METRO RIAU EDISI 09 OKTOBER 2019 by Harian Pagi Metro Riau

GOLD WINN E

WARD IA A ED

SIA DONE PRINT M R IN

Berwawasan dan Berkepribadian

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :

BES

F SU

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP MATERA NEWSP

RABU, 9 OKTOBER 2019 M 9 SAFAR 1441 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Bos PT SSS Tersangka Karhutla Langsung Ditahan Polda Riau

PEKANBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Riau menetapkan dua bos PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS), EDH dan AOH, sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Keduanya dinilai bertanggung jawab terhadap kebakaran lahan perusahaan seluas 155,2 hektare. Tersangka AOH adalah pejabat sementara Manajer Operasional PT SSS. Pria berusia 53 tahun itu dijebloskan ke penjara karena terlibat langsung mengurus di lapangan. “Ditahan di Ditreskrimsus,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Andri Sudarmadi didampingi Kepala Bidang Bidang Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Sunarto, di Pekanbaru, Selasa (8/10). Tersangka EDH menjabat Direktur Utama PT SSS. Bedanya, EDH tidak dilakukan pidana berupa kurungan badan karena statusnya hanya mewakili korporasi di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Andri menjelaskan, EDH menjadi perwakilan perusahaan berdasarkan akta keputusan rapat direksi. Surat ini ditandatangani

oleh notaris bernama Rosalina Taswin. “Jabatannya dalam perusahaan adalah direktur utama. Tidak bisa dipidanakan badan karena mewakili korporasi, kecuali denda hingga penutupan perusahaan,” kata Andri. Dalam menangani kebakaran lahan di PT SSS ini, penyidik menggunakan dua pola. Pertama menjerat perusahaan agar tidak lolos dari sanksi hukum, kedua secara perorangan agar ada dari perusahaan yang dipenjara. Andri menyebutkan, kebakaran lahan di PT SSS, Blok I 43, terpantau sejak 23 Februari 2019. Pemadaman dilakukan Satuan Tugas Karhutla Riau hingga 22 Maret 2019, selanjutnya penyelidik Ditreskrimsus Polda Riau ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Baca..... hal 7

KLHK: 85 Persen Karhutla di Perkebunan KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, 85 persen kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di area yang dikelola atau akan dikelola untuk kepentingan bisnis perkebunan. Data tersebut merupakan hasil survei internal pihak KLHK. “Apakah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia karena alam atau manusia? 99 persen karena ma-

nusia. Disengaja atau tidak? 90 persen disengaja. Ini kemauan sendiri atau disuruh? Dari survei kami, 80 persen karena diperintah orang. Kalau disuruh orang, untuk kebun atau tani? Survei kami 85 persen untuk perkebunan,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman dalam acara Focus Group Discussion Baca..... hal 7

KASUS KARHUTLA PT SSS - Direktur Reskrimsus Polda Riau, AKBP Andri Sudarmadi (kanan) didampingi Kabid Humas Kombes Sunarto memberikan keterangan pers soal kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS), di Mapolda Riau, Pekanbaru, Selasa (8/10). Polda Riau menetapkan dua petinggi PT SSS, berinisial EDH dan AOH, sebagai tersangka. (wahyudi)

KURS TRANSAKSI BI SELASA, 8 OKTOBER 2019

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,241.00 9,608.40 10,321.06 1,815.64 132.6842 3,400.43 15,632.35 2,013.55 Sumber www.bi.co.id

要改变命运，首先改变自己

Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.

Jika Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK

Kasus Ninoy Karundeng

ICW Sebut Bakal Sekjen PA Muncul 10 Konsekuensi 212 Jadi JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan setidaknya terdapat 10 konsekuensi yang akan muncul jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke-10 konsekuensi tersebut berdasarkan kajian ICW. “Ada beberapa konsekuensi logis jika kebijakan pengeluaran Perppu ini tidak segera diakomodir presiden,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/10). Konsekuensi pertama adalah penindakan kasus korupsi akan melambat, diakibatkan pengesahan UU KPK yang baru, yang nantinya akan menghambat berbagai tindakan pro

Tersangka

justicia, lantaran harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas, mulai dari penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan. Kedua, KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Berdasarkan pasal 3 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menurut Ramadhana, hal itu dapat diartikan bahwa status kelembagaan KPK tidak lagi bersifat independen. Konsekuensi yang ketiga adalah menambah daftar panjang pelemahan KPK.

JAKARTA - Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Bernard Abdul Jabar sebagai tersangka kasus

Baca..... hal 7

Bernard Abdul Jabar

Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

nasional

METRO RIAU

RAbU, 9 okTobeR 2019

n Suap Restitusi Pajak

KPK Tahan Eks Pegawai Ditjen Pajak JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Sutrisno (HS) yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan pemeriksaan atas restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun pajak 2015 dan 2016. Hadi juga merupakan mantan supervisor tim pemeriksa pajak PT WAE di Kantor Pe-

Febri Diansyah

layanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Ditjen Pajak. "KPK melakukan penahanan

selama 20 hari pertama terhadap tersangka HS. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Selasa (8/10), seperti dilansir dari antara. Sebelumnya, KPK pada Kamis (3/10) juga

Rudenim Pekanbaru Deportasi Turis Asal Inggris

telah menahan selama 20 hari pertama untuk tiga tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Ditjen Pajak Yul Dirga (YD), mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M. Naim Fahmi (MNF), dan mantan Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari (JU). Yul Dirga ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK, Naim Fahmi di Rutan Cabang KPK

di Pomdam Jaya Guntur Jakarta, dan Jumari di Rutan Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK. Diketahui, KPK pada hari Kamis (15/8) total telah menetapkan lima tersangka terkait dengan kasus tersebut, yaitu pemilik saham PT WAE Darwin Maspolim (DM) sebagai pemberi suap. Sebagai penerima, yakni Yul Dirga, Hadi Sutrisno, Jumari, dan M. Naim Fahmi. Tersangka Darwin diduga memberi suap

sebesar Rp1,8 miliar untuk Yul, Hadi, Jumari, dan Naim agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp2,7 miliar. PT WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales, servis, spare part, dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda. (mr/ lda)

Aktif Mengatasi Stres 8 Oleh: Rolas Wahyudi SDN 14 bengkalis

DEPORTASi - John Henry William D'Anger, didampingi Kepala Rudenim Pekanbaru, Junior M Sigalingging, saat akan dideportasi, Selasa (8/10). John dipulangkan ke Inggris karena melanggar Undang-undang Keimigrasian karena melebihi batas tinggal yang ditentukan atau overstay di Indonesia. (ist) PEKANBARU - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru akhirnya mendeportasi turis asal Inggris, John Henry William D'Anger, Selasa (8/10). Pria 47 tahun melanggar Undang- undang Keimigrasian karena melebihi batas tinggal yang ditentukan atau overstay di Indonesia. Jhon diberangkatkan dari Bandara Sultan

Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Bandara Kualanamu Medan menggunakan pesawat Citilink dengan kode penerbangan QG927. "Diberangkatkan pada pukul 10.05 WIB, " ujar Kepala Rudenim Pekanbaru, Junior M Sigalingging Keberangkatan Jhon ke Medan, didampingi tiga orang petugas dari Rudenim Pekanbaru. Dari

RALAT PENGUMUMAN LELANG MENUNjUk Pengumuman lelang eksekusi Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, yang terbit di Surat Kabar Harian Pagi Metro Riau tanggal 8 Oktober 2019, dengan ini disampaikan ralat sebagai berikut: Tertulis k. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Legenda warna Merah Nomor Polisi BM 5712 GB. Nilai Limit Rp. 400.000,Uang Jaminan Rp 120.000,Seharusnya: k. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Legenda warna Merah tanpa plat Nomor. Nilai Limit Rp. 400.000,- Uang Jaminan Rp 120.000,Demikian informasi ini kami sampaikan, sebagaiman mestinya. Pekanbaru, 9 Oktober 2019 Redaksi

Bandara Kualanamu, Selanjutnya pukul 12.40 WIB, Jhon diterbangkan menuju Bandar Udara Internasional London Heathrow menggunakan pesawat udara Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA-86. Jhon masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Senai Johor Bahru Malaysia ke TPI Soekarno – Hatta dengan izin tinggal bebas visa kunjungan selama 30 hari pada tanggal 13 Juli 2019. Di Riau, Jhon sudah mengelilingi beberapa daerah. Dia diamankan dari laporan warga karena sering berada di kawasan TPI Bandar Sri Setia Ra-

ja, Bengkalis pada medio September 2019. "Dia sudah overstay selama 28 hari," kata Junior. Sesuai peraturan, Jhon dikenakan denda Rp 1 juta per hari. Namun, Jhon tak bisa membayar denda hingga TPI Bengkalis mengerjakannya ke Rudenim Pekanbaru untuk dilakukan pendeportasian. Sebelum dideportasi, Rudenim sudah melakukan pendentensian, pengambilan data, sidik jari dan foto Jhon. Rudenim juga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Inggris dan pembiayaan pemulangan ke Inggris ditanggung pihak keluarga Jhon. (lda)

RALAT PENGUMUMAN LELANG Sehungan dengan Pengumuman Lelang Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang dimuat pada Surat Kabar Metro Riau tanggal 08 Oktober 2019 pada halaman 2 pada alamat domain tertulis www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id dan pada point 1. Cara penawaran TERTULiS alamat domain www.lelangdjkn. kemenkeu.go.id SEHARUSNYA www.lelang.go.id. Demikian pengumuman lelang ini telah diperbaiki sebagaimana mestinya.

kEHiLANGAN TELAH hilang Surat Keterangan Ganti Rugi berupa tanah kosong, (SKGR) no. 33/SKGR/2001/IX/2018, tanggal 27 September 2018, atas Nama Sandy, lokasi tanah, Jl. Pantai Petalling RT/RW. 02/04, Dusun Perumbi, Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepuluan Meranti. Bagi yang menemukan mohon menghubungi No. Hp. 081365327001 a.n Sandy.

Pasir Pangaraian, 09 Oktober 2019 An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU KETUA PANITIA LELANG BARANG RAMPASAN HERDiANTO, S.H jAkSA PRATAMA NiP.19840401 200912 1 004

Penelitian menyebutkan bahwa guru adalah profesi yang paling tinggi tingkat stresnya. Sebanyak 41,5 persen guru melaporkan bahwa mereka “sangat tertekan”. tidak diragukan lagi bahwa angka kejadian stres ditempat kerja semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kompleksitas dunia modern. Melakukan pendekatan aktif untuk mengatasi fenomena modern yang menjadi bagian hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa lingkungan kerja dapat menjadi “stresor” yang dapat menumpuk menjadi stres negatif jika tidak ditangani dengan baik. Guru afektif dapat menerapkan berbagai strategi untuk mengendalikan dampak fisik, mental dan emosi dari kondisi stres ditempat kerja. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kepuasan diri yang diperoleh dari pekerjaan mereka sendiri dan menjaga kesehatan fisik serta mental mereka. Istilah “ stres” sudah begitu umum dipakai sehingga kita lupa bahwa stres adalah fenomena relatif baru. Dalam bidang teknik, kata “stres” atau “tekanan” dipakai untuk menggambarkan tenaga yang menimpa tubuh. Dalam bidang bahasa, “stres” berarti penekanan lafal pada sebuah kata. Namun, kita juga menggunakan kata stress untuk menandakan sesuatu

yang membebani manusia secara fisik, emosi dan mental. Angka kejadian stres ditempat kerja meningkat seiring dengan berkembangnya organisasi dan kompleksitas dunia modern.seiring dengan semakin besar dan kompleknya organisasi, juga semakin cepatnya pergerakan kehidupan kita, semakin jelas pula bahwa gaya hidup modern menimbulkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh stres. Para peneliti pun tertarik untuk menyelidiki fenomena ini. Mereka membuat daftar berbagai peristiwa dalam hidup yang berpotensi menjadi stressor. Pekerjaanpekerjaan yang paling mengakibatkan stres diberi peringkat dan profesi guru selalu menempati pringkat bagian atas. Para psikolog mencoba menganalisis alasan yang menyebabkan sejumlah orang menderita dampak fisik dan mental dari stres sementara sejumlah orang lain tidak- apakah hal ini disebabkan oleh kepribadian yang mereka milki, atau karena mereka telah mengembangkan keterampilan yang lebih baik dalam mengatasi stres. Dalam profesi guru, tidak dapat dipungkiri bahwa konteks kerja menjadi faktor yang berpengaruh terhadap stres. Lebih dari 40% guru melaporkan tingginya tingkat stres dalam pekerjaan

mereka, lebih tinggi daripada perawat dan manager disektor-sektor publik lainnya. Jika kita yakin bahwa tentunya tidak mungkin profesi ini hanya menarik orangorang yang paling rentan terhadap stres, kita pun harus menyimpulkan bahwa terdapat kondisi kerja tertentu yang menimbulkan angka kejadian yang tinngi tersebut. Guru efektif memahami bahwa sumber daya mereka yang paling berharga adalah waktu, sehingga mereka mengembangka keterampilan untuk menetapkan prioritas dan menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Mereka tahu bahwa dengan meningkatkan kecakapan manajemen waktu, mereka akan mampu melakukan lebih banayak hal dalam rentang waktu yang ada. Dengan meningkatkan manajemen waktu, kita dapat mengetahui cara menangani suatu pekerjaan dengan efektif, dan dampaknya pada kemampuan kita untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi.***

Mengenal Gejala Tentang Vertigo 8 Oleh: dr Seventin Yuliana Sitompul Pengertian Vertigo Vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing, sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Tergantung tingkat keparahan, vertigo dapat berlangsung selama beberapa menit atau jam. Jika vertigo yang dialami cukup berat, berisiko membuat penderitanya terjatuh. Gejala Vertigo :Selain kepala terasa berputar, vertigo juga dapat disertai dengan gejala lain, seperti: • Mual • Muntah • Pergerakan bola mata yang tidak normal (nistagmus) • Berkeringat • Hilangnya pendengaran • Tinnitus Pada dasarnya, vertigo perlu mendapatkan penanganan dengan segera. Jika tidak, kondisi yang ada dapat memburuk dan membahayakan penderitanya. Dianjurkan

untuk segera membawa penderita ke dokter jika terdapat tanda atau gejala berupa: • Anggota tubuh terasa lemah • Penglihatan berbayang • Kesulitan berbicara • Pergerakan mata yang tidak normal • Penurunan kesadaran • Respon melambat • Kesulitan berjalan • Demam Penyebab dan Faktor Risiko Vertigo Vertigo dapat disebabkan oleh beragam kondisi, di antaranya: • Diabetes • Migrain • Stroke • Penyakit Parkinson • Tumor otak Vertigo lebih berisiko terjadi pada seseorang yang memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Pengobatan Vertigo Pasien dapat mengatasi vertigo dengan duduk diam saat gejala kambuh.

Beberapa jenis obat juga bisa digunakan untuk meredakan gejala, namun harus dengan resep dokter. Pengobatan yang diberikan dokter kepada pasien dapat berbedabeda, tergantung penyebab yang mendasarinya. Vertigo bisa dicegah dengan beberapa cara, antara lain: • Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. • Duduk diam sejenak saat bangun tidur. • Gerakkan kepala secara perlahan. • Hindari posisi membungkuk, agar vertigo tidak kambuh.

Dewan Redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, koordinator Liputan: Linda Novia Staf Redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Wahyudi, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Delvi Adri, Karmawijaya. Bengkalis : Zulkarnaen, Dumai: Bambang. indragiri Hulu: Dasmun, indragiri Hilir : Ayendra, kampar : Adi Jondri, kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto Rokan Hulu : Feri Hendarawan Rokan Hilir : Afrizal, Siak : Diana, kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan jakarta : Muksin kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, Teknologi informasi: Oki Wibawa.

(Terbit Sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR

Manager iklan : Herlina, kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank Riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

: ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO Harga langganan dalam kota: Rp150.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

potensa

METRO RIAU

RAbU, 9 oktober 2019

Libatkan 50 Dokter RS Swasta dan Pemerintah

KNCV dan Diskes Gelar Workshop Jejaring Layanan TBC

PEKANBARU - TBC atau tuberculosis merupakan infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Pengendalian masalah TBC sudah dimulai dimulai sejak tahun 1985. Dengan menggunakan strategi DOTS yang direkomendasikan WHO, penanganannya melibatkan mitra-mitra pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, yang konsen terhadap pencegahan penyakit TBC, salah satu Yayasan KNCV Indonesia (YKI), sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya Tuberkulosis (TB). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yayasan ini di Pekanbaru, yakni menggelar Workshop Penguatan Jejar-

ing Layanan TBC di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut. Pelatihan ini melibatkan puluhan dokter dan tenaga medis dari 30 rumah sakit yang terdiri 4 rumah sakit pemerintah, dan sisanya rumah sakit swasta. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Muhammad Amin mengatakan, sebagai negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi ke 3 di dunia, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penderita penyakit paruparu tersebut. “TBC itu masih seperti gunung es. Atasnya terli-

hat kecil, namun dibawah besar. Terlihat sedikit, tapi sebenarnya banyak yang tercatat,” kata Muhammad Amin, Selasa (08/2019) di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Maisel Fidayesi, S.Farm. Apt, MM mengungkapkan, Dinkes Kota Pekanbaru, terus menggencarkan gerakan temukan tuberkoulosis obati sampai sembuh. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan penemuan pasien secara masif, sekaligus mendorong pasien TBC untuk memeriksakan diri dan melakukan pengobatan hingga tuntas. “Setiap orang perlu memeriksakan diri secara dini mungkin bila menunjukkan gejala penyakit TB agar dapat segera diobati sampai sembuh dengan demikian kelak tidak ada lagi sumber penularan pe-

Para peserta sesi I Workshop Penguatan Jejaring Layanan TBC, Selasa (08/10) di Hotel Pangeran, Pekanbaru. (ist)

nyakit tuberkulosis pada masyarakat,” katanya. Ia menambahkan, permasalahan program TB Paru di Pekanbaru, adalah belum ada regulasi daerah mengenai program TB paru tersebut, serta kesadaran masyarakat mengenai penyakit TB Paru belum optimal sehingga penemuan kasus TB paru secara aktif perlu lebih ditingkatkan.

Volkswagen Siap Tampil Kompetitif di Pasar Tanah Air JAKARTA - Kebangkitan jenama Volkswagen di Indonesia tidak hanya ditandai dengan dimulainya pengiriman model Tiguan Allspace ke konsumen. Kabar penting muncul dengan resmi beroperasinya pabrik perakitan PT National Assemblers, anak perusahaan Grup Indomobil, di Cikampek, Jawa Barat. Konfirmasi terkait dimulainya kegiatan produksi secara Middle Knock Down (MKD) di pabrik tersebut datang dari President Director PT Garuda Mataram Motor, Andrew Nasuri. PT Garuda Mataram Motor sendiri merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Grup Volkswagen sejak 2006, dan sempat melakukan proses

perakitan unit Volkswagen secara Semi Knock Down (SKD) sejak 2008. Andrew menyebut pengoperasian pabrik ini menjadi rencana jangka panjang Volkswagen untuk dapat kembali bersaing secara kompetitif di pasar otomotif Indonesia. “Pembangunan fasilitas produksi Volkswagen menjadi bukti komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif Indonesia,” katanya saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta, belum lama ini, dilansir okezone.com. Fasilitas pabrik di Cikampek tersebut memiliki luas sekitar 60.000 meter persegi, dengan kapasitas produksi kendaraan Volkswagen ditargetkan mencapai 6.000 unit

per tahunnya. “Banyak rekanrekan media menanyakan kepada saya mengenai fasilitas produksi di Indonesia. Sekarang saya bisa menjawabnya, pabrik Volkswagen sudah hadir di sini,” ujarnya. Pabrik tersebut sudah beroperasi selama tiga bulan terakhir dengan fokus lini produksi menghasilkan produk Volkswagen Tiguan Allspace. Lima unit pertama keluaran pabrik Cikampek tersebut diserahkan kepada konsumen dalam seremoni yang berlangsung Rabu (2/10). “Saat ini berjalan dengan target 2.000 unit per tahun untuk Tiguan Allspace,” kata Chief Operating Officer PT GMM, Jonas Cendhana. Keberadaan kegiatan

perakitan MKD di Indonesia diharapkan dapat menekan harga jual mobil keluaran Volkswagen. Salah satunya sudah terlihat pada model SUV Volkswagen Tiguan Allspace yang terjual di angka Rp598 juta. Sebelum perakitan dimulai perkiraan harganya berkisar Rp695 juta mengaceu pada kurs mata uang Euro yang berlaku. Jonas menjamin kualitas perakitan serta mobil dari pabrik di Cikampek ini sesuai dengan standar pembuatan Volkswagen AG di Jerman. “Tenaga ahli dari pabrikan prinsipal banyak membantu memberikan pelatihan dan pengawasan produksi” ujarnya.(int/wsl)

Untuk diketahui, Workshop Jejaring Layanan TB ini digelar selama tiga hari, yakni Selasa (08/10), Rabu (9/10) dan Kamis (10/10)

dengan narasumber yang merupakan fasilitator Kopi TB Provinsi Riau, Kopi TB Pekanbaru, IO PPM KNCV dan Dinas Kota Pekanbaru.

