Issuu

THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi

Diserahkan Langsung Oleh :

013

DEWAN PERS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 2

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

ST O

Berwawasan dan Berkepribadian

LULUS VERIFIKASI FAKTUAL

ARD

GOLD WINN E

W IA A ED

SIA DONE PRINT M R IN

AP F SU MATERA NEWSP

RABU, 14 MARET 2018 M 27 JUMADIL AKHIR 1439 H

Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Larangan Bercadar Langgar HAM Dr Hayati Dinonaktifkan Tanpa Surat JAKARTA - Sejumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia ramai-ramai membuat kebijakan yang melarang penggunaan cadar di Kampus. Padahal, dalam ajaran Islam, menggunakan cadar merupakan hal yang diperbolehkan. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Naﬁs menanggapi kebijakan pelarangan penggunaan cadar oleh UIN Sunan Kalijaga dan IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menurut dia,

perguruan tinggi seharusnya membuka ruang dialog sebelum mengambil keputusan untuk meliburkan kegiatan mengajar seorang dosen bercadar yang terjadi di Sumatera Barat. Seperti diketahui, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatra Barat menerbitkan imbauan bagi dosen dan mahasiswinya untuk tidak mengenakan cadar di lingkungan akademik. Larangan itu dituangkan dalam Surat Edaran tertanggal 20 Februari 2018. Surat itu ditandatangani Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi. Dalam surat tersebut, pihak kampus meminta mahasiswa dan mahasiswi untuk mengenakan pakaian sesuai kode etik yang dijalankan IAIN Bukittinggi. Di poin pertama, surat edaran meminta seluruh

civitas akademika bersikap sopan santun. Sedangkan di poin kedua, menjelaskan aturan berpakaian bagi mahasiswi yakni memakai pakaian longgar, jilbab tidak tipis dan tidak pendek, tidak bercadar atau masker atau penutup wajah, dan memakai sepatu dan kaos kaki. Sementara di poin ketiga diperuntukkan bagi mahasiswa, yakni memakai celana panjang bukan tipe celana pensil, baju lengan panjang atau pendek bukan kaos, rambut tidak gondrong, dan memaki sepatu serta kaos kaki. Aturan serupa juga diterapkan kepada pihak dosen. Bahkan ada satu orang dosen perempuan yang terpaksa ‘dinonaktifkan’ oleh pihak kampus lantaran tetap bersikukuh mengenakan cadar. Baca..... hal 7

UU MD 3 Berlaku Hari Ini

Jokowi: Silahkan Gugat ke MK

Ilustra

Menko Polhukam Jangan Intervensi KPK JAKARTA - Permintaan Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka ko-

Abraham Samad

rupsi, ditolak mentah-mentah oleh komisioner KPK. Wiranto diingatkan agar tidak mengintervensi KPK. Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode 2011-2015

menegaskan, permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi bisa diartikan memperlambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Baca..... hal 7

Rupiah Diprediksi Terus Anjlok JAKARTA - Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan hanya bersifat sementara. Pelemahan mata uang rupiah ini diprediksi akan terus terjadi menjelang pertemuan Federal Open Market Commitee (FOMC) pada 20-21 Maret mendatang. “Rupiah masih bergerak di 13.700 -13.800 per dolar AS sampai akhir Maret. Ini karena investor masih berspekulasi soal hasil keputusan rapat Fed atau FOMC pada tanggal 20-21 Maret terkait rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR),” ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira, Rabu (14/3). Dia memprediksi dolar AS akan kembali menguat karena data- data ekonomi AS masih bervariatif. Sebab, berdasarkan data KetenagaKURS

TRANSAKSI BI

RABU, 14 MARET 2018

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

13,826.00 10,892.12 10,531.69 1,763.61 130.0047 3,542.40 17,057.14 2,187.04 Sumber www.bi.co.id

成功，往往住在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan

kerjaan AS memperlihatkan, indeks harga konsumsi (CPI) AS berada di level 0,2 persen. Meskipun sesuai perkiraan pasar, angka tersebut di bawah pencapaian sebelumnya di level 0,5 persen. Sementara itu, laju inﬂasi inti berada di level 1,8 persen secara tahunan (yoy) atau sesuai dengan perkiraan, dan sama dengan periode sebelumnya. Data-data tersebut membuat kepercayaan pasar akan kenaikan suku bunga The Fed bisa naik maksimal tiga kali tahun ini. “Isyarat Trump lakukan reformasi pajak jilid 2 juga jadi sentimen positif investor untuk kembali ke AS,” ujar Bhima.

SERANG – Presiden Joko Widodo memastikan dirinya tidak akan menandatangani revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DRPD (UU MD3). NaJokowi mun, meski tanpa persetujuan presiden, undang-undang ini tetap akan berlaku mulai hari ini. “Hari ini kan udah terakhir, dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut (UU MD3),” kata Jokowi di Banten, Rabu (14/3). Jokowi beralasan, dia tidak ingin menambah keresahan rakyat dengan menandatangani UU MD3. Walaupun dia paham betul meski tak ada tanda tangan Presiden di revisi UU MD3 yang telah disetujui DPR, peraturan itu tetap akan berlaku. Maka tak jadi persoalan berarti meski dia membiarkan undang-undang itu tanpa persetujuan Presiden. Presiden mengaku belum bisa memastikan bakal menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu). Baca..... hal 7

Baca..... hal 7

Kepala BRG Sambangi Kepulauan Meranti

Pemerintah Lanjutkan Restorasi Gambut

SELATPANJANG - Badan Restorasi Gambut (BRG) akan melanjutkan program restorasi lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada 2018 ini. Kepala BRG, Nazir Foead pun turun langsung ke kabupaten termuda di Riau itu. Nazir dan rombongan tiba di Pelabuhan Selatpanjang, Kepulauan Meranti pada Rabu (14/3) pukul 13.30 WIB setelah sekitar 4,5 jam melewati jalur darat dan laut

dari Ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Dalam kunjungan lapangan selama dua hari 1415 Maret 2018, Nazir dijadwalkan akan ke Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Riau merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang menjadi sasaran restorasi gambut yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BRG. Provinsi lainnya adalah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kali-

mantan Selatan, dan Papua. BRG dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan pendekatan 3R (rewetting, revegetasi, revitalisasi). Rewetting atau pembasahan kembali gambut yang mengering akibat turunnya muka air gambut dilakukan dengan pembuatan sekat kanal, penimbunan kanal yang terbuka, dan pembangunan sumur bor. Baca..... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

NASIONAL

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

KPK Geledah Tiga Lokasi Suap Hakim AKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pada Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perkara yang sedang ditangani Hakim Wahyu Widya Nurfitri.

yak Rp1 miliar. Sedangkan pihak pemberi adalah Agus Wiratno dan HM Saipudin dengan

“Penyidik sejak kemarin hingga dini hari ini melakukan kegiatan penggeledahan di tiga lokasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/3). Tiga lokasi yang digeledah itu, yakni kantor tersangka hakim Wahyu Widya Nurﬁtri dan Panitera Pengganti Tuti Atika di Pengadilan Negeri Tangerang, Rumah Dinas Hakim Wahyu Widya Nurfitri di Kompleks Kehakiman Tangerang, dan kantor tersangka HM Saipudin dan Agus Wiratno di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. “Ketiga tim yang diturunkan menggeledah ketiga lokasi tersebut secara paralel sejak pukul 23.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dini hari,” ujarnya seperti dilansir republika. Dari lokasi, kata Febri. tim menyita sejumlah dokumen terkait perkara yang sedang ditangani. “Dari rumah dinas hakim Wahyu Widya Nurﬁtri ditemukan bagian dari uang yang diduga merupakan penerimaan pertama sebesar Rp7.450.000 dalam amplop coklat yang bertuliskan nama kantor hukum salah satu tersangka,” jelas Febri. Wahyu dan Tika menerima pemberian suap sebanyak dua kali yaitu pada 7 Maret 2018 sebear Rp7,5 juta dan pada 12 Maret 2018 sebesar Rp22,5 juta dari Agus dan Saipudin. Diduga Agus Wiratno sebagai advokat memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Widya selaku ketua majelis hakim dan Tuti Atika selaku panitera pengganti PN Tangerang terkait gugatan perdata Wanprestasi di PN Tangerang Nomor 426/Pdt.G/2017/PN Tng dengan pihak tergugat Hj, Momoh Cs dan penggugat Winarno dengan permo-

PANGKALAN KERINCI – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani antusias melihat batik bono yang dikembangkan Community Development (CD) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Ia pun tak segan untuk melihat-lihat batik yang dipajang pada stand RAPP yang berada di Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang ia resmikan pada Rabu, (14/3). “Ternyata ini produk lokal, ini harus dikembangkan,” ucap Puan yang juga memegang batik bercorak ombak bono di depan para hadirin yang hadir, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Rabu (14/3). Ketika berkunjung, Puan pun mendapatkan penjelasan dari Ketua PKK Pelalawan, Hj Ratna Mainar Harris dan General Manager SHR RAPP, Wan Mohammad Jakh Anza. Di sana Rumah Batik Andalan (RBA) lima motif yang telah memperoleh hak paten dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). “Semua motif memiliki makna tersendiri, motif bono misalnya, diambil dari gelombang Bono yang ada di Sungai Kampar. Akasia dan Eucalyptus diambil dari nama pohon yang juga digunakan untuk bahan baku kertas dan pulp. Lalu Timun Suri dan Lakum adalah jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat Melayu,” jelas Wan Jakh. Wan Jakh menjelaskan para pengrajin dibina di RBA yang diresmikan pada 5 Desember 2014 lalu sebagai pusat produksi batik di Pelalawan. Selain untuk Workshop, tempat

honan agar ahli waris mau menandatangani akta jual beli melalui pemberian pinjaman utang sebelumnya. Diduga Tuti Atika menyampaikan info kepada pengacara Agus Wiratno mengenai rencana putusan yang isinya menolak gugatan dan dengan segala upaya Agus Wiratno mengupayakan agar gugatan dimenangkan. Tanah yang menjadi sengketa perkara perdata adalah milik suami Hj Momoh yang sudah meninggal dunia, sedangkan Wiratno adalah bekas pegawai suami Hj Momoh tersebut. Suami Hj Momoh pernah meminjam uang ke Winarno sehingga sertiﬁkat tanah ada di tangan Winarno padahal seharunya tanah itu masih menjadi milik Hj Momoh dan anak-anaknya. Winarno pun minta ke pengadilan agar pinjaman yang pernah diberikannya tersebut dikembalikan sabagi uang pembelian tanah. Diduga Tuti berperan aktif mendekat pengacara Hj Momoh sampai menunda jadwal pembacaan putusan meski konsep putusan sudah ada dan akan dibacakan pada 13 Maret 2018. Terhadap penerima suap Wahyu Widya Nurﬁtri dan Tuti Atika disangkakan sangkaan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling ban-

ke-1 KUHP. Pasal itu menyebut orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu ke-

pada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk

diadili dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta. (*/ap)

Menko PMK Ajak Masyarakat Kembangkan Batik Bono

BERITA PANGGILAN Diharapkan Kedatangannya ke Kantor Harian Pagi Metro Riau Pekanbaru :

Nama : Yudi Hendra Alamat : Pekanbaru Untuk menyelesaikan Administrasi yang belum tuntas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Tertanda MANAJEMEN

sangkaan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mendapatkan penjelasan mengenai batik bono dari GM SHR RAPP, Wan Mohammad Jakh Anza dan Ketua PKK Pelalawan, Hj Ratna Mainar Harris. (ist) ini juga melatih untuk ibuibu yang ingin menekuni profesi sebagai pembatik. Seusai meresmikan

ST2P Pelalawan, Puan juga menyempatkan meninjau pameran potensi dan capaian Pelalawan,

salah satunya stand PT Asia Pacific Rayon. Pabrik ini nantinya akan memproduksi dissolving

pulp (pulp larut) sebagai bahan baku rayon. Pabrik ini merupakan ekspansi bisnis RAPP. (rls/wsl)

Prestasi Membanggakan Hasil Kelulusan Terbaik, Bukan UNBK  OLEH : ASY’ARI, S.PD (Guru B.Inggris di SMPN 3 Bantan) SEIRING berkembangnya zaman, teknologi merambah disegala bidang tidak terkecuali dibidang pendidikan. Teknologi, terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengambil peran penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Keterlibatan teknologi dibidang pendidikan dimulai dari jenjang tertinggi di pemerintahan (Kementrian Pendidikan) sampai dengan jenjang terendah (siswa) di sekolah khususnya tingkat SMP/MTs. Keterlibatan teknologi dalam dunia pendidikan tentu saja mempunyai tujuan, diantaranya adalah terbentuknya sistem pendidikan yang lebih modern, sistematis seperti kecepatan dan ketepatan penyajian data dan informasi, serta meminimalisir human error dalam penyusunan dan penyampaian laporan-laporan yang berkaitan dengan pendidikan. Contoh lain dari keterlibatan teknologi dalam pendidikan adalah penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Disebagian daerah, UNBK sudah menjadi hal biasa bagi siswa, bahkan masyarakat umumnya. Mereka tidak asing lagi dengan pelaksanaan ujian yang menggunakan komputer. Mengapa demikian? karena kecangihan teknologi yang mereka dapatkan lebih dari sekedar menjawab pertanyaan dilayar komputer secara online. Program UNBK melalui pemikiran sematang mungkin. Menurut data kemdikbut (www.kemdikbud.go.id:2016) UNBK memiliki beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain: 1) Minimnya kemungkinan

soal yang terlambat datang, tertukar dan ketidakjelasan hasil cetak soal, 2) Proses pengumpulan dan penilaian jauh lebih mudah, 3) Hasil ujian nasional dapat diumumkan jauh lebih cepat, dan 4) UNBK mendorong terwujudnya efektifitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan UN. Sebenarnya, penerapan UNBK saat ini masih dalam kategori “disarankan” oleh Pemerintah kepada sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan seperti memiliki laboratorium komputer, memiliki jaringan internet, memiliki minimal satu komputer server, dan tentunya semua perangkat tersebut dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Beberapa waktu lalu baru saja diadakan simulasi UNBK online tahap II serentak se-Indonesia baik dari tingkat SMA/MA/SMK mahu pun tingkat SMP/ MTs sesuai dengan masingmasing jadwal yang telah ditentukan. Sampai saat ini sudah 3.000 lebih sekolah dari tingkat SMA/MA/SMK yang sudah menerapkan UNBK dan sebagian sekolah di tahun 2018 ini adalah sekolah yang telah menerapkan UNBK untuk kesekian kalinya. Seperti halnya dulu EBTANAS atau UN, UNBK juga menjadi tolak ukur bagi kelulusan siswa. Jika sebelumnya siswa menjawab soal dengan memberi tanda X diatas kertas dan dikoreksi manual, kemudian berkembang menjadi menghitamkan lingkaran menggunakan pensil 2B dan dikoreksi menggunakan alat scan yang dirancang khusus. Sedangkan untuk versi

UNBK sendiri, siswa membaca dan menjawab soal langsung melalui media komputer dan soal-soal yang dimunculkan telah terintegrasi dengan server pusat. Begitu juga dengan cara mengoreksi hasil jawaban siswa yang telah terkomputerisasi atau sistematis. Pada kenyataannya, latihan praktek UNBK sangat cepat dipahami oleh siswa, karena tampilan antar muka yang diberikan oleh aplikasi UNBK yang sangat familiar dimata siswa. Tidak dapat dipungkiri, hampir semua siswa saat ini memiliki akun media sosial, tentu saja mereka sering melakukan interaksi menggunakan teknologi seperti smartphone misalnya. Siswa hanya perlu isi username dan password kemudian klik login, klik mulai, pilih jawaban, klik selesai, klik logout untuk menyudahi ujian. Hal ini sangat mudah dilakukan. Akan tetapi sebaiknya kita semua jangan lupa, kita jangan terlena dengan kemudahan teknologi yang diberikan. Karena bukan hanya proses pelaksanaan UNBK saja yang kita harapkan dapat berjalan lancar, justru hal terpenting yang sangat perlu diperhatikan adalah jawaban dari soal-soal UNBK itu sendiri, sudah berapa kalikah siswa-siswa melaksanakan bedah soal?, berapa banyakkah kisi-kisi soal yang telah dibahas? Bagaimana hasil nilai siswa dari simulasi kedua?, apakah lebih baik dari simulasi pertama?, persiapan apa saja yang telah diberikan kepada siswa untuk menghadapi simulasi ketiga?. Pertanyaan tersebut

hampir saja dilupakan karena peserta didik dan pendidik memiliki landasan bahwa kelulusan ditentukan oleh sekolah. UN dilaksanakan untuk mengukur kompetensi siswa dan menjadi salah satu dasar untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selain untuk melakukan pemetaan capaian pendidikan secara nasional. “Yang dibicarakan tentang UN saat ini adalah kejujuran, bukan kelulusan. Prestasi penting, jujur yang utama. Ujian itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Tidak ada lagi ‘subsidi jawaban’. Ini berarti Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden sudah mulai terlaksana.,” kata Mendikbud Anies Baswedan, saat konferensi pers UN 2016, di Kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat (1/04) . Orang yang hanyut dibuai oleh kecanggihan teknologi. Teknologi hanya menyugguhkan kemudahan dalam proses pelaksanaan ujian, tetapi tidak memberi jaminan kemudahan untuk bisa menjawab soal-soal ujian. Jaminan tersebut adalah ketika seorang belajar keras untuk bisa menjawab soalan yang telah disediakan. UNBK harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siswa saat pelaksanaan ujian. Mereka telah dijamukan akan kemudahan dalam pelaksanaan ujian, maka kemudahan itu dimanfaatkan untuk memaksimalkan otak untuk berﬁkir mencari jawaban yang tepat. Sekali lagi ditegaskan, bukan penerapan UNBK-nya yang menjadi kebanggaan, tetapi indeks kelulusan siswanya yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah. Prestasi membanggakan sebenarnya adalah apabila sekolah yang telah menerapkan UNBK dengan hasil kelulusan terbaik.*

Dewan Redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, Koordinator Liputan: Linda Novia Staf Redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Wahyudi, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Doris Yahya, Delvi Adri, Karmawijaya. Bengkalis : Zulkarnaen, Alfisnardo. Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun, Indragiri Hilir : Andang Y, Kampar : Adi Jondri, Kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto Rokan Hulu : Feri Hendarawan Rokan Hilir : Afrizal, Siak : Diana, Kepulauan Meranti : Susanto, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Teknologi Informasi: Oki Wibawa.

(Terbit Sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR : ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO

Manager Iklan : Herlina, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan Iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon Iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank Riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha Inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

POTENSA

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

BPJS TK MoU Dengan Habara Travel Umrah ness) dari produk atau jasa yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan pelaku usaha tersebut, diharapkan dapat menguntungkan seluruh peserta, baik tenaga kerja maupun perusahaan. “Awalnya, kartu BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa digunakan untuk mengklaim jaminan, sekarang bisa digunakan untuk mendapatkan potongan har-

ga.

