IA DONES PRINT M
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
F SUM
Diserahkan Langsung Oleh :
Dewan PeRS
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
BE
ST O
Berwawasan dan Berkepribadian
LuLus verifikasi faktuaL
013
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
ARD
GOLD WINN
E
W IA A ED
R IN
PAP
ATERA NEWS
KAMIS, 29 NOVEMBER 2018 M 20 Rabiul Awwal 1440 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Banjir Kampar Capai 1 Meter BANGKINANG - Hujan deras sejak Rabu (28/11) dinihari hingga siang mengakibatkan banjir di Kecamatan Salo dan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ratusan rumah masyarakat terendam. Baca..... hal 7 BANJIR KAMPAR - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Komando Rayon Militer 01/Bangkinang, Komando Distrik Militer 0313/Kampar membantu masyarakat korban banjir di Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Rabu (28/11). Hujan deras sejak Rabu dinihari hingga siang mengakibatkan banjir di Kecamatan Bangkinang Kota dan Salo serta merendam ratusan rumah masyarakat. (ist)
Eks Bupati Pelalawan Divonis 1,5 Tahun Terkait Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Bhakti Praja Sempat Bebas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru
PEKANBARU - Eks Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Azmun dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi pengadaan lahan Perkantoran Bhakti Praja di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Vonis hakim itu mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari)
要改变命 运,首先改 变自己
Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ
Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.
Pelalawan atas vonis bebas terhadap Azmun. Baca..... hal 7 KURS
TRANSAKSI BI
RABU, 28 NovemBeR 2018
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14,608.00 10,567.43 10,606.26 1,866.29 128.3656 3,483.90 16,498.28 2,101.87 Sumber www.bi.co.id
Sindikat Narkoba Malaysia-Pekanbaru-Jakarta Dibekuk
50 Kg Sabu dan 43 Ribu Ekstasi Gagal Edar
JAKARTA - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 50 kilogram dan 43 ribu butir pil ekstasi. Perederan serbuk dan pil setan itu dikendalikan jaringan Malaysia-Pekanbaru-Jakarta. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Suwondo Nainggolan, Rabu (28/11), mengatakan, peredaran narkotika itu juga dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Baca..... hal 7
UNGKAP PEREDARAN 50 KG SABU - Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Suwondo Nainggolan didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dan jajarannya menunjukan barang bukti saat konferensi pers pengungkapan jaringan narkotika di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (28/11). Narkotika jenis sabu seberat 50 kilogram dan ekstasi 43 ribu butir yang disimpan di dalam mobil boks berhasil diamankan petugas di Pekanbaru, Riau. (antara)
Harga BBM Nonsubsidi Dipastikan Turun JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi akan turun mulai pekan depan. Salah satu jenis BBM nonsubsidi yang akan mengalami penyesuian harga adalah Pertamax.
Kebijakan ini menyusul penurunan harga minyak dunia yang sudah menyentuh level US$60 per barel atau merosot dari posisi US$80 per barel yang tercatat pada pertengahan Oktober silam. Baca..... hal 7
Tragedi Lion Air JT 610
Ada Peringatan Akan Stallt Sebelum Jatuh JAKARTA Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis hasil investigasi awal penyebab jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP bernomor penerbangan JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang. KNKT menyebut kemiringan pesawat di kiri dan kanan sisi badan berbe-
da 20 derajat. “Kotak hitam flight data recorder (FDR) merekam adanya perbedaan antara angle of attack (AoA) kiri dan kanan sekitar 20 derajat yang terjadi terus menerus sampai dengan akhir rekaman,” kata Investigator Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com
nasional
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
2
Curah Hujan di Sumatera Diprediksi Tinggi JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan curah hujan dengan intensitas tinggi, di atas 300 mm/bulan terjadi di sejumlah daerah pada Desember 2018. Informasi dari Humas BMKG, Hary T Djatmiko, Rabu (28/11) mengatakan, curah hujan tinggi diprediksi berpeluang terjadi di sebagian besar Sumatera sepanjang bagian barat mulai Aceh sampai Lampung Utara. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di sekitar Sumedang, Majalengka Jawa barat, Semarang Jateng, Sidoarjo Jawa Timur dan bagian tengah Madura, pesisir barat Kalimantan Barat, sebagian kecil sebelah selatan Kalimantan dan bagian tengah Kalimantan Timur. Kemudian di Makassar, bagian utara Sulawesi Selatan, bagian tengah Sulawesi, Kupang NTT, dan sebagian besar Papua. Namun secara umum, curah hujan diprediksi pada kisaran 200-500 mm/ bulan atau pada intensitas
menengah hingga tinggi. Sementara curah hujan rendah atau di bawah 150 mm/ bulan berpeluang terjadi disekitar Pulau Buton Sulawesi Tenggara. Sedangkan pada akhir November, BMKG memprakirakan wilayah dengan curah hujan tinggi atau lebih dari 100 mm/dasarian berpeluang terjadi bagian barat Sumatera mulai sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Bagian barat Jambi, dilansir antaranews.com, sebagian besar Bengkulu, bagian barat umatera Selatan dan bagian utara Lampung, sekitar Bogor Jawa Barat, pesisir barat Kalimantan Barat, sebagian kecil bagian tengah Sulawesi, Flores Barat, Pulau Timor NTT, Pulau Buru Maluku, sebagian besar Papua dan bagian selatan Manokwari Papua Barat. (int/wsl)
PEKANBARU - Bakti sosial program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama TNIPolri tingkat Provinsi Riau tahun 2018 digelar di Kota Dumai, Selasa (27/11). Berbagai persoalan keluarga dibahas pada kegiatan tersebut. Kegiatan dihadiri oleh jajaran TNI, Polri serta perwakilan Kepala Daerah se-Riau. Kegiatan dimeri-
ahkan stan-stan ekonomi kreatif yang ada di Kota Dumai. Pelaksana tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim melalui Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Riau, Agus Putro Proklamasi menyambut baik kegiatan ini. Diharapkan bisa menyadarkan masyarakat tentang keluarga berencana. "Melalui kegiatan ini,
Beberapa ekor burung merak berada didalam kandang transit satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Pekanbaru, Riau, Rabu (28/11). BBKSDA Riau mengamankan 7 ekor burung merak dari seorang warga Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yang dibawanya dari Malaysia. (yud)
Pembangunan Keluarga Kecil Wujudkan SDM Berkualitas akan semakin meningkatnya kesadaran kita semua, pentingnya Program Kesehatan dan Keluarga Berencana bagi kehidupan, terutama dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan Kualitas SDM masyarakat di Provinsi Riau tercinta ini," kata Agus. Lanjutnya, selama ini berbagai kegiatan di bidang Kesehatan dan KB sudah berjalan cukup baik. Pada hakekatnya tujuannya adalah investasi yang bersifat jangka panjang, yang mana hasilnya tidak dapat dirasakan dan nikmati dalam waktu singkat dan seketika. "Pembangunan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera merupakan upaya yang sistematis dan terencana, sehingga terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan sejahtera, yang hasilnya dapat dira-
sakan di masa mendatang," jelasnya. Lanjutnya, pembangunan SDM berkualitas penting dilakukan. Bagaimana pun giatnya pembangunan berbagai bidang, namun bila tidak diimbangi dengan upaya pembangunan manusia yang berkualitas akan membawa hasil yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Saat ini, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia di tahun 2017 berjumlah 262 juta jiwa dengan jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal pembangunan seandainya berkualitas apabila penduduk yang besar tidak berkualitas akan menjadi beban dan ancaman bagi pembangunan.
"Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di Provinsi Riau saat ini dihadapkan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, yaitu 3,59 persen per tahun, jauh diatas pertumbuhan nasional, yaitu 1,49 persen," kata dia. Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Demografl dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 Rata-rata Wanita Usia Subur melahirkan
anak hidup adalah 2,4 anak secara nasional, sedangan di Provinsi Riau 2,9 anak. "Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga masih harus kita tingkatkatkan dan menjadi tantangan kita ke depan untuk lebih meningkatkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat," terangnya. Berpijak pada permasalahan di bidang kesehatan dan KB, katanya, harus dapat ditangani secara signiflkan dan profesional serta perlu adanya dukungan moril dan material dari berbagai pihak. Sehingga dalam implikasinya di lapangan berjalan dengan baik dan bersinergi, baik Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. (del)
Pemukulan gong oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Agus Putro Proklamasi tanda dibukanya Baksos program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama TNI-Polri tingkat Provinsi Riau tahun 2018. (del)
Gubernur Kepri Optimis Jembatan Batam-Bintan Dibangun 2019 Pemberitahuan Diberitahukan kpd khayak ramai bahwa ;
nama : Windi Wardani (Windi) Jabatan : marketing executive bintang Property Bahwa sejak Tanggal : 17-11 - 2018 telah di berhentikan secara tidak terhormat sbg marketing Bintang property maka segala tindak tanduk nya di luar sana sdh di luar tanggung jawab perusahaan bintang property Ttd bintang property
RALAT PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MENUNJUK pengumuman lelang kedua eksekusi Hak Tanggungan di Harian Metro Riau tanggal 16 November 2018, kami sampaikan ralat sebagai berikut : TERTULIS; 1. Sebidang tanah seluas 318 m2 berikut segala sesuatu diatasnya, sesuai SHM No. 1760/ Ujung Batu. 3. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut segala sesuatu diatasnya, sesuai SHGB 1835/Sidomulyo Barat. SEHARUSNYA; 1. Sebidang tanah seluas 318 m2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHM No.1760/Ujung Batu. 3. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan diatasnya, sesuai SHGB 1835/Sidomulyo Barat. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dimaklumi. Pekanbaru, 29 November 2018 TTD PT Bank BNI Syariah KC Panam Arengka
BATAM - Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, optimis pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan akan dimulai pada 2019, sesuai dengan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Dibangun tahun 2019. Decision maker`(pembuat keputusannya) dari Menteri PU yang bilang," kata Gubernur dilansir antara. Meski Gubernur tidak memastikan apakah anggaran pembangunan sudah dimasukkan dalam APBN 2019, namun dengan komitmen Kementerian PUPR, ia yakin jembatan sepanjang 7 km itu akan segera terealisasi. "Kemarin saya diper-
ingatkan langsung oleh Menteri PU, sesuai pesan Presiden waktu saya rapat di Istana. Beliau meminta DED yang sederhana dulu, baru DED yang lebih teknis," katanya. Sementara pembangunan jembatan menggunakan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memastikan ketersediaan lahan untuk jembatan, termasuk di pulau-pulau yang dilewatinya. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga membenarkan penyusutan dana untuk pembanguna jembatan dari Rp7 triliun menjadi Rp3,4 triliun, berdasarkan desain terbaru yang diajukan pemerintah. "Kita memanfaatkan teknologi, biayanya turun
drastis jadi Rp3,5 triliun," terangnya. Menurut Gubernur, jembatan Batam-Bintan memiliki manfaat yang besar dalam menghubungkan dua pulau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia itu. Selain sebagai media transportasi masyarakat kedua pulau, jembatan itu juga bisa menjadi tempat menopang pipa pembawa air dan pipa gas. Apalagi, jumlah ketersediaan air bersih di Pulau Batam semakin berkurang, sedangkan di Pulau Bitan relatif masih mencukupi, bahkan untuk dipasok ke Batam. Dengan pipa, maka biaya angkut air bersih menjadi lebih efisien ketimbang diangkut menggunakan media lain. (int/wsl)
Dewan redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, redpel: Fajar W, Koordinator Liputan: Linda Novia Staf redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Wahyudi, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Delvi Adri, Karmawijaya. bengkalis : Zulkarnaen, Alfisnardo. Dumai: Bambang. indragiri hulu: Dasmun, indragiri hilir : Andang Y, Kampar : Adi Jondri, Kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto rokan hulu : Feri Hendarawan rokan hilir : Afrizal, Siak : Diana, Kepulauan meranti : Susanto, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, teknologi informasi: Oki Wibawa.
(Terbit Sejak 1 April 2005)
PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN
: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR : ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO
manager iklan : Herlina, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .telepon iklan: 0761-7865003. telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, rekening bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - bank riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. biro usaha inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.
®
potensa
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
3
BRK Raih Tiga Penghargaan di SPEx2 Award PEKANBARU - Bank Riau Kepri (BRK) menorehkan prestasinya dengan meraih penghargaan tertinggi pada Ajang Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2) Award 2018. Event diselenggarakan Majalah Tempo, (26/11) di Ayana Mid Plaza Hotel Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, Bank Riau Kepri meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu Best of The Best in Navigating Shift in BPD Industry, Best BPD Based on BUKU 2 Category dan Best Chief Strategy Execution Officer in BPD Industry untuk Direktur Utama Bank Riau Kepri, DR Irvandi Gustari. Ketiga diserahkan langsung oleh Menkominfo RI, Rudiantara yang didampingi Direktur Utama Tempo Media Group Toriq Hadad bersama Ketua dewan juri SPEx2 Award 2018, Suwardi Luis yang juga CEO GML Consulting kepada Direktur Utama Bank Riau Kepri, DR Irvandi Gustari. SPEx2 Award 2018 merupakan penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berhasil merumuskan strategi bisnis sekaligus mengeksekusinya. Direktur Utama Bank Riau Kepri, DR Irvandi Gustari menyampaikan setiap perusahaan bisa membuat strategi ideal, tapi terkait dengan eksekusi itu persoalan lain. “Meski sebagai bank daerah, Bank Riau Kepri telah melakukan reformasi, termasuk navigating digital shift. Digitalisasi merupakan salah satu kunci
Bank Riau Kepri mengelola wilayah Provinsi Riau, yang didominasi daratan, dan Kepulauan Riau yang wilayahnya hanya 5 persen daratan,” terangnya. Dengan teknologi digital, Bank Riau Kepri bisa mengcover seluruh wilayah kerja. Inovasi-inovasi digital Bank Riau Kepri dalam pembayaran pajak daerah turut membantu mencegah kebocoran pendapatan asli daerah-daerah stakeholder Bank Riau Kepri. Pada Mei lalu, Bank Riau Kepri meluncurkan aplikasi pembayaran pajak eSamsat Provinsi Riau. Selanjutnya Bank Riau Kepri bersama 23 BPD di Indonesia serta sejumlah bank BUMN dan swasta menandatangani nota kesepahaman tentang Samsat Online Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, juga PT Jasa Raharja (Persero) di Bali, Kamis, 15 November lalu. Irvandi dalam mengelola sumber daya manusia di Bank Riau Kepri menanamkan pola pikir bahwa Bank Riau Kepri adalah bank nasional yang ada di daerah sehingga standar kerja dan layanannya sesuai dengan standar nasional.(rls/wsl)
Samsung Kuasai Pasar Smartphone JAKARTA – Penjualan produk ponsel pintar atau smartphone Huawei menjadi yang terbesar kedua, atau 14 persen, di bawah Samsung yang mencapai 19 persen untuk pasar global pada tahun ini. Mengutip data riset Swappa dan Counterpoint Research, Rabu, (28/11), posisi Huawei juga menggeser Apple yang penjualannya hanya 12 persen dan berada di peringkat ketiga. Sedangkan Xiaomi harus puas penjualannya mencapai 9 persen atau berada di posisi kelima di belakang Oppo. Untuk kawasan Asia, Huawei berhasil menjual 15 persen smartphone. Angka ini sama dengan Vivo. Adapun di pasar Timur Tengah dan Afrika, Amerika Latin serta Eropa, penjualan smartphone Huawei masing-masing sebesar 11 persen, 15 persen, dan 22 persen. Lantas, bagaimana dengan Xiaomi? Dilansir vivanews.com, hanya pasar Asia dan Eropa saja produk mereka masuk lima besar. Untuk Asia, mereka berada di posisi keempat yang penjualannya menca-
pai 14 persen. Posisi mereka di bawah Oppo, Huawei, dan Vivo. Di Eropa, Xiaomi juga harus puas berada di peringkat keempat dengan penjualan hanya 4 persen. Mereka hanya unggul 2 persen dari Alcatel yang tepat di bawah Xiaomi. Pasar Eropa masih dikuasai big three, yaitu Samsung, Huawei, dan Apple. Samsung masih mendominasi penjualan mereka di Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika. Meski di Asia dan Amerika Utara posisinya tergeser Oppo dan Apple, namun produsen smartphone Korea Selatan ini masih berada di lima besar merek dengan penjualan smartphone tertinggi.(int/wsl)
MenkoMinfo RI, Rudiantara menyerahkan langsung 3 Award yang diraih Bank Riau Kepri pada ajang SPEx2 Award 2018 kepada Dirut Bank Riau Kepri, DR Irvandi Gustari, di Ayana Mid Plaza Hotel Jakarta. (ist)
Hotel Grand Elite Ajak Masyarakat Donor Darah PEKANBARU - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 yang jatuh pada 26 Desember 2018 mendatang, Hotel Grand Elite Jalan Riau Pekanbaru mengajak masyarakat untuk mengikuti donor darah. Director Of Sales Hotel Grand Elite, Henni Rasmonowati mengatakan, donor darah rutin dilakukan pihaknya tidak hanya di hari jadi saja. “Kita lakukan donor darah tidak hanya di hari jadi saja, hal ini untuk menambah stok darah
di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru,” kata Henni, Rabu (28/11). Henni menyebut, donor darah dalam rangka memperingati HUT ke 13 ini akan digelar pada Senin (3/12) mulai pukul 8.30 WIB di Ruangan Bali Ngah lantai dua Hotel dengan target dapat mengumpulkan kantong darah sebanyakbanyaknya. “Jadi ini rangkaian HUT hotel kita yang dilakukan pada 3 Desember nanti. Jadi kepada masyarakat yang ingin donor silahkan