“Ada 4 Batch, dan hari ini, Selasa merupakan Batch 1,” ucap salah seorang panitia penyelenggara workshop.(rls)

Hotel Labersa Promo Menginap Oktober PEKANBARU - Hotel Labersa Pekanbaru selama Oktober 2019 menawarkan promo menginap dengan ragam keuntungan dan pastinya dengan harga terjangkau. General Manager Hotel Labersa, Yan Eka Putra kepada Metro Riau mengatakan, promo kembali disuguhkan untuk menambah pilihan bagi tamu yang ingin istirahat di hotel berbintang. Paket menginap Oktober With Mee dibandrol Rp620.888 untuk kamar deluxe, dan Rp720.888 sudah bisa istirahat di kamar deluxe elite. Dalam paket ini, tamu bisa menikmati Loo Mee dan Juice Green Cucumber pada saat lunch atau dinner gratis untuk dua orang. “Harga paket sudah nett, tidak ada penambahan biaya lagi, kecuali tamu melakukan pemesanan di

Salah satu tipe kamar di Hotel Labersa Pekanbaru.(ist)

luar paket menginap,” kata Eka, Selasa (8/10). Masih, kata Renta, paket sudah termasuk fasilitas sarapan pagi untuk dua orang dengan hidangan spesial ala Chef Hotel Labersa di Croquette Restaurant lantai satu. Dalam paket ini, sambungnya, tamu diberikan duabuah voucher masuk Wahana bermain di Labersa Riau Fantasi atau Lab-

ersa Water & Theme Park. Paket akhir pekan sekaligus bisa mengajak keluarga bersantai di wahana bermain. “Kita memberikan diskon 10 persen untuk menikmati menu di restaurant lantai satu dan Orient Restaurant lantai delapan hotel. Namun, potongan harga tidak berlaku untuk menu promo dan alkohol,” katanya.(nov)

PT RAPP Bantu Pemugaran Istana Peraduan Siak dari Dana CSR

Foto bersama.

SIAK - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai perusahaan swasta terbesar di Riau membantu pemugaran Istana Peraduan di Komplek Istana Asserayah Hasyimiah. Bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Community Development (CD). RAPP merupakan perusahan yang peduli dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, salah satunya dalam pemugaran Istana Peraduan, yang pekerjaannya dimulai dari tahun lalu, hingga kini sudah rampung. Direktur PT RAPP, Basrie Kamba mengatakan, APRIL Group sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak turut peduli dalam melestarikan cagar budaya ini dengan mem-

bantu pemugaran Istana Peraduan Sultan Siak. “Perencanaan proyek dimulai pada Oktober 2018 dengan diawali kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan Pemkab Siak. Kemudian dilanjutkan studi banding ke Malaysia dan mengunjungi beberapa tempat yang berhubungan dengan Kerajaan Siak,” ucapnya. Disebutkannya, dalam pengerjaannya restorasi Istana Peraduan dikerjakan selama delapan bulan

dengan biaya ditanggung oleh RAPP. Atas bantuan yang diberikan RAPP tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar yang sempat ikut dalam rapat saat pemugaran memberikan apresiasinya kepada PT RAPP. Provinsi Riau, sebut Syamsuar, mengapresiasi dukungan yang ditunjukkan RAPP dalam pelaksanaan pemugaran situs gedung bersejarah tersebut lewat program Corporate Social Responsibility (CSR). Proses pemugaran gedung ini, kata dia, diharapkan bermakna sebagai pembelajaran bagi generasi mendatang. “Situs cagar budaya ini amat berharga dalam kaitannya dengan se-

jarah Kesultanan Siak yang sangat berarti dalam sejarah mendukung perjuangan bangsa, khususnya oleh Pahlawan Nasional Sultan Syarif Kasim II,” kata mantan Bupati Siak tersebut. Sementara itu, Bupati Siak, Alfedri mengatakan, istana ini merupakan peninggalan sejarah yang penting. Sebab, istana bukti sejarah akan tempat sultan beristirahat. Karena dulunya Sultan Syarim Kasim II beristirahat di istana peraduan itu. Sedangkan Istana Siak yang terdiri dari dua lantai sebagai bangunan utama, dulunya hanya untuk menerima tamu kerajaan. “Supaya masyarakat tahu apa saja peninggalan dari Kerajaan Siak. Kami apresiasi kepada RAPP yang telah mendukung program pemerintah ini,” terangnya. Ia apresiasi dengan kepedulian RAPP tentang keberadaan cagar budaya ini. Dia berharap lebih banyak wisatawan yang datang, sehingga sejarah Kerajaan Siak akan diketahui banyak orang. “Kami apresiasi dan semoga bisa dicontoh perusahaan lain. Untuk diketahui Istana Siak ini sudah dijadikan kawasan budaya. Kota Siak masuk jaringan kota Pusaka Indonesia,” tuturnya. Pengerjaan pemugaran ini, dilakukan secara berkala atau bertahap, dan saat ini, pengerjaannya sudah rampung.(din)

GuBeRnuR Riau, Syamsuar saat meninjau Istana Peraduan Siak.

MenInjAu Istana Peraduan Siak

GuBeRnuR Riau, Syamsuar, Bupati Siak, Alfedri dan rombongan saat meninjau Istana Peraduan Siak.

UAIR ORTEM

etalase 9102 SUTSUGA 8 ,SIMAK

METRO RIAU

RABU, 9 OKTOBer 2019

Bersaing Dengan Ribuan Pelamar

5 Putera Riau Lolos Seleksi Pekerja di Pertamina Dumai DUMAI - Jalankan rekrutmen bersama berbagai perusahaan BUMN di Indonesia di bawah naungan Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Pertamina RU II mendapatkan alokasi pekerja baru dari jenjang lulusan SMA sederajat dan Diploma 3 (D3) sebanyak 6 orang, di mana lima di antaranya putra Riau. Setelah mengikuti pendidikan dalam kelas dan program bela negara di Jakarta dan Bandung, para energi muda Pertamina RU II Dumai ini mulai ikuti kegiatan On The Job Training (OJT) di Kilang RU II Dumai hingga akhir tahun 2019. Penyambutan calon pekerja baru ini dipimpin langsung oleh General Manager Pertamina RU II, M Dharmariza, Senin (7/10), di Gedung Utama Pertamina RU II Dumai. Pjs Unit Manager Comm., Relations & CSR Pertamina RU II, Didi Andrian Indra Kusuma, menyatakan setelah melewati tahapan seleksi mulai bulan Maret hingga Juli 2019, akhirnya 6 orang calon pekerja Pertamina RU II Dumai sampai kepada tahapan kegiatan OJT. Pada tahapan ini, setelah mendapatkan pembekalan di dalam kelas di )oiB mIpara nawK calon naihT ehpekerS( Jakarta, urabjanakakan eP aretdiajak hajeS .gguntuk ayaJ naterjun paraH .lJ

oigeoS rewaL ayahdduB iweD DTIT

ke lapangan dan merasakan secara langsung dinamika kerja di dalam kilang Pertamina RU II. Program OJT ini akan berlangsung selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember 2019. Apabila para calon pekerja memenuhi syarat baik dari sisi kemampuan teknis hingga perilaku sehari-hari dalam bekerja, pengangkatan sebagai pekerja akan dilaksanakan pada awal 2020. Sebelum memasuki masa pendidikan yang bertahap, proses rekrutmen pun dilaksanakan secara bertahap mulai seleksi administrasi, kemampuan dasar, Bahasa Inggris, psikotest, wawancara online, wawancara langsung hingga pengecekan kesehatan atau medical check up. “Khusus untuk program rekrutmen bersama ini, seleksi awal hingga wawancara online dilaksanakan terpusat melalui Kementerian BUMN dan FHCI.

Melalui tahapan yang berlapis, para calon pekerja yang terpilih merupakan generasi muda terbaik yang tidak hanya unggul secara aspek akademis namun juga dari sisi kemampuan teknis dan psikologis”, ungkap Didi. Lebih lanjut mengenai profil dari para calon pekerja, Didi menjelaskan untuk rekrutmen bersama Kementerian BUMN dan FHCI ini, Pertamina RU II mendapatkan alokasi 6 pekerja baru dengan komposisi 5 orang dari rekrutmen Bimbingan Keahlian Juru Teknik (BKJT) atau dari jenjang lulusan SMA sederajat dan 1 orang dari rekrutmen Bimbingan Praktis Ahli (BPA) atau dari jenjang lulusan D3. Dari ke-6 peserta seleksi yang terjaring untuk mengikuti pendidikan calon pekerja Pertamina, 5 di antaranya merupakan putera asli daerah Riau dengan komposisi 3 orang dari Kota Dumai, 1 orang dari Kabupaten Bengkalis dan 1 orang dari Kota Pekanbaru. Sedangkan 1 lainnya berasal dari Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. GM Pertamina RU II, M Dharmariza, mengatakan, perjuangan para calon pekerja belum berakhir di sini. OJT merupakan momen

SAMBUT CALON PEKERJA - GM Pertamina RU II, M Dharmariza, sambut calon pekerja baru di Gedung Utama Pertamina RU II Dumai, Senin (7/10). (ist) yang baik untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari para senior yang telah sangat berpengalaman menjaga kehandalan Kil-

nawriM agrauleK &

masyarakat. Dia mengingatkan, masyarakat perlu paham dalam memilih perusahaan fintech legal yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Satgas sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jaya dalam bentuk penayangan iklan supaya masyarakat makin paham dan menghindari fintech ilegal. “Yang jelas keberadaan fintech ilegal sangat merugikan. Harapan dengan edukasi ini masyarakat semakin paham,” katanya. Sebelumnya, pada awal September 2019, SWI menemukan 123 entitas Fintech Peer To Peer Lending ilegal. Namun dalam perkembangannya terdapat enam entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan fin-

tech peer to peer lending melainkan aplikasi MJASA SYARIAH milik KoSIGI - Sulawesi Tengah spin Jasa, aplikasi Shopin(Sulteng) akan memiliki tar milik PT Karya WiduPukesmas Pembantu (Pusra Utama, aplikasi milik tu) Plus yang pertama di Komputerkitcom, aplikaprovinsi tersebut, yang si milik LuckyNine Apps, berlokasi di Desa Beka, aplikasi Smartech milik Kecamatan Marawola, KaPT Smartech Kredit Indobupaten Sigi, sekitar 20 km nesia, dan aplikasi Mentisebelah selatan Kota Palu. mum milik PT Dinamika Dana pembangunannya Mitra Sukses Makmur seberasal dari sumbangan para hingga dilakukan normalkaryawan dan perusahaan isasi atas aplikasi yang teChevron yang beroperasi lah diblokir. di Riau, Kalimantan Timur, Selanjutnya dengan dan Jakarta. Chevron merkembali ditemukan 133 entiupakan Kontraktor Kontas fintech peer to peer lending trak Kerja Sama (KKKS) ilegal menambah angka entidari Pemerintah Indonesia tas yang ditangani SWI hingdalam kegiatan usaha hulu ga Oktober 2019 aisenoada dnI aohg1.073 noiT agraM laisoS naminyak buyugaP dan gas bumi. entitas. Sedangkan total UAyang IR ITMSP Fasiltas kesehatan tingtelah ditangani SWI terhadap kat pratama tersebut akan entitas fintech peer to peer menyediakan layanan doklending ilegal dari 2018 samter, perawat, dan bidan di pai Oktober 2019 sebanyak satu lokasi sehingga ber1.477 entitas. (rls/nov) beda dibandingkan layan-

PeKAnbARu - Bagi Anda pecinta kuliner, terutama yang sangat menyukai burger, tidak perlu bingung untuk bisa mendapatkan kenikmatan burger sejati di Pekanbaru. Monster Burger dari Prime Park Hotel Pekanbaru hadir memberikan sensasi unik di bulan Oktober ini. Menurut Sous Chef Prime Park Hotel Pekanbaru, Jamal, cita rasa yang lezat, membuat burger menjadi salah satu makanan favorit semua kalangan. Sehingga tidak ada keraguan dengan kelezatan makanan cepat saji khas Amerika yang satu ini. “Saya mencoba menghadirkan sensasi makan

burger yang berbeda dari burger lainnya. Khususnya bagi kalangan millennial,” ujar Jamal. “Saya menggunakan roti yang lembut, patty daging yang tebal namun juicy, sayuran segar, diselimuti double egg dengan mayones dan saus sambal yang lezat. Tidak ketinggalan lumeran keju mozzarella, semakin memeriahkan kenikmatan mulai dari gigitan pertama,” tambahnya. Selain cita rasanya yang tak diragukan lagi, Monster Burger juga juga menarik untuk diposting di akun media sosial Anda. Bagaimana tidak? Dengan ukurannya yang

jumbo hingga setinggi 15 centimeter, burger ini akan menarik perhatian seluruh pengikut kamu. Dengan ukuran yang jumbo tersebut, burger ini bisa dinikmati untuk empat orang. Ditambah kentang goreng yang renyah, membuat kamu bisa menghabiskannya sambil bersantai bersama orangorang terdekat. Soal harga, jangan khawatir. Hanya dengan Rp150.000net per porsinya, kamu sudah bisa menikmati Monster Burger dari Prime Park Hotel Pekanbaru, sudah termasuk satu porsi kentang goreng. (rls)

JAKARTA - Menggandeng PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk, vivo meresmikan operasional outlet vivo Store Citraland di Mall Ciputra, Jakarta Barat. Ini merupakan bentuk kerja sama perdana antara TiPhone Mobile Indonesia (Telesindo Shop) dengan vivo, sekaligus merupakan wujud komitmen bersama untuk terus melakukan inovasi layanan dan mendekatkan produk terbaru kepada konsumen. Senior Brand Director vivo Indonesia, Edy

Kusuma, mengatakan, vivo menargetkan pengembangan lebih banyak brand shop di smartphone center dan shopping mall hingga akhir tahun ini. “Kami bekerja sama dengan mitra retail ternama untuk memberikan layanan terbaik untuk konsumen termasuk dalam menghadirkan store yang dekat dengan pusat aktivitas konsumen. Kerja sama ini sejalan dengan target vivo untuk membuka lebih banyak touchpoint strategis di Jabodetabek,” ucap Edy.

Hioe Ankin, Direktur PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk menyatakan antusiasmenya terkait peluncuran vivo Store. “Kami menyambut baik kerja sama dengan vivo ini dan semoga kemitraan ini akan semakin kuat karena kedua perusahaan memiliki kesamaan visi dan misi. Kami memiliki pengalaman panjang dalam mengelola bisnis retail seluler, inilah yang memberikan kami kepercayaan diri untuk melayani konsumen loyal vivo

alaggnaM ahaM .TP rumkPark aM Hotel Sajikan Monster Burger Prime

saidiuG nauT miK

repapllaW N

adasreP ayaJ atpiC .VC

)nosnohJ(

an Pustu pada umumnya. Pembangunan Pustu Plus tersebut merupakan bantuan pemulihan pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulteng tahun lalu. Acara peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Pustu Plus di Desa Beka, Senin, (7/10). Kegiatan dihadiri Asisten I Provinsi Sulawesi Tengah, Muhamad Faisal Mang, Asisten I Kabupaten Sigi, Andi Ilham, Vice President SMO Operations Chevron, Nurhasan, Pembina Yayasan Kemanusiaan Muslim Indonesia (YKMI), Muchtar Razali, serta para tokoh masyarakat. ”Kami dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat menghargai upaya

yang sudah dilakukan oleh Chevron dan YKMI dalam membantu proses pemulihan daerah kami, khususnya dalam penyediaan sarana kesehatan,” ujar Muhamad Faisal Mang. Katanya, kesuksesan sebuah perusahaan itu tidak hanya diukur dari aset yang dikelola, tapi juga dari manfaat sosial yang diberikan. Sumbangan karyawan Chevron dikumpulkan melalui sebuah insiatif internal yang diberi nama Program Chevron Berbakti. Sumbangan yang terkumpul kemudian ditambahkan dengan jumlah yang sama oleh Perusahaan, atau dikenal dengan skema matching fund. ”Meski berjarak ribuan kilometer, karyawan kami turut merasakan kesedihan

asuN ariW otO .TP

ayaJ latneirO .TP seskuS

yang dialami saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Sumbangan ini merupakan wujud empati karyawan Chevron untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah agar segera bangkit kembali,” tutur Vice President SMO Operations Chevron, Nurhasan. Untuk kesinambungan jangka panjang, lanjut dia, operasional Pustu Plus ini membutuhkan dukungan dari Pemkab Sigi, terutama Dinas Kesehatan, melalui penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas secara baik. Dukungan lain juga diharapkan dari aparat desa setempat agar fasilitas ini bermanfaat secara optimal. (rls/sp)

liboM artiC

artiC yleP .tP idabA ayajnaS

ayaJ artuP taiK .TP

anavaH .DU

- siraL ayraK takreB .TP silakgneB

asunamirP .TP odnilabolG

BANGUN PUSTU PLUS - Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Pustu Plus di Desa Beka berlangsung pada Senin, (7/10). Pembangunan ini didanai Chevron. (ist)

agrauleK & amanruP rotoM lartneC .DU mA A / ydnefuS auH iuS eiL / otnatuS Telesindo-vivo Bangun Official Store Terbaru di Citraland

iakA / kinkeT sugaB

men dalam memberikan sumbangsih terbaik saat nantinya telah secara resmi bergabung dengan Pertamina sebagai pekerja. (bam)

Chevron Bangun Pustu Plus Pertama di Sulteng

PeKAnbARu - Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama anggotanya, tiga belas kementerian/lembaga kembali menindak 133 entitas yang melakukan fintech peer to peer lending dan ilegal belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “133 entitas ini kita temukan hingga awal Oktober 2019. Kita tidak ingin korban bertambah akibat fintech ilegal tersebut,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, dalam rilisnya, Selasa (8/10). Menurutnya, Satgas Waspada Investasi terus memberikan edukasi masif kepada masyarakat. Karena, masih banyaknya penawaran pinjaman online dari perusahaan fintech tak berizin yang tentunya merugikan

urabnakeP - ayraK artiM

calon pekerja dapat sungguh-sungguh dalam menjalankan semua proses hingga diangkat sebagai pekerja dan terus berkomit-

Bantuan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

SWI Kembali Temukan 133 Fintech Ilegal

noisserpmI BTY

ang RU II yang memiliki posisi strategis memasok hingga 20 persen kebutuhan energi nasional. Dia berpesan agar para

sebaik mungkin,” kata Hioe Ankin. Dijelaskannya, vivo Store menghadirkan sebuah konsep yang menggabungkan desain modern dan elegan yang nyaman dengan fungsi digital display dan teknologi terkini. Konsep toko resmi vivo ini juga dirancang sebagai etalase untuk menampilkan desain smartphone vivo yang selalu up-to-date sesuai kebutuhan gaya hidup konsumen. “Jajaran produk unggulan vivo tertata sesuai kate-

g n aF n o s i d E agrauleK &

gori smartphone, mulai dari produk entry level hingga flagship agar memudahkan konsumen dalam memilih produk sesuai kebutuhan,” tambahnya, dilansir sindonews.com, Selasa (8/10). Duran Dong, CEO Vivo Communication Indonesia, menyatakan, kerja sama dengan Telesindo Shop ini diharapkan dapat semakin memudahkan konsumen mendapatkan produk terbaru dengan pelayanan terbaik dari representatif vivo.

i d a b A a m i rP o d n i l o r t a K )gnawA(

(int/mr)

/ gneP gneT naT )kaiS( nipI

n a S g n i K / i l s oR & neidruS naifuS agrauleK

MULAI BEROPERASI - Outlet vivo Store Citraland di Mall Ciputra, Jakarta Barat, resmi mulai beroperasi. (ist)

UAIR ORTEM

politik

9102 SUTSUGA 8 ,SIMAK

METRO RIAU RAbU, 9 oktober 2019

Puan Sebut DPR Bukan ‘Tukang Stempel’ Pemerintah JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan lembaganya bukan ‘tukang stempel’ terhadap semua kebijakan pemerintah Joko WidodoMa’ruf Amin. Ia menjamin DPR akan tetap kritis terhadap berbagai kebijakan meski di sisi lain harus tetap bersinergi dengan Pemerintah. “Sinergi itu menurut

saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan untuk sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun bukan berarti kita

ortsaS namidraK

(DPR) itu kayak tukang stempel juga,” kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Diketahui, istilah ‘Tukang Stempel’ sendiri merupakan suatu metafora bagi lembaga legislatif yang hanya melegalkan seluruh keputusan dan kebijakan yang dikeluar-

kan pihak eksekutif tanpa kritik atau masukan yang komprehensif. Lebih lanjut, Politikus PDI-Perjuangan itu menyebut DPR akan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meski begitu, ia berkeinginan agar seluruh anggota DPR dapat melihat baik dan buruknya ke-

/ ohS niwrE gniK A

bijakan itu terlebih dulu bagi masyarakat. Tak hanya itu, Puan juga mengatakan DPR nantinya akan tetap memberikan solusi kepada pemerintah disamping turut mengkritiknya. Hal itu bertujuan agar suatu kebijakan dapat berjalan sesuai keinginan rakyat. “Di DPR ini boleh saja

Ia mengatakan, perbedaan kebijakan atau pandangan itu adalah hal yang biasa dalam dinamika politik di Indonesia. “Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok,” tegas Puan. (mr/sri)

idianuJ reteP

GNOIK KET KOH .DTIT

NIY NAUK IAH MAN AYITEC

idajakuS aseD utaB tikuB

urabnakeP – VI natnauK .lJ

ayaJ atreK .TP ya40deAnggota S .TP DPRD puorG Inhu amatU

memberikan pengawasannya memberikan auto-kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan,” kata Puan. Di sisi lain, Puan berharap harmonisasi antara sesama pimpinan DPR tetap terjaga meski diterpa berbagai dinamika politik yang terjadi ke depannya.

KEmEnDagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan orientasi pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi hasil Pileg 2019, Selasa (8/10). Kepala BPSDM Teguh Setyabudi mengatakan tujuan kegiatan ini untuk pembekalan peserta terkait pengenalan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. (mr/detik.com)

Ikuti Orientasi

PEKANBARU - 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu) mengikuti orientasi, 8-12 Oktober. Orientasi ini untuk memberikan pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai wakil rakyat. Demikian disampaikan Ketua semantara DPRD Inhu, Daniel Eka Perdana, Selasa (8/10) di Pekanbaru. “Semoga dengan mengikuti orientasi, para anggota dewan yang baru termasuk saya, benar-benar mengerti dan memahami tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat di parlemen,” ujar Daniel, Selasa (8/10). Pelaksanaan orientasi yang diikuti 40 orang anggota DPRD Inhu, ditaja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau di Hotel Primier Pekanbaru. Pelaksanaan orientasi sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pera-

selucreH / namreH

agrauleK & ataH

turan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2018 tentang nameTperubahan atnijT nanupmPeriH mendagri TTHW nanomor d urabna133 keP btaaC hun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan Kabupaten/kota. “Kami ini baru, kegiatan orientasi ini membantu kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di DPRD sebagai wakil rakyat,” ujar Daniel yang juga ketua Fraksi Golkar DPRD Inhu ini. Dikatakan Daniel, sebagai wakil rakyat di DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, secara umum tugas pokok DPRD adalah legislasi berkaitan dengan membetuk peraturan daerah. Kemudian tugas penganggaran kewenangan dalam hal anggaran daerah dan tugas pengawasan kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang berkaitan serta kebijakan pemerintah daerah. “Dalam melaksanakan tugas, tentunya kami harus memahami betul tugas-tugas kami, dengan ikut orientasi ini, kami mengerti dengan kewenagan dan tanggung jawab kami kepada rakyat,” ujar Daniel. (rilis/sri)

Vonis Pidana Pemilu Ringan tak Beri Efek Jera

JAKARTA - Indonesian Legal Roundtable (ILR) menyoroti penegakan hukum pidana Pemilu 2019. Direktur ILR, Firmansyah Arifin menyebut sebagian besar kasus pidana Pemilu 2019 mendapat vonis ringan. Tercatat ada 348 kasus pidana Pemilu 2019 yang divonis di 160 pengadilan negeri dan 28 pengadilan tinggi. Namun terdapat 190 kasus pidana divonis ringan serta 170 kasus divonis dengan pidana bersyarat atau percobaan. “Trend vonis seperti itu, tentu sulit memberikan efek jera bagi para pelaku,” kata Firmansyah di Kantor ILR, Senin (7/10). Adapun jenis pelanggaran pidana Pemilu 2019 di antaranya politik uang, manipulasi suara, mencoblos lebih dari satu surat su-

ara, kepala desa tidak netral, kampanye di tempat ibadah, kampanye menggunakan fasilitas negara atau pendidikan dan ASN tidak netral. Pelanggaran yang paling banyak terjadi di sejumlah daerah adalah politik uang. “Aktor politik uang kebanyakan calon legislatif,” ucapnya. Daerah terbanyak terjadi kasus tindak pidana pemilu adalah Sulawesi Selatan. Kemudian disusul Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara dan Gorontalo. Daerah paling sedikit terjadi kasus pidana pemilu adalah Kalimantan Tengah. Firmansyah melanjutkan, dalam vonis kasus-kasus tindak pidana Pemilu 2019 terdapat disparitas atau perbedaan putusan dalam kasus

NK.M ,HS ,AKOL KIWEDOL

saM sabolG nagnadugreP

hauB rasaP gnoisA

Daniel Eka Perdana

gnatnauyuY i g o l oxe l f eR

yang sama. Misalnya kasus politik uang. Aktor politik uang ada yang divonis penjara 1 tahun 6 bulan dengan denda 6 juta, ada pula yang divonis penjara 1 bulan dengan denda 1 juta. “Putusan memang menjadi diskresi dari hakim, namun jika terjadi perbedaan dalam putusan akan menjadi problematika tersendiri dalam proses penegakan hukum pidana,” pungkasnya. Kendala Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya telah menerima 2.724 laporan dugaan pidana Pemilu 2019. 582 Kasus lanjut ke penyidikan, 132 berhenti di tahap penyidikan. Sementara ada 41 kasus berhenti di penuntutan dan 319 kasus sampai di putusan pengadilan negeri.

mukuH rotnaK srentraP & sirdnA

Menurut Rahmat, ada sejumlah regulasi yang menjadi problematika penegakkan hukum pidana Pemilu dalam gakkumdu. Pertama pelaporan ke Bawaslu menggunakan hari kerja dan jam kerja. Akibatnya pelaporan yang disampaikan tengah malam atau dini hari tidak dapat diterima. Selain itu, tidak adanya pengaturan ancaman pidana bagi seseorang yang menyuruh melakukan, misalnya mengisi formulir C6. Tidak ada juga upaya paksa dalam menghadirkan saksi. “Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Surat Pemberitahuan Hasil Penanganan

HS ,niffA

Laporan,” sambung dia. Tak hanya regulasi, SDM dan akses menjadi kendala penegakkan hukum pidana Pemilu di gakkumdu. Rahmat menyebut masih terdapat perbedaan persepsi dalam penafsiran unsur pidana Pemilu di lingkungan sentra gakkumdu. Di sisi lain, rendahnya jumlah personel gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan di daerah pemekaran yang belum terdapat Polres atau Kejaksaan Negeri di wilayah setempat. “Jumlah personel gakkumdu juga tidak sesuai dengan Perbawaslu nomor 31 tahun 2018,” jelasnya. (mr/sri)

kinkeT nosliWGolkar di Daerah Diminta

Hadapi Pilkada 2020 di Riau

Jalin Komunikasi Bawaslu Deadline Pemda Akhir eoH asakreP ordryH akgnaN draobayaJ okoT Oktober BerikangnitHibah tiF & sciluardPilkada yH )haysnaidrA(

JAKARTA - Hingga Senin (7/10), baru 163 daerah dari total 270 daerah yang menyetujui Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) untuk pendanaan Pilkada Serentak 2020. Untuk itu Pemda yang belum manandatangani NPHD diberi deadline atau batas waktu hingga akhir Oktober. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal mengadu ke Presiden Joko Widodo jika masih banyak pemerintah daerah yang belum menandatangani. “Bawaslu mencatat(Jika tidak dipenuhi) kami akan ke Kemendagri dan Presiden biar dana hibah dari pusat,” kata Anggota Bawaslu RI, Ahmad Bagja, Selasa (8/10). Bagja menyampaikan sebenarnya tak setuju dengan konsep NPHD. Sebab tak ada standar biaya yang jelas yang bisa diaju-

kan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam proses penganggaran. Selain itu, proses pembiayaan pilkada lewat NPHD sering bermasalah. Lantaran tidak semua pemda sigap melayani penganggaran. Karena itu, kata Bagja, Bawaslu mendorong perubahan konsep pembiayaan pilkada. Ia menyarankan pilkada didanai APBN. “Biar enggak menghambat nanti, tidak menghambat tahapan. Sekarang sudah mulai, tapi DPRD yang belum tanda tangan masih banyak,” ujar dia. Pilkada Serentak 2020 berpotensi menyedot keuangan negara lebih dari Rp10 triliun. Sebab berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), usulan anggaran saat ini sudah mencapai Rp10,9 triliun untuk

252 daerah. Saat ini dana pilkada hanya bersumber dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dana tersebut merupakan hasil perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, dan institusi keamanan di wilayah masing-masing. Tercatat ada 209 daerah yang sudah menandatangani NPHD bersama KPU. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan besaran NPHD untuk enam provinsi sebesar Rp918 miliar dan untuk kabupaten/kota lainnya Rp6,5 triliun. Sementara pemda yang telah menandatangani NPHD bersama Bawaslu baru 163 dari 270 daerah. NPHD untuk Bawaslu ditargetkan sekitar Rp4 triliun. (mr/sri)

L OTO B / D T R e i f f o K e t i h W k a w u L

& ardumaS anauB atpiC TP arethajeS rebmuS artiC TP

otnatsydpA/otrawnA/otnaigA/

PEKANBARU Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 9 daerah di Riau, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, Ardyadjuliandi Rachman meminta ketua-ketua Golkar di kabupaten/ kota yang mengikuti kontestasi pilkada untuk membangun komunikasi dengan siapapun, terutama dengan kader internal Golkar dan masyarakat. “Langkah ini diperlukan untuk melihat bagaimana sosok kepala daerah yang dibutuhkan masyarakat. Bisa kader atau tidak tergantung petunjuk DPP,” kata pria yang biasa disapa Andi Rachman itu, Selasa (8/10). Andi mengatakan, saat ini memang pihaknya belum mem-

itapajaG aratnuS .TP

buka pendaftaran penjaringan secara luas kepada kader dan calon eksternal. Anggota DPR RI ini mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari DPP dalam mempersiapkan pilkada. Termasuk membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon. “Kita berjalan terus, tapi kita masih menunggu petunjuk dari DPP dulu dalam pilkada ini. Apakah akan buka penjaringan atau tidak,” tukasnya. Untuk diketahui, pilkada 2020 akan diikuti oleh 9 kabupaten/kota di Riau. Yaitu Indragiri Hulu (Inhu), Pelalawan, Bengkalis, Kota Dumai, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu (Rohul), Rokan Hilir (Rohil), Siak dan Kuantan Singingi (Kuansing). (mr/sri)

Perempatfinal Korea Open 2019

AdvertoriAl

METRO RIAU RAbU, 9 oktober 2019

Pimpinan DPRD Riau Resmi Dilantik PEKANBARU - Empat pimpinan DPRD Provinsi Riau akhirnya resmi dilantik melalui rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Riau masa jabatan 2019-2024. Pelantikan pimpinan wakil rakyat ini dilaksanakan Senin (7/10). Empat pimpinan yang dilantik ini masing-masing dijabat oleh Indra Gunawan Eet (Golkar) sebagai Ketua DPRD Riau, dan Zukri Misran (PDIP), Asri Auzar (Demokrat) serta Hardianto (Gerindra) masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Riau. Usai dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Indra Gunawan Eet dalam sambutannya menegaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Termasuk membahas ranperda APBD 2020 yang batas akhirnya tinggal 1,5 bulan lagi. “Pembentukan alat kelengkapan dewan seperti badan anggaran (Banggar), badan musyawarah

(Banmus), badan kehormatan (BK), badan legislasi (Banleg) dan komisi akan digesa. Sebab, masih ada ranperda APBD 2020 yang telah menunggu. Sempitnya waktu yang tersisa akan kami gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini,” jelas politisi dari Bengkalis tersebut. Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi mengajak pimpinan DPRD Riau masa jabatan 2019-2024 bersinergi membangun Riau lima tahun ke depan. Menurut Gubernur, keberadaan pimpinan DPRD sangat penting dan strategis dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah. “Karena itu saya atas nama Pemprov Riau menyambut baik atas ditetapkannya pimpinan DPRD Riau,” kata mantan Bupati Siak tersebut. Menurut Syamsuar, pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara pemda dengan anggota DPRD melalui mekanisme konsultasi.

“Kami yakin tugas menjadi jembatan penghubung itu tidak sulit bagi pimpinan DPRD, karena Pemprov dan DPRD Riau memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Riau periode 20192024,” ujarnya. Menurutnya, cita-cita membawa dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur merupakan cita-cita mulia bersama sehingga memerlukan hubungan har-

PEKANBARU - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2020 menjadi agenda prioritas empat pimpinan DPRD Provinsi Riau. Tak terkecuali melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah 2019 yang sempat tertunda. Empat pimpinan yang baru saja dilantik tersebut yakni Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet dari Partai Golkar, Waki Ketua DPRD Riau, Asri Au-

zar dari Partai Demokrat, Zukri Misran dari PDI Perjuangan dan Hardianto dari Partai Gerindra. Menurut Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet menjelaskan, pihaknya akan fokus untuk menyelesaikan sejumlah agenda, mengingat keterbatasan waktu. “Ada beberapa tugas yang harus diselesaikan di waktu yang sempit, harus ada percepatan supaya hasilnya maksimal seperti

alat kelengkapan dewan,” ujarnya, Senin (7/10). Di antara agenda yang harus digesa pembahasannya itu yakni alat kelengkapan dewan, penyelesaian rancangan peraturan daerah 2019 dan pembahasan rancangan APBD Riau 2020. Indra berharap pihaknya mendapat dukungan dari semua pihak agar tugas dan tanggung jawab itu bisa dijalankan sebaikbaiknya. (Adv)

UnsUR pimpinan DPRD Provinsi Riau foto bersama usai rapat paripurna. (Adv)

EmPAT pimpinan DPRD Provinsi Riau dilantik dan diambil sumpah dan janjinya sebagai pimpinan dewan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (7/10). (Adv)

Fokus Tuntaskan Agenda Penting

monisasi dan sinergisitas dari anggota DPRD Riau, serta seluruh komponen masyarakat. “Sebagai institusi dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya senantiasa berdampingan dengan lembaga-lemba-

ga eksekutif. Karena itu kami menaruh harapan besar bahwa anggota DPRD provinsi Riau 2019 tersebut secara proporsional dan ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan daerah,”

harapnya. “Selain itu kami juga berharap membangun kemitraan yang positif kedua lembaga ini selama lima tahun ke depan agar terciptanya kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Riau,” katanya. (Adv)

EmPAT pimpinan DPRD Provinsi Riau mendapat ucapan selamat dari masyarakat. (Adv)

M e ngu ca p ka n S e lam at & S u ks e s

ATAS PELANTIKAN

PIMPINAN DPRD RIAU PERIODE 2019-2024

INDRA GUNAWAN EET Ketua DPRD Riau

ASRI AUZAR

Wakil Ketua DPRD Riau

ZUKRI MISRAN

Wakil Ketua DPRD Riau

HARDIANTO

Wakil Ketua DPRD Riau

Dilantik Oleh Kepala Pengadilan Tinggi Pekanbaru Di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Riau, Senin, 7 Oktober 2019

“Semoga Amanah dan Selalu Berjuang untuk Kepentingan Masyarakat”

Tetanda

Drs. Kaharudin, MPd Sekretaris DPRD Riau

Sambungan Bos

Hingga awal Oktober 2019, sudah puluhan saksi diperiksa. Sebanyak 11 di antaranya merupakan ahli lingkungan hingga pidana, 23 dari perusahaan dan 13 saksi dari masyarakat. Selama itu, penyidik sudah menyita beragam dokumen. Mulai dari NPWP, surat keputusan pemberian izin dari pemerintah daerah, rencana kerja lapangan, analisis dampak lingkungan hingga rencana pengelolaan dan perencanaan lingkungan hidup. Hasil gelar perkara, Polda Riau menduga perusahaan sengaja atau lalai sehingga terjadi kebakaran lahan cukup luas. Hal ini dilihat dari tidak memadainya sarana serta prasarana, dana memadai pemadam kebakaran dan SOP pemadaman. “Begitu juga dengan sumber daya manusia untuk mencegah Karhutla,” terang Andri. Menurut Andri, adanya titik api pada 23 Februari 2019 tidak dipadamkan secara maksimal. Akibatnya, api membakar cepat lahan berstruktur gambut hingga menyebar ke blok lainnya dan mencapai 155,2 hektare. Atas perbuatannya, baik EDH yang mewakili korporasi dan AOH sebagai tersangka perseorangan dari perusahaan dijerat dengan pasal berlapis. Penyidik memakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertama, jelas Andri, adalah Pasal 98 ayat 1 dengan ancaman penjara paling

singkat tiga tahun dan maksimal 10 tahun. Selanjutnya pidana denda paling ringan Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. “Kemudian Pasal 99 ayat 1. Penjara paling singkat satu tahun dan maksimal tiga tahun, serta denda Rp1 miliar hingga paling banyak Rp3 miliar,” terang Andri. Andri menjelaskan, adanya unsur sengaja dan kelalaian perusahaan terduga biang kabut asap itu. Di antaranya, penyidik menemukan kayu bekas tebangan dan terkesan dibiarkan berserakan di lokasi kebakaran. Dari sini, penyidik menduga adanya persiapan penanaman kebun sawit atau land clearing. Selanjutnya, titik api yang pertama kali muncul tidak ditanggulangi secara dini dan maksimal. “Perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana memadai pemadam kebakaran,” kata Andri. Berikutnya, sambung Andri, lahan terbakar ada di areal perusahaan, bukan di luar ataupun api dari lahan masyarakat. Di lokasi juga terdapat sekat kanal sebagai pembatas diduga untuk api. Selanjutnya, di areal terbakar juga ada pos sekuriti diduga sebagai pemantau api selama kebakaran terjadi. Penyelidik juga menemukan adanya stok bibit sawit diduga akan ditanam setelah lahan bersih usai dibakar. “Perusahaan juga tidak berpedoman pada dokumen analisis dampak lingkungan atau Amdal. Kemudian ada juga ahli menemukan tanaman sawit tidak tertanam

