METORIRAU EDISI 15 MEI 2020

Harian Pagi

BES

F SU

MATERA NE

1 Ap ril 2

LuLus verifikasi faktuaL

05

ri l 2 0 2 0 1 Ap

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Diserahkan Langsung Oleh :

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

Berwawasan dan Berkepribadian

ARD

GOLD WINN

E

W IA A ED

The POWeR Of innOvaTiOn TO

0

IA DONES PRINT M

R IN

AP WSP

JUMAT, 15 MEI 2020 M 22 RAMADHAN 1441 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Hari Ini, 6 Daerah di Riau Berlakukan PSBB

PERSIAPAN PENERAPAN PSBB DI RIAU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memimpin rapat melalui video confernce terkait persiapan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (14/5). (ist)

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kampar, Siak, dan Bengkalis akan mulai diberlakukan pada hari ini, Jumat (15/5). Pada saat yang sama, PSBB di Kota Pekanbaru juga berlanjut ke tahap III. “Bupati dan walikota yang melaksanakan PSBB meminta beberapa hari ke depan akan melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing,” kata Syamsuar di Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (14/05). Bersamaan dengan dimulainya PSBB di Dumai, Pelalawan, Kampar, Siak, dan Bengkalis, menurut Syamsuar, Pekanbaru juga melanjutkan PSBB tahap III karena tahap II berakhir pada 14 Mei 2020. “Tepatnya hari ini (kemarin) PSBB di Pekanbaru berakhir, jadi tanggal 15 Mei akan memperpanjang pelaksanaannya dan bersamaan dengan lima kabupaten/kota lainnya,” ucapnya seperti dilansir mediacenter. riau.go.id. Baca..... hal 7

Jokowi Didesak Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan segera dibatalkan. Perpres tersebut mengatur kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilakukan pemerintahan Jokowi secara bertahap mulai 1 Juli 2020. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengkritik keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat dan semakin memberatkan masyarakat saat pandemi virus corona (Covid-19). Mulyanto pun minta pemerintah segera membatalkan regulasi yang dikeluarkan 6 Mei 2020 itu karena tidak sesuai dengan amar putusan Mah-

kamah Agung (MA) Nomor 7P/HUM/2020 yang telah membatalkan regulasi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya. “(Saya) minta pemerintah membatalkan Perpres No 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran (BPJS Kesehatan),” kata Mulyanto dalam keterangannya seperti dilansir cnnindonesia.com, Kamis (14/5). Baca..... hal 7

Istana: Negara Dalam Situasi Sulit PELAKSANA Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan menyatakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak lepas dari pertimbangan kesulitan yang dihadapi pemerintah di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Kenaikan iuran ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Per-

君子爱财 取之有道 Jūn zǐ ài cái qǔ zhī yǒu dào Setiap orang mencintai harta benda, tetapi harus didapat dengan cara yang benar.

pres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini terbit tak lama usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam aturan sebelumnya. “Kita lihat bahwa negara kita juga dalam situasi sulit kan. Artinya penerimaan negara juga menurun drastis. Jadi justru semangat solidaritas kita yang Baca..... hal 7

KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 14 MEI 2020

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

15,020.73 9,662.84 10,572.02 1,937.96 140.5514 3,466.59 16,243.42 2,116.37 Sumber www.bi.co.id

Pemerintah Tegaskan Tak Lakukan Relaksasi PSBB

BANDARA SOETTA PADAT PENUMPANG - Calon penumpang memadati Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (14/5). PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan antrean tersebut terjadi saat calon penumpang pesawat mengurus dokumen perjalanan di posko pemeriksaan. (detikcom)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan sampai saat ini tidak melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penularan virus corona (Covid-

19). Pemerintah menyebut kegiatan PSBB tetap dilakukan dengan tertib dan disiplin. “Pemerintah sampai dengan saat ini tidak melakukan relaksasi sedikit-

pun terkait dengan kegiatan-kegiatan PSBB. Namun kita sudah mulai tertib, mulai disiplin, mulai dengan teliti memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan di dalam konteks PSBB,” kata

Penyuap Wahyu Sebut Tiap Komisioner KPU Dijatah Rp100 Juta JAKARTA - Terdakwa penyuap eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Saeful Bahri, mengakui menawarkan uang operasional sebanyak Rp750 juta untuk mengurus penetapan Harun Masiku menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia awalnya menduga Wahyu akan mendistribusikan uang itu Rp100 juta ke tiap komisioner KPU. “Ada permintaan dari Pak Wahyu secara tidak langsung dari Pak Wahyu yang menghendaki adanya dana

operasional, namun tidak disebutkan nominalnya,” kata Saeful membacakan pleidoi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (14/5). Saeful hadir secara virtual melalui televisi di ruang sidang. Menurut kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, tawaran uang operasional itu bermula dari upaya partainya agar KPU menetapkan Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Nazarudin

adalah calon anggota legislatif atau caleg PDIP yang memperoleh suara terbanyak di Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan. PDIP beberapa kali mengirimkan surat permohonan itu kepada KPU dengan melampirkan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang kewenangan partai untuk menunjuk anggota DPR. Namun KPU berkukuh menunjuk Riezky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua Baca..... hal 7

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung kanal YouTube BNPB, Kamis (14/5). Yuri mengatakan, sek-

tor-sektor yang dilarang beroperasi selama PSBB tetap akan dilarang. Selain itu, protokol kesehatan akan lebih diperketat. Baca..... hal 7

THR Masuk Rekening PNS Hari Ini JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan masuk ke rekening para abdi negara pada hari ini, Jumat (15/5). Sebab, surat pencairan sudah terbit dan dana dalam proses pencairan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan In-

formasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari mengatakan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sejak Rabu (13/5), sejalan dengan terbitnya aturan resmi dari pemerintah. Selanjutnya, surat ini menjadi acuan bagi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dari para satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga. Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

nasional

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

2

KPK Tuntut Walikota Medan Nonaktif 7 Tahun Penjara JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut hukuman pidana 7 tahun penjara terhadap Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin. Ia didakwa terbukti menerima suap Rp2,1 miliar dari sejumlah pejabat di kota Medan.

“Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Dzulmi Eldin S berupa Pidana Penjara selama 7 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan,” ujar Jaksa KPK Siswhandhono saat membacakan surat tuntutan dalam persidangan daring (14/5). Selain hukuman kurungan, Dzulmi juga dikenakan denda senilai Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Hak politiknya juga terancam dicabut setelah jaksa memyampaikan tuntutang kepada majelis hakim. “Menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Dzulmi Eldi S berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politk 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” imbuhnya Jaksa KPK dilansir mediaindonesia.com. Walikota nonaktif tersebut dinyatakan terbukti bersalah melanggar UU pem-

berantasan tindak pidana korupsi. Dia dikenakan pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Adapun, hal-hal yang memberatkan terhadap terdakwa yakni tidak mendu-

kung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi.Terdakwa menikmati sendiri dari hasil uang suap. Sedangkan, hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa belum pernah dihukum.Terdakwa selalu rajin dalam menghadiri setiap persidangan. Menanggapi tuntutan itu, Penasihat Hukum terdakwa Dzulmi Eldin, Junaidi Matondang akan menyampaikan pledoi atau pembelaan. Sebelumnya, Walikota

Medan nonaktif periode tahun 2016-2021 diyakini menerima uang suap sebesar Rp2,1 miliar dari para Kepala Dinas di Pemkot Medan. Tercatat, suap berawal pada bulan Oktober 2019. Saat itu, terdakwa Eldin menerima sejumlah uang senilai total Rp130 juta dari Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari. Jaksa mengatakan bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan karena terdakwa mengangkat Isa Ansyari sebagai Kepala Dinas

PUPR Kota Medan.Perkara berikutnya adalah ketika perjalanan dinas Wali kota Medan Eldin, dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang. Akibat perjalanan dinas tersebut, kemudian diketahui terdapat pengeluaran Wali kota Medan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.Selain itu, tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.Kemudin terdakwa memerintahkan Syamsul Fitri Siregar Kasubag Protokoler Pemkot Medan

mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang dengan nilai sekitar Rp800 juta. Kadis PUPR Medan Isa Ansyari kemudian mengirim uang Rp200 juta kepada terdakwa atas permintaan melalui Syamsul Fitri untuk keperluan pribadi Wali kota.Berikutnya, Syamsul menghubungi ajudan Eldin, Aidiel Putra Pratama dan menyampaikan keperluan dana sekitar Rp800-900 juta untuk menutupi pengeluaran ke Jepang. (mr/lda)

n Pertanyakan Perbup Pegeseran Anggaran Covid-19

Dua Warga Rohul Aksi Diam di Depan Kantor Bupati PASIR PANGARAIAN- Dua warga Pasir Pagaraian, Provinsi Riau, Kamis (24/5) siang, menggelar aksi diam, sambil membawa dua bungkus minyak goreng dan spanduk di depan kantor Bupati Rohul. Aksi diam dilakukan dua warga Pasir Pangaraian, sambil menggelar spanduk bertuliskan “Barangsiapa dapat menunjukkan salinan Perbup tentang pergeseran anggaran Covid-19 di Rohul akan saya beri hadiah”, dianggap mereka sebagai bentuk protes tidak terbukanya pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Rohul. Dendi salah seorang warga yang ikut aksi diam mengaku, dirinya pertanyakan dengan tidak terbukanya Pemkab Rohul dalam mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 tahap pertama Rp12,6 miliar. “Anggaran tahap pertama Rp12,6 miliar, namun kita belum jelas bagaimana penjabaran dalam penyerapan anggarannya. Sekarang mau dianggarkan lagi tahap dua Rp45 miliar namun apa dasarnya,” kata Dendi. Dendi juga mengaku,

sebagai warga, dirinya sudah menyerahkan kartu identitasnya agar diverifikasi oleh pemerintah. Namun belum ada kejelasan apapun dari penyerahan kartu identitas tersebut. Umri yang juga ikut dalam aksi diam mengatakan, dirinya menyayangkan sikap Pemkab Rohul yang tidak membuka salinan Perbup Rohul tentang pergeseran anggaran penanganan Covid19 di Rohul. “Sebagai masyarakat, kita juga mau melihat, mana salinan perbup katanya sudah diterbitkan dua kali,” ucap Umri. Umri juga berharap, agar Pemkab Rohul segera membuka diri dalam melakukan penanganan Covid-19, menghindari masyarakat masyarakat tidak menduga-duga. “Sebagai masyarakat, berharap Pemkab Rohul terbuka ke masyarakat agar kami tidak menduga duga tidak baik,” uvap Umri. Aksi yang berlangsung singkat hanya seperampat jam, sempat mengundang perhatian pegawai yang bekerja. Akhirnya kedua warga tersebut membubarkan diri setelah pajang poster tanpa adanya orasi. (hen)

DIAM - Dua warga gelar aksi diam sambil pajang poster dan bawa minyak goreng, di depan kantor Bupati Rohul, sebagai bentuk protes karena dianggap tidak terbukanya pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 di Rohul. (hen)

DITANGKAP - Pencuri mobil, MP alias Piton, ditangkap di daerah Kabupaten Pelalawan, Rabu (13/5). (ist)

Berkat GPS, Pencuri Mobil Ditangkap Polisi PEKANBARU - MP alias Piton (42) tidak menyangka aksinya mencuri satu unit mobil pick up Mitsubishi L300 akan cepat diketahui polisi. Dia tidak menyadari kalau di mobil curiannya terpasang global positioning system atau GPS. Berkat GPS itu, polisi berhasil melacak Piton. Dia ditangkap hanya beberapa jam setelah melakukan pencurian di sebuah ruko di Jalan Rawa Bening, Perum Permata Bening, Kelurahan

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Rabu (13/5) dini hari. “Pelaku diamankan pada hari itu juga. Dibekuk di Jalan RAPP, Kabupaten Pelalawan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, di Pekanbaru, Kamis (14/5). Pencurian dilakukan Piton diketahui oleh pemilik mobil sekitar pukul 07.00 WIB. Korban kaget melihat pintu rukonya sudah dibobol. Ketika diperiksa ke

dalam ruko, ternyata satu unit Mitsubishi L300 dengan nomor polisi BM 9766 TV yang ada di dalamnya sudah raib. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Bukit Raya. Tim reserse kriminal langsung melakukan penyelidikan. Diketahui kalau GPS yang terpasang di mobil masih menyala. Tim langsung melakukan pengejaran ke lokasi titik GPS. “Mobil diketahui ada di daerah Kabupaten

Pelalawan,” kata Sunarto. Dalam pengejaran itu, tim juga membawa serta pemilik mobil untuk memastikan kendaraan miliknya. Pelaku akhirnya ditangkap di Jalan RAPP dan dibawa ke Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut. Bersama pelaku diamankan barang bukti berupa satu mobil Mitsubishi Pick Up warna hitam No Pol 9766 TV, satu buah linggis, satu buah kunci pas berbentuk leter T yang di

balut dengan karet warna hitam, tiga buah besi yang ujungnya diruncingkan yang digunakan untuk melakukan pencurian. Pengakuan Piton aksi pencurian dilakukan bersama seorang temannya. “Pelaku sudah diamankan di Polsek Bukit Raya beserta barang bukti kejahatannya. Masih dilakukan proses lebih lanjut dan pengembangan kasus,” tutur Sunarto. (lda)

KPK Terbitkan SE Soal Gratifikasi Hari Raya JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait momen hari raya. SE tersebut diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tahun 2020. Plt Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, mengatakan, surat edaran diterbitkan sebagai imbauan dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada saat momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tahun 2020. “Dalam SE tersebut KPK mengimbau perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan,”

jelas Ipi, Kamis (14/5). Dalam SE disebutkan permintaan dana/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana. Melalui SE tersebut, lanjut Ipi, KPK merekomendasikan 3 hal, yaitu pertama, kepada pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Kedua, kepada pimpinan kementerian/lembaga/

Ipi Maryati Kuding organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar memberikan imbauan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta menerbitkan surat edaran terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para pegawai negeri/penyelenggara negara di lingkungannya. Dan ketiga, kepada

pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi agar melakukan langkah-langkah pencegahan dan mematuhi ketentuan hukum dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Apabila terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi agar gugur ancaman pidananya. “Sebaliknya, jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima, maka sanksi pemidanaan sebagaimana pasal 12 B

UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan,” papar Ipi. Terkait penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, KPK mengimbau agar disalurkan sebagai bantuan sosial kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Namun, penerimaan tersebut tetap harus dilaporkan kepada KPK baik secara langsung maupun melalui UPG di instansi masing-masing dengan melampirkan dokumentasi penyerahannya. Pelaporan gratifikasi saat ini semakin dipermudah melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pelaporan secara daring lainnya juga dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. (rls/lda)

Dewan Redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, Koordinator Liputan: Linda Novia Staf Redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Bengkalis : Zulkarnaen, Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun, Indragiri Hilir : Ayendra, Kampar : Adi Jondri, Kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto Rokan Hulu : Feri Hendarawan Rokan Hilir : Afrizal, Siak : Diana, Kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, Teknologi Informasi: Oki Wibawa.

(Terbit Sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR

Manager Iklan : Herlina, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan Iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon Iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank Riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha Inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

: ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO Harga langganan dalam kota: Rp150.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

®

potensa

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

3

Daihatsu Jual Hampir 50 Ribu Unit Mobil JAKARTA - Pabrikan mobil di Indonesia dihadapkan pada situasi tertekan semenjak masuknya wabah Covid-19 pada Maret silam. Kendati demikian, walaupun terdapat penurunan secara volume pada pasar otomotif nasional, penjualan Daihatsu selama empat bulan mengalami kenaikan secara pangsa pasar. Sepanjang JanuariApril 2020 Daihatsu masih bisa mendistribusikan kendaraan di angka hampir 50 ribu unit dan menguasai 20,2% pangsa pasar penjualan mobil nasional. Dalam siaran pers, Kamis (14/5), secara total penjualan Januari-April 2020, Daihatsu mencatatkan retail sales 44.346 atau 18,2% dari retailsales nasional, yakni 243.634 unit. Sementara angka wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Daihatsu, tercatat sebanyak 49.443 unit atau menguasai 20,2% dari volume wholesales nasional 244.762unit. Memang jika dibandingkan dengan periode Januari-April 2019, penjualan Daihatsu mengalami penurunan. Sebab pada periode tersebut, Daihatsu membukukan angka retailsales

kondisi pasar yang saat ini mengalami penurunan secara drastis akibat wabah Covid-19. Kami berharap kondisi ekonomi Indone-

su Motor (ADM), Amelia Tjandra dilansir detik. com. Sampai dengan saat ini, Daihatsu masih menghen-

tikan sementara produksi mobil di pabriknya sebagai kepatuhan terhadap kebijakan PSBB. Selain itu, dalam hal pelayanan, out-

let dan bengkel resmi di Jakarta dan wilayah yang menerapkan PSBB juga diberhentikan sementara operasionalnya.(int/wsl)

60.706 unit dan wholesales 66.825 unit. Namun pada saat itu, market share retailsales Daihatsu hanya di angka 17,8% dan market share wholesales-nya 19,8%. Kembali ke kinerja penjualan sepanjang JanuariApril 2020, model terlaris retailsales Daihatsu masih didominasi Sigra dengan raihan 12.868 unit (29%), lalu diikuti Gran Max (PU) 8.805 unit (19,9%), dan Terios 7.131 unit (16,1%). Selanjutnya, Ayla menyusul dengan angka mencapai 5.332 unit (12,0%), Xenia 5.092 unit (11,5%), dan Gran Max (MB) 3.911 unit (8,8%). Untuk model Daihatsu lainnya, yakni Luxio dan Sirion, penjualannya mencapai 1.207 unit atau berkontribusi sebesar 2,7%. “Kami prihatin dengan

Gaikindo Kecewa Penjualan Mobil Anjlok JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengaku tidak puas dengan pencapaian penjualan mobil di Indonesia pada periode April 2020 yang turun drastis imbas pandemi virus corona alias Covid-19. Menurut data yang diperoleh, penjualan retail kendaraan bermotor roda empat di pasar domestik selama April turun 60 persen dari 60.447 unit di Maret jadi 24.276 unit. Sementara penjualan dari pabrik ke dealer (wholesales), anjlok hampir 90 persen, dari 76.800 unit jadi 7.871 di periode yang sama. “Kami cukup kecewa sebenarnya dengan hasil itu, karena turun jauh dari

sia ini dapat segera pulih dan pasar otomotif dapat bangkit dan berkembang kembali,” ujar Marketing Director PT Astra Daihat-

perkiraan. Tapi kita akan coba lihat lagi mengapa bisa sangat tertekan,” kata Ketua III Gaikindo, Rizwan Alamsjah dalam diskusi virtual, Kamis (14/5) dilansir kompas.com. Berdasarkan perhitungan asosiasi, lanjut Rizwan, dengan target tahunan mencapai 600.000 unit, setidaknya penjualan mobil per bulan selama kuartal II/2020 bisa mencapai sekitar 20.000 unit. “Proyeksi kami penjualan April-Mei-Juni-Juli ialah yang terendah dalam tahun ini. Jika pada kuartal pertama penjualan sudah mencapai 250.000 unit, setidaknya dalam empat bulan itu (kuartal II/2020) bisa 100.000 unit. Kemudian sisanya, 250.000 unit

di Agustus-Desember,” tambahnya. “Kita harap bulan ini (Mei) tidak begitu tertekan, sehingga bisa mencapai target. Jika hasil penjualan (April-Juni) lemah, tidak menutup kemungkinan kita akan kaji ulang (target),” lanjut Rizwan. Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi menyatakan, penurunan penjualan itu terjadi karena banyak pabrik menghentikan sementara operasionalnya, seiring dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara penjualan retail yang masih stabil disebabkan permintaan mobil di luar Jabodetabek masih cukup tinggi.(int/wsl)

