GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA P DONE RINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
LULUS VERIFIKASI FAKTUAL Diserahkan Langsung Oleh :
BE
0 13
ST O
DEWAN PERS
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP F SU MATERA NEWSP
JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022 M 26 SAFAR 1444 H
1,6 Juta Guru Belum Terima Penghasilan Layak 1,6 Juta Guru Belum Terima Penghasilan Layak
JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak. Angka itu hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbudristek, yaitu 3,3 juta orang.
Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, jutaan orang guru belum menerima penghasilan yang layak terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).
“Masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka masih antre untuk mendapatkan sertifikasi,” kata Anindito dalam seminar nasional pendidikan, Kamis (22/9). Oleh karena itu, lanjut Anindito, kesejahteraan guru menjadi salah satu dari tiga pokok urgensi yang ingin dipecahkan
oleh Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). “RUU Sisdiknas dirancang untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan mutu dan memperbaiki kesejahteraan guru,” ujarnya seperti dikutip dari cnnindonesia.com.
Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka masih antre untuk mendapatkan sertifikasi
Baca..... hal 7
ANINDITO ADITOMO Kepala BSKAP Kemendikbudristek
Menpan-RB Khawatir RI Jadi ‘Republik Honorer’
Massa Nakes Desak Diangkat Jadi ASN
JAKARTA - Tenaga kesehatan (nakes) dan nonnakes honorer merespons kekhawatiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas soal ‘Republik Honorer’. Mereka menilai kekhawatiran Azwar merupakan salah satu isu yang tengah diperjuangkan tenaga honorer, termasuk dari sektor kesehatan. Kris, Tenaga Administrasi Kehumasan di salah satu rumah sakit di Kuningan, Jawa Barat, mengatakan bahwa kekhawatiran tersebut muncul karena tidak ada pembatasan pengangkatan tenaga honorer. “Ini juga salah satu yang kami perjuangkan, makanya hentikan. Hentikan pengangkatan honorer, angkat kami jadi ASN,” kata Kris di sela-sela unjuk rasa nakes yang berlangsung di Patung Baca..... hal 7 AKSI TENAGA KESEHATAN HONORER - Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) melakukan aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/9). Massa FKHN menuntut pemerintah segera mengangkat mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). (cnnindonesia.com)
Pemerintah Diminta Buka-bukaan Soal Konversi Kompor Listrik JAKARTA - Sejumlah pengamat meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) transparan soal konversi LPG 3 kilogram ke kompor
成功，往往住 在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan
induksi atau listrik, termasuk mengenai Miniature Circuit Breaker (MCB). Direktur Eksekutif Institute for Essential Servic-
KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 22 SEPTEMBER 2022
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
15.086,06 10.065,42 10.672,84 1.921,89 104.9465 3.308,35 14.953,30 2.139,56 Sumber www.bi.co.id
es Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah untuk mengkomunikasikan program konversi kompor listrik ini dengan terbuka dan menyeluruh sehingga masyarakat tidak bingung. “Saran saya ke pemerintah dan PLN, komunikasikan program konversi ini secara utuh, jangan sepotong-sepotong dan bikin masyarakat bingung,” ujar Fabby, Baca..... hal 7
KPK OTT Hakim di MA
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Operasi senyap ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Operasi penangkapan itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. “Benar KPK melakukan giat tangkap tangan
terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di MA,” katanya, Kamis (22/9). Ghufron mengatakan, dalam OTT tersebut, tim KPK mengamankan orang dan sejumlah uang. Ghufron menuturkan, pihaknya
KPK bersedih harus menangkap hakim agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan NURUL GHUFRON Wakil Ketua KPK
Baca..... hal 7
Polri: Isu Jet Pribadi Brigjen Hendra Bagian Materi Timsus JAKARTA - Kepolisian RI menyatakan bahwa isu mengenai Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan menggunakan pesawat jet pribadi untuk terbang ke Jambi menemui keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J telah masuk materi yang diperik-
sa tim khusus (timsus) bentukan Kepala Polri. “Itu sudah bagian materi dari timsus,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo kepada pers di Jakarta, Kamis (22/9). Dedi menegaskan, masalah isu penggunaan jet pribadi Brigjen Hendra Kur-
niawan tidak perlu dipertanyakan lagi. Saat ini timsus fokus menuntaskan perkara pembunuhan Brigadir J yang diikuti dengan perkara dugaan menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice yang melibatkan delapan personel Polri. “Tim fokus menuntas-
kan dan menunggu dari Kejaksaan Agung berkasnya dan fokus juga menyelesaikan untuk sidang kode etik. Itu fokusnya, jadi tidak perlu melebar ke mana-mana,” kata Dedi seperti dikutip dari Antara. Baca..... hal 7
SKB Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 Diterbitkan
JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2024.
SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Baca..... hal 7
PENANDATANGANAN SKB NETRALITAS ASN - Sejumlah menteri melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu, di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (22/09). (setkab.go.id)
Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com