baik di lokasi,” terang Andri. Di beberapa titik kebakaran perusahaan itu, lanjut Andri, juga ditemukan indikasi tidak ada upaya pemadaman. Early warning kebakaran lahan tidak dilakukan secara benar dan personel pemadaman dari perusahaan juga tidak sebanding dengan luasan areal terbakar. “Kemudian akses jalan tidak memadai, peralatan pendukung kurang. Terakhir berdasarkan hasil uji laboratorium, telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan yang bisa berakibat pada flora dan fauna,” ulas Andri. AOH ditahan pada Senin malam, 7 Oktober 2019. Dia dihadirkan saat ekspos penanganan kasus, kemarin. Jalannya gontai. Tidak ada satu patah kata keluar dari mulutnya ketika ditanyai sejumlah wartawan. Dia hanya menundukkan kepala. Kuasa hukum AOH, Mahfuzat Zen menghormati proses hukum yang dilakukan Polda Riau. “Prinsipnya sebagai WNI, taat hukum,” katanya. Ia menjelaskan, dari proses penyelidikan dan penyidikan, tidak ada keterlibatan perusahaan secara langsung untuk melakukan pembakaran. Hanya saja, UU mengharuskan setiap pemilik konsesi menjaga areal dari kebakaran. “Kami dituduhkan kelalaian terhadap lahan yang diberikan izin, hingga terjadi kebakaran, tapi tidak ada keterlibatan kita (langsung membakar),” tuturnya. (lda)

dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap pegiat media sosial, Ninoy Karundeng. Relawan Jokowi itu mendapat perlakuan kekerasan saat demonstrasi berujung kerusuhan beberapa waktu lalu di Jakarta. Penetapan tersangka dilakukan setelah Bernard diperiksa sejak Senin (7/10). “(Bernard Abdul Jabar) sudah tersangka,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono, Selasa (8/10). Polisi menduga Bernard ikut melakukan intimidasi terhadap Ninoy. “(Dugaan) ikut intimidasi,” kata Argo seperti dilansir cnnindonesia.com. Namun, Argo masih belum menjelaskan secara detail perihal dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Bernard. Namun, Argo mengklaim pihaknya memiliki sejumlah barang bukti sebelum menetapkan Bernard sebagai tersangka. Barang bukti itu antara lain berupa barang-barang milik Ninoy seperti laptop, flashdisk, sim card, dan sebagainya. Selain itu, polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV Masjid Al-Falah, Pejompongan, Jakarta tempat Ninoy diduga disekap dan dianiaya. Rekaman CCTV itu juga menjadi salah bukti dalam kasus itu. “Iya (rekaman CCTV diamankan),” ucap Argo. Menurut Argo, Bernard ditahan selama 20 hari ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Bernard, polisi juga menahan tersangka bernama Fery yang juga diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Diketahui, sejauh ini polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus ini. Para tersangka itu dijerat Pasal 170 KUHP dan Pasal 335 KUHP. Argo menyebut tiga dari 13 tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Ada tiga orang yang kita kenakan juga UU ITE,” katanya. Argo menuturkan, ketiga tersangka itu juga dijerat UU ITE lantaran turut merekam dan menyebarkan video penganiayaan yang diduga dialami Ninoy. Namun, Argo tak merinci identitas ketiga tersangka itu. Ia hanya menyebut bahwa ketiga tersangka itu adalah seorang perempuan. “Tiga tersangka perem-

puan,” ujarnya. Penyidik Polda Metro Jaya juga bakal memanggil Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman pada Rabu (9/10) ini. Dalam kasus tersebut, Munarman diketahui meminta rekaman CCTV Masjid Al-Falah, Pejompongan, Jakarta tempat Ninoy diduga disekap dan dianiaya. Tak hanya itu, Munarman juga diduga menyuruh salah satu tersangka untuk menghapus rekaman CCTV itu. “Ya, nanti Pak Munarman akan dimintai keterangan,” kata Argo. Sebelumnya, Munarman mengakui dirinya sempat meminta rekaman CCTV Masjid Al-Falah. Ia meminta rekaman CCTV kepada anggota dewan keluarga Masjid Al-Falah. “Yang saya minta rekaman CCTV masjid,” tutur Munarman, Senin (7/10). Munarman mengklaim kala itu meminta rekaman CCTV masjid per 30 September 2019 lantaran ingin mengetahui situasi dan kondisi. Akan tetapi, ia membantah telah memerintahkan anggota DKM Masjid Al-Falah untuk menghapus rekaman CCTV tersebut. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis menilai penetapan tersangka Sekjen PA 212 Bernard Abdul Jabbar terlalu prematur. “Prematur penyidik bila sudah menetapkan tersangka terhadap Bernard,” katanya, kemarin. Menurutnya, polisi tidak memiliki alat bukti yang cukup dalam menetapkan Bernard sebagai tersangka. Ia menganggap keterangan saksi pelapor, dalam hal ini Ninoy, mestinya tak bisa serta merta dijadikan alat bukti. “Seseorang pasti trauma karena syok bila baru saja dihakimi massa. Tidak mungkin bisa kenali orang-orang di sekelilingnya,” tuturnya. Damai mengatakan, jika penyidik tak mempunyai dua alat bukti yang cukup, maka penetapan Bernard sebagai tersangka adalah tindakan terburu-buru. Anggota Tim Hukum FPI, Azis Yanuar mempertanyakan tindakan polisi menjadikan Bernard sebagai tersangka. Aziz mengatakan, Bernard justru membantu Ninoy saat berada di Masjid Al-Falah. Menurutnya saat berada di masjid tersebut, Bernard mendengar ada keributan karena diduga ada penyusup yang

kemudian dihakimi massa. “Spontan Ustaz Bernard menyelamatkan dan melindungi ‘penyusup’ Ninoy dari amukan massa, bahkan menasehati jangan keluar dulu karena bahaya di luar massa masih marah,” ujar Azis. Ia menjelaskan, keberadaan Bernard di lokasi itu setelah mendengar banyak korban mahasiswa dan pelajar yang dibawa ke Masjid Al-Falah. Kala itu, Bernard bersama istrinya tengah mencari keberadaan anaknya yang diketahui juga ikut aksi demo di kawasan Senayan. “Ustaz Bernard dan istrinya menuju Masjid AlFalah karena di mobil ada P3K seperti perban, betadine, oksigen, dan lainlain,” ucap Azis. Ia menyebut setelah diamankan Bernard, Ninoy sempat menyampaikan terima kasihnya. “Bahkan cium tangan sama Ustaz Bernard, setelah itu Ninoy diajak duduk dan istirahat dan aman,” ujar Aziz. Ninoy diduga dianiaya sejumlah orang di kawasan Pejompongan saat terjadi demonstrasi pada 30 September 2019. Ia melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Metro Jaya setelah diizinkan pulang oleh para pelaku. Menurut kesaksian seorang relawan Jokowi, Jack Boyd Lapian, penganiayaan terhadap Ninoy dilakukan di Masjid Al-Falah. Ninoy diinterogasi, dipukuli, dan diancam akan dibunuh di dalam masjid tersebut oleh sejumlah oknum. Jack mengatakan, ancaman pembunuhan itu datang dari seorang yang disebut dengan panggilan ‘habib’ yang mendatangi masjid tersebut. Salah seorang sempat memeriksa telepon seluler Ninoy yang saat itu akun Facebook-nya sedang terbuka. Orang itu serta merta meneriaki Ninoy sebagai penyusup, intelijen, musuh, dan polisi. “Dia dipukuli beramai-ramai dan ditarik ke dalam Masjid AlFalah,” kata Jack, Minggu (6/10). Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin meminta pihak Ninoy mengklarifikasi pernyataan tentang sosok habib dalam kasus ini. “Ninoy harus jelaskan siapa yang dimaksud dengan ‘habib’, harus jelas,” katanya. Novel menyebut jika sosok ‘habib’ yang dis-

Sekjen

METRO RIAU RABU, 9 OKTOBER 2019

BUPATI LAMPUNG UTARA DITAHAN KPK - Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol saat akan meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (8/10) dinihari. Agung Ilmu Mangkunegara ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK karena diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Lampung Utara. (detikcom)

KLHK:

(FGD) Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI di Jakarta, Selasa (8/10). Ruandha menuturkan, dalam proses penanggulangan bencana Karhutla, pemerintah merogoh biaya pemadaman sekitar Rp1 triliun. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejak Januari-Agustus 2019 setidaknya 328.722 hektare yang terdampak Karhutla. Terbanyak adalah di Kalimantan Selatan yaitu 19.490 ha, disusul Kalimantan Tengah 44.769 ha. Kemudian Kalimantan Barat 25.900 ha, Riau 49.266 ha, Jambi 11.022 ha, dan Sumatera Selatan 11.826 ha. “Dari total luas lahan yang terbakar itu, 100 ribu ha ada di Nusa Tenggara Timur,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo, Senin (7/10). Sementara itu, Deputi II BNPB, Lilik Kurniawan menuturkan, negara tak

hanya merugi dari sisi materi dan hubungan bilateral dengan negara tetangga akibat bencana Karhutla. Dalam jangka panjang, negara kehilangan warisan untuk lahan dan hutan untuk generasi mendatang karena lahan gambut yang sifatnya subur menjadi rusak. “Hutan kita, warisan ke generasi mendatang hilang. Gambut yang menjadi komoditas kita rusak. Hal ini bisa kita reduksi kalau kita cegah,” ujar Lilik seperti dilansir detikcom. Menurutnya, kunci pencegahan terletak pada sinergi pihak-pihak terkait untuk menyadari bahaya Karhutla. Lilik menuturkan, perlu ada pertimbangan terkait alih fungsi lahan untuk kebun sawit. “Kunci mengatasi Karhutla ada di pencegahan. Harus ada rumus pencegahan, apalagi kalau kemudian hutan harus berganti lahan sawit. Harus ada prediksi

apakah sawit akan jadi komoditas terus atau bisa diganti dimanfaatkan untuk lainnya?” tutur Lilik. Di tempat terpisah, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mencegah Karhutla ke depannya. Menurutnya, selama ini penanggulangan Karhutla dirasa belum optimal. Kurang optimal itu, kata Doni, disebabkan masih mengandalkan penanggulangan saat sudah terjadi kebakaran, bukan pencegahan. “Kita akan bentuk tim Pokja bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri kemudian juga para akademisi, dunia usaha termasuk juga teman-teman di daerah dan juga teman-teman media,” ungkapnya seperti dikutip dari liputan6.com. Langkah itu, kata Doni,

juga sejalan dengan apa yang selama ini ditekankan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi, menurut Doni, selama ini dalam pelbagai kesempatan kerap menekankan pentingnya pencegahan. “Presiden dalam berbagai macam kesempatan pencegahan harus menjadi prioritas pencegahan harus dilakukan seoptimal mungkin. Karena pencegahan lebih baik dari penanggulangan,” ujar Doni. Doni juga mengungkapkan, tugas Pokja ke depannya ialah guna memberikan masukkan kepada BNPB untuk melakukan pencegahan. Ia mengharapkan, hasil dari Pokja itu akan memberikan masukan yang optimal bagi pencegahan Karhutla di kemudian hari. “Dan juga sebagai bahan mungkin dalam memperbaiki dan menyempurnakan beberapa peraturan yang ada,” katanya. (mr/fjr)

Ramadhana menilai sepanjang lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berbagai pelemahan terhadap KPK telah terjadi. Antara lain penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, pemilihan pimpinan KPK yang dinilai sarat akan persoalan, serta pembahasan serta pengesahan UU KPK. “Tentunya ini akan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama ini, bukan tidak mungkin anggapan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi akan disematkan pada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” ucap Ramadhana seperti dilansir Antara. Konsekuensi keempat adalah Jokowi dapat dianggap ingkar janji pada NawaCita. Ramadhana mengatakan, pada poin keempat NawaCita jelas disebutkan Jokowi-JK menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. “Publik dengan mudah menganggap bahwa NawaCita ini hanya ilusi belaka saja jika presiden tidak segera bertindak untuk menyelamatkan KPK,” ucap Ramadhana. Kelima, ICW berpandangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dikhawatirkan bisa menurun drastis bila revisi UU KPK benar-benar disahkan. ICW mencatat IPK Indonesia berada pada peringkat 89 dari total 180 negara dengan skor 38. Setelah dua tahun sebelumnya IPK Indonesia stagnan di angka 37. Salah satu penilaian dalam menentukan IPK adalah sektor penegakan hukum. “Bagaimana mungkin IPK Indonesia akan meningkat jika sektor penegakan hukum, khususnya tindak pidana, yang selama ini ditangani oleh KPK justru bermasalah dikarenakan UU-nya telah dilakukan perubahan,” ucapnya.

Konsekuensi keenam adalah terhambatnya iklim investasi. Ramadhana mengatakan, hal utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adakah kepastian hukum. Menurutnya, jika KPK dilemahkan secara sistematis, sulit bagi Indonesia untuk bisa memastikan para investor tertarik menanamkan modalnya, di tengah masih maraknya praktik korupsi. Ketujuh, Jokowi akan dinilai mengabaikan amanat reformasi 1998, tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana termaktub dalam TAP MPR Nomor XI/ MPR/1998 pasal 3 ayat (3). “Menjadi mustahil mewujudkan hal tersebut jika kondisi saat ini menggambarkan adanya grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga antikorupsi Indonesia melalui revisi UU KPK,” katanya. Konsekuensi kedelapan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah, terutama mengenai penguatan KPK dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. “Kondisi saat ini justru terbalik, narasi penguatan yang selama ini didengungkan presiden seakan luput dari kebijakan pemerintah,” ucap Ramadhana. Kesembilan, citra Indonesia akan buruk di dunia internasional karena Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) telah mengeluarkan sikap terkait dengan pelemahan KPK. Lembaga ini menilai bahwa revisi UU KPK akan mengancam prinsip independensi KPK dan bertolak belakang dengan mandat dalam pasal 6 jo pasal 36 UNCAC. Pasal itu menyebutkan bahwa mengharuskan setiap negara untuk memastikan keberadaan badan antikorupsi yang khusus dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang harus diberikan independensi

yang diperlukan serta mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh dari hal-hal yang tidak semestinya. Selain itu, kata Ramadhana, KPK dikenal memiliki reputasi baik di tingkat internasional, antara lain mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award oleh pemerintah Filipina karena dinilai sebagai lembaga independen dan berhasil melakukan upaya pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. “Atas dasar itu kebijakan pemerintah yang membiarkan pelemahan terhadap KPK dapat dipastikan akan mendapat kecaman dari negara lain yang juga mempunyai konsentrasi sama pada isu antikorupsi,” kata Ramadhana. Konsekuensi kesepuluh adalah pencapaian program pemerintah akan terhambat. Ramadhana mengatakan, pada dasarnya kejahatan korupsi menyasar berbagai sektor strategis di Indonesia, mulai dari pangan, infrastruktur, energi dan sumber daya alam, pendidikan, pajak, dan lainnya. Dengan kondisi seperti ini, kata Ramadhana, pemerintah seharusnya memikirkan tentang penguatan KPK, agar setiap penyelenggaraan program tersebut dapat diikuti dengan penindakan jika ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan dana dan akhirnya menghambat berbagai capaian penting. “Namun, kondisi saat ini justru bertolak belakang, KPK secara institusi dan kewenangan terlihat sedang dilemahkan oleh DPR dan pemerintah,” pungkas Ramadhana. Secara terpisah, Wapres JK menanggapi usulan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. JK menuturkan, warga yang keberatan dengan UU KPK yang baru disahkan DPR bisa mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). “(Perppu KPK) didiskusikan, didebatkan, cukupkan dengan debat-de-

bat per hari itu. Tapi saya kira sangat penting itu jalan terakhir ya. Masih ada jalan yang konstitusional, yaitu judicial review di MK,” kata JK, kemarin. Terkait izin penyadapan ke Dewan Pengawas, JK mengatakan, KPK nantinya hanya diminta untuk melapor setiap minggunya. “Ya nanti ada dikelola dengan baik nanti. Bahwa dulu yang didiskusikan adalah katakanlah pos audit. Bukan izin. Tapi laporan tiap minggu siapa. Ada kecepatan, tapi ada juga kontrol,” tutur JK seperti dilansir detikcom. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan mempertimbangkan mengeluarkan Perppu KPK menyusul derasnya penolakan revisi UU KPK. “Berkaitan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan, banyak sekali masukan pada kami utamanya masukan itu berupa penerbitan Perppu. Akan segera kami hitung, kalkulasi, dan nanti dan setelah kami putuskan akan kami sampaikan kepada para senior yang hadir,” katanya seusai pertemuan dengan para tokoh nasional pada Kamis (26/9). Jokowi sendiri sebelumnya menolak penerbitan Perppu. Pemerintah berpendapat penerbitan Perppu KPK tak bisa dilakukan karena tak ada kekosongan hukum dan kegentingan yang memaksa. Jika tak setuju dengan hasil revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR, masyarakat bisa mengajukan judicial review ke MK. Jokowi menyatakan menyetujui pembahasan revisi UU KPK lantaran umur regulasi tersebut sudah 17 tahun. Maka perlu ada penyempurnaan UU KPK agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif. Sejak awal pembahasan revisi UU KPK menuai kontroversi dan ditentang oleh para pegiat antikorupsi. Mereka beralasan sejumlah pasal akan melemahkan lembaga KPK. (mr/fjr)

ampaikan tersebut adalah fiktif atau mengada-ada, maka pihaknya bakal membuat laporan balik ke polisi. “Saya akan laporkan balik, karena ada media telah

jelas menyebut nama saya dan jelas merugikan nama baik saya yang saya juga sebagai penegak hukum atau pengacara sangat mengancam reputasi saya di mata

masyarakat,” tuturnya. Tak hanya itu, Novel juga meminta Ninoy mengklarifilasi perihal aksi dugaan penculikan. Ia menilai pernyataan tersebut merupa-

kan bentuk penyesatan opini. “Bahasa penculikan framing untuk penyesatan opini, karena vonis nanti hakim yang tentukan di sidang,” ucap Novel. (mr/fjr)

ICW

derap nusantara

METRO RIAU

RAbU, 9 okTobeR 2019

Kebakaran Lahan Pekanbaru Hanguskan Kebun Nanas PEKANBARU - Kebakaran lahan gambut di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau merambat hingga ke kebun nanas milik warga setempat dan menyebabkan tanaman dan juga hewan lainnya mati. Kebakaran lahan gambut di Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki mulai terlihat mencapai kebun nanas sejak Senin (7/10) sore dan hingga Selasa (8/10) masih belum bisa dipadamkan secara menyeluruh. Di lokasi tersebut juga ditemukan sedikitnya tiga bangkai ular yang mati terpanggang akibat panasnya kebakaran lahan gambut. Petugas pemadam kebakaran gabungan dari Satgas Karhutla Riau terus berupa melakukan pemadaman, namun belum mendapatkan hasil maksimal karena cuaca panas dan semak

belukar di daerah tersebut sangat kering karena lama tidak turun hujan. Luas kebakaran di lahan tersebut diperkirakan sekitar satu hektare, dan kini sudah disegel oleh kepolisian setempat. Menurut keterangan warga, kebakaran lahan diduga dipicu oleh penjaga kebun nanas yang membakar semak, namun api terus menyebar di lahan gambut hingga membakar kebun nanasnya sendiri. "Pelakunya sudah diamankan polisi Senin malam," kata seorang warga, Ferdi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru pada Selasa (8/10) pagi satelit Terra Aqua mendeteksi ada 12 titik panas di Riau yang

Seekor ular ditemukan mati di area perkebunan nanas milik warga yang terbakar akibat kebakaran lahan gambut yang meluas di Pekanbaru, Riau, Senin (7/10). (Ant)

menjadi indikasi awal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Titik panas paling banyak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sebanyak sembilan titik, kemudian di Kampar, Bengkalis dan Kuansing masing-masing ada satu titik panas. Dari jumlah tersebut ada delapan yang dipastikan titik api karhutla. Lokasinya di Inhu paling banyak, yakni enam titik. Selain itu ada juga di Bengkalis dan Kampar masing-masing satu titik. Sementara itu, berdasarkan data pemadam kebakaran Manggala Agni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran lahan gambut di Kampar diperkirakan mencapai empat hektare. Lokasi tepatnya di Jalan Hara-

pan Raya Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. Vegetasi yang terbakar berupa semak belukar, kelapa sawit, nanas dan pakis yang merupakan milik warga. Manggala Agni menemukan indikasi kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan. Teknis pemadaman menggunakan satu unit mesin mini strike untuk penyuplai air ke Bak Penampung dan satu unit mesin induk Max3 sebagai Pompa Utama dengan dua jalur pemadaman. Sumber air untuk pemadaman sangat terbatas karena, kanal-kanal yang ada di sekitar titik api telah kering. Pemadaman juga dibantu oleh satu unit heli "Water Bombing" dari Satgas Udara Karhutla Riau. Sampai kini kebakaran di Kampar belum padam total. (Ant)

