Issuu

Harian Pagi

BES

F SU

MATERA NE

1 Ap ril 2

LuLus verifikasi faktuaL

ril 2 0 2 0 1 Ap

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Diserahkan Langsung Oleh :

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

Berwawasan dan Berkepribadian

ARD

GOLD WINN

W IA A ED

The POWeR Of innOvaTiOn TO

IA DONES PRINT M

R IN

AP WSP

JUMAT, 29 MEI 2020 M 6 SyawaL 1441 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Siapa yang menetapkan (pembukaan sekolah)? Pemda masing-masing mau buka atau tidak. Tapi syaratnya harus zona hijau MuhaMMad haMid Plt Dirjen PaUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud

Pemda Zona Hijau Bisa Putuskan Buka Sekolah JAKARTA - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhammad Hamid menyatakan keputusan membuka sekolah di tengah pandemi virus corona (Covid-19) ada di tangan pemerintah daerah (Pemda). “Siapa yang menetap-

kan (pembukaan sekolah)? Pemda masing-masing mau buka atau tidak. Tapi syaratnya harus zona hijau,” ujar Hamid melalui konferensi video, Kamis (28/5). Ia menegaskan, keputusan membuka sekolah bukan di Kemendikbud. Pihaknya hanya menetapkan syarat dan prosedur sekolah yang diizinkan belajar tatap muka.

Artinya, sebuah daerah harus melewati sejumlah syarat jika ingin memutuskan membuka kembali sekolah. Salah satu syarat yang mutlak harus dimiliki adalah berada di zona hijau. Penetapan zona hijau, kuning dan merah, menurut Hamid, ada di tangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Se-

hingga Pemda tidak bisa menetapkan secara sepihak pembukaan sekolah. “Tidak bisa Pemda menetapkan secara sepihak sebelum ada keputusan dari Gugus Tugas bahwa daerah itu boleh buka sekolah tatap muka,” katanya seperti dilansir cnnindonesia.com. Baca..... hal 11

PSBB di Riau Tak Diperpanjang

SOSIALISASI PENERAPAN NEW NORMAL DI PEKANBARU - Sejumlah personel Polresta Pekanbaru menyosialisasikan rencana penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi virus corona Covid-19, di Mal Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (28/5). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di enam kabupaten/kota di Riau tidak diperpanjang dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan new normal. (ist)

Penerapan New Normal Tunggu Kesiapan Daerah PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di enam kabupaten/kota di Riau tidak diperpanjang. Selanjutnya, menurut Syamsuar, enam kabupaten/kota tersebut akan menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi virus corona Covid-19 sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada Mulai Juni JAKARTA - Gugus Tugas Penanganan Covid19 merestui Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona (Covid-19). KPU, pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang. Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 melalui surat B-196/KA

君子爱财取之有道 Jūn zǐ ài cái qǔ zhī yǒu dào Setiap orang mencintai harta benda, tetapi harus didapat dengan cara yang benar.

“Saya sudah PSBB di enam melakukan video daerah di Riau yakni Kota Pekanconference dengan bupati/walikota sebaru, Kota Dumai, Riau dalam rangka Kabupaten Bengmelakukan evalukalis, Kabupaasi PSBB dan soten Siak, Kabupasialisasi new norten Pelalawan, dan mal,” ujar SyamsuKabupaten KamSyamsuar ar saat memberikan par berakhir pada keterangan pers, di Kota Pe- 28 Mei 2020 kemarin. “Setelah melihat adanya penukanbaru, Kamis (28/5).

Wahyu Juga Didakwa Terima Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat

GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020. “Menyadari realita bahwa pandemi Covid19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Ketua

Baca..... hal 11

KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 28 MEI 2020

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,842.85 9,831.90 10,465.24 1,914.56 137.6377 3,411.37 16,359.79 2,071.84 Sumber www.bi.co.id

runan kasus Covid-19 di kabupaten/kota di Riau dalam beberapa hari terakhir, seluruh bupati/walikota sepakat untuk tidak memperpanjang PSBB, dan setuju untuk menerapkan new normal,” terang Syamsuar. Kemarin, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Riau juga mengumumkan tidak terdapat

EKS KOMISIONER KPU WAHYU SETIAWAN JALANI SIDANG DAKWAAN - Eks Komisioner KPU RI, wahyu Setiawan (kiri) berjalan didampingi kuasa hukumnya usai menjalani sidang dengan agenda dakwaan saat sidang online di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5). (merdeka.com)

JAKARTA - Bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan didakwa menerima Rp600 juta terkait pergan-

tian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 20192024 yang melibatkan eks calon anggota legislatif PDI Perjuangan, Harun Masi-

ku. Selain itu, Wahyu juga didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Dalam dakwaan, uang Rp600 juta terkait PAW anggota DPR periode 20192024 diterima Wahyu melalui perantara kader PDIP sekaligus eks anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina secara bertahap dengan pecahan mata uang Sin$19 ribu dan Sin$38.350. “Seluruhnya setara de ngan jumlah Rp600 juta dari Saeful Bahri bersamasama dengan Harun Masiku. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” demikian tertulis dalam surat dakwaan seperti dilansir cnnindonesia.com, Kamis (28/5). Baca..... hal 11

penambahan kasus positif Covid-19 di Riau. Dengan demikian, sudah empat hari berturut-turut Riau tidak ada penambahan kasus positif Covid-19. Gugus Tugas juga menyampaikan kasus positif Covid-19 di Riau tercatat 111 orang, dengan rincian 25 orang masih dirawat di rumah sakit, 80 orang se-

hat dan sudah dipulangkan, serta enam orang meninggal dunia. Kemudian, pasien dalam pengawasan (PDP) yang masih dirawat berjumlah 96 orang, PDP negatif Covid19 dan dipulangkan 1.072 orang, dan PDP meninggal dunia 150 orang. Baca..... hal 11

BNN Sita Sabu dan Ekstasi Seberat 100 Kg

BNN GAGALKAN PEREDARAN NARKOBA 100 KG - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi seberat sekitar 100 kilogram, di Jalan Industri Raya, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (28/5). (detikcom)

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menyita narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dengan per kiraan berat mencapai 100 kilogram, di Bekasi, Jawa Barat pada Ka mis (28/5). “Diperkirakan barang bukti sebanyak 100 Kg brutto, belum dihitung secara pasti,” ujar Depu-

ti Bidang Pemberantasan BNN, Inspektur Jenderal Arman Depari dalam keterangan tertulisnya. Arman menjelaskan, penyitaan narkoba tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa akan ada serah terima narkotika jenis sabu di wilayah Bekasi. Baca..... hal 11

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

nasional

METRO RIAU JUMAT, 29 MEI 2020

n Tren Pariwisata Diprediksi Berubah

Presiden Jokowi Imbau Pengusaha Kreatif

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengantisipasi adanya perubahan tren pariwisata di dunia di tengah pandemi virus Covid-19 ini. Pariwisata tidak lagi sama seperti sebelum pandemi. Hal itu diungkapkan Kepala Negara saat memberikan pengarahan sebelum memimpin Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/5). “Saya ingin mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 akan membuka perubahan tentang tren pariwisata dunia. Dimana isu health hygiene serta safety security akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin melancong,” kata Jokowi, seperti dilansir dari iNews.id. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan referensi liburan juga akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti solo

travel, tour wellness, dan termasuk juga di dalamnya virtual tourism serta staycation. “Karena itu para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi terjadinya perubahan tren ini dan kita harus betulbetul bisa mencium perubahannya ke arah mana,” ujarnya. Jokowi meminta setelah pandemi Covid-19 ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan. “Sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata global,” kata dia.

(int/efi)

KPU Akan Gunakan Alat Coblos dan Tinta Sekali Pakai JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan tahapan pilkada di 270 daerah. Tantangannya, pilkada ini akan digelar di tengah pandemi Covid-19 atau virus Corona. Ketua KPU RI, Arief Budiman menceritakan, proses penentuan penundaan pilkada dan antisipasinya. Sejak pandemi Covid-19, KPU melakukan rapat-rapat internal untuk menentukan pelaksanaan pilkada. Akhirnya, muncullah tiga opsi waktu pelaksanaan 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Dan akhirnya disepakati pilkada serentak di 270 daerah dipastikan digelar pada 9 Desember 2020. “Kenapa Desember? Karena waktu itu keadaan darurat bencana ditetapkan tiga bulan. Waktu itu Maret, kami berpikir akan cukup dan selesai. Pilkada September ditunda tiga bulan menjadi Desember ya cukup. Data penyebaran virus pun belum meluas, tidak memapar 270 daerah. Itu sampai 13 April,” ujarnya dalam diskusi daring yang digelar Rumah Pemilu, seperti dilansir dari sindonews. com, Kamis (28/5). KPU pun membuka opsi bagi daerah sudah terpapar Corona itu ditunda.

Sedangkan, daerah yang aman dari Covid-19 jalan terus. Masalahnya, ada pada keserentakannya. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II dan Kemendagri, katanya, tidak ada yang berani memutuskan. Akhirnya, disepakati beberapa hal, antara lain, pelaksanaan pilkada ditunda atau lanjut harus berdasarkan persetujuan tiga pihak dan harus ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) yang mengatur perubahan jadwal. “Kedua, situasinya harus normal. Kami memberikan syarat status darurat sudah selesai,” ucap Arief. KPU pun mengirim surat terkait poin-poin yang harus ada dalam perppu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada dua poin utama, yakni kewenangan penundaan diberikan kepada KPU dan jadwal pelaksanaan pilkada. Perppu tentang Pilkada pun keluar pada 4 Mei 2020. Selanjutnya, KPU bertanya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan ahli mengenai kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Semua tidak ada yang bisa memastikan kapan virus Sars Cov-II dan Covi-19 selesai. (int/efi)

MaSJid Raya Bukittinggi, salah satu masjid yang terletak di salah satu kawasan keramaian di Kota Bukittinggi direncanakan menggelar Shalat Jumat pada Jumat (29/5) ini. Dibukanya kembali masjid di Bukittinggi untuk shalat berjamaah merupakan kebijakan melonggarkan aktivitas masyarakat setelah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekaligus menyongsong tatanan hidup baru (new normal). (int)

Masjid di Bukittinggi Gelar Shalat Jumat BUKITTINGGI – Kerinduan umat Islam di Kota Bukittinggi untuk menggelar ibadah berjamaah di masjid segera terobati. Sebab masjid-masjid di sana sudah dibuka dan Shalat Jumat boleh digelar mulai tanggal 29 Mei 2020 ini. Sebagai persiapan gelaran Shalat Jumat, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengatakan, masjid-masjid di wilayahnya disterilisasi pada Kamis (28/5). Sterilisasi

dilakukan dengan menyemprotkan desinfektan agar jamaah terhindar dari virus corona (Covid-19). “Untuk mendukung aktivitas kembali di masjid, pemkot mulai Kamis siang melakukan penyemprotan disinfektan di semua masjid,” ujarnya, seperti dilansir dari okezone.com, Kamis (28/5). Ramlan menambahkan dibukanya kembali masjid di wilayahnya merupakan kebijakan melonggarkan aktivitas masyarakat set-

elah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekaligus menyongsong tatanan hidup baru (new normal). Lebih lanjut Ramlan menegaskan bagi warga yang akan beraktivitas di masjid agar tetap memakai masker, baik saat di luar maupun di dalam masjid. Selain jamaah juga diwajibkan membawa sajadah sendiri, berwudhu dari rumah, dan menjaga jarak di dalam masjid. “Sementara bagi petu-

gas masjid, sirkulasi udara harus lancar, mimbar digeser ke belakang dan mempersingkat khotbah. Bagi ustadz sendiri diharapkan juga memakai masker saat memberikan ceramah,” tuturnya. Sebelumnya, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh menyatakan, umat Islam yang tinggal di daerah yang kasus Covid-19 sudah terkendali, maka kembali memiliki kewajiban menunaikan Shalat Jumat

(int/efi)

JAKARTA - Kalangan guru masih menanti keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai kepastian pembukaan sekolah di tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020. Sebab, pihak sekolah maupun guru juga harus mempersiapkan dan menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan ‘Normal Baru’ di masa pandemi COVID-19. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meyakini tidak ada masalah bila tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai Juli mendatang. Namun, harus didukung dengan kajian yang valid dan terukur mengenai daerah mana saja yang bisa mengge-

lar belajar tatap muka. “Hanya zona hijau saja yang dibuka dan belajar tatap muka. Tapi, harus ada kepastian mana saja daerah yang masuk zona hijau. Kalau data itu sudah valid dan terukur, tidak masalah untuk dibuka. Namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang keta,” ucap Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim, seperti dilansir dari sindonews.com, Kamis (28/5). Ada beberapa catatan FSGI terkait pertimbangan pemerintah membuka sekolah atau tetap belajar melalui jarak jauh. Pertama, jika memang kasus COVID-19 sudah melandai dan aman serta didukung dengan pernyataan para ahli, maka harus ada kepastian tentang pembukaan sekolah.

Sayangnya, Satriwan mengaku masih ragu dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, komunikasi yang terjalin masih buruk alias tidak sejalan. “Jangan sampai pemerintah pusat dan daerah sudah siap dengan zona hijau, tapi Dinas Pendidikan dan sekolah belum siap dengan infrastruktur tadi. Jadi, koordinasinya harus jelas dari pusat, daerah sampai ke kepala sekolah,” imbuh dia. Terkait itu, ia meminta harus ada mekanisme yang dipersiapkan sekolah untuk menggelar belajar tatap muka. Khusus zona hijau, maka sekolah-sekolah harus menyediakan fasilitas seperti hand sanitizer di depan setiap ruangan hingga

penyediaan alat pelindung diri (APD) untuk kondisi darurat jika sewaktu-waktu ada yang diketahui terinfeksi COVID-19. “Artinya, sekolah juga mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Asalkan, fasilitas tadi sudah terpenuhi,” jelasnya. Jika pemerintah masih ragu-ragu, lanjut Satriwan, maka harus menambah masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama 3 hingga 6 bulan berikutnya. Namun, harus juga didata kembali daerah mana saja yang kesulitan dengan sistem PJJ tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima FSGI, masih ada beberapa wilayah yang minim fasilitas listrik dan internet. Misalnya, Cianjur dan Garut di Jawa Barat.

