KORAN UMUM
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 136 Tahun III, Harga: Rp5.000,-
Heru Purnomo Disebut Sebut Hanya Sebagai Tumbal
“Otak Korupsi” Laboratorium BP Batam Tak Tersentuh Hukum BATAM, RAKYAT MEDIA-Istilah yang menyebutkan hukum tumpul keatas dan tajam kebawah barangkali ada juga benarnya. Betapa tidak, penanganan kasus tebang pilih dilakukan aparat penegak hukum sudah bukan rahasia umum lagi. Jika kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat, biasanya yang menjadi tumbal tetap bawahannya. Seperti penanganan kasus korupsi pengadaan peralatan laboratorium uji Standart Na-
Heru Purnomo (pakai topi kemeja putih saat digiring petugas polda Kepri
sioinal Indonesia (SNI) BP Batam yang ditempatkan di Politektik Negeri Batam senilai Rp3,4 miliar dan disebut sebut melibatkan dua oknum Deputi dan seorang pegawai negeri di BP Batam hingga saat ini tak jelas proses hukumnya Dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara ini, meski pihak penyidik Polda Kepri telah menahan Heru Purnomo, salah seorang PNS yang menjabat sebagai Kepa-
la seksi (Kasi) Perizinan lalulintas barang di BP Batam sejak 30 Juni 2015 lalu. Namun sudah lebih empat bulan kasus ini bergulir di Polda Kepri, tindak lanjut kasus tersebut sepertinya terhenti ditengah jalan, bahkan belakangan ini kasus yang menjadi perhatian publik ini tak terdengar lagi kabar beritanya. Sementara dua oknum Deputi masing masing berinisial FK dan IWS yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus itu,
KANTOR BP Batam di Batam Centre tempat dua oknum deputi FK dan IWS berkantor
juga hingga kini masih bebas melenggang dan menghirup udara segar. Padahal, kedua oknum pejabat yang saat ini masih menduduki jabatan penting di BP Batam, sejak kasus ini bergulir ke ranah hukum, kedua oknum deputi ini sudah berulang kali diperiksa oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri. “Kasus korupsi ini sudah berjalan lebih empat bulan, namun sampai sejauh ini penanganan kasus itu di kepolisian sepertinya tidak jelas, bahkan belakangan ini tak kedengaran lagi. Padahal kasus yang merugikan negara Rp 3,4 miliar tersebut menjadi perhatian dan sorotan publik, karena menyeret dua nama oknum Deputi BP Batam,” kata sumber media ini di internal BP Batam Menurut sumber itu, keterlibatan kedua deputi di BP Batam tersebut karena pengadaan itu berada dibawah kewenangannya,”Saya tak yakin kasus ini berlanjut, kalaupun lanjut paling yang terjerat bawahannya. Sementara, Deputi ke atas tidak akan disentuh, polisi masih banyak pertimbangan kalau terkait pejabat BP Batam,”ujar sumber. !Bersambung ke Hal 11
Koruptor Dinas Pendidikan Natuna
Balikkan Duit Korupsi Pada Kejaksaan
KEPALA kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Parjiya.
NATUNA, RAKYAT MEDIA-Koruptor dana pendididikan olahraga di Dinas Pendidikan Natuna, Fredy Ferdianto alias Kim Tjhiu, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,6 miliar ke Kejaksaan Negeri Ranai,
Selasa (28/10/15) pekan lalu. “Uang tersebut merupakan pengganti kerugian negara serta denda sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pid.sus/2015, dalam perkara korupsi pen-
DJBC Kepri Tangkap
Penyeludupan Rokok Khusus Kawasan Bebas Batam KARIMUN, RAKYAT MEDIA - Rokok Khusus Kawasan Bebas asal Batam kerap diselundupkan keluar Batam, Kepri. Rokok seharga sekitar Rp 4.000 per
bungkus itu, dijual dengan harga rata-rata Rp 7.000 per bungkus. Penyelundupan rokok !Bersambung ke Hal 11
Polda Kepri Bekuk Sindikat Pengedar Sabu Sabu BATAM, RAKYAT MEDIA-Polda Kepri menngkap Ck, 42, bandar narkoba jenis sabu di Lubukbaja pada Minggu (25/10) lalu. Dari tangan tersangka polisi mengamankan 15,8 gram narkoba jenis sabu. ”Tersangka ini termasuk bandar cukup besar juga, namun BB yang kami amankan tak banyak. Kemungkinan sudah ada beberapa sempat dijual tersangka,” kata Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kepri AKBP, M Soleh saat ditemui, Selasa (3/11/2015). !Bersambung ke Hal 11
KEPALA kejaksaan negeri Ranai dan tumpukan duit yang dikembalikan pelaku korupsi dinas pendidikan
gadaan alat peraga dan praktek olahraga di Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2011,” ungkap Kepala Kejaksaan Negri Ranai, Josia Koni dalam konferensi pers di Kantor Kejari Ranai. Fredy Ferdianto alias Kim Tjhiu, terang dia, dihukum 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 1 tahun 6 bulan kurungan, dia juga dikenakan biaya perkara Rp10 ribu serta mengganti kerugian negara sebesar Rp1.486. 658.333. Ia menjelaskan, dengan pengembalian kerugian negara serta denda dengan sejumlah Rp1,6 miliar tersebut, maka terdakwa cukup !Bersambung ke Hal 11
MARKAS Besar Kepolisian Republik Indonesia Jalan Tarono Joyo Jakarta
PENGUSAHA HOTEL BATAM NGADU KE KAPOLRI JAKARTA, RAKYAT MEDIA-Pengusaha hotel asal Batam Conti Chandra bersama kuasa hukumnya Alvonso Napitupulu, mengirimkan surat pengaduan kepada Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Rabu (4/11/2015). Mereka mempertanyakan tindaklanjut penanganan kasus dugaan penipuan, memberi keterangan palsu pada !Bersambung ke Hal 11
Petugas Imigrasi Singapore Remehkan Warga Indonesia SINGAPURA, RAKYAT MEDIAPetugas Imigrasi Singapura betul betul meremehkan, Warga negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke Singapura. Pasalnya, petugas imigrasi yang melakukan pemeriksaan paspor di pelabuhan kedatangan Habourfront Centre Singapore, sangat mencurigai warga Indonesiayang akan masuk ke negara tersebut. Seakan akan Warga Indonesia (WNI) yang akan berkunjung ke negara itu semua penjahat. Pemeriksaan passport terhadap WNI dilakukan ekstra ketat. Tak hanya passport yang diperiksa, petugas Imigrasi juga minta harus menunjukan kartu Tanda
Penduduk (KTP) maupun indentitas lainnya. Celakanya lagi, petugas imigrasi tidak segan segan menggeledah koper atau ransel yang dibawa warga Indonesia Tindakan petugas imigrasi yang mewajibkan bagi WNI menunjukan KTP saat berkunjung ke Singapura banyak dikeluhkan warga Indonesia. Petugas Imigrasi, yang paling tidak bersahabat dan sering mencari cari masalah bagi WNI berkunjung ke negara tersebut adalah petugas imigrasi keturunan India dan Cina. Petugas imigrasi kedua keturunan ini san!Bersambung ke Hal 11
BATAM
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
2
Mahasiswa Demo Gara-gara Wisuda Akan Gunakan Peci BATAM, RAKYAT MEDIA Pihak kampus Universitas Batam kembali tak mau hadir saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (29/10/15). Tidak seorang pun yang terlihat mewakili pihak kampus memenuhi undangan Komisi IV DPRD Kota Batam tersebut.Belasan mahasiswa terlihat mengikuti rapat. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Spi. Beberapa waktu lalu, Yunus mengatakan, akan meminta bantuan polisi untuk mendatangkan Rektor Uniba Prof. Novirman Jamarun untuk menjelaskan mengenai rencana wi-
BELASAN mahasiswa Uniba batam demo dengan membakar ban bekas
suda dengan menggunakan peci khusus pada 14 November mendatang di Uniba.Hingga sore kemarin, para mahasiswa masih dengan sabar menunggu kedatangan pihak kampus. Rapat dengar pendapat tersebut sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya pihak kampus juga tak memenuhi undangan DPRD Kota Batam. “Kita bisa lakukan upaya paksa dan meminta bantuan kepolisian,” ujar Yunus dalam hearing pertama dengan para mahasiswa. Rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi IV menjadi saksi bisu, sejumlah mahasiswa yang kecewa. Seorang mahasiswa Fakul-
tas Hukum Uniba angkatan 2011 mendesak DPRD melayangkan surat panggilan ketiga. ”Ini harus ditindak lanjuti, karena sudah dua panggilan mereka tidak datang,” ujar dia. “Kami akan lakukan pemanggilan ke-3 ke pada pihak kampus dalam waktu dekat ini,” kata Muhamad Yunus, politikus Partai Demokrat tersebut. Menurut Yunus, bila pihak kampus tak datang juga, ia akan melakukan upaya pemanggilan paksa. ”Kapan perlu kita lakukan rekomendasi dengan Gubernur dan DPRD Provinsi, untuk melihat dan meninjau kembali izinnya,” ujar Yunus. (rm/ gunawan)
HUT ke-15 Tahun
DPRD Batam Perbanyak Kegiatan Bersama Pers BATAM, RAKYAT MEDIA -Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) DPRD Kota Batam ke 15 tahun, DPRD Kota Batam banyak membuat acara bersama insan pers. Setelah dialog interaktif, kedekatan antara pers dengan anggota dewan pun kembali terlihat dari panggung stand up comedy ýyang disediakan bagi para pemimpin redaksi (Pemred) media di Kota Batam. Masing-masing pemred maupun perwakilannya diberikan panggung dan waktu untuk melakukan aksi stand up comedy untuk menghibur tamu undangan. Salah satunya, seperti yang
dilakukan oleh Deddy Suwadha, dari Tribun Batam. Deddy saat itu mencoba mengkritisi perda yang tidak berjalan, salah satunya mengenai perda CCTV. Deddy yang sehari-hari diposkan di Mapolda Kepri mengatakan bahwa CCTV penting untuk segera dipasang di titik-titik jalan yang rawan. “Saya sebenarnya tidak mengekspos di sini. Tapi ada beberapa hal yang terjadi di pos, berkaitan dengan orang-orang di sini. Hari ini saya juga cuma menggantikan pemred, jadi ini bukan stand up comedy ya, karena saya juga nggak
lucu,” kata Deddy waktu itu yang disambut senyum. Sementara itu, Ketua DPRD Batam Nuryanto
mengatakan, hari jadi DPRD Batam ke 15 tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Saat HUT ke
14 tahun, masih suasana baru dilantik menjadi anggota dewan terpilih. Selain itu, tahun 2015 ini agak banyak menghadapi tantangan-tantangan bersama seperti, bencana kabut asap yang sampai sekarang masih berdampak meski titik apinya tidak di Batam. Kemudian, dalam waktu dekat Batam pun akan melaksanakan pemilukada secara serentak. “Bencana asap ini harus kita Hadapi dengan sabar. Mari kita memaknainya dengan berbuat baik dan mendekatkan diri lebih lagi ke Sang Pencipta,” ujar Nuryanto. (rm/trianto)
Target Retribusi Tiga Kawasan Industri Batam Pajak di Batam 2016 Terima Penghargaan Penghijauan Turun Rp 3,325 M BATAM, RAKYAT MEDIA-Target retribusi pajak daerah Kota Batam di tahun 2016 turun Rp 3,325 miliar. Dari Rp 33,397 miliar menjadi Rp 31,624 miliar.Hal tersebut berdasarkan pembahasan akhir kebijkan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran (PPAS) APBD Kota Batam 2016 antara Komisi II dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil. “Beberapa sektor retribusi mengalami penurunan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain, Selasa (3/11/2015). kemarin Diantaranya retribusi parkir tepi jalan umum, dari Rp 6 miliar menjadi Rp 3,6 miliar, retribusi IMB dari Rp 14,3 miliar menjadi Rp 13 miliar. Retribusi izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dari Rp 35 miliar menjadi Rp 31 miliar, dan retribusi pelayanan pasar dari Rp 215 miliar menjadi Rp 214 miliar. “Ada juga retribusi yang dihilangkan, misalnya retribusi pengendalian menara komunikasi,” ungkap Ketua DPC PAN Kota Batam ini. Sedangkan APBD Kota Batam 2016 dipastikan meningkat 1,97 persen atau Rp 46,404 miliar. Dari Rp 2,378 triliun menjadi Rp 2,402 tri-
liun. Hal tersebut dikarenakan naiknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Rp 47 miliar dari Rp 812,739 miliar menjadi Rp 891,617 miliar. Diperoleh dari kenaikan hasil pajak daerah sebesar Rp 37 miliar dari Rp 610,646 miliar menjadi Rp 673,439 miliar.”Seluruh sektor pajak mengalami peningkatan,” katanya. Peningkatan pajak terbesar berada di sektor pajak hiburan yang mencapai 20,98 persen, dari Rp 17,065 miliar menjadi Rp 20,645 miliar. Terpisah, Uba Ingan Sigalinging mengatakan, APBD Batam 2016 tidak realisatis. Pajak sektor yang diduga bocor pendapatannya. “Datanya copy paste, masih menggunakan data yang lama,” ungkap Uba Ingan Sigalingging. Karenanya, Banggar lanjut Uba, meminta pemko untuk memperbaharui data wajib pajak maupun jumlah titik retribusi. “Hotel, kedai kopi jumlahnya meningkat, pengunjungnya pun padat. Namun pendapatan yang dihasilkan sangat minim,” katanya. Karena permintaan tersebut, pembahasan KUA PPAS 2016 menjadi molor. “Kita minta datanya diperbaiki,”ujarnya.(rm/*)
Box Redaksi
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Terbit sejak 26 Agustus 2012 Diterbitkan Oleh
PT.Rakyat Media Pratama Akta Notaris No.179 - Izin Menteri Hukum Dan HAM RIAHU-10.04744/2014 Rekomendasi Usaha Jasa Penerbitan Nomor :014/UJP/BPM-BTM/II/III/2014 IZIN (TDP) No.33.10.1.58.13622 SIUP No.02716/BPM-BTM/PK/III/2014 NPWP No.66.651.835.2-215.000
Di cetak Oleh PT Ripos Bintana Press (isi Diluar Tangungjawab Percetakan)
PENGHIJAUAN dan estetika kawasan Industri di Batam
BATAM, RAKYAT MEDIA - Tiga Kawasan Industri di Batam masing-masing Batamindo Investment Cakrawala, Latrade Industrial Estate, dan Tunas Industrial Estate I menerima penghargaan bidang penghijauan dan estetika dari Badan Pengusahaan Batam. “Kriteria umum lomba penghijauan dan estetika adalah fungsional, menyediakan ruang untuk aktivitas, serta nyaman, indah, mudah dipelihara dan terpelihara. Kawasan itu dinilai paling memperhatikan hal tersebut,” kata Kordinator Lomba Penghijauan dan Estetika yang juga Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana BP Batam, Nurhidayat di Batam, Selasa. Untuk kategori kawasan perindustrian, kriteria khusus penilaian taman dan penghijauan kategori kawasan perindustrian, di ant-
aranya tersedianya ruang terbuka hijau, menyediakan akses sirkulasi pejalan kaki. Selanjutnya menyangkut penggunaan material lansekap rumput, semak, perdu dan pohon dengan tajuk pohon mulai dari 4 meter serta berfungsi untuk peneduh, penyerap polusi dan penahan angin. Nurhidayat mengatakan, pemberian penghargaan tersebut direncanakan akan diselenggarakan setiap tahun sebagai agenda tahunan Badan Pengusahaan Batam. ”Kami ingin penghargaan ini mendorong partisipasi kawasan industri, masyarakat dalam pembangunan lingkungan Batam yang berkelanjutan,” kata dia. Selain kawasan industri, penghargaan serupa juga diberikan bagi kategori kawasan perhotelan. Juara pertama diraih oleh Nong-
sa Point Marina, Juara Kedua Holiday Inn Hotel dan KTM Resort terpilih sebagai Juara Ketiga.Sedangkan kategori perumahan, juara diperolah Perumahan Taman Kota, Baloi, juara kedua diraih oleh Perumahan Tropicana, sedangkan juara ketiga diraih oleh Perumahan Duta Mas. Penyerahan sertifikat penghargaan dan plakat telah disampaikan langsung oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja kepada pemenang pada acara syukuran Hari Bakti ke-44 BP Batam, 26 Oktober 2015, pekan lalu. Badan Pengusahaan Batam memperingati Hari Bakti setiap 26 Oktober. Pada umumnya peringatan dilakukan dengan berbagai kegiatan dan pada hari puncak dilakukan upacara serta syukuran yang diikuti seluruh pegawai. (rm/ant).
KIA ilegal berbendera Vietnam, yang ditenggelamkan di Batam
KKP KEMBALI TENGGELAMKAN ENAM KAPAL NELAYAN ASING DI BATAM BATAM, RAKYAT MEDIA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI Angkatan Laut, Polri, Pengadilan Batam, Kementerian Perhubungan, Bakamla dan Kejaksaan Agung, kembali menenggelamkan 6 kapal ikan asing (KIA) ilegal berbendera Vietnam. Penenggalaman kapal dengan menggunakan bom berdaya ledak tinggi ini dilakukan di sekitar perairan Momoi, Kota Batam, Sabtu (31/10/2015) pukul 09.15 WIB. Keenam kapal yang ditenggelamkan merupakan barang bukti perkara yang masih dalam proses penyelidikan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam untuk dimusnahkan. Direktur Penanganan Pelanggaran KKP Ir Tyas Budiman yang ikut dalam penenggelaman kapal, kepada pewarta mengatakan, penenggelaman keenam kapal tersebut sesuai dengan instruksi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pengadilan Negeri Batam.”Kami telah melaksanakan instruksi menteri untuk menenggelamkan 6 kapal sebagai keputusan Pengadilan Negeri Batam,” jelasnya. Lanjut Tyas, masih ada beberapa kapal yang terbukti melakukan ilegal fishing di Indonesia namun masih belum dimusnahkan. Kapal-kapal tersebut masih diproses dan menunggu keputusan selanjutnya untuk dieksekusi. Untuk di Batam masih ada sekitar 6 kapal yang belum diputuskan untuk dieksekusi. ”Kita sudah menenggelamkan enam kapal dari Vietnam hari ini. Masih ada beberapa kapal lainnya yang saat ini masih diproses. Kalau di Batam sekitar enam kapal. Tunggu saja kalau ada instruksi selanjutnya,” ujar Tyas. Enam kapal pencuri ikan berbendera Vietnam yang menjadi sasaran kali ini adalah: 1). KM. BV 95228 TS (35 GT), 2). KM BV 95472 TS (32 GT), 3). KM BV 95632 TS (36 GT), 4). KM BV 75169 TS (32 GT), 5). KM BV 95609 TS (36 GT) dan 6). KM BV 95038 TS (35 GT). Keenam kapal yang diawaki oleh 43 orang WNA Vietnam tersebut tertangkap tangan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 005 milik KKP pada 1 Agustus di sekitar perairan Anambas Kepulauan Riau. (rm/btd) Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Mawardi, Pemimpin Redaksi : Mawardi.M, Penasehat Hukum: Supriarno. SH. MH, Hamdan Hasibuan. SH, WKL Pemimpin Umum: Erwinsyah, SH, Pemimpin Perusahaan : Jasniwati, Wkl Pemred/Penjab : Supriadi M.Y,SH, Redaksi Pelaksana : Trianto Patrick. Amd, Redaksi : Trinanto, Abdul Haris, SH, Amran, Iqbal Ramadan, Batam: Johan Munik, Gunawan, Ferianda, Maneger Iklan : Hardiansyah,SE, Sekretaris Redaksi, Marlina, Divisi Pemasaran : Johar Manik, Amran,Dewan Redaksi : Mawardi. M, Marzuki. SE, Boy Hendri, SH, Rustam Efendi, Erwinsyah. SH, Mahyuddin, Liputan Jabodetabek: Bintang Partogi Sianturi, Zulfikar, Mykel Meidy Egeten, Darmawan, Sukandar, Ismail,Perwakilan Sumatera Utara : Sofian (Kepala), Dedi Topan SH, Julkarnain.M, Deli Serdang : Azhar Munik, Liputan Batam : Ferianda, Iqbal Ramadhan, Gunawan, Biro Karimun : Jimi Martius , Tanjungpinang : Hariadi Usman, Bintan : Anton (Kepala), Ambar Tio Imando, Natuna : Irwansyah, Lingga : Amran, Anambas : usman, Provinsi Riau : Effendi Basri, Abd Muin, Kampar Riau : Irwan, Jawa Barat : Dadang Kusnadi, Hilman Saragih,Amir Husin,Sutarna, Biro Bogor : Ismail, Nurdin, SumateraBarat : Aminah Zalani Amd (Kepala), Zakirman, Ramli,Jambi : Firdaus, Ramli, Nurmansyah,Lay Out : Wandi, Divisi Iklan : Iqbal Ramadhan, Tarif Iklan: Iklan hitam putih (BW) Umum display Rp750 mm/kolom, iklan keluarga/duka cita Rp500 mm/kolom, iklan ucapan selamat Rp600 mm/kolom, iklan warna (full color) Rp10,000 mm/kolom, harga tambahan PPN 10 persen.
