METRO RIAU EDISI 24 APRIL 2020 by Harian Pagi Metro Riau

Harian Pagi

BES

F SU

MATERA NE

1 Ap ril 2

LuLus verifikasi faktuaL

ril 2 0 2 0 1 Ap

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Diserahkan Langsung Oleh :

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

Berwawasan dan Berkepribadian

ARD

GOLD WINN

W IA A ED

The POWeR Of innOvaTiOn TO

IA DONES PRINT M

R IN

AP WSP

JUMAT, 24 APRIL 2020 M 1 RAMADHAN 1441 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Kompak Mulai Puasa Hari Ini JAKARTA - Pemerintah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1440 Hijriah jatuh pada hari ini, Jumat (24/4). Dengan keputusan itu, artinya pada Kamis (23/4) malam, umat Islam di Indonesia dapat mendirikan Salat Tarawih. Keputusan ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi dalam telekonferensi pers usai Sidang Isbat Awal Ramadhan 1440H,

di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (23/4). “Peserta sidang isbat secara mufakat bersepakat bahwa 1 Ramadhan jatuh pada hari Jumat, 24 April 2020,” tutur Fachrul. Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), sidang digelar dengan kehadiran peserta yang terbatas. Hadir di Kemenag, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Abdullah Zaidi, Ketua

Komisi VIII DPR Yandri Susanto, Wakil Menag Zainut Tauhid Sa’adi, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin. Sidang juga diikuti perwakilan organisasi masyarakat, namun melalui aplikasi pertemuan dalam jaringan (daring). Baca..... hal 7

PENETAPAN AWAL RAMADHAN - Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan hasil Sidang Isbat Awal Ramadhan 1440 H, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (23/4). Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1440 H jatuh pada Jumat (24/4). (kemenag.go.id)

4 Daerah di Riau Zona Merah

SOSIALISASI PENCEGAHAN COVID-19 DI RIAU - Petugas Dinas Kominfo Provinsi Riau melakukan sosialisasi pencegahan penularan Covid-19 dengan mengenakan kostum superhero, di salah satu pasar di Kota Pekanbaru, Kamis (23/4). (ist)

PEKANBARU - Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau yang masuk sebagai transmisi lokal atau zona merah virus corona (Covid-19) terus bertambah. Setelah Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Kampar, kini giliran Kabupaten Pelalawan yang dinyatakan sebagai daerah transmisi lokal penularan Covid-19. “Saat ini tamDiponegoro, Pebah lagi daerah kanbaru, Kamis transmisi lokal di (23/4). Transmisi lokal Riau. Kementerian Kesehatan (Kemerupakan penumenkes) sudah melaran di dalam daerah itu sendiri. netapkan Kabupaten Pelalawan seDengan demikian, bagai daerah tranmenurut SyamsuSyamsuar smisi lokal,” ujar ar, masyarakat bisa Gubernur Riau (Gubri), terinfeksi Covid-19 tanpa Syamsuar saat video con- memiliki riwayat perjalanference bersama pemerin- an dari daerah terjangkit. tah kabupaten/kota se-Riau, di Gedung Daerah, Jalan Baca..... hal 7

1 Lagi Tenaga Medis Riau Positif Corona

PEKANBARU - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan terdapat tambahan satu kasus positif virus corona (Covid-19) di Provinsi Riau. Pasien positif Covid19 ke-36 di Bumi Lancang Kuning tersebut adalah seorang tenaga medis. “Ada tambahan satu kasus positif, sehingga total kasus positif Covid-19 di Riau saat ini sebanyak 36 kasus,” ujar Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Riau,

Indra Yovi, di Pekanbaru, Kamis (23/4). Dari 36 kasus positif itu, Indra merincikan, 23 orang pasien masih dilakukan perawatan di ruang isolasi rumah sakit, sembilan orang sudah dinyatakan sembuh dan dipulangkan, serta empat orang meninggal dunia. Adapun pasien positif Covid-19 ke-36 di Riau, menurut Indra, wanita berinisial RR (37), warga Kota Dumai. RR saat ini se-

dang dirawat di rumah sakit di Dumai. “Pasien RR ini merupakan hasil contact tracing dari pasien positif sebelumnya, yakni ME (44),” ungkapnya. ME merupakan pasien positif Covid-19 di Riau ke-23. Sebelumnya, pasien positif ke-35, yakni NU (37), warga Dumai, yang juga merupakan tenaga medis, juga hasil contact tracing dari pasien ME. Baca..... hal 7

Kemenag Bertemu 15 Ormas Islam Riau

Sepakat Tiadakan Tarawih di Masjid

KESEPAKATAN KEMENAG DENGAN ORMAS ISLAM DI RIAU - Kementerian Agama Provinsi Riau menandatangani kesepakatan tentang Ibadah Ramadhan 1441 H selama Covid-19 dengan ormas Islam, di Kantor Kemenag Riau, Pekanbaru, Kamis (23/4). (riau.kemenag.go.id)

PEKANBARU - Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan organisasi masyarakat Islam sehari menjelang Ramadhan 1440 Hijriah, Kamis (23/4). Pertemuan yang digelar di Kan-

tor Kemenag Riau tersebut menghasilkan 11 poin kesepakatan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh ormas dan umat Islam di Bumi Lancang Kuning ini. Baca..... hal 7

Larangan Mulai Berlaku Hari Ini

Nekat Mudik Akan Disuruh Putar Balik

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pence-

gahan Penyebaran Covid19. Kemenhub menyatakan larangan sementara penggunaan transportasi umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor untuk mudik efektif diberlakukan pada Jumat

成功的关键在于我们对失败的反应

KURS TRANSAKSI BI

Chéng gōng de guōn jiàn zài yú wō men duì shō bài de fōn yìng

Kunci kesuksesan adalah bagaimana kita merespon kegagalan.

Baca..... hal 7 KAMIS, 23 APRIL 2020

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

15,708.15 9,899.28 11,006.27 2,026.81 145.8239 3,606.92 16,983.65 2,217.60 Sumber www.bi.co.id

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

nasional

METRO RIAU

JUMAT, 24 April 2020

n Maksimalkan PSBB dengan Dashboard Lancang Kuning

Pantau Masyarakat yang Datang ke Riau

PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengembangkan Dashboard Lancang Kuning Nusantara untuk memaksimalkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik. Kebijakan itu bertujuan agar Perwako Nomor 74 Tahun 2020 ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Polda Riau mengembangkan dan membangun aplikasi baru pada di Dashboarad Lancang Kuning Nusantara dengan fokus pada keperluan pemantauan pandemi Covid-19 bagi para penumpang yang masuk ke wilayah Provinsi Riau. Kabid TIK Polda Riau, Kombes Ary Wibowo SIK, mengatakan, dengan penerapan PSBB, Polda Riau mendata setiap penumpang yang masuk ke wilayah Kota Pekanbaru dengan menggunakan aplikasi Dashboard Lancang Kuning. “Dari aplikasi itu, dapat dimonitor keberadaannya secara live dan memudahkan untuk melakukan tindakan terutama yang masuk kategori ODP (orang dalam pantauan) dan masyarakat yang datang dari wilayah zona merah,” kata Ary, Rabu (23/4/2020).

Bidang TIK Polda bersama personel Subsatgas Pam Bandara dengan peralatan laptop, banner yang memuat QR Barcode Aplikasi Lancang Kuning Nusantara, termasuk jaringan internet existing Bandara SSK II, telah berhasil mendata 204 penumpang hingga Rabu sore, pukul 18.00 WIB. “Petugas mengarahkan para penumpang untuk menginstal Aplikasi Lancang Kuning Nusantara melalui QR Barcode yang terpampang di banner. Kemudian memandu para penumpang untuk mengisi data yang ada di aplikasi itu,” jelas Ary. Ary menjelaskan, pembatasan dan pengembangan aplikasi Dashboard Lancang Kuning ini demi membantu masyarakat. “Ini difokuskan pada kepentingan pemantauan khalayak ramai selama masa pandemi Covid-19,” kata Ary. (lda)

Kapal Ikan Asing Tenggelam Saat Akan Ditangkap BATAM - Satu kapal ikan asing tenggelam saat hendak ditangkap jajaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan karena mencuri di wilayah perairan Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu menyatakan pihaknya berhasil melumpuhkan 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam pada hari Senin (20/4) saat melakukan illegal fishing di WPP-NRI 711 Laut Natuna Utara. “Namun, kami sangat prihatin akibat melawan dengan membabi-buta 1 KIA (kapal ikan asing) akhirnya tenggelam karena kehilangan keseimbangan,” kata dia dalam konferens video dengan awak media, usai meninjau kapal ikan asing ilegal di Pangkalan PSDKP Batam bersama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, Kamis (22/4). Sebelum akhirnya kehilangan keseimbangan dan tenggelam, KIA berbendera Vietnam itu menabrakkan kapalnya ke kapal petugas, ibarat aksi Kamikaze. “Kami atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat prihatin dan menyesalkan insiden yang terjadi. Langkah-langkah pencegahan kecelakaan telah dilakukan oleh

aparat kami, namun memang perlawanan yang dilakukan oleh 1 KIA tersebut ibarat aksi Kamikaze, sampai berupaya menabrakkan kapalnya ke kapal petugas, hingga akhirnya terbalik dan tenggelam,” ungkap dia. Dari KIA yang tenggelam itu, diketahui terdapat dua orang yang ditemukan dalam keadaan sehat yaitu seorang nakhoda dan seorang ABK. Tb Haeru berharap empat orang ABK yang informasinya masih belum ditemukan dapat segera ditemukan. “Jadi kami hanya memiliki sumber informasi dari nakhoda kapal yang bersangkutan bahwa masih ada empat ABK yang belum ditemukan,” kata dia. Pihaknya terus melakukan upaya pencarian empat ABK, melibatkan Basarnas dan MRCC Malaysia. Terkait dengan insiden itu, KKP telah melakukan langkahlangkah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait aspek-aspek diplomatik yang tentu memerlukan koordinasi lebih lanjut. “Bapak Menteri telah berkomunikasi dengan Bu Menteri Luar Negeri, dan tentu kami di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri terkait dengan langkah-langkah diplomatik,” ujar dia dilansir dari antara.com. (mr/lda)

Petugas kepolisian mengarahkan masyarakat yang datang melalui Bandara SSK II untuk mengisi data di aplikasi Dashboard Lancang Kuning, Kamis (23/4). (ist)

KPK: Jangan Mainkan Dana Covid-19 MEDAN - Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah I Maruli Tua mengingatkan kepada pemerintah daerah di Sumatera Utara agar tidak bermain-main dengan dana penanganan Covid-19. Hal itu disampaikan Maruli saat rapat teleconference dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Kamis (23/4). Melalui rapat tersebut, Maruli menga-

takan banyak oknum yang mau memanfaatkan situasi bencana seperti ini untuk memperkaya diri, karena itu KPK akan memonitor secara ketat penggunaan dana penanganan Covid-19. “Banyak oknum yang ingin memanfaatkan keadaan bencana seperti ini. Jadi KPK akan monitoring dengan ketat. Ancamannya adalah hukuman mati. Jadi jangan main-main. Tetapi, tidak juga Pemda enggan menggunakan dana karena takut bila tata caranya tepat,”

katanya. Saat ini kebanyakan yang menjadi masalah Pemda adalah harga-harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal seperti masker dan alat pelindung diri (APD). Sedangkan Pemda harus membeli barang tersebut untuk menangani Covid19. Menurut Maruli yang terpenting adalah tidak ada niat yang tidak baik dalam penanganan Covid-19. KPK melalui Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 menjelaskan apa

saja yang perlu menjadi perhatian Gugus Tugas Percepatan Penangangan (GTPP) COVID-19 nasional dan daerah. Ada delapan poin yang ditekankan pada SE tersebut, yaitu tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang dan jasa, tidak memperoleh kickback (pembayaran kembali), tidak mengandung unsur penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, kecurangan atau mal administrasi, tidak berniat jahat memanfaatkan kon-

disi dan tidak membiarkan korupsi terjadi. “Kita tidak bisa lagi berpatokan dengan harga normal di saat seperti ini, karena kita harus melakukan keputusan cepat membeli atau menggunakan dana. Kita berpacu dengan waktu dan nyawa orang. Dalam Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 sudah dijelaskan terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kita berpedoman pada itu,” katanya dilansir dari antara.com. (mr/lda)

n Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

PT SRL dan Mitra Berbagi di 3 Provinsi PEKANBARU - Wabah virus corona atau Covid-19 yang melanda dunia akhirakhir ini telah menggugah banyak pihak untuk turut berbagi. PT Sumatera Riang Lestari (SRL), perusahaan yang bergerak dalam bisnis hutan tanamam industri dan mitra kerjanya akan membagikan 17.500 paket sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di tiga provinsi yang terdiri dari 168 desa di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kamis, 23 April 2020, PT SRL, SSL, NSR, NWR, WBL dan PT SAU mendistribusikan 600 paket sembako melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sProvinsi Riau untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh masing-masing direktur perusahaan kepada Plt Kadis DLHK Provinsi Riau, Drs Indra Putrayana, M.Si di kantor DLHK Provinsi Riau. Ir Syamsul Bahri, selaku Direktur Utama PT SRL berharap agar bantuan sembako yang diserahkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh wabah Covid-19. Sebelumnya, PT SRL juga telah menyerahkan 1000 masker, desinfektan

dan hand sanitizer ke Polsek Lima Puluh, kantor Koramil 04/LPH Kodim 0301/PBR serta Camat Lima Puluh Kota Pekanbaru. Syamsul Bahri menambahkan bahwa karyawan PT SRL juga turut menunjukkan partisipasinya dengan membagikan 100 paket sembako kepada juru parkir dan masyarakat yang membutuhkan di sekitar kantor PT SRL di Pekanbaru. Sementara itu, Muller Tampubolon SE MM selaku Direktur Utama PT Nusa Wana Raya menyampaikan, bahkan bantuan yang diber-

ikan hari ini merupakan tahap awal yang diserahkan melalui DLHK Provinsi Riau. “Nanti bersama sama dengan Perusahaan HTI yang merupakan Mitra PT SRL termasuk NWR ada sekitar 14 Perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri ) lainnya akan terus mendistribusikan bantuan sembako untuk warga sekitar areal operasional masing masing yang terdampak Pandemi Covid 19 ini,” terang Muller. Muller yang juga merupakan Ketua APHI Riau ini menjelaskan, pada

Kamis kemarin, pihaknya telah melakukan pendataan. Menurutnya, ada sekitar 168 desa yang akan menjadi daerah penyebaran bantuan sembako ini yang tersebar di Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. “Tadi (kemarin) saya juga dapat informasi bahwa salah satu Perusahaan HTI mitra PT SRL juga yang beroperasi di Sumatera Barat yaitu PT Bukit Raya Mudisa, dalam minggu ini juga akan memberikan bantuan Alat Pelindung Diri untuk tenaga medis di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

yang juga merupakan pintu masuk provinsi Sumbar dengan provinsi tetangga Jambi, sebagaimana kita ketahui bahwa selain kita di Pekanbaru ini, Provinsi Sumbar juga sudah menerapkan PSBB, makanya kita berikan juga perhatian khusus di sana,” tutup Muller. Plt Kadis DLHK Provinsi Riau, Drs Indra Putrayana MSi, mengapresiasi partisipasi PT SRL dan mitra kerjanya. Semoga dengan partisipasi banyak pihak, wabah Covid-19 ini bisa segera hilang dari Bumi Lancang Kuning. (lin)

Muller Tampubolon (NWR), Ir Syamsul Bahri (SRL), Ir Amran Attas (NSR), Jhonson (WBL), Plt Kadis LHK Riau, Drs Indra Putrayana MSi, saat penyerahan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19. (ist)

Dewan redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, redpel: Fajar W, Koordinator liputan: Linda Novia staf redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Bengkalis : Zulkarnaen, Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun, Indragiri Hilir : Ayendra, Kampar : Adi Jondri, Kuantan singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto rokan Hulu : Feri Hendarawan rokan Hilir : Afrizal, siak : Diana, Kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, teknologi Informasi: Oki Wibawa.

(Terbit Sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR

Manager Iklan : Herlina, Kabag sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan Iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .telepon Iklan: 0761-7865003. telepon Distribusi & sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro usaha Inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

: ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO Harga langganan dalam kota: Rp150.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

ADVERTORIAL

METRO RIAU

JUMAT, 24 APRIL 2020

Tetap Perhatikan Protokol Penanganan Covid-19

Masyarakat Inhu Diperbolehkan Sholat Tarawih d i Masjid RENGAT - Meskipun banyak daerah lain di Indonesia yang tidak bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih akibat merebaknya wabah Covid-19 atau virus corona, tidak sama halnya dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Masyarakatnya masih bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid maupun musholla dengan tetap memperhatikan standar protokoler nasional. Sampai dengan berita ini dibuat, Kabupaten Inhu masih dinyatakan sebagai daerah yang belum terjangkit virus corona tersebut dan dinyatakan sebagai zona hijau. Untuk itulah, Bupati Indragiri Hulu mengeluarkan Maklumat Nomor: 76/Kesra/IV/2020 tentang pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1441 H dalam suasana Covid19 tanggal 21 April 2020. Maklumat keluar sebagai hasil rapat Pemerintah Daerah bersama Kementrian Agama, MUI, Organisasi Islam Kabupaten Indragiri Hulu menghadapi Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M pada tanggal 21 April 2020. Setelah sebelumnya memperhatikan, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE, 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19, serta Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Dalam maklumat, Bupati meminta sambutlah Bulan Suci Ramadan, bulan yang

Sementara itu, bagi masyarakat/jamaah berstatus ODP atau PDP dilarang melaksanakan shalat berjamaah di masjid/mushallah sampai habisnya masa isolasi. Pemerintah Daerah melalui Kementerian Agama tidak memfasilitasi jadwal ceramah (Santapan Rohani Ramadhan). Untuk pelaksanaan takbir keliling ditiadakan dan dapat diadakan di masjid/mushallah. Sementara pelaksanaan shalat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan di lapangan maupun masjid menunggu terbitnya Fatwa MUI. Aparatur Pemerintah, Aparat Kemanan, TNI, Pemerintah desa, Pemangku Adat, dan tokoh masyarakat membantu mensosialisasikan Maklumat ini dalam bentuk partisipasi aktif dan bijaksana dengan penuh rasa tanggung jawab, sehinnga pelaksanaan ibadah puasa tahun 1441 H/2020 M dapat berjalan dengan baik, tertib, aman dan tentram. Maklumat Bupati Inhu ini meminta pemilik rumah makan/minuman dan restoran supaya menjaga ketertiban serta menghormati saudara-saudara kita yang berpuasa dengan tidak membuka restoran/rumah makannya siang hari.

KeTua TP PKK Inhu, Ny Rezita Meylani menjahit masker sendiri di Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida. (ist) penuh berkah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT, memperbanyak do’a dan beristighfar. Laksanakan Puasa Ramadan hanya karena Allah SWT, dirikan shalat fardhu, tarawih, witir yang dapat dilakukan di masjid/mushalla dengan memperhatikan protokol penanganan Covid-19. Untuk itu, pengurus masjid agar menjaga kebersihan masjid, tempat berwudhu, menggulung karpet, menyediakan alat pembersih/pencuci tangan seperti Dettol, hand sanitizer dan sejenisnya. Jamaah agar dapat membawa sajadah dari rumah masingmasing, tidak kontak tangan/ badan langsung dengan jamaah lainnya.