Kemudian, di Bima, Nusa Tenggara Barat. “Bahkan di Kota Bogor, ada 11 persen siswa yang masih belajar luar jaringan (luring), tidak PJJ online. Jadi, yang tidak terlayani selama ini adalah mereka yang belajar luring atau offline,” katanya. Karena itu, FSGI berharap pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kondisi daerah yang terbatas fasilitas internet dan listrik. Termasuk memberikan insentif kepada para guru di daerah tersebut. “Guru harus ngajar di rumah siswa yang tidak terjamah listrik dan internet, termasuk yang tidak gawai. Tapi, mereka juga butuh ongkos ke sana. Bisa menggunakan dari relaksasi dana BOS,” katanya. (int/efi)

berjamaah. “Kalau daerahnya sudah terkendali, artinya tak ada lagi udzur syar’i yang menggugurkan kewajiban Jumatan. Jika kondisi faktualnya seperti kasus Covid-19 terkendali maka umat Islam yang tinggal di kawasan itu wajib menunaikan Shalat Jumat,” ucap Asrorun. Meski demikian kata dia, pemerintah wajib menjamin pelaksanaannya sholat Jumat tersebut.

Harus Ada Kajian Valid Bila Sekolah Dibuka Lagi

OlahraGa

Petra Kvitova Ogah Bertanding Tanpa Penonton PRAHA - Dunia olahraga perlahan mulai membuka diri di tengah pandemi virus corona. Ada berbagai cara yang dilakukan agar turnamen bisa terlaksana, termasuk digelar tanpa penonton. Sayang, hal itu ternyata tidak banyak disukai para petenis top, salah satunya Petra Kvitova. Petenis asal Republik Ceko itu sangat menentang jika harus bermain tanpa penonton ketika tampil di sebuah turnamen, terutama sekelas Grand Slam. Kvitova bahkan lebih memilih

Grand Slam tidak digelar. Wacana ini sebelumnya sudah ditentang Roger Federer terkait ide Roland Garros (venue Perancis Terbuka) atau Flushing Meadows (venue Amerika Serikat Terbuka) yang dikosongkan akibat virus yang biasa disebut Covid19 tersebut. “Saya memiliki batas waktu dan tentu ingin melakoni Grand Slam lain. Tapi, jika tanpa penonton, saya lebih baik membatalkan. Melakoni Grand Slam adalah hal terhebat dan

penonton adalah energi kami. Tidak terlihat baik bagi saya dan Grand Slam tidak layak mendapatkannya,” kata Kvitova, seperti dilansir dari sindonews. com, Kamis (28/5). Para petinggi organisasi tenis, ATP, WTA, dan ITF saat ini masih membicarakan kapan turnamen cukup aman untuk dilanjutkan kembali setelah ditangguhkan sejak Maret lalu akibat pandemi Covid-19. Saat ini, semua Turnamen WTA telah ditangguhkan atau dibatal-

kan setidaknya sampai 20 Juli mendatang. Sementara Perancis Terbuka musim ini telah dipindahkan pada dari 24 Mei-7 Juni menjadi 20 September-4 Oktober. Bahkan, Wimbledon untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II telah dibatalkan. Mengenai nasib Wimbledon, Kvitova mengaku sedih atas keputusan pembatalan salah satu turnamen favoritnya itu. Apalagi, dia memiliki kenangan yang bagus dengan berha-

sil meraih dua gelar pada 2011 dan 2014. “Semua turnamen telah dibatalkan dan berita tentang Wimbledon adalah berita yang paling membuat saya kesal. Saya tidak mengatakan menangis ketika mendengarnya, tapi saya cukup patah hati pada hari itu. Saya rasa alasannya cukup jelas,” kata Kvitova. Turnamen tenis musim ini diharapkan bisa dimulai kembali jelang AS Terbuka yang akan diputuskan Juni mendatang. (int/efi)

PeTeniS puteri dunia, Petra Kvitova. (int)

dewan redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, redpel: Fajar W, Koordinator liputan: Linda Novia Staf redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Bengkalis : Zulkarnaen, dumai: Bambang. indragiri hulu: Dasmun, indragiri hilir : Ayendra, Kampar : Adi Jondri, Kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto rokan hulu : Feri Hendarawan rokan hilir : Afrizal, Siak : Diana, Kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, Teknologi informasi: Oki Wibawa.

(Terbit Sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR

Manager iklan : Herlina, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon iklan: 0761-7865003. Telepon distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

: ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO Harga langganan dalam kota: Rp150.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

sIak

METRO RIAU JUMAT, 29 mei 2020

I n f oto r I a l

Pemkab Siak Dukung Pemberlakuan ‘New Normal’ SIAK - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Siak yang dilaksanakan 1528 Mei, berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Penanganan Covid 109 telah berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi penanganan penyebaran Covid 19 di Negeri Istana. Oleh karena itu, Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Siak mendukung sepenuhnya diberlakukan kebijakan “new normal” atau normalisasi aktivitas social ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan yang telah diatur pemerintah. Hal tersebut dilaporkan Bupati Siak Alfedri kepada Gubernur Riau Syamsuar, saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan PSBB Provinsi Riau melalui video conference, dari ruang rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Kamis (28/5). Dalam rapat yang membahas agenda sosialisasi dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 tersebut, juga dihadiri Kapolres Siak, Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Perwakilan Kantor Pengadilan Negeri Siak, serta sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. “Hingga saat ini jumlah ODP (Orang Dalam Pantauan) di Kabupaten Siak tercatat sebanyak 4.425 orang, dan yang masih dalam pantauan sebanyak 674 orang. Jumlah tersebut berkurang dari jumlah sebelum PSBB yaitu sebanyak 824 orang. Sementara saat ini tidak terdapat PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang tengah menjalani masa perawatan,” kata Alfedri dalam laporannya. Dilanjutkan, selama pelaksanaan PSBB ada 3 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Yaitu, sejumlah santri yang masuk dalam klaster Pondok Pesantren di Magetan. Sampai saat ini hasil swab ketiga kalinya para pasien tersebut dinyatakan negatif dan sedang menunggu hasil pemeriksaan

swab selanjutnya. “Keluarga pasien tersebut juga sudah dilakukan tracing, dan juga telah dilakukan pemeriksaan swab. Diantaranya keluarga pasien di Kecamatan Dayun sejumlah 4 orang sudah dilakukan pemeriksaan swab dengan hasil negatif. Keluarga pasien dari Kecamatan Mempura saat ini sedang menunggu hasil, dan keluarga pasien asal Kecamatan Siak yang berjumlah 7 orang hasil pemeriksaannya juga dinyatakan negative,” sebut Alfedri. Alfedri juga menyampaikan rasa syukur karena berdasarkan hasil tes dinyatakan tidak terjadi penularan virus transmisi lokal dari para pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di Kabupaten Siak. Oleh sebab itu pemimpin Negeri Istana itu menyampaikan usulan kepada Gubernur Riau agar pelaksanaan PSBB di Kabupaten Siak dapat diakhiri dan segera diberlakukan kondisi New Normal. Sementara Gubernur Riau Syamsuar dalam arahannya secara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Siak, menyarankan agar objek-objek wisata di Kabupaten Siak dapat dibuka dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19. Diantaranya menyediakan tempat mencuci tangan, alat pengukur suhu badan, mengatur jumlah dan jarak wisatawan dan ke-

Siak Tunggu Petunjuk Pusat Terkait Masuk Sekolah SIAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, mengaku siap melaksanakan tatanan suasana dan tatanan baru kehidupan yang dikenal istilah new normal. Saat ini sedang mempelajari skema serta menunggu konsep dari pusat. “Siak masuk dalam pilot project pelaksanaan new normal, karena itu kita pelajari dulu skemanya serta menunggu konsep dari pemerintah pusat,” kata Wakil Kepala II Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak, L Buhdi Yuwono, Rabu (27/5). Menurut Budhi, secara garis besar sejak wabah Covid-19 melanda Indonesia, masyarakat Kabupaten Siak sudah menjalankan beberapa butiran skema new normal dalam kehidupan sehari-hari. “Saat ini yang kita terapkan dan kita himbau ke masyarakat masuk dalam butiran skema new normal itu. Seperti wajib pakai

masker, menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum, berlakukan jam malam dan physical distancing,” kata dia. Bahkan di Kabupaten Siak, penerapan hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan Covid 19 itu sudah dilaksanakan jauh sebelum PSBB. Namun demikian, bakal ada penyempurnaan dan perlakuan yang baku untuk diterapkan. “Seperti pengaturan anak sekolah belum ada. Saat ini hanya mengusahakan belajar virtual dan tidak menggunakan gedung sekolah. Bisa saja nanti satu meja duduk dua murid atau satu meja satu murid,” kata dia. Budhi pun berharap kerjasama dari masyarakat jika nanti skema New Normal memang benar-benar diterapkan di Kabupaten Siak. Ia juga meminta kepada masyarkat agar mematuhi anjuran pemerintah dan tidak meninggalkan masker. (mr/sri)

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak, mengadakan konferensi pers terkait update informasi penanganan penyebaran covid-19

BUPaTi Siak, Alfedri didampingi unsur Forkopimda Siak melaporkan Riau, H Syamsuar wajiban pengunjung menggu- ti protokol covid-19, supaya nakan masker. normalisasi perekonomian dan “Objek wisata yang ada di pariwisata berjalan,” kata manKabupaten Siak seperti Istana tan Bupati Siak dua periode itu. Siak, sudah bisa dibuka kemGubernur juga berharap bali dengan catatan mengiku- pelaku usaha bisa secepatnya

kesiapan Pemkab Siak melaksanakan new normal kepada Gubernur kembali menjalankan usaha, dan terjadi transaksi jual beli sehingga ekonomi berjalan normal kembali. Menanggapi arahan tersebut, Alfedri mengatakan pihaknya

akan segera menyusun rancangan kebijakan di tahapan new normal tersebut bersama jajaran terkait, khususnya dibidang pariwisata, pendidikan dan berbagai bidang lainnya. (din)

n Dongkrak Perekonomian

Dinas PU Tarukim Tetap Bangun Jalan Poros di Kerinci Kanan SIAK - Pembangunan jalan poros yang menghubungkan Kampung Buana Bakti - Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Jalan itu dinilai sangat dibutuhkan demi mendongkrak perekonomian masyarakat dua daerah itu. Kepala Dinas PU Tarukim Siak, Irving Kahar mengatakan, jalan poros yang diberi nama Cut Nyak Dien itu dibangun sepanjang 800 meter dengan lebar 6 meter. Pembangunan tetap dilanjutkan di tengah wabah Corona lantaran jalan poros ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di dua daerah tadi.

“Dulu jalan ini berlumpur. Sangat sulit masyarakat membawa dan menjual hasil panen Kelapa Sawit mereka. Lagipula anggarannya tak kena rasionalisasi, duit yang digunakan untuk pembangunan jalan ini bersumber dari dana instensif daerah (DID) sebesar Rp2,3 miliar,” kata Irving, Kamis (28/5). Irving mengatakanprogres jalan itu sampai saat ini sudah mencapai sekitar 20 hingga 30 persen. Jika tidak ada aral melintang, pada akhir November nanti, pembangunannya ditargetkan rampung. Menurutnya masih ada sekitar dua Kilometer lagi sambun-

gan jalan ini yang belum dibangun. Tapi yang paling parah memang jalan yang tengah dibangun ini yang rencananya diprogramkan lagi, tergantung kondisi keuangan daerah. Alumnus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini menambahkan, pembangunan jalan poros merupakan salah satu visimisi Pemkab Siak. Hal itu dilakukan demi meningkatkan perekonomian masyarakat desa. “Maka itu pembangunannya dilanjutkan. Sebab kita paham, selain mempermudah membawa hasil pertanian sawit, jalan ini juga salah satu jalur penyaluran logistik masyarakat di

dua kampung tadi,” ujar dia. Penghulu Kampung (Kades) Buana Bakti, Rio Saputra mengaku bersyukur tetap dilanjutkannya pembangunan jalan tersebut. Sebab, menurutnya, dengan dibangunnya jalan itu dapat mempermudah transportasi hasil panen kelapa sawit masyarakat di daerahnya. “Dulu susah kali mengeluarkan hasil panen ke jalan utama kampung. Sebab truk tak bisa masuk. Harus dilansir pakai sepeda motor. Akhirnya hasil panen di kampung ini selalu terhambat kalau mau dijual,” sebut dia. (din)

PeNghUlU Kampung Buana Bakti, Rio Saputra menceritakan kondisi jalan kepada Bupati Siak Alfedri dan Kepala Dinas PU Tarukim Siak Irving Kahar Arifin. (mr-tribunpekanbaru)

Arfan Usman Siap Jika Terpilih Sebagai Sekda Siak SIAK - Seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) masuk ke tahap selanjutnya. Hasil dari seleksi yang diselenggarakan Panitia Seleksi (Pansel) untuk jabatan tertinggi pratama di lingkungan Pemkab Siak tersebut, muncul nama Arfan Usman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Siak. Menyikapi hal itu, Arfan mengatakan dirinya siap jika lulus seleksi administrasi lanjutan untuk menduduki jabatan Sekda Siak yang saat ini masih kosong, setelah Tengku Said Hamzah pensiun. “Segala sesuatu saya serahkan kepada Allah SWT. Semua prosedur kita ikuti, jika nanti lulus seleksi, saya siap membantu Pak Alfedri untuk menjalankan roda pemerintahan siak,” kata Arfan. Sementara Bupati Siak Alfedri mengatakan, nama-na-

Arfan Usman ma yang lulus seleksi tersebut tidak hanya bagi jabatan Sekda, juga pejabat esolan II. “Namanya sudah kita umumkan. Yang lulus seleksi tersebut tidak hanya yang seleksi sekda, namun untuk eselon II juga,” kata Alfedri. Dikatakan, proses seleksi pejabat sekda maupun esolan II tersebut diperkirakan selesai Juni besok. “Untuk waktunya, belum bisa kita pastikan. Baik untuk jabatan sekda maupun esolan II. Pasalnya, setelah selesai seleksi oleh tim