datang ke hotel kita, disamping membantu orang yang membutuhkan darah. Donor juga menjadikan badan sehat,” sebutnya. Selain itu, masih dalam rangkaian hari jadi hotel, pihaknya juga melakukan kunjungan ke tempat pembuangan sampah untuk membagikan nasi kotak kepada petugas sampah. “Di tanggal yang berbeda kita akan mengunjungi tempat pembuangan sampah untuk sedikit berbagi kepada petugas,” singkatnya. (nov)
Penjualan Motor Naik JAKARTA - Tren positif penjualan motor masih terasa. Penjualan motor di pasar domestik Indonesia tumbuh positif di bulan Oktober 2018. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) dilansir detik.com, angka penjualan wholesales motor (distribusi pabrik ke dealer) sepanjang Oktober 2018 mencatat 610.322 unit. Jumlah itu naik dibanding September 2018 yang mencatat angka 557.684 unit. Dari 610.322 unit motor yang terjual di bulan ini, pabrikan Honda masih menjadi penguasa market roda dua Tanah Air dengan penjualan 456.582
unit. Menyusul Yamaha di posisi kedua dengan angka distribusi 138.012 unit. Lalu berturut-turut ada Suzuki dengan penjualan 10.489 unit, Kawasaki 5.212 unit, dan terakhir TVS 27 unit. Jika diakumulasikan, penjualan motor di Tanah Air sepanjang Januari hingga Oktober 2018 sudah mencatat angka 5.332.564 unit. Sampai akhir tahun 2018, AISI menargetkan penjualan motor domestik di angka 6,2 juta sampai 6,3 juta unit. Dengan tahun 2018 hanya tersisa kurang dari 2 bulan, industri sepeda motor di Indonesia optimis bisa mencapai target
tersebut. Bahkan dijamin, penjualan motor di tahun 2018 akan lebih baik dibanding penjualan motor di tahun 2017. “Jika dilihat 3 tahun terakhir pasar motor memang turun terus. Tapi dengan perbaikan harga komunitas batu bara, CPO, kondisi politik yang stabil, ditambah musim panen baik, pasar sepeda motor diyakini bisa recovery. Akan tumbuh dari 5,8 juta unit (di tahun 2017) menjadi 6,2 sampai 6,3 juta unit (di tahun 2018),” ungkap Erik Sadikin, Direktur Keuangan Astra Honda Motor (AHM), di Jakarta, beberapa waktu lalu. (int/wsl)
etalase
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
4
Suzuki Vitara Usung Dua Mesin Turbo LONDON - Suzuki Motor Coporations telah memperkenalkan Vitara 2019 dengan menggunakan dua mesin model baru. Suzuki Vitara Facelift 2019 terjadi ubahan yang terbilang cukup berani. Seperti dilansir dari sindonews.com, Rabu (28/11), ubahan bagian depan terlihat adanya grille baru yang kini menggunakan bentuk garis vertikal sebanyak 6 bilah. Bentuk grille ini mengingatkan kami akan sosok Suzuki SX4 S-Cross Facelift yang sudah muncul terlebih dahulu. Selain itu, dari sisi bumper depan ada juga tambahan aksen berwarna abu – abu di sisi bawah foglamp dan DRL. Bagia radiator grille dibuat sedikit berbeda dengan versi prefacelift Australia, dimana kini bagan tersebut berlabur warna hitam, dan ada aksen krom tipis di sisi bawah. Di bagian depan ini juga terlihat ada sensor untuk emergency autonomous braking, yang menguatkan prediksi bahwa mobil ini akan mengusung teknologi tersebut. Pindah ke sisi samping, uba-
han di Suzuki Vitara Facelift 2019 ini juga sangat minor, yaitu pada bentuk velg dari mobil ini. Selain itu, skema warnanya sendiri berubah menjadi warna dark grey, menggantikan velg berwarna hitam di versi prefacelift. Ubahan pada bagian dari Suzuki Vitara Facelift 2019 ini terlihat pada lampu mundurnya yang menghilang dari lampu belakang, dan berpindah ke sisi tengah bumper belakang. Ubahan ini membuat lampu mundurnya hanya ada satu buah saja, dan menghilangkan slot untuk panambahan rear foglamp. Suzuki memberikan opsi mesin 1.000 cc, 3 silinder dan 1.400 cc, 4 silinder, turbo. Untuk mesin 1.000 cc dapat menghasilkan tenaga 109 hp. Sedangkan mesin 1.400 cc mampu mengeluarkan 138 hp. Walaupun hadir dengan
mesin 1.000 cc, namun Suzuki menghadirkan Vitara ini dengan penggerak empat roda (all wheel drive). Konsumsi bahan bakar serta emisi yang dihasilkan kabarnya cukup ramah lingkungan. Untuk jarak tempuh 100 km diperlukan bahan bakar 5,3 liter dengan emisi yang dihasilkan mencapai 121 g/ km. Fitur menarik lainnya yang ada di Vitara ini adalah Radar Brake Support (RBS) yang diganti dengan Dual Sensor Brake Support (DSBS). Diantara fitur yang tersemat diantaranya, airbag ganda standar, ABS, dan anchorages ISOFIX. DSBS ini menggunakan sistem kamera monokuler dan radar laser (MFL). Selain DSBS, Vitara 2019 ini juga punya Lane Departure Warning and Prevention, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Monitor, dan Rear Cross Traffic Alert. Untuk harganya sendiri, mobil ini dibanderol 18.650 Euro atau setara dengan Rp326 jutaan. (int/efi)
Vivo Baru Siap Produksi Ponsel 5G Tahun 2020
SHENZHEN - Teknologi jaringan internet supercepat 5G bakal menjadi topik hangat di 2019. Sejumlah pabrikan smartphone besar sudah membual bakal merilis ponsel 5G-nya paling lambat semester satu tahun depan. Vivo juga tengah menguji smartphone dengan
teknologi baru tersebut. Selama Simposium Internasional tentang Teknologi ICT hari ini, vivo berbicara tentang rincian seputar ponsel 5G generasi mendatang dan bahkan menunjukkan beberapa dari handset-nya. Selama dua tahun terakhir, sebagaimana dilansir
dari sindonews.com, Rabu (28/11), perusahaan telah mengajukan lebih dari 1.500 proposal ke organisasi standardisasi 3GPP. Mereka telah membuat kemajuan besar dan akan meluncurkan smartphone pra-komersial pertamanya pada tahun 2019. Sementara handset yang siap secara komersial akan mulai dipasarkan pada tahun 2020. Itu semua tergantung pada kapan operator China akan membawa teknologi 5G kepada masyarakat. Target yang dibuat vivo tergolong lambat. Sebab hampir semua raksasa smartphone menyatakan bakal merilis ponsel berteknologi 5G pada semester pertama tahun 2019. Sebut saja Samsung dengan Galaxy S10-nya dan Huawei yang juga sudah menyiapkan ponsel canggih tersebut. Bahkan Xiaomi dengan Mi Mix 3 sudah siap tersambung dengan jaringan 5G. (int/efi)
Sienta Versi Baru Cuma Muat 5 Penumpang TOKYO - Seperti model MPV pada umumnya, menjalani debutnya pertama kali Sienta dilengkapi dengan kapasitas tujuh penumpang. Kali ini Toyota menghadirkan Sienta versi terbaru dan memberikan pilihan kursi yang hanya bisa menampung lima orang saja. Dilansir dari detik. com, Rabu (28/11), Sienta 5-seater ini dijuluki Funbase. Pada varian Funbase kursi di barisan kedua dilipat sepenuhnya. Hal itu sengaja dilakukan Toyota demi memberikan ruang
lebih di bagian bagasi sehingga mampu mengangkut sepeda gunung sekalipun tanpa perlu melipat roda depannya. Di bagian sisi kanan kiri belakang mobil juga terdapat sembilan lubang multifungsi untuk memasang meja hingga kait yang bisa menjaga barang agar tetap aman. Menghadirkan versi 5-seater, Toyota tak menghilangkan Sienta versi aslinya yang bisa menampung tujuh orang. Ubahan pada Sienta baru tidak hanya ada pada
jumlah kursinya. Namun juga tampilan eksterior seperti bemper depan yang disematkan grille baru, cover ban baru. Ada juga pilihan dua warna pada setiap modelnya. Misalnya atap berwarna hitam dan bagian lain berwarna krem. Konsumen diberikan piluhan hingga 10 macam warna. Toyota juga menambah fitur canggih pada Sienta versi terbaru ini yaitu sistem kuncinya. Kalau tombol kunci ditekan, pintu geser tertutup maka otomatis semua pintu mobil bakal
terkunci. Ada juga peringatan kalau ada barang di bagasi sebelum akhirnya kita meninggalkan mobil. Terakhir, fitur daytime pedestrian detection yang bisa membuat pengendara ‘ngeh’ akan adanya pejalan kaki di sekitar. Bicara mesin, Toyota masih menggunakan mesin 1.5 L bertransmisi otomatis yang bisa menghasilkan tenaga 109 PS dan torsi 136 Nm. Sedangkan model hybrid bermesin Atkinso-cycle bisa menghasilkan tenaga 101 PS. (int/efi)
ZONA RIAU
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
5
pemerintah kota dumai
Walikota: Gunakan APBD Sesuai Perencanaan DUMAI - Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memanfaatkan dana APBD dengan benar sesuai perencanaan. Pesan itu disampaikan Walikota usai mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil kerja banggar terhadap pembahasan ranperda Kota Dumai tentang APBD Kota Dumai tahun anggaran 2019 di gedung DPRD Dumai barubaru ini. “APBD harus digunakan dengan baik sesuai perencanaan dan untuk program prioritas,” kata Walikota. Menurut Walikota, program-program yang kurang menyentuh atau tak dapat dirasakan masyarakat harus dihilangkan. Semua program yang dilaksanakan SKPD harus dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu perencanaan harus diutamakan dalam mengambil setiap kebijakan kerja. “Program-program yang kurang menyentuh atau tak dapat dirasakan masyarakat harus dihilangkan. Semua program yang dilaksanakan SKPD harus dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan,” kata Walikota. Walikota juga menginginkan sosok aparatur pemerintah yang benar-benar
qualified di bidang tugasnya. Walikota menegaskan bahwa setiap SKPD harus mencapai targetnya masingmasing sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu penting, karena capaian kinerja pimpinan SKPD yang tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan akan berdampak terhadap kewibawaan Pemerintah Kota Dumai di mata masyarakat. “Maka menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Dumai diharapkan mampu menjawab aspirasi masyarakat yang sedang berkembang terutama pemenuhan kebutuhan yang menjadi prioritas,” katanya. Diberitakan sebelumnya, APBD Dumai 2019 disahkan sebesar Rp1.175.540.261.420,13. Terdiri dari, Belanja Daerah Rp1.135.410.026.483,58 terdiri dari belanja tidak langsung Rp570.348.484.999,95, Belanja Pegawai R p 5 6 0 . 9 4 0 . 7 1 5 . 7 1 9 ,95, Belanja Hibah Rp6.255.000.000. (Bambang)
Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi menyampaikan sambutan pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil kerja banggar terhadap pembahasan Ranperda Kota Dumai tentang APBD 2019 di gedung DPRD Dumai, baru-baru ini. (Bambang)
UMK Dumai Berlaku Tahun Depan DUMAI - Upah Minimum Kota (UMK) Dumai sudah disahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan besaran Rp3.118.435,87. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kota Dumai, Syahrinaldi. “UMK sudah disahkan oleh Gubenur pekan kemarin sebesar
Rp3.118.435,87. Dengan demikian, UMK Kota Dumai yang baru mulai berlaku Januari 2019,” kata Syahrinaldi kepada wartawan di Dumai. Syahrinaldi menjelaskan, pihaknya akan merealisasikan UMK ini pada tanggal 1 Januari 2019. Tapi sebelumnya akan menginformasikan kepada perusahaan terlebih dahulu agar semua perusahaan di
Dumai menerapkan UMK 2019 sesuai aturan baik perusahaan BUMN, BUMD maupun swasta. Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengupahan Kota (DPK) Dumai telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Dumai tahun 2019 sebesar Rp3.118.435,87 dan telah disetujui Pemerintah Provinsi Riau. Bahkan UMK Dumai menjadi yang
terbesar se-Riau. Penetapan upah minimum kabupaten/kota 2019 se-Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Kemudian, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dan lainnya. (bambang)
Bupati Rohul, H Sukiman menerima penghargaan dari Pemerintah RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Hendra)
Festival Tradisi Rakit Sungai Rokan
Disparbud Rohul Pastikan Kelayakan Lintasan PASIR PANGARAIAN - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Rokan Hulu (Rohul), Drs Yusmar MSi mengatakan, lintasan yang akan dilalui peserta pada Festival Tradisi Rakit Sungai Rokan se-Kabupaten Rohul, 1-3 Desember 2018 mendatang di Sungai Batang Lubuh Rokan I Pasir Pangaraian dinyatakan layak dan aman. Yusmar mengaku telah melakukan survei lokasi tersebut pada Minggu (21/10) lalu. Survei itu juga diikuti Kepala Bidang Kebudayaan, Kabid Objek dan Kabid Pemasaran Pariwisata serta jajarannya, budayawan Junaidi Syam, ter-
masuk tim BPBD Rohul mulai. “Survei kita laksanakan dengan menggunakan perahu karet, dari hulu Sungai Batang Lubuh Rokan I Pasir Pangaraian hingga ke tempat finish nantinya, di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan. Nantinya agenda yang sudah kita jadwalkan dilaporkan ke Bupati Rohul, H Sukiman, karena masih ada persiapan sebulan lagi,” jelas Yusmar kepada wartawan, belum lama ini di Pasir Pangaraian. Yusmar menyebut, jadwal awal kegiatan tersebut digelar pada 1-3 Desember 2018 mendatang. Pihak Disparbud Rohul juga akan menyampaikan jadwal keg-
iatan tersebut ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau, serta pejabat di Provinsi Riau. “Survei yang kita lakukan, selain kelayakan lokasi, juga mengukur debit air, laju arus asir sungai, serta mana-mana saja yang nantinya akan dijadikan tempat persingahan bagi peserta Festival Tradisi Rakit Sungai Rokan,” ungkap Yusmar. Kegiatan yang dilaksanakan, sudah pernah ada dulunya. Kini upaya Pemkab Rohul melalui Disparbud Rohul untuk menarik minat wisata dan agenda tahunan di Rohul sehingga Rohul memiliki ikon kegiatan tradisi yang digelar setahun sekali.
“Kegiatan digelar antar daerah, namun luar dareah juga dibolehkan. Peserta dari luar daerah dikenakan biaya pendaftaran. Karena Disparbud menyiapkan untuk dana oembuatan 30 rakit, di antaranya untuk 16 kecamatan, 10 organisasi kemasyarakatan, 4 lagi direncanakan rakit terapung tempat empat kali persinggahan,” katanya. Yusmar menambahkan, star peserta dari Jembatan Batang Lubuh, Pasir Pangaraian, kemudian singgah di tempat persinggahan di Desa Muara Rumbai, Kecamatan Rambah Hilir, di Tanjung Alam dan finish di Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan. (Hendra)
Peringati HUT Kepulauan Meranti ke-10
BAZNas Akan Khitan 500 Anak SELATPANJANG - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-10, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar khitan massal bagi anak kaum dhuafa. Jumlah pesert khitan sebanyak 500 anak. Dalam kegiatan ini, BAZNas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketua BAZNas Kabupaten Kepulauan Meranti, Sunarto SAg mengatakan, kegiatan khitan massal itu digelar di setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di sembilan
kecamatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-10. “Kegiatan yang BAZNas lakukan ini untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-10. Dalam kegiatan ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memfasilitasi dokternya,” kata Sunarto kepada wartawa, Selasa (27/11). Sunarto juga mengatakan, untuk pendaftaran dilakukan di UPZ masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Untuk pendaftaran sudah dimulai pada 19 November lalu sampai
dengan 3 Desember mendatang. Setiap anak yang mendaftar nanti diharapkan membawa kartu keluarga dan akan difasilitasi kain sarung, kopiah dan uang saku,” kata Sunarto. Sunarto merincikan, setiap kecamatan akan mendapatkan kuota yang sudah ditentukan oleh masing-masing UPZ. Di antaranya, Kecamatan Tebingtinggi sebanyak 46 anak, Tebingtinggi Barat 42 anak ,Tebingtinggi Timur 30 anak, Rangsang 42 anak, Rangsang Barat 36 anak, Rangsang Pesisir 36 anak, Merbau 33 anak, Pulau Merbau 33 anak dan Kecamatan Tasik Putri Puyu 30 anak. (Ali Imroen)
parlementaria DprD Siak
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
6
Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan dan Wakil Bupati, Drs H Alfedri MSi menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum rapat paripurna DPRD Siak, beberapa waktu lalu. (Adv)
DPRD sahkan Perda kawasan Tanpa Rokok SIAK - DPRD Kabupaten Siak mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui Sidang Paripurna DPRD Siak, Kamis (8/11). Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan didampingi Wakil Ketua II, Henri Pangaribuan, dihadiri langsung oleh Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi. Dikatakan Indra Gunawan, penerapan regulasi ini nantinya akan berlaku di beberapa zonasi. Seperti, pusat wisata serta tempat pelayanan umum. “Dengan tujuan untuk menjamin hak kesehatan bagi perokok pasif,” kata Indra. Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi mengapresiasi upaya wakil rakyat dan pihak terkait dalam menggodok peraturan ini, hingga akhirnya ditetapkan perda. Menurut Syamsuar, perda kawasan tanpa rokok ini men-
jadi pedoman Pemerintah Kabupaten Siak maupun lembaga non pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. “Selain untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, satu sisi adatanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat perokok pasif dari perokok aktif. Di sisi lain, merupakan upaya bagi perokok aktif untuk menghormati hak perokok pasif,” sebut Syamsuar. (Adv/
Diana S)
Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan foto bersama pemuda dan pemudi penerima penghargaan usai upacara, baru-baru ini. (Adv)
Pemkab Ajukan Enam Ranperda ke DPRD SIAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mengajukan enam (6) rancangan peraturan daerah (ranperda) dalam sidang paripurna DPRD Siak, Kamis (8/11). Sidang paripurna itu dihadiri langsung oleh Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi. Tiga ranperda yang diajukan berkaitan dengan pemerintah kampung yakni tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat kampung, tentang pencalonan, pemilihan dan pelantikan penghulu, dan tentang barang musyawarah kampung. Sementara tiga ranperda lainnya yang diajukan yakni tentang retribusi jasa pelabuhan, tentang penangkaran sarang bu-
rung walet dan tentang ketahanan pangan. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, ranperda tentang ketahanan pangan diajukan dalam rangka mewujudkan hak azasi hak atas pangan, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, serta standar pangan yang layak. “Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Syamsuar. Sementara ranperda penangkaran sarang burung walet diajukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum kepada pemerintah daerah dalam hal pemberian izin, penertiban dan penarikan pajak. (Adv/Diana S)
Dewan Belum Bisa Panggil Hearing PT Persi SIAK - Ketua Komisi II DPRD Siak, Thoha Nasrudin mengatakan, dewan belum bisa memanggil PT Permodalan Siak (Persi) untuk mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) guna mempertanyakan keberadaan ribuan kebun kelapa sawit yang diduga bermasalah dan belum terealisasi. Menurut Thoha, keputusan untuk menggelar hearing masih menunggu Badan Musyawarah (Banmus).