Toyota Pasarkan 8 Ribuan Mobil Baru di April JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang terjadi di Tanah Air, sangat berdampak untuk sektor otomotif, khususnya penjualan mobil baru. Hal ini juga dirasakan oleh PT Toyota Astra Motor atau TAM, terutama jika melihat penjualan ritel kendaraannya di April 2020. Penjualan mobil baru dari dealer-dealer resmi ke tangan pelanggan di bulan keempat tahun ini, kata Direktur Pemasaran TAM, Anton Jimmi Suwandy, memang tak sebaik Maret

2020, atau bulan yang sama di tahun 2019. “Untuk ritel Toyota di April 2020, itu sebanyak 8.443 unit. Saya dapat informasi, total penjualan nasional dari Gaikindo itu 24.276 unit,” ujarnya saat melakukan konfrensi pers virtual, belum lama ini. Meski penyebaran virus Corona tipe baru suda merebak di Indonesia sejak akhir Februari 2020, kata Anton, penjualan mobil baru Toyota di Maret 2020 belum terpengaruh banyak. Di bulan ketiga, penjualan

ritel mencapai 17.787 unit. “Penurunannya mungkin setengah (dari kondisi normal). Untuk ritel year on year April 2019 itu di angka 26 ribuan unit. Saat itu memang situasinya menjelang lebaran, salah satu puncak penjualan kami. Kalau dibandingkan, memang jadi cukup jauh perbedaaanya,” tuturnya dilansir vivanews.com. Anton mengatakan, berdasarkan data TAM, penurunan penjualan mobil baru terjadi karena beberapa faktor. Pertama,

kata dia, pengaruh ekonomi. Kondisi darurat Covid19 ini memang membuat masyarakat sangat berhathati saat membelanjakan uangnya, termasuk membeli mobil. “Kedua, kalaupun orang mau beli mobil baru, leasing sekarang lebih selektif. Lalu, di beberapa wilayah, ini saya bukan menyalahkan, tetap kami mendukung adanya PSBB. Tetapi, saat PSBB, showroom pasti tutup, aktivitas masyarakat pun terbatas,” ungkapnya.(int/wsl)

Pasar Mobil Listrik di Eropa Tumbuh Modifikasi Mobil Gaya Racing Jadi Tren

JAKARTA - Modifikasi menjadi salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh pemilik mobil, agar tampilan kendaraannya lebih menarik. Konsep dan tema yang diterapkan pun beragam, dan bisa berubah mengikuti tren yang sedang berkembang. Creative Director National Modificator & Aftermarket Association (NMAA), Tomi Gunawan mengatakan, tahun ini, tren modifikasinya mengarah kepada tampilan sporty, namun tetap fungsional. Artinya, mobil itu bisa tetap dikendarai sehari-hari, meski sudah banyak diubah. “Untuk modifikasi bergaya racing ini memiliki turunannya sangat banyak

sekali, ada rally look, lalu gaya drag. Ini sejalan dengan tema Brio Modification Virtual yang diadakan tahun ini,” ujarnya sat konfrensi video bersama media, belum lama ini, dilansir vivanews.com. Punggawa Tomi AirBrush, di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, modifikator untuk bisa menunjukan kretivitasnya dalam merombak kendaraan. Bedanya, kontes modifikasi saat ini dilakukan secara virtual, menyesuaikan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. “Di tengah pandemi yang membatasi hampir semua kegiatan manusia, dunia digital menjadi salu-

ran yang efektif untuk beraktivitas, termasuk untuk melakukan modifikasi mobil secara digital,” tuturnya. Sementara itu, Public Relations & Digital Marketing PT Honda Prospect Motor, Yulian Karfili mengatakan, modifikasi virtual semakin populer saat ini, terlihat dari jumlah peserta di ajang ini yang terus meningkat setiap tahunnya. “Saat ini, semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara virtual, sehingga kami ingin menjadikan Honda Brio Virtual Modification sebagai wadah bagi para modifikator untuk tetap menunjukkan kreativitasnya sambil tetap tinggal di rumah, ungkapnya.(int/wsl)

BRUSSEL - Sepanjang kuartal I 2020, pangsa pasar mobil listrik di Eropa meningkat signifikan. Tumbuh menjadi 6,8%, dari 2,5% pada kuartal yang sama di 2019. Kondisi tersebut dengan latar belakang penurunan penjualan seluruh segmen mobil akibat virus corona. Sementara itu, permintaan untuk kendaraan diesel dan bensin malah

anjlok, meskipun mobil bertenaga bensin masih menyumbang lebih dari separuh pasar di Benua Biru. Mengutip data dari laman resmi European Automobile Manufacturers Association (ACEA), Rabu (13/5), pada periode pertama, jumlah mobil diesel yang terdaftar di Uni Eropa turun 32,6% menjadi 738.392 unit. Saat ini, diesel men-

gantongi pangsa pasar sebesar 29,9%, turun dari angka 33,2% pada periode yang sama tahun lalu. Semua pasar diesel di Eropa memang mengalami penurunan, terutama di Italia sebesar -49,8%, Prancis -36,6%, Spanyol -33,8%, dan Jerman -23,0%. Di sisi lain, dilansir sindonews.com, dengan penutupan semua dealer yang ada di Eropa sepa-

njang Maret, imbas dari pandemi Covid-19, membuat permintaan mobil bensin juga anjlok. Penjualan mobil bensin di sana mengalami kontraksi sebesar 32,2%, dari 2 juta unit di kuartal I 2019 menjadi 1,3 juta unit pada kuartal I 2020. Kecuali di Siprus dan Lithuania, semua penjualan mobil di Uni Eropa turun dua digit sepanjang tahun ini.(int/wsl)

etalase

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

4

n Bantu Masyarakat Masa Pandemi Covid-19

BRK Selatpanjang Serahkan Sembako

SELATPANJANG - PT Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Selatpanjang menyalurkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti untuk disalurkan kepada masyarakat. Sembako ini diberikan guna membantu masyarakat ditengah pandemi virus Corona (Covid-19) dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan 1441 hijriah.

pada tahun 1982. “Becak motor ini kita berikan dalam rangka menyalurkan CSR, tentunya ini berdasarkan rekomendasi dari bupati,” kata Fifian. Semua bantuan langsung diserahkan secara

Selain itu, bantuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama, dimana Pemkab Kepulauan Meranti melirik sektor perbankan untuk turut serta memberikan kontribusi membantu masyarakat dalam bentuk bantuan sembako. Adapun paket sembako yang diserahkan berjumlah 50 paket seharga Rp500 ribu. Kepala Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang, Fifian Heldi, mengatakan, pihaknya menyadari akibat wabah Covid-19 ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan sementara kebutuhan hidup tak bisa ditunda, masyarakat susah semakin susah hal itu semakin diperburuk dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok dipasaran. Kondisi inilah membuat BUMD Provinsi Riau ini menyalurkan sejumlah bantuan dalam rangka mengurangi beban warga tersebut. “Semoga bantuan yang

SERAHKAN BANTUAN - Wakil Bupati Meranti, H Said Hasyim, didampingi Kepala Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Selatpanjang, Fifian Heldi, menyerahkan becak bantuan dari Bank Riau Kepri Selatpanjang kepada salah satu warga Meranti, Kamis (14/5). (ist)

kami berikan ini dapat meringankan beban warga miskin dan terdampak dalam mencukupi kebutuhan hidupnya ditengah pandemi Covid-19 ini,” kata Fifian, Kamis (14/5). Selain sembako, Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp20 juta kepada tim Gugus Tugas Covid-19 Kepulauan Meranti. “Bantuan uang tunai ini diharapkan bisa mendukung tugas dan operasional tim Gugus Tugas Covid-19 dalam menangani virus Corona ini,” katanya lagi. Di kesempatan itu juga, Bank Riau Kepri juga menyerahkan CSR-nya dalam bentuk satu unit becak motor seharga Rp22 juta kepada seorang tukang becak bernama Hamid yang telah menarik becak selama 38 tahun. Becak motor itu mengganti becak kayuh nya yang dia beli seharga Rp600 ribu yang dibelinya

simbolis oleh Kepala Cabang Bank Riau-Kepri, Fifian Heldi, kepada Pemkab Kepulauan Meranti yang diterima oleh Wakil Bupati, H Said Hasyim. Nantinya bantuan ini akan diteruskan oleh pihak kecamatan

kepada masyarakat yang layak menerima. Menyikapi penyerahan bantuan itu, Wakil Bupati Meranti, H Said Hasyim, memberikan apresiasi atas partisipasi aktif Bank Riau Kepri membantu warga Kep-

Adopsi Teknologi Ericsson, Jaringan Indosat Makin Bagus Jakarta - Indosat Ooredoo menandatangani perjanjian kerja sama untuk meluncurkan Ericsson Operations Engine, model yang didorong oleh data Artificial Intelligence (AI) dan berfokus pada konsumen di Indonesia. Terhitung mulai Juli nanti, Ericsson akan menerapkan teknologi otomatisasi, machine learning dan teknologi AI untuk meningkatkan kinerja jaringan dan pengalaman pengguna, serta mengelola pusat operasi jaringan Indosat Ooredoo dan kegiatan pemeliharaan lapangan di seluruh Indonesia. Kontrak baru berdurasi lima tahun ini merupakan perluasan kolaborasi kedua perusahaan yang telah terjalin sebelumnya. Duet Indosat OoredooEricsson disebutkan akan meningkatkan investasi global perusahaan asal Swedia tersebut dalam pemutakhiran teknologi jaringan terotomatisasi guna mendorong daya saing Indosat Ooredoo dan semakin meningkatkan efisiensi dalam hal operasional, energi, dan biaya, serta kemampuan jaringan lebih kuat. Dengan mengadopsi teknologi Ericsson, pelanggan Indosat Ooredoo

diklaim akan dapat terus menikmati layanan kelas dunia sementara operator telekomunikasi dapat fokus memberikan nilai yang lebih besar kepada para pemegang sahamnya. Vikram Sinha, Chief Operation Officer Indosat Ooredoo mengatakan, Indosat Ooredoo telah melakukan peningkatan jaringan secara signifikan pada 2019. Melalui kerja sama dengan Ericsson, pihaknya akan dapat membangun pengaturan operasi jaringan yang efisien dan

sepenuhnya otomatis dengan teknologi AI terbaru, sistem analitik berbasis data & platform machine learning, yang berfokus pada mutu layanan dan pengalaman pengguna. “Kami yakin model baru ini akan membantu kami mengelola peningkatan kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik,” kata Vikram, dilansir detik.com, Kamis (14/5). Sementara itu, Jerry Soper selaku Country Head Ericsson Indonesia menyatakan, Ericsson Operations

Engine mengonsolidasikan posisi mereka sebagai pemimpin industri di jaringan managed services. Disampaikan Jerry, Ericsson telah membuktikan kemampuannya secara global dalam mengelola dan menjalankan jaringan multi-vendor dan multiteknologi. Kontrak ini menjadi bukti kepercayaan yang berkelanjutan pada produk dan solusi end-to-end kami untuk operasi jaringan Indosat Ooredoo. “Kami akan terus mendorong pengetahuan (in-

sights) berbasis data untuk memberikan kinerja lebih baik, yang berfokus pada pengalaman pengguna,” tuturnya. Di Indonesia, Indosat Ooredoo dan Ericsson telah memiliki kerja sama sejak lama dalam hal teknologi mencakup 2G, 3G, 4G dan uji coba 5G secara langsung baru-baru ini. Sebagai perusahaan global, solusi Ericsson menyediakan akses ke pemutakhiran dan peningkatan teknologi berkelanjutan bagi pelanggan di seluruh dunia. (int/mr)

Indosat Ooredoo. (int)

Untuk bagian fitur belanja Apple juga akan disediakan bagi pengguna portal online yang langsung diarahkan ke etalase digital perusahaan. Nantinya ada

Apple. (int)

Kepulauan Meranti kami ucapkan terimakasih kepada Bank Riau-Kepri yang telah mendukung pemkab dalam membantu warga yang kesusahan dan terdampak Covid-19,” ucap Said. (ali)

Realme Siap Luncurkan Delapan Produk Baru JAKARTA - Realme baru saja meluncurkan dua smartphone seri barunya, Narzo yaitu dijuluki Narzo 10 dan Narzo 10A. Sekarang perusahaan berencana meluncurkan delapan produk baru pada 25 Mei mendatang di China. Realme tidak secara eksplisit menyebutkan apa yang sebenarnya akan diungkapkan pada 25 Mei nanti. Namun poster di akun Weido yang dibagikan oleh perwakilan pabrikan di China menyebutkan, di antara produk itu termasuk smartphone, powerbank, dan earbud nirkabel. Teks China berwarna putih dalam gambar diterjemahkan menjadi “Dimensi Patah Berani Memutar”, yang bisa menjadi petunjuk bahwa smartphone akan berorientasi pada game. Bicara smartphone, realme VP dan CMO, Xu Qi Chase, mengonfirmasi adanya handphone dengan

kode nama Blade Runner. Pembocor industri asal China juga mengklaim perangkat ini akan disebut sebagai realme X50 Pro Player Version. Ini berarti unit adalah smartphone gamer-centric pertama perusahaan. Laman GSM Arena, dilansir sindonews.com, Kamis (14/5), menyebutkan, publik juga telah mendengar tentang realme X3, X3 SuperZoom, dan realme TV akhir-akhir ini. Nah kemungkinan kita akan melihat semuanya secara resmi pada 25 Mei nanti. Sebuah laporan barubaru ini juga mengklaim realme berencana meluncurkan jam tangan pintar dan TV pintar pertama di India pada akhir tahun ini. CEO Realme India Madhav Sheth juga sempat menggoda kehadiran X3 SuperZoom pekan lalu dengan hasil foto zoom 60x.

Vivo Y30 Dibanderol Rp2 Jutaan Resmi Dirilis

Apple Store Hadirkan Dark Mode Jakarta - Apple baru saja melakukan pembaruan terhadap aplikasi belanjanya yakni Apple Store di iOS dengan menghadirkan dukungan dark mode alias mode gelap. Fitur ini memungkinkan pengguna dapat belanja produk di Apple Store dengan tampilan antarmuka yang sebagian besarnya berwarna hitam. Dilansir detik.com, Kamis (14/5), dari Apple Insider, pembaruan ini terdapat pada versi 5.8 dari aplikasi Apple Store yang melanjutkan integrasi dark mode di seluruh penawaran aplikasi pihak pertama perusahaan. Apple juga baru-baru ini menambahkan mode gelap ke aplikasi Apple Support. Mode gelap ini menukar elemen layar cerah untuk alternatif yang lebih gelap dalam upaya untuk mengurangi ketegangan mata pengguna saat menatap layar di malam hari.

ulauan Meranti yang kesusahan dan terdampak Covid-19. Dia berharap, bantuan serupa juga diikuti oleh pihak perbankan lainnya dengan begitu semakin banyak masyarakat yang terbantu. “Atas nama Pemkab

pilihan rekomendasi pembelian yang disesuaikan, informasi produk dan spesifikasi, opsi perbaikan, informasi tentang ‘Hari ini’ di sesi Apple dan masih ban-

yak lagi. Sehingga Aplikasi ini bertindak sebagai toko serba ada untuk semua Apple Store. Dalam pembaruan versi selain peningkatan

kinerja ada juga perbaikan bug yang tidak disebutkan namanya. Fitur ini sudah bisa diunduh secara gratis di iOS App Store. (int/mr)

Jakarta - Vivo Y30 resmi hadir di Indonesia. Ponsel ini dibanderol Rp 2 jutaan. Vivo Y30 mengadopsi desain layar kekinian. Di sudut kiri atas terdapat punch hole yang menjadi rumah bagi kamera depan 8 MP. Penerapan punch hole ini membuat rasio screen-to-body 90,7 persen. Bentangannya sendiri 6,47 inch dengan resolusi HD+. “Desain layar terkini Ultra O Screen dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih luas misalnya pada saat menonton film ataupun bekerja menggunakan smartphone,” terang Ricky Bunardi, Product Manager Vivo Indonesia, dilansir detik.com, Kamis (14/5). Kamera menjadi salah yang diunggulkan dari Vivo Y30. Ada empat kamera yang disematkan pada bagian belakang. Terdiri dari 13MP main camera, 8MP super wide angle, 2MP super macro,

dan 2MP super bokeh. Vivo Y30 turut dimodali baterai berkapasitas besar yakni 5.000 mAh. Dilengkapi USB Type-C serta fitur reverse charging untuk mengisi daya perangkat lain. Dapur pacunya mengusung Helio P35 yang diracik dengan RAM 4GB. Sementara memori internalnya 128GB cukup lapang untuk menyimpan dan mengunduh file, foto, video ataupun aplikasi. Vivo Y30 hadir dengan varian warna elegan yang terinspirasi dari keindahan batu permata, yaitu Emerald Black dan Moonstone White. Ponsel ini dibanderol seharga Rp2.799 juta. Bila berminat, Vivo menjualnya di toko offline dan online. Setiap pembelian Vivo Y30 di Shopee, konsumen bisa mendapatkan hadiah langsung seperti earphone, Grab Voucher senilai Rp20.000, gratis biaya pengiriman dan voucher cicilan dari Kredivo. (int/mr)

politik

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

5

Kepala Daerah Kuasai Enam Besar Elektabilitas Capres JAKARTA - Survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia menyebutkan, enam gubernur menguasai elektabilitas calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang, bahkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menguat. “Pemilu 2024 diprediksi menjadi pertarungan elite baru produk pilkada langsung, di mana figur gubernur menguasai enam besar elektabilitas calon presiden,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia, Dendik Rulianto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (14/5). Menurut dia, dengan habisnya masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 2024, tersisa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang masih berpeluang maju kembali. Prabowo menempati urutan pertama dengan 18,9 persen, sementara Sandiaga berada diurutan keempat 8,6 persen. Namun, keduanya akan ditantang oleh figur-figur kepala daerah yang pengaruh politiknya terus meningkat, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menem-

pati posisi kedua sebesar 13,7 persen. Ganjar bersaing ketat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (12,8 persen), yang sering diunggulkan sebagai capres kuat. Posisi kelima dan keenam dikuasai oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (7,9 persen) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (5,6 persen). Di bawahnya terdapat figur Tri Rismaharini (3,0 persen) dan Nurdin Abdullah (1,0 persen). Menurut Dendik, fenomena tingginya elektabilitas elite baru berlatar belakang kepala daerah membuktikan berjalannya proses demokrasi dan desentralisasi di Indonesia. Posisi mereka sebagai pemimpin pemerintahan di daerah membuat tingkat kedekatan dengan masyarakat yang lebih kuat dibandingkan dengan figurfigur elite politik nasional. “Sebut saja figur Ketua

DPR Puan Maharani yang kerap disebut-sebut sebagai penerus kepemimpinan di PDIP hanya meraih elektabilitas 1,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono ketua umum baru Demokrat sebesar 2,7 persen,” kata Dendik. Di antara menteri Jokowi, terdapat nama Erick Thohir (3,6 persen) dan Mahfud MD (1,6 persen). Menurut dia, peluang Prabowo dan Sandiaga masih terbuka lebar mengingat masih tingginya elektabilitas Gerindra yang berada di bawah PDIP dan makin jauh meninggalkan Golkar.