Pansel, akan ada persetujuan dari Pemprov dan Mendagri,” terang dia. Nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi calon Pejabat Tinggi Pratama adalah, Arfan Usman (Kadiskominfo Siak), Fauzi Asni (Kadispar Siak), Wan Ibrahim Surji (Kadisperindag Siak), Robiati (Plt Kadisos Siak), Zulfikri (Plt Kadisdukcapil Siak), Faly Wurendaresto (Kepala Inspektorat Siak), dan Kaharuddin (Kasatpol PP Siak). Dari ketujuh nama tersebut, Arfan Usman dinilai paling kuat untuk menempati posisi tersebut. Pasalnya, selain dari pengalamannya selama bertugas di Siak, Arfan Usman juga salah satu putra asli Siak yang cukup disegani masyarakat. Diketahui, pengalaman kerja Arfan Usman di Pemkab Siak, pernah menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2007 selama tujuh bulan. Kemudian menja-

di Kepala Dinas Pendidikan selama empat tahun, mulai dari 2007 hingga 2011. Tahun 2012 ia dijadikan sebagai Staf Ahli Bidang SDM Bupati Siak selama satu tahun. Setelah itu, Arfan kembali dipindahkan untuk menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), yakni mulai tahun 2013 hingga 2017. Pada Juli tahun 2017, barulah Arfan menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, hingga sekarang. Selain calon Sekda definitif, juga muncul nama-nama yang lulus seleksi administrasi Eselon II yakni Robiati, Fauzi Asni, Hasmizal, I Wayan Widya Wiratama, Tengku Abdul Wahid, Wan Idris, Irwan Saputra dan Kaharuddin. Untuk jabatan eselon II tersebut, masyarakat siak menginginkan Wayan Widya Wiratama atau Robiati (Plt Dinas Sosial) untuk menjadi Kepala Dinas Sosial Siak. (din)

PEKANBARU

METRO RIAU JUMAT, 29 MEI 2020

n PSBB Tidak Diperpanjang

Pemko Tunggu Petunjuk Teknis New Normal

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghentikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III, Kamis (28/5). Selanjutnya akan diterapkan new normal atau kehidupan baru di masa pandemi Covid-19. “Kita sepakat bersama lima daerah lain tidak lagi meneruskan PSBB yang berakhir hari ini,” kata Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus, usai rapat evaluasi PSBB bersama Gubernur Riau, Kamis (28/5). Dengan berpindahnya PSBB ke new normal tentu belajar di rumah juga akan berpindah ke sekolah. Namun Pemko masih menunggu regulasi dari Kementerian Pendidikan. “Bekerja di rumah bergeser kembali ke kantor, ini menunggu aturan dari Menpan-RB bagi ASN, dan beribadah di rumah bergeser kembali ke masjid dan rumah ibadah juga menunggu regulasi dari Kementerian Agama,” sebut Firdaus. Saat ini, lanjut Firdaus, Pemko Pekanbaru masih dalam tahap mempersiapkan

new normal. “Kita menunggu regulasi dari kementerian, setelah itu kita rangkum dalam Perwako,” sebutnya. “Meski PSBB sudah berakhir, aturan protokol kesehatan wajib dilaksanakan dan bukan berarti bebas begitu saja, karena ada aturan yang harus diikuti,” tambah Firdaus. Pekanbaru salah satu kota yang ditunjuk melaksanakan new normal sejauh ini masih belum menerima aturan teknis terkait pelaksanaan. Seperti untuk operasional rumah ibadah, aktivitas sekolah dan perkantoran dan pusat belanja. “Dengan masuk ke dalam tahapan new normal, pembatasan pergerakan masyarakat di daerah perbatasan tidak lagi dilakukan seperti masa PSBB,” katanya. (nov)

Diskes Catat 380 Kasus DBD di 12 Kecamatan

PEKANBARU - Hingga minggu ke 21 tahun 2020, Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru mendata jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru, mencapai 380 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Diskes Pekanbaru, Maisel Fidayesi, mengatakan, faktor mendasar pertambahan kasus disebabkan lingkungan. “Kalau lingkungan tidak bersih perkembang biak nyamuk Aedes agepty penyebab DBD meningkat,” kata Maisel, Kamis (28/5). Ia mengatakan, dari data yang masuk dari 21 Puskesmas di Pekanbaru, 373 pasien dinyatakan sembuh dari DBD dan enam orang masih dirawat, dan satu orang meninggal pada Februari. Dari 380 kasus yang terdata, tersebar di 12 keca-

matan diantaranya, Kecamatan Sukajadi 15 kasus, Senapelan 15 kasus, Pekanbaru Kota 7 kasus, Rumbai Pesisir 14 kasus, Rumbai 25 kasus, Limapuluh 31 kasus, Sail 4 kasus, Bukit Raya 42 kasus, Marpoyan Damai 52 kasus, Tenayan Raya 71 kasus, Tampan 60 kasus, dan Payung Sekaki 44 kasus. “Kita bersama puskesmas terus memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),” sebutnya. Masyarakat diminta melakukan gerakan 3M yakni mengubur barang bekas, menguras bak penampungan, dan menutup tempat genangan air. Selain itu mencegah pertambahan kasus, jika ditemukan kasus positif disuatu lingkungan segera dilakukan foging untuk membasmi nyamuk Aedes agepty. (nov)

Kejati Usut Proyek Jalan Alai-Mengkikip PEKANBARU kum, proyek - Bagian Pidana tersebut dilaksanKhusus (Pidsus) akan pada tahun Kejaksaan Ting2016. Adapun gi (Kejati) Riau dananya, bemengusut dugrasal dari Banaan korupsi pada tuan Keuangan proyek pen(Bankeu) Provinsi ingkatan Jalan Riau. Hilman Azizi Alai-Mengkikip Pekerjaan di Kabupaten Kepulauan proyek tersebut berdasarMeranti. Proyek itu senilai kan kontrak nomor 600/ Rp49.183.403.000. PU-BM/PJ/1.03.01. Asisten Pidsus Ke- PLU.07.46/ IX/2016 jati Riau, Hilman Azazi, tanggal 20 September membenarkan pengusu- 2016, dengan nilai kontan proyek itu. ‘Ya, betul trak pekerjaan peningka(sedang diusut), “ ujar tan jalan tersebut sebesar Hilman, Kamis (28/5). Rp49.183.403.000,00. Namun Hilman beSebelumnya, salah lum mau mengungkapkan satu Lembaga Swadasurah sejaih mana pros- ya Masyarakat (LSM) es penyelidikan terhadap melakukan unjuk rasa di proyek itu. Begitu juga depan kantor sementara terkait siapa saja yang su- Kejati Riau di Jalan Arifin dah diklarifikasi. Achmad, Kota Pekanbaru. Hilman mengatakan, Dalam aksi unjuk rasa tim Pidsus masih bekerja itu, LSM tersebut menmelakukan pengumpulan gadukan sejumlah dugketerangan. “Soal itu (sia- aan korupsi yang terjadi pa yang sudah dipanggil), di provinsi Riau. Salah sasaya tidak ingat pasti. Se- tunya, proyek peningkamua (data) ada. Tim sedang tan Jalan Alai-Mengkikip bekerja,” kata Hilman. di Kabupaten Kepulauan Informasi yang dirang- Meranti. (lda)

SALURKAN BERAS - Polresta Pekanbaru menyalurkan 830 karung beras untuk masyarakat terdampak Covid-19, Kamis (28/5). (ist)

Belajar di Rumah Diperpanjang Hingga 20 Juni PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru masih mengalihkan pembelajaran peserta didik tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP dari sekolah ke rumah. Belajar di rumah diperpanjang. Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan, dari jadwal kembali belajar setelah libur Idul Fitri 1441 hijriah, pada 2 Juni 2020 siswa tetap belajar di rumah hingga jadwal terima rapor pada 20 Juni. “Kita masih perpanjang belajar di rumah. Sistem belajar di rumah masih diberlakukan karena kita masih

Abdul Jamal

menunggu arahan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” kata Jamal, Kamis (28/5). Namun, seiring dengan adanya kebijakan new normal

atau hidup normal baru yang diterapkan daerah, ia mengaku siap mengikuti kebijakan itu. Tapi hingga saat ini peserta didik tetap melakukan belajar ataupun tugas sekolah secara daring di rumah. Untuk ujian sekolah pun dilakukan dengan cara pemberian tugas kepada peserta didik. Untuk nilai ujian diambil dari nilai semester sebelumnya. Jamal menyatakan, untuk jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Pekanbaru tidak berubah dari rencana semula meski ditengah kondisi ancaman

pandemi covid-19. PPDB tetap berlangsung tepat jadwal bulan Juli. Hanya saja untuk waktu penerimaan nantinya diperpanjang. “Tetap diawal Juli dari 1 sampai 7 Juli. Kalau normalnya kita buka selama 3 hari tapi karena corona ditambah jadi seminggu,” sebutnya. Perpanjangan nantinya diberikan karena PPDB tidak bisa sepenuhnya dilakukan lewat online. Di sisi lain, saat orang tua wali datang ke sekolah protokol kesehatan harus diterapkan atau bisa diatur 25 orang satu hari.

Untuk PPDB, sistem yang diterapkan masih sama seperti tahun lalu yakni sistem zonasi. Khusus untuk SD selain zonasi ditambah dengan persyaratan umur peserta didik yang mencukupi. Untuk masuk SMP, ada empat jalur yang bisa diambil, pertama warga tempatan atau zonasi dengan kuota 60 persen. Kemudian, jalur prestasi akademik dan non-akademik 20 persen. Lalu jalur afirmasi bagi warga miskin 15 persen, terakhir jalur pindahan 5 persen, ini termasuk kuota bagi anak guru. (nov)

Residivis Pencuri Kursi Gereja Ditembak PEKANBARU - Tim Opsnal Polsek Pekanbaru Kota menangkap RO (38), pelaku pencurian puluhan kursi di Sopo Godang, Gereja HKBP Jalan Hang Tuah. Pelaku dihadiahi timah panas di paha kanannya karena kabur saat ditangkap polisi. RO ditangkap pada Rabu (27/5) sekitar pukul 22.30 WIB. “Saat tersangka RO akan dibawa ke Polsek Pekanbaru Kota dengan sepeda motor, bersangkutan melarikan diri hingga diambil tin-

dakan tegas terukur,” ujar Kapolsek Pekanbaru Kota, AKP Sunarti, Kamis (28/5). Setelah mendapat perawatan medis, RO dibawa ke Polsek Pekanbaru Kota untuk penyidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan diketahui kalau RO merupakan residivis kasus pencurian. RO mencuri 28 unit kursi yang ada di Sopo Godang. Tindakan warga Gang Palapa, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota itu terekam kamera

CCTV yang dipasang di gedung tersebut. Sunarti menjelaskan, pencurian oleh RO diketahui ketika pengurus Sopo Godang tidak menemukan tiga baris kursi di Sopo Godang pada 13 April 2020. Tidak ada yang mengetahui di mana kursi itu. Beberapa hari, 28 unit kursi itu tidak kunjung dikembalikan ke Sopo Godang. Akhirnya, dilakukan pengecekan di CCTV, terlihat dua orang pria tidak dikenal mengambil 28 unit

kursi dan mengeluarkannya dari Sopo Godang. Kejadian itu dilaporkan ke Polsek Pekanbaru Kota untuk pengusutan lebih lanjut. Polisi melakukan penyelidikan. Awalnya, polisi berhasil menangkap Ai, rekan tersangka RO, pada 22 April 2020. Pengakuan Ai, pencurian dilakukan bersama RO. Polisi melakukan pengembangan dan menangkap RO pada Rabu (27/5) malam. Ketika dibawa dengan sepeda motor, RO melompat tu-

run dan kabur hingga polisi terpaksa menembaknya. Bersama RO, polisi mengamankan 14 unit kursi sebagai barang bukti. Sebagian kursi sudah dijualnya. “Tersangka mencuri 28 unit kursi, senilai Rp28 juta. Menurut tersangka, kursi itu dijual,” kata Sunarti. Akibat perbuatannya, tersangka RO harus merasakan kembali dinginnya penjara. Dia dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun. (lda)

CURI KURSI - RO (38) saat berada di Mapolsek Pekanbaru Kota, Kamis (28/5). RO mencuri puluhan kursi Sopo Godang, HKBP Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. (ist)

Relationship

METRO RIAU jUMAT, 29 mei 2020

FOTO BERSAMA - Relawan Peduli Covid-19 Riau, RS Awal Bros Group dan Himpunan Bersatu Teguh foto bersama 2 unit incinerator dan relawan lainnya.

Relawan Peduli Covid-19 Serahkan 2 Unit Incinerator ke Pemprov Riau

MENANDATANGANI - Toni, Penggagas Relawan Peduli Covid-19 Riau sedang menandatangani surat penyerahan 2 unit incinerator kepada Pemprov Riau.

MENANDATANGANI - Gubernur Riau, H Syamsuar sekaligus Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Riau menandatangani penerimaan 2 unit incinerator di Gedung Daerah.

PEKANBARU - Relawan Peduli Covid-19 Riau merupakan usaha yang dilakukan pengusaha Tionghoa Pekanbaru yang digagas Toni Lim Thian Cui sebagai inisiator sehubungan dengan pandemi Covid-19. Relawan terdiri dari Pengusaha Tionghoa yang ada di Kota Pekanbaru, Riau dan relasi bisnis dari berbagai luar kota dan provinsi, untuk bergotong royong membantu Pemerintah Provinsi Riau memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Daerah, Sabtu (23/5/2020). Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, atas nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Riau mengucapakan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Relawan Peduli Covid-19 Riau dalam rangka membantu memusnahkan APD yang terpakai. â€œAwalnya untuk memusnahkan APD kita kirim ke pusat (Jakarta), dan itu membutuhkan waktu dan biaya. Dengan adanya bantuan incinerator kita tidak perlu lagi mengirimnya ke Jakrta, tetapi bisa kita musnahkan di sini,â€? ungkap Gubri. Sementara itu, Ketua Relawan Peduli Covid-19 Riau, Sarwie Tan melalui Ketua Pelaksana, Dirmanto Chang sangat bersyukur, apa yang telah

Berbagai aktivitas yang telah dilaksanakan, di antaranya bantuan Alat Pelindung Diri kepada 8 Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Riau, 21 Puskesmas di Kota Pekanbaru dan 50-an Puskesmas di luar Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan juga kepada instansi yang membutuhkan. Kemudian sekitar 10.000-an paket sembako diberikan kepada warga

masyarakat yang berdampak Covid-19. Selain itu, juga memberikan sumbangan 2 unit incinerator untuk memusnah limbah infeksius kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diterima langsung H Syamsur selaku Gubernur Riau sekaligus Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Riau di Gedung

FOTO BERSAMA - Relawan Peduli Covid-19 Riau foto bersama.

direncanakan dapat terwujud. Dengan adanya 2 unit incinerator ini, lanjutnya, mudah - mudahan dapat membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. CEO Awal Bross Group, Arfan Awaloeddin MARS menambahkan, untuk menghadapi pandemi Covid-19 seperti sekarang marilah kita saling bergandengan tangan, sehingga dapat memutus mata rantai penyebarannya. Penyerahan turut dihadiri Ketua HBT Pusat, Andreas Sofiandi diwakili Insan Setianto, Penggagas Relawan Peduli Covid-19 Riau, Toni Lim Thian Cui, para relawan, pejabat Pemprov Riau dan tokoh masyarakat Riau.*

TINJAU - Gubernur Riau, H Syamsuar, Penggagas Relawan Peduli Covid-19 Riau, Toni, dan CEO Awal Bross Group, Arfan Awaloeddin MARS meninjau salah satu unit incinerator yang disumbangkan kepada Pemprov Riau.