Menteri Yohana Dorong DPR Sahkan RUU PkS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Susana Yembise. (Ant) BINTAN - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise terus mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-Undang. Menurut Yohana, sampai saat ini RUU PKS itu belum disetujui oleh DPR. Selain itu, belum ada pembahasan secara khusus antara pemerintah dengan DPR mengenai RUU tersebut. "Tapi kami sudah dapat informasi, bahwa RUU itu akan dibahas pada periode berikut ini atau anggota DPR yang baru," ujar Yohana saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (8/10). Yohana mengemukakan, UndangUndang PKS bertujuan untuk menekan tindak kekerasan seksual di Indonesia, khususnya yang dialami perempuan dan

anak-anak. Dikatakannya, berdasarkan survei bersama Badan Pusat Statistik (BPS), satu dari tiga perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, salah satunya kekerasan seksual. Kemudian, satu dari tujuh anak baik laki-laki maupun perempuan telah mengalami kekerasan baik seksual, fisik, fsikis dan penelantaran anak. "Oleh karena itu, dengan adanya UU PKS ini, ke depan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia," imbuhnya. Disinggung mengenai angka kasus kekerasan seksual secara nasional. Yohana mengaku pihaknya masih melakukan pendataan. Kendati demikian, ia menegaskan kasus kekerasan seksual terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. (Ant)

kPk Sita Uang Rp600 Juta Terkait oTT bupati Lampung Utara

Juru Bicara KPK RI, Febri Diansyah. (Ant) JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyita barang bukti uang sekitar Rp600 juta terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara pada Minggu (6/10) malam. "Total uang yang diamankan sekitar Rp600 juta. Diduga terkait dengan proyek di Pemkab Lampung Utara," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (7/10). Sampai Senin (7/10) pagi, lanjut Febri, total yang ditangkap tim KPK berjumlah tujuh orang. "Ada tambahan pejabat pemkab setingkat kepala seksi dan swasta," ucap Febri. Sebelumnya, KPK menangkap em-

pat orang dari Minggu (6/10) sore sampai malam terdiri dari unsur bupati, dua kepala dinas, dan satu orang perantara. Febri mengatakan tujuh orang yang ditangkap tersebut langsung dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. "Tadi telah sampai di pelabuhan (Bakauheni). Berikutnya dilakukan perjalanan menyeberangi Selat Sunda dan dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk proses lebih lanjut," ungkap Febri. Sebagaimana hukum acara yang berlaku, dalam waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum, perkara, dan orang-orang yang ditangkap tersebut. "Info lebih lanjut akan kami sampaikan melalui konferensi pers malam ini," kata dia. (Ant)

JAKARTA - Pemerintah Jerman akan menghibahkan dana sebesar Rp180 miliar untuk membiayai proyek percontohan (pilot project) untuk penanganan abrasi pulau-pulau di pesisir pantai Provinsi Riau. "Ada dana 'grant' (hibah) sekitar Rp180 miliar akan digunakan untuk 'pilot project' di satu kawasan untuk penyelamatan dengan berbagai jarak intervensi," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil di Kemenko Maritim Jakarta, Jumat (4/10). Menurut Sofyan, intervensi penanganan yang dilakukan nantinya akan mirip seperti yang dilakukan pemerintah dalam penangan-

an sampah Sungai Citarum. Pasalnya, penangangan sampah di sungai tersebut mencapai kemajuan pesat di mana dalam dua tahun sudah terlihat perubahan besar. Rapat koordinasi yang digelar Jumat (4/10) membahas hasil studi yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan rekomendasi aksi. "Kemudian tadi sudah diperintahkan Pak Menko (Luhut Pandjaitan) supaya dibikin organisasinya. Pada 1 November Pak Menko harap organisasi sudah selesai," katanya. Sofyan menuturkan realisasi proyek percontohan penanganan abrasi di Riau itu sudah bisa dilakukan awal tahun 2020 mendatang.

OMSP TNI untuk Rakyat Selain memiliki tugas pokok melindungi kedaulatan dan keutuhan negara melalui Operasi Militer Perang (OMP), TNI juga memiliki tugas lain yaitu Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Apa saja OMSP yang telah dilakukan TNI untuk rakyat? (Ant)

Jerman Hibahkan Rp180 Miliar Tangani Abrasi Riau

Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, Riau, salah satu pulau terluar yang mengalami abrasi parah, yang dapat mengancam perubahan batas negara. (Ant)

Ia menegaskan yang terpenting dalam upaya penanganan abrasi di Riau adalah respon cepat pemerintah untuk segera memulai upaya penyelamatan. Sofyan menambahkan pihaknya memberi dukungan dengan memastikan tidak adanya permasalahan soal tanah nantinya saat proyek digarap. "Yang paling penting adalah 'think big, start small, move fast', berpikir besar, mulai yang kecil, bergerak cepat," tuturnya. Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni lalu telah menggelar rapat koordinasi terkait masalah abrasi di Riau. Dalam rakor tersebut, pemerintah melalui Badan Pengkaji-

an dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama sejumlah universitas seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Gajah Mada (UGM) akan menggelar studi mendalam mengenai abrasi di pulau-pulau yang mengalami abrasi parah. Empat pulau di Riau mengalami abrasi parah yakni di Pulau Bengkalis, Pulau Batu Mandi (Rokan Hilir), Pulau Rupat, Bengkalis dan Pulau Rangsang. Abrasi di keempat pulau terluar itu telah mengakibatkan hilangnya sebagian daratan sehingga mengancam perubahan batas negara. Keempat pulau itu berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. (Ant)

OTONOMI

METRO RIAU RABU, 9 OKTOBER 2019

xxxx

Menggali Potensi Memacu Prestasi

Wagubri Sidak ke Kantor Inspektorat, 17 ASN Bolos Kerja PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Inspektorat Riau, Selasa (8/10). Dari sidaknya ini, Wagubri mendapati 17 pegawai bolos kerja. Kedatangan mantan Danrem Wirabima 031/Wirabima sontak membuat kaget pegawai. Mereka tidak menyangka jika pagi itu kantornya bakal didatangi Wagubri. Kedatangan Wagubrfi untuk mengecek tingkat kehadiran pegawai di lingkungan kantor Inspektorat Riau. Meski ini bukan yang pertama kalinya Wagubri melakukan Sidak ke kantor ini, namun lagi-lagi Wagubri masih menemukan sejumlah pegawai di Kantor Inspektorat ini yang tidak masuk kerja tanpa ada keterangan alias bolos kerja. “Ini kedua kalinya saya

melakukan sidak di sini (Kantor Inspektorat), masih ada saja yang bolos kerja. Seharusnya, yang pernah saya sampaikan di sini dahulu menjadi catatan ASN dan THL (Tenaga Harian Lepas),” kata Edy Natar. Sama dengan sidak sebelumnya, saat Sidak kali ini, Edy kembali mendapati sejumlah pegawai yang bolos kerja. Setidaknya ada 17 orang yang bolos kerja. Kemudian 2 pegawai izin dan 1 orang sakit dan 4 orang terlambat masuk kantor. “Saat Sidak tadi ada 17 pegawai yang bolos kerja. Saya minta kepala OPD

untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang bolos kerja itu,” katanya. Edy Nasution kembali mengingatkan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Riau untuk bekerja penuh dengan tanggungjawab dan kedisiplinan. Karena yang dijalankan setiap harinya merupakan aturan dan kewajiban. “Saya hanya menerapkan aturan yang sudah ada. Jadi patuhilah dan jalankan dengan rasa tanggungjawab aturan yang ada,” tegasnya. Sebelumnya, saat Wagubri melakukan Sidak di kantor Inspektorat Riau tanggal 28 Maret 2019 lalu ditemukan ada 89 orang yang tidak hadir tanpa alasan. Potong Insentif WEdy Natar Nasution mengakui masih ada sejum-

lah pegawai di lingkungan Pemprov Riau yang memiliki kesadaran rendah dalam melaksanakan tugas dan kedisiplinannya. Sebab beberapa kali melakukan Sidak kehadiran ASN dilingkungan Pemprov Riau masih banyak ditemukan pegawai yang melanggar disiplin. “Iya, saya melihat memang masih ada berapa ASN yang kesadarannya belum sepenuhnya memahami terhadap tugas dan tang-

gungjawabnya,” kata Edy. “Harusnya ini menjadi koreksi bagi mereka masingmasing, karena ketika awal saya masuk dan saya terapkan kedisiplinan terhadap ASN di lingkungan Pemprov Riau harus menjadi perhatian bersama. Termasuk kepala OPD. Meskipun faktanya, saya saat memimpin apel, selalu saja ada pegawai yang menumpuk di luar pagar,” imbuhnya. Masih banyaknya ASN

yang melanggar disiplin dan bolos kerja, Edy meminta kepada kepala OPD agar bisa melakukan pengawasan dan memberikan saksi kepada pegawai di lingkungannya masing-masing. “Saya sudah sampaikan kepada BKD agar menyampaikan kepada masing-masing kepala OPD yang pegawainya tidak bisa diatur, dipotong saja insentifnya. Jadi jangan hanya wacana saja,” ujarnya.

Edy menegaskan, kewenangan memberikan saksi kepada pegawainya yang bolos kerja merupakan kewenangan pimpinan OPD masing-masing. “Kalau kepala OPD-nya punya integritas, dia pasti akan lakukan. Tapi kalau tidak mau memberikan saksi kepada bawahanya, pertanyaan besarnya, ini kenapa. Karena seorang pemimpin itu harus berani mengoreksi anak buahnya,” sebutnya. (mr/sri)

Massa AMRB Geruduk Kantor Gubri

PEKANBARU - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Riau Bersatu (AMRB) melakukan aksi unjuk rasa di samping kantor Gubernur Riau, Selasa (8/10). Keberadaan massa ini terkait permasalahan Pupuk Bersubsidi. Dalam orasinya, massa AMRB menuntut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau mencabut izin distributor Cv Kuala Raja terkait pupuk bersubsidi dan diduga merugikan keuangan negara dan masyarakat Riau. Koordinator Lapangan (Korlap), Rian dalam orasinya menyebutkan kedatangan mereka sebagai amanah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Maka dari itu kami dari AMRB turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami terkait permasalahan yang terjadi di Riau,” katanya berapi-api. Rian mengatakan, ulah segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab yang ingin meraup keuntungan untuk memperkaya diri sendiri jelas merugikan masyarakat dan negara oleh. “Maka dari itu, kami menuntut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau untuk membentuk tim infestigasi terhadap Cv Kuala Raja karena adanya dugaan indikasi penyalahgunaan pupuk bersubsidi pemerintah secara non prosedural,” ungkap Rian. Pihaknya juga meminta Disperindag Riau melakukan penyelidikan terkait dugaan praktek monopoli dan melakukan pembodo-

han terhadap masyarakat terkait proses dan akses penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah. Seterusnya meminta Disperindag Riau mendesak pihak-pihak terkait mencabut izin serta menindak tegas CV Kuala Raja karena telah mereugikan keuangan negara. Menyangkut hal tersebut, Kepala Disperindag Riau, Asrizal yang menemui massa mengatakan bahwa ini akan mengklarifikasi langsung ke lapangan. “Kami akan turun langsung ke lapangan. Jika dugaan ini memang benar, maka pasti akan kami tindak yang tegas terhadap CV Kuala Raja. Kita juga akan mendukung ketahanan pangan dan akan meningkatkannya demi sejahteraan masyaraka Riau,” pungkasnya. (rvo)

GUBeRNUR Riau, H Syamsuar menerima penghargaan Provinsi Terinovatif 2019 dari Mendagri RI, Tjahjo Kumolo, Senin (7/10) di Hotel Borobudur Jakarta. Provinsi Riau menempati peringkat kelima dalam penerimaan supremasi ini. (hmspemprov)

47 Unit Mobdin Pemprov Riau segera Dilelang PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah melakukan pendataan kendaraan dinas yang saat ini masih terparkir di halaman belakang rumah dinas Gubernur Riau. 47 unit mobil dinas (mobdin) segera dilelang. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, didapati ada puluhan kendaraan dinas milik Pemprov Riau tidak layak operasi. Kendaraan dinas itu berupa mobil. “Memang waktu pakainya sudah 10 tahun. Mobil-mobil itu sudah bisa dilelang,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Selasa (8/10). Syahdial menambahkan kendaraan itu berada di halaman rumah dinas Gu-

bernur Riau Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Setakat ini pihaknya tengah mengurus administrasi kendaraan dinas tersebut. Adapun total jumlah kendaraan yang akan dilelang sebanyak 47 unit. Lelang mobil dinas ini dilakukan karena akan membutuhkan biaya tinggi untuk perawatan jika tetap digunakan untuk kegiatan operasional kedinasan. Penyortiran ini dilakukan awalnya untuk melihat sejauh mana tingkat kelayakan kendaraa tersebut untuk menunjang kebutuhan kerja dinas. Kemudian untuk kendaraan yang tidak layak lagi, sebut Syahrial, maka pihaknya akan melakukan lelang. “Mobil yang dilelang juga harus sesuai syarat dan masa penggunaannya.

Misalnya usia penggunaan mobil sudah 10 tahun dan lainnya,” ujarnya. Ditanya kapan proses lelang dilakukan, Syahrial mengatakan saat ini dalam proses karena untuk lelang barang milik negara tidak bisa sembarangan dan harus melalui prosedur. “Harus diakui dulu bahwa kendaraan itu tidak layak pakai dan kondisinya rusak. Tapi yang penting harus diselesaikan dulu kebutuhan yang ada,” tegasnya. Ratusan mobil dinas milik Pemprov Riau yang dikandangkan di halaman belakang rumah dinas Kantor Gubernur Riau hingga saat ini belum didistribusikan ke OPD yang membutuhkan. Ratusan mobil dinas dengan berbagai merek, jenis dan warna tersebut

dibiarkan berhujan panas di lapangan terbuka. Ratusan mobil dinas ini dikandangkan di halaman belakang rumah dinas Gubernur Riau sejak Idul Fitri lalu. Syahrial Abdi mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pendataan OPD mana yang paling membutuhkan kendaraan dinas. Setelah itu barulah mobil dinas ini diberikan kepada OPD yang membutuhkan. Meskipun sejauh ini diakui Syahrial banyak Organiasi dan lembaga yang menginginkan hibah dan pinjam pakai dari kendaraan dinas tersebut. “Yang minta hibah dan pinjam pakai banyak. Tapi kita prioritaskan operasional OPD kita dulu,” katanya. (mr/sri)

PEKANBARU

METRO RIAU

RAbU, 9 oKtoBeR 2019

n Dugaan Kredit Fiktif Rp 7,2 Miliar

Jaksa Periksa Tiga Karyawan BRI Ujung Batu

PEKANBARU - Jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali memeriksa tiga karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Selasa (8/10). Mereka jadi saksi perkara dugaan kredit fiktif Rp 7,2 miliar di bank plat merah itu. “Tiga saksi diperiksa. Seorang teller, dan dua orang mantan teller,” ujar Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan. Ketiga saksi adalah Jefrizon selalu teller BRI, Ressy dan Rissa selaku mantan teler BRI Ujung Batu. Mereka diperiksa di ruangan penyidik Pidsus Kejati Riau, eks International Creative School, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru. Ketiga saksi tersebut te-

lah datang ke Kejati Riau pada pukul 09.30 WIB. “Sekarang masih menjalani pemeriksaan,” tutur Muspidauan. Keterangan ketiga saksi diperlukan karena dinilai mengetahui prosedur pemberian kredit sebesar Rp7,2 miliar kepada belasan nasabah. Keterangan saksi akan didalami lagi untuk mengetahui pihak yang paling bertanggung jawab. ‘Setelah semua keterangan ter-

Muspidauan kumpul akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka,” kata Muspidauan. Pengusutan perkara berdasarkan laporan manajemen BRI ke Kejati Riau beberapa waktu dan didu-

ga ada keterlibatan pihak internal BRI. Atas laporan itu, Kejati Riau menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid). Setelah meminta keterangan sejumlah pihak terkait, perkara kredit fiktif ditingkatkan ke penyidikan pada 2 September 2019. Pemanggilan para saksi telah dilakukan sejak pekan lalu. Dalam perkara ini telah dimintai keterangan mantan Kepala Cabang (Kacab) BRI Ujung Batu, Rusdi, dan sejumlah pegawai BRI, Seperti Danna, Hamdani serta Slamet Riyadi, Marshal selaku Supervisor Penunjang Bisnis, Yondri Donal selaku Asisten Pemasaran Bisnis Mikro, dan Rizki Farizi

Belasan nasabah juga sudah dimintai klarifikasi. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mereka dipinjam oleh seorang bernama Sudir untuk pengajuan kredit. Umumnya nasabah mengaku tidak tahu kalau pinjaman mencapai Rp7,2 miliar. Mereka hanya meminjam masing-masing Rp500 juta tapi realisasi yang diterima hanya Rp3 juta sampai Rp5 juta per orang. Kredit itu rencananya untuk pembangunan veron atau tempat penyimpanan sementara tandan buah sawit. Dalam pengajuan kredit, para nasabah yang merupakan buruh sawit itu tidak mengetahui apa agunan diberikan. (lda)

Mahasiswa UIN Suska Kembali Kecam Sikap Rektor

PEKANBARU Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau kembali berunjuk rasa, Selasa (8/10). Mereka mengecam sikap otoriter Rektor UIN, Akhmad Mujahidin. Dalam orasinya mahasiswa meminta agar rektor tidak ikut campur dalam pemilihan ketua organisasi mahasiswa melalui tim ad hoc bentukan rektor. Sebelumnya, rektor sudah memilik ketua dewan mahasiwa dan senat mahasiswa tingkat fakultas dan universitas dan UKK/UKM melalui tima ad hoc. Kali ini Rektor kembali memilih ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) secara ad hoc. Tindakan tektor tersebut dinilai melanggar SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa organisasi mahasiswa bersifat otonom dan bertanggung jawab terhadap anggotanya sesuai AD/ART. Aksi mahasiswa dilakukan dengan memblokade gedung belajar sehingga proses perkuliahan terhenti dan ratusan mahasiswa turun ke lapangan mengecam kebijakan

rektor. Tak hanya itu, mahasiswa membakar ban bekas di halaman gedung UIN sambil orasi secara bergantian. Selain itu, mahasiswa mengecam di masa kepemimpinan Akhmad Mujahidin aparat dan intel bebas masuk ke kampus mengawasi gerak mahasiswa. “UIN Suska sedang tidak baikbaik saja kawan-kawan. Apakah kita akan terus diam? Fakultas kita sedang dikangkangi haknya,” teriak M Rizki dalam aksi tersebut. Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah dan Hukum, Wahidin, akhirnya menemui mahasiswa. Dia mengatakan pimpinan fakultas hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh rektor. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada rektorat. “Nanti akan kami sampaikan hasilnya,” kata dia Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum, M Rizky, mengatakan sikap rektor memilih ketua HMJ secara ad hoc sudah mengangkangi demokrasi yang selama ini ada di UIN Suska Riau. “Tuntutan yang kami sampaikan adalah agar nama-nama yang sudah ditetapkan bukan secara demokrasi itu ditarik segala berkas-

KECAM REKTOR - Mahasiswa UIN Suska Riau melakukan unjuk rasa di depan gedung Rektorat UIN, Selasa (8/10). Mereka mengecam sikap Rektor UIN Riau yang arogan. (rvo) nya. Karena bukan dipilih oleh mahasiswa masing-masing jurusan,” sebut Rizki sambil menambahkan

jika rektor tidak memenuhi tuntutan mahasiswa, maka akan ada aksi lanjutan. (rvo)

APBD-P 2019 dan APBD Murni 2020 Banyak Terkoreksi

PEKANBARU - APBD Perubahan (APBD-P) 2019 dan APBD Murni 2020 sudah melalui evaluasi Gubernur Riau dan sudah dalam pembahasan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Hasilnya, banyak item di dalam APBD itu terkoneksi dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu yang terkoreksi adalah nilai pagu dengan nominal yang besar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru. Dari hasil evaluasi dari Gubernur Riau banyak mengalami penyempurnaan. Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, mengatakan, rata-rata terkoreksi yang besar ada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Kesehatan. “Rata-Rata yang besar ada (banyak) yang terkoreksi. Kalau data ada di TAPD,” kata Hamdani, Selasa (8/10).