Sementara itu, Direktur Habara Travel Umroh, Ashari Irmansyah menyambut baik hal ini, karena sifatnya kerjasama tentu saling menunguntungkan satu sama lain. ”Kita menyambut kerjasama dengan baik, dengan adanya kerjasama tentunya memberikan kemudahan dan promo buat kita. Inti sebuah kerjasama saling mendukung dan menguntung-

kan,” jelasnya. Kerjasama yang dilakukan BPJS TK dengan Habara Travel Umrah berlangsung hingga 14 Maret 2019 mendatang. ”Kita berharap kerjasama dapat berlanjut. Setakat ini peserta BPJS TK Cabang Pekanbaru Panam lebih kurang berjumlah 48 ribu peserta Penerima Upah (PU), serta peserta bukan penerima upah sekitar 30 ribu peserta. (lin)

DELL Luncurkan Notebook Vostro 5370

KERJASAMA - Kepala BPJS TK Pekanbaru Panam, Wisnu Eko Prihatono (2 kanan) dan Kabid Pemasaran (kiri) Esra M Nababan usai melakukan kerjasama dengan Direktur Habara Travel Umrah, Ashari Irmansyah (2 dari kiri), Selasa (13/3). (ist)

PEKANBARU - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) Pekanbaru Panam, Selasa (13/3) melakukan kerjasama dengan Habara Travel Umrah. Kerjasama dalam bentuk pemberian beneﬁt tambahan bagi pemegang kartu BPJS TK. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Wisnu Eko Prihartono didampingi Kabid Pemasa-

ran, Esra M Nababan kepada wartawan mengatakan, pihaknya memberikan keuntungan tambahan

bagi pemegang kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui program Co-Marketing. “Program memungkinkan peserta untuk mendapatkan potongan harga di merchant, tenant, ataupun produk dan jasa lain yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. Wisnu mengimbau perusahaan-perusahaan un-

tuk berpartisipasi memberikan diskon kepada pemegang kartu BPJS TK, salah satu yang sudah dilakukan Habara Travel Umrah yang memberikan diskon Rp500 ribu hingga Rp1 juta/ jamaah bagi pemegang kartu BPJS TK. Diakuinya, program merupakan bentuk kerja sama promosi dan penjualan (business to busi-

CS Mal Gelar Wedding Week 2018

SUASANA panggung twelvesary wedding week 2018 di Mal Ciputra Seraya Pekanbaru. (nov)

PEKANBARU - Ciputra Seraya (CS) Mal Pekanbaru menggelar Twelvesary Wedding Week 2018. Kegiatan tahunan yang mengangkat tema ‘Glamour Wedding’ berlangsung selama lima hari, mulai 14 hingga 18 Maret. Public Relation Mal Ciputra Seraya, Rindi Sri

Marilin mengatakan, berbagai vendor terbaik Pekanbaru di bidang wedding, seperti Hotel Aryaduta, Hotel Labersa, Hotel Pangeran, Hotel Prime Park, Natasha Skin Clinic, Alderina Wedding Organizer dan koleksi pastry cantik persembahan Mr Cream Puff ikut ambil

bagian dalam kegiatan ini. “Setiap vendor yang hadir akan memberi penawaran dan harga spesial selama event berlangsung,” kata Rindi. Selain itu, pengunjung setia CS Mal yang ingin merencanakan pernikahannya dapat berkonsultasi langsung pada wedding

planning advisor setiap vendor yang berpartisipasi dalam event ini. Untuk menambah kemeriahan serta kesan tidak terlupakan pada event tematik ini, turut dihadirkan berbagai vendor spesial lainnya, seperti Ayola First Point Hotel, Markem, RS Awal Bros, dan Everbest. “Berbagai vendor akan mendukung perhelatan akbar untuk berbagai kompetisi, yakni Bride & Groom Competition, Bride & Groom Photography Competition dan Eye Brow Couple Challenge,” sebutnya. Untuk Bride & Groom Competition, terbuka untuk pria dan wanita dengan usia 15 sampai 26 tahun serta membayar biaya registrasi Rp50.000 per orang. Kemudian Bride & Groom Photography Competition terbuka untuk umum dengan membayar uang registrasi Rp25.000 per orang. (nov)

Honda Brio Pimpin Pasar City Car

JAKARTA - Honda Brio RS berhasil menjadi produk dengan penjualan tertinggi di segmen City Car sebanyak 1.186 unit, dan meraih pangsa pasar 42 persen. Selain itu, penjualan Honda ditopang oleh

tiga produk terlarisnya, yaitu Honda Brio Satya, Honda HR-V 1.5L dan Honda Mobilio. Honda Brio Satya membukukan penjualan sebesar 3.898 unit, diikuti oleh Honda HR-V 1.5L sebanyak

2.233 unit, dan Honda Mobilio sebanyak 1.514 unit. Kemudian, Honda Jazz meraih penjualan 847 unit, sementara Honda CR-V terjual 814 unit dan Honda HR-V 1.8L terjual 466 unit. “Walaupun persaingan di segmen City Car semakin ketat, kami yakin keunggulan yang ditawarkan Honda Brio RS dengan mesin bertenaga dan hemat bahan bakar akan membuat produk tetap eksis ditengah masyarakat,” kata Jonﬁs Fandy, Marketing and After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor, dalam keterangannya dilansir republika.co.id. Selain itu, Honda Civic Hatchback terjual 319 unit dan Honda BR-V terjual 224 unit. Sementara di segmen Sedan, Honda Civic mencetak penjualan 228 unit, sedangkan Honda City terjual 150 unit dan Honda Accord terjual 15 unit. Pada Februari, sebanyak 2.461 unit mobil di segmen City Car terjual dan mencapai 2,6 persen dari total penjualan mobil di Indonesia yang mencapai 93.737 unit. Secara keseluruhan, Honda Prospect Motor mencatat penjualan 11.894 unit di Februari 2018 dengan pangsa pasar 13,4 persen dari total pasar otomotif di Indonesia. (int/wsl)

JAKARTA - DELL Indonesia meluncurkan satu produk unggulan notebook yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pebisnis. Kali ini Dell meluncurkan Notebook dengan seri Vostro13 5000 (5370). Dell Vostro di desain dengan bentuk yang tipis. Tersedia berbagai macam warna yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pelanggan, khususnya para pebisnis. “Ada berbagai warna dan desainnya sangat tipis. Sangat memenuhi kebutuhan bagi para user yang memiliki pekerjaan yang berjenis on the go pro,” tutur Jane Ritonga, Client Technoloist Dell Indonesia, di Segitiga Emas Business Park, Rabu (14/3) dilansir republika.co.id. Dibalut alumunium yang stylish, performa di dalam notebook itu sendiri juga tak kalah. Sebab, notebook dilengkapi solid-state drive yang memiliki kapasitas besar hingga 512GB. Dilengkapi dengan memori hingga 32GB DDR4. Selain itu, dengan spesiﬁkasi AMD Rade-

on 5330 dengan memori GDDR5 hingga 4GB membuat notebook mampu menjalankan aplikasi yang sarat gaﬁs dan kinerja yang jauh lebih cepat. “Dell seri Vostro 5370 yang kita luncurkan memiliki layar 13 inch FHD IPS, ini memudahkan para pengguna

untuk bekerja dari sudut manapun,” ujar Jane. Karena bentuknya yang tipis dan mudah dibawa kemana saja, Dell Vosro 5370 ini memiliki berat sekitar 1,41 kilogram. Notebook memiliki ﬁtur HD webcam dan Waves Maxx AudioPro yang telah tertanam pada notebook ini. (int/wsl)

ETALASE

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

Livina Dinilai Bisa Saingi XPander

TANGERANG - Sejak lahir 5 April 2007, mobil keluarga besutan Nissan, Grand Livina sempat bikin geger. Mobil membuat panas di segmen tersebut. Namun setelah hampir sepuluh tahun lebih, PT Nissan Motor Indonesia (NMI) belum memberikan sentuhan signiﬁkan pada MPV-nya tersebut. Dengan minim ubahan, Grand Livina dinilai masih bisa bersaing dengan beberapa model mobil keluarga baru seperti Xpander maupun Wuling Cortez. Vice President of Marketing and Sales PT Nissan Motor Indonesia, Davy Tuilan, masih percaya diri terhadap produknya itu. “Menurut saya, segala sesuatu akan terjawab dari penjualan. Di bulan Desember, Grand Livina masih

laku 600-an unit,” tuturnya kepada wartawan di Serpong, Tangerang. “Sebenarnya, tidak ada pakem-pakem lifecycle untuk 10 tahun untuk 5 tahun, itu strategi dari masing masing company. Dengan torehan 600an unit Grand Livina, saya rasa masih oke. Banyak kok tipe-tipe lain dan merek lain yang anda lihat sudah 10 tahun,” tambah Davy seperti dilansir detik.com. Mengutip data penjualan Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), semenjak 2015 lalu popularitas Grand Livina terus turun. Pada 2016, Livina terjual 5.309 unit, menurun dari angka 8.283 di 2015. Sedangkan tahun kemarin, MPV dari Nissan ini tidak masuk ke jajaran 20 mobil terlaris sepanjang 2017. (mr/lda)

Asus Masih Rahasiakan Zen Fone 5 Max

SARASEHAN - Direktur Corporate Affairs Asian Agri, Fadhil Hasan, bersama pemangku kepentingan di industri kelapa sawit, dalam acara Sarasehan Nasional Kelapa Sawit bertajuk Sustainable Smart Plantation di IPB International Convention Center, Bogor (14/3). (ist)

PT AA Dampingi Petani Dengan One to One

BOGOR - Upaya pendampingan petani kelapa sawit penting dilakukan dalam rangka menciptakan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Hal itu disampaikan PT Asian Agri (AA) dalam Sarasehan Nasional Kelapa Sawit bertajuk Sustainable Smart Plantation di IPB International Convention Center, Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (14/3). Sarasehan itu dihadiri pemangku kepentingan di industri kelapa sawit, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha hingga mahasiswa dan pihak perbankan. “Pola pendampingan perusahaan dan petani merupakan salah satu kunci utama untuk mencipta-

kan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan,” ujar Direktur Corporate Affairs Asian Agri, Fadhil Hasan. Sebagai pahlawan devisa negara, petani sawit yang saat ini mengelola kurang lebih 38 persen dari 12 juta hektar total lahan perkebunan kelapa

sawit di Indonesia. Mereka punya peran penting dalam memenuhi kebutuhan minyak sawit dalam negeri maupun permintaan ekspor dengan menyumbang sebesar 31 persen produksi minyak sawit di tahun 2017 dari perkebunan milik petani. Berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan dan kemampuan terhadap penerapan praktik-praktik berkelanjutan serta akses terhadap fasilitas seperti transportasi, dan material seperti bibit dan pupuk masih menjadi tantangan utama bagi para petani untuk meningkatkan kualitas

pengelolaan perkebunan mereka. “Program kemitraan perusahaan dengan petani dibutuhkan untuk mendampingi petani menjawab berbagai tantangan tersebut serta menerapkan praktik terbaik dalam mengelola perkebunan mereka secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani,” jelas Fadhil. Keseriusan Asian Agri dalam mendampingi para petani ditegaskan melalui Komitmen Kemitraan One to One. Komitmen ini akan mewujudkan kemitraan Asian Agri bersama

para petani dalam mengelola kebun mereka yang luas keseluruhannya sama dengan kebun inti yang dimiliki oleh Asian Agri, yakni 100.000 hektar di tahun 2018. “Melalui Komitmen Kemitraan One to One, Asian Agri berupaya berbagi kesuksesan yang telah diraih melalui kemitraan bersama petani plasma untuk menjangkau lebih banyak petani swadaya demi mencapai pengelolaan perkebunan nasional yang berkelanjutan dan kesejahteraan petani sawit nasional,” pungkas Fadhil.

(rls/lda)

Festival Kreatif Terbesar Dunia SXSW 2018

The NextDev Ajak Vestifarm Bikin Keren Indonesia TAIPE - Asus telah mengumumkan tiga smartphone barunya di MWC 2018. Tetapi ZenFone 5 Max, salah satu perangkat yang ramai dibicarakan sejak Januari lalu, tidak termasuk di antara mereka. ZenFone 5, 5z dan 5 Lite adalah smartphone baru yang diperkenalkan oleh Asus tahun ini. Hanya saja lebih banyak perangkat yang kemungkinan akan ditambahkan ke keluarga ZenFone segera. Informasi terbaru tentang ZenFone5 Max menunjukkan bahwa ponsel ini merupakan handset dengan konsumen midrange ketimbang top-tier. Disitat dari laman MySmartPrice, ZenFone

5 Max baru-baru ini terlihat di laman Geekbench. Ternyata, smartphone tersebut bakal dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 660 dan RAM 4 GB. Seperti yang diharapkan, Asus menyertakan Android 8.0 Oreo serta layar 5,7 inci dengan resolusi full HD+ dan rasio aspek 18:9. Layar notch biasa hadir juga bersama dengan jack audio 3,5 mm dan port USB Type-C. Tidak ada informasi terkait konﬁgurasi baterai dan kamera. Tapi Phone Arena menduga ada rincian lebih lanjut tentang Asus ZenFone 5 Max yang bisa muncul dalam beberapa pekan ke depan. (mr/lda)

AUSTIN - The NextDev Telkomsel, kompetisi kreatif digital tanah air, terus mendukung perkembangan startup jebolannya melalui berbagai pembinaan serta kesempatan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Kali ini The NextDev membawa Vestifarm untuk menunjukkan karya dan kiprah mereka dalam Bikin Keren Indonesia kepada dunia melalui Paviliun Archipelageek Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), di festival seni kreatif dan teknologi terbesar dunia, South by Southwest (SXSW) 2018 di Austin, Texas, Amerika Serikat, tanggal 9-18 Maret 2018. Vestifarm terpilih sebagai salah satu talenta terbaik Indonesia untuk memperkenalkan aplikasi e-agriculture garapannya bersama dengan sederet perwakilan

Indonesia lain yang dibawa oleh BEKRAF untuk tampil di Pavilion Archipelageek. Sebelumnya, Februari lalu, empat pemenang kompetisi The NextDev 2017 juga telah dibawa Telkomsel ke di Silicon Valley, California, Amerika Serikat untuk belajar dari praktisi teknologi dan startup ternama di sana. Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati, mengatakan, SXSW merupakan ajang tahunan yang mewadahi talenta terbaik dunia di bidang industri interaktif, musik, dan ﬁlm, sehingga keikutsertaan Vestifarm dalam Pavilion Archipelageek SXSW 2018 merupakan kebanggaan tersendiri bagi Telkomsel dan The NextDev. “Terpilihnya Vestifarm menunjukkan bahwa salah satu evangelist The NextDev Academy ini dinilai ber-

CEO VESTIFARM, Dharma Anjarrahman (baju batik) dan perwakilan Indonesia lainnya beraksi di Pavilion Archipelage di South by Southwest (SXSW) 2018 di Austin, Texas, Amerika Serikat (9-18 Maret 2018). (ist)

prestasi dan mampu memberikan inspirasi kepada orang banyak di dalam negeri, maupun luar negeri,” ujar Adita. Adita juga menambahkan bahwa keberangkatan Vestifarm mewakili Indonesia juga dengan membawa misi untuk Bikin Keren Indonesia, yang merupakan

semangat Telkomsel untuk melayani Indonesia. Sekaligus menghadirkan berbagai inovasi teknologi seluler terkini sehingga dapat memberikan dampak positif di bidang, ekonomi, sosial, dan budaya untuk masyarakat. Sementara itu, CEO Vestifarm, Dharma Anjarrahman mengatakan, “Bisa

METRO BISNIS

hadir sebagai exhibitor mewakili Indonesia di festival kreatif terbesar di dunia seperti SXSW merupakan momentum yang sangat berharga bagi Vestifarm. Acara ini dapat membantu kami mendapatkan akses pasar yang lebih baik bagi petani, sekaligus mencari potential investor,” tuturnya. (rls/lda)

Untuk Informasi Pemasangan Iklan

PROMOSIKAN

USAHA ANDA

Layanan Iklan :

08127699646 / 08127696600 / 08126843852 /081378089669

Metro Swara RABU

OWN & MANAGED BY

Hotline Iklan

Ska Mal Lt 3

Jl. Soekarno -Hatta, Pekanbaru 28294 1. 05:30 - 06:00 MUTIARA HATI Telp. (0761) 864088, Faks. (0761) 864278 2. 06:00 - 09:00 CENDANA IN THE MORNINGE L J O H N e - mail : cendanafm@ eljohn.co.id 3. 09:00 - 10:00 ALL ABOUT ASIA MULTIMEDIA & www.cendana-fm.com BROADCAST 4. 10:00 - 13:00 100% INDONESIA 5. 13:00 - 14:00 INSPIRASI BISNIS (IN BIS) 6. 14:00 - 15:00 ZONA CENDANA 7. 15:00 - 17:00 CENDANA WORDS AND MUSIC 8. 17:00 - 19:00 AFTERNOON SPIRIT 9. 19:00 - 22:00 MANDARIN LAND 10. 22:00 - 24:00 ALL NIGHT LONG

Harian Pagi

METRO RIAU Berwawasan dan Berkepribadian

Layanan Iklan

• 08127696600

sempurna hari bersama robbani

Jl. Khayangan No. 46 Rumbani Telp. (0761) 554444, Fax (0761) 554455

• 085265817697

• 08127699646 • 085265256344

Layanan anan kor koran

• 085355488582 2

• 082169826469

SIAK

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

INFOTORIAL

PLT BUPATI SIAK, Drs H Alfedri MSi foto bersama warga pada acara car free day bebas sampah dalam rangka Hari Peduli Sampah Tahun 2018 di Lapangan Tengku Mahratu, Kota Siak Sri Indrapura, beberapa waktu lalu. (Diana)

Siak Terima Tiga Dokter Spesialis Program WKDS SIAK - Kabupaten Siak akan menerima tambahan tiga orang dokter spesialis melalui kerja sama program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) antara Kementerian Kesehatan RI dengan pemerintah daerah setempat. “Dengan MoU WKDS dengan Kementerian kesehatan RI, Kabupaten Siak dapat jatah tiga dokter spesialis untuk RSUD Tengku Raﬁan dan RS Tipe D Tualang,” kata Direktur RSUD Tengku Raﬁan Siak, Benny Chairuddin di Siak. Akhir Januari Pemerintah Kabupaten Siak sudah meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Kesehatan untuk program WKDS, sebagai wujud berkomitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. “Kita minta tiga dokter spesialis dulu untuk tahun ini

sambil mempersiapkan RSUD Perawang. Dokter spesialis yang akan dikirim di antaranya spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan spesialis anestesi,” kata Benny lagi. Dalam hal ini pemerintah akan menyiapkan semua fasilitas kepada para dokter tersebut ketika memulai tugasnya berupa kebutuhan fasilitas alat kesehatan untuk dapat berpraktek di RSUD maupun fasilitas pribadi berupa tempat tinggal beserta isinya serta kendaraan operasional. “Bahkan untuk tingkat kesejahteraan, Kabupaten Siak termasuk salah satu yang tert-

inggi di Provinsi Riau dalam pemberian tunjangan dokter spesialis yang bekerja di RSUD. Dengan ini diharapkan para dokter dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya. Selain itu bagi seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan maupun kemampuan dan keahlian diri sesuai kebutuhan dan perencanaan anggaran yang ada. Langkah tersebut ditandai adanya kerja sama dengan universitas di Jepang untuk menerima peserta didik yang dikirim Pemda Kabupaten Siak. “Tentunya untuk memberikan pelayanan yang paripurna membutuhkan waktu dan komitmen bersama, karena RSUD yang ada tergolong baru berdiri dan masih berstatuskan tipe C serta masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan fasilitas yang ada,” ucap Benny.