FOTO BERSAMA - Relawan Peduli Covid-19 Riau, Tim RS Awal Bros Group, Himpunan Bersatu Teguh dan donatur foto bersama saat penyerahan 2 unit incinerator di Gedung Daerah.

TUNJUKKAN - Gubernur Riau, H Syamsuar menunjukan kepada awak media sertifikat tanda terima 2 unit incinerator dari Relawan Peduli Covid-19 Riau, RS Awal Bros Group dan Himpunan Bersatu Teguh.

UCAPAN TERIMA KASIH - Gubernur Riau, H Syamsuar menyampaikan ucapan terimakasih kepada Relawan Peduli Covid-19 Riau, RS Awal Bros Group dan Himpunan Bersatu Teguh atas sumbangan 2 unit incinerator kepada Pemprov Riau.

MENUJU LOKASI - Gubernur Riau, H Syamsuar, Penggagas Relawan Peduli Covid-19 Riau, Toni, dan CEO Awal Bross Group, Arfan Awaloeddin MARS dan relawan lainnya menuju lokasi 2 unit incinerator.

zona riau

METRO RIAU JUMAT, 29 MEI 2020

BENGKALIS

Nasib Honorer, Gara-gara Covid Gaji Dipotong 3 Bulan BENGKALIS – Nasib tenaga honor dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis benar-benar menyedihkan, akibat pandemi Covid-19. Mereka harus rela gajinya dipotong selama tiga bulan, di mana melalui APBD murni 2020 mereka hanya akan menerima gaji hingga September mendatang. Menurut salah seorang pegawai honor inisial Us, kebijakan Pemkab Bengkalis yang memotong gaji tenaga honor ini membuat dirinya dan rekan lainnya merasa kecewa. Mereka menganggap kebijakan ini dinilai tidak tepat ditengah kondisi pandemi Covid-19. Pemkab seharusnya sebisa mungkin meminimalisir warganya yang terdampak Covid. “Banyak masyarakat yang sebelumnya hidup normal sekarang untuk makan saja susah. Kalau gaji honorer memang betulbetul dipotong 3 bulan, tentu nasib kami ini akan sama dengan mereka. Ke mana kami harus mengadu,” ujar Us, Kamis (28/5). Dia menambahkan, dampak Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak Maret dirasakan membuat ekonomi semakin sulit. Barang kebutuhan sehari-hari merangkak naik. “Kalau hanya mengandalkan gaji honor, banyak kebutuhan lain yang tak terbeli. Apalagi kalau sempat tiga bulan kami tak terima honor tak terbayang macam mana ke

depannya,” katanya lagi. Terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis, Bustami HY, saat dikonfirmasi membenarkan terkait pemotongan gaji pegawai honor selama 3 bulan tersebut. Katanya, pemotongan itu dilakukan bukan asalasalan melainkan untuk memenuhi SKB 2 Menteri. “Dalam SKB tersebut sudah jelas diatur, semuanya harus dipangkas 50 persen, baik belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Terkait gaji honorer ini berada pada item belanja barang dan jasa. Jadi, kita ikut rasionalisasi untuk memenuhi SKB tersebut,” kata Bustami, saat ditemui usai vidcon dengan Gubri di Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (28/5). Namun demikian, sambung Bustami, bukan berarti pemkab tidak memikirkan solusinya. Saat pengajuan APBD Perubahan nanti, pemkab akan kembali menganggarkan kekurangan gaji honor yang 3 bulan tersebut. “Insha Allah di APBD Perubahan nanti akan kita anggarkan kembali,” ucap Bustami. (zul)

VIDCOn - Plh Bupati Bengkalis, H Bustami HY, saat vidcon dengan Gubri menyampaikan evaluasi PSBB, di Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (28/5). (hms)

Nekat Beraksi Saat PSBB

Empat Pemuda Terancam Penjara 4 Bulan BENGKALIS - Empat pemuda di Kabupaten Bengkalis terancam hukuman penjara empat bulan. Pasalnya, mereka nekat melaksanakan aksi saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bengkalis. Menurut Kasat Reskrim Polres Bengkalis, AKP Andrie Setiawan, empat pemuda tersebut diantaranya RHS (23) warga Kecamatan Bengkalis, MHR (21) warga Kecamatan Rupat MAA (21) Kecamatan Rupat dan MH (23) warga Kecamatan Rupat. “Mereka dijerat beberapa pasal setelah melakukan aksi dikeramaian saat Bengkalis melaksanakan PSBB. Diantaranya, mereka dijerat pasal 216 ayat 1 junto pasal 218

KUHP, serta pasal 10 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum, dan pasal 5 ayat 4 huruf d peraturan Bupati Bengkalis nomor 39 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Bengkalis,” ujar AKP Andrie, Kamis (28/5). Kasat menambahkan, aksi yang akan dilakukan tersangka ini berawal dari informasi yang beredar di media sosial Whatsapps group (WAG) dimana ada undangan ajakan untuk melaksanaka aksi KAMISAN terkait perkara Bongku, Kamis (21/5) kemarin. Dalam undangan tersebut aksi yang akan dilaku-

KepUlAUAn MerAntI

Ikan Kaleng Bantuan Pemkab Ada Ulat Belatung SELATPANJANG Masyarakat Desa Lukun, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kepulauan Meranti, dihebohkan dengan penemuan ulat belatung dalam ikan kalengan. Dan video ini pun sempat viral di jagad sosial media. Yang paling mengejutkan, ternyata ikan kalengan tersebut merupakan salah satu dari enam item dalam paket sembako bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Adapun ikan kalengan Makarel Saus Tomat tersebut diketahui bermerek POH SUNG merupakan produk luar negeri yang dikemas oleh PT Sumber Karya Sejati, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan nomor izin edar ML 543929001006. Dari informasi laman resmi, ikan kalengan merek POH SUNG tersebut merupakan salah satu dari 27 produk ikan makarel kaleng yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang sudah ditarik dari pasaran karena mengandung parasit. Kepala Desa Lukun, Lukman, dikonfirmasi melalui aplikasi smartphonenya membenarkan adanya penemuan ulat belatung dalam ikan kalengan yang merupakan bantuan dari Pemkab Kepulauan Meranti. “Iya betul, ada dua Kepala Keluarga (KK) yang melaporkan sardinnya ada cacing, yang lain belum ada dan malah bagus. Mungkin kalengnya bocor, namun kita sudah suruh masyarakat semua mengeceknya. Dari 34 KK yang dibagikan cuma 2 KK saja yang bercacing, kemungkinan bocor halus,” kata Lukman. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3KB) Kepulauan Meranti, Agusyan-

to Bakar, sebagai leading sektor dan koordinator pembagian sembako yang dikonfirmasi mengenai hal ini, mengatakan, hal yang sama dan mengakui jika ada beberapa kaleng yang bocor sehingga menyebabkan adanya belatung. “Itu mungkin ada beberapa kaleng yang bocor, jadi makanya ada belatung,” kata Agusyanto, Kamis (28/5). Ketika ditanyakan terkait tidak adanya izin edar terhadap barang tersebut, Agusyanto mengakui jika pihaknya lalai. “Ini terjadi kealpaan, tapi nanti akan kita tarik semua barangnya,” katanya singkat. Sementara itu, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Kepulauan Meranti, Mulyono MIkom, mengatakan, jika hal ini merupakan sebuah kesengajaan yang dilakukan pemerintah daerah. “Ini bukan keteledoran tapi sengaja. Ini meracuni masyarakat namanya, sebaiknya jika barang yang sudah tidak ada izin edar jangan dimasukkan lagi, apalagi ditengah Covid-19 ini masyarakat butuh makanan yang sehat. Apalagi ini program pemerintah, bisa-bisa hilang kepercayaan masyarakat dan kepada oknum pengusaha yang sudah diberikan kepercayaan menjadi distributor sebaiknya bekerja dengan baik,” kata Mulyono. Sedangkan Kepala Koperasi Cahaya Indo Nusa selaku distributor, Joko, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui bahwa ikan kalengan tersebut tidak perbolehkan beredar dan dia juga mengatakan akan bertanggungjawab dan berkomunikasi dengan dinas untuk menarik sampel ikan tersebut. Dia menjelaskan, pada awalnya pihak koperasi mendistribusikan 6.000 paket dengan ikan kaleng bermerek J&Y namun karena ada permintaan tambahan 400 paket, pihaknya kewalahan untuk sardin merek tersebut kar-

MenGAnDUnG BelAtUnG - Ikan kalengan (sarden) yang mengandung belatung yang akan dikonsumsi masyarakat. (ist)

ena stoknya terbatas, sehingga pihaknya membeli ikan kalengan dari gudang dengan merk PHO SUNG untuk memenuhi permintaan tersebut. “Kami tidak tahu jika merek ikan kalengan tersebut dilarang beredar dan kami akan menarik sampelnya. Selain itu merek tersebut tidak tersedia dalam jumlah banyak, dan untuk keseluruhannya apakah ditarik, itu dinas teknisnya,” jawabnya. Lebih lanjut dijelaskan, dari PPTK menetapkan harga untuk satu kaleng sardin Rp24 ribu, disinggung mengenai harga ikan kaleng merek PHO SUNG dia mengaku dengan harga Rp18 ribu. “Kita tidak munafiklah mencari untung di sini,” katanya singkat. Dikatakan, pihaknya mengambil keuntungan setiap paketnya Rp33 ribu dari total 6.400 paket yang disalurkan untuk

masyarakat. “Kalau ditotalkan secara keseluruhan kami cuma dapat keuntungan Rp44 juta setiap tahapnya dengan keuntungan perpaket Rp33 ribu. Adapun total yang kami kelola itu hanya Rp11, 4 miliar dari Rp15 miliar, karena disitu juga ada biaya distribusi dan transportasi,” pungkasnya. Untuk diketahui, bantuan berbentuk natura (sembako) seharga Rp600 ribu yang disiapkan untuk menghadapi tekanan ekonomi masyarakat akibat wabah Covid-19 itu terdiri dari dari 28 kg beras, 1 papan telur, 3 kg gula dan 2 liter minyak goreng, 1 kotak mie instan dan 1 kaleng ikan sarden. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan pemkab untuk sembako tersebut sebesar Rp15 miliar untuk 6.000 KK dalam tiga bulan ke depan. (ali)

kan Kamis sore sekitar pukul 15.00 Wib oleh gabungan mahasiswa Bengkalis bertempat di depan Kantor Bupati Bengkalis. Dari informasi ini petugas langsung mencari informasi siapa yang akan melakukan aksi. “Setelah mengetahui siapa yang akan melakukan aksi, petugas mencoba melakukan pendekatan persuasif menemui mereka agar tidak melakukan aksinya. Namun kelompok pemuda ini ternyata tetap melakukan aksinya dengan membawa massa sebanyak sepuluh orang dikumpulkan di lapangan tugu,” paparnya. Kemudian, lanjut AKP Andrie, mereka melakukan kompoi dengan mengguna-

kan sepeda motor ke depan Kantor Bupati Bengkalis. “Di sana mereka melakukan orasi selama sepuluh menit,” kata Kasat Reskrim. Sehingga pihak kepolisian terpaksa menindak tegas mereka dengan memubarkan aksi mengikuti Pergub dan Perbup Bengkalis yang melarang kegiatan dikeramaian saat PSBB. Selain itu, aksi yang mereka lakukan juga melanggar Undang-Undang penyampaian pendapat dimuka umum karena melakukan aksinya disaat libur nasional. “Mereka melakukan aksinya tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Kemudian mereka juga tidak mengindahkan Pergub dan Perbup yang melakukan aksi

Ditengah Pandemi Covid-19

disaat masa pembatasan sosial berskala besar dilakukan,” sebutnya. Proses hukum empat orang tersangka ini sudah dilakukan pemeriksaan. Mereka tidak dilakukan penahanan karena ancaman hukuman di bawah lima tahun. “Berkas perkara mereka juga kita sudah limpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis dan sudah tahap II pada Selasa kemarin. Tersangka juga sudah diserahkan kepada kejaksaan,” ucapnya. Saat ini, kejaksaan sudah berkoordinasikan dengan pihak pengadilan untuk mementukan pelaksanaan sidangnya. “Kemungkinan sidang akan dilakukan secara online,” pungkasnya. (zul)

DUMAI

Kelompok Pembudidaya Ikan Dapat Bantuan Bibit DUMAI - Kelompok pembudidaya ikan di Kota Dumai mendapat bantuan bibit ikan lele dan ikan nila dari Pemerintah kota (Pemko) Dumai yang diserahkan melalui Dinas Perikanan. Bibit ikan diserahkan oleh Walikota Dumai, H Zulkifli As, didampingi Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai, Afifuddinsyah, di posko gugus tugas Covid-19 Jalan HR Subrantas, Kota Dumai, baru-baru ini. Menurut Afifuddinsyah, ada 83 Kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan. “Masingmasing kelompok mendapatkan 500 ekor bibit ikan. Bibit ikan yang diserahkan ada dua jenis, yakni bibit ikan lele dan ikan nila,” ujarnya. Kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan, sebelumnya sudah di survei oleh tim dari Dinas Perikanan Kota Dumai. “Kita utamakan kelompok yang terdampak Covid19, seperti kelompok yang pendapatannya masih rendah dan masuk dalam kategori kurang mampu,” terang Afifuddinsyah. “Kita berharap, kelompok pembudidaya ikan da-

pat mengembangkan usahanya, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar,” harapnya. Terakhir, Afifuddinsyah mengatakan, bantuan bibit ikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok pembudidaya ikan air tawar di Kota Dumai. “Bantuan bibit ikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok pembudidaya ikan air tawar di kota Dumai, khususnya kelompok yang terdampak Covid-19,” sebutnya. Sementara Walikota Dumai, H Zulkifli As, memberikan apresiasi kepada Dinas Perikanan Kota Dumai yang telah menyalurkan bantuan bibit ikan kepada kelompok pembudidayaan ikan di Kota Dumai. “Kita apresiasi, bantuan ini kita harapkan dapat meningkatkan produksi perikanan di Kota Dumai pada masa pandemi Covid19. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian dan ketersediaan pangan, khususnya memenuhi permintaan ikan air tawar,” kata walikota. Dijelaskan walikota, pandemi virus Corona