Saudara-saudara yang bukan beragama Islam hormatilah saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan mereka dan jagalah ketertiban serta kerukunan hidup beragama secara keseluruhan dalam rangka memelihara kesatuan dan persatuan umat. Panitia pengumpulan zakat fitrah dan/atau ZIS untuk menghimbau kepada umat muslim agar mensegerakan pembayaran zakat fitrah serta meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat sesuai dengan

BuPaTi Inhu, Yopi Arianto saat berkunjung ke kantor PWI Inhu. (ist)

BuPaTi Inhu, H Yopi Arianto menerima APD dari salah satu perusahaan di Inhu. (ist) “Kepada imam sholat diMenghimbau umat untuk protokol pencegahan Covidminta untuk membaca ayatmemperhatikan informasi dan 19. Memperhatikan dan bantu ayat pendek dan usai sholat panduan resmi dari pemerinhidup nasib kaum dhuafa, fatidak perlu bersalaman sebatah. Mendorong umat untuk kir, miskin, dan anak-anak yagai mana biasanya. Kegiatan melakukan himbauan pemertim dilingkungan kita. sholat tarawih selesai pukul intah dalam menerapkan soSemoga di akhir Rama21.00 WIB dan semua jamaah sial distancing. dhan kita kembali menjadi diminta pulang ke rumah masBerdasarkan Surat Edaran fitrah, terlahir kembali seperti bayi tanpa dosa. ing-masing,” jelas Kades. Menteri Agama Nomor 4 TaSeperti biasanya sebelum Selanjutnya dalam muhun 2020 tentang penyesuamemasuki bulan Ramadhan, syswarah masyarakat juga ian sistem kerja pegawai damasyarakat menyambutnya terungkap agar menjaga lam upaya pencegahan pedengan berbagai kegiatan penwilayah desa yang berada di nyebaran Covid-19, maka pegumpulan massa. Seperti majalan Lintas Timur tersebut gawai Kementerian Agama kan bersama ataupun punggadari masyarakat pendatang. Inhu akan bekerja dari rumah, han yang dilaksanakan ditiapSerta tidak memperbolehkan kecuali unit yang menjalanktiap desa ataupun masjid. ikut sholat tarawih bersama an fungsi pelayanan langsung Namun dalam tahun ini masyarakat setempat. ke masyarakat, seperti seksi kegiatan tersebut ditiadaSementara itu, berdasarpenyelenggaraan haji dan umkan sebagai akibat mewabahkan update data terakhir yang rah tetap masuk kantor dennya Covid 19. Seperti hasil dihimpun dari Dinas Kesehagan menggunakan protokol tan Kabupaten Indragiri Hulu kesehatan. musyawarah yang dilaksanatanggal 21 April 2020, terdaUntuk layanan di Kantor kan di Masjid Al-Taqwa Desa pat ODP kumulatif dari tangUrusan Agama, sejak tanggal Sidomulyo, Kecamatan Lirik gal 22 Maret s/d 21 April 1 April 2020 proses pendafpada Rabu malam (22/4). 2020 sebanyak 367 orang, tran kehendak nikah hanya Musyswarah yang dipimpin ODP dalam pemantauan 50 sebatas menerima pendaftoleh Kepala Desa Sidomulyo orang (13,62% ), ODP selearan melalui SIMKAH web, tersebut dihadiri oleh Ketua sai pemantauan 317 orang akan tetapi waktu pelaksanBPD beserta anggota, LPM, (86, 38%), ODP yang diperikaan akad nikahnya belum bisa tokoh pemuka masyarakat, sa Rapid 209 orang denga Haditentukan sampai dengan perangkat desa, tokoh agama sil Rapid Negatif 209 orang, diterbitkannya kembali kebiserta unsur masyarakat lainPositif 0, dan OTG 0. jakan terbaru terkait layanan nya. Dalam musyswarah terseKumulatif Pelaku Perjalandi KUA. but sudah disepakati untuk melaksanakan sholat tarawih an (PP) dari tanggal 28 Maret Selanjutnya juga disamdi masjid dan surau yang ada s/d 21 April 2020 sebanyak paikan Surat Kepala Kantor di desa tersebut. 3.039 orang dengan rincian, PP Kementerian Agama KabuKepala Desa Sidomudalam pemantauan 1.402 orang paten Indragiri Hulu Perihal lyo, Budiyanto menyampai(34,29%), PP selesai pemanPenyampaian Panduan Ibakan dalam pelaksanaan sholat tauan 1.997 orang (62,71%), dah Ramadan dan Idul Fitri 1 tarawih tetap mengacu kepaPDP 0, konfirmasi 0. Syawal ditengah COVID-19, da maklumat Bupati Inhu serta Demikian disampaikan yang mana surat tersebut berperaturan protokoler pemerinoleh juru bicara gugus tugas dasarkan Surat Edaran Mentah. Kepada masyarakat yang percepatan penanggulangan teri Agama Nomor 6 Tahun sholat tarawih diharuskan terCovid-19 Kabupaten Indra2020 dan Surat Kakanwil Kelebih dahulu mencuci tangan. giri Hulu, Jawalter Simorangmenag Provinsi Riau. Selanjutnya sebelum mekir diruang press conference, Surat tersebut meminta masuki masjid dilakukan rapKominfo Inhu. DisampaikanKepala KUA Kecamatan seid tes mengukur suhu tubuh, nya Dinas kesehatan juga meKabupaten Inhu, Penyuluh gunakan masker serta memnyampaikan anjuran PencegaAgama Islam, dan seluruh bawa sajadah dari rumah. Sehan Covid-19 dalam kegiatan PNS dan honorer Kemenag lain itu, bagi jamaah laki-laki keagamaan dengan melakuIndragiri Hulu, untuk dapdiminta menggunakan pakakan hal-hal menjaga keberat melaksanakan dan mensoian lengan panjang, sehingga sihan dan lingkungan tempat sialisasikan kepada seluruh tidak terjadi kontak tubuh seibadah, menyediakan tempat masyrakat di wilayah kerja cara langsung, dan bagi anakcuci tangan pakai sabun denmasing-masing. anak dianjurkan untuk sholat gan air mengalir atau handBeberapa poin penting datarawih di rumah. sanitizer. lam panduan tersebut adalah

Juru bicara Covid-19 Inhu, Jawalter Simorangkir. (ist)

umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik sesuai ketentuan fikih ibadah. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti tidak perlu sahur on the road atau buka puasa bersama. Tilawah atau tadarus Alquran dilakukan di rumah masing-masing Buka puasa bersama di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid dan juga musholla ditiadakan. Peringatan nuzulul qur’an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musholla ditiadakan. Pelaksanaan shalat idul fitri yang lazimnya dilaksanakan berjamaah, baik di masjid atau dilapangan menunggu diterbitkannya Fatwa MUI, agar tidak melakukan takbiran keliling, tetapi takbiran dilakukan di masjid/musholla dengan menggunakan pengeras suara. Pengumpulan Zakat Fitrah dan atau ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) agar menghimbau bagi masyrakat untuk mensegerakan dan sebisa mungkin meminimalkan kontak fisik. Dalam hal penyaluran Zakat Fitrah dan tau ZIS, untuk menghadiri penyaluran zakat fitrah ke mustahik melalui pertukaran kupon dan pengumpulan orang. Dalam menjalankan ibadah Ramadhan dan Syawal, seyogyanya masing-masing turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwuah basyariyah. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pencegahan dan penangan

etalase

METRO RIAU JUMAT, 24 april 2020

n Kapasitas Jaringan di Ramadan

Indosat Ooredoo Tingkatkan 60 Persen

JAKARTA - Indosat Ooredoo telah melakukan peningkatan kapasitas untuk layanan data sekitar 60 persen. Peningkatan tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan telekomunikasi yang diprediksi akan meningkat sebesar 20 persen dibanding hari normal. Director & Chief Operating Officer Indosat Ooredoo, Vikram Sinha, mengatakan, optimalisasi jaringan ini sudah dilakukan sejak munculnya anjuran belajar dan bekerja dari rumah. “Tingginya kebutuhan telekomunikasi pelanggan tercermin dari peningkatan trafik data sekitar 24 persen dan trafik telpon sekitar 11 persen dibandingkan hari biasa,” ujarnya, dilansir sindonews.com, Kamis (23/4). Sementara, aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pelanggan antara lain YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Sedangkan kota yang tercatat mengalami peningkatan terting-

sampai Banyuwangi. Serta luar Jawa seperti Lampung, Pekanbaru, Palembang, Medan, Pontianak, Samarinda,

Banjarmasin, dan Makassar. Pemantauan kualitas jaringan dan layanan di seluruh Indonesia juga terus di-

nya selama masa Siaga Lebaran untuk memastikan seluruh pelanggan tetap lancar berkomunikasi. (int/mr)

Xiaomi Rancang Ponsel Layar Lipat Mirip Clamshell JAKARTA - Samsung, Huawei, dan Motorola telah mengungkapkan handphone layar lipatnya ke pasaran sejak tahun lalu. Penawaran Motorola yang paling berbeda dari faktor bentuk, yakni clamshell (mirip kerang). Tahun ini, Samsung mengungkapkan smartphone baru yang dijuluki Galaxy Z Flip dengan pendekatan yang sama dengan Motorola. Sekarang pemain di ponsel berdesain sama tampaknya akan bertambah. Menurut laporan terbaru, Xiaomi sedang mengembangkan ponsel flip dengan layar dapat dilipat. Ponsel lipat clamshell Xiaomi akan menampilkan

layar OLED. Laporan tersebut berasal dari ZNet Korea dengan mengutip orang dalam dari industri komponen elektronik. Menurut sumber tersebut, Xiaomi telah meminta Samsung Display untuk memasok mereka dengan layar OLED fleksibel tipe clamshell. Handphone akan sangat mirip dengan yang diproduksi raksasa Korea Selatan, Galaxy Z Flip -Layar kaca ultra tipis di bawah lapisan plastik. Selain itu, tampaknya Samsung bukan satusatunya pemasok. Xiaomi juga dapat menggunakan beberapa tampilan OLED clamshell yang dapat dilipat dari LG

Display. Laporan tersebut mengutip orang dalam industri layar. Menurut dia, panel lipat dari BOE dan CSOT agak lebih rendah kualitasnya daripada yang diproduksi oleh Samsung Display. Akibatnya, Xiaomi memutuskan mengambil pasokan dari Samsung Display. Tidak ada pabrikan yang mau gagal di segmen ini. Produksi massal smartphone lipat clamshell Xiaomi dilaporkan akan dimulai pada paruh kedua 2020. Sayangnya, tidak ada rincian mengenai spesifikasi, harga, atau ketersediaannya hingga saat ini, seperti dilansir sindonews.com, Kamis (23/4). (int/mr)

SERAHKAN PAKET - Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 Riau menyerahkan paket sembako dan Alat Pelindung Diri (APD) ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau.(ist) gan MUI Pekanbaru maupun LAM Riau. Kita juga turun langsung mengantarkan sembako ke rumah-rumah warga yang terdampak Covid-19,” tambahnya. sedangkan untuk bantuan APD, lanjutnya, akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit rujukkan, termasuk puskesmas dan rumah sakit kabupaten. Dimana pembagian dilakukan secara berkala. Sementara itu, Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang menyampaikan ucapan terima kasih kepa-

da Tionghoa Peduli Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 Riau yang telah peduli kepada insan pers. Semoga bantuan bisa bermanfaat bagi wartawan anggota PWI Riau yang saat ini ikut terdampak wabah pandemi virus corona. “PWI Riau mengucapkan terima kasih kepada Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19. Semoga bantuan bermanfaat bagi kawankawan wartawan yang menerimanya,” ungkapnya. Turut hadir dalam penyera-

han paket sembako Koordinator Media Ket Tjing didampingi Wakil Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Riau Bidang Hukum dan Advokasi, Sudirman SH MH serta beberapa tim relawan Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19. Sementara dari PWI dihadiri Sekretaris PWI Riau, Amril Jambak, Wakil Bendahara PWI Riau, Herlina, Sekretaris PWI Peduli, Satria Utama Batubara dan Wakil Sekretaris PWI Peduli, Zulmiron.(wsl)

Google Duo Bakal Kedatangan Banyak Fitur Baru JAKARTA - Google Duo membuat sejumlah peningkatan, termasuk fitur keamanan, kamera, panggilan dan pengiriman pesan. Aplikasi ini mendapatkan kemampuan baru yakni pilhan mengambil foto di smartphone, tablet dan Chrommebook saat melakukan panggilan video dengan orang lain. Foto yang diambil kemudian bisa dibagikan dengan semua orang yang ada di panggilan, namun tidak dalam panggilan grup. Setelah baru-baru ini meningkatkan jumlah peserta dalam panggilan grup menjadi 12, Google mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan lagi jumlah peserta panggilan grup dalam beberapa minggu mendatang. Peningkatan khusus ini akan tersedia di platform Android dan iOS. Fitur baru lainnya adalh

eration Center (ISOC). Mereka memantau lebih dari 400 titik dengan lebih dari 1500 karyawan yang melakukan-

gi berada di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Melihat situasi terkini, di mana kebutuhan telekomunikasi pelanggan meningkat saat pergerakan terbatas, kami berupaya memastikan jaringan tetap optimal baik di perkotaan maupun pedesaan. Karena apapun kondisinya, silaturahmi menjadi yang yang penting,” ujar Vikram. Lebih lanjut Vikram menyebutkan, jaringan datanya telah dioptimalisasikan di area permukiman Jabotabek dan daerah tujuan mudik, seperti di Jawa seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, Surabaya, Jember,

Tionghoa Peduli Salurkan Paket Sembako ke PWI Peduli

PEKANBARU - Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 menyalurkan 75 paket sembako dan masker ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Peduli. Paket sembako diserahkan langsung Wakil Ketua Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19, Jailani Tan kepada Ketua PWI Riau, H Zulmansyah Sekedang di kantor PWI Riau Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Kamis (23/4/2020). Jailani Tan mengatakan, bantuan sebagai bentuk dukungan Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 terhadap pemerintah yang menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita sediakan 75 paket sembako yang isinya terdiri dari 1 karton mie instan, 5 kilogram (kg) beras, 1 liter minyak goreng dan setengah kg gula plus 300 pcs masker kain,” terangnya. Ia berharap apa yang diberikan bisa membantu dan bermanfaat. “Selama ini, PWI merupakan mitra kita,” sebutnya. Sampai saat ini, lanjutnya, Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 sudah menyerahkan lebih 3.000 paket sembako kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Penyerahan paket sembako akan terus berlanjut. “Kita bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyalurkan paket sembako, seperti den-

lakukan melalui Indosat Ooredoo Network Operation Center (INOC) dan Indosat Ooredoo Service Op-

opsi untuk secara otomatis menyimpan pesan di Google Duo. PEsan yang dikirim menggunakan efek Duo AR, catatan dengan teks atau coretan, dan semuanya dapat disimpan di dalam aplikasi.

Google berencana untuk menambahkan teknologi codec video yang akan meningkatkan kualitas panggilan video, terlepas dari kualitas koneksi, yang merupakan peningkatan yang berguna ketika jarin-

gan kurang baik. Semua peningkatan dan fitur-fitur baru tersebut akan tersedia dalam beberapa pekan mendatang, seperti dilansir sindonews.com dari Phone Arena, Kamis (23/4). (int.mr)

PONSEL - Gambar rekayasa komputer ponsel layar lipat dibuat berdasarkan informasi dari pengajuan paten terbaru Xiaomi. (ist)

Sambut Ramadan GrabFood Hadirkan Program Khusus

Jakarta - Grab meluncurkan sejumlah fitur untuk memudahkan penggunanya selama bulan Ramadan. Salah satunya fitur pemesanan terjadwal untuk GrabFood. Head of Marketing GrabFood Grab Indonesia, Hadi Surya, mengatakan, fitur ini akan membantu pengguna untuk memesan makanan mereka mulai dari dua jam hingga dua hari sebelum waktu yang diinginkan. “Semua teman-teman bisa merencanakan dua hari selanjutnya atau besok mau makan apa sudah bisa dipesan dari sekarang, di semua mitra merchant pilihan kami. Fitur ini kami yakin sangat bermanfaat agar tidak melewatkan momen sahur dan buka puasa,” kata Hadi, dilansir detik. com, Kamis (23/4). Hadi mengatakan fitur ini bisa digunakan di semua mitra merchant GrabFood yang telah menjadi restoran pilihan dan memiliki centang hijau. Karena sudah terintegrasi dengan sistem GrabFood, fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan

empat order sekaligus. Fitur ini juga memiliki sistem yang memungkinkan makanan yang dipesan untuk tiba di alamat pengguna sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hadi mengatakan walau fitur ini diperkenalkan di bulan Ramadan, fitur ini merupakan layanan permanen yang tetap bisa digunakan setelah Ramadhan selesai. Selain pemesanan terjadwal, GrabFood juga mengenalkan sejumlah program baru untuk memudahkan penggunanya selama Ramadhan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satunya program

Pasar Ramadan Online dan program Menu Beduk dari Grab Kitchen yang menyediakan menu khusus khas Ramadhan, seperti takjil dan sebagainya. GrabFood juga menyediakan program Menu Rasa Mudik untuk mengobati rasa kangen pengguna yang tidak bisa mudik tahun ini. “Dengan kebijakan tidak mudik yang dijalankan pemerintah untuk semua pengguna yang tidak mudik kita adakan Menu Rasa Mudik. Jadi yang tidak bisa mudik semua menu-menu favorit lokal dari berbagai daerah bisa diakses dari aplikasi kami,” pungkas Hadi. (int/mr)

politik

METRO RIAU JUMAT, 24 aPRIL 2020

Pilkada Desember 2020, Bawaslu Duga Politik Uang Marak JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyusun dugaan malapraktik yang akan terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020 mendatang. Salah satunya, politik uang atau money politics dalam hal ini beli suara atau vote buying akan marak. Sebab, ekonomi sedang terpuruk di tengah pandemi Covid-19. “Ketika di dalam kondisi Covid-19 ini, ekonomi agak terpuruk. Kemungkinan potensi terjadinya vote buying akan banyak,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan dalam diskusi virtual, Kamis (23/4). Pilkada 2020 sedianya diselenggarakan pada 23 September. Akan tetapi, akibat wabah virus corona tahapan pemilihan serentak di 270 daerah ini ditunda sehingga pemungutan suara bergeser hingga 9 Desember atas persetujuan Komisi DPR RI terhadap usulan pemerintah. Selain itu, penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada lainnya yakni daftar pemilih tidak akurat. Sebab, tahapan pemutakhiran data pemilih ada interaksi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat yang memiliki hak pilih. Sementara, jika pencoblosan digelar Desember, virus corona belum dipastikan berakhir pada akhir Mei atau Juni. Sedangkan pencegahan penyebaran virus corona harus menghin-

dari jarak fisik yang terlalu dekat. Abhan melanjutkan, regulasi pemilihan akibat penundaan Pilkada 2020 pun belum jelas. Penundaan pilkada disepakati melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. KPU meminta Perppu tersebut terbit akhir April. Abhan mengatakan, saat ini tim Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan draf Perppu Pilkada kepada Presiden. Akan tetapi, Perppu itu harus dibahas terlebih dahulu di DPR RI kemudian disahkan. Setelah itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera menyusun aturan turunannya dalam Peraturan KPU (PKPU). Berbagai PKPU untuk pelaksanaan teknis beberapa tahapan harus sudah diterbitkan. Kemudian, lanjut Abhan, kekurangan logistik pemilihan juga menjadi risiko penyelenggara Pilkada di Desember 2020. Di tengah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah pabrik

