Kamis
HARGA
14 agustus 2025
Rp5.000
20 safar1447 H Terbit 12 halaman
Royalti Musik Masuk Hotel Sosialisasi Dulu, Tagihan Kemudian Saya tidak akan menandatangani persetujuan besaran tarif dan jenis tarifnya, kalau kemudian itu tidak dilakukan secara baik dan terbuka kepada publik untuk diuji. Itu jaminan saya, saya berikan,” Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
DEMONSTRASI BESAR-BESARAN: Warga melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya, Rabu (13/8). Aksi yang berjalan damai kemudian berakhir rusuh.
Bupati Pati Sudewo memutuskan menaikkan PBB-P2 Kenaikan tembus 250 persen Alasannya, PBB-P2 di Pati tidak pernah naik selama 14 tahun
Menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatan Menolak penerapan lima hari sekolah
Menolak renovasi Alun-alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar Menolak pembongkaran total Masjid Alun-alun Pati yang bersejarah
Kenaikan itu memicu gelombang protes warga
Pernyataan Bupati semakin memicu protes karena dianggap menantang warganya
Menolak proyek videotron senilai Rp1,39 miliar
Kalau memang tidak setuju, bawa saja 50 ribu orang ke sini!”
Menengok Klinik dan Perpustakaan Terapung Satpolairud Polres Lombok Barat
Ajak Anak Budayakan Membaca, Rutin Cek Kesehatan Warga Pelabuhan Satpolairud Polres Lombok Barat (Lobar) tak hanya melayani masyarakat di bidang keamanan. Lebih dari itu, mereka menyulap sebuah perahu untuk memberikan pelayanan yang lebih berarti lewat klinik dan perpustakaan terapung.
Warga tetap menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut bupati lengser
INSPIRATIF: Pelayanan klinik dan perpustakaan terapung Sat Polairud Polres Lombok Barat diserbu anak-anak yang ingin membaca buku hingga warga yang ingin cek kesehatan gratis.
HAMDANI WATHONI, Lombok Barat
Bupati resmi mencabut kenaikan PBB-P2 dan menyampaikan permintaan maaf
LOMBOK POS
SUBUH 04.44 DZUHUR 12.01 ASHAR 15.22 MAGRIB 18.02 ISYA 19.08
Abraham Samad: Ini Ancaman Terhadap Demokrasi JAKARTA–Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan pemanggilannya ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo, merupakan ancaman terhadap demokrasi.
Baca Metropolis Hal 12