“PDIP diprediksi kembali unggul pada Pileg 2024, yang berarti berkuasa 3 periode berturut-turut sejak 2014, memecahkan rekor sejak reformasi,” jelas Dendik. Selain itu elektabilitas PDIP yang meroket hingga 33,3 persen menjadikannya sebagai partai politik yang kuat di Indonesia. Gerindra menyusul sebesar 13,7 persen dan Golkar 9,2 persen. Partai-partai berbasis keislaman didominasi oleh PKB (6,2 persen) dan PKS (5,4 persen), sedangkan PAN merosot tinggal 2,2

persen. Perpecahan yang membayangi PAN ditandai dengan rencana Amien Rais mendirikan partai baru ditengarai berpengaruh terhadap elektabilitas PAN. Sedangkan PPP (1,5 persen) makin terancam hilang dari percaturan politik. Partai-partai nasionalis menduduki posisi papan tengah, yaitu PSI (4,3 persen), Nasdem (4,1 persen), dan Demokrat (3,8 persen). “Tingginya elektabilitas PSI disumbang dari sikap kritis terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan, di samping program kerakyatan yang agresif se-

lama pandemi corona,” ujar Dendik. Pada posisi papan bawah terdapat Perindo (1,1 persen), Hanura (0,9 persen), Berkarya (0,3 persen), PBB (0,2 persen), Garuda (0,1 persen), dan PKPI (0,1 persen). “Keberadaan partai-partai ‘gurem’ ini bakal makin terancam jika muncul pendatang baru, seperti partai besutan Amien Rais dan partai baru pecahan PKS,” pungkas Dendik. Pada survei terhadap elektabilitas capres, namanama lain hanya meraih kurang dari 1 persen dan sisanya tidak tahu/tidak men-

jawab 18,1 persen. Sedangkan pada survei terhadap elektabilitas partai politik, masih terdapat responden yang tidak tahu/tidak menjawab sebesar 13,6 persen. Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-7 Mei 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mr/sri)

KPU Bantah Rilis Jadwal Tahapan Pilkada

Nugroho Noto Susanto PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau membantah telah mengeluarkan jadwal resmi tahapan Pilkada serentak 2020. Saat ini tahapan tersebut masih dibahas KPU Pusat. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto, menanggapi beredarnya gambar pamflet tentang tahapan Pilkada seren-

tak 2020 yang mengatasnamakan KPU. Dalam gambar pamflet tersebut dituliskan secara rinci tahapan Pilkada yang akan dimulai pada tanggal 30 Mei sampai pemungutan suara yang akan dilakukan pada 9 Desember 2020. “Informasi dalam infografis tersebut itu tidak benar, bukan bersumber dari KPU. Tahapan Pilkada pasca turunnya Perppu sedang dibahas di KPU RI,” papar Nugroho. Sebagaimana diketahui, awalnya Pilkada serentak kepala daerah akan dilaksanakan September 2020. Namun karena pandemi Covid-19, Pilkada ditunda. Saat ini masih dibahas jadwal dan teknisnya. (mr/sri)

BPIP Kecam Kepala Daerah yang Politisasi Bansos JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengecam politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak covid 19, khususnya di daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menegaskan bahwa bantuan seharusnya meringankan beban masyarakat yang terdampak covid 19. “Bantuan untuk meringan beban bagi saudara kita yang terkena dampak covid-19 lahir rasa kemanusian dan ketulusan bukan bantuan demi kepentingan politik,” tegas Benny, kemarin. Ia menuturkan politisasi bantuan sosial berlawanan dengan suara hati kemanusiaan yang seharusnya tulus tanpa ada niat lain yang tersembunyi. Ia berharap agar rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dikedepankan dalam solidaritas kemanusiaan. “Wajah Tuhan ditemukan bagi mereka yang berbagi dan membantu yang kekurangan. Melakukan karya kemanusiaan merupakan panggilan nurani,” ujarnya. Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga terda-

pat politisasi pembagian bansos terkait Covid-19 oleh pejawat kepala daerah di 23 kabupaten/kota pada 11 provinsi menjelang Pilkada 2020. Salah satu modus yang digunakan adalah menempelkan gambar kepala daerah dalam kemasan bansos. “Antara lain Kota Bengkulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Ogan Ilir, Lampung Timur, Pesawaran, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Selatan, Pandeglang, Pangandaran, Sumenep, Jember,” ujar anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dilansir Republika, Rabu (13/5) Dewi menilai tindakan kepala daerah tersebut tidak etis karena kegiatan kemanusiaan justru dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi Pilkada 2020. Seharusnya kepala daerah memastikan penyaluran bansos tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Ini tidak dibenarkan. Harusnya dalam membantu dengan atau atas nama kemanusiaan jangan sampai ada embelembel terselubung di dalamnya,” kata Dewi yang juga Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu. (mr/sri)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat Serah Terima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pemilihan Serentak 2020 kepada Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Januari 2020 lalu. KPU terus mengaupdate DPT berkelanjutan. (mr/merdeka.com)

Selain Netralitas ASN dan Politik Uang

Pilkada Serentak Rawan Keselamatan Penyelenggara dan Pemilih JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Mochammad Afifuddin memaparkan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020 saat terjadinya pandemik covid-19. Salah satu ancaman bahaya, yakni aspek keselamatan penyelenggara pemilu dan pemilih kala proses pesta demokrasi dilaksanakan. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020, Afif menjelaskan, ada dua temuan potensi pelanggaran yang tinggi

yaitu soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang. Dia menyebut dua hal tersebut sebagai potensi pelanggaran yang tinggi kala kondisi normal atau tidak ada kondisi di tengah pandemik seperti sekarang. Di tengah kondisi pandemik saat ini, Afif memandang netralitas ASN serta politik uang masih banyak terjadi. Setidaknya, Afif melihat di beberapa daerah aktivitas yang memunculkan potensi pe-

langgaran masih terjadi seperti adanya modus bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. “Jadi selain kerawanan netralitas ASN dan politik uang, ada soal kerawanan yang bisa menimpa semua orang yaitu soal keselamatan penyelenggara dan pemilih,” ungkapnya dalam diskusi daring bertajuk Menghitung Bahaya Pilkada di Tengah Bencana Covid-19, Rabu (13/5). Afif memandang, gelaran pilkada tak hanya se-

batas aktivitas mencoblos atau mencontreng surat suara di bilik suara. Aktivitas ini kerap disebut festival demokrasi karena kekhasan proses pemilihan di Indonesia. Dia menyebut, proses pilkada berlangsung jauh sebelum itu seperti adanya kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih serta kampanye. Mantan Koordinator Nasional JPPR ini menegaskan, salah satu kunci agar pilkada berjalan aman dengan menerap-

kan pola pikir kepada semua orang bahwa pilkada dilakukan di tengah bencana covid-19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukumnya pun telah terbit. “Nah sekarang tinggal bagaimana ketentuan ini (perppu) yang dalam bahasanya ditafsirkan membuat kreatifitas lebih luas oleh teman-teman KPU,” jelas alumnus UIN Jakarta itu. (mr/sri)

Bawaslu Riau Segera Aktifkan Pengawas Ad Hoc PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau segera mengaktifkan Pengawas Pemilu Ad Hoc mulai dari tingkat kecamatan, maupun tingkat kelurahan/desa yang telah dilantik maupun yang belum dilantik. Hal itu sebagai persiapan dalam menyambut pelaksanaan Pilkada Serentak di sembilan kabupaten/ kota di Riau. Demikian dikatakan Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Riau, Hasan, Kamis (14/5) di ruang ker-

janya. Menurutnya, rencana itu sebagai tindak lanjut dari rapat dengan Bawaslu Riau secara daring bersama Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Jumat (8/5) lalu.”Kita sangat antusias mengikuti rapat yang membahas penyusunan pedoman pengaktifan kembali Panwas Ad hoc dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2020. Rapat yang dibuka langsung oleh Abhan, Ketua Bawaslu RI dengan didampingi Tim Asistensi

serta Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu RI, juga dihadiri oleh direktur SIGMA, Said Salahudin selaku narasumber. Bawaslu pusat minta pengaktifan Pengawas Pemilu Ad Hoc,” kata Hasan. Hasan menyebutkan terkait ini, pihaknya harus terlebih dahulu menunggu dikeluarkannya PKPU tentang tahapan program dan jadwal Pilkada yang sempat ditunda dengan diterbitkannya PKPU No.179/PL-02Kpt/01/KPU/III/2020 ten-

tang penundaan tahapan Pilkada 2020 untuk menghentikan penyebaran pendemi corona virus disease 2019. Selain menunggu PKPU terbaru, Bawaslu juga akan mengeluarkan surat edaran atau pedoman pengaktifan sebagai acuan bagi Bawaslu kabupaten/ kota. Selanjutnya dalam pengaktifan kembali pengawas Ad hoc, Bawaslu kabupaten/kota melakukan verifikasi yang tidak hanya berkaitan dengan keterpenuhan syarat saja, tetapi

juga kesediaan untuk bekerja penuh waktu di tengah kondisi Covid– 19 yang belum sepenuhnya reda. Setelah rapat berakhir, Hasan segera sampaikan kepada jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar tetap melakukan pengawasan kepada jajaran Ad hoc terutama yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang secara Undang-Undang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu seperti terlibat dalam partai politik dan sebagainya. (mr/sri)

Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Riau, Hasan, mengikuti rapat secara daring dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Jumat (8/5) lalu. (ist)

sportainment

METRO RIAU

JUMAT, 15 MEI 2020

6

Gaethje Tak Sabar Ingin Hadapi Khabib Dele Alli

FLORIDA - Petarung UFC, Justin Gaethje tak sabar segera jumpa Khabib Nurmagomedov. Gaethje teringat tantangan Khabib yang dulu pernah mengatakan akan menghajarnya.

Gaethje sempat mencicipi karir di World Series of Fighting sebelum terjun ke UFC. Atlet yang dijuluki The Highlight itu satu panggung dengan saudara Khabib bernama Abubakar Nurmagomedov. Singkat cerita, Gaethje bertemu dengan Khabib. Petarung asal Rusia itu tertarik menjajal ketangguhan Gaethje karena kemampuan yang dimilikinya. Dapat tantangan dari Khabib, Gaethje sangat tertarik dan terus menantikan kesempatan tersebut setidaknya sampai Mei ini. Momen yang ditunggu Gaethje bakal jadi kenyataan. Keduanya bakal bertemu di atas octagon UFC. “Saya tidak sabar untuk menghadapi tantangan ini. Dia sering menghadiri pertarungan ketika saya masih berada di World Series of Fighting. Itu karena saudaranya bertarung di sana,” kata Gaethje, seperti dilansir dari iNews.id, Kamis (14/5). “Kami adalah rival, ini sebabnya kami ada di sini. Dia berutang untuk menjajal kemampuan dan menghajar saya. Di sisi lain, saya akan melakukan hal yang sama,” ujarnya menambahkan. Gaethje berhak melawan Khabib setelah mengalahkan Tony Ferguson pada UFC 249, Minggu (10/5) kemarin. Pertarungan nanti akan memperebutkan sabuk unifikasi kelas ringan. Presiden UFC Dana White membeberkan, duel Khabib versus Gaethje akan digelar di Tachi Palace Hotel dan Casino, California, Amerika Serikat (AS) atau yang biasa disebut Fight Island. Namun tanggal pasti duel belum ditentukan. Khabib siap kembali ke octagon pada Juli setelah selesai melakoni ibadah puasa Ramadan. Namun Gaethje tak siap jika naik octagon di bulan tersebut. “Saya tidak bertarung pada bulan Juli. Persetan dengan itu! Mungkin saya bisa bertarung pada bulan Agustus atau September. Semacam itu,” ucapnya. (int/efi)

Dele Alli Lolos dari Upaya Perampokan

Halep Tiru Gaya Main Justine Henin LONDON - Juara Wimbledon, Simona Halep mengagumi sosok Justine Henin sebagai idola tenis yang memengaruhi gaya bermainnya. Henin adalah kekuatan dominan di WTA Tour di pertengahan tengah tahun 2000-an. Dengan backhand yang elegan, variasi dan kecepatannya menjadikan Henin memenangkan tujuh gelar Grand Slam antara 2003 dan 2007, serta medali emas di Olimpiade 2004. Dia mencapai peringkat WTA Dunia No.1 pada Oktober 2003 dan menghabiskan 117 pekan di puncak. Superioritas Henin kala itu mencuri perhatian Halep yang

masih remaja. “Senang berbicara dengan idola saya!” katanya di podcast ‘Tennis Legends’ Eurosport, seperti dilansir dari sindonews.com, Kamis (14/5). “Ketika saya tumbuh dewasa, saya benar-benar menyalinnya, saya harus akui,” katanya. Ditekan untuk bagian mana dari permainan Henin yang diambil Halep dari inspirasi, dia menjawab: “Ya, semuanya! Pertama-tama, kami memiliki ketinggian yang sama dan saya merasa seperti: “Saya memiliki kesempatan untuk melakukannya!” Halep yang berusia 28

tahun telah mengoleksi 20 gelar dalam karirnya dan menghabiskan 64 minggu di singgasana No.1 dunia. “Dan backhand, bahkan jika aku tidak mendapatkan backhand satu tangan, aku mencintai backhandmu, Justine,” ucapnya. “Saya juga meniru gerakannya karena dia selalu memiliki kaki yang kuat dan cara dia bermain sangat dekat dengan baseline. Saya mencoba menyalinnya tetapi itu tidak sempurna karena kadang-kadang saya sangat jauh di belakangnya, tetapi saya mengingatnya dan saya tahu itu adalah hal terbaik untuk dilakukan ketika Anda tidak terlalu tinggi,” katanya. (int/efi)

Simona Halep

Vettel Diprediksi Pensiun Usai Pisah Dengan Ferrari MEXICO CITY - Langkah Sebastian Vettel berikutnya usai berpisah dengan Scuderia Ferrari patut dinanti. Pembalap Racing Point, Sergio Perez menilai pria berkebangsaan Jerman itu lebih dekat dengan kemungkinan pensiun ketimbang memperkuat tim lain pada Formula One (F1) 2021. Sebastian Vettel dan Scuderia Ferrari resmi berpisah pada akhir Kejuaraan Dunia F1 2020. Setelah lima tahun bersama, The Baby Schummy menolak perpanjangan kontrak yang diajukan The Prancing Horse dengan alasan perbedaan visi. Selain visi, dalam pernyataan resminya Sebastian Vettel sempat mengungkap soal keluarga. Pria berusia 32 tahun itu menyebut kondisi dunia saat ini akibat pandemi Covid-19 membuatnya berpikir soal hal lain di luar balapan. Sergio Perez menduga ada beberapa hal yang tidak membuat Sebastian Vettel senang di Scuderia Ferrari. Hal itu membebani pikiran sang juara dunia F1 empat kali tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk menolak perpanjangan kontrak. “Kita mendengar ada beberapa hal yang tidak berjalan baik. Perasaan kedua pihak tak lagi sama seperti sebelumnya. Menurut saya, faktor Charles Leclerc sangat penting di sini. Mungkin, selama lockdown Vettel menyadari banyak hal,” kata Sergio Perez, seperti dilansir dari okezone.com, Kamis (14/5). “Ini mungkin merupakan tahun terakhirnya di F1. Saya melihat Vettel lebih dekat dengan kemungkinan pensiun daripada pindah ke tim lain. Namun, kita tidak tahu. Saya berbicara lebih seperti seorang penggemar. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya,” imbuh pembalap berkebangsaan Meksiko itu. (int/efi)

Fabio Quartararo Quartararo Fabio

Justin Gaethje

LONDON - Pemain sepakbola dunia, Dele Alli nyaris saja tewas dalam upaya perampokan di rumahnya. Beruntung gelandang Tottenham Hotspur itu hanya mengalami luka setelah berkelahi dengan komplotan yang menyatroni rumahnya di London Utara. Diberitakan, pada Kamis (14/5), ada dua orang perampok masuk ke dalam rumahnya. Alli yang ketika bersama saudaranya, Harry Hickford dan pasangan mereka tiba-tiba diserang. Perkelahian pun terjadi hingga Alli mendapatkan luka di wajah terkena pisau pelaku. Beruntung, Alli tidak mengalami luka parah. Meski begitu, pelaku masih sempat mengambil perhiasan dan jam miliknya. Polisi dilaporkan telah menjalani penyelidikan berbekal rekaman CCTV yang ada. Hingga saat ini, penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Melalui akun pribadinya di Twitter, Alli menginformasikan dalam dirinya dalam kondisi baik. “Terima kasih atas semua pesannya. Pengalaman mengerikan tapi kita semua baik-baik saja sekarang. Saya menghargai semua dukungannya,” tulis Alli, seperti dilansir dari sindonews.com. (int/efi)

Quartararo Targetkan 10 Gelar Juara Dunia MotoGP

PeMbalaP F1 dari tim Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel. (Int)

MOL - Fabio Quartararo mengutarakan keinginannya meraih 10 gelar juara dunia MotoGP bersama Tim Monster Energy Yamaha. Quartararo sendiri mengaku siap berusaha semaksimal mungkin demi merealisasikan keinginannya tersebut. Sebagaimana diketahui, Quartararo memang berhasil menjalani musim perdananya di kelas MotoGP dengan hasil menjanjikan. Ya, Quartararo berhasil finis di posisi kelima pada klasemen akhir kejuaraan dunia tahun lalu. Hasil tersebut didapat El Diablo -julukan Quartararo- usai menyabet tujuh podium dari 19 balapan yang dilaluinya pada MotoGP 2019. Performa impresif itulah yang membuat manajemen Tim Yamaha akhirnya memilihnya untuk membela tim pabrikan di MotoGP 2021. Quartararo pun mengaku sangat senang dengan kepercayaan yang diberikan oleh manajemen Tim Yamaha. Bahkan pembalap berkebangsaan Perancis tersebut siap membayarkan kepercayaan Tim Yamaha dengan merengkuh 10 gelar juara dunia. “Saya merasa tenang menanti kesempatan ke tim pabrikan. Ini hal terbaik yang terjadi pada saya dalam periode ini. Saya berharap bisa meraih 10 gelar dunia bersama tim Yamaha,” kata Quartararo, seperti dilansir dari okezone.com, Kamis (14/5). “Sejauh ini saya telah berlatih sekeras mungkin demi meraih hal-hal yang menjadi target saya, namun kita lihat saja nanti masa depan akan seperti apa,” kata pembalap berusia 21 tahun tersebut. (int/efi)