Jalan Kemuning 1 Komplek Pertokoan Taman Dotamana Indah/Grand BSI Blok E No.24 Pulau Batam- Kode Pos 29400, Telp (0778)-7498179,(0778) 479636, Fax (0778)-479529, " Perwakilan Jakarta : Jalan Raya Kukusan, Komplek Kukusan Permai Blok K No.18 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Telp (021) 7490243, Fax (021)7492117, HP 081218206727 " Rekening : Bank BTN Cabang Penuin No.Rekening : 00220-01-50-004107-5 dan Bank Riau Kepri No Rekening : 132.80.00130 An PT. Rakyat Media Pratama, " Website: www.rakyatmedia.com, " Email redaksi : rakyatmedia77@yahoo.com, atau Email : harianrakyatkepri@yahoo.com
Wartawan Rakyat Media Hanya yang tercatat Di BOX redaksi, dan Selalu Di bekali Identitas
DAERAH
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
3
Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Rudi Margono SH
Tiga Bulan Tugas di Karimun Usut Tiga Kasus Korupsi KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun sedang melakukan penyidikan tiga kasus dugaan korupsi di Kabupaten Karimun. Ketiga kasus korupsi yang sedang ditangani pihak Kejaksaan tersebut yakni kasus penyalahgunaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Karimun kepada Universitas Karimun (UK) sebesar Rp2,5 miliar. Kemudian kasus korupsi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun dengan kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar. Kasus korpsi yang terjadi di bank BPR Karimun juga merupakan dana dari anggaran APBD pemerintah Kabupaten Karimun, dan kasus korupsi yang ketiga kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Desa Parit Karimun yang menggunakan dana APBD tahun 2013 sebesar Rp1,5 miliar. “Iya kita sedang melakukan
penyidikan tiga kasus korupsi di Karimun, sumber dana dari tiga kasus tersebut semuanya dari APBD Karimun. Kita sudah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dari ketiga kasus itu,” kata Kepala Kejari Tanjungbalai Karimun, Rudi Margono SH, kepada Pemimpin Redaksi media ini Selasa (24/
10/2015) di ruangan kerjanya kantor Kejaksaan Karimun. Lebih jauh Rudi Margono menjelaskan, untuk kasus dana hibah Universitas Karimun (UK), Kejaksaan sudah melakukan konsultasi dengan dua lembaga ahli di Jakarta. Saat ini tinggal menunggu hasil tertulis dari pihak lembaga tersebut. Sebelumnya, sudah dilakukan pemanggilan terhadap mantan Ketua Yayasan Tujuh Juli Zufri Taufiq, mantan Rektor UK Sudarmadi, Kepala Biro Umum Universitas Karimun Muhiri, dan
Kepala Kejari Tanjungbalai Karimun, Rudi Margono SH
KEMENHUB BELUM SERAHKAN ASET KE PEMDA BINTAN, RAKYAT MEDIA - Pelabuhan Ferry Internasional Tanjung Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, terancam tidak dapat dioperasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, hingga saat ini penyerahan aset dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) belum diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi Kepri maupun Pemda Bintan. Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepri, Agung Mulyana mengaku, pihaknya terus mendesak Kemenhub RI segera menyerahkan aset pelabuhan tersebut agar bisa dikelola oleh Pemda setempat. Namun, pihak Kemenhub RI, kata Agung, ingin terlebih dahulu melakukan kajian ulang terkait penyerahan aset tersebut sebelum diserahkan kepada Pemda.”Secara resmi kita sudah sampaikan kepada Pak Menteri, saya juga bertanya apakah nanti akan diserahkan kepada Pemda, dan beliau mau mengkaji dulu,” sebut Agung, di Bintan, Kamis (29/10/15) lalu. Meski demikian, lanjut Agunbg, bangunan infrastruktur pelabuhan yang sudah hampir rampung tersebut terpaksa harus mendapatkan sokongan biaya dari Anggaran Penbiayaan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, akibat lamban dioperasikan bangunan pelabuhan banyak tidak terawat lagi, sehingga perlu direhabilitasi.
Namun karena pembangunan pelabuhan itu menggunakan APBN, sehingga Pemda tak bisa mengucurkan biaya APBD untuk melakukan perbaikan serta perawatan bangunan pelabuhan. ”Alhasil, untuk merawat dan memperbaiki bangunan pelabuhan yang sudah rusak, biaya mesti diusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui biaya APBN,” ujar Agung. Meski belum jelas kapan pelabuhan yang terletak di ujung pantai bagian timur Pulau Bintan itu dioperasikan, namun Agung mengaku pihaknya terus menggesa program-program di tahun 2016 dengan Kemenhub RI.”Lampu hijau dari Kemenhub RI sudah diberikan dari Menteri Ignasius Jonan untuk segera merampungkan beberapa fasilitas perhubungan yang sebagian besar ada di wilayah Bintan,” ucap Agung. Dikatakan Agung, ia sudah bertemu dengan Menteri untuk menyampaikan beberapa program di tahun 2016. Dan beliau (Ignasius Jonan-red) sudah mendukung sekali.”Nanti di beberapa pelabuhan kecil akan dibangun plantar beton oleh Kemenhub. Kemudian Bandara di Tambelan akan diselesaikan lebih cepat serta Bandara di Letung juga akan digesa. Bahkan pak Menteri minta saya untuk mendarat perdana di Letung pada Desember nanti,” terang Agung. (rm/haka).
PELABUHAN Ferry International Tanjung Berakit, Kecamatan Teluk Sebong
sejumlah saksi lain yang berhubungan dengan rektorat dan Yayasan Tujuh Juli. Dijelaskannya, dari hasil penyelidikan sementara, ada dugaan aliran dana hibah yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui dana APBD tahun 2012 sebesar Rp2,5 miliar disalahgunakan atau terjadi penyelewengan penggunaannya. Oleh sebab itu, ada indikasi korupsi dalam pengelolaan dana hibah tersebut. “Saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan, dan kita belum menetapkan tersangkanya, kasus UK melibatkan orang banyak. Sebelum akhir tahun dua kasus korupsi ini akan kita tuntaskan,”jelas Rudi Margono. Sementara terkait dengan kasus korupsi BPR Karimun, juga pihaknya sudah melakukan penyidikan dengan nomor surat SPRINT 01/N.10.12/Fd.1/9/ 2015 tertanggal 14 September 2015. Sudah 4 orang saksi yang dimintai keterangan penyidik. Tiga orang dari BPR Karimun, dan satu orang dari perwakilan Pemkab Karimun. Dalam kasus ini kerugian negara di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karimun sebesar Rp1,5 miliar. “Untuk sementara ada dugaan terjadi
manipulasi data oleh oknum di BPR Karimun, modusnya data penerima kredit fiktif atau tidak ada nama orang-orang yang tercantum dalam data setelah dilakukan penelusuran. Tapi dana tersebut tetap dikeluarkan nilainya mencapai Rp1,5 miliar dari penyertaan modal Pemkab Karimun,”jelas mantan Kajari Sulawesi Selatan ini. Rudi Margono yang baru tiga bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, mengatakan selama tiga bulan bertugas di Karimun sudah tiga kasus yang diusutnya. Selain dua kasus korupsi BPR Karimun dan dana hibah Universitas Karimun (UK). Sebelumnya juga pihaknya telah mengusut kasus dugaan korupsiPembebasan lahan di Desa Parit Karimun yang menggunakan dana dari APBD tahun 2013 sebesar Rp1,5 miliar. “Saya baru tiga bulan tugas di Karimun, dan selama tugas disini sudah tiga kasus dugaan korupsi yang sedang kita usut, ketiga kasus dugaan korupsi ini menggunakan dana APBD pemkab Karimun. Mudah mudahan sebelum akhir tahun ketiga kasus ini sudah bisa kita tuntaskan,” kata Rudi Margono, yang cukup dekat dengan wartawan ini. Terkait dengan kasus korupsi penyalahgunaan dana Bansos atau hibah Pemkab Karimun
kepada universitas. Menurut Rudi Margono, setelah dilakukan penyelidikan pihaknya mencium adanya dugaan penyelewengan terhadap kucuran dana hibah tersebut “Kita sudah minta keterangan saksi-saksi, diantaranya mantan Ketua Yayasan Tujuh Juli Zufri Taufiq, mantan Rektor UK Sudarmadi, Kepala Biro Umum Universitas Karimun Muhiri dan sejumlah saksi lain yang berhubungan dengan rektorat dan Yayasan Tujuh Juli,”ujarnya. Mantan Jaksa penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi ini menuturkan, penyelidikan dana hibah dari Pemkab Karimun kepada Yayasan Tujuh Juli Karimun yang menaungi UK tersebut dimulai dari pertama kali bantuan itu digulirkan oleh pemerintah daerah. Pihaknya, menelusuri kemana saja aliran dana tersebut digunakan, apakah sesuai dengan perjanjian hibah antara Pemkab Karimun dengan Universitas Karimun. “Kami sedang selidiki, namanya bantuan dana hibah, pasti ada perjanjian hibah yang dilakukan antara Pemkab Karimun dengan peneriman dana hibah itu. Kalau ternyata, dana hibah itu digunakan di luar dari perjanjian yang ada, tentu saja ada indikasi lain. Nah, kami akan telusuri itu,”tutur Rudi Margono.(rm/mawardi).
Pelindo Renovasi 10 Rumah Veteran di Karimun
PENANDATANGAN MoU antara Dandim dengan General Manager Pelindo
KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Komandan Kodim 0317/TBK, Letkol Inf. Dec Jerry Simanungkalit, S.IP belum lama ini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan General Manager Pelindo, Umar. Isi MoU-nya adalah renovasi 10 unit rumah milik para veteran melalui bantu-
an dari PT Pelindo. Adapun kegiatan ini merupakan program Kementerian BUMN dalam rangka memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Dandim 0317/TBK, Letkol Inf. Dec Jerry Simanungkalit, S.IP mengatakan, bantuan renovasi ini merupakan bentuk kegem-
biraan jajaran TNI dalam merayakan HUT NKRI yang ke 70 yang disejalankan dengan program BUMN. “Melalui program BUMN ini kita mendapat 10 rumah pejuang kita yang akan direnovasi,” Kata DANDIM 0317/TBK, Letkol Inf. Dec Jerry Simanungkalit, S.IP kepada belum lama ini di Tanjungbalai Karimun. Dandim TBK mengatakan, penandatanganan MoU antar pucuk pimpinan dari dua institusi ini, diselenggarakan di Kantor Pelindo Jalan Telukair Karimun yang selanjutnya renovasi rumah para veteran tersebut langsung dilaksanakan. ”Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda renovasi tersebut,”kata dandim. (rm/btd).
Dinkes Belum Lelang Tujuh Paket Proyek ANAMBAS, RAKYAT MEDIA -Masih belum dilelangnya 7 paket proyek alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) menjadi perhatian Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah itu. Pasalnya alat-alat kesehatan tersebut sangat penting untuk memenuhi pelayanan kesehatan terhadapat masyarakat. Yulius,SH, Anggota Komisi II DPRD KKA menyarankan agar proses lelang tersebut segera dilaksanakan mengingat waktu yang sudah tidak lama, ditakutkan apabila tidak segera dilelang maka yang dirugikan adalah masyarakat karena alat kesehatan sangat dibutuhkan.”Alkes itu sangat penting bagi masyarakat dan menjadi item penting dalam pelayanan kesehatan,”kata Yulius, kepada wartawan belum lama ini di Tarempa. Pihaknya sebut politisi Partai Gerindra tersebut banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait masih kurangnya alat kesehatan tersebut. Maka dari itu dalam waktu dekat DPRD berencana akan memanggil Dinas kesehatan untuk melakukan dengar pendapat dan mempertanyakan kenapa Alkes masih belum dilelang.”Sebagai mitra dari Komisi II DPRD kita akan panggil Dinas kesehatan dalam waktu dekat,”ujarnya. Apalagi lanjut Yulius, dalam waktu dekat RS bergerak akan dikolala oleh pemerintah daerah, tentunya banyak yang harus disiapkan salah satunya sumber daya manusia seperti tenaga dokter, perawat
maupun bidan begitu pula dengan infrastruktur penunjang, alat-alat kesehatan serta obatnya. Apalagi saat ini Anambas akan menghadapi musim utara dengan kondisi cuaca yang ekstrim ditakutkan jika terlalu mepet akan berbahaya, apabila kapal tidak berlayar. Selain itu kata Yulius, pihaknya juga akan memanggil Dinas Pendapatan Daerah untuk mempertanyakan dana tunda salur sebesar Rp170 miliar, yang katanya akan keluar pada bulan November mendatang. Sebelumnya Azwandi, Kabag Pembangunan Sekdakab KKA mengungkapkan kalau masih menyisakan 9 paket proyek yang belum dilelang tahun ini. Rinciannya 7 paket di Dinas Kesehatan (Dinkes), 1 paket di Dinas Pekerjaan Umum dan 1 paket di Bagian Umum Sekretariat Daerah. Azwandi mengatakan, total paket perkerjaan di Anambas berjumlah 92 paket, yang terdiri dari 4 jenis yakni konstruksi 41 paket, konsultasi 17, barang 33 dan jasa lainnya 1 paket.”Sampai saat ini sudah 83 paket proyek sudah dilelang, sisa 9 paket lagi,” ujarnya. Dari 83 paket tersebut kata dia, 66 paket sudah selesai pelelangannya dan dilaksanakan pengerjaanya. Sedangkan sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Taskin. ”Yang bersumber dari dana APBD hanya pembangunan Kantor Bupati KKA dan jalan menuju Tanjung Momong,” pungkasnya. (rm/haka)
KEJAKSAAN Negeri Ranai, Natuna
Jaksa Kirim Napi Bansos ke Tanjungpinang RANAI, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri Ranai mengeksekusi 21 tahanan ke Tanjungpinang untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setempat. Kasi Pidum Kejari Ranai, Waher Tarehoran mengutarakan, para tahanan akan menjalani hukuman yang sudah diputus pengadilan setahun lalu.”Sebanyak 21 orang napi Bansos telah kami kirim ke pinang menggunakan KM Lawit, mereka ditahan di Tanjung Pinang,” kata Waher di Kejari Ranai, belum lama ini Diantara 21 orang tahanan, dua orang berstatus terdakwa korupsi. Yakni Sukirman dan Sukahardiman yang tersangkut korupsi Bansos 2012 lalu. Dari yang 19 orang terpidana di atas ada 9 terpidana Warga Negara Asing (WNA) dengan kasus Illegal fishing dengan rincian 6 orang warga negara Vietnam dan 3 orang Warga negara Thailand dan 9 orang WNI dengan kasus pidana umum biasa.”Semulanya kita akan kirim 22 orang, cuma yang bersangkutan pas bebas hari ini atas nama Herianto atas kasus penipuan, jadi secara otomatis berkurang,” terangnya. Pengiriman tahanan ke Tanjung Pinang kali merupakan pengiriman yang kedua pada tahun ini setelah sebelumnya Kejari Ranai telah mengirim 48 orang nara pidana. Waher memperkirakan akhir tahun ini akan ada lagi pengiriman narapidana karena bulan ini ada 10 berkas kasus yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ranai, 7 berkas merupakan berkas kasus perikanan dengan terdakwa warga negara Vietnam dan 3 di antaranya WNI dengan kasus pidana umum. ”Kayaknya Desember akan ada lagi pengiriman karena sekarang aja udah 10 berkas kita limpahkan ke pengadilan, kalo udah seleseai sidang kita kirim,” pungkasnya. Sejenak sebelum kebarangkatan tepatnya setibanya sejumlah narapidana dari tahanan polres Natuna di kejaksaan Ranai, keluarga narapidana banyak yang menangis melihat keluarganya yang dalam keadaan tangan diborgol. Bahkan ada yang tidak tahan menahan emosi kemudaian jatuh pingsan dan dibopong oleh pihak keluarga ke pos penjagaan Kejaksaan Negeri Ranai. (rm/haka)
DAERAH
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
4
Kajari Natuna Kejar Buronan Koruptor Padat Karya
Senilai Rp19 Miliar NATUNA, RAKYAT MEDIA Kejaksaan Negeri Ranai, Kabupaten Natuna masih melacak keberadaan Joko, buronan yang juga tersangka korupsi Proyek Padat Karya 2009.”Kunci perkara ini
dipegang oleh tersangka Joko, namun hingga kini masih buron. Kita sedang lacak keberadaannya, bahkan Kejagung pun juga terus memonitor jejaknya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai Josia Koni, kepada wartawan belum lama ini di kantornya Jalan Pramuka, Ranai. Kejari Ranai baru menetapkan Joko, sebagai tersangka dalam perkara korupsi Proyek Padat Karya Natuna senilai Rp19 miliar pada tahun anggaran 2009. Josia Koni mengatakan, pengusutuan kemungkinan ada tersangka lain dalam
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ranai
perkara tersebut terus dilakukan oleh penyidik.”Penyidikan terus kita lakukan, saksi-saksi kita periksa dan bukti-bukti pendukung juga kita lengkapi,” ungkap Josia. Seorang pegiat antikorupsi di Natuna, Chaidir Chandra menilai penanganan kasus tersebut sangat lamban dan sudah cukup lama.”Penanganan kasus ini oleh kejaksaan terkesan lamban, sementara itutersangka Joko sudah lebih empat tahun meninggalkan Natuna dan tak pernah masuk kantor,” kata dia. Berdasarkan informasi dan pantauannya di sejumlah desa yang menerima kegiatan Padat Karya, dapat memperkuat pembuktian adanya KKN dalam penunjukan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa tersebut. Pada sejumlah barang dan peralatan kerja berupa parang, cangkul, sekopdan cakar besi yang hampir tidak bisa dipergunakan akibat dari kualitas dan mutunya sangat jelek.”Temuan tim investigasi LPPNRI pada salah satu desa pada 4 september2009, nilai barangnya berdasar-
Josia Koni
kan harga pasaran tertinggi pada sejumlah toko pengecer di sekitar Ranai, berkisar Rp45-47 juta. Sedangkan alokasi dananya mencapai Rp 85 juta.” terang dia. Dia mengharapkan kasus tersebut secepatnya diselesaikan, jika tidak, maka korupsi di Natuna sangat sulit untuk diberantas. Proyek Padat Karya merupakan program Pemkab Natuna yang digawangi oleh Dinsosnakertrans. Sejumlah data menjadi bukti adanya penyelewengan anggaran. Ada tiga kegiatan Padat Karya Pedesaan (PKP) yang kental penyelewengannya, yakni sosialisasi program, pengadaan alat, dan upah kerja. Dan yang paling menonjol penyelewengannya adalah item sosialisasi dan upah kerja. Program ini dianggarkan melalui APBD 2009 senilai Rp19.691.993.100,00 (Rp 19,6 miliar lebih) untuk desa atau kelurahan di Natuna (60 desa dan 7 kelurahan). Lebih dari 30 perusahaan dipakai untuk pengadaan barang dan jasa untuk Program PKP. Namun, tersangkanya baru satu orang, yaitu Joko yang menjadi buronan kejaksaan dalam kasus tersebut. Warga masyarakat sempat mempertanyakan lamanya penanganan kasus korupsi tersebut oleh Kejari Ranai. (rm/ant)
Pemerintah Kabupaten Lingga Harus Tindak Tegas Oknum Kades Yang Berpolitik Praktis LINGGA, RAKYAT MEDIA Jelang Pilkada 9 Desember 2015 di Kabupaten Lingga, masyarakat banyak yang gelap mata, terutama oknum kepala desa (kades), yang terpilih sebagai pemegang pemerintahan desa. Hal tersebut telah dibuktikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) Lentera Lingga, setelah menjejakinya, disetiap desa. Eri Satriawan, Ketua LSM Lentera Lingga menilai, selainsibuk mengurus masyarakat, oknum kepala desa juga disibukkan mengurus kepentingan salah satu pasangan calon (paslon), baik itu paslon bupati, wakil bupati, sampai paslon gubernur dan wakil gubernur. “Para oknum (kades) tahu tidak tugas pokok dan fungsinya. Kalau disibukan mengurus pasangan calon, Gubernur dan Bupati bagai mana mereka ingin mengurus kepentingan masyarakat desanya, Paslon, memang sengaja merekrut orang-orang berpengaruh desadesa demi tercapai tujuan. Ini merupakan” pembodohan politik”, terhadap masyarakat di pedesaan celetuknya. Supaya keterlibatan para oknum tidak terlalu jauh, yang se-
mata-mata untuk kepentingan paslon, LSM Lentera Lingga meminta Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Bupati Lingga agar lebih aktif bekerja atau memantau serta mengawasi aparaturnya di tingkat desa, terutama desa-desa yang jauh dari Ibukota Kabupaten. “Jangan hanya ambil gaji, pantau dong, dan lakukan sidak kesetiap desa, biar lebih tahu dan bukti yang otentik dengan ulah Oknum Kepala Desa tersebut Selama ini kita juga tahu, sejak genderang pilkada ditabuhkan oleh KPU, masing-masing paslon baik tingkat kabupaten maupun provinsi mengumpul semua kepala desa, dengan alasan tertentu,” paparnya. Menurutnya, pemerintah serta jajarannya sampai ke tingkat bawah harus punya tanggung jawab moril
Penjabat Bupati Bintan Doli Buka Kegiatan Mahasiswa Lawyers Club ( MLC ) BINTAN, RAKYAT MEDIA - Penjabat Bupati Bintan Doli Boniara membuka kegiatan Mahasiswa Lawyers Club, Kamis (29/10/15)pekan lalu di Aula Poltekes Tanjungpinang. Dimana kegiatan ini diadakan sempena Hari Sumpah Pemuda dengan tema “Asap Menyebar, Mahasiswa Bertindak”. Kegiatan ini digagas oleh 10 Universitas/Akademi Mahasiswa BEM yang tersebar di Bintan dan Tanjungpinang. Diantaranya STISIPOL, UMRAH, STIKOM IGA, STAI MU, POLTEKKES, STAI SAR, AKBID, STIE, dan STTI. Penjabat Bupati Bintan Doli Boniara menyambut baik kegiatan ini, menurutnya mahasiswa tidak harus identik dengan kegiatan demo, mahasiswa harus berpikir lebih jauh ke depan. Mahasiswa juga dapat memainkan peran terhadap isu-isu yang bisa membangun untuk kemajuan pembangunan daerah. Mahasiswa dapat membantu pemerintah daerah mencari solusi atas berbagai masalah penting. Seperti yang diketahui bersama bahwa kabut asap ini merupakan kabut asap kiriman, mahasiswa dapat memainkan peran sesuai bidang akademi masing-masing. “Seperti kita ketahui bahwa kabut asap ini merupakan kabut asap kiriman, mahasiswa dapat memainkan peran sesuai bidang ilmu yang dimiliki. Berbuatlah yang terbaik untuk daerah. Sempena sumpah pemuda ini, bangunlah solidaritas antar pemuda untuk kegiatan-kegiatan yang positif “ ujarnya. Kegiatan ini juga di isi dengan pandangan dan pola pikir antar mahasiswa dan juga akademisi terhadap isu kabut asap bila dipandang dari segala aspek, sesuai bidang akademisinya. Diantaranya aspek sosial politik, aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Poltekes Tanjungpinang, Wakil Rektor Umrah, Jajaran Dinas terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Jajaran Dinas terkait Pemerintah Kota Tanjungpinang, Akademisi, serta Perwakilan mahasiswa.(rm/tnj)
terhadap masyarakat. Harusnya, pemerintah harus bersikap tegas terutama dalam mengambil kebijakan terhadap aparatur Oknum Kepala Desa yang ada. “Pantauan kita, keterlibatan oknum kades banyak di temukan di wilayah yang jauh dari pantauan pemerintah Kabupaten Lingga, terhadap kegiatan politik pasangan calon. “Secara tanggung jawab, kami dari LSM menyatakan itu salah karena melalaikan tugas pokok sebagai kades. Pemerintah harus bisa mengantisipasi kecenderungan ini, agar dapat memenimalisir kesalahan yang dilakukan oleh oknum kades. Belajarlah untuk lebih profisional dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan,” harapnya. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Bupati Lingga Andi Aziz, melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan Kuncoro menuturkan, sejauh ini pihak mereka tidak pernah memperbolehkan seorang kepala desa terlibat dalam politik pilkada yang akan diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2015. “Dari kita tidak membenarkan
kepala desa berpolitik. Kita berharap kepala desa bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan terlibat dalam politik,” pintanya tegas,Ketua Panwaslu Lingga Jaswir, dikonfirmasi menuturkan, terkait oknum kades beserta jajarannya memang tidak dibenarkan berpolitik. Mengantisipasi hal tersebut, Panwaslu Lingga sudah menyurati pemerintah daerah dengan harapan pemerintah juga menyurati jajarannya agar tidak terlibat dalam politik pilkada sekarang ini. “Pertemuan kita di Batam bersama Bawaslu waktu itu, ada fakta itegritas yang kita tanda tangani bersama terkait politik praktis, baik itu PNS maupun jajaran pemerintahan dari kabupaten, kecamatan, desa sampai ke perangkat desa, tidak dibolehkan terlibat dalam politik,” terangnya, Dia juga berpesan, ada laporan dan ditemukan politik praktis oleh jajaran pemerintahan, pihaknya akan mengambil tidakan tegas. “Apa bila kita temukan, hal-hal yang dilanggar oleh pihak yang seharusnya tida dibenarkan berpolitik, jangan salahkan kita,” tutupnya. (rm/kbl)
PLN Lingga Sosialisasi Penghapusan Subsidi Listrik LINGGA, RAKYAT MEDIA - PLN Daik Lingga, hingga akhir Desember 2015, akan terus mensosialisasikan penghapusan subsidi bagi rumah tangga pengguna listrik bersubsidi yang akan berlaku mulai tahun 2016 mendatang. ”Kita sudah mulai melakukan persiapan dan sosialisasi sejak menerima surat pemberitahuan dari PLN pusat terkait penghapusan subsidi listrik mulai tahun depan,” kata Johari Nainggolan, Kepala PLN Sub Rayon Daik Lingga, di Lingga, Kamis (29/10/15). Dijelaskan Johari, untuk subsidi pemakaian listrik berkapasitas dibawah 1.300 Volt Ampere (VA), sudah tidak berlaku di tahun depan. Sedangkan pelanggan yang menggunakan kapasitas listrik 450 VA dan 900 VA tersebut, subsidinya hanya akan diberikan kepada rumah tangga tidak mampu saja. Menurutnya, aturan pengurangan subsidi akan sangat berpengaruh di masyarakat. Namun, PLN tetap harus menjalankan aturan
KANTOR PT PLN Persero Sub Rayon Daik Lingga.
