Issuu

GOLD WINN E

WARD IA A ED

SIA P DONE RINT M R IN

Berwawasan dan Berkepribadian

THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi

LULUS VERIFIKASI FAKTUAL Diserahkan Langsung Oleh :

DEWAN PERS

0 13

ST O

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 2

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP F SU MATERA NEWSP

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021 M 12 RABIUL AKHIR 1443 H Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Dekan FISIP Unri Tersangka Pencabulan Terancam 9 Tahun Penjara

PEKANBARU - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Riau akhirnya menetapkan Syafri Harto sebagai tersangka. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri) itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya berinisial L (21).

Melalui proses gelar perkara, telah ditetapkan status tersangka terhadap saudara SH dalam kasus tindak pidana dugaan perbuatan cabul KOMBES SUNARTO Kabid Humas Polda Riau

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Komisaris Besar Sunarto mengatakan, penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik meminta keterangan sejumlah saksi. Penyidik juga sudah mengumpulkan barang bukti yang memperkuat adanya tindak pidana. Kasus kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. “Melalui proses gelar perkara, telah ditetapkan status tersangka terhadap saudara SH dalam kasus tindak pidana dugaan perbuatan cabul,” ujar Sunarto, Kamis (18/11).

Penyidik sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. “Penyidik segera akan melakukan pemanggilan terhadap SH untuk diperiksa sebagai tersangka,” kata Sunarto. Sunarto mengatakan, Syafri Harto dikenakan Pasal 289 KUHPidana dan atau Pasal 294 ayat (2) e KUHPidana. Pada Pasal 289 KUHPidana menegaskan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Baca..... hal 7

Eksepsi Diterima Hakim

Libur Akhir Tahun

Pemerintah Akan Perketat Aturan Perjalanan

JAKARTA - Pemerintah berencana memperketat aturan perjalanan orang di dalam negeri semasa libur akhir tahun guna mencegah peningkatan mobilitas warga yang berisiko meningkatkan penularan Covid-19. “Pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain nantinya penyesuaian syarat bepergian akan diatur dalam surat edaran Satgas maupun Kementerian

Kepala Dinas ESDM Riau Bebas

Mobilitas tentu saja akan diperketat terutama dalam kaitan dengan protokol kesehatan, termasuk swab (tes usap), antigen, mungkin juga ada yang masih perlu PCR, vaksin terutama bagi mereka yang akan bepergian. Tapi sesuai arahan presiden, tidak ada penyekatan tetapi kita imbau seluruh masyarakat untuk tidak bepergian kecuali untuk tujuan primer MUHADJIR EFFENDY Menko PMK

Baca..... hal 7

31.624 ASN Terindikasi Terima Dana Bansos

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan terdapat 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos), baik itu program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai

成功，往往住在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan

(BPNT). “Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN,” ujar Risma saat konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11). Baca..... hal 7

KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 18 NOVEMBER 2021

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14.330,30 10.449,65 10.558,72 1.839,88 124.7958 3.434,05 16.219,03 2.247,47 Sumber www.bi.co.id

PEKANBARU - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menerima eksepsi atau keberatan terdakwa Indra Agus Lukman atas dakwaan dugaan korupsi dana bimtek dan pembinaan bidang pertambangan serta akselerasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ke Provinsi Bangka Belitung 2013-2014. Pria yang kini menjabat Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Riau itu bebas. Putusan sela dibacakan hakim ketua Dahlan, Kamis (18/11). Indra mengikuti persidangan secara virtual dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Teluk Kuantan,

Kuansing. “Menerima keberatan penasehat hukum terdakwa Indra Agus Lukman,” ujar Dahlan. Dalam amar putusan selanya, majelis hakim menyatakan sah dan berlaku secara hukum putusan praperadilan hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Diketahui, penetapan tersangka terhadap Indra dinyatakan tidak sah oleh hakim tunggal PN Teluk Kuantan pada 28 Oktober 2021. Majelis hakim juga menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima dan perkara tindak pidana korupsi atas nama Indra Agus Lukman dihentikan pemeriksaannya. “Menetapkan terdakwa dibebas-

Akibat Pajak Karbon

Harga BBM dan LPG Berpotensi Naik

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariﬁn Tasrif membocorkan potensi tambahan biaya atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan liqueﬁed petroleum gas (LPG) bila pajak karbon diberlakukan. Bocoran tertuang dalam tiga skema usulan perhitungan dasar penerapan pajak karbon (carbon tax) sektor energi. Tiga usulan KETERANGAN PERS MENSOS - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan keterangan pers pemutakhiran data bantuan sosial di Gedung Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis (18/11). (antara)

KADIS ESDM RIAU BEBAS - Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Indra Agus Lukman (kanan) dan penasehat hukumnya, Rizki JP Poliang (kiri), mengacungkan jempol usai mengikuti sidang secara virtual di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Kamis (18/11). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru membebaskan Indra Agus Lukman dari penahanan atas kasus dugaan korupsi dana bimtek dan pembinaan bidang pertambangan serta akselerasi di Dinas ESDM Kuansing ke Provinsi Bangka Belitung 2013-2014. (ist)

itu adalah USD2 per ton (Rp30/ kilogram CO2e), USD5 per ton (Rp75/kg CO2e), dan USD10 per ton (Rp150/kg CO2e). Ariﬁn menambahkan, tiga skema itu punya pengaruh pada tambahan biaya dan harga baik di sektor hulu dan hilir bagi pemasar energi yang menghasilkan karbon. Jika pajak karbon ditetapkan USD2 per ton atau Rp30 per kg CO2e misalnya, maka terdapat tam-

bahan biaya USD0,1 per ton dari sisi produksi batu bara dengan intensitas emisi 38,3 kg CO2 per ton dan produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg Co2 per barel. Selanjutnya jika sisi produksi gas bumi memiliki intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2/ MMSCF, maka akan ada tambahan biaya USD0,01/MSCF. Baca..... hal 7

Luna Maya

Heboh Jadi Ketua RT AKTRIS Luna Maya membuat heboh warganet karena ditunjuk untuk menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) di daerah rumahnya, Kemang, Jakarta Selatan. Kabar tersebut diungkapkan Luna melalui akun Instagramnya @lunamaya. Dalam postingan tersebut, Luna terlihat sedang blusukan bersama warga. Ia memakai kerudung dan setelan warna cokelat. Penampilannya memakai kerudung dan ba-

ju ala seragam itu membuat pangling warganet karena bak Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bintang ﬁlm Suzanna itu pun mengungkapkan perasaannya saat ditunjuk menjadi Ketua RT. Baca..... hal 7

int

kan dari penahanan dan memerintah JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuansing untuk segera mengeluarkan Indra Agus Lukman dari Lapas Teluk Kuantan sejak putusan ini diucapkan,” ucap Dahlan. Mendengar putusan majelis hakim itu, Indra tak bisa menahan rasa bahagianya. Berkali-kali dia mengusapkan kedua tangannya ke wajah sambil mengucapkan syukur atas kebebasan dirinya. Atas putusan itu, Kepala Kejari Kuansing Hadiman menyatakan akan melakukan perlawanan. “Kami melakukan perlawanan/verzet,” tegasnya. Baca..... hal 7

Erick Bantah Ambil Untung dari Aturan Wajib PCR JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah mengambil untung dari kebijakan wajib tes Erick Thohir Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, kewajiban tes PCR di era pandemi Covid-19 adalah hasil keputusan bersama lintas kementerian melalui rapat terbatas (ratas). Erick menjelaskan setiap regulasi terkait penanganan Covid-19 selalu didahului perumusan lewat ratas mingguan yang diikuti lintas kementerian. “Apalagi dalam mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19 ini bukan ditentukan oleh Kementerian BUMN, atau kementerian sendiri-sendiri,” kata Erick saat memberikan pidato kunci dalam webinar bertajuk ‘Penanganan Pandemi Covid-19: Kontroversi Tes PCR-Bisnis atau Krisis’ yang diselenggarakan secara daring oleh Majelis Besar UII, Kamis (18/11). Mantan bos klub sepakbola Italia, Inter Milan, itu pun mencontohkan kebijakan syarat wajib PCR bagi pengguna layanan transportasi. Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

NASIONAL PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Riau Kepri selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama yang berirah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, terhadap barang jaminan debitur sebagai berikut : Titik Nurafni : Sebidang tanah seluas 284 M2 beserta bangunan seluas 165 M2 yang terletak di Jalan Perintis Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00379 tanggal 14 Februari 2006 atas nama Titik Nurafni dan Surat Ukur Nomor 0389/B. Ayu/2020 tanggal 18 Februari 2020 Nilai Limit : Rp. 221.080.000,Uang Jaminan Lelang : Rp. 45.000.000,Yang akan dilaksanakan pada : Hari / tanggal : Jumat, 03 Desember 2021 Jam : 09.00 WIB Sesuai Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (ALI) Batas Akhir Penawaran : 09.00 WIB Sesuai Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (ALI) Alamat Domain : www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim No. 55 Kota Dumai Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran (Closed Bidding) Syarat dan informasi lelang : 1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/eauctionkpknl dan “Syarat dan Ketentuan” pada domain www.lelang.go.id 2. Pendaftaran Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid. 3. Uang Jaminan Lelang Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang (UJL) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jumlah UJL yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (tidak dicicil). b. Setoran UJL harus sudah efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. c. UJL disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta. 4. Penawaran lelang a. Penawaran harga lelang menggunakan token lelang dan/atau password akun masingmasing peserta lelang setelah peserta menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi persyaratan. b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit c. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan. 5. Pelunasan lelang Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi sisa pembayaran harga lelang dan Bea Lelang Pembeli sebesar 2 % selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi sesuai ketentuan, maka dinyatakan wanprestasi dan UJL disetor ke Kas Negara; 6. Untuk peserta yang kalah atau tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, UJL dikembalikan seluruhnya ke rekening yang dicantumkan peserta lelang dalam akunnya masingmasing tanpa potongan, dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank yang dibebankan kepada peserta lelang. 7. Kondisi barang yang dijual apa adanya “as is”. Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawar berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya dan segala resiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud; 8. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual, Pejabat Lelang, KPKNL Dumai selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga; 9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang dilakukan oleh penjual; 10. Penguasaan objek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang; 11. Informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Dumai, alamat di Jl. Sultan Syarif Kasim No. 55 Kota Dumai, Telp (0765) 439993 atau Panitia Lelang di PT. Bank Riau Kepri alamat Jl. Jend. Sudirman No. 462 PekanbaruTelp (0761) 47070, Sdr. Erdiantho (08117606446) dan Sdr. Efendi Muis (08127557447). WASPADA TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN LELANG ! Pekanbaru, 19 November 2021 PT Bank Riau Kepri Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit ttd KPKNL Pekanbaru

Pemimpin

RALAT PENGUMUMAN LELANG ULANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman Lelang Ulang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, RRCR Medan, yang dimuat pada surat kabar Harian Metro Riau pada tanggal 16 November 2021, terdapat kekeliruan sebagai berikut: Tertulis : - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Region I Medan - Syarat dan ketentuan Lelang 4. Penawaran Lelang c. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dan dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan pada www.lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran. Diralat menjadi : - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery Region I/ Sumatera 1 - Syarat dan ketentuan Lelang 4. Penawaran Lelang c. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan. Demikian kami sampaikan agar dapat dimaklumi. Pekanbaru, 19 November 2021 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

KPKNL Pekanbaru

Iklan Duka Cita

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Dilaporkan PPATK

KPK Terima Laporan Mencurigakan Penanganan Pandemi JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, KPK telah mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perihal transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Alex usai melakukan audiensi dengan PPATK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Kalau yang laporan proaktif PPATK ada juga beberapa yang menyangkut kegiatan di masa pandemi, ada, harus saya akui memang ada. Itu tentu akan kita lihat predikat crime-nya,” ujar Alex, Kamis (18/11).

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim Tipikor ini mengatakan, pihaknya tengah mencari tahu apakah transaksi mencurigakan tersebut berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyangkut kasus korupsi atau tidak. “Sekali lagi wewenang KPK di TPPU itu kan kalau menyangkut perkara koru-

psi. Nah, ini yang sedang kita cari kaitannya dengan transaksi-transaksi ada enggak sih dengan kegiatan pengadaan misalnya alat kesehatan, PCR (Polymerase Chain Reaction)kah dan seterusnya,” ucap Alex. KPK, lanjut Alex, juga menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan korupsi pengadaan di masa pandemi Covid19. “Tentu itu nanti kami akan meminta PPATK untuk mendalami transaksitransaksi dari para pihak yang kami duga berkaitan

dengan pengadaan bansos atau alat kesehatan dan lain sebagainya. Ada itu,” pungkas Alex. Sementara, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, hampir setiap hari, KPK meminta data baik berupa laporan analisis maupun pemeriksaan kepada PPATK. Menurutnya, situasi pandemi Covid-19, tidak mengurangi permintaan data yang dilakukan oleh KPK. “Kami tentu akan layani semaksimal mungkin,” kata Ivan dikutip dari CNNIndonesia.com. Ivan menjelaskan, pola

transaksi pelaku di masa pandemi Covid-19 mengalami perubahan seiring berkembangnya teknologi. “Dulu sering konvensional sekarang lebih kepada menggunakan teknologi informasi, ﬁntech dan sebagainya,” terang dia. “Kalau bicara masalah alat kesehatan dan beberapa tindak pidana korupsi yang berhasil dilakukan analisa oleh PPATK, baik analisis ataupun pemeriksaan, sudah beberapa kami informasikan ke KPK. Kita terus berkomunikasi, dilakukan pendalaman,” sambungnya. (mr/lda)

Menteri ATR Akui Ada Oknum BPN Terlibat Maﬁa Tanah JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui ada oknum BPN yang terlibat dalam kasus maﬁa tanah. Bahkan, oknum tersebut ada yang menduduki posisi kepala kantor wilayah. “Kami akui masih ada oknum aparat BPN yang terlibat dalam kasus per-

tanahan,” kata Sofyan, Kamis (18/11), dkutip dari antaranews.com. Sofyan menegaskan, para oknum itu telah diberikan hukuman, baik secara administrasi bahkan pidana. “Bahkan kepala kantor wilayah BPN kita copot dan pidanakan,” tegas Sofyan. Sofyan mengatakan, keberadaan oknum nakal di Kementerian ATR/BPN

itu ibarat buah apel dalam keranjang. Di dalam ‘keranjang’ Kementerian ATR/ BPN sekarang itu ada 38 ribu pegawai. Dari jumlah itu ada beberapa yang rusak. “Jadi bagaimana yang rusak itu dibuang,” ujar Sofyan. Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja Maﬁa Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan sat-

uan tugas tim pencegahan dan pemberantasan maﬁa tanah untuk menyelesaikan persoalan internal. “Dalam menangani kejahatan di bidang pertahanan yang pertama dibenahi adalah persoalan internal,” kata Junimart. Junimart menegaskan, tidak mungkin ada maﬁa pertanahan, tanpa adanya orang dalam. (mr/lda)

Sofyan Djalil

Kemenhub Siapkan Aturan ‘Paksa’ Pejabat Pakai Mobil Listrik JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyiapkan peta jalan (road map) yang akan ‘memaksa’ seluruh kementerian dan lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk mulai menggunakan kendaraan listrik, mobil listrik maupun sepeda motor listrik. Direktur Jenderal Per-

hubungan Darat, Budi Setiyadi menyebutkan, saat ini masterplan roadmap sedang dalam tahap ﬁnalisasi dan melibatkan lintas kementerian. Namun, ia tidak menyebut kapan target roadmap bakal dirilis. Ia mengatakan, aturan bakal dirilis dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) karena diinisiasi oleh Kepala Staf Presiden

Moeldoko. “Kami dengan kementerian terkait digagas oleh Pak Moeldoko, harapan kita ada Inpres yang dilahirkan untuk memaksa sedikit semua kementerian lembaga, termasuk gubernur, walikota, dan bupati untuk bisa menggunakan kendaraan listrik baik itu roda empat/dua,” katanya pada konferensi pers virtual Gojek-TBS,

Kamis (18/11), dikutip dari CNNIndonesia.com. Selain menerbitkan aturan yang mengikat, ia menyebutkan pemerintah juga mengeluarkan insentif untuk mendorong penggunaan massal kendaraan listrik ramah lingkungan. Salah satunya, adalah insentif bebas ganjil-genap khusus untuk kendaraan listrik.

Aturan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Perpres itu sudah diundangkan pada 12 Agustus 2019. “Perpres Nomor 55 2019 sudah mengamanatkan ada insentif untuk pabrikan dan penggunanya,” pungkas Budi. (mr/lda)

Nilai Ekonomi Internet RI Capai Rp997,6 Triliun JAKARTA - Nilai ekonomi internet Indonesia ecara keseluruhan memiliki Gross Merchandise Value (GMV) senilai 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp997,6 triliun pada 2021, berdasarkan laporan SEA e-Conomy yang disusun oleh Google, Tamasek, dan Bain & Company. Dari angka tersebut, diketahui bahwa Indonesia menyumbang 40 persen dari total GMV di kawasan Asia Tenggara. Laporan berjudul “Roaring 20s: The SEA Digital Decade” itu juga memperkirakan nilai tersebut akan naik dua kali lipat menjadi 146 miliar dolar AS atau lebih dari Rp2.000 triliun hingga tahun 2025. Sektor e-commerce menjadi sektor dengan pertumbuhan yang sangat besar yakni 52 persen. GMV e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh dari 34 miliar dolar AS atau Rp498,6 triliun pada 2020

menjadi 54 miliar dolar AS atau Rp768,9 triliun pada 2021, serta diperkirakan naik menjadi Rp104 miliar dolar AS atau Rp1.481 triliun hingga tahun 2025. Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan, penambahan 21 juta konsumen digital baru sejak awal pandemi mendorong pertumbuhan besar di sektor ecommerce, dengan 72 persen di antaranya berasal dari wilayah non-kota besar. “Poin kedua, lebih banyak orang yang menggunakan lebih banyak layanan. Sebelum pandemi, setiap orang menggunakan jasa internet rata-rata sebanyak 4.8 atau 5 layanan, tapi setelah lebih dari 8 (layanan),” tambah Randy, dikutip dari Antaranews.com. Sementara itu, sektor transportasi dan makanan tumbuh 36 persen dari 5,1 miliar dolar AS atau Rp72,6 triliun pada 2020

menjadi 6,9 dolar AS atau Rp98,2 trilun pada 2021, dan diperkirakan akan mencapai 16,8 miliar dolar AS atau Rp239,2 triliun hingga 2025. Adapun sektor media online tumbuh 48 persen dari 4,3 miliar dolar AS atau Rp61,2 triliun pada 2020 menjadi 6,4 miliar dolar AS atau Rp91,1 triliun, dan diperkirakan tumbuh menjadi 15,8 miliar dolar AS atau Rp224,9 triliun hingga 2025. Di Indonesia, meskipun sektor perjalanan online cukup lambat untuk pulih, sektor ini mencatatkan pertumbuhan 29 persen, dari GMV sebesar 2,6 miliar dolar AS atau Rp37 triliun pada 2020 menjadi 3,4 miliar dolar AS atau Rp48,4 triliun pada 2021. Sektor ini diperkirakan pulih dalam jangka menengah hingga panjang, dan diprediksi tumbuh mencapai 9,7 miliar dolar AS atau Rp138 trilun.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa kawasan Asia Tenggara sedang bergerak menuju perekonomian digital senilai 1 triliun dolar AS atau Rp14.242 triliun yang dipimpin oleh sektor e-commerce dan toserba online. Pada 2030, ekonomi digital Indonesia diperkirakan tumbuh lima kali lipat menjadi senilai 330 miliar dolar AS atau Rp4.699 triliun. Di bidang investasi, Indonesia telah menjadi tujuan investasi terpopuler di kawasan Asia Tenggara. Aktivitas kesepakatan investasi mengalami kebangkitan yang sangat kuat di paruh pertama 2021, dengan 300 kesepakatan senilai Rp4,7 miliar dolar AS atau Rp66,9 triliun pada semester I 2021, dibandingkan 437 kesepakatan senilai 44 miliar dolar AS atau Rp62 triliun di sepanjang tahun 2020. Secara regional, tahun

ini ada 23 unicorn teknologi konsumen, tujuh di antaranya berasal dari Indonesia dan sudah ada beberapa yang berencana untuk IPO dalam waktu dekat. “Kami sangat optimistis dengan potensi pertumbuhan ekonomi internet Indonesia, yang didorong oleh basis pengguna yang sangat besar, sangat antusias, dan telah mengadopsi layanan digital selama pandemi,” kata Fock Wai Hoong, Managing Director, Investment (Telecommunications, Media & Technology and South East Asia), dari Temasek. “Kami berharap dapat meningkatkan investasi kami di berbagai perusahaan digital terbaik di Asia Tenggara, dan menggunakan modal kami untuk mengatalisasi solusi yang akan menciptakan kemakmuran berkelanjutan bagi bisnis dan komunitas,” tambahnya. (mr/lda)

YAYASAN SOSIAL PANCA BHAKTI ABADI JL. YOS SUDARSO KM. 1 KELURAHAN SRI MERANTI KECAMATAN RUMBAI 0821-7191-7191 0853-5574-8883 | KOTA PEKANBARU, RIAU 28154 Email : yspbapku@gmail.com @rumahdukapku rumahdukapku

(Terbit Sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS : PIMPINAN UMUM : PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB : PIMPINAN PERUSAHAAN :

HERIC RAKASIWA HM MASKUR ADLIS FITRAJAYA SAPARUDTIN KOTO

DEWAN REDAKSI: Albi Budiman, HM Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto. REDAKTUR PELAKSANA: Fajar Widiarto. KOORDINATOR LIPUTAN: Linda Novia. STAF REDAKSI: Santoso, Sri Lestari, Wisli Susanto, Vivi Eliyati, Zamzami Delfi, Novi Kawandi, Rivo Wijaya. BENGKALIS: Zulkarnaen. DUMAI: Bambang. INDRAGIRI HULU: Dasmun, INDRAGIRI HILIR: Andang Y. KAMPAR: Adi Jondri. KUANTAN SINGINGI: Idi Susanto. PELALAWAN: Andi Indriyanto. ROKAN HULU: Feri Hendarawan. ROKAN HILIR: Afrizal. SIAK: Diana. KEPULAUAN MERANTI: Ali. PERWAKILAN JAKARTA: Muksin. PRACETAK/DESAIN: Samsul Bahri (Kabag), Erwin Saputra, Eri Ermanto, Indra Maulana. DESAIN IKLAN: Erwin. TEKNOLOGI INFORMASI: Oki Wibawa. ALAMAT REDAKSI: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta, No. 20-28, TELP: (0761) 7865001, 7865003, FAX: (0761) 7865004, Pekanbaru-Riau-Indonesia. website: www.metroriau.com, Email: metroriau.redaksi@gmail. com, metroriau@metroriau.com, PENERBIT: PT. Metro Riau. MANAGER IKLAN: Herlina. SIRKULASI: Hendra Gunawan. PIUTANG/KOLEKTOR: Triono. PERWAKILAN IKLAN JAKARTA: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TELP: (021) 95605611. FAX: (021)-7180747. BIRO USAHA INHU: Agusyandra Ms, ALAMAT: Jl. Gerbang Sari No. 10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat. OMBUSMEN: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat, SH,MH. ALAMAT PERUSAHAAN: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, TELP: (0761) 7865001, 7865003, FAX: (0761) 7865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia. TELP IKLAN: (0761) 7865003. TELP DISTRIBUSI/SIRKULASI: (0761) 7865003, 7865002, 7865001, REKENING: Bank Kesawan - No. AC523.3000.7080. Bank Riau - No. AC101.08.00.759. TARIF IKLAN: - Iklan Warna: Rp35.000.-/mm/kolom, - Iklan Warna Halaman 1: Rp60.000.-/mm/kolom, - Iklan Hitam Putih: Rp18.000.-/mm/kolom, - Iklan Hitam Putih Halaman 1: Rp25.000.-/mm/kolom, - Iklan Sosial: Rp10.000.-/mm/kolom, - Iklan Display Spot Color: Rp27.000;/mm/kolom, belum termasuk PPN 10%. Email: iklan.metroriau@gmail.com. DICETAK OLEH: PT. Metro Grafindo, Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta, No. 20-28, Pekanbaru-Riau-Indonesia. TELP: (0761) 7865001, REKENING: Bank Riau - No. AC 101.08.00.765. (Isi diluar tanggungjawab percetakan). Redaksi menerima tulisan yang bersifat umum, tidak menghina, tidak menghujat, tidak berbau SARA. Tulisan yang masuk harus dilengkapi identitas diri dan tetap melalui proses editing dengan tidak mengurangi maksud dan arti.