“Kita masih menunggu hasil rapat komisi-komisi di banmus. Kalau sudah oke, langsung kita panggil,” ujar Thoha kepada wartawan. Di tempat terpisah, Direktur PT Persi Husni Merza tak mau mengomentari lebih jauh terkait persoalan kebun kelapa sawit milik Pemerintah Kabupaten Siak tersebut. “Kalau jumlah lahan, sekitar 8.500 hektar yang kita kelola,” ujarnya. (Adv/Diana S)
Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan foto bersama Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi dan Wakil Bupati, Drs H Alfedri MSi serta unsur Forkopimda Siak lainnya usai upacara peringatan Sumpah Pemuda, belum lama ini. (Adv)
DPRD Setujui Kenaikan Gaji Honorer di 2019 SIAK - DPRD Siak telah menyetujui kenaikan gaji honorer di tahun 2019. Kenaikan itu diperkirakan mencapai 25 persen atau sebesar Rp20 miliar lebih dari anggaran honorer di tahun 2018. “Gaji yang dinaikkan hanya untuk tenaga honorer non pendidikan. Karena gaji honorer pendidikan di tahun 2018 ini tetap stabil dan tidak ada pemotongan,” kata anggota DPRD Siak, Syamsurizal. Menurut Syamsurizal, nai-
knya gaji honorer itu tidak terlepas dari naiknya APBD Siak di tahun 2019 dan meningkatnya pendapatan daerah serta dana bagi hasil pusat. “Jadi, karena sebelumnya gaji honorer ini dipotong, pemerintah mengembalikannya kembali,” ucap Syamsurizal. Syamsurizal berharap, kenaikan gaji ini juga dapat berdampak untuk perekonomian masyarakat. “Kita berharap proses jual beli di Kabupaten Siak
meningkat. Uang orang Siak dapat berputar terus di Siak. Seperti belanja kebutuhan se-hari-hari,” kata Syamsurizal. Selain itu, Syamsurizal menambahkan, naiknya gaji ini juga dapat meringankan beban bagi para honorer untuk menyekolahkan anakanak mereka dan memenuhi kebutuhan lainnya. “Sebenarnya, bukan hanya gaji honorer saja yang naik. Gaji ASN juga naik
lima persen dan tunjangan kinerjanya sebesar 10 persen, total senilai Rp16 miliar lebih,” kata Syamsurizal. “Naiknya gaji dan tunjangan ASN ini karena sebelumnya kedua item itu dipotong. Semoga kenaikan itu bisa meningkatkan etos kerja bagi para pegawai dan meringankan beban hidup masyarakat Siak,” kata pria yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019 di Dapil I Siak tersebut. (Adv/Diana S)
Sambungan Eks Bupati
Sebelumnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Azmun dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan jaksa. “MA mengabulkan kasasi jaksa. Vonis diberikan satu tahun enam bulan penjara,” ujar Panitera Muda Tipikor pada PN Pekanbaru, Denny Sembiring kepada Metro Riau, Rabu (28/11). Dalam amar putusan Majelis Hakim MA yang diketuai Prof Dr Surya Jaya, Azmun juga dihukum membayar denda Rp50 juta atau subsider dua bulan penjara. Putusan itu dibacakan pada 27 Agustus 2018. “Petikan putusan kita terima pada 25 Oktober 2018 lalu,” kata Denny. Dengan turunnya putusan MA tersebut, maka JPU dari Kejari Pelalawan bisa mengeksekusi Azmun. Namun, hal tersebut belum bisa dilakukan karena ada kesalahan waktu penahanan yang tertulis dalam petikan. “Kita sudah menerima petikan putusan. Divonis satu tahun enam bulan penjara. Namun kita belum bisa melakukan eksekusi karena ada kesalahan tanggal penahanan,” ujar Kepala Kejari Pelalawan, Tety Syam. Petikan putusan itu, kata Tety, sudah dikembalikan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Selanjutnya, pengadilan mengembalikan petikan tersebut ke MA untuk diperbaiki. “Kalau sudah diperbaiki baru bisa kita eksekusi,” kata Tety. Dalam petikan putusan itu disebutkan penahanan dilakukan pada 18 Desember 2015. Seharusnya pe-
nahanan dilakukan pada 8 Desember 2018. “Kita tunggu saja perbaikan atas kesalahan tanggal itu,” ucap Denny. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru yang diketuai Rinaldi Triandiko membebaskan Azmun dari tuntutan JPU. Azmun dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dana pembebasan lahan Perkantoran Bhakti Praja. Atas vonis itu, JPU mengajukan kasasi ke MA. Pasalnya, JPU menuntut Azmun dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp500 juta atau subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Azmun dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.518.853.600. Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan perbuatan Azmun melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kasus ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan berencana mendirikan perkantoran dengan nama Bhakti Praja pada tahun 2002. Saat itu, Pemkab Pelalawan membeli lahan seluas 110 hektare dan lahan telah dibayar. Setelah lahan tersebut dibayar, ganti rugi lahan kembali dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007, 2008, 2009 dan 2011. Akibatnya, negara dirugikan Rp38 miliar.
Azmun merupakan orang kedelapan yang dijerat penyidik Direktorat Resese Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Azmun pernah dijemput di rumahnya di Jalan Lumba-lumba, Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru pada Selasa, 8 Desember 2015 dan ditahan. Sementara tujuh tersangka lain yang juga sudah diadili adalah mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan Farizal Hamid, Lahmudin (mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pelalawan), Al Azmi (Kasi BPN Pelalawan), Tengku Alfian (PPTK pengadaan lahan dan staf Sekda Pelalawan), Rahmat (staf Dinas Pendapatan Daerah), Tengku Kasroen (mantan Sekretaris Daerah Pelalawan), dan Marwan Ibrahim (mantan Wakil Bupati Pelalawan). Sebelumnya, Azmun dalam pembelaannya menyatakan perkara yang berawal pada tahun 2002 bertujuan membangun kawasan perkantoran Pemkab Pelalawan untuk mengatasi masalah kekurangan sarana perkantoran. Kehadiran Bhakti Praja disambut suka cita dan telah menjadi kebanggaan pemerintah daerah dan masyarakat Pelalawan. “Pada tahun 2011, semua kebanggaan dan suka cita itu berubah menjadi duka cita yang mendalam. Banyak orang didakwa melakukan permufakatan jahat dan melawan hukum dalam rangka pengadaan lahan untuk kawasan Bhakti Praja, termasuk saya,” ucap Azmun saat persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. (lda)
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementeiran ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, keputusan itu didapat setelah pemerintah mengadakan pertemuan dengan badan usaha penyalur BBM. Tercatat, ada enam badan usaha yang berkomitmen untuk menurunkan harga BBM nonsubsidi, yakni PT Pertamina (Persero), PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), Shell, Total, Vivo, dan PT Garuda Mas Energi. “Mereka semua berkomitmen untuk menurunkan harga,” ujar Djoko, Rabu (28/11).
Ia menuturkan, beberapa badan usaha sudah mulai menurunkan harga BBM nonsubsidinya di tahun ini. Namun, ada pula badan usaha yang akan menurunkan harga BBM nonsubsidinya pada Januari mendatang. Hanya saja, Djoko masih enggan untuk membeberkan rata-rata besaran penurunan harga BBM tersebut. “Tapi kami sudah mengantongi tanggal-tanggal komitmen penurunan tersebut, dan nanti mereka tinggal kirim saja surat penetapan harganya ke pemerintah,” jelasnya seperti dilansir cnnindonesia.com.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina, Syahrial Mukhtar mengatakan, harga BBM nonsubsidi pasti akan disesuaikan seiring perubahan harga minyak dunia. Hanya saja, dampaknya tak bisa segera. Pasalnya, BBM yang diproduksi Pertamina bukan berasal dari pembelian minyak mentah yang dikontrak hari ini. “Tidak bisa jika harga minyak turun, maka harga BBM langsung turun. Ada lag time. Tapi harga BBM nonsubsidi tentu tidak usah disuruh pun pasti akan menyesuaikan dengan market,” jelasnya. (mr/fjr)
Dari pengungkapan ini, polisi menangkap empat orang tersangka, yakni Verry (38), Wiwin Santosa (42), Firman (38), dan Muhammad Soleh (34). Penangkapan itu dilakukan pada 21 November 2018 lalu di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. “Sumber barang dari Malaysia, Pekanbaru, menuju Jakarta. Pengendalinya tersangka Verry, dia ada di dalam Lapas mengendalikan peredaran dari Malaysia,” ucap Suwondo di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dari hasil pengungkapan ini polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 50 Kg sabu, 43 ribu butir pil ekstasi, sejumlah uang, telepon genggam, dan satu buah mobil.
Pengungkapan ini bermula dari pengembangan kasus peredaran narkotika 2,7 Kg pada September 2018 lalu. Setelah itu polisi mengembangkan informasi dan berhasil meringkus Wiwin Santoso dan Muhammad Soleh. Dari sana polisi mendapatkan informasi soal Verry yang mengendalikan narkotika asal Malaysia untuk peredaran di Jakarta. Peredarannya, lanjut Suwondo, menggunakan sistem sel yang mana barang itu kemudian dimasukan ke dalam mobil. Mobil itu berfungsi sebagai gudang berjalan. “Lalu dijalankan, lalu ganti kendali. Kendalinya driver ini yaitu Wiwin dan Soleh itu sudah disiapkan dari Jakarta. Jadi dari Jakarta dia terbang ke Pekan-
baru lalu mobil ini dikendalikan oleh Wiwin,” ungkapnya seperti dilansir cnnindonesia.com. Mobil itu, kata Suwondo, sudah dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengangkut narkotika yang akan diedarkan ke Jakarta. Mobil itu dijalankan dari Jakarta untuk mengambil barang kemudian kembali lagi ke Jakarta untuk diedarkan. Lebih lanjut, keempat tersangka akan dikenakan sejumlah pasal yang berkaitan dengan peredaran narkotika, yakni Pasal 114, 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. “Ancamannya seumur hidup, hukuman mati, dan 20 tahun penjara. Dan jelas setelah ini kita kenakan TPPU,” ujarnya. (mr/fjr)
Harga
50 Kg
METRO RIAU
KAMIS, 29 November 2018
7
PENERAPAN PRAKTIK SAWIT BERKELANJUTAN - Truk bermuatan kelapa sawit melintasi kawasan perkebunan di Batanghari, Jambi, Rabu (28/11). Komisi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menyatakan, hingga September 2018 sebanyak 413 pelaku usaha kelapa sawit, termasuk koperasi petani swadaya dengan total luas lahan sebesar 2,439 juta hektare telah mendapatkan sertifikat ISPO sebagai bentuk komitmen nasional untuk penerapan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, sesuai peraturan, dan dengan tata kelola baik. (antara)
Banjir Menurut Kepala Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar, Adi Chandra, saluran air atau drainase yang buruk mengakibatkan air meluap dan merendam pemukiman warga. Ia menyebutkan, ketinggian air mencapai satu meter. “Curah hujan tinggi diperparah drainase buruk, banyak yang tak berfungsi hingga air meluap. Ketinggian air mulai dari 30-100 sentimeter,” kata Adi. Sejumlah warga yang terdampak banjir mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga. BPBD Kampar, menurut Adi, langsung turun ke lokasi dengan mengerahkan mesin pompa untuk menyedot air agar banjir cepat surut. “Kita kerahkan mesin
pompa air di beberapa titik seperti di Jalan Pramuka untuk mempercepat pengurangan debit air. Jadi ketinggian sudah berkurang setinggi mata kaki,” sebutnya. BPBD Kampar belum dapat memastikan berapa jumlah rumah dan kepala keluarga yang menjadi korban banjir. “Saat ini kami masih mendata bersama dengan lurah setempat,” ucap Adi. Banjir tersebar di sejumlah kawasan di Kota Bangkinang. Diperkirakan ratusan rumah dan toko milik warga terendam. Beberapa sekolah dan rumah ibadah juga ikut terdampak. Selain itu, air juga meluap ke jalan-jalan utama, seperti Jalan Datuk Tabano, Jalan Jenderal Sudirman di Pasar Atas, Jalan Ali Rasyid, Jalan Pramuka, Jalan Lintas di Desa Salo Timur dan
Jalan Agus Salim. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terganggu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kampar, Afdal mengaku telah mempersiapkan rencana penanganan banjir khususnya di Kota Bangkinang. Pasalnya, setiap musim hujan datang, banjir terus mengancam wilayah tersebut karena disinyalir banyak drainase yang tersumbat dan tidak terintegrasi. Afdal mengatakan, untuk langkah awal pihaknya akan membenahi saluran air primer. “Model kanal gitu,” katanya seperti dilansir cakaplah.com. Ia menyebutkan, dibutuhkan tiga kanal besar di Kota Bangkinang untuk mencegah banjir. “Setelah bangun kanal kita tengok kawasan banjir itu di mana.
Kita benahi,” katanya. Saat ini, menurut Afdal, ada tiga titik lokasi yang selalu menjadi langganan banjir, yakni di sekitar Kantor PMI Cabang Kampar di Jalan Datuk Tabano, simpang Jalan Datuk TabanoJalan KH Agussalim, dan sekitar Lapangan Pelajar. Sementara itu, Wakil Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto dan Sekretaris Daerah Kampar Yusri bersama dinas terkait kemarin meninjau lokasi banjir serta drainase dan gorong-gorong yang tidak dapat menampung curah hujan. Catur mengatakan, perlu penataan ulang terhadap lokasi-lokasi yang rawan banjir, terutama di kawasan padat penduduk. “Untuk saat ini, masyarakat saya minta terus berhati-hati dan selalu waspada,” katanya. (lda/adi)
KNKT Subkomite Penerbangan, Nurcahyo Utomo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/11). Nurcahyo menjelaskan, sesaat pesawat udara sebelum lepas landas (rotation), stick shaker pada control column sebelah kiri aktif dan terjadi pada hampir seluruh penerbangan. “Stick shaker ini pemberi peringatan atau rangsangan yang memberikan input kepada pilot bahwa indikasi pesawat akan stall,” katanya. Ia menambahkan, AoA sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan. “Ini yang akan kita cari tahu apakah korelasinya antara AoA, stick shaker dengan kondisi akan stall, apa yang harus dilakukan pilot agar pesawat kembali ke aliran udara,” katanya. Stall adalah kondisi pesawat kehilangan daya angkat ketika sudut kritis serangan melampaui 15 derajat. Kemudian, Nucahyo menjelaskan pada saat terbang, co-pilot sempat bertanya kepada petugas pemandu lalu lintas penerbangan untuk memastikan ketinggian serta kecepatan pesawat udara yang ditampilkan pada layar radar petugas pemandu lalu lintas penerbangan (ATC Airnav). Co-pilot Lion Air juga melaporkan masalah kendali pesawat atau flight control problem kepada radar petugas pemandu lalu lintas penerbangan. Setelah flaps dinaikkan, FDR merekam trim aircraft nose down otomatis berhenti ketika flaps diturunkan. Ketika flaps dinai-
kkan kembali trim aircraft nose down otomatis dan input dari pilot untuk melakukan trim aircraft nose up terjadi kembali dan berlanjut selama penerbangan. Pada pukul 23.32 UTC atau 06.32 WIB, FDR berhenti merekam data. Tim investigasi akan melakukan beberapa pemeriksaan termasuk pemeriksaan sensor AoA dan simulasi penerbangan dengan menggunakan engineering simulator milik Boeing. “Tim investigasi juga telah mendapatkan quick access recorder (QAR) untuk dilakukan analisis lebih lanjut,” kata Nurcahyo. Pesawat Lion Air JT 610 jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, 13 menit setelah terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, menuju Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 29 Oktober 2018. Pesawat jenis Boeing 737 Max 8 itu membawa 189 orang termasuk awak kabin. KNKT juga menemukan beberapa kerusakan di pesawat Lion Air JT 610. Kerusakan tersebut tercatat sejak 26 Oktober 2018 atau tiga hari sebelum pesawat jatuh di perairan Karawang. Dalam temuan awalnya, KNKT menyebutkan bahwa pesawat sudah mengalami kerusakan sejak penerbangan dari Tianjin, Cina ke Manado, pada 26 Oktober 2018. Kerusakan ini berlanjut ke penerbangan berikutnya. Nurcahyo mengatakan, pada penerbangan DenpasarJakarta, pilot sudah merasakan kerusakan pesawat pada 28 Oktober 2018. Ia menye-
butkan, kerusakan ada di indicated airspeed, altutide disagree dan feel diferencial pressure. “Lampu indikator menyala,” ucapnya. Nurcahyo menjelaskan, pilot tersebut juga melaporkan kepada manajemen Lion Air, jika mengalami masalah dalam eshort. Setelah mendapatkan laporan tersebut, bagian teknisi melakukan flushing atau pembersihan di pintu air data sebelah kiri dan stutic air data modul terkait keluhan tersebut. Permasalahan tersebut, kata Nurcahyo, kembali dialami pesawat naas tersebut dalam penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang hingga akhirnya jatuh di perairan Karawang. Investigator Kecelakaan Penerbangan KNKT, Ony Suryo Wibowo menjelaskan, kerusakan yang terjadi pada penerbangan Lion Air Denpasar-Jakarta, bukan berarti pesawat tersebut tidak laik terbang. “Hati-hati dengan kata tidak laik terbang. Karena tidak laik terbang ada kriterianya,” ujarnya. Ony menjelaskan, sebelum pesawat diizinkan terbang, teknisi harus memastikan keamanannya. Teknisi tersebut akan menandatangi buku manual dan ada buktinya dia telah melakukan perbaikan. Menurut Ony, kerusakan pesawat yang menyebabkan kecelakaan, bukan hanya dilihat dari satu faktor. “Ada aturan lain menyatakan, pilot adalah menjadi final judge saat pilot mau terbang akan melakukan pemeriksaan pesawat.