Kata dia, beberapa dokter Siak sedang melanjutkan pendidikan di bidang spesialis penyakit dalam, kandungan, jantung, bedah, syaraf, radiologi, patologi anatomi, spesialis jiwa, bedah tulang dan spesialis patologi klinik. “Ke depan kalau sudah lengkap kita bisa tingkatkan

SIAK - Kecamatan Sungai Mandau salah satu kawasan sentral tanaman pangan yang ada di Kabupaten Siak. Guna mendorong pertumbuhan di bidang pertanian dalam peningkatan pembangunan, Kecamatan Sungai Mandau mendapatkan bantuan anggaran agropolitan sebesar Rp10 miliar. Anggaran agropolitan un-

tuk pembangunan berupa perbaikan jalan usaha pertanian, sarana pengolahan tani, pariwisata dan lainnya. Camat Sungai Mandau, Novendra Kasmara mengatakan, Kecamatan Sungai Mandau mendapatkan anggaran pembangunan agropolitan untuk tiga kampung yakni, Kampung Muara Kelantan, Kampung Muara Bungkal dan

Kampung Lubuk Jering. “Alhamdullilah, kita mendapatkan bantuan anggaran agropolitan Rp10 miliar untuk peningkatan pembangunan pertanian dan pariwisata,” ujar Camat, beberapa waktu lalu. Novendra mengatakan, anggaran agropolitan merupakan dana dukungan pertanian untuk Kecamatan Sungai Mandau dengan melaku-

kan penataan jalan usaha dan pariwisata. Selain itu lanjut Novendra, Kecamatan Sungai Mandau juga membangun embun yang direncanakan sebagai tempat wisata dan perikanan. “Dengan adanya anggaran agropolitan, diharapkan terwujud pertanian yang produktif sehingga tercipta usaha agribisnis,” katanya. (mr/dok)

sur OPD lainnya. Pertemuan yang dilakukan di Pucuk Rebung Meeting Room, Jumat (2/3) lalu itu telah masuk pada tahapan menyusun tupoksi dan langkah cepat guna menggesa sejumlah penyelesaian persyaratan yang diminta Kementerian Pariwisata RI. Menurut Hendrisan pelaksanaan program apa saja yang mulai dilakukan seperti sosialisasi berkelanjutan kepada pedagang, pengelola hotel, pemilik restoran, penyedia jasa lainya agar mentaati aturan konsep pariwisata halal. “Saat ini di Siak terdapat pedagang yang masih belum

memenuhi ketentuan halal sebagaimana yang diharapkan,” katanya. Dia mengharapkan koordinasi dan susunan dari pariwisata halal yang sudah dibentuk perdanya ini bisa secepatnya bergerak meski diakuinya masih ada beberapa kendala dan respon yang belum positif, namun ini hendaknya jangan menjadi halangan. “Kami berharap di beberapa tempat dipasang sejumlah petunjuk, pemberitahuan atau seperti penanda, waktu shalat atau juga pemasangan papan asmaul husna dan label halal,” pintanya.

Sementara itu, Kadis Pariwisata Fauzi Asni menuturkan, Siak sebagai daerah kunjungan wisata di Riau telah menjelma menjadi destinasi favorit yang diharapkan, tidak hanya mampu menyedot wisatawan lokal, tapi juga skala mancanegara. Sehingga, dibutuhkan kepastian pariwisata halal sebagai jaminan bagi pelancong muslim dan wisatawan dunia. Dia mengharapkan upaya mewujudkan program pariwisata halal ini tidak hanya semata tugas Dinas Pariwisata saja, melainkan semua pihak termasuk peran masyarakat dan pihak pengelola jasa akomoda-

si dan penunjang pariwisata di Kabupaten Siak. Kemudian, Kepala Kantor Kemenag Muharam memberikan catatan agar nilai syariah perlu diambil jika program pariwisata halal ini berjalan. Nilai syariah pada setiap produk, sistem mekanisme pengawasan. Meski secara teknis pengecekan produk kehalalan memakan biaya dan proses namun diharapkan secara bertahap bisa dilaksanakan. Seperti nilai syariah pada jasa transportasi dan pemandu wisata. Dan unsur lain yang harus memenuhi standar konsep wisata halal. (mr/dok)

menjadi RSUD tipe B,” katanya. Pemda Siak juga memberikan bantuan tugas belajar para dokter umum dan dokter gigi untuk melanjutkan pendidikan program dokter spesialis dimana para dokter ini akan kembali lagi ke daerah setelah menamatkan pendidikannya.

Program WKDS merupakan terobosan Kementerian Kesehatan RI, didukung organisasi profesi bidang kesehatan di Indonesia, yang tujuannya untuk pemenuhan dan pemerataan tenaga spesialis terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). (Adv/Diana S)

PLT BUPATI SIAK, Drs H Alfedri MSi menghadiri Rakor Finalisisasi Implementasi KLIK dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kawasan Industri Tahun 2018, di Ruang Rapat Nusantara, Gedung Suhartoyo BKPM Jakarta, beberapa waktu lalu. (mr/dok)

Sungai Mandau Dapat Bantuan Agropolitan Rp10 M

PLT BUPATI SIAK, Drs H Alfedri MSi foto bersama 42 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Siak yang dilantik KPUD Siak, beberapa waktu lalu. (mr/dok)

Pemkab Siapkan Pariwisata Halal di Siak SIAK - Pariwisata halal adalah wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan yang memenuhi unsur syariah. Tujuannya untuk dapat memberikan kenyaman dan keamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan kemudahan dalam berwisata, terutama dalam menikmati kuliner. Wisata halal tidak hanya disukai dan diincar kaum muslim saja. Tapi juga wisatawan penjuru dunia. Kabupaten Siak juga mu-

lai mempersiapkan diri menuju wisata halal. Dimana sebelumnya Pemkab dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak telah menggelar sosialisasi gerakan masyarakat sadar halal untuk meningkatkan kesadaran warga setempat akan pentingnya pemahaman terhadap produk non halal. Sejumlah Pokja dan penyelesaian struktur kepengurusan telah dilakukan sehingga rakor yang diketuai Asisten 2 Sekdakab Siak, Hendrisan dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Siak Fauzi Asni, Kakan Kemenag Muharam, Ketua MUI Siak Sofwan Saleh dan beberapa un-

SPORTAIMENT Usia Pemain Naturalisasi Maksimal 20 Tahun

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

 Turnamen Ten Ball Riau Open

Bakal Diikuti 100 Pebiliar Nasional

PEKANBARU - Turnamen nasional Ten Ball Riau Open yang akan berlangsung pada 10-14 April mendatang akan diikuti lebih dari 100 pebiliar nasional.

IMAM NAHRAWI JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi akan memperketat naturalisasi pemain sepabola asing di Indonesia. Salah satunya, membatasi usia pemain sepakbola maksimal 20 tahun. Imam mengungkapkannya setelah dikomentari oleh anggota DPR setelah PSSI berulang kali menaturalisasi pemain. DPR meminta agar pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenpora, agar lebih selektif ke depannya. “Pemerintah terus terang tidak anti dengan naturalisasi, tetapi melihat pandangan yang berkembang di rapat-rapat DPR. Mereka mengingatkan saya agar rekruitmen dan usulan naturalisasi harus betulbetul selektif dalam konteks olahraga,” kata Imam di Kantor Kemenpora RI, Jakarta, Rabu (14/3). “Terakhir kami mengusulkan dan disepakati oleh DPR adalah pemain basket. Karena masih produktif maka DPR menyetujui itu. Tapi di luar itu, muncul nama-nama yang pernah diusulkan oleh pemerintah. Tapi di mana, sekarang seperti apa, ten-

tu itu yang menjadi beban kami,” ujarnya lagi. Menurut Menteri asal Bangkalan ini, usia produktif seorang pemain sangat penting guna memberi nilai tambah bagi kekuatan timnas. “Karena itu, kami harus hati-hati selektif dan sebisa mungkin di usia produktif yang bisa diusulkan untuk dinaturalisasi,” katanya. Namun, kata Imam, usia produktif ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing cabang olahraga. Semisal, disebutkan dia, cabang bridge bisa jadi kebutuhannya di usia rata-rata 30 sampai 40 tahun. “Tapi, mungkin bagi cabor lain angka maksimal itu usia 20. Seperti sepakbola misalnya, bisa jadi. Karenanya kami akan lebih selektif lagi baik usulan federasi maupun klub,” ungkap dia. Saat ini, nama yang tengah muncul untuk dinaturalisasi adalah pesepakbola asal Belanda berdarah Indonesia, Sandy Walsh, 22 tahun, dan Esteban Gabriel Vizcarra, 31 tahun, yang rencananya akan dinaturalisasi klub Sriwijaya FC. (int/eﬁ)

PBSI Turunkan Kekuatan Terbaik di Asian Games JAKARTA - Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) akan menurunkan kekuatan terbaik pada Asian Games 2018. Asian Games akan bergulir 18 Agustus sampai 2 September di Jakarta, Palembang, dan Jawa Barat. Bulutangkis menjadi satu dari 40 cabang yang dipertandingkan, juga diprioritaskan untuk bisa sumbang medali emas. PBSI terus menggeber persiapan timnya termasuk menyiapkan namanama yang akan diturunkan pada multievent empat tahunan tersebut. “Untuk persiapan Asian Games, nominasi nama untuk long listnya sudah masuk. Bahkan, kami juga sudah siapkan untuk Olimpiade 2020 Tokyo karena memang waktu sudah tidak lama,” kata Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI, Susy Susanti, seperti dilansir dari detik.com, Rabu (14/3). “Saat ini plot nominasi sudah ada tiga nama di masing-masing sektor.

SUSI SUSANTI

Jadi long list sudah kami masukkan tapi nanti terakhir kuota atlet hanya dua wakil saja di setiap sektor,” ujarnya. Susy mengatakan, batas akhir penetapan tim inti akan dilakukan pada 30 Juni atau saat entry by name. Dia masih mematangkannya. “Tapi, untuk penetapan nanti dulu karena saya tidak ingin terlalu jauh. Yang jelas nama sudah ada dan diharapkan masing-masing sektor masuk semua,” ucap Susy. Di Asian Games, bulutangkis diharapkan bisa meraih minimal dua medali emas. Itu demi mewujudkan target pemerintah yang ingin lolos 10 besar Asia dengan minimal torehan 16 medali emas. PBSI akan berupaya semaksimal mungkin. “Pertama satu emas, kemudian minta dua medali emas. Saya berharap satu dulu, tapi kami usahakan dapat dua,” sebut peraih medali emas Olimpiade 1992 Barcelona ini. (int/eﬁ)

Hal itu dikatakan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pengprov POBSI) Riau, Jefri kepada Metro Riau di Pekanbaru, Rabu (14/3). Jefri menyebut, turnamen tersebut akan diadakan di Arena Pool & Cafe Kuan-

tan, Jalan Kuantan Raya, Kota Pekanbaru. “Sampai saat ini sudah lebih dari 100 peserta dipastikan ikut turnamen bergengsi tersebut,” katanya. Menurut Jefri, saat turnamen biliar di Yogyakarta beberapa waktu lalu, sejum-

lah pebiliar nasional dari Pulau Jawa sudah memastikan diri untuk ikut serta dalam Ten Ball Riau Open. “Selain dari Jawa, pebiliar dari Kalimantan juga akan mendaftarkan diri ikut serta,” katanya. Jefri menyebut, bagi pebiliar yang ingin mengikuti turnamen ini, pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 8 April mendatang. “Untuk peserta dari Riau cukup membayar uang

pendaftaran Rp500 ribu, sedangkan pebiliar dari luar Provinsi Riau dikenakan biaya pendaftaran Rp1 juta,” kata Jefri. Turnamen Ten Ball Riau Open ini tidak sekedar kejuaraan maupun turnamen biasa. Namun, kegiatan ini sebagai ajang untuk mencari bibit atlet biliar Riau yang berpotensi. Selain, memperebutkan total uang pembinaan Rp126 juta dan thropy, tur-

namen ini juga mengasah kemampuan serta menambah pengalaman bagi para pebiliar Riau yang selama ini hanya mengikuti home tournament. “Untuk informasi pendaftaran, para pebiliar yang ingin menjadi peserta bisa menghubungi Jefry di nomor telepon 081378150808 atau M Faizal di mobile 082170708113,” katanya.

(Novi Kawandi)

SEORANG atlet biliar Riau, Rina Mukhtar sedang latihan sebagai persiapannya mengikuti turnamen nasional Ten Ball Riau Open April 2018 mendatang. Rina sedang berlatih di Arena Pool & Cafe Kuantan, Pekanbaru, Rabu (14/3). (nov)

Wozniacki Dipermalukan Petenis Muda

DARIA KASATKINA

CALIFORNIA - Nasib berbeda dialami petenis papan dunia ketika berlaga di Indian Wells. Ketika Simona Halep dan Venus Williams lolos ke perempat ﬁnal, Caroline Wozniacki justru terjegal. Halep yang kini menempati peringkat satu dunia lolos ke perempat ﬁnal usai menggulung petenis China Wang Qiang dua set langsung 7-5, 6-1. Sedangkan, Venus sukses mengalahkan Anastasija Sevastova 7-6 (8/6), 6-4. Penampilan berbeda ditun-

jukkan Wozniacki yang dipermalukan petenis muda Rusia, Daria Kasatkina. Petenis nomor dua dunia itu tak berdaya setelah kalah 4-6, 5-7. Buat Kasatkina ini adalah rekor mengalahkan Wozniacki dua set langsung. Bulan lalu Kasatkina juga berhasil menyingkirkan juara Australia Terbuka di St. Petersburg. “Saya memainkan pertandingan terbaik melawan petenis hebat. Tapi, kalau Anda ingin berada di posisi puncak, saya harus mengalahkan petenis top.

Jadi sederhana aturan itu,” kata Kasatkina, seperti dikutip dari sindonews.com, Rabu (14/3). Wozniacki mengakui kalau Kasatkina bermain cerdik. “Dia berhasil mengakali saya. Tapi setidaknya saya sudah mencoba dan saya mencoba melakukan apa yang saya pikir perlu saya lakukan,” katanya. Selanjutnya Kasatkina akan bertemu dengan petenis Jerman, Angelique Kerber. Di laga lain Kerber sukses mengatasi perlawanan Caroline Garcia 6-1, 6-1. (int/eﬁ)

Qatar Bukan Sirkuit Mudah Bagi Honda AALTS – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez mengakui balapan perdananya di MotoGP 2018 tidak akan berjalan mudah. Sebab, Marquez menyadari Sirkuit Losail, Qatar, yang akan menjadi seri pertama pada musim ini sulit ditaklukkan oleh para pembalap Honda. Kondisi sirkuit yang tidak dapat diprediksi akibat cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu faktor yang membuat pembalap Honda sulit menaklukkan sirkuit tersebut. Karena itu, Marquez merasa balapan di seri perdana MotoGP musim ini tidak akan mudah baginya. “Kami bekerja dengan sangat baik selama tes musim dingin. Sekarang, kami akan melihat ke depan untuk menjalani balapan di awal musim,” ujar Marquez, seperti dilansir dari sindonews.com, Rabu (14/3). “Qatar adalah grand prix

yang unik dibandingkan dengan perlombaan akhir pekan lainnya di kalender. Kami menyadari bahwa ini bukan rute yang mudah bagi kami. Itulah sebabnya kami mencoba memangkas jarak dengan lawan kami. Saat ini, posisi kami tidak jauh dari mereka,” lanjut Marquez. Meski menyadari dirinya dan para pembalap Honda lainnya akan kesulitan menaklukkan di Sirkuit Losail, Marquez tidak menyerah begitu saja. Ia tetap terus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin sebelum melakoni balapan tersebut. Marquez pun berharap kerja kerasnya dapat membuahkan hasil yang apik. Sebab, dirinya beserta para pembalap lain Honda bertekad memberikan penampilan yang impresif di semua seri MotoGP 2018. “Kami harus terus bekerja untuk mencari setup yang tepat demi mele-

wati musim yang panjang ini. Tentu saja, kami ingin mendapatkan hasil yang maksimal di setiap situasi,” ucap pembalap berusia 25 tahun tersebut. Hasil yang kurang apik memang diraih para pembalap Honda saat men-

MARC MARQUEZ

jalani tes pramusim MotoGP Qatar 2018. Marquez sendiri hanya bisa bertengger di posisi ketujuh pada hasil keseluruhan tes dengan catatan waktu 1 menit 54,591 detik. Hal yang sama juga dialami rekan setim Mar-

quez, yakni Dani Pedrosa. Pembalap berusia 32 tahun itu bahkan harus tercecer ke posisi ke-12 dengan catatan waktu 1 menit 54,774 detik. Tak hanya itu, Pedrosa juga harus dua kali kecelakaan pada uji coba tersebut. (int/eﬁ)

SAMBUNGAN Larangan

Pihak IAIN menampik bahwa kebijakan ini merupakan bentuk larangan bagi mahasiswi dan dosen untuk mengenakan cadar. Menurut mereka, kebijakan ini merupakan imbauan untuk menjaga kondusivitas proses belajar-mengajar. Namun demikian, menurut Cholil, pihak kampus seharusnya bisa memberikan gambaran kriteria pakaian sopan maupun tidak. Terkait pandangan cara berpakaian tertentu yang mencerminkan radikalisme, pihak kampus harus memiliki kriteria jelas. Menurut Cholil, penon-

aktifan seorang dosen di IAIN Bukittinggi, hanya berkaitan dengan pakaian, bukan menyoal kriminalitas maupun asusila. Sehingga kurang tepat memberikan sanksi tindakan penghentian kegiatan mengajar. “Sehingga tindakannya bukan tindakan penghentian. Sebaiknya membuka dialog, apalagi perguruan tinggi kan,” ujar Cholil. Pernyataan senada sebelumnya juga disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin. Dia menilai, pelarangan penggunaan cadar harus memiliki alasan jelas. Jika

tidak, pelarangan ini tidak sepatutnya diterapkan.”Ada alasan kuat, masuk akal atau tidak? Kita harus tahu dulu alasannya,” ujarnya Menurutnya. menggunakan cadar merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Sekaligus hak setiap masyarakat yang sebaiknya tidak dilarang menggunakan aturan tertentu. “Menggunakan cadar itu bagus dari Islam, menutup aurat. Penggunaan cadar itu boleh tapi ada aspek apa UIN melarang kenapa?,” tanyanya. FPI: Indikasi Islamofobia Front Pembela Islam (FPI) mengecam ke-

Dia hanya mendorong masyarakat melakukan judicial review (JR) atau peninjau kembali UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. “Tapi untuk menyelesaikan masalah itu berarti masyarakat silakan uji materi ke MK,” ujarnya. Dia menambahkan, saat ini telah banyak pihak yang ingin menyatakan keberatannya ke MK atas UU MD3. Setelah hasil uji materi di MK keluar baru pemerintah akan mengambil sikap apakah membuat Perppu atau tidak. Presiden mengakui, Kementerian Hukum dam HAM lalai dengan munculnya pasal-pasal ganjil yang menimbulkan keresahan di masyarakat. “Ya situasi. Saya kira situasi di DPR saat itu memang kan permintaan pasal-pasal kan banyak sendiri, dan menteri (Yasonna) memang sama sekali tidak melaporkan pada saya karena emang situasinya sangat (sulit),” jelas Jokowi. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, UU MD3 masih akan tetap berlaku walaupun tanpa adanya tandatangan dari Presiden. Hal ini sesuai dengan aturan yang menyebutkan Presiden memiliki waktu hingga 30 hari untuk menandatangani lembar pengesahan undang-undang tersebut. Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan Presiden tak menandatanganinya, maka UU pun akan tetap sah berlaku. “Kan itu sudah jelas bunyinya, UU-nya bahwa 30 hari ditandatangani atau tidak, berlaku,” ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut. Pramono memastikan, Presiden akan mendengar dan mempertimbangkan as-

pirasi dari publik terkait undang-undang ini. Setelah UU tersebut berlaku, maka publik pun dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika keberatan terhadap UU MD3 tersebut. Sebab, lanjut dia, Indonesia merupakan negara yang demokratis sehingga terbuka bagi siapa saja untuk mengajukan uji materi. Terkait kemungkinan diterbitkannya Perppu untuk UU MD3, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menilai itu tidak tepat. Menurut dia, masyarakat yang tidak puas dengan perubahan kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, dipersilahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Apabila ada pasal-pasal yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, bisa dilakukan uji materi ke MK. Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Rabu (14/3). Namun, dia menilai perppu merupakan hak konstitusional Presiden dengan berbagai pertimbangan. Dia mengatakan, batas waktu penandantanganan perubahan kedua UU MD3 oleh Presiden Joko Widodo berakhir pada Rabu (14/3) setelah sebelumnya disetujui DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (12/2). Taufik Kurniawan memastikan, sebagaimana UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kendati UU MD3 belum ditandatangani Presiden selama 30 hari, UU tersebut akan tetap berlaku. “Hari ini, setelah 30 hari UU MD3 disahkan di Parpiruna, merupakan batas penandatanganan UU MD3 oleh Presiden. Namun sepertinya belum ada kabar

Presiden menandatangani UU itu,” ujarnya. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (12/2) menyetujui perubahan kedua Rancangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang. Namun rapat pengesahan diwarnai dengan aksi walk out dari Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi PPP. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dalam pasal 245 UU MD3 hasil perubahan kedua dijelaskan, ayat (1) “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD”. Ayat (2) berbunyi, “Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadal kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. (**/af)

Menurut Samad, permintaan terhadap KPK agar menunda pengumuman tersangka kepala daerah yang terlibat korupsi itu sudah merupakan bentuk intervensi terhadap KPK yang merupakan lembaga independen. “Jangankan kementrian, Presiden pun tidak bisa mengintervensi KPK,” kata Abraham Samad, Rabu (14/3) di Jakarta. Abraham mengingatkan, dalam sistem ketatanegaraan, KPK ditempatkan sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan di sejumlah daerah yang melibatkan calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana. Abraham dapat memahami, apa yang disampaikan Wiranto secara substantif bermuatan positif, yakni dalam penyelangga-

raan Pilkada di 171 daerah agar tidak menimbulkan kegaduhan. Kalaupun akhirnya KPK meluluskan permintaan Wiranto untuk menunda pengumuman tersangka, menurut Abraham, maka dampak yang ditimbulkan atas penundaan itu tidaklah kecil dan bahkan semakin buruk. “Selain merugikan biaya, waktu, dan tenaga untuk menyelenggarakan pilkada,” kata Samad. Dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, kata Samad, permintaan Wiranto tetaplah dapat dikategorikan intervensi terhadap tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. “Jadi, KPK tidak perlu menanggapi permintaan Pak Wiranto itu, syukur kalau malah menolaknya secara tegas,” kata Samad.