Wartawan METRO RIAU dilengkapi dengan kartu identitas kewartawanan. Untuk informasi, kritik dan saran terkait keredaksian dan pemberitaan silakan hubungi (0761) 786003 Harga langganan dalam kota: Rp110.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

ADVERTORIAL

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Kadis Kominfo Inhu Jawalter S bersama staf saat mengikuti hearing di Komisi III.

Komisi III DPRD Inhu Hearing Kominfo Bahas Anggaran Publikasi Media menggunakan sistem poin sebagaimana diatur dalam Perbup No 83 Tahun 2019. Menanggapi pertanyaan dari awak media, Ali Sadikin memastikan mediamedia yang lulus verifikasi tersebut ada wartawannya, dan memiliki kantor biro di Kabupaten Inhu. Selanjutnya menyikapi hal tersebut, Taufik Hendri dalam pertemuan tersebut menyampaikan, pada dasarnya Komisi III memahami apa yang disampaikan oleh Diskominfo Inhu. Taufik dalam kesempatan tersebut meminta agar Diskominfo membuat forum tersendiri untuk menjelaskan permasalahan penggunaan anggaran publikasi ini dengan awak media. Dalam hearing tersebut Taufik Hendri juga mempertanyakan kepada Diskominfo untuk tahun 2022 masih dianggarkan atau tidak anggaran publikasi. Saat hearing tersebut diketahui Diskominfo belum menganggarkannya karena ada pengurangan anggaran pada Dinas tersebut sebesar Rp.1,5 miliar di tahun 2022. Usai hearing, Komisi III melanjutkan pembahasaan anggaran OPD Diskomifo tahun 2022. Dalam pembahasan tersebut salah satu yang dibahas menyangkut anggaran publikasi. Taufik Hendri selanjutnya

RENGAT - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu) yang diketuai Tauﬁk Hendri merasa sangat peduli dengan media massa yang selama ini sudah sangat banyak membantu. Terutama sekali dalam hal publikasi berbagai peristiwa yang ada diseluruh wilayah Inhu, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dengan cepat. Media massa merupakan mitra kerja yang harus mendapatkan perhatian semua pihak. Untuk itulah dilaksanakan hearing atau dengar pendapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Inhu menyangkut dengan anggaran publikasi pada Rabu (17/11) diruang pertemuan komisi III DPRD Inhu. Dalam hearing tersebut, sebelum membahas anggaran publikasi 2022, Tauﬁk Hendri mempertanyakan pelaksanaan anggaran publikasi tahun 2021. Hearing tersebut dihadiri juga oleh anggota Komisi III DPRD Inhu, Kepala Diskominfo Inhu beserta staf, serta para wartawan yang bertugas di Inhu. Pada kesempatan tersebut Kepala Diskominfo Inhu Jawalter S MPd menjelaskan terkait anggaran media pada 2021, memastikan sudah dilaksanakan Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah melalui Pembahasan di DPRD Inhu. Jawalter juga menambahkan bahwa dari RKA yang sudah disahkan, anggaran kerjasama media khusus untuk Publikasi Media Rp

425.220.000. Kemudian di dalam dokumen RKA tersebut juga ada rincian belanja lainnya seperti belanja Honorarium tenaga reporter, dan Biaya Perjalanan Dinas, di mana belanja tersebut tidak mengurangi Anggaran Publikasi Media. Menyambung penyampaian dari Kadis, Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika (LKI), Atan SP selaku PPTK dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa anggaran Rp 425.220.000 tersebut diperuntukkan kepada biaya publikasi media sebanyak 11 media cetak, 37 media online, dan 2 media televisi. Sedangkan untuk teknis Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang kerjasama Perangkat Daerah Dengan Perusahaan Pers. Sementara itu, Kasi Hubungan Media dan Statistik Sektoral Diskominfo Inhu, Ali Sadikin SKom selaku Wakil Ketua Tim Verifikasi Kerjasama Perangkat Daerah Dengan Perusahaan Pers menyampaikan bahwa Tim Verifikasi telah bekerja secara proporsional, untuk penentuan media yang bisa bekerjasama tim verifikasi

Anggota komisi III yang ikut hearing.

menjelaskan bahwa dalam pembahasan tersebut Diskominfo akan tetap mengupayakan anggaran publikasi media tetap ada di tahun 2022. Diskominfo

dan DPRD sepakat tetap akan mengusahakan anggaran untuk publikasi media dan bersama mendukung Diskominfo untuk supaya kegiatan publikasi

tetap di anggarkan dengan mengurangi anggaran rutin dan kegiatan yang ada, namun belum dapat dipastikan berapa besarannya. (adv)

Ketua Komisi III DPRD Inhu Taufik Hendri saat memimpin hearing.

Suasana di ruangan komisi III saat hearing dilaksanakan.

Wartawan yang ikut hearing di komisi III DPRD Inhu.

ETALASE

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Naik 62,90 Persen

Oktober, Impor Riau Capai US$ 187,86 Juta kontribusi PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) men- memberikan sebesar 85,77 persen tercatat nilai impor Riau berdasarkan harga Cost Insurhadap total impor non miance and Freight (CIF) pada Oktober 2021 mencapai US$ 187,86 juta. Menurut Kepala BPS Riau, Misfaruddin, dengan angka ini berarti nilai impor Riau mengalami kenaikan sebesar 62,90 persen dibanding nilai impor September 2021 yang mencapai US$ 115,33 juta. “Kenaikan ini disebabkan naiknya impor non migas sebesar 72,14 persen, meskipun impor migas mengalami penurunan sebesar 80,28 persen,” ujar Misfaruddin, di Pekanbaru, melalui rilis, Kamis (18/11). Misfaruddin menambahkan, kenaikan impor non migas Oktober 2021 terhadap bulan sebelumnya terjadi pada delapan golongan barang, yang terbesar antara lain mesinmesin/pesawat mekanik sebesar US$ 48,35 juta, pupuk US$ 15,45 juta, bubur kayu (pulp) US$ 7,48 juta, dan benda benda dari besi dan baja US$ 4,74 juta. “Sedangkan penurunan impor non migas terjadi pada dua golongan barang, yaitu besi dan baja sebesar US$ 3,51 juta, dan kertas

dan karton sebesar US$ 1,11 juta,” katanya. Misfaruddin, mengatakan, selama Januari-Oktober 2021, nilai impor Riau mencapai US$ 1,21 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 9,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang besarnya US$ 1,10 miliar. “Kenaikan impor ini disebabkan oleh naiknya impor non migas sebesar 11,38 persen, meskipun impor migas turun sebesar 16,73 persen,” sebutnya. Impor non migas selama Januari-Oktober 2021 didominasi oleh pupuk US$ 316,29 juta (27,89 persen), kemudian mesinmesin/pesawat mekanik sebesar US$ 283,16 juta (24,97 persen), bahan kimia organik US$ 90,77 juta (8,00 persen), serta bubur kayu (Pulp) US$ 70,79 juta (6,24 persen) dengan kontribusi keempatnya mencapai 67,11 persen. “Secara keseluruhan, impor 10 golongan barang utama non migas periode Januari-Oktober 2021

Pola Distribusi Beras di Riau Libatkan Banyak Pihak PEKANBARU - Distribusi perdagangan komoditas beras dari luar provinsi hingga ke konsumen akhir di Provinsi Riau melibatkan sejumlah pelaku perdagangan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Misfaruddin, pola utama distribusi perdagangan komoditas strategis Provinsi Riau tahun 2020 berdasarkan survei BPS Provinsi Riau distribusi perdagangan komoditas beras dari luar provinsi hingga ke konsumen akhir di provinsi Riau melibatkan sejumlah pelaku perdagangan yaitu distributor pedagang grosir, pedagang pengepul, agen dan swalayan,supermarket dan pedagang eceran. Dia menjelaskan, sementara pelaku perdagangan yang terlibat dalam pola utama terdiri dari pedagang grosir dan pedagang eceran. “Pola utama distribusi perdagangan beras tahun 2020 memiliki jumlah rantai dan pelaku

Misfaruddin perdagangan yang sama seperti pola utama tahun 2019,dengan margin perdagangan dan pengangkutan total (mppt) mengalami kenaikan sebesar 2,83 persen,” jelasnya, dilansir mediacenter riau. com, Kamis (18/11). Misfaruddin menjelaskan, hasil survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas (poldis) menunjukkan bahwa mppt komoditas beras adalah 20,97 persen, mengindikasikan bahwa kenaikan harga beras dari produsen sampai ke konsumen akhir berdasarkan pola utamanya adalah sebesar 20,97 persen. (mr/vi)

BI Borong Surat Utang Pemerintah Rp143,3 Triliun JAKARTA - Bank Indonesia (BI) tercatat telah menambah likuiditas di perbankan (Quantitative Easing) hingga 16 November 2021 sebesar Rp137,24 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. “Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp143,32 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, dilansir okezone.com, Kamis (18/11). Pembelian tersebut terdiri dari Rp67,87 triliun melalui mekan-

isme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO). Dengan ekspansi moneter tersebut, kondisi likuiditas perbankan pada Oktober 2021 sangat longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 34,05% dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 9,44% (yoy) “Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 14,6% (yoy) dan 10,4% (yoy). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh peningkatan ekspansi ﬁskal dan kredit perbankan,” pungkasnya. (mr/vi)

gas Riau. Sementara itu, kontribusi impor non migas diluar 10 golongan ba-

rang utama sebesar 14,23 persen,” ucapnya. Dari sisi pertumbuhan,

impor 10 golongan barang utama pada Januari-Oktober 2021 mengalami ke-

naikan sebesar 19,12 persen terhadap periode yang sama tahun 2020. (rls/vi)

NILAI IMPOR - BPS Riau mencatat nilai impor Riau berdasarkan harga Cost Insurance and Freight (CIF) pada Oktober 2021 mencapai US$ 187,86 juta. (ist)

PHR Tingkatkan Produksi

Butuh Tenaga Kerja Jasa Penunjang di WK Rokan PEKANBARU - PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan memerlukan tenaga kerja profesional yang akan mengisi posisi di fungsi Facility Engineer, Health Safety Security & Environment (HSSE) dan Security di seluruh area operasi di Provinsi Riau yang menunjang proyek drilling dan Chemical EOR. Tenaga kerja profesional atau yang disebut juga Tenaga Kerja Jasa Penun-

jang (TKJP) akan dipenuhi melalui rekrutmen yang dilakukan oleh PT Inconis Nusa Jaya (posisi di HSSE dan Security) dan PT Oryx Services (posisi di Facility Engineer). “Aktivitas operasi PHR di WK Rokan meningkat seiring target 161 sumur tajak sejak alih kelola pada 9 Agustus lalu hingga akhir tahun ini. Tahun depan, target PHR lebih tinggi lagi, yakni 500 sumur tajak.

Peningkatan aktivitas yang masif ini perlu didukung tenaga kerja yang handal, khususnya TKJP,” ujar Vice President Corporate Affairs PHR, Sukamto Tamrin, Kamis (18/11). Menurutnya, TKJP adalah pekerja kontrak yang dibutuhkan untuk suatu proyek dan pada waktu tertentu saja. “TKJP akan direkrut oleh perusahaan mitra kerja bukan oleh PHR langsung,” kata

Sukamto. “Kesempatan menjadi TKJP ini terbuka lebar bagi putra-putri terbaik di Provinsi Riau yang ingin mengabdi disektor energi. PT Inconis Nusa Jaya, PT Oryx dan PHR sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau,” lanjut Sukamto. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Calon tenaga kerja diimbau untuk berhati-hati den-

gan maraknya penipuan. Pastikan informasi yang Anda dapatkan hanya dari situs dan akun resmi yaitu PT Oryx Services (www. abhitech.co.id) dan PT Inconis Nusa Jaya (www.inconis.com/jobs). Untuk diketahui, PHR merupakan operator baru di Blok Rokan, menggantikan operator sebelumnya PT Chevron Pasiﬁk Indonesia mulai 9 Agustus 2021 lalu. (mr/vi)

Gabungkan Produktivitas dan Gaming

LG Perkenalkan Dua Seri Monitor Kelas Premium PEKANBARU - Jelang akhir tahun, PT LG Electronics Indonesia memperkenalkan empat monitor terbarunya. Lahir dari jajaran UltraWide dan UltraFine yang merupakan seri premium monitor LG, dukungan peningkatan produktivitas sekaligus pengalaman gaming lebih baik menjadi dua fokus utama yang dibawanya. “Multimedia canggih dengan peningkatan teknologi layar yang berpadu dengan konektivitas lengkap membuat monitor LG ini siap menjadi rekan yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan pekerjaan, sekaligus memberikan pengalaman lebih baik dalam gaming terkini,” ujar Riki Siauw selaku Head Sales and Marketing

IT-LG Electronics Indonesia, Kamis (18/11). Dengan seluruh kelengkapannya ini pula, terang Riki Siauw, membuat pemiliknya hanya cukup berinvestasi pada satu monitor di meja kerja untuk kepentingan menyelesaikan pekerjaan ataupun hiburan gaming yang menuntut kemampuan multimedia tinggi. Seri monitor UltraFine menjadi varian monitor LG yang dikembangkan khusus dengan teknologi reproduksi warna terkini beserta kelengkapan berbagai ﬁtur didalamnya yang menitikberatkan pada kemampuannya memberikan tampilan layar dengan detail dan warna lebih kaya. Sementara seri LG UltraWide merupakan pe-

namaan LG bagi jajaran monitornya yang mudah dikenali dari kepemilikan bentuk layar memanjang dengan aspect ratio 21:9. Dibekali dengan resolusi tinggi dan spectrum warna mencapai sRGB 99%, bentuk unik ini memungkinkan penggunanya melakukan pekerjaan yang membutuhkan tampilan beberapa window dalam satu layar. Bicara lebih lanjut terkait empat monitor terbarunya ini, dari jajaran LG UltraFine, LG memperkenalkan model 27UP600 dan 27UP850 yang keduanya mengusung layar berbentang 27 inci. Dari tampilan layarnya, keduanya mengusung desain khas LG berupa tepian tipis pada ketiga sis-

inya. Sengaja dibuat demikian untuk mengurangi gangguan visual saat pengguna memandang layar. “Tepian tipis pada ketiga sisinya membuat pengguna dapat fokus pada detail warna tampilan layarnya tanpa gangguan bingkai tebal,” ujar Riki Siauw. Disisi lain, terkait kemampuan reproduksi warna, melengkapi resolusi 4K Ultra HD yang diusung keduanya, LG pun melengkapi dengan ﬁtur HDR 400. Hal ini memberi keduanya kemampuan untuk menghasilkan warna dengan rentang pencahayaan luas sehingga detail gambar terlihat lebih dramatis. Selain itu, keduanya pun mengusung spektrum

PT LG Electronics Indonesia memperkenalkan empat monitor terbarunya. Lahir dari jajaran UltraWide. (lin)

warna yang memenuhi 95% ruang DCI-P3. Untuk mendukung kemampuan multimedia dan gaming, keduanya pun sama-sama dibuat dengan kelengkapan tiga ﬁtur utama. Selain AMD FreeSync dan Dynamic Action Sync yang menangani pengurangan distorsi optimal pada gambar dengan pergerakan cepat, LG memberikan Black Stabilizer pada keduanya yang berguna untuk memberi peningkatan tampilan gambar pada latar belakang gelap. “Fitur unik LG ini dibuat untuk memudahkan pemain melihat dan menemukan lawan yang bersembunyi dalam gelap sehingga memberi keuntungan untuk bereaksi lebih cepat,” imbuh Riki . (lin)

POLITIK

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Jokowi Restui Usulan KPU

Jadwal Pemilu 2024 Digelar 21 Februari JAKARTA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan, sudah ada sinyal kesepakatan antara penyelenggara pemilu dan pemerintah soal penetapan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Dikabarkan, pemerintah setuju dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika kontestasi politik tersebut digelar 21 Februari. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Muhammad Rifqinizamy Karyasuda, dalam acara dialektika demokrasi bertajuk ‘Otak Atik Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024, Ada Apa?’ yang digelar di Media Center DPR RI, di-

Karnavian dan Mensesneg Pratikno. “Katanya, Insya Allah kabarnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu yang nampaknya

tidak jauh berbeda dengan usul dari Fraksi P DI Perjuangan,” kata Rifqi. Rifqi sendiri menyatakan bahwa fraksinya sepakat dengan tanggal yang diusulkan oleh KPU. Da-

lam hal ini, KPU mengusulkan jadwal Pemilu 2024 digelar 21 Februari. Informasi yang didapat oleh Rifqi pun ternyata didengar juga oleh Anggota Komisi II Fraksi

Partai Demokrat, Anwar Havid. Dia menyatakan hal yang sama jika Presiden telah memberikan ‘restu’ atas usulan KPU. “Kami juga sudah mendengar KPU yang lama ini

sudah menghadap presiden dan presiden sudah memberikan lampu, saya dengar-dengar ya, kedengarannya begitu,” ucap Anwar, dalam diskusi yang sama. (mr/vi)

lansir sindonews.com, Rifqi mengaku sudah mendapatkan informasi jika pada11 November lalu, KPU telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Dalam pertemuannya dengan seluruh komisioner KPU, Jokowi didampingi Mendagri Tito

DPR: RUU TPKS Segera Dibahas

JAKARTA - Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya, menyampaikan draf RUU TPKS bisa segera disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam waktu dekat ini. Poinpoin krusial dan pokok pada draf RUU tersebut sudah disepakati, sehingga RUU ini bisa segera dibahas antara DPR bersama dengan pemerintah. Menanggapi kabar ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi kinerja Panja Baleg DPR. Menurut dia, dengan disahkannya RUU TPKS ini menjadi usul inisiatif DPR, perjuangan Partai Nasdem sudah mulai terlihat titik terangnya karena partainya yang selama ini menyuarakan RUU ini. “Setelah mendengar pernyataan dari Ketua Panja Bang Willy terkait pengesahan RUU TPKS sebagai usul inisiatif yang tidak akan lama lagi, tentu hal ini membuat saya tenang. Karena akhirnya perjuangan Fraksi Partai Nasdem yang selama ini menyuarakan dan berusaha agar RUU ini disahkan akhirnya dapat terealisasi dan menuju titik terang,” ujar Sahroni, dilansir sindonews. com, Kamis (17/11). Menurut Bendahara Umum Partai Nasdem, RUU ini sudah sangat dinanti-nanti oleh korban.

Diharapkan pembahasan RUU ini antara DPR dengan pemerintah nantinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga RUU ini bisa segera disahkan menjadi UU. “Peru diingat, RUU ini sudah sangat dinanti-nanti tidak hanya oleh korban, namun juga oleh para penegak hukum,” tegasnya. Lebih dari itu, dia juga berharap RUU TPKS ini kelak bisa membantu kepolisian maupun penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Sebagai Wakil Ketua Komisi III, dia juga kerap kali menerima aduan dari penegak hukum yang merasa UU pidana saat ini tidak cukup menjadi payung hukum untuk berbagai tindakan kekerasan seksual yang kasusnya kian menjamur belakangan ini. “Kami di Komisi III sering kali mendengar dari para penegak hukum yang merasa bahwa aturan yang ada belum cukup untuk melindungi korban kekerasan seksual. Karenanya RUU ini diharapkan bisa menjadi aturan yang melindungi semua. Untuk para korban juga diharapkan untuk tidak takut lagi lapor kepada yang berwajib, karena sebentar lagi kita punya framework perlundungan yang jelas dan terarah,” pungkas legislator asal Tanjung Priok ini. (mr/vi)

Mahfud MD: Manusia Pasti Punya Khilaf dan Salah JAKARTA merintah dan Menko Polhurakyat yang kakam, Mahfud dangkala itu MD, mengataada perbedaan, kan, kerja sama antara kebiantara pemerinjakan dan tangtah dan ulama gapan rakyat, sangat penting ulama bisa meuntuk menjaga nasihati pemerMahfud MD negara. Sehingintah. Tapi juga ga tugas-tugas juga bisa memdiniyah, dalam arti men- beri nasihat pada rakyat,” jaga kebebasan beribadah jelas Mahfud. dan beragama serta tugas Dia kembali memasmenjaga bangsa menjadi tikan pemerintah tidak sinkron. anti terhadap kritik tetapi Hal itu dikatakan pemerintah justru memMahfud, saat menjadi buka pintu terhadap krinarasumber dalam ac- tik yang datang. Mahfud ara Silaturrahmi Ulama, menuturkan pemerintah Umaro, TNI-Polri dan juga manusia yang pasttokoh lintas agama yang inya memiliki salah dan digelar Jami’iyyah Ahlith kekhilafan. THariqah al- Mu’tabarah “Pemerintah selaan-Nahdiliyyah (Jatman), lu membuka diri undilansir sindonews.com, tuk dikritik, karena peKamis (18/11). merintah juga manusia, “Di sini menjadi ter- yang pasti punya khilaf lihat betapa ulama, dan dan salah. Kritik menuumaro, TNI, Polri, Ke- ju jalan kebaikan. Silamenko Polhukam dan kan kritik pemerintah, pemerintah pada umum- kita tidak pernah antikrinya bekerja sama dengan tik, tetapi beri kesempaulama menjadi penting. tan juga,” tuturnya. Baca Karena ulama memberi juga: Mahfud MD Pasbimbingan-bimbingan tikan UU Otsus Papua moral, baik kepada pe- Dibentuk Konsisten denmerintah maupun kepada gan UUD 1945 rakyat,” ujar Mahfud. Tak lupa, mantan KetDia menjelaskan, da- ua Mahkamah Konstilam negara terdapat tiga tusi (MK) ini mengajak unsur yaitu rakyat, pe- para ulama untuk bekerja merintah dan wilayah. sama dengan pemerintah. Menurut dia, di tengah Menurut Mahfud, Islam rakyat terdapat ulama pada dasarnya mayoritas yang menjembatani dan menganut Islam wasathiberperan dalam mem- yah yang bisa menerima bimbing rakyat. perbedaan dan bekerja “Peran ulama men- sama dengan siapa saja jembatani antara pe- untuk kemajuan. (mr/vi)

JADWAL PEMILU - Pemerintah setuju dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penetapan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang digelar 21 Februari. (ist)

Gerindra dan PDIP Makin Mesra

Duet Prabowo-Puan Bisa Terwujud di 2024

JAKARTA - Pertemuan tiga tokoh nasional yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, masih menjadi perbincangan hangat di dunia politik. Foto ketiga tokoh tersebut saling berbincang diunggah oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam akun Instagramnya @ puanmaharaniri. Pengamat Lingkar Madani Untuk Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, postingan dari Puan Maharani menandakan bahwa ada kemungkinan besar PDI Perjuangan dan Gerindra berkoalisi dalam Pilpres 2024. “Seperti telah beberapa kali saya sampaikan bahwa posisi PDIP dengan Gerindra saat ini adalah posisi “butuh banget”. Skenario mendampingkan Prabowo-Puan itu beban

utamanya ada di pundak PDIP,” ujar Ray Rangkuti, dilansir okezone.com, Kamis (18/11). Menurutnya, Prabowo Subianto memiliki banyak opsi alternatif pasangan Capres Cawapres dibandingkan Puan Maharani. “Bisa dengan Puan tapi bisa juga dengan banyak nama yang beredar saat ini. Nasib PDIP yang sangat tergantung Gerindra inilah yang mengakibatkan posisi PDIP seperti me’mepet’ dan menempel terus Prabowo,” terang Ray Rangkuti. Seperti yang terjadi pada pertemuan tak sengaja Ibu Mega, pak Prabowo, mbak Puan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Istana Negara dalam acara pelantikan panglima TNI. “Pak Prabowo diajak berdiskusi dengan 3 petinggi PDIP secara langsung, sementara dari Gerindra ada Pak Prabowo. Saya kira akan begini ter-

us ke depannya, selama capres atau cawapres dari PDIP tidak bersifat opsional. Mendesain satu calon tunggal itu mengakibatkan PDIP mengunci diri sendi-

ri,” ucap Ray Rangkuti. Menurutnya, akan sulit bagi PDIP untuk menjadi luwes dan berdialog dengan banyak parpol lain. Karena pintu yang pal-

ing dekat dan terlihat lebih besar peluangnya adalah Gerindra, maka PDIP dengan terbuka memperlihatkan hubungan yang terlihat mesra itu. (mr/vi)