yang telah dibuat pemerintah pusat.”Pasti terjadi penolakan di masyarakat. Tapi kita sendiri tidak dapat berbuat banyak. PLN tetap mengacu pada aturan pemerintah,” terangnya. Sementara itu, terkait pelanggan yang masih bisa diberikan subsidi, dia mengatakan, pihaknya masih akan menyeleksi kembali, dengan mengacu kriteria yang telah ditetapkan oleh pusat.”Infonya baru kita dapat, namun masih belum pasti seperti apa kriteria layak subsidi itu. Untuk subsidi ini, akan kita seleksi kembali,” kata dia. Bagi yang tidak mampu, dijelaskan Johari, biasanya
rumah tangga yang memiliki Kartu Indonesia Sehat, ada keterangan tidak mampu dari pejabat desa atau kelurahan setempat serta didukung persyaratan lainnya. ”Untuk menyeleksi ini, kita harus mendata lagi,” kata dia. Johari menambahkan, pihaknya juga akan memperhatikan keluhan pelanggan, saat aturan itu mulai berlaku di tahun depan. ”Untuk awal tahun depan, daya 450 VA dan 900 VA dinaikkan. Disitu kita bisa mendata keluhan pelanggan, dan menyeleksi pelanggan mana yang layak diberikan subsidi,” tutupnya. (rm/ant)
SEJUMLAH warga menampung air, untuk memenuhi kebutuhan air di rumah
Tiga Hari Hujan Persediaan Air PDAM Masih Kurang LINGGA, RAKYAT MEDIA - Hujan yang mengguyur ibukota Lingga tiga hari terakhir, belum mampu mengatasi kekurangan air PDAM Daik Lingga. ”Belum berpengaruh banyak. Hanya sedikit air yang masuk ke imtek kita,” kata Kepala PDAM Daik Lingga Hidayat yang dihubungi dari Lingga, Sabtu (31/10/ 15) pekan lalu. Dia mengatakan, sistem pendistribusian air secara bergilir masih akan berlanjut jika hujan tidak mengguyur daerah itu dalam dua hari ke depan.”Kalau hujan seperti hari Jumat (30/10/15) dalam dua hari kedepan, debit air PDAM bisa kembali penuh dan didistribusikan air secara normal,” terangnya. Sementara itu, Hidayat memastikan, pihaknya masih tetap mengandalkan sumber air cadangan di Bukit Cengkeh dan sumber tambahan di Lubuk Emas.”Bukit Cengkeh masih jadi andalan sumber air PDAM. Sumber baru di Lubuk Emas juga telah kita aktifkan sejak seminggu terakhir. Ini cukup membantu kebutuhan masyarakat,” kata dia. Sumber air cadangan Lubuk Emas dengan sistem pompa yang pengoperasiannya sempat terkendala karena belum terpasang pipa penghubung sejauh 300 meter, seminggu terakhir sudah bisa dioperasikan PDAM. ”PDAM telah mengoneksikan pipa baru dari pompa air Lubuk Emas ke jaringan pipa PDAM terdekat, di depan kantor PU itu. Untuk sementara ini cukup membantu lah,” terangnya. Dia berharap musim kemarau segera berganti, dan pendistribusian air kepada pelanggan bisa kembali normal sepenuhnya. (rm/ant)
5 November 2015 Final Pembahasan UMK Bintan
Kepala Disnaker Kabupaten Bintan
Hasfarizal Handra BINTAN, RAKYAT MEDIA - Tahapan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan, sudah berjalan dan pembahasan final berapa besar UMK yang akan disepakati di Dewan Pengupahan untuk diusulkan kepada Gubernur Kepri melalui Bupati Bintan pada 5 November 2015. “Final pembahasan UMK dengan catatan sebelumnya harus mengetahui besarnya UMP 2016 dan paling lambat 5 November 2016 sudah menyerahkan usulan UMK Bintan kepada gubenur melalui Bupati Bintan,” terang Hasfarizal Handra, Kadisnaker Bintan, di selasela temu Kamtibmas Polres Bintan dengan puluhan karyawan Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, Rabu (28/10/2015) pekan lalu. Ajun Komisaris Besar Polisi Cornelius Wisnu Adji Pamungkas Kapolres Bintan, menyampaikan perkembangan perekonomian dengan keamanan atau harus berbanding lurus, sehingga secara keseluruhan bisa berjalan seimbang. Terkait adanya pro dan kontra dalam pembahasan UMK, semua pihak harus memahami batasan penyampaian aspirasi, sehingga dalam pelaksanaanya tidak ada yang dirugikan. Karena dalam penyampaian pendapat melalui unjuk rasa memang ada prosedur dan aturannya. Sebaliknya pihak kepolisian juga siap untuk memfasilitasi antara kaum buruh dengan instansi terkait.
“Dari kepolisian siap menjadi fasilitator, kalau memang dibutuhkan untuk mempercepat proses pembahasan UMK ke arah yang lebih baik,” terang Cornelius. Dalam kesempatan itu juga Cornelius juga menyampaikan apresiasinya kepada ratusan karyawan PT Numbing Jaya di wilayah Bintan Timur yang belum dibayar gaji hingga selama 2 bulan masih bisa bersabar, bahkan saat melakukan unjuk rasa tetap berjalan dengan damai. “Sering terlambatnya pembayaran gaji sudah berjalan sekitar satu tahun. Baru beberapa bulan terakhir baru keterlambatan lebih dari satu bulan. Hal tersebut terjadi dampak dari anjloknya harga karet yang di alami perusahaan pengolahan karet tersebut. Artinya semua harus memahami kondisi yang sebenarnya terjadi,” harapnya. Sementara itu, Yoserizal, Sekretaris Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) SBSI Bintan, kepada pewarta di Tanjunguban, Kamis (29/10/2015) pekan lalu, menyampaikan proses pembahasan UMK oleh dewan pengupahan Bintan, memang sudah berjalan dengan baik karena masing-masing serikat buruh, sudah ada perwakilannya. Secara otomatis sebelum anggota dewan pengupahan dari perwakilan buruh, membahas di forum dewan pengupahan. Sebelumnya sudah benar-benar mematangnya di tingkat pengurus serikat itu sendiri. “Semua harus mempercayakan kepada utusan masing-masing serikat. Agar pembahasan bisa berjalan dengan lancar dan semua pihak tidak ada yan merasa rugikan. Dengan kondisi investasi di Bintan yang semakin merosot saat ini, semua harus melepaskan kepentingan kelompok atau golongan mengingat dampaknya dari UMK, memberikan dampak kepada seluruh masyarakat,” katanya. (rm/btd)
5 TANJUNGPINANG Pemerintah Pangkas Subsidi Listrik Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kepala PLN Tanjungpinang, Majuddin mengatakan, tahun depan Pemerintah Pusat akan memangkas subsidi untuk pembiayaan energi listrik dari Rp63 triliun pada 2015 menjadi Rp35 triliun untuk 2016. Menurut Majuddin, pengurangan subsidi kelistrikan pada 2016 itu, sebagai suatu langkah untuk mengurangi beban anggaran yang selama ini ditanggung oleh negara.”Artinya, supaya subsidi ini semakin tidak membebani negara. Sehingga kita disuruh menghemat. Selain itu, energi primer yang digunakan untuk sektor kelistrikan di Indonesia masih menggunakan energi filosil atau energi yang tidak dapat diperbaharui,” paparnya. Sehingga, apabila energi tersebut habis pada generasi saat ini, generasi berikutnya tidak akan dapat memanfaatkannya. Padahal secara tidak langsung, generasi saat ini memiliki tanggung jawab bagi generasi yang akan datang. Selain itu, salah satu kebijakan kelistrikan dalam waktu dekat ini adalah bagaimana supaya subsidi disektor listrik ini tepat sasaran. Menurut Majuddin, khusus di Provinsi Kepri, pelanggan yang masih disubsidi oleh pemerintah dengan daya 450 dan 900 per amper, saat ini berjumlah sekitar 77.000 pelanggan. Padahal dari data penang-
Kepala PLN Tanjungpinang
Majuddin gulan kemiskinan, pelanggan PLN yang dikategorikan miskin di Kepri sebanyak 72.000 pelanggan. ”Artinya, ada 5.000 pelanggan yang seharusnya tidak menggunakan listrik subsidi,” ucapnya. Sementara itu, dari 72.000 pelanggan tersebut, ada sekitar 40.000 pelanggan PLN yang dikategorikan miskin berada di Kota Batam. Sedangkan Batam sendiri, memiliki perusahaan kelistrikan yang terpisah dari PLN. Untuk wilayah PLN Tanjungpinang, pelanggan yang tidak dibenarkan menggunakan listrik subsidi kisaran 35.000 pelanggan. Maka dari itu, lanjut Majuddin, pihaknya berharap bagi masyarakat kategori mampu, agar tidak menggunakan listrik bersubsidi. ”Karena masih banyak masyarakat di pulau lain yang belum menikmati listrik ini,” katanya.
Sehingga, yang memang tidak layak untuk menerima subsidi janganlah menggunakan yang listrik subsidi. Karena, selisih biaya untuk itu bisa dialokasikan ke masyarakat yang dianggap belum menikmati listrik. Selain itu, biaya tersebut bisa di alokasikan khusus ke sektor yang lebih bisa dimanfaatkan, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan layanan infrastruktur lainnya. Untuk kondisi kelistrikan di Pulau Bintan, khususnya di Ibukota Provinsi Kepri, Majuddin menceritakan bahwa Tanjungpinang sempat mengalami situasi krisis. Hal tersebut membuat PLN Tanjungpinang melakukan penjadwalan pemadaman listrik bergilir tiap harinya pada semester pertama 2015. “Tapi saat ini, Alhamdulillah sudah bisa teratasi pelan-pelan,” ucapnya. Keluarnya Tanjungpinang dan Pulau Bintan pada umumnya dari masa krisis listrik tersebut dilihat dari bertambahnya energi listrik yang merupakan jawaban atas krisis listrik tersebut. Menurut Majuddin, saat ini salah satu program Nasional adalah membangun 35.000 megawatt untuk pembangkit listrik. ”Tanjungpinang khususnya dan Pulau Bintan mendapat sekitar 50 megawatt, dan sekarang lagi dalam proses pengadaan di PLN Pusat,” ujarnya.(rm/ant)
Tahun 2016 Pengelolaan SMA Diambil Alih Provinsi TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Pengelolaan dan kepengurusan administrasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan diambil alih pemerintah provinsi mulai 2016, kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Soemantri. Perpindahan wewenang tersebut sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No 32/2004, bahwa pengelolaan SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi, kata dia di Tanjungpinang, Sabtu (31/10/ 15) pekan lalu.Soemantri mengatakan, pada Oktober 2016 mendatang, data seluruh SMA dan SMK negeri dan swasta ditargetkan sudah rampung diserahkan ke provinsi. Sedangkan November dan Desember menjadi tenggang bagi pihak provinsi untuk memeriksa data yang
KABID Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Soemantri
diserahkan Disdik Kota Tanjungpinang tersebut.”Sehingga pada awal 2017, pihak Provinsi Kepri efektif menjalankan wewenang mengurus 26 SMA dan SMK di Kota Tanjungpinang,” ucapnya. Mengenai hal itu, Soemantri mempertanyakan eksistensi bidang pendidikan menengah yang dia pimpin, jika pengelolaan SMA dan SMK diambil alih pihak Pemerintah Provinsi
Kepri.”Yang jadi pertanyaan, bidang pendidikan menengah mau diposisikan dimana, setelah wewenang yang menjadi tanggung jawab kami diserahkan ke provinsi,” ucap Soemantri. Dia menceritakan, sewaktu rakor pendidikan menengah se-Indonesia di Bandung beberapa waktu lalu, beberapa provinsi menyepakati dan mengusulkan agar bidang pendidikan menengah kabupaten/kota masuk ranah bidang yang sama di provinsi. ”Pertanyaannya, apakah pemerintah kota menyetujuinya,” tegasnya. Meskipun pusat mengintruksikan pengalihan ke provinsi, tetap izin pindah harus dari wali kota, sebagai mekanisme otonomi daerah. ”Karena, bila tidak ada izin resmi dari wali kota, maka gaji kami dari mana, apakah pihak provinsi mau bayar?” paparnya kepada pewarta. (rm/ant)
Disperindag Tanjungpinang Akan Tera Ukuran Timbangan
Untuk Lindungi Konsumen TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA -Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal (Disperindag Ekraf dan PM) Kota Tanjungpinang akan menera alat semua Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), untuk melindungi konsumen. Kegiatan tersebut, kata Kabid Perdagangan Teguh Susanto, sudah dimulai Jumat (30/10/15) lalu di dua agen elpiji 3 kg, dan SPBU km 3 bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Provinsi Kepri.”Dari sidak Jumat (30/10), dapat disimpulkan bahwa tera atau takaran untuk elpiji 3 kg di dua agen tersebut dalam batasan normal,” ujar Teguh Kesimpulan tersebut didapat Teguh usai uji sampling terhadap produk yang dijual, dengan kisaran keakuratan tera masih pada batas toleransi yang ditetapkan pemerintah.”Artinya, deviasi pengukuran masih berada di kisaran 0,5 pers-
Walikota Tanjungpinang Terima Penghargaan INAGARA TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA-Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyerahkan penghargaan Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) kepada Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah. Penghargaan tersebut merupakan salah satu dari 6 kepala daerah (kada-red) yang kreatif dan inovatif telah mendukung program-program perubahan di daerahnya. Bukan hanya itu, dari 524 kabupaten/kota se-Indonesia, Lis merupakan satu-satunya kepala daerah di wilayah Sumatera yang menerima penghargaan tersebut. Penganugerahan piagam Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari, Jakarta, Rabu (28/ 10/15) pekan lalu. Penghargaan tersebut diberikan karena walikota dan wakil walikota Tanjungpinang merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan inovasi administrasi negara di bidang Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik, Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu fungsi LAN. Sehubungan dengan hal tersebut, LAN berupaya mengembangkan kesadaran kolaboratif bangsa terhadap inovasi dalam praktek penyelenggaraan negara.