Kalau ada perbedaan dia bisa membatalkan terbang,” tuturnya. Keluarkan 2 Rekomendasi KNKT mengeluarkan dua rekomendasi terkait tragedi Lion Air JT 610. “Rekomendasi pertama adalah menjamin implementasi dari operation manual part A subchapter 1.4.2 dalam rangka meningkatkan budaya keselamatan dan untuk menjamin pilot dapat mengambil keputusan untuk meneruskan penerbangan,” ujar Nurcahyo. Adapun rekomendasi kedua adalah menjamin semua dokumen operasional diisi dan dikomentasikan secara tepat. “Jadi ada ketidaksesuaian antara manual book Lion Air dengan kondisi penerbangan rute sebelumnya, yaitu Denpasar-Jakarta,” ujar Nurcahyo. Dengan adanya kerusakan sensor AoA seperti itu, menurut Nurcahyo, seharusnya pesawat kembali ke bandara asal bukan meneruskan penerbangan. Selain itu, kata Nurcahyo, ada ketidaksesuaian antara data kru kabin yang dituliskan dengan yang bertugas. “Di weight and balance tercatat pramugarinya lima, sementara ditulis di dokumen ada enam,” ungkapnya seperti dilansir tempo.co. Hasil rekomendasi tersebut berdasarkan pengunduhan dokumen dari kotak hitam FDR yang telah ditemukan. Namun untuk Cockpit Voice Recorder (CVR) masih belum ditemukan. KNKT masih berupaya melakukan pencarian CVR tersebut. (mr/fjr)
Ada
parlemen riau
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
8
Penandatanganan persetujuan bersama aPBd 2019 antara Plt gubri Wan thamrin Hasyim dan Ketua dPRd Riau Septina Primawati serta ketiga Wakil Ketua dPRd Riau.
DPRD sahkan APBD Riau 2019 Rp9,135 Triliun
PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp9,135 triliun lebih dalam Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Riau, Rabu (28/11/2018). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau, Septina Primawati didampingi Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, Noviwaldy Jusman dan Kordias Pasaribu. Rapat dihadiri 47 anggota DPRD Riau. Sementara dari Pemerintah Provinsi Riau dihadiri Plt Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Asisten II Setdaprov Riau Masperi, termasuk para
kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Septina dalam pidatonya mengatakan, semua rangkaian pembahasan Ranperda APBD Riau TA 2019 ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan Tata Tertib DPRD Riau dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. “Kita menyadari bahwa APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan
kewajiban pemerintah daertah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD juga merupakan sarana pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan,” ujar politisi Golkar tersebut. Pada sisi lain sesungguhnya APBD memiliki prinsip dan menganut azas tranparansi, efisiensi dan akuntabilitas serta taat kepada ketentuan hukum. Dalam kaitan ini, kepala daerah harus mampu menjalankan APBD tersebut sesuai azas tersebut. Sehingga akhirnya akan terwujud pembangunan daerah yang berkeadilan. “Untuk itu dengan disahkannya APBD Riau tanhun anggaran 2019 disamping sebagai kewajiban konstitusi juga merupakan alat penggerak bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau,” tutur Septina. Dalam kesempatan itu, Septina juga mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 yang tertuang dalam
pasal 91 ayar 2 berbunyi ‘Evaluasi Ranperda sesuai dengan Undang-undang di pemerintahan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD, pajak daerah, Retribusi daerah dan Tata Ruang Daerah. “Guna memenuhi amanat Permendagri tersebut maka APBD Riau ini nantinya juga akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Kemendagri,” ungkap Septina. Sementara itu Anggota Badan Anggaran (Banggar) Riau diwakili Karmila Sari mengatakan besaran APBD Riau tahun 2019 yang disepakati ini yaitu sebesar Rp9.135.176.517.065. Yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp5.070.337.617.882, dan belanja langsung Rp4.114.873.889.834. Sementara wakil ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman usai paripurna menambah pihaknya juga memikirkan skala prioritas yang harus dimasukkan dalam APBD Riau tahun 2019. Sejumlah angga-
ran yang dinilai belum begitu penting, dilakukan pemotongan hingga pencoretan. Salah satu contoh anggaran yang menjadi prioritas, sebutnya, terkait pembangunan atau perbaikan jalan rusak yang ada di Provinsi Riau. “Yang penting (anggaran) jalan di Riau ini kami seleksi. Seperti di Kampar Kiri, jalannya hancur sekali. Alhamdulillah, sekarang kami anggarkan. Mudah-mudahan nanti di paripurna pengesahan tidak ada masalah. Di Inhil juga,” sebut politisi Demokrat ini. Plt Gubri, Wan Thamrin Hasyim dalam pidato penyampaian persetujuan akhir kepala daerah menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran dan komisi yang telah banyak mencurahkan energi dan pikiran dalam memberikan saran dan tanggapan dan koreksi terhadap rancangan anggaran APBD Riau 2019 sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan untuk penetapan akhir tahun anggran 2019 yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. “Secara umum apa yang te-
lah dikomunikasikan bersama dan proses pembahasan setelah kami sikapi dan tindaklanjuti dan di antaranya melakukan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan terhadap alokasi anggaran, baik pada kelompok pendapatan daerah maupun pada kelompok belanja daerah sehingga diperoleh APBD Riau 2019,” katanya. Pada akhir penyampaian, Wan Thamrin berharap proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar dan para jajaran eksekutif untuk terus meningkatkan kinerjanya agar dapat menjalankan semua program dan kegiatan pembangunan yang telah di rencanakan agar pemanfaatan anggaran pada tahun 2019 ini dapat berjalan secara optimal efektif dan juga efisien. Paripurna yang turut dihadiri beberapa anggora Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau ini juga beragendakan penyampaian Propemperda tahun 2019 dan Pengumuman Reses Anggota DPRD Riau Masa Sidang III (September-Desember) tahun 2018. (adv)
Penyampaian Propemperda Hujan Interupsi PeRWaKilan Banggar Riau, Karmila Sari menyampaikan laporannya
Reses Masa sidang III DPRD Riau Dimulai 3 Desember Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Septina Primawati mengumumkan reses masa sudang III (September-Desember) 2018. Reses dimulai 3 Desember hingga 8 Desember. Dikatakan Septina, reses merupakan manivestasi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu menganamahkan, anggota DPRD Provinsi berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Selanjutnya menampung dan menindaklanjutiaspirasi dan pengaduan masyarakat. “Serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan,” kata Septina. Dengan merujuk kepada ketentuan UU tersebut dan memperhatikan Tata Tertib DPRD Riau setta berdasarkan hasil Rapat Badan
Musyawarah 12 November lalu maka anggota DPRD Riau melakukan reses selama enam hari ke daerah pemilihannya masing-masing. “Anggota DPRD Riau kembali masuk kerja dan menjalankan aktivitas mulai 10 Desember,” ujar Septina. Septina menjelaskan, salah satu tujuan reses adalah menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihannya. Kemudian dari hasil penyerapan aspirasi tersebut, masing-masing anggota dewan akan membuat laporan adan dilaporkan kepada pimpinan desan dan seterusnya disampaikan dalam rapat paripurna. “Kemudian laporan itu selanjutnya akan diserahkan kepada kepala daerah atau Gubernur Riau untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah,” tutup Septina. (adv)
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang beragendakan Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Rabu (28/11) berjalan alot dan dihujani interupsi. Hal ini disebabkan ditolaknya satu usul Ranperda Komisi I DPRD terkait Organisasi Masyarakat dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Diketahui ada 18 Prolegda yang diajukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) untuk 2019. Menurut wakil ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrahman mengatakan, pihaknya meminta ada unsur keadilan dalam penerimaan Ranperda yang diusulkan setiap komisi.
“Kami mengajukan dua Ranperda, yang diterima hanya satu. Komisi lain ada tiga yang diterima. Jadi kami minta ada penjelasan, kenapa seperti ini, di surat yang kami terima dari Kementerian itu bisa dilanjutkan, sekarang gak bisa, ini kok seperti ada kesengajaan,” kata Taufik. Intruksi yang sama disuarakan Ketua Komisi I, Hazmi Setadi. Menurut politisi PAN itu, tak diakomodirnya Ranperda usulan Komisi I menimbulkan pertanyaan bagi komisi yang membidangi urusan pemerintahan tersebut. “Kami Komisi I merasa dizolimi dengan tidak adanya penjelasan tak diterimanya Ranperda usulan komisi I,” ujarnya. Sementara anggota BP2D
DPRD Riau, Makarius Anwar menjelaskan dari hasil konsultasi di Kemendagri, masalah Ormas itu bukan menjadi kewenangan daerah atau provinsi sehingga Ranperda itu tidak bisa dilanjutkan. Anggota BP2D lainnya Suhardiman Amby menambahkan sebenarnya Ranperda itu bisa diterima dulu dan dimasukan ke Propemperda 2019 nanti akan ada konsultasi ke Kemendagri apakah akan di terima atau tidak, dan akan di ikut serta kan komisi I dalam konsultasi itu. Sedangkan Taufikurrahman tetap ngotot agar Ranperda Ormas usulan komisi i bisa di lanjutkan dan masuk dalam Propemperda 2019. “Kami yang menerima aspi-
PaRiPuRna Penyampaian Program Pembentukan Peraturan daerah hujan interupsi
rasi masyarakat agar Ranperda diajukan, kalaupun tak diterima kami ingin tahu mana surat tertulisnya, jangan ada unsur kesengajaan ini,” kata Taufik lagi. Hujan interupsi terus terjadi dan sampai pada kesimpulan agar BP2D mengganti satu dari 18 program Properpemda 2019. Paripurna pun sempat diskor dan memberikan waktu kepada BP2D untuk mengeluarkan 1 Ranperda. Selanjutnya, setelah skors dicabut, wakil ketua BP2D, Almainis mengatakan bahwa BP2D berkesimpulan mengeluarkan Perda Perubahan Atas Peratuan tentang Tatib Provinsi Riau dan memasukan Perda Organisasi Kemasyarakatan. (adv)
OTONOMI
METRO RIAU
KAMIS, 29 November 2018
xxxx
Menggali Potensi Memacu Prestasi
9
n Satgas Pangan Sidak Pasar Tradisional
Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok naik
P
ENULIS, Linda, Pekanbaru
PEKANBARU - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Riau bersama Bulog Divisi Regional (Divre) Riau-Kepri serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional, Rabu (28/11). Kegiatan itu untuk mengetahui harga kebutuhan bahan pokok jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Ada dua pasar yang dikunjungi tim. Pertama Pasar Plaza Sukaramai yang terletak di Jalan Agus Salim. Di sini, tim mendatangi rumah pangan kita di bawah naungan Bulog yang menyediakan beras, gula, minyak dan lainnya. Stok di sini aman. Selanjutnya tim menyambangi pedagang cabai, telur, ayam potong dan bawang merah. Dari pantauan, terdapat kenaikan harga meski tidak terlalu tinggi. Seorang pedagang telur ayam, Anton (39), mengaku harga telur ayam mengalami kenaikan sejak seminggu ini. Semula harganya hanya Rp1.300 naik menjadi Rp1.500. “Ini ada dari Medan dan Payakumbuh. Kalau dekat Desember sudah pasti naik, tidak ada cerita menurun tapi daya beli masyarakat tetap,” kata dia. Kemudian pedagang bawang merah, Ernalita (42), menyebut harga bawang semula hanya Rp18.000 per kilogram, kini naik menja-
di Rp28.000 per kilogram. “Biasanya murah harganya Rp18 ribu sampai Rp 20 ribu. Sekarang naik. Kemungkinan sampai habis tahun ini, apalagi sampai Januari mahal nanti. Naiknya karena hari hujan,” sebutnya. Kemudian harga cabai asal Lampung dan Jambi dijual per kilogramnya sebesar Rp 32 ribu. Sedangkan cabai asal Bukittinggi dijual seharga Rp 46 ribu per kilogram. Usai meninjau harga di Pasar Plaza Sukaramai, tim melanjutkan sidak ke Pasar Pagi Cik Puan, Jalan Tuanku Tambusai. Harga sembako di pasar ini dengan pasar Plaza Sukaramai hampir sama. Ketua Tim Satgas Pangan Riau yang juga menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, mengatakan, sidak bertujuan untuk pengecekan terhadap fluktuasi dan ketersediaan bahan pokok di Riau. “Kita temukan ada fluktuasi har-
ga tapi bisa dikatakan sangat normal. Baik aspek ketersediaan dan keterjangkauan harga,” kata Gidion. Meski begitu, Polda Riau mengapresiasi terobosan baru yang dibuat oleh Bulog yang membuat Program Rumah Pangan Kita
yang menyediakan berbagai bahan pokok. “Saat ini, sudah ada rumah pangan kita, menyediakan bahan pokok, beras, gula, daging, terigu dengan kualitas bagus. Ada premium, ada medium jadi lepas ke masyarakat sangat bagus juga,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Divre Bulog Riau-Kepri, Abdul Muis menyebut, sudah ada 23 rumah pangan kita yang didirikan di Provinsi Riau. Untuk di Kota Pekanbaru, sudah ada 7 yang disebar di seluruh pasar tradisional. “Mulai pasar Sukaramai, Cik Puan,
simpang Tangor, Limapuluh, dan lainnya. Itu sudah dilakukan pengisian stok dalam rangka menjaga pasokan untuk masyarakat,” sebutnya. Dengan adanya rumah pangan kita ini, masyarakat pun tak perlu khawatir lagi jika ingin mencari beras mu-
rah. Masyarakat dapat datang ke rumah pangan kita yang buka setiap hari. “Masyarakat tak perlu khawatir lagi mendapatkan beras Bulog. Harga relatif stabil, kehadirannya menjadi penetrasi pasar sehingga tidak mengalami kenaikan,” pungkasnya. *
TinJaU PaSaR - Ketua Tim Satgas Pangan Riau, Kombes Gidion Arif Setiawan, bersama rombongan berbincang dengan pedagang saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Agus Salim, Pekanbaru. (ist)
Nunggak Pajak Lima Tahun, Ranmor Dianggap Bodong PEKANBARU - Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau akan berakhir besok, Jumat (30/11). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putrayana akan menindak tegas masyarakat yang tidak segera melunasi tunggakan melalui pemutihan denda pajak kendaraan. “Bisa saja itu diberlakukan. Namanya kan undangundang. Kasihan nanti kalau tidak dibayar. kita tidak lagi memiliki bukti kepemi-
likan kendaraan. Tak bisa dijual dan dianggap kendaraan bodong,” katanya, Rabu (28/11). Indra mengatakan peraturan itu sudah lama tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Ditegaskan Indra, jika masyarakat tidak melaporkan kendaraannya selama 2 tahun setelah perpanjangan 5 tahunan, seluruh data-data yang dimiliki akan dihapuskan. “Dua tahun setelah perpanjangan. Berarti sekitar
7 tahun. Maka itu datanya akan dihapuskan. Kan sayang,” jelasnya. Selain itu, Indra mengatakan Undang-Undang menyebutkan bila STNK tidak diperpanjang selama dua tahun setelah habis masa berlaku, juga dapat dilakukan penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Untuk itu, Indra mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera memanfaatkan waktu sebe-
lum 30 November ini berakhir agar dapat melakukan pemutihan. Penerapan pemutihan denda pajak bagi penunggak pajak kendaraan di Riau terhitung dimulai pada 22 Oktober dan akan berakhir 30 November 2018 mendatang. “Makanya tinggal beberapa hari waktu tersisa ini sehatlah dimanfaatkan. Karena setelah ini tidak ada lagi kebijakan untuk perpanjangan. Tanggal 30 akan kita tutup,” tegasnya. (mr/sri)