FOTO BERSAMA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, foto bersama, baru-baru ini. (ist)

Soal Jadwal Muktamar

Kiai Said: PBNU Taat Aturan Pemerintah

KEDIRI - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menegaskan akan taat mengikuti aturan pemerintah soal jadwal Muktamar NU yang rencananya akan digelar pada 23-25 Desember 2021. “Saya ikuti pemerintah, sesuai jadwal. Kalau pemerintah memundurkan atau tidak mengeluarkan izin. Katanya mau ada PPKM level 3. Panitia akan taat pemerintah,” kata KH Said Aqil Siradj ditemui saat peresmian masjid di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dilansir antaranews.com, Kamis (18/11). Menurutnya, hingga kini persiapan Muktamar NU juga masih belum 100 persen. Masih banyak yang belum diselesaikan termasuk di lokasi Muktamar NU di Provinsi Lampung. “65 persen (persiapan Muktamar NU), masih banyak (yang belum diselesaikan untuk persiapan Muktamar NU). Aula saja belum jadi,” kata dia lagi. Terkait dengan sejumlah calon yang santer dikabar-

kan maju termasuk dukungan dari sejumlah PCNU di Jawa Timur kepada calon lain, ia mengatakan tidak apa-apa. “Tidak apa-apa,” kata dia. Dia juga sengaja datang ke Kediri. Selain menghadiri acara peresmian masjid di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, juga menghadiri acara wisuda yang digelar di Aula Muktamar, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Sejumlah nama memang santer diajukan menjadi calon Ketua Umum PBNU. Calon yang dikabarkan maju adalah KH Said Aqil Siradj yang juga adalah Ketua Umum PBNU saat ini. Ia tidak keberatan jika diajukan lagi menjadi calon Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya. Nama lainnya adalah KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya. Saat ini, Gus Yahya menjadi Katib Aam PBNU. Selain itu, nama lain yang juga sempat santer adalah Wakil Presiden Ke10 dan Ke-12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) yang juga diusulkan maju dalam Muk-

tamar NU. Namun, Jusuf Kalla dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama itu kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia yang akan berlaku mulai 24 Desember 2021. Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan tersebut rencananya berlangsung selama kurang lebih satu pekan, yakni hingga 2 Januari 2022. Menurut dia, sudah ada kesepakatan bahwa aturan yang berlaku di Jawa-Bali

dan luar Jawa-Bali nantinya diseragamkan. Sedangkan untuk kegiatan Muktamar NU, PBNU berencana menunda penyelenggaraan Muktamar NU yang rencananya digelar pada 23-25 Desember 2021. Pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut rencananya akan mundur menjadi 31 Januari 2022 dengan lokasi rencana tetap di Provinsi Lampung. (mr/vi)

KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siradj, saat peresmian masjid di Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Kamis (18/11). (antara)

PARLEMENTARIA PELALAWAN

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

DPRD Pelalawan Gelar Paripurna Hasil Reses III PELALAWAN - DPRD Pelalawan melaksanakan sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan kunjungan anggota dewan terhadap kegiatan masa reses III daerah pemilihan (dapil) anggota dewan tahun 2021. Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Pelalawan, H Syafrizal SE dan dihadiri Bupati Pelalawan yang diwakili oleh Wakil Bupati, H Nasarudin serta sejumlah anggota DPRD Pelalawan. Hasil reses III (ketiga) anggota DPRD Pelalawan untuk dapil 1 (satu) yang terdiri dari Pangkalan Kerinci dilandasi Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2014 pasal 63 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6). Hal ini juga berdasarkan Peraturan Tata Tertib anggota DPRD Pelalawan untuk Dapil 1 ditulis dan disampaikan dengan sistematika, anggota DPRD Pelalawan melakukan reses landasannya adalah keputusan pimpinan DPRD Pelalawan Nomor 10.a/KPTSPIMP/DPRD/2021 tanggal 12 Oktober tentang jadwal perubahan anggota DPRD Pelalawan bulan Oktober 2021. Kemudian Tata Tertib DPRD Pelalawan Nomor 01 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD Pelalawan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pelalawan. Keputusan pimpinan DPRD Nomor: 10.b/KPTS-PIMP/DPRD/2021 tanggal 12 Oktober tentang Pelaksanaan Reses III (Tiga) DPRD Pelalawan yang dilaksan-

akan Senin sampai Sabtu dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 sampai 23 Oktober 2021 di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dari hasil kunjungan reses III anggota DPRD Pelalawan dapil 1 secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendasar di antaranya yakni, banyaknya infrastruktur jalan yang belum memadai, renovasi infrastruktur seperti gedung sekolah, sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum lengkap, belum tertatanya pembuangan sampah di Kota Pangkalan Kerinci, pembangunan gedung-gedung penunjang seperti aula dan gedung serba guna untuk ibu-ibu PKK serta kurangnya tenaga pengajar di sekolah. Dari hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Pelalawan Dapil 1 saat reses berlangsung, maka perlu diberikan pandangan atau saran-saran agar ke depannya Kabupaten Pelalawan bisa lebih maju dan sejahtera, antara lain diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat menempatkan pelaksanaan proyek secara merata di semua daerah Kabupaten Pelalawan agar pembangunan di Kabupaten Pelalawan ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan.

ANGGOTA DPRD Pelalawan menyampaikan laporan hasil kunjungan anggota dewan masa reses III pada sidang paripurna.

ANGGOTA DPRD Pelalawan menyerahkan laporan hasil kunjungan anggota dewan masa reses III kepada pimpinan sidang paripurna.

PIMPINAN DPRD Pelalawan didampingi Bupati Pelalawan yang diwakili Wakil Bupati, H Nasarudin, memimpin sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan kunjungan anggota dewan terhadap kegiatan masa reses III daerah pemilihan anggota dewan tahun 2021. Perlu perhatian serius dari pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur penunjang bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan seperti jalan utama, jalan alternatif, drainase, sekolah, tempat ibadah, pasar serta harus ada skala prioritas. Kemudian perlu tindakan dan sanksi yang tegas oleh dinas terkait terhadap kontraktor yang tidak melaksanakan dan menjalankan proyek sesuai dengan bestek dan menyimpang dari prosedur yang telah disepakati. Juga perlu dicari solusi yang tepat terhadap permasalahan honorer guru honor yang kecil dan kekurangan tenaga guru yang dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Pelalawan. Untuk hasil reses III anggota DPRD Pelalawan Dapil 2 yang terdiri dari Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar dilandasi oleh Peraturan DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pelalawan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Pelalawan Nomor 01 tahun 2019 pada pasal 95 ayat (1), (4) dan ayat (5). Reses III dapil 2 ini dilaksanakan Senin sampai Sabtu dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 sampai 23 Oktober 2021 di Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar. Dari kunjungan reses tersebut anggota DPRD Pelalawan dapil 2 membagi dalam beberapa bidang, di antaranya, bidang sumber daya manusia, bidang ekonomi, bidang budaya dan pariwisata, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pembangunan. Dari hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Pelalawan dapil 2, maka perlu diberikan pandangan atau saran-saran di antaranya, dapil 2 yang terdiri dari Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar merupakan daerah yang paling tertinggal dari segi infrastruktur, jalan, listrik, air bersih, jembatan dan perekonomian rakyat. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memfokuskan pembangunan dan perhatian yang lebih banyak di dapil 2 yang terdiri dari Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar. Untuk hasil reses III anggota DPRD Pelalawan Dapil 3 yang terdiri dari Kecamatan Ukui dan Kecamatan Kerumutan dilandasi peraturan DPRD Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwaki-

lan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Pelalawan Nomor 01 Tahun 2019 pada pasal 95 ayat (1), (4) dan ayat (5). Reses III dapil 3 ini dilaksanakan Senin sampai Sabtu dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 sampai 23 Oktober 2021 di desa-desa di Kecamatan Ukui dan desa-desa di Kecamatan Kerumutan. Yang menjadi keluhan dari masyarakat semuanya tidak terlepas dari masalah seputar infrastruktur jalan aspal, tapal batas wilayah, pemekaran sebuah wilayah atau daerah, beberapa kegiatan pembangunan yang belum tersentuh serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum memadai sehingga permasalahan inilah yang menjadi persoalan di tengah masyarakat khususnya dapil 3. Secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendasar adalah banyaknya infrastruktur yang belum tersedia, seperti penambahan gedung sekolah dan sarana jalan yang masih minim. Karena itu, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat menempatkan pelaksanaan proyek secara merata agar pembangunan di kabupaten ini dinikmati oleh seluruh masyarakat. Perlu ditinjau ulang kembali penetapan desa tertinggal, karena menurut pemantauan pihaknya banyak desa miskin justru tidak termasuk desa tertinggal. Perlu adanya perhatian serius pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur baik jalan, sekolah, pasar dan lainnya serta harus ada skala prioritas. Perlun tindakan dan sanksi yang tegas oleh Dinas terkait terhadap kontraktor yang tidak melaksanakan sesuai dengan bestek dan menyimpang dari prosedur yang telah disepakati. Juga perlu dicari solusi yang tepat terhadap permasalahan kekurangan tenaga guru terutama daerah terpencil. Untuk hasil reses III anggota DPRD Pelalawan Dapil 4 yang terdiri dari Kecamatan Pangkalankuras dan Pangka-

lanlesung dilandasi peraturan DPRD Pelalawan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pelalawan sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Pelalawan Nomor 01 Tahun 2019 pada pasal 95 ayat (1), (4) dan ayat (5). Reses III dapil 4 ini dilaksanakan Senin sampai Sabtu dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 sampai 23 Oktober 2021 di desa-desa di Kecamatan Pangkalankuras dan Pangkalanlesung perlu adanya perhatian serius pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur baik jalan, sekolah, pasar dan lainnya yang harus mengutamakan kualitas yang baik sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak terkesan asal-asalan serta harus ada skala prioritas. Dimohonkan kepada pemerintah daerah untuk tindak lanjut masalah air bersih di Kelurahan Pangkalanlesung, serta perlu adanya tindakan dan sanksi yang tegas oleh Dinas terkait terhadap kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan proyek sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan bestek dan penyimpang dari prosedur yang telah disepakati. Ini bertujuan agar segala pekerjaan yang dilaksanaan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk hasil reses III anggota DPRD Pelalawan Dapil V yang terdiri dari Kecamatan Langgam dan Bandar Seikijang dilandasi peraturan DPRD Pelalawan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pelalawan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Pelalawan Nomor 01 Tahun 2019 pada pasal 95 ayat (1), (4) dan ayat (5). Reses III dapil 5 ini dilaksanakan Senin sampai Sabtu dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 sampai 23 Oktober 2021 di desa-desa di Kecamatan Langgam dan Bandar Seikijang, yang menjadi sering keluhan dari masyarakat semuanya tidak terlepas dari masalah infrastruktur jalan yang belum memadai, pengaspalan jalan, pembuatan drainase, pemekaran sebuah

wilayah atau daerah, kurangnya tenaga pengajar di sekolah, kurangnya tenaga kesehatan, beberapa kegiatan pembangunan yang belum tersentuh serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum memadai sehingga permasalahan inilah yang menjadi persoalan di tengah masyarakat khususnya dapil V. Dari hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Pelalawan dapil 5 maka perlu perhatian serius dari pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur penunjang bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan seperti jalan utama, jalan alternatif, jalan produksi, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana sekolah, tempat ibadah, pasar dan lainnya serta harus ada skala prioritas. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat menempatkan pelaksanaan proyek secara merata di semua daerah di Kabupaten Pelalawan agar pembangunan di Kabupaten Pelalawan ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Juga perlu dicari solusi yang tepat terhadap permasalahan honorer guru honor yang kecil dan kekurangan tenaga guru yang dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Pelalawan serta tenaga kesehatan (Bidan) di Puskesdes. Dari hasil kunjungan reses III anggota DPRD Pelalawan dapil 5, secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendasar di antaranya banyaknya infrastruktur jalan yang belum memadai. Renovasi infrastruktur seperti gedung sekolah yang belum terlaksanakan. Kurangnya pembangunan infrastruktur kepentingan umum seperti turap maupun paving blok. Sarana dan prasarana pendidikan yang amsih belum lengkap serta kurangnya tenaga kesehatan (bidan) dan guru ASN di sekolah yang berada di dusun-dusun wilayah Kecamatan Langgam dan Kecamatan Bandar Seikijang. (Adv/ndy)

DPRD Pelalawan melaksanakan sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan kunjungan anggota dewan terhadap kegiatan masa reses III daerah pemilihan anggota dewan tahun 2021.

SAMBUNGAN Dekan

melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Sedangkan Pasal 294 ayat (2) KUHP mengatur mengenai perbuatan cabul di lingkungan kerja dilakukan oleh pegawai negari dan orang dalam satu lingkungan kerja/institusi. “Ancaman hukuman di atas lima tahun,” kata Sunarto.

Periksa Rektor Unri Sunarto menyatakan, hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 18 orang, termasuk tersangka, korban, saksi ahli dari Saksi Ahli Psikolog dan Poligraf. Pemeriksaan juga dilakukan pada Rektor Unri Aras Mulyadi. Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. “Hari ini (kemarin), kami periksa Rektor Unri,” kata Sunarto. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau Marvel-

ous membenarkan pihaknya sudah menerima SPDP dari penyidik. “Penyidik sudah memberitahukan penetapan tersangka SH pada Rabu (16/11),” katanya. Kejati Riau telah menerbitkan P-16 terkait Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada lima jaksa yang akan memantau perkembangan kasus tersebut. “Lima jaksa dari Kejati Riau,” ucapnya. Selanjutnya, kejaksaan menunggu berkas perka-

Sementara itu, penasehat hukum Rizki JP Poliang yang mendampingi Indra Agus Lukman langsung berupaya membebaskan kliennya dari penjara. Indra pun menghirup udara bebas. “Alhamdulillah klien kami IAL (Indra Agus Lukman), hari ini (kemarin) bebas. Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan bahwa putusan prapid sah secara hukum, sehingga pokok perkara Tipikor dinyatakan dihentikan/gugur,” jelas Rizki. Rizki menyambut baik putusan majelis hakim tersebut, dan membuktikan kalau keadilan masih ada di Riau. “Putusan itulah cerminan tentang bagaimana Kejari Kuansing di bawah pimpinan Hadiman dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,” tuturnya. Rizki berharap kejadian ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi Kejari Kuansing dalam hal menemukan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. “IAL juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang sudah mendukung serta mendoakan atas masalah yang ia hadapi selama ini,” kata Rizki. Diberitakan sebelumnya, JPU Rinaldi Adriansyah dalam dakwaannya menyebutkan Indra melakukan tindak pidana korupsi bersama Ariyadi dan Tazaruddin (telah diputus dalam penuntutan terpisah). Perbuatan terjadi pada medio Maret hingga April 2013 di Kantor ESDM Kuansing. Indra selaku Kadis ESDM Kuansing sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselarasi ke dalam tatacara pengadaan secara swakelola tanpa melalui mekanisme perencanaan umum pengadaan terlebih dahulu. Dana untuk bimtek

tersebut dianggarkan Rp450 juta. Dengan rincian Rp100 juta untuk biaya sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan Rp350 juta untuk biaya sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebijakan lisan yang disampaikan Indra kepada Ariadi selaku PPTK dan Edisman selaku bendahara pengeluaran di Dinas ESDM Kuansing. Jumlah peserta 20 orang PNS yang bekerja di bidang pertambangan pada Dinas ESDM Kuansing dan tema dipilih pengelolaan lingkungan pertambangan emas tanpa izin di Kuansing. Setelah mengajukan dokumen pencairan anggaran pada Maret 2013, Edisman melakukan penarikan sebanyak tiga kali selama 10 hari sejak 8 Maret. Pertama Rp270 juta, kedua Rp50 juta, dan ketiga Rp130 juta. Setelah seluruh anggaran dicairkan, dibuat item kegiatan di Aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan. “Dalam pelaksanaannya, kemudian banyak item-item kegiatan yang dikerjakan menyimpang dari ketentuan DPA SKPD Dinas ESDM Kuansing,” kata JPU. Penyimpangan itu seperti jadwal kegiatan yang seharusnya dilaksanakan lima hari di aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan mulai tanggal 18 sampai 22 Maret 2013 ternyata hanya dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 18, 19 dan 22 Maret 2013. Selanjutnya acara pokok yang seharusnya diisi dengan penyampaian materi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan oleh empat orang instruktur selama lima hari (40 jam) dikurangi acara pembukaan, istirahat, salat dan makan serta acara penutupan, ternyata hanya diisi dengan acara pembukaan dan

pemberian materi oleh satu orang instruktur selama lima jam pada hari pertama tanggal 18 Maret 2013. Selain itu, acara diskusi di antara peserta workshop/ bimtek dengan panitia pelaksana kegiatan pada hari kedua tanggal 19 Maret 2013, dan acara penutupan pada hari kelima tanggal 22 Maret 2013. “Penyimpangan atas pelaksanaan sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan di atas disebabkan adanya permufakatan antara saksi Edisman bersama-sama saksi Ariyadi serta terdakwa Indra Agus Lukman. Mengalokasikan dana sesuai jumlah pagu Rp100 juta, dana hanya digunakan Rp20 juta,” jelas JPU. Dari dana Rp20 juta yang diserahkan Edisman kepada Ariyadi hanya digunakan Ariyadi untuk membiayai pelaksanaan rangkaian kegiatan di atas Rp19.550.000. Untuk pertanggungjawaban anggaran yang terpakai dibuat seolah-olah Rp100 juta. Edisman, Ariyadi dan Indra membuat 15 kwitansi, di antaranya pembiayaan biaya cetak, honor dan biaya pembelian makanan, uang saku peserta dan akomodasi. “Dari 15 bukti kwitansi pembayaran berikut dengan bukti faktur maupun bukti daftar penerima senilai Rp100 juta yang dibuat sesuai dengan realisasi yang dibayarkan sedangkan terhadap 14 bukti kwitansi berikut dengan bukti faktur dan daftar penerima lainnya dibuat secara tidak benar antara lain ada pembiayaan yang ﬁktif dan ada yang melebihi. Markup Rp80.450.000,” jelas JPU. Indra dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 9 jo Pasal 10 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (lda)

Perhubungan terbaru,” kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (18/11). Wiku menjelaskan, pemberlakuan aturan perjalanan yang baru ditujukan untuk menjamin orang yang bepergian dalam keadaan sehat dan terlindung dari risiko penularan virus corona. Menurutnya, aturan perjalanan yang baru juga akan mencakup upaya mencegah persebaran kasus Covid-19 antar-wilayah. Ia menjelaskan pula bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 diterapkan di seluruh wilayah Indonesia guna mencegah kemungkinan terjadi lonjakan kasus penularan Covid-19 semasa libur akhir tahun. Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah akan mengintensifkan pengawasan penerapan protokol kesehatan di fasilitas publik. “Ini dilakukan untuk menjamin peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di berbagai sektor tetap terkendali dan aman, seiring kecenderungan, tren, mobilitas bolak-balik di masyarakat,” kata Wiku seperti dikutip dari Antara. Ia mengemukakan, pengawasan penerapan kebijakan pengendalian Covid-19 akan dilakukan hingga ke tingkat komunitas. “Pemerintah sangat berharap masyarakat dapat menjalankan peraturan ini dengan penuh tanggung jawab, karena pada prinsipnya upaya ini untuk kita sendiri, untuk mencegah penularan kasus selama periode Natal dan Tahun Baru,” kata Wiku. Dalam upaya menekan mobilitas warga selama libur akhir tahun, pemerintah juga sudah menghapus cuti bersama menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau

Nataru serta melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aparat TNI dan Polri cuti pada akhir tahun. Tak Ada Penyekatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan pemerintah menerapkan PPKM level 3 saat libur Nataru, mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. “Jadi khusus libur Natal dan Tahun Baru akan diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku level 3 secara nasional, jadi bukan berarti (daerah) yang sudah level 1 diturunkan lagi (levelnya),” katanya, kemarin. Ia mengatakan, pelaksanaan PPKM level 3 khusus Nataru tersebut akan didasarkan pada Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru. “Jadi khusus selama libur Natal dan Tahun Baru digunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk PPKM level 3 plus karena ada beberapa tambahan, seusai arahan presiden, terutama pelarangan dan pengetatan pertemuan-pertemuan berskala besar,” katanya. Pemerintah menilai penerapan PPKM level 3 menjadi urgen pada libur Nataru. “Sangat urgen, pandemi kan belum selesai, memang beberapa indikator tentang Covid-19 sudah sangat baik mulai kasus, kematian, kasus aktif kita landai bahkan dalam posisi terbaik di dunia dan banyak sekali negara memuji kemampuan kita meredam lonjakan gelombang kedua tapi kita tidak boleh sembrono, tidak boleh gede kepala, bahwa sudah selesai,” katanya. Alasannya, katanya, beberapa negara di Eropa dan Asia Tenggara terjadi perkembangan kasus positif Covid-19 yang masih meng-

khawatirkan. “Karena itu demi untuk keselamatan kita bersama, menjaga konsistensi keadaan Covid-19 sekarang ini, maka arahan presiden selama libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya akan diikuti pergerakan orang besar-besaran itu kita perketat,” katanya. Salah satu hal yang dilarang penuh saat PPKM level 3 tersebut diterapkan, penyelenggaraan pertemuan skala besar. “Kita larang pertemuan skala besar yaitu pesta ‘old and new’ itu kita larang, yang dibolehkan pesta ‘old and new’ hanya di tingkat keluarga saja mungkin 10-15 (anggota) keluarga masih dibolehkan tapi kalau digelar di hotel, hurahura tidak boleh, apalagi juga diikuti petasan, pawai tahun baru, itu semua akan dilarang dan sekarang sedang disiapkan protap oleh Pak Kapolri,” katanya. Peraturan tersebut akan berlaku secara nasional dan bukan hanya di Pulau Jawa dan Bali atau di luar Jawa-Bali. “Sedang kita seragamkan aturan yang masih belum sinkron antara PPKM Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali sedang kita serasikan,” ungkapnya. Terkait dengan mobilitas masyarakat, Muhadjir menyebut ada persyaratan untuk melakukan tes PCR. “Mobilitas tentu saja akan diperketat terutama dalam kaitan dengan protokol kesehatan, termasuk swab (tes usap), antigen, mungkin juga ada yang masih perlu PCR, vaksin terutama bagi mereka yang akan bepergian. Tapi sesuai arahan presiden, tidak ada penyekatan tetapi kita imbau seluruh masyarakat untuk tidak bepergian kecuali untuk tujuan primer,” katanya. (mr/fjr)