Sebagai salah satu kota yang sedang berkembang, inovasi yang dimaksud dijabarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kearah yang lebih baik lagi melalui cara-cara yang inovatif dan kreatif. Salah satunya dengan penyelenggaraan e-Musrenbang. Menciptakan program yang pro masyarakat serta memperbaiki sistem pelayanan menjadi lebih up to date agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang sejak masa kepemimpinan H. Lis Darmansyah dan H. Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang. Selain H. Lis Darmansyah, dari 524 kabupaten/kota se-Indonesia, turut menerima penghargaan 5 kepala daerah lainnya yaitu Gubernur Provinsi Bangka-Belitung, Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Walikota Depok, Bupati Gresik, dan Walikota Surakarta. Lis sendiri merupakan satu-satunya Kepala Daerah di wilayah Sumatera yang menerima penghargaan tersebut. Atas penghargaan yang diterimanya, Lis mengaku sangat mengapresiasi hasil kerja para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dikatakannya, penghargaan bukanlah tujuan akhir dari suatu tugas, bukan pula hasil kerja keras kepala daer-
ah semata, melainkan hasil kerja seluruh team work. Diakuinya, sebagai salah satu pemimpin yang inovatif dan kreatif akan program-program pembangunan di daerahnya, tak lantas membuat Lis beranggapan bahwa tugasnya sebagai kepala daerah berhenti sampai disitu. Masih banyak program-program pro masyarakat lainnya yang bisa dijalankan sebagai upaya dalam perwujudan program yang inovatif dan kreatif. “Menciptakan program yang kreatif dan inovatif serta memperbaiki sistem yang belum sempurna akan meningkatkan pelayanan publik juga. Tapi bukan berarti sistem lama tidak bagus, hanya saja seiring perkembangan jaman kita harus memperbaiki sistem itu agar lebih up to date,” ujar Lis usai menerima penghargaan. Kepala daerah, Kata Lis, hanya sebagai organizer saja. Pelaksananya tetap seluruh ASN maupun stakeholders yang lain. Mulai dari staf, pejabat SKPD dan FKPD, hingga masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga dinilai Lis sebagai salah satu kontribusi besar dalam keberhasilan pembangunan saat ini.”Tanpa dukungan penuh masyarakat terhadap program-program pemerintah, maka tidak akan ada segala macam penghargaan yang akan kita terima hingga saat ini,”ujarnya. (rm/hk)
Riono Sebut Pelindo Tidak Ada Itikat Baik TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono ternyata kurang respek dengan sikap General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 Cabang Tanjungpinang yang baru I Wayan Wirawan. Riono mengatakan, pihak Pelindo, termasuk GM yang baru tidak ada itikad baik terhadap Pemko Tanjungpinang, baik untuk menyelesaikan tunggakan sebesar Rp 2 miliar dari temuan BPKP, hingga bertatap muka dengan Pemko Tanjungpinang, padahal pelabuhan tersebut berdiri di atas tanah Kota Gurindam. ”Sampai sekarang memang tidak ada itikad mereka untuk bersilaturahim, tapi kita tidak masalah. Kita pun akan menerima mereka, Jika mereka sudah selesaikan tanggung jawab mereka,” tutur Riono. Menurut Riono, selama ini PT Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang seperti tidak terbebani dan merasa tidak memiliki “hutang” kepada Pemko Tanjungpinang. Se-
Sekretaris Daerah (Sekda) kota Tanjungpinang, Riono
lain itu dengan sistim dan aturan yang baru yang membuat banyak keluhan dari masyarakat juga, dianggap seperti tidak melihat wajah Pemko Tanjungppinang. “Kita kecewa, mereka hanya menebar janji, tapi sampai sekarang tidak dipenuhi,” tutur Riono kesal. Selain itu, pengajuan kerjasama baru oleh Tanjungpinang terkait bagi hasil pass pelabuhan juga tidak kunjung ada kejelasan. Padahal pungutan pas bagi pengguna jasa pelabuhan tetap berjalan terus dengan
tarif Rp 5.000 untuk penumpang dan Rp 3.000 untuk pengantar dan penjemput. ”Itu semuanya masuk ke Pelindo, Pemko tidak mendapatkan bagian. Makanya kita minta uang bagi hasil pas pelabuhan senilai dua milyar itu, tidak salahkan kita minta hak kita, justru mereka yang berutang kepada kita, tapi hutang itu tidak dibayar-bayar,” katanya. Sebelumnya, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) sudah sempat menyelesaikan pembahasan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 1 Cabang Tanjungpinang. Salah satu poin pembahasan yaitu terkait bagi hasil tarif pass masuk ke Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Kota Tanjungpinang. Pihak Pelindo mengatakan MoU tersebut sedang diperoses dan tinggal menunggu keputusan dari Direksi Pelindo 1 di Medan. Namun nyatanya sampai saat ini belum ada kejelasan terkait
MoU tersebut. Belakangan justru Badan Pengaudit Keuangan (BPK) menemukan adanya kewajiban Pelindo 1 yang belum ditunaikan terhadap Pemko Tanjungpinang dari hasil kontrak kerjasama yang dijalin sebelumnya. Nilainya sekitar Rp2 miliar. Akibatnya Pemko Tanjungpinang pun memutuskan untuk tidak memperoses MoU, sebelum Pelindo menyelesaikan kewajibannya tersebut. Adapaun MoU PT. Pelindo 1 Tanjungpinang dan Pemko Tanjungpinang sendiri telah berakhir pada April 2012 lalu. Dalam MoU Nomor B.XIV-1/TPI-US.15 tahun 2011 itu, disebutkan tentang pembagian hasil pungutan pass pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) antara Pelindo dengan Pemko Tanjungpinang. Dari pas penumpang sebesar Rp 5.000 Pelindo mendapat Rp 4.250,00 dan Pemko Rp 750,00. Sedangkan dari pass pengantar atau penjemput sebesar Rp 3.000,00 Pelindo mendapatkan Rp 2.000 dan Pemko RP 1.000. (rm/btd)
Hadapi MEA, Arus Masuk Naker Asing Harus Seimbang KANTOR Disperindag Tanjungpinang
en dari tera pastinya,” tegas Teguh. Hal dan hasil yang sama juga dilakukan di SPBU km 3, dengan uji coba yang dilakukan ke pompa bahan bakar premium untuk roda dua dan empat.”Hasilnya masih dalam batas toleransi, yaitu 0,1 persen. Sementara jika deviasinya 0,5 persen ke atas, baru dibilang pelanggaran,” ujarnya. Menurut Teguh, pemeriksaan tera di SPBU tersebut juga untuk menindaklanjuti permintaan DPRD Kota Tanjungpinang yang sebenarnya dinas terkait
tidak memiliki wewenang terhadap peneraan UTTP. ”Pengecekan itu sebenarnya bukan kewenangan dinas, tapi UPTD Metrologi Legal. Karena kami tak punya, maka dikoordinasikan dengan UPTD Metrologi Legal provinsi,” paparnya. Kegiatan ini tidak menutup kemungkinan akan terus dilakukan bersama UPTD Metrologi Legal provinsi, mengingat penera dan ahli tera yang dimiliki Pemko Tanjungpinang sedang pendidikan untuk memperoleh sertifikat resmi di bidang tersebut. (rm/ant).
TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) untuk ketenagakerjaan, antara tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia dan sebaliknya harus seimbang. Sehingga yang paling penting kesiapan generasi muda atau sumberdaya manusianya yang harus siap. Artinya, apa bila nantinya lebih banyak TKA yang masuk ke Indonesia tanpa diimbangi dengan tenaga kerja kita di butuhkan di negara luar. Berarti sumber daya manusia yang belum siap untuk menyesuaikan. Mengingat apakah ada batasan pekerjaan yang bisa TKA atau pekerjaan khusus yang bisa dikerjakannya. “Pemerintah juga harus mencarikan jalan keluarnya, sehingga adanya perimbangan antara TKA yang masuk ke Indonesia dan sebaliknya TKI yang dibutuhkan di luar negeri. Menginggat saat ini sudah mulai masuknya TKA yang bekerja di Indoensia. Sebaliknya di Indonesia sendiri
masih banyak pengangguran atau belum mendapatkan peluang kerja,” terang Jamin Hidajat Ketua Apindo Bintan kepada para pewarta di Lobam Batam, Selasa (27/10/ 2015) pekan lalu. Jamin Hidayat, Senior Laison Manager PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) Lobam Bintan yang juga Ketua Apindo Bintan, menyampaikan, khusus untuk di Bintan, semua berharap investasi semakin meningkat agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Walaupun, sampai saat ini, masih sulit berkembang terutama untuk bidang industri. sebagai contoh Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam yang saat ini sedang terpuruk dan masih sulit untuk bangkit dan berkembang, seperti yang sebelumnya pernah dirasakan oleh masyarakat Bintan. “Walaupun demikian, pengelola KIB Lobam, tetap optimis kedepan bisa tetap maju dan berkembang. Di mana untuk mempersiapkan masuknya investor -
kawasan sudah mulai membangun tenaga pembangkit listrik yang di perkirakan akan beroperasi pada 2017, seiring dengan beroperasinya bandar udara (Bandara) khusus di Lobam,” katanya. Dua fasilitas yang sedang dikerjakan tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk KIB Lobam juga untuk menambah kebutuhan listrik di kawasan pariwisata lagoi. Hal yang sama juga dengan keberadaan Bandara khusus di Lobam, selain untuk menunjang fasilitas pariwisata Lagoi juga untuk kebutuhan kawasan industri. “Artinya untuk mengembangkan kawasan industri dan pariwisata di Bintan. Pihak pengelola sudah menyiapkan fasilitas dan hanya menunggu investor yang akan menanamkan modalnya di Bintan. Karena tida mungkin investor mau menanamkan modal, baru fasilitas dikerjakan. Karena menyiapkan fasilitas jelas memakan waktu yang tidak sedikit,” imbuhnya. (rm/btd)
GALERI FOTO
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
6
TANYA jawab Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana dengan salah satu Staf Kantor BP Tanjungpinang
Pj Gubernur Agung Mulyana
Sidak Kantor BP Tanjungpinang PENJABAT Gubernur Kepri Agung Mulyana tercengang ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang di WR Supratman, Selasa (27/10) siang. Setelah berdialognya dengan Ketua BP Tanjungpinang Den Yealta, Agung menemukan banyak kelemahan dari lembaga yang diasuh oleh Dewan Kawasan (DK) Kepri itu. Penjabat Gubernur Kepri kemudian menyimpulkan bahwa BP Tanjungpinang diibaratkan seperti anak ayam yang dilahirkan lalu dibiarkan mencari makan sendiri. " BP Tanjungpinang diibaratkan seperti anak ayam yang disuruh mencari makan sendiri. Sebab, BP dibentuk sejak 2007 silam lalu tidak dibantu dengan dana yang bisa membuatnya berkembang. Ini adalah kelemahan dari Gubernur Kepri sebagai pembina semua BP di wilayah
Kepri," komentar Agung dalam sebuah konferensi pers. Penilaian Agung tersebut didasarkan pada sejumlah kekurangan yang ditemukannya selama Sidak. Beberapa kelemahan yang didapatinya antara lain menyangkut ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari para staf yang bekerja di lembaga ini. Tidak ada dukungan dana yang mencukupi dari kota dan provinsi, pemberian wewenang mengeluarkan izin kepada BP Tanjungpinang sebagai Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) yang dibatasi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dan ketiadaan proyek yang dikerjakan oleh BP Tanjungpinang sebagai dampak dari ketiadaan dukungan dana dan administrasi dari Pemko Tanjungpinang. Penjabat Gubernur Kepri itu kemudian menyoroti satu persatu
kelemahan dalam tubuh BP Tanjungpinang ini. Dari segi ketersediaan dan kemampuan SDM misalnya, diketahui bahwa kebanyakan staf di BP Tanjungpinang diperbantukan oleh Pemko Tanjungpinang dengan waktu kerja di luar jam dinas. Selain itu ketersediaan dan kemampuan SDM, ketiadaan dukungan dana dari Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang pun menjadi persoalan tersebut. Dari pengakuan Den Yealta diketahui bahwa BP Tanjungpinang sama sekali tidak mendapat dana untuk mengembangkan usahanya. "Selama ini hanya ada Rp 7,3 miliar yang dikucurkan untuk BP Tanjungpinang. Itu pun dananya berasal dari APBN yang dikucurkan oleh Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut hanya dipakai untuk mengadakan kantor dan mendatangkan peralatannya," ungkap Agung. (ist)
TAMPAK PENJABAT BUPATI BINTAN Doli Boniara bersama Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana menunjukan dokumen hasil inspeksi mendadak (Sidak) dengan Staf BP Tanjungpinang
IBU DEN YEALTA Ketua BP Tanjungpinang memberikan penjelasan tentang peta Wilayah Kepri kepada Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana
PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Agung Mulyana menilai kekurangan yang ditemukannya selama Sidak bersama para Staf BP Tanjungpinang didampingi Ibu Den Yealta Ketua BP Tanjungpinang
PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Agung Mulyana menunjuk Peta Wilayah Kepri sambil memberikan penjelasan kelemahan dari lembaga yang diasuh oleh Dewan Kawasan (DK) Kepri
FOTO BERSAMA Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana dengan para Staf BP Tanjungpinang
PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Agung Mulyana memberikan penjelasan kepada Ibu Den Yealta Ketua BP Tanjungpinang
PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Agung Mulyana memberikan solusi masalah yang harus ditanggulangi dalam kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) kepada Ibu Den Yealta Ketua BP
PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Agung Mulyana memberikan penjelasan kepada peserta Inspeksi Mendadak (Sidak)
PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Agung Mulyana melihat Program Kerja Kantor BP Tanjungpinang
PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Agung Mulyana menunjukan dokumen hasil inspeksi mendadak (Sidak)
OLAHRAGA
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
7
ManchesterUnited Akhiri Paceklik Kemenangan MANCHESTER, RAKYAT MEDIA- Manchester United mengakhiri paceklik kemenangan setelah mengalahkan CSKA Moskow 1-0 dalam lanjutan matchday keempat Grup B Liga Champions, Rabu (4/11/ 2015) dini hari WIB. Gol kemenangan United dicetak sang kapten, Wayne Rooney, memanfaatkan umpan Jesse Lingard pada menit 79. Sebelum kemenangan ini, Red Devils tiga kali beruntun bermain 0-0 kontra Manchester City, Middlesbrough dan Crystal Palace. Berkat kemenangan ini, United telah mengoleksi tujuh poin. Angka yang sama juga diraih PSV Eindhoven setelah tim asal Belanda tersebut mengalahkan VfL Wolfsburg dengan skor 2-0. Babak Pertama Tiga poin wajib diraih Manchester United di laga kali ini. Tentu tujuannya memperbesar peluang Wayne Rooney dan kawan-kawan melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Ambisi meraih tiga poin membuat Red Devils tampil kesetanan. Laga baru berjalan tiga menit, Wazza –sapaan akrab Roon-
ey– hampir membuka keunggulan jika tendangannya tidak melebar tipis dari gawang CSKA Moskow kawalan Igor Akinfeev. Selepas peluang tersebut, bola terus dikuasai anak asuh Louis van Gaal. Kombinasi Juan Mata, Anthony Martial dan Wayne Rooney beberapa kali menyulitkan lini pertahanan tim tamu. Namun, penampilan gemilang bek CSKA, Georgi Shchennikov, menggagalkan segala upaya yang ada. Berturut-turut pada menit 29 dan 32 Manchester Merah mendapat peluang matang. Tendangan bebas Rooney melebar tipis pada menit 29. Sementara tiga menit kemudian giliran tendangan Jesse Lingard dari dalam kotak penalti masih melambung tinggi. Laga benar-benar didominasi United dengan penguasaan bola mencapai 72 persen. Namun, hingga wasit Szymon Marciniak meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, skor kacamata belum berubah. Babak Kedua Masih sama seperti di babak
kedua, United masih menguasai jalannya. Bastian Schweinsteiger dan Michael Carrick masih menjadi metronom permainan timnya di laga kali ini. Meski mendominasi jalannya pertandingan, bukan berarti United mampu menembus gawang Akinfeev. Tim asal Rusia tersebut bertahan luar biasa. Karena itu, untuk memecah kebuntuan LvG –sapaan akrab Van Gaal– memasukkan Memphis Depay dan Marrouane Fellaini untuk menambah daya gedor. Namun, justru Krasno-Sinie –julukan CSKA– yang mendapat peluang emas pada menit 78. Seydou Doumbia tinggal berhadapan satu lawan satu dengan David de Gea. Tendangan penyerang asal Pantai Gading tersebut sempat ditepis De Gea, namun bola masih melaju dan kembali ditendang. Beruntung, Chris Smalling berhasil menyelamatkan bola dengan menjatuhkan diri. Tersentak dengan peluang yang dibuat tim tamu, United langsung bergegas mencari gol pembuka. Gol! United memecah ke-
KAPTEN kesebelasan Manchester United setelah mencetak gol mengalahkan Moskow
buntuan pada menit 79 lewat gol yang dipersembahkan Rooney. Gol bermula dari umpan jauh Michael Carrick yang diarahkan kepada Lingard, pemain muda tersebut langsung membelokkan bola yang langsung disundul oleh Rooney. Skor 1-0 untuk United. Tak banyak peluang yang
dibuat kedua tim selepas gol tersebut. Skor 1-0 pun bertahan hingga akhir laga. Dengan kemenangan ini, United telah meraih tujuh poin dari empat pertandingan dan berhak naik ke puncak klasemen grup B. Susunan Pemain: Manchester United (4-2-31): De Gea; Young, Smalling,
Blind, Rojo; Carrick, Schweinsteiger (Herrera 89’); Lingard, Mata (Depay 74’), Martial (Fellaini 66’); Rooney. CSKA (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Ignashevich, Aleksei Berezutski, Schennikov; Wernbloom, Natcho; Tosic, Dzagoev, Milanov; Musa. (rm/ oz).
DJANUR: PEMAIN Madrid Tak Memercayai Navas BISA MAIN TARKAM, PELATIH MANA BISA
Janur pelatih Persib Bandung
BANDUNG - Kisruh antara Menpora Imam Nahrawi dan PSSI masih belum berkesudahan. Berbagai pihak pun merasakan dampak negatif, terutama dari segi ekonomi. Hal itu diakui pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman. Saat kompetisi berhenti akibat kisruh tersebut dan timnya dibubarkan, pria yang akrab disapa Djanur itu pun tak punya pekerjaan. “Yang paling terasa tidak ada kompetisi sehingga kita diputus kontrak sehingga kita tidak ada penghasilan. Itu yang berat,” ujar Djanur, Selasa (3/11/2015). Berbeda dengan pemain yang bisa mencari peruntungan lewat pertandingan antarkampung alias tarkam, hal itu tidak bisa dilakoni pelatih. Sebab, tidak ada tim tarkam yang dilatih pelatih profesional.”Pelatih kan tidak bisa, tidak ada lahan pelatih untuk (melatih) tarkam. Bagi pelatih (dampak kisruh sepakbola) paling terasa, mungkin lebih dari yang dirasakan pemain,”
ungkapnya. Selama tidak ada kompetisi dan turnamen, Djanur terpaksa menguras tabungannya untuk berbagai keperluan hidup. Tidak ada pemasukan lain baginya. ”Sama sekali tidak ada pekerjaan. Akhirnya menghabiskan apa yang ada saja,” tutur Djanur. Sementara saat ini, ia sudah mulai menjajal bisnis lain yaitu dengan memiliki rumah kontrakan. “Keinginan mah nambah lagi. Tapi tidak ada modalnya,” ucapnya. Di luar itu, Djanur yang juga merupakan pensiunan karyawan PLN mengaku bingung akan memiliki usaha apa jika kisruh sepakbola terjadi berkepanjangan. ”Saya tidak punya keahlian (selain sepakbola). Jadi belum kepikiran mau usaha apa,” jelasnya. Meski begitu, Djanur masih menyimpan harapan manis agar sepakbola nasional kembali normal. Kompetisi diharapkan segera bergulir agar banyak pihak bisa mendapakan pekerjaan dalam berbagai hal terkait sepakboola. Kedatangan perwakilan FIFA ke Indonesia pun diharapkan membawa dampak positif,”Sudah ada upaya bagus dari pihak pemerintah sehingga bisa mendatangkan FIFA. Ada harapan setelah ini akan segera bisa teratasi (kisruh) sepakbola kita, terutama kompetisi agar normal kembali,” tandas Djanur. (rm/ oz)
FABIO Capello, kapten kesebelasan Real Madrid
MADRID, RAKYAT MEDIA-Mantan pelatih Real Madrid, Fabio Capello, mengomentari aktivitas transfer eks timnya pada bursa transfer musim panas 2015. Don Fabio –sapaan akrab Capello– menilai alasan Los Blancos ngotot ingin mendatangkan David de Gea karena tak percaya dengan kualitas Keylor Navas.
Sepeninggal Iker Casillas yang hengkang ke FC Porto, rumor kedatangan De Gea kian santer terdengar. Bahkan Madrid hampir mendapatkan kiper Timnas Spanyol itu jelang penutupan bursa transfer. Saat itu, Los Merengues juga menyertakan Navas sebagai bagian transfer, alias kiper Timnas Kosta Rika tersebut
harus rela hengkang ke Manchester United. Namun, karena keterlambatan dokumen, transfer itu urung terealisasi. De Gea tetap di United, Navas pun tetap di Santiago Bernabeu. Kegagalan transfer itu rupanya memotivasi Navas untuk tampil baik dan membuktikan dirinya pantas menjaga gawang Madrid. Benar saja, ia mampu tampil sebagai kiper utama mengalahkan Kiko Casilla. Dari 12 penampilan bersama Madrid, gawangnya baru kemasukan tiga bola. “Saya melihat Navas merupakan kiper yang luar biasa. Namun, Madrid tak memercayainya dan mencoba mendatangkan David de Gea. Namun, sekarang Madrid telah menemukan kualitas Navas yang sebenarnya,” jelas Capello seperti mengutip dariFootball Espana, Rabu (4/11/2015). (rm/oz).