(Covid-19) semakin memberi tekanan ekonomi kepada masyarakat, tidak terkecuali para pembudidaya ikan, dan tidak sedikit yang terdampak seperti harus kehilangan pekerjaan. “Makanya, saya mengajak masyarakat khususnya pembudidaya ikan di Kota Dumai terus bersemangat meningkatkan panennya guna menghadapi kesulitan ditengah pandemi Covid19,” katanya. “Situasi saat ini sedang sulit akibat wabah Covid19, mari kita galakkan kembali budidaya ikan air tawar, jangan menyerah dan mari bersemangat untuk menciptakan ketahanan pangan ditengah masyarakat,” pesan walikota. Wako berpesan, semua pihak harus saling bahumembahu dalam menghadapi situasi seperti saat ini. “Ditengah pandemi Covid-19, semua pihak harus saling bahu-membahu dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Mari kita memotivasi para pembudidaya ikan untuk terus tekun dan tidak menyerah pada kondisi seperti ini,” pungkasnya. (bam)

SerAHKAn BAntUAn - Walikota Dumai, H Zulkifli As, menyerahkan bantuan bibit ikan lele dan ikan nila, di posko gugus tugas Covid-19 Dumai, baru-baru ini. (bam)

INHU

KUANSING

METRO RIAU JUMAT, 29 MEI 2020

Polisi Amankan Pelaku Pencurian Barang Elektronik

Video Confence Gubernur Riau, H Syamsuar dengan Bupati Kuansing, Drs H Mursini yang dihadiri Forkopimda, Sekda, Asisten, Bappeda, Kadis, Kabag dan Camat.(int)

Gubri Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Kuansing

KUANSING - Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar sangat mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terungkap dalam Video Confence (Vidcon) antara Gubernur Riau, H Syamsuar dengan Bupati Kuansing, Drs H Mursini, yang dihadiri Forkopimda, Sekda, Asisten, Bappeda, Kadis, Kabag, Camat, Kamis (28/5) pagi. Dalam Vidcon tersebut, Gubernur Riau sangat mengapresiasi atas langkah langkah Penanganan Covid-19 Kabupat-

en Kuantan Singingi sangat baik, terutama dengan efektifitas Poskowas chek point pintu masuk dan keluar dari wilayah Kuantan Singingi. Khususnya Perbatasan Riau - Sumbar. Gubernur mendapat laporan dari Wakapolda Riau yang berkunjung ke Poskowas Kuantan Singingi, memberikan apresisi yang baik terhadap kinerja Gugus Tugas, yang telah melaksanakan tugas penjagaan secara baik. Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Kabupaten Kuantan Singingi, DR Agusmandar Video Conference Bupati Kuantan

Singingi dengan Gubernur Riau ini, dengan agenda Evaluasi PSBB dan Sosialisasi Mewujudkan Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan data Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi, dan juga menyampaikan kondisi daerah. Dilansir riau24.com, Bupati juga menyampaikan kesiapan Kuantan Singingi untuk menerapkan new normal. Namun demikian, Bupati meminta arahan Gubernur Riau, tentang pelaksanaan Event Pacu Jalur di Teluk Kuantan.(int/wsl)

Bupati Kabupaten Kampar, Catur Sugeng Susanto SH berbincang dengan salah seorang warga.(adi)

n Bupati Kunker ke Salo

Minta Kades Data Warga Belum Dapat Bantuan masyarakat tersebut. Bupati menghimbau agar masyarakat yang belum terdata untuk bersabar dengan penuh keikhlasan dalam menghadapi persoalan tersebut. “Semoga ke depannya persoalan itu mendapatkan solusi dan jalan keluarnya,” terangnya. Setelah menampung aspirasi dan berdiskusi dengan warganya yang didampingi oleh Camat Salo dan Kades Salo, bupati memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut. Melalui Kepala Desa, bupati menginstruksikan agar segera menyampaikan data masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial kepada pihak kabupaten untuk kemudian dicarikan solusinya. Bupati mengatakan, dirinya turun berdasarkan dari informasi yang didapatnya. “Masih terdapat warga yang berhak menerima, tetapi tidak terdata dan

ga,” ujar Kapolres Inhu, AKBP Efrizal SIk, Kamis (28/5) Sehingga dengan informasi tersebut, Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan Kapolsek Pasir Penyu. Selanjutnya, Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, pelaku HS langsung diamankan. Bahkan setelah diinterogasi, pelaku HS mengakui telah melakukan pencurian handphone di Kios Ponsel milik Ade di Desa Perkebunan Sungai Lala bernama dua rekannya, yakni HR dan RMS. “Dua orang rekannya juga berhasil diamankan,” ungkapnya. Sementara dari laporan korban Ade selaku pemilik ponsel, kejadian yang dialaminya terjadi pada Senin (25/5) sekitar pukul 22.30 WIB yang berada di Desa Perkebunan Sungai Lala. Dima-

na saat itu, korban meninggalkan ponselnya sekitar lima menit untuk beli rokok. Korban ketika beli rokok telah menutup dan mengunci kiosnya. Namun saat pulang beli rokok, kios miliknya sudah berserakan. Bahkan ketika dicek kotak tempat uang hasil penjualan sudah kosong, diperkirakan mencapai Rp6 juta. Ketika dicek meja etalase beberapa handphone di antaranya satu unit merek S2 dan lima unit merk Strawbery sudah tidak ada. Kemudian pelapor mengecek ke belakang kios dan melihat pintu belakang sudah terbuka. Kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai sekitar Rp10 juta. “Pelaku juga mengaku telah melakukan pencurian satu set komputer milik UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Lala pada Sabtu (23/5) lalu,” ungkapnya.(das)

Bupati Inhu, Yopi Arianto saat menggelar rapat bersama kepala OPD dan Camat di Auditorium Yopi Arianto, Selasa (26/5).(riaukarya.com)

PELALAWAN Forkopimda Tinjau Pusat Perbelanjaan

KAMPAR

SALO - Bupati Kabupaten Kampar, Catur Sugeng Susanto SH, Kamis (28/05) kunjungan kerja ke Dusun Sialang, Desa Salo sekitar pukul 12.00 WIB. Bupati Kampar disambut Camat Salo, Minda dan Kades Salo, Nurzali SE yang kemudian mereka berjalan ke arah rumah warga. Kepada warga, bupati bertanya, apakah warganya tersebut sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Warga langsung menjawab, bahwa dirinya selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mendengar jawaban dari warganya, bupati langsung menginstruksikan Kepala Desa Salo untuk segera memasukkan data warga yang tercecer tersebut dan segera memperbaiki data warga dalam penerimaan bantuan sosial tersebut untuk kemudian dicarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi

RENGAT - Aksi yang dilakukan spesialis pencurian barang elektronik berakhir dibalik jeruji. Setelah Kepolisian Resort (Polres) Inhu berhasil mengamankan tiga pelakunya. Aksi pencurian dilakukan jelang dan sesudah perayaan hari Raya Idul Fitri. Pelaku yang berhasil diamankan berinisial HS (36), HR (28) dan RNS (34) sama-sama warga Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Inhu. Ketiga pelaku diamankan pada Selasa (26/5) kemarin sekitar pukul 23.00 WIB dilokasi berbeda. Kapolres Inhu, AKBP Efrizal SIk didampingi Paur Humas Polres Inhu, Aipda Misran mengatakan, penangkapan terhadap tiga tersangka berawal dari informasi yang diterima Bhabinkamtibmas Sungai Lala. “Salah seorang pelaku HS menawarkan satu unit handphone kepada salah seorang war-

tidak terakomodir sebagaimana mestinya,” tambahnya. Di masa pandemi covid19 saat ini, lanjutnya, kita berharap semua masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sosial. “Makanya kita selalu mengingatkan kepala desa, untuk tidak bermainmain dengan data. Kita berharap seluruh kepala desa untuk serius dan fokus, sehingga masyarakat yang berhak, semuanya terdata dan mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya,” harapnya. Sementara itu, salah seorang masyarakat Desa Salo, Eli Haryuna (39) mengaku bahagia dan gembira setelah mendapatkan bantuan paket Sembako dari Bupati Kampar. Kepala Dusun (Kadus) Sialang Desa Salo Kecamatan Salo mengaku kagum dengan sikap Bupati Kampar yang cepat tanggap menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.(adi)

PELALAWAN - Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhitung, Kamis (28/5) resmi berakhir dan dipastikan tidak diperpanjang lagi untuk tahap kedua. Penerapan PSBB bertujuan mengatasi penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Pelalawan. Kepastian menghentikan PSBB disampaikan Bupati Pelalawan HM Harris kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar pada rapat teleconference didampingi unsur Forkopinda Pelalawan, Kamis (28/5). Pada kesempatan tersebut, bupati menyatakan tidak memperpanjang lagi PSBB dan mempersiapkan new normal yang sudah dikonsep oleh pemerintah pusat. Usai rapat bersama Gubri

Syamsuar, rombongan Forkopimda melakukan peninjauan ke lokasi keramaian dan pasar di Kota Pangkalan Kerinci. Para pimpinan tinggi daerah itu menyambangi pusat perbelanjaan Swalayan Mandiri, Ramayana, dan pasar baru tradisional Pangkalan Kerinci. Langkah untuk mengecek ketersediaan bahan pokok makanan, harga sembako hingga penerapan protokol kesehatan kepada pengunjung. Kepada para pengunjung tempat perbelanjaan termasuk pasar tradisional bupati langsung mengimbau kepada masyarakat dan pedagang untuk selalu menggunakan masker. Setelah meninjau pusat perbelanjaan rombongan, bertolak ke Gedung Olahraga Teng-

ku Pangeran di Jalan Pemda dua Arah mengarah KM 55. GOR ini telah disulap menjadi tempat Karantina bagi masyarakat Pelalawan yang baru pulang dari zona merah dan mudik saat lebaran dengan alasan mengarah ke Covid-19. Tim Gugus Tugas Percepatan (GTPP) Covid-19 Pelalawan di GOR ini menyiapkan 50 set tempat tidur untuk menampung warga yang diisolasi secara khusus. Tidak itu saja, tim medis dan petugas disiagakan di sini. “Secara umum di pasar dan pusat perbelanjaan sudah menerapkan protokol kesehatan, hanya saja masih ada warga yang tak pakai masker. Ini harus kita wanti-wanti terus,” kata bupati usai peninjauan dilansir cakaplah. com.(int/wsl)

GuGus tugas Kecamatan Langgam yang di komandoi oleh Camat Langgam bekerjasama dengan instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Langgam melaksanakan penyemprotan disenfektan di lingkungan Kelurahan Langgam, belum lama ini.(ndy)

Relationship

METRO RIAU jUMAT, 29 mei 2020

VIDEO CONFERENCE - Suasana video conference Relawan Peduli Covid-19 Riau dengan pendiri MURI, Jaya Suprana, saat menerima penghargaan dari MURI.

DIKUNJUNGI - Gubernur Riau, Syamsuar, saat mengunjungi kegiatan Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan di Hotel Furaya, Pekanbaru.

SERAHKAN SEMBAKO - Gubernur Riau, Syamsuar menyerahkan paket sembako kepada pendonor.

FOTO BERSAMA - Inisiator Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan, Toni, foto bersama dengan Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus ST MT, Ketua PMI cabang Pekanbaru, Drs H M Noer MBS SH M Si MH, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol H Nandang Mu’min Wijaya, Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Pol Dedi Suryadi SIK dan Dandim, Kolonel Inf Edi Budiman SIP.

Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan Raih Rekor MURI

PEKANBARU - Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan yang digelar Relawan Peduli Covid-19 Riau tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai capaian donor darah secara bertahap terbanyak pada bulan suci Ramadan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Furaya mulai Kamis (14/5) hingga Rabu (20/5) terkumpul 2.560 kantong darah. Pemberian penghargaan dilakukan di Lancang Kuning Ballroom Hotel Furaya, Rabu (20/5), lewat teleconference dari Jakarta bersama pendiri MURI, Jaya Suprana. Jaya Suprana mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Gerakan 1000 Kantong Darah dan Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Pekanbaru. “Ini bukan rekor biasa, tapi ada nilai kemanusiaan yang sangat tinggi,” ujarnya.

Menurut Jaya Suprana, rekor sangat membanggakan Indonesia, karena sampai saat ini belum ada didunia yang mencapainya. “Setelah kita cek ke Bangladesh, Arab Saudi, Malaysia dan beberapa negara lainnya ternyata masih jauh di bawah Pekanbaru. Atas dasar itulah apa yang dicapai Pekanbaru itu ditetapkan memecahkan rekor dunia,” kata Jaya Suprana. Sementara itu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru, Drs H M Noer MBS SH M Si MH, memberikan apresiasi kepada Gerakan

1000 Kantong Darah Ramadan yang telah membantu PMI dalam menyediakan stok darah. Ketua Relawan Peduli Covid-19 Riau, Sarwie Tan, melalui Ketua Pelaksana Relawan Peduli Covid-19 Riau, Dirmanto Chang, mengatakan, Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat. Dirincikannya, untuk hari pertama sudah terkumpul 309 kantong darah, dihari kedua naik menjadi 494 dan hari ketiga 603 kantong darah, hari keempat 498 kantong darah, hari kelima 399 kantong darah, hari keenam 139 kantong darah, dan hari ketujuh 118 kantong darah. Sehingga totalnya ada 2.560 kantong darah. “Sebenarnya jumlah kan-

tong bisa bertambah lagi, namun karena ada pendonor yang dinyatakan gagal tidak bisa ikut mendonorkan darahnya, karena berbagai penyebab. Di hari pertama ada 18 orang, hari kedua ada 43 orang, sebanyak 74 dihari ketiga, 18 orang dihari keempat, 68 orang dihari kelima dan 16 orang dihari keenam, dan hari ketujuh 22 orang. Jadi total 259 orang pendonor yang gagal,” paparnya. Dia menambahkan, pihaknya bukan membanggakan pencapaian hasil, tapi bantuan sosial (bansos) tersebut sebagai bentuk kepedulian serta sebuah misi untuk membantu Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pekanbaru, Riau dalam memenuhi ketersediaan darah di Kota Pekanbaru

yang membutuhkan sedikitnya 5.000 hingga 8000 kantong darah per bulannya. “Kita tidak menyangka akan memperoleh anugerah rekor dunia dari MURI ini. Kita sangat bersyukur, karena kegiatan ini selesai dengan sukses. Padahal kami sangat pesimis apa bisa menembus 1.000 kantong darah pada bulan suci Ramadan dan ditengah pemberlakukan PSBB di Kota Pekanbaru akibat wabah pandemi Covid-19. Semua berkat antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan,” tambah Toni Lim Thian Cui, penggagas Relawan Peduli Covid-19 Riau yang juga inisiator Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan. Ketua Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Pusat, Toako An-

dreas Sofiandi, pada saat video conference dari Jakarta juga mengucapkan syukur atas keberhasilan yang dicapai oleh Relawan Peduli Covid-19 Riau. Di mana HBT juga berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Relawan Peduli Covid-19 Riau selama ini. Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan dalam rangka membantu Palang Merah Indonesia Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan darah dimasa pandemi Covid-19. Relawan ini terdiri dari pengusaha Tionghoa di Kota Pekanbaru, Riau dan relasi bisnis dari berbagai luar kota dan provinsi, untuk bergotong royong membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.*

PERIKSA - Pemeriksaan tensi calon pendonor. KEGIATAN - Suasana kegiatan donor darah pada Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan di Hotel Furaya, Pekanbaru.

