METRO RIAU EDISI 16 OKTOBER 2019 by Harian Pagi Metro Riau

GOLD WINN E

WARD IA A ED

SIA DONE PRINT M R IN

Berwawasan dan Berkepribadian

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :

BES

F SU

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP MATERA NEWSP

RABU, 16 OKTOBER 2019 M 16 SAFAR 1441 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

OTT KPK Bupati Indramayu

Februari Dilantik, Oktober Ditangkap JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini,

Supendi

lembaga antirasuah itu mencokok Supendi, yang baru dilantik menjadi Bupati Indramayu, Jawa Barat, pada Februari 2019. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, dalam OTT yang dilakukan pada Selasa (15/10) dinihari itu diamankan delapan orang termasuk Supendi. Mereka langsung dibawa ke Gedung KPK, Jakarta.

Transaksi 27 Kg Sabu di Depan Kantor DPRD

Baca..... hal 7

Seleksi CPNS Dibuka 25 Oktober JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin menyatakan, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) 2019 akan segera dibuka. Menurutnya, perekrutan akan dimulai pada 25 Oktober mendatang. “Mulai 25 Oktober. Sudah siap,” ujar Syafruddin

要改变命运，首先改变自己

KURS TRANSAKSI BI

Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.

SELASA, 15 OKTOBER 2019

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,210.70 9,633.43 10,382.63 1,811.32 131.1918 3,395.63 15,670.14 2,010.37 Sumber www.bi.co.id

di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). Syafruddin masih belum menjelaskan kementerian apa saja yang akan dilebur atau dipisah. Menurutnya, nomenklatur kementerian tersebut merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Itu kewenangan presiden,” katanya seperti dilansir detikcom. Baca..... hal 7

PENGUNGKAPAN KASUS 27 KG SABU - Kapolres Bengkalis, AKBP Sigit Adiwuryanto (tengah) bersama Wakapolres Bengkalis, Kompol Kurnia Setyawan (kanan) menunjukkan barang bukti narkoba saat jumpa pers di Mapolres Bengkalis, Riau, Selasa (15/10). Polres Bengkalis mengamankan seorang kurir berinisial A (32) dengan barang bukti sekitar 27,1 kilogram sabu-sabu dan 19.463 butir pil ekstasi. (zul)

Seorang Kurir Ditangkap di Bengkalis BENGKALIS - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis, Provinsi Riau, mengamankan sekitar 27,1 kilogram narkoba jenis sabu-sabu dan 19.463 butir pil ekstasi. Barang haram itu disita dari seorang kurir berinisial A (32).

Kepala Polres Bengkalis, Ajun Komisaris Besar Polisi Sigit Adi Wuryanto mengemukakan hal tersebut saat jumpa pers di Markas Polres Bengkalis, Selasa (15/10). Ia menyebutkan, tersangka A yang merupakan supir travel rute Kabupaten Bengkalis-Kota Pekan-

baru ditangkap saat akan menyeberang di Pelabuhan Roll off-Roll on atau Roro Air Putih, Bengkalis pada Sabtu (12/10) malam. Dalam operasi ini, Satres Narkoba turut mengamankan kendaraan yang digunakan Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

nasional

METRO RIAU

RAbU, 16 oktober 2019

n Antisipasi Penurunan Sektor Migas

Riau Genjot Ekonomi Kreatif

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menggenjot ekonomi kreatif daerah untuk mengantisiapsi penurunan sektor minyak dan gas (migas). Kebijakan itu dilakukan karena Riau tidak bisa lagi berharap pada migas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. â€œKita tidak bisa selalu bertumpu kepada migas dan juga tidak bisa merasa nyaman dengan apa yang kita terima selama ini. Harus ada pentrasi produk-produk ekonomi terbaru agar bisa meningkatkan perekonomian di masa datang,â€? ujar Gubernur Riau, H Syamsuar, pada sosialisasi Rencana Induk Badan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) nasional 2018-2025, Selasa (15/10). Syamsuar mengatakan, ekonomi kreatif akan menjadi pilar yang besar dalam menyangga ekonomi di Riau. Jika ekonomi kreatif terealisasi dengan baik, tidak hanya membantu perekonomian pribadi tapi juga membantu pemerintah daerah. Dijelaskannya, sektor ekonomi kreatif telah berkembang pesat. Pada

2017, sektor ini menyumbang Rp 990 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,4 persen. â€œTahun ini diproyeksikan menyumbang Produk Domestik Bruto sebesar Rp1.041 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 18,2 persen,â€? katanya. Ia menegaskan, pemerintah daerah di Riau tidak bisa memandang sebelah mata potensi pertumbuhan ekonomi kreatif. Pemprov Riau terus mengembangkan ekonomi kreatif dengan membentuk Badan Riau Creative Network (BRCN) pada 30 Agustus lalu melalui dasar hukum Peraturan Gubernur Riau. â€œBRCN yang (akan) bertugas untuk mengembangkan, mengajak dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di bidang kreatif yang ada di Provinsi Riau. Menjahit

kesenjangan yang sering terjadi antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintahan,â€? tutur Syamsuar. Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI, Triawan Munaf, mengatakan, untuk mewujudkan ekonomi kreatif, sangat diperlukan peranan pemerintah daerah. â€œEkonomi kreatif yang dimiliki Indonesia ini tidak main-main. Sekarang kita sudah memiliki UU tentang ekonomi kreatif, kita juga sudah memiliki induk ekonomi kreatif dan conferensi dunia yang diinsiasi oleh Indonesia sekaligus diakui oleh PBB dengan ini semua, kita bisa menancapkan kepemimpinan kita di ekonomi kreatif di dunia,â€? papar Triawan. Dijelaskannya, Indonesia juga telah menumbuhkan kontribusi ekonomi kreatif kepada PDP dengan sangat pesat. Setiap tahunnya, ada peningkatan Rp 100 triliun, dan nilai ini tidak kecil. (rvo)

PEKAnBARu - Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Riau bawa pulang lima medali emas, tiga perak dan tiga perunggu pada Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX, di GOR Universitas Semarang Jawa Tengah (Jateng) 10-14 Oktober lalu. Raihan ini mengantar tim Riau juara umum diajang kualifikasi itu. Ketua Umum IKASI Riau, Kastalani Rahman, melalui Sekretaris Umum IKASI Riau, Zulkifli, mengatakan, lima medali emas didapat dari nomor floret perorangan putri atas nama Nurul Aini. Kemudian nomor degen perorangan putri atas nama Megawati. Dari nomor floret beregu putra diraih oleh M Fatah Prasetyo, M Fuad, Kevin Fadillah dan Anggi Normansyah. Nomor degen beregu putri atas nama Megawati, Silvia Andini,

Yasmine Nazla dan Nisa Aprawasih. Terakhir dari nomor floret beregu putri atas nama Nurul Aini, Ayu Pani, Fitri Handayani dan Atika Floriana. Untuk tiga medali perak lanjutnya, didapatkan dari nomor degen perorangan putra atas nama M Fajrinya. Nomor sabel perorangan putra atas nama M Zuhdi, dari nomor sabel beregu putra atas nama M Zuhdi, Fauzan Nofriansyah, M Hafizan dan Firhan. Sedangkan tiga medali perunggu didapatkan dari nomor floret perorangan putra atas nama M Fatah Prasetyo. Nomor sabel perorangan putra atas nama M Hafizan, dan nomor degen beregu putra atas nama M Fajri, M Facroji, Dwi Angga Mayudha, dan Aldy Miftahul Rezki. "Setelah kualifikasi Pra PON ini, kami masih

menunggu surat pemberitahuan dari Pengurus Besar (PB) IKASI terkait jumlah atlet yang lolos mengikuti PON ke XX 2020. Tapi sudah pasti IKASI Riau, mendapatkan tiket untuk mengikuti PON," kata Zulkifli dihubungi, Selasa (15/10). Ia menambahkan, atlet Anggar Riau akan mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) pada 15-22 Oktober di Semarang. 35 atlet akan dikirim untuk bertanding dinomor beregu dan perorangan. "Karena tidak ada batasan usia dalam Kejurnas ini, kita bisa kirim banyak atlet. Nanti hasilnya sebagai acuan untuk perangkingan atlet anggar secara nasional. Jika ada kejuaraan tingkat internasional, maka atlet anggar peringkat tinggi akan menjadi pilihan utama," sebutnya. (nov)

PENYAMBUTAN - Gubernur Riau, H Syamsuar, menjemput kedatangan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Be Kraf ), Triawan Munaf, di VIP Lancang Kuning, Selasa (15/10). (hms)

Wong Ndeso Melek Teknologi Karena Ekspansi Listrik Masuk Desa

Riau Juara Umum Anggar di Pra PON di Jateng

3(1*8080$1 /(/$1* 8/$1* (.6(.86, +$57$ 3$,/,7 37 &2)),1'2 ,5)$1 $1:$5 '$1 ,.5$0$ $1:$5 '$/$0 3$,/,7

0HQXQMXN 3HQJXPXPDQ /HODQJ VHEHOXPQ\D DWDV /HODQJ (NVHNXVL +DUWD 3DLOLW 37 &RIÂżQGR ,UIDQ $QZDU GDQ ,NUDPD $QZDU 'DODP 3DLOLW GL 6XUDW .DEDU +DULDQ 0HWUR 5LDX +DODPDQ WDQJJDO $JXVWXV VHUWD PHPHQXKL NHWHQWXDQ 3DVDO D\DW 8QGDQJ 8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ .HSDLOLWDQ GDQ 3HQXQGDDQ .HZDMLEDQ 3HPED\DUDQ 8WDQJ 7LP .XUDWRU 37 &RIÂżQGR ,UIDQ $QZDU GDQ ,NUDPD $QZDU 'DODP 3DLOLW \DQJ GLDQJNDW EHUGDVDUNDQ 3XWXVDQ 3HQJDGLODQ 1LDJD SDGD 3HQJDGLODQ 1HJHUL 0HGDQ 1R 3GW 6XV 3.387HWDS 31 0GQ WDQJJDO -DQXDUL -R 3XWXVDQ 3HQJDGLODQ 1LDJD SDGD 3HQJDGLODQ 1HJHUL 0HGDQ 1R 3GW 6XV 3.38 31 1LDJD 0GQ WDQJJDO 6HSWHPEHU DNDQ PHODNVDQDNDQ OHODQJ XODQJ PHODOXL SHUDQWDUDDQ .DQWRU 3HOD\DQDQ .HND\DDQ 1HJDUD /HODQJ 3HNDQEDUX GHQJDQ SHQDZDUDQ PHODOXL LQWHUQHW H DXFWLRQ RSHQ ELGGLQJ DWDV KDUWD SDLOLW 37 &RIÂżQGR ,UIDQ $QZDU GDQ ,NUDPD $QZDU 'DODP 3DLOLW GHQJDQ ULQFLDQ VHEDJDL EHULNXW 2E\HN /HODQJ WHUEDJL PHQMDGL VDWX ORW \DLWX EHUXSD /RW 6HELGDQJ WDQDK EHULNXW EDQJXQDQ \DQJ WHUOHWDN GL .RPSOHN 5XNR 6XGLUPDQ 6TXDUH %ORN $ 1R -DODQ -HQGUDO 6XGLUPDQ 'HVD 7DQJNHUDQJ 7HQJDK .HF 0DUSR\DQ 'DPDL .RWD 3HNDQEDUX 3URYLQVL 5LDX EHUGDVDUNDQ 6HUWLÂżNDW +DN *XQD %DQJXQDQ 1R 7DQJNHUDQJ 7HQJDK VHOXDV 0 GHQJDQ 6XUDW 8NXU 7DQJJDO 1R DWDV QDPD ,UIDQ $QZDU 'HQJDQ KDUJD OLPLW VHEHVDU 5S 6DWX PLO\DU HPSDW UDWXV MXWD UXSLDK GDQ XDQJ MDPLQDQ VHEHVDU 5S /LPD UDWXV MXWD UXSLDK 6<$5$7 '$1 .(7(178$1 /(/$1* &DUD SHQDZDUDQ D /HODQJ GLODNVDQDNDQ GHQJDQ SHQDZDUDQ VHFDUD WHUWXOLV WDQSD NHKDGLUDQ SHVHUWD PHQJJXQDNDQ DSOLNDVL H DXFWLRQ RSHQ ELGGLQJ \DQJ GLDNVHV SDGD DODPDW GRPDLQ KWWSV ZZZ OHODQJ JR LG E 7DWD FDUD PHQJLNXWL OHODQJ HPDLO GDSDW GLOLKDW SDGD PHQX 7DWD &DUD GDQ 3URVHGXU GDQ 3DQGXDQ 3HQJJXQDDQ SDGD GRPDLQ WHUVHEXW 3HQGDIWDUDQ D &DORQ SHVHUWD OHODQJ GDSDW EHUXSD SHURUDQJDQ DWDX EDGDQ KXNXP &DORQ SHVHUWD OHODQJ PHQGDIWDUNDQ GLUL GDQ PHQJDNWLINDQ DNXQ SDGD KWWSV ZZZ OHODQJ JR LG GHQJDQ PHUHNDP VHUWD PHQJXQJJDK VRIWFRS\ .73 13:3 HNVWHQVL ÂżOH -3* 31* GDQ QRPRU UHNHQLQJ DWDV QDPD VHQGLUL XDQJ MDPLQDQ DNDQ GLNHPEDOLNDQ ODQJVXQJ NH QRPRU WHUVHEXW E &DORQ SHVHUWD OHODQJ \DQJ EHUWLQGDN VHEDJDL NXDVD GDUL EDGDQ KXNXP GLZDMLENDQ PHQJXQJJDK VXUDW NXDVD GDUL GLUHNVL DNWD SHQGLULDQ SHUXVDKDDQ GDQ SHUXEDKDQQ\D GDQ 13:3 SHUXVDKDDQ GDODP ÂżOH 8DQJ -DPLQDQ /HODQJ D 3HVHUWD OHODQJ ZDMLE PHQ\HWRU XDQJ MDPLQDQ OHODQJ VHEHVDU VHVXDL WHUVHEXW GL DWDV GHQJDQ NHWHQWXDQ VHEDJDL EHULNXW -XPODK QRPLQDO \DQJ GLVHWRUNDQ VDPD GHQJDQ XDQJ MDPLQDQ \DQJ GLV\DUDWNDQ SHQMXDO GDODP SHQJXPXPDQ OHODQJ LQL GDQ GLVHWRUNDQ VHNDOLJXV EXNDQ GLFLFLO 6HWRUDQ XDQJ MDPLQDQ OHODQJ KDUXV VXGDK HIHNWLI GLWHULPD ROHK .3.1/ 3HNDQEDUX VHODPEDW ODPEDWQ\D VDWX KDUL NDOHQGHU VHEHOXP SHODNVDQDDQ OHODQJ WDQJJDO SXNXO :,% E 8DQJ MDPLQDQ OHODQJ GLVHWRUNDQ NH 1RPRU 9LUWXDO $FFRXQW 9$ PDVLQJ PDVLQJ SHVHUWD OHODQJ 1RPRU 9$ DNDQ GLNLULPNDQ VHFDUD RWRPDWLV GDUL DODPDW GRPDLQ GL DWDV NHSDGD PDVLQJ PDVLQJ SHVHUWD OHODQJ VHWHODK EHUKDVLO PHODNXNDQ SHQGDIWDUDQ GDQ GDWD LGHQWLWDV GLQ\DWDNDQ YDOLG :DNWX 3HODNVDQDDQ D 3HQDZDUDQ OHODQJ GLDMXNDQ PHODOXL DODPDW GRPDLQ GL DWDV VHMDN SHQJXPXPDQ OHODQJ LQL WHUELW VDPSDL GHQJDQ +DUL 7DQJJDO 5DEX 2NWREHU :DNWX 3HQDZDUDQ 3XNXO V G :DNWX 6HUYHU $/( 6HVXDL :,%

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ÂżQGR ,UIDQ $QZDU GDQ ,NUDPD $QZDU 'DODP 3DLOLW \DNQL 121< 5,67$:$7, *8/720 6 + +3 185,$7< 6,72038/ 6 + +3 7$5,'$ 621'$1* 3 6,$*,$1 6 + +3 'DQ .3.1/ 3HNDQEDUX -DODQ -HQGHUDO 6XGLUPDQ 1R 6LPSDQJ 7LJD 3HNDQEDUX DWDX &DOO &HQWHU '-.1

1RQ\ 5LVWDZDWL *XOWRP 6 +

7DQJHUDQJ 2NWREHU +RUPDW NDPL 7,0 .85$725 37 &RIÂżQGR ,UIDQ $QZDU GDQ ,NUDPD $QZDU 'DODP 3DLOLW

1XULDW\ 6LWRPSXO 6 +

7DULGD 6RQGDQJ 3 6LDJLDQ 6 +

MEnyusuRi jalan tanah dan terkadang berlobang merupakan makanan seharihari warga Dusun Rimbo Polon, Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Kota Gasib, Kabupaten Kampar. Tak urung, mereka menyusuri gelap gulita di tengah rimbunnya sawit. Kini, kondisi itu sudah berubah sejak listrik masuk desa. Tidak lagi terkungkung kegelapan, bahkan warga sudah melek tekonologi karena ekspansi listrik masuk desa. Perubahan itu sangat dirasakan warga, salah satunya Sukamto yang sudah belasan tahun menetap di Dusun Rimbo Polon. Pria yang akrab disapa Kamto, mengaku bangga karena desanya tidak lagi gelap gulita. Bapak dari tiga orang anak ini menyebutkan, saat ini anak-anak tidak lagi takut keluar rumah untuk pergi mengaji di malam hari. Seluruh jalan desa sudah terang benderang oleh listrik dari PLN. Ketua KUD ini mereka sekarang sudah mengenal teknologi dan bisa mengenal dunia luar dengan internet. Mereka bisa menggunakan komputer atau laptop tanpa harus bergantung pada genset desa yang selama ini bisa dinikmati secara bergiliran. "Selama ini, kampung kami sangat tertinggal sekali karena keterbatasan sarana dan prasarana. Dulu untuk ke kecamatan, kami butuh waktu 2 atau 3 jam tapi karena listrik masuk desa, kampung kami mendadak maju dan sudah mengenal teknologi setelah berselancar di dunia maya," papar pria yang menda-

pat penghargaan bergengsi tingkat nasional karena kemajuan koperasinya. Kamto dan warga dusun lainnya juga tidak bisa membayang jika dusunnya tak teraliri listrik, bagaimana masa depan mereka. Sekarang semua berubah dratis, dusun mereka adalah dusun yang maju berkat usaha rumahan yang serba menggunakan listrik. "Terus terang kami sangat bergantung pada listrik, seandainya listrik mati banyak usaha kami yang terhenti. Karena itu kami bersyukur meskipun hidup di dusun kami bisa juga menikmati televisi, kulkas dan pastinya buat anak anak kami yang bisa menggunakan ponsel serta laptop di rumah untuk keperluan sekolahnya," pujinya. Tidak hanya itu, kata Kamto, semua alat elektronik yang memudahkan tugas manusia dapat bekerja dengan baik menggunakan tenaga listrik. Kamto dan warga dusun lain juga sudah bisa membayar berdasarkan penggunaan listrik yang ia pakai dihitung melalui meteran. "Perkembangan teknologi dan internet yang cukup pesat saat ini membuat kami tidak perlu membuang waktu ke loket loket atau kantor PLN terdekat jika hanya ingin mengecek tagihan listrik. Sekarang melalui internet atau perangkat lunak yang ter-instal di smartphone kami sendiri kami sudah bisa mengecek tagihan atau membayar tagihan listrik," jelasnya. Bahkan, kata Kamto, saat dirinya ingin simulasi pasang baru atau simulasi perubahan daya serta simulasi penerangan sementara bisa cek langsung di PLN Mobile dari androidnya. Artinya sekarang sebagai pelanggan PLN, kami benar-benar dimudahkan dan soal jarak bukan masalah lagi bagi kami. Bahkan dengan berselancar di android ini apasaja yang kami butuhkan sebagai pelanggan bisa dinikmati dan dimudahkan bahkan kalau ada gangguan listrik sekalipun

Sukamto sudah menikmati listrik di rumahnya. Tidak hanya membuat kampung terang benderang, kehadiran listrik di Dusun Rimbo Polon, Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Kota Gasib, Kabupaten Kampar, juga berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat. (lina) cukup dengan PLN 123 semua masalah akan teratasi tanpa harus mengeluarkan biaya," tuturnya. Hal ini juga dibenarkan General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Riau-Kepri (UIWRKR), M Irwansyah Putera, barubaru ini. Menurutnya, realisasi rasio program listrik desa PT PLN (Persero) di Provinsi Riau hingga semester I-2019 mencapai 96,45 persen yang berarti sudah menjangkau sebanyak 1.793 desa di daerah berjuluk Bumi Lancang Kuning. â€œDari total 1.859 desa di Riau, tinggal 66 desa yang belum dijangkau listrik PLN,â€? katanya. Irwansyah menjelaskan, dari 12 kabupaten/kota di Riau, PLN secara bertahap memberikan pelayanan listrik ke seluruh desa dengan mengusung motto â€œMenembus Batas Riau Terangâ€?. Sejak program tersebut mulai diluncurkan tahun 2016, daerah-daerah yang sudah rasio listrik desanya 100 persen antara lain Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi dan Bengkalis. Di Kabupaten Siak yang mencapai rasio desa

berlistrik 100 persen pada Januari 2019. Pada semester I tahun ini, rasio desa berlistrik mencapai 96,45 persen dengan tercapainya layanan listrik di seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu. Irwansyah mengatakan pada bulan Agustus kemarin rasio desa berlistrik mencapai target 96,77 persen dengan pencapaian optimal di Kabupaten Pelalawan dan Kepulauan Meranti. Rasio desa berlistrik di Pelalawan hingga bulan Juni mencapai 95,76 persen dan Meranti sudah 99,01 persen. Seluruh desa di Riau ditargetkan bisa masuk listrik PLN pada bulan Oktober, yang ditandai dengan pencapaian rasio 100 persen desa berlistrik di Kabupaten Kampar dan Indragiri Hilir. Realisasi di Kampar kini sekitar 93,60 persen dan Indragiri Hilir 83,47 persen. Irwasnyah menambahkan, apabila semua rencana desa berlistrik tahun ini bisa rampung sesuai target, maka rasio desa berlistrik 100 persen di Riau akan menjadi kado bagi peringatan Hari Listrik Nasional yang diperingati pada 27 Oktober. (lina)

Dewan Redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, Koordinator Liputan: Linda Novia Staf Redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Wahyudi, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Delvi Adri, Karmawijaya. Bengkalis : Zulkarnaen, Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun, Indragiri Hilir : Ayendra, Kampar : Adi Jondri, Kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto Rokan Hulu : Feri Hendarawan Rokan Hilir : Afrizal, Siak : Diana, Kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, Teknologi Informasi: Oki Wibawa.