Kepala

Pemerintah

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

ra dugaan pelecehan seksual tersebut dari penyidik Ditreskrimum Polda Riau untuk diteliti. “Kami sifatnya menunggu berkas, biar diteliti untuk mengetahui kelengkapan formil dan materilnya,” katanya. Pengacara Syafri Harto, Dody Fernando mengatakan terkait penetapan tersangka itu akan didiskusikan dengan kliennya apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak. “Dan sejatinya Pak SH itu tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan,” katanya. Syafri Harto sebelumnya dilaporkan oleh mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unri beri-

nisial L ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru pada Jumat (5/11) lalu. Penanganan kasus akhirnya diambil alih oleh Polda Riau. Diketahui, dalam penanganan perkara ini penyidik sudah memeriksakan Syafri Harto. Pemeriksaan juga dilakukan menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan dengan lie detector dibantu tim Laboratorium Forensik (Labfor) dari Markas Besar Kepolisian RI. Hal itu untuk mengetahui apakah terlapor dalam memberikan keterangan sesuai dengan kebenaran atau tidak. Selain Syafri Harto, pemeriksaan juga sudah dilaku-

kan pada 18 orang saksi. Di antaranya pelapor atau korban sendiri, keluarga korban, staf Dekan, petugas keamanan kampus, sekretaris jurusan, ketua jurusan, ketua Advokasi Korps Mahasiswa HI (Komahi) FISIP Unri, teman korban, teman terlapor, serta pembimbing akademis korban. Penyidik Ditreskrimum Polda Riau beberapa waktu lalu juga telah menyegel ruang kerja Dekan FISIP Unri. Langkah ini seiring dinaikkannya status penanganan kasus dugaan pelecehan seksual ini dari penyelidikan ke penyidikan. Di sisi lain, Syafri Harto juga sudah membuat laporan pencemaran nama baik

ke Polda Riau. Ia melaporkan korban L, dan juga admin dari akun Instagram resmi Komahi FISIP Unri dengan nama akun @komahi_ur. Sebelum kasus ini mencuat ke ranah hukum, L membuat pengakuan mengejutkan lewat sebuah rekaman video yang diunggah di akun Instagram resmi Komahi FISIP Unri dengan nama akun @komahi_ur. Mahasiswi itu mengaku telah dilecehkan oleh Syafri Harto, yang juga dosen pembimbingnya saat kegiatan bimbingan proposal skripsi. Video tersebut viral dan menyita perhatian berbagai pihak. Syafri Harto pun telah membantah tuduhan itu. (lda)

Ia mengucapkan terima kasih karena dipercaya untuk menjadi pemimpin warga. “Kunjungan hari pertama bersama warga sekitar berjalan lancar. Terimakasih atas kepercayaannya, semoga bisa membantu warga Kemang untuk periode beberapa bulan kedepan! Btw, seumurumur gak pernah kepikiran sih bakalan jadi Bu RT. Warga Kemang mana nih suaranyaaa?” tulis Luna di akun Instagramnya, (18/11). Postingan tersebut pun sudah mendapatkan ratusan ribu likes dan sangat banyak komentar. Warganet pun ada yang takjub dan tidak percaya jika Luna Maya ditunjuk menjadi Ketua RT. Sementara itu, Camat

Mampang Prapatan, Djaharuddin memberikan tanggapan soal kabar Luna menjabat Ketua RT itu. “Nggak,” kata Djaharuddin seperti dikutip dari detikcom. Djaharuddin juga menerangkan sudah berkomunikasi dengan RW setempat soal kabar Luna Maya jadi Ketua RT. Informasi yang dia dapat memang kediaman Luna Maya dekat dengan rumah RT setempat. “Saya udah tanya RW-nya. Nggak ada. Rumahnya deket Pak RT katanya,” tuturnya. Ia menduga di kediaman Luna Maya sedang dilakukan pemilihan RT. “Kita kan lagi pemilihan RT serentak. Mungkin dia lagi milih RT-nya. RW-nya

kan tahu,” ucapnya. Ketua RW 12 Kelurahan Pela Mampang Nana Yuliana Prayogo pun mengungkap fakta kehebohan Luna Maya jadi Ketua RT. Nana membenarkan bahwa Luna adalah warganya di kawasan Kemang. Namun perihal Luna Maya jadi Ketua RT, dia menepis. “Di wilayah kami itu (Luna) warga yang baik, bukan Ketua RT. Tadinya kami mau mengadakan teguran pada dia. Cuma dia tidak mencantumkan RW-nya,” ujar Nana. Dia menyebut kabar Luna jadi Ketua RT itu bikin heboh sampai ke lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. “Ini sam-

pai camat, Ibu Walikota terus ada beberapa instansi ini pada telepon ke kami juga, klariﬁkasi,” jelasnya. Nana juga mengatakan foto yang diunggah Luna Maya di akun Instagramnya itu bukan berada di kawasan Bangka. Dia menduga Luna sedang melakukan gimik di media sosial (medsos). “Itu bukan daerah sini. Mungkin ini yang kami lihat itu gimik,” ujarnya. Meski demikian, Nana bersyukur jika Luna Maya ingin jadi Ketua RT. Dia menilai hal itu sebagai bentuk kepedulian Luna kepada warga sekitar. “Kalau betul syukurlah, itu artinya dia peduli sama warga,” paparnya. (mr/fjr)

Dari sisi konsumen, potensi sama juga bisa terjadi. Misalnya, bagi konsumen yang menggunakan BBM dengan intensitas 2,13 kg CO2/liter, akan ada potensi peningkatan biaya sebesar Rp64 per liter. Sedangkan untuk konsumen gas atau LPG dengan intensitas emisi 54,6 kg CO2/MSCF dan Rp38/ kg untuk LPG dengan intensitas emisi 1,26 kg CO2/ kg terdapat tambahan harga sebesar Rp1.638/MSCF. “Ini tentu akan menyebab-

kan kenaikan harga baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon,” kata Ariﬁn seperti dikutip dari cnnindonesia. com, Kamis (18/11). Ia menambahkan, pengenaan pajak karbon juga berdampak pada tambahan biaya pada sisi konsumen batu bara. Terdapat tambahan biaya pembangkit sebesar Rp29/kWh dan tambahan di industri sebesar USD5 per ton dengan intensitas emisi 2.526 kg CO2/ton atau 0,95 kg CO2/kWh.

Sementara pada sektor ketenagalistrikan, jika asumsi penjualan listrik negara 265,85 TWh dengan besaran produksi CO2e mencapai 5,33 ton per tahun, maka pengenaan pajak karbon senilai USD1 per ton akan meningkatkan pendapatan negara senilai Rp76,49 miliar. Hal tersebut juga seiring dengan penambahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik senilai Rp76,49 miliar, dan penambahan subsidi listrik senilai Rp20,46

miliar serta kompensasi senilai Rp61,38 miliar. Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur pajak karbon atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp30,00 per kg CO2e. Pajak berlaku pada 1 April 2022 di subsektor PLTU batu bara dengan skema cap & tax. (mr/fjr)

Risma menjelaskan, data itu diperoleh saat Kemensos melakukan veriﬁkasi data penerima bansos secara berkala. Dari 31.624 itu, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. Bahkan Risma menyebut bahwa profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya. “Data itu kita sampaikan ke BKN, kita scanning data kependudukan, ‘tolong dicek apa ini PNS atau bukan? ternyata betul (ASN),” kata Risma seperti dikutip dari Antara. Menurut Risma, ASN tidak berhak menerima bansos. Sebab dalam kriteria yang ditetapkan Kemensos, seseorang yang tidak boleh menerima adalah mereka yang mendapatkan pendapatan tetap, apalagi ASN digaji oleh pemerintah. Nantinya, data tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk dilakukan veriﬁkasi ulang serta ditindaklanjuti. Ia berharap Pemda segera

memberikan respon agar Kemensos bisa terus memperbaharui data secara berkala. “Macam-macam ada yang dulunya miskin, ada yang masuk jadi PNS. Kita memang perbaiki terus, kita sangat mengandalkan (pemerintah) daerah,” ujar Risma. Di samping itu, Risma juga telah menyurati unsur pimpinan TNI/Polri untuk melakukan pengecekan karena dikhawatirkan ada aparat yang juga sama-sama menerima bansos. “Profesi TNI-Polri, kita sudah surati ke Bapak Panglima mudah-mudahan kami segera menerima jawabannya. Karena di peraturannya tidak boleh penerima pendapatan rutin (mendapat bansos),” katanya. Bakal Disanksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo meminta Mensos menyiapkan data ASN yang terindikasi menerima bansos. Tjahjo menyatakan, data tersebut diperlukan untuk mengetahui sanksi atau hukuman apa yang akan

diberikan pada ASN penerima bansos. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) nantinya akan melakukan investigasi dari data yang didapat Kemensos. “Untuk memberikan hukuman disiplin kepada PNS dimaksud, Mensos harus memiliki data lengkap nama, NIP, dan instansi/lokasi, untuk kemudian dilaporkan kepada PPK masing-masing, agar melakukan investigasi terhadap yang bersangkutan,” kata Tjahjo seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Setelah terbukti bersalah, kata Tjahjo, maka ASN tersebut baru bisa diberikan sanksi disiplin termasuk pengembalian uang bansos. “Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin, termasuk pengembalian uang bansos,” ucapnya. Ia juga menjelaskan bahwa ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena memiliki penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan dari negara. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kes-

ejahteraan Sosial, diatur bahwa prioritas masyarakat yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial yakni orang miskin, terlantar, memiliki kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan atau eksploitasi. Artinya, ASN bukan sasaran penerima bansos dari pemerintah. Kendati demikian, Tjahjo menegaskan, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut apakah ASN tersebut sengaja melakukan tindakan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang sehingga terdaftar sebagai penerima bansos dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. “Dalam hal terbukti bahwa PNS yang bersangkutan melakukan tindakan yang termasuk penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” ucapnya. (mr/fjr)

Menurutnya, regulasi itu tercipta sebagai hasil ratas yang diikuti presiden, wakil presiden, koordinator PPKM Jawa-Bali, Menteri Kesehatan dan jajaran Kabinet Indonesia Maju lainnya. “Dan kebijakan itu secara transparan. Dan saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat kebijakan yang menguntungkan pribadi saya,” klaim Erick seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Erick menyebut pemerintah sejak awal masa pandemi Covid-19 telah berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat Indonesia dengan kerja kemanusiaan dengan prinsip recovery dan responsibility. “Recovery yang dimaksud, akan melakukan segala upaya percepatan untuk penyelamatan jiwa manusia. Tetapi tetap responsibility, adalah melakukan seluruh kegiatan kemanusiaan

tersebut dengan penuh tanggung jawab. Baik secara administrasi, hukum, dan jauh dari kepentingan pribadi,” paparnya. Dikatakan Erick, kebijakan wajib PCR merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah mengantisipasi penyebaran Covid-19 lewat berbagai pintu yang ada. Termasuk, momen libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang sudah di depan mata. Kebijakan itu disinergikan dengan regulasi-regulasi lain. Macam pelonggaran aktivitas disertai pengendalian lapangan; peningkatan laju capaian vaksinasi, termasuk eksekusinya untuk kelompok usia anak; penertiban mobilitas pelaku perjalanan luar negeri; memperkuat peran Pemda dalam pengawasan kegiatan; dan menjaga kedisiplinan prokes di tingkat masyarakat. Erick menekankan, tes

PCR diperlukan untuk kebutuhan pelacakan dan penelusuran kasus Covid-19. Tarifnya pun, katanya, sekarang sudah bisa ditekan dari yang awalnya Rp2 juta sampai Rp5 juta, kini menjadi Rp300 ribu. “Kalau dibandingkan banyak negara kita masih masuk kategori yang termurah. Dan ini sesuai dengan audit BPKP. BPKP yang sudah mendampingi, bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri. Dan ini juga ditetapkan oleh Kemenkes sesuai dengan tupoksi. Jadi bukan ditentukan oleh sendiri,” tegasnya. Nama Erick Thohir sendiri santer dikaitkan dengan dugaan keterlibatan bisnis PCR seperti diungkap oleh Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto. Selain Erick, nama lain yang diseret dalam dugaan kasus ini adalah Menteri

Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Keterlibatan Luhut diketahui lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Luhut pun telah membantah mengambil untung dari kebijakan wajib PCR. Sementara dugaan keterlibatan Erick terkait dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, yaitu Boy Thohir. Saat ini, Luhut dan Erick dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran tindak pidana kolusi dan nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 Jo Pasal 21 dan Pasal 22 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (mr/fjr)

Heboh

Harga

31.624 ASN

Erick

DERAP NUSANTARA

METRO RIAU

JUMAT, 19 9 NOVEMBER 2021 RABU, OKTOBER 2019

Kebakaran Covid-19 Lahan Pekanbaru Pengendalian Jadi Kunci Hanguskan Kebun Nanas Pertumbuhan Ekonomi 2022

PEKANBARU - Kebakaran lahan gam- belukar di daerah tersebut sangat kerbut di Kota Pekanbaru, Provinsi RiauH Joko ing karena lama (Jokowi) tidak turun hujan. JAKARTA - Presiden RI, Ir Widodo mengamerambat hingga ke kebun nanas miLuas kebakaran di lahan tersebut takan, kunci pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 hanya lik warga setempat dan menyebabkan diperkirakan sekitar satu hektare, dan satu yakni keberhasilan Covid-19, di tanaman dan juga hewan lainnyamengendalikan mati. kini sudahpandemi disegel oleh kepolisian setKebakaran lahan gambutdan di Keluempat. masalah yang masih tengah ketidakpastian kompleksitas rahan Bandar Raya Kecamatan Payung Menurut keterangan warga, kebamembayangi dunia. Sekaki mulai terlihat mencapai kebun karan lahan diduga dipicu oleh pennanas“Kita sejak Senin (7/10) sore dan hingjaga kebun nanas yang membakar sesemuanya harus an- keuangan oleh Bank Sentral AS ga Selasa (8/10) masih belum bisa di- mak, namun api terus menyebar di latisipasi, secara harus mempersiap- The Fed (Tapering Off). kebun padamkan menyeluruh. han gambut hingga membakar kanDidiri harus hati-hati, tetapi “Perubahan iklim yang lokasi tersebut juga ditemukan nanasnya sendiri. juga tidak terlalu ketakuakandiamankan memunculsedikitnya tigausah bangkai ular yang mati dikhawatirkan "Pelakunya sudah politan. Yang paling krisis pangan. terpanggang akibat penting panasnyamenukeba- kan si Senin malam," kata Semua seorang negawarga, rut saya sekarang ini juga takut karekaran lahankunci gambut.ekonomi di ta- ra Ferdi. pemadam Berdasarkan data negara Badan naik, MetehunPetugas 2022 hanya satu kebakaran kuncin- na inﬂasi di semua gabungan Karhutla Riau orang orologi, juga Klimatologi dan Geofisika ya, kita dari bisaSatgas mengendalikan takut dengan taperterus melakukan pemadaman, (BMKG) Stasiun Selayangberupa namanya Covid-19,” kata ing off,” kataPekanbaru Presiden,pada seraya namun belum mendapatkan hasil maksa (8/10) pagi satelit Terra Aqua menPresiden Jokowi dalam semi- m e nambahkan simal karena cuaca panas semak deteksi ada 12 titik panassaat di Riau yang nar Kompas100 CEOdanForum ini disaksikan di Jakarta, Kamis dunia (18/11). Presiden menjelaskan pada tahun 2022 masih terdapat ketidakpastian, keraguan dan kompleksitas masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim, potensi lonjakan inﬂasi global, hambatan rantai pasok global, hingga penurunan kuantitas pembelian aset di pasar

Menteri Yohana Dorong DPR Sahkan RUU PKS

juga menghadapi kesulitan logistik dengan tersendatnya kontainer barang di jalur rantai pasok global. Presiden Jokowi menyebut apa yang terjadi saat ini dan pada waktu yang akan datang adalah dampak dari disrupsi yang meningkatkan kompleksitas masalah-masalah di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi era disrupsi yang membuat perubahan dalam tatanan dunia. Persiapan dilakukan dengan matang namun tidak perlu terSeekor ular ditemukan matiketakutan. di area perkebunan nanas milik warga yang terbakar akibat lalu khawatir apalagi kebakaran lahan gambut yang menghmeluas di Pekanbaru, Riau, Senin (7/10). (Ant) Kunci terpenting untuk adapi berbagai tantangan, kata Presiden, adalah berhasil mengendalikan Covid-19. “Kuncinya hanya itu. Kalau tidak bisa kita kendalikan (pandemi Covid-19), ekonominya akan turun, terpuruk lagi. Saya kira ekonomi negara lain mengalami gelombang (Covid-19) ke-1,2,3 masih tambah lagi empat. Inilah sekali lagi hati-hati, kehati-hatian,” jelas Presiden Jokowi. (ant)

menjadi indikasi awal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Titik panas paling banyak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sebanyak sembilan titik, kemudian di Kampar, Bengkalis dan Kuansing masing-masing ada satu titik panas. Dari jumlah tersebut ada delapan yang dipastikan titik api karhutla. Lokasinya di Inhu paling banyak, yakni enam titik. Selain itu ada juga di Bengkalis dan Kampar masing-masing satu titik. Sementara itu, berdasarkan data pemadam kebakaran Manggala Agni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran lahan gambut di Kampar diperkirakan mencapai empat hektare. Lokasi tepatnya di Jalan Hara-