Menurut Abraham, tugas dan kewenangan KPK adalah mengusut tindakan korupsi yang dilakukan siapa saja dan menindak kapan saja. Kerja KPK tidak boleh batasi ruang dan waktu, bahkan tidak boleh dihentikan karena adanya intervensi dari pihak manapun, bahkan dari Presiden RI sekalipun. Berdasarkan data dan fakta dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai adanya aliran dana mencurigakan yang diduga digunakan terkait Pilkada Serentak 2018, menurut Abraham tercatat sebanyak 53 transaksi elektronik. Sebanyak 1.066 transaksi tunai puluhan miliaran rupiah. Sedang perihal aliran dana yang terkait peserta pilkada tercatat 368 transaksi mencurigakan dan yang sudah ada hasil analisisnya sebanyak 34 laporan.

Menko

METRO RIAU RABU, 14 MARET 2018

bijakan perguruan tinggi yang melarang penggunaan cadar di lingkungan kampus. FPI beranggapan larangan tersebut tidak masuk akal. “Ini sebuah kebijakan yang konyol dan pejabat IAIN terindikasi mengidap penyakit islamofobia, sehingga takut terhadap syariat Islam,” Jubir FPI Slamet Maarif, Rabu (14/3), seperti dikutip republika.co.id. Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 itu menegaskan, menggunakan cadar tidak merugikan siapapun. Menyoal hukum benar atau tidaknya menggunakan cadar, Slamet mengatakan, memang ada perbedaan pendapat antarulama. Namun, perbedaan pendapat hanya seputar sunnah dan wajib. “Artinya, cadar bukan barang haram,” ujar dia. Terkait pandangan yang menganggap penggunaan cadar mengganggu proses belajar mengajar, menurut Maarif, alasan itu tak bisa diterima akal sehat. Dia menegaskan, proses belajar mengajar tanpa melihat wajah mahasiswa maupun dosen, tetap bisa berlangsung. Slamet beranggapan, memakai cadar adalah bagian hak individu manusia untuk berekspresi yang tidak boleh diganggu. Dengan demikian, menurut dia, kaum intelektual memahami kaidah kebebasan terse-

but agar dapat bertindak secara bijaksana. “Dalam konteks ini saya ingin bertanya, kenapa lembaga intelektual jadi terkesan sudah tidak intelek lagi. Ada apa,” ucapnya. Sementara itu, Dr. Hayati Syafri, dosen Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi, yang menjadi korban kebijakan tersebut, menyebutkan, penonaktifannya sebagai tenaga pengajar berlaku mulai semester genap tahun akademik 2017/2018 ini. Penonaktifannya pun hanya dilakukan secara lisan oleh Dekan. Dalam surat terakhir yang diterimanya, Hayati dianggap melanggar disiplin berpakaian bagi dosen. Sebenarnya, kata dia, upaya kampus untuk memintanya melepas cadar sudah dilakukan sejak ia pertama kali mengenakan cadar pada 2017 lalu. “Sudah banyak cara dilakukan, misal lewat teman dekat saya diminta bujuk saya. Lalu dipanggil dan diminta buka cadar. Lewat surat teguran, dan terakhir dipanggil di sidang kehormatan dosen dan terakhir diminta libur mengajar,” kata Hayati, Selasa (13/3). Menurut Hayati, desakan kampus untuk membuka cadar berlatar anggapan bahwa cadar mengganggu proses belajar mengajar. Apalagi Hayati mengajar

mata kuliah Bahasa Inggris di mana ada materi speaking yang diyakini memerlukan kejelasan ekspresi wajah. Pihak kampus juga beralasan bahwa ada laporan dari mahasiswa yang mengaku kurang nyaman dengan gaya berbusana Hayati. Padahal Hayati mengaku, sejak awal semester ganjil tahun 2017, dirinya sudah meminta izin untuk tetap mengenakan cadar, kepada mahasiswanya di 9 kelas yang berbeda. Bahkan di akhir semester ganjil 2017 lalu, Hayati membagikan lembar evaluasi yang menanyakan apa tanggapan mahasiswanya terkait pengenaan cadar olehnya. “Lembar evaluasi ditulis tanpa nama. Umumnya mereka katakan tidak apaapa saya kenakan cadar. Memang ada sebagian kecil mahasiswa yang katakan belum terbiasa lihat saya pakai cadar. Tapi mereka tidak rekomendasikan Umi membuka cadar,” katanya. Hayati melanjutkan, pihak kampus sempat mengadakan rapat dewan kehormatan dosen untuk memintanya kembali mengajar tanpa cadar. Menanggapi hal itu, ia meminta istikharah dan hasilnya Hayati tetap bersikukuh untuk mengenakan cadar. “Di waktu menyampaikan itu lah, beliau sampaikan Ibu nonaktif saja. Saat

saya minta surat, dibilang lisan saja, tanpa surat. Beliau bilang bahwa ini perintah atasan,” katanya. Pimpinan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi di Sumatra Barat menampik anggapan bahwa pihaknya melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi dan dosen di lingkungan akademik. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda, menegaskan bahwa imbauan yang diterbitkan kampusnya sesuai dengan kode etik yang disepakati seluruh civitas akademika. Syahrul menyebutkan, sejak tahun 2017 lalu IAIN Bukittinggi sudah menjalankan langkah persuasif bagi mahasiswi dan dosen bercadar untuk mengikuti ketentuan berbusana sesuai kode etik kampus. Poin yang menjadi bahan pertimbangan kampus, lanjutnya, adalah upaya untuk menghindari justiﬁkasi bahwa penggunaan cadar menunjukkan tingkat ke-Islam-an yang paling sempurna bagi seorang muslimah. “Kadang yang kami takutkan, mereka posisikan diri bahwa yang bercadar itu yang benar. Itu nggak mau kita. Jangan justiﬁkasi orang yang tidak bercadar belum sempurna Islamnya,” jelas Syahrul. (**/af)

Sekat kanal bertujuan untuk menaikkan daya simpan (retensi) air pada badan kanal dan sekitarnya serta mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut, sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar. Sementara itu, penimbunan kanal dilakukan untuk meningkatkan sedimentasi dan pendangkalan badan kanal dengan tujuan agar daya kuras airnya dapat dikurangi dan muka air di badan kanal dapat dipertahankan. Sumur bor bertujuan untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. “Diperlukan waktu sangat lama untuk menaikkan tinggi muka air. Karena itu, lahan-lahan gambut yang sudah mendapat pembasahan perlu terus dijaga. Jika tidak maka potensi kebakaran dapat saja terjadi,” kata Nazir. Pendekatan berikutnya adalah revegetasi, yakni upaya pemulihan tutupan lahan pada ekosistem

gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. “Tanaman ini juga berfungsi sebagai tajuk pelindung gambut untuk meminimalkan penurunan muka air saat kemarau,” kata Nazir. Adapun program revitalisasi sumber-sumber mata pencaharian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar areal restorasi gambut melalui budidaya yang cocok di lahan gambut. Pada 2017 di Riau BRG melakukan kegiatan restorasi bersama kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut (PIPG) sumur bor di 8 desa dengan jumlah total 400 unit dan sekat kanal di 24 desa dengan jumlah total 309 unit. Selain itu, BRG melakukan kegiatan revitalisasi

ekonomi masyarakat di 22 desa. Revitalisasi itu berupa budidaya nanas gambut, pengolahan pasca panen nanas, semangka, peternakan sapi, kambing, perikanan air tawar, budidaya lebah kelulut, tanaman karet, kelapa, kopi gambut, jahe, dan sagu. Dalam melaksanakan program di tingkat tapak bersama masyarakat, BRG menyelenggarakan Program Desa Peduli Gambut (DPG). “Pendekatan yang digunakan dalam Program DPG ini adalah pembangunan desa berbasis Ianskap ekosistem gambut. DPG dijalankan pada desa/kelurahan di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang menjadi prioritas lokasi restorasi gambut,” kata Nazir. Program DPG di Riau pada 2017 meliputi 11 desa yang kegiatannya berupa pembentukan mini demplot pengelolaan gambut yang dilakukan oleh 11 kelompok masyarakat. Mini demplot yang dikembangkan mencakup tanaman kayu hutan, kayu jeluntung, kayu mer-

anti, balam, mahang, matoa, pinang, nanas, kayu alam, kayu selumo, palawija, rambutan, jagung, jeruk nipis, jeruk purut, labu madu, lebah kelulut, kopi jenis liberica, dan kelapa hibrida. Khusus di Kepulauan Meranti selama 2017 BRG melakukan restorasi di KHG Pulau Tebing Tinggi dan KHG Pulau Padang. Di KHG Pulau Tebing Tinggi telah dibangun 34 unit sekat kanal, sedangkan di KHG Pulau Padang 38 unit sekat kanal. Pembangunan sekat kanal itu dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat (pokmas) yang difasilitasi oleh BRG. Untuk rencana restorasi tahun 2018 di Kepulauan Meranti, BRG akan memfasilitasi pembangunan 26 unit sekat kanal, 26 sumur bor, dan revitalisasi 2 paket di KHG Pulau Padang. Adapun di KHG Pulau Tebing Tinggi akan dibangun 82 unit sekat kanal, 8 unit sumur bor, 50 ha revegetasi, dan revitalisasi 2 paket. (fjr)

Sementara itu apabila sinyal kenaikan FFR cukup besar pada FOMC Maret ini, diprediksi dana asing akan kembali keluar dari Indonesia. Saat ini tercatat dana asing yang keluar dari pasar surat utang mencapai Rp 5,2 triliun (ytd), sedangkan aliran modal keluar (foreign outﬂow) di pasar modal Rp15 triliun (ytd). Di sisi lain, sentimen dari dalam negeri belum begitu besar. “Karena menjelang tahun politik banyak investor yang proﬁt taking dan keluar sementara dari bursa,” katanya.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengakui, nilai tukar rupiah akan terus menurun. Dia memperkirakan kondisi itu akan terjadi hingga 22 Maret 2018. Sebab, pada tanggal itu, anggota The Federal Open Market Committee (FOMC) akan melakukan pertemuan rutin. “Kemungkinan besar mereka akan meningkatkan Fed Fund Rate di situ,” kata Agus Marto setelah menghadiri konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa,

14 Maret 2018. Keputusan The Fed itulah yang kemudian mempengaruhi pergerakan kurs sejumlah mata uang, termasuk rupiah. Agus Marto menyebutkan defisit dalam transaksi perdagangan Indonesia mengakibatkan nilai tukar rupiah mengalami tekanan berupa fluktuasi pada Februari-Maret 2018. Meski begitu, ia menuturkan fluktuasi yang saat ini terjadi masih dalam batas yang sehat. Jika Fed Fund Rate benar-benar naik saat pertemuan FOMC nanti, ucap Agus Marto, Bank Indonesia

belum tentu akan melakukan penyesuaian. BI akan memantau kondisi ekonomi dan dunia serta menjaga inflasi agar tetap stabil. “Selama masih dalam batas fundamental nilai rupiah, kami biarkan fleksibel. Kalau sudah tidak fundamental, kami akan lakukan stabilisasi,” ujar Agus Marto. Sebelumnya, terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah, Agus Marto mengatakan ada dua faktor utama. Salah satunya peraturan Presiden Amerika Donald J. Trump terkait dengan bea masuk baja dan aluminium. (**/ap)

Bahayanya jika KPK tunduk pada intervensi sebagaimana yang dilakukan Wiranto, lanjut Abraham, kasus-kasus yang melibatkan calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi bisa berjalan di tempat, bahkan alat-alat bukti terh-

adap kasus tersebut bisa hilang atau sebgaja dihilangkan untuk menghapus jejak. “Jika tunduk kepada keinginan Pak Wiranto itu, KPK bisa ditafsirkan sebagai memberi toleransi terhadap kejahatan korupsi oleh KPK itu sendiri. Atau pal-

ing tidak dikategorikan sebagai upaya pembiaran terhadap terjadinya kejahatan korupsi,” kata dia. Sementara itu, KPK sendiri memastikan pihaknya akan tetap mengumumkan calon-calon bermasalah tersebut. Ket-

ua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terkait calon kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. (**/ap)

Pemerintah

Rupiah

POLITIK

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

Calon DPD di Riau Minimal Dapat 2 Ribu Dukungan PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau mengumumkan syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk bisa menjadi peserta Pemilihan Umum 2019, calon anggota DPD asal Riau harus mengantongi minimal 2 ribu dukungan. “Untuk dukungan minimal sebanyak 2.000 di Provinsi Riau itu sudah ditetapkan KPU RI. Dimana dasarnya adalah Pasal 183 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan SK KPU RI No. 71/PL.01.3-Kpt/03/ KPU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018,” kata anggota KPU Provinsi Riau Divisi Hukum dan Penga-

wasan, yang membidangi pendaftaran dan veriﬁkasi calon anggota DPD, Ilham Muhammad Yasir di Pekanbaru, Rabu (14/3). Ilham menjelaskan saat ini tahapan Pemilihan Umum 2019 setelah proses pendaftaran dan veriﬁkasi keanggotaan partai politik peserta dilanjutkan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah .

“Tahapan pencalonan anggota DPD dimulai tanggal 26 Maret-29 Agustus 2018. Sedangkan untuk DPR, DPRD sekitar 31 Agustus-23 September 2018. Sementara untuk calon presiden sekitar 4 Agustus-20 September 2018,” jelas Ilham seprti dilansir dari antarariau.com. Menurut Ilham, untuk mendaftarkan diri sebagai seorang calon anggota

DPD, ia minimal mendapatkan 2.000 dukungan pemilih yang tersebar di paling sedikit enam kabupaten/kota di Riau. Sebut dia dukungan harus dibuktikan dengan daftar yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan foto kopy kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e ) pendukung. Kemudian sambung dia untuk tahapan pencalonan

anggota DPD terdiri dari proses pendaftaran dan veriﬁkasi jumlah dukungan. Pada tahap pendaftaran, KPU Provinsi Riau akan mengumumkan penyerahan syarat dukungan sejak 26 Maret- 8 April 2018. Penyerahan syarat dukungan diterima oleh KPU Provinsi Riau sejak 22-26 April 2018. “Selanjutnya jika memenuhi persyaratan dilaku-

kan veriﬁkasi faktual dukungan ke lapangan dan pada 29 Agustus 2018 sudah dapat diketahui nama-nama calon anggota DPD yang akan jadi peserta Pemilu 2019,” tambah Ilham. Adapun persyaratan untuk dapat menjadi calon anggota DPD dapat di lihat di Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di antaranya, WNI yang telah berumur

21 tahun, berpendidikan paling rendah tamat SMA, terdaftar sebagai pemilih, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, ASN, TNI, Polri, kepala desa, mencalonkan hanya untuk satu lembaga perwakilan, dan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih. (mr/sri)

PKB Dongkrak Elektabilitas Jagonya di Pilpres JAKARTA - Ketua DPP PKB, Lukman Edy, menjelaskan, pihaknya masih fokus untuk meningkatkan elektabilitas Muhamimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Upaya ini dilakukan secara simultan dengan melibatkan semua tatanan struktur. Pada tatanan elite, PKB berupaya melakukan pembicaraan ke semua pihak, termasuk Jokowi dan lingkungannya. Obrolan dilakukan oleh Cak Imin secara langsung maupun empat menteri dari PKB, di antaranya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir. “Kami terus melakukannya secara baik-baik,” ujar Lukman ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/3). Sementara itu, pada tingkat struktur di bawah, PKB mencoba mengintensifkan kunjungan ke pondok-pondok pesantren dengan frekuensi yang lebih tinggi. Cara ini memungkinkan PKB menggagas komunitas untuk memberikan dukungan ke Cak Imin dengan harapan pendukungnya bisa semakin solid. Pada tatanan lain, PKB

juga mencoba membuka pembicaraan dengan lintas partai. Untuk upaya ini, Lukman mengatakan, minimal terbangun pemahaman yang sama tentang agenda ke depan. “Sebab, pada hari ini, kami melihat ada dua poin penting. Yaitu, soal positioning Cak Imin sebagai cawapres dan kebutuhan kami menancapkan agenda keumatan Islam,” tuturnya. Lukman menyebutkan, salah satu agenda keumatan Islam yang akan dilakukan adalah peningkatan sumber daya Islam rahmatan lil alamin. Tujuannya, menghindari oknum yang merusak. Selain itu, PKB juga sudah menyiapkan instrumen melalui rancangan undang-undang pendidikan Islam agar pondok pesantren dan madrasah menjadi prioritas pemerintah. Meski belum mendeklarasikan secara resmi untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, Lukman mengatakan, PKB masih merasa nyaman bersama kader dari PDIP itu. Ia tidak menampik akan adanya opsi poros ketiga, tapi, saat ini, PKB akan tetap fokus meningkatkan elektabilitas Cak Imin sebagai pendamping Jokowi. (mr/sri)

KETUA KPU, Arief Budiman bersama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/3). Rapat tersebut membahas peraturan KPU yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2019, termasuk aturan pasangan capres dan regulasi untuk mengantisipasi calon tunggal di Pilpres 2019 mendatang. (mr/antarafoto)

Capres-Cawapres Pejawat tak Perlu Cuti Kampanye JAKARTA Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan presiden yang kembali maju sebagai calon presiden (capres) maupun Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak perlu cuti saat kampanye. KPU sedang merumuskan peraturan teknis terkait kampanye Pemilu 2019. “Jika presiden (yang masif aktif lalu menjadi capres) cuti, nanti siapa yang akan menjalankan

pemerintahan? Kami merujuk kepada aturan yang ada,” ujar Arief kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/3). Berdasarkan pasal 301 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan sebagai capres dan cawapres dapat berkampanye dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai

presiden dan wakil presiden. KPU akan melakukan kebijakan berdasarkan apa yang dijelaskan dalam peraturan undang-undang. “Aturan itu tidak multitafsir. Jika tidak ada aturan yang menyebutkan harus cuti, ya jangan disuruh cuti,” tegasnya seperti dilansir dari republika. co.id. Arief juga menambahkan akan ada Peraturan KPU (PKPU) terkait kampanye Pemilu 2019. Salah

satu yang akan dibahas dalam PKPU itu terkait capres pejawat. Ditemui secara terpisah, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan soal kampanye bagi capres pejawat perlu diatur agar tidak mengganggu tugas kenegaraan. Hasyim pun memberikan contoh dalam pelaksanaan pilpres sebelumnya. “Selama ini dalam kondisi praktik ketatanegaraan, dalam pilpres sebel-

umnya, misalkan ada presiden dan wakil presiden yang masih aktif dan nyalon, dan dia kampanye ya boleh-boleh saja. Asalkan diatur supaya tidak mengganggu tugas kenegaraan mereka, “ jelasnya. Disinggung tentang pasal 301 UU Pemilu, Hasyim menjelaskan, bahwa artinya tidak melepaskan jabatan. Namun, jika capres pejawat berkampanye, itu tidak mengganggu tugas negara. (mr/sri)