(Terbit sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR

Manager Iklan : Herlina, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan Iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon Iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank Riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha Inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

: ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO Harga langganan dalam kota: Rp150.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

Selamat Atas Peresmian

METRO RIAU

RABU, 16 OKTOBER 2019

AUDITORIUM JUNAIDI PERWATA Oleh Jaksa Agung RI: Dr. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H

Gedung Serbaguna & Rumah Duka

Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Cabang Pekanbaru Oleh Gubernur Riau: Drs. H. Syamsuar, M.Si

Jl. H. Guru Sulaiman No. 88 - Pekanbaru

YAYASAN SAMDUP CHOâ€™ KHORLING PEKANBARU

Tri Ratna Buddhist Centre

Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia

PSMTI SE-RIAU

Ikatan Keluarga Persaudaraan Tionghoa Bengkalis

Persaudaraan Marga Tan Pekanbaru

Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia

Himpunan Tjinta Teman & WHTT Cabang Pekanbaru

Ikatan Keluarga Tionghua Selatpanjang & Sekitarnya

Persaudaraan Marga Zhang Riau

MAPANBUMI

KELUARGA BESAR MARGA YANG

PERKUMPULAN MARGA LIE PEKANBARU

RUMAH DUKA

Yayasan Peduli Pendidikan Mandarin Riau

Yayasan Marga Huang Pekanbaru

Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Kantor Penghubung Pekanbaru

YAYASAN SOSIAL PANCA BHAKTI ABADI

PEKANBARU

Himpunan Persaudaraan Tionghoa Rohil

YAYASAN SOSIAL TIE KONG BINJAI Perkumpulan Keluarga Besar Pintu Mas Provinsi Riau & Kepri

TONI LIM

SARWIE

PT. SUNTARA GAJAPATI

BEST COLOUR-JOTUN PT. JOTUN INDONESIA

PT. BINTANG SAMUDRA RIAU

MULIANTO (PT.CIS) PT. CAHAYA INDAH LESTARI

PETER JUNAIDI

TOKO BANGUNAN MAJU JAYA SUKSES

ARMANTO LIM SIDHARTA

GIAP SOEI PEK SAN HO TJAN BOEN ENG GHO PADANG

PT. SELETCH PUTERA PERKASA

KARDIMAN SASTRO

DEDDY HANDOKO ALIMIN FRANSISKUS DJOENARDI

LIM KIAN PENG ARIFIN ANG

UAIR ORTEM

etalase 9102 SUTSUGA 8 ,SIMAK

METRO RIAU

RABU, 16 OkTObEr 2019

Smartfren Umumkan Pemenang Undian WOW Tahap Satu

Pekanbaru - Smartfren mengumumkan pemenang program Undian WOW Smartfren tahap pertama yang dihadirkan sebagai program apresiasi kepada pelanggan setia. “Bagi yang belum Kekagetan Mustoberuntung, kesempatan mi- fa tidak hanya disebabkan liki rumah, mobil, vespa, mimpinya terwujud dengan smartphone, paket liburan, cepat, tetapi karena ia menratusan voucher pulsa dan jadi pelanggan Smartren voucher belanja masih ada bukan semata ingin mengidi November 2019, cukup kuti undian WOW, melainkpakai Smartfren, dan akan percaya bahwa kekuatan tifkan paket,” kata Deputy dan kestabilan sinyal dapCEO Smartfren, Djoko Tata at membantu mendapatkan Ibrahim, di Jakarta, dalam rejeki ketika menarik ojek rilis, Senin (14/10). dan saat memberi hiburan Pelanggan yang berhasil anak usia 5 tahun. mewujudkan mimpinya un”Dulu pakai kartu tuk memiliki rumah di Si- lama, susah bangat dapat narmas Land yakni, M Sae- orderan pas narik ojek onful Mustofa, pria asal Tegal line. Lama gitu, tapi pas Jawa Tengah yang berpro- pakai Smartfren alhamfesi sebagai Satpam hon- dullilah orderan lebih banorer di Sekolah Menengah yak, dan anak senang karPertama (SMP), dan men- ena nonton Youtube tidak jadi pengemudi ojek on- ngelag,” tambahnya. line di waktu luang. Sementara, Irfan SanDia punya mimpi undi Dwi Aryono, pelangtuk memiliki rumah send- gan Smartfren asal Surabairi sejak tinggal di rumah ya, berhasil mewujudkan dinas dari sekolah tempat- mimpi memiliki mobil Kinya bekerja. Namun itu jang Innova, dan tiga orang hanya mimpi tak pernah pelanggan Smartfren yang berani berhasil mewujudkan mim)oiBuntuk mI nawmembayangK naihT ehS( kan akan terwujud apalagi pi mendapatkan Vespa masurdalam abnakeP awaktu rethajeS .dekat. gg ayaJ naKarparaH .lJ ing masing Sucipto Kusuma ena untuk memenuhi ke- asal Cirebon, M Riko Firbutuhan hidup keluarga ia mansyah asal Jember, dan masih harus dibantu dari Munaseh asal Karang Tenpenghasilan istrinya jualan gah Ciledug. di kantin. Selain kelima pemeKetika dihubungi tim nang ini, Smartfren juga Undian WOW Smartfren, mengumumkan pemenang Mustofa begitu terharu ratusan hadiah lainnya, mubahkan menangis. “Pas lai dari iPhone, handphone dapat telepon saya antara Samsung, paket liburan percaya dan tidak bah- ke Bali, speaker Bluetooth kan shock sendirian. Pas Swarovski, voucher belansama istri nanya kenapa ja, dan juga voucher pulnangis, Saya jawab bar- sa. Seluruh pemenang dapusan terima telepon dari at dilihat di website www. Smartfren menang undi- smartfren.com/wow. an WOW,” ucapnya. Bagi pelanggan yang

oigeoS rewaL ayahdduB iweD DTIT

Penjualan Huawei Mate X Dimulai Akhir Oktober

alaggnaM ahaM .TP rumkaM

urabnakeP - ayraK artiM

saidiuG nauT miK

repapllaW N

ingin mewujudkan mimpi seperti pemenang diatas cukup beli produk Smartfren baik kartu perdana, voucher data ataupun mengaktivasi paket yang ada di MyS-

nawriM agrauleK &

noisserpmI BTY

JakarTa - Huawei mengenalkan Mate X yang layarnya dapat dilipat di MWC 2019. Sayangnya sejak saat itu peluncurannya beberapa kali ditunda. Awalnya foldable phone itu dijadualkan untuk diluncurkan pada bulan Mei dan sampai sekarang belum juga terlaksana. Kabar baiknya, Richard Yu, CEO Huawei, berjanji perangkat akan tiba pada bulan Oktober. Dan di pertengahan bulan, laporan dari China menyebutkan Mate X sudah dalam produksi massal dan tenggat waktu terakhir peluncurannya akan dipenuhi. Laman Sina Technology Company dan dilansir sindonews.com melaporkan, produksi layar lipat “sangat sulit”. Hal ini wajar karena produknya memang terbilang revolusioner. Ada dua penundaan utama dalam periode pengenalan hingga peluncuran. Per-

FOTO BERSAMA - VP Integrated Marketing Communications Smartfren, Iqbal Asseweth, Deputy CEO Smartfren, Djoko Tata Ibrahim, foto bersama pemenang program Undian WOW Smartfren tahap pertama, belum lama ini. (ist)

tama, untuk menyesuaikan kekasaran dan daya tahan layar lipat, mengikuti laporan engsel yang salah pada Galaxy Fold. Penundaan kedua, perusahaan berupaya mengoptimalkan tampilan antarmuka perangkat sehingga layar lipatnya dapat digunakan lebih baik lagi -dengan lipatan luar, beberapa aplikasi mungkin tidak bereaksi dengan baik terhadap perubahan orientasi dan penggunaan layar. Jelas Huawei ingin menghapus semua bug dan masalah itu sebelum mendorong Mate X ke pasar untuk menghindari masalah yang terjadi pada Samsung Galaxy Fold. Perangkat diumumkan seharga Rp32 juta dengan chipset Kirin 980. Banyak yang berharap handphone layar lipat tersebut menggunakan Kirin 990 yang baru saja diperkenalkan bulan lalu. (int/mr)

si MySmartfren, bagi pelanggan yang baru pertama kali menginstall MySmartfren akan mendapatkan kupon tambahan. Kupon undian WOW

yang resmi hanya ada di aplikasi MySmartfren masing masing pelanggan, dan berlaku untuk satu kali pengundian. Undian Smartfren WOW tahap dua akan ber-

langsung hingga 31 Oktober 2019, hati-hati terhadap penipuan, karena selain pajak rumah, mobil, dan vespa, pemenang tidak akan dipungut biaya apapun. (rls)

Dorong Gerakan Non Tunai

BI Riau Serahkan Kartu Smart Madani

PekanbarU - Hadirnya Menurutnya, perwuKartu Smart Madani dan judan LCS penting untuk Kartu Identitas Anak (KIA) mendorong perekonomisejalan dengan program an yang lebih efisien, serta gerakan non tunai atau less meningkatkan aspek govcash society (LCS) Bank ernance dalam pengelolaan Indonesia (BI) sejak 2014. keuangan oleh masyarakat, Kartu ini guna mengubah pelaku bisnis maupun inkebiasaan masyarakat da- stansi pemerintah, baik lam kegiatan ekonominya. tingkat provinsi maupun Hal ini dikatakan kabupaten/kota. Kepala BI Perwakilan Riau, Masih kata Decymus, Decymus, saat penyerahan Indonesia saat ini berada 1.063 Kartu Smart Madani diera kekinian dan berada dan KIA bersama Walikota diantara generasi Milenial. Pekanbaru Dr Firdaus MT, Hal ini satu anugerah sekaDinas Pendidikan, Duk- ligus tantangan era digital. capil Kota, Kepala SMPN Di dalam negeri proporsi 4, dan Wakanwil BNI, di generasi milenial berkisar Sekolah Menengah aisenodnI aoPertahgnoiT agraM lai34,45 soS nabuyugaPpersen dari penma (SMP) Negeri 4 PekanBerbeda genUAIR ITMSduduknya. P baru, Senin (14/10). erasi sebelumnya, milenial “Pemerintah Kota merupakan generasi me(Pemko) Pekanbaru, Kan- lek teknologi dan berganwil BNI, dan SMP Negeri tung pada teknologi digital 4 Pekanbaru, secara nyata untuk menjalankan aktivitelah mewujudkan komit- tas sehari-hari. Salah satumen dengan menggunakan nya penggunaan transaksi instrumen non tunai kartu keuangan. smart madani,” kata DecyJika beberapa tahun mus, dalam rilis Kantor BI lalu, pembayaran tunai Perwakilan Riau, Selasa masih menjadi pilihan uta(15/10). ma, kini masyarakat mu-

adasreP ayaJ atpiC .VC

)nosnohJ(

martfren dengan nilai minimum Rp30 ribu. Jika transaksi berhasil, pelanggan akan menerima SMS notifikasi dan instruksi untuk menginstall aplika-

lai transaksi secara non tunai dengan alasan kecepatan dan praktis. Berdasarkan riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sebagian besar generasi milenial memiliki akses ke perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Dari 2.384 responden di seluruh Indone-

asuN ariW otO .TP

ayaJ latneirO .TP seskuS

berkembang di sektor lain, seperti digitalisasi transportasi, pasar hingga berbagai aspek lain, demi mewujudkan Pekanbaru Smart City yang berkelanjutan guna meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat Pekanbaru dalam menjalankan transaksi keuangan. (nov)

liboM artiC

artiC yleP .tP idabA ayajnaS

SERAHKAN KARTU - Kepala BI Perwakilan Riau, Decymus, menyerahkan Kartu Smart Madani simbolis ke pelajar disaksikan Walikota Pekanbaru, Firdaus, dan beberapa perangkat Kota Pekanbaru.

ayaJ artuP taiEdukasi K .TP Indosat Pengguna Internet Pemula

JakarTa Sebagai bentuk upaya membantu masyarakat mengoptimalkan pemakaian layanan internet, Indosat Ooredoo menggalakkan kampanye “Internet 101” yang dilakukan dengan menggaet Facebook. Internet 101 jadi cara Indosat Ooredoo untuk mengedukasi para pengguna internet pemula. Melalui kampanye tersebut, op-

anavaH .DU

erator yang identik warna kuning membidik satu juta orang dalam satu tahun berjalannya program tersebut. Untuk saat ini, edukasi ini lebih difokuskan ke pengguna internet awal di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, di mana daerah tersebut penetrasi internet di sana terbilang rendah dibandingkan yang lain. President Director & Chief Executive Officer In-

dosat Ooredoo, Ahmad Al Neama, mengatakan, Internet memiliki kekuatan untuk menyalurkan suara publik dan membantu mereka menemukan dan membagikan pengetahuan, memperkuat ekonomi, dan mengembangkan komunitas. Disampaikannya Ahmad Al Neama, Internet 101 ini juga guna membantu masyarakat mendapatkan hasil yang mak-

- siraL ayraK takreB .TP silakgneB

agrauleK & amanruPPolytron mA A / ydnefuS rotoM laCinemax rtneC .DU Soundbar

simal dari sumber daya yang kuat lebih dari sekedar konektivitas fisik. “Kami bekerja sama dengan Facebook di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran diantara pengguna internet pemula tentang peluang yang ditawarkan oleh internet,” ujarnya di Jakarta, dilansir detik.com, Selasa (15/10). Di samping itu, kampanye nasional ini akan mem-

asunamirP .TP odnilabolG

auH iuS eiL / otnatuS

bantu memperkuat upaya inklusi digital dan mendorong orang-orang untuk menggunakan internet secara bertanggung jawab dan aman Adapun kampanye ini adalah bagian dari program CSR Indosat Ooredoo pilar Edukasi, yang memiliki misi untuk mendukung pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. (int/mr)

n a S g n i K / i l s oR

LED TV Dengan Suara Menggelegar i d a b A a m i rP o d n i l o r t a K / gneP gneT naT & neidruS naifuS g n aF n o s i d E ) g n a w A ( agrauleK & )kaiS( nipI agrauleK

JakarTa Televisi menjadi salah satu media hiburan agar merasa betah di rumah. Semakin canggih televisi, maka pengalaman dan nuansa menonton pun kian menyenangkan. Hal ini bisa ditunjang lewat audio yang mantap. Pengalaman tersebut ingin dihadirkan Polytron lewat televisi LED Cinemax Soundbar. Ini adalah TV LED satu-satunya yang dilengkapi dengan

iakA / kinkeT sugaB

sia, sebanyak 54,3 persen responden mengaku menggunakan transaksi non tunai tiap harinya. “SMP 4 Pekanbaru dapat menjadi pelopor dan contoh sekolah lain untuk mendorong perwujudan LCS,” sebutnya. Dia berharap, ke depan program digital terus

speaker soundbar dan subwoofer dengan harga yang terjangkau di kelasnya. Hanya dengan menambah biaya Rp200 ribuan dari harga LED TV biasa, konsumen sudah bisa membawa pulang televisi tersebut. Adanya soundbar dan subwoofer ini, dikatakan dapat memberikan pengalaman menonton yang tak biasa. Suara yang dihadirkan menggelegar ke setiap

sudut ruangan. Di samping itu, terdapat pula pengaturan subwoofer level yang memberikan keleluasaan dalam menikmati suara bass yang optimal. Menonton film di rumah, bisa serasa di bioskop. Speaker soundbar dari Cinemax Soundbar ini dapat diletakkan secara fleksibel, baik itu di meja, atau digantung di dinding. Sehingga dapat menunjang dekorasi

dalam rumah. Untuk fitur lainnya, terdapat slot untuk HDMI input dan USB multimedia yang selalu disematkan dalam setiap TV Polytron. Selain memiliki harga yang kompetitif, Cinemax Soundbar juga memiliki jaminan garansi yang panjang. “Polytron sebagai pelopor garansi LED TV 5 tahun, kali ini juga mempersembahkan Polytron Cinemax

Soundbar dengan garansi lima tahun, termasuk panel LED-nya. Sehingga menonton menjadi lebih nyaman, tenang dan mengasyikkan,” ujar Product Manager Polytron untuk produk video, Bambang Athung, dilansir detik. com, Selasa (15/10). Polytron Cinemax Soundbar tersedia dalam berbagai ukuran, yakni mulai dari 32, 39, 43, 50 dan 55 inci. (int/mr)