pan Raya Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. Vegetasi yang terbakar berupa semak belukar, kelapa sawit, nanas dan pakis yang merupakan milik warga. Manggala Agni menemukan indikasi kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan. Teknis pemadaman menggunakan satu unit mesin mini strike untuk penyuplai air ke Bak Penampung dan satu unit mesin induk Max3 sebagai Pompa Utama dengan dua jalur pemadaman. Sumber air untuk pemadaman sangat terbatas karena, kanal-kanal yang ada di sekitar titik api telah kering. Pemadaman juga dibantu oleh satu unit heli "Water Bombing" dari Satgas Udara Karhutla Riau. Sampai kini kebakaran di Kampar belum padam total. (Ant)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise. (Ant) BINTAN - Menteri Pemberdayaan Perem- anak-anak. puan dan Perlindungan Anak (PPPA), YoDikatakannya, berdasarkan survei hana Susana Yembise terus mendorong bersama Badan Pusat Statistik (BPS), satu DPR RI segera mengesahkan RUU Peng- dari tiga perempuan di Indonesia pernah TANGKAPAN - Presiden H Joko Widodo dalam hapusan KekerasanLAYAR Seksual (PKS) menja-RI, Irmengalami kekerasan,(Jokowi) salah satunya kek-seminar Kompas100 CEO Forum disakdisikan Undang-Undang. di Jakarta, Kamis (18/11). (ant) erasan seksual. Menurut Yohana, sampai saat ini RUU Kemudian, satu dari tujuh anak baik PKS itu belum disetujui oleh DPR. laki-laki maupun perempuan telah menSelain itu, belum ada pembahasan galami kekerasan baik seksual, fisik, fsikis secara khusus antara pemerintah dengan dan penelantaran anak. DPR mengenai RUU tersebut. "Oleh karena itu, dengan adanya UU SIAK Pemerintah yang ada saattidak iniada yakni 78.650 bahwa pemberian bisa diberi"Tapi -kami sudah dapatKabupatinformasi, PKS ini, ke depan lagi kasus-kaen Siak, Provinsi Riau,pada menardosis. Masih ada yang jugaterjadi 20 persen bahwa RUU itu akan dibahas peri- sus kekerasan seksual di In- kan pada anak usia 8-12 tahun, ode berikutmampu ini atau anggota DPR yang donesia," imbuhnya. getkan melaksanakan lagi yang bisa diminta vaksin- belum lagi 33 ribu anak sekobaru," ujar Yohana saat kunjungan kerja nyaDisinggung mengenai angka vaksinasi Covid-19 sebanyak untuk dilaksanakan di kasus ten- lah belum divaksin. Vaksinake3.500 Kabupaten Bintan,4.500 Provinsiorang Kepulauan seksual secara nasional.prioriYoha- si kita tak terputus, kalau habis hingga per kekerasan gah masyarakat dengan Riau, (8/10). pihaknyadan masih melakukan hariSelasa hingga akhir tahun ini dari na tasmengaku untuk lansia anak seko- segera didrop lagi, ini kita baru Yohana mengemukakan, Undangpendataan. sebelumnya yang cuma 1.000 lah. terima 13 ribu vaksin sinovac. Undang PKS bertujuan untuk menekan Kendati demikian, ia menegaskan orang per hari. Terkait hal itu, Kepala Dintindak kekerasan seksual di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus mengalami Habis ini nanti datang lagi,” Wakil H Huskes Kabupaten Siak, khususnya yangBupati dialamiSiak, perempuan dan penurunan dari tahun ke tahun.dr (Ant)Toni ungkap Toni. ni Merza di Siak, Rabu (17/11) Chandra menyampaikan, vakSampai saat ini jumlah vaktelah meminta Dinas Kesehatan sin hampir 79 ribu bisa diha- sinasi dosis I sebanyak 132.678 Kabupaten Siak menggunakan biskan dalam waktu 10-12 hari. dengan persentase 38,55 persstrategi tertentu sehingga pada Ditargetkannya bisa 6 ribu se- en dan dosis II 87.686 dengan akhir tahun ini bisa jumlah war- hari dengan melaksanakan vak- persentase 25,48 persen serta ga yang divaksin bertambah sinasi ke sekolah dan warga dosis III sebanyak 1.797 orang. 104 ribu orang. lanjut usia (lansia) dilakukan Jumlah yang belum divaksiSaat ini capaian vaksinasi di rumah ke rumah. nasi sebanyak 211.479 dengan Kabupaten Siak mencapai 38,5 “Strategi yang dilaksanakan persentase 61,45 persen. (ant) persen atau 132.678 orang yang telah divaksin dosis I. “Untuk mencapai target 70 persen atau 344.157 orang JAKARTA - Kementerian Ke- Perikanan Kabupaten Natuna, saat ini orientasi (pengembanbisa tervaksin maka harus kerlautan dan Perikanan (KKP) RI Bea Cukai, Ditjen Perikanan gannya) ke laut,” ujar Menteri. ja keras hingga akhir bulan menyatakan bahwa kawasan Tangkap (PJ SKPT Natuna), Indonesia Ocean JusDesember ini,” ucap . perairan nasional di wilayah Pos PSDKP Natuna. tice Initiative (IOJI) mencatat Maka dari itu, lanjutnya, Diperbatasan sepe rti Kabupaten Teguh mengutarakan hara- masih terjadi aktivitas pennas Kesehatan Kabupaten Siak Natuna, Provinsi Kepulauan pannya agar melalui siner- angkapan ikan ilegal oleh Kadengan tim vaksinatornya harRiau, merupakan kawasan gi yang kuat, masyarakat se- pal Ikan Asing (KIA) di Laut us siap fisik, mental dan bekerja Juru Bicara giat KPK RI,dalam Febri Diansyah. yang sangat strategis sehingga makin terlayani dengan baik Natuna Utara (LNU) bagian dengan 30 hari(Ant) efekperlu adanya penguatan penga- dan menutup celah terjadinya utara selama bulan September tif. Lalu- Komisi yang bersisa 30 persen JAKARTA Pemberantasan Koru- pat orang dari Minggu (6/10) sore samwasan. penyelundupan dari Natuna. dan Oktober 2021. Berdasarbisa diselesaikan di tahun 2022 psi (KPK) RI menyita barang bukti uang pai malam terdiri dari unsur bupati, dua Kepala Pusat StandardisaSebelumnya, Menteri Ke- kan citra satelit dalam keteransehingga mempercepat target kepala dinas, dan satu orang perantara. sekitar Rp600 juta terkait operasi tangkap si Sistem dan Kepatuhan, Ba- lautan dan Perikanan RI, Sak- gan pers IOJI, keberadaan KIA kekebalan massal.Bupati Lampung tangan (OTT) terhadap Febri mengatakan tujuh orang yang dan Karantina Ikan, Pengenda- ti Wahyu Trenggono menilai Vietnam terdeteksi 35 kapal UtaraMenurut Agung IlmuHusni, Mangkunegara pada ditangkap tersebut langsung dibawa ke hal itu bisa Minggu (6/10) malam. melalui jalur darat. lian Mutu dan Keamanan Hasil wilayah Kepulauan Natuna ikan yang berada di wilayah VAKSINASI warga lansia di Provinsi Riau. (ant) dilakukan dengan stok vaksin Jakarta "Total uang yang diamankan sekitar "Tadi telah sampai di pelabuhan Perikanan (BKIPM) KKP RI, berpotensi untuk dijadikan ZEE Indonesia yang tumpRp600 juta. Diduga terkait dengan proyek (Bakauheni). Berikutnya dilakukan perTeguh Samudro menyatakan, Kawasan Ekonomi Khusus ang tindih dengan klaim ZEE di Pemkab Lampung Utara," kata Juru Bi- jalanan menyeberangi Selat Sunda dan Kabupaten Natuna merupak- (KEK) Kelautan. Selain memi- Vietnam selama 19 September cara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk an kawasan perbatasan yang liki sumber daya alam yang 2021. Sedangkan pada klaster (7/10). proses lebih lanjut," ungkap Febri. sangat strategis dan memiliki melimpah, Menteri menyebut illegal fishing di ZEE IndoSampai Senin (7/10) pagi, lanjut Sebagaimana hukum acara yang berKOTA BENGKULU - Balai Kamis (18/11). sebagai upaya pemulihan ekosumber daya kelautan dan per- bahwa di wilayah itu juga su- nesia di bawah garis Landas Febri, total yang ditangkap tim KPKDaya berlaku, Donal dalam waktu paling lama 24 jam akan Konservasi Sumber menambahkan, da- sistem terutama di wilayah peikanan yang harus dijaga kele- dah ada infrastruktur penun- Kontinen, terdeteksi sekitar 13 jumlah tujuh orang. ditentukan status hukum, perkara, dan Alam (BKSDA)pejabat Bengkulu lam kegiatan ini pihaknya stariannya. jang seperti sentra kelautan kapal ikan Vietnam pada tang"Ada tambahan pemkab orang-orang yang ditangkap tersebut.men- sisir pantai. Serta dapat memmelakukan 850ucap po- gusung tema ‘Optimis Beng- berikan tan- melindungi Selain manfaat memilikimelalui tugas pokok kedaulatan dan keutuhan melalui Operasi MilitergalPerang (OMP), TNI jugayang “Apalagi Natuna ber- dannegara perikanan terpadu yang 16 September 2021 setingkat kepalapenanaman seksi dan swasta," "Info lebih lanjut akan kami sampaihon dalam rangka memperin- kan kulumelalui Maju’ denganpers mendukung MPTS yang dimemiliki tugas laindapat yaitu Operasi Militer Perang (OMSP). saja OMSP dilakukan TNI Febri. konferensi malam ini," aman batasanSelain langsung dengan neg-Apaberlokasi di yang Selat telah Lampa. lalu.untuk rakyat? (Ant) gatiSebelumnya, Hari Pohon pembangunan Provinsi Beng- manfaatkan hasil buahnya oleh KPK se-Dunia menangkap dan em- kata dia. (Ant) ara luar,” terang Teguh, Kamis Menurut Trenggono, poAdapun intrusi kapal-kaHari Menanam Pohon Indone- kulu untuk kelanjutan pening- masyarakat sekitar kawasan (18/11). tensi besar itu terletak pada pal ikan Malaysia terdeteksia (HMPI) serta Hari Ulang katan pertumbuhan ekonomi hutan. Untuk itu, ujar dia, KKP subsektor perikanan tangkap si di ZEE Indonesia, Selat Tahun (HUT) Provinsi Beng- dan kesejahteraan rakyat. Pem“Perlu kita ingat bahwa uruterus terus memperkuat layan- dan perikanan budidaya yang Malaka. Patroli yang dilakukulu ke-53 tahun. bangunan ekonomi harus selalu san pelestarian alam bukanlah an dan pengawasan karantina menunjang untuk dijadikan se- kan oleh Kementerian KelauKepala BKSDAJerman Bengkudiimbangi denganCitarum. pembangudi tempat pemasukan dan pen- bagai KEK. tandan danPenerapan Perikanan RI disebut JAKARTA - Pemerintah akan an sampah Sungai Pasal- masalah kecil, karena menyangIa menegaskan yang terpenting an Teknologi (BPPT) lu, Donal Hutasoit mengatakan nan penangangan ekologi, lingkungan, sosial kut masa depan anak cucu dan geluaran di wilayah perbatasan dalam“Saya berpikir bahberhasilsejumlah menangkap duaseperkamenghibahkan dana sebesar Rp180 nya, sampah di sungai upaya sedang penanganan abrasi di bersama universitas bahwa berdasarkan dan budaya masyarakat. miliar untuk membiayai Keputusan proyek per- tersebut mencapai kemajuan pesat di cicit kita. Memang sebenarnya responini cepat pemerintah Institut Bogor (IPB), Inseperti Natuna. Penguatan Riau waadalah kawasan bisa menja- tipal ikanPertanian berbendera MalayPresiden(pilot RI project) nomor untuk 24 tahun pohon dilakucontohan pen- manaPenanaman dalam dua tahun sudah terli- saat kita menanam pohon, kita segera memulai upayaKhusus penye- stitut Teknologi Surabayaintrusi (ITS) dan pengawasan tersebut dilaku- untuk di Kawasan Ekonomi sia yang melakukan di 2008 ditetapkan setiap 28 No- hat kanperubahan di Taman anganan abrasi pulau-pulau di pesibesar.Wisata Alam itu sedang menanam doa, meGajahpada Mada 10 (UGM) kan dengan memperkuat siner- lamatan. Kelautan. Saya kira ini penting Universitas Selat Malaka danakan 26 sir pantai Provinsi Riau. Rapat Pantai koordinasi yang digelar Sofyan menambahkan pihaknya mendalam mengevember menjadi Hari Menan- (TWA) Panjang Pulau nanam harapan, menanam kerja gi bersama Dinas Kelautan dan k a r e n a menggelar Septemberstudi 2021. (ant) dana 'grant' (hibah) sekitar Jumat stu- kita semuanya untuk keberlanmemberi dukungan dengan memas- nai abrasi di pulau-pulau yang menam"Ada Pohon. Baai (4/10) Kota membahas Bengkulu hasil dengan Rp180“Hari miliarPohon akan digunakan yang dilakukan Badan500 Pengkajian tikan tidak adanya permasalahan galami abrasi parah. Seduniauntuk (in- dirincian pohon yaitu batang jutan hidup generasi yang akan 'pilot project' di bermakna satu kawasan untuk untuk dan Penerapan Teknologi (Termina(BPPT) dan datang,” ujarnya. soal tanah nantinya saat proyek diEmpat pulau di Riau mengalami ternasional) pohon Ketapang penyelamatan dengan berbagai akan jarak rekomendasi aksi. garap. abrasi parah yakni di Pulau Bengkamengingatkan manusia lia catappa), 100 batang pohon Dengan adanya kegiatan ini intervensi," kata Menteri Agraria dan "Kemudian tadi sudah diperin"Yang paling penting adalah lis, Pulau Batu Mandi (Rokan Hilir), pentingnya pohon ke- tahkan Cemara (Casuarina eq- diharapkan dapat memberikan Tata Ruang/Kepala Badanbagi PertanahPakPantai Menko (Luhut Pandjaitan) 'think big, start small, move fast', Pulau Rupat, Bengkalis dan Pulau hidupan lain- supaya uisetifolia), batang pohon an Nasional makhluk (ATR/BPN), hidup Sofyan Djalil dibikin 100 organisasinya. Pada 1 kesadaran dan kepedulian keberpikir besar, mulai yang kecil, Rangsang. Abrasi di keempat pulau memerangi pemanasan MangrovePak(Rhizopora Sp.) dan pada masyarakat tentang pentdinya, Kemenko Maritim Jakarta, Jumat November Menko harap organbergerak cepat," tuturnya. terluar itu telah mengakibatkan higlobal, mencegah bencana isasi 150 sudah batang pohonkatanya. Jengkol (Ar- ingnya menjaga kelestarian (4/10). selesai," Menko Maritim Luhut Binsar Pan- langnya sebagian daratan sehingga alam dan Sofyan, melindungi tempat pauciflorum).realisa- sumber daya hutan dan lahan Menurut intervensi pen- chidendron Sofyan menuturkan djaitan sejak Juni lalu telah mengge- mengancam perubahan batas neganganan yang dilakukan penanganan lar rapat koordinasi terkait masalah ara. Keempat pulau itu berbatasan hidup makhluk hidup dinantindun- si proyek Donalpercontohan mengatakan, pemili- melalui kegiatan penanaman yaia,” akan mirip sepertidi yang dilaku- abrasi di Riaubibit itu sudah bisatersebut dilaku- Pulau abrasi(ant) di Riau. Dalam rakor tersebut, langsung dengan Malaysia dan SinRupat di Kabupaten Bengkalis, Riau, salah satu pulau- Kapal terluarpengawas yang mengalakata Donal Bengkulu, han jenis pohon pohon. (ant) ILUSTRASI perikanan. kan pemerintah dalam penangan- kan awal tahun 2020 mendatang. pemerintah melalui Badan Pengkaji- gapura. (Ant) mi abrasi parah, yang dapat mengancam perubahan batas negara. (Ant)

Siak Targetkan 4.500 Orang Divaksin Tiap Hari

KPK Sita Uang Rp600 Juta Terkait OTT Bupati Lampung Utara

Pengawasan Wilayah Perairan Natuna Perlu Diperkuat

Peringati HMPI, BKSDA Bengkulu Tanam 850 Pohon

OMSP TNI untuk Rakyat

Jerman Hibahkan Rp180 Miliar Tangani Abrasi Riau

OTONOMI

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Menggali Potensi Memacu Prestasi

 Lantik 103 Pejabat Fungsional

Sekdaprov: Tingkatkan Kompetensi dan Inovasi

GUBERNUR Riau, Syamsuar, menerima Anugerah Paramakarya tahun 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (18/11). (ist)

Gubri Terima Anugerah Paramakarya 2021 PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, menerima Anugerah Paramakarya tahun 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI). Gubri dinilai berhasil melakukan pembinaan terhadap perusahaan di daerahnya. Selain Gubri, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan. Penyerahan penghargaan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden, Ma’aruf Amin, di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (18/11). Di acara itu, Menteri Ketenagakerjaan Dr Hj Ida Fauziah menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah penganugerahan produktivitas yang ke 11 kalinya sejak diserahkan pertama kali oleh Presiden RI pada 12 Januari 1994. “Paramakarya berarti karya unggul, yang hakikatnya merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan produktivitas selama tiga tahun berturut-turut,” ujar Ida Fauziah. Ida Fauziah mengatakan, penghargaan ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung ekosistem peningkatan produktivi-

tas yang berkelanjutan. Di mana produktivitas adalah salah satu pengungkit daya saing. “Tujuannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia. Sementara itu, Wakil Presiden RI Maruf Amin mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada perusahaan yang ada. Namun demikian, produktivitas harus tetap ditingkatkan agar perusahaan terus berjalan. “Kita tahu saat ini tengah pandemi Covid-19. Walaupun begitu, kita tetap bersyukur karena banyak perusahaan yang masih bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sehingga produktivitas tetap terjaga,” ucapnya. Terpisah, Syamsuar menyatakan sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, di tengah pandemi masih ada perusahaan di Riau, baik skala besar maupun kecil yang berhasil meningkatkan produktivitasnya. “Saya harap ini bisa jadi contoh bagi yang lain, bahwa di mana pun dan kapanpun peluang itu selalu ada,” kata Syamsuar. Kepala Disnakertras Riau, Jonli mengatakan, Gubri menerima penghar-

gaan bersama 23 gubernur lainnya, atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan di wilayah Riau yang berhasil mendapatkan Paramakarya. “Alhamdulillah, Gubernur Riau Pak Syamsuar menerima penghargaan Pramakarya, diserahkan langsung oleh Wapres. Jadi ada dua perusahaan yang juga mendapatkan Pramakarya diantaranya, PT Samudra Pastry Indonesia, dan CV Greensmoothie Factory,” ungkapnya. Penghargaan yang diterima gubernur, kata Jonli, atas dedikasinya mendukung dan membina perusahaan yang ada di Riau, dan mendapatkan Pramakarya, dari Kementrian Tenaga kerja,” tambah Jonli. Dijelaskan Jonli, pada tahun 2019 yang lalu, Pemprov Riau juga menerima penghargaan kategori usaha kecil Madu Wilbi di Kampar. Dan tahun 2021 mendapatkan usaha menengah dan usaha kecil. “Kalau PT Samudra Pastry menengah, bergerak di bidang bakery, kue sus, cream puff. Dan cabangnya ada 5 outlet di 2 Provinsi. Kalau tahun 2019 kita dapat katagori usaha kecil madu Wilbi daro Kampar,” pungkasnya. (rvo)

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, melantik 103 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (18/11). Adapun rincian pejabat fungsional yang dilantik adalah, untuk tenaga kesehatan 25 orang, guru 61 orang serta teknis 17 orang. Pelantikan yang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah ini, dihadiri Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi. Pejabat fungsional yang dilantik terdiri tenaga fungsional kesehatan, guru serta teknis. “Jabatan yang diemban para pejabat fungsional ini telah dikaji sebagai mestinya. Jabatan fungsional ini berdasarkan keahlian tertentu dan memiliki tugas

dan fungsi yang jelas sesuai keahliannya,” kata SF Hariyanto. Mantan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu, juga meminta kepada pejabat fungsional yang dilantik agar dapat meningkatkan kompetensi serta mampu berinovasi, sesuai bidang keahlian masing-masing. “Kepada pejabat yang dilantik, har-

us dapat menungti kepada bangsa katkan kinerja, indan negara. ovasi dan bertangIa juga megung jawab,” teminta para pejagasnya. bat tersebut dalam menjalankSF Hariyanto an tugas jabamenyampaikan, bahwa ia percatan akan menjunya semua pejabat jung etika jabaSF Hariyanto fungsional tertentan, bekerja dentu yang dilantik tersebut gan sebaik-baiknya, dan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tangdengan sebaik-baiknya gung jawab dan akan mensesuai dengan tanggung jaga integritas, tidak mejawab yang telah diber- nyalahgunakan kewenanikan. Ia berharap, peja- gan, serta menghindarkan bat tersebut setia dan taat diri dari perbuatan tercekepada Undang-undang la. “Saya yakin dan percaDasar 1945 dan segala ya saudara-saudari dapat peraturan perundang-un- menjalankan amanah ini dangan dengan selurus-lu- dengan sebaik-baiknya,” rusnya demi Dharma Bak- ucapnya. (mr/lda)

ADVERTORIAL PEMKO DUMAI

Walikota Dumai Tinjau Renovasi Rumah Swadaya di Kelurahan STDI

Pengelola Travel Umrah Diminta Arahkan Jamaah Vaksin Covid-19 PEKANBARU - Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengimbau seluruh pengelola travel umrah di Bumi Lancang Kuning dapat mengarahkan calon jamaah melakukan vaksinasi Covid-19. Hal ini perlu dilakukan mengingat vaksin Covid-19 menjadi salah satu syarat wajib bagi seluruh jamaah umrah. “Ini penting, maka dari itu kita mengingatkan seluruh pengelola travel umrah yang ada di Riau untuk mengarahkan calon jamaahnya melakukan vaksin. Terlebih vaksin merupakan salah satu syarat jamaah masuk ke Arab Saudi,” ucap Mimi, Kamis (18/11).

Mimi mengaku bahwa pihaknya sebelumnya juga telah melakukan pertemuan dengan para pengelola travel umrah di kantor Dinas Kesehatan Riau guna membahas permasalahan tersebut. “Kalau nantinya pihak pengelola travel umrah merasa kesulitan dalam mendapatkan vaksin maka dapat menghubungi langsung pihak Dinas Kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi ini juga salah satu upaya dalam meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di Riau supaya kita juga bisa cepat mewujudkan herd immunity,” ujarnya. Terkait jadwal keberangkatan jamaah umrah

ke Arab Saudi dalam waktu dekat, Mimi mengatakan hal tersebut bukanlah kewenangan pihaknya. Menurutnya, saat pertemuan itu, pihaknya hanya mengingatkan terkait vaksinasi. “Kalau untuk jadwal keberangkatan mungkin bisa ditanya ke kementerian agama. Kami hanya mengingatkan terkait vaksinasi saja,” tutur Mimi. Di sisi lain, menurut Mimi, pelaksanaan vaksinasi bagi calon jamaah umrah ini juga untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Biar tidak terjadi penularan kepada kepada jamaah saat umrah berlangsung,” tutur Mimi. (rvo)

Festival Pulau Rupat Akan Digelar Secara Hybrid

WALIKOTA Dumai, H Paisal, didampingi Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Wahyu Wicaksono, meninjau renovasi Rumah Swadaya bantuan DAK APBN 2021 di Kelurahan STDI Kota Dumai. (bam)

DUMAI - Walikota Dumai, H Paisal, didampingi Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Wahyu Wicaksono, meninjau beberapa rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas Rumah Swadaya melaui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2021 di Kelurahan Simpang Tetap Darul Islam (STDI), Kamis (11/11). Untuk memudahkan mobilitas menuju rumah-rumah warga, Paisal tampak mengendarai Vespa sambil ?melihat pengerjaan rehap rumah. Walikota mengaku puas dengan pengerjaan rumah-rumah yang telah mendapatkan bantuan DAK 2021 dari Pemerintah Pusat. Paisal mengungkapkan di 2021 ada 75 unit rumah warga yang mendapat bantuan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau rehab rumah di Empat Kelurahaan di Kota Dumai. “Jadi tadi saya lihat lihat dari 75 rumah yang mendapat bantuan re-

hab, pengerjaannya sudah 90 persen lah, dan sudah terlihat bagus, dan saya merasa puas, apalagi warga yang menerima terlihat senang,” kata Paisal. Paisal menambahkan, bantuan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau rehab rumah ini diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ia berharap melalui bantuan peningkatan kualitas Rumah Swadaya bisa membantu masyarakat yang memang sangat dibutuhkan karena rumah yang layak akan meningkatkan kualitas keluarga. Pada 2022 nanti, Pemerintah Kota Dumai mengusulkan anggaran rehab 350 rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR RI. Program tersebut merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.

“Paisal berharap melalui bantuan peningkatan kualitas Rumah Swadaya ini, bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Kalau rumah yang layak huni, sanitasi lancar, keluarga pun sehat, jadi dengan keluarga yang sehat tentu masyarakat akan semakin baik,” imbuhnya. Sementara, Kepala Bidang Perumahan rakyat, Wahyu Wicaksono mengungkapkan, 75 unit rumah yang dibantu pada 2021 tersebar di Emapt kelurahan, yakni Kelurahaan Mekar Sari, Bukit Datuk, Pangkalan Sesai dan STDI. “Jadi bantuan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau rehab rumah? ini nilainya satu rumah sebesar Rp17,5 juta, itu bukan uang tunai secara langsung, namun itu digunakan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang sesuai dengan progresnya. Saat ini bisa dikatakan sudah 90 persen lah pengerjaan di 75 unit rumah,” pungkasnya. (bambang)

PEKANBARU

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

 Dua Anggota Satpol PP Dilarikan ke Rumah Sakit

Pembongkaran Lapak Agus Salim Ricuh

PEKANBARU - TIm Yustisi Kota Pekanbaru melakukan pembongkaran lapak pedagang di sepanjang Jalan Agus Salim, Kamis (18/11). Pembongkaran sempat ricuh karena pedagang menolak lapaknya dibongkar. Ratusan personel gabungan Satpol PP Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan, BPBD, TNI dan Polri dikerahkan dalam pembongkaran lapak pedagang. Satu alat berat dan 10 dump truk mulai berdatangan sekitar pukul 14.30 WIB. Ratusan pedagang tampak bersiaga menyambut kedatangan petugas. Suasana memanas saat personel Satpol PP mencoba menerobos barisan untuk pembongkaran lapak. Adu mulut hingga aksi saling dorong terjadi. Ucapan caci maki dilontarkan pedagang kepada petugas. “Kami mancari makan di siko nyo. Biar kami bongkar surang,” sahut salah satu pedagang saat menghadang petugas. “Kalian membunuh rakyat. Suskes kalian bunuh rakyat,” sahut pedagang lainnya. Evi, salah satu pedagang mengaku sudah puluhan tahun menduduki lapaknya di Pasar Agus Salim. Ia menyebut bahwa lapak yang disediakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak layak untuk di tempati. “Tempatnya tidak layak, ukuran lapak yang disediakan kecil dan sempit,” kata Evi. Salah satu pedagang lain mengatakan, mereka tidak mau pindah ke dalam Pasar Agus Salim karena tempat tersebut belum siap dijadikan tempat berjualan pedagang atau belum layak. “Jangan asal pindah, kami tidak mau pindah, kalau tempatnya be-

lum siap, pulang aja kalian,” teriak pedagang. Saat alat berat masuk membongkar lapak pedagang, lemparan batu pun berterbangan mengarah ke petugas. Petugas pun sempat mundur dari barisan menghindari lemparan batu. Namun aksi pedagang berhasil diredam oleh petugas. Tampak Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang didampingi Kapolsek Pekanbaru Kota AKP Josina meminpin penertiban. “Pemindahan pedagang sudah sesuai aturan. Ada 192 lapak dibongkar. Kita yakin hari ini bisa selesai semua,” kata Iwan. Diakuinya, sempat terjadi bentrok antara personel Satpol PP dengan pedagang tapi itu hal yang biasa karena pada akhirnya pedagang mengerti bahkan ada yang membongkar sendiri kiosnya. “Beberapa pedagang sempat menolak setelah diberi penjelasan akhirnya mereka paham,” ucap Iwan. Dalam peristiwa itu, dua personel Satpol PP Kota Pekanbaru dikabarkan terluka terkena lemparan batu dan kayu. Hal itu dibenarkan oleh Iwan. “Ya sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Kita doakan mereka tidak kenapa-kenapa lah,” kata Iwan. Sebelum pembongkaran dimulai, pedagang memang sudah berkumpul di persimpangan Jalan Agus Salim - Jalan Sudirman. Mereka menolak lapak yang berdiri di trotoar jalan dibongkar paksa.