Sambungan

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

7

Jokowi Secara hukum, kata Mulyanto, regulasi baru yang dibuat Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini bermasalah karena tumpang tindih dengan Perpres 75/2019 yang masih berlaku. Menurutnya, dalam amar putusan MA No 7P/ HUM/2020 yang dibatalkan hanya Pasal 34 ayat (1) dan (2) karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 UU BPJS. Secara terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto juga meminta Perpres 64/2020 segera dibatalkan. Ia meminta pemerintah tidak menambah kesulitan yang dialami masyarakat di tengah pandemi virus corona. “Sebaiknya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dicabut kembali atau dibatalkan,” katanya. Ia menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah kesulitan dan penderitaan rakyat menghadapi pandemi virus corona seperti saat ini bertolak belakang dengan semangat melindungi segenap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Senada, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto juga ikut meminta pemerintah membatalkan Perpres 64/2020 demi mem-

bahagiakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat sedang mengalami kesulitan mencari nafkah dan pekerjaan di tengah pandemi virus corona. “Mohon kiranya kenaikan (iuran) BPJS Kesehatan itu dibatalkan untuk membahagiakan,” ujarnya. Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan, masalah kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini akan meruntuhkan antibodi masyarakat yang sedang bertahan saat pandemi. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning juga meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menyatakan tidak setuju dengan kebijakan yang telah diterbitkan lewat Perpres No 64/2020 itu. “Tanggapan masalah BPJS (Kesehatan) naik, aku jelas tidak setuju, baik sebagai pribadi, sebagai Fraksi PDIP, maupun sebagai Komisi IX (DPR),” kata Ribka. “Harapan saya sebagai wakil rakyat, saya mendengar keluhan rakyat, mengeluh kontrakan rumah, mengeluh pekerjaan, ini supaya dibatalkan kenaikan (iuran) BPJS,” imbuhnya. Dalam berbagai rapat, ia menerangkan, DPR telah

menyampaikan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan, menurutnya, salah satu rapat penyampaian penolakan itu dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani secara langsung. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo juga meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat putusan MA pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” katanya seperti dilansir Antara. Menurut Bambang, meskipun kenaikan iuran BPJS nominalnya sedikit berbeda, namun langkah Jokowi menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan karena bukan satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara, terlebih di tengah resesi ekonomi saat ini. Ia meminta pemerintah segera memberikan sosialisasi dan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat karena rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini bertolak belakang dengan kembali normalnya iuran BPJS Kesehatan yang beberapa waktu lalu diputuskan MA. Politikus Partai Golkar itu mengingatkan pemerintah agar selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan

di Dapil Sumsel I untuk menggantikan Nazarudin. KPU menganggap permintaan PDIP tak sesuai aturan. Melihat tidak ada perkembangan, Saeful yang ditugaskan PDIP untuk mengurus upaya penetapan Harun Masiku ini menghubungi orang dekat Wahyu, Agustiani Tio Fridelina. Ia mengatakan, Tio menyampaikan ada permintaan dana operasional secara tidak langsung dari Wahyu. Saeful kemudian menawarkan uang operasional sebanyak Rp750 juta dengan perhitungan masingmasing komisioner Rp100 juta. Sebanyak Rp50 juta akan diberikan ke Tio sebagai perantara. “Angka yang menurut saya masih berada

dalam tingkatan wajar sebagai hadiah ucapan terima kasih,” katanya seperti dilansir tempo.co. Dalam surat dakwaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan uang operasional yang disepakati akhirnya sebesar Rp1 miliar. Saeful telah menyerahkan senilai Rp600 juta kepada Wahyu dalam dua kali transaksi. Atas perbuatannya itu, jaksa menuntut Saeful dihukum dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam sidang sebelumnya, Saeful mengatakan Wahyu belum mendistribusikan uang tersebut ke komisioner lainnya hingga

ditangkap KPK pada awal Januari silam. Sementara itu, Ketua KPU, Arief Budiman membantah ada pembagian jatah uang Rp100 juta untuk setiap komisioner dalam kasus suap Harun Masiku. “Jangankan pembagian, pembicaraan soal uang itu tidak pernah ada di tempat kami,” katanya. Arief juga bisa memastikan tak ada komisioner lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Ia mengaku langsung menanyai koleganya begitu kasus ini mencuat pada awal Januari 2020. “Saya tanya satu per satu apakah ada yang terlibat, apa ada yang berkaitan dengan ini? Semua mengatakan tidak ada,” katanya. (mr/fjr)

Selain itu, Syamsuar mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pelaksanaan PSBB disempurnakan karena pemerintah provinsi memberi ruang kepada bupati dan walikota sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. “Jika Pergub sudah siap, maka inilah jadi acuan pelaksanan PSBB di masing-masing kabupaten/kota yang tentunya berbeda dengan Pekanbaru,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Herdi Salioso mengatakan, PSBB di Dumai akan mulai efektif pada Senin (18/5). “Paling lambat Senin. Nanti Walikota dan Ketua DPRD Dumai yang akan mengumumkannya,” katanya usai telekonferensi dengan Gubri, kemarin. Ia mengatakan, Pemko Dumai akan kembali melakukan rapat pemantapan pelaksanaan PSBB pada Jumat ini yang dipimpin langsung Walikota Dumai. Herdi mengakui pada Jumat ini PSBB sebenarnya sudah harus berjalan. “Namun kita minta waktu sampai Senin. Kita tidak mau gegabah. Sebelum PSBB diterapkan semua aspek harus kita pikirkan termasuk jaring pengaman sosial, karena dampak yang ditimbulkan sangat besar, terutama masalah ekonomi,” katanya. “Untuk itu, sebelum PSBB dilaksanakan, harus sudah ada kesiapan seperti jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 harus sudah diserahkan sebelum atau saat awal pelaksanaan PSBB diterapkan,” tambahnya. Masyarakat juga harus diberi pemahaman, agar mereka mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang saat pelaksanaan PSBB. “Termasuk soal sanksi. Kami tidak ingin memberikan sanksi hukum atau kurungan, tetapi cukup dengan teguran saja, atau pendekatan persuasif apabi-

la ada warga yang melanggar aturan PSBB,” katanya. Herdi menyebutkan, pihaknya telah membahas soal Peraturan Daerah tentang PSBB. “Perda sudah kita siapkan termasuk Perwako yang mengatur teknis pelaksanaan PSBB,” ucapnya. “Ada dua konsep Perda, pertama memakai Perda provinsi, kedua memakai Perda Dumai. Draftnya sudah kita siapkan termasuk Perwako yang akan mengatur teknis pelaksanaan PSBB di Dumai,” sambungnya. Sementara itu, Pemko Pekanbaru menyatakan memperpanjang pelaksanaan PSBB mulai 15 Mei hingga 14 hari ke depan. Walikota Pekanbaru, Firdaus mengatakan, perpanjangan dilakukan karena selama penerapan PSBB perkembangan kasus Covid-19 dinilai menurun. “Dari data yang disajikan, penyebaran dan penularan Covid-19 di Pekanbaru menunjukkan tren turun saat PSBB,” katanya. Dalam PSBB tahap III skema yang diterapkan untuk pengawasan masih sama dengan PSBB sebelumnya. “Kurang lebih sama, tapi masih menunggu arahan gubernur karena bersamaan dengan lima kabupaten/kota lainnya. Kita selaraskan terkait pengawasannya,” katanya. Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, ruang gerak masyarakat masih dibatasi dalam PSBB tahap III. Namun, menurutnya, lebih ditekankan lagi pada jam malam yakni dari pukul 20.00 WIB dan 05.00 WIB. Sejumlah ruas jalan pun masih akan dilakukan penyekatan untuk membatasi ruang gerak masyarakat. Para pelaku usaha yang beroperasi juga masih dibatasi seperti PSBB sebelumnya. Pemko Pekanbaru juga berencana menyalurkan

bantuan pangan untuk 60 ribu Kepala Keluarga (KK) yang terdampak Covid-19. Pada PSBB sebelumnya Pemko Pekanbaru menyalurkan 15.625 paket sembako, kemudian disusul 30 ribu paket sembako lagi. “Bantuan itu diberikan kepada penerima yang telah mendapat bantuan tahap I kemarin. 45.625 KK yang dapat bantuan kemarin akan diberi bantuan gelombang II. Selain itu warga yang belum masuk dalam data akan kita berikan juga dalam 60 ribu paket yang akan disiapkan itu,” jelas Ingot. Ingot menyebut kalau tidak ada kendala dalam pengemasan logistik, bantuan pangan disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ketika ditanya terkait molornya waktu penyaluran bantuan pangan, ia menyebut karena ada permasalahan validasi data yang diajukan RT/RW dari kelurahan. “Ada perbedaan pemahaman. Karena bantuan ini kan ada kelompoknya, bantuan dari pemerintah pusat melalui program PKH, BPNT, BLT, dan bantuan pangan dari Pemko yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak Covid19 di luar warga penerima yang telah mendapat bantuan dari pusat. Jadi data yang masuk ke kita terdiri dari semua kelompok itu, maka divalidasi lagi mana yang sama sekali belum dapat bantuan,” terangnya. Kasus Positif Bertambah Lagi Kasus positif Covid-19 di Riau pada Kamis kembali bertambah enam orang sehingga total menjadi 94 orang. “Dan kabar baiknya ada satu pasien Covid-19 di Riau yang sehat dan dipulangkan,” kata Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Riau, Indra Yovi. Dengan adanya tambahan kasus positif dan pasien sembuh, dirincikan Indra, maka kini terdapat 39 orang masih dirawat di ruang iso-

Penyuap

Hari

menyampaikan bahwa peserta mandiri adalah kelompok masyarakat pekerja informal yang perekonomiannya sangat terdampak pandemi Covid-19. “Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,” ujarnya. Bambang juga meminta pemerintah mencari solusi dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan keberlangsungan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN agar tetap berjalan, namun tidak memberatkan ataupun

membebani masyarakat. Sebelumnya, Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran peserta mandiri kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per orang per bulan dan iuran peserta mandiri kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per orang per bulan, berlaku mulai 1 Juli 2020. Sementara iuran peserta mandiri kelas III yang naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu per orang per bulan berlaku mulai 2021 mendatang. Keputusan mengerek iuran ini dilakukan Jokowi tidak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada awal 2020 lalu. Direktur LBH Jakarta,

Arif Maulana menilai langkah Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum dan bermain-main dengan putusan MA. Menurutnya, Jokowi juga telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU MA dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan dalam UU No 12 Tahun 2011 dengan mereplikasi peraturan yang telah dinyatakan tidak sah. Komunitas Peduli BPJS Kesehatan juga menyayangkan terbitnya Perpres No 64 Tahun 2020. Perwakilan Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Johan Imanuel mengungkap kenaikan iuran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Tak hanya itu, kenaikan dilakukan tanpa dasar perhitungan jelas. “Menimbulkan pertanyaan karena sampai saat ini peserta maupun publik tidak diberikan transparansi dasar perhitungan kenaikan tarif yang dimaksud dalam Perpres 64/2020. Apabila tidak transparan menyangkut persoalan publik maka akan menjadi tarik ulur sehingga menjadi perdebatan di publik,” ujar Johan. Johan menjelaskan, sebenarnya putusan MA No 7P/HUM/2020 yang membatalkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang dilakukan Jokowi awal tahun lalu dapat memberikan solusi atas iuran BPJS Kesehatan agar lebih baik. (mr/fjr)

dalam melakukan pembayaran,” katanya. Abet menegaskan, Perpres yang mengatur kembali tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tak bertentangan dengan putusan MA. Sebab, pemerintah tetap mensubsidi peserta BPJS Kesehatan kelas III meski iuran bagi mereka tetap naik pada 2021. “Penyesuaian dilakukan pemerintah dengan membantu iuran bagi kelas III. (Tahun depan naik) tapi orang diberi kebebasan pindah. Dari dua ke satu, satu ke dua, terus ke tiga artinya menunjukkan situasi ada kebutuhan-kebutuhan itu,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menyebut Perpres No 64/2020 sebagai bukti bahwa negara hadir. “Karena, terbitnya Perpres ini nggak berpihak ke masyarakat. Sebetulnya, kehadiran Perpres ini mengembalikan fundamental, nilai-nilai jaminan kesehatan nasional,” ujarnya. Lebih lanjut Fahmi menjelaskan nilai-nilai yang dimaksud, yakni mengembalikan khitah UU No 40 Ta-

hun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU 24/2011 tentang BPJS. “Yang hakikatnya adalah program ini (jaminan kesehatan nasional) bersama gotong royong, saling berkontribusi, dan pemerintah hadir, negara hadir. Justru negara hadir lebih besar dari sebelumnya,” ucapnya. Kehadiran negara tercermin dari uluran tangan pemerintah yang membantu masyarakat miskin. Dalam hal ini peserta BPJS yang memiliki kemampuan bayar rendah. Diketahui, pemerintah memutuskan untuk mensubsidi iuran peserta BPJS kelas III dengan suntikan modal. Pemerintah memutuskan menambah suntikan modal sebesar Rp3,1 triliun ke BPJS yang dialokasikan dari APBN 2020. Dana itu akan digunakan untuk subsidi iuran peserta kelas III yang dipatok sebesar Rp42 ribu. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, peserta kelas III hanya perlu membayar Rp25.500 atau sama seperti aturan

yang dibuat sejak 2014 lalu. “Ada relaksasi keringanan, di mana sisa antara Rp42 ribu ke Rp25 ribu peserta yang masuk PBPU dan BP ini ditanggung pemerintah pada 2020 yang jumlahnya per orang Rp16.500 per bulan,” jelasnya. BPJS Kesehatan menyatakan keuangan mereka akan tetap akan defisit pada 2020 meski iuran peserta kembali dinaikkan Presiden Jokowi mulai Juli mendatang. Namun, manajemen optimistis defisit bisa ditekan dengan aturan baru soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru. “Kalau nanti Perpres 64/2020 berjalan, kami hampir tidak defisit. Kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in cash out,” ujar Fahmi. Namun, Fahmi mengaku belum bisa memperkirakan besaran defisit BPJS Kesehatan yang bisa dihasilkan dari kenaikan iuran mulai Juli mendatang. Menurutnya, hal itu masih harus dihitung secara lebih rinci. “Saya belum bisa sampaikan karena banyak variabel lain yang harus dilihat,” imbuhnya. (mr/fjr)

gawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Lalu, juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/ PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada pemberian THR tahun ini, pemerintah hanya memberikan ‘bonus’ lebaran kepada PNS, TNI, dan anggota Polri yang setara tingkat eselon III ke bawah. Sementara pejabat eselon II, eselon I, menteri, wakil menteri, presiden, wakil presiden, dan anggota DPR tidak mendapat THR. Selain itu, pemerintah juga mengurangi komponen tunjangan kinerja bagi pencairan THR. Para abdi negara hanya mendapat gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Hal ini dilakukan seba-

gai tindak lanjut dari kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak tekanan ekonomi dari pandemi virus corona atau Covid-19. Dari kebijakan ini setidaknya pemerintah bisa menghemat anggaran sekitar Rp5,5 triliun. Secara total, anggaran THR tahun ini sebesar Rp29,8 triliun. Rinciannya, anggaran THR PNS pusat, TNI, dan anggota Polri sebesar Rp6,77 triliun. Kemudian, THR untuk pensiunan sebesar Rp8,7 triliun dan PNS daerah Rp13,89 triliun. (mr/fjr)

“Tetap dengan kerangka PSBB. Artinya bahwa sektor aktivitas yang memang dilarang atau dibatasi tetap dilarang dan tetap dibatasi. Tapi sektor yang kemudian diizinkan untuk beroperasional, kita mulai siapkan lagi dengan tenaga-tenaga yang muda yang memiliki risiko untuk menjadi lebih parah, lebih kecil lagi. Ini bukan berarti membebaskan mereka dari protokol kesehatan, tidak. Justru ini akan memperketat protokol kesehatan,” ujarnya seperti dilansir detikcom. Yuri menegaskan bahwa tidak semua sektor usaha bisa bebas beroperasi di masa PSBB. Ia pun meminta semua pihak melindungi kelompok rentan yang berusia di atas 45 tahun dari ancaman terpapar virus corona. “Sekalipun di dalam PSBB ada beberapa sektor usaha yang masih diizinkan, bukan berarti dengan bebas semuanya menggunakan itu. Mari kita bersa-

ma-sama melindungi kelompok yang rentan. Secara data kita bisa melihat bahwa usia di atas 45 tahun pada umumnya memiliki kerentanan yang lebih berat, yang lebih besar dibanding yang di bawah 45 tahun,” jelas Yuri. “Oleh karena itu, pada sektor-sektor yang memang sudah diizinkan, alangkah lebih baiknya kalau kemudian kita menempatkan kelompok-kelompok yang masih muda dengan imunitas yang baik untuk diberi kesempatan menjalankan perputaran ekonomi ini,” sambungnya. Lonjakan Kasus Kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia mengalami lonjakan dalam dua hari ke belakang dengan Rabu (13/5) merupakan rekor tertinggi sejauh ini: 689 kasus. Pada Kamis kemarin, ada penambahan 568 kasus positif Covid-19. Yuri, menyebut pada Kamis ada 16.006 kasus

positif Covid-19 di Indonesia. Ini berarti ada tambahan 568 kasus dari data sebelumnya. Ini didapatkan dari tes real time PCR ataupun TCM. “Kalau kita perhatikan betul sebaran kenaikan angka ini atau yang kemarin, kita akan melihat bahwa daerah-daerah yang memang memiliki gap pemeriksaan cukup jauh, cukup panjang, akan naik meningkat dengan cepat,” kata Yuri. Yuri memberi contoh kenaikan kasus positif Covid-19 di Sulawesi Tenggara. Lonjakan kasus positif di Sultra disebut karena daerah ini sudah bisa melakukan tes mandiri. Dulu, kata Yuri, spesimen di Sultra harus diterbangkan dulu ke Makassar sehingga tentunya akan cukup menguras waktu. “Sebagai contoh pada data kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kenaikan 91 orang. Ini karena spesimen yang semula rencananya akan

dikirim ke Makassar bisa diperiksa di tempat itu,” ucap Yuri. “Akumulasi ini karena memang pada waktu itu keterbatasan penerbangan, sekarang mampu diperiksa sendiri sehingga pada hari ini (Kamis) tidak ada penambahan karena seluruhnya sudah diperiksa kemarin (Rabu),” imbuhnya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga mencatat jumlah penambahan kasus sembuh per Kamis pukul 12.00 WIB menjadi 3.518 setelah ada penambahan sebanyak 231 orang. Sedangkan jumlah kasus meninggal yang disebabkan Covid-19 bertambah menjadi 1.043 setelah ada penambahan sebanyak 15 orang. Dalam hal ini, ada faktor penyakit penyerta atau komorbiditas hipertensi, diabetes, jantung dan penyakit paruparu, yang memperburuk kondisi pasien hingga meninggal. (mr/fjr)

lasi rumah sakit, 49 orang sehat dan dipulangkan, serta enam meninggal dunia. Indra menjelaskan, pasien ke-89 positif Covid19 di Riau adalah Tn SN (40) warga Pekanbaru, dan saat ini dirawat di RS di Pekanbaru. “Pasien SN memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta tanggal 19-23 Maret 2020, dan tidak memiliki kontak erat dengan pasien Covid-19 di Riau,” katanya.