UAIR ORTEM

politik

9102 SUTSUGA 8 ,SIMAK

METRO RIAU

RAbU, 16 oktober 2019

Gerindra dan Golkar lahirkan Tiga Poin Kesepakatan JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan politik ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyepakati tiga hal. Pertama, akan ada kerja sama antara Golkar dan Gerindra terkait dalam memperbaiki stabilitas politik di Indonesia. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, iklim politik terasa cukup panas hingga pemilihan umum (Pemilu) 2019. “Karena stabilitas itu penting, termasuk stabilitas keamanan di tengah kondisi perekonomian dunia saat ini dengan bagaimana kita membuat stabilitas politik di parlemen,” ujar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (15/10). Kedua, Golkar dan Gerindra sepakat untuk memperhatikan undangundang yang terkait dengan partai politik dan pemilu. Sebab, kedua partai menganggap aturan itu sebagai salah satu pondasi Indonesia. “Dan mempelajari undang-undang terkait parpol, terkait dengan pemilu legislatif, pemilukada,

dan pemilu presiden ke depan. Karena ini merupakan pondasi politik ke depan,” ujar Airlangga. Terakhir, Airlangga dan Prabowo sepakat untuk memprioritaskan kepentingan bangsa. “Golkar dan Gerindra juga lebih mengutamakan NKRI, Pancasila. Bineka Tunggal Ika, dan konstitusi,” ujar Airlangga. Pertemuannya kembali dengan Golkar, kata Prabowo, menjadi ajang nostalgia tersendiri bagi dirinya. Sebab, mantan Danjen Kopassus itu dapat dikatakan merupakan alumni dari partai berlambang pohon beringin itu. “Saya hari ini kembali ke almamater saya, saya dulu lulusan Golkar, jadi Golkar memang menyumbang banyak kader di institusi rebuplik ini,” ujar Prabowo. Ia menceritakan, ada persamaan antara Golkar dan Gerindra. Salah satunya terkait visi dan misi

ortsaS namidraK

AHY dan Edhy Prabowo Disebut-sebut Jadi Menteri

yadeS .TP

JAKARTA - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, memastikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrat masuk ke Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Saat disinggung peluang Waketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Waketum Gerindra Edhy Prabowo menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II, Ngabalin tak membantah. “Ya, mudah-mudahan, dengan izin Allah SWT mereka (AHY dan Edhy Prabowo) bisa diterima oleh bapak presiden untuk memperkuat jajaran kementerian mendatang,” kata Ngabalin, Selasa (15/10). Ngabalin mendoakan keberadaan keduanya di lingkaran pemerintah nantinya membawa Indo-

ayaJ atreK .TP puorG amatU

nesia ke arah lebih baik. Sebelumnya, Ngabalin memastikan Gerindra dan Demokrat mendapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi. “Insyaallah ada. Belum tahu berapa,” kata Ngabalin. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namebertemu T atnijT nanJokowi upmiH di telah T THW naMerdeka d urabnakeP baC Istana Jakarta. SBY bertemu Jokowi pada Kamis (10/10). Sementara Prabowo bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Jumat (11/10). Menurut Ngabalin, pertemuan kedua pimpinan parpol oposisi dengan Jokowi menunjukkan akan ada warna baru di Kabinet Kerja Jilid II. Kader dua partai tersebut bakal menjadi pembantu Jokowi lima tahun ke depan. (mr/sri)

Bawaslu Wacanakan Calon Petahana Harus Mundur pan,” sambungnya. Menurutnya, aturan calon kepala daerah petahana hanya cuti harus dikaji ulang. Abhan khawatir terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh petahana jika tidak mengundurkan diri. “Bagi jajaran pengawas akan lebih mudah pengawasan kalau sama-sama dua-duanya harus mundur. Jadi tidak ada potensi abuse of power, penyalahgunaan bagi petahana dan sebagainya,” ujar Abhan. “Jadi memang ada semacam yang satu merasa enggak adil, yang satu harus mundur, yang satu cukup cuti sama-sama jabatan politisi. Itu yang saya kira harus dikaji kembali di UU (Pilkada) 10 tahun 2016,” tandasnya. (mr/sri)

selucreH / namreH

hauB rasaP gnoisA

agrauleK & ataH

gnatnauyuY i g o l oxe l f eR

idianuJ reteP

GNOIK KET KOH .DTIT

NIY NAUK IAH MAN AYITEC

idajakuS aseD utaB tikuB

urabnakeP – VI natnauK .lJ

Ketum gerindra, Prabowo Subianto bertandang ke DPP Golkar, SSelasa (15/10). Ia pun merasa kembali ke ‘rumah’ mengingat saat ia masih menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu. (mr/detik.com) partai dalam berpolitik di Indonesia. “Kita akan berjuang untuk rakyat dengan komunikasi politik yang sedang baik dan tinggi antara partai. Ini akan membuat suasana yang baik bagi stabilitas bangsa dan negara,” ujar Prabowo. oposisi Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily menyatakan partainya me-

nyarankan agar Gerindra lebih baik tetap berada di luar pemerintahan. Pernyataan itu menyusul isu merapatnya Partai Gerindra ke koalisi pemerintahan seiring safari sang Ketua Umum, Prabowo Subianto ke sejumlah petinggi Parpol. “Kami punya pandangan, sebaiknya di era demokrasi saat ini per-

NK.M ,HS ,AKOL KIWEDOL

lu ada keseimbangan politik adalah dengan cara ada oposisi. Ada kelompok penyeimbang. Dalam konteks demokrasi itu sebaiknya menjadi penyeimbang untuk politik,” kata Ace ditemui di tengah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/11). Kendati begitu, Ace merespons baik upaya Prabowo menyambangi

mukuH rotnaK srentraP & sirdnA

sejumlah petinggi Parpol pendukung Jokowi. Kondisi tersebut menunjukkan tidak ada lagi penolakan terhadap hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Joko Widodo sebagai presiden dan Maruf Amin sebagai wakil presiden. “Saya kira itu positif. Prabowo melakukan silaturahmi ke partai pendukung pemerintah. Ini setidaknya

HS ,niffA

bisa meredakan situasi politik jelang pelantikan presiden,” kata dia. Tapi bagaimanapun, mengenai pembagian kursi menteri di kabinet menurut dia merupakan hak prerogatif presiden. Ace mengatakan Golkar memasrahkan sepenuhnya penyusunan komposisi kabinet itu kepada Presiden Jokowi. (mr/sri)

Perludem Usulkan 8 Rekomendasi Reformasi Politik JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merekomendasikan delapan langkah terhadap reformasi partai politik. Peneliti Perludem Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan langkah ini guna menekan angka koruptif dari kalangan politisi. “Masalah korupsi politik tak pernah dipandang sepele oleh masyarakat. Sebagian besar dari pelaku korupsi politik adalah mereka yang telah dipilih rakyat melalui pemilihan umum lalu memegang kekuasaan,” ujar Nisa dalam satu diskusi mengenai Habis Gelap Terbitlah Kelam, Jakarta Pusat, Selasa (15/10). Dalam diskusi tersebut ia juga memaparkan, praktik korupsi di kalangan

partai politik bukan hal tabu bahkan tren ‘lumrah’ mengingat mahalnya biaya pemilu. Sehingga langkah pertama untuk reformasi partai politik adalah syarat pembentukan dan kepesertaan pemilu harus dengan prinsip proporsional. Dalam Peraturan KPU, partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu harus melalui tahap verifikasi faktual meliputi pendataan kantor kepengurusan dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Langkah ini yang menurut Nisa harus diubah. “Cukup dengan mengumpulkan keanggotaan Parpol sejumlah nilai kursi DPRD Kabupaten yang bersangkutan. Begitu pun untuk tingkat Provinsi,”

saM sabolG nagnadugreP

Pilkada 2020

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilih Umum (Bawaslu), Abhan, menyoroti aturan calon kepala daerah petahana yang hanya cuti jika kembali maju di Pilkada 2020. Menurut Abhan, aturan tersebut tidak sebanding dengan caleg. “Soal aturan cuti bagi pertahana, ini memang di sisi lain ada ketidaksamaan antara pertahana dengan jabatan misal DPR, DPRD. Sama-sama bupati, wali kota itu jabatan politis juga. Kenapa misal kalau di DPRD kalau anggota DPRD Provinsi kabupaten kota ketika mau nyalon itu harus mundur,” ujar Abhan di Media Center Bawaslu, Selasa (15/10). “Sementara incumbent atau petahana tidak mundur, cukup dengan hanya cuti ketika sudah peneta-

/ ohS niwrE gniK A

tandasnya. Langkah kedua adalah perluasan keberadaan dan kepesertaan pemilu bagi partai lokal. Menurut Nisa, perluasan partai bisa berdasarkan basis masa. Ia mencontohkan, pada satu Provinsi atau Kabupaten masa buruh sangat besar, maka bisa saja basis itu menjadi partai politik. Ketiga, demokratisasi rekrutmen kandidat pemilu baik legislatif ataupun eksekutif. Perludem, ujar Nisa, mendesak adanya revisi terhadap undangundang partai politik yang mengatur metode rekrutmen kandidat yang akan diusulkan sebagai calon kepala daerag ataupun anggota legislatif. “Tabiat partai yang keputusannya hanya ditentukan oleh 1 atau 2 orang

saja harus pelan-pelan didemokratiskan,” ujarnya. Keempat dan kelima adalah transparansi tata kelola keuangan partai. Hal ini menurutnya penting dilakukan sebagai bentuk pencegahan politik transaksional. Keenam, peningkatan bantuan dana partai. Nisa mengamini partai politil kerap kali mengeluhkan biaya politik mahal dan sulitnya mendapatkan dana untuk menjalankan organisasi kepartaian. Ia merekomendasikan adanya sokongan dana kepada partai politik namun dengan kriteria ketat. “Dana bantuan partai hanya akan diberikan kepada partai yang melakukan metode rekrutmen calon dengan demokratis dan terbuka, melaporkan keuan-

kinkeT nosliW

eoH asakreP ordryH gnittiF & sciluardyH

akgnaN draobayaJ okoT )haysnaidrA(

itapajaG aratnuS .TP

gan secara jujur dan tepat waktu, dan memberikan pendidikan politik kepada perempuan,” papar dia. Langkah berikutnya adalah integrasi sistem keuangan partai politik dengan dana kampanye. Ia mendesak agar revisi UU partai politik mengatur integrasi dana kampanye dengan keuangan partai politik. Upaya integrasi guna memudahkan audit bagaimana alur keuangan sebuah partai politik. Terakhir adalah penguatan wewenang instansi terkait seperti PPATK, Bawaslu, perbankan. “Intinya, sistem pengawasan, pencegahan, dan penindakan mesti dibangun secara operasional dengan batas kewenangan yang jelas,” kata Nisa menyudahi pemaparannya. (mr/sri)

TO B / D T R e i f f o K e t i h W k a w u L GibranLODiminta Belajar Etika Politik Solo - Pendukung Achmad Purnomo di Pilwalkot Surakarta 2020 dengan tegas menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Gibran diminta belajar soal etika politik kepada Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Hal tersebut terkait dengan kemunculan nama putra Wali Kota Surakarta, Rheo Fernandez di Pilwalkot Surakarta. Rheo menegaskan bahwa

saya pribadi & ardumaS anauB aitutpi“Menurut C TP beretika. arethajeS rebmuS adirtiluar Ctidak TPSolo mungkinKalau ber-

dia tiga kali menolak dicalonkan menjadi anggota DPRD Surakarta. “Silakan berguru kepada Pak Rudy, di mana anak-anaknya, tidak berpolitik tidak nyaleg saat orang tuanya masih menjabat,” kata Farid, Selasa (15/10). Dia pun menilai Gibran tidak beretika jika tetap maju saat Jokowi masih menjabat presiden. Apalagi Gibran maju di

Solo, daerah asal Jokowi.

ini di Solo, temotnatsydpA/otrawnA/beda, otnaasal igtapi A/Jokowi,” pat ujar dia.

Farid khawatir jika putra Presiden Joko Widodo terpilih, maka akan muncul banyak kegaduhan yang terjadi di Solo. Akan banyak masalah nasional yang dibawa-bawa pihak tertentu ke Solo. “Kalau ini Gibran men-

jadi Wali Kota Solo yang notabene anaknya presiden, saya memperkirakan kegaduhan politik bisa dibawa oleh pihakpihak yang tidak suka Pak Jokowi ke Solo. Jadi mencari pemantik bukan di Jakarta tapi di Solo,” katanya. Banyaknya kegaduhan yang muncul, kemudian dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Lebih jauh,

hal tersebut bisa menghambat kemajuan kota. “Akan banyak kelompok yang menggunakan keterkaitan itu untuk membuat kegaduhan, dengan label politik atau agama yang akhirnya membuat tidak nyaman. Kalau mereka demo jalan, macet, banyak berita-berita hoaks dari Solo, seolaholah Solo itu ribut, jadi menghambat kemajuan,” ujarnya. (mr/sri)

Hua sHan

METRO RIAU

RAbU, 16 oktober 2019

n PUB Bodhisattva Mahasthamaprapta Pekanbaru

Kunjungi Panti Asuhan Rumah Bahagia

PEKANBARU - Menyambut Hari Besar Bodhisattva Mahasthamaprapta (Se Thian Putco ), Persamuan Umat Buddha (PUB) Bodhisattva Mahasthamaprapta Pekanbaru, Sabtu Sore (12/10) melakukan Kunjungan Kasih ke Panti Asuhan Rumah Bahagia yang beralamat di Jalan Sidorukun Gang Ilham, Kelurahan Bandar Raya, kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Menurut Ketua Persamuan Umat Buddha Bodhisattva Mahasthamaprapta, Suryanti, kunjungan kasih baik ke panti asuhan, panti jompo, dan bakti sosial lainnya merupakan agenda rutin Persamuan Umat Buddha Bodhisatrva Mahasthamaprapta yang beralamat di Jalan Sempurna Gang Flamboyan No 2 C Kelurahan Tampan, Pekanbaru. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh salah satu pengurus persamuan, Maryati kepada Pengurus Panti Tomy didamp-

ingi Pengurus Persamuan. Dalam kesempatan ini, diberikan bantuan berupa beras, telur, minyak makan, peralatan mandi dan deterjen serta pakaian layak pakai yang merupakan sumbangan dari Umat Persamuan. "Tujuan kita untuk meringankan dan saling berbagi dengan anak-anak panti serta memupuk rasa cinta kasih antar sesama. Kita bersama-sama menyalurkan sedikit rezeki untuk dibagikan kepada saudara kita yang kurang beruntung. Kegiatan seperti ini akan terus kita lak-

sanakan setiap tahunnya," ungkapnya. Lebih Lanjut Ketua Persamuan mengungkapkan, kunjungan ke panti asuhan merupakan rangkaian dari kegiatan memperingati Hari Besar Bodhisatva Mahasthamaprapta yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2019. Sehari sebelumnya, yakni tanggal 16 Oktober 2019 akan di lakukan Perayaan Hari Kathina 2563 BE/2019 yang akan di hadiri anggota Sangha Agung Indonesia dan umat akan mendanakan keperluan anggota Sangha setelah menjalani masa Vassa. “Perayaan Kathina Puja merupakan kesempatan Umat Buddha untuk berdana keperluan Anggota Sangha dan merupakan salah satu kebajikan tertinggi,” ungkap Suryanti. Dalam kesempatan ini, pengurus Panti Asuhan

Persamuan Umat Buddha (PUB) Bodhisattva Mahasthamaprapta Pekanbaru, Sabtu Sore (12/10) melakukan Kunjungan Kasih ke Panti Asuhan Rumah Bahagia.(ist) Rumah Bahagia Tommy mengucapkan terima kasih

atas kunjungan yang rutin dilakukan oleh Pengurus

Persamuan dan acara di tutup dengan doa anak-

anak panti dan foto bersama.(rls)

Selamat Atas Peresmian

RABU

AUDITORIUM JUNAIDI PERWATA

OKTOBER

2019

Oleh Jaksa Agung RI: Dr. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H

Gedung Serbaguna & Rumah Duka

Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Cabang Pekanbaru Oleh Gubernur Riau: Drs. H. Syamsuar, M.Si

Jl. H. Guru Sulaiman No. 88 - Pekanbaru

PT. BARA BENTALA INDONESIA

PT. SURYA INDAH DIESELINDO PT. SURYA INDAH SENTRA PERKASA MANUFACTURER GEMILANG MANUFACTURER OF INDA DIESEL JAKARTA OF POWER PRODUCT JAKARTA

PT. AURORA INDAH ELEKTRIK MANIFACTURER OF OMI LAMP MEDAN

PT. HARMONI CAHAYA ELEKTRIK MANIFACTURER OF OMI ELEKTRIK PART SURABAYA

PT. HANGTUAH PERKASA MOTOR

CV. CIPTA JAYA PERSADA PEKANBARU

PT. SANJAYA PRIMA MANDIRI

PT. GRAHA PRIMA ENERGY SAMARINDA

PT. SURYAMAS TRANSPORT NUSANTARA JASA ANGKUTAN CARRIER JAKARTA - PEKANBARU

PT. PROVI MEDAN

HOTEL GRAND MERCURE KEMAYORAN JAKARTA

GALAXY HOLIDAY`S TRAVEL JAKARTA

KUNGFU SEAFOOD JAKARTA

PRODUCT KYONA & OKACHI JAKARTA

PT. JAYA SENTRIKON INDONESIA PADANG

PT. PANCAMULIA MIXINDO ABADI

PT. RAJA SARANA TERNAK

TOKO MAS ASIA PAYAKUMBUH

PO KIM SAN BELAWAN

PO HING SAN BATAM

TANJUNG BALAI ASAHAN

PO TAT SAN MEDAN

PO HUAT SAN SIBOLGA

PO SIU SAN BAGANSIAPIAPI

PO HAP SAN JAKARTA

NGO CO BIO PANIPAHAN

PAYAKUMBUH

PO ONG SAN

Sambungan

METRO RIAU rabu, 16 OKTOBER 2019

Transaksi tersangka, yakni mobil Daihatsu Terios. “Barang bukti yang diamankan (sabu dan ekstasi) dalam tas besar disimpan di dalam mobil tersangka. Rencana tersangka akan membawa barang itu ke Pekanbaru,” ujar Sigit. Tersangka A merupakan warga Kota Pekanbaru yang berperan sebagai kurir pengantar narkoba dari Bengkalis dengan tujuan Pekanbaru. Saat diamankan petugas, tersangka seorang diri di dalam mobil akan menyeberang di Pelabuhan Roro Air Putih menuju Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis. Penangkapan ini dilakukan setelah Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Negeri Junjungan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, petugas mendapatkan ciriciri pelaku dan langsung

melakukan pengejaran. Tesangka akhirnya berhasil diringkus di Pelabuhan Roro Air Putih sekitar pukul 21.00 WIB. Petugas yang melakukan penangkapan pun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan. Setelah dilakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti tiga tas plastik besar diduga narkoba yang disimpan di dalam mobil. Saat dilakukan interogasi di lapangan, tersangka mengaku hanya sebagi pengantar yang diperintahkan melalui hubungan telepon seluler. “Tersangka A ini mengaku ditelepon oleh seseorang berinisial J yang berada di Pulau Bengkalis. J meminta A untuk datang ke Bengkalis menjemput barang yang rencananya akan dikirim ke Pekanbaru,” terang Sigit. Tersangka A lalu bergerak dari Pekanbaru menuju Bengkalis. Sesampainya

di Bengkalis, A menelepon J untuk meminta alamat penjemputan barang yang direncanakan. Dari komunikasi, J meminta A untuk menjemput barang tersebut di Jalan Antara, tepatnya di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis. “Transaksi dilakukan di depan Kantor DPRD Bengkalis. Setelah menerima barang sebanyak tiga tas besar, tersangka A membawa barang tersebut menuju pelabuhan Roro untuk kembali ke Pekanbaru. Saat sampai di pelabuhan petugas yang mengetahui ciriciri tersangka langsung melakukan penangkapan,” jelas Sigit. Sigit juga menyebutkan bahwa tersangka A berencana menyerahkan barang haram itu kepada seseorang di Pekanbaru. Sigit menegaskan, pihaknya akan membongkar jaringan tersangka. (zul)

sia Raya (Gerindra). Menjelang diangkat menjadi bupati, Supendi sempat dijadikan Pelaksana Tugas Bupati Indramayu. Setelah bekerja sendiri tanpa pendamping selama enam bulan, kini Supendi didampingi Taufik Hidayat sebagai wakil bupati. Taufik dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam rapat paripurna pada Jumat, 9 Agustus 2019. Sebelumnya, Supendi sempat manjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Indramayu dan pernah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Supendi pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Gabus Wetan Cikedung pada 1989. Dia juga pernah menjabat Camat Kroya pada 1993-1998. Pada tahun 2000-2002, Supendi menjadi Kepala Bidang Bappeda, dan menjadi Kepala Kantor Pemuda Olahraga pada 2003. Supendi juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Supendi memiliki harta sebesar Rp8,5 miliar. Harta Supendi itu terdiri dari tanah dan bangunan sejumlah Rp8,45 miliar yang tersebar di daerah Indramayu dan Bandung. Ada pula tiga unit mobil senilai Rp1,1 miliar. Selain itu, Supendi memiliki harta bergerak sebesar Rp682 juta dan kas senilai Rp164 juta. Namun dia juga tercatat memiliki hutang sejumlah Rp1,8 miliar. Sehingga harta yang terakhir dilaporkan pada 30 Maret 2019 berjumlah Rp8,5 miliar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan tertangkapnya Supen-

di dalam OTT KPK. Tjahjo mengaku bingung dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. “Ya selalu saya mengatakan ini yang terakhir, yang terakhir tapi kok ya terus,” kata Tjahjo. Tjahjo mengatakan, penangkapan Supendi ini membuat jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi mencapai 119 kasus. Ia menyebut sudah berusaha mencegah korupsi dengan turun ke semua provinsi, bersama dengan KPK. Tiap kepala daerah sudah diwanti-wanti untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi. Bahkan ironisnya, kemarin pagi Kemendagri juga sudah mengumpulkan Sekretaris Daerah juga Bappeda dari seluruh kabupaten di Indonesia, untuk mendapat arahan agar menjauhi korupsi. “Juga ada pengarahan dari Pak Agus, Ketua KPK. Setelah (kasus) Lampung Utara, saya berharap selesai. Ternyata masih ada lagi,” kata Tjahjo. Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Agung ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring OTT KPK pada Minggu (6/10) malam. Mendagri mengatakan, dalam situasi seperti ini, tak bisa menyalahkan partai politik yang mengusung kepala daerah. Yang salah juga bukan pemerintahannya. Ia menilai yang harus disalahkan dalam korupsi adalah pelaku itu sendiri. “Oknumnya, pelakunya. Mudah-mudahan semua mengikuti media, membaca berita jadi saling hati-hati. Saling mengingatkan di antara kita. Saya sama Pak Dirjen juga saling mengingatkan. Terus. Hati-hati, jangan ada monopoli,” katanya. (mr/fjr)

lah lowongan untuk guru sebanyak 63.324 formasi, pegawai kesehatan 31.756 formasi, pegawai teknis fungsional 23.660 formasi, pegawai teknis lainnya 28.767 formasi, dan dosen 2.194 formasi. Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan bahwa setelah proses pengumuman dilakukan maka tahapan pendaftaran hingga seleksi akan dimulai pada November. “Proses seleksi administrasi pada bulan Desember dan seterusnya,” katanya pada Kamis (3/10) lalu. BKN memprediksi peserta seleksi penerimaan tahun ini akan mencapai 5,5 juta orang. Sebagai bandingan pada pelaksanaan seleksi CPNS 2018 total pelamar mencapai 3.636.251

juta orang. Rinciannya untuk pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 orang dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791 orang. Selanjutnya formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 orang dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208 orang. BKN Tak Pernah Kerja Sama Try Out BKN menegaskan tidak pernah melakukan try out seleksi CPNS 2019. Apalagi try out yang dilakukan bekerja sama dengan salah satu pihak dengan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT). BKN menegaskan kasus yang terjadi di Provinsi Riau sebenarnya sudah diperingati penyelenggara setempat. “BKN TIDAK PERNAH bek-