Rekanan Sosialisasi Jukir Pembayaran Non Tunai PEKANBARU - PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) rutin melakukan bimbingan terhadap para juru parkir (jukir). Rekanan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum ini, membimbing jukir terkait layanan parkir yang diberikan kepada masyarakat. Teranyar adalah bimbingan dalam penggunaan mesin Electronic Data Capture (EDC) sebagai media pembayaran non tunai. Puluhan jukir yang berada di sejumlah titik di ruas Jalan Jendral Sudirman saat ini telah dibekali dengan mesin EDC. “Jadi bimbingan dan pengawasan setiap hari kami lakukan kepada jukir. Seiring itu sosialisasi pembayaran parkir non tunai gencar kami lakukan,” kata perwakilan PT YSM, Ichwan Sunadi, Kamis (18/11). Ichwan menyebut, selain dari pihaknya bersama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, jukir juga dibimbing ikut serta melakukan sosialisasi dalam pembayaran parkir non tunai. Mereka menyampaikan langsung kepada masyarakat dan pengendara yang mengakses

layanan parkir tepi jalan umum. Sosialisasi juga dilakukan melalui media masa maupun media sosial. “Jadi kami bersama sama sosialisasi kan pembayaran non tunai ini. Memang tidak mudah merubah mindset masyarakat, yang biasanya bayar cash sekarang pakai alat. Tapi kami akan terus berupaya mengubah pola ini,” terang Ichwan. Ia menilai, dari sosialisasi yang telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, masyarakat cukup antusias menerima dengan pola pembayaran parkir non tunai ini. Masyarakat bisa mengakses layanan pembayaran non tunai dengan E-money. “Masyarakat juga menggunakan ATM untuk bayar non tunai, bisa pakai gopay dan sejenisnya,” ucapnya. Saat ini, sudah tersebar puluhan mesin EDC di ruas Jalan Jendral Sudirman sebagai media pembayaran parkir non tunai. Ruas jalan protokol menjadi prioritas pemanfaatan mesin EDC tersebut tapi pembayaran non tunai bakal dilakukan secara bertahap di 88 ruas jalan yang dikerjasamakan. (nov)

Ia menambahkan, sosialisasi pada pedagang baik dalam bentuk surat maupun lisan telah dilakukan pihaknya sejak Juni 2021 untuk pindah ke dalam pasar mengingat berjualan ditrotoar tidak dibenarkan. Diberitakan sebelumnya, Tim yustisi Kota Pekanbaru bakal eksekusi sejumlah lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di seputaran kawasan Sukaramai Trade Center (STC), pada Kamis (18/11). Pembongkaran lapak ini sering direlokasinya sejumlah PKL yang berjualan di sana ke tempat lain. Ada 165 lapak pedagang yang bakal direlokasi. “Hari ini kita sudah layangkan surat perintah pembongkaran mandiri kepada pedagang. Surat ini berlaku 1 X 24 jam,” kata Kabid Ops Pol PP Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, Selasa

(16/11) lalu. Ia menegaskan, jika tidak melakukan pembongkaran lapak secara mandiri tim Yustisi Kota Pekanbaru akan membongkar paksa. Ada 2 unit alat berat dan 10 truk yang disiapkan untuk pembongkaran. Sementara, 300 personel Satpol PP ditambah TNI, Polri, dan POM AD akan diturunkan dalam pembongkaran lapak pedagang. Pembongkaran lapak ini mulai dari Pasar Agus Salim hingga Jalan Kopi. “Perintah pimpinan dibersihkan. Kita bongkar, kalau bisa persuasif kita lakukan upaya persuasif. Pada intinya dinas terkait Disperindag juga sudah memberikan pemahaman kepada pedagang,” tegasnya. Ia menyebut, pembongkaran lapak bukan para pedagang tidak mendapat tempat berjualan. Namun hanya

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan, MD Rizal, dieksekusi jaksa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru. Perkara dugaan korupsi ambruknya turap Danau Tajwid di Kecamatan Langgam, yang menjerat MD Rizal sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain MD Rizal, jaksa selaku eksekutor juga mengeksekusi Tengku Pirda. Ia adalah tenaga honorer di Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan, sekaligus operator alat berat yang digunakan untuk merobohkan turap. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Marvelous mengatakan eksekusi dilakukan pada Rabu (17/11). “Sudah dieksekusi ke Rutan Kelas I Pekanbaru,” kata Marvelous, Kamis (18/11). Pria yang disapa Marvel itu menyebut, eksekusi dilakukan jaksa eksekutor Frederick Daniel Tobing yang merupakan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pelalawan, Jumieko Andra dan Jodi Valdano. Sebelum dieksekusi, kedua terpidana menandatangani Berita Acara terkait pidana badan dan pidana denda. MD Rizal dan Tengku Pirda divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Jumat (22/10). Keduanya juga dihukum membayar denda masing-masing Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Kedua terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 10 huruf a Undang-undang

(UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Pada eksekusi tersebut, para terpidana menyampaikan meminta waktu untuk membayar pidana denda sampai dengan tanggal 2 Februari 2022,” kata Marvel. Sebelumnya, JPU menuntut kedua terpidana dengan penjara selama 3 tahun. JPU juga menuntut membayar denda masing-masing Rp100 juta, dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar dapat diganti kurungan badan selama 6 bulan. Dalam dakwaan JPU menyebutkan dugaan korupsi yang dilakukan MD Rizal dan Tengku Pirda, terjadi pada 12 September 2020, di lokasi Pekerjaan Paket I Revertmen. Sungai KamparDanau Tajwid di Kecamatan Langgam. Berawal ketika pada 2018, Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan melalui saksi Hardian Syahputra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan kontrak pekerjaan paket I Revertmen dengan Harimantua Dibata Siregar, Direktur PT Raja Oloan selaku kontraktor. Nilai kontrak Rp6.163.648.609 dengan waktu pelaksanaan 18 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Pada 27 Desember 2018, capaian pekerjaan 35,464 persen, dan dilakukan pencairan uang pekerjaan Paket I Revertmen kepada PT Raja Oloan Rp2.076.536.745. Oleh karena akan berakhir masa kontrak pekerjaan Paket I Revertmen tersebut pada

TAMPAK petugas menggunakan alat berat saat membongkar kios pedagang di trotoar sepanjang pasar agus salim, Kamis (18/11). (nov) dipindahkan ke lokasi lain. Reza menambahkan, sebelum pembongkaran telah dilayangkan surat peringatan, 1,2,3 dan surat pembongkaran lapak mandiri. Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagan-

gan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, para pedagang bakal direlokasi di seputaran Pasar Agus Salim. “Kita siapkan tempat di Pasar Inpres, dan Pasar Rakyat Agus Salim,” kata Ingot.

Ia menyebut telah melakukan veriﬁkasi data pedagang yang bakal direlokasi. Mereka telah diberi tempat untuk kembali berjualan. Ada 210 tempat yang telah di sediakan Disperindag Kota Pekanbaru. (nov)

31 Desember 2018, namun pekerjaan belum terlaksana 100 persen. Pekerjaan Paket I Revertmen pada dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 yang telah diselesaikan tersebut, tidak dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan kepada saksi Hariman Tua Dibata Siregar, Direktur PT Raja Oloan atas sisa pekerjaan sebanyak 64,536 persen. Sisa pembayaran itu mencapai Rp4.087.112.864. “Adapun alasannya, yakni ﬁsik pekerjaan tidak dapat diukur secara nyata dan volume tidak dapat ditentukan (dihitung) bedasarkan hasil joint audit dengan Fakultas Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning,” tutur JPU. Dengan demikian, pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Raja Oloan, dinilai proggresnya belum selesai 100 persen. Padahal ﬁsik pekerjaan telah dilaksanakan 100 persen sesuai kontrak, dan PT Raja Oloan selaku kontraktor tidak mendapatkan pembayaran atas sisa pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Akhirnya pada 14 Januari 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan pada Dinas PUPR, PPK Dinas PUPR dalam pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar–Danau Tajwid, digugat oleh PT Raja Oloan di Pengadilan Negeri Pelalawan. Ketika itu, diangkat MD Rizal selaku Plt Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan, terhitung 15 Juli 2020. Segala urusan dan tugas Dinas PUPR di sana, menjadi tanggung jawab MD Rizal. Beberapa hari setelah MD Rizal menjabat, kelu-

ar putusan hakim Pengadilan Negeri Pelalawan No. 3/ Pdt.G/2020/PN/Plw tanggal 21 Juli 2020 yang telah memeriksa perkara perdata antara PT Raja Oloan sebagai penggugat melawan Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR. Pengadilan memutuskan, menghukum tergugat yakni Pemkab Pelalawan pada Dinas PUPR, untuk membayar ganti kerugian kepada PT Raja Oloan sejumlah Rp4.087.112.864. “Atas putusan Pengadilan Negeri Pelalawan itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Dinas PUPR dan PPK pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar–Danau Tajwid, tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Kemudian, mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2020,” jelas JPU. Untuk memperkuat dasar atau alasan bahwa benar pembayaran Pekerjaan Paket I Revertmen pada dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dilakukan, yang dinilai ﬁsik pekerjaan tidak dapat diukur secara nyata dan volume tidak dapat ditentukan (dihitung) berdasarkan hasil joint audit dengan Fakultas Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning, MD Rizal menghubungi terdakwa Tengku Pirda selaku Operator Excavator. “Terdakwa MD Rizal memberi perintah pada terdakwa Tengku Pirda untuk membawa satu unit alat berat berupa excavator jenis long milik Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan ke lokasi pekerjaan Paket I Revertmen

pada dinas PUPR Kabupaten Pelalawan. Terdakwa MD Rizal lalu mengarahkan Tengku Pirda untuk melakukan pengerukkan tanah sisi sebelah darat atau jalan sepanjang kurang lebih 15 meter. Kemudian mendorong bagian badan sheet pile dan capping beam dengan menggunakan excavator sehingga bagian badan sheetpile menjadi patah dan jatuh ke sungai, besi tulangan sheet pile putus dengan permukaan patah rata,” jelas JPU. Namun satu bagian potongan sheet pile masih tertancap dalam tanah dengan kondisi miring. Kemudian terdapat luka atau sayatan atau robekan pada bagian atas sheet pile, capping beam atau kepala turap ukuran 65x50 menjadi patah dan retak serta Tie Roddan batang sheet pileyang terhubung dengan baut/ nut terlepas dari batang sheet pile. Atas hal tersebut, kondisi pekerjaan Paket I Revertmen menjadi hancur dan rusak, atau tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya fungsi suatu pekerjaan turap. Seolah-olah hancur dan rusaknya, atau tidak dapat dipakainya turap tersebut adalah karena kesalahan PT Raja Oloan selaku Kontraktor Pelaksana. Meskipun dengan telah dirusaknya atau dihancurkannya pekerjaan Paket I Revertmen (turap) tersebut, oleh MD Rizal bersama Tengku Pirda, dengan maksud untuk membuktikan sebaliknya bahwa benar pekerjaan dimaksud tidak dapat dibayarkan. (lda)

Eks Plt Kadis PUPR Pelalawan Dieksekusi ke Rutan Pekanbaru

UMK Pekanbaru 2022 Diprediksi Rp3 Juta PEKANBARU - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Pekanbaru memprediksi Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2022 naik. Hal itu seiring dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau yang naik 1,7 persen. Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan

membahas UMK Pekanbaru bersama dewan pengupahan. “UMK itu harus lebih besar dari UMP. Semalam provinsi kan baru hasil rapat, jadi kami harus rapat setelah ada surat keputusan dari provinsi, sekarang kan belum ada suratnya, saya belum dapat,” kata Jamal, Kamis (18/11). Menurut Jamal, dirinya bakal melaksanakan rapat

dengan dewan pengupahan pada pekan ini. Ia mengatakan sebelum akhir November besaran UMK Pekanbaru sudah ditetapkan. Dikatakannya penetapan UMK sekarang berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu UMK ditetapkan melalui survei, dan sekarang terpengaruh oleh inﬂasi. “Mereka menggunakan data BPS, jadi besok kita

dengarkan saja. Tapi kalau kita lihat, kita baca di pusat naik satu sekian persen, di provinsi juga naik 1,7 persen karena orang itu memakai data BPS,” terang Jamal. Jamal memprediksi besaran UMK tahun 2022 bisa mencapai Rp3 juta lebih. Karena secara nasional kenaikan upah mencapai 1 persen lebih. Sementara UMK Pekanbaru ta-

hun 2021 sebesar 2,99 juta. Meski begitu, pihaknya masih perlu pembahasan yang rencananya akan dilakukan pada Kamis lusa. “Kalau melihatnya, ada kenaikan iya. Berapa naiknya nanti kita rapatkan, lihat hasil BPS nya, karena nanti BPS nya akan memaparkan. Dalam rapat nanti akan dihadiri juga oleh perwakilan buruh,” pungkasnya. (nov)

ZONA RIAU

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

DUMAI

Walikota Dumai Lantik Pengurus GOW DUMAI - Walikota Dumai, H Paisal melantik dan mengukuhkan pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Dumai periode 2021-2026 di Balai Sri Bunga Tanjung Jalan Putri Tujuh Kota Dumai, Kamis (18/11). Walikota meminta kepada pengurus yang dilantik untuk menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab. Pada sambutannya, Walikota mengucapkan selamat mengemban amanah kepada pengurus yang telah dilantik. “Kita berharap kepengurusan yang baru saja dilantik ini mampu menjalankan roda organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdedikasi tinggi,” katanya. Menurutnya, GOW sebagai organisasi kemasyarakatan merupakan mitra strategis, salah satu komponen penting dalam peningkatan peran serta masyarakat guna menyukseskan program pembangunan yang diusung oleh pemerintah. “Harapan kami juga, GOW turut membantu dalam akselerasi penuntasan berbagai program pembangunan seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak maupun peningkatan pola hidup bersih dan sehat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan wanita terampil, kreatif dan inovatif dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga,” ucap Walikota.

Walikota berharap pengurus yang baru dilantik mampu bekerja sama. “Jalankan tugas sesuai tupoksi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk keberhasilan program GOW di Kota Dumai,” katanya. Panitia Pelaksana Pelantikan, Hj Yusmanidar menyampaikan, sebanyak 57 pengurus GOW dilantik berdasarkan musda yang telah dilaksanakan pada 9 April 2021 lalu dilanjutkan dengan pembentukan formatur untuk memilih pengurus GOW periode 20212026, lalu dilantik pada hari ini. Kami atas nama panitia pelantikan mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Walikota Dumai melantik pengurus GOW periode 2021-2026,” ungkap Yusmanidar. Ketua GOW Kota Dumai terpilih periode 20212026, Hj Leni Ramaini menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota GOW karena telah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi ketua. “Mohon dukungan dan kerja samanya agar kita dapat memajukan GOW,” kata

Pemko Dumai Bangun 26 Kios di Janur Kuning DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai sudah lama merencanakan pusat wisata kuliner di Kota Dumai. Salah satu tempat yang dijadikan pusat wisata kuliner adalah Jalan Janur Kuning di wilayah Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur. Tahap awal, Pemko Dumai membangun 26 kios pusat kuliner menggunakan dana APBN 2021. Hal itu disampaikan Walikota Dumai, H Paisal, Kamis (18/11). “Pemerintah Kota Dumai terus melakukan inovasi-inovasi dalam mewujudkan Dumai sebagai kota idaman sesuai dengan visi dan misi Walikota Dumai. Salah satunya membangun pusat kuliner di Jalan Janur Kuning,” kata Paisal. Hal itu sebagai salah satu langkah untuk menarik wisatawan berkunjung ke Dumai. Dengan menjadikan areal Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti �sebagai kawasan wisata kuliner maka bisa jadi salah satu obyek wisata. Walikota mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menghadiri agenda audiensi dan sosialisasi bersama Pedagang Kaki Lima (PKL) Janur Kuning dalam rangka rencana pembangunan wisata kuliner di kawasan

tersebut. Pembangunan wisata kuliner di sepanjang koridor Jalan Janur Kuning merupakan rencana yang harus segera digesa. “Alhamdulillah, tahap awal kita bangun 26 kios bantuan dari APBN tahun 2021, untuk mendukung terwujudnya salah satu pusat wisata kuliner di Kota Dumai,” kata Paisal. Keberadaan kios tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam menggeraakkan roda perekonomian. “Saat ini kawasan Janur Kuning sudah banyak PKL yang berjualan, nantinya akan kita rapikan, kita benahi dan lapaknya akan di percantik lagi, kalau dapat seragam. Nanti akan kita tambah menggunakan APBD, kita lakukan secara bertahap mengingat anggaran kita terbatas,” kata Walikota. Dikatakan Walikota, potensi wisata yang ada di Kota Dumai harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. “Semoga dengan realisasi pembangunan wisata kuliner di areal Janur Kuning ini dapat memulihkan kondisi ekonomi nasional. Mohon doa dari seluruh masyarakat Kota Dumai,” kata Walikota.

(bambang)

Walikota Dumai, H Paisal menyampaikan sambutan pada acara audiensi serta sosialisasi bersama pedagang kaki lima Janur Kuning, beberapa waktu lalu. (Riaulink.com)

Leni. Lanjutnya, organisasi wanita merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah dan komponen penting dalam peningkatan daya atau kemampuan wanita di era revolusi 4.0. “Dengan adanya wanita-wanita kuat di negeri

ini, tentunya berimbas kepada pembangunan di segala bidang. GOW memiliki potensi besar yang harus dikembangkan dan menjadi modal bagi peningkatan eksistensi dan peran sosiologis GOW sebagai organisasi di lingkungan masyarakat,” katanya.

Hal ini baginya merupakan sebuah kebahagiaan dan tantangan. Melalui musda yang telah dilaksanakan sebelumnya, Hj Leni mengaku akan berupaya meningkatkan kinerja dan kerja sama antar organisasi wanita dalam pembangunan melalui pemberdayaan perem-

puan di Kota Dumai. “Tentunya kami sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi wanita yang ada di Kota Dumai. Kami juga mengharapkan respon positif dan konstruktif, hal tersebut semata-mata dilan-

daskan pada keinginan untuk membangun harmonisasi, kebersamaan dan kesatuan dalam mencapai terwujudnya kemajuan Kota Dumai yang unggul dan idaman serta menjadikan GOW agar lebih baik dan lebih maju di masa-masa mendatang,” katanya. (bambang)

Walikota Dumai, H Paisal melantik pengurus GOW Kota Dumai periode 2021-2026 di gedung Pendopo Jalan Putri Tujuh Dumai, Kamis (18/11). (bambang)

Komorbid Jadi Kendala Vaksinasi Lansia di Dumai DUMAI - Kelompok lanjut usia (lansia) memiliki resiko lebih tinggi tertular virus Corona dibandingkan kelompok usia muda. Karena itu Pemerintah Kota (Pemko) Dumai masih memprioritaskan layanan vaksinasi bagi lansia. Demikian dikatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, dr Syaiful, Kamis (18/11). Syaiful menjelaskan, sasaran vaksinasi lansia di Kota Dumai sebanyak 16.000 jiwa. Capaiannya baru 30 persen atau 4.800 jiwa yang sudah divaksin Covid-19. “Dan berdasarkan data kita hingga 17 November 2021, Sasaran vaksinasi lansia 16.000 jiwa. Dan berdasarkan data kita hingga 17 November 2021, capaiannya baru 30 persen atau sekitar 4.800 jiwa,” ucap Syaiful. Menurut Syaiful, pencapaian tersebut masih sangat rendah dari target yaitu 9.600 jiwa atau 60 persen dari sasaran vaksinasi Lansia. Syaiful menyebut pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap lansia mengalami kendala. Lantaran, banyak yang memiliki penyakit penyerta (komorbid). “Hampir sebagian besar para lansia memiliki ri-

wayat penyakit penyerta sia bersedia mengikuti vak- sebutnya. untik vaksin, juga harus atau komorbid yang tidak sinasi. Syaiful mengajak menerapkan prokes ketat memungkinkan untuk di“Kami juga berharap masyarakat Kota Dumai untuk mencegah penularan lakukan vaksinasi,” tambah pihak keluarga memberikan untuk tetap mematuhi pro- Covid-19. Kesadaran agar Syaiful. pemahaman kepada orang tokol kesehatan (prokes) menggunakan masker saat Perlu kita ingat bahwa tuanya agar bersedia dis- seperti menggunakan mask- ke luar rumah harus ditingkelompok Llnsia memili- untik vaksin untuk menin- er, mencuci tangan meng- katkan, sebab virus corona ki faktor resiko lebih berat gkatkan imunitas dan me- gunakan sabun dan air men- masih ada dan salah satu dibandingkan kelompok lindungi diri dari resiko galir, menjaga jarak dan cara untuk mencegah penuusia muda. Maka pemer- tertular virus corona. Kar- menghindari kerumunan. laran Covid-19 adalah menintah berupaya mendeka- ena lansia paling beresiko “Tidak terkecuali bagi erapkan prokes ketat, kata tkan layanan vaksinasi jika terpapar virus corona,” masyarakat yang sudah dis- Syaiful. (Lin) agar bisa dijangkau kelompok lansia. Selain memiliki penyakit penyerta, kendala lainnya yaitu masih banyak lansia yang tidak mau disuntik vaksin. Mereka takut vaksin Covid-19 dapat memicu penyakit lainnya. Syaiful menegaskan bahwa vaksin Covid-19 aman bagi lansia. Guna meyakinkan itu, Dinas Kesehatan Kota Dumai bekerja sama dengan Satgas Covid-19, TNI dan Polri terus berupaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi lansia melalui pendekatan, edukasi dan sosialisasi ke masyarakat serta memberi pemahaman agar para lan- Pemerintah Kota Dumai menggesa vaksinasi massal untuk mencapai target herd immunity. (Lin)

Bertabrakan, Truk Tangki BBM dan CPO Ringsek Berat DUMAI - Insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) kembali terjadi di jalan lintas Soekarno-Hatta tepatnya di Jalan Rawa Pendek, Kelurahan Bukit Nenas RT 10, Kecamatan Bukit Kapur, Kamis (18/11). Lakalantas tabrakan antar kendaraan truk besar itu membuat kerusakan luar biasa terhadap dua kendaraan tersebut. Truk tangki CPO dan BBM terlihat dalam kondisi ringsek berat pada bahagian kepala. Sedangkan kondisi supir luka parah terjepit oleh kendaraan. Supir yang terluka itu kemudian diselamatkan oleh masyarakat sekitar dan kemudian dilarikan ke Intalasi Gawat Darurat Puskesmas Bukit Kapur. Truk tangki CPO bernopol BK 8462 BH melaju dari arah Duri hendak

menuju pabrik Pelabuhan Dumai sedangkan truk tangki BBM datang dari arah yang berlawanan. Kecelakaan terjadi saat truk BBM menyalip kendaraan didepannya dan tak menyadari ada truk CPO yang tengah melaju kencang dari arah depan. Kecelakaan pun tak terelakkan lagi. Ketua RT setempat, Hazlan mengatakan jalur lintasan rawa pendek rawan terjadinya laka lantas. Dikarenakan jalan tersebut terbilang sempit. Ditambah lagi aktivitas masyarakat pengguna jalan di jalur ini sangat ramai, terlebih lagi di pagi dan sore hari. “Sudah sering terjadi kecelakaan di tempat ini, karena jalan ini sempit sementara mobilitas masyarakat yang melintasi disini sangat ramai, tentunya hal ini perlu menjadi kewaspadaan

bagi pengemudi untuk lebih hati-hati saat melintasi tempat ini agar bisa terhindar dari kecelakaan,” ujarnya, seperti dikutip dari Dumaiposnews.com. Kasat Lantas Polres Dumai, AKP Akira Ceria SIK saat dikonﬁrmasi membe-

narkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antar truk tangki BBM dan CPO di rawa pendek tersebut. Dia mengatakan personel kepolisian telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. “Kendaraan yang men-

galami kecelakaan telah kita evakuasi ke Polsek Dumai Timur, insiden ini masih dalam pendalaman sementara itu kedua pengemudi belum dapat dimintai keterangan karena masih dalam perawatan,” katanya. (int/eﬁ)

Lakalantas antara truk BBM dan truk CPO terjadi di lintas Soekarno-Hatta tepatnya di Jalan Rawa Pendek, Kelurahan Bukit Nenas RT 10, Kecamatan Bukit Kapur, Kamis (18/11). (Dumaiposnews.com)

BENGKALIS

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

 Harapan ke Perusahaan Perkebunan

Bupati Minta Pulihkan Ekonomi Masyarakat

BATHIN SOLAPAN - Pimpinan manajemen perusahaan dan kelompok masyarakat sektor perkebunan diminta ikut membantu memulihkan ekonomi masyarakat dengan berperan aktif dan memaksimalkan potensi perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hal itu disampaikan Bupati Bengkalis, Kasmarni, saat membuka acara sosialisasi kebijakan dan ketentuan perundang-undangan sub sektor perkebunan Kabupaten Bengkalis, di Hotel Surya Duri, Kamis (18/11). Menurut Kasmarni, pemulihan dan pembangunan ekonomi masyarakat merupakan bagian tanggungjawab sosial yang berimplementasi positif. Saat ini perusahaan dinilai memiliki peran strategis serta kewajiban dalam mendukung pembangunan daerah dibidang perkebunan. Karena sub sektor perkebunan sering dihadapkan dengan berbagai persoalan dan kendala

seperti soal harga yang tidak stabil, konﬂik kepemilikan lahan, dan masalah lingkungan hidup. Namun sub sektor perkebunan masih sangat prospektif di Kabupaten Bengkalis, utamanya pada sub pengganti migas sebagai salah satu sumber daya alam yang suatu saat potensinya pasti akan habis. “Untuk itu, kami harapkan kerja sama dari perusahaan untuk membangun pengembangan perkebunan di wilayah Kabupaten Bengkalis dalam memenuhi serta melengkapi perizinan usaha perkebunan sesuai perundang-undangan yang berlaku,” ucap Kasmarni.