Tren Pelanggaran Netralitas ASN Naik

Ratna Dewi Pettalolo JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memeriksa 368 kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) per 18 April 2020. Menurut Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, tren pelanggaran netralitasi ASN mengalami kenaikan. “Ini menunjukkan tren pelanggaran selalu mengalami kenaikan,” ujar Dewi yang juga Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu dalam keterangan tertulisnya, kemarin. Ia merinci dari total kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut, sebanyak 39 kasus dihentikan, lima kasus dalam proses pemeriksaan, dan 324 kasus telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kasus tertinggi dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi di Maluku Utara dengan 49 kasus. Kemudian kasus tertinggi pelanggaran para abdi negara terjadi di Sulawesi Tenggara dengan 44 kasus, Nusa Tenggara Barat 39 kasus, Sulawesi Tengah 32 kasus, Sulawesi Selatan 32 kasus. Sedangkan, Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Riau, Sumatera Selatan, Bali, Papua Barat, Maluku dan Kalimantan Utara, belum ditemukan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dewi mengatakan, tindakan paling banyak yang dilanggar ASN adalah memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa dengan 112 kasus. Pelanggaran ASN yang melakukan pendekatan maupun mendaftarkan diri pada

salah satu partai politik sebanyak 81 kasus. Ada pula ASN yang melakukan sosialiasi bakal calon melalui alat peraga kampanye (APK) sebanyak 34 kasus. Di sisi lain, dugaan pelanggaran Pilkada 2020, berupa temuan sebanyak 552 kasus, laporan dari masyarakat sebanyak 108 kasus, dan sebanyak 132 kasus dinyatakan bukan pelanggaran. “Tingginya angka temuan ini menunjukkan bahwa jajaran pengawas pemilu mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota itu sangat aktif melakukan fungsifungsi pengawasan dan kemudian menemukan adanya dugaan pelanggaran,” kata Dewi. Dari beberapa temuan dan laporan tersebut, ketika dikategorikan berdasarkan jenis pelanggaran yang paling tinggi adalah pelanggaran hukum lainnya sebanyak 348 kasus. Pelanggaran jenis ini termasuk pelanggaran netralitasi ASN. Berikutnya pelanggaran administrasi 157 kasus, pelanggaran kode etik 24 kasus dan pelanggaran pidana pemilihan terutama terkait dengan mutasi jabatan yang dilakukan kepala daerah sebanyak dua kasus. Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan prapilkada, tahapan pilkada, dan pengawasan larangan dalam pilkada. Berkaitan dengan penanganan sengketa pemilihan, kata Dewi, Bawaslu sudah menangani penyelesaian sengketa pemilihan di tahapan pendaftaran calon perseorangan. Terdapat 31 permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan pada tahapan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran. “Berdasarkan data, kami menerima beberapa laporan yang sudah diproses yaitu 28 permohonan diregister, 1 permohonan tidak diregister, dan 2 permohonan tidak dapat diterima,” tutur Dewi. (mr/sri)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memimpin rapat untuk menyiapkan draf Perppu Pilkada Serentak, beberapa waktu lalu. Diupayakan minggu depan draf Perppu Pilkada diajukan ke Presiden RI. (mr/kemendagri) terhambat produksinya bahkan tutup dan tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan produsen logistik pemilihan. Kebutuhan logistik ini juga berpengaruh pada tahapan kampanye. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga menyebutkan, KPU diwajibkan memfasilitasi alat peraga kampanye (APK).

“Belum lagi soal jika di Perppu tidak mengatur ketentuan soal metode kampanye. Maka metode kampanye mengacu pada UU 10/2016 disebutkan. KPU juga diwajibkan memfasilitasi APK. Apakah KPU bisa tepat waktu memfasilitasi bahan kampanye untuk pilkada?” kata Abhan. Dugaan malapraktik lainnya jika Pilkada dige-

lar Desember 2020 adalah potensi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2020. Setidaknya ada 224 pejawat kepala daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Menurut Abhan, misalnya saja susah membedakan antara kegiatan kemanusiaan mur-

ni atau kegiatan kampanye oleh kepala daerah. Kepala daerah yang bersangkutan diketahui telah mendapatkan rekomendasi partai politik untuk maju pilkada. Ia menyebutkan, sudah banyak laporan di daerah ada pembagian sembako maupun alat kesehatan dengan melampirkan foto kepala daerah tersebut.

Bukan menyertakan gambar dari lambang pemerintah daerahnya. “Lambangnya tidak menggunakan lambang sebagai pemerintah daerah, tapi ada gambar bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, yang kebetulan dia masih berpasangan dan sudah dapat rekomendasi dari partai,” tutur Abhan. (mr/sri)

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat putuskan tak ikut pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai langkah PKS dan Partai Demokrat tersebut layak diapresiasi. “Saya kira ini adalah sebuah sikap politik yang layak dipertimbangkan, layak diapresiasi. Ini bukan soal PKS dan Demokrat ya, tapi ini menyangkut kepentingan seluruh bangsa,” kata Adi kepada Republika, Kamis (23/4) Menurutnya sudah semestinya DPR dan Pemerintah fokus dalam penanganan Covid-19. Ia mengimbau agar DPR dan Pemerintah menghen-

tikan pembahasan di luar pembahasan penanganan Covid-19. “Saya kira yang gitu-gitu nggak produktif lah di tengah pandemi gini. Pemerintah dan DPR fokus saja untuk menanggulangi wabah corona. Semua energi, semua infrastruktur ekonomi dan politik mestinya itu diarahkan bagaimana menanggulangi soal corona ini,” ujarnya. Terlebih lagi, ia menambahkan, RUU Ciptaker menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Sehingga menurutnya undang-undang perlu melibatkan partisipasi publik. Namun ia menganggap di tengah pandemi seperti partisipasi publik justru tidak ada. “Partisipasi publik ng-

gak ada, kan orang takut kena corona, takut keluar rumah. Bahkan banyak orang ingin stop ngomongin politik selain corona. Nggak ada gunanya undang-undang itu ada bicara tentang ekonomi kalau banyak orang semakin hari semakin terjangkit virus corona,” tegasnya. Sebelumnya PKS tak mengirimkan nama anggota fraksi ke dalam Panja RUU Ciptaker. Sehari setelahnya giliran Partai Demokrat yang menyatakan mundur dan menarik anggotanya dari panja. Keduanya meminta agar pemerintah fokus terlebih dahulu dalam penanganan Covid-19. Fraksi Partai Demokrat menarik anggotanya dari Panja RUU Cipta Kerja

dibenarkan Anggota Badan Legislasi (Baleg), Hinca Panjaitan. “Benar (Demokrat tarik anggota dari panja RUU Ciptaker),” kata Hinca kepada wartawan, Rabu (22/4). Langkah tersebut, jelas dia, merupakan bentuk konsistensi sikap partai. Hinca mengatakan, sejak awal Demokrat sudah meminta agar pembahasan RUU Ciptaker ditunda. Sebab pihaknya memandang tidak tepat membahas RUU tersebut di tengah pandemi Covid-19. “Kita fokus menangani Covid-19. Tidak tepat waktunya. Ini urusan kemanusiaan yang menjadi prioritas kita. Selamatkan dulu warga negara dari ancaman Covid-19 yang sudah dan sedang berlangsung dan be-

lum tahu kapan akan berakhir. Mari kita fokuskan energi kita untuk menangani Covid-19 ini,” ujarnya. PKS sendiri sedari awal memang tak menyetor nama untuk bergabung dalam panja omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Kelompok Fraksi PKS di Badan Legislasi, Almuzzammil Yusuf, mengatakan partainya tetap berpandangan pembahasan RUU Cipta Kerja sebaiknya dilakukan setelah pandemi Covid-19 selesai. “PKS akan bergabung dengan panja RUU Cipta Kerja setelah Covid-19 dinyatakan tuntas ditangani oleh pemerintah,” kata Almuzzammil. (mr/sri)

Sikap Politik PKS dan Demokrat Dinilai untuk Rakyat

KoMisioner KPU RI dan anggota Bawaslu RI berbincang santai dengan Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menjelkang Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal penundaan Pilkada Serentak di tengah pandemi, beberapa waktu lalu. (mr/bawaslu)

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, meminta pemerintah pusat dan daerah membuka data terbaru penerima bantuan sosial. Hal tersebut menanggapi sengkarut penerima bansos yang tidak merata. “Kami minta sama Mensos sama Gubernur, Bupati, Wali Kota termasuk Presiden untuk terus buka data (penerima) yang terbaru,” ujar Yandri, Kamis (23/4). Yandri mengatakan, banyak warga yang belum menerima Bansos diduga karena belum masuk

data kesejahteraan sosial terpadu. Dia menyarankan pemerintah memperbaiki data tersebut. Sebab persoalan itu akan menjadi masalah jika diabaikan pemerintah maupun aparat setempat. “Mungkin mereka belum didata, karena selama ini mereka enggak masuk dalam data kesejahteraan sosial terpadu, enggak masuk di data kemiskinan, sekarang mereka jadi miskin, nah itu pemerintah gak boleh menutup mata seperti itu, jadi kalau enggak didata enggak dikasih sembako sementara mereka mau

mati karena kelaparan, itu gak boleh,” kata politikus PAN itu. Sementara itu, DPR siap memfasilitasi pihak yang berhak menerima Bansos yang belum mendapatkan bantuan. “Jadi kalau ada masyarakat hari ini yang berhak terima justru tidak menerima, saya kira media dan kami sebagai anggota DPR siap fasilitasi itu karena bagaimanapun itu tanggung jawab itu, sekali lagi kami minta pemerintah tidak kaku dengan data yang ada,” janji Yandri. Yandri mengaku telah mengingatkan agar pemer-

intah tidak terpaku pada data yang ada selama ini. Ia pun meminta pemerintah terus memperbarui data agar semua masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi virus corona dapat dijangkau pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN itu pun meminta pemerintah merealokasi sejumlah anggaran mulai dari anggaran pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, hingga pembangunan bandara, dermaga, jalan, serta perjalanan dinas untuk memenuhi bantuan kepada masyarakat terdampak pan-

demi virus corona. “RT, RW, lurah, atau kepala desa jangan menutup mata, jangan karena stok sudah enggak ada mereka diabaikan, itu kita minta enggak boleh,” katanya. Terkait keluhan masyarakat yang belum menerima bantuan saat ini, Yandri menengarai hal itu terjadi karena pemerintah belum memperbarui data penerima bantuan. Menurutnya, masyarakat yang mengeluh belum menerima bantuan itu kemungkinan tidak masuk dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DKST) atau masyarakat miskin. (mr/sri)

SIak

METRO RIAU

JUMAT, 24 april 2020

I n f oto r I a l

Pemkab Siak Terbaik di Riau Susun Renbang SIAK - Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi menetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak sebagai pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan (renbang) terbaik pertama di Provinsi Riau untuk kategori kabupaten, sesuai hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan se-Provinsi Riau bersempena Musrenbang Riau Tahun 2020 yang dilaksanakan via video conference dari Kota Pekanbaru, Rabu (22/4). Melalui penetapan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS 487/II/2020, Kabupaten Siak meraih pencapaian tertinggi dari 10 pemkab seProvinsi Riau dengan total perolehan nilai 5,76. Hasil tersebut berdasarkan rangkaian penilaian yang telah dilaksanakan sejak awal Tahun 2020, terkait perencanaan pembangunan daerah lingkup Bappeda Kabupaten dan Kota. Keputusan tersebut dibacakan Gubri saat memimpin video conference Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Riau Tahun 2020, yang diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau. Usai mengikuti Video Confrence Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2020 tersebut, Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi mengucap syukur atas prestasi yang berhasil diraih tersebut. “Alhamdulillah, Siak ditetapkan sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam hal penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Riau”, ucap Alfedri, di ruang Bandar Siak. Untuk itu ia menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada jajaran Bappeda, serta para pimpinan OPD terkait, para Camat serta Penghulu dilingkup Pemerintah Kabupaten Siak. “Terima kasih dan penghargaan kepada semua yang telah bekerjakeras menyusun naskah

rencana pembangunan sesuai ketentuan Undang-Undang No 25, dimana prosesnya telah dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat kampung dan kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kecamatan dan Kabupaten Siak,” katanya. Bupati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak. “Pembangunan daerah di Kabupaten Siak dimulai dari dukungan dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kampung dan kelurahan. Karena, saat itu masyarakat menyampaikan aspirasi dan masukannya terkait dengan pembangunan di kampungnya, dan untuk di Kabupaten Siak,” kata Bupati. Bupati berharap semoga Rencana Pembangunan Kabupaten Siak nantinya juga berhasil meraih yang terbaik pada penilaian dan evaluasi di tingkat nasional, yang akan diselenggarakan dan dinilai oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan. “Dulu kita pernah meraih peringkat lima untuk perencanaan pembangunan tingkat nasional. Semoga prestasi itu akan terus meningkat, mohon doa seluruh masyarakat Kabupaten Siak. Aamin Yaa Rabbal ‘aalamiin,” kata Bupati. (Adv/Diana Sari)

Stok Sembako Aman untuk Dua Bulan ke Depan SIAK - Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Siak, Jamaluddin memastikan stok kebutuhan bahan pokok selama dua bulan ke depan aman. Kepastian itu disampikan Jamaluddin usai video conference dengan Sekjen Kemendagri di Siak Live Room Siaga 112. “Stok sembako di Siak selama dua bulan kedepan (April-Mei) aman. Kendati prediksi pemerintah pusat benar bahwa puncak Covid19 terjadi pada bulan Ramadhan, bahan pokok di sini tetap aman,” katanya. Bahkan kata Jamaludin, tidak hanya selama dua bulan. Pihaknya sudah mewanti-wanti ketersediaan bahan pokok agar tetap aman sam-

BuPaTi Siak, Drs H Alfedri MSi dan beberapa kepala OPD melakukan video conference dengan Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi. (HalloRiau.com)

Hingga Rabu, PDP di Siak Sebanyak 26 Orang SIAK - Hingga Rabu (22/4), jumlah Pasien Dalam Pantauan (PDP) virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Siak sebanyak 26 orang. Lima orang di antaranya meninggal dunia dan tujuh dinyatakan Sembuh. Demikian dikatakan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak, Budhi Yuwono saat menggelar Konferensi Pers bersama wartawan terkait perkembangan penanganan Covid 19 di Kabupaten Siak. Dari jumlah tersebut, PDP yang sedang dalam masa

perawatan saat ini berjumlah 14 orang. “Dari 5 orang Pasien Dalam Pengawasan meninggal dunia tersebut, berasal dari Kecamatan Siak 2 orang, Minas 1 orang, Dayun 1 orang, dan Tualang 1 orang. Seluruh PDP meninggal dunia tersebut telah diselenggarakan pemakamannya sesuai protokol pemakaman Covid 19” jelas Budhi, di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Mess Pemda Kabupaten Siak, Siak Sri Indrapura. Ia menyebut dari sejum-

lah PDP yang meninggal dunia, umumnya juga disertai sejumlah gejala penyakit lain. Misalnya kata dia pasien perempuan berinisial B (55 tahun) dari Kecamatan Dayun menderita stroke, namun dikarenakan keluhan gejala sakit tenggorokan ditetapkan sebagai PDP. “Beberapa hari lalu di Tualang pasien berinisial SAN juga disertai keluhan gejala paru yang informasinya sudah lama diderita,” kata Budhi. PDP meninggal dunia lainnya sebut Budhi dikonfirmasi

bayi berusia 42 hari asal Kecamatan Minas, yang pada hari Jumat lalu mengalami demam tinggi dan 2 hari kemudian ditemukan bercak di paru-paru. Namun riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid 19 dan riwayat perjalanan orang tua ke daerah masuk zona merah tidak ditemukan. “Untuk PDP meninggal berjenis kelamin perempuan dengan inisial P (55) asal Dayun, telah dikebumikan sesuai protokol Covid-19 di pemakaman Belantik Siak Sri Indrapura,” tambah Budhi. (Diana S)

pai bulan Oktober 2020. “Berapa kebutuhan bahan pokok di Siak, sudah kita sampaikan ke Pemprov Riau dan dilanjutkan ke pusat. Jadi masyarakat tak perlu takut. Bahan pokok tak kan langka di semua pasar Kabupaten Siak,” ujarnya. Jika pun nantinya ada kenaikkan harga kata Jamaludin, itu sudah hukum pasar. Sebab, kalau permintaan bertambah, sudah dapat dipastikan harganya bakal naik. “Hal itu sudah kita prediksi. Maka itu sejak dini kita sudah bentuk tim pengawasan dari Disperindag Siak dibantu kepolisian untuk mengantisipasi lonjaknya harga bahan pokok di Siak,” katanya. (Diana Sari)

BuPaTi Siak, Drs H Alfedri MSi mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. (mr/dok)

Bupati Hadiri Pemakaman Seorang PDP Sesuai Protap Corona

BuPaTi Siak, Drs H Alfedri MSi ketika berada di lokasi tempat isolasi pasien virus corona. (mr/dok)

SIAK - Seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berinisial B (55) warga Kecamatan Dayun meninggal dunia di RSUD Tengku Rafian, Rabu (22/4). Jenazahnya dimakamkan di lahan seluas 3,2 hektare yang disiapkan Pemkab Siak khusus untuk korban Covid-19. Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang baru itu berlokasi di Belantik Kampung Langkai, Kecamatan Siak. Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi hadir dalam proses pemakaman warganya itu, didampingi oleh tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak bersama camat, TNI dan Kepolisian. Sebelum jenazah tiba di TPU, Alfedri sudah lebih dulu

hadir di lokasi memastikan tempat dan posisi untuk jenazah B. Satu alat berat atau eskavator milik Dinas PU Tarukim Siak didatangkan untuk menggali liang lahat bagi jenazah. Ia menyaksikan langsung hingga tuntas persiapan pemakaman itu. “Ya karena pasien itu sudah ditetapkan sebagai PDP dan dirawat di RSUD sekitar dua hari yang lalu. Pasien mengeluh sakit tenggorokan dan terkena stroke, karena ada gejala mirip Corona, maka dikebumikan sesuai protap Covid-19,” kata Bupati. Setelah makam tergali, jenazah yang sudah disterilkan di RSUD Tengku Rafian dibawa menggunakan ambulans ke

lokasi pemakaman. Sebanyak 5 petugas medis memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap mengeluarkan jenazah dari ambulans. Mereka memasukkan jenazah ke dalam kubur. Sedangkan Alfedri melihat proses penguburan dari kejauhan sesuai jarak aman dari protokol tetap Covid-19. Jenazah sengaja dimakamkan di TPU Belantik, Pemkab memang sudah mempersiapkan dari beberapa minggu yang lalu sebagai antisipasi pemakaman korban Covid-19. “Lahan ini hak pakai milik Pemda Siak, yang dibeli pada tahun 2011 lalu, luasnya 3,2 hektare. Ini kita gunakan sebagai pemakaman korban Covid-

19. Dan ini baru yang pertama,” kata Alfedri. Sementara untuk pihak keluarga B, sudah dilakukan rapid test dan menunjukkan hasilnya negatif. Mereka juga dianjurkan harus mengisolasi diri secara mandiri. Bupati mengimbau kepada masyarakat Siak agar tidak panik namun tetap waspada. Kemudian meminta agar menjaga kesehatan dan mematuhi social dan physical distancing. Tidak hanya itu, Alfedri juga meminta masyarakat agar tidak menstigmasisasi atau mengucilkan keluarga korban. Sebab, protokol tetap penanganan Covid-19 tetap dilaksanakan untuk memperkecil resiko penularan. (Diana S)

Sambungan

METRO RIAU JUMAT, 24 APRIL 2020

4 Daerah Syamsuar pun kembali mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas. “Secepatnya pemerintah daerah, khususnya daerah yang sudah masuk transmisi lokal agar mempersiapkan langkah untuk mengatasi penyebaran Covid-19,” katanya seperti dilansir mediacenter.riau.go.id. Menurut Syamsuar, saat ini salah satu langkah efektif yang harus diambil untuk menekan penyebaran Covid19 adalah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita minta kepada kabupaten/kota khususnya daerah transmisi lokal agar segera mengajukan PSBB,” katanya. Sejauh ini, total ada empat kabupaten/kota yang masuk sebagai zona merah penularan Covid-19, yakni Pekanbaru, Dumai, Kampar, dan Pelalawan. Namun, hingga kini baru Pekanbaru yang sudah menerapkan PSBB. Sementara itu, Bupati Pelalawan, M Harris mengaku tidak mempersoalkan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di daerah yang dipimpinnya. Hanya saja, Harris mengatakan, pemberlakuan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui gubernur.