Saat ditanya nilai besaran pagu anggaran yang dievaluasi Gubernur Riau secara keseluruhan baik itu APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 Pekanbaru, Hamdani mengatakan pembahasan lebih bersifat umum. “Tidak dijelaskan detail, yang dibicarakan hal yang umum, kemudian (angka) yang kecil antara RKPD dengan KUA dan PPAS yang seperti itu yang dibahas dan yang dievaluasi oleh gubernur,” jelas Hamdani. Ditanya adanya catatan terkoreksi nilainya hampir ratusan miliar, Hamdani menyebutkan tidak begitu hafal angka detailnya. “Tapi terjawab tadi ada Rp100 miliar ditanyakan dan dijawab itu dana BOS, ada dana perimbangan dan itu dimasukkan. Kita tadi juga minta data detailnya dan kami akan pelajari,” paparnya. Hamdani menjelaskan bahwa prinsip pembahasan dari hasil evaluasi APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 Pekanbaru, sejatinya tidak keluar dari koridor catatan yang terkorek-

Hamdani si dari gubernur. “Kita tidak keluar dari pembahasan (evaluasi) itu. Intinya biar kita tahu semuanya. Jangan nanti kita evaluasi yang di evaluasi tidak tahu. Kalau kita tidak paham dan tidak tahu kan lucu juga kan, makanya kita pelajari,” terangnya. Meski pengesahan sudah lama dilakukan hingga kini anggaran tersebut masih belum bisa digunakan. Berdasarkan catatan yang diberikan oleh Gubernur Riau, ada anggaran yang harus dibahas oleh DPRD Pekanbaru sebelum nantinya bisa dipergunakan. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, mengungkapkan, ada sejum-

lah evaluasi yang diberikan oleh Gubernur Riau terhadap Perda APBD Perubahan Pekanbaru tahun 2019. Kata dia, evaluasi ditujukan kepada sejumlah anggaran yang melebihi pagu KUAPPAS RAPBD Perubahan 2019. “Ada banyak catatan evaluasi yang diberikan oleh Gubernur Riau, salah satu yang paling disorot adalah anggaran yang melebihi pagu KUA-PPAS. Hanya saja, ada sebuah pengecualian khusus bagi alokasi anggaran tunda bayar proyek tahun 2018 lalu, yang harus dirampungkan pada tahun 2019 ini. Pada intinya, evaluasi yang diberikan oleh Gubernur agar penggunaan APBD-P 2019 bisa tepat sasaran dan pro rakyat,” papar Nofrizal. Kata dia, rencananya pembahasan evaluasi APBD Perubahan 2019 akan terus dibahas oleh unsur pimpinan DPRD Pekanbaru karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk. “Pembahasan evaluasi tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu 7 hari kerja, kemudian diserahkan kembali kepada

Gubernur Riau,” jelasnya. Mereka diminta mengikuti hasil evaluasi Gubernur Riau (Gubri). Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi. Kata dia, dalam pembahasan itu, ada beberapa poin yang menjadi evaluasi Gubernur. “Jadi saya melihat evaluasi Gubernur ini kan bagus untuk menguatkan kita di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam hal ini legislatif dan eksekutif,” kata Sabarudi. Ia ingin, APBD ini bisa berjalan dengan baik dan tidak terkait dengan masalah hukum. Ia mengaku, sudah menyarankan kepada TAPD dan pimpinan agar mengikuti semua hasil evaluasi dari gubernur. “Jangan coba-coba untuk melanggar apa yang menjadi saran dari hasil evaluasi Gubernur. Karena nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Kita kan orang-orang baru ini ingin semua berjalan dengan baik. Pimpinan juga jangan sampai kemudian menyetujui yang menentang dari hasil evaluasi Gubernur,” tegasnya. (del)

Baznas Pekanbaru Salurkan Zakat Rp 311 Juta PEKANBARU - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru menyalurkan zakat sebesar Rp311.450.000, Selasa (8/10). Zakat tahap IV di Oktober 2019, disalurkan kepada 179 penerima di Aula Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kota Pekanbaru. Zakat disalurkan oleh Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, secara simbolis. Zakat yang disalurkan ini untuk lima program, yakni Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Makmur usaha santan di Rumbai Pesisir, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Peduli dan Pekanbaru Taqwa. Jumlah bantuan yang diterima setiap program berkisar Rp3,9 juta hingga Rp 206,4 juta. “Jadi dana ini banyak terhimpun dari zakat para ASN di lingkungan pemerintah kota yang dikumpulkan UPZ Baznas Kota,” kata Ayat. Ayat menjelaskan, penerima zakat atau mustahik harus menggunakan zakat sesuai peruntukan. Zakat yang disalurkan ini ada yang untuk usaha, pendidikan hingga untuk kesehatan. “Saya juga mengajak para muzaki atau orang

yang memberi zakat untuk saling mengingatkan. Mereka harus menyerahkan zakat untuk membantu mustahiq atau yang berhak menerima zakat,” kata Ayat. Penerima zakat diingatkan bahwa harus tetap semangat. Mereka juga harus melawan rasa malas agar tetap produktif. “Mereka yang melawan malas tentu bisa meningkat taraf hidupnya. Setelah berusaha memanfaatkan zakat yang diterima,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Baznas Pekanbaru, Akbarizan, mengatakan zakat terkumpul dari para muzaki. Baznas langsung menyalurkannya kepada para mustahiq di Kota Pekanbaru. “Gunakan untuk modal usaha, jangan sampai untuk beli handphone nanti,” kata dia. Ia menyebut, mustahik bisa berkomunikasi dengan Baznas untuk peningkatan usaha mereka. Masyarakat yang awalnya mustahiq bisa menjadi Muzakki karena menggunakan zakat sebagai modal usaha. “Zakat yang digunakan untuk modal usaha, tentu bisa untuk peningkatan taraf hidupnya,” pinta dia. (del)

Kejati Agendakan Gelar Perkara Gedung RSP Unri PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali mengagendakan gelar perkara dugaan korupsi pembangunan Gedung B Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Riau (Unri) 2015. Gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan dugaan penyimpangan Rp 4,7 miliar. Gelar perkara perlu dilakukan karena adanya pembayaran jaminan uang muka pelaksanaan proyek oleh pihak PT Asuransi Mega Pratama senilai Rp 4,7 miliar. Pembayaran itu dilakukan kepada pihak UR sebagai pemilik pekerjaan. Pembayaran tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Sebelumnya, Kejati sudah mengagendakan gelar perkara pada awal Oktober 2019. Namun ditunda karena adanya agenda yang harus diselesaikan terlebih dahulu. “Belum (dilakukan gelar perkara),” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azazi, Selasa (8/10). Hilman mengatakan, gelar perkara kembali diagendakan dalam waktu dekat. “Insya Allah kita jadwalkan minggu depan gelar perkaranya,” kata Ilman. Dalam penyidikan perkara ini, sejumlah saksi telah diperiksa, di antaranya, Rektor Unri,

Aras Mulyadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Azhar Kasmi selaku anggota tim PPHP, dan Sudjianto selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Unri. Pemeriksaan juga dilakukan kepada Armia, Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Unri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Desi Ria Sari selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Sri Djuniati selaku Ketua Tim Teknis Pembangunan RSP. Rumbio Tampubolon selaku Konsultan Pegawas dari PT Kuantan Graha Marga, Amir Hamzah selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Ikhsan dan Buckhori. Pembangunan gedung B RSP Unri dianggarkan dari APBN 2015 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp50 miliar. Dalam pelaksanaan lelang, PT MRC keluar sebagai pemenang dengan harga penawaran sementara (HPS) sebesar Rp47,8 miliar setelah mengalahkan 35 perusahaan lainnya. Namun, dalam pengerjaannya PT MRC tidak mampu menyelesaikan pembangunan. Hingga 31 Desember 2015, progres pembangunan 50 persen. (lda)

SIAK

METRO RIAU

RAbU, 9 oktober 2019

INFOTORIAL

Pemkab dan LkTL Taja Diskusi kabupaten hijau JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dan Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) menyelenggarakan diskusi dan pengarahan media dengan tema “Kabupaten Hijau : Salah Satu Upaya Pencegahan Karhutla” di Sofyan Hotel Cut Meutia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/10) pagi. Acara itu diadakan dalam rangka menuju Festival Kabupaten Lestari tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana strategi pendekatan Siak sebagai Kabupaten Hijau dan keterlibatan multipihak, terkait pencegahan dan penanganan karhutla di masa mendatang. Selain itu forum tersebut juga memperkenalkan bagaimana pendekatan kabupaten hijau dan implementasinya di Indonesia, sosialisasi pelaksanaan Festival Kabupaten Lestari di Kabupaten Siak, serta visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Hijau kepada sejumlah media massa di ibukota. Turut hadir dalam kegiatan ini beberapa NGO lingkungan di antaranya WRI Indonesia, CORE, Winrock, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Madani Berkelanjutan, Badan Kebijakan Fiskal– Kementerian Keuangan, Hutan Itu Indonesia (HII),

Manggala Agni, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Center for International Forestry Research (CIFOR) dan lembaga Pantau Gambut. Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi yang menjadi pembicara dalam acara itu menyampaikan, bagaimana komitmen menjaga kelestarian alam melalui deklarasi Siak Hijau, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang inisiatif Siak Hijau yang fokus pada upaya konservasi, perkebunan, industri dan pemukiman. Karenanya, Pemerintah Kabupaten Siak dalam kebijakan pembangunan lingkungan senantiasa mengutamakan nilai konservasi dan restorasi untuk pengembangan lahan gambut, sesuai salah satu fokus dari perwujudan visi lestari dan Siak Hijau yaitu fokus pada ko-

BuPati Siak, Drs H Alfedri MSi menjadi pembicara dalam diskusi forum LKTL di Sofyan Hotel Cut Meutia, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/10) pagi. (Adv)

moditas unggulan kabupaten sekaligus berupaya mengatasi pencegahan kebakaran hutan. “Kabupaten Siak sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki kekayaan gambut terbesar di Pulau Sumatera, dengan luas wilayah gambut mencapai 57 persen dari total wilayah Kabupaten Siak, dan 21 persennya merupakan gambut dengan kedalaman 312 meter,” katanya. Karhutla menjadi kejadian yang terus berulang

selama beberapa dekade terakhir dan menjadi krisis lingkungan tahunan di beberapa tempat. Kondisi iklim kering yang diakibatkan fenomena El Nino seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan 2015, menjadi salah satu pendorong semakin tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. “Untuk menghadapi kemungkinan kondisi El Nino yang serupa atau bahkan lebih kuat di tahun-tahun yang akan datang, perlu dilakukan ber-

Jajaki Kerja Sama Pendidikan

Bupati Kunjungi Putera Sampoerna Foundation JakaRTa - Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi mengunjungi Gedung Sampoerna Education Complex yang berlokasi di areal Sampoerna Strategic Square Lantai 30 Tower Utara Pancoran Jakarta Selatan, Selasa (8/10) siang. Kehadiran Bupati bermaksud untuk memenuhi undangan dari jajaran pimpinan Putera Sampoerna Foundation (PSF) untuk berdiskusi terkait peluang kerjasama di bidang pendidikan. Turut hadir menyambut kedatangan Bupati, Rektor Sampoerna University Wahdi Yudhi, Senior Director PSF Elan Merdy, dan Head of Corporate Affair & Partner Relation Indra Kusumah. Sementara itu Bupati Alfedri didamp-

ingi Kadisdibud Kabupaten Siak, Lukman. Kepada orang nomor satu Negeri Istana itu, jajaran PSF menjelaskan bahwa sejak didirikan pada tahun 2001 silam, PSF telah memberikan lebih dari 34.000 beasiswa kepada siswa prasejahtera yang memiliki kemampuan terbaik, memberikan pelatihan lebih dari 14.000 guru dan kepala sekolah, mengadopsi 17 sekolah negeri dan 5 madrasah. “Hingga saat ini program PSF sudah diakui oleh dunia internasional, terbukti dengan kerja sama yang dijalin dengan Cambridge International, Broward College dan University of Arizona,” kata Ellan, Senior Director Putera

Sampoerna Foundation. Bupati memberikan apresiasi kepada Putera Sampoerna Foundation yang punya visi yang sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Siak khususnya di bidang pendidikan. “Terima kasih atas silaturrahmi ini. PSF turut berperan menciptakan calon-calon pemimpin Indonesia yang berintegritas moral serta berkomitmen tinggi terhadap keadilan sosial, melalui pendidikan berkualitas di Indonesia,” katanya. Orang nomor satu Negeri Istana itu juga mengundang jajaran PSF untuk juga berkunjung ke Negeri Istana untuk melihat-lihat secara langsung potensi

Alfedri apa saja yang dimiliki Kabupaten Siak, khususnya di bidang Pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari hasil pertemuan, Pemkab Siak dan PSF akan merencanakan MoU kerja sama pengembangan sumber daya manusia lewat bantuan pendidikan bagi putera-puteri Kabupaten Siak. (Diana Sari)

bagai upaya kolaboratif demi mencegah kembali. Pendekatan Kabupaten Hijau yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, lembaga penelitian, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, sebagai salah satu upaya menuju Kabupaten Siak yang bebas asap,” katanya. Dijelaskannya, LKTL selaku mitra Pemkab Siak dalam kegiatan tersebut, merupakan forum kolaborasi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerin-

tah kabupaten pada tanggal pada tanggal 21 Juli 2017 yang lalu, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan resmi dideklarasikan dengan tajuk LKTL. Sampai dengan Februari 2019, LTKL memiliki 11 kabupaten anggota di delapan provinsi Indonesia, 14 jejaring mitra dan bekerja berdampingan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pada Rapat Umum Anggota (RUA) LTKL 2018 yang lalu dis-

epakati, secara tahunan LTKL akan menyelenggarakan Festival Kabupaten Lestari sebagai bentuk forum komunikasi antar anggota dan dengan jejaring kabupaten lainnya serta mitra kolaborasi dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Lestari. FKL telah sukses diselenggarakan di Musi Banyuasin, Palembang di tahun 2018 dan pada tahun 2019 Kabupaten Siak menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Festival Kabupaten Lestari. (adv/Diana Sari)

28 Sekolah Ikuti Pameran PINTAR Tonoto Foundation SIak - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Siak dan Tanoto Foundation akan melaksanakan Program Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran (PINTAR) di Kabupaten Siak. Program tersebut akan diwujudkan lewat pelaksanaan pameran unjuk karya praktek-praktek baik dalam pembelajaran, manajemen sekolah dan budaya baca pada Rabu (9/10) ini di Gedung Siak Sport Hall Siak Sri Indrapura. Kegiatan tersebut akan dimeriahkan dengan keikutsertaan sebanyak 28 sekolah dan madrasah mitra dan lembaga mitra Program PINTAR se-Kabupaten Siak.

“Akan ada praktek pendidikan hasil dampingan dan kemitraan program PINTAR yang akan ditampilkan dalam pameran Rabu ini. Praktek baik ini berisi inovasi-inovasi terkini, solusi dari banyak masalah di kelas, di sekolah dan bagaimana mengelola pembelajaran aktif secara efisien menarik serta menantang siswa untuk berfikir tingkat tinggi,” kata Koordinator Tanoto Foundation Provinsi Riau, Dendi Satria di Kantor Tanoto Foundation di Pekanbaru, Senin (7/10). Dendi melanjutkan, pada kegiatan tersebut juga akan ada banyak hal menarik yang mampu menginspirasi para pelaku pendidikan lainnya yang mungkin belum bersentuhan dengan program PIN-

TAR. Selain itu, mitra dari Program STEP (School Transition and Empowerment Project) Tanoto Foundation dan Mitra Program School Improvement PT RAPP juga akan ikut berpartisipasi. Selain menampilkan praktek baik sekolah mitra dampingannya bersama dengan PINTAR, mereka juga akan berpartisipasi dengan praktek literasi sekolah. “Unjuk karya ini adalah momen menarik bagi pelaku pendidikan di Kabupaten Siak baik mitra maupun non mitra. Terima kasih kepada para pendidik untuk semangat dan partisipasinya. Terima kasih kepada pak Gubernur Riau dan pak Bupati Siak yang telah mendukung program ini,” kata Dendi. (Diana Sari)

Pinang Sebatang Timur Jadi Kampung Sadar bPJS TK TUaLaNG BPJS Ketenagakerjaan (TK) meluncurkan Kampung Pinang Sebatang Timur sebagai Kampung Sadar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Selasa (8/9) di kantor pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang. Acara itu dihadiri Bupati Siak diwakili Asisten III Pemerintahan Umum Sekdakab Siak, Jamaluddin, Perwakilan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar-Riau, Oky Olivia dan Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur, Eri Suparjan. Dalam sambutannya, Asisten III Pemerintahan Umum Sekdakab Siak, Jamaluddin mengatakan, Pemerintah Kabupaten Siak mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan dana CSR atas bantuan untuk mem-

bangun kantor BUMKamp Pinang Sebatang Timur. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS TK telah memberikan wadah terbaik untuk BUMKamp guna pelaksanaan operasional agar dari BUMKamp sendiri bisa bekerja untuk memberikan dana usaha mikro kepada masyarakat yang ada di kampung-kampung dengan tujuan bisa memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dengan berbagai usaha yang dilakukan. “Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memilih Kampung Pinang Sebatang Timur sebagai kampung sadar dan semoga ini menjadi virus bagi kampungkampung lainnya di Siak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kecamatan sadar bahkan kabupaten sadar ke depannya,” kata Ja-

maluddin. Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur, Eri Suparjan menyebutkan, Kampung Pinang Sebatang Timur termasuk dan terpilih sebagai kategori Kampung Sadar BPJS Ketenagakerjaan. “Alhamdulillah, kampung kita masuk sebagai kategori kampung sadar BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya di hadapanpara tamu undangan. Eri juga menyampaikan untuk BPJS Ketenagakerjaan saat ini sebenarnya tidak perlu susahsusah mencari daerah (kecamatan) sebagai kampung sadar BPJS Ketenagakerjaan. Karena, di Kecamatan Tualang banyak para pekerja. “Kampung kami ini adalah kampung urutan keempat terbanyak jumlah penduduknya di kecama-

tan ini. Dimana 90 persen penduduk kami adalah pekerja, dan kami Pemerintah Kampung Pinang Sebatang Timur akan terus menyosialisasikan BPJS TK ini tentang betapa pentingnya keikutsertaan sebagai BPJS Ketenagakerjaan tersebut bagi masyarakat,” kata Eri. Perwakilan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar-Riau, Oky Olivia menyampaikan bahwa sebelumnya telah dibangun Kampung Sadar BPJS Ketenagakerjaan yaitu di Kampung Tualang. “Dan mudah-mudahan Kampung Sadar BPJS Ketenagakerjaan Kampung Pinang Sebatang Timur ini terus menyosialisasikan ke masyarakat akan pentingnya menjadi peserta BPJS TK,” kata Oky. (Diana Sari)

aSiSten III Pemerintahan Umum Sekdakab Siak, Jamaluddin mewakili Bupati Siak, meluncurkan Kampung Pinang Sebatang Timur sebagai Kampung Sadar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Selasa (8/9) di kantor pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang. (Infosiak.com)

BENGKALIS

METRO RIAU

RAbU, 9 oktober 2019

n Kategori Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Bengkalis Raih Penghargaan Kabupaten Terinovatif

BENGKALIS - Kabupaten Bengkalis meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif untuk kategori daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian kegiatan Innovative Government Award (IGA) 2019 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini diterima Bupati Bengkalis, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bengkalis, H Heri Indra Putra, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (7/10). Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo. Hanya ada 3 pemerintah daerah dari Provinsi Riau yang menerima penghargaan tersebut, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, dan Pemkab Pelalawan. Penghargaan yang

diraih Kabupaten Bengkalis merupakan prestasi pada kategori daerah perbatasan. Selain menerima penghargaan, setiap daerah juga mendapatkan dana insentif daerah yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2020. Usai menerima penghargaan tersebut, Heri mengatakan, prestasi ini merupakan suatu hal yang istimewa yang dilakukan Pemkab Bengkalis. “Penghargaan ini hanya didapatkan oleh dua kabupaten di Provinsi Riau. Artinya, kita merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota terbaik yang ada di Riau,” ujar Heri. Heri berharap, prestasi

ini harus tetap dipertahankan. Mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan merebut. “Kami berharap, setelah JNJ kita tidak boleh terlena, teruslah berinovasi, ciptakan kerja sama dan kekompakan antar instansi. Untuk meraih prestasi ini, kita semua harus saling berinteraksi dan bersinergi, serta saling harmonis,” ucap Heri. Ikut mendampingi H Heri Indra Putra, menerima penghargaan tersebut di antaranya Kepala Balitbang, Emri Juli Harnis, Kepala Dinas PP dan PA, H Mustafa, serta Kadis Persip, H Suwarto. Selain Bengkalis, daerah yang tergolong kabupaten terinovatif untuk kategori daerah perbatasan dan daerah tertinggal adalah Kabupaten Pelalawan (Riau), Kepulauan Morotai (Maluku Utara), Sigi (Sulawesi Tengah), dan Nabire (Papua). (zul)

FOTO BERSAMA - Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bengkalis, H Heri Indra Putra, dan perwakilan Kabupaten Pelalawan foto bersama, usai menerima penghargaan IGA 2019, di Jakarta, Senin (7/10). (ist)

PLID Diskominfotik Siap Layani Permintaan Informasi Secara Online

BENGKALIS - Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bengkalis siap melayani permintaan informasi dari warga. Selain secara manual, tapi juga layanan online alias dalam jaringan (daring). “Selain melayani dalam bentuk manual, artinya warga datang langsung ke PLID, kita juga melayani permintaan secara online,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPIP) Diskominfotik Bengkalis, Mohd Elkhusairi, Selasa (8/10).