Turut hadir pada acara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bengkalis, H Heri Indra Putra, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa, H Yuhelmi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, H Imam Hakim, narasumber kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan, Miftahul Fahmi, dan Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Rau, Sri Ambar Kusumawati, serta kepala perangkat daerah dan peserta sosialisasi. (zul) FOTO BERSAMA - Bupati Bengkalis, Kasmarni, foto bersama usai membuka acara sosialisasi kebijakan dan ketentuan perundang-undangan sub sektor perkebunan Kabupaten Bengkalis, di Hotel Surya Duri, Kamis (18/11). (hms)

 MTQ Dimasa Pandemi Covid-19

Penyerahan Hadiah Pemenang Dilakukan Bertahap

BATHIN SOLAPAN - Penyerahan hadiah para pemenang lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-46 tingkat Kabupaten Bengkalis dimasa pandemi Covid-19 dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ini, penyerahan dilakukan pada Rabu (17/11) malam, di halaman Kantor Camat Kecamatan Bathin Solapan. Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Bengkalis tahap pertama ini meliputi Cabang Tilawah Al-quran terdiri dari Golongan Remaja Qira’at Murattal Putra, Golongan Remaja Qira’at Murattal Putri, Golongan Dewasa Qira’at Murattal Putra, Golongan Dewasa Qira’at Mu-

rattal Putri. Kemudian Cabang Hifdzil Quran meliputi Golongan 5 Juz dan Tilawah Putra, Golongan 5 Juz dan Tilawah Putri, Golongan 10 Juz Putra, Golongan 10 Juz Putri, Golongan 20 Juz Putra, Golongan 20 Juz Putri, Golongan 30 Juz Putra dan Golongan 30 Juz Putri. Dilanjutkan, Cabang Syarhil Quran terdiri dari Golongan Beregu Putra dan Golongan Beregu Putri Di kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis, H Bustami HY, mengucapkan selamat kepada pemenag lomba dan jangan berpuas diri. Karena akan banyak lagi tantangan ke depan, yaitu pada tingkat provinsi dan na-

sional. “Jadikanlah MTQ ini sebagai ajang evaluasi diri dan semoga kita semua terus meningkatkan interaksi dengan Alquran dari waktu ke waktu,” ujar Bustami. “Kepada yang belum meraih prestasi pada penyelenggaraan MTQ kali ini, agar tidak berkecil hati, teruslah berlatih dan memacu diri untuk bisa mewujudkan prestasi pada pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Bengkalis mendatang,’’ sebutnya. Taat Prokes Sebelumnya, Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Bengkalis, Andris Wasono, mengatakan, meski pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis sudah melandai, namun pelaksanaan

SIAK

MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Bengkalis tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). “Kita harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan mereka saja yang kita minta patuh pada prokes, kita juga harus patuh,” kata Andris. Seperti pada pelaksanaan MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Bengkalis ini, panitia meniadakan pawai taaruf, tidak membangun astaka, dan sistem perlombaan serta pembagian hadiah yang dilakukan secara bertahap. “Dengan cara seperti ini, maka kita bisa mencegah terjadinya kerumunan yang bisa menjadi salah satu penyebab penyebaran Covid-19,” ucap Andris. (zul)

SERAHKAN HADIAH - Sekda Bengkalis, H Bustami HY, menyerahkan hadiah kepada para pemenang MTQ tingkat Kabupaten Bengkalis, Rabu (17/11) malam. (hms)

KEPULAUAN MERANTI  Gejolak Pilkades Desa Tanah Merah

Calon Kalah Bentangkan Spanduk Berisi Kecaman

TERIMA CINDERAMATA - Ketua Dekranasda Kabupaten Siak, Rasidah Alfedri, menerima cinderamata dari perwakilan SMP Al-Azhar 37 Pekanbaru, saat melakukan karya wisata, khususnya belajar membatik di Dekranasda Siak, Kamis (18/11). (din)

 SMP Al Azhar 37 Pekanbaru

Belajar Membatik di Dekranasda Siak

SIAK - Serunya belajar membatik ternyata tidak hanya dirasakan orang dewasa saja, melainkan juga para pelajar SMP Al Azhar 37 Pekanbaru. Mereka terlihat gembira dan antusias belajar membatik di Dekranasda Kabupaten Siak. Sebanyak 53 pelajar tersebut didampingi para guru dalam kegiatan karya wisata, Kamis (18/11), sengaja mengambil lokasi di Kota Istana Siak Sri Indrapura sekaligus mengenal batik Melayu Siak. Arsyad, pelajar kelas 8B yang ikut pelatihan membatik tersebut mengaku senang dapat ikut serta mempraktekkan belajar proses pembuatan batik. Didampingi anak-anak batik Dekranasda, pelajar tersebut bangga bisa mencoba mewarnai batik sesuai motif yang telah dibuat sebelumnya. “Ini baru pertama kali mencoba praktek membatik, kelihatannya mudah tapi ternyata cuk-

up sulit, harus sabar dan fokus, tapi sangat seru apalagi bersama teman-teman,” ujar Arsyad. Sementara Ketua Dekranasda Kabupaten Siak, Rasidah Alfedri, yang langsung menerima rombongan tersebut tampak senang sekaligus bangga, karena anak-anak sekolah itu tampak antusias dikenalkan batik Melayu Siak. “Kami sangat senang dikunjungi anak-anak sekolah yang ingin belajar membatik, karena batik adalah warisan leluhur yang berasal dari zaman nenek moyang kita,” kata Rasidah. Untuk mempersingkat waktu, terang Rasidah, pihaknya sudah menyediakan kain yang diberi pola atau motif ﬂora dan fauna khas Kabupaten Siak. Sehingga para pelajar SMP tersebut tinggal memberikan warna pada motif batik Siak tersebut. Dengan kunjungan karya wisata ini, Rasidah berharap, kehadiran pelajar SMP Al Azhar

bisa lebih cinta kepada batik, khususnya batik Melayu Siak, dan kegiatan ini bisa diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya. Di kesempatan itu, turut hadir Wakil Ketua PKK Kabupaten Siak, Ananda Laila Putri, Ketua DWP Siak, Syarifah Raudah, dan pengurus dekranasda lainnya. Salah seorang guru yang akrab disapa Tika, mengatakan, pihak sekolah ingin memberikan pengalaman baru sekaligus memperkenalkan batik Riau, khususnya batik Siak kepada para siswanya. Kebanyakan anak-anak hanya tahu batik dari Solo dan Jogja. Dengan kegiatan ini, anakanak jadi mengetahui bagaimana proses membuat batik yang masuk dalam mata pelajaran seni dan budaya. Selanjutnya, sambung Tika, para guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa seputar sejarah dan proses membuat batik Siak itu. (din)

SELATPANJANG - Meskipun Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kepulauan Meranti telah selesai dilaksanakan, namun tampaknya gejolak sebagian masyarakat, tepatnya di Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, masih menuai protes. Ketidakpuasan dari salah satu pendukung calon melakukan protes, karena calon yang menang diduga melakukan money politik. Dari pantauan Metro Riau, Kamis (18/11), adanya gejolak Pilkades di Desa Tanah Merah terlihat adanya tim salah satu

calon membentang spanduk yang berisikan nada kecaman, dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas adanya dugaan money politik. Spanduk itu dibentangkan dibeberapa titik lokasi. Hingga saat ini pihak kecamatan didampingi pihak kepolisian dan dinas terkait mendatangi Desa Tanah Merah untuk mencari fakta terhadap adanya tudingan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD) Kepulauan Meranti, Jon Hendri, saat dikonﬁrmasi mengenai hal ini mengatakan,

pihaknya hanya menerima laporan terkait sengeketa Pilkades, jika laporannya terkait money politik itu sudah ranahnya pihak kepolisian. “Kita hanya menerima laporan gugatan terkait sengketa Pilkades. Namun untuk melaporkan hal itu, desa terkait tidak memenuhi syarat karena selisih surat lebih dari dua persen. Terkait hal itu biasanya calon yang kalah tidak menerima kekalahannya. Jika memang ada dugaan money politik, silahkan saja laporan ke pihak kepolisian, biarlah bagian hukum yang memprosesnya,” ucap Jon Hendri. (ali)

SPANDUK ISI KECAMAN - Salah satu spanduk berisikan nada kecaman pasca Pilkades di Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir, terbentang di salah satu titik lokasi dikawasan desa tersebut. Foto diambil Kamis (18/11). (ali)

INHU

KUANSING

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Kapolda Riau Luncurkan Aplikasi BSR di Kuansing TELUK KUANTAN - Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi SH SIK MSi kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), salah satu agendanya launching Aplikasi Bersama Selamatkan Riau (BSR) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuantan Singingi, Kamis (18/11). Melakukan pelaksanaan 3T (tracing, tracking, treatment) bersama dalam penanganan Covid-19. Aplikasi akan digunakan oleh Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan Dinas Kesehatan. Sebelumnya, aplikasi telah dilaunching oleh Kapolda di tingkat Provinsi Riau dan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya. Kehadiran Kapolda di Kabupaten Kuansing disambut Plt Bupati Kuansing, Drs H Suhardiman Amby Ak MM. Didampingi Pj Sekda Kuansing, Dr Agus Mandar S Sos M Si, Asisten, Kepala OPD dan Forkopimda di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi. Plt Bupati Suhardiman Amby menjelaskan, dengan adanya aplikasi ini, tentu akan membantu

dalam percepatan penanganan Covid-19 dan pemutusan mata rantai dari penyebaran virus Covid 19. Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Kapolda Riau yang telah menggagas Aplikasi BSR. “Semoga apa yang digagaskan beliau dapat dilaksanakan oleh kita semua dalam mencegah Covid-19 di Provinsi Riau, terkhusus Kabupaten Kuantan Singingi,” kata Suhardiman Amby. Sementara itu, Kapolda Riau mengatakan, saat ini, Covid-19 belum berakhir, meskipun dalam jumlah kasus terkonﬁrmasi sudah menurun, tapi belum benarbenar hilang. “Dengan aplikasi ini, dapat mengoptimalkan kerjasama yang selama ini yang sudah kita kerjakan agar lebih efektif, eﬁsien, agar Covid-19 di kabupaten Kuansing segera selesai. Aplikasi akan membantu petugas kesehatan, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendapatkan informasi dan melakukan tinda-

kan cepat terhadap warga yang terkonﬁrmasi,” ungkap Kapolda Riau dilansir kuansing.go.id. Kapolda Riau juga menjelaskan, Kabupaten Kuantan Singingi saat ini masih berada dilevel 3 bukan dari kasus konﬁrmasi, melainkan dari jumlah capaian Vaksinasi. Karena itu untuk dapat ditingkatkan vaksinasinya terkhusus bagi Lansia dan anak-anak. “Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran tatap muka telah dilakukan, itu semua memerlukan kekebalan tubuh yang baik. Kita berharap dengan kekebalan tubuh yang baik seluruh rekan guru dan siswa membuat mereka lebih nyaman. Sehingga proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berharap kepada bapak bupati dapat memanfaatkan aplikasi dengan baik,” kata Kapolda Riau. Usai melaunching aplikasi BSR, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi SH SIK MSi juga memberikan buku panduan BSR kepada Plt Bupati Kuansing. (int/wsl)

BUPATI Inhu, Rezita Meylani saat divaksin Covid-19. (das)

126.429 Warga Sudah Divaksin Dosis Pertama

RENGAT - Ketersediaan vaksin Covid-19 di Kabupaten Inhu tinggal 4.512 vial. Menipisnya vaksin harus segera diantisipasi mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum menerima vaksin. Total masyarakat yang sudah divaksinasi dosis 1 berjumlah 126.429 orang. Alokasi vaksin Covid-19 di Kabupaten Inhu hingga tanggal 17 November 2021 sebanyak 206.796 Dosis. Jumlah vaksin terpakai sudah mencapai 205.244 dosis, dan sisa vaksin tinggal 4.512 vial. “Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) PELUNCURAN Aplikasi Bersama Selamatkan Riau (BSR) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuantan Singingi. (kuansing.go.id)

KAMPAR

melalui Dinas Kesehatan telah mencanangkan target vaksinasi Covid-19 dengan total sasaran vaksinasi sebanyak 336.209 orang. Sementara vaksin yang tersisa hanya tinggal 4.512 vial, jumlah ini masih belum mencukupi,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Inhu Jawalter S, Kamis (18/11). Menurut Jawalter, berdasarkan data terbaru yang dihimpun Dinas Kesehatan tanggal 17 November 2021, total yang sudah vaksinasi dosis 1 berjumlah 126.429 orang. Total vaksinasi dosis 2 berjumlah 77.407 orang, dan total vaksinasi dosis 3 ber-

jumlah 1.408 orang. Pada tanggal 17 November 2021, tidak terjadi penambahan kasus covid-19 di Inhu. Sehingga total kumulatif suspek berjumlah 6.102 kasus dengan rincian isolasi mandiri 0 orang, isolasi di rumah sakit 0 orang, selesai isolasi 5.970 orang, dan meninggal dunia 132 orang. Sementara itu, total kumulatif kasus konﬁrmasi berjumlah 6.254 kasus dengan rincian isolasi mandiri 1 orang, rawat di rumah sakit 2 orang, kasus aktif 3 orang, sembuh 6.048 orang, dan meninggal dunia 203 orang. (das)

PELALAWAN

OPD Diminta Berinovasi Dalam Pelayanan Publik BANGKINANG KOTA - Bupati Kampar melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar, Ir Azwan M Si mengajak seluruh perangkat daerah meningkatkan inovasi. Karena sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik secara optimal. “Kita perlu kreativitas dengan melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Azwan saat membuka rapat pembahasan draf kemajuan penyusunan inovasi daerah di aula Bappeda Kabupaten Kampar, Rabu (17/11). Turut dihadiri seluruh OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, tim ahli LPPM Universitas Riau, kecamatan dan pihak terkait lainnya. Tim ahli LPPM Unri yang hadir, diantaranya, Hendro Ekwarso, Any W, Sukemi

Indra dan Dodi Syofyan Arief. Dikatakan Azwan, inovasi merupakan amanah dari peraturan dan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 33 tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. “OPD bisa saja membuat inovasi dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayana publik atau inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” terangnya dilansir kamparkab.go.id. Jika dilihat peringkat inovasi daerah Kabupaten Kampar ditingkat nasional, lanjutnya, saat ini berada di posisi 254 dari 525

kabupaten/kota di seluruh Indonesi yang mengikuti penilaian inovasi daerah. “Kita berada pada level menengah, kita harapkan kedepan peringkat kita meningkat,” harapnya. Dijelaskannya, melakukan inovasi tidak hanya sekedar untuk meningkatkan peringkat Kabupaten Kampar secara nasional, tapi lebih kepada untuk eﬁsiensi, efektiﬁtas dan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bappeda selaku perencana siap mendukung dan memberi ruang kepada OPD untuk melakukan inovasi. “Mari kita ciptakan inovasi untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahtaraan masyarakat,” ajaknya. Sementara itu, Tim ahli dari LPPM UNRI menyampaikan materi tentang penyusunan roadmap inovasi daerah Kabupaten Kampar. (int/wsl)

RAPAT pembahasan draf kemajuan penyusunan inovasi daerah di aula Bappeda Kabupaten Kampar. (kamparkab.go.id)

KAPOLRES Pelalawan, AKBP Indra Wijatmiko SIK saat meninjau vaksinasi massal, Kamis (18/11/2021). Vaksinasi berlokasi di Klinik Centre Lubuk Raja Estate PT Serikat Putra Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Pelalawan, Bupati Pelalawan diwakilkan oleh Asisten I. (cakaplah.com)

Beri Teguran Lisan

Polsek Pangkalan Kerinci Pantau Penerapan Prokes Warga PANGKALAN KERINCI Polsek Pangkalan Kerinci terus memantau penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dengan menggelar operasi yustisi di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota. Operasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19. Kali ini, operasi dipimpin oleh Pawas UKL I, Iptu Nur Hakim dan anggota didampingi Satpol-PP, Rabu (17/11). Disela-sela operasi yustisi, Iptu Nur Hakim mengatakan, operasi untuk mendisiplinkan masyarakat menerapkan pro-

tokol kesehatan Covid-19. Dalam operasi itu, pihaknya menjaring 8 warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah. “Ada 8 orang pelanggar Prokes yang kami jaring dalam pelaksanaan operasi ini. Terhadap pelanggar, kami berikan teguran lisan dan teguran tertulis, yakni mencatat identitas mereka dengan membuat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi,” jelasnya. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya mengimbau dan mengajak masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol

kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Pelalawan. “Gunakan masker jika beraktiﬁtas di luar rumah, sering mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” terangnya. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga membagikan masker kepada para warga yang kedapatan tidak menggunakan masker. “Kami berharap kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan semakin meningkat,” ungkapnya. (int/wsl)

ROKAN HILIR

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Negeri Seribu Kubah

Buruh Cewek Dua Kali Cabuli Gadis Remaja

ADVERTORIAL PEMKAB ROHIL

BAGANSIAPIAPI - Memang edan, Seorang wanita muda yang diketahui bernama SW alias Tayo (26) warga Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah harus berurusan dengan aparat kepolisian. Pasalnya, cewek berambut ikal yang bekerja sebagai buruh ini diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap seorang gadis remaja yang masih menyandang status pelajar. Berdasarkan data yang berhasil dirangkum, Kamis (18/11), menyebutkan, perbuatan asusila sejenis yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban sebanyak dua kali, yakni akhir Oktober dan Kamis (11/11) sekitar pukul 13.00 Wib lalu. Kapolres Rokan Hilir (Rohil), AKBP Nurhadi Ismanto SH Sik, melalui Kasubag Humas, AKP Juliandi SH, membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka cabul sejenis tersebut. Dijelaskan kasubag humas, terungkapnya kasus sex sejenis ini bermula pada Kamis (11/11) sekitar pukul 12.00 Wib saat korban pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada orangtuanya. Dan mengetahui hal tersebut, orangtua korban mencoba menghubungi beberapa kali ke nomor ponsel korban. Akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif. Mengetahui hal itu, kemudian orangtua korban menghubungi keluarga lainnya untuk mencoba membantu mencari korban yang tidak kunjung pulang kerumah. Dan keesokan harinya, tepatnya pada Jumat (12/11) sekitar pukul 02.30 Wib dini hari keluarga korban bertemu dengan tersangka dan mencoba menanyakan keberadaan korban. Hal ini dikarenakan hubungan korban dan tersangka sudah dicurigai oleh pihak keluarga. Selanjutnya tersangka memberitahukan bahwa korban disembunyikan di salah satu kamar di wisma di daerah itu. Mendengar hal tersebut, kemudian keduanya berangkat menuju alamat yang dimaksud guna menjemput korban yang sedang berada didalam kamar wisma tersebut. Dan sesampainya di wisma, keduanya benar menemukan korban seorang diri didalam kamar. Pada saat ditanya, korban mengaku bahwa tersangka sudah melakukan perbuatan cabul kepada dirinya sebanyak dua kali pada waktu dan tempat yang berbeda. Akibat kejadian itu, orangtua korban merasa tidak senang dan melaporkannya ke Kantor Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut. Dan berbekal laporan dari orangtua korban itu, kemudian tim opsnal Reskrim Polsek Bagan Sinembah langsung melakukan pencarian terhadap tersangka. Hingga akhirnya, Selasa (15/11), tim opsnal berhasil menemukan keberadaan tersangka disekitaran Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah. Tanpa perlawanan, akhirnya tersangka langsung ditangkap dan digelandang ke Mapolsek Bagan Sinembah guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Dari visum yang dilakukan terhadap korban dijumpai luka robek pada selaput dara, luka lecet dan luka robek dibawah vagina dan tampak kemerahan pada luka tersebut serta tampak keputihan pada liang vagina,” jelas AKP Juliandi. Dan bersama tersangka, sambung kasubag humas lagi, juga diamankan barang bukti berupa satu helai celana jeans panjang warna hitam dan satu helai sweater warna cream. “Tersangka dijerat dengan Pasal 76E Jo 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” tutup AKP Juliandi. (rls/zal)

Pedagang Pasar Datuk Rubiah Minta Tembok Penghalang di Robohkan BAGANSIAPIAPI - Usai melakukan peninjauan pembersihan saluran air dalam program gotong royong kamis bersih, Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong-H Sulaiman, menyempatkan diri berkunjung ke Pasar Datuk Rubiah, baru-baru ini. Sesampainya di Pasar Datuk Rubiah yang terletak di Jalan Sumatera, Bagansiapiapi tersebut, tampak bupati dan wabup menyambangi beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Bupati juga menanyakan beberapa harga bahan sembako seperti beras dan lainnya. Saat berbincang dengan bupati dan wabup, beberapa pedagang meminta agar tembok penghalang yang ada di pasar tersebut dirobohkan. Sebab kata mereka, keberadaan tembok itu menjadi penghalang untuk keluar masuk baik bagi para pedagang maupun pembeli. “Kami sangat memohon agar tembok ini di robohkan saja pak,” ujar salah satu pedagang. Menanggapi hal tersebut, bupati mengatakan, akan segera menindaklanjuti usulan dari para pedagang itu. Sebelumnya, Wabup Sulaiman juga pernah mengatakan akan kembali menata Pasar Datuk Rubiah dan akan merobohkan tembok penghalang yang selama ini menjadi penghalang. Sebab katanya, pintu masuk ke Pasar Datuk Rubiah tersebut terlalu kecil dan menyulitkan para pedagang maupun pembeli yang datang. (mr/dok)

 Koordinasi Lintas Sektor

Diskes Terus Galakkan Vaksinasi

BAGANSIAPIAPI - Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus menggalakkan vaksinasi. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum divaksin sehingga daerah masih tetap berada di level 3. “Agar bisa naik ke level 1, tentu vaksinasi harus terpenuhi 50 persen. Sementara daerah kita saat ini vaksinasinya masih rendah dan masih diangka 30 persen, makanya belum mencapai target,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskes Rohil, dr Cici Sulastri SKM MSi, dalam acara pertemuan koordinasi lintas sektor, dis-

alah satu hotel di Bagansiapiapi, Kamis (18/11). Kegiatan ini, terang Cici, untuk memonitoring evaluasi dalam setiap acara yang telah dilakukan, termasuk penanganan Covid19. “Apalagi sudah memasuki akhir tahun dan kita masih berada dalam pandemi global. Angka kasus di daerah kita memang masih

nol, namun capaian vaksinasi belum mencapai target,” kata Cici. Dalam pertemuan tersebut, terang Cici, pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait apa langkah yang akan diambil. Salah satu yang akan digalakkan dalam penanganan Covid-19 adalah vaksinasi. “Capaian vaksin kita masih rendah, makanya kita akan galakkan vaksinasi dalam penanganan Covid-19,” lanjutnya lagi. Dia menambahkan, beberapa waktu yang lalu Rohil sudah berada dilevel 2, namun turun lagi ke level

3 akibat tidak tercapainya vaksinasi. “Jadi, sangat perlu kita lakukan pertemuan koordinasi lintas sektor ini dalam rangka menaikkan levelnya ke level 1,” tuturnya. Cici mengatakan, dengan pertemuan ini tentu juga menjadi motivasi bagi pejuang-pejuang kesehatan di lapangan sebagai garda terdepan. “Mereka (nakes) sudah semangat melaksanakan tugasnya secara door to door. Namun, masyarakat awam kebanyakan beranggapan kalau cairan itu ada

AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota. Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA & SERVIS NO. 28BENGKEL TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG AWAL TEKNIK Special Air Condisioner MeSKY Service WASHPanggilan Melayani CuciLuarMobil layani Dalam dan Kota. Dan Jl. Soebrantas Alamat:Motor, Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3Kayu MarManis No.0812 15 6825128 D. Telp 081378271129 poyan. HP: / 0813 6547 9191 LGG

LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, BerbaJASA gai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPEAntar ke ALUMUNIUM dlm & luar Kota.JL.Hub : 085355713187. SOEKARNO HATTA SIALIST LGG NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani LGG Service VCD, Mesin Cuci, Kipas TV SKY WASH Melayani CuciAngin, Mobil dll. Hub:Motor, 0761 9816311. Jl. Belimbing Kayu No. 6 Dan Jl. Soebrantas LGG Manis No. 15 D. Telp 081378271129 BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani PembaLGG yaran Listrik,TEKNIK Telepon,ACPulsa Online,& Perbaikan, PembayaranBerbaKredit BINTANG Service gai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187. LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV

BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor. Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minu0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 man Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG LGG PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR H H Jahitan S M O Sekolah T O& Kaos R Menerima Seragam Cuci Mobil OlahragaSteam, TK, SD, SMP, SMA && Motor. Menerima Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru. Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru. PENJAHIT LGG PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus PENJAHITSekolah VINTAMulai SINAGA, Menerima Seragam dari SD, SMP, SMAPakadan ian Wanita Tender dan Anak-anak. Pakaian Menerima Kecil Sampai Besar.Kebaya Hub: Pengantin Busana Melayu-Jas. Menyediakan 0812 7699 &4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala LGG Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah KanPENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR tor PLN. HP:Jahitan 0812 7663139 0813 65907629. Menerima Seragam/ Sekolah & Kaos LGG Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub -: 08127604455. R U PA R U PA Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru. PT. EVEREST TOUR & TRAVEL DaLGG PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kan-

zat kimia berbahaya sehingga mereka tidak mau divaksin,” ungkap Cici. Petugas kesehatan, sambung Cici, tidak bisa bekerja sendiri dan harus didampingi oleh camat, kepala desa, TNI/Polri supaya capaian itu tercapai sesuai standar dan target yang akan dilaksanakan nanti. “Intinya, pertemuan ini sangat membantu tujuan dan program kita bersama dalam penanganan Covid19, sehingga vaksinasi nanti dapat tercapai dan level kita bisa naik ke level 1,” pungkasnya. (zal)

DIWAWANCARAI - Plt Kadiskes Rohil, dr Cuci Sulastri SKM MSi, saat diwawancarai awak media, usai melakukan pertemuan koordinasi lintas sektor, disalah satu hotel di Bagansiapiapi, Kamis (18/11). (zal)

 Operasi Zebra Lancang Kuning

Sasar Masyarakat Belum Vaksinasi

BAGANSIAPIAPI - Operasi Zebra Lancang Kuning 2021 Polres Rokan Hilir (Rohil) menyasar masyarakat yang belum divaksinasi Covid-19. Operasi ini dilakukan dengan patroli oleh anggota Satgas Preventif Operasi Zebra Lancang Kuning, Kamis (18/11). Kapolres Rokan Hilir, AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK, mengatakan, sasaran operasi zebra salah satunya untuk meningkatkan vaksinasi bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Khusus untuk hari ini (Kamis, red) pihaknya akan mengimbau masyarakat agar melakukan vaksinasi disejumlah tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan dianjurkan

terutama di Gerai Vaksinasi Covid-19 Polres Rohil. Selain dari sasaran untuk percepatan program pemerintah dalam menan-

gani dan menekan perkembangan wabah merebak Covid-19 itu, terang AKBP Nurhadi, juga tidak merubah sasaran prioritas

dalam menciptakan ketertiban masyarakat umum dalam berlalu lintas. “Apabila menemukan pelanggaran kasat mata

JUAL TANAH DIJUAL tanah dan bangunan gudang DIJUAL & Sari, Bangunan SHM. Jl. Siak IITanah kel. Umban Rumbai Ruko SHM NoHP207/Ds Pasir Pekanbaru Hubungi 085371995555

SAMIRA TRAVEL Umrah dulu, bayar belakangan. Hanya untuk warga Riau Pekanbaru berangkat tanggal 6, 26 Februari 2020 13 hari dari Pekanbaru Madinah.

Iklan MINI HEPI

Segera daftar !!! INFO 081270857879 WAG bit.ly/2RL7UOL. Telegram bit.ly/2RmZqOZ

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

SAMIRA TRAVEL

patkan Tiket bayar Pesawat Murah. Harga Umrah dulu, belakangan. Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Hanya untuk warga Riau Pekanbaru Adm Untuktanggal Boking.6, 26 Hubungi Sekaberangkat Februari 2020 rang MerketingMadinah. Kami. Telp. 13 hariJuga dari Pekanbaru 0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Segera daftar !!! Jl. T. Umar No. 57 C LGG INFO 081270857879 GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang WAG bit.ly/2RL7UOL. Tuaka No.32bit.ly/2RmZqOZ (samping SPBU) Telp. 0823 Telegram 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman NyamanMurah. Harga patkan Tiketdan Pesawat LGG Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Adm Untuk Boking. Hubungi SekaParfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp. rang Juga Merketing Kami. Telp. Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 LGGC LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman

atau yang dapat menyebabkan laka lantas maka akan diberikan tindakan berupa tilang,” pungkas AKBP Nurhadi. (zal)

OPERASI ZEBRA - Anggota Satgas Preventif Operasi Zebra Lancang Kuning tengah melakukan tugasnya menyasar masyarakat atau pengendara yang belum divaksinasi Covid-19, Kamis (18/11). (zal)

Iklan MINI HEPI BENGKEL & SERVIS

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410.

S A LO N SALON UNITY Menerima PeraMUSTAKIM watan UD. Kecantikan Smoting, Ribond(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang) ing, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali Menjual Berbagai macam: No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. alatDurian • pupuk, • obat-obatan, • dan alat pertanian yang dijamin Asli.

SEWA & KONTRAK

Alamat: Jl. Dt. Tabano

DISEWAKAN UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom No.12.A.1 Hp: 08127696410. plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200S Watt. A LORp.N 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001 SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

SEWA & KONTRAK

Putih, an. Saniman beralamat Jl Lintas Riau3 -lantai, Sumut, DIdiJUAL 1 Unit ruko Full KM Kera14 Dusun Kencana, mik SHM, Lokasi Jln. Durian No.Desa 33BPasir Putih, Kecamatan Bagan Sukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Sinembah, Kabupaten RohilKantorRiau. dan Hub: Usaha+62 Lainnya. Hub. HP/WA: 852-7150-5009 08127529143 JUAL TANAH

Contact Person 0821-7127-0598

DIJUAL tanah dan bangunan gudang KEHILANGAN SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555 TELAH hilang SKGR tanah no: 422/BR/2015 atas nama Afrizal Adi. Lokasi Rt 04 Rw 17 kel.

DISimpang JUAL tiga, 1 Unit lantai, Full Kerakec.ruko Bukit3raya, Pekanbaru mik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33BSukajadi Pekanbaru. Cocok Utk KanTELAH hilang Lainnya. SKGR Hub. TanahHP/WA: No. tor dan Usaha 1102919/1992, No. 92/595.3/KR/1992, No. 08127529143

94/595.3/KR/1992, atas Nama RUKDIMAN PAKPAHAN, KEHILANGAN lokasi jalan Fajar, RT 001/ RW 004, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru yg menTELAH hilang SKGR Barang tanah no:siapa 422/BR/2015 emukan kembalikan jln atas namatolong AfrizaldiAdi. Lokasi Rtke04alamat Rw 17 kel. Pandan atau raya, hp.08127519742 SimpangSakti tiga,no.57 kec. Bukit Pekanbaru TELAH hilang SKGR Tanah No. 1102919/1992, No. 92/595.3/KR/1992, No. 94/595.3/KR/1992, atas Nama RUKDIMAN PAKPAHAN, lokasi jalan Fajar, RT 001/ RW

Mau Pasang Iklan...??? CONTAC PERSON RIKI SETIAWAN

082171270598

Mau Pasang Iklan...??? CONTAC PERSON

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

INDRAGIRI HILIR

Kegiatan Penelitian dan Pendampingan Kepada Masyarakat

Pemkab Inhil MoU Dengan Yayasan HRC

TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menandatangani kesepakatan bersama, Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Hunian Rakyat Caritra (HRC) di Kantor HRC Jalan Ipda Tut Harsono, Yogyakarta, Kamis (18/11). MoU ditandatangani langsung Bupati Inhil, HM Wardan. Didampingi Kadis Parporabud Inhil, Kadis Pendidikan, Kabag Kesra dan Kabag Umum serta Kabid Bappeda. Dihadiri Ketua Yayasan HRC, Prof Dr Ida Rochani Adi SU beserta Jajaran. Ketua Yayasan HRC, Ida Rochani mengatakan, tujuan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka kegiatan penelitian, perencanaan dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Inhil. Kemudian mendukung pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bupati Inhil, HM Wardan sesuai dengan sustainable development goals. Sementara itu, Bupati HM Wardan dalam kata sambutannya, memaparkan

program DMIJ yang digagasnya pada periode pertama 2013-2018. Dimana program fokus untuk pembangunan pedesaan dengan titik beratnya kepada infrastruktur. “Struktur DMIJ sudah sangat maksimal, karena di setiap desa dari 197 desa ada pendamping dan di setiap kecamatan minimal ada 3 fasilitator yang mengawasi para pendamping desa untuk mengawal program DMIJ. Di kabupaten sendiri ada tim leadernya yang bisa dikatakan fasilitator kabupaten,” katanya dilansir inhilkab.go.id. Harapannya dengan struktur yang besar dan maksimal ini fokus pelaksanaan pembangunan pedesaan memang betul-betul bisa dimaksimalkan. “Di akhir masa jabatan periode pertama banyak manfaat-

nya yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” sambung bupati.

Usai menandatangani kesepakatan bersama dengan Yayasan

HRC, Bupati HM Wardan beserta rombongan berkesempatan mengun-

jungi serta melihat kondisi Asrama Mahasiswa Inhil di Jalan Kesatri-

an Gg Rambutan Yogyakarta yang sudah banyak termakan usia. (int/wsl)

MoU ditandatangani langsung Bupati Inhil, HM Wardan. (inhilkab.go.id)

Wabup Terima Kunjungan Pengurus PGRI Inhil

WAKIL Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti bersama pengurus PGRI Inhil. (inhilkab.go.id)

TEMBILAHAN - Wakil Bupati (Wabup) Inhil, H Syamsuddin Uti menerima kunjungan pengurus PGRI Inhil periode 20202025, Rabu (17/11). Kunjungan sekaligus silaturahmi bertempat di ruang rapat lantai 1 Kantor Bupati Jalan Akasia No 1. Kunjungan dipimpin langsung Ketua PGRI Inhil, H Faturrahman ber-

sama Sekretaris, Bendahara dan beberapa pengurus PGRI lainnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua PGRI menyampaikan beberapa rogram yang akan dilaksanakan, salah satunya PGRI Inhil akan mengikuti Jambore PGRI Provinsi Riau 24 Desember mendatang. Dalam arahannya, Wabup H Syamsuddin Uti

mengatakan sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan PGRI. “PGRI Merupakan organisasi besar setiap kegiatannya perlu kita dukung,” ujar Wabup dilansir inhilkab.go.id. Beliau mengingatkan bahwa organisasi ini merupakan tempat para pendidik berkumpul sekaligus bersilaturah-

mi bersama-sama dengan para pendidik. Beliau siap mensupport setiap kegiatan PGRI. Karena, PGRI bagian dari Pemerintah dalam mendidik anak bangsa menjadi cerdas. “Kita akan terus mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan PGRI,” jelasnya dilansir inhilkab.go.id. (int/wsl)

ZONA RIAU

Polres Inhu Temukan Puluhan Kubik Kayu Diduga Illegal RENGAT - Kapolres Inhu, AKBP Bachtiar Alponso SIK M Si turun langsung ke lokasi temuan sekitar 50 M3 (kubik) kayu olahan diduga ilegal. Kayu diduga hasil aktiﬁtas illegal logging dikawasan hutan lindung kerumutan. Puluhan kubik kayu olah dalam bentuk papan siap pakai dirakit dengan panjang lebih kurang 300 meter itu ditemukan mengambang dikanal wilayah Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat. Kemudian beberapa kilometer dari temuan kayu dalam bentuk rakit, ada juga puluhan kubik kayu dalam bentuk papan. “Untuk sementara, temuan kayu berjumlah sekitar 50 kubik, baik yang dirakit maupun didaratan atau lokasi pengelohan,”

kata Kapolres Inhu dilokasi, Rabu (17/11). Temuan kayu ini, lanjutnya, merupakan tindak lanjut Patroli udara yang dilakukan oleh Kapolda Riau pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 lalu. Ada temuan kayu diduga ilegal di sejumlah wilayah di Riau, termasuk Kabupaten Inhu. Kemudian, Kapolres Inhu bergerak cepat untuk mencari titik temuan. Benar saja, setelah tim Satreskrim Polres Inhu, dibawah pimpinan Kasat Reskrim,

AKP Firman Fadhila SIK MM melakukan penyelidikan selama dua hari satu malam dan tidur di pondok/ tenda masyarakat untuk menjaga tananaman sawit atau durian dan menelusuri kanal yang diduga menjadi jalur keluar masuknya para pelaku aktiﬁtas illegal logging tersebut yang mengarah pada kawasan hutan lindung Kerumutan. Benar saja, penyelidikan tim membuahkan hasil. Ditemukanlah puluhan kubik kayu olahan yang dirakit mengambang dikanal dengan panjang lebih kurang 300 meter, diduga kayu olahan tersebut akan dibawa keluar lokasi. Kemudian, beberapa kilometer dari temuan kayu

yang dirakit, tim juga menemukan tumpukan kayu olahan juga berbentuk papan dilokasi pengolahan kayu. Sehingga diperkirakan totalnya mencapai 50 kubik. “Untuk mengeluarkan Barang Bukti (BB) membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10 jam dari lokasi temuan ke perairan Sungai Indragiri wilayah Desa Redang,” ucap Kapolres yang saat itu didampingi Kasat Reskrim Polres Inhu, Kasat Intelkam Polres Inhu, Kasat Samapta, KBO Intelkam Polres Inhu dan Kapolsek Rengat Barat serta sejumlah personel. Ketika puluhan kubik kayu itu ditemukan, lanjut Kapolres, tidak ada seorang pun dilokasi, namun sempai

saat ini, Satreskrim Polres Inhu terus menyelidiki dan

memburu para pelaku illegal logging itu. Untuk sementa-

ra semua BB akan diamankan di Mapolres Inhu. (das)

POLRES Inhu menemukan kayu yang diduga hasil aktifitas illegal logging dikawasan hutan lindung. (das)

ROKAN HULU

METRO RIAU

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021

Negeri Seribu Suluk

ADVERTORIAL PEMKAB ROHUL

Bupati Teken Komitmen Turunkan Stunting

PASIR PANGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul), Rabu (15/9) lalu menandatangani komitmen bersama beberapa OPD terkait diseminasi informasi, penerapan pengembangan PAUD HI dan komitmen desa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi 2021 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rohul. Komitmen itu diteken langsung Bupati Rohul, H Sukiman, Bunda PAUD Rohul Hj Peni Herawati Sukiman, Kadis Kominfo Rohul Drs Yusmar MSi, Kadis Dalduk KB, Drs Sariaman MSi. Selain itu, Kadiskes Bambang Triono, Kepala Bappeda Rohul M.Zaki SSTP, Kadis DPMPD Margono, Kadisdikpora Ibnu Ulya, Pengurus PUAD HI,

Ketua MUI dan Ketua MDI Rohul Camat dan Kepala Desa yang termasuk dalam lokus stunting. Bupati mengatakan, Pemkab Rohul terus berupaya dalam menurunkan stunting sejak tahun 2018. Karena pada tahun 2017 Kabupaten Rohul ditetapkan sebagai salah satu dari 100 kabupaten/kota di Indonesia dan satu-satunya kabupaten di Provinsi

Riau sebagai lokus kabupaten stunting berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013. “Jadi saat itu daerah lokus stunting di Kabupaten Rohul terdapat di 10 desa yang tercakup dalam 6 kecamatan dengan tingkat

prevalensi stunting adalah 58,9 persen tahun 2017,” kata Sukiman, seperti dilansir dari Infopublik.com. Lanjutnya, tahun 2018 tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Rohul turun menjadi 27,3 persen. Hingga tahun 2019 berdasarkan

data dari Kementerian Kesehatan RI tingkat prevalensi stunting Kabupaten Rohul adalah 24,37 persen. “Kita bersyukur berkat kerja keras kita semua, angka prevalensi Stunting Rohul tahun 2021 ini 17.9 persen. Dengan adan-

ya penandatanganan komitmen bersama ini angka prevalensi stunting Rohul bisa turun menjadi 14 persen tahun 2024 sesuai target nasional,” harap Sukiman. Bupati juga berharap melalui rembuk stunting ini sebagai salah satu lang-

kah dari 8 aksi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Sehingga hasil dari rembuk stunting tahun 2021 berupa komitmen Pemkab Rohul untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting. (int/eﬁ)

Pemkab Dukung UPP Wujudkan SDM Berkualitas PASIR PANGARAIAN – Untuk mendukung pengembangan sektor pendidikan, sasaran kebijakan Pemkab Rohul dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, Pemkab telah melakukan perencanaan prioritas pembangunan multi efek untuk kepentingan masyarakat diselaraskan pembanguan Nasional. Serta peningkatan kualitas SDM dan standar pendidikan nasional mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi sebagai bentuk dukungan Pemkab Rohul dalam memajukan dunia pendidikan di Negeri Seribu Suluk. Hal itu disampaikan Bupati Rohul H Sukiman diwakili Asisten II Setdakab Rohul, Ir H M Ruslan MSi saat menghadiri Sidang terbuka Senat UPP Wisuda Angkatan XVI, di Convention Hall Islamic Center Rohul, belum lama ini. Lanjut Ruslan, atas nama Pemkab Rohul mengucapkan selamat dan sukses atas diwisudanya mahasiswa/mahasiswi UPP. Pemkab mengaku UPP selalu memberikan pelayanan terbaik dalam menghasilkan SDM unggul dan berkualitas. Tambah Ruslan, ta-

hun 2018 Pemkab Rohul bekerjasama dengan UPP untuk meningkatkan angka partisipasi kasar lulusan SMA untuk melanjutkan program satu keluarga satu sarjana. Program ini untuk meningkatkan minat masyarakat Rohul untuk melanjut Perguruan tinggi di UPP. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina YPRH Rohul Dr H Achmad MSi berharap UPP akan dijadikan sebagai universitas kelas internasional. Bukan tanpa alasan, UPP saat ini memiliki SDM yang berprestasi. “Tentunya persiapan dan fondasi dengan telah banyaknya terukir prestasiprestasi yang dicapai, spirit dari Rektor dan dosen telah menjalin kerja sama dengan para jaringan-jaringan serta tidak luput dari dukungan masyarakat Rohul agar keinginan kita bisa tercapai,” kata Achmad, seperti dikutip dari Infopublik.com. Lanjut Achmad, gagasan tersebut perlu dilakukan ke depannya dengan sasaran yang jelas, sehingga diharapkan misi ini akan membuka jaringan lebih luas dengan kerja sama, apalagi Rohul termasuk daerah yang strategis. (int/eﬁ)

BUPATI Rohul, H Sukiman diwakili Asisten II Setdakab Rohul, Ir H M Ruslan MSi menghadiri Sidang terbuka Senat UPP Wisuda Angkatan XVI, di Convention Hall Islamic Center Rohul, belum lama ini. (Infopublik.com)

BUPATI Rohul, H Sukiman menandatangani komitmen bersama beberapa OPD terkait diseminasi informasi, penerapan pengembangan PAUD HI dan komitmen desa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi 2021. (Infopublik.com)

Himpaudi: Anak Generasi Muda Penerus Bangsa PASIR PANGARAIAN - Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang juga merupakan Ket-

ua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Rohul, Hj Peni Her-

awati Sukiman belum lama ini mengikuti rapat pelaksanaan kegiatan parenting pengasuhan berbasis pe-

KETUA Himpaudi Rohul, Hj Peni Herawati Sukiman mengikuti rapat pelaksanaan kegiatan parenting pengasuhan berbasis pemenuhan hak anak tahun 2021 se-Provinsi Riau secara daring di ruang rapat rumah dinas Bupati Rohul. (Infopublik.com)

menuhan hak anak tahun 2021 se-Provinsi Riau secara daring di ruang rapat rumah dinas Bupati Rohul. Hj Peni Herawati mengatakan bahwa anak-anak merupakan salah satu aset daerah sebagai generasi muda penerus bangsa. Oleh sebab itu diperlukan sinergitas bersama pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan programprogram yang telah disusun himapaudi Rohul. “Kita akan bergerak melalui organisasi perangkat daerah terkait untuk turun langsung ke bawah mendata serta membantu anak-anak kita sesuai dengan apa yang diperlukan terutama sesuai dengan program dari PAUD HI dan semoga anak-anak kita tidak ada yang terlantar

dan tanpa perhatian,” katanya, seperti dikutip dari Infopublik.id. Ia melanjutkan, di dalam program PAUD HI terdapat adanya program pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi anak-anak. Tentu hal ini yang akan diterapkan. Dimana inti dari pengasuhan anak adalah membangun kedekatan anak kepada orang tuanya dan membuat keterikatan para orang tua terhadap anak dengan berbasis hak anak. “Anak sebagian besar hidup dengan orang tuanya, ada juga dengan keluarga pengganti dan sebagian juga hidup dalam pengasuhan alternatif baik pengasuhan sementara ataupun permanen,” tutur Hj Peni. (int/eﬁ)

Masyarakat Harus Tetap Patuhi Prokes PASIR PANGARAIAN Walaupun kasus penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menunjukkan tren penurunan, Bupati Rohul, H Sukiman dan Tim Satgas Penanganan Covid19 Rohul mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlena. Karena itu, Bupati mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Bupati menambahkan, imbauan patuhi prokes di tengah menurunnya kasus Covid-19 juga menindak-

lanjuti Instruksi Presiden RI yang meminta seluruh kepala daerah agar mengimbau masyarakat agar tidak euforia sikapi turunnya kasus Covid-19. Presiden khawatir jangan sampai euforia debabkan ledakan kasus baru seperti yang terjadi di Amerika dan Jepang. “Kita bersyukur kasus Covid-19 di Rohul sudah mulai menurun. Namun saya ingatkan kita jangan lengah dan mengabaikan prokes. Saya sudah instruksikan Camat, Kepala Desa dan Kepala Puskesmas agar tidak bosan ingat-

kan warga selalu patuhi kenakan masker, cuci tangan dan hindari kerumunan,” harapnya. Dengan turunnya kasus Covid-19 Rohul, juga diakui Bupati yang juga Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Rohul, semua berkat kerja keras Tim Satgas dan seluruh masyarakat Rohul. Bupati mengaku, beberapa kebijakan dan terobosan dikeluarkan sebagai komitmen menurunkan kasus Covid-19. Di antaranya dengan mengeluarkan instruksi pelaksanaan PPKM berbasis mikro, mendorong

ASN Rohul wajib vaksinasi, monitoring kecamatan dan desa secara virtual dan gerakan do’a bersama di tengah masyarakat sebagai ikhtiar pencegahan penularan Covid-19. “Karena itu saya terus imbau semua elemen masyarakat, ormas, LSM, dunia usaha, akademisi dan media massa agar ikut bersama-sama bantu dalam pengendalian kasus Covid19 dengan mengedukasi dan mengajak masyarakat agar tetap patuh prokes,” harap Sukiman. Bupati juga berharap

masyarakat ikut sukseskan program nasional vaksinasi Covid-19 sebagai upaya perkuat Herd Immunity masyarakat. Vaksinasi Covid-19 saat ini mudah didapat karena sudah tersedia di tiap puskesmas di Rohul. “Gunakan masker jadi kebutuhan keseharian kita, juga vaksinasi akan terus dipercepat ke Kepala Puskesmas saya sudah meminta agar dengan keikhlasan, keinsyafan dan kebersamaan mengingat warga agar tetap disiplin Prokes dan vaksinasi Covid-19,” tegasnya. (mr/dok)