Pasien ke-90 positif adalah Tn IMA (16) warga Kabupaten Kepulauan Meranti, dan saat ini sedang dirawat di RS di Meranti. Pasien IMA merupakan hasil tracing dari kepulangan santri dari Jawa Timur. Pasien ke-91 positif adalah Tn MF (19) warga Bengkalis, saat ini sedang dirawat di RS di Bengkalis. “Pasien MF merupakan hasil tracing dari kepulangan santri dari

Jawa Timur,” kata Indra. Pasien ke-92 positif adalah RUH (17) warga Bengkalis, dan saat ini dirawat di RS di Bengkalis. Pasien RUH juga merupakan hasil tracing kepulangan santri dari Jawa timur. Pasien ke-93 positif adalah Tn UL (19) warga Bengkalis, dan saat ini telah dirawat di RS di Bengkalis. “Pasien UL merupakan hasil tracing kepulangan santri

dari Jawa Timur,” kata Indra. Pasien ke-94 positif adalah Tn MR (20) warga Pelalawan dan saat ini sedang dirawat di RS di Pelalawan. Pasien MR juga merupakan hasil tracing kepulangan santri dari Jawa Timur. “Untuk satu pasien positif Covid-19 yang sehat dan dipulangkan ke rumahnya adalah Ny N (38), warga Pekanbaru,” tuturnya. (rvo/bam/nov/fjr)

Istana:

penting dalam situasi ini,” ujar Abet saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (14/5). Abet mengatakan bahwa kenaikan iuran ini juga menjadi upaya perbaikan layanan BPJS Kesehatan. Ia enggan jika kemudian iuran tak naik namun masyarakat masih mempermasalahkan defisit BPJS Kesehatan yang diprediksi mencapai Rp15,5 triliun pada tahun 2020. “Ini opini saya, jangan sampai kita mempertahankan (iuran) yang lama tapi terus ada keributan defisit. Dibayar atau enggak yang akhirnya justru memperlambat kita dalam proses-proses penyelesaian tanggung jawab ke rumah sakit,” ucap Abet seperti dilansir cnnindonesia.com. Di sisi lain, kenaikan iuran ini juga didasarkan pada pertimbangan keberlanjutan nasib BPJS Kesehatan. Abet memastikan kenaikan iuran telah dihitung dengan kajian matang dan pertimbangan keberlanjutan BPJS Kesehatan. “Makanya dari Kemenkeu juga sudah memperhitungkan ability to pay (kemampuan)

THR “SP2D sudah berangsur (terbit) mulai 13 Mei, insyaallah paling lambat 15 Mei besok (hari ini) semua sudah masuk ke rekening masing-masing penerima, baik PNS, TNI, dan Polri,” ujar Rahayu seperti dilansir cnnindonesia.com, Kamis (14/5). Aturan resmi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pe-

Pemerintah

sIak

METRO RIAU JUMAT, 15 mei 2020

I n f oto r I a l

8

OPD Harus Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LKPj SIAK - Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan rekomendasi dari Pansus LKPj DPRD Siak yang memberi catatan terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019. Bupati berharap OPD bisa menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai masukan, pendapat, acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. “Telah banyak yang disampaikan kepada kami, baik dalam bentuk pandangan, baik dalam bentuk tanggapan, saran yang konstruktif maupun kritikan yang objektif untuk perbaikan pada masa yang akan datang,” kata Bupati memberi sambutan ketika mengikuti sidang paripurna DPRD Siak melalui video conference di ruang Bandar Siak lantai II kantor Bupati, Rabu (13/5). Sidang paripurna tersebut beragendakan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Siak Tahun Anggaran 2019, sekaligus dengan agenda penyampaian laporan reses II DPRD Siak Tahun 2020 serta tutup masa sidang II Tahun 2020 dan buka masa sidang III Tahun 2020 di Siak Sri Indrapura. Menurut Bupati, saran dan tanggapan dari anggota DPRD adalah sebagai wujud rasa tanggung jawab dan rasa memiliki Kabupaten Siak yang dicintai ini. Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Siak

dengan dikeluarkannya keputusan DPRD Kabupaten Siak tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Siak Tahun 2019. Sebelumnya, Juru Bicara Pansus LKPj DPRD Siak, Marudut Pakpahan menyampaikan, pansus memberikan beberapa catatan strategis atau rekomendasi terhadap LKPj Bupati Siak Tahun Anggaran 2019 sebagai masukan, pendapat, acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Kinerja yang lebih baik lagi. Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati Siak Tahun 2019 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. (Adv/Diana Sari)

PPDB 2020/2021 Tetap Pakai Pola Manual SIAK - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Siak tetap memakai pola lama yaitu manual dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. “Rencananya penerimaan seluruh murid di Siak Juni hingga Juli. Sistem tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, zonasi dan prestasi,” kata Kepala Disdikbud Siak, Lukman. Lukman mengatakan, PPDB sistem online seperti daerah lain belum bisa diterapkan di Kabupaten Siak karena sarana belum mendukung. “Membeli peralatannya

perlu dana cukup besar. Sementara anggaran di Dinas Pendidikan juga ikut dipangkas karena pandemi Corona,” ungkapnya. Walau masih mengunakan metode manual, Lukman memastikan semua sekolah di Siak tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Kami juga meminta agar masing-masing pihak sekolah door to door mengkonfirmasi tentang PPDB ini. Paling tidak dilingkungan sekolah dulu. Serta membikin bener pengumuman di setiap sekolah,” tegas Lukman. (Diana Sari)

buPaTI Siak, Drs H Alfedri MSi menerima bantuan dari Dekranasda. (Adv)

Pemkab Ikuti Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan se-Indonesia SIAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mengikuti Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan yang ditaja oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) secara live melalui media massa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan dihadiri Presiden RI, H Joko Widodo dan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan Indonesia bebas dari Covid-19, sekaligus membangkitkan kepedulian dan rasa kemanusiaan bangsa dalam menghadapi pandemi global ini. Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan live bersama Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan seluruh Tokoh Agama di Indonesia ini, dipimpin langsung oleh Penja-

bat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak H Jamaludin, di hadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Muharom, para Tokoh Agama, Ulama, dan Lintas Agama di Kabupaten Siak, bertempat di Ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Kamis (14/5). Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Siak, H Jamaludin dalam arahannya mengatakan, kurang lebih sudah dua bulan Negara Indonesia ini terkena wabah Covid19. Dan pihaknya bersyukur dengan adanya PSBB di beberapa kota terutama DKI, Bandung dan Surabaya, penularannya tidak terlalu tajam. “Untuk itu pemerintah melalui menteri agama mengambil kebijakan bersama untuk melaksanakan doa

kebangsaan dan kemanusiaan ini, mengajak kepada seluruh elemen unsur agama yang ada di Indonesia untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing,” kata Jamaludin. Jamaludin meminta kepada semua kalangan masyarakat untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai kepercayaan masing-masing, supaya wabah corona bisa berangsur-angsur hilang dari dunia ini dan semua bisa pulih kembali normal hidup seperti biasanya. Karena pengaruh dari wabah vorona ini luar biasa merubah peradaban manusia. “Oleh sebab itu kita bersama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan melalui doa kebangsaan dan kema-

nusiaan ini bisa terwujud. Kemudian kita kembali hidup normal, rukun, damai, dan bekerja seperti biasa serta sama-sama membangun negeri yang kita cintai ini,” katanya. Di akhir acara dilakukan penandatanganan dukungan bersama dari lima lintas agama untuk mendukun Kabupaten Siak melaksanakan PSBB yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI terhadap lima kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau yang direncanakan dimulai pada 15-29 Mei mendatang. “Kita juga mengimbau kepada lintas agama untuk menyosialisasikan kepada masyarakat umat masingmasing untuk dapat mengikuti PSBB dengan baik,” ucap Jamaludin. (Diana Sari)

PenjabaT Sekdakab Siak, H Jamaludin menerima surat dukungan dari lima lintas agama atas pemberlakuan PSBB di Kabupaten Siak. (Diana S)

Sekdakab Vidcon Dengan Sekdaprov Terkait Validasi Data JPS

buPaTI Siak, Drs H Alfedri MSi menyaksikan pemeriksaan suhu tubuh warga oleh petugas kesehatan. (mr/dok)

SIAK - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Siak, Jamaluddin melakukan video conference (vidcon) bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya dengan agenda pembahasan terkait bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk Covid-19. Rapat ini juga menidaklanjuti terkait Rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serentak di lima kabupaten/kota di Riau untuk mencegah penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-I9) “Hari ini kita melakukan rapat video conference dengan pak Sekda Provinsi Riau, untuk membahas bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk Covid 19. Serta Validasi data penerima bantuan keuangan khusus Provinsi,” kata Jamaludin di kantor Bupati Siak, Rabu (13/5). Lanjutnya, sesuai surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 01. 07 tentang PSBB (pembatasan sosial ber-

sekala besar) di Provinsi Riau. Ada lima kabupaten kota yang akan melakukan PSBB termasuk kabupaten Siak. Pelaksanaan PSBB nantinya akan berdampak bagi masyarakat, untuk mengatisipasi hal tersebut pemerintah perlu memvalidasi data jaring pengaman sosial (social safety net). Ia juga menjelaskan, Pemerintah provinsi Riau, akan mengelonorkan dana bantuan bagi daerah menerapkan PSBB. Bantuan keuangan ini terbagi menjadi tiga, pertama bantuan keuangan khusus kabupaten atau kota tentang jaring pengaman sosial, kedua bantuan keuangan khusus kabupaten dan kota untuk kelurahan dan terakhir terkait bantuan keuangan khusus desa. “Jika nantinya PSBB kita terapkan, harapan kita ini nantinya dapat berjalan dengan baik untuk itu. Kita lakukan Validasi data untuk jaring pengaman sosial yang akan kita ajukan ke Provinsi. Data PKH murni berjumlah 737, untuk BLT murni berjumlah 2018 kepala keluar-

ga, non DTKS kabupaten Siak berjumlah 16,850 total keseluruhan jaringan pengamanan sosial yang di ajukan keseluruhan berjumalah 19,605 Kepala Keluarga,” ungkapnya. Sambungnya lagi, sementara untuk bantuan keuangan khusus provinsi BLT Desa Pemkab Siak juga telah di salurkan besaran dananya berjumlah Rp20 miliar lebih. “Alhamdulillah, BLT DK (bantuan langsung tunai dana kampung) sudah kita selesaikan seluruhnya berjumlah 11,385 Kepala Keluarga dengan total dana yang disalurkan berjumlah 20 Milyar lebih, di 9 kampung yang ada di Kabupaten Siak,” terangnya. Sementara itu data bantuan keuangan khusus Kelurahan dari provinsi sudah di sampaikan kemarin. Selanjutnya data bantuan untuk kecamatan sedang di proses, harapanya besok atau lusa sudah disampikan ke pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya bantuan khusus jaringan pengamana sosial provinsi pihaknya masih

menunggu SK (surat keputusan) penetapan PSBB dari provinsi sebagai dasar untuk penyusunan peraturan bupati dan provosal yang diminta. “Jika surat keputusan tentang PSBB dari Gubernur kami terima hari ini, Insya Allah proposalnya hari ini juga kami sampaikan,” tegasnya. Meskipun sebelum pelaksanan PSBB di terapkan, namun pemkab Siak telah menerapkan protokol penangganan Covid19 di kabupaten Siak. Dengan mendirikan pos pantau di 9 titik. “Sejak tanggal 20 maret lalu, kami telah mendirikan pos pemantauan, ada 9 pos pemantaun bagI warga yang masuk ke kabupaten Siak. Jadi pos pantau ini setelah PSBB selesai akan kami jadikan cek poin atau pos patroli yang tersebar di sembilan titik. Kami juga melakukan penertiban bagi kecamatan yang berpenduduk padat kita lakukan penertipan dalam satu hari dua kali, seperti di kecamatan Minas, Tualang, Kandis, Siak dan Sungai Apit,” katanya. (Diana S)

OTONOMI

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

Menggali Potensi Memacu Prestasi

9

n Jelang PSBB Lima Daerah

Mahasiswa di Pekanbaru Dipulangkan ke Kampung Halaman

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memulangkan sejumlah mahasiswa di Pekanbaru ke kampung halaman masing-masing di seluruh kabupaten/kota se-Riau, Kamis (14/5). Hal ini dilakukan jelang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lima kabupaten/kota di Riau. Lima kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai Lima kabupaten dan kota tersebut disetujui oleh Menteri Kesehatan RI untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penetapan PSBB di tersebut sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/ Menkes/308/2020. Pemulangan mahasiswa ini dilaksanakan di Gedung Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau, yang didampingi Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, M Taufiq OH. Ahmad Syah Harrofie mengatakan, sesuai dengan arahan Gubernur Riau atas permintaan mahasiswa yang kesulitan untuk balik ke kampung halamannya. Pemprov Riau memfasilitasi kepulangan

mahasiswa di Pekanbaru. “Jadi, kita fasilitasi keberangkatan adik-adik mahasiswa ke kampung halamannya, khususnya oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Sehingga, mahasiswa tersebut ada diantar ataupun dijemput oleh kabupaten/kota masing-masing,” sebutnya. Ahmad mengatakan, Pemprov Riau berbahagia telah mengembalikan mahasiswa ke kampung halamannya. Namun, di sisi lain ada rasa sedikit kecewa kepada mahasiswa tersebut. Karena yang mengajukan untuk mudik 1300 orang, ternyata yang balik hanya kurang lebih 70 orang. “Kita sudah siapkan fasilitas sebanyaknya, ternyata mereka ada yang sudah balik duluan, ada yang tidak siap untuk di rapid test, dan ada juga yang balik menggunakan motor,” ujarnya. Ahmad mengungkapkan, sebelum dipulangkan ke kampung halamannya, seluruh mahasiswa telah

dilakukan pemerikasaan rapid test guna nantinya untuk menghindari pandemi Covid-19. “Alhamdulillah, hasilnya bagus semuanya. Kita berharap nantinya kepada seluruh mahasiswa, jika telah sampai di rumahnya masing-masing untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau menjalankan protokol kesehatan Covid-19,” katanya. Isolasi Mandiri Ahmad Syah Harrofie, mengimbau kepada seluruh mahasiswa yang pulang kampung untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 guna memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona. “Kita berharap mahasiswa yang telah sampai di rumahnya masingmasing untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan berkoordinasi dengan Puskesmas setempat,” kata Ahmad Syah. Sebelum diberangkatkan, seluruh mahasiswa yang dipulangkan oleh pemerintah ke daerahnya masing-masing, telah melakukan rapid test. Hasilnya seluruh mahasiswa yang dipulangkan tersebut negatif dan tidak ditemukan ada yang reaktif. (rvo/sri)

GuBernur Riau, Syamsuar (kanan) didampingi Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasutionl meninjau lahan pertanian yang memanfaatkan lahan kosong terlantar di Kota Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Pemprov berupaya menjaga ketersediaan pangan masyarakat Riau. (ist)

Pemprov Jamin Ketahanan Pangan Aman PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan upaya-upaya guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya krisis pangan selama Covid-19 (Virus Corona). Pemprov juga menjamin ketahanan pangan Riau aman hingga akhir tahun 2020. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Kamis (14/5) di Gedung Daerah Balai Serindit. Dikatakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Riau, Pemprov Riau telah melakukan gerakan menanam, dengan cara memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah. Hal ini juga seharusna diikuti pemerintah

kabupaten dan kota di Riau dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat. “Ketersedian pangan benar-benar harus kita perhatikan. Jangan sampai di tengah pandemi covid-19 ini kita mengalami krisis pangan, kita harus betul - betul menjaga agar pasokan pangan tetap stabil. Walaupun saat ini ketahanan pangan kita aman sampai akhir tahun. Namun kita jangan lengah dan bisa mengambil langkah ketahanan pangan sebagai upaya antisipasi. Sebab, sebagian besar kebutuhan pangan dipasok dari provinsi lainnya, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa,” kata Edy.

Edy mengajak semua komponen dan pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk menjaga ketahanan pangan dan jangan sampai terjadi kelangkaan sembako serta kebutuhan pangan. “Semua komponen yang ada menjaga agar tidak terjadi kelangkaan sembako dan kebutuhan pangan. Konsumen juga jangan sampai terganggu dan ketepatan dalam pasokan diperlukan. Silahkan setiap kabupaten dan kota menanam pangan sesuai karakteristik dari tanah di daerahnya masing-masing,” ungkap Edy Nasution. Dalam seminar ketahanan pangan dengan pemer-

intah pusat yang dihadiri Edy Nasution secara daring melalui video conference, juga dihadiri mantan Wakil Menteri Pertanian (20102011), Wakil Menteri Perdagangan (2011-2012), Bayu Bayu Krisnamurti dan Kepala Badan Ketahanan Pangan RI, Agung Hendriadi. Bayu Krisnamurti mengatakan, pemerintah dan masyarakat jangan melihat komoditas secara parsial. Dianalogikan dirinya, bahwa kalau ada satu piring nasi ramas, bukan hanya ada nasi saja dalam piring tersebut. Tapi ada daging/ ayam, tempe/tahu, sayuran dan lainnya. (rvo/sri)

PEKANBARU

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

10

n Nekat Terobos Giat PSBB

Pengendara Camry Terciduk Bawa Sabu

PEKANBARU - Petugas kepolisian mengamankan dua orang pria yang mencoba menerobos giat penyekatan dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Simpang BPG, Jalan Hang Tuah, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Rabu (13/5) pukul 22.30 WIB. Ketika diperiksa, ditemukan satu paket sabu.

Nandang Ketika itu, penyekatan jalan dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Polresta Pekanbaru, Kodim 0301/Pku, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Giat digelar, tepat di depan Masjid Nurul Iman. Saat giat, petugas memeriksa setiap kendaraan yang melintas untuk memastikan mereka mematuhi aturan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tiba-tiba melintas satu unit kendaraan roda empat jenis sedan mencoba menerobos petugas. Sedan Toyota Camry

itu melaju kencang hingga dihentikan oleh petugas. Bukannya berhenti, pengemudi mobil tetap menerobos hingga nyaris menabrak anggota Kodim 0301/ Pku. Beruntung, petugas segera menghindar. “Kemudian dilakukan penghadangan kepada penumpang mobil bernama Irwansyah dan Arbain. Tim gabungan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket sabu,” ujar Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya. Selanjutnya, kedua pria itu digelandang ke Mapolresta Pekanbaru untuk penyidikan lebih lanjut oleh Satuan Reserse Narkoba. Dari hasil pendalaman, diketahui kalau sabu itu diperoleh dari Ahmad Maulidin alias Amek. Polisi langsung bergerak cepat melakukan pengembangan. Amek berhasil ditangkap di Jalan Firdaus I Gang Parkit, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya tanpa barang bukti narkoba. (lda)

Warga Sebut Harga Sembako Lanjutan Tak Sesuai Janji PEKANBARU - Salah seorang warga penerima bantuan pangan lanjutan dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di RT 4 RW 3 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Doni, menolak menerima bantuan yang didistribusikan pihak Kelurahan. Dia menilai, bantuan itu tidak sesuai nilainya dengan yang dijanjikan. “Iya, Rabu (13/5) kemarin, dia menolak lantaran menganggap nilainya tidak sesuai. Nilai yang diberikan Pemko katanya sembako senilai Rp250 ribu, ternyata setelah dihitung dari sembako yang diberikan hanya sekitar Rp160 ribu,” kata Lurah Padang Bulan, Zulfahmi, Kamis (14/5). Paket sembako yang disalurkan ada berupa beras kemasan 5 kilogram, mi instan merek Intermie satu kardus, 6 kaleng sarden, dan minyak goreng 2 liter. Zulfahmi mengatakan warga ini memang tidak ingin menerima dan sudah dibuatkan berita acara penolakannya. Sembako itu nantinya akan dialihkan ke penerima lain. Zulfahmi mengatakan, sembako itu merupakan bantuan pangan lanjutan, di mana Kelurahan Padang Bulan mendapat 258 paket sembako. “Kami mengajukan 1.157 KK penerima bantuan. Tapi tahap I dapat 125 paket, tahap II dapat 258 paket lagi untuk 10 RW dan 38 RT,” katanya. Sementara, Juru Bicara Umum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan, bantuan pangan yang diberikan, berupa beberapa item sembako. Di antaranya, beras sebanyak 5 kilogram, mi instan 1 karton, ikan sarden 6 kaleng, dan minyak goreng kemasan 2 liter. “Nilainya sekitar Rp250 ribu, itu termasuk biaya transportasi penyalurannya. Jadi tidak murni untuk harga sembako,” sebut Ingot. Ingot menyebut, pendanaan bantuan pangan lanjutan ini murni bersumber dari dana APBD Pemko Pekanbaru. Terkait warga yang menolak ia berharap pihak Kelurahan dapat memberi pemahaman kepada warga karena banyak yang membutuhkan bantuan. (nov)

APLIKASI CIK PUAN - Staf PCR memperlihatkan aplikasi Cik Puan yang bisa melacak Covid-19. (ist)

PCR Kembangkan Aplikasi Cik Puan Lacak Covid-19 PEKANBARU – Politeknik Caltex Riau (PCR) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengembangkan aplikasi untuk memonitor kesehatan dan pergerakan warga selama pandemi Covid-19. Aplikasi ini bernama Cik Puan (Cek, Informasi, trace & traKing, covid-19 Pekanbaru Untuk Anda). Pengembangan aplikasi ini dilakukan oleh enam staf pengajar dan tiga mahasiswa dari Jurusan Teknologi Informasi. Kartina Diah KW ST MT sebagai ketua tim dan project manager, Shumaya Resty Ramadhani SST MSc sebagai Ketua Tim Cik Puan Android dan System analyst. Lalu, Dr Juni Nurma Sari SKom MMT sebagai System analyst, Indah Lestari SST MT selaku System Analyst, Susiyanti SST sebagai maintainer android project dan programmer, Muhammad Mahrus Zain UI sebagai specialist, Leony Veronica Wijaya, Alfin H dan Alwi Muhammad sebagai programmer.