Pengumuman SKD Riau Tunggu Panselnas CPNS 2018 PEKANBARU - Hingga saat ini Rabu (28/11) Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 masih melakukan validasi dan rekonsiliasi data untuk penetapan yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Paling lambat minggu ini akan diumumkan peserta yang lulus dan berhak ikut tahapan ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berikutnya. “Pengumuman untuk SKB setelah validasi dan rekonsiliasi selesai di SSCN. Kalau jadwal, minggu pertama (Desember) semoga tidak berubah,” ujar
Kepala BKN Kantor Regional XII Pekanbaru, Andrayati, Rabu (28/11). Memang diakui Andrayati saat ini masih ada 220 kabupaten/kota yang belum selesai rekon data sehingga masih menunggu, karena nanti secara serentak diumumkan. “Nanti akan diumumkan melalui SSCN. Semoga paling lambat Minggu,” ungkap Andrayati. Sebagaimana dijadwalkan untuk ujian SKB sendiri digelar pada 1 hingga 4 Desember namun jadwal dari pusat bisa saja berubah. “Kalau jadwalnya mulai 1
Desember sampai 4 Desember, tapi semua bisa berubah, yang jelas kita di daerah siap saja melaksanakan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Ikhwan Ridwan. Sedangkan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan pada formasi akibat minimnya Kelulusan pada SKD dengan sistem Computer Assisted Test beberapa waktu lalu, menurut Ikhwan akan dirangking dengan persyaratan tertentu. “Tetap yang menentukan lulus itu pusat, hanya saja nilai dari semua sudah
ada dan tinggal disesuaikan saja, karena syaratnya Tes Intelegensi Umum (TIU) harus mencapai 80 dan akumulasi nilai minimal 255 poin, “ujar Ikhwan. Formulasi tersebut juga menurut Ikhwan Ridwan yang dibuat pusat untuk memenuhi kekurangan peserta yang lulus pada formasi yang ditetapkan. “Untuk yang mengikuti tahapan berikutnya (SKB) tetap satu formasi ditetapkan yang lulus tiga orang, dan yang kurang akan dirangking nilainya,” jelas Ikhwan. (mr/sri)
PEKANBARU
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
10
n BPBD Kekurangan Alat Pemadam
163 Kasus Kebakaran Terjadi di Pekanbaru
PEKANBARU - Terhitung Januari hingga akhir November 2018, terjadi 163 kasus kebakaran di Kota Pekanbaru. Kebarakan menghanguskan gedung dan lahan. “40 persen kebakaran lahan dan 60 persen kebakaran gedung,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, Burhan Gurning, Rabu (28/11). Burhan mengatakan, masih ada beberapa ken-
dala dalam memadamkan api. “Kalau kebakaran lahan ini kadang kita terkendala sumber air dan sulitnya akses ke lokasi,” ucapnya. Dilanjutkannya, seharusnya BPBD memiliki banyak alat atau mesin yang
PEKANBARU - Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) serta Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru diganti. Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Pekanbaru, Suripto Irianto, Rabu (28/11). Jabatan Kasi Pidsus dijabat Yuriza Antoni SH. Dia menggantikan Sri Odit Megonondo yang dipromosi menjadi Kasi Penyidikan di Bagian Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Sementara jabatan Kasi Datun diserahkan Rizki Rahmatullah kepada Rully Affandi yang sebelumnya menjabat Kasi Pidsus Kejari Kampar. Selanjutnya, Rizki dirotasi jadi Kasi Intel Kejari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kajari Pekanbaru, Suripto Irianto, mengatakan dua jabatan ini sangat penting. Untuk itu, kepada kedua pejabat yang dilantik diminta segera menyesuaikan diri dan melaksanakan pekerjaan dengan baik. "Kepada (pejabat) yang baru jadi tantangan (untuk
mudah diangkat ke lokasi. Alat itu pun kini masih terbatas. “Akses ke lokasi sulit. Mengangkat alat itu berat, itu pun kita kekurangan alat. Nah itu yang kita maksimalkan,” jelasnya. Saat ini, kata Burhan, pihaknya masih memiliki 4 unit mesin. Seharusnya, tiap kecamatan ada 2 unit. Jika ada, jumlah 2 unit itu sudah terbantu untuk memadamkan kebakaran lahan. “Kalau di Jawa sana,
Burhan Gurning
tiap kelurahan sudah ada. Bahkan tiap RW mereka sudah punya,” ucapnya. Sedangkan kasus kebakaran gedung, Burhan menyebut selama ini masyarakat belum familiar dengan tabung racun api. Di pemukiman, warga harus memiliki racun api untuk mengantisipasi kebakaran tersebut. “Jika punya tabung api langsung dimatikan. Tapi masyarakat kurang fa-
miliar dengan tabung api, kita selalu imbau gunakan tabung api,” kata dia. Sama dengan kebakaran lahan, untuk kebakaran gedung ini pihaknya juga terkendala akses. Sebab, keberadaan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran menghambat petugas memadamkan api. “Akses ke lokasi kadang warga padat, mobil tidak bisa masuk. Ka-
dang jalan sempit. Kita butuh kendaraan roda tiga itu untuk akses cepat ke lokasi yang sempit,” paparnya. Untuk jumlah anggota, pihaknya juga masih kekurangan. Seharusnya, setiap mobil yang beroperasi, ada 6 anggota. “Mobil kita ada 17 di delapan posko di kecamatan. Harusnya 1 mobil ada 6 anggota. Kita rata-rata cuma 4 saja,” pungkasnya. (del)
katkan kinerja. "Di Datun, kita peringkat pertama se-
Riau. Ini juga jadi tantangan bagi Kasi Datun yang
(lda)
Kasi Pidsus dan Kasi Datun Kejari Pekanbaru Diganti
Wakapolda Riau Kuliah Umum di Fakultas Hukum Unri PEKANBARU - Wakil Kepala Polisi (Wakapolda) Riau, Brigjen Pol, Drs Wahyu Widada M Phil, menjadi narasumber pada kegiatan kuliah umum Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Unri). Kuliah digelar di Ruangan Siak Sri Indrapura Lantai IV Gedung Rektorat Kampus Binawidya,Rabu (28/11). Kuliah umum ini sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa dan siapa saja yang ingin memahami fungsi kepolisisan dalam mendukung pogram stabilitas nasional baik di masyarakat umum maupun lingkungan akademis. “Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya memiliki semangat dan wawasan kebangsaan untuk sebagai mitra Polda Riau. Itu dilakukan dalam rangka meningkatkan daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan, serta daya rehabilitasi terhadap berbagai jenis gangguan yang bersifat radikal guna mendukung pembangunan Riau,” jelas Wahyu. Mengenai isu kebhinnekaan, situasi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan internasional dan regional. “Isu kebhinekaan dan intoleransi tiba-tiba menjadi atensi semua pihak. Keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia-red) tengah mendapat ujian melalui momentum pesta demokrasi, penegakkan hukum, serta hubungan luar negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, masyarakat Indonesia khususnya para netizen di media-media sosial, seperti terpolarisasi menjadi beberapa kelompok. Polarisasi ini disadari atau tidak merupakan warisan dari ajang pesta demokrasi beberapa waktu lalu dan sekarang mulai menghangat kembali. Kemudian berkembang menjadi polarisasi kelompok masyarakat yang mendukung pemerintah, dan yang tidak. “Situasi semakin rumit ketika perhelatan pesta demokrasi melalui pemilu ini seakan menjadi batu loncatan untuk melanjutkan polarisasi dukungan. Perkembangan media sosial dengan netizennya, menjadi etalase bagaimana situasi politik memberikan pengaruh kuat pada cara berpikir sebagian masyarakat Indonesia. Situasi nasional diwarnai dengan isu-isu keagamaan, suku dan ras yang sangat rawan bagi keutuhan NKRI serta semangat kebhinnekaan yang selama ini dijaga,” pungkasnya. Wakil Rektor Kemahasiswaan Unri, Dr Syapsan ME, menyebutkan, kuliah umum ini sangat penting dan diperlukan untuk menambahkan wawasan kepada mahasiswa Unri. Kegiatan mahasiswa pada saat ini sudah cukup baik dimana pada tahun ini Unri mendapatkan medali emas sebanyak 70 mendali dalam bentuk nasional maupun internasional yang di tuangkan dalam bentuk kegiatan penelitian dan non penelitian.
(rls/lda)
Pagi Ini, Pemko Lelang Kendaraan Dinas PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai melelang kendaraan dinas roda dua, Kamis 29 November 2018. Lelang online ini hanya berlangsung selama 2 jam saja. “Lelang dimulai dari jam 08.00 WIB sampai 10.00 WIB pagi,” ujar Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Defino, Rabu (28/11). Ada 84 unit kendaraan roda dua yang dibagi dalam 21 kelompok. Selain itu, Pemko juga melelang Scrap
atau rongsokan kendaraan dinas operasional khusus. “Yang berminat mengikuti lelang ini dapat mengakses website www.lelangdjkn. kemenkeu.go.id,” ucapnya. Defino menjelaskan, kondisi kendaraan ada yang mesih utuh dan ada pula yang sudah terbengkalai. Untuk harga, Pemko bandrol dari Rp1 jutaan hingga Rp4 jutaan. “Kemudian kelompok scrap kendaraan dinas operasional khusus yang berkisar Rp1 jutaan hingga Rp8 jutaan,” jelasnya. (del)
bekerja lebih baik)," kata Suripto. Di Bidang Pidsus, misalnya. Satu tahun lalu, penanganan tindak pidana korupsi di Kejari Pekanbaru masih minim hingga mendapat teguran dari Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Hal itu jadi cambuk untuk meningkatkan kinerja. "Dengan kerja keras, kita akhirnya mendapat peringkat pertama nasional untuk Kejari Tipe A," ungkap Suripto. Untuk itu, Suripto meminta kepada Kasi Pidsus yang baru untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih. "Bahkan diharapkan lebih ditingkatkan lagi," ucap Suripto. Dalam penanganan korupsi, tentu suatu yang tidak mudah, apalagi jumlah personel untuk pekerjaan terbatas. Akibatnya, ada pekerjaan yang harus jadi prioritas untuk diselesaikan. "Kalau ada yang belum ditindaklanjuti, kita minta (masyarakat) bersabar. Bukan berarti kita tebang pilih. Kami fokus dengan uang ada dulu," tuturnya.
Kepada Kasi Datun juga diharapkan mening-
baru,"
pungkas
Suripto.
SERAH TERIMA - Sri Odit Megonondo menyerahkan tanda jabatan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru kepada Yuriza Antoni saat serah terima jabatan, di aula Kantor Kejari Pekanbaru, Rabu (28/11). Serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kajari Pekanbaru, Suripto Irianto. (ist)
n Dugaan Pemalsuan SKGR
4 Jaksa Siap Tuntut Hinsatopa Simatupang
PEKANBARU - Hinsatopa Simatupang akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru terkait dugaan pemalsuan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Jalan Pramuka, Kecamatan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir. Empat jaksa akan menghadapi pengusaha perkebunan sawit itu di persidangan. Hinsatopa telah diserahkan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Saat ini, dia ditahan di Rutan Klas IIB Pekanbaru, Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenayan Raya. "Kita tahan sebagai tahanan jaksa di rutan usai proses tahap II (penyerahan
tersangka dan barang bukti) dari penyidik, kemarin (Selasa)," ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pekanbaru, Bambang Heripurwanto, Rabu (28/11). Hinsatopa merupakan tersangka keenam dalam perkara pemalsuan ini. Sebelumnya, sudah ada lima tersangka yang disidangkan dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tiga di antaranya merupakan mantan Lurah di Pekanbaru, yakni Gusril, Fadliansyah, dan Budi Marjohan. Kemudian pengacara Agusman Idris dan anak buah Hinsatopa bernama Poniman. Untuk Hinsatopa, saat ini JPU masih menyusun dakwaan. Setelah selesai, dilimpahkan ke pengadilan.
"Kita akan segera limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," ucap Bambang. Di persidangan nanti, Hinsatopa akan menghadapi 4 orang JPU dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Mereka akan melakukan penuntutan terhadap pengusaha yang juga pernah diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena kasus lahan sawit. "Kita siapakan empat jaksa," ucap Bambang. Penetapan mantan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau sebagai tersangka pemalsuan SKGR dilakukan pada medio Maret 2018 lalu. Hidantopa dijerat dengan perbuatan Hinsatopa disangka melanggar Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, atau 263 ayat (2) KUHP. Untuk diketahui, perkara tersebut bermula pada tahun 2012 silam. Hinsatopa diduga terlibat dalam terbitnya SKGR Nomor 22/ PEM/LS/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang diketahui oleh Lurah Lembah Sari dan Camat Rumbai Pesisir dengan Nomor Register 595.3/KRP-PEM/115 tanggal 14 Februari 2012. Penerbitan SKGR di tanah milik Boy Desvinal seluas 6.987,5 meter persegi di Jalan Pramuka RT 04 RW 04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir itu telah berdiri pondok kayu yang ditempati orang lain. Tidak terima, Boy Desvinal melaporkan hal itu ke Polresta Pekanbaru.
Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, SKGR dengan nomor registrasi tersebut diketahui pihak pertama adalah Idris M dan pihak kedua Lamsana Sirait yang dikeluarkan Kelurahan Lembah Sari ternyata tidak sesuai prosedur. Pasalnya, letak tanah yang ada di SKGR tersebut ternyata berada di Kelurahan Lembah Damai, bukan di Kelurahan Lembah Sari. Diduga tanda tangan dari sempadan yang ada di surat sempadan tanah yang satu kesatuan dengan surat SKGR tersebut atas nama Ismail diduga palsu. Hal itu sesuai pemeriksaan dokumen ke Labfor Mabes Polri pada tanggal 29 Maret 2017 dengan hasil menunjukkan bahwa tanda tangan Ismail ternyata non identik. (lda)
n Tiga Dokter RSUD Arifin Achmad Ditahan
Kejari Terima Surat Permohonan Penangguhan Penahanan
PEKANBARU - Direktur RSUD Arifin Achmad Riau, dr Nuzelly Husnedi, mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan tiga dokter yang bekerja di rumah sakit plat merah itu. Tiga dokter berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) itu ditahan atas dugaan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Mereka adalah dr Welli Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial. Mereka ditahan bersama dua pengusaha Yuni Efrianti SKp selaku Direktur CV Prima Mustika Raya (PMR) dan mantan anak buahnya Mukhlis, ditahan pada Senin sore (26/11). Penahanan itu menimbulkan gejolak di rekan-re-
kan pada tersangka. Puluhan dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) Koordinator Wilayah Riau dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Riau melakukan aksi solidaritas ke Kejari Pekanbaru. Para dokter itu meminta agar penahanan ketiga tersangka ditangguhkan. "Suratnya (permohonan penangguhan) sudah masuk. Dari Kepala RSUD Arifin Achmad. Ada jgua dari asosiasi profesi dokter, namanya saya lupa," ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Suripto Irianto, Rabu (28/11). Surat itu, kata Suripto, akan disampaikan ke
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Uunh Abdul Syakir. Saat ini, Kajati masih mengikuti rapat koordinasi di Bali. "Saya tidak bisa putuskan sendiri, harus dibicarakan dulu dengan pimpinan," ucapnya. Untuk diketahui, saat proses penyidikan hingga menyandang status tersangka di Polresta Pekanbaru, kelimanya tidak ditahan oleh penyidik Polresta Pekanbaru. Meskipun mereka sudah berstatus tersangka sejak awal bulan Januari 2018 lalu. Dalam perjalanannya, tiga dokter itu sempat mengajukan praperadilan terkait penetapan status tersangka. Namun, praperadilan itu ditolak oleh hakim pengadilan.