Saat video conference bersama Gubri, sebut Harris, sesuai arahan dari Gubri bahwa kajian pemberlakuan PSBB sudah menjadi kewenangan Pemprov. Jadi dengan demikian kajian yang dirancang oleh Pemkab Pelalawan ditarik ke Pemprov. “Artinya kita tidak lagi memakai kajian PSBB oleh Pemkab Pelalawan dan kajian ini diputuskan oleh provinsi, seraya menunggu peraturan gubernur,” ucap Harris. Jika pemberlakuan PSBB ini ditetapkan oleh Pemprov, kata Harris, segala sesuatunya adalah tanggung jawab Pemprov, terutama menyangkut dampak ekonomi dan dampak sosial atas penerapan PSBB. Apalagi setelah berhitung matang, terkait dampak ekonomi atas diberlakukan PSBB tersebut, papar Harris, Pelalawan hanya mampu menopang untuk tiga bulan ke depan. “Kita kan tidak tahu, entah kapan berakhirnya Covid-19 ini. Setelah kita berhitung untuk dampak ekonomi Pelalawan hanya sanggup menopang untuk tiga bulan ke depan,” katanya seperti dikutip dari cakaplah.com. Gubri Surati Menkeu Gubri Syamsuar mengirim surat ke Menteri Keuangan (Menkeu) meminta sisa kurang bayar Dana

Bagi Hasil (DBH) Riau tahun 2018, termasuk pula kurang bayar DBH 2018 kabupaten/kota se-Riau. Permintaan tersebut sebagai upaya Gubri untuk percepatan penanganan Covid-19 di Riau. Sebab untuk mengatasi persoalan itu diperlukan dukungan pendanaan yang cukup besar, khususnya melalui Anggaran Pendapalan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota se-Riau. “Pak Gubernur sudah mengirim surat permintaan ke Menkeu terkait sisa kurang bayar DBH provinsi dan kabupaten/kota se-Riau. Karena dana itu diperlukan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19,” kata Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, kemarin. Syahrial menjelaskan, untuk kurang bayar DBH Pemprov Riau tahun 2018 sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2020 sebesar Rp439 miliar lebih. Sedangkan untuk kurang bayar DBH kabupten/kota sebesar Rp608 miliar. “Artinya ada kurang bayar sekitar Rp1,047 triliun untuk DBH provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau,” ujarnya. Menurutnya, permintaan Gubri tersebut telah mendapat respon dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya

dhan 1440 H, jatuh pada hari Jumat, 24 April 2020,” tegas Fachrul. Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah terlebih dulu menetapkan awal puasa, juga jatuh pada Jumat, 24 April 2020, tanpa menunggu sidang isbat dari Kemenag. Sementara Idul Fitri jatuh pada Minggu, 24 Mei 2020. Keputusan tersebut disampaikan dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/ I.0/E/2020 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1441 Hijriah. Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan berdasarkan mekanisme hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menag Fachrul mengingatkan umat Islam bahwa segala amalan ibadah pada bulan Ramadhan agar dilakukan di rumah untuk menghindari penularan Covid-19. “Mari ibadah di rumah guna menghindari Covid-19. Baiti, jannati (rumahku, surgaku),” katanya. Fachrul mengatakan, Ramadhan tahun ini hadir saat dunia sedang dilanda

pandemi Covid-19. Maka, banyak hal yang harus disesuaikan agar nilai ibadah tidak berkurang dan Covid19 dapat tereliminasi. Ia mengatakan, banyak amalan di bulan Ramadhan tahun ini tidak dapat dilakukan di ruang publik, seperti masjid. Meski tidak bisa tadarus bersama, tarawih bersama dan iktikaf di masjid, tetapi tidak boleh mengurangi amalan dengan tetap beribadah di rumah. Hal yang tidak kalah penting, Fachrul mengingatkan di masa wabah Covid-19 agar masyarakat tidak mudik karena dapat memperluas penularan virus corona jenis baru SARS-CoV-2. “Dianjurkan dan dilarang pemerintah untuk mudik karena mudik berpeluang untuk menyebarkan virus di kampung. Dalam situasi ini ibadah puasa harus kita tekuni dengan sebaik-baiknya karena puasa ibadah wajib,” katanya dilansir Antara. Dalam berpuasa, ia mengingatkan umat untuk menjaga asupan nutrisinya sehingga tetap bugar dan kekebalan tubuhnya membaik sehingga tidak mudah terserang penyakit, termasuk terinfeksi Covid-19. (mr/fjr)

ziarah kubur menjelang Ramadhan tidak diperkenankan mendatangi makam lebih dari lima orang. Kelima, mendirikan salat sunnah tarawih berjamaah bersama keluarga di rumah masing masing. Keenam, tidak melaksanakan pawai takbir di jalan, cukup dikumandangkan di masjid, musala dan di rumah masing-masing. Ketujuh, bagi jamaah Suluk/Thariqat diminta untuk menunda kegiatan persulukan. Kedelapan, mengajak umat Islam untuk memperbanyak Salat Hajat, istighfar, dzikir, shalawat, membaca Alquran dan berdoa terkait pencegahan penyebaran wabah Covid19. Kesembilan, membaca Qunut Nazilah setelah ruku pada rakaat akhir setiap salat fardhu. Ke-10, tetap menjaga kebersihan, cuci tangan, pergunakan masker, jaga jarak dan tetap di rumah. Terakhir, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudik. “Kesepakatan ini dibuat untuk kepentingan keselamatan umat agar terhin-

dar dari wabah Covid-19. Imbauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya ketentuan perubahan lainnya dari pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan tentang Covid-19. Diharapkan kepada ormas Islam dan seluruh umat Islam yang ada di Provinsi Riau untuk dapat mematuhi dan melaksanakan imbauan ini,” ujar Mahyudin. Kepala Bidang Penaiszawa Kemenag Riau, M Saman menambahkan, mewabahnya Covid-19 di wilayah Indonesia akhirakhir ini, suka atau tidak membuat kegemparan sendiri pada masyarakat. Kesepakatan Kemenag dan ormas Islam, menurutnya, merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam upaya memutus rantai penularan virus mematikan tersebut. “Kesepakatan yang telah ditandatangi oleh masingmasing ormas akan kita sampaikan ke ormas untuk disampaikan dan disosialisasikan ke masyarakat untuk dipatuhi dan dilaksanakan demi keselamatan bersama,” ungkap Saman. (mr/fjr)

Kompak Kesepakatan, menurut Fachrul, diambil setelah peserta sidang mendengarkan pelaporan hasil rukyat (pemantauan) hilal dan memperhatikan perhitungan hisab (astronomis). “Keduanya saling memperkuat,” jelasnya seperti dilansir portal resmi Kemenag RI. Secara astronomis, pada hari pelaksanaan rukyat, 23 April 2020, saat matahari terbenam, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, berkisar antara 2 derajat 41 menit hingga 3 derajat 44 menit. Data astronomis (hisab) ini kemudian dikonfirmasi melalui rukyatul hilal yang dilakukan pada 82 titik di 34 provinsi di Indonesia. Menurut Fachrul, ada enam petugas rukyat yang menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah, bahwa mereka melihat hilal. Petugas rukyat tersebut melihat hilal pada lokasi pemantauan di Gresik (dua orang), Pasuruan, dan Bojonegoro (tiga orang). “Oleh karenanya dengan dua hal tadi, mengetahui posisi hilal dan mendengar kesaksian petugas kita, maka seluruh peserta sidang isbat secara mufakat bersepakat bahwa 1 Rama-

Sepakat

Kesepakatan tentang Ibadah Ramadhan 1441 H selama pandemi virus corona (Covid-19) tersebut ditandatangani oleh Kepala Kemenag Riau Mahyudin dan 15 orang perwakilan ormas Islam di Riau. Belasan ormas tersebut antara lain NU, MDI, MUI, IKADI, Muhammadiyah dan lainnya. Hadir pula pada acara itu Wakil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan jajaran. Adapun 11 poin tersebut, seperti dilansir portal resmi Kemenag Riau, pertama adalah pengurus masjid dan musala diminta untuk tetap mengumandangkan adzan dan iqomah sebagai tanda masuknya waktu salat, namun tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid dan musala. Kedua, menunda segala bentuk kegiatan wirid, pengajian dan tausyiah dalam bentuk pengumpulan orang banyak dan disarankan untuk mengubah pola kegiatan melalui fasilitas daring/ online. Ketiga, mendirikan Salat Dzuhur di rumah masing-masing sebagai pengganti Salat Jumat. Keempat, bagi para pe-

PMK Nomor 36 Tahun 2020, tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar DBH tahun 2019 dalam rangka penanganan Covid-19. “Alhamdulillah dengan dikeluarkan PMK, ini salah satu respon pusat dalam rangka memberi kepastian terhadap kurang bayar DBH sumber daya alam kita,” ungkapnya. “Dalam PMK itu menteri juga membuat rincian sementara, karena di pusat sendiri terus dinamis untuk melakukan penyesuaian terhadap APBN. Begi-

tu juga kita di daerah agar PMK itu menjadi panduan penyesuaian anggaran daerah,” sambungnya. Syahrial menyatakan, dengan dikeluarkan PMK tersebut maka masing-masing kabupaten/kota sudah bisa melihat rincian DBH, yang nanti akan menjadi kewajiban pusat untuk tranfer ke daerah. “Di PMK itu bisa dilihat provinsi dapat berapa dan kabupaten/kota berapa rincian tunda salur DBH yang akan ditranfer pusat. Termasuk dari sektor DBH

apa, apakah sumber daya alam atau pajak semua ada rinciannya,” katanya. Menurutnya, itu bisa dituangkan dalam proses penyesuaian terhadap keputusan bersama Menkeu dengan Menteri Dalam Negeri, agar daerah melakukan penyesuaian terhadap APBD pasca penyebaran Covid19. Disinggung soal DBH 2019 apakah masih ada kurang bayar dari pusat, Syahrial menjelaskan untuk DBH 2019 kabupaten/kota se-Riau semua sudah disalurkan pusat.

“Untuk kurang bayar DBH provinsi tahun 2019 masih menunggu PMK setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkapnya. Sedangkan soal DBH triwulan I tahun 2020, Syahrial menyebut sudah masuk ke rekening kas umum daerah Provinsi Riau akhir Maret lalu. “DBH triwulan I 2020 kita sudah masuk pada tanggal 30 Maret lalu sebesar Rp165.895.967.900. Itu meliputi DBH: PPh, PBB, SDA dan CHT,” pungkasnya. (mr/fjr)

SALAT TARAWIH TERAPKAN PHYSICAL DISTANCING - Warga menggelar Salat Tarawih dengan menerapkan physical distancing di Masjid Agung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (23/4). Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Cianjur masih memperbolehkan umat Islam di Cianjur untuk melaksanakan Salat Tarawih. Ibadah digelar dengan menerapkan physical distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19. (detikcom)

Nekat (24/4) pukul 00.00 WIB. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Kemenhub, Umar Aris mengatakan, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 terbit per 23 April 2020. “Permenhub sudah selesai diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomornya PM 25 Tahun 2020 per 23 April 2020,” kata Umar, Kamis (23/4). Ia menjelaskan, dalam peraturan tersebut sudah sangat jelas bahwa mudik dilarang mulai periode 24 April hingga 31 Mei 2020. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati menjelaskan ruang lingkup dari peraturan tersebut adalah, larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum, baik untuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi dan sepeda motor, dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), wilayah zona

merah penyebaran Covid19, dan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) atau wilayah aglomerasi lainnya yang telah ditetapkan PSBB. Larangan tersebut dikecualikan untuk angkutan logistik atau barang kebutuhan pokok dan kendaraan pengangkut obat-obatan, serta kendaraan pengangkut petugas, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan juga mobil jenazah. “Juga perlu kami tegaskan bahwa tidak ada penutupan jalan nasional maupun jalan tol, tetapi yang dilakukan adalah penyekatan atau pembatasan kendaraan yang diizinkan melintas atau tidak. Hal ini ditujukan untuk menjamin kelancaran angkutan logistik yang dibutuhkan ketersediaannya oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya seperti dilansir Antara. Adita menambahkan, terkait pemberian sanksi bagi pelanggar larangan mudik, pada tahap awal

penerapannya pemerintah akan mengedepankan caracara persuasif. “Pada tahap pertama yaitu pada 24 April hingga 7 Mei 2020 yang melanggar akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan,” katanya. Pada tahap kedua, yaitu 7 Mei sampai dengan 31 Mei 2020 atau sampai berakhirnya peraturan, yang melanggar selain diminta kembali ke asal perjalanan juga akan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk ada denda. Adita mengatakan, Kemenhub bersama pihakpihak terkait juga telah dan akan terus berkoordinasi untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini, termasuk di antaranya kementerian terkait, Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan operator kereta api. “Perlu dipahami bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 pukul 00:00

WIB sampai dengan 31 Mei 2020 untuk transportasi darat, tanggal 15 Juni untuk kereta api, tanggal 8 Juni untuk transportasi laut, dan tanggal 1 Juni untuk transportasi udara. Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi Covid-19 di Indonesia,” katanya. Untuk itu, Adita meminta seluruh anggota masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dan mematuhi peraturan ini. Menurutnya, semua unsur yang terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan penerapan peraturan ini. “Juga mohon kepada masyarakat sudah dapat dipahami, bahwa tujuan utama peraturan ini adalah untuk keselamatan kita bersama, dengan mencegah penyebaran Covid-19 ini di Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama menegakkan aturan ini dengan tidak mudik dan tidak berpergian di masa pandemi Covid19,” katanya. (mr/fjr)

Pasien 35 dan 36 positif Covid-19 di Riau adalah klaster acara Pertemuan Tenaga Kesehatan (Nakes) Teladan di Dumai yang dihadiri pasien ME sepulang dari Batam, Kepulauan Riau. “Seluruh kontak erat dari ME sudah ditracing dan rapid test. Hasil swab yang sudah keluar dan hasilnya positif adalah pasien 35 dan 36 ini. Selanjutnya Dinas Kesehatan Riau akan melakukan contact tracing dari pasien RR,” terang Indra. Di tempat terpisah, Walikota Dumai, Zulkifli As mengatakan, di Dumai saat ini ada delapan kasus positif Covid-19. Menurutnya, dari delapan kasus positif itu, enam kasus masuk kategori orang tanpa gejala (OTG). “Kami berkeyakinan masih ada OTG yang belum terjaring dan saat ini berada di sekitar kita setiap saat dapat menularkan Covid-19,” ucap Zulkifli, di Dumai. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat Dumai untuk mematuhi protokol Covid19, apalagi Kementerian Kesehatan telah menetapkan Dumai sebagai transmisi lokal (zona merah). “Dengan ditetapkan Dumai sebagai zona merah maka setiap orang yang keluar Dumai akan dijadikan ODP di daerah lain,” terangnya. Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dumai, Syaipul mengatakan bahwa pasien RR tidak

ada keterkaitan dengan pasien positif lainnya. “Pasien 08 Dumai (RR) awalnya dirapid test awal April 2020, hasilnya positif. Lalu kami swab dan dikirim ke laboratorium. Hari ini (kemarin), Laboratorium BTKL Litbangkes Kementerian Kesehatan merilis hasil swab test pasien 08 positif terinfeksi virus corona,” ujarnya. Pasien RR, menurutnya, merupakan tenaga medis di salah satu Puskesmas di Dumai dan masuk dalam pasien OTG. “Kondisinya cukup baik, namun pasien tersebut tetap diisolasi di rumah sakit untuk mencegah penularan Covid-19,” terangnya. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Riau, hingga Kamis kemarin, jumlah PDP Covid-19 di Riau sebanyak 467 orang, dengan rincian 240 orang masih dilakukan perawatan di ruang isolasi rumah sakit, 176 orang telah dinyatakan sehat (negatif) dan dipulangkan, dan 51 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Riau sebanyak 44.489 orang, dengan rincian 12.747 orang masih dalam pemantauan dan 31.742 orang telah selesai dilakukan pemantauan. 960 Pasien Positif di Indonesia Sembuh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid19, Achmad Yurianto mengatakan, hingga Kamis pu-

kul 12.00 WIB sudah ada 960 pasien di Tanah Air yang dinyatakan sembuh dari 7.775 yang terkonfirmasi positif Covid-19. “Sedangkan pasien yang meninggal sebanyak 647 kasus. Jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 18.283 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 195.948 orang,” kata Yuri seperti dilansir Antara. Yuri mengatakan, seluruh provinsi di Indonesia sudah terdampak kasus Covid19, sedangkan kabupaten/ kota yang terdampak sebanyak 267 kabupaten/kota. Penambahan kasus positif Covid-19 terjadi di DKI Jakarta (133 kasus), Jawa Tengah (59 kasus), Jawa Timur (26 kasus), Jawa Barat (22 kasus), Kalimantan Barat (19 kasus), Bali (15 kasus), Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat (masing-masing 15 kasus), Sulawesi Utara dan Lampung (masing-masing 11 kasus), Sulawesi Selatan (10 kasus). Kemudian, Kalimatan Selatan dan Papua (masing-masing tujuh kasus), Kalimantam Timur, Sumatera Barat, dan Papua Barat (masing-masing lima kasus), Sumatera Selatan (empat kasus), Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Maluku Utara (masing-masing dua kasus), serta Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Selatan dan Riau (masing-masing

satu kasus). Sedangkan penambahan pasien sembuh terjadi di Jawa Timur (11 orang), Bali dan Jawa Barat (masing-masing delapan orang), Sulawesi Selatan (lima orang), DKI Jakarta dan Papua (empat orang), Sumatera Barat (tiga orang), DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (masingmasing dua orang). Penambahan pasien meninggal terjadi di Sulawesi Selatan (empat orang), Jawa Barat (tiga orang), Jawa Timur (dua orang), serta Sumatera Barat dan Sumatera Utara (masing-masing satu orang). Pemerintah telah melakukan pemeriksaan usapan rongga mulut dengan berbagai jenis spesimen mencapai 59.935 spesimen terhadap 48.647 orang yang dilakukan oleh 43 laboratorium. Terhadap pemeriksaan tersebut, 7.775 orang dinyatakan positif Covid19, sedangkan 40.872 orang dinyatakan negatif. Provinsi dengan kasus terbanyak adalah DKI Jakarta dengan jumlah kasus positif 3.517 orang, 326 pasien sembuh, dan 301 pasien meninggal. Setelah DKI Jakarta, provinsi yang menempati posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak adalah Jawa Barat dengan jumlah kasus positif 784 orang, 87 pasien sembuh, dan 74 pasien meninggal. (rvo/bam/fjr)

1 Lagi

Relationship

METRO RIAU

JUMAT, 24 aPRIL 2020

Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi foto bersama Camat seKota Dumai.