Ketua Tim, Kartika Diah, mengatakan bahwa pengembangan aplikasi ini dilakukan oleh Politeknik Caltex Riau, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik terkait kebutuhan Pemko Pekanbaru untuk melakukan monitoring kesehatan dan pergerakan warga selama pandemi Covid-19. “Dengan aplikasi ini Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memetakan posisi warga berdasarkan kesehatan harian dan posisi warga terhadap pergerakan warga dengan kasus (ODP/PDP/ Positif),” katanya. Cik Puan, aplikasi berbasis gawai atau smartphone android memiliki beberapa fitur. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melakukan asesmen kesehatan harian, Early Warning Destination (EWD) peringatan dini untuk kelurahan yang menjadi tujuan warga dan deteksi otomatis posisi warga di sepan-

jang perjalanan terhadap keberadaan warga dengan kasus yang bergerak. Selanjutnya, Posyandu Siaga yang terdiri dari fitur kalkulator gizi balita, jadwal imunisasi di Puskesmas dan informasi rumah sakit serta informasi dan promosi kesehatan terkait Covid19 di Kota Pekanbaru dan lain-lain. Aplikasi yang dikembangkan pada penelitian ini sebanyak 3 buah dan saling terintegrasi di antaranya Aplikasi Cik Puan untuk warga, Aplikasi Cik Puan untuk Petugas Satgas Covid-19 serta Dashboard Monitoring Cik Puan. “Berdasarkan data yang diperoleh dari Cik Puan dan hasil analisis sistem. Pemerintah Kota Pekanbaru dan Satga Covid-19 dapat melakukan tindakan preventif maupun penanganan lebih dini kepada warga,” ungkap Diah selaku Ketua Tim Cik Puan PCR. Diah juga mengungkapkan bahwa untuk proses pengembangan aplikasi

Cik Puan ini kurang lebih menghabiskan waktu selama 1,5 bulan berkat kerja keras dari seluruh tim dan mahasiswa. “Proses pengembangan dan penelitian aplikasi ini dimulai pada 1 April 2020. Pada tanggal 5 Mei 2020 versi pertama dari Cik Puan sudah kita rilis. Rabu kemarin, kita sedang menguji Aplikasi Cik Puan versi 2 dan kemudian akan dirilis,” ujarnya. Aplikasi Cik Puan dapat di download warga melalui laman web https://ppc-19. pekanbaru.go.id/ sementara versi playstore sedang tahap review dari google dan jika tidak ada kendala dalam waktu dekat sudah dapat didownload melalui playstore. Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Caltex Riau, Dr Juni Nurmasari, mengatakan secara teknis aplikasi ini sangat bagus dan mudah digunakan. “Banyak fitur yang bisa digunakan oleh masyarakat salah satunya fitur untuk cek kesehatan, mengeta-

hui daerah zona covid sehingga kita bisa berhati-hati (EWD), informasi terkait covid sehingga bisa memberikan kesadaran diri untuk tetap dirumah saja dan mengikuti protokol pencegahan penyebaran covid19,” ungkapnya. Sementara itu, Direktur Politeknik Caltex Riau Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid SSi MSc, sangat mendukung penuh terkait riset dan inovasi yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika PCR untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. “Momen pandemic Covid-19 ini menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika PCR untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dalam upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Kita semua berharap inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Dosen PCR bisa bermanfaat untuk masyarakat umum,” pungkasnya. (rls/lda)

Walikota Isyaratkan Pertahankan Kabag Humas PEKANBARU - Walikota Pekanbaru, Dr Firdaus, mengisyaratkan akan mempertahankan Mas Irba H Sulaiman sebagai Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Isyarat itu diungkapkan Firdaus usai memimpin rapat tertutup dengan beberapa pemimpin media massa online, cetak, televisi di ruang VIP Posko Pekanbaru Penanggulangan Covid-

19 di Pemko Pekanbaru, Kamis (14/5). Ditanya soal ketegasan walikota terkait usulan Ketua DPDR Pekanbaru Hamdani meminta Mas Irba H Sulaiman dicopot dari jabatannya, Firdaus mengaku belum sampai ke arah sana. “Selaku pihak legislatif, saya meminta maaf jika ada kejadian seperti itu. Seperti diketahui dalam kondisinya pandemi Covid-19 ini, kita dalam banyak co-

baan. Dalam kondisi sedikit tegang, ada komunikasi yang kurang lancar,” sebut Firdaus. Oleh sebab itu, kata Firdaus, kalau ada anggotanya mungkin tidak berkenan di masyarakat maupun juga dari kelompok tertentu atau pribadi tertentu, sebagai pelayanan yang diberikan, dirinya meminta maaf. Ketika ditanya apakah selaku atasannya, Walikota Pekanbaru sudah menasi-

hati atau menegur Kabag Humas Mas Irba. Firdaus menegaskan tidak hanya yang bersangkutan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering diingatkan. Seperti diketahui Kabag Humas Pemko Pekanbaru Mas Irba membuat blunder dengan postingan statusnya di Facebook. Dia menulis status, “Ketua dan Wakil Ketuanya mendukung PSBB kok anggotan-

ya malah menolak... Tidak mengerti, dungu, beleng2 atau masih cari panggung yaa”. Postingan itu jelas membuat marah anggota legislatif, terutama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tak ayal Ketua DPRD Kota Pekanbaru yang kebetulan berasal dari PKS Hamdani meminta Wako memecat Mas Irba H Sulaiman sebagai Kabag Humas. (nov)

BI Riau Serahkan Sembako ke RW Siaga Covid-19 PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau lewat Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) menyalurkan 185 paket sembako kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk Tim Koordinasi RW Siaga Covid-19 di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP). Kadiv Advisory Pengembangan Ekonomi BI Riau, Teguh Setiadi, mengatakan, Bank Indonesia membagikan bahan pokok terdiri dari beras 10 kilogram,

minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, mie instan 10 bungkus, telur 1 papan, dan masker kain 4 buah. “Program ini dibuat untuk mendukung penanganan Covid-19 di Indonesia dengan mempertimbangkan sisi ekonomi masyarakat luas yang terdampak,” kata Teguh, Rabu (13/5). Ia berharap, bantuan yang diberi dapat tersalur tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. (nov)

BANTUAN - Pihak BI Riau menyerahkan secara simbolis bantuan diterima Walikota Pekanbaru, Firdaus. (nov)

zona riau

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

11

dumai

Satu Lagi Pasien Covid-19 di Dumai Sembuh

DUMAI - Satu pasien terkonfirmasi positif virus Covid-19 di Kota Dumai berinisial NM (60) yang merupakan pasien ke-15 dan dirawat di RSUD Dumai, dinyatakan sembuh dan sudah boleh pulang ke rumah pada Kamis (14/5). Sembuhnya seorang pasien tersebut menambah jumlah pasien positif Corona yang telah sembuh menjadi 13 orang. “Dengan demikian hanya bersisa tiga pasien positif Covid-19 yang masih dirawat di RSUD Kota Dumai,” kata Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Covid-19 Kota Dumai, dr Syaipul kepada wartawan, Kamis (14/5). Update virus Corona di Dumai sampai 14 Mei 2020, katanya, jumlah pasien terkonfirmasi positif virus Corona sebanyak 16 kasus, dengan rincian 13 kasus sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, 3 kasus masih di rawat di RSUD Dumai. “Alhamdulillah pada Kamis (14/5) kita mendapat kabar gembira. Satu orang pasien positif Covid-19 inisial NM pasien 15 dinyatakan sembuh. Alhamdulillah juga jumlah pasien yang sembuh jauh lebih banyak dari yang masih dirawat,” . Pihaknya sangat bersyukur bahwa pasien NM bisa sembuh cepat. Karena, pasien ini memiliki panyakit bawaan yang diprediksi akan memakan waktu untuk sembuh. Dijelaskanya, NM dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil swab dan menjalani isolasi pada Selasa (5/5) lalu, dan saat ini telah dinyatakan sebuh setelah hasil swabnya dinyatakan negatif dua kali berturut-turut. “Pasien 15 berinisial NM diperbolehkan pulang setelah 2 kali uji swab PCR yang menyatakan negatif, kodisinya jauh lebih baik ketimbang saat masuk ke RSUD,” katanya. Syaiful menerangkan, meski sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pu-

lang, pasien 15 belum boleh bersosialisasi atau berinteraksi dengan masyarakat. Karena, pasien masih diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Diterangkannya, sejak ditetapkan positif berdasarkan hasil swab hingga menjalani perawatan dan isolasi, kondisi kesehatan pasien 15 cukup baik dan meskipun ia memiliki penyakit bawaan. “Dengan sembuhnya pasien positif 15 ini, saat ini bersisa 3 orang pasien positif yang dirawat di RSUD Dumai. Masing-masing pasien 01 berinial SA, pasien 13 balita berinisial SS dan pasien ke 16 berinisial SO,” katanya. Syaiful mengaku sangat mengapresiasi petugas medis yang sudah bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada pasien-pasien Covid-19. “Semoga Covid-19 bisa segera berakhir,” katanya. Sebelumnya, pada Jumat (1/5) di RSUD Dumai, Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi mengumumkan tiga pasien yang dinyatakan sembuh. Masing-masing pasien 04 berinisial S (54) pasien 07 berinisial RR (37) dan 08 berinisal NU (34). Sepekan kemudian, pada Jumat (8/5) Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Dumai kembali mengumumkan 1 pasien sembuh. Yakni kasus 03 berinial ME (43). Lalu, pada Sabtu (9/5) enam pasien kembali dinyatakan sembuh. Yakni pasien 02 inisial R dan pasien 05 inisial K. Kemudian pasien 10 inisial S, pasien 11 inisial T, pasien 14 inisial IY dan pasien 06 inisial DYA balita usia 2 tahun, pasien 12 inisial IS 71 tahun yang dinyatakan sembuh pada Minggu (10/5) dan TP (28), pada Senin (11/5). (Bambang)

JuRu bicara Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Covid-19 Kota Dumai, dr Syaipul memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait perkembangan virus Covid-19 di Dumai, baru-baru ini. (Bambang)

Tionghoa Peduli Serahkan 6.000 Masker Bedah ke RSUD AA PEKANBARU - Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 Riau untuk ketiga kalinya menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada para tenaga medis yang bertugas di RSUD Arifin Achmad (AA) Pekanbaru, Kamis (14/5) siang. APD yang didonasi itu berupa 6.000 buah masker medis berstandar SNI dan memiliki Izin Edar dari Kementerian Kesehatan RI.

Bantuan diserahkan oleh Ketua Tim Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 Riau, dr Devy Marisca didampingi Penanggung Jawab Tim Tionghoa Peduli Covid19 yang saat ini menjabat Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Riau, Stephen Sanjaya. “Kita tahu RSUD Arifin Achmad merupakan Rumah Sakit rujukan uta-

ma dengan tenaga medis yang banyak sehingga hari ini kita serahkan bantuan 6.000 buah masker yang sudah memenuhi kriteria untuk dipergunakan,” ujar dr Devy. Sementara itu, Direktur RSUD Arifin Achmad, dr Nuzelly Husnedi MARS menyampaikan, kebutuhan APD yang mendesak saat ini memang masker bedah (medis). “Alhamdulillah, bantu-

an masker dari Tionghoa Peduli Covid-19 ini sangat kami apresiasi,” ujar dr Nuzelly sambil mengucapkan terima kasih kepada tim yang hadir. Ketua PSMTI Riau, Stephen Sanjaya ketika ditanya awak media massa menjelaskan, penyerahan bantuan APD ke berbagai rumah sakit, puskesmas, klinik bahkan ke beberapa instansi pemerintah, merupakan wujud kepedulian

warga Tionghoa untuk ikut menanggulangi wabah pandemi virus corona. “Kita berharap dan bersatu, semoga wabah ini segera teratasi,” pungkas Stephen. Tampak turut hadir anggota tim Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 Riau Efendi Huang dan Ket Tjing serta pengurus PSMTI Riau Ardjono Sofjan dan Fransisca Juliana. (Rls/Wsl)

RAlAt BeRitA Pada edisi Kamis 13 Mei 2020 halaman 11 Zona Riau, terdapat berita dengan judul, "Pertamina Peduli Telah Salurkan Bantuan Rp940 Juta". Seharusnya, "Pertamina Peduli Telah Salurkan Rp1,3 Miliar Bantuan Covid-19 di Riau dan Jambi". Kemudian, pada alinea ke-11 pada berita tertulis, "bantuan di Provinsi Jambi senila Rp396 juta dan Provinsi Riau senilai Rp544 juta". Seharusnya, "bantuan di Provinsi Jambi senilai Rp396 juta dan Provinsi Riau senilai Rp942 juta". Ralat ini menjadi pelurusan atas kekeliruan penulisan pada berita tersebut, terima kasih. Redaksi

Lurah Kota Lama Bangun Posko Cegah Corona KUNTO DARUSSALAM - Sebagai upaya pencegahan dan melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, Lurah Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Aly Yusuf SSos membangun sekaligus mengaktifkan posko relawan Kelurahan Kota Lama Cegah Penularan Covid-19. Posko diaktifkan dengan inisiatif dan dana swadaya Aly Yusuf SSos. Tahap awal akan dibuka untuk 14 hari dengan melibatkan tim gabungan, dari petugas Kesehatan UPTD Puskesmas Kunto Darussalam 1, bidan desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa Koramil 10/Kunto Darussalam, termasuk perangkat desa RT dan RW. “Pos kita dirikan di batas Kecamatan Kunto Darussalam dengan Pagaran Tapah Darussalam sejak Jumat (1/5) di Kampung Pencadang Kelurahan Kota Lama. Kita akan evaluasi kinerja selama tujuh hari apakah posko itu nantinya efektif atau tidak. Namun dengan adanya pos relawan, kita harapkan tidak ada penyebaran

Covid-19 di daerah kita,” kata Aly. Petugas di posko ucap Aly, dilengkapi APD termasuk alat pengukur suhu badan. Dan setiap warga yang masuk ke Kelurahan Kota Lama wajib diperiksa suhu badannya, juga didata asal kedatangan dan kepentingannya datang ke Kota Lama. Petugas yang bertugas, nantinya bergantian dua shif. Shif pertama jadwal posko dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.30 WIB lalu dilanjutkan shif kedua pukul 12.30 WIB sampai pukul 17.00 WIB dengan menyiagakan 5 petugas per shifnya. “Fokus kita dengan memeriksa warga datang dari luar Rohul ke Lurah Kota Lama. Apalagi di daerah kita sekitar 50 persen berasal dari luar Riau yang bekerja dan sudah menetap di daerah kita. Apalagi penduduk di daerah kita capai 17.212 jiwa, 4421 Kepala Keuarga, 16 RW, dan 90 RT dengan luas wilayah 34.270 Km meter persegi. Sehingga kita harus benar benar perketat pengamanan agar tidak terjadi penyebaran Covid19,” ucap Aly. (Hendra)

KetuA tim Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 Riau, dr Devy Marisca menyerahkan secara simbolis bantuan masker medis. (Ist)

Sukseskan Gerakan 1.000 Kantong Darah

Relawan Peduli Covid-19 Gandeng PWI Riau PEKANBARU - Komunitas masyarakat Tionghoa Riau yang tergabung dalam Relawan Peduli Covid19 Riau menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau dalam kegiatan Gerakan 1.000 Kantong Darah yang akan diselenggarakan pada 14-18 Mei 2020. Bukan hanya sekedar menggandeng, Relawan Peduli Covid-19 Riau juga membantu 1.500 masker untuk wartawan, Alat Pelindung Diri (APD), alat ukur suhu tubuh dan vitamin untuk insan pers. “Mudah-mudahan maskernya cukup untuk 1.114 wartawan yang tergabung di PWI Riau seba-

gaimana disampaikan pak Zulmansyah. Semoga bantuan dari Relawan Peduli Covid-19 ini dapat bermanfaat untuk komunitas wartawan di PWI Riau,” kata Relawan Peduli Covid-19, Toni Lim Thian Cui didampingi Atan Malik, Mulianto, Heric Rakasiwa, Armanto Ahok, Jasin Junus, Rudi Hartono dan Dirmanto, sebagaimana dilansir dari Riaupos.co, Kamis (14/5). Toni menjelaskan, mulai Kamis (14/5), Relawan Peduli Covid-19 juga berencana akan menggelar kegiatan donor darah di Lancang Kuning Ballroom Hotel Furaya Jalan Jender-

al Sudirman, dengan jadwal donor darah sore dan malam. Targetnya minimal 1.000 kantong darah terkumpul dalam empat hari. “Gerakan 1.000 kantong darah ini semata-mata kegiatan sosial dari kami Relawan Peduli Covid-19 untuk membantu PMI Riau yang katanya stok darah sudah semakin menipis. Mitramitra semua kami ajak berpartisipasi, termasuk mitramitra wartawan yang tergabung dalam wadah PWI Riau,” kata Toni. Dijelaskan mantan Ketua Ikatan Keluarga Paguyuban Tionghoa Bengkalis (IKPTB) ini, Relawan Peduli Covid-19 juga mem-

persiapkan bantuan susu dan sembako untuk semua peserta donor darah yang berkenan menerima. Selain membantu wartawan, Komunitas Peduli Covid19 Riau juga sudah membantu banyak kelompok masyarakat melalui kerja sama dengan Korem 031/ Wirabima, Kejaksaan Tinggi Riau dan Polresta Pekanbaru. “Kami juga sudah menyerahkan bantuan kepada RSUD Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Riau berupa alat medis dan APD, yang kami serahkan langsung kepada Gubernur Riau Bapak Haji Syamsuar yang didampingi Kadiskes Riau

Ibu Hj Mimi Nazir,” jelas Toni. Sementara itu, Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Tionghoa yang tergabung dalam Relawan Peduli Covid-19 Riau yang memberikan bantuan kepada wartawan di PWI Riau. “Ini sudah kedua kalinya dari masyarakat Tionghoa di Riau membantu wartawan PWI Riau di masa pandemi Covid-19. Kami sangat berterima kasih karena bantuan yang diberikan memang sangat bermanfaat untuk tugas wartawan di lapangan,” kata Zulmansyah. (int/efi)