Juventus, Tim “Tersangar” di Liga Champions
Messi Siap Merumput Dalam Waktu Dekat BARCELONA, RAKYAT MEDIA-Pelatih Barcelona, Luis Enrique, mengungkapkan Lionel Messi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan selama menjalani perawatan. Saat ini La Pulga sedang menderita cedera lutut dan kerusakan ligamen sejak akhir September. Rencananya penyerang asal Argentina tersebut akan kembali dimainkan pada laga El Clasico di akhir November . Tetapi Enrique urung melakukan hal tersebut dan akan memasukkan Messi dalam daftar pemain apabila kondisinya telah sepenuhnya prima. “Saya belum menginformasikan apa pun, yang jelas kondisi Messi saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Setiap pemain memiliki proses pemulihan yang berbeda, tetapi sejauh ini Messi telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik,” tegas pelatih berusia 45 tahun itu, seperti diwartakan Sportsmole, Rabu (4/11/2015). Saat ini Enrique tengah mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi BATE Borisov pada Rabu 4 November 2015. Messi diperkirakan akan kembali merumput pada Desember. Saat ini La Pulga telah mencetak tiga gol dalam enam kali pertandingan La Liga sepanjang musim 2015.(rm/ oz)
WASIT memberikan kartu kuning kepada salah seorang pemain
MÖNCHENGLADBACH, RAKYAT MEDIA-Juventus mencatatkan fakta “menakjubkan” usai bertandang ke markas Borussia Monchengladbach dalam lanjutan babak kualifikasi grup Liga Champions 20152016, Rabu (4/11/2015) dini hari. Juve mengukuhkan diri sebagai tim “tersangar” di ajang kompetisi kasta teratas Eropa tersebut. Dalam laga yang dihelat di Borussia Park itu, Juve harus bermain dengan 10 pemain usai Hernanes me-
nerima kartu merah pada menit 53. Kartu merah yang diterima pemain berpaspor Brasil itu rupanya yang ke21 diterima Bianconeri di Liga Champions, tepatnya sejak berganti nama pada 1992/1993. Statistik sepakbola Opta Paolo mencatat, hasil itu membuat Juve semakin mengukuhkan dirinya sebagai tim peraih kartu merah terbanyak. Tak ada tim lain yang menorehkan jumlah kartu merah sebanyak itu. “21 – Juventus telah
menerima 21 kartu merah sejauh ini di Liga Champions (termasuk milik Hernanes malam ini), setidaknya empat kali lebih banyak dari tim mana pun. Amarah,” tulis akun twitter, Rabu (4/11/2015). Laga kontra Monchengladbach sendiri berakhir dengan skor 1-1. Bek Stephan Lichtsteiner menyelamatkan Si Nyonya Tua dari kekalahan dengan mencetak gol di menit 44, membalas gol bek Die Fohlen, Fabian Johnson, di menit 18.(rm/oz).
PERSELA lamongan bermain bertahan
Strategi Persela di Piala Jendral Sudirman LAMONGAN, RAKYAT MEDIA- Persela Lamongan diprediksi bakal kembali menerapkan taktik ‘parkis bus’ atau bertahan di Piala Jenderal Sudirman. Tim ini sudah mempraktikkan strategi tersebut di setiap turnamen sepanjang 2015, yakni SCM Cup 2015 dan Piala Presiden 2015. Di turnamen Piala Jenderal Sudirman, Persela sangat berpotensi melakukan hal sama. Aset tim yang tak banyak mengalami perubahan serta faktor lawan, akan memaksa Laskar Joko Tingkir melakukan itu. Kebetulan mereka akan menghadapi timtim tangguh. Di grup ini bercokol tim-tim yang mencatat hasil bagus di Piala Presiden lalu. Persib Bandung tak lain adalah juara Piala Presiden, Persebaya United dan Pusamania Borneo FC juga mampu lolos ke perempatfinal turnamen yang sama. Jangan remehkan pula PS TNI yang mencomot banyak pemain muda berkualitas. Perbedaan kualitas tim tentunya akan membuat Persela Lamongan berpikir logis. Strategi bertahan rapat dan memanfaatkan serangan balik menjadi opsi paling masuk akal menghadapi persaingan di grup yang dimainkan di Surabaya. Disinggung soal ‘parkir bus’, Pelatih Persela Didik Ludiyanto tak menampik kemungkinan itu. “Selama ini memang Persela dikenal lebih bertahan. Sebab, lawan yang kami hadapi mempunyai kualitas lebih bagus. Soal bagaimana nanti strategi di Piala Jenderal Sudirman, saya akan melihat dulu bagaimana persiapan tim serta daya saingnya di turnamen tersebut,” beber Didik Ludiyanto. Di atas kertas, menurut Didik, pesaing di Surabaya nanti semuanya memiliki bobot yang tak bisa disebut enteng. Terutama Persib Bandung yang notabene tim mapan dan baru saja menjuarai Piala Presiden 2015 di Jakarta pada Oktober lalu. Dia pun menargetkan performa timnya lebih baik dibanding di Malang. “Target awal jelas kami ingin lolos. Tapi terlebih dahulu harus bekerja keras karena lawan semuanya punya kualitas bagus. Selain Persib, tim seperti Persebaya dan Borneo FC juga tangguh. PS TNI kabarnya juga punya pemain-pemain muda berbakat,” jelas dia. Didik juga menguak bahwa strategi bertahan yang diterapkan Perdela bukan merupakan perwujudan dari rendah diri atau takut. Menurutnya selama ini format tersebut paling cocok untuk Zaenal Arifin dkk. Apalagi tidak di setiap pertandingan strategi itu dipasang. Persela pernah menerapkan pola ofensif, salah satunya adalah ketika menghadapi PSGC Ciamis di fase grup Piala Presiden 2015 di Malang lalu. Itu menjadi salah satu dari sedikit performa tim Biru Laut yang menerapkan permainan menyerang tahun ini.(rm/oz).
KRIMINAL
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
Website: www.rakyatmediapers.co.id
8
Polda Kepri Bekuk WZ Sebagai Pelaku Pembunuhan BATAM, RAKYAT MEDIA - Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari membenarkan atas status pelaku berinisial WZ, yang menjadi tersangka pembunuhan terhadap siswi SMAN 1 Batam, Dian Milenia. Penetapan tersebut, bukan saja tanpa bukti yang kuat. Selama pembentukan tim khusus pengungkapan kasus Dian atau Nia ini, Polisi telah memeriksa 20 saksi serta mengumpulkan 74 itu barang bukti. “Dari awal adanya pembunuhan (Nia) itu, kita telah membentuk tim khusus untuk melakukan pengungkapan. Kita telah bekerja keras dengan berbagai macam upaya penyelidikan kepolisian reserse Polda dan Polres. Dari hasil penyelidikan di TKP, dan saksi-saksi, dan kita tetapkan WZ jadi tersangka,”
ujar Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terduga pelaku pembunuh Dian Milenia alias Nia, Siswi SMAN 1 Batam, dibawa polisi dari kediamannya di Perumahan Perumahan Taman Pesona Indah (TPI) Tanjunguncang, Batuaji, Batam, kawasan Batuaji pagi tadi, Jumat (30/10/ 2015) pekan lalu. Tampak dari rekaman video terduga yang belum diketahui identitasnya itu dibawa paksa dari kontraknya menuju mobil.Tampak sejumlah polisi bertutup kepala serta bersenjata laras panjang memasukan terduga ke dalam mobil untuk dibawa Kepolresta Barelang.Pelaku mengenakan kaos warna putih dengan mata tertutup lakban. Pelaku masih berjalan normal. (rm/trb)
POLISI menggiring WZ yang diduga pelaku pembunuhan Dian Milenia
Polisi Temukan Bukti Baru CCTv Kasus Pembunuhan BATAM, RAKYAT MEDIA - Polisi terus berupaya memperkuat alat bukti agar WZ tak bisa berkelit lagi terkait kasus pembunuh Dian Milenia Tresna Afiefa alias Nia, siswi SMA N 1 Batam.Selain menungu hasil uji labfor, polisi menemukan petunjuk baru berupa rekaman CCTV di sekitar tempat keja tersangka. Sebuah sumber terpercaya di Mapolres Barelang, Minggu (01/11/ 2015) lalu menuturkan, dari rekaman CCTv yang dikantongi polisi bahwa saat hari kejadian penemuan jenazah Nia di hutan Sei Ladi, Batam, keberadaan WZ cukup mencurigakan. Ia terlambat masuk kerja, sebagaimana yang semestinya.Hanya saja polisi masih mempelajari hal itu untuk disinkronkan dengan petunjuk dan alat-alat bukti lain.WZ yang ditangkap jajaran Polda Kepri dan Polresta Barelang dari rumahnya di Batuaji, Jumat pagi, hingga kemarin masih menjalani pemeriksaan.Ia masih berbelit untuk mengakui sangkaan dari polisi yang kini telah men-
gantongi bukti kuat untuk menjadikannya tersangka.”Kita masih dalami itu. Karena korban masih berbelit,” ungkap Kapolres Barelang Kombes Pol Asep Safrudin. Mengenai adanya keterkaitan antara kematian Nia dengan dua korban pembunuhan lainnya, yakni Dwiwana juli Anggi dan Chintya Try Prasetya, hingga kini juga masih menjadi teka-teki tim khusus (Timsus).Kapolresta Barelang kombes Pol Asep Safrudin menuturkan, pihaknya tidak kegabah dalam menjerat pelaku dengan mengaitkan dua kasus pembunuhan sebelumnya tanpa bukti yang teruji secara hukum.”Ini tidak mudah bagi kita untuk mengungkap kasus sebelumnya untuk kita kaitkan dengan pelaku pembunuhan yang terakhir ini (Nia). Perlu bukti yang kuat. Kita saat ini tengah fokus kasus Nia dan menunggu hasil Labfor,” ungkap Kapolresta saat dihubungi, Minggu (01/11/2015) lalu. Beberapa item barang yang terkait dengan pelaku tengah diproses oleh tim Labfor dan dokter kepoli-
sian. Setelah hasilnya keluar, baru Timsus Polda dan Polresta melakukan penyingkronan hasil Labfor pembunuhan Anggi dan Chintya.”Baru akan kita ketahui apakah ada keterkaitan setelah hasil Labfor dari beberapa barang milik pelaku dengan hasil Labfor pembunuhan sebelumnya,” terangnya. Asep mengatakan, pihaknya akan terus mencari bukti keterkaitan itu. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk membantu pengungkapan kasus ini. Peran masyarakat dikatakan Asep sangat penting untuk memperlancar proses penyidikan.”Kita butuh informasi dari masyarakat. Info sekecil apapun akan kita dalami. Namun kita minta info itu dikirim lewat inbox saja. Jangan di-share kemana-mana,” ungkapnya. Menurut Kapolres, hingga kini belum ada pengakuan dari pelaku dalam melakukan aksi pembunuhan Nia. “Memang hingga kini belum ngaku, namun bukan pengakuan yang kita cari, tapi bukti dan saksi,” ujarnya lagi.(rm/trb)
WANITA Korban Pembunuhan Beruntun di Batam
Foto Korban Semasa Hidup BATAM, RAKYAT MEDIA - Keluarga korban pembunuhan Dwi Wana Juli Anggi masih menunggu keajaiban tertangkapnya pelaku pembunuhnya. Setiap ada kesempatan, keluarga Anggi berusaha mendatangi Polresta Barelang untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan penyelidikan pembunuh aggota keluarganya itu. Usai mendapat kabar pelaku pembunuh Nia tertangkap, keluarga korban pembunuhan sebelumnya Dwi Wana Juli Anggi juga mendatangi Polresta Barelang. Ada tiga orang keluarga Anggi mendatangi ruang Posko Gakummandiri
Polresta Barelang, tempat Pelaku WZ diperiksa jajaran Polresta Barelang. “Kita masih berduka. Kita tak akan berhenti pertanyaan kasus Anggi ke polisian. Setiap ada waktu, kita upayakan ke Polda untuk tanyakan kasus tersebut,” terang Feri lagi. Namun hingga kini perkembangan kasus Anggiý, pihaknya belum tau pasti. Dia yang terus mempertanyakan kinerja Polisi, sejauh ini baru mendapat jawaban ‘sabar’ saja. “Kita disuruh sabar dulu. Masih berusaha keras katanya,” ungkapnya lagi. (rm/trb)
Hamili Anak Dibawah Umur SH Dilaporkan ke Polisi LINGGA, RAKYAT MEDIA - Di meja penyidik Satreskrim Polres Lingga, UH gadis pelajar berumur 17 tahun memberikan keterangan kronologis kejadian yang menimpa dirinya yang kini telah berbadan dua akibat ulah SH, 30, pacar gadis belia itu, selama tiga tahun terakhir. Korban pencabulan yang masih duduk di bangku sekolah kelas tiga disalah satu SMA di Daek Lingga ditemani keluarganya melapor ke Polres Lingga, Senin pagi (26/ 10/15) pekan lalu. Pada pemeriksaan tersebut,UH mengaku melakukan hubungan layaknya orang dewasa dengan SH pertama kali pada Juli, 2014. Sekarang UH mengandung janin dari benih SH berumur tiga bulan
UH, ketika menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Lingga
yang diketahui hamil oleh tantenya sejak, Selasa (29/9/15) pekan lalu. Tante korban yang tidak terima dengan ulah SH tersebut langsung mengadukan masalah itu kepada orang tua UH. Sontak, orang tua UH yang sejak lama Sudah
melarang anaknya berpacaran dengan SH dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. “Pelaku telah kami periksa, hingga saat ini kami belum menahan pelaku namun diberikan hukuman wajib lapor untuk se-
mentara,” ujar Kasat Reskrim AKP Efendri Ali kepada wartawan belum lama ini di Daek. Menurut kesaksian UH, sambung Efendri, SH melakukan hubungan intim terhadap gadis tersebut di rumah pelaku di Desa Tanjung kelit dan tempat lainnya hingga beberapa kali selama mereka berpacaran. Namun, orang tua UH sebelumnya tidak pernah setuju dengan hubungan mereka. Efendri menambahkan, pelaku dikenakan pasal 82 UU RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara.
Sementara itu, Wakil Ketua KPPAD Kabupaten Lingga, Fitri Darmadi yang turut mendampingi korban melapor ke Polres Lingga mengharapkan tidak adanya intervensi pihak manapun terkait penegakan hukum terhadap anak di bawah umur. Sehingga perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dapat ditegakkan. “Apalagi korban sempat menerima ancaman baik dari pesan singkat dan sebagainya Kami punya buktinya,” ujar Fitri.Fitri menambahkan, kejadian ini ada unsur kesengajaan dari pelaku, sebab pelaku mengaku senang telah dapat menghamili korban. Bukti tersebut juga telah dikantongi KPPAD. (rm/kbl)
Masih Ditahan di Polda Kepri
POLRES TANJUNGPINANG GEREBEK GUDANG PENGOPLOS GAS
Polda Kepri AKBP Armaini mengatakan keberadaan Lim di tahanan Polda Kepri terus mendapat perhatian dari Konjen Singapura di Batam. Dia mengatakan, setiap minimal dua minggu sekali perwakilan Konjen selalu datang untuk menjenguk dan memberikan motivasi. ”Mereka (perwakilan Konjen) biasa datang. Namun sekedar membesuk saja. Saat terjadi pergantian staf saja, Lim didatangi dan dikenalkan sama yang baru,” kata dia. Terakhir, kata dia, Konjen Singapura di Batam bersama dua stafnya mengunjungi Lim pada Rabu siang (28/10/16) pekan lalu. Pertemuan tersebut, kata dia, berlangsung di Subdit I Ditreskrimsus Polda Kepri. (rm/trianto)
BATAM, RAKYAT MEDIA - Kapolres Tanjungpinang, AKBP Kristian Parluhutan Siagian membuat terobosan untuk menumpas pelaku kriminal di Tanjungpinang. Dia misalnya langsung menggelar ekspose terkait pengoplosan tabung gas 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram di gudang pengoplosan, daerah Makam Pahlawan, Jumat (2/10/2015) lalu Dalam ekspose tersebut Kristian menegaskan akan menumpas habis seluruh pelaku kejahatan di Tanjungpinang. Dia memastikan bahwa para pelaku kejahatan tentu akan ketakutan dengan pihak kepolisian di waktu akan datang. “Kali ini kami menumpas pelaku pengoplosan tabung gas. Pada waktu mendatang, nanti akan ada lokasi-lokasi yang yang didatangi pihak kepolisian,” tegas Kristian kepada awak media. Kristian menginformasikan bahwa sebelum melakukan penggerebekan terhadap gudang pengoplosan tabung gas itu, anggota Polres sudah melakukan pengintaian selama hampir 1,5 bulan. Setelah memastikan titik lokasi, anggota Polres pun menggerebek lokasi tersebut pada Kamis sore (1/10) lalu. (rm/trb)
Warga Singapore Buronan Interpol BATAM, RAKYAT MEDIA-Lim Yong Nam, buronan Interpol yang setahun terakhir ditahan di Polda Kepri masih menunggu putusan persetujuan Presiden Joko Widodo untuk mengekstradisi warga Singapura tersebut ke Pemerintah Amerika Serikat. “Sebenarnya urusan kami sudah selesai. Sidang juga sudah digelar. Namun Kejaksaan masih menitipkan untuk ditahan disini sampai keluar putusan Presiden,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Adi Karya Tobing di Batam, Kamis (29/10) pekan lalu. Sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kejaksaan Negeri (Kejari)
KAPOLRES Tanjungpinang tinjau gudang pengoplosan tabung gas 3 kg
Batam mengekstradisi buronan Interpol Amerika Serikat, Lim Yong Nam yang ditangkap di Pelabuhan Internasional Batam Centre 23 Oktober 2014.”Sidang sudah selesai. Kami tinggal sebatas menahan dengan status titipan Kejaksaan. Kejaksaan yang meminta agar tetap disini,” kata dia. Lim dituduh melakukan lima kejahatan masing-masing persekongkolan untuk menipu Amerika Serikat, penyelundupan, dan ekspor ilegal ke Iran yang dilakukan beberapa tahun lalu. Selain itu juga dituduh berencana jahat untuk membuat keterangan-keterangan palsu, dan memberikan keterangan palsu kepada penegak hukum. Kasubdit I Ditreskrimum
Lim Yong Nam, buronan Interpol
POLITIK
Website: www.rakyatmediapers.co.id
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
9
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H.M Sani dan Nurdin Basirun
PASANGAN H.M Sani-Nurdin Basirun disambut antusias oleh masyarakat
Drs. H.M Sani Calon Kuat Gubernur Kepri
Siap Bersaing Dan Bersatu Teruskan Pembangunan BATAM, RAKYAT MEDIAPersaingan dalam anjang Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kepri, yang akan berlangsung 9 Desember 2015 mendatang tampaknya bakal seru. Pasalnya, dua tokoh yang pernah bersatu menjadi orang nomor satu dan dua di Kepri ini, kembali bertarung untuk merebut jabatan orang nomor satu di Provinsi. Dari dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, yang menyatakan siap bertarung dalam pesta demokrasi di Kepri ini yakni Drs H.M Sani berpasangan dengan H Nurdin Basirun (Sanur), yang didukung oleh tujuh partai politik yaitu partai Demokrat, Grindra, PPP, PKB, Nasdem, Golkar dan PKP. Sementara pasangan Soerya Respationo-Ansar Ahmad (SAH), didukung tujuh partai politik yaitu PDIP, Golkar, PKS, PAN, Hanura, PBB dan Perindo. Namun dari dua pasang calon ini, berdasarkan pengamatan dan keterangan yang dihimpun media ini dari berbagai kalangan masyarakat sejumlah daerah di Provinsi Kepri menunjukan, dukungan berbagai kalangan masyarakat terhadap pasangan Sani-Nurdin Basirun cukup kuat. Bahkan banyak yang memperidiksi pasangan yang cukup ideal ini bakal keluar sebagai pemenang 9 Desember 2015 mendatang Derasnya dukungan terhadap pasangan yang mengusung motto bersatu melanjutkan pembangunan ini tampaknya bukan basa basi yang hanya tertulis melalui spanduk. Tetapi, selain diusung oleh tujuh partai politik yang memiliki
basis pendukung cukup kuat di Provinsi Kepri. Dukungan pernyataan sikap dari berbagai suku dan agama bisa menjadi bukti pasangan Sani-Nurdin bakal memenangkan pertarungan ini. Kelompok masyarakat yang sudah menyatakan dukungan mulai ibu ibu pengajian, tokoh tokoh agama, tokoh berbagai paguyuban, seperti paguyuban Palembang, paguyuban Sumatera Barat, paguyuban Pasundan, Aceh, Plores dan sejumlah tokoh Tapanuli Utara ikut mendukung pasangan Sanur,kata H Saidul Kudri, salah satu tim pemenangan pasangan H.M Sani-Nurdin Basirun kepada media ini Sabtu (30/10/2015 di Batam centre. Lebih lanjut Saidul menyebuytkan, Kuatnya dukungan akan memenangkan pasangan ini H.M Sani-Nurdin Basirun, terbukti ketika kedua tokoh ini turun ke berbagai daerah disambut antusias oleh masyarakat. Hal ini tidak lain lantaran sosok H.M Sani sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki segudang pengalaman di pemerintahan. “Kedua tokoh ini dinilai masyarakat layak memimpin Provinsi kepri untuk melanjutkan pembangunan lima tahun mendatang, terbukti selama lima tahun memimpin Kepri, HM Sani telah berhasil membangun Provensi Kepri, ditinjau dari berbagai asfek maupun indikator perkembangan dan pertumubuhan ekonomi dalam satu dasawarsa ini Provinsi Kepri sudah banyak megalami kemajuan yang sangat pesat,’ kata saidul Kudri Dikatakannya, komitmen dan kesungguhan pemerintah-
an Provinsi Kepri saat dipimpin H.M Sani, beserta segenap masyarakat berpacu dalam pembangunan menjadikan Provinsi Kepri bisa sejajar dengan provinsi lainnya yang lebih dulu berkembang,ujarnya Berdasarkan data pada media ini, potensi Provinsi Kepri saat ini yaitu pengembangan Minyak dan Gas (Migas), sektor pariwisata, industri perkapalan, potensi kelautan terus tumbuh berkembang dengan sangat pesat.Wilayah Provinsi Kepulauan riau (Kepri) dengan luas 251.810,71 km2 atau 95,79 persen dan daratan 10,595,41 atau 4,21 persen terdiri dari 1.795 pulau, 394 pulau diantaranya telah berpenghuni, dan 1.401 belum berpenghuni. Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN, sebelah utara berbatasan dengan negara Vietnam dan Kamboja, selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi, sebelah barat dengan negara tetangga Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan Barat. Posisi Kepulauan Riau berada pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis di tingkat internasional serta memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan. Apalagi, di provinsi ini terdapat potensi sumber daya alam yang melimpah seperti pertambangan dan energi (minyak, gas alam, timah, bauksit, batu besi, granit, pasir darat dan laut). Potensi kelautan dan perikanan seperti budidaya air laut, budidaya air payau, budidaya
air tawar, potensi pariwisata seperti Pulau Penyengat, Pantai Bintan, Gunung Daik, Pantai Sebong, Nongsa, Trikora, Lagoi, Air Terjun Cik Latif, Pantai Ranai, Dermaga Daik Lingga, Snorkeling Natuna. Termasuk potensi sumber daya manusia yang mumpuni. Secara umum perekonomian Kepulauan Riau tumbuh lebih pesat dibanding pertumbuhan nasional. Meski pada tahun 2013 sedikit pengalami perlambatan, yakni 6,13% dibanding tahun 2012 hanya 6,82%, tetapi perlambatan itu tidak jauh beda dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan bahkan pada tahun yang sama hanya melaju 5,78%. Hal itu tak lepas dari beberapa faktor, terutama kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya menguat terutama terkait kinerja ekspor. Namun demikian, secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berada di atas rata-rata nasional. Demikian juga tingkat pengangguran menurun dimana pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berhasil menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Selama kurun waktu 2006 sampai 2013, angka pengangguran di Kepulauan Riau berkurang 5,43persen. Tingkat kemiskinan Berkurang seiring meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, demikian juga menurunnya tingkat pengangguran membawa dampak positif terhadap pengurangan angka kemiskinan. Hal ini bisa membuktikan bahwa sejak tahun 2007, persentase penduduk
HM Sani Janji Tingkatkan Hubungan Antara Kepri dan Jambi BATAM, RAKYAT MEDIA - Himpunan Keluarga Kerinci (HKK) Kota Batam menyatakan dukungannya terhadap pencalonan H Muhammad Sani dan Nurdin Basirun (Sanur) pada Pilkada Provinsi Kepulauan Riau 2015 mendatang. Selain memberikan dukungan kepada Sanur, dukungan juga diberikan HKK Batam kepada H Muhammad Rudi - Amsakar Ahmad (Ramah) sebagai calon Wali Kota / Wakil Wali Kota periode 2016-2021. Pernyataan dukungan disampaikan HKK pada perhelatan silaturahmi dan pentas seni budaya Kerinci, Jambi di Golden Prawn dihadiri ribuan warga Kerinci belum lama ini. Henry Rahmadi, Ketua Harian HKK Batam sekaligus ketua penyelenggara mengungkapkan, khusus dukungan yang diberikan kepada Sani-Nurdin karena kedua tokoh ini dinilai berhasil melaksanakan pembangunan. HM Sani dinilai sudah cukup berhasil memimpin Kepri, sedangkan Nurdin Basirun dinilai sudah cukup berhasil memajukan Kabupaten Karimun. ”Alasan pertama kami mendu-
HIMPUNAN Keluarga Kerinci (HKK) Kota Batam menyatakan dukungannya terhadap pencalonan H Muhammad Sani dan Nurdin Basirun (Sanur) pada Pilkada Provinsi Kepri 2015 mendatang.
