SIMAK REAL COUNT SEMENTARA PILEG DPRD KOTA BOGOR DI HALAMAN 6-8
Senin
HARGA Rp4.000 BERLANGGANAN
26 Februari 2024 16 syaKban 1445 H
Rp90.000
Terbit 12 halaman
Angket
Bisa Bareng Sengketa
di MK
Tahun 1999 DPR menggunakan hak angket terkait pelaksanaan Pemilu pada 1999. Saat itu DPR membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket Pemilu buat menyelidiki dugaan pelanggaran dana kampanye dan disahkan oleh KPU.
Pelaksanaan hak angket dinilai dapat dilakukan bersamaan meski penyelesaian pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat itu disampaikan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie.
Pansus kemudian menemukan beberapa pelanggaran terkait penggunaan dana kampanye yang dituangkan dalam penyelidikan, tetapi tidak ada sanksi tegas yang diberikan.
Tahun 2004
ANGKET...Baca Hal 9
Dari hasil penyelidikan Pansus tidak menemukan bukti kuatnya keberadaan lokasi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Penggunaan hak angket oleh legislatif di Indonesia pertama kali dilakukan pada 1950 oleh R Margono Djojohadikusumo. Ketika itu Margono yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) mendorong DPR menggunakan hak angket buat mengusut untung rugi penggunaan devisa oleh pemerintahan Presiden Soekarno.
DPR kembali membentu Pansus hak angket pada 2009 buat mengungkap dugaan hakikat dan inkonsistensi KPU dalam penyelenggaraan pemilu.
DPR kembali membentuk Pansus hak angket pada 2004 buat mengusut dugaan manipulasi data dalam proses penghitungan suara.
Hak Angket
Tahun 2009
Jejak Hak Angket Pemilu
Hasil penyelidikan Pansus merekomendasikan agar KPU dihentikan, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Hak Angket? Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Tujuannya adalah sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap pemerintah atau lembaga eksekutif.
Hak angket baru digunakan lagi oleh DPR pada 1980 atau era Orde Baru. Pada saat itu terjadi skandal sengketa warisan antara mantan pejabat Pertamina H Thahir dengan pemerintah.
Akan tetapi sampai Pemilu perdana pada 1955 ternyata usulan hak angket itu menguap atau tidak jelas nasibnya.
Hukum Landasan hukum syarat menggunakan hak angket oleh DPR diatur dalam Pasal 177 Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Syarat mesti dipenuhi supaya DPR bisa mengajukan hak angket kepada pemerintah adalah diajukan paling sedikit oleh 25 anggota legislatif dan lebih dari 1 fraksi.
Usulan itu juga mesti didukung partai lain supaya memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan. Selain itu, permohonan hak angket mesti menyertakan dokumen berisi informasi tentang materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan pelaksanaan penyelidikan. DPR kemudian harus menggelar sidang paripurna buat memutuskan menerima atau menolak hak angket. Jika usulan itu diterima dalam rapat paripurna, maka DPR segera membentuk panitia hak angket terdiri dari semua unsur fraksi di DPR. Akan tetapi, jika usulan itu ditolak maka hak angket tidak bisa diajukan kembali.
TPN: MK Tak Mampu Banyak hal terkait Tangani kecurangan yang tidak Kecurangan pemilu bisa diselesaikan JAKARTA–Pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) lebih tepat diselidiki melalui hak angket DPR bukan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyatakan, penyelidikan pelanggaran dan kecurangan Pemilu harus dilakukan melalui hak angket daripada ke MK yang kewenangannya terbatas.
di MK,’’
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud,
Chico Hakim
TPN...Baca Hal 9
Sumber: Kompas dan diolah dari berbagai sumber
BPJS Kesehatan Jadi Syarat SKCK JAKARTA–Jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 267.311.566 orang. Untuk mendorong agar seluruh masyarakat Indonesia terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dilakuan sanksi administrasi publik.
BPJS...Baca Hal 9
INDEKS
MUNCUL ENDEMIK DBD
Dua Tahun Berlalu, Perang Rusia vs Ukraina Masih Terus Berkobar
Sepakat Damai atau Perang Nuklir TERDAMPAK PERANG: Warga melewati stasiun kereta api yang hancur akibat serangan rudal Rusia di Kostyantynivka, wilayah Donetsk, pada 25 Februari 2024, di tengah invasi Rusia ke Ukraina.
Baca Metropolis Hal 12
Dari sesumbar menang dalam 10 hari, wilayah Ukraina yang kini diduduki Rusia justru semakin berkurang. Namun, kemampuan Ukraina untuk bisa terus bertahan dan melawan juga sangat bergantung pada bantuan Barat. SEORANG perempuan pernah bertanya kepadanya, di sebuah sore ketika dr Iryna Kulbach berdiri di depan reruntuhan rumah sakit bersalin tempatnya bekerja selama 30 tahun terakhir.
SEPAKAT...Baca Hal 9
SUBUH 04.42 DZUHUR 12.09 ASHAR 15.15 MAGRIB 18.21 ISYA 19.26