BENGKALIS

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

12

n Rapid Test Reaktif, 34 Pegawai Puskesmas Dikarantina

Kadiskes Tutup UPT Puskesmas Lubuk Muda

BENGKALIS – Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Bengkalis melakukan penutupan UPT Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil menyusul adanya 34 pegawai di UPT tersebut yang rapid test-nya reaktif dan harus dikarantina. Karantina dilakukan secara terpadu di UPT Balai Pengembangan SDM BKPP Bengkalis. Penutupan puskesmas tersebut terungkap dari surat Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Bengkalis Nomor 440/ DISKES-YANKES/2020. Surat dengan sifat penting yang langsung ditandatangani Kadis Kesehatan, Ersan Saputra TH, tertanggal 13 Mei 2020 itu, ditujukan kepada Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis. Melalui surat itu, Ersan melaporkan penutupan sementara pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil. Melalui surat itu, Ersan menjelaskan, telah dilaksanakan rapid test Covid-19 terhadap 58 (lima puluh delapan) orang pegawai di UPT Puskesmas Lubuk Muda dengan hasil 34 orang atau 58,62 persen reaktif. Berdasar-

kan hasil raid test itu, maka ke34 orang pegawai UPT Pukesmas Lubuk Muda dilakukan karantina terpadu. Karantina terpadu dimaksud dilakukan di UPT Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Kemudian, kepada ke-34 pegawai tersebut juga akan dilakukan pengambilan swab untuk penentuan diagnostik. Sehubungan dengan terbatasnya tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan, maka untuk sementara pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Lubuk Muda, dihentikan sampai keluarnya hasil swab dimaksud. Namun demikian, penghentian sementara pelayanan kesehatan tersebut, dikecualikan untuk pelayanan persalinan normal.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan lainnya dialihkan ke UPT Puskesmas terdekat. Yakni, UPT Puskesmas Sungai Pakning (Kecamatan Bukit Batu), dan UPT Puskesmas Sadar Jaya (Kecamatan Siak Kecil). Meskipun surat yang beredar tersebut belum dilengkapi dengan stempel Dinas Kesehatan, Ersan membenarkan hal itu. “Memang demikian. Karena 34 dari 58 pegawai di UPT Puskesmas Lubuk Muda hasil rapid test-nya reaktif, pelayanan di sana kita hentikan sementara. Untuk mengindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” jelas Ersan. Ersan juga mengatakankan, 34 pegawai UPT Puskesmas Lubuk Muda itu, saat ini sudah berada di UPT Balai PSDM BKKP di Jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk menjalani karantina terpadu. “Semuanya suda tiba di UPT Balai PSDM BKKP Rabu malam, sekitar pukul 20.00 Wib,” ucap Ersan, didampingi Kadis Perhubungan, Djoko Edy Imhar. (zul)

DIKARANTINA - Dua unit bus membawa 34 pegawai UPT Puskesmas Lubuk Muda untuk dikarantina sampai di UPT Balai PSDM BKKP di Jalan Kelapapati Darat, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Rabu 913/5) malam. (ist)

Plh Bupati Ajak Masyarakat Kompak Jalani Masa PSBB

RAPAT - Plh Bupati Bengkalis, H Bustami HY, mengikuti rapat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Riau bersama Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, dan kepala daerah se-Provinsi Riau, melalui video conference, di Ruang Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (14/5). (ist)

BENGKALIS Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis, H Bustami HY, mengajak masyarakat kompak dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai hari ini, Jumat (15/5) hingga 14 hari ke depan. Untuk ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis diminta dapat memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Ajakan itu disampaikan Bustami, saat mengikuti rapat penetapan Pembatasan So-

sial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Riau bersama Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, dan kepala daerah seProvinsi Riau, melalui video conference, di Ruang Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (14/5). Dalam rapat itu bupati didampingi, Dandim 0303/Bengkalis, Letkol Inf Lizardo Gumay, dan Kapolres Bengkalis, AKBP Sigit Adiwuryanto. “Memerangi virus Corona ini memerlukan kekompakan dan kerja bersama-sama. Saya

minta kepada kita semua, tetap berpegang kepada protokol kesehatan jika terpaksa harus keluar rumah,” ujar Bustami. Terkait dengan aturan PSBB, Bustami mengatakan sedang dikerjakan, akan selesai dalam waktu dekat. “Beberapa hari kedepan kami fokus mensosialisasikan PSBB kepada masyarakat, kami juga berharap masyarakat yang sudah mengetahui apa itu PSBB juga ikut serta menyampaikan kepada keluarga dan tetangga,” ucapnya. (hms/mr)

KEPULAUAN MERANTI n PDP Sudah Dua Positif Corona

Desa Bandul Langsung di Lockdown

SELATPANJANG - Jumlah pasien positif terinfeksi virus Corona di Kabupaten Kepulauan Meranti bertambah menjadi dua orang hingga Kamis (14/5). Karena dua orang ini berasal desa yang sama, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti berencana memberlakukan lockdown di Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putripuyu, mulai Jumat (15/5) hingga 14 hari ke depan. “Dengan adanya dua pasien terinfeksi virus Corona yang berasal dari desa yang sama, maka Pemkab Kepulauan Meranti berencana memberlakukan lockdown wilayah di Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putripuyu mulai besok (hari ini, red) hingga 14 hari ke depan,” ujar Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, Kamis (14/5). Dalam tenggang masa tersebut, terang Irwan, warga Desa Bandul dilarang keras keluar dari desanya, begitu juga masyarakat dari desa tetangga atau desa lainnya dilarang untuk datang ke Bandul. Dalam masa lockdown, pemkab juga menjamin kebutuhan Sembako warga desa tersebut. “Dalam masa lockdown tidak ada yang boleh masuk ke Desa Bandul, aktifitasnya kita kunci kecuali logistik. Sementara itu untuk ketersediaan sembako kita jamin untuk desa itu,” kata bupati. Awalnya, Irwan mengumumkan kasus pertama positif Covid19 di kabupaten termuda di Riau itu pada Rabu (13/5). Saat itu, bupati mengatakan, satu warganya dari Desa Bandul positif terinfeksi Covid-19 setelah melakukan perjalanan dari Magetan.

Pasien tersebut berinisial IA (19), warga Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putripuyu. Dia merupakan hasil tracing dari klaster kepulangan santri dari Jawa Timur. Mereka sama-sama menjalani pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fatah Temboro, Magetan, Surabaya, Jawa Timur, Lalu, pada Kamis (14/5), Ketua Gugus Tugas Covid-19 kembali mengumumkan tambahan satu kasus. Pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut berasal dari desa yang sama dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang positif sebelumnya yang berinisial IMA usia 16 tahun. Untuk diketahui PDP berinisial IMA ini sebelumnya hasil rapid-nya negatif dan setelah dilakukan CT Scan ditemukan adanya gejala di paru-paru. sempat diisolasi dan perbolehkan pulang karena kondisinya semakin baik. “Saya dapat kabar informasinya seperti itu, dimana hasil swab-nya di Labkes Riau RSUD Arifin Achmad Pekanbaru sudah keluar dan hasilnya positif. Dengan adanya tambahan ini, maka PDP yang terkonfirmasi positif Virus Corona menjadi dua orang,” kata Irwan. Sementara itu, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, seluruh keluarga yang terinfeksi Corona tersebut dibawa ke RSUD Kepulauan Meranti untuk diisolasi. “Saat ini pasien sedang dalam perjalanan dari Bandul menuju Selatpanjang menggunakan speed boat dan dibawa ke RSUD Kepulauan Meranti untuk diisolasi bersama keluarganya,” ucap Irwan. (ali

KUNJUNGI - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, ketika mengunjungi home industry pengolahan beras dan mie instant sagu milik Pasutri Supardi dan Anita di Banglasbarat, Kecamatan Tebingtinggi, baru-baru ini.

(ist)

Beras Sagu dan Mie Instan Sagu Siap Jadi Produk Andalan SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, memuji pelaku usaha kecil daerahnya yang mampu mengolah sagu menjadi beras dan mie instan. Dia pun merencanakan produk tersebut menjadi andalan daerah. “Ini sebuah terobosan. Kita berterima kasih atas bantuan berbagai pihak dalam membantu Industri Kecil dan Menengah (IKM) kita dalam mengolah sagu menjadi berbagai produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi,” ungkap Bupati Irwan, ketika mengunjungi home industry pengolahan beras dan mie instant sagu milik Pasutri Supardi dan Anita di Banglasbarat, Kecamatan Tebingtinggi, dilansir cakaplah.com, Rabu (13/5) Dalam peninjauan tersebut, bupati mendapat informasi bahwa pengolahan beras dan mie instant sagu tersebut sudah hampir

setahun berjalan. Sementara peralatan dan pengetahuan mengolah sagu menjadi beras dan mie instant tersebut atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta. “Untuk beras sagu, kami biasa memproduksi hingga 200 kilogram per bulan. Berasnya ada tiga jenis yakni beras sagu yang diolah dengan beras merah, jagung, dan original sagu,” ungkap Supardi kepada bupati. Menariknya, produk tersebut telah dipasarkan hingga ke negeri jiran Singapura. Sementara di dalam negeri, selain dipesan oleh BPPT, juga oleh konsumen di NTB, Papua, dan tentunya di Pekanbaru. “Beras sagu ini paling baik untuk diet terutama bagi penderita diabetes. Beberapa ru-

mah sakit di Pekanbaru juga ada yang pesan. Kalau di Jakarta biasanya pemesanan melalui pihak BPPT,” tambah Supardi. Sementara untuk penjualan ke Singapura baru dilakukan melalui Batam. “Kami kirim ke Batam, dan pemesannya ambil di sana. Kami belum bisa ekspor langsung karena perizinan belum lengkap,” tambahnya. Namun, dia mengaku sejak wabah Covid-19, pemesanan produk tersebut terhenti. Sementara untuk konsumsi lokal sangat sedikit. Menanggapi situasi ini, Bupati Irwan meminta Kepala Disdagperinkop & UKM, Azza Faroni, untuk mengkaji pola bantuan bagi pelaku IKM tersebut. Selain itu juga membantu kelengkapan perizinan. Saat ini izin yang dimiliki baru izin usaha kecil dan PIRT (pangan industri rumah tangga).

“Yang penting itu sertifikat halal dan izin edar dari BPOM,” ungkap bupati. Bupati yakin produk tersebut bisa bersaing dan jadi andalan. Pertimbangannya adalah kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk mengkonsumsi jenis makanan yang sehat, dan rasanya yang tidak kalah nikmat. “Terlebih dengan pandemi Covid-19 ini, pasokan beras terus menurun secara nasional. Beras dan mie instant sagu ini bisa jadi solusi kebutuhan pangan kita yang siap edar dan dikonsumsi dengan mudah,” jelas bupati. Dalam kunjungan tersebut Bupati Irwan didampingi Kadis Dagperinkop dan UKM, Azza Faroni, dan Kabag Humas dan Protokol, Rudi Hasan. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke sentra IKM sagu di Sungai Tohor sehari sebelumnya. (mr/vi)

INHU

KUANSING

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

13

Jangan Sebarkan Identitas Pasien Covid-19

RENGAT- Polri mengingatkan masyarakat tidak sembarangan menyebarkan identitas pasien yang terkena virus corona atau Covid-19 di ruang publik. Sebab, setiap orang yang melakukannya bisa diancam hukuman penjara. “Persoalan membuka identitas seseorang pada ruang publik yang tidak berdasarkan izin dari yang bersangkutan, tentunya berpotensi melanggar hukum. Perundang-undangan sudah mengatur tentang semua ini,” kata Kapolres Inhu, AKBP Efrizal SIK melalui Ps Paur Humas, Aipda Misran kepada wartawan. Dijelaskannya, hal itu diatur

dalam UU Nomor 44 tahun 2019 tentang Rumah Sakit dan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU itu setiap orang yang menyebarkan informasi soal data pasien bisa dipenjara 2 tahun dan denda Rp10 juta. Penyebaran informasi data seseorang juga diatur dalam UU ITE. Ancaman dalam UU ITE bahkan lebih berat, yakni 4 tahun penjara. Meskipun begitu, Misran menyebut semua laporan tersebut harus dibuat oleh seseorang yang merasa dirugikan lantaran data pribadinya diakses tanpa izin. Hingga kini, kata Misran, pihak

kepolisian Inhu sudah menerima satu laporan resmi terkait penyebaran identitas pasien Covid-19. “Laporan harus berdasarkan dari orang atau pihak yang merasa dirugikan secara langsung, ketika data pribadinya diakses atau disebar tanpa izin,” ujarnya. Ia mengajak kepada seluruh masyarakat agar menghargai dan menghormati ranah pribadi seseorang. Ia pun mengingatkan dalam era ini, jejak digital yang dibuat tak akan bisa dihapus. “Bijak dalam menggunakan medsos. Berhati-hati jangan sampai kita tidak cermat dan teliti lalu melakukan perbuatan melawan hukum,” pesannya.(das)

Bupati Kuansing, Drs H Mursini M Si saat menyerahkan sembako secara simbolis kepada masyarakat Pangean.

(riauterkini.com)

Bupati Salurkan Sembako Program Baznas TELUKKUANTAN - Bupati Kuansing, Drs H Mursini M Si salurkan sembako program Baznas Kuansing, Kamis (14/5) di Kecamatan Pangean. Penyerahan sembako dilakukan bupati secara simbolis kepada masyarakat Pangean. Terdapat 148 paket sembako yang disalurkan, berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya. Dikatakan Bupati, pendanaan bantuan sembako dari Baznas merupakan hasil zakat yang dibayarkan masyarakat Kuansing. Maka dari itu, dilansir riauterkini.com, Bupati mengajak

masyarakat untuk membayar zakat, supaya lebih banyak lagi bantuan yang bisa di salurkan Baznas ke depan nantinya. “Mari keluarkan zakat kita, sehingga nantinya akan lebih banyak lagi bantuan yang bisa disalurkan Baznas kepada masyarakat,” ajak Bupati. Selain itu, Bupati menyampaikan program lain Baznas, berupa bantuan produktif untuk masyarakat, seperti pemberdayaan usaha ternak, baik Kambing maupun bebek serta bantuan program lainnya. Sementara UPZ Kecamatan Pangean, Aswandi, menyebut-

kan, selama Ramadhan Kecamatan Pangean, sudah dua tahap menerima bantuan sembako dari Baznas Kuansing. Tahap pertama menurutnya, berjumlah 148 KK, tahap kedua juga 148 KK bantuan diterima Kecamatan Pangean. Total bantuan yang diterima selama Ramadhan sebanyak 296 KK. “Selain itu, ada juga tambahan bantuan lainnya untuk para jompo untuk 34 KK. Kita mengucapkan terimakasih untuk semuanya semoga akan menjadi ladang amal bagi yang membantu,” ucap Aswandi .(int/wsl)

unsur Pimpinan Kecamatan Batang Peranap gelar penyemprotan disenfiktan di 5 desa wilayah Pemerintah Batang Peranap. Di antaranya Desa Selunak, Desa Sukamaju, Desa Pematang Benteng, Desa Koto Tuo dan Desa Pematang, Kamis (14/5).(riaukarya.com)

PELALAWAN

KAMPAR

Bupati Serahkan Bantuan di Kecamatan Langgam PELALAWAN - Bupati Pelalawan, HM Harris bersama Ketua TP PKK Kabupaten Pelalawan terjun langsung ke rumah warga yang berada di Kecamatan Langgam untuk memberikan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19, Selasa (12/05). Hadir dalam kegiatan Ketua TP PKK Kabupaten Pelalawan, Hj Ratna Mainar Harris beserta rombongan, Camat Langgam, Sugeng Wihariyadi beserta staf, Kepala Desa Tambak Nirwan, Kepala Puskesmas Kecamatan Langgam Dewi Melati, tokoh

masyarakat Desa Tambak yang berkesempatan hadir. Bantuan secara langsung diberikan Bupati Pelalawan, HM Harris dan Ketua TP PKK Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat dari rumah ke rumah. Bupati menyampaikan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini. Dilansir riaubernas.com, Bupati berharap semoga pandemi Covid-19 segera berlalu di Kabu-

paten Pelalawan agar masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya seperti sedia kala. Dalam kesempatan yang sama, selain memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, Bupati Pelalawan HM. Harris dan Ketua TP PKK juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena musibah banjir di Kelurahan Langgam. Bantuan sembako bagi masyarakat yang terkena musibah banjir di Kelurahan Langgam, diberikan secara simbolis oleh Bupati di kantor Lurah Langgam. (int/wsl)

sekretaris Daerah Kampar, Drs Yusri M Si saat meninjau sejumlah pos pemeriksaan atau check point.(datariau.com)

Sekda Tinjau Persiapan Pos Check Point KAMPAK KIRI - Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Drs Yusri M Si meninjau sejumlah pos pemeriksaan atau check point, menjelang diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Peninjauan sejumlah titik check point ini untuk memastikan kesiapan pos dan petugas,” kata Sekda di Pos Covid19 Puskesmas Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kamis (14/5/20). Sekda mengatakan, dalam pelaksanannya nanti sesuai dengan surat keputusan Gubernur Riau nomor 440/DINKES/1059, bahwa pelaksanaan PSBB di

Kabupaten Kampar akan dimulai pada Jum’at tanggal 15 Mei 2020. “Untuk itu seluruh persiapan kita laksanakan,” tambahnya dilansir datariau.com. Adapun titik-titik pos cek point di Kampar nantinya meliputi perbatasan Sumbar-Riau, Batu Langkah Kuok, Puskesmas Kuok, Simpang Panca Salo, Simpang Batu Belah Kampar, Puskesmas Lipat Kain Kampar Kiri, Simpang Desa Baru Siak Hulu, Rimbo Panjang Tambang, Polsek Tapung Hilir, Kasikan Tapung Hulu serta Bangkinang Kota. Dimana nantinya setiap pos petugas harus memantau pergerakan masyarakat dan pem-

batasan kepada setiap pengendara. Di Kampar sendiri nantinya akan terdapat sebanyak 9 pos chek point dan 2 pos terdapat di Bangkinang Kota. Ia mengatakan, nantinya dalam proses PSBB saat ada orang yang melewati pos, petugas akan memeriksa kesehatan dengan mengecek suhu tubuh, kelengkapan pengemudi standar Covid19 dan lain-lain. Sekda berpesan petugas harus mengedepankan prinsip kemanusiaan. Dalam penggunaan moda transportasi yang dibatasi petugas juga diminta bersikap humanis kepada masyarakat yang melewati wilayah pos pemeriksaan.(int/wsl)

Bupati Pelalawan, HM Harris terjun langsung ke rumah warga yang berada di Kecamatan Langgam untuk memberikan bantuan sembako.(riaubernas.com)

Rokan hiliR

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

negeri seribu kubah

PDP Terjadi Penurunan

14

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl n Percepatan Perbaikan Jalin Pesisir

Bupati Minta PU Riau Tambah Alat Berat

PEKAITAN - Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno AMp, melihat kondisi Jalan Lintas (Jalin) Pesisir yang saat ini kondisinya rusak dan cukup memprihatinkan. Katanya, dia sudah meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau penambahan alat berat untuk percepatan perbaikan jalan tersebut. “Saya sudah menghubungi kepala Dinas PU Provinsi Riau. Beliau

menginformasikan dalam waktu dekat akan turun lagi alat berat tamba-

han untuk membantu alat berat yang ada memperbaiki Jalan Lintas Pesisir yang kini rusak,” ujar Suyatno, Rabu (13/5). Menurut Suyatno, sekarang curah hujan sangat tinggi sehingga jalan tersebut semakin rusak. Akibatnya orang Bagan atau orang

Kubu mau ke Bagan, begitu sebaliknya sedikit macet. “Jalan yang becek dan dalam tersebut menghambat akses dan aktifitas masyarakat,” terang orang nomor satu di Kabupaten Rohil ini. Suyatno berharap, mudah-mudahan jalan yang dalam proses pengerjaan

secepatnya bisa segera rampung, sehingga transportasi bisa kembali lancar. “Apalagi kita mau ke Kubu, atau orang Kubu mau ke Bagan, dan lain sebagainya, Insha Allah itu sudah janji dari pada kepala Dinas PU Provinsi Riau kepada saya,” pungkasnya. (zal)

DATA - Data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rohil hingga tanggal 14 Mei 2020. (ist) BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kembali mengabarkan kondisi terkini data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Rohil. Data diperoleh pada Kamis (14/5), sekitar pukul 13. 45 Wib, secara komulatif proses pemantauan 1.001 orang dan selesai pemantauan 6.216 orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 3 orang. Sehingga total jumlah keseluruhan ada 7.217 orang. Diketahui, data yang diterima dari gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 Rokan Hilir, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 9 orang. Jika dibandingkan dengan data hari ini (Kamis, red) tentunya sudah ada penurunan secara signifikan. Oleh sebab itu, hingga detik ini di Rokan Hilir, diperkirakan belum ada pasien terjangkit virus Corona atau Covid 19. Namun begitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir, tetap melakukan imbauan tegas untuk mematuhi anjuran pemerintah. (zal)