kung Sanur, pertama karena kami menilai kinerja Pak Sani selama ini sudah baik dan teruji. Dan yang kedua, beliau merupakan putra daerah yang kami nilai akan maksimal memajukan Provinsi Kepri ini,” ungkap Henry dalam rilis yang diterima oleh pewartaBatam. Selain dihadiri ribuan warga Kerinci yang berdomisili di Kota Batam, silaturahmi dan pentas seni budaya Kerinci ini turut dihadiri Kolonel Laut (PM) Nazali Lempo SH MH selaku Ketua HKK Pusat dan Dr H Basyarudin Thaib MPd mewakili Masyarakat
Peduli Kerinci di Jakarta. Dalam sambutannya, HM Sani menegaskan jika Provinsi Keprimemiliki kaitan yang erat dengan Provinsi Jambi. Jalinan silaturahmi antar dua provinsi ini ia sebut sudah berlangsung sejak lama. Dan HM Sani berjanji akan meningkatkan hubungan silaturahmi antar dua provinsi ini. Salah satu upaya yang telah dilakukan yakni membuka akses interkoneksi antar kedua provinsi dari pelabuhan Penarik yang ada di Lingga dengan Pelabuhan Kuala Tungkal yang ada di Jambi.
Interkoneksi ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperlancar arus orang maupun barang dari kedua daerah.Selain itu, antara Provinsi Kepri dan Jambi disebut Sani memiliki latar belakang kebudayaan yang sama, yakni kebudayan Melayu. “Maka dengan ini tidak salah jika saya berharap warga Jambi, khususnya warga Kerinci yang ada di Kepri untuk sama-sama menjaga marwah Melayu,” ungkap Sani. Sementara itu, HM Rudi yang turut hadir dalam silaturahmi ini berharap warga Kerinci yang ada di Batam dapat turut menciptakan serta menjaga keamanan Kota Batam. Hal ini ia sebut sangat mempengaruhi pertubuhan pembangunan serta investasi mengingat swasta juga memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan Kota Batam. “Kota Batam merupakan kota dengan penduduk yang multi etnis. Dengan ini saya berharap seluruh paguyuban yang ada bersatu guna memajukan Kota Batam,” tandas Wakil Wali Kota Batam ini. (rm/tri).
miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan secara konsisten. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. IPM Provinsi Kepulauan Riau berada dalam kategori menengah atas 66 . IPM Jakarta 78,59, Yogyakarta 77,37, Sulawesi Utara 77,36, Kalimantan Timur 77,33, dan Riau 77,25. Sejak Provinsi Kepri dipimpin HM Sani sebagai Gubernur Kepri, tercipta Pemerintahan yang Bersih dan Transparan. Provinsi Kepri sejak Tahun 2010 empat kali berturut turut berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan predikat itu, pemerintah Provinsi Kepri dinilai bersih dan akuntabel dalam penggunaan APBD. Bahkan pada tahun 2013, Kepri menempati peringkat pertama Provinsi yang memiliki capaian tertinggi sebesar 95 persen. Hal ini tak terlepas dari kemauan pemerintah dalam pengelolaan tata pemerintahan dan pelaporan keuangan transparan dan akuntabel. Indeks Kebahagiaan Kepri merupakan indeks komposit yang tertinggi dan disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Setiap aspek kehidupan memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda terhadap indeks kebahagiaan. 10 aspek itu antara lain: pendidikan, pendapatan rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi keamanan, keharmonisan
keluarga dan kondisi rumah dan aset. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)bahwa indeks kebahagian tahun 2014 paling tertinggi adalah di Provinsi Kepri. Menurut H.M Sani, semua keberhasilan itu patut disyukuri dengan terus menjaga dan meningkatkan capaian lama yang baik serta meneruskan pembangunan ke depan menuju Kepri yang lebih baik. Rasa kebersamaan harus terus dijaga dan ditumbuhkan agar pembangunan makin mantap. Tentunya, masih banyak hal yang mesti dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana dicitacitakan bersama. Pada setiap kesempatan, HM Sani mengatakan, jika ia dan Nurdin Basirun masih dipercaya masyarakat memimpin Provinsi Kepri, prioritas pembangunan yang akan dilakukan ke depan adalah Meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memantapkan pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Kemudian Meningkatkan daya saing industri dengan berfokus pada pengembangan industri pengolahan, pertanian, perikanan dan kelautan. Meningkatkan iklim investasi untuk mengembangkan potensi daerah secara maksimal. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas akses pendidikan menengah dan vokasional serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di daerah hinterland. Kemudian meningkatkan kapasitas produksi listrik daerah. (rm/mawardi)
Partai Demokrat Bertekat Menangkan H.M Sani 9 Desember Mendatang BATAM, RAKYAT MEDIA - Partai Demokrat, bertekad membirukan Kepulauan Riau. Partai berlambang mercy besutan Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, ini bertekad memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung, termasuk memenangkan HM Sani sebagai Calon Gubernur Kepri. Tekad ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Demokrat, Hinca Panjaitan, dalam lawatannya ke Kepulauan Riau baru-baru ini. Bersama sejumlah pengurus DPP Demokrat, Hinca memimpin sejumlah rapat konsolidasi pemenangan calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada serentak. Rapat konsolidasi digelar di dua tempat, yakni di Bintan Agro, Bintan dan Sekretariat Pemenangan Sani-Nurdin di Batam Center, Batam. Selain pengurus DPD dan DPC dari seluruh kabupaten/kota, rapat konsolidasi juga turut dihadiri calon kepala daerah yang diusung. Diantaranya calon Gubernur Kepri HM Sani, calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Apri Sujadi-Dalmasri Syam, serta calon Wali Kota Batam Muhammad
CALON Gubernur Kepri HM Sani (kiri) bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Demokrat, Hinca Panjaitan
Rudi. Hadir pula Ketua DPP Partai Demokrat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Dalam rapat dilaksanakan selama 2 hari sejak Rabu (28/10/15) lalu, Hinca menegaskan mesin partai Demokrat harus bergerak secara maksimal dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung. “DPP akan membackup full,” ungkapnya. DPP Demokrat ia tegaskan akan memastikan seluruh saksi telah siap bekerja maksimal dalam mengawal proses perhitungan suara pada 9 Desember mendatang. Selain itu, Partai Demokrat ia sebut bertekad “membirukan” Kepulauan Riau. Setiap kader yang duduk di legislatif (DPRD) diwajibkan memasang sebanyak 5.000 bendera partai.”Ini perintah
Ketua Umum (SBY). Ini perintah Sekjen. Bagi yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi partai,” tegasnya lagi. Dalam kesempatan malam puncak peringatan ke 87 Hari Sumpah Pemuda di Teluk Bakau, Bintan, Rabu (28/ 10/15), dalam pidatonya Hinca menegaskan jika figur yang diusung sebagai kepala daerah oleh Partai Demokrat adalah kader terbaik yang ditunjuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat memiliki kewajiban memenangkan calon yang diusung pada pemilukada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang. Menurutnya, pilihan mantan Presiden RI SBY dalam membaca dan memutuskan calon kepala daerah yang diusung tidak akan meleset. (rm/tri)
10 NUSANTARA Didesak Kejaksaan Usut Dana Publikasi Humas Pemkab Karimun Website:www.rakyatmediapers.co.id
Pemko Tanjungpinang Usulkan Jadi Kota Impor TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Pemerintah Kota Tanjungpinang mengusulkan menjadi kota untuk aktivitas impor di Provinsi Kepri.”Selama ini juga, rembesan bahan pokok impor lebih murah jika dibandingkan dengan barang lokal,” kata Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal (Disperindag Ekraf dan PM) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, Selasa. Karena, komoditas domestik yang masuk ke Ibukota Provinsi Kepri ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti cuaca dan jalur distribusi yang panjang. Sehingga tidak heran harga kebutuhan pokok lokal lebih mahal dari impor. ”Tanjungpinang juga merupakan daerah penyangga kebutuhan pokok untuk pulau-pulau di Kepri, seperti ke pulaupulau di Kabupaten Natuna, Lingga, Anambas dan Bintan,” papar Teguh. Artinya, jika persediaan di Tanjungpinang menipis, tentu menjadi kerawanan yang tidak hanya terjadi di Tanjungpinang itu sendiri melainkan di pulaupulau yang kebutuhan pokoknya berasal dari Tanjungpinang. Menurut Teguh, dispensasi impor hanya diberikan den-
gan faktor kerawanan pangan, krisis, stabilisasi harga, dan daerah terpencil. Akan tetapi, dalam kondisi perlindungan konsumen, ditambah lagi Tanjungpinang bukan daerah penghasil maka dispensasi impor perlu ada di Tanjungpinang. Hal tersebut yang membuatnya optimis Tanjungpinang bisa diberikan legal impor dari Kementerian Perdagangan. Menurut Teguh, pihaknya sudah menyurati Gubernur Kepri sejak 29 April 2015 dan berlanjut surat ke dua pada akhir Oktober 2015 dengan perihal fasilitasi dispensasi impor beras dan gula, dengan harapan gubernur menyampaikan maksud surat tersebut ke Pusat. Seandainya, kementerian menyetujui maka dinas terkait telah memiliki data mengenai pengusaha yang dinilai mampu melakukan kegiatan importir tersebut. Karena, yang berhak menjadi importir hanya pada Bulog dan pengusaha yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Sementara, peran Disperindag Ekraf dan PM Kota Tanjungpinang dalam hal ini hanya pada batas pembinaan dan pengawasan terhadap proses distribusi atau sebagai kontrol impor. (kepri/ant)
KARIMUN, RAKYAT MEDIA-Kejaksaan Negeri Karimun didesak untuk melakukan pengusutan terhadap pengelolaan dana publikasi di Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Karimun. Pasalnya, pengelolaan dana publikasi yang dikucurkan dari anggaran APBD Kabupaten Karimun mencapai miliaran rupiah tiap tahun dikabarkan rawan penyelewengan. Dimana pengelolaan anggaran publikasi media massa di humas Pemkab Karimun selama tiga tahun belakangan ini dinilai tidak transparan dan disinyalir terjadi penyelewengan. Dikabarkan modus penyimpangan yang dilakukan pengelola anggaran diduga memanipulasi laporan dan mark up nilai kontrak publikasi. Informasi yang diterima media ini dari sumber di internal Bagian Humas Pemkab Karimun mengungkapkan, tiap tahun dana publikasi yang dianggarkan Pemkab Karimun untuk media massa di tidak jelas. Disebut sebut lebih banyak masuk kantong pribadi oknum Kabag dari pada ke media massa. Bahkan, media massa yang mendapat order juga media massa yang dekat dengan Yusli. Modus penyelewengan yang dilakukan, setiap melakukan kontrak kerjasama untuk kegiatan publikasi seperti pemasangan galeri foto, advetorial kepada sejumlah media massa, oknum Kabag Humas M Yosli kabarnya menetapkan fee sebesar 10 hingga 15 dari nilai kontrak, ungkap sumber. Sumber itu menambahkan, pada tahun 2013 hingga 2015, Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Karimun, ada melakukan kon-
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
trak kerjasama dengan beberapa media massa khususnya harian lokal yang terbit di Kepri. Nilai kontrak kerjasama media massa tersebut per/ tahun ada yang mencapai Rp 400 hingga Rp 500 juta. Dari nilai kontrak itu disebut sebut M Yosli mendapat fee hingga ratusan juta. Namun dalam lapopran humas, realisasi anggaran dalam melakukan kontrak kerjasama dengan media massa pembayaran yang dilakukan tetap sesuai nilai kontrak 100 persen. Oleh sebab itu, sudah bisa dihitung berapa besar kerugian negara tiap tahun dari praktik mark up anggaran publikasi di bagian Humas Pemerintah kabupaten Karimun, sebut sumber yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini. Masih kata sumber itu, tiap tahun anggaran yang dikelola bagian humas yang dikucurkan melalui pos anggaran Sekretaris daerah (Sekda) Karimun untuk kegiatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sedikitnya mencapai Rp 5 miliar. Tetapi anggaran publikasi yang cukup besar itu hanya disalurkan Yosli kepada sejumlah media massa tertentu saja. Sedangkan media massa lainnya, khususnya media massa mingguan banyak yang tidak diakomodir. Bahkan ada media massa terbitan lokal sama sekali tidak pernah mendapat orderan publikasi yang dibiayai dari anggaran APBD tersebut. Sejumlah kalangan wartawan di Karimun menilai M.Yosli selaku kepala bagian Humas Pemkab Karimun bertindak diskriminatif atau pilih kasih. Banyak media massa mingguan yang aktif menjalankan fungsinya menyebarluaskan informasi
hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah termasuk pemkab karimun tak pernah diperhatikan. Celakanya anggaran publikasi tersebut kabarnya diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Dugaan penyelewengan yang terjadi di bagian Humas dikabarkan tak hanya pada pos dana publikasi saja. Tetapi untuk anggaran pemasangan baleho di luar Kabupaten Karimun juga disebut sebut di mark up anggarannya. Kelihaian M Yosli menggerogoti anggaran humas yang dikelolanya tak hanya sebatas dana publikasi dan pemasangan baliho Kepala daerah saja. Namun, anggaran perjalanan dinas dirinya ke berbagai daerah juga disebut sebut terjadi penyimpangan. “Bisa jadi laporan anggaran perjalanan dinas untuk dirinya sendiri dimanipulasi, dan permainan seperti ini yang dilakukan Kabag Humas di setiap daerah sering terjadi. Misalnya dia pergi cari hiburan ke Batam, tapi laporannya ke Jakarta, kalau soal tiket atau print keberangkatan kan bisa saja diminta dengan agen travel dan sebagainya yang penting kan duit,’ ujar sumber yang minta tidak ditulis namanya dalam berita ini. Sejak M Yosli menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Pemkab Karimun, penggunaan anggaran publikasi untuk media massa tidak jelas. Bahkan pembayaran publikasi galery foto yang sudah melakukan kerjasama dan MoU nilainya bervariasi mengikuti seleranya. Ada media massa yang memuat galery foto satu halaman hanya dibayar Rp1,5 juta, ada juga dibayar Rp1 juta dan ada pula yang mendapat Rp750 ribu. Na-
mun informasi yang diterima media ini, dalam laporan yang dibuat stafnya Hendri, semua media massa mingguan yang sudah ada MoU pemasangan galeri foto satu halaman dibayar Rp3 juta. Demikian juga langganan koran ada yang dibayar 1 bulan Rp 600 ribu dan ada pula dibayar Rp 300 ribu. Tapi dalam laporan kabarnya disamaratakan semua media Rp 600 ribu. Terkecuali media harian. Padahal jika anggaran publikasi yang dikelola M Yosli benar benar disalurkan dan tidak terjadi penyimpangan semua media massa lokal dapat diakomodir. Kepala Bagian Humas Pemkab Karimun M Yosli, yang coba dikonformasi terkait tudingan bahwa penggunaan dana publikasi berbau korupsi. Hingga berita ini dimuat belum berhasil di konfirmasi. Yosli tak bersedia mengangkat Hp-nya meski nada sambung ke nomor telponnya berbunyi. Demikian juga ketika di sms tidak dibalas. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Rudi Margono.SH, ketika dikonfirmasi terkait informasi adanya dugaan penyelewengan dana publikasi di Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Karimun, menyambut baik informasi yang disampaikan media ini. Namun untuk tindak lanjutnya pihak Kejaksaan akan menyelidiki kebenaran informasi tersebut. “Terima kasih atas informasinya, untuk menindak lanjutinya nanti akan kami selidiki sampai sejauh mana kebenarannya, ada beberapa informasi lainnya terkait dugaan korupsi di Pemkab Karimun sedang kita telusuri,”kata mantan Jaksa penuntut di KPK. (rm/idrawam)
Harga Pangan Meroket,
Panwaslu Kesulitan Tertibkan Kadisperindag Batam Operasi Pasar Alat Peraga Kampanye Ilegal