SERAHKAN SEMBAKO - Danrem 031/Wirabima, Kolonel Inf M Syech Ismed SE M Han, menyerahkan paket sembako kepada pendonor.

ANTUSIAS - Berbagai lapisan masyarakat sangat antusias untuk mengikuti donor darah.

DARI TNI - Pendonor darah dari unsur TNI pada Gerakan 1000 Kantong Darah Ramadan.

SERAHKAN SEMBAKO - Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus ST MT, menyerahkan paket sembako kepada pendonor. DONOR - Pendonor darah dari unsur TNI.

INDRAGIRI HILIR 9 Pandemi Copid Belum Berakhir, Pelayanan Pemerintah Tetap Maksimal METRO RIAU JUMAT, 29 MEI 2020

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

TEMBILAHAN - Kendati wabah Covid-19 belum kunjung berakhir, namun pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) tetap berjalan maksimal. Terutama Satuan Kerja (Satker) yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Hal itu ditegaskan Bupati Inhil, HM Wardan MP, saat inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pasca libur Idul Fitri, Selasa (26/5) lalu. “Pandemi Copid-19 tak menjadi alasan bagi Pekab Inhil menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kita tetap maksimal menjalankan tugas. Terutama Satker yang berkaitan dengan pelayanan publik,” ujar bupati. Ditegaskan bupati, pelayanan yang dimaksud juga berkaitan dengan proses administrasi OPD masing-masing supaya kegiatan-kegiatan yang bermuara kepada pelayanan publik tidak terhambat. Sejumlah OPD yang didatan-

gi bupati, yakni antara lain Dinas Pendidikan (Disdik) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Koperasi (Diskop), Dinas Pariwisata Olahraga dan Budaya (Disparporabud) serta beberapa lainnya. Saat itu bupati sengaja datang ke sana untuk melihat tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat lain usai menjalani cuti Idul Fitri 1441 Hijriah. Dia bersyukur bahwa tingkat kehadiran para ASN dan para pejabat tidak menjadi persoalan. Hal ini tentu tidak terlepas pula dengan aturan pemerintah dengan tidak dikalahkannya mudik. (adv/sri)

Bupati Inhil, HM Wardan dan jajaran saat inspeksi mendadak sidak ke Disdukcapil pasca libur Idul Fitri 1441 Hijriah. Bupati ingin mengetahui tingkat kehadiran pegawai dan pelayanan di OPD. (ist)

Wabup Apresiasi Bantuan Anggota DPRD Riau Tangani Covid-19 TEMBILAHAN - Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil), H Syamsuddin Uti mengapresiasi anggota DPRD Provinsi Riau, Dani M Nursalam beserta anggota DPRD Inhil dari Fraksi PKB atas bantuan dan kepeduliannya melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Inhil.

Hal itu disampaikan Wabup saat menerima kunjungan silaturrahmi Dani M Nursalam yang juga sebagai Ketua DPC PKB Inhil didampingi 6 Anggota DPRD Inhil dari Fraksk PKB di rumah pribadinya di Jalan Swarna Bumi Tembilahan. “Sebagai Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir sangat bersyukur dan terharu atas kunjun-

gan yang dipimpin langsung Ketua PKB Inhil, Dani M Nursalam, mengingat momentum hari raya Idul Fitri 1441 H,” ungkap Wabup SU, kemarin. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada PKB, yang telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial masyarakat dan membantu Pemerintah Kabupaten Inhil dalam hal penanggulangan pendemi Covid-

19 di Negeri Seribu Parit Hamparan Kelapa Dunia. “Mudah-mudahan, silaturrahmi yang sudah lama terjalin kedepannya lebih baik lagi, dalam rangka membangun Kabupaten yang kita cintai ini,” tambahnya. Sementara itu, Ketua DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam juga menyatakan kesiapan membantu Pemerintah Kabupaten Inhil

dalam menangani pendemi Covid-19. “Kita siap membantu Pemda Inhil dalam menghadapi bencana non alam berupa pendemi Covid-19. Hubungan kami dari PKB dengan Wabup Inhil sudah terjalin lama, Alhamdulillah hari ini kami diterima beliau dengan baik dan banyak kami bercerita tentang nostalgia masa lalu,” katanya. (mr/sri)

Warga gotong royong memperbaiki rumah tidak layak huni di Jalan Pembangunan Parit 15. (ist)

Warga Sungai Beringin Goro Perbaiki Rumah

TEMBILAHAN - Warga Sungai Beringin Tembilahan secara gotong royong (goro) memperbaiki beberapa rumah tidak layak huni dan tidak utuh di Jalan Pembangunan Parit 15. Dengan alat seadanya, warga Parit 15 Sungai Beringin Tembilahan itu tampak kompak dan bersemangat membantu sesama. Sebagian warga juga rela meninggalkan pekerjaannya demi gotong royong. Dilansir postingan Facebook @Tawakal Las, merupakan warga Sungai Beringin Tembilahan menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua rumah tidak layak huni dan tidak utuh tengah diperbaiki warga sekitar.

“Alhamdulillah hari ini warga setempat mencari pohon kelapa untuk di buat beruti, untuk memperbaiki rumah saudara pak Jumri dan Kak Inui,” katanya, Kamis (27/5). Untuk sementara warga sekitar hanya bisa menggunakan pohon kelapa, memanfaatkan sumber alam yang ada disekitar. Karna tidak bisa membantu lebih akibat dampak pandemi Virus Coron (Covid-19) saat ini. “Jadi yang mana mau menyumbang seiklasnya silahkan datang langsung ke lokasi Sungai Beringin Tembilahan, Jalan Pembangunan, Lorong Sumbang 3,” tutupnya. (yendra)

WaBup Inhil, H Syamsuddin Uti menerima kunjungan silaturrahmi anggota DPRD Riau dan Inhil dari Fraksi PKB. Wabup mengapresiasi sumbangsih wakil rakyat dalam membantu penanganan Covid-19. (ist)

Bupati Harapkan Program Listrik Desa Berkesinambungan TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H Muhammad Wardan MP mengharapkan program listrik desa dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal itu mengingat rasio elektrifikasi desa di Inhil masih di bawah rata-rata Provinsi Riau. “Bahkan kami berharap program elektrifikasi listik desa terus berlanjut hingga ke dusun – dusun yang belum teraliri listrik,” tu-

tur Bupati Inhil, Muhammad Wardan usai peresmian tujuh Desa Berlistrik di Provinsi Riau oleh Gubernur Riau, Syamsuar melalui video conference, beberapa waktu lalu. Dari 7 desa yang diresmikan saat itu, 5 diantaranya adalah desa di Kabupaten Inhil, yakni Desa Tanjung Simpang, Desa Hibrida Mulia, Desa Hibrida Jaya, Desa Terusan Kempas, dan

Desa Teluk Merbau. “Ini sebuah progres di bidang kelistrikan. Kita sanga bersyukur 5 desa di Kabupaten Inhil ini dapat teraliri listrik. Mudah-mudah program ini bisa berlanjut hingga Inhil yang terang benderang dapat menjadi kenyataan,” kata bupati. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Riau, Syamsuar. Dia mengutarakan harapannya agar selu-

ruh desa di Provinsi Riau dapat teraliri listrik. “Kita menaruh harapan agar pihak PLN dapat menggesa listrik desa. Meski begitu, kami memahami dan menyadari akan sulitnya serta kendala di lapangan dalam proses pembangunan listrik,” pungkas gubernur. Sementara, GM PT PLN Provinsi Riau, Daru Tri Tjahjono menyatakan bahwa dari 1.859 Desa di

Riau, sebanyak 1.833 desa telah teraliri listrik. Selain itu, saat ini di Provinsi Riau rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,6 persen, masih terdapat 26 Desa yang belum dialiri listrik. “Target penyelesaian hingga November. Mudahmudahan rampung. Kami berharap dengan pemasangan listik ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (mr/sri)

Rokan HULU

METRO RIAU jUMAT, 29 MEI 2020

negeri Seribu Suluk

AdvERTORIAl PEMkAb ROhUl

Rohul Jadi Percontohan New Normal di Riau

PASIR PANGARAIAN - Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menjadi pilot percontohan penerapan new normal atau kehidupan baru di Bumi Lancang Kuning. Kebijakan itu untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Dalam menerapkan new normal di Negeri Seribu Suluk, masyarakat diimbau meningkatkan kedisiplinan. Hal itu sebagai kunci memutus mata rantai Covid19, mulai kedisiplinan menjaga jarak fisik dan sosial, termasuk disiplin memakai masker. Itu disampaikan Bupati Rohul, H Sukiman, saat video conference (vidcon) dengan Gubernur Riau terkait rapat evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Riau sekaligus sosialisasi mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (28/5). Sukiman mengatakan, sesuai kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov Riau, Pemkab Rohul siap melaksanakan tatanan hidup baru dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Apalagi Kabupaten Rohul dinilai berhasil mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Alhamdulillah, terbukti kini Rohul masuk zona hijau dan ditetapkan Pemprov Riau sebagai percontohan penerapan new normal dalam rangka menuju masyarakat yang produktif dan aman dari COVID19. Saya menghimbau masyarakat agar tetap patuh dan taat melaksankaan imbauan pemerintah dan disiplin mencuci tangan dan memakai masker,” harap Sukiman Sukiman mengaku, penerapan disiplin ini bukan hanya di kalangan TNI-Polri saja tetapi juga harus dilaksanakan masyarakat sipil. Karena disiplin itu harus ditanamkan disetiap diri masing-masing, terutama disiplin dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memakai masker dan mencuci tangan “Kita sudah melaksanakan upaya secara rutin memberikan pemahaman disiplin, menurut mereka disiplin itu khusus untuk TNIPolri saja, padahalkan tidak,

VIDCOM - Bupati Rohul, Sukiman, melalukan video confrence (vidcom) terbatas dengan Gubernur Riau, H Syamsuar, terkait penetapan tiga kabupaten di Riau yang jadi percontohan new normal di Provinsi Riau. (Adv)

disiplin itu harus ditanamkan pada setiap orang, hal itu tidak bosannya kita sampaikan, baik melalui imbauan maupun vidcom dengan camat, kades, RT dan RW,” ucap Sukiman Di vidcom itu, Sukiman juga menyampaikan perkembangan penanganan Covid-19 di Rohul. Ia mengatakan meski Rohul masuk zona hijau tapi terus meningkatkan pengawasan di 8 posko perbatasan. “Gubernur, meski Rohul masuk zona hijau tapi kami tetap melakukan meningkatkan pengawasan 8 Posko di perbatasan, seperti Rokan IV berbatasan dengan Sumbar, Posko Bangun Puba dengan Padang Lawas Utara, Posko di Tambusai dan Tambusai Utara, simpang TB Tandun, dan Kabun dengan Kampar,” jelas Sukiman. Gubernur Riau, H Syamsuar, mengapresiasi pretasi atas kerja keras Pemkab dan Tim Gugus Tugas Kabupaten Rohul dalam menekan Covid-19 di Rohul. “Ini prestasi baik atas kerja keras Bupati bersama Forkompinda serta Tim Gugus Tugas ini harus dipertahankan, apalagi pasca lebaran ini posko pemantauan harus ditingkatkan dan mencegah kerumunan massa harus melibatkan tokoh agama sampai ketingkat desa yang menjadi corong memyampaikan pesan Moral tentang pencegahan Covid-19,” katanya Syamsuar mengakui juga telah menetapkan Kabupaten Rohul, Kuantan Singingi dan Rokan Hilir untuk menerapkan new normal. Mengingat daerah tersebut tak lagi memiliki penambahan kasus positif Covid-19 selama 2 bulan terakhir.(Adv/Pemkab Rokan

Hulu)

n Terapkan Protokol Kesehatan

Bupati dan Ketua TP PKK Salurkan BLT-DD

RAMBAH SAMO - Pasca Idul Fitri 1441 Hijriyah, Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman, bersama Ketua TP PKK ROhul, Hj Peni Herawati, bersilaturahmi sekaligus secara simbolis menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada warga di Desa Rambah Samo Barat dan Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Rabu (27/5). Dengan tetap patuhi protokoler Kesehatan, dengan melakukan physical cistancing dengan mengenakan masker, sekitar Pukul 9.00 WIB, Sukiman salurkan BLT-DD tahun 2020 kepada 105 keluarga penerima manfaat di Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo. Saat penyaluran BLTDD, hadir Sekda Rohul, H Abdul Haris SSos MSi, Camat Rambah Samo H. Herokertus Sembiring SSos, Sekcam Rambah Samo, Amri Ahmad SSos, Kapolsek Rambah Samo, Iptu Dedy Siswanto SH MM, Koramil 02/Rambah Kapten Inf Kamsir. Juga hadir pendamping Dana Desa Kecamatan, Hilman Sudi Lubis, dan Pendamping Lokal Desa Insanul Anwar SAg, Kepala Desa Rambah Samo Barat Yarmanis Daulay, Kepala Desa Sungai Salak Hariyanto, para Kaur dan perangkat desa. Kegiatan penyaluran BLT-DD ini juga turut di hadiri mahasiswi KKN dari Universitas Negeri Riau. Bupati Rohul, H Sukiman, mengatakan, BLTDD sebagai bentuk upaya pemerintah guna membantu masyarakat di ting-

kat desa yang terdampak Covid-19. Bantuan diberikan bertujuan guna meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi Covid-19. Sukiman menambahkan, sesuai petunjuk teknis penerima BLT Dana Desa adalah warga kurang mampu yang merupakan warga non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan warga yang kehilangan mata pencaharian akibat wabah Covid-19. “Ini bukti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Rohul peduli ke masyarakat. Melaui BLT-DD ini sebagai upaya kita dalam membantu masyarakat khususnya dari segi ekonomi akibat pandemi Covid-19,” ucap Sukiman. Sukiman mengatakan, besaran BLT-DD yang diserahkan ke setiap kepala keluarga (KK) sebesar Rp600 ribu per bulan dalam jangka waktu tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni. Orang nomor satu di Negeri Seribu Suluk ini menyampaikan, dengan adanya BLT-DD ini untuk membantu warga masyarakat dalam suasana pandemi Covid-19. “Dengan adanya BLTDD, mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat. Uang ini agar digunakan untuk kebutuhan bermanfaat, untuk memenuhi kebutuhan seharihari seperti membeli sembako untuk keluarga,” harap Sukiman. Berhubungan masih dalam suasana Lebaran Idul