TELEPON PENTING EKA HOSPITAL PKu 0761-6989999 KANTOr BuPATI rOHIL 0767-24287 KANTOr DPrD rOHIL 0767-24567 AmBuLANcE 0767-21040 PEmADAm KEBAKArAN 0767-21130 rSuD BAGANSIAPIAPI 0767-21731 POLSEK BANGKO 0767-21110 KANTOr cAmAT BANGKO 0767-21010 KANTOr DISKES 0767-21710 KANTOr DISDIK 0767-23277 BAwASDA 0767-24960 BAPPEDA 0767-24918 PLN BAGANSIAPIAPI 0767-21280 HOTEL BAGAN 0767-21888

HOTEL KADES

TINJAu JALAN - Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno AMp, bersama rombongan meninjau kondisi Jalan Lintas (Jalin) Pesisir yang saat ini kondisinya rusak dan cukup memprihatinkan, Rabu (14/5). (hms)

Satpol PP Bagikan Takjil ke Pengendara BAGANSIAPIAPI - Keluarga besar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) berbagi takjil kepada pengendara di Bagansiapiapi. Pembagian takjil yang dipusatkan di Jalan Kelenteng itu diberikan dalam rangka berbagi dibulan suci Ramadan. Pembagian takjil itu dipimpin langsung Kadis Satpol PP Rohil, Suryadi SE, didampingi Kabid Trantibum dan Kasi OPs,

0767-23138

dan puluhan anggota Satpol PP setempat, Kamis (14/5) sore. “Alhamdulillah, kita masih bisa berbagi ditengah kesibukan melakukan patroli mencegah penyebaran Covid-19, ini murni inisiatif para anggota yang berkeinginan berbagi takjil kepada masyarakat,” ujar Suryadi. Adapun takjil yang dibagikan kepada pengendara sebanyak 200 bungkus. “Siapa yang melintasi Jalan Kelenteng akan kita

berikan. Mudah-mudahan takjil tersebut bisa bermanfaat untuk berbuka puasa dan para anggota yang berbuat kebaikan itu diberikan pahala,” ungkap Suryadi. Dia menambahkan, takjil itu dibagikan mulai pukul 16.30 Wib. Dan Alhamdulillah, sebelum pukul 17.00 Wib, ratusan takjil tersebut sudah habis dibagikan. “Mudah-mudahan ke depan kegiatan yang sama bisa kita lakukan kembali,” ucap Suryadi. (zal)

FOTO BErSAmA - Kadis Satpol PP Rohil, Suryadi SE, didampingi Kabid Trantibum dan Kasi OPs, dan puluhan anggota Satpol PP setempat, foto bersama disela-sela pembagian takjil di Jalan Kelenteng, Kamis (14/5) sore. (zal)

Iklan MINI HEPI BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota. Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187. LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6

BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor. Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru. LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629. LGG

LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit

R U PA - R U PA

Contact Person 0821-7127-0598

AN Elektronik

plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

SAMIRA TRAVEL Umrah dulu, bayar belakangan. Hanya untuk warga Riau Pekanbaru berangkat tanggal 6, 26 Februari 2020 13 hari dari Pekanbaru Madinah. Segera daftar !!! INFO 081270857879 WAG bit.ly/2RL7UOL. Telegram bit.ly/2RmZqOZ

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp. 0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp. Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410. LGG

SALON SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

SEWA & KONTRAK

DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

JUAL TANAH DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555

AC

DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33BSukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part

KEHILANGAN

Kehilangan BPKB Mobil Toyota Type Kijang STD KF 80 Jenis Minibus BM 32 M, Warna Hijau metalik, Nomor Rangka MHF11KF8010068246, Nomor Mesin 7K-0455306, Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Bagi yang menemukan Harap Menghubungi Fajri Umar, Handphone 082387825050.

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id

Mau Pasang Iklan...??? CONTAC PERSON RIKI SETIAWAN

082171270598

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

15

Pemuka Agama Diharapkan Bantu Sosialisasi Covid-19 TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengharapkan peran pemuka agama dalam menyosialisasikan seputar Covid-19 kepada masyarakat. Hal itu mengingat kasus positif Covid-19 di Negeri Hamparan Kelapa Dunia terus bertambah. Permintaan itu disampaikan bupati saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Amaliyah Ramadhan pada Masjid dan Mushalla yang diikuti oleh pengurus masjid dan musala serta pemuka agama yang ada di Tembilahan serta unsur terkait lainnya, Rabu (13/5) di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil, Tembilahan. Dalam rapat yang turut diikuti oleh unsur Forkopimda Kabupaten Inhil ini, Bupati menilai, upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya oleh pengurus masjid telah dilakukan dengan baik. “Upaya tersebut tercermin dari penyediaan fasilitas cuci tangan bagi jamaah, penataan syaf yang diberi jarak ideal, imbauan menggunakan masker hingga meminta para jamaah untuk membawa sajadah milik pribadi,” tutur Bupati dalam rapat. Bupati optimis, sosial-

isasi terkait Covid-19 oleh pemuka agama akan efektif sebab umumnya masyarakat lebih mendengar para tokoh karena dianggap sebagai sumber kebenaran. “Siapa yang dianggap benar oleh masyarakat umumnya adalah ustaz. Ustaz di daerah yang setiap hari jadi imam shalat misalnya. mereka punya umat sehingga apa yang mereka sampaikan lebih didengar oleh masyarakat,” papar Bupati. Penambahan 2 pasien positif Covid-19 yang membuat jumlah keseluruhan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Inhil menjadi 10 orang, diungkapkan Bupati, merupakan hal yang mengkhawatirkan. “Untuk itu, mari kita bersama-sama, bergandengan tangan dalam melawan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Inhil. Peran seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang,” pungkas bupati. (adv)

Tim Covid-19 Razia Masyarakat Tak Pakai Masker TEMBILAHAN - Tim Gugus tugas dari Kodim 0314/Inhil bersama Polres Inhil, Disperindag dan Camat Tembilahan Hulu, Polsek Tembilahan Hulu serta Menwa dan pramuka melakukan razia penertiban penggunaan masker di pasar Kayu Jati, beberapa waktu lalu. Razia kali ini agak beda dari razia sebelumnya yang mana petugas sudah tidak lagi memberikan himbauwan ataupun sosialisasi kepada pedagang dan pembeli yang berada di pasar yang tidak menggunakan masker. Kali ini petugas hanya menyodorkan plang yang bertuliskan “Tidak Pakai Masker Silahkan Kembali”. Dengan demikian masyarakat yang tidak pakai masker akan merasa lebih malu dan lebih menyadari untuk selalu menggunakan masker apabila keluar rumah. Turut hadir dalam kegiatan razia tersebut Dandim 0314/Inhil, Camat Tembilahan Hulu dan Kapolsek Tembilahan Hulu. Sebelum melaksanakan tugas razia seluruh yang terlibat razia melaksanakan apel terlebih dahulu di lapangan apel Kodim 0314/Inhil di pimpon oleh Pasi ops Kodim 0314/Inhil Kapten Inf Tarmizi. Dalam penyampaianya di apel pasi ops

mengatakan dengan adanya kita melakukan Razia secara rutin di berbagai tempat. “Tingkat kesadaran masyarakat untuk selelu menggunakan masker saat keluar rumah, alhamdulillah semakin meningkat,” ujarnya. Diharapkan, Mudahmudahanan dengan adanya pelaksanaan seperti ini masyarakat akan lebih sadar dan lebih patuh lagi serta menyadari betapa pentingnya saling menjaga. Sementara itu Camat Tembilahan Hulu, M. Nazar menyampaikan bahwa razia ini tidak ada tujuan lain selain memutus rantai penyebaran covid-19. “Kita tidak memiliki maksud lain dalam razia ini selain untuk memutus rantai corona ini, kepada masyarakat kami menghimbau patuhilah aturan pemerintah,” ujarnya. Dikatakannya lagi, hari ini kita tidak lagi melaksanakan sosialisasi, tetapi sudah pada tindakan. “Sosialisasi sudah berkalikali kita lakukan, hari ini kita langsung mengambil tindakan tentunya dengan pendekatan yang persuasif, tapi kalau ada yang membandel maka akan ditindak oleh petugas, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (mr/sri)

Bupati Inhil, HM Wardan MP menyerahkan bantuan sembako kepada petugas yang berjaga di Posko Terpadu lintas kabupaten atau Perbatasan di Kecamatan Kempas, beberapa waktu lalu. Pemkab Inhil terus berupaya menanggulangi covid-19. (ist)

TP-PKK Santuni Kaum Dhuafa dan Warga Terdampak Corona TEMBILAHAN - Bersempena Ramadhan 1441 H/ 2020 M, TP-PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyerahkan bantuan sembako untuk kaum duafa dan warga berdampak Covid19. Bertempat di Aula Gedung Wanita Kabupaten Inhil, bantuan diserahkan oleh Ketua TP-PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan, Kamis (14/5) didampingi Plt Kadis PMD, Sekretaris PKK serta Pengurus TP PKK Inhil. Pada tahun ini, TP-PKK menyalurkan sebanyak 100 paket sembako yang terdiri dari gula, minyak, telur, tepung, dan lain-lain. Zulaikhah mengatakan TPPKK selaku organisasi kemasyarakatan, ikut peduli dalam membantu pemerintah dalam kegiatan sosial menghadapi pandemi Covid-19. “Kita tidak bisa sendiri, kita harus bersatu. Tidak

hanya pemerintah, tapi masyarakat juga turut aktif untuk memutus mata rantai Covid-19 itu. Salah satu alat supaya kita tidak tertular adalah masker. Jadi kita harus pakai masker jika keluar rumah. Pemerintah mengimbau pakai masker, tolong pakai masker. Jika tidak bisa beli datang saja ke PKK ini, nanti kita beri,” ujarnya. Dirinya juga mengingatkan agar masyarakat selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah beraktivitas di luar. “Masyarakat yang pulang dari pasar langsung ganti baju. Baju yang tadi dipakai langsung direndam. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Hindari keramaian jika terpaksa pergi ke tempat umum usahakan jaga jarak dengan orang lain. Jangan sampai kita lalai menjaga diri kita. Dan

jangan salah paham, untuk beribadah kita diminta beribadah di rumah masing-masing. Bukan dilarang beribadah,” terang Zulaikhah. Di akhir sambutannya, Ibunda Kabupaten Inhil ini berharap agar masyarakat

bersabar dan terus berdoa agar wabah corona segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. “Mudah-mudahan bantuan yang kita berikan ini bermanfaat bagi warga yang membutuhkan dalam men-

jalankan puasa dan menyambut hari kemenangan. Kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadhan, di mana pada masa ini waktu yang baik untuk berdoa. Berdoalah untuk negeri kita, mudah-mudahan doa kita diijabah,” pungkasnya. (mr/sri)

Ketua TP-PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan, didampingi Plt Kadis PMD, menyerahkan paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19. (ist)

Rapid Test di Dinas PMDl, Empat Orang Reaktif TEMBILAHAN Sebanyak empat orang yang melakukan rapid test di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (12/5) dinyatakan reaktif. Saat ini mereka sudah ditangani oleh petugas medis. Demikian dikatakan Plt Kelapa Dinas PMD Inhil,

Budi N Pamungkas Rabu (13/5). “Ada empat yang reaktif dan sudah ditangani atau ditindaklanjuti. Namun surat (resmi) belum ya,” kata Budi N Pamungkas. Budi menuturkan bahwa empat yang reaktif tersebut terdiri dari dua Aparatur Negeri Sipil (ASN), satu fasilitator Kabupaten DMIJ Plus Terintegrasi (PT) dan

Satu Operator DMIJ PT. Meski reaktif, namun belum tentu itu positif virus corona atau COVID-19. “Hasil rapid test yang reaktif belum tentu membuktikan bahwa individu tersebut positif COVID-19. Sehingga tidak perlu panik namun tetap waspada dan segera lakukan langkah protokol kesehatan terhadap in-

dividu tersebut,” katanya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari penyakit tersebut bukanlah sebuah aib sehingga mengakibatkan pengucilan terhadap seseorang maupun keluarganya yang mengalami musibah tersebut. Budi juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, men-

erapkan pola hidup sehat, tidak keluar rumah jika tidak penting, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. Untuk diketahui, sebanyak 72 ASN, fasilitator Kabupaten DMIJ Plus Terintegrasi (PT) dan Operator DMIJ PT melakukan rapid test. (mr/sri)

Rokan HULU

METRO RIAU JUMAT, 15 MEI 2020

negeri Seribu Suluk

16

AdvERTORIAl PEMkAb ROhUl

Sekdakab Minta Arahan Sekdaprov Terkait Bantuan Covid-19

PASIR PANGARAIAN - Sekdakab Rokan Hulu (Rohul), H Abdul Haris mengikuti video conference (vidcon) dengan Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya, Rabu (13/5). Dalam kegiatan itu, Sekdakab meminta arahan terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat.

AS, pria yang ditangkap polisi dan warga karena diduga memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. (Hendra)

Polisi dan Warga Ringkus Pelaku Sabu-sabu PASIR PANGARAIAN - Seorang pria warga Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara yang diduga menjadi bandar narkotika jenis sabu-sabu berinisial AS (30) akhirnya diringkus polisi dibantua warga. Kapolres Rokan Hulu (Rohul), AKBP Dasmin Ginting melalui Paur Humas Polres, Ipda iFadli mengatakan, kepolisian berhasil mengamankan pelaku pemilik sabusabu tersebut setelah ditangkap Polisi bersama warga. Awalnya sebut Paur Humas, pada Jumat (8/5) sekitar pukul 18.30 WIB, Kanit Reskrim Polsek Tambusai Utara, Aiptu Jerry Winter mendapat informasi dari Bhabinkamtibmas Desa Mahato Brigadir J Lomban Gaol jika di kantin PKS PT MIS ada seseorang yang diamankan karena tertangkap tengah mengkomsumsi sabu-sabu. “Pelaku AS ditangkap saat berada di kantin PKS PT MIS Sido Rukun Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dibantu warga Polsek Tambusai Utara mengamankan AS. Diduga pria tersebut menguasai, mengedar narkotika jenis sabu-sabu,” ungkap Feri. Selain mengamankan tersangka AS, polisi juga berhasil menyita barang bukti antara lain, 2 paket narkotika yang diduga sabu-sabu, dibungkus dengan plastik bening, termasuk 1 kaca pirex yang diujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 buah bong yang terbuat dari botol Vitamin Redoxon di atas terdapat pipet bengkok, 2 mancis dan 1 handphone merek samsung warna putih. “Pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya. (Hendra)

Bantuan yang disalurkan merupakan bantuan untuk penanganan penyebaran virus Covid-19. Dalam vidcon itu, Sekdakab didampingi Asisten I M Zaki, Asisten II Ir M Ruslan dan Kadis Sosial Sri Mulyati. Dalam laporannya, Sekdakab mengatakan, untuk bantuan jaringan pengaman sosial dari Provinsi Riau untuk Top Up PKH terdata 738 KK sedangkan BSP terdata 6516 KK serta bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di luar data DTKS maupun Non DTKS ada 4518 KK, dan sudah dipersiapkan di Rohul untuk memenuhi sembako selama 3 bulan dari Mei sampai Juli. “Kita berharap kepada

Pemerintah Provinsi Riau agar bantuan tersebut cepat disalurkan karena sudah ditunggu masyarakat. Jadi, kita minta arahan dari pemerintah provinsi,” ucap Sekdakab. Abdul Haris menambahkan, sementara bantuan melalui Dana Desa (DD) juga sudah dipersiapkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk Rohul ada 139 desa dan sudah dilakukan perubahan APBDes oleh 53 desa dengan jumlah keluarga yang dibantu 6634 KK. Sekdakab juga menyampaikan mengenai kondisi masyarakat terdampak Covid-19 khususnya di desa yang ada di Rohul saat ini masih menunggu bantuan tersebut. “Kami sangat berharap

SekdAkAb Rohul, H Abdul Haris bersama sejumlah Asisten, melakukan vidcon dengan Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya terkait penyaluran bantuan untuk masyarakat. (Adv) arahan provinsi bagaimana metode kami dalam penyampaiannya kepada masyarakat. Apakah kabupaten membagi dalam bentuk sembako dan provinsi bantuan tunai atau seperti apa sebaiknya,” kata Sekdakab. Karena saat ini seluruh masyarakat merasakan terdampak COVID 19, sedangkan kita hanya mempersiapkan bantuan terdampak sesuai data yang sudah diberikan Pemerintah

Desa,” ungkap Sekdakab. Abdul Haris juga menyampaikan bahwa saat ini Rohul mengalami kondisi keuangan yang sangat berat dengan adanya pengurangan transfer pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp242 miliar. Sehingga pada rekopusing itu Rohul baru mencapai 23,6 persen sesuai surat keputusan bersama Mendagri dan Menkeu yang seharusnya mecapai 35 persen.

(Adv/Pemkab Rohul)

tidak dilayani. Kita harapkan masyarakat menunda pelaksanaannya. Untuk pendaftaran bagi pasangan calon pengantin dipersilahkan, namun jadwal pernikahannya nanti disesuaikan sampai kondisi Covid-19 membaik ,” imbau Kakan Kemenag Rohul. Dijelaskan Syahrudin, akad nikah yang akan dilayani oleh KUA hanya yang mendaftar sebelum Rabu 1 April. Kemudian, pada pelaksanaan akad nikah juga hanya bisa di-

lakukan di KUA dan tidak di tempat lain. “Saya berharap agar masyarakat bisa memahaminya, dan aturan ini berlaku menyesuaikan kondisi darurat Covid-19 di kabupaten dan kota masingmasing,” jelas Syahrudin. Kakan Kemenag Rohul Syahrudin juga mengatakan, pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan di kantor KUA dan tidak dibolehkan tempat lain. Kemudian, di saat prosesi izab kabul di kantor KUA, pal-

ing banyak hanya dibolehkan berkumpul 10 orang saja, dan tidak diperbolehkan ada keramaian. Saat prosesi pernikahan jelas Syahrudin, bisa dilaksanakan di dalam ruangan namun di luar ruangan lebih baik. Lalu kapasitas tidak lebih dari 10 orang, terdiri 1 calon pengantin pria, 1 calon pengantin wanita, 1 petugas KUA, wali nikah 1 orang, saksi 2 orang, serta dua orang tua pihak pria dan 2 dari pihak wanita. (Hendra)

Sekdaprov Riau, Yan Prana meminta hal tersebut difokuskan serta diprioritaskan terlebih dahulu agar BHU bisa cepat berjalan. Kemudian berharap kepada Pemkab Rohul segera memverifikasi PKH murni juga BSP murni termasuk Non DTKS murni agar datanya segera ditandatangani juga diberikan ke pemerintah provinsi sehingga bisa segera direalisasikan.

Kemenag Tunda Pernikahan yang Daftar di Atas 1 April PASIR PANGARAIAN - Menyikapi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menunda seluruh pernikahan masyarakat yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) di atas tanggal 1 April 2020. Sebagaimana dikatakan Kepala Kantor Kemenag Rohul, H Syahrudin MSy

dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin, meminta masyarakat menunda akad nikah di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Bahkan dalam surat edaran itu salah satu isinya mengatur tentang layanan Kantor Urusan Agama (KUA). “Surat edaran yang diterbitkan per 2 April 2020, terkait permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru di atas per taggal 1 April 2020