kamis
HARGA Rp4.000 BERLANGGANAN
11 juli 2024
5 muharam 1446 H
Rp90.000
Terbit 12 halaman
Pembelian Pertalite
Konsumsi BBM
RON 90/Pertalite
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anggaran
2022 2023
Subsidi Energi
Dibatasi
379.959 kiloliter 5,81 juta kiloliter 14,49 juta kiloliter 17,71 juta kiloliter 19,41 juta kiloliter 18,14 juta kiloliter 23,3 juta kiloliter 29,7 juta kiloliter 30,22 juta kiloliter
Berlaku Mulai 17 Agustus
Penerimaan pajak tahun ini diprediksi tidak mencapai target, sedangkan belanja negara justru melebihi rencana. Kondisi itu akan diatasi dengan melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya pos yang akan digunakan untuk menambal itu berasal dari anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dikurangi. PEMBELIAN...Baca Hal 9 Subsidi BBM dan Kompensasi BBM
Keterangan:
Subsidi BBM dan LPG
Rp97
Rp267
Subsidi Listrik
Subsidi LPG
Rp134,8
triliun
triliun
triliun
Rp43,7 triliun
triliun
Rp47 Rp50,6 triliun
Rp56,5 triliun
triliun
2016
2017
Rp41,1
Rp54,5 triliun
triliun
2018
2019
*target subsidi energi
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai mendampingi Wapres Ma’ruf Amin meresmikan Jalan Tol Cimanggis - Cibitung di Jembatan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Selasa, (9/7/i 2024).
triliun
Rp100,6 Rp95,6
triliun
Rp56,5
Rp113,3
Subsidi Listrik
Rp61,1 Rp47,7
triliun
Rp64
Rp56,9 Rp53,6 triliun
triliun
2020
triliun
triliun
Rp73,6 triliun
triliun
2021
2022
2023
2024*
Sumber: Portal Data APBN Kementerian Keuangan, Tempo, CNBC, katadata dan diolah
PRESIDEN
DUKUNG PJ BUPATI
FOTO: (HUMAS PEMKAB BOGOR)
SOAL PENATAAN KAWASAN PUNCAK
Langkah PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu menata kawasan Puncak mendapat dukungan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden melalui Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuski Hadimuljono, meminta agar Kementrian PUPR turun tangan membantu proses penataan Puncak. MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono pun secara khusus memanggi PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu untuk membicarakan terkait penataan kawasan Puncak. Hal ini setelah sebelumnya ratusan pedagang kaki lima (PKL) didorong masuk ke Rest Area Gunung Mas dan bangunan liar di sepanjang jalur Puncak rata dengan tanah. Asmawa Tosepu mengatakan bahwa penataan puncak akan dilakukan bersama pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Jokowi. "Kebetulan tadi di peresmian Pak Menteri PUPR secara khusus manggil saya terkait arahan Presiden untuk dikerjakan bareng-bareng (penataan kawasan Puncak), jadi akan diintervensi dalam tanda kutip," ujar Asmawa Tosepu. Menurutnya, intervensi yang dimaksud
adalah dukungan Pemerintah Pusat untuk penataan kawasan Puncak Bogor secara komprehensif. Setelah mendapat arahan dari Presiden lewat Menteri PUPR tersebut, dirinya langsung menggelar rapat bersama jajarannya untuk membahas apa saja yang akan dikerjakan dalam penataan kawasan Puncak Bogor. "Pak presiden mungkin mendapatkan laporan juga (soal penataan PKL dan penataan kawasan Puncak) dan langsung memerintahkan, memberikan arahan kepada Menteri PUPR memberikan arahan secara khusus membantu Pemkab Bogor dalam konteks penataan paska pemindahan pedagang," tandasnya. Seperti diketahui, pada 24 Juni 2024 Pemkab Bogor telah membersihkan bangunan liar yang berada di sepanjang
Jalur Puncak. Rencananya, sebelum Agustus 2024 penataan lanjutan juga akan dilakukan terhadap bangunan liar yang masih berdiri mulai dari mulai dari Gantole- Warpat. Pemkab Bogor juga menggelar rapat Kick Off Penataan Kawasan Puncak bersama Kementerian PUPR di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, Jakarta pada Rabu, 3 Juli 2024. Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan, rapat tersebut membahas hal-hal teknis pengembangan kawasan Puncak, termasuk Rest Area Gunung Mas usai penataan PKL. "Berdasarkan usulan Pemkab Bogor melalui surat yang sudah dikirimkan, kita usulkan kepada pemerintah pusat, mengingat jalur puncak adalah jalan nasional maka perlu penanganan secara komprehensif dari pemerintah pusat," katanya. "Yakni berupa jalur pedestrian, pelebaran jalan, pembangunan taman-taman, pengadaan lampu jalan atau PJU," sambung Pj Bupati Bogor. Pj Bupati Bogor juga menyampaikan harapannya soal penambahan beberapa spot di Rest Area Gunung Mas untuk optimalisasi pemanfaatan rest area.
Usulan tersebut di antaranya penambahan lahan parkir, pembukaan jalan yang mengarah ke kawasan wisata Gunung Mas, sarana prasarananya lainnya seperti toilet dan lainnya yang masih dirasakan kurang. Dengan penambahan sarana prasarana tersebut, ia berharap maksud tujuan dari pembangunan Rest Area Gunung Mas bisa terwujud. "Mengingat kawasan Puncak merupakan kawasan destinasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat, baik itu dari luar maupun dari Bogor," ungkapnya Sementara itu, pada Minggu (7/7 2024) Pemkab Bogor bersama Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)telah menggelar rapat konsolidasi percepatan penataan kawasan Puncak di Rest Area Gunung Mas, Cisarua, Kabupaten Bogor. Rapat ini dilakukan untuk memetakan permasalahan, kebutuhan dan solusi atas penataan kawasan puncak secara keseluruhan. Dengan pemetaan tersebut, apa yang menjadi kewenangan Pemkab Bogor akan dikerjakan Pemkab Bogor, lalu apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dilaporkan ke
SUBUH 04.45 DZUHUR 12.02 ASHAR 15.23 MAGRIB 17.59 ISYA 19.08
Gubernur. Selanjutnya, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dilaporkan ke kementerian atau lembaga yang ada di pusat, baik itu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan lainnya. Selanjutnya, apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dilaporkan ke kementerian atau lembaga yang ada di pusat, baik itu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan lainnya. Menurut Pj Bupati Bogor, Kementerian PUPR sudah memiliki program untuk penataan kawasan Puncak tahun 2024 dan eksekusinya dilakukan tahun ini. "Maka kita lakukan pemetaan hari ini, misalnya kita ingin membangun trotoar, maka berapa meter trotoar yang dibangun, dan titik mana saja, karena tidak mungkin semua dibangun. Kemudian kita ingin membangun pembatas jalan, dan lain sebagainya harus dipetakan agar pas sesuai dengan kebutuhan," ungkapnya. Ia menjelaskan, penataan kawasan Puncak sudah menjadi perhatian nasional. Ia juga bersyukur kebijakan Pemkab Bogor didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.(*/unt)