OTONOMI

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

xxxx Menggali Potensi Memacu Prestasi

Pajak Pertalite 0 Persen Mustahil Diberlakukan

PEKANBARU - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengisyaratkan mustahil menetapkan pajak bahan bakar minya jenis pertalite 0 persen. Karena hal itu justeru bisa merugikan masyarakat. “Perubahan pajak Partalite yang akan dilakukan hendaknya jangan sampai merugikan masyarakat,” ujar Wan Thamrin Hasyim, Rabu (14/3). Karena menurutnya, kalau pajak PBBKB Partalite di-nol persenkan, maka tidak ada bagi hasil pajak tersebut ke daerah. Sebab 70 persen dari PBBKB itu kembali ke kabupaten/kota sesuai pemakaian BBM masing-masing, sementara 30 persen ke Pemprov Riau. “Kalau itu (pajak 70 persen) tak kita berikan, bagaimana nasib mereka. Jangan sampai kabupaten/kota jadi minus pendapatan. Riau ini kan bukan Pekanbaru saja, Dumai, Rohil dan Rohul juga Riau. Kalau pajak PBBKB kita nol persenkan apa yang mau kita bagi ke daerah. Mereka juga masyarakat kita,” ujarnya. Apalagi kondisi saat ini, lanjut Wan Thamrin, Dana Bagi Hasil (DBH) turun. Jika pajak tersebut juga diturunkan bahkan ditiadakan tentu ini sangat berdampak terhadap pendapatan daerah. “Kan kasihan kita. Mereka itu kan kita-kita juga. Anggota DPRD juga mewakili masyarakat, tentu kalau pajak nol persen yang mewak-

ili Dumai, Rohil dan Rohul akan ngomong kok pendapatan makin sedikit,” tukasnya. Sebelumnya, usulan Pemerintah Provinsi Riau menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Partalite dari 10 persen menjadi 7,5 persen dianggap DPRD Riau masih terlalu tinggi dan membebani masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Suhardiman Amby saat rapat Paripurna. Dia berasumsi pajak tersebut bisa jadi nol persen agar harga jual pertalite dapat terjangkau. “Saya hitung-hitung kalau pajak 0 persen pertalite bisa di angka Rp6.100. Sekitar itulah. Paling mahal Rp6.200. Karena kalau pajak 0 persen, harga dasar bisa berpengaruh,” ucap Suhardiman. Menurutnya, hal itu sangat memungkinkan jika pajak pertalite 0 persen. Pemerintah, kata dia, tidak perlu khawatir akan kekurangan pemasukan dari pajak BBM nonsubsidi. Karena masih banyak potensi pajak yang sangat memungkinkan digarap secara maksimal. Seperti pajak permukaan air tanah serta pajak kendaraan bermotor. (mr/sri)

SUASANA di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Selasa (13/3). Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan sampai saat ini jumlah penghuni Rusunawa Kelurahan Rejosari baru mencapai 30 persen atau sekitar 68 kamar dari total 312 kamar yang tersedia. (yudi)

 Minta Kepastian Pusat Soal RTRW Riau

Pemprov Riau Lelah Urus KLHS

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku sudah lelah mengurus Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi syarat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau. Pemprov Riau minta kepastian pusat soal nasib RTRW Riau yang sampai sekarang ini masih ‘digantung’. Demikian diutarakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Rabu (14/3) di Pekanbaru. “Sekarang kan ada pak Dirjen ATR/BPN ke sini (Riau), kita akan melaporkan atas sikap pemerintah pusat (terhadap RTRW Riau). Kita sudah capek

Madrasah di Riau Dapat BOS Rp183 M Dikatakan BOS PEKANBARU - Maadalah bantuan langdrasah negeri dan sung yang diberikan swasta mulai dari Maoleh pemerintah sedrasah Ibtidaiyah (MI), madrasah Tsanawiyah tiap triwulan sekali dan besaran dana yang (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA), di akan di berikan kepaProvinsi Riau memda sekolah tergantung Ahmad Supardi H peroleh dana Bantuan jumlah siswa di satuan pendidikan tersebut. Operasional Sekolah (BOS) untuk tahun ajaran 2018 Ia mengatakan, jika satu sekolah mempunyai siswa yang sebesar Rp183 miliar. “Perolehan dana BOS sebe- banyak maka perolehan dana sar Rp183 miliar diperuntukan BOS yang diberikan oleh pebagi semua madrasah negeri merintah pusat juga besar. Nadan swasta. Tidak ada satupun mun demikian ada aturan damadrasah yang tidak mendapat- lam menggunakan dana BOS kan bantuan,” kata Kepala Kan- yang diatur melalui petunjuk tor Wilayah (Kakanwil) Ke- teknis. “Petunjuk tekhnis tersementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, Ahmad Supardi but dibutuhkan akan disosialHasibuan di Pekanbaru, Rabu isasikan dalam rapat koordi(114/3). nasi, yang diharapkan peng-

gunaan BOS itu tidak salah selain itu sekolah yang menerima BOS akan dimintai pertanggung jawabannya oleh audit yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat,” katanya. Untuk pencairan dana BOS tersebut, katanya dilakukan secara bertahap yakni untuk madrasah swasta dilakukan 2 tahap yaitu semester 1 dan 2, sedangkan madrasah negeri sesuai program masing-masing. Ia mengatakan, Rakor BOS bertujuan untuk menggasilkan 4 poin utama, yaitu pemutakhiran data siswa madrasah MI, MTs dan MA, sehingga pengelolaan dana BOS tepat sasaran, mempercepat realisasi BOS dan adanya tanggung jawab atas dana yang sudah dikeluarkan. (mr/sri)

juga dengan urusan KLHS itu. Jadi kita minta kepastian,” kata Ahmad Hijazi. Lebih lanjut dia mengatakan, pembahasan KLHS yang menjadi syarat RTRW bisa dilaksanakan sudah selesai dilakukan. Namun hasil ekstensi dan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) belum ada kejelasan. Hanya saja asistensi dan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sampai sekarang belum selesai. “Kalau dari tatanan yang kita lakukan sudah selesai, namun asistensi dan evaluasi LHK itu belum juga tuntas sampai sekarang. Itu saja masalahnya,” ungkapnya. Di sisi lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta agar pihak Kementeri-

an Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak menghambat proses pembangunan di Provinsi Riau. Karena status RTRW Provinsi Riau sampai saat ini masih dalam status asistensi untuk dilakukan KLHS. Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengatakan, pembangunan Riau harus terus berjalan kendati RTRW masih status asistensi. “Silahkan saja lakukan asistensi, tapi itu cukup dibagian area yang dikaji saja, jangan sampai berdampak kepada bagian lainnya yang tak ada hubungannya dengan yang sedang dikaji itu, sehingga membuat pembangunan di Riau terhambat,” kata Aherson. Dikatakan Ketua Fraksi Demokrat Provinsi Riau ini, jangan sampai masalah RTRW ini

membuat perkembangan di Riau terhambat secara menyeluruh, apalagi proses hanya tinggal administrasi. Ia juga membantah adanya keluhan dari daerah Riau, baik legislatif atau pun eksekutif, terkait lambannya proses kerja KLHK dalam melakukan asistensi KLHS tersebut. “Ini bukan masalah mengeluh. Barangkali kita sudah capek dan pesimis dengan proses yang dijalankan KLHK itu. Apalagi ini sudah cukup lama,” imbuhnya. Ia juga meminta agar pihak Pemprov Riau terus mendesak proses KLHS tersebut, dan diskusikan dengan KLHK, apa lagi kekurangan yang harus dipenuhi. “Kita berharap ini bisa disegerakan, karena ini sudah cukup lama prosesnya,” tegasnya. (mr/sri)

Riau Belum Masuk Sasaran Wisata Halal

PEKANBARU – Provinsi Riau sepertinya belum memberikan daya tarik pemerintah pusat untuk mencurahkan perhatiannya untuk destinasi wisata halal. Meskipun saat ini Riau menjual sejumlah objek wisata yang bergerak di sektor itu. Menteri Periwisata, Arief Yahya mengatakan ada tiga daerah tahun ini dipusatkan sebagai destinasi wisata halal. Ketiga daerah itu adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat dan Aceh. Dari ketiga daerah itu dua diantaranya ada di Pulau Sumatera, tapi tidak termasuk Riau. “NTB yang sudah paling kelihatan, di mana wisata halal menyumbang kunjungan satu juta

wisatawan mancanegara dan satu juta wisatawan nusantara,” katanya, Rabu (14/3). Arif Yahya mengatakan daya tarik wisata halal tidak sebatas memenuhi standar syariat Islam semata, melainkan harus mendapatkan bukti berupa sertiﬁkasi halal. Selain itu menurut dia, masyarakat juga perlu disadarkan bahwa halal itu ialah gaya hidup “Bisnis ini pasarnya besar kalau mau mengambil itu, ya mau disertiﬁkasi,” kata dia. Tahun ini pemerintah menargetkan 25 persen dari total wisatawan mancanegara harus menikmati wisata halal di Tanah Air. Naik 20 persen dari target

2017. Pemerintah memprediksi ada sekitar lima juta wisatawan menunjungi wisata halal. Dia menambahkan memang saat ini, Indonesia masih kalah dengan beberapa Negara lain untuk jumlah kunjungan wisata halal, seperti Malaysia, dan Thailand. Padahal potensi wisata halal di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan disetiap daerah. Untuk diketahui, saat ini beberapa objek wisata di Riau memang sudah mengarah pada wisata halal. Seperti Mesjid Raya An-Nur di Pekanbaru, Objek wisata berkuda dan memanah di Okura, Islamic Centre di Rokan Hulu, dan beberapa objek wisata lainnya. (mr/sri)

PEKANBARU

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

 Diambil dari BOS

Guru Komite Dibayar Rp600 Ribu Sebulan

PEKANBARU - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru mengeluarkan ribuan Surat Keputusan (SK) guru honor komite untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Besaran gaji guru komite yang mendapat SK ini sebesar Rp600 ribu per bulan. “SK tersebut dikeluarkan berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang guru honor yang wajib mengantongi SK dari kepala daerah,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Mujailis, di Pekanbaru, Rabu (14/3). Dikatakannya, lebih dari 1.200 orang guru honor yang sudah mendapatkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan atas nama Walikota Pekanbaru. SK ini merupakan salah satu legalitas yang harus dimililki oleh guru honor. “Sebab gaji mereka yang bersumber dari dana BOS (bantuan operasional sekolah) tidak akan bisa dibayarkan jika tidak mengantongi SK tersebut,” jelas Mujailis. Lanjutnya, Disdik tidak membenarkan sekolah memberikan gaji kepada guru honor dengan menggunakan dana BOS jika guru tersebut belum mendapatkan SK dari Kepala Dinas

Pendidikan atas nama Walikota Pekanbaru. “Karena legalitasnya tidak sah, meski pun sebelumnya sudah di SK-kan oleh kepala sekolah,” sebutnya. Nama-nama guru honor komite yang sudah punya SK merupakan usulan dari masingmasing sekolah. Dengan dikeluarkanya SK tersebut, guru honor komite akan mendapatkan gaji secara legal dari sekolah masing-masing yang diambil dari dana BOS. Guru honor komite yang sudah mendapatkan SK tersebut juga akan diberikan insentif tambahan yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. “Insentifnya memang tidak besar. Satu bulan mereka masing-masing mendapatkan sekitar Rp 600 ribu. Lumayanlah, kan dari dana BOS mereka juga dapar honor,” ujarnya. (del)

OPS KESELAMATAN - Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru melakukan operasi keselamatan di Jalan Soekarno-Hatta, Rabu (14/3). Operasi ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam berlalu lintas. (yud)

KPK Datangi Kantor Walikota Pekanbaru

 Dipanggil Paksa

Johanes Sitorus Jadi Saksi Kunci Korupsi TNTN

PEKANBARU - Johanes Sitorus akhirnya hadir dalam persidangan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penerbitan sertiﬁkat di atas lahan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Dia merupakan saksi kunci dalam perkara yang menjerat enam orang terdakwa itu. Keenam terdakwa adalah Zaiful Yusri selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar, Subiakto, Hisbu Nazar, Abdul Rajab, Rus-

METRO

man Yatim, serta Edi Erisman. Jaksa meminta majelis hakim yang diketuai Bambang Myanto, memanggil paksa Johanes Sitorus. akhirnya menetapkan pemanggil paksa terhadapnya. Di persidangan, Selasa (13/3) malam, Johanes Sitorus hadir bersama anaknya, Andrew Sitorus. Dia menjelaskan, tidak hadir ke persidangan karena sedang berada di Amerika Serikat. “Lain kali kalau dipanggil kan gampang

DUMAI EXPRESS

toh, tinggal kasih keterangan,” kata Bambang. Johanes Sitorus merupakan pemohon atas 271 persilsertifikat lahan di atas kawasan TNTN dengan luas lahan 500 hektar kepada BNP Kampar. Dia beberapa kali tidak mengindahkan panggilan jaksa untuk jadi saksi di persidangan. Sertifikat diketahui dipecah menjadi 28 orang kepememilikan. Seluruh pemilik sertifikat adalah anak dan keluarga Johanes Sitorus. (lda)

PEKANBARU - Koordinator Wilayah ll Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Adlinsyah, dan rombongan mendatangi kantor Walikota Pekanbaru. Mereka melakukan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2017. Adlinsyah mengatakan, kedatangannya untuk mengetahui lebih jelas program-program yang telah dipaparkan pada tahun 2017 lalu. "Jika tahun lalu kita mendengar pemaparan program secara lisan, hari ini kita

langsung melihat kondisi riil kota Pekanbaru," ujarnya, Rabu (14/3). Menurutnya, Pekanbaru sudah cukup baik di bidang perencanaan, belanja daerah, pembangunan infrastruktur dan proses peningkatan pendapatannya. KPK siap membantu Pemko Pekanbaru dalam percepatan pembangunan daerah. Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) boleh melakukan koordinasi dengan KPK. "Dalam bidang apa saja, mulai dari pelayanan, pendidikan, kesehatan, pembangunan,

pendapatan daerah dan sebagainya kami siap bantu," sebutnya. Sebagai informasi, Pemko Pekanbaru berada di urutan ke lima se-Provinsi Riau dalam hal pelayanan publik. Diharapkan dengan hadirnya KPK mendampingi Pemko Pekanbaru bisa menjadi nomor satu di provinsi Riau. Rombongan KPK ini disambut Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, di ruang Rapat Kantor Walikota Pekanbaru. Hadir juga Sekretaris Daerah, M Noer beserta pejabat teras lainnya. (del)

PEKANBARU - Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Subekhan, mendapat tiga perkara sebagai pekerjaan rumah. Pekerjaan itu harus dituntaskan karena sudah dalam proses penyidikan. Ketiga perkara itu ditinggalkan Aspidsus sebelumnya, Sugeng Riyanta, untuk Subekhan. “Kita titipkan tiga perkara kepada Aspidsus baru,” Sugeng, Rabu (14/3). Tiga perkara itu adalah dugaan korupsi pemotongan anggaran perjalaan dinas di Bidang Pengolahan Data dan Pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Riau, dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dan dugaan korupsi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Tiga perkara itu sudah berjalan dan bisa diselesaikan den-

gan baik. Saya yakin beliau (Subekhan) menuntaskannya,” tutur Sugeng. Dalam perkara dugaan pemotongan anggara di Bapenda Riau yang merugikan negara Rp1,3 miliar, jaksa penyidik sudah menetapkan lima orang tersangka. Dua tersangka, yakni Deliana selaku mantan Sekretaris Bapenda Riau dan Deyu sebagai Kasubag Keuangan sedang menjalani persidangan. Tiga tersangka lain adalah bendahara pengeluaran pembantu di masing-masing bidang retribusi dan pajak. Mereka adalah Deci Ari Yetti dan Syarifah Aspannidar. Untuk perkara di Dispora, penyidik menduga adanya penyimpangan dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan anggaran Rp21 miliar pada tahun 2016 lalu. Sejumlah

saksi sudah diperiksa, termasuk Kepala Dispora, Doni Aprialdi, mantan kepala dinas, Edi Yusti, pegawai Dispora dan rekanan. Sementara penyidikan dugaan korupsi RTH Tunjuk Ajar Integritas di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru sudah rampung. Enam orang tersangka sudah ditahan, tinggal 12 tersangka lain yang masih menunggu giliran. “Berkas perkara sudah jadi. Tinggal penuntutan di pengadilan,” kata Sugeng. Atas tiga perkara itu, Subekhan menyatakan akan menuntaskannya. “Kita akan teruskan perkara yang lama,” tuturnya. Mantan Kepala Bidang Perencanaan pada Pusdiklat Fungsional Kejaksaan Agung ini menegaskan tidak akan tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi.”Korupsi musuh kita bersama dan harus dituntaskan,” tegasnya. (lda)

Sugeng Titipkan Tiga Perkara ke Subekhan

Layanan Ik lan dan Langganan

0765-439600 (Percayakan Usaha Anda dengan paket Iklan cepat & tepat) Harian Pagi

METRO RIAU

Iklankan usaha anda

di Halloriau

Berwawasan dan Berkepribadian

Mau pasang Iklan...? Hubungi kami ya....