Sementara itu, pagu anggaran pengadaan alkes di RSUD Arifin Achmad Tahun Anggaran 2012/2013 mencapai Rp5 miliar. Sementara yang diusut penyidik Polresta Pekanbaru adalah kerjasama yang dijalin pihak rumah sakit dengan rekanan CV PMR. Penyidik mendapati pengadaan Alkes tersebut tidak sesuai prosedur. Pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp1,5 miliar. Namun dalam prosesnya, justru pihak dokterlah yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung, bukan kepa-
da rekanan CV PMR. Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan. Atas perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp420.205.222. Angka ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Riau. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (lda)
Rokan HULU
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
negeri suluk Berpusakan nan Hijau
Jalan Mahato Hingga Batas Rohil Dibangun 2019 PASIR PANGARAIAN - Ruas Jalan Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara hingga perbatasan Kabupaten Rokan Hilir (Rohul) sekitar 10 Kilometer (KM) yang mengalami kerusakan akan dibangun pada tahun 2019. “Saat ini kondisi jalan masih buruk, namun masih ada perhatian perusahaan terhadap badan jalan yang rusak baik itu dengan memberikan pasir batu ataupun lainnya,” kata Ketua DRPD Rohul, Kelmi Amri SH, Rabu (28/11). Kelmi mengatakan, tahun 2018 penanganan ruas jalan Dalu-dalu menuju Mahato sempat terhenti karena tidak ada dana pembangunan dari APBD provinsi. Kemudian pihaknya berkoordinasi dengan provinsi baik secara lisan maupun tulisan, dan kepada banggar provisi serta melalui fraksi Demokrat di DPRD Provinsi Riau, untuk meminta di 2019 bisa dimasukan dan dilanjutkan pembangunannya. “Alhamdulillah, di tahun 2019 akan dilanjutkan pembangunan ruas jalan Dalu-dalu ke Mahato dengan nilai Rp64 miliar,” tegasnya. Kemudian, terkait teknis pengerjaan di lapangan, Kelmi mengakui tidak mengetahui persis, apakah dilakukan pengaspalan atau dibangun rigit. Namun masyarakat berharap pembangunan ruas jalan Dalu-dalu Mahato bisa dibangun Rigit. Karena, mobil yang melintasi jalan tersebut adalah mobil bertonase berat dan lintasan mobil pengangkut CPO. Jelas Kelmi, dengan dana sekitar Rp64 miliar tersebut ruas jalan Dalu-dalu menuju Mahato sudah selesai secara keseluruhan. Dengan begitu jalan rusak di Mahato akan bisa segera terselesaikan. “Kita juga berterima kasih atas komitmen pemerintah, karena jalan ini merupakan urat nandi masyarakat dan pemerintahan,” terangnya. (hendra)
PN Pasir Pangaraian Terapkan Layanan e-Court
PASIR PANGARAIAN - Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian menyosialisasikan e-Court (e-filling, esummon dan e-payment) sebagai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik bersama seluruh advokad di Kabuaten Rokan Hulu (Rohul). Sosialisasi e-court dibuka Ketua PN Pasir Pangaraian, Sarudi SH didampingi Wakil Ketua PN, Sunoto SH MH, dihadiri Kepala Cabang BRI Pasir Pangaraian, Yosef Mahardika, sejumlah advokad serta para hakim di kantor PN Pasir Pangaraian, Selasa (27/11). Ketua PN Pasir Pangaraian, Sarudi SH mengatakan, PN Pasir Pangaraian sudah menerapkan layanan aplikasi e-court secara online terhitung 9 November lalu. Dengan begitu, PN Pasir Pangaraian menjadi PN kedua di Riau yang menerapkan aplikasi e-court setelah PN Pekanbaru. Penerapan aplikasi administrasi perkara berbasis online tersebut menurut Sarudi, merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik. “Karena dengan adanya aplikasi e-court tentunya akan lebih memudahkan mendaftarkan perkara di PN Pasir Pangaraian secara online, dan perkara akan teregistrasi dan tinggal menunggu jadwal persidangan,” sebut Sarudi. Dijelaskannya, penerapan aplikasi e-court secara online dapat mencegah praktik pungutan liar (pungli) di PN Pasir Pengaraian. Sebab, dengan pemberlakuan sistem tersebut mampu meminimalisasi terjadinya pertemuan antara pendaftar dengan pihak PN. “Aplikasi e-court memberikan kemudahan bagi pihak berperkara yang akan mendaftarkan gugatannya di pengadilan. Pihak berperkara atau penggugat bisa daftar secara online tanpa harus datang ke PN Pasir Pengaraian,” katanya. Sarudi menjelaskan, dalam aplikasi e-court diatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan pihak, penerbitan salinan putusan dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/ gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. “Bagi yang berada di luar daerah, pengacara tidak perlu lagi datang ke PN Pasir Pangaraian untuk mendaftarkan pengajuan gugatan. Bisa melalui aplikasi e-court yang terakses langsung dengan mahkamah agung dan penerapan ini dikhususkan bagi para pengacara atau advokat,” jelasnya. Terkait pembayaran pendaftaran hingga biaya lainnya selama persidangan, bisa dibayarkan melalui empat bank BUMN. Namun, saat ini baru BRI yang menunjukan keseriusannya sehingga pembayaran baru bisa dilakukan di BRI. (Hendra)
11
AdvERTORIAl PEMkAb ROhUl
Staf Ahli Bupati, Jaharudin menyampaikan sambutan pada pembukaan acara sosialiasi program Puskesmas Layak Anak di Hotel Gelora Bhakti Pasir Pangaraian, Rabu (28/11). (Adv)
Dinsos PPPA Sosialisasikan Puskesmas Layak Anak
PASIR PANGARAIAN - Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sedang menyiapkan program puskesmas layak anak. Langkah itu sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Program puskesmas layak anak itu akan dimulai tahun 2019 dan saat disosialisasikan Dinsos PPPA Kabupaten Rohul di Hotel Gelora Bhakti Pasir Pangaraian, Rabu (28/11). Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Rohul Bidang Pemerintahan dan Hukum, Jaharudin. Acara itu dihadiri jajaran kepala puskesmas dan kepala tata usaha puskesmas se-Ka-
bupaten Rohul, camat serta ketua TP PKK dari 16 kecamatan. Staf Ahli Bupati Rohul Bidang Pemerintahan dan Hukum, Jaharudin dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari sosialisasi puskesmas layak anak ini adalah dalam rangka mewujudkan KLA. “Program ini sangat didukung Bupati Rohul dan akan masuk dalam program strategis ke de-
pannya. Karena kita tahu anak adalah generasi dan aset negara yang perlu dijaga dan dilindungi serta perlu ditingkatkan kualitasnya,” ucap Jaharudin. Dalam penerapan puskesmas layak anak, kata Jaharudin, perlu ditingkatkan dari sisi pelayanan untuk anak. Seperti, tempat istirahat, tempat khusus ibu menyusui atau taman bermain anak. “Sehingga bagaimana daerah nantinya bisa menciptakan tempat-tempat pelayanan itu mampu membuat suasana yang lebih representatif untuk semua kalangan, termasuk untuk anak,” ujarnya. Mantan Kepala BPKAD Rohul ini mengatakan, sejauh ini baru tahap
sosialisasi dalam menerapkan puskesmas layak anak dan di tahun depan akan menjadi program prioritas pemerintah daerah. Jaharudin juga mengharapkan kepada seluruh peserta untuk serius mengikutinya. Sebab, sosialisasi ini bukan acara seremonial semata, tetapi akan menjadi bekal untuk mengimplementasikan Kabupaten Rohul sebagai KLA. Sementara itu, Plt Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Rohul, Ir M Ruslan MSi dalam sambutannya diwakili Kabid PPA Dinsos PPPA, Tri Alfina Lestari SPd menyampaikan, KLA merupakan sebuah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak, dan perlidungan khusus
anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Anak sesuai UndangUndang Nomor 23 tahun 2002, ungkap Tri, merupakan masyarakat yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “Pelayanan ramah anak sebagai upaya atau pelayanan dilakukan berdasarkan pemenuhan perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak,” sebut Tri. Tri juga mengatakan, sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber yakni Hendra Jamal dari Kementerian PPPA serta dra Risnawati Apt dari Dinas PPPA Provinsi Riau. (Adv/
Humas Setdakab Rohul)
PWI Rohul Diharapkan Semakin Profesional
PASIR PANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman mengajak organisasi kewartawanan di Kabupaten Rohul khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar semakin profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Selain itu, pengurus PWI Rohul masa bhakti 2018-2021 diharapkan dapat bekerja sama dan bersinergi dengan pemerintah daerah terutama dalam hal memajukan pembangunan daerah dengan kebersamaan. “Saya harapkan anggota PWI Rohul jadi contoh dan teladan bagi jurnalis lainnya dalam melaksanakan tugas jurnalistik terutama dalam menjalankan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Selama ini saya merasakan PWI sudah melaksanakan tugas dengan
baik dan tetap melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan mitra kerjanya khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohul,” sebut Bupati. Bupati juga mengajak PWI Rohul agar terus memberikan kontribusi dalam membangun Rohul di bidang kejurnalistikan. Karena, membangun daerah tanpa kebersamaan tidak akan bisa. Sehingga eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh komponen masyarakat harus bersama-sama membangun daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Suluk. Bupati juga memberikan apresiasi kepada anggota PWI Rohul yang berjumlah 24 orang. Karena, 95 persen di antara anggotanya sudah memiliki kartu
kompetensi dari Dewan Pers. “Pengurus PWI Rohul yang baru dilantik ke depannya agar tumbuh semangat kebersamaan di dalam membangun Rohul yang lebih maju,” harap Bupati. Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Riau, H Zulmansyah Sekedang berpesan kepada pengurus PWI Rohul yang baru dilantik agar bisa melaksanakan amanah. Karena amanah merupakan sebuah kehormatan. “Kita berharap seluruh anggota PWI Rohul mampu membina wartawan di Rohul sehingga tetap patuh terhadap undang-undang pers dan kode etik jurnalistik,” ucap Zulmansyah. Zulmansayah menyebut saat ini ada tiga organisasi wartawan
konstituen Dewan Pers di Riau yakni PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Selain ketiga organisasi wartawan tersebut, ada 37 organisasi wartawan lainnya yang saat ini tengah berjuang untuk diakui sebagai konstituen dewan pers. “Bila menemukan organisasi wartawan selain PWI, AJI dan IJTI, mereka juga organisasi wartawan. Namun mereka kini sedang berjuang untuk bisa diakui. Ibarat universitas, kira-kira PWI sudah terakreditasi di Dewan Pers, sedangkan yang lainnya kini masih sedang berjuang. Meski demikian, tetap mereka temanteman wartawan sama dengan PWI,” sebut Zulmansyah. (Adv/Humas Setdakab Rohul)
BENGKALIS
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
12
Bupati Hadiri Launching Implementasi Pajak Online BATAM - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, menghadiri acara Launching Implementasi System Monitoring Penerimaan Pajak Online dan Penandatangan Perjanjian Kerja sama (PKS) Tentang Pemantapan System Monitoring Penerimaan Pajak online di Ball Room Hotel Planet Holiday Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/11). PKS tersebut ditaja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bupati/Walikota di Wilayah Riau dan Kepulan Riau bekerjasama dengan Bank Riau Kepri yakni Pekanbaru, Dumai, Batam, Tanjung Pinang dan 1 Bupati (Bintan) dengan Dirut Bank Riau Kepri. Acara dihadiri langsung Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan, gubernur wilayah Riau dan Kepri, seluruh bupati, walikota seRiau dan Kepri, dan Ketua Asbanda serta Direktur Eksekutif Asbanda dan 500 wajib pajak di Kota Batam. Pada kesempatan itu, Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI, Adlinsyah M
Nasution, menyampaikan Bank Riau Kepri telah menjadi contoh oleh KPK atau role model dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah seluruh Indonesia. “Pola peningkatan PAD yang dilakukan Bank Riau Kepri ini yaitu penerimaan pajak hotel dan restoran secara online yang telah diterapkan di Kota Batam. Hal ini menarik perhatian KPK, sehingga KPK tertarik untuk mendorong pemerintah daerah lain khususnya di wilayah Riau dan Kepri untuk melakukan hal yang sama seperti diterapkan oleh Bank Riau Kepri bersama Pemko Batam,” jelasnya. Dikatakannya, Bank
Riau Kepri bersama kelima Kabapenda yang menyampaikan komitmennya untuk peningkatan PAD masing-masing daerah, melalui penerimaan pajak hotel dan restoran secara online melalui pemasangan Tapping Box yang nanti dananya langsung masuk secara real time ke masing-masing rekening Kas Daerah yang ada di Bank Riau Kepri. “Penerimaan pajak hotel dan restoran secara online ini dilaksanakan secara online, realtime dan terekam serta termonitor dan merupakan bentuk program transparansi yang tersistem dengan menggunakan alat yang disebut dengan Tapping Box,” jelasnya. Sementara itu Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyambut baik dengan dilaksanakan acara ini karena mampu meningkatkan PAD Bengkalis kedepannya. “Kami berharap kedepannya, Bengkalis mampu menerapkan PAD dengan sistem online, agar PAD lebih terstruktur dan mampu dikelola lebih strategis
BERSALAMAN - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, saat bersalaman dengan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. (ist) dan modern,” ungkap Amril. Ikut mendampingi Bupati Bengkalis pada acara tersebut Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis
Imam Hakim, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Edi Sakura, Plt. Inspektur Kabupaten Bengkalis Suparjo, Plt Kepala Dinas Perumahan
dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis Gendraya Rohaini, Plt Direktur RSUD Bengkalis Dr. Ersan Saputra, Kabag Umum Setda Kabu-
paten Bengkalis Alfakhrurazy, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Kabupaten Bengkalis Syahruddin, Direktur PDAM Jufrizal. (rls/zul)
Bupati Lantik Pejabat Eselon III dan IV
DILANTIK - Sekretaris Daerah Bengkalis, H Bustami HY, melantik pejabat Eselon III dan Eselon IV, Rabu (28/11). (zul)
BENGKALIS - Sekretaris Daerah Bengkalis, H Bustami HY, melantik pejabat Eselon III dan Eselon IV, Rabu (28/11) pagi. Pejabat itu terdiri dari pengawas dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pejabat yang dilantik di antaranya, Agusrizal SPd MHum selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis, Irwandi Ibrahim ST MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengka-
SIAK
Selanjutnya, Busyairil SPd MPd sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Ediyarsyah SH MPA sebagaiKepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Kusnen SSos sebagai Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. (zul)
KEPULAUAN MERANTI TINJAU - Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi, meninjau Kantor DPMPTSP Siak terkait penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), beberapa waktu lalu. (mr/dok)
6.000 Honorer Segera Terima Kartu JKN KIS
SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan (BPJS) Kesehatan terkait perlindungan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) honorer. Dengan kerja sama itu, sekitar 6.000 tenaga honor segera menerima kartu JKN KIS. Asisten Admintrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Siak, Jamaluddin, mengatakan, kerja sama itu sebagai upaya meningkatkan cakupan kepesertaan demi terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2019. Dari hasil verifikasi dan validasi data PPNPN Honorer di lingkungan pemerintah Daerah Siak terdata berjumlah 6036 orang. Mereka tahun 2019 akan di tanggung ke ikut sertaannya ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN melaui dana APBD. “Tahun 2019 mendatang kita sudah mengangarkan dana sebesar Rp10 milyar yang diperuntukan bagi PPNPN honorer daerah dan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak ke dalam BPJS kesehatan. Berjumlah 6.036 orang,” ujar Jamaluddin saat membuka sosialisasi Program JKN dan Perpres
lis, Drs Abdul Kadir MSi selaku Kepala Bidang Perdayaan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis. Kemudian, Eka Hariyanti SE sebagai Kepala Bidang Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Drs Suiswantoro sebagai Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Randy Vernanda ST sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
no 82 tahun 2018 di kantor Bupati Siak Rabu (28/11). Dikatakannya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bagi kepala desa atau penghulu beserta perangkatnya dan pegawai pemerintah non pegawai negri sipil yang di biyayai dari APBD. Di sebut kelompok penerima upah yang di tetapkan sebagai peserta jaminan kesehatan katagori bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. “Jadi Perpres ini mengatur tentang kewajiban para penghulu dan dan perangkat kampung, pegawai pemerintah non pegawai atau honorer itu harus terdaftar sebagai peserta BPJS dibayarkan oleh APBN maupun APBD nantinya,” ungkapnya. Ia menjelaskan, sosialisasi ini sangat menentukan target pemerintah daerah dalam keikutsertaan seluruh masyarakat Kabupaten Siak pada program JKN KIS. Minimal terhitung 1 Januari 2019 sudah mencapai target 78 persen. Harpannya para perwakilan dinas yang hadir dan para kepala desa di lima kecamatan Siak, Mempura, Bungaraya, Koto Gasib yang hadir dapat menyampaikan kepada staf dan masyarakat nya tentang manfaat
program JKN KIS serta Program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Siak, Rina Elfira Purba, yang juga sebagai narasumber pada acara sosialisasi itu mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan setelah dilakukan awal tahun lalu. Saat ini pihaknya sudah melakukan kerjasa dengan Pemkab Siak. Ini di buktikan pihaknya sudah menyerahkan sebanyak 500 kartu JKN KIS bagi tenaga honorer, yang di serahkan pada hari ulang tahun kabupaten Siak tanggal 12 oktober 2018 lalu. “Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Siak yang selalu membantu mensosialisasikan program JKN KIS,” ucapnya. Sebutnya, di tahun 2018 ini ada beberapa desa yang telah masuk ke dalam peserta BPJS. Ia berharap ini sangat membantu bagi masyarakat yang tidak mampu menangung biaya berobat. Hadir dalam acara itu Kepala Kantor BPJS Kesehatan kabupaten Siak, Rina Elfira Purba, Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Siak Yusuf Delfi, Kadis PMK Yurnalis, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta puluhan para kepala desa di lima kecamatan. (din)
n Peduli Pendidikan Agama
Pemkab Bantu Kemenag Rp5 Miliar
SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan mengakomodir bantuan untuk guru madrasah Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp5 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 mendatang. Bantuan ini bentuk dari kepedulian Pemda pada dunia pendidikan dan pembinaan guru agama. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, ketika ditemui di Selatpanjang, Rabu (28/11). Kata Irwan, anggaran itu ada pada pos belanja langsung. “Kita akan bantu untuk pembinaan guru agama (Kemenag) sebesar Rp5 miliar,” kata Irwan. Anggaran tersebut, tambah Irwan, tak dianggarkan sebagai honor tetap untuk guru agama. Pasalnya, honor guru
agama di bawah naungan Kemenag bukan merupakan kewenangan Pemda. Sementara, Kepala Kantor Kemenag Kepulauan Meranti, H Darwison MA, mengaku belum tahu adanya bantuan Pemda Kepulauan Meranti kepada instansi yang ia pimpin. Sebab, saat pengesahan APBD, ia tak hadir karena ada kegiatan di Pekanbaru. “Saya belum tahu tentang uang (bantuan Pemda) tersebut. Jadi belum bisa menjelaskan digunakan untuk apa nantinya,” aku Darwison. Meski demikian, Darwison mengucapkan terima kasih kepada Pemda atas perhatian yang selama ini diberikan ke Kemenag. Sebelumnya, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, juga mengakui bahwa legislatif dan eksekutif memang
konsen membantu dunia pendidikan. Tak terkecuali bantuan untuk pembinaan guru-guru agama. Hanya saja, dicari pola bantuan seperti apa agar tidak terbentur dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Kemenag juga diminta mendata semua guru agama supaya jelas siapa saja yang diprioritaskan untuk dibantu. “Kita konsen membantu dunia pendidikan. Hanya saja, diperlukan data yang valid berapa guru agama dan siapa-siapa saja yang harua diprioritas,” kata Fauzi Hasan. Tak hanya ke Kemenag, Pemda juga telah mengakomodir permintaan masyarakat berupa beasiswa berprestasi dan kurang mampu. Setidaknya ada anggaran sebesar Rp1,5 miliar dalam pos hibah pada APBD 2019. (ali)
BERI SEMANGAT - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir, memberi semangat kepada salah seorang siswa saat diberi suntikan vaksin MR, di Desa Alai, Kecamatan Tebingtinggi Barat, beberapa waktu lalu. (mr/dok)
KUANSING
INHU
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
13
Desa Paya Rumbai Inhu Raih Penghargaan
Pengurus Koni Kuansing foto bersama perwakilan Koni Riau usai mendaftarkan diri menjadi tuan rumah Porprov 2021 mendatang. (nov)
RENGAT - Desa Paya Rumbai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu menerima penghargaan dari Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sebelumnya, Desa Paya Rumbai berhasil meraih juara 1 di tingkat Provinsi Riau dalam lomba desa dan pendamping terbaik tahun 2018. Penghargaan diterima Kamis, (29/11) pukul 08.00 WIB bertempat di Hotel Sultan Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Inhu, Ir Hasman Dayat M Si mengatakan, keberhasilan Desa Paya Rumbai merupakan buah manis dari usaha dan kerja keras seluruh stake hold-
er yang ada, mulai dari Fasilitator Kecamatan, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan lainnya. Selain itu, keberhasilan tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari Bupati Inhu, H Yopi Arianto SE. Bahkan dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Paya Rumbai, Bupati ikut turun langsung mengaduk semen dan pasir bersama warga. Bupati Inhu, H Yopi Arianto SE mengapresisasi dan mengucapkan selamat kepada Desa Paya Rumbai yang telah sukses dalam mengelola dana desa, sehingga mendapat penghargaan dari Menteri Desa. Bupati berharap prestasi yang diraih Desa Paya Rumbai ini dapat menjadi motivasi bagi
desa lainnya di Kabupaten Inhu untuk terus maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Desa Paya Rumbai dalam kegiatan Padat Karya Tunai tahun 2018, melibatkan sebanyak 170 orang pekerja yang terdiri dari 141 laki-laki dan 29 orang tenaga kerja perempuan, dengan kerjaan fisik berupa semenisasi. Dalam pelaksanaan program PKT tersebut dihadiri secara langsung oleh Bupati Inhu, H Yopi Arianto SE, Sekda Inhu, Ir H Hendrizal M.Si, Kepala Dinas PMD Inhu, Ir Hasman Dayat MSi, Kabag Protokoler Supandi SSos MP, Kabid Bina Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Inhu, Dudi Sumbari SAB, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhu. (das)
Koni Kuansing Optimis Jadi Tuan Rumah Porprov PEKANBARU - Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (28/11) resmi mendaftarkan diri ke kantor Koni Provinsi untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Porprov) 2021. Ketua Koni Kuansing Zulhendri mengatakan, pihaknya optimis bisa menjadi tuan rumah, mengingat Kabupaten Kuansing telah memiliki sarana dan prasana olahraga lengkap. Selain itu, telah banyak melaksanakan event nasional dan internasional, salah satunya pacu jalur. Meskipun belum begitu lengkap, lanjutnya, Kabupaten Kuansing telah memiliki banyak venue. Hanya tinggal beberapa venue, seperti lintasan atlet dan
venue renang yang akan dikejar pembangungannya. “Untuk membangun itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing,” kata Zulhendri. Menurutnya, kesempatan inilah yang perlu di rebut. “Selain melengkapi sarana dan prasana olahraga dengan adanya event akan meningkatkan pendapatan masyarakat lewat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” terangnya. “Kita kejar baik dari pusat, provinsi dan daerah. Karena anggaran nya ada tinggal bagaimana kesiapan kita sebagai penyelenggara,” sebutnya. Ia menambahkan, pemerintah kabupaten jika terpilih menjadi
tuan rumah telah memperkirakan dana lebih kurang Rp90 miliar untuk melengkapi venue olahraga yang belum dimiliki kabupaten sekaligus anggaran untuk pesta olahraga pelajar ini. Terkait belum mengantongi surat dukungan dari DPRD Kuansing untuk helatan event ini, Zulhendri menyampaikan pihaknya terus berupaya dan mencari solusi untuk segera mendapatkan persyaratan yang dinilai cukup penting tersebut. “Tentu hal ini menjadi perhatian Koni Riau layak atau tidaknya kita menjadi tuan rumah. Untuk itu kita terus melengkapi segala sesuatu kekurang yang dianggap penting,” ungkapnya . (nov)
Bupati Inhu saat ikut mengaduk semen di Desa Paya Rumbai. (das)
KAMPAR
PELALAWAN
Bawaslu Komit Tegakkan Aturan Pemilu
Bupati Pelalawan, HM Harris memukul gong tanda dibukanya Pekan Seni dan Budaya 2018 yang dilaksanakan sejak 25 hingga 30 November 2018 di Lapangan Merdeka, Kompleks PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). (ist)
Kadiskes Evaluasi Puskesmas BLUD PANGKALAN KERINCI – Menjelang penghujung tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan melakukan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) di 14 puskesmas. Dari hasil evaluasi tersebut, ada 4 puskesmas dimana pendapatan BLUD masih di bawah rata-rata puskesmas lainnya. Di antaranya Puskesmas Pelalawan, Bunut, Bandar Petalangan dan Bandar Seikijang. Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan, dr Endid R Prariknyo, Rabu (28/11) mengatakan, pendapatan standar pertahun rata–rata Rp600 juta sementara 4 puskesmas tersebut pendapatannya masih di bawah Rp600 juta. ”Puskesmas Ukui yang sudah berakreditasi bintang empat atau utama pendapatan BLUD nya mencapai 1,5 M per tahun. Bahkan, sejumlah masyarakat Kabupaten Inhu seperti dari Lirik berobat ke puskesmas Ukui,” ujarnya.