BAGIKAN BLT - Bupati Rohul, Sukiman, Sekda Abdul Haris dan Ketua TP PKK, Peni Herawati, bagikan BLT DD di Desa Rambah Samo Barat serta Sungai Salak. (hen) Fitri 1441 H, Sukiman juga mengucapkan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Usai serahkan BLTDD di Desa Rambah Samo Barat, Sukiman melanjutkan kunjungan kerjanya ke Desa Sungai Salak dengan agenda sama. Di desa itu, Sukiman juga menyerahkan Bantuan BLT-DD kepada masyarakat Desa Sungai Salak. Kepala Desa Sungai Salak, Hariyanto, menjelaskan, BLT-DD tersebut dianggarkan dari Dana Desa Tahap 1 sebagai salah satu kebijakan untuk meringankan beban warga kurang mampu saat menghadapi situasi wabah virus corona atau Covid-19. “Pada hari ini kami Pemerintahan Desa Sungai Salak sudah merealisasikan BLT-DD yang diserahkan langsung oleh Bupati H. Sukiman untuk 91 KK. Dana Desa tahap 1 Desa Sungai Salak ini dalokasikan salah satunya BLT-DD sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk dibagikan ke 91 warga,” ucap Hariyanto

Tambah Hariyanto, penyaluran BLT-DD untuk tiga bulan April, Mei dan Juni, jika memang diperpanjang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebesar Rp 300.000 untuk tiga bulan kedepan, Ia akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perbup Bupati Rohul. Hariyanto menilai penyaluran BLT-DD ini sangat tepat sasaran di saat pandemi COVID-19 yang saat ini menganggu terutama disektor Ekonomi. Ia berharap agar bantuan BLT-DD ini di belanjakan dan di gunakan masyarakat untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari dan tidak diutamakan kebutuhan yang sipatnya tidak mendadak. “Berharap pembagian BLT-DD ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang mendapatkan, minimal bisa membantu meringankan beban mereka di saat pandemi sekarang ini,” tambah dia. (hen)

Sambungan PSBB

Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) yang masih dalam pemantauan 6.684 orang dan ODP sudah selesai pemantauan 60.335 orang. Syamsuar meminta seluruh kabupaten/kota untuk mempersiapkan halhal yang diperlukan dalam pelaksanaan new normal, baik di sekolah, tempat wisata, tempat kerja, maupun rumah ibadah. “Sebetulnya new normal mulai hari ini (kemarin) sudah berlaku, tapi kita tunggu saja kesiapan dari masing-masing kabupaten/kota kapan akan resmi diberlakukannya,” kata Syamsuar. Ia meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyosialisasikan new normal kepada seluruh masyarakat. “Supaya masyarakat dapat mengerti dan bisa menerapkan kebijakan Presiden Jokowi ini dengan baik,” ucapnya. Dalam pelaksanaan new normal, lanjut Syamsuar, seluruh masyarakat dalam beraktivitas harus tetap melakukan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik, seperti selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menerapkan pola hidup sehat dan lainnya. Terkait pembukaan sekolah dan rumah ibadah, Syamsuar mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. “Untuk sekolah dan tempat ibadah kapan akan diperbolehkan aktivitas seperti biasa, kita tunggu dulu arahan dari Menteri Pendidikan dan Menteri Agama,” ucapnya. “Sekarang kita lakukan saja semua persiapannya, nanti setelah new normal sudah resmi diterapkan pemerintah pusat kita tinggal

melaksanakannya,” sambungnya. PSBB Ibarat Gas, New Normal Remnya Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid19, Achmad Yurianto mengatakan bahwa tidak ada indikator khusus pemerintah menetapkan empat provinsi dan 25 kabupaten/ kota dipilih menerapkan new normal di tengah pandemi virus corona. Presiden Jokowi sebelumnya memilih empat provinsi dan 25 kabupaten/kota untuk menerapkan new normal. Pemerintah mengerahkan ratusan ribu personel tentara dan polisi untuk memantau dan mendisiplinkan warga selama penerapan new normal. Adapun empat provinsi yang ditunjuk Jokowi untuk mempersiapkan new normal yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo. Sedangkan, 25 kabupaten/kota lainnya yakni Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis (Riau). Selain itu, Kota Palembang, Kota Prabumulih (Sumatera Selatan); Kota Tangerang (Banten); Kota Tegal (Jawa Tengah); Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang (Jawa Timur). Kemudian Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah); Kota Tarakan (Kalimantan Utara); Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan); dan Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah). Menurut Yurianto, empat provinsi dan 25 ka-

bupaten/kota itu dipilih hanya karena mereka telah mengimplementasikan PSBB. “Itu daerah-daerah yang mengimplementasikan PSBB,” kata Yurianto seperti dilansir cnnindonesia.com, kemarin. Pria yang akrab dipanggil Yuri itu menjelaskan, PSBB maupun new normal sama-sama kebijakan yang diambil untuk mengendalikan penyakit. Ia mengibaratkan bahwa dua kebijakan itu berkesinambungan seperti sebuah kendaraan, perlu digas dan direm. “PSBB kemarin itu gasnya, sekarang new normalnya itu rem-nya. Kalau digas terus enggak direm bagaimana. Ini sistem ya, kemarin dibatas-batasi ya, sekarang new normal mulai dikurangi-kurangi. Kan begitu,” terangnya. Yuri mengakui bahwa empat provinsi yang dipilih untuk penerapan new normal masih mencatatkan kasus positif yang cukup tinggi. Oleh karena itu, menurutnya, penerapan new normal di keempat provinsi itu juga tidak akan bersamaan. Menurut Yuri, dalam satu provinsi pun penerapan new normal tidak akan dilakukan serentak. Ia mencontohkan, seperti di Jawa Barat, kabupaten atau kota yang sudah aman dari penyebaran virus corona bisa mulai menerapkan new normal. “Jawa Barat saja sudah mengatakan enggak langsung satu provinsi, kabupaten yang aman jalan duluan, yang belum belakangan, kan begitu,” ujarnya. Yuri menegaskan, penerapan new normal ini nantinya juga tetap akan mengikuti kajian epidemiologi. Selain itu, penerapan new normal juga harus diperhatikan secara cermat

Jaksa mengungkapkan, Wahyu menerima suap untuk mengupayakan Harun Masiku terpilih sebagai anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Sedangkan, Harun tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil Pemilu yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/ V/2019 tanggal 21 Mei 2019 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Harun mendapat perolehan suara sah 5.878. Sementara Riezky Aprilia memperoleh 44.402 suara sah. KPU tetap mengacu kepada Undang-Undang Pemilu dengan tetap melantik Riezky meskipun DPP PDIP telah mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta suara sah Nazarudin dialihkan kepada Harun. “Menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2019 KPU RI mengirimkan Surat Nomor 1177/PY.01.1-SD/06/ KPU/VIII/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan MA No.57P/HUM/2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Jaksa. Wahyu dan Agustiani didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain terkait PAW anggota DPR periode 20192024, Wahyu juga didakwa menerima gratifikasi Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Adapun maksud dari pemberian uang itu adalah

supaya Wahyu bisa mengupayakan calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025 diisi oleh putra daerah asli Papua. “Pada tanggal 3 Januari 2020, Rosa Muhammad Thamrin Payapo diserahkan titipan uang sebesar Rp500 juta dari Dominggus Mandacan,” ucap jaksa Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan. “Setelah menerima titipan uang tersebut, Rosa menyetorkannya ke rekening miliknya pada Bank Mandiri nomor 1600099999126 di Bank Mandiri Cabang Manokwari untuk nantinya ditransfer ke rekening Terdakwa I,” lanjut jaksa. Permintaan uang bermula ketika Rosa menyambangi Jakarta untuk menghadiri pelantikan Panitia Seleksi yang dilantik KPU RI sekitar akhir November 2019. Rosa sempat bertemu dengan Wahyu di ruang kerjanya. Pada saat itu, kata jaksa, Wahyu mengungkapkan: “Bagaimana kesiapan, Pak Gubernur? Ah, caricari uang dulu”. Rosa memaknai pernyataan tersebut dengan meyakini kalau Wahyu bisa membantu dalam proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat. Karena secara umum diketahui ada keinginan masyarakat Papua agar anggota KPU Provinsi Papua Barat yang terpilih terdapat putra daerah asli Papua. “Setelah kembali dari Jakarta, Rosa melaporkan kepada Dominggus selaku Gubernur Papua Barat bahwa Terdakwa I diyakini dapat membantu memperjuangkan calon anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih dengan imbalan berupa uang,” ujar jaksa. “Atas penyampaian tersebut, Dominggus merespons dengan mengatakan: ‘Nanti kita lihat perkembangan,’” tambahnya. Proses seleksi diikuti oleh 70 peserta, termasuk di dalamnya 33 peserta merupakan Orang Asli Papua (OAP). Pada tahap memasuki proses wawancara

dan tes kesehatan, ternyata hanya menyisakan delapan peserta seleksi, di mana di antaranya tiga peserta merupakan putra daerah Papua. Mereka adalah Amus Atkana, Onesimus Kambu dan Paskalis Semunya. “Hal ini menyebabkan warga masyarakat asli Papua melakukan aksi protes (demonstrasi) di Kantor KPU Provinsi Papua Barat dengan tuntutan agar peserta seleksi yang nanti terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat harus ada yang berasal dari putra daerah Papua,” tuturnya. Rosa kemudian melaporkan situasi tersebut kepada Dominggus sehingga membuat yang bersangkutan bakal mengupayakan sejumlah uang. Pada tanggal 20 Desember 2019, Rosa menghubungi Wahyu untuk membicarakan situasi terkini di Papua yang kurang kondusif terkait seleksi calon anggota KPU daerah. Ia pun meminta bantuan Wahyu supaya tiga putra daerah yang tersisa dapat terpilih menjadi anggota KPU Papua Barat. Rosa pun menyetorkan uang sejumlah Rp500 juta. Wahyu, tutur jaksa, meminta tolong kepada istri sepupunya yang bernama Ika Indrayani untuk meminjamkan rekening dengan dalih keperluan bisnis. “Pada tanggal 7 Januari 2020 bertempat Bank BCA Manokwari, Rosa melakukan pemindahan dana sebesar Rp500 juta dari rekening Bank Mandiri miliknya dengan cara menarik uang secara tunai dan selanjutnya melalui bantuan Patrisius Hitong disetorkan tunai ke rekening Bank BCA Cabang Purwokerto Nomor 0461132391 atas nama Ika Indrayani sebagaimana arahan dari Terdakwa I,” ucap jaksa. Atas perbuatannya ini, Wahyu didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mr/fjr)

Wahyu

METRO RIAU JUMAT, 29 MEI 2020

dan hati-hati. Yuri juga memastikan, apabila nanti jumlah ka-

sus positif kembali naik usai penerapan new normal, maka daerah tersebut

bisa kembali menerapkan PSBB. “Kalau kemudian dikendurkan naik lagi (ka-

sus positif virus corona), ya dikencengin lagi (PSBB),” pungkasnya. (rvo/fjr)

Jangan Tergesa-gesa Buka Tempat Wisata

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak perlu tergesa-gesa membuka dan mengoperasikan kembali tempat atau destinasi wisata di Indonesia di tengah pandemi virus corona (Covid-19). “Mengenai waktunya kapan, ini tolong betulbetul tidak usah tergesa-gesa,” kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video dengan topik ‘Tatanan Normal Baru di Sektor Pariwisata yang Produktif dan Aman Covid19’ dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/5). Presiden justru lebih menekankan pentingnya untuk patuh terhadap tahapan-tahapan terkait standar baru yang disusun bagi sektor pariwisata dalam menghadapi era normal baru atau new normal.