081371760777 Iklan Online Hemat & Smart

klik...kami di....

www.halloriau.com

192387:7711 192387::757 192387:91662 193396479955 Apabila koran anda tidak diantar atau terlambat hub. Kantor METRO RIAU Perwakilan Dumai

ROKAN HULU

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

Negeri Suluk Berpusakan Nan Hijau

Terpidana Persetubuhan ‘Bunga’ Berhasil Dieksekusi PASIR PANGARAIAN - Terpidana persetubuhan anak di bawah umur berinisial FR (19) berhasil dieksekusi pihak Polsek Kepenuhan dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul). Kepala Kejari (Kajari) Rohul, Freddy Daniel Simanjuntak SH MHum melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari, Mochamad Fitri Adhy SH mengatakan, terpidana FR dieksekusi atas persetubuhan anak di bawah umur dengan korban RA atau Bunga yang saat itu masih berusia 17 tahun. Terpidana FR dieksekusi anggota Polsek Kepenuhan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor : 1906 K/Pid.Sus/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan pidana hukuman selama 5 tahun penjara. Kasi Pidum mengatakan, terpidana FR dieksekusi saat sedang berada di dalam mobil pick-up Mitshubishi L300, Rabu (14/3) sekira pukul 10.30 WIB, saat akan berangkat kerja memupuk tanaman kelapa sawit. Pelaku saat itu sedang bersama pamannya. Terpidana FR merupakan warga Dusun I Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu. Adhy mengungkapkan, sebelumnya, terpidana FR sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi dan kejaksaan. Berdasarkan catatan Kejari Rohul, terpidana FR dituduh melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Bunga yang masih berusia 17 tahun melakukan persetubuhan pada Sabtu (22/10) tahun 2016 sekitar pukul 23.30 WIB di RT 002/RW 002 Dusun I Desa Kepenuhan Hulu. Awalnya, Sabtu sore FR menghubungi Bunga dan mengajaknya bertemu di pembuangan sampah di Kota Tengah, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan. Setelah bertemu, FR mengajak Bunga jalan-jalan bersama rekan rekan pelaku menggunakan sepeda motor ke Pasir Pangaraian untuk menonton balapan liar. Karena hari sudah malam, FR dan teman-temannya berpencar. Kemudian, FR membawa Bunga ke sebuah pondok kecil kosong dan sepi di Simpang Surau Munai. Di pondok itu, FR mengajak Bunga masuk untuk tidur di sana. Awalnya saksi menolak karena takut. “Setelah korban masuk, FR mengajak Bunga berbuat tidak senonoh, bahkan sampai mengajak korban berhubungan badan. Meski menolak, FR membabi buta dan menarik celana dalam korban, dan memaksa korban berhubungan layaknya suami istri,” sebut Adhy. Berdasarkan pengakuan korban Bunga, sedikitnya tiga kali dirinya disetubuhi oleh FR hingga Minggu (23/10) tahun 2016. Kejadian akhirnya dilaporkan ke Polsek Kepenuhan oleh orang tua korban setelah RA mengakui apa yang dilakukannya dengan FR semalaman hingga tidak pulang ke rumah. (adv)

Mahato Juara Turnamen Mahato Cup III

PASIR PANGARAIAN - Mahato FC di Kecamatan Tambusai Utara berhasil menjuarai turnamen sepakbola Mahato Cup III tahun 2018 yang digelar di lapangan sepakbola Desa Mahato. Di babak ﬁnal, Selasa (13/3) sore, Mahato FC mengalahkan Sungai Korang FC dari Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan skor tipis 1-0. Dari turnamen ini, Mahato FC berhak menerima uang pembinaan Rp25 juta dan piala. Sebagai runnerup, Sungai Korang FC berhak menerima hadiah uang pembinaan Rp15 juta dan piala. Ketua DPRD Rokan Hulu (Rohul), Kelmi Amri yang hadir dalam acara penyerahan hadiah, mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah sukses menyelenggarakan turnamen yang didukung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat Rohul ini. “Perbedaan itu bukan penghalang membangun sebuah kekuatan untuk membangun daerah ini. Mungkin dengan event-event seperti ini, rasa kegotongroyongan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Ini yang perlu diambil hikmah dari kegiatan ini,” kata Kelmi. Mantan Ketua KNPI Kabupaten Rohul ini juga mengatakan, turnamen serupa juga akan digelar tahun 2019 di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara. “Yang perlu kami sampaikan dalam hal ini bahwa kami bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kami kompak, solid untuk membangun daerah ini,” ucap Kelmi. Acara penyerahan hadiah juga dihadiri Camat Tambusai Utara, Mastur MSi, Kapolsek, AKP Fauzi dan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Kecamatan Tambusai Utara. (adv)

ADVERTORIAL PEMKAB ROHUL

BUPATI ROHUL, H Sukiman melantik pengurus PMI Rohul yang diketuai Hj Peni Herawati Sukiman di halaman markas PMI Rohul, Rabu (14/3). (adv)

 Pelantikan Pengurus PMI Rohul 2018-2023

Petugas PMI Harus Ikhlas Bekerja

PASIR PANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman melantik kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rohul periode 2018-2023 yang diketuai Hj Peni Herawati Sukiman, Rabu (14/3). Bupati berharap pengurus PMI tetap bekerja dengan ikhlas melayani masyarakat. Acara pelantikan yang berlangsung di halaman markas PMI Kabupaten Rohul tersebut dihadiri Sekretaris PMI Provinsi Riau, Amrina Ramli, unsur Forkopimda Rohul, jajaran kepala dinas, badan dan kantor serta pengurus PMI Rohul. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, PMI merupakan organisasi nasional sehingga pengurus dan anggota perlu bekerja dengan kesadaran yang tinggi, penuh keikhlasan untuk melaksanakan fungsinya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Bupati juga meminta agar pengurus PMI Kabupaten Rohul harus berkoordinasi baik dengan seluruh instansi terkait sehingga keberadaan organisasi ini tetap eksis ke depannya. “Pengurus yang baru kita minta tetap ikhlas bekerja dan memajukan organisasi ini lebih baik. Kita juga berharap dalam melaksanakan tugas sosial menerapkan tujuh prinsip dasar bulan sabit Indonesia tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sukiman.

Terkait adanya aspirasi pengadaan peralatan transfusi darah di markas PMI Rohul, Sukiman berjanji akan berusaha memenuhinya sesuai ketersediaan anggaran. Dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan secara simbolis sebuah kunci mobil operasional PMI kepada Ketua PMI Kabupaten Rohul, Hj Peni Herawati Sukiman. Ketua PMI Kabupaten Rohul periode 2018-2023, Hj Peni Herawati Sukiman dalam sambutannya mengatakan, kehadiran Bupati Rohul dan segenap undangan di acara pelantikan tentunya memberikan angin segar dan semangat baru, dan pertanda PMI Rohul maju dan berkembang di masa mendatang. Peni berharap agar seluruh pengurus PMI Kabupaten Rohul bekerja dengan baik dan ikhlas dalam mem-

PASIR PANGARAIAN Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman, Rabu (14/3) pagi membagikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah Print Ready Record (PRR) kepada sejumlah pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Rambah. Bupati berharap pelajar bisa memanfaatkan eKTP tersebut dengan baik. Menurut Bupati, selain sebagai pengenal indentitas diri, e-KTP juga bermanfaat untuk hal-hal penting lainnya sehingga keberadaannya harus dijaga dengan baik.

“Bagi masyarakat yang belum miliki e-KTP agar segera melakukan perekaman. Karena untuk pelayanan, baik itu kartu keluarga, KTP, akte, digratiskan dan tidak dikutip bayaran. Saya juga minta kepada pelahar untuk menjauhi narkoba,” kata Bupati. Acara penyerahan e-KTP yang sudah PRR itu disaksikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukacapil) Kabupaten Rohul, H Syaiful Bahri SSos, kepala dan majelis guru SMKN 1 Rambah. Kadisdukcapil Rohul, H Syaiful Bahri SSos menga-

takan, di Kecamatan Rambah ada 265 e-KTP yang baru tercetak dan sudah PRR. Sementara, untuk seKabupaten Rohul sudah selesai cetak 1.418 e-KTP, dari total 3.010 keping eKTP yang PPR di lima kecamatan dari 16 kecamatan. “Yaitu, Rambah, Ujung Batu, Tambusai Utara, Tambusai dan Kunto Darussalam,” kata Syaiful. Dikatakan Syaiful, eKTP yang sudah tercetak dan belum tercetak merupakan hasil jemput bola petugasnya di 25 sekolah tingkat SLTA dan pesantren

bantu pemerintah daerah di bidang sosial kemanusian. Apalagi sesuai namanya, PMI merupakan organisasi sosial yang siap membantu siapapun tanpa memandang suku, agama dan ras. “Kami pengurus PMI Rohul, bertekad membantu pemerintah daerah di bidang kesosialan dan kemanusian,” janji Peni. Menurutnya lagi, sejarah membuktikan bahwa peran serta PMI sudah diakui di tingkat nasional dan dunia internasional. Secara nasional, tambah Peni, PMI selalu berada di garda terdepan setiap ada kejadian bencana, baik penyediaan darah dan kesosialan masyarakat. Peni mengungkapkan, bahwa markas PMI Kabupaten Rohul sudah memiliki gedung dua lantai, dimana lantai satu untuk unit transfusi darah para pendonor,

sedangkan lantai dua untuk markas pengurus PMI. Peni juga mengatakan, markas PMI Kabupaten Rohul masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana pendukung. Salah satunya adalah peralatan transfusi darah dan lainnya. Karena itu, Peni berharap pemerintah daerah bisa membantu PMI Rohul dalam pengadaan peralatan transfusi darah. Sementara itu, Sekretaris PMI Provinsi Riau, Amrina Ramli berharap, setelah dilantik pengurus PMI Kabupaten Rohul harus menyusun program kerja yang berbasis sosial kemasyarakatan dan kemanusian. Amrina memuji markas PMI Kabupaten Rohul yang sudah dibangun dua lantai. Menurutnya, gedung PMI Rohul bisa dikatakan termegah yang ada di Provinsi Riau. (Adv)

di 16 kecamatan se-Kabupaten Rohul. Namun, baru lima kecamatan yang sudah tercetak, dimana ada 3.010 keping e-KTP yang sudah PPR hasil perekaman seRohul untuk tahun 2018. “Kita mengejar target dirjen kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelaksanaan pilpres dan pileg. Karena itu, bagi masyarakat di dalam dan luar kota yang belum melakukan perekaman maka segera lakukan perekaman di UPTD atau di kantor disdukcapil Rohul,” katanya.

Syaiful menyebutkan, saat ini pihaknya sudah melakukan perekaman e-KTP mencapai 96,42 persen. Sisanya ada empat persen lagi warga Rohul yang belum melakukan perekamanan. “Ditargetkan tahun 2018 ini harus sudah 100 persen dilakukan perekaman dari total wajib e-KTP di Rohul sebanyak 368.983. Saat ini yang sudah melakukan perekaman 35.5774 dan yang belum perekaman 13.208. Data tersebut telah kita laporkan ke dirjen kependudukan dan pencatatan sipil,” sebut Syaiful. (adv)

Bupati Bagikan e-KTP PRR di SMKN 1 Rambah

BENGKALIS

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

ADD Tunda Bayar 2017 Belum Bisa Dicairkan P

enulis, ZULKARNAEN, Bengkalis BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis belum bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tunda bayar tahun 2017 lalu. Pasalnya, dana perimbangan triwulan IV tahun bersangkutan belum ditransfer pemerintah pusat. Hal itu dikamor 6/2014 tentakan Kepala Batang Desa, yaitu dan Pengelolaan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c Keuangan dan Aset dan ayat (3) serta Daerah (BPKAD) Bengkalis, Aulia, Peraturan PemerSelasa (13/3). Kaintah (PP) Nomor tanya, untuk pen3/2014 tentang percairan dana ADD aturan Pelaksanaan Aulia tahap I tahun 2018 UU no 6/2014 tentidak ada kendala tang Desa dalam Pasal 97 sebagaimana telah dan sudah bisa diproses. Menurut Aulia, sesuai diubah dengan PP Nomor Undang-Undang (UU) No- 47/2015 tentang Perubah-

an Atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksaan UU No 6/2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). “Berdasarkan realisasi dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis sampai dengan triwulan III sebesar Rp1.785.580.090.649, maka dana yang ditransfer ke desa sejumlah

Rp178.558.009.065. Sedangkan triwulan IV belum diterima Kabupaten Bengkalis dan akan dialokasikan pada APBN-Perubahan tahun 2018,” jelasnya. Aulia mengatakan, sesuai Perpres Nomor 97/2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menerima Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp2.417.149.463.585. “Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp345.070.716.000, dengan total Rp2.762.220.179.585,” jelas Aulia. Kemudian, berdasarkan dari Perpres 86/2017

tentang rincian Perubahan APBN Tahun 2017, Pemkab Bengkalis jumlahnya berkurang menjadi Rp2.082.233.685.000, atau susut sebanyak Rp334,915,778,585.00. “Pada PMK Nomor 187/ PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya Kabupaten Bengkalis mendapat pengurangan lagi menjadi Rp1.680.201.846.706,” jelasnya, seraya mengatakan PMK Nomor 187/ PMK.07/2017 tersebut diterbitkan 8 Desember 2017 lalu. Aulia menambahkan,

pada 27 Desember 2017, Kabupaten Bengkalis menerima dana transfer dari triwulan I sampai III sebesar Rp1.454.755.486.000 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp345.070.716.000. Totalnya Rp1.785.580.090.649. “Ada pun besaran dana transfer untuk triwulan IV tahun 2017 tersebut akan diketahui secara pasti setelah hasil perhitungan/lifting dana perimbangan dilaksanakan. Menurut prognosa, Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV tahun 2017 yang ditunda salur Rp225.446.360.706,” ungkapnya. Penjelasan ini disampaikan Aulia terkait adanya pertanyaan segelintir orang yang belum memahami mengapa dana yang ditransfer ke desa

di daerah ini untuk triwulan IV belum bisa dilakukan Pemkab Bengkalis. Terkait dengan ADD tahap I tahun 2018, Aulia menjelaskan, agar seluruh desa menyampaikan permohonan pencairannya. Hal ini disampaikannya sehubungan dengan telah diterimanya transfer dana perimbangan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp519.113.861.900, sehingga ada dana untuk ADD tahap I sebesar Rp51.911.386.190. “Untuk itu, segera lah masing masing desa melakukan koordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis,” ucap Aulia. *

Dampak Rasionalisasi, Honor Guru Madrasah Ikut Dipangkas

BENGKALIS - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Sofyan, mengatakan, persoalan honor guru madrasah yang hanya diterima Rp200 ribu perbulan di Kabupaten Bengkalis itu akibat terjadi rasionalisasi dana APBD 2018. Awalnya, penganggaran sebesar Rp17 miliar namun dipangkas menjadi Rp9 miliar. “Awalnya, penganggaran dana hibah untuk honor guru madrasah di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 ini senilai Rp17 miliar. Namun, lantaran terjadi rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, maka dipangkas menjadi Rp9 miliar,” jelas Sofyan, di Bengkalis, Selasa (13/3). Menurutnya, pihaknya dari internal komisi saat ini telah meminta eksekutif, agar uang honor guru madrasah Rp9 miliar itu tidak dibayarkan terlebih dahulu, sebelum adanya penjaba-

ran APBD 2018, untuk menaikkan anggaran lagi lebih dari Rp9 miliar,“ lanjut Sofyan. Bahkan, lanjut politisi PDIP ini, apabila untuk menjabarkan APBD 2018 tidak juga terjadi penambahan anggaran, maka harus dilakukan penambahan anggaran di APBD-Perubahan 2018 nanti. “Artinya, kita berharap pihak eksekutif untuk bisa menambah anggaran tunjangan kesejahteraan guru madrasah. Sebab, hanya disediakan Rp9 milir, maka setiap guru madrasah, kita perkirakan per bulannya hanya menerima Rp200 ribu,“ ungkap Sofyan. Makanya, sambung Sofyan lagi, anggaran Rp9 miliar tersebut jangan dibayarkan terlebih dahulu, sampai terjadi penambahan anggaran. Kalau ada penambahan anggaran maka setiap guru madrasah bisa menerima setiap bulan Rp450 ribu. Menurut Sofyan, Komisi IV sejauh ini telah memperjuang-

kan, bagaimana guru honor madrasah setiap tahun tetap bisa dianggarkan tidak dengan format dana hibah. Karena jika formatnya dengan hibah, maka tidak bisa setiap tahun dianggarkan. “Oleh karena itu, kami saat itu berkonsultasi dengan BPK-P, dan di sana pihak BPK-P mempertanyakan kepada kami, apakah dalam RPJMD Bupati Amril Mukminin, ada disebutkan mensejahterakan para guru madrasah. Lalu kami jawab ada,“ jelasnya lagi. Berangkat dari sana lah, sambung Sofyan, BPK-P menyarankan agar untuk menganggarkan demi mensejahterakan guru madrasah tersebut, melalui RPJMD tersebut tak lagi dengan format hibah. “Jadi, ke depan kita sesuaikan dengan item RPJMD Bupati Amril Mukminin tersebut, agar tetap bisa dianggarkan setiap tahunnya, bukan lagi format hibah,” ucapnya. (zul)

SERAHKAN SERTIFIKAT - Asisten II Sekdakab Bengkalis, H Heri Indra Putra, menyerahkan sertifikat kepada siswa berpersatasi pada acara Milad XXII Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bengkalis Selatbaru , Selasa (13/3).

ZONA RIAU PEMRINTAH KOTA DUMAI

Wako Sayangkan Honorer Salahgunakan Mobdin DUMAI - Walikota (Wako) Dumai, Drs H Zulkiﬂi AS MSi, menyayangkan oknum tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kota (Pem-

ko) Dumai menyalahgunakan mobil dinas (mobdin) eselon II. Pasalnya, oknum terkait tertangkap diduga membawa narkoba dengan menggunakan mobdin itu, Senin (12/3) lalu. Akibat penangkapan tersebut menjadi bahan pembicar-

aan dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Dumai dan masyarakat setempat. Bahkan, informasi tersebut juga menyebar luas di media sosial seperti facebook, sehingga menjadi buah bibir para penggiat Media Sosial (Medsos). ISI ACARA - Plt Kabag Humas Dumai, Riski Kurniawan Tri Sahputra ST MIP (kanan), mendampingi Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi, mengisi acara disalah satu station televisi, baru-baru ini. (humas)

PEMKAB INDRAGIRI HULU

Polres Gelar Deklarasi Anti Hoax

RENGAT - Para wartawan yang bertugas di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bersama Kepolisian Resort (Polres) Inhu menggelar deklarasi anti hoax, hate speech, hasutan, dan sara. Deklasi ini dalam upaya mendukung langkah polri dalam penegakan hukum siber. Dalam deklarasi itu hadir Kapolres Inhu, AKBP Arif Bastari SIK MH, Kapolsek Rengat Barat, Kompol B Suryadi, dan Paur Humas Polres Inhu, Ipda Juraidi, dan puluhan wartawan yang berasal dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Asosiasi Jurnalistik Indonesia

(AJI). Acara tersebut turut dihadiri Ketua Pemilihan Umum (KPU) Inhu, Muhammad Amin SE MSi, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Inhu, Akhmad Khaeruddin SSos. Ketua PWI Inhu, Efril Reza, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Inhu, AKBP Arif Bastari SIK MH, yang telah menginisiator deklarasi ini. “Kita sangat mendukung deklarasi ini,” kata Efril Reza. Sementara Kapolres Inhu, AKBP Arif Bastari, berharap melalui deklarasi ini semua kalangan masyarakat, terutama para wartawan dapat bersinergi untuk memberantas pemberitaan hoax, anti hate speech, ha-

sutan dan sara. Untuk memerangi pemberitaan tersebut, para wartawan dianggap mampu menembus edukasi hingga ke pelosok desa. Selama tahapan pilkada berlangsung, transaksi berita hoax, anti hate speech, hasutan dan sara harus benar-benar steril “Mari kita bersama-sama menciptakan tahapan-tahapan pilkada yang baik, santun dan demokratis. Jadi, hindari berita yang sifatnya hasutan,” sebutnya. Dalam menciptakan suasana tahapan pilkada yang aman dan terkendali, Polres Inhu sudah memetakan potensi konﬂik dan pihaknya akan mengambil tindakan preemtif dan prevetif. (mun)

“Kita sangat menyayangkan oknum tenaga honorer dilingkup Pemko Dumai yang menyalahgunakan mobil dinas. Apalagi untuk kegiatan melawan hukum,” ujar Walikota Dumai melalui Plt Kepala Bagian Humas, Riski Kurniawan Tri Sahputra ST MIP, Rabu (14/3). Seperti tengah diberitakan diberbagai media, tersangka berinisial SP merupakan tenaga honerer di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Dumai yang ditangkap Polres Bengkalis, karena di-

duga membawa narkoba. SP ditangkap di Mandau, Kabupaten Bengkalis, Senin kemarin, menggunakan mobil Dinas Kepala Disnaker Dumai. Tersangka beserta mobdin saat ini sudah diamankan Polres Bengkalis. Secara hukum pegawai atau siapa pun yang terlibat dalam perkara narkoba harus diproses secara hukum. “Proses hukum harus dijalankan sebagai efek jera dan pelajaran bagi yang lainnya,” tegasnya Dia menambahkan, waliko-

ta pun mengingatkan kepada seluruh pegawai dilingkup Pemko Dumai agar tidak menyalahgunakan mobil dinas yang sudah diamanahkan. “Kepala dinas, kepala bagian dan kepala OPD lainnya dan pejabat daerah baik semua esselon yang memegang mobil dinas agar dapat menjaganya dengan baik. Karena itu merupakan asset negara dan yang paling penting adalah jangan sampai mobil dinas disalah gunakan, apalagi untuk kegiatan melawan hukum,” pungkasnya. (bam)