Sampai saat ini, lanjutnya, masih Puskesmas Ukui yang terbanyak, yakni 1,5 M per tahun. Dikatakannya, berbagai kendala menyelimuti 4 puskesmas yang pendapatannya di bawah rata– rata. Mulai dari keterbatasan wilayah, kurangnya pasien umum dan pasien BPJS yang masih minim. ”Seperti Puskesmas di Kecamatan Pelalawan dimana hanya satu kelurahan saja yang mendaftar BPJS. Begitu juga masalah pasien dari perusahaan serta minat masyarakat yang kurang ke Puskesmas dan sebagainya, yang menyebabkan berkurangnya pendapatan BLUD,” terangnya. Lanjutnya, dari hasil evaluasi untuk kinerja dan pelayanan sudah sangat baik. Hanya saja butuh inovasi dan langkah rill agar meningkatkan pendapatan. ”Contohnya dengan membentuk tim promosi sehingga minat masyarakat berobat ke Puskesmas manjadi tinggi. Ke depannya, pasien umum universal coverage atau jaminan keseha-
tan semesta dimana semua orang mendaftar BPJS mengambil pelayanan harus berjalan,” ungkapnya. Pelaksanaan BLUD puskesmas Kabupaten Pelalawan sudah mencapai target. Artinya seluruh program sudah dilakukan dengan semestinya. Hanya saja tentu kelebihan atau Silpa yang dimiliki Puskesmas berbeda- beda. Ada yang berlebih banyak ada yang sedikit. “Tentunya anggaran yang lebih ini bisa digunakan kembali tahun depan,” katanya. Lanjutnya, puskesmas kategori BLUD secara rutin terus dievaluasi serta dilakukan pendamping, yang bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Riau. “Penerapan PPK BLUD di 14 puskesmas sudah berjalan optimal. Jika ada puskesmas yang tak bisa menjalankan sistem ini, maka tak bisa lagi melanjutkan BLUD ke depannya,” ucapnya. (ndy)
BANGKINANG KOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pengawasan disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu berkomitmen menegakkan aturan. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian ditegaskan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kampar, Edwar saat menjadi narasumber di acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bapilu DPD II Partai Golkar Kabupaten Kampar, belum lama ini, bertempat di lapangan volly, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. “Kami dalam bekerja melaksanakan tugas pengawasan berpedoman dengan Undang-Undang dan peraturan
yang berlaku, sehingga tidak ada peserta pemilu, anggota DPD dan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI yang dirugikan. Kami ingin menciptakan Pemilu tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk,” tegasnya dilansir mediacentre.riau.go.id. Ditambahkannya, dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kampar lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan. Oleh karena itu, sejak ditetapkannya tahapan kampanye pada tanggal 23 September yang lalu pada peserta pemilu dan tim kampanye dibolehkan melakukan kampanye sesuai tahapan, yakni kampanye pertemuan terbatas atau lainnnya. “Sejak ditetapkan tahapan kampanye, dipersilahkan ke-
pada peserta pemilu dan tim kampanye maupun pelaksana kampanye untuk berkampanye. Lakukanlah sosialisasi dengan masyarakat dan pasanglah alat peraga kampanye pada titik-titik yang telah ditentukan. Begitu juga dengan bahan kampanye yang sudah dicetak, silahkan dibagikan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa batas,” kata mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar periode 2013-2014. Menurut Edwar, tahapan kampanye memang cukup panjang pada pemilu kali ini dan diharapkan kepada seluruh peserta pemilu, tim kampanye dan pelaksana kampanye untuk memanfaatkan waktu yang panjang dengan sebaik-baiknya bersosialisasi kepada masyarakat. (int/wsl)
Dalam rangka HUT PGRI ke-73, PGRI Kecamatan Salo gelar kegiatan gerak jalan santai, belum lama ini. Ribuan peserta antusias mengikuti kegiatan yang dibanjiri hadiah dan dorprize tersebut. (mediacentre.riau.go.id)
Rokan hiliR
METRO RIAU
kAMIs, 29 NOVEMBER 2018
negeri seribu kubah
Kesadaran Bayar Pajak Masyarakat Meningkat BAGANSIAPIAPI - Kesadaran masyarakat Rokan Hilir membayar pajak mulai meningkat. Hal ini dibuktikan usai tim yustisi menertiban ratusan reklame ilegal di Kota Bagansiapiapi. “Contohnya saja hari ini ada salah satu warga yang melakukan pembayaran PBB yang tertunggak dari tahun 2012 kemaren senilai lebih Rp16 juta, dan sudah banyak masyarakat lainnya yang melakukan pembayaran,” kata Kepala Bapenda, Cicik Mawardi Athar, belum lama ini, dilansir mediacentre.riau.go.id. Menurutnya, Bapenda Rohil terus melakukan pergerarakan baik dari segi pendataan, penagihan maupun sosialisasi terhadap para wajib pajak dan hasilnya kesadaran masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ditambahkannya, bapenda secara terus menerus melakukan sosialisasi dan jemput bola ke daerah-daerah untuk melakukan pendataan serta penagihan, baik pajak sektor PBB maupun walet. “Kita sangat apresiasi kepada masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajibannya untuk bayar pajak. Kita berharap para wajib pajak yang lain juga demikian. karena ini untuk daerah kita,” sebutnya. Naiknya pendapatan dari sektor PBB terangnya, atas dukungan surat edaran Bupati nomor 973/ Bapenda/2018/334 yang di teruskan bapenda melalui kecamatan hingga kepenghuluan. “Dalam surat edaran itu menyebutkan mewajibkan masyarakat yang mengurus izin seperti SITI dan IMB untuk melampirkan SPPT dan STTS (Pelunasan) PBBP2,” jelasnya. Sementara untuk pajak walet, juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Budiman menyebutkan, hingga saat ini setelah dilakukan pendataan secara terus menerus jumlah wajib pajak walet ada sebanyak 400 dari seluruh kecamatan yang memiliki usaha walet. “Respon masyarakat sangat baik, dan mudah-mudahan penerimaan pajak dari sektor walet akan capai target. Ini merupakan hasil kerja keras kita, jumlah wajib pajak akan terus bertambah karena kita tetap lakukan pendataan,” paparnya. Pengusaha walet, sebutnya, sudah mulai rutin melakukan pembayaran. Sementara untuk sistem pembayarannya sendiri cukup beragam. “Ada yang bayarnya itu dua kali dalam setahun ada tiga kali dalam setahun,” ungkapnya.(int/wsl)
AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl
Pembukaan lomba pengucapan Panca Prasetya Korpri yang diikuti Aparatur Sipil Negara lingkungan Pemkab Rohil. (zal)
Pemkab Gelar Lomba Pengucapan Panca Prasetya Korpri BAGANSIAPIAPI - Memperingati hari Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-47, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menggelar lomba pengucapan Panca Prasetya Korpri yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemkab Rohil. Lomba berlangsung di Gedung Misran Rais Bagansiapiapi, Selasa (27/11). Lomba dibuka Wakil Bupati Rokan Hilir, Drs Jamiludin. Dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, Drs Surya Arfan MSi dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemk-
maSyarakat Relawan Indonesia Aksi Cepat Tanggap (MRI-ACT) Riau menyalurkan bantuan ke tempat yang mengalami dampak langsung bencana banjir di Rokan Hilir. (cakaplah.com)
MRI ACT Riau Peduli Korban Banjir Rohil BAGANSIAPIAPI - Hujan lebat yang mengguyur kabupaten Rokan Hilir beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir di kawasan tepian sungai Rokan. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Menyikapi kondisi ini, Masyarakat Relawan Indonesia Aksi Cepat Tanggap (MRI-ACT) Riau menyalurkan bantuan ke tempat yang mengalami dampak langsung bencana banjir dan warga yang berada di tendatenda pengungsian. Salah seorang tim MRI ACT Riau, Taufik Iswandi, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan berupa barang logistik. “Bantuan tersebut disalurkan agar masyarakat mendapatkan persediaan makanan pasca bencana banjir. Semoga kondisi masyarakat di Kecamatan Rantau Kopar bisa pulih seperti biasanya,” harapnya, belum lama ini, dilansir cakaplah.com. Ia menjelaskan, tingginya intensitas hujan di daerah hulu Sungai Rokan Ujung Batu dan Sungai Rokan di Pasir Pengaraian menyebabkan sungai Rojak yang berada di Hilir meluap dan menggenangi rumah warga. Dampak paling parah dirasakan desa Sekapas dan Kelurahan Sungai Rangau. Terdapat 120 rumah terendam banjir yang dihuni sebanyak 322 KK dan 882 jiwa. Ketinggian air mencapai 2 meter dan menghanyutkan sebagian harta benda masyarakat. Sebagian warga ada yang bertahan di rumah namun ada juga yang mengungsi ke kantor kelurahan serta tempat tinggi lainnya.(int/wsl)
14
ab Rokan Hilir, Muzakkar bertindak sebagai panitia lomba, melaporkan bahwa pengucapan Panca Prasetya Korpri merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-47 Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
“Kami laporkan kegiatan imerupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke - 47 tahun. Lomba melibatkan 26 dinas dan badan yang ada,” katanya. Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hilir, Drs H Jamiludin dalam sambutannya mengatakan, lomba pembacaan Panca Prasetya Korpri tanpa teks merupakan bagian rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korp Pegawai Republik Indonesia sekaligus bersempena dengan Hari Guru Nasional (HGN)
ke-73 tahun 2018. “Sebagai kepala daerah tentunya hal ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Langkah ini harus dilanjutkan dan dikembangkan, oleh sebab itu janji Panca Prasetya Korpri harus di hafal setiap seluruh pegawai sebagai abdi negara,” katanya. Ditambahkannya, kedepan seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Rohil harus hafal Panca Setya Korpri tanpa terkecuali. Apalagi, menurut Wabup, pegawai republik indonesia merupakan seorang abdi negara yang memiliki mot-
to melayani, bekerja dan menyatukan bangsa. Selain itu, lomba bertujuan dalam rangka menjalin silaturahmi, antara pengurus dan anggota Korpri. Kemudian untuk menanamkan kepada anggota Korpri tentang makna dari Panca Prasetya Korpi itu sendiri. Untuk meningkatkan semangat dari para peserta lomba, Wakil Bupati akan memberikan hadiah khusus kepada pemenang satu, dua dan tiga. “Secara pribadi saya akan memberikan hadiah untuk pemenang lomba pembacaan Panca Setya Korpri,” pungkasnya. (zal)
BNK Sosialisasi Bahaya Narkoba di Bangko Pusako BANGKO PUSAKO Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Bangko Pusako, Rabu (28/11) di aula kantor kecamatan setempat. Turut dihadiri Wakil Bupati Rohil, Drs H Jamiluddin, Kasi Kajari Rohil, Antonius Haro SH MH, Rektor Dr H Siti Humaimah RSUD Pratomo, Ketua MUI Rohil, H Ucok Indra SAg, Camat Bangko Pusako, Bukhori SAg, Kasat Narkoba, AKP Herman Pelani SH, dan Danramil 05/RM, Kapten Czi A Panjaitan. Kemudian Kapolsek Bangko Pusako, AKP Efi Hermanto, seluruh Penghulu se Kecamatan Bangko Pusako, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda se Kecamatan Bangko Pusako, dan perwakilan dari pelajar SMPN 1 dan SMAN 2 Bangko Pusako sebanyak 50 orang serta para tamu undangan lainnya.
Wabup Rohil, Drs H Jamiluddin mengucapkan selamat datang di Kecamatan Bangko Pusako. “Kita ketahui bersama masalah narkoba ini bukan lagi masalah kecil, tapi merupakan masalah nasional yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bangsa kita, terutama bagi generasi muda bangsa ini. Untuk itu mari kita bekerja sama untuk memberantas masalah narkoba,” katanya. Ia berharap bisa berbuat yang terbaik dalam pemberantasan narkoba di wilayah Rohil ini. “Pagi ini saya berbicara sebagai Ketua BNK dan Wakil Bupati Rohil akan berupaya semaksimal mungkin dalam pemberantasan narkoba di wilayah Rohil. Kita akan ada rencana pembuatan tempat rehab bagi pecandu-pecandu dan pemakai narkoba, khususnya di wilayah Rohil dan saya minta doa kita semua semoga hal ini dapat tercapai dan terlaksana,”
SuaSana sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Bangko Pusako.(zal) ujarnya. Sementara itu, Kasat Narkoba Res Rohil, Akp Herman Pelani SH menyampaikan tentang penyalahgunaan narkoba. Dilanjutkan pengarahan oleh Kasi Kajari Ro-
hil, Antonius Haro SH MH menyampaikan tentang sanksi hukum terhadap penguna atau pelaku narkoba. Selanjutnya pengarahan dari Dinas Kesehatan, dr Hj Siti Humaimah ten-
tang bahaya penyalahgunaan dari aspek kesehatan. Kemudian pengarahan dari Ketua MUI Rohil, H Ucok Hendra SAg tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di tinjau dari segi agama. (zal)
INDRAGIRI HILIR
METRO RIAU
KAMIS, 29 November 2018
Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir
15
700 Pelamar CPNS Inhil Akan Ikuti Tes CAT SKB TEMBILAHAN - Sebanyak 700 orang pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk formasi di Pemkab Inhil yang sebelumnya tak lolos Computer Assisted Test (CAT) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berhak mengikuti CAT Seleksi Kemampuan Bidang (SKB). Hal itu setelah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) atau Panselnas memberi kesempatan untuk mengikuti ujian .