BATAM,RAKYAT MEDIA- Kenaikan harga bahan pokok yang terus meroket, Minggu pagi (1/11/ 2015) lalu disikapi Rudi Sakyakirti, Plt Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ESDM (Disperindag-ESDM) Kota Batam. Dia mengatakan akan melakukan pengontrolan harga pasar yang sudah meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. “Kita mengerti dengan keluhan pedagang dan masyarakat. Untuk beberapa poin barang yang mengalami kenaikan harga, memang dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah pusat. Tapi untuk bahan pokok lainnya, kita belum mengetahui apa penyebab kenaikannya. Oleh karena itu, kita akan melakukan sidak lagi, guna meninjau langsung teriakan harga pasar ini,” kata Rudi. Untuk meninjau lebih jauh mengenai keluhan pedagang dan masyarakat, media ini mencoba menelusuri beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Ba-
tam. Kenaikan tik pasar tradisional. Akan teharga turut tapi telur dan midirasakan di komplek pasar Tinyak goreng masih tetap normal ban Center. “Harga beras dan guharganya. ”Gula la naik, sedangpasir naiknya kan minyak, saRp2 ribu per kilyur, dan telur bionya, kalau telur asa,” kata Parto dan minyak salah seorang masih normal. pedagang. Rudi Sakyakirti Tapi sayur malah “Normalnya, Plt Dinas Perindustrian naik Rp1.000,00 dan Perdagangan, harga beras 1 kg per kilo Kita baESDM Kota Batam Rp7.500,00 tapi nyak rugi mas, sekarang harganya sudah pembeli sepi,” jelas Parto. Rp11 ribu. Kalau beli per Sementara itu, para konkarungnya, sebelum melon- sumen yang hendak mejak naik, beras ukuran 10 kg lengkapi kebutuhan seharibiasanya Rp110 ribu. Tapi harinya terkejut dengan sekarang sudah naik jadi kenaikan harga bahan poRp130 ribu, bahkan ada kok yang terus merangkak yang sampai Rp145 ribu. naik.”Lama-lama kita ga yang paling parah, beras bisa makan mas, naik terus. ukuran 25 kg, kemarin har- Bagaimana ini?” tanya Miganya Rp180 ribu kini sudah ra, ibu rumah tangga yang Rp250 ribu,” rincinya. tengah berbelanja. Kenaikan harga serupa Mendengar keluhan itu, juga sama di beberapa pasar Rudi kembali mengatakan, tradisional di pasar Mega kenaikan harga beras tetap Legenda dan pasar Botania. dipengaruhi oleh kebijakan Tidak hanya beras, gula pa- pemerintah pusat yang mesir, dan sayuran juga mengal- nutup kran impor beras. ami kenaikan di beberapa ti- ”Jadi bukan ada penim-
bunan, atau apalah itu. Karna impor beras sudah ditutup, maka kita pakai beras lokal saja, harganya mahal karena ongkos kirimnya lumayan besar. Lagi pula ini semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani,” kata Rudi lagi. Meskipun demikian, lanjutnya, pihaknya akan tetap melakukan peninjauan langsung terhadap harga pasar yang naik terlalu tinggi. Hal senada juga dikatakan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Gintoyono Batong. Dia membenarkan mengenai kenaikan harga beras yang sedang melanda dunia pasar nusantara. “Tapi kita tetap akan melakukan upaya yang terbaik, agar masyarakat kita bisa tetap sejahtera dan tidak semakin sulit kehidupannya. Untuk harga beras, kita sudah bicarakan itu semua, dan sudah mempersiapkan transportasi pengangkutan ke Batam dengan biaya minim. Sehingga harganyapun lebih murah,” jelas Gintoyono.(rm/cent)
BATAM, RAKYAT MEDIA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batam, Kepulauan Riau mengaku kesulitan menertibkan alat peraga kampanye pilkada yang dipasang ilegal.”Sekarang ini sudah banyak alat peraga ilegal,” kata Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Batam, Hariyanto di Batam, Senin (2/10/15) lalu. Panwaslu menemukan banyak alat peraga kampanye yang dipasang di tempat yang tidak semestinya, misalnya saja di batang-batang pohon di sepanjang jalan protokol.Hariyanto mengaku sudah berupaya menurunkan alat peraga kampanye yang melawan aturan KPU, namun spanduk dan poster itu dipasang lagi.”Masalahnya setelah kami tertibkan, enggak lama dipasang lagi,” kata dia. Meski menemukan banyak pelanggaran, namun Panwaslu belum bisa memberikan sanksi kepada peserta pilkada karena yang
ILUSTRASI Panwaslu
memasang atribut itu belum tentu pasangan calon, melainkan pendukung. Menurut dia, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan melanggar etika dan administrasi pilkada. Panwaslu Kota dan Panwas Kecamatan akan melakukan pengawasan lebih ketat. Panwaslu akan mencari cara yang efektif agar pendukung jera memasang alat peraga kampanye yang tidak sesuai. ”Kami tengah mencari format terbaik agar alat peraga tidak dipasang di luar yang ditetapkan KPU,” ujarnya. Panwaslu juga menyura-
ti KPU agar memberikan pengarahan kepada pasangan calon dan timnya terkait tata cara pemasangan alat peraga yang diperbolehkan. Sementara itu, Pilkada Batam diikuti dua pasangan calon kepala daerah yaitu Muhammad Rudi-Amsakar Ahmad yang mendapat nomor urut satu dan Ria Saptarika-Sulistiana dengan nomor urut 2.Muhammad Rudi-Amsakar Ahmad diusung Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKPI, sedangkan Ria Saptarika-Sulistiana diusung PDI Perjuangan dan PAN. (rm/ant)
Takut Dicaplok Cina, Kemenhan Lakukan Kegiatandi Natuna BATAM, RAKYAT MEDIA - Isu terkait konflik perbatasan Laut Cina Selatan jadi atensi pusat. Apalagi belakangan sempat heboh pemberitaan terkait Natuna yang diklaim lewat adanya dashline atau garis putus-putus di peta wilayah oleh Tiongkok. Kemenhan bekerjasama dengan Kesbangpolda Natuna dan unsur TNI nampaknya kini mulai giat melakukan kegiatan. Seperti salah satunya seminar wawasan kebangsaan masyarakat demi menjaga keutuhan wilayah NKRI yang digelar di Gedung Sri Serindit, Rabu (4/11/ 2015) lalu. Ratusan peserta dari perwakilan PNS, PTT, Ormas dan OKP di Natu-
na mengikuti kegiatan sosialisasi implementasi nilai-nilai bela negara ini. Kegiatan ini dihadiri Bupati Natuna, Iliyas Sabli, Ketua DPRD Natuna, Yusripandi, Kasubdit Lingia Menteri Pertahanan Kolonel Laut Edi Yulianto, Danlanal Ranai Kolonel (P) Arif Badrudin, Danlanud Ranai Letkol M.Nurdin serta Dandim 0318 Natuna Letkol (Inf) Ade David Siregar. Kendati Kepala Badan Kesbangpolda Kabupaten Natuna, Muchtar Ahmad memaparkan jika wilayah Natuna sejauh ini kondusif dan tidak ada tanda pergerakan signifikan yang mengancam keutuhan NKRI, namun ia tak menampik jika antisipasi per-
lu dilakukan. Setidaknya mendorong masyarakat untuk cinta tanah air melalui kegiatan dan program-program khusus. Beberapa narasumber menyampaikan pemaparan. Danlanal Ranai Kolonel Arif Badrudin memaparkan tentang pembangunan persatuan dan kesatuan melalui pemberdayaan kemaritiman. “Pemaparan materi bela negara juga disampaikan Kolonel Lek Dewa Gede Agung Putra (Andya Matra Udara Ditkomcad) dengan inti materi kebhinekaan disatukan oleh ideologi Pancasila,” sebut Muchtar. Ia berharap masyarakat bisa me-
miliki pemahaman terkait peran penting menjaga keutuhan wilayah NKRI. Agresivitas bangsa lain kini cukup tinggi mengincar wilayah dengan sumber daya alam besar, hal ini patut diantisipasi. “Ya paling tidak masyarakat bisa paham keberadaan Indonesia itu bagaimana oleh negara lain. Indonesia adalah negara subur kaya akan SDA,” katanya. Perang ke depannya bukan dalam bentuk invasi secara langsung, namun bisa lewat invasi ekonomi, budaya dan sebagainnya. Daerah-daerah yang punya cadangan SDA tentu menjadi target dan incaran negara lain. (rm/btmne)
SALAH satu keindahan pulau Natuna
SAMBUNGAN
Website:www.rakyatmediapers.co.id
Kamis, 5-12 November 2015 MINGGU KE-I
Penyeludupan Rokok ini terjadi dari sejumlah pelabuhan-pelabuhan tikus di Batam. Disinyalir, sejumlah perusahaan rokok Khusus Kawasan Bebas, yang kian banyak menjadi hal tersebut sebagai modus, untuk penyelundupan. Pasalnya, perusahaan yang memproduksi rokok tersebut semakin hari makin banyak. Kali ini petugas Kantor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC)
Khusus Kepri membuktikan adanya praktik tersebut. Personel DJBC di Tanjungbalai Karimun menangkap rokok Khusus Kawasan Bebas di perairan Tanjung Batu Kundur kabupaten Karimun pada pukul 11.30 WIB hari Minggu, (1/11/2015) lalu. Sebanyak Rokok Kawasan Bebas merk Trust +159 slop,H-Mild +315 slop dan Doff +160 slop,dengan total +634 slop @10 bungkus @16 batang-101.440 batang.
Polda Kepri Sepuluh unit armada pengangkut sampah jenis lori convector terparkir di pool sebelah kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam
Tambah Mobil Angkutan Sampah Tidak Juga Optimal Sampah BATAM, RAKYAT MEDIA Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam membeli sepuluh unit armada pengangkut sampah. Saat ini armada tersebut sudah berada di pool sebelah Kantor DKP Kota Batam, Jumat (30/10/15) lalu. Mobil ini berjenis lori convector yang dilengkapi sistem hidrolik dalam pengoperasiannya. Kabid Kebersihan DKP Batam, Yudi Admaji mengatakan, sepuluh unit mobil ini dibeli menggunakan APBD murni Tahun 2015. Satu unit mobil dibeli seharga Rp 726 juta melalui proses e-katalog. Kesepuluh mobil ini akan beroperasi di kawasan industri dan pertokoan, karena kapasitas angkut sampahnya yang cukup besar. “Jadi tidak bisa dioperasi-
kan ke wilayah yang kecil, ini difungsikan pengangkutan sampah di daerah industri dulu,” ujar Yudi Admaji. Satu unit mobil dapat menampung 12 meter kubik atau 8 ton sampah untuk sekali jalan. Diharapkan dengan adanya tambahan mobil ini, proses pengangkutan sampah dapat ditangani lebih cepat. Nantinya satu mobil akan dioperasikan dua petugas dan satu sopir. Ia menambahkan, ada enam wilayah diutamakan dalam mengoperasikan sepuluh unit mobil, dengan rincian, Batam Kota mendapat 6 unit mobil,Sekupang 1 unit,Batuaji 1 unit,Sagulung 1 unit, danNongsa 1 unit. Sementara tiga kecamatan lagi yakni Bengkong, Batuampar, dan Lubukbaja masih ditangani
Balikan Duit menjalani hukuman penjara selama 6 tahun.”Karena denda Rp200 juta dibayar, maka dia tidak perlu menjalani hukuman subsidair selama 1 tahun 6 bulan sesusai putusan majelis hakim,” jelasnya. Terkait putusan agar harga terpidana disita dan dilelang sebagai pengganti kerugian negara, ia mengatakan batal demi hukum karena yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara tersebut.”Pengembalian uang negara ini merupakan kesadaran dari terpidana. Sebagaimana yang kita saksikan, kita komit untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi oleh koruptor,” terang dia. Uang tersebut, tambah dia, diserahkan terpidana didampingi istri dan keluargan ke Kantor Kejari Ranai di Jalan Pramuka sekitar pukul 11.00 WIB di hadapan sejumlah jaksa dan staf Kajari Ranai.”Kita apresiasi atas hal ini,” kata dia.Perkara korupsi pengadaan alat peraga dan praktik olahraga siswa di Dinas Pen-
Sambungan Hal. 1
didikan Natuna tahun ajaran 2011 menyeret enam orang sebagai terdakwa. Keenam terdakwa tersebut adalah Jasman Harun mantan Kepala Disdik Natuna dan Pengguna Anggaran (PA); Asmadi selaku kontraktor dan Direktur CV Segi Lima Grup; Agus Ferdinan, Indrawadi dan Tasimun sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP); serta Fredi ferdianto alias Kim Tjhiu sebagai pemilik toko. Keenam terdakwa diadili secara terpisah dengan empat berkas perkara di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungpinang pada Agustus 2014 lalu. Mereka didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan sarana pendidikan dengan total anggaran Rp5 miliar dari APBD 2011.”Sejumlah alat peraga olahraga yang diadakan, di antaranya bola kaki, bola voli, net, raket badminton, dan alat olahraga lainnya. Namun, sejumlah barang yang diadakan CV Segi Lima Grup, sebagai pemenang tender, tidak se-
“Otak Korupsi” Sumber itu menambahkan, sebelumnya ia menduga bahwa kasus tersebut tidak akan berlanjut sampai ke pejabat di level atas, kalaupun diusut yang kena bawahannya, kalau kasus itu melibatkan pejabat tentu polisi akan berhitung untuk melanjutkannya,” tambah sumber itu lagi. Sementara Ketua Kelompok Diskusi Anti 86 Tain Komari, ia sangatmendukung langkah Polda Kepri mengusut kasus korupsi pengadaan alat laboratorium BP Batam itu hingga tuntas. Sebab, langkah polisi tersebut bisa menjawab kecurigaan sebagian masyarakat yang menduga bahwa kasus korupsi pengadaan alat laboraturium di BP Batam dipeti-eskan. Tain menyebutkan, kasus korupsi ini mendapat perhatian banyak kalangan. Sebab, tidak hanya melibatkan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tetapi juga pejabat setingkat deputi. ”Kasus ini menjadi menarik perhatian publik lantaran keterlibatan oknum Deputi di dalamnya. Biasanya, dalam mengungkap kasus korupsi di BP Batam, penyidikan terhenti di pejabat teknis. Sementara atasannya bebas melenggang dan tak tersentuh hukum, ujar Tain. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Arif Budiman, beberapa waktu lalu pernah menjelaskan kepada wartawan di Mapolda Kepri, bahwa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi laboratorium tersebut kemu-
oleh pihak ketiga atau mitra pengangkut sampah. Data terakhir menyebutkan untuk saat ini DKP Kota Batam dilengkapi dengan armada 67 pick up, 54 ambrol, serta 482 pekerja.Setiap harinya sebanyak 750 ton sampah berasal dari rumah tangga, dan 200 ton lebih berasal dari industri. Sehari rata rata sampah yang ada di Kota Batam ada 1.000 ton. Yudi mengharapkan dengan penambahan armada, pengangkutan sampah lebih baik kedepannya. Ia juga meminta masyarakat mau bekerjasama dengan DKP dalam masalah sampah, seperti tidak membuang sampah di luar bak sampah yang telah disediakan. “Kalau sampah tercecer, petugas jadi tambah lama kerjanya,” terang Yudi mengakhiri.(rm/bp)
suai spesifikasi teknis dan SNI sesuai kontrak, sehingga merugikan negara sebesar Rp2,4 miliar,” terang dia. Atas perbuatannya, masingmasing terdakwa didakwa jaksa penuntut umum (JPU) dengan Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo pasal 55 KUHP dalam dakwaan primer.”Dalam dakwaan subsidair, keenam terdakwa didakwa dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP,” jelasnya. Khusus Fredy, tutup dia, bila tidak mengembalikan kerugian negara dengan jumlah tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.”Namun, terpidana sudah mengembalikan uang negara tersebut, dan dalam waktu 2 kali 24 jam kita serahkan ke kas negara,”ujarnya.(rm/trianto) Sambungan Hal. 1
ngkinan ada tersangka baru, selain HP, tergantung pemeriksaan. Dalam kasus ini, Arif menjelaskan pihaknya telah memeriksa sejumlah pejabat BP Batam, termasuk menggeledah perusahaan rekanan tersebut di Bandung. Akan tetapi setelah mendekati lima bulan kasus tersebut bergulir,siapa oknum pejabat BP Batam yang akan menjadi tersangka baru seperti yang disebutkan Kasubdit III Tipikor AKBP Arif Budiman tidak jelas. Bahkan, belakangan ini berkembang isu penanganan kasus korupsi laboratorium ini kabarnya bakal dipeti-eskan Sumber lain menyebutkan, Heru Purnomo yang saat ini ditahan kabarnya sengaja pasang badan untuk melindungi atasannya yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut agar tidak terseret seret. Sebab kedua deputi yang pernah menjadi atasannya merupakan orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi tersebut “Heru Purnomo ditahan, kabarnya kedua oknum deputi ini yang menanggung keluarganya, sebelumnya istri Heru Purnomo hampir tiap hari kasak kusuk di kantor BP Batam, mau menemui oknum pejabat bersangkutan, mungkin minta pertanggungjawaban soal suaminya ditangkap polisi, tapi belakangan ini sudah tak kelihatan lagi, kemungkinan sudah diselesaikan oleh kedua oknum pejabat itu,”ungkap sumber itu.