Walikota dumai serahkan 275 thermo gun ke rt

Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi menyerahkan thermo gun kepada Sekretaris Camat Dumai Timur, Gazhali.

DUMAI - Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi secara simbolis menyerahkan 275 alat pengukur suhu tubuh atau thermo gun kepada ketua Rukun Tetangga (RT) untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) di Dumai. Bantuan diterima oleh para Camat se-Kota Dumai, selanjutnya para camat akan menyerahkan thermo gun tersebut kepada masing-masing RT di kecamatannya. Walikota mengatakan, bantuan thermo gun harus dipergunakan dengan baik sesuai tujuannya yaitu membantu pemerintah mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Dumai dengan cara mengukur suhu tubuh warganya masing-masing. “Ketua RT bisa meng-

gunakan alat ini mengukur suhu tubuh warganya. Bila ada warga yang suhu tubuhnya melebihi ambang batas normal segera melapor ke tim gugus tugas atau puskesmas terdekat,” kata Walikota. Walikota juga meminta kepada ketua RT jika menemukan warganya baru pulang dari daerah terjangkit segera melapor. “Orang tersebut akan kita periksa kesehatannya dan masuk dalam Orang Dalam Pengawasan atau ODP,” kata Walikota. (Adv/Bambang)

Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi menyerahkan thermo gun kepada Camat Dumai Selatan, Yuda Pratama Putra.

Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi menyerahkan thermo gun kepada Camat Bukit Kapur, Agus Gunawan.

infotorial Bengkalis

Dampak Covid-19

Pelatihan Produk Makanan Berdasarkan GMP Ditunda

BENGKALIS - Menghadapi era perdagangan pasar bebas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis mendorong produk– produk industri kecil dan menengah (IKM), khususnya produk makanan dan minuman memiliki standarisasi sehingga mampu bersaing dan menembus pasar di ASEAN. Salah satu program untuk mewujudkan hal tersebut, Disdagperin Kabupaten Bengkalis telah mengagendakan pelatihan produk makanan berdasarkan good manufacturing practice (GMP) atau dalam bahasa Indonesia cara produksi yang baik (CPB). Pelatihan tersebut seyogyanya digelar bulan Maret 2020, namun karena mawabahnya virus corona (Covid-19) terpaksa kegiatan tersebut ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. “Semula dijadwalkan bulan Maret kemarin. Namun terpaksa ditunda sampai wabah virus corona ini reda,” ujar Kepala Dinas Dagperin Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan,

indra gunawan Kepala Dinas Dagperin Kabupaten Bengkalis,

Rabu (22/4). Dipaparkan Indra, pertumbuhan dan perkembangan IKM tidak terlepas dari komitmen dan kebijakan serta program yang dijalankan pemerintah secara kontinu dan peran dunia usaha dalam membantu pelaksanaannya. Semua itu dilaksanakan dengan suatu tekad dan semangat agar IKM di Negeri Junjungan dapat terus berkembang secara sehat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Saat ini ada sekitar kurang lebih empat ribu pelaku IKM di Kabupaten Bengkalis, tumbuh kembangnya tidak terlepas dari kemampuan para pelaku usaha untuk mampu menciptakan kreasi dan inovasi produk baru, kualitas produk yang baik, manajemen dan strategi pemasaran sehingga mampu menarik minat konsumen untuk membeli dan menggunakan produk–produk yang yang telah dihasilkan. Perkembangan industri pangan dewasa ini meningkat

sangat pesat. Seiring dengan perkembangan tersebut banyak ditemui masalah yang berkaitan dengan penyakit yang timbul disebabkan karena makanan, obat-obatan, kosmetik dan peralatan medis (medical devices) yang Menimbulkan ancaman bagi keselamatan dan kesehatan konsumennya. Salah satu penyebabnya adanya kontaminasi dalam proses produksi dari produk-produk tersebut. GMP merupakan suatu pedoman bagi industri terutama industri yang terkait dengan pangan, kosmetik dan farmasi untuk meningkatkan mutu hasil produksinya terkait dengan keamanan dan keselamatan konsumenyang mengonsumsi atau menggunakan produkproduknya. “Mau tidak mau, pelaku IKM harus bekerja keras dan kreatif dalam meningkatkan daya saing produknya dengan meningkatkan mutu produk, desain produk serta melakukan sertifikasi produk yang dihasilkan,” ujar Indra. Dengan menerapkan GMP pada produk, banyak keuntungan yang didapat. Di antaranya meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan image dan kompetensi perusahaan/organisasi, meningkatkan kesempatan perusahaan/organisasi untuk memasuki pasar global melalui produk/kemasan yang bebas bahan beracun (kimia, fisika dan biologi, meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk, berpartisipasi,dalam program keamanan pangan dan menjadi pendukung dari penerapan sistem manajemen mutu. “Harapan kita semoga wabah corona ini segera reda, sehingga pelatihan bisa dilaksanakan kembali,” kata Indra. (Inf/

Zulkarnaen)

Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi menyampaikan kata sambutan.

infotorial pemko dumai

Walikota Dumai Sampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

DUMAI - Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2019 dalam rapat Paripurna DPRD Dumai yang dipimpin pimpinan DPRD Dumai, Mawardi, baru-baru ini. Rapat Paripurna dihadiri anggota DPRD Dumai, kepala OPD dilingkungan Pemko Dumai dan undangan lainnya. Walikota Dumai dalam pembacaan Nota LKPj menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.386.485.494.628 dan terealisasi sebesar Rp.1.288.238.625.443,53 atau 92,91 persen. Realisasi besaran pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp. 283.564.474.752 terealisasi menjadi Rp.291.591.120.215,75 atau 102,69 persen. Tercapainya target PAD Tahun 2019 ini bersumber dari tercapainya target Pajak Daerah sebesar 108,28 persen dan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 101,40 petsen. “Tetapi terdapat sumber PAD yang tidak tercapai target yaitu Retribusi Daerah dengan capaian 87,94 persen, dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 95,29 persen,” sebut Zul As Sedangkan sumber pendapatan daerah dari Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar Rp.973.388.019.876 terealisasi sebesar Rp.877.596.885.781 atau capaian 90.16 persen. “Tidak tercapainya target dikarenakan dipengaruhi oleh tidak tercapainya pendapatan yang bersumber dari dana bagi

hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar 71,92 persen, realisasi Dana alokasi umum sebesar 98,68 persen ldan capaian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 95,30 persen. Sedangkan dana insentif daerah terealisasi 100 persen,” tambah Zul As. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang ditargetkan sebesar Rp.129.533.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 119.050.619.446,78,00 atau 91,91 persen. Adapun rinciannya adalah realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar 130,76 persen, realisasi bantuan keuangan dari provinsi sebesar 90,70 persen. Sedangkan untuk pendapatan hibah tidak terealisasi. Untuk Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2019, dari total target belanja sebesar Rp. 1.441.209.992.543,95 terealisir sebesar Rp. 1.230.199.768.251,24 atau 85,36 persen. Alokasi Belanja Daerah terdiri Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan komposisi perbandingan yaitu 42,20 persen banding 57,80 persen, dengan penjelasan sebagai berikut: Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Realisasi Belanja Tidak Langsung dari pagu anggaran sebesar Rp. 608.260.697.799,95 terserap sebesar Rp.527.614.326.659 atau 86,74 persen. Sedangkan Belanja Langsung dari Pagu Anggaran di Perubahan APBD tahun 2019 sebesar Rp.832.949.294.744 terserap sebesar Rp.702.585.441.592,24 atau hanya 84,35 persen. Penjelasan alokasi belanja langsung tahun 2019 yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan urusan penunjang yang diawali dengan sistem perencanaan pembangunan secara berkelanjutan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung melalui forum Musrenbang dan pokokpokok pikiran DPRD Kota Dumai. Terakhir Pimpinan DPRD Dumai, Mawardi mengatakan, LKPj merupakan salah satu kewajiban Walikota dalam menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ke DPRD, sesuai dengan amanah konstitusi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap LKPj akhir tahun anggatan 2019 akan dilaksanakan, Selasa (7/4/2020) Pukul 14.00 WIB,” pungkasnya. (bambang)

Walikota Dumai, H Zulkifli AS menyerahkan Nota LKPJ akhir tahun anggaran 2019 kepada Pimpinan DPRD Dumai usai rapat Paripurna di gedung DPRD, baru-baru ini. (bambang)

OTONOMI

METRO RIAU JUMAT, 24 APRIL 2020

Menggali Potensi Memacu Prestasi

Gubri Surati Menkeu Soal Kurang Bayar DBH Riau 2018 PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengirim surat ke Menteri Keuangan (Menkeu) meminta sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau tahun 2018. Termasuk kurang bayar DBH 2018 kabupaten/ kota se-Riau. Permintaan tersebut sebagai upaya Gubernur Riau untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau. Sebab untuk mengatasi persoalan itu diperlukan dukungan pendanaan yang cukup besar, khususnya melalui Anggaran Pendapalan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota se-Provinsi Riau. “Pak Gubernur sudah mengirim surat permintaan ke Menkeu agar sisa kurang bayar DBH provinsi dan kabupaten/kota se-Riau. Karena dana itu diperlukan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19,” kata Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi, kemarin. Syahrial menjelaskan, untuk kurang bayar DBH Pemprov Riau tahun 2018 sesuai dengan yang tertuang dalam PMK Nomor 20 Tahun 2020 sebesar Rp439 miliar lebih. Sedangkan untuk kurang bayar DBH kabupten/kota sebesar Rp608 miliar. “Artinya ada kurang bayar sekitar Rp1,047 triliun untuk DBH provinsi dan

kabupaten/kota se-Provinsi Riau,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pendapatan Daerah Riau ini. Menurutnya permintaan gubernur tersebut telah mendapat respon dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2020, tentang Penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2019 dalam rangka penanganan Covid-19. “Alhamdulillah dengan dikeluarkan PMK, ini salah satu respon pusat dalam rangka memberi kepastian terhadap kurang bayar DBH sumber daya alam kita,” ungkapnya. “Dalam PMK itu menteri juga membuat rincian sementara, karena di pusat sendiri terus dinamis untuk melakukan penyesuaian terhadap APBN. Begitu juga kita di daerah agar PMK itu menjadi panduan penyesuaian anggaran daerah,” sambungnya. Lebih lanjut Syahrial menyatakan, dengan dikeluarkan PMK tersebut maka masing-masing kabupaten/

kota sudah bisa melihat rincian DBH, yang nanti akan menjadi kewajiban pusat untuk tranfer ke daerah. “Di PMK itu bisa dilihat provinsi dapat berapa dan kabupaten/kota berapa rincian tunda salur DBH yang akan ditranfer pusat. Termasik dari sektor DBH apa, apakah sumber daya alam atau pajak semua ada rinciannya,” Menurutnya, itu bisa dituangkan dalam proses penyesuaian terhadap keputusan bersama Menkeu dengan Mendagri, agar daerah melakukan penyesuaian terhadap APBD pasca penyebaran Covid-19. Disinggung soal DBH 2019 apakah masih ada kurang bayar dari pusat, Syahrial menjelaskan untuk DBH 2019 kabupaten/kota se-Riau semua sudah disalurkan pusat. “Untuk kurang bayar DBH provinsi tahun 2019 masih menunggu PMK setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap mantan Penjabat Bupati Kampar ini. Sedangkan ditanya soal DBH triwulan I tahun 2020, Syahrial menyebut sudah masuk ke rekening kas umum daerah Provinsi Riau akhir Maret lalu. “DBH triwulan I 2020 kita sudah masuk pada tanggal 30 Maret lalu sebesar Rp165.895.967.900. Itu meliputi DBH: PPh, PBB, SDA

dan CHT,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi menilai, DBH tunda salur dari pusat ke Riau tidak bisa dijadikan harapan di saat Pemprov Riau membutuhkan anggaran besar menangani Covid-19.

“DBH tunda salur itu tidak bisa terlalu diharapkan. Pemerintah Pusat juga sudah habis-habisan,” kata Husaimi Hamidi, Kamis (23/4). Ia menambahkan, saat ini yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau. “Ka-

lau menggeser anggaran itu mudah, tapi dana itu ada atau tidak. Jadi nanti kita Komisi III akan hearing dengan BPKAD dan dengan Bapenda. Dengan Bapenda kita tanyakan berapa penurunan pendapatan kita. Dengan BPKAD kita tanya kesiapan kita berapa. Yang harus kita kejar hari

ini adalah pajak pendapatan daerah,” tuturnya. Husaimi mengatakan, pihaknya akan menanyakan langsung potensi pendapatan tersebut ke dua pihak tersebut, dan salah satunya ia meyakini bisa digenjot dari sektor pajak kendaraaan. (mr/sri)

GuBeRnuR Riau, H Syamsuar meninjau Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad atau laboratorium tempat uji swab pasien Covid-19. Gubernur ingin memastikan kesiapan dan cara kerja dari laboratorium tersebut agar mempercepat hasil uji swab terhadap pasien yang ada. (mr/mediacenter)

Disdik Minta SMA/SMK Segera Bahas Kelulusan Siswa PEKANBARU perlu memberikan Dinas Pendidikan arahan seperti apa (Disdik) Provinsi pembahasan peRiau meminta nentuan kelulusan, Sekolah Menengah makanya nanti kita Atas dan Sekolah surati sekolah,” Menengah Kejukatanya. ruan (SMA/SMK) Setelah itu, segera melakulanjut Kepala Keskan rapat membangpol Riau ini, Kaharuddin bahas kelulusan kemudian sekolah siswa dengan memperhati- diminta segera melaporkkan protokol kesehatan vi- an hasilnya ke Disdik Riau rus Corona (Covid-19). Se- sebelum 2 Mei 2020. “Unsuai kalender pendidikan, tuk kelulusan penentuan kelulusan pendidikan me- kelulusan siswa sudah ada, nengah diumumkan 2 Mei sesuai petunjuk dan arahmendatang. an Kemendikbid berdasarDemikain dikatakan kan nilai rapor dan prestasi Plt Kepala Disdik Provinsi yang dimiliki siswa selama Riau, Kaharuddin, Kamis menempuh pendidikan,” (23/4). “Sebelum kelulu- terangnya. san diumumkan pada 2 Menurutnya dengan Mei, tentu sekolah perlu adanya penentuan kelulumelakukan rapat dengan san siswa yang disampaiguru membahas penentuan kan sekolah, maka pihaknya kelulusan siswa. Tentu den- mengetahui persentase tinggan kondisi sekarang, kita kat kelulusan siswa SMA/

SMK di Provinsi Riau. “Setelah kita rekab kelulusan siswa dari sekolah, maka akan diketahui persentase kelulusan siswa berapa persen,” tukasnya. Seperti diketahui, pemerintah resmi membatalkan ujian nasional (UN) 2020. Baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK atau pendidikan sederajat, pelaksanaan UN ditiadakan. Lantas bagaimana untuk menentukan kelulusan bagi siswa kelas VI SD, kelas IX SMP, dan kelas XII SMA/ SMK? Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)

dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai kepedulian yang tinggi akan kesehatan lahir dan batin bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah. Dalam SE tersebut dijelaskan ketentuan kelulusan salah satunya jenjang SMA/SMK. Yakni kelulusan SMK/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Sedangkan kelulusan SMP/sederajat dan SMA/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas IX dan kelas XII dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. (mr/sri)

PEKANBARU

METRO RIAU

JUMAT, 24 april 2020

Sepekan PSBB, Bantuan Tidak Kunjung Turun PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berjanji menyalurkan bantuan sembako bagi warga terdampak wabah virus corona atau Covid-19 jelang Ramadan 1441 Hijriah. Namun sehari jelang ibadah puasa, Jumat (24/4), bantuan akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu tak kunjung turun. “Besok (hari ini) sudah puasa, bantuan dari pemerintah belum ada tapi masyarakat disuruh diam diri di rumah,” keluh seorang warga Jalan Beringin, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Ridho, Kamis (23/4). Dia menilai, kerja pemerintah seakan hanya memberi harapan kepada masyarakat dan tak sesuai realita. “Kerja pemerintah terkesan lambat,” kata dia. Hal senada juga dikatakan Yani, warga Jalan Pahlawan, Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki. “Sampai saat ini kami menunggu dan berharap sembako yang dijan-

jikan pemerintah datang,” sebutnya. Dia menyebutkan, sebagai pedagang harian, kondisi saat ini begitu terasa. Pembeli yang biasanya ada sekarang jauh berkurang. “Sepi sekali, ditambah saat ini pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat untuk gara-gara virus corona mewabah,” katanya. Sebelumnya, Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menyebut, penerapan PSBB ini, dengan konsekuensi Pemko Pekanbaru harus menyediakan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Bantuan akan diberikan menjelang Ramadan. “Mudah-mudahan ini segera selesai, dan kita

akan bagikan sebelum bulan Ramadan,” kata Walikota saat itu. Informasi terakhir, data calon penerima bantuan PSBB di luar Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru membengkak dari awal perkiraan sebanyak 25 ribu Kepala Keluarga (KK). Bahkan, orang kaya ikut mendaftar

sebagai penerima bantuan. Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan, semua jenis bantuan menjadi atensi utama Walikota, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kajari. Kata dua, Dinas sosial sudah lakukan finalisasi. “Kami juga sedang lakukan pendataan

terhadap masyarakat yang terdampak di Pekanbaru,” kata Ingot, Rabu (22/4) sore. Pendataan ini ada mekanismenya. Pendataan dan validasi dilakukan oleh RT dan RW, nanti disahkan oleh lurah dan camat. Tidak ada jalur pendataan lain selain pendataan RT/RW.