Pelayanan Bedah Plastik di RSUD Puri Husada Dihentikan TEMBILAHAN - Rumah Sakit Umum Dawerah (RSUD) Puri Husada menghentikan pelayanan bedah plastik mulai Selasa (27/11) kemarin. Hal itu sebagai bentuk solidaritas perkumpulan dokter ahli bedah terkait ditersangkakanya rekan seprofesi mereka di Pekanbaru. Penghentian itu diberitahukan lewat pengumuman berbunyi ‘Mulai hari ini, pelayanan bedah dihentikan, sampai waktu yang tidak ditentukan, kecuali pasien emergency’ TTD Dokter Bedah RSUD Puri Husada Tembilahan. Pengumuman itu ditempel ditempel di RSUD Puri Husada Tembilahan. Terkait pengumuman yang menimbulkan banyak pertanyaan bagi pasien tersebut, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Saut Pakpahan, Selasa (27/11) menjelaskan bahwasanya aksi tersebut
buntut dari ditahannya tiga orang dokter bedah oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Senin (26/11) lalu. “Aksi ini bukan kebijakan dari manajemen RSUD Puri Husada. Ini sebagai wujud solidaritas dokter saja,” jelas Saut. Dijelaskan Saut, dengan adanya aksi ini, bukan berarti pelayanan terhadap pasien emergency dihentikan. “Penundaan sementara ini diberlakukan hanya untuk di poliklinik rawat jalan, bukan yang emergency. Hari ini saja banyak yang pasien yang dilayani,” tambahnya. Sementara itu, sebelumnya, Kejaksaan Negeri Pekanbaru melakukan penahanan terhadap tiga orang dokter spesialis dan 2 pengusaha, Senin (26/11). Mereka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes). (mr/sri)
Kepastian ini didapat setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Inhil selaku tim Panitia Seleksi Daerah, melakukan validasi data di BKN Pusat terkait perangkingan hasil Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), akhir pekan lalu. “Dalam rapat itu kita memvalidasi data yang akan masuk dalam perangkingan dengan tim panselnas. Mereka tentukan, kita cuma validasi, cocok nggak orangnya atau mensinkronkan,” ujar Kepala BKPSDM Inhil H Fauzar SE
MP, Rabu (28/11). Setelah memvalidasi dan melakukan perangkingan, dikatakan Fauzar, jumlah peserta yang berhak ikut tes CAT SKB bertambah menjadi total sekitar 700 an peserta, dari sebelumnya sebanyak 52 orang peserta yang lulus passing grade murni tes CAT SKD sebelumnya. “Di setiap formasi rangking 3 teratas yang diambil, itu formasi yang minim kelulusannya atau kosong. Untuk yang lulus passing grade murni tidak diganggu gugat. Untuk lebih jelas mengenai teknis perangkin-
gan, para peserta bisa melihat di Permenpan no 61 tahun 2018,” jelas Fauzar. Mengenai pengumuman hasil perangkingan dan jadwal SKB, nantinya akan di umumkan di portal www. sscn.bkn.go.id atau portal resmi BKPSDM Inhil www. bkpsdm.inhilkab.go.id. “Nama - nama yang lulus itu sudah ada, tapi Kita tidak tau, BKN yang akan mengumumkan di situsnya. Kalau sudah keluar kita akan pajang juga di portal kita. Mudah – mudahan minggu ini sudah diumumkan, karena Desem-
ber harus selesai semua dan Januari sudah masuk di SK kan,” imbuh Fauzar. Terakhir mantan Plt Sekda Inhil ini meminta para peserta untuk tidak percaya terhadap oknum – oknum yang menghubungi dan mengatasnamakan dari pihak BKPSDM Inhil dan lainnya. Fauzar menegaskan, pihak BKPSDM Inhil atau Pansel daerah tidak pernah menghubungi peserta, karena semua pengumuman dan tahapan di pajang di portal. Begitu juga bagi oknum yang menjanjikan kelulusan atau lainnya, Fauzar seka-
li lagi menegaskan peserta untuk tidak menghiraukan hal - hal tersebut. “Kemarin ada peserta yang mengaku di telpon panitia, untungnya dia (peserta) cepat konfirmasi ke kita dan kita cepat mengklafifikasi kalau itu tak ada. Kita tidak pernah menghubungi peserta, segala sesuatunya kita umumkan di portal. Bagi yang mengaku bisa meluluskan juga tidak bisa itu, karena sekarang online dan hasilnya langsung keluar, jadi jangan hiraukan,” pungkas Fauzar. (adv/sri)
Babinsa Mandah Intensif Komsos dengan Kades MENDAHBabinsa Koramil 08/Mandah jajaran Kodim 0314/Inhil, Serka Arafat melakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Kepala Desa Bakau Aceh, Rudi Hartono di Aula Kantor Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah. Komsos bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, menyamakan persepsi serta kerjasama yang erat dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat. Serka Arafat menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Kepala Desa Bakau Aceh yang bekerjasama dengan TNI AD khususnya Koramil 08/ Mandah dalam melaksanakan tugas pembinaan ter-
itorial. Hasil musyawarah tentang pembangunan tahun 2019 sekaligus menetapkan usulan pembangunan di masing-masing RT-RW serda Kadus agar dibangun pada Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun 2019. Sementara itu Pjs Danramil 08/Mandah, Pelda Suriadi mengatakan tujuan Komsos untuk mendekatkan Babinsa dengan warga masyarakat guna menciptakan komunikasi dan hubungan kerja yang bersinergi. “Kita munta Babinsa mengajak warga menjaga kondusifitas wilayah serta ketertiban lingkungan dan kebersihan lingkungan untuk kesehatan masyarakat di wilayah tugas masing-masing Babinsa,” ujarnya. (rls/sri)
BuPati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Muhammad Wardan dan H Syamsuddin Uti menyampaikan Visi dan Misi pembangunan periode 2018-2023 dalam rapat Paripurna Istimewa, Senin (26/11) di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan. (hmsinhil)
Enam Rumah Ludes Terbakar di Tembilahan Hulu
TEMBILAHAN HULU - 6 unit rumah hangus dan dua rusak ringan dalam musibah kebakaran yang terjadi di Gang Kampung Baru I dan Lorong Surau Jalan H Arief Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Selasa (27/11) sekira pukul 17.45 WIB. Tak ada korban jiwa dari bencana ini. Kronologis kejadian kebakaran ini berawal pada Selasa (27/11/18) sekira pukul 17.50
WIB, menurut keterangan saksi Indra Saputra, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan warga masyarakat bahwa diduga asal api berada di sekitar belakang rumah Aan ada api yang cukup lumayan besar. Selanjutnya Indra Saputra keluar rumah dan meminta pertolongan kepada Zainal beserta warga setempat untuk memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. “Namun api dengan ce-
pat merambat ke bangunan milik masyarakat sekitar, kemudian sekira pukul 18.15 WIB pertolongan dari Damkar sebannyak 3 unit dan 1 unit pemadam kebakaran swadaya masyarakat dan segera memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 19.30 WIB,” ungkap Kapolres Inhil AKBP Christian Rony seperti disampaikan Kasubag Humas AKP Syafri
Joni, Selasa (27/11) malam. Diduga api berasal dari belakang rumah Aan dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sebagian bangunan yang terbakar terbuat dari bangunan semi permanen dan lokasi jalan yang sangat kecil sehingga mengakibatkan 6 unit rumah hangus Tmterbakar dan 2 unit rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Sementara angka keru-
Iklan MINI HEPI BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner MePelaku saat diamankan. (yen) layani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota.
Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191
PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru.
rno Hatta/Arengka (Smpg Hino) No. 168 E. Telp/Fax. (0761) 34453 - (0761) 8331688
LGG
SalON uNitY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian
SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999
PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629.
LGG
LGG
LGG
JASA
SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG
BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187. LGG
AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6 LGG
BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG
H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor. Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.
PENJAHIT PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG
R U PA - R U PA PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp. 0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG
GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG
RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp. Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600. LGG
MITRA GANDA Menjual Perlengkapan TNI,POLRI, SECURITY, POL - PP, Seragam Sekolah. Alamat : H.Imam Munandar No. 207 A. Pekanbaru - Riau. Email : AfrizalTanjung76@yahoo.com. Telp. 0852 78513020 / 0761 4857062 LGG
PLAZA DECOR, Spesialist Wallpaper, Gordyn, Karpet, Lantai kayu. Hub: SOFIAN/ AYEN (0812 7656 2919). Almt : Jl. Soeka-
Contact Person 0821-7127-0598
AN Elektronik
RT 018, RW 007, Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir.
LGG
SALON
LGG
PANGKAS RAMBUT BAHAGIA Segala Model Potongan Rambut Pria Dewasa dan Anak - anak. Alamat : Jl. Surabaya / Harapan Raya. Tlp. 0812 7658165 LGG
SEWA & KONTRAK DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001
JUAL TANAH DIJUAL kebun sawit SHM No 106 an Naim beralamat di Paket D, Desa Kencana, Kec Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Hub : 0853 6568 4653.
DIJUAL sebidang tanah kosong SHM No 1426 an Nurmadina beralamat di Jl Raja Ali Haji Gg Kelapa Tiga Kel Purnama, Kec Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau. DIJUAL kebun sawit SHM No. 1492 an Naim beralamat di Jalan Lahan Foodscroop Paket D Desa Kencana, Kec
UD. MUSTAKIM
(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)
Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.
Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410.
Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir Hub : 0853 6568 4653. DIJUAL Sebidang Kebun Kelapa Sawit di Desa Bangun Purba Barat, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Sertifikat Hak Milik No.187 Atasnama MAWARDI Luas 20.000 M2 Bagi Yang Berminat Hubungi: MAWARDI, Hp. 0813-7811-1666. KEHILANGAN
KEHILANGAN Surat Tanah alamat tanah jalan Mandar, RT 02, RW 06, Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir. Ukuran tanah 19500 m2 Nmor reg 216/skgr/100/v/2018.Nmr reg 538/ sgkt/Vl/2018. Hubungi: Deni harianto rambe 081267359853 Alamat Dusun lll,
KEHILANGAN BPKB Sepeda Motor Kawasaki LX 150G, Tahun Pembuatan 2018, Warna Hitam, Bahan Bakar Benis, NRKB BM 6978 UY, Nomor Rangka MH4LX150GJJP64602, Nomor Mesin LX150CEWA1250, Atasnama MHD.NUR PURBA, Alamat Huta Bargot RT 01/ RW 01 Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. KEHILANGAN BPKB Mobil Barang Light Truk MITSUBISHI Cold Diesel FE 73 HD (4X2) M/T, Tahun Pembuatan 2007, Warna Kuning, Bahan Bakar Solar, NRKB BM 8602 MC, Nomor Rangka MHMFE73P37K-000056, Nomor Mesin 4D34T-BY0074, Atasnama MHD.NUR PURBA, Alamat Huta Bargot RT 01/ RW 01 Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. TELAH HILANG 1 (satu) Buah Buku BPKB No. 1058749650 Mobil Toyota Avanza dengan No Polisi BM 1836 JJ. Atas nama PT.Pusaka Prima Transport, hilang sekitar jalan Sumatera Pekanbaru. Bagi yang menemukan agar dapat menghubungi Kantor Polisi Terdekat.
gian akibat kebakaran ini belum dapat diperkirakan. Peristiwa Kebakaran ini ditangani oleh unit Reskrim Polsek Tembilahan Hulu. Adapun warga yang rumahnya ludes terbakar yakni Yantak (45), Aan (35), Siti Aisyah (63), Acil (35), Halimah (55) dan Lena (40). Sedangkan warga yang rumahnya rusak ringan adalah Rahawita (27) dan Hentoni (35). (mr/sri)
AC
Spesialist AC/ Alat Pendinginan
LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P
Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id
DiJual Dijual Ruko 1 pintu tanah dibelakang luas, lokasi dijalan Delima, Tampan. Harga Nego Hub 081363324936.
KEHILANGAN 1 (satu) buah Akta jual beli No. 103/PPAT/1986 di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Hub: 081276453897.
TELAH hilang BPKB asli dan faktur asli Daihatsu Grand Max Blind Van Th: 2011 warna putih, B-9239-WCA a.n Nana Setiana, hilang di Arifin Ahmad Pekanbaru, hub 081318260477(Ichsan).
董事主席 (PRESIDEN KOMISARIS) 执行总裁 (PIMPINAN UMUM / 总编辑 PIMPINAN REDAKSI) 公司负责人 (PIMPINAN PERUSAHAAN) 副总编辑 (Wakil PimPinan Redaksi) 编辑员 (REDAKTUR)
: 张联全 (HERIC RAKASIWA) : : : :
张联明 (ALBI BUDIMAN) 马思古 (MASKUR) 褚世昇 (SANTOSO,SE) 陈燕菁 (TINA MELINDA) 褚慧玲 (RATNAMIYATI)
METRO RIAU
2018 年11月29日,星期四
16
查罗特称钟万学服刑出狱之后或加入 原雅京副省长亦 是 斗 争 民 主 党 (PDIP)中央理事 会主席查罗特赛夫 希达亚特(Djarot Saiful Hidayat) 透露,原雅京特区 省长钟万学(BTP / Ahok)服刑期满后 重返政坛或加入美 佳娃蒂苏加诺普特 里(Megawati Sukarnoputri)领导 下的斗争民主党。 查罗特周一(11 月26日)在日惹 Sleman城市举行的
Mei Bao
PDIP联合会议上透 露了这一消息。查 罗特最初告诉他与 钟万学的对话,说 服钟万学和其支 持者(Ahoker)支 持第一序号候选人 佐科威 –马鲁夫 阿敏。阿学还赞扬 斗争民主党作为保 护班渣西拉(Pancasila)和确保群 众不散播仇恨言 论。“如果我重返 政坛,我一定会加 入斗争民主党。” 查罗特援引阿学如
是说道。 查罗特还提醒 说,当阿学遭到亵 渎案件袭击时,斗 争民主党是主要的 捍卫者。目前由于 意识形态的斗争, 国家的状况处于危 机之中。查罗特举 了一个例子,许多 发表演讲的人公开 想要改变除班渣 西拉之外的国家体 系。 “有人在演讲中 公开表示要改变这 个国家制度。想要
应用另一种意识形 态,除了班渣西拉 之外,这里也应用 了khilafah意识形 态。”查罗特总结 道。 众所周知,钟万 学因亵渎宗教案件 而被判2年有期徒 刑,预计目前在国 家警察机动车反恐 部队总部(Makro Brimob)服刑的赫 赫有名钟万学,明 年将重返自由生 活。 (shangbaoindonesia.com)
俄罗斯扣押乌克兰舰艇 黑海紧张局势升级 在俄国指责乌克兰舰 艇”非法进入”其领 海并武力扣留其三艘 船舰及水兵后,乌克 兰宣布在该国最容易 受到俄罗斯攻击的部 分地区实施戒严,为 期30天。 此前乌克兰总统波罗 申科警告称,领土正面 临”极端严重”的侵略 威胁。美国总统特朗普 表示,他不希望看到俄 罗斯和乌克兰间的局势 发展,正和欧洲领导人 研商对策。 美国国务卿蓬佩奥 指出,俄罗斯扣留乌 克兰军用船只的作 法”是一种危险升
级,违反了国际法” ,他呼吁两国保持 克制。俄国海军在其 2014年吞并的克里米 亚半岛沿海武力拘留 了三艘乌克兰海军舰 艇后,乌克兰方面表 示将”自卫反击”, 联合国安理会将召开 紧急会议讨论危机。 海洋主权和航行自 由冲突 2018年11月27日的 事件发生在克里米亚 和俄罗斯之间的刻赤 海峡。当时,乌克兰 海军2艘炮艇和1艘拖 船试图横渡这一位于 俄国与克里米亚半岛 之间的海峡,进入亚
速海前往乌克兰港口 城市马里乌波尔。 根据2003年莫斯科 和基辅之间签署的一 项条约,刻赤海峡和 亚速海是两国共有的 领海。 但最近,俄罗斯开始 检查所有往返该地区 乌克兰港口的船只。 在指责乌克兰入侵其 领海后,莫斯科在横 跨狭窄海峡的俄罗斯 建造的大桥下停泊了 一艘油轮,阻断了通 向亚速海的通道。 它还迅速派遣两架 战斗机和两架直升机 前往该地区。 乌克兰海军说,,他
们的船只在试图离开 该地区时被击中并失 去动力。乌方说,船 上有23名乌克兰人, 其中6名船员受伤。 俄罗斯与乌克兰互 相指责对方违反国际 法。目前,乌克兰军 队正在该国东部与俄 罗斯支持的分离主义 分子作战。乌克兰议 会批准了乌克兰总统 波罗申科签署的总统 令,启动为期30天的 战时状态,”保卫国 家安全,消除对乌克 兰国家独立和领土完 整的威胁”。 乌克兰军队已经处 于全面战斗戒备状
态。但乌克兰总统波 罗申科也表示,这一 措施并不意味着宣 战。虽然乌克兰坚决 反对,俄罗斯于2014 年吞并了克里米亚, 并在今年早些时候建 造了连接克里米亚半 岛和俄罗斯南部的刻 赤跨海大桥。 乌克兰指责俄罗斯 的行动违反国际法, 坚持说早已预先通知 俄方,乌方的有关船 舶将从这里航行到乌 克兰港口城市马里乌 波尔。而俄方武力扣 留其船只是”又一武 (bbc. 装侵略行径” com/zhongwen)
Hua sHan
Menikmati Makanan Tionghoa Dengan Citarasa Lokal Menu-Menu Tionghoa sudah terkenal di Indonesia. Bahkan menjadi bagian dari kuliner Indonesia sejak abad ke-7. Menu-menu dibawa para imigran ke pesisir Jawa. Seperti halnya pengaruh budaya negara asing, kuliner khas Tionghoa dibawa ke Indonesia melalui para saudagar Tiongkok yang singgah ke kota-kota pelabuhan di Indonesia. Melalui jalur lautan, para imigran dari Tiongkok pergi ke Nanyang (samudra selatan). Kala itu mereka tidak mengetahui peta, yang mereka tahu wilayah selatan memiliki udara tropis, dan nyaman. Tempat ini merupakan wilayah Indonesia. “Imigran dari Tiongkok memilih Indonesia karena beragam alasan, mulai dari masalah ekonomi hingga politik. Karena mereka memiliki kehidupan yang sulit di sana, mereka pindah ke Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik,” ungkap Aji Chen Bromokusumo, selaku budayawan dan Sekertaris Umum Asosiasi Peranakan Tionghoa
Indonesia (ASPERTINA), belum lama ini, dilansir detik.com. Sampai di Indonesia, lanjutnya, terutama di wilayah pesisir khususnya jalur Pantura, mereka mulai membawa budaya mereka ke sini, termasuk memperkenalkan makanan khas yang mempengaruhi kuliner Indonesia hingga saat ini. Berbagai jenis hidangan khas Tionghoa dibuat menggunakan penyesuaian bahan. Diganti menggunakan rempah-rempah di Indonesia, beberapa diantaranya mulai digemari oleh masyarakat. “Jika membicarakan chinese food, atau hidangan khas Tionghoa. Bahasannya sangat luas, hampir setiap makanan yang kita temui sehari-hari dipengaruhi oleh makanan Tionghoa. Seperti bakso, bakmie, bak pia, hingga soto, semuanya berasal dari bahasa Mandarin,” lanjut Aji yang juga menulis buku Peranakan Tionghoa dalam Kuliner Nusantara. “Bak pia asalnya dari Yogya, makanan peranakan Tionghoa ini terdiri dari dua kata Mandarin.
Bak itu artinya daging, pia artinya kue. Tapi semenjak masuk di Indonesia, bak pia telah bertransformasi menjadi isian kacang hijau, cokelat, dan keju,” tambah-
nya. Lebih lanjut Aji menambahkan, kebanyakan imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia berasal dari suku Han, di Provinsi
Fujian, yang dikenal sebagai Hokkian. Tak hanya aneka kue, makanan seperti fuyunghai, capcay, siomay, batagor, hingga dim sum menjadi
makanan ikonik yang hingga kini digemari oleh banyak orang Indonesia. “Alasan mengapa hidangan Tionghoa masih populer di Indonesia hingga saat
ini, karena rasanya yang sederhana tapi tetap lezat dan tak berubah. Rasanya akrab dengan lidah orang Indonesia sejak dulu,” pungkas Aji. (int/wsl)
Sejumlah penari menampilkan Geyal-geyol dalam pentas Semarang Peranakan Cultural Night di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/11). Dalam diikuti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Amerika Serikat dan sejumlah negara lain tersebut menampilkan sejumlah kesenian budaya khas Tiongkok, termasuk yang telah berakulturasi dengan budaya tradisional daerah lain. (antara)