Februari Menurut Agus, selain Supendi, petugas mengamankan ajudan Supendi, pegawai, rekanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indramayu, serta pejabat Dinas PUPR. Agus Rahardjo mengatakan, Supendi ditangkap terkait proyek di Dinas PUPR Indramayu. Dalam OTT tersebut, petugas juga menyita uang. “Uang sekitar seratusan juta, sedang dihitung,” katanya seperti dilansir tempo.co. Sementara itu, dua ruangan di Kantor Dinas PUPR Indramayu juga disegel menyusul OTT tersebut. Petugas pun melakukan penggeledahan. Dua ruangan yang disegel KPK adalah ruang kepala dinas dan sekretaris dinas. Di depan kedua ruangan tersebut terpasang segel KPK dan kertas bertuliskan ‘Dalam Pengawasan KPK’. Para pegawai bungkam ketika ditanya keberadaan Kepala Dinas PUPR Indramayu, Omarsyah. “Saya kurang tahu,” ucap seorang pejabat Dinas PUPR. Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status hukum dan perkara terhadap delapan orang yang kena OTT KPK tersebut. Hingga berita ini dilansir, KPK belum menggelar konferensi pers atas OTT itu. Supendi baru saja dilantik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi Bupati Indramayu pada 7 Februari 2019. Supendi menggantikan Anna Sophanah yang mengundurkan diri pada 30 Oktober 2018. Sebelumnya, Anna Sophanah menjadi Bupati Indramayu sejak 2010 didampingi Supendi. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015, Anna dan Supendi kembali terpilih untuk periode 20162021. Keduanya diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Gerakan Indone-

Seleksi

Sebelumnya, KemenPAN-RB menyebut tahun ini akan dibuka lowongan CPNS untuk 197.111 formasi. Berdasarkan dokumen kebijakan rekrutmen CPNS 2019 dari KemenPAN-RB yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian beberapa waktu lalu, formasi tersebut terdiri dari 37.854 untuk pemerintah pusat dan 159.257 untuk pemerintah daerah. “Totalnya 197.111. Ya itu (formasi) untuk seluruhnya, pusat dan daerah. Untuk pusat semuanya 37.854, kemudian untuk daerah 159.257,” jelas Sekretaris KemenPAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji dalam Rakornas tersebut. Dalam formasi CPNS kali ini pemerintah akan memprioritaskan untuk tenaga teknis di lapangan. Adapun rinciannya ada-

RATUSAN SUPORTER UNJUK RASA USAI TIMNAS INDONESIA DITAKLUKKAN VIETNAM Ratusan suporter Indonesia berunjuk rasa usai Timnas Indonesia ditaklukkan Vietnam dengan skor 1-3 dalam laga Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (15/10). (antara)

Gerindra Siapkan 2 Calon Menteri Kabinet Jokowi

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arief Poyuono mengatakan peluang Gerindra masuk ke koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencapai 98 persen. Partai besutan Prabowo Subianto itu hampir pasti merapat ke pemerintahan periode kedua Jokowi. Meski begitu, Gerindra baru akan mengambil keputusan dan mengumumkan sikap resmi arah politik partai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerindra yang akan digelar 15-17 Oktober 2019. “Nanti keputusan itu akan diambil pada Rakernas,” kata Arief seperti dilansir tempo.co, Selasa (15/10). Gerindra juga sudah menyiapkan dua kadernya untuk masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni Edhy Prabowo dan Fadli Zon. Dua orang ini dinilai merupakan kader terbaik dan berpengalaman di bidang ekonomi, pertanian, dan pemerintahan. “Pak Prabowo pasti sadar harus menempatkan kader terbaik dan terpercaya untuk membantu pemerintah. Tapi semua terserah Presiden Jokowi,” ujar Arief. Sumber yang mengetahui proses penyusunan kabinet mengatakan besar kemungkinan Gerindra bakal mendapat minimal dua kursi menteri. Ia membenarkan nama yang masuk dalam daftar calon menteri adalah Edhy dan Fadli. Edhy diproyeksikan sebagai Menteri Pertanian. Sedangkan Fadli diproyeksikan sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pertahanan. Arief mengatakan, nama Edhy dan Fadli sudah masuk dalam daftar prioritas calon menteri. Pengalaman Edhy memimpin Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi pertanian, dan Fadli sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Pemerintahan, menjadi pertimbangan utama. “Edhy dan Fadli sudah tak usah diragukan lagi,” ujar Arief. Hingga berita ini dilansir, baik Edhy maupun Fadli Zon belum memberikan keterangan ihwal namanya yang disebut masuk sebagai calon menteri tersebut. Namun, dalam beberapa kesempatan, keduanya menyatakan akan tunduk ke-

pada apapun keputusan dan penugasan yang diberikan Prabowo Subianto. Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersoalkan kehadiran Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menjelaskan maksud Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang menyebut Gerindra makmum masbuq dalam koalisi Jokowi. Istilah ini dikaitkan dengan jatah menteri di Kabinet Jokowi Jilid II. Menurut Jazilul, makmum masbuq adalah jamaah salat yang datang belakangan sehingga duduknya pun di barisan belakang. “Masak (terlambat) duduknya di depan. Makmum masbuq juga mengulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh yang tidak terlambat. Ditanya komitmennya dulu,” ucapnya, kemarin. Sebelumnya, seusai menemui Prabowo Subianto pada Senin (14/10) malam, Muhaimin menyatakan menerima Gerindra yang sebelumnya rival dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 bergabung ke koalisi Jokowi. Ia menyebut Gerindra dengan istilah makmum masbuq. “Iyalah, enggak apa-apa (masuk koalisi Jokowi). Tapi, ibarat kalau kita sedang salat itu ada imam dan makmum. Nah, makmum yang datangnya belakangan itu namanya makmum masbuq,” ujar Muhaimin lalu kabur menaiki tangga Kantor Pusat PKB di Jakarta Pusat. Prabowo sendiri belakangan getol safari politik ke sejumlah ketua umum partai koalisi Jokowi. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarmoputri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, Muhaimin Iskandar, dan sore kemarin bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Jazilul mengibaratkan makmum yang datang duluan dan berada di baris terdepan layak mendapat unta. Ia berharap Presiden Jokowi mengutamakan partai yang lebih dahulu bergabung dalam Kabinet Jokowi Jilid II. “Kalau dianalogikan

dengan makmum masbuq, ya seperti itu. Yang datang belakangan ya dapat jatah belakangan,” ucap petinggi PKB tersebut. Akbar Bocorkan Calon Kabinet Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung enggan berspekulasi terkait peluang Ketum Golkar Airlangga Hartanto masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi Jilid II. “Itu hak prerogatif presiden,” ujarnya, kemarin. Akbar mengatakan, partai berlambang pohon beringin itu tidak dalam posisi untuk turut campur tangan dalam meracik komposisi kabinet. Mantan Ketua DPR itu menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi terkait nama-nama yang nantinya masuk dalam susunan Kabinet Jokowi Jilid II. Namun, Akbar mengaku telah mendengar sejumlah informasi terkait struktur kabinet Jokowi-Ma’ruf. Ia mengatakan, para kandidat menteri nantinya akan diisi oleh orang-orang dari latar belakang partai dan profesional. “Beliau sudah menyebut-nyebut bahwa ada orang -orang yang mewakili profesional, ada orangorang yang mewakili partai 55-45 persen,” ujar Akbar. Lebih lanjut Akbar mengatakan bahwa yang yang terpenting saat ini adalah orang-orang yang masuk dalam Kabinet Jokowi Jilid II harus memiliki kompetensi, integritas serta kualitas yang tinggi agar dapat membantu kerja presiden dan wakil presiden secara maksimal nantinya. “Itu yang penting untuk bisa menjamin beliau (Jokowi) bisa melanjutkan misi yang telah diwujudkan dalam lima tahun yang lalu untuk lima tahun yang akan datang, dengan harapan beliau meninggalkan satu legacy, suatu kenangan yang akan selalu kita kenang dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara,” ujarnya. Pengamat politik Arif Nurul Imam berpendapat menteri dari kalangan profesional pada Kabinet Jokowi Jilid II akan lebih loyal kepada Jokowi dibandingkan menteri dari kalangan partai politik. “Menteri dari kalangan profesional tidak punya loyalitas ganda antara parpol

dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja,” katanya. Menurutnya, hal itu sebagai sesuatu yang positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya. Kabinet Jokowi Jilid II yang akan segera ditetapkan Presiden Jokowi pun diharapkan dapat diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi. Direktur Indostrategi ini menilai, kriteria tersebut sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Jokowi Jilid II agar kebijakan antarkementerian tidak tumpangtindih dan saling bertolak belakang. “Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi,” ujar Arif. Artinya, tambah Arif, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi. “Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi,” katanya. Presiden Jokowi sendiri menyatakan telah selesai menyusun kabinet pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Namun Jokowi menyebut masih terbuka untuk mempertimbangkan perubahan susunan kabinet di detik-detik terakhir pengumuman jajaran pembantunya. “Sudah (rampung susun kabinet),” kata Jokowi, beberapa waktu lalu. Jokowi tak membeberkan nama-nama yang telah ia pilih untuk menduduki kursi menteri dan lembaga negara lain untuk lima tahun ke depan. Nama-nama menteri dan pejabat negara lain yang masuk dalam kabinet, disebut Jokowi akan diumumkan pada hari pelantikan Jokowi-Ma’ruf pada 20 Oktober 2019 atau sehari setelah pelantikannya. “Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan mungkin sehari setelah pelantikan. Insyaallah semuanya sudah kita siapkan,” ujarnya. (mr/fjr)

UAS Mengundurkan Diri dari PNS PEKANBARU - Ustaz Abdul Somad (UAS) mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau. Langkah ustaz kondang itu pun mengejutkan pihak UIN. “Iya benar, UAS mengundurkan diri sebagai tenaga pengajar sebagai PNS di Kampus UIN. Ini ada surat resminya,” kata Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Riau, Prod DR Ahmad Supardi MA, Selasa (15/10). Ahmad tidak bisa menyebutkan secara pasti kapan surat pengunduran diri UAS tersebut diserahkan ke pihak Rektorat UIN Suska. Namun yang pasti surat pengunduran diri ustaz yang sedang berkuliah S3

di Sudan tersebut sudah diterima rektorat. “Saya lupa tanggal berapa surat pengundurannya. Tapi beberapa waktu yang lalu lah. Saya lagi di Bogor ini,” kata Ahmad seperti dikutip dari detikcom. UAS memilih mundur dengan alasan kesibukan. “Dalam surat pengunduran diri UAS menyebutkan karena kesibukan,” kata Ahmad. Ia mengatakan, saat ini UAS banyak berdakwah di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kondisi tersebut membuatnya tidak bisa memenuhi jam mengajar di Kampus UIN Suska. “Sebagai dosen kan ada kewajiban mengajar (di kampus). Karena kesibukankesibukan itu, beliau bilang tidak bisa aktif proses belajar-mengajar,” kata Ahmad.

Surat pengunduran diri UAS, sambung Ahmad, tidak diserahkan langsung, melainkan diserahkan oleh orang dekat UAS ke kampus. “Tidak (bukan UAS langsung). Surat itu diserahkan melalui orang dekatnya. Selembar surat saja, di atas meterai Rp 6.000,” kata Ahmad. Ahmad menjelaskan, surat pengunduran diri UAS masih diproses di pihak rektorat. Nantinya jika sudah selesai, akan dilaporkan ke Kementerian Agama (Kemenag). “Belum (ke Kemenag). Ini kan sedang kita proses sekarang, iya (masih) di internalnya UIN,” kata Ahmad. Kehilangan UIN Suska Riau merasa kehilangan UAS. “Kami sangat kecewa sekali beliau mundur. Dia itu kan

aset kita. Kita cukup menyayangkan lah, kita sangat kehilangan. Tapi ini kan juga pilihan. Jangankan beliau (UAS), Hatta kan (Mohammad Hatta) pernah mundur jadi wakil presiden kan. Kan tak ada masalah, itu pilihan,” kata Ahmad. Ia mengatakan, pihak kampus merasa sedih saat UAS menyatakan mundur. Namun pihak kampus disebutnya memahami tugas UAS yang dibutuhkan umat di berbagai tempat. “Kami sangat bersedih. Tapi kami memahami tugas-tugas beliau kan sangat dibutuhkan umat di manamana. Sementara kewajiban PNS kan ada yang tak bisa ditolak. Karena mengajar itu wajib, kalau tak mengajar menjadi persoalan, ada sanksi administrasi,” jelas Ahmad lagi. (mr/fjr)

erja sama dg pihak mana pun yg menyelenggarakan try out seleksi CPNS dg CAT. Penyelenggara di Prov Riau sdh diperingatkan agar tidak me-

makai gambar yg mirip (impersonate) logo CAT BKN. Masih memaksa, jgn salahkan mimin jika datang ke TKP bersama polisi,” tulis BKN dalam

akun media sosialnya seperti dilansir tempo.co. Sejauh ini, diketahui BKN hanya menyelenggarakan simulasi Ujian CAT secara gratis di berbagai

lokasi pada Agustus lalu. Selain itu, tidak akan ada lagi simulasi atau try out selain tes diadakan oleh BKN sebagai penyelenggara ujian CAT CPNS. (mr/fjr)

derap nusantara

METRO RIAU

RAbU, 16 oKToBeR 2019

Ganggu Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin Tindakan Inkonstitusional JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah menegaskan segala upaya yang mengganggu pelantikan Joko WidodoMa'ruf Amin sebagai tindakan inkonstitusional. Ia menilai Jokowi-KH Ma'ruf Amin merupakan presiden dan wakil presiden terpilih dari produk Pemilu 2019 yang sah dan konstitusional. "Jokowi dan Ma'ruf Amin adalah produk dari Pemilu, yang sah dan konstitusional, sehingga berbagai upaya mengganggu pelantikan terhadap Joko Widodo dan Ma'ruf Amin merupakan tindakan inkonstitusional," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/10). Ia mengatakan, Indonesia sebagai

negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum telah memastikan bahwa sistem politik presidensil harus dijaga dalam lima tahun ke depan. Menurut dia, kekuasaan pemerintahan selama lima tahun tersebut tidak boleh dijatuhkan karena alasan politik apapun. "Sebagai negara demokrasi yg berdasar atas hukum, bangsa Indonesia telah memastikan bahwa sistem pemerintahan presidensil yang dianut akan memastikan setiap presiden yang telah dipilih dalam sebuah Pemilu yang demokratis wajib dijaga fix term kekuasaan pemerintahan selama 5 tahun dan tidak boleh dijatuhkan karena alasan

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. (Ant)

politik," ujarnya. Selain itu menurut dia, upaya-upaya kekerasan seperti aksi-aksi terorisme dan penyerangan terhadap pejabat negara harus dilawan. Hal itu menurut dia karena perilaku tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi dan hukum di Indonesia. "Bangsa Indonesia tidak boleh gentar menghadapi aksi terorisme. Sudah jelas bahwa tujuan dari terorisme adalah membuat rasa takut," katanya. Ketua DPP PDIP itu menilai yang menjadi target atau sasaran adalah pejabat negara dan itu tidak bisa dilepaskan dari doktrin thoghut dan aimmatul kufr (pemimpin kafir).

Menurut dia, dari doktrin itu, aparat dan penyelenggara negara dianggap menghalangi tujuan kelompok teror mewujudkan Daulah Islamiyyah. "Bangsa Indonesia tidak boleh gentar menghadapi aksi terorisme, sudah jelas bahwa tujuan dari terorisme adalah membuat rasa takut," ujarnya. Basarah juga meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aksi teror. Menurut dia, kejadian penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto menunjukkan bahwa pelaku bisa mendekat kepada target tanpa ada deteksi dini dari aparat. (Ant)

n Akibat Kebakaran Tesso Nilo

Konflik Gajah Sumatera Dengan Manusia di Riau Meningkat Salah satu gajah Sumatera liar yang masuk ke kebun warga Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, akibat kebakaran di habitatnya di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). (Ant)

PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tesso Nilo menjadi salah satu pemicu meningkatnya konflik gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) dengan manusia di Provinsi Riau pada tahun ini. "Akibatnya gajah-gajah di habitatnya keluar dari habitatnya. Itu memang jalur pergerakan mereka untuk mempertahankan diri, untuk mencari makan jauh dari asap," kata Kepala Bidang Wilayah I Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Hansen Siregar, Senin (14/10). Ia menjelaskan pada awal Oktober ada kawanan 17 ekor gajah Sumatera liar yang masuk ke permukiman warga di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar. Mereka merupakan kawanan gajah yang berasal dari kantong gajah Tesso Nilo. Akibat kebakaran Tesso Nilo yang menimbulkan asap pekat, satwa dilindungi itu bergerak ke luar habitatnya dan masuk permukiman dan perkebunan warga. "Bahkan ada empat ekor gajah yang sempat menyeberangi Sungai Kampar Kiri," ujarnya.