“Kalau ada selain RT dan RW mungkin bantuan pihak lain. Jadi, kita harus berhati-hati di saat seperti ini, ada yang bermain di air keruh akan menciptakan suasana yang tidak baik,” sebutnya. Mengenai angka pasti berapa KK yang terdampak, kata Ingot masih tentatif, dirinya juga be-

lum bisa menyampaikan data itu, dengan alasan masih mentah dan perlu verifikasi. Ia juga mengakui, data yang sudah dikumpulkan oleh RT RW membengkak dari jumlah perkiraan awal yang mencapai ratusan ribu. “Kita lakukan verifikasi dulu baru disampaikan,” tutupnya. (nov)

Warga Boleh Jualan Takjil di Depan Rumah PEKANBARU berbuka puasa - Pada Ramadipersilahkan. dan tahun ini, Tapi, berjualan bersamaan dendirumah-rugan pemberlakumah masingkan Pembatasan masing,” kata Sosial Berskala Ingot, Rabu Besar (PSBB). (22/4) sore. Meski begitu, S e l a i n masyarakat tetap menjual disIngot Ahmad Hutasuhut bisa berjualan uatu tempat menu berbuka atau takjil warga juga bisa menjual dengan syarat berjualan secara keliling asalkan di depan rumah masing- tidak terkosentrasi satu masing. tempat hingga mengunJuru Bicara Gugus Tu- dang berkumpulnya bangas Covid-19 Kota Peka- yak orang. nbaru, Ingot Ahmad Huta“Tapi, jika berjualan suhut, mengatakan, silah- berjejer di pinggir jalan kan masyarakat berjualan umum, apalagi ada yang takjil atau menu berbuka mengkodinir itu tidak puasa asalkan di depan dibenarkan karena akan rumah masing-masing. menjadi tempat berkum“Bagi masyarakat pulnya banyak orang,” yang ingin menjual menu sebutnya. (nov)

Disdik Belum Terima Dana Sertifikasi Guru

M Jamal PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru belum bisa memastikan kapan dana sertifikasi guru dibagikan karena dana belum masuk ke kas BPKAD. Ada ribuan guru yang akan terima dana itu. Disdik sudah menerima Surat Keputusan (SK) penerima sertifikasi. Saat ini baru 1.900 SK yang masuk dari Kementerian Pendidikan dan tengah diverifikasi. “Terima SK, kita verifikasi dulu apakah ada yang menin-

ggal atau pindah itukan tidak dibayar lagi,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Muhammad Jamal, Kamis (23/4). Namun saat ini, kata Jamal, uangnya belum masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. “Uangnya belum masuk, kalau sudah masuk kita bagi,” ucap Jamal. Jamal menyebut, ketika uang sudah masuk di BPKAD, pihak Disdik langsung meminta syarat administrasi ke pusat. Karena, SK yang diterima pihaknya baru separuh total lebih kurang menerima sertifikasi ada 3.000 lebih. “Kita akan berupaya segera mungkin untuk membayar hak guru,” sebutnya. Ditanya kapan pasti dana sertifikasi bisa cair, Jamal mengaku belum bisa memastikan, karena saat ini uangnya belum masuk ke Disdik. (nov)

PENGALIHAN ARUS - Petugas kepolisian mengatur arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (22/4) malam. Pengalihan arus dilakukan karena, kepolisian menutup Jalan Jenderal Sudirman selama penerapan PSBB. (lda)

n Proses Sidang PK Selesai

PN Pekanbaru Kirim Berita Acara Suparman ke MA PEKANBARU Berita acara sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus suap pengesahaan RAPBDP Riau 2014 dan RAPBD Riau 2015 yang diajukan mantan Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Suparman, ditandatangani. Berita acara itu akan dikirim ke Mahkamah Agung (MA). Penandatangan berita acara dilakukan karena Suparman tidak kunjung menghadirkan saksi ahli ke persidangan. Padahal sudah dua kali kesempatan diberikan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru agar Suparman bisa mendatangkan saksi ahli. “Dengan sudah ditandatanganinya berita acara, maka sidang PK ini sudah selesai. Selanjutnya, kami akan mengirimkan berkasnya ke Mahkamah Agung (MA),” kata majelis hakim yang diketua hakim ketuai Mahyudin.

Penandatangan berita acara dilakukan pada persidangan yang digelar pada Rabu (22/4). Hadir dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rio Fandi, dan kuasa hukum Suparman dari Kantor Advokat Eva Nora SH MH. Terpisah, JPU KPK, Rio Fandi mengatakan, seharusnya pemohon (Suparman) menghadirkan saksi ahli tapi yang bersangkutan tidak hadir. “Sehingga hakim memutuskan untuk menandatangani berita acara pada hari ini,” kata Rio. Sementara Eva Nora selaku kuasa hukum Suparman menyebutkan, ketidakhadiran saksi ahli karena terkendala dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19 di DKI Jakarta.“Akibatnya saksi ahli tidak bisa hadir untuk memberikan keterangan ke

persidangan,” sebutnya. Untuk diketahui, pada Maret 2018 silam, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Riau itu juga mengajukan PK atas vonis MA. Eva Nora menyebutkan, gugatan PK kedua ini bukan berdasarkan adanya bukti-bukti baru atau novum baru. Menurut Eva, adanya kekhilafan atau kekeliruan terhadap putusan kasasi MA. “Kita tidak ada ajukan bukti baru tapi terkait kekhilafan dan kekeliruan atas putusan kasasi,” kata Eva. Dalam putusan kasasinya, MA menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara, denda Rp200 juta atau subsider 6 bulan kurungan terahdao Suparman. Hak politik Suparman juga dicabut selama 5 tahun. Suparman tidak sendiri, hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada mantan Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Riau, Johar Firdaus. Hak politik Johar juga dicabut selama 5 tahun. MA menjerat Suparman dan Johar dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya juga dijerat UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua, dengan UU Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan undang-undangan lainnya bersangkutan. Hukuman yang diterima Suparman dan Johar mementahkan hukuman sebelumnya. Di mana, di tingkat pengadilan pertama Suparman divonis bebas majelis hakim karena tidak terbuk-

ti bersalah sedangkan Johar divonis 5,5 tahun, denda Rp200 juta atau subsider 3 buka kurungan. Vonis itu dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru yang diketuai Rinaldi Triandiko, dibantu hakim anggota Editerial dan Hendrik pada 23 Februari 2017 silam. Tidak terima JPU mengajukan kasasi atas Suparman dan banding untuk Johar. Suparman dan Johar Firdaus didakwa menerima uang suap dan janji atas pembahasan APBD. Johar menerima uang Rp155 juta dan janji pinjam pakai mobil dinas sedangkan Suparman menerima janji pinjam pakai mobil dinas. Tidakan itu dilakukan kedua terdakwa bersama Ahmad Kirjauhari dan mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Dalam kasus ini, Kirjauhari sudah divonis 4 tahun penjara. (lda)

Kredit Fiktif di BRK Dalu-dalu Kembali Diusut PEKANBARU - Jaksa penyelidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali mengusut keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi kredit fiktif tahun 2010-2014 di Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Dalu-dalu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Sebelumnya, dalam perkara tersebut, jaksa penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka

adalah Ardinol Amir, mantan Kepala Capem BRK Dalu-dalu dan tiga mantan analisis kredit, Zaiful Yusri, Syafrizal, dan Heri. Mereka sudah diadili dan dinyatakan bersalah. Dalam pengusutan itu, jaksa penyelidik memanggil beberapa orang internal dari BRK. Baru-baru ini, pemanggilan dilakukan kepada mantan Pimpinan BRK Capem Dalu-dalu tahun 2010-2014, Dadang, Legal BRK, Ashadi dan karyawan

BRK, Sri Warsiati. Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau, Muspidauan, tidak tidak menampik adanya pemeriksaan tersebut. “Iya ada sejumlah pihak-pihak terkait yang dimintai keterangan. Saat ini perkaranya masih tahap penyelidikan,” ujarnya, Kamis (23/4). Muspidauan mengungkapkan pihaknya belum

bisa menjelaskan duduk masalah dugaan korupsi tersebut. Hal itu dikarenakan, proses penyelidikan itu masih bersifat pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata). Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dirangkum, ada dugaan tentang proses dan pembuatan Cassie tidak prosedural di BRK Capem Dalu-dalu. Hal tersebut dikarenakan, proses kredit Nogleng di-

duga fiktif (kredit Fiktif), sehingga Cassie tersebut juga diduga fiktif. Kredit fiktif yang terjadi di Capem BRK Daludalu itu terjadi di antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Kredit fiktif tersebut terbongkar setelah besarnya kemacetan pembayaran kredit di Capem BRK tersebut yang diduga mencapai Rp150 miliar lebih, sehingga dilakukannya penelusuran dan audit internal. (lda)

zona riau

METRO RIAU JUMAT, 24 april 2020

dumai

Walikota Salurkan 100 Paket Sembako IKAPTK untuk Dhuafa

DUMAI - Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi secara simbolis menyerahkan bantuan 100 paket sembako dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa, Kamis (23/4) di posko gugus tugas Covid-19 Jalan H R Subrantas Dumai. Bantuan itu berasal dari donasi bhakti IKAPTK Kota Dumai yang totalnya sebanyak Rp24.775.000 Walikota mengapresiasi IKAPTK yang peduli terhadap warga Dumai khususnya kepada warga yang terdampak Covid-19 di Kota Dumai. “Saya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap perekonomian kita,” ucap Walikota. Walikota mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat Dumai untuk mematuhi imbauan Pemerintah agar tetap di rumah jika tidak ada kepentingan. Gunakan masker bila berada di keramaian, jaga jarak sosial antara individu atau physical distancing minimal satu meter, rajin cuci tangan dan konsumsi makanan yang bergizi. Peran masyarakat sangat diharapkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Dumai. “Peran masyarakat sangat diharapkan dalam membantu memutus mata rantai penyebaran virus Corona

atau Covid-19 di Kota Dumai. Sebentar lagi kita akan menuju Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan juga butuh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat,” kata Walikota. Sementara itu, Asisten III Setdako Dumai, H Khairil Adli mewakili IKAPTK mengungkapkan, dari donasi yang terkumpul dibelikan 100 paket sembako. Satu paketnya berisi beras, minyak goreng, telur, gula, teh, mie instan, sirup dan vitamin. Penerima sembako yaitu, kaum dhuafa, garim masjid dan guru ngaji. Selain menyerahkan bantuan sembako, IKAPTK juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada enam orang anak yatim alumni IKAPTK, per orang menerima Rp500.000. “Semoga bantuan yang kami serahkan bermanfaat dan dapat meringankan beban penerima yang juga terdampak pandemi Covid19,” kata Khairil. (Bambang)

WAlikoTA Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi didampingi Asisten III Setdako, H Khairil Adli menyerahkan bantuan paket sembako dari IKAPTK untuk kaum dhuafa di gugus tugas Covid-19 Kota Dumai. (Bambang)

Cegah Corona, Pemko Dumai Bantu RT Dengan Thermo Gun

WAlikoTA Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi menyerahkan bantuan thermo gun kepada RT melalui Camat se-Kota Dumai. (Bambang)

DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai menyerahkan 275 thermo gun kepada ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Dumai. Penyerahan alat pengukur suhu tubuh itu dilakukan oleh Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi kepada Camat se-Kota Dumai yang nantinya diberikan kepada ketua RT daerah masing-masing. Walikota mengatakan, thermo gun yang diserahkan masih kurang dari jumlah RT yang ada di

Dumai yaitu sebanyak 536 RT yang tersebar di 33 kelurahan dan 7 kecamatan. Walikota berharap thermo gun bisa dipergunakan dengan baik sesuai tujuannya yaitu membantu pemerintah mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Dumai dengan cara mengukur suhu tubuh warganya masing-masing. “Ketua RT bisa menggunakan alat ini mengukur suhu tubuh warganya, jika ada warga yang suhu tu-

buhnya melebihi ambang batas normal segera melapor ke tim gugus tugas atau Puskesmas terdekat,” kata Walikota. Walikota juga meminta kepada Camat agar berperan aktif mengawasi warganya. “Bantu tim gugus tugas Covid-19 memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Dumai. Bagi RT yang belum mendapat thermo gun agar bersabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat

jika alatnya tersedia akan segera disalurkan kembali,” katanya. Salah satu Camat yang menerima alat tersebut, Yuda Pratama Putra mengatakan,, thermo gun akan segera diserahkan kepada ketua RT khususnya RT yang sudah punya posko Covid-19. “Pesan saya kepada ketua RT untuk mempergunakan alat tersebut dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab.” Kata Camat. (Bambang)

Pemdes Sialang Jaya Bangun Pos Pemantauan Covid-19 PASIR PANGARAIAN - Pemerintah Desa (Pemdes) Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membangun pos dan memperketat pemantauan terhadap warga yang melintas di perbatasan desa. Hal itu dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19). Pos pemantauan Covid19 itu diaktifkan secara resmi oleh Kepala Desa (Kades) Sialang Jaya, Yuherman Daulay, Kamis (23/4). “Pada pos ini kita tempatkan petugas yang telah memiliki alat pelindung diri atau APD termasuk alat pemantau suhu tubuh, hand sanitizer, juga alat semprot cairan desinfektan. Setiap harinya ada

tiga petugas siaga di pos dan kita aktifkan dari pagi hingga malam hari,” kata Kades. Di sela-sela pengaktifan pos pengamanan Covid-19, Kades bersama perangkat desa lainnya juga menyalurkan 100 paket sembako kepada masyarakat yang ekonomominya terdampak Covid19, 2.000 lebih masker tempahan dari pengrajin binaan PKK desa, dan penyemprotan cairan dsinfektan ke rumah warga di empat dusun. “Semua kegiatan ini anggarannya berasal dari dana desa. Dengan kerja keras kita bersama, kita harapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19,” ucap Yuherman. (Hendra)

kADes Sialang Jaya, Yuherman Daulay membagikan APD dan sembako untuk masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19. (Hendra)

PenyeRAhAn APD secara simbolis oleh Relawan Peduli Covid-19 Riau, Toni kepada Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Dedi Suryadi SIK. (Ist)

Relawan Peduli Covid-19 Gandeng Brimob Salurkan APD dan Sembako PEKANBARU - Relawan Peduli Covid-19 Riau menyalurkan Alat Pelindung Diri (APD) dan sembako ke Brimob Polda Riau untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat kurang mampu atau yang terdampak Coronavirus Disease (Covid-19). Penyerahan secara simbolis berlangsung di halaman depan kantor Brimob Polda Riau Jalan Achmad Dahlan, Pekanbaru, Kamis (23/4). Dansat Brimob Polda Riau, Kombes Dedi Suryadi SIK mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Relawan Peduli Covid-19 yang mau berbagi kepada masyarakat, terutama yang ekonominya terdampak Covid-19. “Ini merupakan satu ibadah. Karena, memberi

manfaat kepada orang banyak. Kita segera salurkan kepada yang membutuhkan dan bekerja sama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibnas sehingga bantuan betul-betul tepat sasaran,” kata Dansat. Relawan Peduli Covid19 Riau, Sarwie Tan melalui Ketua Pelaksana Relawan Peduli Covid-19 Riau, Dirmanto mengatakan, Relawan Peduli Covid-19 Riau menyerahkan bantuan APD di antaranya sepatu safety, Helm Face Shield, sarung tangan, baju APD hazmat, masker, thermometer infrared dan sembako berupa beras dan mie instan. Menurutnya, Brimob merupakan korps Polri yang merupakan garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-

19, Selain itu, brimob Polda Riau telah mengadakan dapur umum untuk warga yang berdampak Covid-19. “0leh sebab itu, Relawan Peduli Covid-19 Riau yang sebagian besar terdiri dari Pengusaha Tionghoa Pekanbaru dan berbagai kota lainnya turut berpartisipasi dan mendukung Brimob Polda Riau agar pandemi Covid-19 ini cepat berlalu,” jelasnya. Menurutnya, tugas Brimob sangat berat sehubungan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru. Pada hari yang sama, Relawan Peduli Covid-19 menyerahkan bantuan berupa APD ke 5 Puskesmas, di antaranya Puskesmas Karya Wanita, Puskesmas Sido-

mulyo Rawat Inap, Puskesmas Sail, Puskesmas Sapta Taruna dan UPTD Puskesmas Umban Sari. Sehingga sudah 22 Puskesmas yang telah disalurkan bantuan berupa APD oleh Tim Relawan Peduli Covid-19 Riau. Kemudian telah menyalurkan bantuan berupa APD ke beberapa Rumah Sakit, seperti RSUD Bengkalis, RSUD Dumai, RSUD Siak, RSUD Puri Husada Tembilahan dan RSUD Meranti di Selat Panjang. “Kami sangat berterima kasih kepada para donatur yang telah mendukung baksos bantuan kemanusiaan melalui Relawan Peduli Covid-19 Riau ini, giat kami terus mendapat dukungan dari Pengusaha di Pekanbaru dan berbagai kota lainnya, baik dalam

bentuk dana maupun dalam bentuk barang berupa APD dan sembako, walaupun keadaan ekonomi yang sulit ini masih banyak pengusaha yang ingin turut berbagi rezeki kepada yang berdampak wabah ini, semoga bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat kita,” ungkapnya. Ia berharap apa yang diberikan oleh para donatur bisa bermanfaat bagi tim medis yang merupakan garda terdepan memerangi Covid-19 dan warga masyarakat yang berdampak Covid-19. “Ucapan terima kasih juga kepada aparat keamanan yang tidak lelah dalam mengayomi, memelihara keamanan dan melindungi masyarakat,” katanya. (Wisli S)

BENGKALIS 12 Pasien PDP asal Rohil Meninggal di RSUD Mandau METRO RIAU

JUMAT, 24 april 2020

BENGKALIS – Satu orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) asal Rokan Hilir (Rohil), inisial M (59), meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mandau, Kamis (23/4) dinihari, sekitar pukul 01.30 Wib. PDP berjenis kelamin perempuan tersebut merupakan rujukan dari RSUD dr Pratomo Bagansiapiapi. “Benar. Ada satu orang PDP yang dirawat di RSUD Mandau yang meninggal dunia. Tapi bukan penduduk Kabupaten Bengkalis. Warga Kabupaten Rohil (Rokan Hilir),” ujar Kadis Kes-

ehatan Bengkalis, Ersan Saputra TH, melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Alwizar. Hal ini dikatakan Alwizar, di Kantor Bupati Bengkalis saat

hendak mendampingi Pelaksana Harian Bupati Bengkalis, H Bustami HY, saat mengikuti telewicara dengan Gubernur Riau, H Syamsuar. “Almarhumah merupakan PDP rujukan dari Rohil. Karena tempat perawatan di Rohil penuh, makanya dirawat di RSUD Mandau. Kita hanya membantu. Jadi walau meninggal di RSUD Mandau, bukan warga Bengkalis. Tidak tercatat sebagai PDP di daerah kita,”

ujar Awi, panggilan akrabnya, didampingi Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis, H Tajul Mudarris. Sebelum itu, di grup aplikasi berbagi pesan WhatsApp (WA) Satgas Covid-19 Bengkalis, Direktur RSUD Mandau, Sri Sadono Mulyanto, menjelaskan, kronologis mengenai PDP berinisial M (59) yang wafat tersebut. Sebagaimana dikutip Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, Ibeng begitu Direktur RSUD Mandau dipanggil dalam keseharian menjelaskan, M yang berjenis kelamin perempuan masuk IGD RSUD Mandau Senin, 20 April 2020. Selanjutnya, sambung Ibeng, atas penilaian dokter dan tim Covid-19, PDP dirawat di ruang isolasi. “M merupakan PDP rujukan dari RSUD dr Pratomo Bagansiapiapi. Pemeriksaan

rapid test negatif,” tulis Ibent di grup WA Satgas Covid-19 Bengkalis tersebut . Dia juga menuliskan, pengambilan swab M dilakukan pada hari pertama (20 April 2020) dan kedua (21 April 2020). Namun hasilnya belum diketahui. Masih menunggu hasilnya. “M meninggal dunia Kamis, 23 April 2020 meninggal dunia sekitar pukul 01.30 Wib dini hari,” tulisnya lagi. (zul)