Menurut pria yang akrab dipanggil Eri ini, jarak jauh bukan menjadi halangan untuk mendapatkan infromasi saat ini. Dari rumah setiap warga mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan android Untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bengkalis sejak beberapa tahun ini sudah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, setiap orang bisa mendapatkan informasi dari badan publik, bisa mengakses langsung dari internet ppid.bengkal-

TINJAU - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bengkalis, H Bustami HY, meninjau langsung pelayanan PPID Utama, Senin (7/10). (ist)

dUMAI

iskab.go.id. Setiap publik yang minta informasi, terlebih mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol setempat, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas. Kemudian, menyantumkan maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannnya. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Sebagaimana diketahui, sam-

pai periode September 2019, jumlah pemohon informasi kepada PPID Utama Kabupaten Bengkalis sudah mencapai 31 pemohon dengan jumlah informasi yang diminta sebanyak 54 informasi. Menurut Eri, setiap ada permintaan informasi dari perorangan maupun organisasi, langsung direspon oleh PPID Utama untuk segera diproses selama memenuhi di pemohonan melengkapi persyaratan. Permohonan akan diproses selama 10 hari kerja, dan apabila informasi belum dikuasai maka PPID Utama akan memberitahu pemohon penambahan waktu selama 7 hari kerja. (hms)

KEPULAUAN MERANTI n Kunjungi SMAN 3

Wabup Pergoki Siswa Bolos Sekolah

PIMPIN RAPAT - Suprianto dari Partai Demokrat menjadi Ketua DPRD Dumai, didampingi Hj Haslinar dari Partai Nasdem sebagai wakil ketua sementara, dan langsung memimpin rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Dumai periode 2019-2024, baru-baru ini. (mr/dok)

Tiga Pimpinan DPRD Resmi Diumumkan DUMAI - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai periode 2019-2024 telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Dumai, Senin (7/10). Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Dumai sementara, Supriyanto, dan dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai, H Hamdan Kamal, dan dihadiri 21 dari 30 anggota DPRD Dumai. Sekretaris DPRD Kota Dumai (Sekwan), Fridarson, mengatakan, tiga pimpinan DPRD Dumai berasal dari tiga partai politik (parpol) yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 lalu. “Untuk Ketua DPRD Dumai

dari Partai Demokrat yang berhasil meraih 5 kursi di DPRD Dumai pada Pemilihan Legislatif 2019. Berdasarkan SK dari DPC Partai Demokrat Dumai mengusulkan Agus Purwanto sebagai pimpinan DPRD Dumai,” ujar Fridarson, Selasa (8/10). Dia menambahkan, posisi wakil ketua I diisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada 4 kursi, yakni Mawardi, wakil ketua II dari PDI Perjuangan (4 kursi), Bahari. Hasil paripurna penetapan tiga pimpinan DPRD Dumai langsung diajukan ke Provinsi Riau, diketahui Walikota Dumai. “Setelah SK pimpinan DPRD Dumai ditandatangani Gubernur Riau (Gubri), H

Syamsuar, akan dilaksanakan pengambilan sumpah pimpinan DPRD Dumai. Pengambilan sumpah nanti akan dipimpin Ketua PN Dumai,” jelas sekwan. Fridarson berharap, SK pimpinan DPRD Dumai segera diteken, sebab akan membentuk alat kelengkapan dewan, seperti komisi, banggar, badan kehormatan, badan pembentukan Peraturan Daerah (Perda). “Yang sangat mendesak adalah melanjutkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, sebab KUA PPAS R-APBD 2020 sebelumnya sudah mulai dibahas oleh anggota DPRD Dumai sebelumnya,” tutup Fridarson. (bam)

SELATPANJANG - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, mengunjungi SMA Negeri 3 Selatpanjang, Selasa (9/10). Wabup berpesan, para siswa untuk rajin belajar, karena apa yang dilakukan dimasa muda menentukan masa depan. Turut bersama wabup, Kasat Pol PP Meranti, Helfandi, Kasubag Humas dan Kasubag Protokol, Hery Saputra. Kedatangan wabup di SMA Negeri 3 yang berlokasi diwilayah Dorak itu, untuk melihat langsung proses belajar mengajar yang berlangsung disekolah. Selain itu, kunjungan wabup sekaligus menindaklanjuti temuannya yang mendapati beberapa siswa SMAN 3 Selatpanjang bolos saat jam belajar. Saat itu, Said Hasyim mendapati beberapa orang siswa SMAN 3 bolos saat jam belajar, mereka dengan santai duduk sambil

bermain gitar disebuah pondok yang berjarak sekitar 300 meter dari sekolah. Melihat hal itu, wabup langsung turun dari kendaraan dinasnya untuk menghampiri para siswa, ketika ditanya kenapa tak masuk sekolah mereka beralasan para guru sedang rapat. Namun apapun alasan yang diutarakan siswa, prilaku itu tidak bisa dibenarkan karena masih dalam waktu belajar yang harusnya siswa berada disekolah. Menyikapi hal itu, Said Hasyim menginstruksikan Satpol PP Meranti untuk menertibkan, guna diberi pembinaan. Tak lama berselang Satpol PP Meranti yang dipimpin Kasat Pol PP Meranti, Helfandi, tiba dilokasi dan mengamankan para siswa untuk dibawa ke markas Satpol PP, Jalan Merdeka. Sesuai arahan wabup, Kasatpol PP Meranti, Helfandi, akan

melakukan pembinaan kepada siswa dan memanggil orangtua bersangkutan sebelum dikembalikan kepihak sekolah atau keluarga. “Sebelum dikembalikan kita akan panggil dulu orangtua siswa untuk dibina,” jelas Helfandi. Sementara itu, setiba di SMAN 3, wabup langsung menuju lokal untuk melihat proses belajar mengajar. Wabup juga berkesempatan memberikan nasehat kepada para siswa sekaligus berdialog terkait hak siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik dan belajar sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita. “Karena ini menyangkut masa depan Meranti ke depan, karena estafet kepemimpinan akan digantikan oleh pemuda saat ini, kita tidak dapat membayangkan jika siswa suka bolos dan malas-malasan belajar,” ucap wabup. (ali)

TINJAU - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, meninjau proses belajar mengajar di salah satu lokal, saat mengunjungi SMA Negeri 3 Selatpanjang, Selasa (9/10). (hms)

KUANSING

INHU

METRO RIAU

RAbU, 9 oktober 2019

Danramil Pimpin Pemadaman Karhutla di Desa Rawa Bangun RENGAT - Setelah sempat menghilang beberapa hari, titik panas yang berpotensi menjadi titik api kembali muncul di wilayah Inhu. Bahkan dibeberapa tempat kabut asap kembali muncul tipis dan udara terasa panas menyengat dan berbau asap kebakaran. Badan Meteorologi Bandara Japura Inhu mencatat peningkatan jumlah titik panas yang menjadi indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Inhu. “Berdasarkan data yang kami peroleh, Selasa, (8/10) pukul 6.00 WIB, tercatat titik panas di Kabupaten Inhu berjumlah 9 titik. Sehari sebelumnya, hanya terpantau 7 titik saja,” kata Kepala Badan Meteorologi Bandara Japura Yohanes Drajat kepada wartawan.

Dikatakannya, jumlah titik panas di Inhu mengalami kenaikan cukup signifikan. Untuk Inhu, titik panas yang terpantau berada di Kecamatan Rengat sebanyak 7 titik dan Kecamatan Seberida 2 titik. Sementara tanggal 5 Oktober lalu, titik panas di Inhu malah menghilang. Yohanes menduga, kenaikan titik panas akibat curah hujan yang belum turun merata Sementara itu, Danramil 01/ Rengat, Kapten Inf Legimin melaksanakan pemadaman lahan hari ke-3 Bersama Tim 1 Sub Satgas Gab II Kodim 0302/Inhu yang berada di Jalur 2 dan Jalur 7 Desa Rawa Bangun, Kecamatan Rengat, Selasa (8/10). Pemadaman titik api yang dilakukan tentara ini dipimpin langsung oleh Danramil 01/Rengat bersama Tim 1 Sub Satgas Gab

II Kodim 0302/Inhu dan Babinsa Koramil 01/Rengat, Bhabinkamtibmas, BPBD, Manggala Agni, MPA, masyarakat dan Tim Patdu. Luas lahan yang terbakar lebih 150 Hektar, bahkan sampai saat ini api masih menyala dibeberapa titik. Danramil 01/Rengat beserta tim terus melakukan upaya pemadaman agar api tidak menjalar dan meluas. Danramil 01/Rengat, Kapten Inf Legimin mengatakan, kondisi api di kedalaman gambut masih terus mengeluarkan asap tebal dan bila tertiup angin kencang maka akan mengeluarkan api. “Mudah-mudahan dengan kesigapan dan kerja sama para jajaran bersama pihak-pihak terkait secepatnya titik api dapat segera teratasi,” harapnya. (das)

Ustad Abdul Somad (UAS) bersalaman dengan Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra SH MH sebelum memberikan ceramah di lapangan sepak bola di Desa Air Emas, kawasan eks Trans Singingi, Senin (7/10) malam. (kuansingterkini.com)

n DPRD Bersiap Gelar Paripurna Istimewa

Undang Tokoh Pendiri Kuansing

TELUKKUANTAN - Setwan Kuansing tengah mempersiapkan gelaran Paripurna DPRD Kuansing, dalam rangka HUT Kabupaten Kuantan Singingi ke20 jatuh 12 Oktober mendatang. Langkah awal persiapan Paripurna, Setwan menggelar Rapat, Senin (7/10). Melalui rapat tersebut kehadiran para tokoh pendiri kabupaten Kuantan Singingi menjadi skala prioritas utama untuk diundang. Hal itu di sampaikan langsung Setwan DPRD Kuansing, Mastur SE kepada jajarannya saat rapat berlangsung. “Para tokoh pendiri kabupaten menjadi target utama kita. Untuk itu, kita tugaskan beberapa staf dan personil Setwan, untuk mengantarkan undangan secara langsung ke rumah para to-

koh itu, baik di Pekanbaru maupun di wilayah lain,” ujar Mastur dilansir riauterkini.com. Sejumlah tokoh yang di maksud antaranya Prof Dr H Suwardi MS, Mardianto Manan ST MT, Prof Dr H Aras Mulyadi yang juga Rektor Universitas Riau, Datuk Bisai, Eduanus Herman Halim, Ketua IKKS, dr H Taswin Yakub, H Almunir Safei, Drs Doni Aprialdi yang juga Kadispora Riau. “Mereka semua kita undang, baik secara tertulis atau pun via WA nantinya, termasuk nama Drs H Zulkifli, Drs H Hermilus, Drs Sudirman AS, Drs H Fahri Ras, serta orang-orang yang berjasa untuk daerah ini, kita undang,” tegasnya. Selain itu, sederetan nama Anggota DPRD Riau asal

Kuansing juga diundang, seperti H Sukarmis juga mantan Bupati Kuansing, H Marwan Yohanis, Sardiyono, AMd yang merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Kuansing serta Komprensi, SP. Mastur berharap, pada pelaksanaan Paripurna HUT Kuansing kali ini, semua tokoh dari lintas generasi, terutama mereka yang merupakan pendiri kabupaten ini, bisa hadir di acara puncak tersebut. “Atas perjuangan dan jerih payah mereka Kabupaten Kuansing ini bisa berdiri, sekarang sudah berumur 20 tahun. Oleh sebab itu, hambar rasanya helat ini, tanpa kehadiran mereka, baik yang ada di Pekanbaru, maupun di Kuansing sendiri,” tutup Mastur. (int/wsl)

PELALAWAN

Pemadaman titik api dipimpin langsung oleh Danramil 01/Rengat bersama Tim 1 Sub Satgas Gab II Kodim 0302/Inhu dan Babinsa Koramil 01/Rengat, Bhabinkamtibmas, BPBD, Manggala Agni, MPA, masyarakat dan Tim Patdu. (das)

KAMPAR Dewan Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Kuok KUOK – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar melakukan monitoring pembangunan jembatan gantung di Dusun Pulau Belimbang II Desa Kuok, Kecamatan Kuok, Selasa (8/10). Dalam monitoring hadir Ketua Komisi IV DPR Kampar, Agus Chandra bersama anggota Haswinda S Ag, Ramadhan, Diski, Jasnita, Safrudin, Ali Sabirin, Hanafiah serta Sunardi. Turut mendampingi Kadis PU PR Kampar, Afdal ST MT dan Kadis Kominfo dan Persandian Kampar, Arizon SE. Agus Candra berharap khusus pembagunan jembatan gantung dengan lebar 2 meter

dan panjang lebih kurang 250 meter diharapkan bisa dinikmati masyarakat pada tahun 2020. Hal senada disampaikan Haswinda, selaku anggota komisi yang membidangi infrastruktur, agar semua pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dimana untuk Kecamatan Salo, Kuok, XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu sendiri terdapat 9 buah jembatan yang sedang dan akan dibangun. Selain jembatan pulau belimbing, Komisi IV meninjau pengaspalan jalan lama pulau belimbing dipangkal jembatan simpang MAN Kuok serta pen-

imjauan jembatan penghubung Pasar Kuok dengan Dusun Pulau Belimbing I yang sedang kondisi rusak. Sementara itu, Kadis PU PR Kampar, Afdal ST MT menambahkan, pembangunan jembatan yang dibangun dengan mengunakan APBD Kampar tersebut, saat ini dalam pembangunan tapak tiang yang telah mencapai 60 persen. Dimana untuk tahap pertama telah menghabiskan anggaran lebih kurang Rp16 milyar. “Semoga semua pembangunan jembatan, khusus jembatan gantung Pulau Belimbing bisa selesai dengan baik,” ungkapnya dilansir kamparkab.go.id.

(int/wsl)

Apresiasi dan perhargaan peringkat satu Innovative Government Award (IGA) 2019 langsung diberikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Hotel Borobudur, Jakarta. (ndy)

Bupati Terima Penghargaan Innovative Government Award PELALAWAN – Bupati Pelalawan, H M Harris menerima piagam penghargaan peringkat pertama Pemerintah Kabupaten/ Kota terinovatif Kategori Daerah Perbatasan Tahun 2019. Apresiasi dan perhargaan peringkat satu Innovative Government Award (IGA) 2019 langsung diberikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/10). Turut hadir Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Gubernur Riau, Syamsuar, hingga Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Bupati Pelalawan, HM Harris melalui Kepala Bappeda, M

Syahrul Syarif dalam sambungan telepon seluler mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menerima penghargaan Innovative Government Award 2019 Peringkat Pertama dari Mendagri. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi Terinovatif Kategori Daerah Perbatasan. Ini menjadi kado terindah Hari Jadi Kabupaten Pelalawan ke-20 tahun. Sebelumnya di tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendapat penghargaan peringkat kedua. “Semoga inovasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan di Teknopolitan dan inovasi lainnya semakin meningkat, sehingga Kabupaten Pelalawan semakin

banyak prestasi,” katanya. Ditambahkan Syahrul, IGA 2019 Kategori daerah perbatasan Kabupaten Pelalawan Riau meraih peringkat pertama, peringkat kedua diraih Kabupaten Bengkalis Riau serta Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara peringkat ketiga. Turut mendampingi Bupati Harris, yakni Kepala Bappeda, M Syahrul Syarif, Kepala Balitbang, Arizal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Syamsul Anwar, Kepala DPMPTSP Budi Surlani, Kadis Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Andi Yuliandri, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syah Falevi, Kadis Perkebunan dan Peternakan, Mazrun. (ndy)

Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH saat memberikan kata sambutan di depan para awak media cetak, elektronik dan online yang bertugas di Kabupaten Kampar, pada acara coffee morning Pemkab Kampar dengan Insan Pers bertempat di Taman rekreasi Stanum Bangkinang, Selasa (8/10). (kamparkab.go.id)

Rokan hiliR

METRO RIAU

RAbU, 9 oktober 2019

negeri seribu kubah

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl

n Blangko e-KTP di Disdukcapil Kosong

Masyarakat Bisa Urus Suket

BAGANSIAPIAPI - Bagi masyarakat Rokan Hilir (Rohil) yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) saat ini masih terkendala ketiadaan blangko. Untuk pengganti e-KTP yang rusak, hilang, ataupun perubahan elemen data, dapat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Suket).