Ia mengatakan tim rescue dari BBKSDA Riau berupaya untuk menghalau kawanan gajah liar itu masuk ke kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, agar tidak mengakibatkan kerugian dari dua belah pihak. Selain itu, Hansen menambahkan pada dua pekan lalu tim BBKSDA Riau juga menghalau kawanan gajah liar yang masuk ke Desa Rantau Kasih di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Satwa bongsor itu juga berasal dari Tesso Nilo. "Kita sudah lakukan mitigasi konflik, gajah tersebut diarahkan ke habitatnya di Tesso Nilo," ujarnya. Tesso Nilo merupakan salah satu kantong gajah terbesar yang jadi habitat satwa dilindungi itu di Provinsi Riau. Namun, perubahan bentang alam akibat berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan dan permukiman, membuat gajah-gajah liar kerap bersinggungan dengan manusia. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada dua bulan terakhir di Taman Nasional Tesso Nilo juga membuat gajah liar kerap keluar dari habitatnya untuk mencari tempat yang aman dari asap. (Ant)

Kabut Asap Semakin Pekat, Jambi Liburkan Sekolah

Siswa SD di Jambi gunakan masker saat melakukan aktifitas di luar ruangan. (Ant)

JAMBI - Kabut asap yang terjadi di Kota Jambi semakin pekat. Pemerintah Kota Jambi kembali mengambil kebijakan meliburkan sekolah PAUD dan Taman Kanakkanak, negeri dan swasta sederajat di kota itu, Selasa (15/10). Melalui siaran pers yang dirilis pemerintah kota itu pada Senin (14/10) malam, kebijakan pemerintah kota itu meliburkan sekolah berdasarkan data Air Qualiity Monitoring System (AQMS) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, dimana kondisi kualitas udara dalam 24 jam terakhir berada di atas baku mutu, berfluktuasi dari kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Juru Bicara Kota Jambi Abu Bakar mengatakan kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan kondisi udara sebagaimana amanat maklumat Wali Kota Jambi nomor 180/179 /HKU/2019 tentang antisipasi dampak kabut asap. Dengan memperhatikan hal itu, pemerintah kota itu meliburkan siswa PAUD dan TK selama empat hari, mulai dari

tanggal 15-18 Oktober 2019. Sementara, untuk siswa SD dan SMP negeri dan swasta sederajat pada hari Selasa-Rabu, 15-16 Oktober 2019 tetap masuk sekolah namun jam masuk sekolah diundur menjadi pukul 08.30 WIB. Selain itu kegiatan olahraga dan kegiatan lainnya di luar sekolah, untuk sementara waktu ditiadakan. "Sebagai pencegahan dini dampak kabut asap maka kepada siswa, guru dan karyawan Tata Usaha (TU) sekolah diimbau menggunakan masker selama perjalanan dan beraktifitas di sekolah," katanya Selama kabut asap menyelimuti kota itu, pihak sekolah diminta aktif melakukan pemantauan kondisi udara melalui data realtime AQMS/ DLHD Kota Jambi, yang direlease Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Humas Pemerintah Kota Jambi melalui saluran-saluran komunikasi, seperti sambungan telepon, pesan singkat whatsapp, media sosial maupun media massa. (Ant)

PEKANBARU - Provinsi Riau berpotensi tidak bisa mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,3 triliun, dari total alokasi tahun ini yang sebesar Rp1,9 triliun, jika pengajuan berkas pencairan tahap II tidak digesa. "Batas akhir penyampaian upload persyaratan penyaluran DAK Fisik dari pemdapaling lambat tanggal 21 Oktober 2019," kata Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Bakhtaruddin di Pekanbaru, Sabtu (12/10). Melihat batas waktu hanya 10 hari lagi, pemda diminta segera mengajukan pencairan tahap II sehingga selanjutnya untuk pencairan tahap III tidak terkendala. "Kami berharap dan optimis semoga

pemda bisa mengejar," ujarnya. Pihaknya selalu mengingatkan dan mengimbau pemda 12 kabupaten/kota termasuk Pemprov Riau agar segera melengkapi syarat yang diperlukan guna pencairan DAK Fisik. Ia merinci realisasi DAK Fisik di Riau hingga kini baru Rp668,95 miliar atau 34,3 persen dari pagu Rp1,9 triliun. Jumlah ini sangat minim dan tidak sesuai target salur per tahapan yang sudah diploting. Menurut dia, kegagalan pemda dalam mencairkan DAK Fisik itu selalu masalah klise yakni terlambat mengajukan berkas. Padahal, syarat dan tahapan sudah disosialisasikan sejak awal tahun anggaran dan berjenjang. Walau disayangkan, setiap ada pertemuan bukan

Koopssus, Pasukan Elite TNI Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai pasukan elite baru bernama Komando Operasi Khusus (Koopssus) yang bertugas menanggulangi aksi-aksi terorisme. Personel Koopssus adalah prajurit-prajurit pilihan yang berasal dari pasukan khusus tiga matra (darat, laut dan udara). (Ant)

Riau Berpotensi Gagal Salur DAK Fisik Rp1,3 Triliun

Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Bakhtaruddin (tengah). (Ant)

kepala OPD yang yang hadir. "Kita sudah dorong ini ada dana tetapi tetap saja minim, karena dalam tiap rapat kepala OPD gak hadir, yang hadir malah stafnya," keluhnya. Kondisi ini membuatnya prihatin atas minimnya realisasi DAK Fisik tahun 2019, padahal ini ditujukan untuk infrastruktur yang berpengaruh pada perekonomian. Menurutnya, hal ini sebenarnya hanya masalah kedisiplinan. Apabila mereka mampu memanfaatkan akan bisa walaupun ada hambatan karena SDM. "Tetapi itu tidaklah hal yang signifikan karena syaratnya mudah. Pencairan DAK Fisik tahap I ada data lelangnya, jika hendak memasuki tahap II harus cair dulu tahap I karena bantuan

ini sistemnya berbasis kinerja. Dimana penyaluran per tahapnya tergantung realisasi sebelumnya. Ini masalah kemampuan dan kelalaian pemda dalam mengajukan anggaran. Kita akan terus memberi peringatan kepada OPD," tuturnya. Sejak awal tahun ini hingga September 2019 telah terjadi gagal salur DAK Fisik sebesar Rp204, Rp78 miliar akibat pemda tidak mengajukan syarat administrasi. "Gagal salur dana transfer pusat tersebut sangat disayangkan, mengingat di saat melambatnya perekonomian dan rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau, terdapat stimulus fiskal berupa dana dari pusat, namun tidak termanfaatkan dan akhirnya hangus," ucap Bakhtaruddin. (Ant)

OTONOMI

METRO RIAU rabu, 16 OKTOBER 2019

xxxx

Menggali Potensi Memacu Prestasi

n Hari Pertama

1.648 Wajib Pajak Manfaatkan Penghapusan Denda

PEKANBARU - Sebanyak 1.648 wajib pajak (warga) memperoleh penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) pada hari pertama pelaksanaan program pemutihan denda pajak kendaraan, Selasa (15/10). Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putrayana di Pekanbaru. “Pengajuan penghapusan denda pajak didominasi oleh kendaraan roda dua sebanyak 1.250 unit atau hampir 76 persen, sedangkan sisanya adalah kendaraan roda empat sebanyak 398 unit,” terangnya. Dengan begitu, sebut Indra Putrayana, total tambahan penerimaan pajak yang diperoleh sebanyak Rp1,654

miliar dan denda yang diputihkan mencapai Rp560 juta. “Secara umum pelayanan Samsat hari ini berjalan normal dan terdapat peningkatan wajib pajak yang dilayani sekitar 15 persen dari hari biasa,” ujarnya. Samsat se-Riau melayani pemutihan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor hingga 14 Desember 2019. “Kami berharap dan mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program

penghapusan denda pajak ini dengan mendatangi Samsat terdekat untuk membayar pajak yang sudah menunggak. Karena sudah ada keringanan, denda diputihkan,” kata Indra Putra Yana. Dengan demikian apabila masyarakat tertib membayar pajak, Indra pun berharap penerimaan pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk daerah meningkat. “Di samping itu, program pemutihan denda pajak ini sekaligus bertujuan untuk memperoleh data aktual objek pajak melalui pemutakhiran data kendaraan,” tuturnya. Untuk diketahui, pemberlakukan penghapusan denda pajak tersebut diberi-

kan kepada wajib pajak kendaraan bermotor R2, R4 dst, termasuk kendaraan milik pemerintah, angkutan umum dan alat berat/alat besar. Adapun denda yang akan dihapuskan adalah akibat keterlambatan pembayaran

pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor. Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak saja, sedangkan seluruh denda yang timbul hingga berakhirnya program ini dihapuskan. Untuk pelayanan pengha-

pusan denda ini, masyarakat dipersilahkan menghubungi unit-unit pelayanan Samsat terdekat, termasuk Samsat Keliling dan Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik Pekanbaru. Sebagai informasi, pelaksanaan program yang

sama pada tahun 2018 yang lalu menghasilkan tambahan penerimaan daerah sebesar lebih dari 47 miliar rupiah. Sedangkan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program tersebut tercatat lebih dari 27.000. (mr/sri)

DJBC Canangkan Zona Integritas PEKANBARU - Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Provinsi Riau mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kanwil DJBC Riau, Selasa (15/10) di Aula Media center DJBC Riau. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Riau, Hartono mengatakan, saksi dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani ini adalah Gubernur Riau langsung dengan Kapolda Riau, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Kejaksaan Tinggi Riau. Hartono mengatakan, zona integritas yaitu

predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jabatannya memiliki komitmen. “Komitmen mereka itu untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Bebas Birokrasi dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khusunya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” sebut Hartono. Hartono menjelaskan bahwa Pencanangan Zona integritas menuju WBBM merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan. “Seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar dapat melakukan akselerasi pembangunan zona in-

tegritas menuju WBK dan WBBM dengan target di tahun 2020 seluruh kantor dibawah Kementerian Keuangan harus sudah mengajukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dam WBBM,” terangnya. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJBC Riau berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Kanwil DJBC Riau,ujarnya. “Tujuan dari perancanangan ini adalah menyampaikan kepada publik tentang komitmen Kanwil DJBC Riau untuk mewujudkan WBK dan WBBM,” pungkasnya. (rvo)

WaKil Gubernur Riau, H Edy Natar Nasution menerima audiensi DPW Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Badan Advokasi Indonesia (LPK RI BAI) Riau, Selasa (15/10). (hmspemprov)

Gubri akan Pertanyakan Kelangkaan Premium ke Pertamina PEKANBARU - Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium mengalami kelangkaan di Kota Pekanbaru beberapa hari ini. Atas kelangkaan itu, Gubernur Riau, H Syamsuar segera menanyakan ke PT Pertamina. “Nanti saya akan coba check terkait langkanya BBM (Premium) ini. Apa kendalanya sampai-sampai premium di sebagian wilayah Pekanbaru sulit dicari,” kata gubernur, Selasa (15/10). Terkait kelangkaan itu, Gubri sempat bingung karena belum mendapatkan laporan tentang kelangkaan premium di Pekanbaru. “Nanti kami

akan coba menghubungi pihak PT Pertamina melalui telephone dan menanyakan atau memastikan supplay Premium ada apa tidaknya,” tegas Gubri. Kelangkaan premium menuai keluhan masyarakat. Ade salah satu warga yang tinggal di jalan Jendral Pekanbaru, mengaku dirinya sulit mendapatkan premium di SPBU. “Premium di SPBU sering kosong. Tak hanya di satu SPBU saja tapi juga SPBU lainnya. Lebih memilih premium karena harganya murah dibandingkan BBM jenis lainnya,” kata Ade. Ade juga menjelaskan, dia jadi sering mengisi BBM di penjual BBM ecer-

an kendati harganya relatif lebih mahal. “Nanti kalau udah biasa ngisi BBM seperti Pertalite/Pertamax,pas uang kritis isi BBM premium motor jadi mampet/ mogok,dan kebanyakan motor gitu,” ungkapnya. Dia berharap kondisi ini menjadi perhatian pemerintah setempat. “Tolong pemerintah memperhatikan kondisi ini. Mengingat premium sangat dibutuhkan masyarakat. Jangan buat masyarakat susah dan terbebani,” tutupnya. Dilansir dari Tribunpekanbaru.com, seorang pengawas di sebuah SPBU Jalan Arifin Achmad, Rio Donal, mengatakan selama ini pasokan premium setiap

hari lancar dari Pertamina, namun sebelumnya SPBUnya bisa mendapatkan 16 ribu Kl/hari, kini hanya 8 ribu Kl/hari. “Biasanya siang truk tangki pertamina sudah masuk, tapi paling delapan jam kemudian atau satu sift, premiumnya sudah habis lagi,” kata Rio. Menurutnya, pengendara yang sudah terlanjur masuk ke SPBU dan menemukan premium sudah habis, biasanya akan beralih menggunakan pertalite, “Memang omzet SPBU turun akibat pengurangan jatah premium ini, tapi masih bisa terbantu dengan penjualan pertalite,” tambah Rio. (rvo)

PEKANBARU 10 149 Warga Terjaring OTT Satgas Kebersihan METRO RIAU

RAbU, 16 okToBeR 2019

PEKANBARU - Sejak Januari hingga Oktober 2019, sudah 149 warga Kota Pekanbaru terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Mereka kedapatan membuang sampah sembarangan.

Ada juga warga yang membuang sampah di luar jam yang dibolehkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Wa-

likota (Perwako) Nomor 134 Tahun 2018 disebutkan jadwal pembuangan sampah mulai pukul 19.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkun-

gan DLHK Pekanbaru, Rubi Adrian, mengatakan, warga yang terjaring umumnya membuat sampah di luar waktu yang sudah ditetapkan. “Kami jaring mereka karena buang sampah di

luar jadwal,” kata Rubi, Selasa (15/10). Selain mendata warga yang membuang sampah, petugas juga menyita KTP. Identitas diri warga yang terjaring OTT ditahan sampai yang bersangkutan membayar denda. Ia menyebut, masih ada warga yang terjaring enggan membayar denda. Jumlah pelanggar yang belum bayar denda sebanyak 72 orang sedangkan jumlah pelanggar yang membayar denda mencapai 77 orang. Tim Satgas Kebersihan terus menindak pelaku buang sampah sembarangan. Ia menyebut besaran denda tergantung volume sampah yang dibuang. Besa-

ran minimal denda bagi pelanggar yakni Rp 250.000. Saat ini, jumlah personel Satgas Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru sebanyak 75 orang. Mereka menyebar di 37 titik yang ada di Kota Pekanbaru. Satu titik ada dua hingga tiga orang petugas yang berjaga. Tim bergantian mengawal puluhan titik yang ada. Tim Satgas Kebersihan DLHK ini sudah bertugas sejak 2017. OTT baru berlangsung sejak akhir 2018. Keberadaan Satgas Kebersihan ini untuk memberi efek jera agar tahu jadwal buang sampah dan tempat buang sampah semestinya. (del)

DRPD Sebut Hak Anak Belum Terpenuhi KUPAS HOAX - Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, memberikan paparan terkait bahaya hoax dan penegakan hukum bagi masyarakat di seminar bertema "Mengenal Tools Google untuk Filter Informasi dan Hoaks di Era Disrupsi" yang digelar RIAUONLINE.CO.ID di Hotel The Zuri, Pekanbaru, Selasa (15/10). (lda)

n Cegah Kecelakaan Lalu Lintas

Polda Riau Terapkan Gakkum Edukatif

PEKANBARU - Direktorat Lalu Lintas Polda Riau akan menggelar Operasi Zebra 2019 pada akhir Oktober 2019. Dalam penindakan, polisi mengedepankan mengedukasi dengan cara membeberkan pentingnya alat kelengkapan saat berkendara ke setiap pengendara di jalan. “Kami akan lebih menggunakan pola penindakan dengan model penegakkan hukum (Gakkum) edukatif yakni pendekatan personal terhadap pengemudi. Itu dilakukan demi mencegah kecelakaan lalu lintas,’ ujar Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Bhirawa Braja Paksa, Selasa

(15/10). Bhirawa mencontohkan, ketika seorang pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm maka polisi akan menggambarkan bahaya kecelakaan yang akan dihadapinya. Begitu juga dengan pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman. “Saat disetop, pengendara akan disuguhi dengan penjelasan bahaya yang dihadapinya jika tidak menggunakan helm. Kalau dia jatuh, maka kepalanya akan lebih mudah terbentur dengan aspal. Potensi kematian akan lebih besar,” ucap Bhirawa. Bagi pengemudi mobil

yang tidak kalau menggunakan sabuk pengaman, ketika kecelakaan juga lebih rentan. Bila dada terbentur ke setir yang juga berpotensi kematian. Itu merupakan cara polantas dalam memberikan sentuhan ke minset pengemudi akan pentingnya keamanan dan keselamatan berlalu lintas dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Namun, polisi akan tetap tegas memberikan surat tindakan langsung (tilang) bagi pengendara yang melanggar peraturan, apalagi berakibat fatal. “Kami mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang menjadi program

pembenahan kita pada operasi kali ini. Yaitu pada kelengkapan surat surat kendaraan sebagai legalitas operasional di jalan, dan juga SIM sebagai legalitas kompetensi kelayakan mengemudi,” terangnya. Selain itu, polisi juga akan membeberkan kelengkapan laik jalannya kendaraan bermotor pada kendaraan angkutan orang, baik pribadi maupun angkutan umum serta angkutan barang. “Petugas juga akan menjelaskan kepada pengendara, misalnya tidak menggunakan kaca spion, maka dia tidak bisa melihat pengendara lain di belakang dan samping. Jadi hal-

hal semacam itu yang kita kedepankan, bukan semerta-merta langsung main tilang,” tegas Bhirawa. Bhirawa berharap dengan sosialisasi ini akan memberikan waktu pada pengemudi untuk mulai memperbaiki diri. Baik kelengkapan kendaraan dan menyadarkan pengemudi akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi Kamseltibcar Lantas. “Jadi, mulai sekarang, lengkapi lah kendaraan motor dengan akat yang sudah ada sejak dibeli, jangan dikurang-kurangi. Kaca spion tetap dua, lampu dihidupkan,” pungkas Bhirawa.

gan (Dishub) Kota Pekanbaru, Khairunnas, mengatakan pihaknya sedang menyusun Peraturan Walikota (Perwako) untuk sanksi penderekan kendaraan yang parkir sembarangan. Ia menilai kesadaran warga masih lemah memaruhi aturan, meski di lokasi sudah dipasang rambu lalu lintas larangan parkir. Ia menyebut, oknum yang parkir semba-

rangan kucing-kucingan dengan petugas. "Kalau ada petugas jalur sepeda sepi. Beranjak sebentar saja, kendaraan penuh di sana. Karena itu kita sedang godok Perwako terkait sanksi penderekan. Cara lain sudah kita lakukan seperti menggemboskan ban, tapi tidak juga," jelas Khairunnas, Selasa (15/10). Sebenarnya, kata dia,

sudah dipasang rambu yang menandakan di kawasan itu dilarang parkir. Sebab, sisi Jalan Diponegoro itu digunakan untuk jalur sepeda. Pemilik kendaraan bahkan memarkirkan kendaraan di dwpan rambu yang dipasang. Bukan hanya kendaraan plat hitam, kendaraan plat merah juga ikut-ikutan parkir di sana.