Puskesmas dan RSUD Terima Masker serta Makanan dari TP PKK BENGKALIS – Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkalis yang beralamat di Jalan Kelapapati menerima masker dan makanan bagi tenaga medis dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bengkalis, Kamis (23/4). Penyerahan masker dan makanan bagi tenaga medis tersebut diberikan langsung oleh Wakil Ketua III TP PKK Kabupaten Bengkalis, Akna Juita, dan Wakil Ketua IV, Yuhelmi, serta sejumlah anggota TP PKK Kabupaten Bengkalis lainnya. Puskesmas Bengkalis menerima 200 masker dan 100 paket makanan bergizi untuk tenga medis. Sedangkan RSUD Bengkalis menerima 500 masker dan 100 paket makanan bergizi. Penyerahan masker dan makanan di puskesmas diterima Kepala Puskemas Bengkalis, Rima Budiarti, beserta sejumlah tenaga medis. Sementara di RSUD diterima Wakil Direktur Pelayanan RSUD, Bengkalis Rita Puspa, Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, Heri Pratikno,

dan sejumlah tenaga medis. Mewakili Plt Direktur RSUD Bengkalis, dr Ersan Saputra TH, Rita Puspa mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada TP-PKK Kabupaten Bengkalis. “Kami mengapresiasi pembagian masker dan makanan ini, di mana ini merupakan bentuk kepedulian TP-PKK Bengkalis terhadap tenaga medis di RSUD. Sekali lagi kami upcakan terimakasih,” kata Rita, dilansir diskominfotik Bengkalis.com. Sementara Akna Juita juga mengucapkan terimakasih kepada tim medis yang telah bekerja siang dan malam dalam menangani Covid-19 di Kabupaten Bengkalis. “Kami juga berterimakasih kepada para petugas medis, bekerja siang dan malam untuk kami. Semoga virus ini segera berakhir,” kata Akna. Kemudian Yuhelmi mengharapkan para petugas medis yang bekerja dalam menangani Covid-19 agar selalu diberikan kesehatan. “Kami berdoa, bagi para medis semoga dalam menjalankan tugas diberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan”

SERAHKAN BANTUAN - Wakil Ketua III TP PKK Kabupaten Bengkalis, Akna Juita, menyerahkan bantuan makanan bergizi kepada RSUD Bengkalis. (ist) kata Yuhelmi. Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut Yuhelmi turut memberikan semangat kepada

tenaga medis. “Petugas medis semangat dalam bekerja, tetap bekerja demi kami dan kami tetap rumah saja demi kita se-

mua,” ajak Yuhelmi. Usai pembagian masker dan makanan di puskesmas dan RSUD, PKK Kabu-

paten Bengkalis melanjutkan pembagian masker gratis kepada masyarakat di Jalan Antara Bengkalis. (rls)

KEPULAUAN MERANTI

Bupati Lantik Pj Sekda untuk Kedua Kali

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, kembali melantik Bambang Suprianto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti , setelah Gubernur Riau (Gubri) menyetujui perpanjangan masa jabatannya untuk tiga bulan ke depan. Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Gedung Biru Kantor Bupati, Kamis (23/4) dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah, Kapolres, AKBP Taufiq Luqman Nurhidayat, dan sejumlah pejabat lainnya. Menurut bupati, pelantikan Pj Sekda Kepulauan Meranti ini memang terkesan mendadak, hal itu disebabkan karena surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru tiba pada Rabu (22/4) sore kemarin. Selain itu, akibat dari wabah Covid-19 ini membuat beberapa kegiatan juga menjadi terhambat. “Dalam situasi wabah Corona ini banyak kegiatan yang harus dibatasi termasuk kegiatan pelantikan yang sedang kita lakukan saat ini. Namun pelantikan Pj Sekda ini harus kita lakukan karena penunjukan Pj Sekda untuk yang pertama itu berakhir besok (hari ini, red). Jadi kalau hari ini

(Kamis kemaren, red) tidak kita lakukan pelantikan otomatis besok (hari ini, red) Kepulauan Meranti tidak lagi memiliki pejabat sekretaris daerah,” papar Irwan. Oleh karena itu, terang bupati, pelantikan tersebut terkesan mendadak, dikarenakan juga surat keputusan gubernur juga baru diturunkan. “Mau tidak mau kita harus melakukan persiapan yang secepat-cepatnya supaya jabatan sekretaris daerah tidak kosong dan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Irwan lagi. Bupati menambahkan, seharusnya saat ini Pemkab Kepulauan Meranti sudah memiliki sekda defenitif namun karena situasi yang tidak memungkinkan akibat terdampak Covid-19 proses assessment belum bisa dilaksanakan. Namun begitu, bupati berharap

dalam waktu yang tidak terlalu lama penunjukan sekda definitif segera bisa dilaksanakan, sehingga tidak perlu dilakukan penunjukan Pj Sekda untuk ketiga kalinya. “Proses seleksi untuk pendefinitifan terhadap sekda ini sudah diajukan dan sedang dalam proses, namun karena situasi dan kondisi wabah Corona yang sekarang banyak membatasi gerak gerik seluruh aparatur negara, sehingga proses untuk mendefinitifkan jabatan sekretaris daerah belum bisa dilakukan, sehingga Gubernur Riau kembali menunjuk Bambang Suprianto sebagai penjabat sekretaris daerah untuk yang kedua kalinya,” ucap Irwan. “Menurut aturan, gubernur bisa menunjuk seseorang sebagai pejabat daerah paling banyak sebanyak tiga kali berturut-turut dan mudah-mudah kita harapkan hanya dalam waktu tidak terlalu lama lagi proses penunjukan dan penetapan sekretaris daerah ini sudah bisa didefinitifkan, sehingga tidak perlu lagi ditunjuk Pj Sekda untuk ketiga kalinya,” pungkas Irwan. (ali)

LANTIK - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, melantik Bambang Suprianto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, di Aula Gedung Biru Kantor Bupati, Kamis (23/4). (hms)

n Buatan Tangan Warga Binaan

Lapas Selatpanjang Bagikan Masker ke Pengendara

SELATPANJANG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selatpanjang memberikan masker kepada masyarakat, khususnya pengendara, Kamis (23/4). Pemberian masker ini dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56 tahun 2020. Kegiatan yang dipusatkan di Jalan Kesehatan Selatpanjang ini dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II B Selatpanjang, Atmawijaya, didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr Misri Hasanto, pihak kepolisian, dinas perhubungan, serta seluruh pegawai

dan sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Selatpanjang. “Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari bakti pemasyarakatan ke-56 tahun 2020, dan untuk diketahui masker yang kita bagikan ini merupakan hasil karya warga binaan kita di lapas. Hebatnya, ratusan masker itu hanya dibuat dalam waktu sehari dan hanya dikerjakan tiga warga binaan saja,” ujar Atmawijaya, di sela-sela kegiatan. Seperti diketahui, saat ini Kabupaten Kepulauan Meranti dikelilingi oleh zona merah pendemi virus Covid-19 yang san-

gat mengkhawatirkan. Maka dari itu, dia berharap melalui kegiatan ini, penyebaran virus Covid-19 di Selatpanjang dapat dicegah dan dihindari. Dia juga mengimbau masyarakat agar dapat menggunakan masker saat beraktifitas diluar ruangan. “Semoga kegiatan yang kita lakukan ini dapat membantu dalam pencegahan virus Covid-19. Saya juga berharap masyarakat yang menggunakan roda dua dan yang beraktifitas diluar, jangan lupa gunakan masker, mari kita sama-sama jaga kesehatan. Semoga Covid-19 ini cepat berakhir,” pungkasnya. (ali)

BAGIKAN MASKER - Lapas Kelas IIB Selatpanjang memberikan masker kepada masyarakat, khususnya pengendara, di Jalan Kesehatan Selatpanjang, Kamis (23/4). (ali)

INHU

KUANSING

METRO RIAU

JUMAT, 24 april 2020

n Gelar Press Conference

Polres Gunakan Aplikasi Zoom Meeting

Group WhatsApp (WA) Tanjung Baru Bermartabat (TBB) membagikan sembako kepada warga terdampak Covid-19. (riauterkini.com)

TBB Salurkan Sembako untuk Warga tak Mampu

TELUKKUANTAN - Sebanyak 1,5 ton beras serta kebutuhan sembako lainnya di berikan kepada 146 Kepala Keluarga (KK) terdampak virus corona (Covid-19) di Desa Tanjung Simandolak, Kecamatan Benai, Rabu (22/4). Bantuan merupakan sumbangan group WhatsApp (WA) Tanjung Baru Bermartabat (TBB) yang pembagiannya dilakukan di halaman Mesjid Sholihin desa setempat. Ketua TBB, Rohandi di dampingi Wakil Ketua, Dedi Haristo dan Sumardi TBS disela acara menyebutkan, bantuan di dapat dari hasil donasi war-

ga Tanjung Simandolak, baik di perantauan maupun di kampung halaman. Bantuan terbesar di dapat dari keluarga besar Almarhum Haji Intan Djudin, yang mencapai Rp30 juta. Kemudian ada yang berasal dari warga Tanjung yang ada di Jakarta, Kalimantan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Depok, Bondowoso, Indragiri Hulu, Indragiri Hili, Kampar dan Perawang serta di Kuantan Singingi. “Semua kita kemas dalam bentuk sembako, yang totalnya mencapai 1,5 Ton Beras, minyak makan, gula, telur dan sirup, Kami berharap bantuan bisa

meringankan beban ekonomi masyarakat, yang memang sangat sulit akibat pandemi corona ini,” ungkapnya dilansir riauterkini.com. Selain menyalurkan bantuan, Rohandi yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Kuantan Hilir Seberang menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan, dan kebudayaan pola hidup bersih. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Simandolak, Robinson didampingi Ketua BPD, Yekono Warman berterima kasih atas bantuan grup WhatsApp TBB yang telah peduli akan kondisi masyarakat.(int/wsl)

RENGAT - Ditengah mewabahnya virus Covid-19 mengharuskan berbagai pihak melaksanakan protokol nasional. Seperti yang dilaksanakan Polres Inhu memanfaatkan aplikasi zoom meeting dalam press conference ungkap kasus kriminalitas di wilayah Inhu. Jika sebelumnya Polres mengungkap kasus narkoba dengan jumlah yang fantastis, kali ini Polres mengamankan sejumlah pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) alias perampok. Keberhasilan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Inhu, AKBP Efrizal S IK. Didampingi Kasat Reskrim Polres Inhu, AKP Febriandi SH S Ik dan Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Inhu, IPDA Danil Syahriantoni S Sos secara online atau daring dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, Rabu (22/4). Dikatakan Kapolres, Sat

Reskrim Polres Inhu berhasil mengungkap sederetan kasus Curanmor dengan Barang Bukti (BB) sebanyak 7 unit sepeda motor dan pelaku utama adalah Eko Apriandi beraksi pada 12 Tempat Kejadian Perkara (TKP). Diantaranya Jalan Sultan Ibrahim Rengat, Jalan AR, Hakim Rengat, Jalan Padat Karya Rengat, Jalan DI Panjaitan Rengat, Pasar Rakyat Rengat, Jalan Sultan Rengat, Jalan Datuk Sarimin Rengat, Jalan Hang Tuah Rengat, Jalan Abdul Latif Rengat, Jalan Patimura Rengat, Jalan Bina Karya Rengat dan Jalan Lintas Rengat, Pematang Reba. Selain itu, Sat Reskrim berhasil meringkus tersangka lain, yakni Kinoy, Darwin Pangaduan Siregar, Said Umar Sidik dan Heri. Kemudian Kapolres menyampaikan keberhasilan Sat Reskrim Polres Inhu dan sejumlah Polsek yang mengungkap kasus Curanmor di Kecamatan Lir-

ik, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kecamatan Kelayang dan Kecamatan Rengat Barat dengan BB sebanyak 26 unit sepeda motor. Para tersangkanya Surya Rama Pranata, Fahrianto, Pitono, Edi, Agus, Riadi, Ahmad, Gito serta Roy. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Inhu juga menyampaikan keberhasilan Sat Reskrim Polres Inhu dan Polsek Batang Cenaku dalam mengungkap kasus Curas yang dilakukan oleh Iwan Setya alias Iwan Jajuli dan Suher alias Herman dengan TKP toko barang harian milik Suyoto di Desa Lahai Kemuning, kerugian korban sebesar Rp25.000.000. Setelah wawancara secara onlinen dilaksanakan, Kapolres Inhu menyerahkan secara simbolis BB sepeda motor hasil curian para tersangka kepada pemilik atau korban. Setelah korban dapat membuktikan kepemilikan sepeda motornya.(das)

Kapolres Inhu saat melaksanakan wawancara secara online.(das)

PELALAWAN

KAMPAR

n PDP Dari Langgam Meninggal Dunia

Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

PELALAWAN - Juru bicara Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID -19 Kabupaten Pelalawan Asril SKM MKes menyampaikan ada penambahan PDP meninggal pada Rabu (22/04/2020). Jenazah kemudian dimakamkan secara protokol kesehatan Covid-19 pada pagi Kamis (23/04/2020) di Pangkalan Kerinci. “Ada penambahan pasien PDP meninggal dunia. Pasien inisial A (49) laki laki /Islam asal Desa Padang Luas, Langgam, Kabupaten Pelalawan. Meninggal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, di RS Efarina,” katanya.

Pasien A (49) merupakan pasien ke 4 PDP Kabupaten Pelalawan yang meninggal. Ditetapkan PDP dan hasil swabnya belum keluar, namun pemakaman diselenggarakan protokol kesehatan Covid-19. Berdasarkan keterangan riwayat kesehatan pasien PDP A (49) masuk ke RS Efarina pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dengan keluhan demam, flu dan sesak nafas, dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati pasien memiliki penyakit yang diindikasi serupa seperti Covid-19. Pasien langsung dinyatakan PDP serta langsung dilaku-

kan isolasi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar 21.00 WIB kondisi korban memburuk dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, perkembangan data pasien COVID -19 Kabupaten Pelalawan, Kamis (23/4), tercatat 1587 kasus terdiri dari 1554 Orang dalam pemantauan (ODP), yaitu dari 769 dalam pemantauan isolasi mandiri dan 785 selesai pemantauan. 29 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terdiri 11 masih dirawat dan 14 sudah pulang sehat dan 4 meninggal dunia. 4 pasien positif di rawat di RS Arifin Ahmad Pekanbaru 2 masih dirawat dan 2 dinyatakan sembuh. (ndy)

Bupati Kampar beserta rombongan berjalan kaki mengantarkan bantuan sembako di tiga rumah warga di Kecamatan Tambang.(kamparkab.go.id)

Bupati Bagikan Sembako di Tiga Kecamatan

TAMBANG – Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto beserta Ketua DPRD Kampar, Faisal membagikan sembako dengan mendatangi rumah masyarakat kurang mampu serta pemberian sembako secara simbolis di tiga Kecamatan, yakni Tambang, Kampa dan Kampar, Rabu (22/4). Kemudian turun ke Pasar Danau untuk membagikan masker secara langsung kepada masyarakat. Paket bantuan sembako yang terdiri dari beras bulog 10 kg dan bingkisan yang berisi minyak goreng 2 liter, gula 2 kg, mi instan 10 Bungkus,

dibagikan kepada masyarakat tiga Kecamatan, yakni 439 paket untuk Kecamatan tambang, 236 paket untuk Kecamatan Kampa, 842 paket untuk Kecamatan Kampar. Selain itu, Bupati Kampar beserta rombongan berjalan kaki mengantarkan bantuan sembako di tiga rumah warga yang ada di Kecamatan Tambang lalu menuju Pasar Danau untuk membagikan masker kepada masyarakat. Dalam arahannya, Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat secara mandiri memutuskan mata rant-

ai penyebaran virus Corona atau Covid-19. “Kita harus mau dirumah, karena virus ini ada dan tidak main-main, jangan kemana-mana atau keluar rumah kalau tidak ada keperluan mendesak,” ungkap bupati dilansir kamparkab. go.id. Menurutnya, penyebaran virus ini sangat mudah. “Kita harus menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah dan jaga jarak. Lakukan sosial distancing, karena penyebaran virus corona sangat mudah melalui udara maupun sentuhan,” terangnya.(int/wsl)

Di tengah pandemi global wabah Covid-19, Polres Pelalawan dan Polsek-polsek jajaran memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid 19, Rabu (21/4).(riaubernas.com)

Rokan hiliR

METRO RIAU JUMAT, 24 APRIL 2020

negeri seribu kubah

PMD Terus Beri Pembinaan Terhadap Penghulu

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl

BAGANSIAPIAPI - Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Rokan Hilir (Rohil) terus memberikan pembinaan terhadap penghulu. Pasalnya, setiap tahun ada saja datuk penghulu yang dilaporkan masyarakat kepada penegak hukum dan lembaga audit seperti inspektorat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Rohil, Yandra, melalui Kabid Pengelola Keuangan Aset dan Pendamping Desa, Andika Pratama SSTP, mengakui ada oknum penghulu yang melenceng dari koridornya. Sehingga, sesuai adanya tembusan laporan ke PMD, maka pihaknya langsung memanggil oknum penghulu tersebut dan melakukan pembinaan, kendati ada juga yang dilaporkan ke penegak hukum yang tidak ada tembusan ke PMD. “Salah satu contohnya terhadap Penghulu Teluk Bano I kemarin. Kita sudah melakukan pembinaan dan pemanggilan, kami menyarankan untuk duduk berembuk untuk menyelesaikan,” ujar Andika. Dalam pembinaan yang dilakukan, terang Andika, pihaknya berharap dalam melakukan kegiatan yang bersumber dari dana ADD maka tidak boleh melenceng dari koridor, seperti membuat kegiatan fiktif dan penyalahgunaan anggaran. “Jangan ada kegiatan fiktif, itu penyalahgunaan anggaran. Jangan sampai terjadi seperti ini. Satu contohnya lagi, Datuk Penghulu Teluk Pulai, juga telah diingatkan untuk tidak bermain-main dengan pengguna anggaran. Intinya, kita lakukan pembinaan dulu, namun jika tidak bisa dibina lagi maka itu akan ditanggung sendiri resikonya,” pungkas Andika. (zal)

KNPI Salurkan Sembako ke Warga Kurang Mampu PANEN mELON - Bupati Rohil, H Suyatno AMp, didampingi Kepala DKPP, H Rusli Sarief SSos, memanen melon dihalaman Kantor DKPP Rohil, di Komplek Perkantoran, Batu Enam, Bagansiapiapi, Kamis (23/4). (hms)

BAGANSIAPIAPI - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan aksi kemanusian ditengah pandemi Covid-19. Aksi sosial kali ini dengan membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak akibat dari penyebaran virus Corona (Covid-19). Pengurus KNPI Rohil bersama pejabat daerah lainnya membagikan sembako tersebut dengan menghampiri satu persatu masyarakat. “Kegiatan bakti sosial pemberian bantuan sembako ini juga sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ujar Ketua KNPI Rohil, Arie Sumarna, Rabu (22/4) sore kemaren. Menurut Arie Sumarna, sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada masyarakat, baik itu di Kelurahan Bagan Timur, Bagan Hulu, Bagan Barat, Bagan Jawa dan Parit Aman. “Kita ketahui, wabah Covid-19 ini membatasi ruang gerak kita semua, apalagi untuk warga yang mengais rezeki dari pendapatan harian tentu sangat berdampak,” kata Arie Sumarna. Selain bantuan sembako berupa beras, juga ada mie instan dan minyak goreng serta gula kepada warga yang sumber pendapatan mereka akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. “Semoga apa yang kita lakukan ini dapat meringankan beban mereka, terutama untuk warga yang kurang mampu,” harapnya. Arie Sumarna juga berharap bantuan itu dapat membantu mengurangi beban masyarakat akibat dampak penyebaran virus Covid-19. (zal)

n Kebun Percontohan DKPP

Bupati Panen Melon dan Semangka

BAGANSIAPIAPI - Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno AMp, memanen melon dan semangka perdana kebun percontohan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Rohil, Kamis (23/4), di Komplek Perkantoran, Batu Enam. Hasil dari buah tangan DKPP itu selain memuaskan juga rasanya sangat manis dilidah. “Tanaman berupa melon, semangka dan labu madu ini hanya diletakkan di atas batu menggunakan polibet. Namun hasilnya sangat memuaskan, dan

ini harus bisa dijadikan contoh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dan para camat se-Rohil,” ujar Suyatno. Bupati menyampaikan

ucapan terimakasih kepada DKPP yang telah mau berkarya. “Kuncinya adalah kemauan, jika ada kemauan apapun yang dibuat pasti menuai hasil. Makanya, Kepala DKPP saya minta memberikan tunjuk ajarnya kepada OPD lain dan para camat agar ke depan di halaman kantor ada tanaman buah-buahan seperti yang ada di halaman DKPP ini,” lanjut Suyatno. Sementara itu, Kepala