Menurut kepala negara, pengawasan dalam penerapan kebijakan normal baru di sektor pariwisata sangat penting sebelum destinasi dibuka kembali setelah pandemi Covid19. “Tapi tahapan-tahapan yang saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik,” katanya seperti dilansir Antara. Oleh sebab itu, menurut presiden, setelah pandemi, Indonesia harus melakukan inovasi pada sektor pariwisata. “Kita harus melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata global,” katanya. Ia menekankan untuk saat ini terlebih dahulu Indonesia harus fokus meng-

garap sektor pariwisata domestik dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau bersiap untuk membuka kembali ratusan destinasi wisata di daerah tersebut yang selama ini terpaksa ditutup sementara akibat pendemi Covid-19. Gubernur Riau, Syamsuar menyatakan, rencana membuka kembali objek wisata setelah memastikan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Riau tidak diperpanjang. Sebelumnya, enam daerah di Riau melaksanakan PSBB untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 selama 14 hari hingga 28 Mei 2020. Daerah tersebut yakni Kota Pe-

kanbaru, Dumai, Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, dan Bengkalis. Setelah PSBB di daerah tersebut usai, pemerintah pusat sudah menetapkan enam daerah itu jadi percontohan penerapan fase new normal di Riau. Mengenai pembukaan kembali destinasi wisata, Syamsuar meminta kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota segera menyosialisasikan kepada para pelaku serta pengelola pariwisata dan masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tempat wisata. Dengan begitu, pemerintah bisa segera mengevaluasi dan mengecek kesiapan penerapan protokol kesehatan untuk membuka kembali destinasi wisata di Riau. (mr/fjr)

Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Munardo dalam surat tersebut seperti dirilis cnnindonesia.com, Kamis (28/5). Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara Pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Ia juga meminta agar penyelenggara Pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 dan Kementerian Kese-

hatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut. “Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni. Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020. Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan virus corona oleh pemerintah

yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak. “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni. Sebelumnya, Komisi

II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja pada Rabu (27/5). Tak hanya itu, pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perppu 2 Tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (mr/fjr)

Berdasarkan informasi tersebut, tim BNN sejak Kamis pagi, melakukan pemantauan terhadap seorang target bernama Agustiar (33), yang diduga akan melakukan serah terima narkoba di depan Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jalan Industri Raya, Cikarang,

Bekasi. Tim dari BNN kemudian menghentikan sebuah mobil box yang dicurigai mengangkut barang haram tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam karung

beras. Tim BNN melanjutkan penggeledahan ke sebuah gudang, dan ditemukan ratusan ribu butir pil ekstasi yang dikemas rapi dalam bungkusan-bungkusan. “Ditemukan lagi narkotika jenis ekstasi sebanyak 16 bungkus, kurang

lebih 160.000 butir,” ungkap Arman seperti dilansir Antara. Arman mengatakan, saat ini tersangka dan barang bukti masih berada di tempat kejadian perkara (TKP), untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. (mr/fjr)

taris Jenderal FSGI, Fahriza Tanjung menyinggung komunikasi, koordinasi dan pendataan kasus corona yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah. Indikasi koordinasi yang buruk, katanya, bahkan sudah terlihat dari beda pernyataan pemerintah pusat dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Seperti diberitakan sejumlah media, Walikota Bukittinggi, Ramlan menyatakan pembukaan sekolah di wilayahnya bakal dilakukan Juli 2020. Rencananya, jenjang pendidikan yang dibolehkan beraktivitas penuh adalah SMP, SMA dan kelas empat sampai enam SD. Upaya pencegahan corona seperti penyemprotan disinfektan sampai pemeriksaan PCR untuk guru juga bakal dilakukan. Hal tersebut diungkapkan pada Rabu (27/5) malam melalui jumpa pers online. Padahal, Kemendikbud menyatakan syarat pembukaan sekolah baru diumumkan pekan depan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Pihak Pemerintah Kota Bukittinggi belum berhasil dikonfirmasi terkait hal tersebut. FSGI khawatir buruknya koordinasi pemerintah pusat dan daerah justru bakal mengorbankan keselamatan warga sekolah. Ini pun berkaca pada polemik penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah. Kekhawatiran bukan cuma datang dari guru. Sejumlah orang tua mengaku belum rela jika mengharuskan anaknya bersekolah di tengah corona. “Nggak rela sama sekali. Khawatir pasti dan masih belum rela. Anak kecil, anak SD disuruh pakai masker. Siapa yang tahu tanpa sep-

engetahuan gurunya, mereka tukar-tukaran masker?” ujar orang tua dari dua anak berusia 11 tahun dan empat tahun yang enggan diungkap identitasnya. Dia bersama sejumlah orang tua lain menyatakan pembukaan sekolah wajib dibarengi dengan kebijakan yang memperketat penerapan protokol kesehatan di sekolah. Hal ini jadi penting karena jumlah siswa yang bisa mencapai 40 orang dalam satu kelas, hingga naluri bermain siswa di jenjang pendidikan awal. Tak jarang orang tua mengaku sanksi pihak sekolah bisa mengontrol aktivitas siswa jika jumlah siswa dalam satu kelas tidak dipangkas. “Mungkin kelas yang biasa diisi 30 dibagi dua. 15 anak Senin masuk, 15 anak Selasa masuk. Jadi mereka terbiasa. Lebih mudah mengontrol orang yang sedikit daripada banyak,” ujar Henry (41), ayah dari dua anak berusia 14 tahun dan 10 tahun di Tangerang Selatan, Banten. Kekhawatiran akan pembukaan sekolah juga diungkap Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda. Ia mengatakan, pembukaan sekolah harus sinkron dengan data zona suatu wilayah terkait corona. Kebijakan juga harus dibarengi dengan teknis protokol kesehatan yang ketat. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan bagi guru dan siswa. “Jika dipaksakan membuka sekolah di wilayahwilayah (dengan kasus tinggi) tersebut maka potensi penularannya di kalangan peserta kegiatan belajar-mengajar akan sangat besar,” jelasnya. Risiko penularan coro-

na pada anak sendiri sesungguhnya cukup tinggi, terlebih jika tidak ada pengawasan dari orang tua. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Aman B Pulungan. Ia juga menyatakan tidak ada jaminan pasti bahwa penularan virus corona hanya rentan menyerang orang usia lanjut. Ini karena tidak ada perbedaan signifikan antara imunitas anak dengan orang dewasa. “Sama saja ya kalau bicara imunitas, tidak benar kelompok usia anak tidak rentan terhadap Covid-19,” tuturnya. Menurut data persebaran dari situs covid19.go.id, sebanyak 7,7 persen kasus corona di Indonesia berusia 0 sampai 17 tahun. Rinciannya sebanyak 2,2 persen kasus berusia nol sampai lima tahun. Dan 5,5 persen kasus berusia enam sampai 17 tahun. Pemerintah pun beberapa kali menyatakan bahwa usia muda merupakan salah satu pembawa paling efektif dalam menularkan virus corona. Kasus corona di Indonesia per Kamis kemarin sudah mencapai 23.851 kasus. Di mana 1.473 kasus di antaranya meninggal dunia dan 6.057 kasus sembuh. Istilah new normal atau pola kehidupan normal yang baru mulai dibahas pemerintah pusat dengan alasan penyaluran vaksin masih hitungan tahun. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyatakan, ada 110 kabupaten/kota yang tercatat tidak terjangkit corona. Sebanyak 87 kabupaten/kota ditawarkan membuka kembali aktivitas sosial di tengah pandemi corona. (mr/fjr)

Gugus

BNN

Pemda

Hamid menyatakan, detail pembukaan sekolah bakal diungkapkan Mendikbud Nadiem Makarim pada pekan depan. Ia menekankan keputusan yang diungkap pekan depan berdasarkan diskusi dengan lintas kementerian serta pakar. Kendati bakal membuka kesempatan sejumlah daerah membuka sekolah, ia mengaku tidak ada perubahan anggaran untuk mendukung fasilitas protokol kesehatan. Hamid menyatakan, pihaknya sudah menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53 triliun. Jika ada kekurangan, lanjutnya, maka sekolah bisa meminta tambahan dari Dana Alokasi Khusus di Pemda. Respons Beragam Rencana pembukaan sekolah sendiri menuai banyak respons dan berbagai pihak. Mulai dari guru, orang tua, siswa, pengamat, dan pejabat di ranah pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengaku khawatir akan ada klaster baru virus corona di sekolah jika pembelajaran tatap muka dilakukan terburu-buru. Ini diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim mengingat negara seperti Perancis, Finlandia, dan Korea Selatan mendapati kasus corona pada guru dan siswa setelah sekolah dibuka. Belum lagi dibuntuti bayang-bayang gelombang kedua penyebaran corona yang menurutnya juga perlu diperhatikan. “Tak menutup kemungkinan (gelombang kedua corona) ini bisa terjadi di Indonesia. Jangan sampai sekolah dan madrasah menjadi klaster terbaru penyebaran Covid-19,” tambahnya. Sedangkan Wakil Sekre-

董事主席 (PRESIDEN KOMISARIS) komisaris Pimpinan Umum Penanggung Jawab 编辑员 (REDAKTUR)

: 张联全 (HERIC RAKASIWA) : 张联明 (ALBI BUDIMAN) : 马思古 (MASKUR) : 褚世昇 (Santoso,SE) : Tim

METRO RIAU

2020年05月29日,星期五

与冠状病毒疫情大流行有关中亚银行处理贷款重组达82.6兆盾

Mei Bao

佐科威总统（左三）周二（5月26日）由雅京特区省长阿尼斯（左二）和国军总司令哈迪空军上将(左一)陪同下，前往雅加达中区印尼酒店圆环街视察捷运火车站（MRT）公共设施为适应与新冠病毒长期共处”新常态”的生活习惯作准备。

【本报Muhammad Maan报道】截至2020年5月中旬，中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk，股代号BBCA）正在处理与冠状病毒（Covid-19）大流行有关的贷款重组，贷款额约为65兆盾至82 兆6000亿盾。中亚银行董事总经理Jahja Setiaatmadja 说，该贷款额相当于该银行贷款组合总额的10％至14％，来自约 7万2000个债务人或占所有部门债务人的10％。周三（27/5），他在雅加达举行的视频会议上说：“这项努力与政府支持业界的业务连续性和国民经济的举措相吻合。中亚银行认为，未来几个月内，贷款重组数量可能会增加，占贷款总额的20％至30％，来自25万至30万债务人”。 Jahja说，在目前的情况下，由于受到冠状病

毒疫情大流行的影响，该银行致力于协助合格的客户度过不确定的经济状况。截至2020年3 月份，该银行的贷款组合，比去年同期增长12.3 ％，达612兆 2000亿盾。该增长主要是由企业贷款所支持，即增长 25.4％，达260 兆4000亿盾。与此同时，商业贷款和中小型企业贷款增长5.0％达191兆2000亿盾。随着住房和机动车购买的缓慢增长趋势，消费者贷款增长3％，达154兆 9000亿盾。在消费贷款领域，住房贷款（KPR）增长7.0 ％，达92兆5000 亿盾。机动车贷款（KKB）下降2.1％达47兆 2000亿盾、信用卡总额下降3.7 ％，达12兆4000 亿盾。与此同时，夏利亚（伊斯兰教规则）的融资额，同比增长19.8％达5兆

中亚银行董事总经理Jahja Setiaatmadja

7000亿盾。从可持续金融的角度来看，到2020年 3月底，基于环境的商业活动的融资总额达118 兆6000亿盾增长 17.0％。 “2020年首季度，我们发放的贷款有所增长，主要是由企业部门所支持，比去年首季度的负增长更好。” 2020年首季度，该银行的净利达6兆6000亿盾，比去年同期增长8.6％。该银行的营运收入增长17.3% 达19兆6000亿盾，由贷款增长和经常账户储蓄账户（CASA）业绩所支持。 2020年3月份，该银行的经

常账户储蓄账户的资金增长17.3 ％，达568兆 5000亿盾，占第三方存款者资金总额的76.7％。账户数量也呈上升趋势，达2200 万个，增长13.7 ％，这是因为它也受到在线账户开设服务的支持。尽管利息有所下降，但定期存款却增长15.1％，达172兆5000 亿盾。第三方存款者资金总额增长16.8％，达 741兆盾。而代存比率（LDR）为77.6％。在盈利方面，由增长17.3％的营业收入所支持，拨备和税前利润增长17.4 ％，达10兆1000

亿盾。经营收入的增长是由增长25.5％达5兆 9000亿盾的净利息收入和增长 25.5%达5兆9000 亿盾的其他营运收入所支持。与此同时，营业费用增长17.2 ％。今年首季度净利推动该银行资本状况，即资本充足率为22.5 ％。2020年3月底，不良贷款比率为1.6％，而拨备费用增加 121.9％，这与对贷款质量下降的挑战的预期相符。资产回报率（ROA）为3.2％，而股本回报率（ROE）为15.6 ％。（asp） (shangbaoindonesia.com)

德甲-10人莱比锡2-2赫塔沙尔克吞3连败+10轮不胜【网易体育28 日讯】德甲联赛结束了第28 轮的全部争夺。 R B 莱比锡主场痛失好局，一度领先比分的情况下

最终被柏林赫塔2-2逼平。不过由于本轮门兴和勒沃库森都没赢球，莱比锡继续在积分榜第三的位置。沙尔克04

客场1-2惨遭保级队杜塞尔多夫逆转，复赛后3战全败，联赛已经连续10 轮不胜。霍芬海姆主场3-1击败沙尔克，两

队各有一人被红牌罚下。柏林联主场和美因茨1-1握手言和。奥格斯堡与帕德伯恩0-0 互交白卷。 RB莱比锡2-2

柏林赫塔第 9 分钟，普拉滕哈特左侧角球传中，格鲁伊奇中路乱战中抢点施射破门，0-1 。第24分钟，恩昆库右侧角球传中，克洛斯特曼前点甩头攻门得手扳平，1-1。第 6 3 分钟，哈尔斯滕贝格背后放倒谢尔布雷领到第二张黄牌被罚下，莱比锡少一人作战。第 6 8 分钟，莱默尔直塞，希克禁区弧顶左脚抽射，亚尔施泰因难度不大的扑救却脱手让球滚进网，2-1 。第82分钟，库尼亚突入禁区被卢克曼伸脚绊倒，赫塔获得点球机会，替补出场的皮亚特克命中点球扳平，2-2。杜塞尔多夫 2-1沙尔克04

第53分钟，奥奇普卡任意球传中，麦肯尼头球破门，0-1。第63 分钟，施特格的任意球被舒伯特扑出，亨宁斯头球补射破门扳平，1-1 。第68分钟，主队战术角球开出，艾汉头球摆渡，卡拉曼头槌破门反超比分，2-1。霍芬海姆3-1 科隆第11分钟，拉尔森接队友后场长传后把球传到中路，鲍姆加特纳抢点铲射破门，1-0。第26 分钟，博瑙夫背后踢鲍姆加特纳犯规先被出示黄牌，随后经过VAR回看后主裁改出示红牌把他直接罚下。第46分钟，斯科夫右路下底传中，鲍姆加特纳头球破门，梅开二度，2-0。第

49分钟，鲍姆加特纳脚后跟秒传，祖贝尔推射破门，3-0 。第50分钟，许布纳踢倒德雷克斯勒，领到第二张黄牌被罚下。第60 分钟，霍恩长传，科尔多瓦摆渡，凯因茨一脚远射经折射后进网，3-1 。第77分钟，主队诺德维特禁区里手球犯规，被判点球，但科隆的乌特主罚的点球被扑出。柏林联1-1美因茨第13分钟，巴雷罗左路传中，巴库推射远角得分，0-1。第33 分钟，因瓦特森直接任意球破门扳平，1-1。第 42分钟，安德里希对巴雷罗的犯规领到第二张黄牌被罚下。奥格斯堡 0-0帕德伯恩 (shangbaoindonesia.com)