Khairunnas

PEKANBARU - Jalur sepeda di Jalan Diponegoro masih digunakan tempat parkir oleh oknum. Padahal sudah ada rambu larangan agar tidak ada parkir di kawasan terlarang itu, seperti di Jalan Diponegoro, di depan Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sampai ke persimpangan Jalan Hang Tuah. Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubun-

Dishub Susun Perwako Derek

(dia)

(del)

Desember Kantor Baru Disdukcapil Pekanbaru Selesai PEKANBARU - Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, F Rudi Misdian, memastikan bekas gedung Bappeda sudah bisa ditempati awal tahun 2020. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang akan berkantor di gedung itu. "Kantor bekas Bappeda saat ini dalam pengerjaan. Bangunan berlantai tiga ini

nantinya bakal berfungsi sebagai MPP Pekanbaru," kata Rudi, Selasa (15/10). Nantinya, Disdukcapil Kota Pekanbaru akan berpusat di bangunan yang akan menjadi bagian MPP tersebut. Kantor untuk Disdukcapil memerlukan ruang yang cukup luas untuk pelayanan kepada masyarakat. Sebab, tingkat kunjungan Disdukcapil cukup tinggi setiap hari. Untuk itu

diperlukan daya tampung bangunan yang cukup luas. Dan proses perluasan MPP ini nantinya bisa tuntas pada Desember 2019. "Insya Allah bisa tuntas akhir tahun. Saat ini pengerjaan perluasan pada bangunan bekas kantor Bappeda sudah berlangsung," terang Rudi. Saat ini, baru satu gedung yang difungsikan dari total tiga gedung yang akan berfungsi sebagai MPP. Selain gedung bekas kantor

Bappeda, Ia menyebut bahwa perluasan juga dilakukan saat ini pada lantai dua bangunan utama MPP Pekanbaru saat ini. Lantai dua bangunan tersebut nantinya berfungsi sebagai tempat administrasi DPMPTSP Kota Pekanbaru. Maka perluasan ini pun digesa, supaya dapat difungsikan pada awal tahun 2020 mendatang. Rudi menegaskan, proses renovasi dan perluasan

MPP Pekanbaru dilakukan secara bertahap. Ada satu gedung yang kini berfungsi sebagai kantor BPKAD Pekanbaru, nantinya direncanakan gedung tersebut bakal jadi bagian dari MPP Pekanbaru. "Intinya kita persiapkan proses perluasan ini secara bertahap. Komplek perkantoran Walikota Sudirman ini akan dijadikan sebagai tempat pelayanan publik seutuhnya," jelasnya. (del)

Tengku Azwendi Fajri PEKANBARU - Hakhak anak di Kota Pekanbaru sampai kini masih banyak yang belum terpenuhi. Pemerintah Kota (Pemko) diminta agar masalah ini menjadi perhatian serius. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menilai banyak persoalan di lapangan yang belum mencerminkan Pekanbaru menuju kota layak anak. Seperti masih banyaknya anak-anak di persimpangan jalan yang dijadikan alat untuk mendatangkan uang. Selain itu, berbagai kasus kekerasan dan kejahatan marak terjadi pada anak dan berbagai persoalan lainnya. Memang, secara infrastruktur Ia melihat sudah mulai bergerak untuk dipenuhi, contohnya dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH) di beberapa titik. “Namun tentunya juga harus dilihat aspek ramah lingkungannya karena kita lihat RTH yang ada kurang nyaman buat anak-anak,” kata Azwendi, Selasa (15/10). Azwendi berharap Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait saling besinergi dan berkoordiansi dalam mewujudkan hak-hak anak. Disinyalir, kondisi itu juga yang membuat masih maraknya kasus kekerasan anak. Jumlah kasus kekerasan anak di Kota Pekanbaru sejak Januari hingga September 2019 mencapai 88 kasus. Dari jumlah itu, pelecehan seksual mendomi-

nasi dengan jumlah 28 kasus. Selain itu, data dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang cukup banyak adalah kekerasan terhadap anak sebanyak 19 kasus. “Ada juga kasus tidak memberi hak anak sebanyak 17 kasus dan anak berhadapan dengan hukum 14 kasus. Kasus lainnya yakni penelantaran anak dan kasus hak asuh anak,” kata Konselor Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, Herlia Santi. Disebutkannya, kasus pelecehan atau pelaku pencabulan terhadap anak didominasi oleh orang dekat korban. Ia mengimbau agar menjaga anak-anak dari para predator anak. “Para pelaku kebanyakan orang dekat korban. Jadi patut diwaspadai, anak-anak mesti dalam lindungan keluarganya,” pesannya. Kasus lainnya yang dialami oleh anak di Pekanbaru yakni tidak mendapat hak, anak berhadapan dengan hukum, KDRT, kasus kekerasan terhadap anak bukan di lingkup rumah hingga kasus penelantaran anak. Kata dia, anak yang menjadi korban didampingi oleh konselor. Sedangkan pendampingan hukum dilakukan oleh advokat. “Pemulihan trauma dilakukan oleh psikolog dan rehabsos. Upaya pemulihan juga bekerjasama dengan dinas sosial,” jelasnya. Lamjr, keberadaan anak di jalanan juga jadi perhatian lantaran rawan menjadi korban kekerasan. Mereka harus mendapat penanganan yang menyeluruh dari semua pihak. “Adanya penanganan menyeluruh bisa jadi cara, agar anak tidak lagi berada di jalanan. Mereka bisa saja jadi korban eksploitasi,” jelasnya. (del)

SIAK

METRO RIAU

RAbU, 16 oktober 2019

INFOTORIAL

Disdukcapil Jemput Blanko kTP-el ke kemendagri SIAK - Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Siak harus menjemput 500 keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Hal itu dikarenakan kosongnya blangko KTP-el di Disdukcapil Siak. Demikian dikatakan Kepala Disdukcapil Kabupaten Siak, Rahkmansyah kepada wartawan di

Siak, baru-baru ini. “Sekarang kondisi blangko kita kosong dan kita harus menjem-

putnya ke Kemendagri. Paling dapat bantuan sebanyak 500 keping blangko. Padahal, saat ini data yang terkumpul di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak yang membuat KTP-el mencapai 10.000 orang,” katanya. Menurut Rakhmansyah, setelah Pemilu 2019 terjadi kekoson-

gan stok blangko KTPel di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Padahal, sebelum Pemilu berlangsung, pihaknya pernah mendapatkan blangko sebanyak 20.000 keping. Rakhmansyah mengeluhkan kesulitan yang terjadi di dinas yang dipimpinnya itu terkait pembiayaan yang besar

untuk sekali menjemput ke Pemerintah Pusat. “Bayangkan saja berapa biaya yang harus dikeluarkan jika harus berulang kali menjemput blangko KTP-el itu, sementara kebutuhan blangko KTP-el di Siak cukup besar, tapi sekali jemput cuma bisa dapat 500 keping,” katanya. Rakhmansyah men-

gatakan, kekosongan itu hanya terjadi pada pembuatan KTP-el saja, tidak pada pembuatan Kartu Keluarga (KK) atau pun Akta Kelahiran. Sebab, untuk dua identitas itu (KK dan Akta Kelahiran) Dinas Dukcapil yang mencetaknya sendiri. “Kalau pembuatan KK dan Akta Kela-

hiran tidak ada kendala. Karena, dinas langsung yang mencetaknya. Dan saya prediksi kekosongan blangko KTP-el akan dapat kembali normal pada awal tahun 2020, karena kemungkinan pada tahun ini tidak ada dianggarkan di APBN Perubahan, jadi mungkin masuk di APBN murni,” kata Rakhmansyah. (adv/Diana Sari)

BupaTi Siak, Drs H Alfedri MSi bersama unsur Forkopimda Siak lainnya foto bersama peserta usai acara Dialog Forkopimda Kabupaten Siak bersama Civitas Akademika Perguruan Tinggi Kabupaten Siak, Senin (14/10) di ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak, Kota Siak Sri Indrapura. (Infosiak.com)

Pemerintah Pusat Anggarkan Rp6 Miliar Perbaiki Rutan Siak SIak - Deputi Bidang dan Penyelesaian Sanggah LKPP Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Ikak G Patriastomo, Senin (14/10) mengunjungi Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Siak Sri Indrapura yang rusak parah pasca terjadinya kebakaran hebat beberapa bulan lalu. Dalam kunjungan itu Ikak G Patriastomo didampingi Asisten Admintrasi Umum Sekdakab, Jamaluddin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Budhi Yuwono, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, M Diah. Ikak G Patriastomo mengatakan, kedatanganya ke Siak untuk melihat langsung dan memastikan bahwa Rutan Siak Klas IIB benar-benar layak untuk dilakukan renovasi. “Kita datang untuk memastikan pengunakan

anggaran perbaikan rutan ini bisa segera diproses supaya cepat pula dilaksankan pekerjaannya. Kita harapkan rutan Siak tahun depan bisa beroperasi kembali,” ucap Ikak, Senin (14/10). Atas persetujuan Kementerian Keuangan RI, pembangunan dan pemulihan Rutan Siak murni menggunakan dana APBN dengan nilai anggaran Rp6,6 miliar. Diharapkan pelaksanan pekerjaan 80 hari ke depan dilakukan pekerjaan dengan maksimal. “Kami sudah melihat langsung kondisi rill, kerusakan dari masingmasing ruangan. Yang paling parah itu ruang kantor, mushalla dan lima kamar hunian,” katanya. Ikak menyebutkan, ada 15 lapas dan rutan seIndonesia yang memiliki nasib sama seperti Rutan Siak. Setelah dirinya melihatan langsung kondi-

si Rutan Siak, ada tujuh item yang harus direnovasi berat. “Kami sependapat apa yang disampaikan pak Bupati bahwa Rutan Siak ini secepatnya dioperasionalkan. Alasan ini dikarenakan warga binaan yang tersebar di sejumlah rutan letaknya sangat jauh menjadi kendala bagi yang keluarga membesuk,” katanya. Sementara itu Asisten Administrasi Umum Setdakab Siak, Jamaluddin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah membantu agar Rutan Siak ini direhab kembali. “Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Siak mengucapkan terima kasih kepada pak deputi. Ini merupakan harapan masyarakat Siak agar rutan ini dapat difungsikan lagi,” katanya. (Diana Sari)

DepuTi Bidang dan Penyelesaian Sanggah LKPP Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Ikak G Patriastomo ketika meninjau kondisi Rutan Siak pasca terbakar beberapa waktu lalu. (Infosiak.com)

Bupati Harap Kabupaten Siak Tetap Kondusif SIak - Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi memimpin pelaksanaan Dialog Forkopimda Kabupaten Siak bersama Civitas Akademika Perguruan Tinggi Kabupaten Siak dalam agenda rapat sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Senin (14/10) pagi di ruang Raja Indra Pahlawan Kantor Bupati Siak, Kota Siak Sri Indrapura. Dalam acara itu, Bupati berharap Kabupaten Siak tetap kondusif. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan tertib, sesuai aturan dan ketentuan berlaku yang diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan

pendapat di muka umum. Untuk itu Alfedri mengimbau para mahasiswa agar dalam proses menyampaikan pendapat selayaknya dapat dilaksanakan secara baik, santun dan tertib, sesuai norma hukum yang ada, sehingga beragam aspirasi serta harapannya bisa tersalurkan dengan baik. “Syukur alhamdulillah, sejak dahulu di Siak ini tak ada persoalan dan permasalahan demikian. Untuk itu mari kita jaga bersama dengan seluruh komponen baik pemerintah, DPRD, TNI Polri dan masyarakat, tokoh masyarakat, dan akademisi. Perwakilan mahasiswa sebagai dari masyarakat perguruan tinggi Bersama para dosen beberapa waktu yang lalu juga telah me-

nyampaikan dukungan dan hajat yang baik untuk negeri ini,” katanya, seperti dilansir dari Infosiak.com. Alfedri menyebutkan, persatuan dan kesatuan merupakan banteng kokoh bagi keutuhan negeri ini dari berbagai intervensi dan gangguan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dirintis para pendahulu. Di antaranya, Pahlawan Nasional Sultan Syarif Kasim II. “Negara kita menduduki peringkat keempat dari lima negara besar dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Karena itu persatuan dan kesatuan yang terbina dengan baik selama ini perlu kita jaga,” ucapnya. Kapolres Siak, AKBP Dodi F Sanjaya menjelaskan rangkaian fenomena sosial sering yang terja-

di belakangan ini. Dimana aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah sebagian besar berujung pada aksi anarkis. “Kita merasa prihatin dan tidak ingin ini terjadi di wilayah kita. Kalau kita cermati satu per satu permasalahan yang terjadi sebagai pemikir dan akademisi bangsa, saya berharap adik-adik mahasiswa bisa melihat secara jeli dan jelas apa fenomena yang sebenarnya terjadi. Begitu muncul satu masalah jangan cepat mengambil kesimpulan. Kita lihat ada masalah apa sebenarnya yang terjadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi,” kata Kapolres. (int/Diana S)

Tak Ada Tolerir bagi PP Riau Terlibat Narkoba SIak - Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Provinsi Riau, H Arsadianto Rachman menegaskan tidak ada ampun bagi anggotanya jika terlibat narkoba. Ia menyebut, dirinya yang langsung turun tangan memecatnya. Hal ini disampaikannya usai melantik pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Siak periode 2019-2023 di Lapangan Siak Bermadah, Kota Siak Sri Indrapura, Senin (14/10).

H Arsadianto Rachman “Pemuda Pancasila tidak menolerir permasalahan narkoba. Jika ada anggota PP yang bermasalah dengan barang haram itu, saya pastikan tidak akan ada bantuan

hukum dan langsung dipecat,” tegasnya. Pria yang akrab disapa Anto Rachman ini mengaku prihatin peredaran narkoba di Riau sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. “Sungguh miris sekarang, tukang dodos sawit pun sudah pakai narkoba. Jadi saya minta kepada anggota, jaga marwah PP,” tegasnya. Selain soal narkoba, saudara kandung mantan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman ini pun berharap, Pimpinan Anak

Cabang (PAC) PP se-Kabupaten Siak melakukan konsolidasi sampai ke tingkat ranting. Apalagi, kata Anto, potensi pengkaderan PP di Siak setiap tahunya meningkat. Ini dilihat dari data jumlah kader PP se-Provinsi Riau. “Dua persen dari jumlah penduduk Kabupaten Siak merupakan kader PP. Dari data yang saya ketahui, saat ini jumlah penduduk Siak sekitar 400 ribu jiwa. Jadi, sekitar 20 ribunya anggota kita,” katanya. (Diana Sari)

BENGKALIS

METRO RIAU

RAbU, 16 oktober 2019

n Penerimaan PAD Hingga Triwulan III

Baru 4 OPD Capai Target Retribusi 50 Persen

BENGKALIS - Hingga triwulan III baru empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai target retribusi 50 persen dari total target pendapatan retribusi tahun 2019. Keempat OPD ini, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Dinas Kesehatan (Diskes), dan RSUD Bengkalis. Hal ini terungkap dari hasil rekapan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkalis yang dipaparkan pada rapat evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan III tahun anggaran 2019, di ruang pertemuan lantai III, Kantor Bapenda, Jalan Sudirman, Selasa (15/10). Berdasarkan rekap yang masuk ke Bapenda Bengkalis hingga rapat triwulan ini berlangsung, OPD yang memenuhi target minimum 50

persen dari target satu tahun adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan perolehan retribusi 74,67 persen dari Rp1 miliar selama setahun. Kemudian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian 61,22 persen dari target Rp600 juta lebih selama setahun, Dinas Kesehatan 60,31 persen dari Rp14 miliar lebih, RSUD Bengkalis, 55,43 persen dari Rp52 miliar lebih dari target retribusi satu tahun. Sedangkan OPD yang belum memenuhi target

PIMPIN RAPAT - Rapat evaluasi penerimaan PAD tahun 2019 dipimpin Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis, H Imam Hakim, di ruang pertemuan lantai III Kantor Bapenda Bengkalis, Jalan Sudirman, Selasa (15/10). (zul) minimum 50 persen di triwulan III ini adalah Dinas Perhubungan 36, 21 persen dari Rp15 miliar lebih, Bagian Umum 4,98 persen dari Rp1,6 miliar lebih, Dinas Pertanian 26,60 persen dari Rp50 juta satu tahun. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Pe-

nataan Ruang 4,34 persen dari target Rp5 miliar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 6,25 persen dari Rp5 miliar, Damkar 18,53 persen dari Rp55 juta lebih, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 3,72 persen dari Rp560 juta target seta-

hun. Seterusnya, Dinas Kelautan dan Perikanan 29,53 persen dari Rp1,5 miliar, RSUD Mandau 34,66 persen dari Rp54 miliar lebih dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga masih 0 persen dari taget Rp50 juta retribusi se-

lama setahun Rapat evaluasi yang dipimpin langsung Kepala Bapenda Bengkalis, H Imam Hakim, mengharapkan agar semua target yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis tahun 2019, mestinya bisa tercapai. “Dari hasil realisasi sampai triwulan III ini masih ada beberapa objek yang belum tercapai dengan berbagai penjelasan dan justifikasi. Semuanya kita bisa memaklumi dan mudah-mudahan di akhir tahun semua target terpenuhi 100 persen,” kata Imam Hakim, usai memimpin rapat. Pada dasarnya, lanjut Imam Hakim, berdasarkan penjelasan dan keterangan yang diberikan OPD dinilai sudah maksimal dalam berusaha untuk mencapai

target retribusi yang telah disepakati. “Mudah-mudahan diakhir tahun sampai dengan triwulan IV nanti target yang telah ditetapkan bisa terpenuhi secara baik. Tentunya, kita minta seluruh OPD untuk bersama-sama melakukan koordinasi dan komunikasi jika terdapat hambatan,” harapnya. Sementara bagi OPD yang telah memenuhi target realisasi, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Imam Hakim mengucapkan terimakasih karena telah optimal dalam mengelola pendapatan retribusi. “Jika tahun ini beberapa OPD telah mencapai target dari penerimaan retribusi, kami pikir jika potensinya ada, di tahun depan targetnya diharapkan dapat ditingkatkan dibanding tahun 2019 ini,” ucapnya. (zul)

Bimtek Dasar Garda Batas Kawasan Perbatasan Hanya Dihadiri Camat Rupat

BENGKALIS - Kegiatan Bimbingan Teknis Dasar Garda Kawasan Perbatasan yang melibatkan lima kecamatan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri), Selasa (15/10), justru minim kehadiran camat. Dari lima kecamatan tersebut, hanya Camat Rupat, Khairunnazri, yang hadir. Ketidakhadiran para camat tersebut membuat Bupati Bengkalis diwalili Asisten Pemerintahan, Hj Umi Kalsum, merasa kecewa. “Seharusnya hal seperti ini tidak terjadi, karena hanya camat atau yang mewakili yang bisa mengambil kebijakan,” ujarnya, disela-sela memberikan sambutan bupati. Ketidakhadiran camat tersebut berawal ketika Hj Umi Kalsum ‘mengabsen’ satu persatu para camat yang masuk dalam lima Lokpri. Kelimanya adalah

Camat Bengkalis, Camat Bantan, Camat Bandar Laksamana, Camat Rupat, dan Camat Rupat Utara. Begitu diabsen, tidak satu pun camat yang hadir, sementara yang diwakili hanya Camat Bengkalis. Sekitar 15 menit kemudian, baru Camat Bantan diwakili Sekcam, Taufik Hidayat, hadir dan menyusul Camat Rupat, Khairunnazri. Di kesempatan itu, Umi mengatakan, ketidakhadiran para camat ini menjadi catatan tersendiri, dan akan dilaporkan ke Bupati Bengkalis. Dalam sambutannya, Umi mengatakan, belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan, kurangnya pengawasan arus barang dan orang, serta minimnya penyediaan sarana/prasarana dasar dikawasan perbatasan

HADIRI ACARA - Asisten Pemerintahan Setdakab Bengkalis, Hj Umi Kalsum, menghadiri acara pembukaan bimtek dasar garda batas kawasan perbatasan kabupaten Bengkalis tahun 2019, Selasa (15/10). (hms) merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara Indonesia, termasuk Kabupaten Bengkalis. “Hal ini menyebabkan ka-

dUMAI

wasan perbatasan selalu tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses dengan pusat pemerintahan,

pusat-pusat pelayanan publik, maupun wilayah lain yang relatif lebih maju,” papar Umi. Dia menambahkan, untuk memperkuat manajemen lintas batas negara, khususnya disepanjang garis batas dan mendukung penanganan masalah dikawasan perbatasan, diperlukan langkahlangkah yang lebih nyata dengan penguatan peran dukungan masyarakat dalam pengelolaan perbatasan melalui pembentukan garda batas yang diikuti dengan pelaksanaan pelatihannya. Dengan demikian, kegiatan manajemen lintas batas negara yang pelaksanaannya didukung oleh keberadaan garda batas yang efektif merupakan manifestasi dari paradigma baru BNPP RI dalam mengelola perbatasan. “Untuk itu, kami memberikan apresiasi atas penyelengg-

araan bimtek dasar garda batas kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 ini. Mudah-mudahan bimtek ini akan menghasilkan personel yang berperan sebagai pendukung dan membantu pemerintah dalam menjaga memelihara dan menggerakkan pembangunan kawasan perbatasan. Melalui keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara tanda batas, menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing, menjaga dan memelihara hasilhasil pembangunan, memelihara suasana yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan, menyediakan informasi terkini situasi dan kondisi kawasan perbatasan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa/kelurahan,” pungkasnya. (zul)