PEMKAB KEPULAUAN MERANTI

DPRD Minta Tingkatkan Status Puskesmas

SELATPANJANG - Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan, meminta Pemkab Kepulauan Meranti meningkatkan fasilitas sejumlah puskesmas yang berada di wilayah perbatasan. Hal itu untuk memudahkan masyarakat di perbatasan mendapatkan pelayanan kesehatan. “Seperti di Puskemas Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang. Masih banyak fasilitas yang harus ditingkatkan, terutama dokter spesialis dan alat kesehatannya,” ujar Fauzi Hasan, di Selatpanjang, Rabu (14/3). Selama ini, terang Fauzi Hasan, masyarakat yang berada di Kecamatan Rangsang harus berobat ke Tanjung Balai Karimun, Kepri, lantaran fasiltas Puskesmas Tanjung Samak masih belum memadai. Lagipula mereka sudah akrab berobat ke Tanjung Balai Karimun ketim-

bang di RSUD Meranti. “Warga Tanjung Samak banyak yang memiliki keluarga mereka di Tanjung Balai Karimun. Sehingga mereka lebih memilih berobat di sana,” ujar Ketua DPD PAN Meranti ini. Fauzi bahkan mengusulkan Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti menaikan status Puskesmas Tanjung Samak menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe C. Dengan begitu, masyarakat Rangsang tidak perlu lagi repot-repot menyeberang laut ke Tanjung Balai Karimun atau ke RSUD Meranti di Kota Selatpanjang hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. “Untuk anggarannya kan bisa diajukan ke kementrian kesehatan,” katanya. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwan Suwandi, menilai usulan kenaikan status sejumlah puskesmas di wilayah perbatasan menjadi RS Tipe C oleh Ketua DPRD terlalu tinggi. Se-

hinggga, usulan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi Diskes Meranti. Menurut Irwan Suwandi, untuk mencapai ke RS Tipe C, bukan perkara mudah bagi puskesmas. “Puskesmas berubah menjadi rumah sakit tipe C harus melewati sejumlah tahapan. Setidaknya puskesmas harus melewati 4 tahapan akreditasi, akreditasi dasar, madya, utama dan paripurna,” ujarnya. Lagipula, kata Irwan Suwandi, sejumlah puskesmas di wilayah perbatasan di Meranti masih membutuhkan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang sangat diperlukan sejumlah puskemas di wilayah perbatasan adalah bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya. “Kalau untuk standar puskesmas, tenaga dokter sudah mencukupi. Hanya bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainya seperti analisis kesehatan yang masih kurang,” ucapnya. (ali)

KUANTAN SINGINGI

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Kuansing

Kuansing Kekurangan SDM Kearsipan KUANSING - Masalah kurangnya Sumber Daya Manusia, terutama arsip menjadi kendala utama dalam pengelolaan kearsipan di Kuansing serta kabupaten kota di Riau. Hal itu di akui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau, Dr Hj Rahima Erna saat membuka rapat monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan terhadap Kabupaten/ kota Se Riau di Gedung Multimedia Soeman HS Pekanbaru, belum lama ini. Dikatakannya, kendala utama dalam pengelolaan kearsipan adalah minimnya SDM. Oleh sebab itu, guna mengejar ketertinggalan yang ada, pihaknya akan melakukan percepatan peningkatan SDM yang dimaksud.

Pada kegiatan kali ini, Kuansing di wakili KASI Akuisisi, Hevi Heri Antoni, Eﬂina Dalimunthe, Kasubag Program serta Victor Ariananda dan staf di

bidang Kearsipan Dispersip Kuansing. Dijelaskan Hevi, hal baru dalam pengelolaan kearsipan ke depan adalah arsip elektronik. Art-

inya penyimpanan arsip tidak hanya sebatas manual, tapi secara elektronik. Sehingga diperlukan peralatan penunjang yang memadai.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kuansing, Drs.Azhar menyambut baik pelaksanaan monitoring oleh Dispersip Riau. Kita sen-

gaja mengirim staf yang kompeten, agar percepatan pengelolaan kearsipan di Kuansing bisa lebih baik,” ujar Azhar.

(ids)

SMAN 1 Sepakat Untuk Anti Hoax

Selain itu, guna mengejar berbagai program pusat yang bisa membantu percepatan kinerja di daerah, pihaknya bersama seluruh kepala dinas se-Riau melakukan audensi ke ANRI dan perpustakaan nasional.

Jalan Seberang Taluk - PT DPN Segera Diperbaiki KUANSING - Ruas jalan Seberang Taluk- PT Duta Palma Nusantara (DPN) sepanjang lebih kurang 11 kilometer akan ditangani Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi melalui dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kuansing. Bupati Kuansing, Mursini bersama Sekretaris Dinas PUPR Kuansing, Ade Fahrer beserta sejumlah jajarannya, beberapa waktu lalu, sudah melakukan peninjauan terhadap ruas jalan tersebut. "Kemaren sudah kita tinjau bersama dan akan segera kita tangani dengan menggunakan anggaran swakelola. Sekarang tengah kita lakukan pengukuran," ujar Ade Fahrer dilansir mediacentre.riau.go.id.

Untuk peningkatan ruas jalan ini, kata Ade fahrer, akan dilakukan pengerasan atau pemberian urukan pilihan. "Jalan ini merupakan akses masyarakat dua desa, yaitu Seberang Taluk dan Seberang Taluk Hilir untuk menuju ke areal perkebunan masyarakat, namun sekarang kondisinya cukup memperihatinkan," terangnya. Selain ruas jalan Seberang Taluk-PT DPN, PUPR Kuansing juga akan melakukan perbaikan ruas jalan Seberang Taluk-Siberobah dan Pulau Kendudung. "Untuk ruas jalan ini, kita sudah melakukan peninjauan bersama pak Wabup, dan akan segera kita laksanakan perbaikan," pungkas Ade Fahrer. (int/wsl)

KAPOLRES Kuantan Singingi melaksanakan giat deklarasi anti hoax dan isu sara di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, Lubuk Jambi.(mediacentre.riau.go.id)

TELUK KUANTAN- Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Fibri Karpiananto SIK didampingi Kapolsek Kuantan Mudik, AKP Eddy Renhar melaksanakan giat deklarasi anti hoax dan isu sara di SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, di Lubuk

Jambi, Senin (12/3) pagi. Dihadapan seluruh siswa dan majelis guru, Kapolres dalam arahannya menyampaikan bagaimana sesungguhnya pengaruh dari suatu informasi yang tidak benar, namun sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak

bertanggung jawab. "Berita hoax saat ini cukup meresahkan, karena bisa menjadi pemicu untuk perpecahan bagi bangsa ini, termasuk isu sara, untuk itu mari bersama-sama kita tolak dan kita perangi ini," ujar Kapolres dilansir medi-

acenter.riau.go.id Kemudian, Kepala SMA Negeri 1 Kuantan Mudik, Aprinedi membacakan deklarasi anti berita hoax yang diikuti oleh seluruh siswa dan majelis guru. Adapun pernyataan sikap yang dibacakan terse-

but mencegah para pelaku penyebar berita hoax, menolak sikap para pelaku penyebar berita hoax yang menggunakan media sosial serta mendukung upaya Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelaku berita hoax. (int/wsl)

PELALAWAN

Puan Maharani Kagumi Kawasan Teknopolitan Pelalawan PELALAWAN - Menko Bidang Pembangunan Ma- but, Menko Puan Maharani nusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, meny- berkesempatan melakukan erahkan secara simbolis sertiﬁkasi tanah kepada dialog dengan masyarakat masyarakat. Kemudian memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), serta penyerahan bantuan untuk SD, SMP dan SMA dilanjutkan penyerahan SK Tunjangan Profesi guru di Kawasan Teknopolitan, Langgam, Rabu (14/3). Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani, bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhajir Efendy melakukan Kunjungan Kerja ke Kawasan Teknopolitan di Langgam. Selain Menteri Puan Maharani dan Mendikbud, tampak hadir Bupati Pelalawan, Wabup Pelalawan, Sekda Pelalawan, Plt Gubri Wan Thamrin, Kapolda Riau, Dandim KPR/PLW, Kepala OPD serta ratusan masyarakat yang memenuhi kawasan Technopark Pelalawan. Pada kesempatan tersebut, Puan Maharani menyatakan kekagumannya pada

kawasan Teknopolitan. Dimana semuanya terlihat hijau jika dilihat dari atas, hanya Gedung ST2P saja yang tidak. Dirinya mengharapkan agar gedung jangan hanya sekedar dibangun saja tanpa dimanfaatkan. ke depan dirinya akan mengecek kembali apakah ST2P berjalan atau tidak. Menko menginginkan Teknopolitan bisa melahirkan tenaga-tenaga ahli yang bisa berperan dalam pembangunan di daerah ini. Sementara itu, Bupati Pelalawan, HM Harris menjelaskan soal sejarah Kabupaten Pelalawan yang merupakan daerah pemekaran. Pada kesempatan terse-

yang menerima sertiﬁkat gratis, siswa yang menerima KIP, seorang ibu yang

menerima PKH dan guru yang menerima SK tunjangan profesi guru.

Usai itu, bersama Bupati Pelalawan HM Harris dan rombongan lainnya,

Puan meresmikan Gedung ST2P serta meninjau gedung tersebut. (ndy)

MENKO Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani dan Mendikbud RI, Muhajir Effendi didampingi Bupati Pelalawan HM Harris melihat market kawasan Technopark di Langgam, Rabu (14/3). (ndy)

Dana BOS Triwulan Pertama Sudah Cair PELALAWAN - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pelalawan untuk tingkat SD dan SMP telah cair ke sekolahsekolah. Dana BOS triwulan pertama totalnya sebesar Rp11.287.160.000 yang diberikan untuk siswa SD dan SMP yang ada di Kabupaten Pelalawan. “Tapi untuk syarat pengambilan dana, sekolah

harus menyelesaikan SPJ tahun 2017, membuat rencana penggunaan dana BOS dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS),” terang Manager BOS Pelalawan, Drs Mahnizar, Rabu (14/3). Mahnizar menjelaskan, dari jumlah dana BOS sebesar lebih Rp11 milyar untuk 66.669 siswa tingkat SD dan SMP. Untuk tingkat SD den-

gan jumlah siswa sebanyak 51.166 dengan dana BOS sebesar Rp8.186.560.000. Sedangkan tingkat SMP, dengan jumlah siswa sebanyak 15.503 dana BOS-nya sebesar Rp3.100.600.000. “Kalau sekolah yang sudah menyelesaikan SPJ tahun lalu, maka dana BOS langsung disalurkan ke sekolah amsing-masing,” katanya. Mengenai kendala yang

terjadi selama ini dalam penggunaan dana BOS, Mahnizar mengatakan, kendala yang terjadi selalu terlambatnya pihak sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Karena itu, pihaknya menegaskan untuk triwulan pertama ini maka laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS harus diserahkan sebelum

dana BOS berikutnya turun. “Idealnya, laporan pertanggungjawaban dana BOS ini sudah masuk ke Disdik Pelalawan sebelum pencairan dana BOS tahap berikutnya. Seperti saat ini, dana BOS triwulan pertama sudah cair maka laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS triwulan pertama ini paling lambat bulan Juni sudah masuk ke kami,” tegas-

nya.Pasalnya, sambungnya, pada bulan Juni itu biasanya akan kembali digelontorkan dana BOS triwulan ketiga. Menurutnya, hampir semua sekolah melakukan keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS ini. Padahal, pihaknya sudah jauh-jauh hari mengadakan sosialisasi terkait laporan

penggunaan dana BOS ini yang bisa msuk tepat waktu. “Kita harapkan, tahun ini tak ada lagi sekolah yang melakukan keterlambatan dalam penggunaan dana BOS triwulan pertama ini. Saat ini, kita memang masih memberikan sanksi berupa teguran lisan saja, tapi bukan tak mungkin ke depannya sanksi bisa diperberat lagi,” tegasnya.(ndy)

ROKAN HILIR

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

Negeri Seribu Kubah

Plt Bupati Panen Raya Padi di Kubu KUBU - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir (Rohil), Drs H Jamiluddin, melakukan panen raya padi di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rohil, Selasa (13/3) kemaren. Panen raya padi tersebut dilakukan pada satu hektar lahan persawahan. Usai melakukan panen raya, Plt Bupati bersama rombongan melakukan peninjauan lahan yang nantinya akan dijadikan tanggul waduk air untuk mengatur debit air yang akan mengaliri persawahan. Selanjutnya, Jamiluddin menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, berupa satu unit mesin pompa air serta tujuh hand sprayer kepada kelompok tani setempat. “Bantuan dari Pemprov Riau terbanyak di Rokan Hilir (Rohil) berada di Kecamatan Kubu, mulai dari infrastruktur jalan maupun bantuan lainnya dengan total hampir mencapai Rp60 miliar,” ujar Jamiluddin, seraya berharap, bantuan yang telah diberikan ini bisa dimanfaatkan dan dijaga dengan baik. Sementara Ketua Kelompok Tani Pelita, Kecamatan Kubu, Sutiswono, mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Riau maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil yang telah memberikan bantuan. “Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat mensejahterakan petani, khususnya di Kecamatan Kubu,” tuturnya. Panen raya sekaligus peresmian kilang padi itu turut dihadiri Dandim 0321/ Rohil, Letkol Inf Didik Efendi, Kapolres Rohil, AKBP Sigit Adiwuryanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Riau diwakili Kabid Pertanian, Gusriani, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian Rohil, Isa Ahmadi, Camat Kubu, Asrul, Camat Kubu Babussalam, Ahmad Atin, Danramil 04/Kubu, Kapten Inf Al Farizi, Kapolsek Kubu, AKP Sofyan, dan Gabungan Kelompok Tani, serta tokoh masyarakat setempat. (zal)

Kapolres: Jangan Sembarangan Sebarkan ke Medsos UJUNG TANJUNG - Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hilir (Rohil) menggelar deklarasi anti hoax, hate speech, back campaign, dan isu sara guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rabu (14/8). Kegiatan itu dihadiri seluruh unsur pemerintahan, organisasi, sampai tokoh masyarakat dan pers. Kapolres Rohil, AKBP Sigit Adiwuryanto SIk MH, dalam amanatnya mengajak seluruh masyarakat bila menerima informasi yang belum jelas kebenarannya agar jangan menyebarkan ke Media Sosial (Medsos) begitu saja. “Apabila ada informasi yang diperoleh harus ada penanggungjawab atau penulisnya yang merupakan sumber informasi. Untuk itu harus diketahui dan dipastikan kebenarannya dahulu, sebab banyak pihak yang dengan sengaja memanfaatkan medsos secara tidak bertanggungjawab,” katanya. AKBP Sigit mengatakan, sebaiknya masyarakat paham terhadap sumber berita yang dibaca terlebih dahulu, diveriﬁkasi dengan media online resmi lainnya sebelum meneruskan berita tersebut ke medsos. Karena ini bisa saja digunakan sebagai alat politik atau kampanye yang berpihak kepada salah satu calon tertentu. “Kita semua menyadari bahwa pada zaman sekarang pengunaan teknologi sangat bermanfaat dalam segala hal, sehingga dalam pengunaannya kita harus lebih teliti. Karena informasi telekomunikasi dapat saja memberikan hal yang positif dan negatif,” katanya. Dia menegaskan, pihaknya menyadari bahwa polri tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelyanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Makanya, dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, dan pihak yang turut mendukung kegiatan. (rls/zal)

ADVERTORIAL PEMKAB ROHIL

BINCANG - Plt Bupati Rohil, Drs H Jamiluddin, bersama Dandim 0321/rohil, Didik Efendi, dan Kapolres Rohil, AKBP Sigit Adiwuryanto, berbicang akrab saat menuju lokasi kegiatan panen raya padi di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rohil, Selasa (13/3) kemaren. Berita terkait ada di lintas satu. (zal)

Plt Bupati Siap Dikritik Asal Membangun P

enulis, AFRIZAL, Bagansiapiapi

BAGANSIAPIAPI - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir (Rohil), Drs H Jamiluddin, mengaku dirinya siap dikritik masyarakat. Asalkan kritikan itu sifatnya membangun demi kemajuan daerah. “Sebagai kepala daerah saya siap dikritik, karena itu lah ciri-ciri kepala daerah yang maju,” ujar Jamiluddin, usai melantik Pengurus Himpunan Mahasiswa Pelajar Bagansiapiapi (Himappi) periode 2018-2020, di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi, Senin (12/3) lalu.

Menurutnya, setiap kritik yang disampaikan menjadi masukan bagi dirinya dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil dalam membangun daerah menjadi lebih baik lagi. “Terkadang dalam kritikan itu ada nilai positifnya dan kita berkaca, oh ini

iya rupanya. Jadi, kontribusi pada adik-adik mahasiswa sangat perlu, bukan berarti kita tidak terima kritikan tersebut. Selagi kritikan menyentuh kepentingan masyarakat apa salahnya, mereka kan bagian dari masyarakat Rohil juga, hanya mereka menumpang belajar saja. Jadi pola pemikiran mereka juga perlu kita pertimbangkan,” lanjut Plt Bupati Rohil ini. Jamiluddin mengharapkan, dengan telah dilantiknya pengurus Himappi yang baru ini diharapkan dapat menjalin hubungan

yang baik bersama Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rohil (Hipemarohi). “Saya berharap, adik-adik mahasiswa belajar lah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan masa mendatang kita bisa saling bersinergi,” tuturnya. Sementara Mantan Ketua Umum Himappi, Saipul Tarmizi, menyampaikan pesan kepada pengurus Himappi yang baru, agar membuat program kerja yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Dia juga mengingatkan, para mahasiswa bila terjadi sesuatu per-

masalahan agar tidak langsung melakukan aksi demo dan harus berkoordinasi terlebih dahulu. Sedangkan Ketua Umum Himappi, Ilham Kurniawan, usai dilantik mengatakan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam segala kegiatan nantinya. “Kalau program kerja ke depan yang penting kita akan melibatkan masyarakat. Namun membuat program kerja tersebut tentunya perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat,” ucap Ilham. *

Kepenghuluan Diminta Segera Selesaikan Profil Desa BAGANSIAPIAPI - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengimbau seluruh kepenghuluan seRohil untuk segera menyelesaikan profil desa atau kepenghuluan dengan lengkap di tahun 2018. Pasalnya, pihaknya baru sebagian kecil menerima laporan tersebut. “Tahun ini seluruh kepenghuluan dan kelurahan di Rohil harus sudah menyelesaikan profil kepenghuluannya, karena masalah profil desa ini sudah beberapa kali diingatkan, baik melalui surat resmi maupun telepon. Namun sampai saat ini masih sebagian kecil saja yang memberikan laporannya ke Dinas PMD,” ujar Kepala Dinas PMD Rohil, Jasrianto SSos, melalui Sekretaris, H Mulyadi Masri SSos, di Bagansiapiapi, Rabu (14/3). Menurutnya, data profil kepenghuluan ini sangat penting dalam menunjang program pembangunan kepenghuluan yang dicanangkan kabupaten, sehingga percepatan kemajuan pembangunan kepenghuluan dalam mewujudkan kepenghuluan yang maju, mandiri dan sejahtera

sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat terwujud. Pemerintah Desa, sebut Mulyadi, saat ini mempunyai dana atau anggaran yang cukup ditambah prasarana penunjang perlengkapan kantor, dan kemajuan TI dalam menunjang pekerjaan dengan cepat. “Alasan bagi kepenghuluan untuk tidak mengerjakan profil kepenghuluan karena masalah dana tidak lagi dapat ditolerir. Bahkan, sebelum diberlakukannya UU Desa, Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 53 telah mengatur bahwa pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dapat dianggarkan dalam APB-Kep melalui Alokasi Dana Desa,” paparnya. Mulyadi menambahkan, pastikan kegiatan penyusunan profil desa masuk dalan Rencana Kerja Tahunan Desa/Kepenghuluan (RKPDesa) dan harus ada di RPJM Kepenghuluan. “Jika tidak ada di RPJM kepenghuluan segera lakukan review RPJM kepenghuluan, dan lakukan perubahan. Ikuti mekanisme peruba-

