokopi berkas via email agar pencetakan cepat dilakukan,” jelasnya.(rm/bp).

Warga Tambelan Kecam Pernyataan Wakil Bupati Bintan Ketua BP Batam Janji Pangkas Birokrasi Perizinan

BATAM, RAKYAT MEDIAKepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodiputro, berjanji akan memangkas birokrasi perizinan di institusinya. Dia meyakini, proses perizinan yang mudah dan murah merupakan modal penting untuk mengembalikan kejayaan iklim investasi di kota industri ini. Ia juga sudah bertemu dengan Wali Kota Batam Rudi dan jajarannya. Wali Kota Batam juga memiliki komitmen sama dengannya untuk memangkas semua perizinan yang ada sangkut pautnya dengan Pemko Batam. Demi mewujudkan itu, Ha-

tanto mengatakan akan meningkatkan layanan perizinan berbasis online. Sehingga para pengusahan dan calon investor dapat mengurus perizinan dari mana saja tanpa harus berurusan dengan birokrasi yang rumit.”Bahkan untuk tanda tangan pun nanti dibuat online saja. Jadi tidak ada pertemuan orang per orang,” kata Hatanto, kepada wartawan Selasa (12/4/2016) pekan lalu. Hatanto mengatakan, sudah saatnya BP Batam berbenah dengan memberikan pelayanan yang mudah bagi semua pihak. Sebab selama ini, banyak pengusaha dan calon investor yang mengeluhkan rumitnya mengu-

rus izin di BP Batam.”Kami akan membuat izin ini semakin mudah dan harus lebih cepat. Pelayanan juga harus ditingkatkan,” katanya. Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta, mengatakan sistem online dalam perizinan sebenarnya sudah dilakukan untuk kemudahan perizinan. Hanya saja, sistem online ini belum menyeluruh di semua jenis perizinan.Menurut dia, selain memudahkan pengusahan, sistem online ini juga meringankan kerja pegawai BP Batam.”Kalau masih manual, bisa saja kami yang mati di tempat duduk untuk mengerjakan itu. Makanya sekarang ini lebih mudah dan lebih cepat,” katanya.(rm/ferianda).

TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Masyarakat Tambelan mengaku sangat kecewa dengan Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, karena telah mengeluarkan pernyataan yang dianggap “tidak menyenangkan” terkait sarana transfortasi yang dikeluhkan masyarakat saat ini. Sebagaimana yang dikutip dalam pemberitaan di RRI Tanjungpinang, Selasa (17/ 5/2016) pekan lalu, Wakil Bupati Bintan mengatakan bahwa kapal ikan bisa menjadi altetnatif untuk masyarakat Tambelan berpergian ke Tanjungpinang. Untuk itu warga Tambelan mengundang Wakil Bupati Kabupaten Bintan Dalmasri Syam

PULUHAN Kapal ikan milik nelayan Tabelan sedang sandar di pelabuhan rakyat

untuk berlayar menggunakan kapal ikan ke Tambelan. “Memang kapal ikan lebih agak nyaman, maka kita akan menyampaikan ke Gubernur bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Dalmasri dalam dialog

bersama RRI. Undangan yang disampaikan masyarakat Tambelan tersebut sebagai bentuk kekecewaan warga kepada wakil Bupati terpilih yang dianggap tidak etis mengeluarkan statemen seperti itu. Padahal dia adalah Wakil Bupati yang seharus-

STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto

(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )

Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi CMYK

Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. KABUPATEN MERANTI (Riau) 2. KABUPATEN BENGKALIS (Riau) 3. KABUPATEN NATUNA 4. KABUPATEN ANAMBAS Bagi yang berminat dapat menghubungi menejemen Koran Umum Rakyat Media Telp (0778)-7498179, (0778)-479636 atau HP 081270655554

nya mencarikan solusi yang tepat, sebagai orang yang dipilih dari masyarakat. Warga menggunakan kapal ikan, wakil Bupati malah duduk enak di kapal mewah. “Kami sangat menyesalkan statement Wakil Bupati tersebut. Untuk itu, kami mengundang Dalmasri Syam sebagai Wakil Bupati Bintan, merasakan sendiri naik kapal ikan ke Tambelan, jika dia berani,” kata mahasiswa Stisipol Raja Haji Fisabilillah asal Tambelan, Gusti Ranjez, dalam siaran pers Kekerabatan Keluarga Tambelan (KKT). Menurutnya, undangan tersebut merupakan suatu bentuk uji nyali berani atau tidaknya Wakil Bupati Bintan ke Tambelan dengan menggunakan kapal ikan atas statement yang telah dilontarkannya itu.”Sebagai kepala daerah, harusnya Dalmasri membuat statement yang menyenangkan untuk rakyat, bukan komentar yang mendukung naik kapal ikan karena nyaman,” tegasnya. Dalam hal ini, mewakili masyarakat Tambelan, Gusti mengaku Dalmasri harus introspeksi pernyataannya tersebut. Karena, di tengah penderitaan masyarakat Tambelan, tidak seharusnya seorang Wakil Bupati berbicara seperti yang ia sampaikan ke pemberitaan di radio negara tersebut.(rm/bty).