DKPP Rohil, H Rusli Sarief SSos, mengatakan, awalnya tanaman ini hanya sebagai uji coba atau percontohan bagi petugas penyuluh lapangan. Karena jika tidak dilakukan uji coba maka petugas tidak tahu pada prakteknya melainkan hanya pada teori saja. “Awalnya sekedar hobi dan memotivasi staf agar bisa diterapkan di rumah. Kemudian nanti-

n Bantuan Sembako

Wujud Kepedulian Pemkab Tangani Dampak Covid-19

TELEPON PENTING EKA HOSPITAL PKu 0761-6989999 KANTOr BuPATI rOHIL 0767-24287 KANTOr DPrD rOHIL 0767-24567 AmBuLANcE 0767-21040 PEmADAm KEBAKArAN 0767-21130 rSuD BAGANSIAPIAPI 0767-21731 POLSEK BANGKO 0767-21110 KANTOr cAmAT BANGKO 0767-21010 KANTOr DISKES 0767-21710 KANTOr DISDIK 0767-23277 BAwASDA 0767-24960 BAPPEDA 0767-24918 PLN BAGANSIAPIAPI 0767-21280 HOTEL BAGAN 0767-21888

BAGANSIPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Sosial dan Baznas Rohil telah menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu terdampak Covid-19 atau virus Corona. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir sudah 14 kecamatan yang sudah tersalurkan bantuan sembako tersebut. Ada pun kecamatan yang sudah tersalurkan yakni, Batu Hampar, Pekaitan, Rantau Kopar, Tanah Putih Tanjung Melawan. Kemudian Keca-

matan Sinaboi, Balai Jaya, Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Bangko Pusako, Rimba Melintang, Bagan Sinembah Raya (Basira), Tajung Medan, Tanah Putih Sedinginan, dan Pujud. Sementara empat kecamatan lainnya yang belum tersalurkan bantuan sembako, yakni Bangko, Kubu, Kubu Babussalam (Kuba), serta Pasir Limau Kapas (Palika). “Empat kecamatan lagi di Rokan Hilir yang belum tersalurkan bantuan sembako,” kata Bupati Rohil, H Suyatno AMp, sembari mengatakan

dalam waktu dekat akan disalurkan. Bupati juga menambahkan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan satu bentuk kepedulian pemerintah daerah, dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir. “Dengan adanya Covid-19 ini pendapatan masyarakat jelas menurun, mungkin masyarakat yang biasanya bekerja harian tidak kerja, ini lah salah satu upaya bantuan kita untuk mengurangi beban dari pada keluarga kita yang tidak mampu,” pungkasnya. (zal)

FOTO BErSAmA - Bupati Rohil, H Suyatno AMp, foto bersama usai menyalurkan bantuan sembako di Kecamatan Sinaboi, baru-baru ini. (hms)

Iklan MINI HEPI BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota. Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187. LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6

BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor. Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru. LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629. LGG

LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit

R U PA - R U PA

nya kalau berhasil pasti para tetangga akan nurut. Kayak virus Corona lah, nular terus kebanyak orang,” kata Rusli. Panen perdana kebun percontohan DKPP Rohil itu turut dihadiri Pj Sekdakab Rohil, HM Job Kurniawan AP MSi, Asisten I, Drs H Ferry Hendra Parya MSi, Asisten II, Rahmatul Zamri, dan Kadis Perhubungan, H Jasrianto. (zal)

Contact Person 0821-7127-0598

AN Elektronik

plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

SAMIRA TRAVEL Umrah dulu, bayar belakangan. Hanya untuk warga Riau Pekanbaru berangkat tanggal 6, 26 Februari 2020 13 hari dari Pekanbaru Madinah. Segera daftar !!! INFO 081270857879 WAG bit.ly/2RL7UOL. Telegram bit.ly/2RmZqOZ

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp. 0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp. Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410. LGG

SALON SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

SEWA & KONTRAK

DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

JUAL TANAH DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555

DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33BSukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part

KEHILANGAN

Kehilangan BPKB Mobil Toyota Type Kijang STD KF 80 Jenis Minibus BM 32 M, Warna Hijau metalik, Nomor Rangka MHF11KF8010068246, Nomor Mesin 7K-0455306, Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Bagi yang menemukan Harap Menghubungi Fajri Umar, Handphone 082387825050.

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id

Mau Pasang Iklan...??? CONTAC PERSON RIKI SETIAWAN

082171270598

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU JUMAT, 24 APRIL 2020

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

Bupati Inhil, H Muhammad Wardan secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada Plt Sekretaris PWI Inhil, Aditya Prahara, Rabu (22/4). (mr/antara)

Bupati Serahkan Bantuan Sembako untuk Jurnalis

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan sembako untuk jurnalis yang bertugas meliput di Kabupaten Inhil, Rabu (22/4) di Kantor Diskominfops Inhil, Tembilahan. Bantuan itu diberikan untuk meringankan beban jurnalis di tengan pendemi corona. Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Inhil didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin kepada perwakian organisasi profesi wartawan, seperti Persatuan Wartawan In-

donesia (PWI) Kabupaten Inhil, Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Inhil, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Menurut bupati, bantuan sembako tersebut merupak-

Pemerintah Desa Jangan Pilih Kasih Salurkan BLTDD

TEMBILAHAN - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Muamar Armain mengingatkan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hilir tidak pilih kasih dalam pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). BLTDD harus disalurkan kepada orang yang tepat. Politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan setiap program dan pelaksanaan pekerjaan tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Ini sudah perintah Menteri Desa jadi polanya tidak lepas dari aturan yang telah ditetapkan dan teknik pelaksanaan tergantung dari desa itu sendiri, yang terpenting penerima manfaat BLT di luar dari penerima PKH dan BPNT. Dalam pendataan ini tidak ada pilih kasih karena bagaimanapun yang tau itu adalah RT/RW bekerja sama dengan Kades dalam hal ini Tim Gugus Covid desa bersama Relawan Covid 19 di Desa,” jelas Muamar, Kamis (23/4). Politisi Muda yang dikenal julukan Hari-

mau Reteh ini membeberkan, tidak ada alasan bagi desa terlambat atau tidak menganggarkan karena, menurut Muamar, intruksi ini sudah lama diturunkan jadi desa harus betul-betul memperhatikan masyarakatnya yang terdampak Covid-19. “Intruksi sudah lama semenjak rapat gabungan komisi 1 dan IV, dalam rapat tersebut dihadiri juga Kapolres, Dandim dan Kejaksaan, jadi semestinya desa sudah mengetahui dan melaksanakan intruksi tersebut,” jelasnya. Apabila ada desa yang tidak mengikuti intruksi Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 dan penganggaran BLT, Politisi dari Insel ini pinta Pemda Inhil melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk memberikan sanksi. “Apabila desa tidak mengindahkan terhadap Permendesa Nomro 6 Tahun 2020 dan penganggaran BLT di desa, kami pinta desa harus diberi sanksi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD),” imbuhnya. (mr/sri)

an bentuk kepedulian terhadap para wartawan di tengah pandemi virus corona. Apalagi, saat ini umat muslim akan menyambut bulan suci Ramadhan. “Kita memahami bahwa awak media, wartawan

itu merupakan salah satu elemen masyarakat yang juga terdampak Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Inhil berinisiatif memberikan bantuan sembako kepada para jurnalis, lebih lagi dalam masa me-

nyambut Ramadhan ini,” tutur bupati. Dalam upaya penanganan Covid-19, diungkapkan bupati, para jurnalis juga adalah salah satu garda terdepan penyampaian informasi kepada

masyarakat. “Wartawan punya andil besar dalam menyosialisasikan pencegahan penyebaran Covid19,” tukas bupati. Bupati berharap, bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Inhil da-

pat bermanfaat bagi para wartawan. “Jangan dilihat dari nilainya. Meski mungkin tidak seberapa, semoga dapat bermanfaat bagi rekanrekan insan pers,” tutup bupati. (adv/sri)

Pembangunan Gedung Pelayanan Perpustakaan Batal TEMBILAHAN - Pembangunan Gedung Pelayanan Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan Dana Anggaran Khusus (DAK) gagal dilaksanakan. Hal itu dikarenakan adanya pemangkasan anggaran untuk penanggulangan virus Corona atau Covid-19. “Untuk tahun ini pembangunan pelayanan Perpustakaan Kabupaten Inhil ga-

gal dibangun karena bersumber dari DAK,” sebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kabupaten Inhil, Yulizal, Rabu (22/4). Dana pembangunan pelayanan perpustakaan yang terletak di Jalan Swarna Bumi Tembilahan tersebut dianggarkan sekitar Rp10 miliar. Mantan Kepala PMD Inhil ini mengatakan

bahwa dalam perencanaan pelayanan perpustakaan tersebut terdapat beberapa fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat. Beberapa fasilitas yang bisa dinikmati pengunjung atau masyarakat nantinya adalah museum kelapa dan pusat kuliner. Dia memaparkan, lantai satu pada perpustakaan nantinya akan diperuntuk-

kan bagi anak sekolah. Selanjutnya terdapat perpustakaan umum di lantai dua, museum kelapa di lantai tiga dan kuliner di lantai empat. “Untuk lantai satu perpustakaan untuk anak sekolah, lantai dua perpustakaan untuk umum, sedangkan lantai tiga museum kelapa dan lantai empat untuk kuliner. Seperti itulah kira-kira rencana awal kita. Nanti

juga akan kita siapkan lift,” sebut Yulizal. Meski gagal dibangun pada tahun 2020, Yulizal berharap pembangunan pelayanan perpustakaan tersebut bisa dilalukan pada anggaran tahun berikutnya. “Kami tentunya berharap pembangunan pelayanan perpustakaan tersebut bisa dilaksanakan pada anggaran tahun berikutnya,” tukas Yulizal. (mr/sri)

Gugus Tugas Covid-19 Sambangi Rusun Sejuta Kanal TEMBILAHAN - Gugus Tugas Covid-19 Indragiri Hilir (Inhil) bersama Kodim 0314/Inhil Polres Inhil dan Vioni Bersaudara serta Relawan PSMTI menyambangi Rumah Susun (Rusun) Sejuta Kanal di

Jalan Baharuddin Yusuf, Parit 7, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kamis (23/4). Sebanyak 75 Kepala Keluarga menerima bantuan. Gugus Tugas ini memberikan sejumlah sembako berupa beras berat 5 kg se-

banyak 75 Karung, mi instan 75 kotak, ikan kaleng 75 kaleng, sabun 75 bungkus. Bantuan langsung diserahkan Babinsa dan Babinkantibmas Kodim 0314/ Inhil dan Polsek Tembilahan Hulu kepada warga.

GuGus Tugas Covid-19 Inhil bersama Kodim Inhil, Polres Inhil dan Vioni Bersaudara serta Relawan PSMTI memberikan bantuan untuk warga di Rusun Sejuta Kanal, Kamis (23/4). (ist)

Sementara itu, penasehat Vioni Bersaudara, Marlis Syarif menyerahkan bantuan masker untuk dibagibagikan di Rusun nantinya. Turut hadir dalam Bhakti Sosial Gugus Tugas Covid-19 di Rusun Sejuta Kanal yakni Kasdim 0314/Inhil Mayor Inf Untung Kusmanto, Pasi Ops Kodim 0314/Inhil Kapten Inf Tarmizi, Pasi Ter Kodim 0314/Inhil Kapten Inf A.Siregar, Kabag Ops Polres Inhil Kompol Maison, Sekretaris Kesbangpol Marlis Syarif, Ketua PSMTI Heri Djono, serta para personil Kodim 0314/Inhil dan Menwa UNISI. Kasdim 0314/Inhil Mayor Inf Untung Kusmanto mewakili Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal menyampaikan kepada keluarga yang mendapat bantuan pada hari ini dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. “Dengan adanya situasi pandemi Covid-19 ini masyarakat jangan /anik dan selalu mengikuti an-

juran Pemerintah, dengan mengikuti anjuran pemerintah kita sudah membantu memutus rantai Penyebaran Covid-19 dan bantuan Bhakti sosial dari Gugus Tugas ini suatu bentuk upaya pemerintah memperhatikan masyarakat yang terdampak Covid-19 di kabupaten Inhil,” ujar Kasdim. Kasdim berharap agar masyarakat tetap berada di rumah Aja dan hanya keluar jika ada kebutuhan yang mendesak dan selalu gunakan masker. Penasehat Yayasan Vioni Bersaudara, Marlis Syarif mengatakan karena masih banyaknya masyarakat belum menggunakan masker, dengan itu Ia ikut turun untuk membagikan masker. “Kami dari yayasan Vioni Bersaudara sadar masyarakat masih banyak yang belum menggunakan masker pada saat beraktivitas diluar rumah, untuk itu pada kesempatan ini turut bersama anggota Kodim 0314/Inhil membagikan masker di rusun ini,” jelas Marlis. (mr/sri)

Rokan HULU

METRO RIAU

JUMAT, 24 april 2020

negeri Seribu Suluk

AdvERTORIAl PEMkAb ROhUl

Pemkab Rohul Raih Penghargaan Terbaik III se-Riau PASIR PANGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) meraih penghargaan terbaik III se-Provinsi Riau dalam kategori penilaian perencanaan pembangunan terbaik tahun 2019. Penghargaan itu diumumkan Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi pada acara Musrenbang Tingkat Provinsi Riau melalui video conference, Rabu (22/4).

Camat Rambah, Arie Gunadi didampingi Kades RTH, Rudi Hartono, membagikan paket sembako dan masker kepada warga. (Hendra)

Camat Rambah dan Kades RTH Bagikan Sembako dan Masker PASIR PANGARAIAN - Camat Rambah, Arie Gunadi bersama Kepala Desa Rambah Tengah Hilir (Kades RTH), Rudi Hartono membagikan paket sembako dan masker gratis kepada masyarakat yang terdampak virus Corona (Covid-19) dan kurang mampu. Kegiatan tersebut dipusatkan di Pasar Boter Desa RTH, Kamis (23/4). Camat Rambah, Arie Gunadi menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa RTH yang sudah melakukan monitoring dan mengevaluasi pencegahan Covid-19 sekaligus pembagaian masker dan paket sembako kepada warga. “Saya mengimbau agar kita tetap menjaga pola sehat makan, gunakan masker setiap ke luar rumah serta sering cuci tangan pakai sabun. Apalagi kini setiap desa sudah menganggarkan dana untuk pencegahaan virus Covid-19 melalui dana desa,” kata Arie Gunadi. Camat juga menyebutkan, hingga Kamis (23/4) tidak ada lagi warga Rambah yang masuk Pasien Dalam Pantauan (PDP). Kades RTH, Rudi Hartono mengatakan, anggaran pengadaan 310 paket sembako serta 3.500 helai masker tempahan dari pengrajin desa ini bersumber dari dana desa. “Sebelumnya, kita juga sudah membagikan 2.000 masker gratis kepada pedagang, serta melakukan lima kali penyemprotan cairan disinfektan ke rumah warga dari target 10 kali penyemprotan yang akan kita laksanakan,” kata Rudi. Kades Rudi mengatakan, Pemerintah Desa RTH tidak bosan-bosannya memberikan cara hidup sehat kepada masyarakat di desanya. (Hendra)

Prestasi yang diraih Pemkab Rohul tersebut diterima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan mendapat apresiasi dari Bupati Rohul, H Sukiman. Bupati mengaku sangat bangga atas kinerja Bappeda yang berhasil meraih penghargaan di

tingkat provinsi tersebut. “Ini sebuah hasil pembangunan yang baik, tentunya harus diawali dengan perencanaan yang baik. Prestasi yang kita raih ini menggambarkan keseriusan dan komitmen kita semua untuk membangun Negeri Seribu Suluk yang kita cintai ke arah yang

lebih baik,” kata Bupati. Bupati mengimbau kepada intansi lainnya agar menjadikan prestasi ini sebagai cambuk penyemangat untuk bekerja lebih keras lagi dalam menjalankan pembangunan. Meski di tengah pandemi Corona semua harus semangat, bergotong royong, saling bantu dan bekerja sama sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai maksimal. Kepala Bappeda Kabupaten Rohul, Nifzar Rahman mengakui, keberhasilan instansi yang dipimpinnya dalam meraih penghargaan terbaik III Peren-

canaan Pembanserta banyaknya gunan tingkat destinasi yang Provinsi Riau itu perlu dibangkitdidasari atas pekan, Rohul mamnilaian Rohul supu membuat perdah dapat memencanaan yang buat perencanaan matang dan makyang matang dan simal. menyentuh. Pe“Melalui perSukiman nilaian dilakukan encanaan yang tim independen dari per- matang serta terobosan guruan tinggi dan penilai yang dilakukan kita tidak utama terdiri dari Bappe- stagnan, karena keterda provinsi, OPD provinsi batasan anggaran. Ketdan Bapenas. erbatasan membuat kita Nifzar juga mengaku, bepikir keras bagaimana penghargaan yang diraih mencari sumber lainnya merupakan suatu presta- sehingga perencanaan si dan pengakuan. Di- pembangunan bisa diremana di tengah keter- alisasikan,” kata Nifzar. batasan anggaran daerah (Adv/Pemkab Rohul)

BAZNas Rohul Bagikan 1.000 Paket Sembako PASIR PANGARAIAN - Badan Amil Zakat (BAZNas) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian atas mewabahnya virus Corona (Covid-19). Paket sembako itu diberikan secara simbolis oleh Bupati Rohul, H Sukiman didampingi Ketua BAZNas Rohul, Armen ZA, Sekdakab, Abdul Haris dan Kapolres, AKBP Dasmin Ginting kepada perwakilan tokoh masyarakat, Rabu (22/4). Masing-masing paket sembako yang diberikan, berupa 5 kg beras, minyak goreng, dan sarden, yang harga minimalnya seharga Rp150 ribu untuk per paketnya. Bupati menyampaikan terima kasih karena BAZNas Rohul sudah berinisiatif memberikan paket bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak

Covid-19. Paket sembako tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Rohul yang membutuhkan. “Dengan seluruh elemen saling membantu masyarakat terdampak Covid-19, maka banyak masyarakat kita terbantu. Jelasnya kita melihat semua pihak harus saling membantu sehingga masyarakat bisa terbantu di kondisi saat ini banyak yang membutuhkan terutama sembako,” ucap Bupati. Sementara itu, Ketua BAZNas Rohul, Armen ZA mengatakan, paket sembako itu dibagikan secara bertahap. “Tahap pertama sudah kita bagikan terlebih dahulu yakni sebanyak 250 paket. Kini tahap ketiga, sebagai perwakilan kita akan bagikan paket sembako untuk Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Rambah,” kata Armen. (Adv/Pemkab Rohul)

Bupati Rohul, H Sukiman menyerahkan paket sembako kepada perwakilan tokoh masyarakat yang nantinya dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan akibat dampak Covid-19. (Adv)