FOTO BERSAMA - Kapolres Rohil, AKBP Sigit Adiwuryanto SIk MH, bersama forkompinda Rohil berfoto dalam acara deklarasi anti hoax, hate speech, back campaign, dan isu sara guna menjaga keutuhan NKRI, Rabu (14/8). Berita terkait ada di lintas dua. (zal)

han RPJM kepenghuluan dan RKPDesa,” jelasnya. Dia mengatakan, seluruh kepenghuluan wajib membuat buku desa/kepenghuluan yang isinya memuat luas kepenghuluan, jumlah penduduk laki-laki/perempuan dan anakanak, jumlah kematian dan kelahiran, jumlah masyarakat

miskin dan mampu, jumlah perangkat kepenghuluan, pelaku usaha, serta potensi sumber daya alam yang ada disetiap kepenghuluan. “Kita harapkan tahun 2018 ini seluruh kepenghuluan sudah dapat menyelesaikan proﬁlnya. Karena proﬁl desa ini sangat erat kaitannya terh-

adap penyusunan program pembangunan desa itu sendiri, baik di tingkat kabupaten/ kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Karena melalui proﬁl desa, pemerintahan di atasnya dapat lebih mudah dalam memetakan program yang sesuai kebutuhan setiap kepenghuluan,” pungkasnya. (zal)

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU

KAMIS, 15 MARET 2018

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

 Pjs Bupati Ikuti Rakor Bersama KPK

Inhil Peringkat Lima Program Pemberantasan Korupsi TEMBILAHAN - Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto mengikuti Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di balai Pauh Janggi Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (13/3). Turut serta juga beberapa pajabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Kodim dan ISSI Akan Gelar Fun Bike TEMBILAHAN - Kodim 0314/Inhil bekerja sama dengan Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan menggelar Fun Bike atau sepeda santai, Minggu (18/3). Kegiatan ini mengusung tema ‘Dengan mengayuh bersama kita jalin silaturahmi, kesegaran jasmani dan meraih prestasi, demi mengabdi pada negeri’. Rute yang yang ditentukan oleh panitia dimulai (start) dari lapangan Gajah Mada Tembilahan terus melalui beberapa jalan protokol kota dan berakhir (ﬁnish) di lapangan Makodim Inhil. Untuk memeriahkan acara tersebut, panitia menyiapkan hadiah doorprize yang fantastis, hadiah utama sepeda motor, puluhan unit sepeda, Tabanas, handphone, peralatan elektronik dan puluhan hadiah menarik lainnya. Pihak panitia menargetkan kegiatan even tersebut akan diikuti oleh ribuan peserta, sedikitnya panitia sudah mencetak 2000 kupon undian untuk para peserta. Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Andrian Siregar melalui Kasdim 0314/ Inhil Mayor Inf Suratno yang sekaligus ketua panitia pelaksana menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat melalui kegiatan olahraga. “Misi kita bersama menggelar fun bike yaitu untuk silaturahmi membangun persaudaraan, sebagai komandan teritorial kita punya program Komsus (Komunikasi Sosial)

jadi ini salah satu wadah agar masyarakat dekat dengan kita (TNI). Disisi lain harapan kita organisasi ISSI di Inhil bisa semakin maju, kita Kodim punya area pangkalan yang masih luas mudahan-mudahan itu bisa dimanfaatkan untuk latihan dan lain sebagainya, kita bantu all out lah,” ucap Suratno, Selasa (13/3). Lewat kegiatan tersebut Suratno berharap akan lahir bibit-bibit atlet sepeda yang berbakat yang selanjutnya bisa dibina oleh ISSI Kabupaten Inhil. “Kita juga libatkan pelajar mulai dari anakanak SD SMP sampai SMA, atlet itu kan dimulai dari kesadaran pribadi dimulai dia berminat setelah berminat dia merasa senang, dari kesenangan itulah dia akan terpacu, tidak ada rasa terpaksa sehingga bakat itu muncul,” kata Suratno. Ditambahkan Suratno, untuk persiapan Iven yang dicanangkan akan menjadi agenda rutin tahunan itu sudah rampung. Suratno menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Senada dengan Suratno, Ketua ISSI Inhil, Denny Delma menyampaikan kegiatan tersebut untuk menggaungkan olahraga sepeda di masyarakat serta menjarig atlet-atlet berbakat. Selain itu Deny juga berharap kerja sama yang dijalin antara ISSI dan Dandim Inhil bisa terus berlanjut kedepannya. Dukungan Kodim Inhil terhadap keberadaan ISSI Inhil disambut baik oleh Denny. (mg1)

Rakor tersebut membahas beberapa poin, diantaranya tentang monitoring dan evaluasi Penyusunan Rencana Aksi Sektor Strategis Pemberantasan Korupsi tahun 2017 dan Penyusunan Rencana Aksi Sektor Strategis Pemberantasan Korupsi Tahun 2018. “Jadi, rakor itu, salah satu tujuannya adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017 silam,” ujar Sekretaris Daerah Kabupat-

en Inhil, H Said Syarifuddin yang turut serta di kegiatan tersebut. Untuk penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2017, Sekda menuturkan, Pemerintah Kabupaten Inhil berada pada peringkat ke-5 dari 12 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se - Provinsi Riau termasuk Pemerintah Provinsi Riau. “Dengan penilaian di beberapa sektor strategis, Inhil mendapat angka 81 dari total nilai sempurna 100. Yang tertinggi jatuh pada Kabu-

paten Kampar dengan nilai 98,” ungkap Sekda. Pencapaian Pemerintah Kabupaten Inhil tersebut, diakui Sekda, memang belum maksimal. Sebab, terdapat beberapa kriteria penilaian dalam sektor tertentu yang belum terpenuhi, seperti eplanning dan e-budgeting yang belum sesuai dengan informasi barang. Dalam rakor, dikatakan Sekda, KPK selaku lembaga negara melakukan sosialisasi kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta Provinsi Riau ihwal penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2018. “Sosialisasi dilakukan karena ada penambahan empat sektor lainnya dalam rencana aksi pember-

antasan korupsi ahun 2018 ini, yakni sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan perikanan,” papar Sekda. Lebih lanjut, Sekda mengatakan, usai rakor bersama KPK Ini, Pemkab Inhil akan segera melakukan penyusunan rencana aksi sektor strategis pemberantasan korupsi tahun 2018 dengan tambahan empat sektor tersebut. “Ya,kita akan langsung tindaklanjuti secara bertahap. Sebab, rencana aksi ini biasanya diimplementasikan secara bertahap tiap tiap kwartal dalam periode satu tahun, menyasar tujuan per triwulan,” urai Sekda. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Wan Tamrin dalam sambu-

PJS BUPATI INHIL, Rudyanto didampingi Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin mengikuti Rakor Bersama KPK di Pekanbaru. (hmsinhil)

 Sikapi Rasionalisasi DBH

Sekda Hadiri Pertemuan Sekda se-Provinsi Riau

TEMBILAHAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, H Said Syarifuddin menghadiri perftemuan sekda se-Provinsi Riau, beberapa lalu di Pekanbaru. Pertemuan itu salah satunya membahas bagaimana menyikapi rasionalisasi Dana Bagi Hasil (DBH). “Rasionalisasi, konkretnya, telah dilakukan sejak 5 tahun belakangan oleh pe-

KODIM Inhil menggandeng ISSI akan menggelar Fun Bike atau sepeda santai, Minggu (18/3) besok. (ist)

merintah pusat dengan alasan eﬁsiensi anggaran yang membuat dana transfer daerah berkurang,” tukas Said, Rabu (14/3) pagi. Kebijakan rasionalisasi, diungkapkan Said, senantiasa membuat pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Inhil kelimpungan. Sebab, kegiatan keprograman yang dilaksanakan oleh pihak rekanan tidak bisa

dibayarkan sepenuhnya. “Rasionalisasi selalu dilakukan pada akhir-akhir tahun dalam kurun waktu November dan Desember. Sementara, pekerjaan sedang berjalan bahkan ada yang sudah selesai sehingga membuat pihak Pemerintah Daerah tidak bisa melunasi pembayaran pekerjaan,” tukasnya. “Memang tidak semua pekerjaan yang menunggak

pembayarannya. Namun, hal ini membuat jalannya program Pemerintah Daerah menjadi terhambat,” imbuh Said. Dengan problema anggaran itu, dikatakan Said, maka seluruh Sekretaris Daerah kabupaten/kota se - Provinsi Riau yang mewakili daerahnya berinisiatif untuk menyusun kertas kerja 5 tahun terakhir yang berisikan ten-

Iklan MINI HEPI o

Stabilizer

BERGAR

Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129

ANSI

LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187. AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6 LGG

Melindungi peralatan listrik Anda dari kerusakan dan

membuat peralatan listrik bekerja optimal Pusat Informasi & Service :

Telp. (0761) 860886 / 860887/ Hp. 0812 3588 8887 website: www.lexospower.com

Hubungi toko elektronik & peralatan listrik terdekat di kota anda

BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota. Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor. Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru.

PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp. 0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp. Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

SEWA & KONTRAK

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410.

hoo.com. Telp. 0852 78513020 / 0761 4857062 LGG

PLAZA DECOR, Spesialist Wallpaper, Gordyn, Karpet, Lantai kayu. Hub: SOFIAN/ AYEN (0812 7656 2919). Almt : Jl. Soekarno Hatta/Arengka (Smpg Hino) No. 168 E. Telp/Fax. (0761) 34453 - (0761) 8331688 LGG

LGG

MITRA GANDA Menjual Perlengkapan TNI,POLRI, SECURITY, POL - PP, Seragam Sekolah. Alamat : H.Imam Munandar No. 207 A. Pekanbaru - Riau. Email : AfrizalTanjung76@ya-

LGG

R U PA - R U PA

AN Elektronik

LGG

PANGKAS RAMBUT BAHAGIA Segala Model Potongan Rambut Pria Dewasa dan Anak - anak. Alamat : Jl. Surabaya / Harapan Raya. Tlp. 0812 7658165

S A LO N SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribond-

DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

JUAL TANAH

DIJUAL kebun sawit SHM No. 657 an. Pasiyanto di Jl. Kebun PIR, Hesa Harapan Jaya Kec Bagan Sinembah Kel. Makmur Jaya Kab, Rokan Hilir. Hub : 0853-6568-4653

KEHILANGAN TELAH hilang Sertifikat Tanah. Status tanah hak milik, Nomor 10296 atas nama Novita SE. Lahan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Hilang di seputaran Pasar pagi Arengka-Jalan Sudirman pekanbaru.

tang Dana Bagi Hasil. “Melalui kertas kerja sebagai proposal yang diajukan ke Kementerian Keuangan ini, kami berharap agar tidak lagi ada kebijakan rasionalisasi DBH. Kalau pun ada, paling tidak dikoordinasikan dulu di awal tahun anggaran dengan masing masing Pemerintah Daerah, khususnya Riau,” tutup Said. (adv/yendra)

Contact Person Andy 0761-7865002/003

ing, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629.

LGG

Tersedia ups 600 Va s/d 200 KVa, stabilizer 0,5 Kva s/d 2000 Kva Fasilitas : • Solt Start • Auto Return • Automatic Cooling Fan

tannya mengimbau seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kepala Daerah se - Provinsi Riau dapat mengikuti rakor bersama KPK secara seksama. Plt Gubri juga meminta agar jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Kepala Daerah senantiasa menjaga integritas, kedisplinan serta kejujuran dalam menjalankan tugas. “Tujuannya kan jelas untuk mewujudkan Riau menjadi daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Nanti bagaimana kedepannya saja lagi, tim koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi (Korsupgah) akan memberikan arahan dan pendampingan,” tukas Plt Gubri. (Adv/Yendra)

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id TELAH hilang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor registrasi BM 1236 QD atas nama Yarnis, alamat Kompleks Wadya Graha I Blok AA Nomor 16 RT 005 RW 007 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Merek Toyota Corona 2000 ST 191 M/T, tahun pembuatan 1995, isi silinder 2.000 CC, nomor rangka ST1910101397 dan nomor mesin 3S1901725.

Mau pasang Iklan...? Hubungi kami ya...

082171270598 08127699646 081276980551 082285368844

董事主席 (PRESIDEN KOMISARIS) 执行总裁 (PIMPINAN UMUM / 总编辑 PIMPINAN REDAKSI) 公司负责人 (PIMPINAN PERUSAHAAN) 副总编辑 (WAKIL PIMPINAN REDAKSI) 编辑员 (REDAKTUR)

: 张联全 (HERIC RAKASIWA) : 张联明 (ALBI BUDIMAN) : 马思古 (MASKUR) : 褚世昇 (SANTOSO,SE) : 陈燕菁 (TINA MELINDA) 褚慧玲 (RATNAMIYATI)

16 政府和肃贪委员会须秉守原则

Mei Bao

当一资深部长要求肃贪委员会（KPK）暂停侦查参选地方首长之贪污嫌疑案时，令人匪夷所思，地方首长选举时为选出廉洁自律，英明的领导人，和贪污腐败划清界线，以上要求引起争议为理所当然的事。那是政治，法律和人权统筹部长维兰多发出的声明，并称已和最高检察院及普选委员会（普委会

KPU）取得共识。维兰多周一于其办事处说明，倘未被选定为候选人，肃贪委员会可移送法办绳之于法，但如已选定为地方首长同步选举的参选竞选候选人，则要求暂停进行侦查工作，定为见证人或嫌疑犯。并如肃贪委员会（KPK）执意进行，将影响其在地方行政首长同步选举（Pilkada）中

METRO RIAU

2018 年03月15日,星期四

的得票率。因为已涉入政治的领域，影响竞选候选人和推派政党的政治影响力。多方为维兰多之言表遗憾或惋惜。其实，政府和肃贪委员会须高举反贪肃贪的旗帜，为廉洁政府形象树立典范，只有清廉自律的地方首长，才能受国民拥戴成为地方政府掌舵人。带动地方经济繁荣。如所知，不少政党政治菁英，

涉牵贪污案件被肃贪委员会逮捕归案。有的锒铛入狱，变成阶下囚。譬如从业党（ G o l k a r ）前党魁瑟迪亚诺凡多（Setya Novanto）民主党（Partai Demokrat）菁英阿纳斯（Anas Urbaningrum）等官因涉贪污嫌疑案闹得满城风雨，其政党民望也因此江河日下。 (int)

被特朗普解雇的美国国务卿：小心俄罗斯！美国总统特朗普周二（13日）宣布解除国务卿蒂勒森的职务，中央情报局局长庞皮欧将取代蒂勒森担任国务卿。此前一直有报道说，在过去的一年多时间里蒂勒森的国务卿职位被边缘化，特朗普与蒂勒森之间的分歧越来越大。吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel）将被提名担任中情局新局长，她可能成为中情局历史上首位女性局长。哈斯佩尔2017年出任中情局副局长，她效力中情局长达30多年。哈斯佩尔也是首位担任中情局二把手的女性

官员。蒂勒森回应蒂勒森在国务院召开了最后一场以国务卿身份说话的记者会。路透社称，他明显有所情绪。他在会上亦没有感谢特朗普，反而强调与防长马蒂斯的关系。两人被指共同对抗特朗普政策。蒂勒森在记者会上称，特朗普在推特公布消息前几小时，两人曾经对话，但蒂勒森没有回应报导，是否从特朗普推特得知被解雇的消息。蒂勒森称过去在改善美中关系，以及应对朝鲜核武计划的方面有所进展，

但强调美国还需要 “ 很大的努力”，应对俄罗斯孑政府“麻烦的行为与举动” 。“俄羅斯必須為自己的行動小心評估，如何對俄羅斯人以及世界最為有利。如果他們態度依舊，只會帶自己來更大的孤立，對任何人來說也不是理想的情況。” 俄罗斯一直被指干预美国大选，而英国和俄罗斯亦因前间谍

被毒杀事件，关系紧张。特朗普说法特朗普最先在推特发布消息。他感谢蒂勒森此前的工作，并称庞皮欧会做很好的工作。特朗普出发到加州前对记者坦承与蒂勒森之间有分歧：“我们相处得不错，但有所分歧……你看伊朗协议，我觉得这是可怕的协议，他觉得还行。” “我相信他现

HUA SHAN

在更高兴了。” 特朗普说。特朗普称与庞皮欧有很相似的想法，认为会合作愉快。从推特才知道被解雇？华盛顿邮报周二便引述白宫消息称，蒂勒森将被解雇。白宫称，蒂勒森在周五使被通知有关消息，并指当时蒂勒森问，可否待他从非洲回来时才作出宣布。不过副国务卿史蒂夫•戈德斯坦（Steve Goldstein）发声明，指蒂勒森没有和总统说话，并不知道被解雇的原因，暗示蒂勒森是从推特才知道消息。

戈德斯坦在发出声明后不久亦被解雇。蒂勒森表示，特朗普在推特公布消息前几小时，两人曾经对话，但没有透露对话内容，未承认或否认是否从推特得知消息。为甚么被解雇？一名高级白宫官员表示，特朗普是希望透过重组团队，准备未来与朝鲜的对话，但事实上两人之间有所分歧是众所周知的事情，蒂勒森或被解雇的消息早已有所传闻，之前特朗普曾经说他和蒂勒森在主要的外交问题上“ 想法并非真正一致”。 (int)

Menelusuri Tujuh Ekspedisi Laksamana Cheng Ho Pada 1405, Kaisar Zhu Di mengirimkan armada kapal besar-besaran untuk mengeksplorasi dan melakukan perdagangan dengan seluruh dunia. Kaisar pun memilih Cheng Ho untuk memimpin ekspedisi akbar ini. Secara keseluruhan, hampir 30 ribu pelaut mengikuti ekspedisi tersebut. Dalam kurun waktu 1405 - 1433, Cheng Ho telah memimpin tujuh ekspedisi. Dia beserta para awaknya berlayar ke Malaysia, Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, Iran, Oman, Yaman, Arab Saudi, Somalia, Kenya, dan banyak negara lainnya. Di selasela ekspedisinya itu, ia pun sempat pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam ekspedisi itu, Cheng Ho mengerahkan kapal-kapal besar berukuran panjang sekitar 400 kaki. Selama ratusan tahun, orang mengira bahwa kabar tentang kapal-kapal besar Cheng Ho itu terlalu

dilebih-lebihkan. Namun, bukti arkeologi dari galangan tempat kapalkapal itu dibangun di Sungai Yangtze menunjukkan bahwa kapal-kapal itu memang besar adanya. Ukurannya bahkan lebih besar dari lapangan sepak bola modern. Selama menjelajah dunia, Cheng Ho diperintahkan oleh Kaisar untuk menghormati masyarakat setempat. Demi penghormatan itu, tak jarang masyarakat mendapatkan upeti atau penghargaan dari Kaisar Tiongkok. Tentu saja, masyarakat setempat senang sekali mendapatkan buah tangan itu. Tak heran, Cheng Ho

bersama para awaknya pun merasakan sambutan hangat dari masyarakat yang mereka kunjungi. Tak sekadar berkunjung, Cheng Ho pun menjalankan misi dagang, yang pada umumnya berhasil dengan baik. Tuntas menjalankan ekspedisi itu, ia pun berlayar pulang ke Negeri Tirai Bambu. Ia kembali dengan membawa barang-barang eksotis dari berbagai negara, seperti gading, unta, emas, bahkan jerapah dari Afrika. Ekspedisi yang dipimpin Cheng Ho ini mengirim pesan kepada dunia bahwa Tiongkok juga merupakan negeri adidaya secara ekonomi dan politik. Pesan penting lainnya adalah bukan hanya Marcopolo dan Columbus yang telah menjelajah dunia, tapi juga seorang Muslim dari Tiongkok bernama Cheng Ho. (int/wsl)

Replika kapal Cheng Ho. (int)