GANTuNG DIrI - JH (24), warga Bagansiapiapi ditemukan tewas tergantung dalam kamar rumahnya di Jalan Pusara Hilir, Kepenghuluan Bagan Jawa. (zal)

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Rohil, Basarudin SH, di Bagansiapiapi, Selasa (8/10). Katanya, penggantian e-KTP

JH Ditemukan Tewas Gantung Diri Dalam Kamar BAGANSIAPIAPI - JH (24), warga Bagansiapiapi ditemukan tewas tergantung dalam kamar rumahnya di Jalan Pusara Hilir, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir (Rohil), sekitar pukul 18.30 Wib. Kapolsek Bangko, Kompol Sasli Rais, melalui Kasi Humas, Bripka Puji Anton Nugroho, membenarkan adanya kejadian tersebut, dan telah melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), serta memeriksa para saksi. Bripka Anton mengatakan, saksi yang pertama kali menemukan korban gantung diri adalah Selamat, abang kandung korban. “Abang korban baru pulang dan setibanya di rumah, dia langsung duduk di ruang tengah rumah sambil main handpone. Namun, setelah Azan Magrib abang korban pun hendak mandi. Namun saat Selamat mau masuk ke dalam kamar korban, dia melihat JH sudah tergantung di flapon dengan tali terikat di leher,” kata Bripka Anton, Selasa (8/10). Melihat keadaan itu, Selamat kemudian menahan korban dengan meletakkan kaki korban dibahunya sambil berteriak minta tolong. Mendengar teriakan Selamat itu, warga sekitar, Ilham dan Ahmad Handani langsung datang. Mereka bersama-sama menurunkan korban dan memeriksa kondisi tubuh korban bunuh diri. “Pihak keluarga sudah ikhlas atas musibah ini. Mereka menolak untuk dilakukan otopsi. Mayat akan dikebumikan oleh pihak keluarga siang ini (Selasa, red) di Tempat Pemakaman Umum (TPU), tepatnya di Jalan Pusara,” tutup Bripka Anton. (zal)

saat ini ke suket itu sesuai dengan surat edaran Bupati Rohil Nomor : 474/Disdukcapil/PIAK/2019/297. “Memang, sudah hampir dua bulan terakhir ini

Kabupaten Rohil mengalami kekosongan blangko eKTP. Untuk mengatasi itu, Bupati Rohil mengeluarkan surat edaran yang isinya, pengganti e-KTP yang rusak, hilang, atau perubahan elemen data, dapat diganti dengan suket,” ujar Basarudin. Menurutnya, surat edaran Bupati Rohil Nomor 474/Disdukcapil/ PIAK/2019/297 itu atas tindak lanjut dari surat Dirjen DukCapil Kemendagri tertanggal 26 Agustus 2019,

menyampaikan ada beberapa kabupaten/kota saat ini mengalami kekurangan blangko e-KTP sangat banyak, di antaranya Rohil. “Masyarakat bisa mengurus suket ini di Disdukcapil Rohil, dan suket tersebut bisa digunakan untuk semua urusan pelayanan publik,” terang Basarudin. Dia menambahkan, sesuai dengan surat edaran Bupati Rohil, H Suyatno, suket yang diberikan menerangkan bahwa penduduk

FOTO BErSAmA - Sekretaris LPTQ Rohil, Zakifri SHi, dan Prof Dr H Alaidin Koto MA, serta para kafilah cabang MMQ Rohil foto bersama, saat acara penyerahan kafilah kepada Prof Dr H Alaidin Koto MA untuk dilakukan pembinaan, Selasa (8/10). (ist)

TELEPON PENTING

n Persiapan MTQ Riau

EKA HOSPITAL PKu 0761-6989999 KANTOr BuPATI rOHIL 0767-24287 KANTOr DPrD rOHIL 0767-24567 AmBuLANcE 0767-21040 PEmADAm KEBAKArAN 0767-21130 rSuD BAGANSIAPIAPI 0767-21731 POLSEK BANGKO 0767-21110 KANTOr cAmAT BANGKO 0767-21010 KANTOr DISKES 0767-21710 KANTOr DISDIK 0767-23277 BAwASDA 0767-24960 BAPPEDA 0767-24918 PLN BAGANSIAPIAPI 0767-21280 HOTEL BAGAN 0767-21888

LPTQ Kabupaten Lakukan Pembinan MMQ

BAGANSIAPIAPI - Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan pembinaan terhadap cabang Musabaqah Menulis Quran (MMQ). Pembinaan ini dilakukan untuk persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXIII Tingkat Provinsi Riau, di Kabupaten Kampar, pada 23 November 2019 mendatang. Hal ini disampaikan

Ketua LPTQ Rohil, H Syafruddin, melalui Sekretaris, Zakifri SHi, di Bagansiapiapi, Selasa (8/10). Katanya, pembinaan terhadap cabang MMQ tersebut diserahkan kepadaProf Dr H Alaidin Koto MA. “Dalam rangka menghadapi MTQ tingkat Provinsi Riau mendatang, putra-putri Rohil ini akan dibina oleh Prof Dr H Alaidin Koto MA, selama dua bulan dengan tujuan agar

mereka mampu menjadi penulis terbaik dan berprestasi,” ujar Zakifri. Menurut Zakifri, pembinaan cabang MMQ ini sudah lama berjalan yang dibina oleh anak wathon sendiri, yaitu Susanto M Yamin MAg, dan Andri MH, yang merupakan putra asal Kubu yang pernah juara II tingkat nasional. Dia menambahkan, pembinaan ini dipusatkan di Perpustakaan Wilayah

Suman Hs Provinsi Riau, sebanyak 10 orang. Zakifri mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Rohil yang telah mengucurkan dana lumayan besar terhadap pembinaan Alquran tersebut. “Seperti pembinaan peserta cabang kaligrafi yang dipusatkan di Lembaga Kaligrafi Sukabumi sebanyak 10 orang, pembinaan cabang Tafsir Quran dipusatkan di Pare (Kampung Inggris) dan IIQ sebanyak 4

Iklan MINI HEPI BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota. Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187. LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6 LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor. Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT

tersebut benar-benar telah melakukan perekaman eKTP dan telah terdata dalam database kependudukan Rohil. “Kita harapkan bagi penyelenggara pelayanan publik, baik instansi pemerintah maupun swasta yang meminta e-KTP sebagai salah satu syarat pelayanan, agar dapat kiranya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membawa suket sebagai pengganti e-KTP,” ucapnya. (zal)

PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru. LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629. LGG

R U PA - R U PA PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp. 0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C

LGG

MITRA GANDA Menjual Perlengkapan TNI,POLRI, SECURITY, POL - PP, Seragam Sekolah. Alamat : H.Imam Munandar No. 207 A. Pekanbaru - Riau. Email : AfrizalTanjung76@yahoo.com. Telp. 0852 78513020 / 0761 4857062 LGG

PLAZA DECOR, Spesialist Wallpaper, Gordyn, Karpet, Lantai kayu. Hub: SOFIAN/ AYEN (0812 7656 2919). Almt : Jl. Soekarno Hatta/Arengka (Smpg Hino) No. 168 E. Telp/Fax. (0761) 34453 - (0761) 8331688 LGG

S A LO N SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp.

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410.

JUAL TANAH

LGG

PANGKAS RAMBUT BAHAGIA Segala Model Potongan Rambut Pria Dewasa dan Anak - anak. Alamat : Jl. Surabaya / Harapan Raya. Tlp. 0812 7658165

SEWA & KONTRAK DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

Contact Person 0821-7127-0598

AN Elektronik

Sukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143

Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555 DIJUAL kebun sawit SHM No 1364 an Wagimun beralamat di Jl Kebun Kelompok VII Paket D Desa Kencana, Kec Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir. Hub: 0853 6568 4653. DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33B-

DIJUAL kebun sawit SHM No 1227 an Pasiyanto beralamat di Jl Kebun Blok A, Desa Panca Tunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir. Hub: 0853 6568 4653. DIJUAL rumah SHM No 43 an Yusrizal beralamat di Jl Pemuda Darat No 29 Kel Simpang Tetap DI, Kec Dumai Barat, Kota Dumai. Hub : 0853 6568 4653 DIJUAL Kebun Sawit SHM No. 1592 an Wagimun beralamat di Jl Kebun Kelompok V Paket D Desa Kencana, Kec. Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir, Provinsi Riau. Hub: 0853 6568 4653

orang,” lanjut Zakifri lagi. Zakifri juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemkab Rohil yang mendukung dan memperhatikan pembinaan peserta MTQ. “Pembinaan dicabang Tahfiz Quran dengan membuka rumah tahfiz di Bagansiapiapi, serta mengirim beberapa putra putri Rohil pada rumah-rumah tahfiz terbaik,” ucap Zakifri. (zal)

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id

KEHILANGAN Kehilangan surat tanah SKGR : No Reg. 2767/BR / 2003. Tgl. 2 Desember 2003. - Sebidang tanah dengan ukuran 55 meter x 40 meter (2200 meter persegi) Lokasi di Jalan Pesantren, Gg Rumpun Melayu, RT 003 RW 01 Industri Tenayan. Tenayan Raya - Pekanbaru. Dengan Nama Pemilik Tanah: Drs H Ondi Sukmara MSi. Bisa menghubungi 0811755001

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU RABU, 9 OKTOBER 2019

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

BupATi Inhil, HM Wardan turut mendampingi Gubernur Riau, H Syamsuar saat pembukaan Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVI/2019 Tingkat Provinsi Riau, di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akhir pekan lalu. (hmspemprov)

Konsumsi Sabu, Tiga Pemuda Diamankan TEMBILAHAN - Satres Narkoba Polres Inhil berhasil mengungkap Tindak Pidana (TP) Narkotika jenis sabu–sabu, Senin (7/10) sekira pukul 14.45 WIB. Tiga pemuda JS (39), AO (29) dan W (19) diamankan petugas di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Dari ketiganya petugas berhasil mengamankan 1 buah botol plastik warna hitam yang berisikan 5 paket kecil sabu dan lembaran plastik putih bening, 1 set bong yang terbuat dari botol plastik, 3 unit handphone serta uang Rp. 692.000,Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman SIK melalui Kasat Narkoba Polres Inhil, AKP Bachtiar, menjelaskan, Minggu (6/10) sekira pukul 10.00 WIB, anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berinisial JS cukup meresahkan

karena sering melakukan transaksi dan pesta narkoba di rumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut, Kasat Res Narkoba mengintruksikan Ops Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap JS yang beralamat di Jalan Pangeran hidayat. Senin (7/10) sekira pukul 14.45 WIB aanggota yang dipimpin Kasat Res Narkoba Polres Inhil langsung melakukan penangkapan kepada JS dirumahnya. “Saat penangkapan JS bersama temannya yaitu, AO dan W. Pada saat penangkapan ketiganya sedang mengunakan sabu,” ujar Kasat melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/10). Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dan di temukan barang bukti seperti yang tercantum diatas. “Ketiga pelaku dan barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Inhil guna penyidikan lebih lanjut,” pungkas Kasat Narkoba. (mr/sri)

KeTigA pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Inhil untuk penyelidikan lebih lanjut. (mr/tribunpekanbaru)

n Korpri Seleksi MTQ ASN

Bupati Berharap Menciptakan ASN yang Qurani

TEMBILAHAN - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar seleksi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat kabupaten, Senin (7/10). Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Pancasila Tembilahan diikuti 33 anggota Korpri. Pada kesempatan itu Bupati Inhil, HM Wardan MP melaku-

kan peninjauan. Dia menilai kegiatan itu sangat positif, selain dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga sebagai sarana silaturahmi.

“Terpenting lagi dari kegiatan ini akan menciptakan ASN yang Qurani, beriman dan bertaqwa. Kegiatan ini juga bagian dari syiar Islam dengan harapan melahirkan qori dan qoriah di lingkungan ASN yang bisa mewakili Inhil di kancah yang lebih tinggi,” kata bupati. Sementara itu, Plt Asis-

ten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil, Aslimudin menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut . Pasalnya, sangat bermanfaat bagi para peserta. “Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan sportif dengan mengusung nilai-nilai agama islam,” harapnya.

Seleksi MTQ Korpri dilaksanakan selama 3 hari ke depan dengan 33 peserta itu terdiri dari utusan dinas instansi, vertikal 2 dan utusan pihak kecamatan. Adapun cabang yang diperlombakan yakni Tartil Quran, Tilawah Quran, Hafizh Quran, Sarhil Quran atau pidato dan kaligrafi. (adv)

IPMI Jatim Nilai Said Syarifuddin Layak Jabat Sekdaprov TEMBILAHAN - Ikatan Pelajar Mahasiswa Indragiri Hilir (IPMI) Ponorogo, Jawa Timur menilai, Said Syarifuddin, adalah sosok yang pantas menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau. Said yang saat ini menjabat sebagai Sekdakab Inhil tersebut adalah senior di kalangan birokrasi. Selain itu, putra asli Inhil tersebut juga telah mempunyai rekam jejak yang sangat baik dan pantas diperhitungkan untuk mengisi posisi sebagai Sekdaprov Riau. “Sekda adalah eksekutor apa yg menjadi keinginan gubernur, maka harus mampu menerjemahkan visi misi pembangunan yang dicanangkan oleh gubernur,” ujar Ketua IPMI Ponorogo, Afiq Ulul Farikhin di sela mengikuti kegiatan rutin yaitu Mujahadah di makam

salah satu Auliya Illah yang ada di Jawa timur kemarin. Secara pribadi, ia juga menilai, Said Syarifuddin adalah sosok yang mudah bergaul, komunikatif dan bisa menerima masukan dari semua kalangan. “Hal ini tentunya menjadi poin tersendiri terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah,” imbuhnya. Apalagi, dari sisi geo politik Riau Pesisir (Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, Meranti) dijelaskannya sudah ada Gubernur dan Ketua DPRD Riau, sementara daratan, (Pelalawan, Kampar, Pekanbaru, Rohul) sudah ada Wakil Gubernur. “Sementara semenanjung Indragiri (Kuansing, Inhu dan Inhil) belum ada, jadi pas jika Sekdanya Pak Said Sarifudin beliau perwakilan dari sana. Ini se-

mua untuk menjaga keseimbangan roda pembangunan yg sedang berjalan di Riau agar lebih baik kedepannya,” tukas Rafiq. Seperti diketahui, Said Syarifuddin masuk tiga besar hasil seleksi terbu-

ka calon Sekdaprov Riau. Said berada di urutan kedua dibawa Yan Prana Jaya dan di atas Asrizal. Ketiga nama itu sudah diserahkan ke Kemendagri untuk ditetapkan sebagai Sekdaprov Riau definitif

mendampingi Gubernur Riau, H Syamsuar menjalankan tugas-tugas administrasi kepemerintahan. Belum diketahu dari tiga nama itu siapa yang akan terpilih sebagai Sekdaprov. (mr/sri)

SeKdAKAB Inhil, H Said Syarifuddin mendampingi Bupati Inhil, HM Wardan MP dalam satu kegiatan beberapa waktu lalu. (mr/net)

Rokan HULU

METRO RIAU

RAbU, 9 oktober 2019

negeri Seribu Suluk

Masyarakat Bisa Setoran Haji di BRK Syariah Kemenag

AdvERTORIAl PEMkAb ROhUl

Masyarakat Boncah Kesuma Harus Tetap Kompak KABUN - Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman berharap masyarakat tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan. Karena, hal itu merupakan kunci sukses dalam membangun desa.

Bupati Rohul, H Sukiman didampingi Direktur Kredit dan Syariah BRK Tengkoe Irawan beserta Kepala Kantor Kemenag Rohul, Drs H Syahrudin MSy meresmikan kantor kas BRK Syariah Kemenag Rohul, Senin (7/10). (rls) PASIR PANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman meresmikan kantor Kas Bank Riau Kepri (BRK) Syariah serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Rohul, Senin (7/10). Bupati mengapresiasi atas diresmikannya kantor kas BRK Syariah dan menyampaikan bahwa kantor kas syariah ini sangat membantu masyarakat Pasir Pengaraian khususnya bagi para pendaftar haji yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji. “Dengan adanya kantor kas syariah di Kemenag Rohul ini masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendaftar haji dikarenakan sudah berada di tengah-tengah Kota Pasir Pangaraian,” ucap Sukiman. Pada kesempatan yang sama Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kemenag Rohul dan BRK yang sudah memberikan pelayanan haji satu pintu. “Karena bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat dengan semaksimal mungkin dengan kerja keras yang optimal,” katanya. Sementara itu, Direktur Kredit dan Syariah BRK Tengkoe Irawan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Rohul terhadap BRK. “Terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Rohul kepada BRK. Semoga ke depannya banyak sinergi bisnis yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga sinergi tersebut tersebut saling menguntungkan,” kata Tengkoe Irawan. Kantor Kas Syariah Kemenag Rohul merupakan Kantor Kas ke-48 di Bank Riau Kepri. Pada bulan sebelumnya Bank Riau Kepri juga telah membuka kantor kas Teluk Meranti di Kabupaten Pelalawan. (rls)

Hal itu dikatakan Bupati dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Jadi ke-21 Desa Boncah Kesuma, Kecamatan Kabun, Senin (7/10) sore. “Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat bersatu, hal itu berati mendukung program Pemerintah Kabupaten Rohul dalam membangun desa menata kota,” kata Bupati. Bupati juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 bagi Desa Boncah Kesuma. Dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan masyarakat benar-benar menunjukkan antusias yang besar. Karena, terlihat masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Desa Boncah Kesuma ke-21. “Saya bisa melihat kebersamaan dan kompaknya

masyarakat di sini. Hal ini cukup bagus, saya bangga karena dengan kebersamaan dan kegotongroyongan bisa tercipta daerah yang maju,” katanya. Terkait dengan adanya permintaan masyarakat untuk pembangunan jalan, Bupati mengaku siap memperjuangkan aspirasi masyarakat itu asalkan masyarakat harus bersabar. “Kita akan bantu di tahun depan untuk pembangunan jalan di desa ini,” ucap Bupati. Kepala Desa Boncah Kesuma, Ruslan mengatakan, dalam rangka hari jadi ke-21 pihaknya menggelar berbagai kegiatan. Seperti, lomba mewarnai tingkat PAUD dan TK. Selanjutnya di malam harinya dilanjutkan dengan hiburan rakyat kesenian tradisional kuda lumping dan pagi

Bupati Rohul, H Sukiman foto bersama pemenang hadiah berbagai kegiatan yang digelar Pemerintah Desa Boncah Kesuma dalam rangka Hari Jadi Desa Boncah Kesuma ke-21, Senin (7/10). (Adv) harinya lomba menggambar tingkat SD dan MI. “Dilanjutkan istighosah berdoa bersama seluruh masyarakat demi kebaikan Desa Bencah Kesuma,” kata Ruslan. Ruslan berharap kepa-

da Pemerintah Kabupaten Rohul untuk membangun jalan di desa mereka. Menurutnya, penduduk di Boncah Kesuma adalah masyarakat eks transmigrasi. “Rata-rata mereka

bekerja sebagai petani kebun sehingga akses jalan menurut saya penunjang utama untuk kelancaran ekonomi masyarakat yang ada di Boncah Kesuma,” kata Ruslan. (Adv/Pemkab Rohul)

Bayi yang Diduga Dibuang Orang Tuanya Dirawat RSUD Rohul PASIR PANGARAIAN - Seorang bayi laki-laki saat ini mendapat perawatan intensif di RSUD Rokan Hulu (Rohul). Bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang orang tuanya itu ditemukan warga di depan rumah salah seorang penduduk Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, beberapa hari lalu. Humas RSUD Rohul, Rustam Efendi mengatakan, bayi malang yang belum diberi nama ini diantar ke RSUD oleh petugas Puskesmas Tambusai, personel Polsek Tambusai, Kepala Dinsos P3A Rohul Hj Sri Mulyati SSos MSi dan juga

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinsos P3A Rohul, Hadiyanto, pada Minggu (6/10). Dari keterangan petugas Dinsos P3A Rohul, jelas Rustam, bayi laki-laki tersebut lahir dalam kondisi tidak normal. Bayi itu ditemukan di depan rumah salah satu warga Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai pada Sabtu (5/10) sekitar pukul 07.00 WIB. Kondisi terakhir, bayi dalam kondisi sehat dan beratnya sudah sekitar 2,8 kilogram. “Kita sudah sampaikan kepada

pihak berwenang jika bayi itu kita rawat dulu. Setelah itu baru kita dudukkan bersama Dinas Sosial mengenai kelanjutannya,” ucap Rustam kepada wartawan, Selasa (8/10). Di tempat terpisah, Sekretaris Dinsos P3A Rohul, April Liyadi SE MSi mengatakan, tahap awal dinasnya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD, dan bayi tersebut masih ditangani pihak RSUD Rohul. Kemudian, terkait dengan kondisi bayi yang tidak normal, diakui April, Dinsos P3A Rohul telah mengirimkan surat ke provinsi

untuk minta petunjuk bagaimana penanganannya karena Kabupaten Rohul sendiri belum punya resort balita atau rumah singgah dan calon orang tua asuhnya. “Namun tetap anak ini kita utamakan dulu kesehatannya, ditangani pihak RSUD,” jelas April. Kapolsek Tambusai AKP Yuli Hasman menyatakan terkait penemuan bayi ini awalnya dilaporkan oleh Kepala Desa Tambusai Barat Imran Harahap ke pihaknya. “Kita kini juga sedang melakukan penyelidikan, siapa orang tua bayi ini,” ucapnya. (Hendra)