KEPULAUAN MERANTI

n Kilang Pertamina Diserang Pesawat Udara

n Lumpuh Hampir 10 Hari

Pertamina Evakuasi Pekerja Pembayaran Pajak Motor

PADAMKAN KEBAKARAN - Tim pemadam kebakaran PT Pertamina RU II latihan memadamkan kebakaran paska serangan pesawat tidak dikenal terhadap kilang minyak Putri Tujuh Dumai. (bam) DUMAI - Kilang minyak Putri Tujuh milik PT Pertamina RU II Dumai menjadi terget penyerangan pesawat tempur tak dikenal, Selasa (15/10). Mendapat serangan itu, pihak pertamina melakukan evakuasi pekerja ke titik aman, dan status kilang RU II Dumai dinyatakan dalam kondisi emergency. Sejak pukul 06.00 Wib, ratusan personel TNI, Polri, dan Pertamina sudah memadati Kilang PT Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai yang terletak di Jalan Puteri Tujuh Kota Dumai. Tidak hanya personel, posko keamanan dilengkapi peralatan radar berteknologi tinggi dan berbagai alutsista milik TNI memadati halaman gedung utama Kantor Pertamina RU II Dumai. Berdasarkan pantauan Tim Satuan Radar TNI Angkatan Udara Kota Dumai terdeteksi 2 pesawat tak dikenal berupaya melintas dan melakukan penyerangan kepada Kilang RU II yang merupakan objek vital nasional (Obvitnas). Mendapatkan informasi adanya upaya penyerang tersebut, Dandim 0320/Dumai, Letkol INF Irdhan, bersama General Manager Pertamina RU II, M

Dharmariza, memimpin evakuasi pekerja ke titik aman dan status kilang RU II Dumai dinyatakan dalam kondisi emergency. TNI AU menerbangkan 2 unit pesawat tempur jenis F-16 yang sempat menimbulkan gemuruh saat melintas langit Kota Dumai. Pesawat tidak dikenal yang melakukan penyerangan dapat dipukul mundur oleh alutsista TNI walaupun serangannya sempat mengenai tangki dan jalur pipa kilang. Ditemui pada saat konferensi pers, M Dharmariza, mengatakan, penyerangan dan proses evakuasi pekerja Pertamina tersebut merupakan bagian dari skenario latihan menghadapi keadaan darurat, khususnya terkait Pertahanan Udara (Hanud) yang diselenggarakan TNI dibeberapa titik di Indonesia. Di wilayah Barat, Kota Dumai didaulat sebagai lokasi penyelenggaraan dan Pertamina RU II sebagai salah satu obvitnas yang beroperasi di kota yang terletak di pesisir timur sumatera ini ditunjuk sebagai tuan rumah. “Sebuah kebanggan bagi kami dapat terlibat ke dalam kegiatan ini. Selain dapat menguji kesiapan kami dalam menghadapi kondisi daru-

rat, kegiatan ini menjadi wujud komitmen kami dalam mendukung program kerja pemerintah dalam hal ini TNI/Polri dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap Obvitnas,” ujar Dharmariza. Menghadapi latihan ini, terang Dharmariza, pihaknya mempersiapkan sekitar 200 personel, termasuk Tim Fire Brigade yang bertugas memadamkan api yang sesuai skenario latihan, kebakaran terjadi di tangki dan jalur pipa yang terdapat di dalam kilang. Terkait teknis kegiatan Komandan Satuan Radar 232, Letkol Lek Chandra Kelana Wirabhakti, mengatakan, kegiatan ini merupakan sinergi antar kesatuan dilingkungan TNI/Polri, serta melibatkan BUMN sebagai pengelola obvitnas yang dalam hal ini adalah Pertamina RU II. Kegiatan ini telah menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan TNI dan telah dipersiapkan sejak 1 bulan lalu. Untuk penyelenggaraan dilaksanakan selama 2 hari, mulai Senin (14/10) untuk gladi kegiatan dan Selasa (15/10) pelaksanaan. Tidak tanggung-tanggung, sebagai bentuk totalitas dalam pelaksanaan kegiatan latihan, pihaknya mendatangkan secara langsung alutsista unggulan seperti 12 unit rudal dari Detasemen Rudal 004 dan radar dengan teknologi terkini yang mampu mendeteksi kondisi udara hingga jarak 250 KM. Dandim 0320/Dumai, Letkol INF Irdhan, mengatakan, pelindungan terhadap obvitnas merupakan salah satu tugas utama TNI tentunya untuk melindungi aset-aset berharga negara. Apalagi dengan peran strategis Pertamina RU II dalam memasok ketersediaan energi nasional, pemilihan kilang RU II sebagai tuan rumah pelaksanaan latihan ini menjadi sangat tepat. (bam)

Sudah Bisa Dilayani

SELATPANJANG - Pelayanan Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Selatpanjang mengalami gangguan jaringan (offline) selama hampir 10 hari. Kini, layanan untuk pembayaran pajak sudah bisa dilakukan kembali mulai Selasa (15/10). Hal ini dikatakan Kasubag Tata Usaha Bapenda UPT Pengelolaan Pendapatan Selatpanjang, Khaidir, di kantornya, Selasa (15/10). Katanya, pelayanan terganggu diakibatkan adanya gangguan sistem dan jaringan di Samsat yang terjadi sejak pekan lalu. “Kini, pelayanan untuk pembayaran pajak sudah bisa dilakukan kembali mulai hari ini (Selasa, red) seiring dengan hari pertama pemberlakuan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ujar Khaidir. Khaidir mengakui, tergang-

gunya pelayanan beberapa hari kemaren karena adanya kerusakan jaringan dan server rusak. “Kami tidak tahu penyebabnya, padahal sudah ada petugas jaringan yang datang memperbaiki,” kata Khaidir. Sebenarnya, terang Khaidir, saat pelayanan terganggu saat itu masyarakat tetap bisa membayar kewajibannya. Karena pihaknya sudah mengarahkan agar menggunakan aplikasi online e-Samsat. “Karena di sini (kantor Samsat) pelayanannya terganggu, maka kita arahkan kepada wajib pajak untuk membayar lewat aplikasi. Di mana pembayarannya dilakukan melalui transfer bank, sementara untuk bukti transfer dibawa ke sini untuk dicetak, ini kita lakukan agar wajib pajak terhindar dari denda,” jelas Khaidir. Sementara itu, hari pertama pemberlakuan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kantor Bapenda UPT Pengelolaan Pendapatan Selatpanjang terlihat ramai dikunjun-

gi wajib pajak yang akan bayar tunggakan pajak. Bahkan, setiap konter layanan dipenuhi wajib pajak. Khaidir mengatakan, hari pertama dimulai pemutihan denda pajak jumlah kunjungan wajib pajak cukup signifikan. “Pantauan kita hari pertama cukup ramai. Kalau hari biasa pagi-pagi jumlah kunjungan sedikit, sekarang peningkatannya cukup signifikan,” katanya. Dia mengakui, karena hari pertama pihaknya sedikit mengalami kendala untuk menyesuaikan sistem. Namun hal itu sudah bisa diatasi. “Alhamdulillah sekarang pelayanan sudah lancar, masyarakat yang ingin bayar pajak sudah terlayani dengan baik,” ucapnya. Salah seorang wajib pajak, Edy mengaku, mau bayar pajak karena ada program penghapusan denda. “Sudah bertahun-tahun tak bayar pajak. Ini mau bayar pajak karena ada penghapusan denda pajak,” pungkasnya. (ali)

LAYANI BAYAR PAJAK - Kantor Pelayanan Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Selatpanjang, Selasa (15/10), sudah mulai bisa melayani pembayaran pajak kendaraan setelah sebelumnya mengalami gangguan jaringan hampir 10 hari terakhir. (ist)

KUANSING

INHU

METRO RIAU

RAbU, 16 oktober 2019

DPRD Inhu Belum Memiliki Pimpinan Definitif

Bupati Kuansing, Drs H Mursini MSi meninjau warga masyarakat Desa Air Emas, Kecamatan Singingi. (cakaplah.com)

RENGAT - Meskipun anggota DPRD Inhu periode 2019-2024 sudah dilantik pada 9 September 2019 lalu, namun lembaga tersebut belum bisa berbuat banyak. Pasalnya hingga, Selasa (15/10) belum memiliki pimpinan definitif untuk memimpin majelis terhormat tersebut. Meskipun sebelumnya melalui Rapat Paripurna DPRD Inhu telah ditetapkan tiga pimpinan dewan yang berasal dari Partai Golkar, PKB dan Gerindra. Paripurna langsung dipimpin oleh ketua sementara DPRD Inhu, Daniel Eka Perdana yang didampingi Wakil Ketua Sementara. Masyrullah, Senin (7/10). Partai Golkar melalui SK nomor R.1022/GOLKAR/ IX/2019 tanggal 12 September 2019 menunjuk Syamsu-

din sebagai ketua. PKB melalui SK nomor 49/DPC-03/VI/A.1/ IX/2019 tanggal 16 September 2019 memilih Masyrullah SP sebagai wakil ketua l. Partai Gerindra melalui surat nomor : 021/A/DPC/2019 tertanggal 13 September 2019 menunjuk H Suwardi Ritonga SE sebagai wakil ketua. Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Sekdakab mengatakan tiga nama calon pimpinan DPRD Inhu yang definitif sudah dikirim ke Pekanbaru. “Siang ini, Kasubag saya sudah di Pekanbaru, malah sudah mau pulang ke Rengat,” kata Kabag Tapem, Fitri Susanti, Selasa (15/10). Menurutnya, berkas usulan tiga nama calon pimpi-

nan DPRD Inhu yang definitif di antar langsung ke Pemprov Riau melalui Biro Tapem Pemprov Riau setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap bahkan rekom dari Bupati Inhu. Seperti biasa, kata Fitri, SK penetapan pimpinan DPRD Inhu yang sudah diteken oleh Gubernur Riau akan dikirim kembali ke Pemkab Inhu dan selanjutnya Pemkab Inhu menyerahkannya ke Sekwan DPRD Inhu guna proses pelantikan. Dari informasi yang diperoleh berkas usulan tiga nama pimpinan DPRD Inhu definitif sudah diterima pada Biro Tapem pemprop Riau sekitar pukul 11.00 WIB. Dan akan diproses guna ditandatangani Gubernur Riau sekitar tujuh hari kedepan. (das)

Pemkab Salurkan Bantuan Korban Puting Beliung KUANSING - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Drs H Mursini MSi, Senin (14/10) petang meninjau warga masyarakat Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, yang menjadi korban angin puting beliung yang terjadi pada Minggu (13/10/2019) malam lalu. Dalam kunjungannya ini, bupati sekaligus memberikan bantuan. Bersama bupati turut hadir Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Zulhendri bersama beberapa orang anggota yang berasal dari Dapil Singingi dan Singingi Hilir, Plt Kadis Sosial PMD Drs Napisman dan Camat Singingi Irfansyah SIP MSi. Dampak musibah angin puting beliung sebanyak 25 unit rumah masyarakat mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, 3 unit merupakan fasilitas umum, 22 unit lainnya rumah masyarakat. Sementara di antara rumah masyarakat yang menga-

lami kerusakan, 3 di antaranya mengalami kerusakan terparah, karena ditimpa pohon besar. Ganasnya angin puting beliung terlihat dari banyaknya pepohonan yang bertumbangan, baik di jalan maupun di halaman atau di sekitar rumah-rumah warga. Bupati menyampaikan rasa keprihatinan atas musibah yang menimpa warga desa ini. “Saya juga merasakan kesedihan yang dialami warga masyarakat Desa Air Mas atas musibah ini. Namun saya juga berharap masyarakat jangan terlalu larut dengan kesedihan tersebut. Pemda semampunya juga berupaya membantu warga,” ujar bupati dilansir cakaplah.com. Untuk bantuan tahap awal, melalui bantuan tanggap darurat, Pemkab Kuansing membantu warga masyarakat antara lain beras sebanyak 25 karung, minyak goreng 25 bungkus, mie in-

stan 15 kardus dan terpal 10. Termasuk juga matras 30, selimut 19 buah, baju seragam sekolah SMA 20 stel, baju kaos 1,5 lusin. “Nantinya Pemkab Kuansing juga memberikan bantuan tambahan dalam bentuk barang. Misalnya atap seng untuk membantu memperbaiki atap rumah warga yang rusak. Namun jumlah dan besaran bantuan tentunya disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah,” terangnya. Secara pribadi Bupati Mursini juga memberikan bantuan uang sebesar Rp4 juta. Bantuan ini diberikan 3 orang warga yang mengalami kerusakan rumah sangat parah mendapatkan bantuan masing-masing Rp1 juta. Sedangkan Rp1 juta lagi diserahkan kepada kepala desa untuk diserahkan kepada warga lainnya yang mendapatkan musibah. (int/wsl)

PELALAWAN

Pemkab Rapat Konsolidasi Bersama Forkopimda di M Yazid LC M A, para Camat se-Kabupaten Pelalawan, para Kepala OPD, Ketua Panwaslu Pelalawan, Ketua KPU Pelalawan, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Pelalawan, LSM, Ormas Paguyuban, dan organisasi serta para undangan. Kapolres Pelalawan, AKBP Hasyim Risahandua dalam pemaparannya mengucapkan syukur, karena pesta demokrasi Pilpres dan pileg pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Pelalawan berjalan lancar dan aman. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk samasama bertekad menjaga perdamaian di Kabupaten Pelalawan dan menjauhi perbedaan, karena kini sudah sampai pada tahap hasil dari rangkaian pesta demokrasi. “Marilah sama-sama kita menjaga perdamaian dan mari kita menghargai dan hormati apa yang sudah menjadi keputusan dari hasil Pilpres kemarin. Mari kita seiya sekata menjaga

KAMPAR Bupati Ajak BPC Gapensi Bangun Kampar

Foto bersama usai rapat konsolidasi. (ndy)

PELALAWAN – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan bersama Forkopimda menggelar rapat konsolidasi. Rapat berlangsung di ruang auditorium kantor Bupati Pelalawan, Selasa (15/10). Hadir Bupati Pelalawan, HM Harris, Wakil Bupati, Drs H Zardewan MM, Sekretaris Daerah, H Tengku Mukhlis M Si, Kapolres Pelalawan, AKBP Pol M Hasyim Risahondua SIK M Si, Pabung Dandim 0313/ KPR Mayor Inf Salmon Tarigan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan, Nophy Tennophero South SH MH, Korwil III Binda Riau, Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Setda Drs Zulhelmi M Si dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Setda, Drs H Atmonadi MM. Selain itu, Ketua MUI, Iswa-

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M Sahrir SH MM melantik dua Pejabat PPAT Kabupaten Inhu, Senin (14/10) di Kantor Pertanahan Inhu. Saat ini, Kabupaten Inhu sudah memiliki sebanyak 22 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (das)

kondusifitas Kabupaten Pelalawan dan apapun kendalanya marilah kita bersama menghadapinya,” katanya. Ditambahkannya, rapat konsolidasi bertujuan untuk memastikan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Pelalawan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mendatang jika kondisi di Kabupaten Pelalawan berjalan aman. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan Nophy Tennophero South SH MH mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga perdamaian. Sementara itu, Bupati Pelalawan HM Harris dalam mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Pelalawan. “Ini merupakan tanggung jawab kita semua, sehingga kita harus bisa mendeteksi hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di daerah kita,” ungkapnya. (ndy)

BANGKINANG KOTA – Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH mengajak kepada para pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Kampar untuk membangun infrastruktur daerah lebih baik lagi. Dimana keberadaan BPC Gapensi Kampar merupakan mitra pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang bermutu dimasa sekarang dan akan datang. Demikian disampaikan Bu-

pati Kampar saat menghadiri Pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Kampar periode 2019-2024 di aula Rumah Dinas Bupati Kampar, senin (14/10). Hadir pada kesempatan tersebut yang melantik Ketua Gapensi Riau Parisman Ihwan, Sekda Kampar, Drs Yusri M Si, Kapolres Kampar, AKBP Asep Gunawan MH SIK, Ketua DPRD Kampar, M Faisal, Wakil Ketua Repol S Ag, Kepala Kadin Kampar, Rinto Pramono serta Kepada Dinas PU PR. Afdal ST. Kepada Ketua terpilih, orang

nomor satu di Negeri Serambi Mekah ini menyatakan perlu diberi support serta dukungan, agar nantinya mampu menjalankan roda organisasi dengan baik hingga mencapai tujuannya. “Untuk itu, mari kita duduk bersama untuk kepentingan kabupaten kampar,” kata bupati dilansir kamparkab.go.id. Ketua Gapensi Kampar yang dilantik pada kesempatan tersebut, Muhammad Ikhsan SH, sedangkan sebagai Sekretaris adalah Syamsu Azinar SE serta Bendhahara Nazma. (int/wsl)

Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH saat menghadiri Pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Kampar periode 2019-2024 di aula Rumah Dinas Bupati Kampar. (kamparkab.go.id)

Rokan hiliR

METRO RIAU

RAbU, 16 oktober 2019

negeri seribu kubah

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl

SErAHKAN BANTuAN - Pengurus Bhayangkari Cabang Rokan Hilir (Rohil) menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp20 juta kepada salah satu perwakilan korban kebakaran, dalam kegiatan bakti sosial di Gang Sumatera, Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Barat, Selasa (15/10). (ist)

Bhayangkari Berikan Bantuan ke Korban Kebakaran

TINJAu - Kadis DLH Rohil, Suwandi SSos, meninjau kolam PT PKS BBS, beberapa waktu lalu. (ist)

Lagi, Dua PKS Diberi Sanksi Administrasi

BAGANSIAPIAPI - Bhayangkari Cabang Rokan Hilir (Rohil) melakukan bakti sosial kepada korban kebakaran rumah warga masyarakat baru-baru ini yang menewaskan anak dan ibu di Gang Sumatera, Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Barat, Selasa (15/10). Bakti sosial itu diberikan berupa uang tunai dan Sembako. Menurut Kapolsek Bangko, Kompol Sasli Rais SH, melalui PS Kasi Humas, Bripka Puji Anton Nugroho, bentuk bantuan yang disalurkan pengurus Bhayangkari Polres Rohil tersebut berupa uang tunai sebesar Rp20 juta, 10 kotak mie instan, 30 kemasan minyak goreng isi 1 liter/Kemasan, 15 karung beras 10 Kg/karung. Penyerahan bantuan itu disaksikan Ketua RT setempat, Edi Agustin, alias Ang Kong Ci dan warga sekitar. Sementara penerima bantuan tersebut, yakni Zhing A, Di Khau, Saki, O Bing, Lengkian/Malidin, rumah ibadah/Kun tok, Lim Tian In, Chuan A, Hok A, Singapote, Kam Cing, Apiau, dan Pekong Hian Sin Thua. Kegiatan itu dihadiri Bhayangkari Cabang Rohil yang diwakilkan oleh Ketua Bhayangkari Ranting Bangko beserta pengurus, Kanit Shabara Polsek Bangko, Kanit Lantas Polsek Bangko, Panit 1 Shabara Polsek Bangko, Kasium Polsek Bangko, Edi agustin als Ang kong ci, Ketua RT 18, para korban/keluarga kebakaran rumah dan warga sekitar. (zal)

BAGANSIAPIAPI - Setelah menjatuhkan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap PT BSS, PT SKL, dan DGS beberapa waktu lalu, tak membuat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) lainnya tidak merasa takut. Pasalnya, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) kembali memberikan sanksi administrasi terhadap dua PKS yang diduga membuang limbah di atas baku mutu. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rohil, Suwandi SSos, dua PKS itu diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Bupati Rohil Nomor 547 dan 548 tahun 2019. Di mana tim nantinya akan mengantar surat sanksi itu kepada dua perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan. Dua perusahaan itu, yakni PKS Dwi Mitra Daya Riau (DMDR) dan PKS Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN III). “Sanksi terhadap perusahaan DMDR itu diberikan berdasarkan hasil verifikasi dilapangan dan lap-