Terkait soal korupsi alat uji laboratorium BP Batam, tak hanya dua deputi yang telah diperiksa polda Kepri, tetapi Kepala BP Batam Mustofa Wijaya, juga pernah ikut diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri sebagai saksi. Mustofa Wijaya diperiksa saat itu selama empat jam, diruang Subdit Cyber Crime Polda Kepri. Kasus tersebut terungkap berawal dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), atas penyelewengan itu negara mengalami kerugian Rp577 juta. Adapun modusnya, dengan melakukan mark up harga. Harga pengadaan tersebut sudah ada, tetapi dimanipulasi sehingga negara mengalami kerugian. Deputi Bidang Pelayanan Umum Fitra Kamaruddin, ketika hendak dikonfirmasi media ini di kantornya maupun melalui sms terkait disebut sebut keterlibatannya dalam kasus laboratorium uji BP Batam, hingga berita ini dimuat belum berhasil dikonfirmasi Sementara Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kepri AKBP Hartono, ketika dikonfirmasi Rabu (4/11/2015) melalui Short Message Servis (SMS) ke ponselnya soalsejauh mana penanganan kasus korupsi laboratorium uji BP Batam yang ditangani Ditreskrimsus Polda Kepri. Hartono hanya menjawab singkat bahwa penanganan kasus tersebut sedang dalam perbaikan berkas sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU),balas Hartono. (rm/mwd)
Ia mengatakan kasus ini masih dalam pengembangan Polda Kepri. Sebab masih ada bandar besar diatas Ck. Namun hingga kini, CK tak memberitahukan siapa pemasoknya. Soleh mengungkapkan penangkapan ini beradasarkan informasi dari masyarakat. Dari informasi ini, didapat bahwa ada pengedar narkoba jenis sabu yang beroperasi di Lubukbaja. Saat polisi melakukan pengecekan, beberapa orang membenarkan informasi ini.”Lalu kami bergerak ke lokasi yang disebutkan masyarakat pada Minggu (25/10) lalu,” ucapnya. Pada saat pengecekan itu, di dekat jalan masuk perumahan Marinapark, Lubukbaja, polisi melihat Ck, polisi mengenalinya dari ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat. Ck pada saat itu sedang berada di atas motor.”Kami dekati CK, sebelumnya kami
memperkenakan diri sebagai Polisi Polda Kepri. Selanjutnya kami menggeledah Ck,” ungkapnya. Ternyata informasi tersebut benar, dari saku celana CK ditemukan narkoba jenis Sabu. Karena tak puas dengan jumlah yang didapat, polisi lalu meminta Ck
sah, dan memerintahkan agar Polri melanjutkan penyidikan. “Dalam putusan itu disebutkan perkara harus dilanjutkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung,” katanya. Nah, kata Alvonso, dalam perjalannya berkas itu bolak-balik dari Bareskrim ke kejaksaan. Ternyata, sesal dia, banyak yang tidak dilengkapi polisi dalam berkas itu. Anehnya lagi, dalam resume berkas itu polisi menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini. Di satu sisi, kata dia, penyidik sudah menetapkan tersangka. Namun, di sisi lain menyatakan tidak ada unsur pidananya. “Ini sangat aneh, ada apa sebenarnya?” kata dia. Menurut dia, jaksa sudah jelas memberikan petunjuk bahwa sesuai pasal 1 ayat 2 KUHAP penyidik yang menyidik kasus harus membuat peristiwa pidana terang benderang. “Tapi, ini justru mengaburkan dan membuat perkara itu tidak ada unsur pidana,” katanya. Dia mengatakan, sebelumnya juga sudah melaporkan ke Propam atas dugaan intervensi dalam kasus ini. Dalam perjalannya, kata dia, Propam menyata-
Petugas Imigrasi gat meremehkan pendatang dari Indonesia khususnya yang masuk melalui jalur Batam-Singapore. Setiap pendatang yang memegang passport Indonesia petugas ditempat pemeriksaan imigrasi mempertanyakan berbagai hal dan terkesan mencari cari kesalahan, apalagi WNI yang tak bisa menjawab pertanyaan tujuan kedatangan ke negara tersebut, mereka langsung disuruh masuk ruangan khusus untuk diinterview dan bahkan ditolak masuk Wartawan media ini yang mengalami sikap tidak bersahabat petugas imigrasi Singapore di Harbourfront Centre ketika berkunjung ke Singapore Kamis (30/10/2015) pekan lalu. Tak sedikit WNI memprotes mekanisme pelayanan di loket Imigrasi Harbourfront Centre yang mempersulit dan mencari cari kesalahan WNI saat melakukan pemeriksaan passpor. Pelayanan terhadap warga Indonesia terkesan diskriminatif Sedikitnya ratusan WNI yang antri di tempat pemeriksaan imigrasi berbaur dengan warga asing lainnya ketika hendak masuk ke Singapore, pelayanannya dipersulit. Jika tepat pada giliran WNI, mereka diberondong berbagai pertanyaan, apalagi tak bisa terjawab, petugas imigrasi berpakaian biru tua langsung menggiring WNI tersebut ke suatu ruangan disana mereka diperiksa hingga berjam jam. Bahkan selesai diperiksa kemudian ditolak masuk dengan alasan tidak jelas. Tindakan petugas imigrasi Singapore yang sengaja mempersulit dan mencari cari kesalahan WNI apabila hendak masuk di negara itu dinilai sangat merendahkan martabat bangsa dan
Sambungan Hal. 1
Rokok selundupan yang dibawa dengan menggunakan MV Marina Srikandi asal Pulau Batam. Rokok akan diselundupkan ke Kuala Tungkal, Jambi. ”Rokok Khusus Kawasan Bebas itu berasal dari Batam dan tidak ada cukai,” ujar Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Parjiya, kepada wartawan Selasa (3/11/2015) kemarin di Karimun. (rm/syam) Sambungan Hal. 1
Pengusaha Hotel akta autentik dan penggelapan terhadap Hotel BCC di Batam, yang sudah menjerat pengusaha Tjipta Fudijiarta sebagai tersangka. Mereka mengendus, ada upaya kasus yang ditangani Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri ini diintervensi. “Kami meminta kepada Kapolri dan Kabareskrim agar berkas perkara kasus yang dilaporkan klien kami, Conti Chandra, tidak dilakukan SP 3 kembali dan segera dikirimkan ke kejaksaan agung agar segera P21,” kata Alvonso kepada wartawan Rabu (4/ 11/2015) di Mabes Polri usai mengantarkan surat untuk Kapolri Dijelaskannya, kliennya melaporkan Tjipta dan kawan-kawan sejak Juni 2014. Kasus awalnya ditangani Dittipidum Bareskrim Polri kemudian dilimpahkan ke Dittipideksus Bareskrim Polri. Namun, kata dia, Dittipideksus kemudian menghentikan penyidikan pada 1 Juli 2015. Mendapat kabar itu, Conti mempraperadilankan penerbitan SP3 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim dalam putusan nomor 70/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel tanggal 18 Agustus 2015 menyatakan bahwa SP3 itu tidak
11
pemerintahan Indonesia. Pihak Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) untuk Singapore kabarnya sudah melakukan protes terhadap tindakan semena mena petugas imigrasi Singapore terhadap WNI yang akan masuk ke Singapore. Tindakan semena mena yang dilakukan petugas imigrasi Harbourfront Singapore, juga terjadi pada pemimpin redaksi Koran Suara Mandiri Pos, saat berkunjung ke Singapore Kamis (30/10/ 2015). Yang bersangkutan ditolak masuk dengan alasan tidak jelas. Padahal ia sudah memiliki passport. Menurut pemimpin koran mingguan terbitan Batam ini, pada saat pemeriksaan passpor ia sudah menjelaskan bahwa dirinya akan berkunjung ke bagian penerangan KBRI Singapore, Chatsworth Road Singapore, untuk suatu keperluan. Namun, polisi imigrasi keturunan India bernama Televender Shing dan R Ramesh, justru menyuruhnya masuk ke ruangan pemeriksaan. “Didalam ruangan khusus saya diperiksa dan dipaksa untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian dicocokan dengan passport, tapi setelah diperiksa sekitar satu jam akhirnya tidak diperbolehkan masuk,” ujatnya kepada media ini di Batam. Dijelaskannya, bukan hanya dia saja yang diperlakukan semena mena oleh petugas polisi imigrasi Singapore, tetapi cukup banyak warga Indonesia yang masuk melalui jalur Batam-Singapore dipersulit dan dicari cari kesalahannya kemudian mereka usir balik ke Indonesia. Menurutnya, dia sempat
menunjukan rumahnya. ”Ternyata dalam rumah ditemukan narkoba jenis sabu juga,” tuturnya. Akibat perbuatanya, Ck dijerat dengan pasal 114 ayat dua dan pasal 112 ayat dua Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika. (rm/bps) Sambungan Hal. 1
kan bahwa ada dugaan intervensi dari salah satu jenderal di Bareskrim dalam penanganan kasus ini. “Investigasi Propam menyatakan ada intervensi dalam kasus ini,” katanya. Lebih lanjut dia berharap agar kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dia tak ingin kasus ini di SP3. Sebab, mereka sudah mendapat kabar tertulis dari Dittipideksus bahwa kasus ini akan di SP3. “Memang suratnya belum ada. Tapi, secara tertulis sudah dinyatakan akan di SP3. Kami tidak ingin itu terjadi. Kasus ini harus dituntaskan,” timpal Kabid Intelejen investigasi Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pimpinan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI Budi Prihyono, Rabu (4/11). Dia mengatakan, kalau dihentikan maka polisi tidak mematuhi putusan praperadilan PN Jaksel. “Kalau ini SP3 diterbitkan lagi, maka ini menyalahi putusan praperadilan,” kata Rudi. Dia berharap, Kapolri menindak tegas jika memang ada oknum anggotanya yang mengintervensi dan bermain-main dalam kasus ini. “Kami minta Kapolri bertindak tegas,” tuntas Rudi.(rm/bps) Sambungan Hal. 1
mempertanyakan soal kewajiban petugas imigrasi polisi Singapore memaksa WNI untuk memperlihatkan KTP. Sebab, penerbitan paspor Indonesia telah melalui prosedur internasional berupa melampirkan identitas kewarganegaraan. “Saya menilai tindakan petugas imigrasi polisi Singapore meremehkan warga Indonesia, petugas Imigrasi tidak punya hak melihat KTP WNI, karena paspor merupakan dokumen dan identitas kewarganegaraan bagi setiap orang yang berkunjung ke berbagai negara. Oleh karena saya perotes kepada Konsul Jendral (konjen) Singapore di Batam,” ujarnya. Dikatakannya, dia sudah melakukan protes terhadap Konsol Jendral (Konjen) Singapore di Batam terkait tindakan petugas imiugrasi Singapore yang meremehkan martab warga Indonesia ketika berkunjung ke Singapore,” Saya sudah bertemu dengan Konsulat Jendral (Konjen) Singapura Gavin Chay di gedung Sumatera Promotion Centre, saya protes soal saya ditolak, apakah passport saya tidak berlaku,”katanya. Sementara Konjen Singapore ketika dikonfirmasi media ini Selasa (3/11/2015) di kantornya gedung Sumatera Batam Centre, menyesalkan tindakan tersebut. Pije mengatakan, dia akan mempertanyakan persoalan yang sebenarnya kepada imigrasi Singapore,” Nanti saya tanyakan apa masalahnya, memang di Singapore itu ketat, kalau dokumen kita tidak sesuai pasti itu jadi masalah, walau demikian saya akan tanya dulu apa persoalannya, ”kata Pije yang didampingi Mr Fong. (rm/mawardi).
KORAN UMUM
Sabtu, 24-31 OKTOBER 2015 MINGGU KE-III
Media Ini Terdaftar di Dewan Pers
Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Indonesia
Telp Redaksi: (0778) 7498179,(0778)479636 - Fax (0778)-479529, Website: www.rakyatmediapers.co.id, Email redaksi: rakyatmedia77@yahoo.com
Edisi : # 135 Tahun III, Harga: Rp5.000,-
Direktur PTSP BP Batam Kabur
Ilustrasi : Stok beras
Stok Beras di Bulog Tanjungpinang Hanya Tinggal Beras Raskin TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Tanjungpinang, hingga saat ini mulai merangkak naik. Beras yang biasanya per kilogram Rp 8.500 sampai dengan Rp 10 ribu, saat ini telah mencapai Rp 10.500-12.500 di sejumlah pasar tradisional. Tragisnya, ketersedian stok beras di Bulog Sub-Divre Tanjungpinang, ternyata hanya beras untuk warga miskin alias raskin. “Untuk stok raskin pada keluarga RTS di 4 kabupaten/kota, Tanjungpinang, Lingga, Natuna, Anambas dan Bintan, saat ini masih tersedia 3-4 bulan ke depan. Tetapi kalau utuk kalangan umum kami tidak ada stok, dan merupakan wewenang Disperindag,” kata Kepala SubDivre Bulog Tanjungpinang Edi Ahnis pada pewarta, Sabtu (31/10/2015) lalu. Bulog Sub-Divre Tanjungpinang, tambah Edi tidak melakukan distribusi beras ke pasar, karena memang bukan pengepul atau penampung beras dari hasil pertanian di Kepri. Terkait dengan operasi pasar. Edi menambahkan, dapat dilakukan Bulog, kalau ada permintaan dari Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan kenaikan 20-25 persen harga beras selama 3 bulan. “Kalau ada permintaan dari pemerintah untuk melakukan operasi pasar, dengan bukti adanya kelangkaan serta naiknya harga beras 20-25 persen dalam 3 bulan dibuktikan dengan hasil surpei BPS, baru kami dapat melakukan operasi pasar,” ujar Edi lagi. Di tempat terpisah, Sekdako Tanjungpinang Riono mengatakan, adanya kelangkaan dan naiknya harga beras di Tanjungpinang, hingga saat ini belum mendapat laporan dari Disperindag dan UKM Tanjungpinang. Namun dari hasil rapat koordiansi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), ketersediaan beras bagi kalangan RTS di Tanjungpinang, hingga 4 bulan kedepan masih mencukupi, dengan jumlah 800 ton. “Untuk stok ýberas bagi kalangan umum di tingkat distributor pasar, saya belum mengetahui. Demikian juga ada kenaikan harga, nanti coba saya perintahkan Disperindag melakukan survey dan monitoring dulu,” ujar Riono. (rm/btd)
Dicari Biro dan Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Untuk Wilayah : 1. 2. 3. 4.
Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai (Serge) Kota Tebing Tinggi Kota Medan Bagi yang berminat bisa menghubungi Perwakilan Koran Umum Rakyat Media Sumut Saudara Sofian. M Hp 085262440490
DidugaTerlibat Suatu Kasus BATAM, RAKYAT MEDIA – Heboh, kaburnya Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam. Sebelum menghilang sejak Agustus 2015 lalu ternyata oknum Direktur PTSP ini yang per-
nah diperiksa oleh Mabes Polri disebabkan percaloan lahan di Batam sudah menjual semua harta bendanya. Berbagai harta bendanya dijual sebelum kabur, seperti kendaraan dan
Dwi Djoko Wiwoho
Bapedal Cek Izin
Reklamasi Pantai di Punggur Dalam BATAM, RAKYAT MEDIA Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam mengaku tidak mengetahui adanya pekerjaan reklamasi pantai yang dilakukan di kawasan Kampung Tua Punggur Dalam. “Mesti saya cek dulu,” kata Kepala Bapedal Kota Batam Dendi Purnomo singkat kepada media dia ini melalui pesan eletroniknya, Sabtu (31/10/ 2015) lalu, saat disinggung mengenai izin reklamasi yang diduga ilegal tersebut. Menurut warga yang rumahnya terendam banjir akibat reklamasi pantai tersebut, aktivitas penimbunan yang dilakukan pengusaha berinisial As sudah berlangsung tiga sampai empat bulan lalu. “Tetapi dia (As) sudah tahu hal ini akan dialami warga. Makanya kita diminta pindah,” kata anak Muslimah sambil mengangkut perabotan rumahnya yang terendam akibat hujan pada Jumat kemaren. Penimbunan yang dilakukan
pemilik gudang ikan di Punggur Dalam itu mengelilingi rumah warga yang masih bertahan. Beberapa rumah lainnya sudah terlihat ambruk dan roboh. Jika hujan beberapa rumah yang tersisa terendam banjir. “Ada sebagian yang disuruh pindah, tapi kavling dikasih. Ada juga yang tidak dapat kavling. Tapi yang dapat kavling juga membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk membangun rumah. Dari mana kami bisa dapat uang sebanyak itu,” ujarnya kesal. Warga yang bertahan di lahan tersebut berharap, ada perhatian dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasalnya, jika hari hujan banjir dipastikan akan menenggelamkan kembali rumah mereka. Sementara itu, As yang diduga melakukan reklamasi laut untuk melakukan perluasan gudang ikannya tidak bisa ditemui. Sejumlah pekerjanya di gudang ikan itu tidak mau bicara satu patah kata pun. (rm/*)
STOP PERS Redaksi Koran Rakyat Media memberitahukan kepada Instansi pemerintah/Polri/ABRI dan pengusaha Swasta Bahwa N a m a : 1. Muhammad Iqbal 2. A s r u l 3. Yusdianto
(Tanjungbalai Karimun) ( Tanjungbalai karimun) ( Tanjungpinang )
Sejak pengumuman ini diterbitkan yang bersangkutan telah dipecat Sebagai wartawan/Kepala Biro Koran Rakyat Media. Segala tindak tanduk yang bersangkutan sehingga merugikan pihak lain, tidak menjadi tanggungjawab penerbit. Demikian juga Kartu Pers yang masih di pegang oleh yang Bersangkutan. Setelah pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku lagi MAWARDI Pemimpin Redaksi
rumah yang dimilikinya di Batam dan Jakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah pegawai BP Batam yang minta tidak disebutkan indentitasnya pada media ini beberapa hari lalu di Kkantor BP Batam, ”Rumahnya ada dua, di Batam dan Jakarta kabarnya sudah dijual, kami tahu dia katanya cuti, ternyata kabur,”ujarnya. Informasi diterima media ini, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Dwi Djoko Wiwoho yang juga sebelumnya menjabat sebagai Humas BP Batam, menghilang sejak mengambil cuti bulan Agustus 2015 lalu Isu yang berkembang belakangan ini terkait menghilang-
nya Djoko, masih simpang siur, pihak BP Batam juga hingga kini tidak mengetahui keberadaan Djoko. Ada yang menyebut Djoko diduga bergabung dengan kelompok militan ISIS di Suriah.DJoko bersama istri, anak dan keluarga dari istrinya masuk ke Suriah melalui Turki dengan visa turis Namun sumber lain yang berkembang, menyebut nyebut Djoko terlibat kasus percaloan lahan yang selama ini digelutinya secara terselubung dan dikabarkan melibatkan sejumlah petinggi BP Batam sehingga ia kabur melarikan diri dengan meninggalkan tugasnya sebagai Direktur BP Batam Djoko Wiwoho seharusnya mulai bekerja kembali tanggal 2 September 2015, namun sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali bekerja, bahkan tidak bisa dihubungi meski pihak PB Batam sudah menghubungi keluarganya. (rm/mwd)
Polda Kepri Pecat 46 Anggota Polisi Bermasalah BATAM, RAKYAT MEDIA - Sebanyak 46 anggota Polda Kepri dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat berbagai tindak indisipliner dan pelanggaran hukum. ”Ada yang diberhentikan karena kasus narkoba. Ada yang indisipliner dan berbagai pelanggaran lain sehingga diambil tindakan tegas,” kata Kabid Humas Polda Kepri AKBP Hartono di Batam, Senin (2/10/15) lalu. Rincian anggota yang diberhentikan tidak dengan hormat adalah sebanyak satu orang pada 2008, 3 orang pada 2009, 5 orang pada 2010, 6 orang pada 2011, 2 orang pada 2012, 8 orang pasa 2013, 9 orang pada 2014 dan 11 orang pada 2015. Anggota yang diberhentikan, kata dia, ada yang awalnya bertugas pada satuan kerja di Polda Kepri dan seluruh polres/polresta di Provinsi Kepri.”Setelah dikeluarkan surat keputusan pemberhen-
Kapolda Kepri, Brigjen Pol Arman Depari
tian oleh Kapolda Kepri maka anggota tersebut bukan lagi menjadi anggota Polri, dan sudah kembali ke masyarakat sipil biasa,” kata dia. Dengan banyaknya anggota yang diberhentikan, kata Hartono, diimbau pada masyarakat agar berhatihati supaya tidak menjadi korban jika diantaranya ada yang masih bertindak mengatasnamakan institusi kepolisian.
“Masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan yang mengaku-ngaku sebagai anggota Polri, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan ataupun tindakan kriminal. Serta tindakan lainnya seperti mengaku bisa meluluskan calon yang akan masuk Polisi. Karena bisa jadi ada mantan anggota yang masih mengaku sebagai Polri,” kata Hartono. Apabila masyarakat menemukan hal-hal seperti itu agar melaporkan ke kantor Polisi terdekat,”Anggota Polri yang bertugas dilapangan selalu dibekali dengan bentuk indentitas diri yang diketahui oleh pimpinannya berupa tanda pengenal diri, dan surat perintah tugas. Jika tidak memiliki itu, segeralah melapor,” kata dia. Polri, kata dia, berkomitmen untuk terus berbenah sesuai dengan program revolusi mental yang diusung dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. (rm/ant)
Kadispora Kepri Tak Tahu Pengunaan Dana JPI Rp2,8 Miliar TANJUNGPINANG, RAKYAT MEDIA - Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepri, Doli Boniara, mengatakan, belum mengetahui pengunaan Rp2,8 milliar dana APBD Kepri yang dialokasikan untuk perayaan Hari Sumpah Pemuda (HSP) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) tingkat Nasional di Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Demikian juga mengenai keterlibatan dan perekrutan EO (event organizer) Laksamana Negeri Pantun dalam pelaksanan di dua acara kegiatan tersebut. Alasannya, karena memang belum dilaporkan Kepala Bidang (Kabid) Kepemudaan, Amril Agustar. ”Saya akan koordinasikan dahulu dengan panitia lainya. Kalau tentang fasilitas, kami sudah berusaha, termasuk air, listrik, serta MCK dalam kegiatan PJI ini,”
ujar Doli Boniara kepada wartawan. Sedangkan mengenai EO yang mengurus pelaksanaan JPI serta HSP, dikatakan Doli, langsung ditangani salah satu EO yang ditunjuk oleh Kementeriaan Pemuda dan Olahraga. Ditanya mengenai alokasi dana yang digunakan, Doli Boniara mengaku belum mengetahui. Namun dengan adanya defisit di APBD Kepri 2015, Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri juga sudah melakukan rasionalisasi dana tersebut.”Total alokasi dana seluruhnya saya belum tahu, sebelumnya itu sudah dirasionalisasi karena defisit,” jelas Doli. Sebelumnya, minimnya fasilitas mandi dan MCK (mandi, cuci, kakus) serta air di lokasi perkemahan JPI di lapangan Sulaiman Abdullah Tanjungpinang, dikeluhakan sejumlah peserta. (rm/btd)
AGEN DAN KIOS KORAN UMUM RAKYAT MEDIA DI MEDAN Suyitno: Kios Jalan Niaga Pajak Batang Kuis, Marisi Purba : Kios Pajak Gambir Tembung, Agus: Kios Jalan Letda Sujono/Depan Aksara Medan, Sihite: Toko Buku Jalan Milinium Sei Sekambing Medan, Farida Sijabat: Kios Jalan Medan Binjai Tomang Elok Medan, Juraidah: Kios Jalan Gaperta Helvetia Medan, Butet : Kios Simpang Zipur Medan, Sulaiman : Kios Jalan Kapt Sumarsono Pajak Pulau Brayan Medan, Pustaka Amal : Toko Buku Jalan Setia Luhur Pulau Brayan, Neta Ginting : Kios Jalan Amal/Gaperta Ujung Medan Sunggal, H. Nurdin : Kios Jalan Pinang Baris Sunggal Medan, M.Yusuf : Kios Simpang Kantor Bupati Stabat, Alim Siregar : Kios Tugu Binjai, Toko Buku Amka, Jalan Jend A.Yani Binjai, Kios Rokok Aan : Tanah Lapang Merdeka Binjai, Edison Dalimunte : Kios Jalan Binjai Km12 Depan Supermarket Mandiri Medan, Ibu Rini : Simpang Pos Padang Bulan Medan.