Delapan Puluh Tahun Merdeka, Tapi Apa Benar Kita Sudah Maju? Bonifacio Marvel Wahyudi EKO2B
Tahun ini, Indonesia merayakan delapan puluh tahun kemerdekaan dengan tema besar “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema ini terdengar megah dan penuh harapan. Namun, ketika kita membuka mata terhadap kenyataan di lapangan, pertanyaan besar langsung muncul. Apakah rakyat benar-benar sejahtera? Apakah negara sudah benar-benar berdaulat? Apakah Indonesia sungguh telah menjadi negara yang maju? Atau justru tema ini hanyalah hiasan seremonial yang setiap tahun berubah, sementara masalah-masalah mendasarnya tetap dibiarkan?
Kesejahteraan rakyat masih jauh dari kata merata. Di satu sisi, pembangunan fisik seperti jalan tol, gedung pencakar langit, dan kawasan industri memang terlihat mencolok. Tapi di sisi lain, masih banyak warga di pelosok yang kesulitan mengakses air bersih, fasilitas kesehatan, bahkan pendidikan dasar yang layak. Ketimpangan ekonomi begitu nyata. Harga kebutuhan pokok terus naik, tetapi daya beli masyarakat tidak kunjung membaik. Banyak orang tua bekerja siang malam, namun tetap tidak mampu menghidupi keluarganya dengan layak. Di mana letak kesejahteraan yang dijanjikan itu?
Pemerintah sering membanggakan capaian makroekonomi, seperti pertumbuhan PDB atau cadangan devisa. Tapi angka-angka itu tidak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan. Banyak buruh tetap digaji di bawah standar hidup layak, petani kesulitan pupuk dan harga jual panen yang stabil, nelayan bersaing dengan kapal asing yang mencuri ikan di laut kita. Sementara itu, pejabat publik dengan mudah membicarakan proyek-proyek bernilai triliunan rupiah, tetapi lambat menanggapi keluhan masyarakat. Seolah rakyat hanya sekadar data statistik dalam laporan tahunan.
Kedaulatan pun layak dipertanyakan. Kita memang tidak lagi dijajah secara fisik oleh bangsa asing, tetapi apakah kita benar-benar bebas menentukan arah pembangunan kita sendiri? Ketergantungan terhadap utang luar negeri, investasi asing, dan tekanan ekonomi global membuat posisi kita rentan. Banyak kebijakan nasional tampaknya lebih menguntungkan pihak asing dibanding rakyat sendiri.
Sumber daya alam dieksploitasi secara masif, sementara masyarakat lokal seringkali hanya menjadi penonton. Ketika rakyat mempertahankan hak atas tanah atau hutan, tidak jarang mereka dikriminalisasi. Yang lebih menyakitkan adalah ketika hukum justru digunakan untuk membungkam suara yang kritis.
Salah satu contoh terbaru yang mencerminkan ketidakadilan hukum adalah kasus Thomas Lembong. Seorang mantan pejabat publik yang dikenal berintegritas dan vokal dalam menyampaikan pandangan, divonis bersalah atas perkara yang dipandang oleh banyak pihak sebagai tidak proporsional. Vonis tersebut memicu pertanyaan publik tentang objektivitas sistem hukum kita. Mengapa orang-orang yang vokal terhadap kebijakan pemerintah lebih mudah dijerat hukum, sementara mereka yang terbukti melakukan korupsi besar-besaran justru mendapat perlindungan atau vonis ringan?
Kasus korupsi pun masih terus menggerogoti negara ini. Skandal seperti korupsi dana bantuan sosial (bansos) di masa pandemi dan kasus suap pejabat Bea Cukai menjadi bukti bahwa integritas di level pemerintahan belum benar-benar pulih. Korupsi sudah merambah ke hampir semua sektor, dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan bantuan untuk rakyat miskin. Yang lebih menyedihkan adalah ketika pelaku-pelaku besar hanya dijatuhi hukuman ringan, atau bahkan dibebaskan karena alasan yang tidak masuk akal. Ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum berpihak pada keadilan, tetapi pada kekuasaan.
Sebagai seorang pelajar Kanisius, saya tidak bisa hanya diam menyaksikan ketidakadilan dan ketimpangan ini. Pendidikan yang saya terima bukan hanya soal angka atau nilai ujian, tetapi tentang
membentuk karakter untuk peduli, bersuara, dan berbuat. Makna kemerdekaan bagi saya adalah kesempatan untuk menggunakan pendidikan ini demi menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan berkontribusi nyata untuk negeri ini. Kemerdekaan berarti bebas berpikir, bebas menyampaikan kritik, dan bebas berharap bahwa bangsa ini bisa lebih baik tanpa harus takut ditekan atau dibungkam.
Menjadi Kanisian berarti saya harus berani menjadi bagian dari solusi. Dalam dunia yang semakin global dan kompetitif, Indonesia tidak akan mampu bersaing hanya dengan infrastruktur. Yang lebih dibutuhkan adalah generasi muda yang berani jujur, berpikir kritis, dan peduli terhadap sesama. Persatuan yang sejati tidak dibentuk oleh slogan, tetapi oleh empati dan kesetaraan. Kedaulatan yang kuat lahir dari kemampuan kita untuk berdiri tegak tanpa harus tunduk pada tekanan ekonomi asing. Dan kesejahteraan yang nyata adalah ketika seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite, bisa hidup dengan layak dan bermartabat.
Delapan puluh tahun seharusnya menjadi usia yang matang untuk sebuah bangsa. Tapi kematangan tidak datang dari usia semata. Ia lahir dari keberanian untuk bercermin, mengakui kesalahan, dan memperbaiki diri. Tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” seharusnya bukan hanya dipasang di baliho dan pidato kenegaraan. Tema ini harus menjadi arah kebijakan dan refleksi serius bagi seluruh pemangku kekuasaan. Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan tema ini, maka ia harus mulai dari mendengar suara rakyat, bukan membungkamnya.
Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya pintar membuat narasi dan membangun pencitraan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menghadapi kritik dengan lapang dada, menindak koruptor tanpa pandang bulu, dan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas ambisi pribadi atau partai. Kemajuan bangsa hanya akan tercapai jika pemerintah dan rakyat berjalan berdampingan. Bukan jika yang satu berdiri di atas panggung, sementara yang lain tertinggal di lorong gelap. Jika kita ingin Indonesia benar-benar maju, maka saatnya kata-kata diganti dengan tindakan nyata.
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360#:~:text=Dalam%20konferensi%20pers%2C %20Ketua%20KPK,terdampak%20akibat%20wabah%20virus%20corona.&text=Menteri%20Sosial %20Juliari%20Batubara%20ketika,06%2F12)%20dini%20hari.
https://news.detik.com/berita/d-7566433/kpk-panggil-eks-dirjen-bea-cukai-terkait-korupsipengadaan-16-kapal-patroli
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0379-.html
https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan/#:~:text= %E2%80%9CCPI%20Indonesia%20tahun%202024%20berada,100%20dan%20peringkat %20115%2F180.