TELEPON PENTING EKA HOSPITAL PKu 0761-6989999 KANTOr BuPATI rOHIL 0767-24287 KANTOr DPrD rOHIL 0767-24567 AmBuLANcE 0767-21040 PEmADAm KEBAKArAN 0767-21130 rSuD BAGANSIAPIAPI 0767-21731 POLSEK BANGKO 0767-21110 KANTOr cAmAT BANGKO 0767-21010 KANTOr DISKES 0767-21710 KANTOr DISDIK 0767-23277 BAwASDA 0767-24960 BAPPEDA 0767-24918 PLN BAGANSIAPIAPI 0767-21280 HOTEL BAGAN 0767-21888

oran dari masyarakat tanggal 28 Agustus 2019. Sedangkan sanksi terhadap PTPN III juga berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan laporan masyarakat pada tanggal 6 September 2019,” ujar Suwandi, di Bagansiapiapi, Selasa (15/10). Untuk PKS DMDR, terang Suwandi, dari hasil uji sample air limbah diauret Ipal air naik kepermukaan dan mengalir ke Sungai Perbaungan. Di mana, perusahaan itu diketahui telah membuang limbah di atas baku mutu. Oleh karena itu, DMDR dijatuhi sanksi berupa penutupan

saluran air limbah dan melakukan pengolahan air limbah dikolam Ipal. Selain itu, jelas Suwandi, DMDR juga diberikan sanksi penghentian operasi sementara selama empat hari dalam satu bulan. Tidak itu saja, DMDR juga wajib melakukan normalisasi Sungai Perbaungan sepanjang 500 meter dan melakukan restoking (penaburan benih ikan) sebanyak 15 ribu ekor dengan rincian ikan lele sebanyak 5.000 ekor, nila 5.000 ekor, dan patin 5.000 ekor. “Kita memberikan sanksi kepada perusahaan DMDR sebanyak 25 sanksi termasuk sanksi teknis, di antaranya membuat lobang sempling, membuat titik koordinat pada cerobong, membuat penyimpanan limbah B3 dan lain sebagainya,” jelas Suwandi. Untuk PKS PTPN III, lanjut Suwandi, diberikan

sanksi paksaan pemerintah karena berdasaran hasil pengujian sample telah membuang limbah dari saluran drainase pabrik menuju Sungai Meranti. Sehingga dari hasil sample dinyatakan limbah yang dihasilkan PKS itu melebihi baku mutu. “Limbah disalurkan ke drainase yang kemudian menuju ke sungai. Sehingga menyebabkan ikan yang ada di sungai Meranti mati,” paparnya lagi. Untuk sanksi, katanya, PTPN III harus melakukan penghentian sementara produksi selama tujuh hari, melakukan normalisasi sungai Meranti sepanjang 500 meter serta melakukan restoking sebanyak 15 ribu ekor ikan. Rincian dari 15 ribu ikan itu terdiri dari ikan nila 5.000 ekor, patin 5.000 ekor, dan lele 5.000 ekor. Di samping itu, ada 15 sanksi lagi yang diberikan di antaranya harus mem-

n Luncurkan e-Warong BPNT

Dinsos Berikan Batuan Sembako ke 22.578 KK

BAGANSIAPIAPI - Dinas Sosial (Dinsos) Rokan Hilir (Rohil) meluncurkan e-warong Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat kurang mampu. Total penerima bantuan sembako berupa beras dan telur pada tahun 2019 ini sebanyak 22.578 Kepala Keluarga (KK). Peluncuran e-Warong yang dipusatkan di Jalan Mawar, Bagansiapiapi, ba-

ru-baru ini, itu dibuka olehBupati Rohil, H Suyatno AMp, didampingi Wakil Bupati (Wabup), Drs H Jamiluddin, Sekdakab, Drs H Surya Arfan MSi, Kajari Rohil, Gaos Wicaksono SH MH, Kapolres Rohil, AKBP M Mustofa SIk, Kadis Sosial, dr HM Junaidi Saleh MKes, Asisten Ekbang, Budiman ST, dan undangan lainnya. Menurut Suyatno, pro-

gram BPNT ini disalurkan kepada masyarakat kurang mampu mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Kebetulan pada 4 Oktober ini adalah ulang tahun Kabupaten Negeri Seribu Kubah ke-20 tahun. Di usia yang sudah matang ini tentunya pemkab telah banyak berbuat untuk masyarakat, termasuk bantuan dari program BPNT ini. Bantuan berupa beras

dan telur dengan jumlah Rp110 ribu ini akan disalurkan kepada masyarakat setiap bulannya melalui Bank Mandiri Cabang Dumai. “Mudah-mudahan dengan bantuan ini masyarakat kita bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhannya,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Rohil ini. Suyatno juga mengajak seluruh masyarakat untuk

Iklan MINI HEPI BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota. Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187. LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6 LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor. Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT

buat papan plang nama disetiap kolam, menyampaikan hasil laporan pengujian emisi udara, udara embiyen dan uji kebauan, serta uji kebisingan kepada Gubernur Riau (Gubri), DLHK serta membuat Limbah B3. “Untuk tiga perusahaan yang telah dijatuhkan sanksi beberapa waktu lalu, saat ini sudah dijalankan oleh masing-masing perusahaan. Karena setiap hasil perbaikan dilaporkan ke DLH dan kita juga melakukan verifikasi setiap bulannya,” ucap Suwandi. Untuk PT PKS BBS dibulan pertama menjalankan sanksi tingkat kebauan sudah mulai menurun, untuk PT PKS DGS kolam 9 sudah ditutup sambil menunggu pengujian sample dan izin limbah cairnya keluar. Dan PT PKS SKL saat ini telah menjalankan penghentian operasional dan melakukan perbaikan. (zal)

PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru. LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629. LGG

R U PA - R U PA PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp. 0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C

LGG

MITRA GANDA Menjual Perlengkapan TNI,POLRI, SECURITY, POL - PP, Seragam Sekolah. Alamat : H.Imam Munandar No. 207 A. Pekanbaru - Riau. Email : AfrizalTanjung76@yahoo.com. Telp. 0852 78513020 / 0761 4857062 LGG

PLAZA DECOR, Spesialist Wallpaper, Gordyn, Karpet, Lantai kayu. Hub: SOFIAN/ AYEN (0812 7656 2919). Almt : Jl. Soekarno Hatta/Arengka (Smpg Hino) No. 168 E. Telp/Fax. (0761) 34453 - (0761) 8331688 LGG

S A LO N SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp.

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410.

JUAL TANAH

LGG

PANGKAS RAMBUT BAHAGIA Segala Model Potongan Rambut Pria Dewasa dan Anak - anak. Alamat : Jl. Surabaya / Harapan Raya. Tlp. 0812 7658165

SEWA & KONTRAK DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

Contact Person 0821-7127-0598

AN Elektronik

Sukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143

Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555 DIJUAL kebun sawit SHM No 1364 an Wagimun beralamat di Jl Kebun Kelompok VII Paket D Desa Kencana, Kec Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir. Hub: 0853 6568 4653. DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33B-

DIJUAL kebun sawit SHM No 1227 an Pasiyanto beralamat di Jl Kebun Blok A, Desa Panca Tunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir. Hub: 0853 6568 4653. DIJUAL rumah SHM No 43 an Yusrizal beralamat di Jl Pemuda Darat No 29 Kel Simpang Tetap DI, Kec Dumai Barat, Kota Dumai. Hub : 0853 6568 4653 DIJUAL Kebun Sawit SHM No. 1592 an Wagimun beralamat di Jl Kebun Kelompok V Paket D Desa Kencana, Kec. Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir, Provinsi Riau. Hub: 0853 6568 4653

berdoa memohon kepada Allah SWT agar negeri ini aman, damai, tidak ada kegaduhan, dan masyarakatnya sejahtera. “Mari samasama kita berdoa agar negeri yang kita cintai ini tetap maju dalam berbagai hal, dan masyarakatnya hidup sejahtera,” ucap bupati, sembari mengatakan penerima BPNT untuk Kecamatan Bangko berjumlah 2.000 KK. (mr/dok)

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id

DIJUAL Dijual Rumah Jl. Sepakat Gg. Mashar No.1 Sigunggung, Labuh Baru - Pekanbaru. Luas Tanah 183 M2, Luas Bangunan 158 M2, ada balkon 12 M2, SHM, harga 850 Jt Nego. Hubungi : 0812 6871 2194.

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU rabu, 16 OKTOBER 2019

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

WaKil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti mengunjungi kantor BPBD Inhil, Senin (14/10). Di sini, Wabup mengecek kesiapan sarana dan prasarana mengdapai kemarau panjang tahun 2020. (adv)

n Datangi Kantor BPBD

Wabup Cek Kesiapan Hadapi Kemarau Panjang

TEMBILAHAN - Wakil Bupati Indragiri Hilir, Riau Syamsuddin Uti berkunjung ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Inhil, Senin (14/10). Kedatangannya guna mengecek kesiapan BPBD dalam menghadapi bencana kemarau panjang pada tahun 2020.

Kecamatan Diwajibkan Rancang Program Terintegrasi

tiap bencana di Inhil terutama Karlahut yang sempat parah beberapa waktu lalu. “BPBD sangat cepat dan tanggap menghadapi kejadian di Inhil salah satunya bencana Karlahut. Di mana ada kejadian di sana ada BPBD. Terimakasih juga kepada pihak TNI/Polri serta masyarakat yang selalu membantu,” ucapnya. Wabup mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu bekerjasama dalam menghadapi setiap musibah yang terjadi di Inhil. “Yang tidak mau diajak kerjasama seperti dalam hal mengurangi Karlahut tentu saja akan ada sanksi yang keras. Untuk itu mari bersama-sama kita jaga alam dan alam akan menjaga kita,” pesannya. (adv/sri)

TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mewajibkan kecamatan untuk membuat program pembangunan yang berkaitan dan bersinergi dengan pemkab. “Dengan demikian, kita yakin akan dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat di pedesaan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Said Syarifuddin, beberapa waktu lalu. Selain program pembangunan, pihaknya juga meminta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana telah ditargetkan paling lambat hingga akhir 2019 mendatang seluruh desa sudah dapat memiliki BUMDes untuk membantu pertumbuhan ekonomi disana. “Dengan BUMDes, upaya untuk meningkat-

GeDunG Gemilang Plaza pasca kontrak pengelolaan berakhir kini dikembalikan ke Pamkab Inhil. (net)

TEMBILAHAN - Pasca habis kontrak pengelolaan bangunan Gemilang Plaza Tembilhan, kini gedung empat lantai tersebut secara resmi menjadi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil). Gedung ini disarankan disulap menjadi hotel berbintang. Namun demikian, ban-

“Kedatangan saya ini bertujuan untuk menindak lanjuti pertemuan dengan BPBD beberapa waktu lalu di Jakarta. Karena menurut informasi tahun 2020 nanti kita akan menghadapi kemarau panjang. Untuk itu perlu adanya persiapan,” tutur Wabup di sela-sela kegiatan di Tembilahan, Senin. Kedatangan Wabup yang juga merupakan Ketua Koordinator BPBD juga bermaksud melihat perlengkapan BPBD dalam mengatasi bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) yang masih terjadi di beberapa titik di daerah Inhil. Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan apresiasi dan berterimakasih kepada BPBD Inhil yang selalu tanggap menghadapi se-

kan pertumbuhan ekonomi desa akan dilakukan melalui potensi yang ada di desa,” jelasnya. Potensi yang besar saat ini adalah perkebunan kelapa. Lebih 70 persen masyarakat bergantung pada sektor itu. Maka itu Pemkab Inhil terus berupaya membuat pengembangan turunan kelapa. “Kita tahu bahwa nilai ekonomisnya tidak hanya pada buah kelapa semata. Tapi banyak turunan kelapa yang bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat,” paparnya. Sejalan dengan kegiatan itu juga dikukuhkan pengurus ranting Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di sejumlah kecamatan. Melalui himpunan itu diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu dan bertukar pikiran bagi

para nelayan disana. “Kita juga memiliki potensi perikanan yang cukup

besar. Kita manfaatkalah juga HNSI ini untuk kepentingan bersama, yakni

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” harap sekda. (mr/sri)

SeKretariS Daerah Inhil, Said Syarifuddin memberikan arahan saat menjadi inspektur upacara beberapa waktu lalu. (net)

Disdagtrin Sarankan Gemilang Plaza Disulap Jadi Hotel gunan yang dulunya menjadi pusat perbelanjaan tersebut sudah ditinggal para penghuninya, hanya beberapa pedagang saja yang masih tetap berjualan di bagian depan. Kondisi bagian dalam gedung yang sangat memprihatinkan membuat Pemerintah Kabupaten (Pem-

kab) Inhil berencana akan mengopname terlebih dahulu gedung yang terletak di Jalan Sudirman Tembilahan Tersebut. “Iya plaza sudah habis kontraknya dan menjadi milik Pemkab. Rencananya mau diopname dulu, karena kondisinya sudah banyak yang rusak,” ujar Kepala

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Inhil, Dhoan Dwi Anggara, kemarin. Setelah diopname, dijelaskan Mantan Camat Tembilahan Hulu itu, barulah Pemkab Inhil akan mencari pengelola baru. Mengingat letak gedung yang sangat strategis, Dhoan pun menyarank-

an agar bangunan tersebut dibuat menjadi hotel berbintang. “Bagusnya untuk hotel berbintang, karena dilihat dari bangunannya dan letaknya. Jadi bisa disatukan tempat berbelanja sekaligus hotel, kan Tembilahan belum punya hotel seperti itu,” sebut Dhoan. (mr/sri)

Rokan HULU

METRO RIAU

RAbU, 16 oktober 2019

negeri Seribu Suluk

Khairul Zaman Layak Maju Pilkada Rohul

AdvERTORIAl PEMkAb ROhUl

DKPP Safari Gemarikan di Menaming PASIR PANGARAIAN - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau dan Kementerian Kelautan Perikanan RI mengadakan acara Safari Gemarikan bertajuk "Ayo Makan Ikan Cegah Stunting" di kawasan Pasar Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Selasa (15/10). Acara itu mengambil tema, "Ayo Makan Ikan Supaya Sehat dan Cerdas".

Tokoh muda Kota Lama, Ilham Refner SSos MSi bersama Drs Khairul Zaman. (Hendra) PASIR PANGARAIAN - Masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam menilai Drs Khairul Zaman layak maju menjadi salah seorang bakal calon (balon) Bupati atau balon Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hulu (Rohul) pada Pilkada Rohul 2020 mendatang. Seperti disampaikan salah seorang tokoh pemuda Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Ilham Refner SSos MSi, berdasarkan pengalaman yang matang di birokrasi, Khairul Zaman memang sudah selayaknya memimpin sebuah daerah kabupaten dan tepatnya Kabupaten Rohul. “Apalagi Khairul Zaman pernah menjabat sebagai camat di beberapa daerah di Rohul ini serta jabatan strategis lainnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rohul,” kata Ilham kepada wartawan, Selasa (15/10). Ilham mengatakan, Khairul Zaman juga dinilai aktif dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang telah dipimpinnya lebih kurang 20 tahun. “Di mata kami anak muda Kunto Darussalam, sosok Khairul Zaman adalah sosok pemimpin yang rendah hati dan dekat dangan masyarakat yang dipimpinnya,” kata Ilham yang juga aktivis muda Rohul. Sebagai generasi milenial di Kecamatan Kunto Darussalam, terang Ilham, Pemuda Kota Lama sangat siap dalam mendorong Khairul Zaman untuk mengambil bagian sebagai kompetitor di Pilkada Rohul tahun 2020. “Kami siap sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan dan menyukseskan beliau pada pemilukada Rohul tahun depan,” kata Ilham. Khairul Zaman pernah menjabat Sekretaris BPMPD Rohul yang saat ini telah berganti nama menjadi DPMPD Rohul. Ia juga pernah menjabat camat, salah satunya menjabat Camat Pendalian IV Koto. Dan menjelang memasuki masa pensiun, Khairul sebagai staf di kantor camat. (Hendra)

Kegiatan yang dihadiri Kasubbid Kemitraan Publik Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Irjaturradhijah dan Kepala DKP Provinsi Riau, H Ir Herman MSi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Rohul, H Sukiman diwakili Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Rohul, Ir H Muhammad Ruslan MSi. Dalam sambutannya, Muhammad Ruslan mengungkapkan, ada 10 desa tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Rohul yang masuk kategori stunting. Yaitu, Menam-

ing, Sukamaju, Teluk Aur, Marga Mulya, Rambah, Tambusai Timur, Bangun Purba Barat, Kepayang, Ulak Patian dan Kepenuhan Timur. Ruslan mengaku, dari 10 desa yang masuk kategori stunting seluruhnya sudah dibina oleh instansi terkait yang ada di Pemkab Rohul, dan dibantu oleh DKP Riau bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Kasubbid Kemitraan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Irjaturradhijah menyatakan, untuk sosialisa-

si manfaat makan ikan atau Gemarikan sudah dilakukan kementerian sejak zaman Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2014, dan pencanangan sudah dilakukan di 34 provinsi. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tidak bisa bekerja sendiri dalam mengajak masyarakat gemar makan ikan sehingga dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan di 34 provinsi yang rata-rata diketuai oleh isteri Gubernur, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Sedangkan untuk ketua Forikan di kabupaten dan kota juga rata-rata adalah isteri Bupati atau Walikota yang sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota. Irjaturradhijah menyatakan, animo masyarakat gemar makan ikan terus naik. Sejak dimulainya pencanangan tingkat konsumsi ikan di masyarakat masih di angka sekira 30

Masyarakat antusias mengikuti acara Safari Gemarikan di kawasan Pasar Desa Menaming, Kecamatan Rambah dengan tema "Ayo Makan Ikan Supaya Sehat dan Cerdas", Selasa (15/10). (Adv) kilogram per kapita, dan sekarang sudah di angka 50,69 kilogram per kapita. “Berarti animo masyarakat untuk makan ikan semakin meningkat,” jelas Irjaturradhijah, dan mengaku Gemarikan juga dalam upaya penanggulangan stunting dimulai dari ibu hamil. Sebelumnya, Kepala DKPP Kabupaten Rohul, Ir H Sri Hardono MM mengatakan, kegiatan ini diadakan dalam upaya

Tujuh Kecamatan Dapat Bantuan BSPS

PASIR PANGARAIAN - Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tahun ini kembali mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI). Dimana ada 475 unit rumah layak huni di Rohul yang nantinya akan jadi sasaran program BSPS yang dananya bersumber dari APBN tahun 2019. “Program itu diprioritaskan bagi masyarakat di tujuh kecamatan di Rohul dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu, yang tempat huniannya tidak layak,” kata Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permu-

kiman Rohul RI, Suparno kepada wartawan, Senin (14/10). Program BSPS, menurutnya, ada dua kategori. Yaitu, peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan rumah baru swadaya. “Ada 475 unit jatah rumah layak huni melalui program BSPS yang tersebar di 17 desa di tujuh kecamatan se-Rohul diprioritaskan untuk Kecamatan Kepenuhan tepatnya di Desa Kepenuhan Timur 30 unit, Kepenuhan Baru 27 unit, Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya 25 unit,” jelasnya. Kemudian, di Kecamatan Rambah Hilir tepatnya di Desa Muara Musu 25 unit, Desa Seja-

ti 23 unit dan Desa Rambah Hilir Timur 48 unit. Kecamatan Kabun untuk Desa Boncah Kesuma 22 unit dan Desa Aliantan 25 unit. Selanjutnya, Kecamatan Tambusai Utara tepatnya di Payung Sekaki 48 unit, Desa Mahato 25 unit dan Desa Rantau Sakti 27 unit. Kecamatan Rambah di Kelurahan Pasir Pengaraian dan Rambah Tengah Hulu masing-masing 25 unit. Di Kecamatan Pendalian IV Koto tepatnya di Desa Bengkolan Salak, Suligi dan Desa Pendalian masing-masing 25 unit. Selanjutnya di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam di Desa Pagaran Tapah 25 unit. “Kurun tiga tahun terakh-

penanggulangan stunting di Desa Menaming. Kegiatan ini diikuti masyarakat dari empat desa lain yang masuk kategori stunting. Safari Gemarikan di Desa Menaming sudah dilaksanakan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya diadakan di empat desa lain yang masuk kategori stunting. “Ini berlanjut tiap tiga bulan hingga akhir Desember 2019,” kata Sri Hardono. (Adv/Pemkab Rohul)

ir, Pemerintah Kabupaten Rohul mendapat program BSPS dari Kementerian PUPR yang bersumber dari dana APBN tahun 2016, sebanyak 302 unit rumah yang tersebar di Desa Suka Damai, Kepenuhan Barat, Kepenuahan Barat Mulya dan Pekan Tebih,” jelasnya. Ditambahkan Suparno, bantuan BSPS APBN tahun 2017 sebanyak 200 unit yang tersebar di 10 desa yakni Desa Ngaso, Cipang Kanan, Rokan IV Koto, Tibawan, Rambah Tengah Barat, Rambah Hilir Tengah, Rambah, Sungai Dua Indah, Koto Tandun dan Sangkir Indah. Pada tahun 2018, bantuan BSPS dari dana APBN sebanyak 527 unit di 19 desa. (Hendra)