1
JUMAT 17 MEI 2013 NO. 00119 | TAHUN II Koran Madura
JUMAT
Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-
17 MEI 2013
Hilmi Akui Bertemu Fathanah
g PAMANGGHI
Titik Nadir Oleh : Abrari Alzael
P
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Dewan Suro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin, Kamis (16/5). Hilmi mengakui bertemu Fathanah di rumahnya bersamaan dengan kunjungan penguasaha Aksa Mahmud sebelum Idul Adha tahun lalu. Tapi, menurut Hilmi pertemuan itu tidak terkait dengan lobi kuota impor daging seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Komisaris PT Radina Bioadicipta Elda Devianne Adiningrat di persidangan. Sebelumnya, Hilmi diperiksa KPK pada Senin lalu. Saat pemeriksaan perdana, Hilmi mengaku dicecar oleh penyidik soal rekaman Fathanah dengan anaknya, Ridwan Hakim. Namun, Hilmi mengungkapkan rekaman itu berisi bluffing semua (gertakan). Meski demikian, Hilmi memang mengakui dalam rekaman terdapat suara Fathanah. Dalam pemeriksaan kali ini, kepada Hilmy diperlihatkan sejumlah foto di Lembang yang di antaranya terdapat Ahmad Fathanah dan Aksa Mahmud. “Sebagian ada Fathanahnya, sebagian tidak,” kata Hilmi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5). Saat itu, Aksa tengah bertamu ke kediaman Hilmi. Kejadian itu terekam sebelum Idul Adha tahun lalu. “Kalau yang di Lembang itu foto rombongan Pak Aksa Mahmud sebelum Idul Adha saat menjadi tamu saya. Saya antar ke Badan Inseminasi Buatan, ternyata di rombongan itu ada Fathanah,” papar Hilmi yang
pulang dengan menumpang mobil Pajero bernomor polisi B 1279 EJA. Elda mengaku dirinya pernah bertemu dengan Fathanah dan Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth di Senayan City pada 30 Desember 2012. Dalam pertemuan itu, Fathanah mengatakan soal izin penambahan kuota impor sapi telah dibahas dengan Suswono, Hilmi Aminuddin, dan Luthfi Hasan di Lembang. “Dalam pertemuan tersebut saudara Ahmad Fathanah menyampaikan hasil pertemuan di Lembang yang menurut Ahmad Fathanah dihadiri saudara Luthfi Hasan Ishaaq, Hilmi Aminuddin, Fathanah dan Suswono,” begitu isi BAP Elda yang dibacakan. Menurut Elda, Fathanah menyampaikan hasil pertemuan Lembang yaitu Elizabeth akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota daging sapi. “Selanjutnya Elizabeth Liman menyampaikan bahwa akan komit membantu mendukung dana PKS,” bunyi BAP yang diakui Elda kebenarannya itu Namun pengakuan Elda ini ditepis Hilmi. Bahkan, Hilmi membantah soal adanya komitmen Rp 17 miliar dengan Fathanah. “Tiadak adan aliran dana ke saya,” jawabnya. (gam/abd/aji)
ant/asep fathulrahman
JEMBATAN RAPUH. Sejumlah murid SD Negeri Sajira Mekar 1 melintas di jembatan di atas Sungai Ciberang di Kp Hirung, Sajira Mekar, Kab Lebak, Banten, Kamis (16/5). Warga mengaku sudah berulangkali meminta Pemda setempat memperbaiki jembatan yang pernah menewaskan dua anak sekolah itu, tapi tak pernah ditanggapi.
JELANG PILGUB JATIM 2013
Ratusan Jempol di Launching “BAMBANG-SAID untuk Jawa Timur Jempol” SURABAYA – Pasangan Calon Gubernur – Calon Wakil Gubernur Jawa Timur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Bambang Dwi Hartono dan Said Abdullah, Kamis (16/5) kemarin meluncurkan ikon pemenangan “BAMBANG – SAID untuk Jawa Timur JEMPOL” di Taman Bungkul Jalan Raya Darmo, Surabaya. Acara tersebut diikuti oleh ratusan pengurus dan simpatisan PDI Perjuangan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Turun dari mobil, pas a n g a n yang mengenakan baju ‘kebesaran” hitam bertuliskan ‘I like jempol’ langsung disambut para pendukungnya dan diangkat menuju ke tenda acara. Acara dibuka dengan sambutan dari Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Ali Mudji. Dalam sambutannya, Ali Mudji mengatakan, partainya sangat tepat telah memilih Bambang DH dan Said Abdullah sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur periode 2014-2019. Sebab, kedua tokoh ini memiliki track record yang sangat
baik. “Bambang DH dua kali menjadi walikota Surabaya dan 2 kali menjadi wakil walikota Surabaya. Dibawah kepemimpinannya, Kota Surabaya kota terbaik yang dulu belum juga jempol kini sudah diwujudkan menjadi jempol,” tandasnya. Said Abdullah juga demikian.
Menurut Ali Muji, pria asli Madura ini menjadi anggota DPR RI yang sudah banyak memperjuangkan aspirasi warga khususnya di Dapil XI (Madura). Karena sikapnya tersebut, Said Abdullah kata Ali Mudji sangat populer di Madura dan juga di daerah basis Madura (tapal kuda, Red) di Jawa Timur.
“Yang paling penting, Pak Said Abdullah merupakan satusatunya generasi Madura yang meneruskan perjuangan Gubernur Muhammad Noer. Ia juga dikenal sangat taat pada konstitusi,” ungkap Ali Mudji. Pada kesempatan Bambang DH mengaku sangat optimis untuk
bersaing dengan kandidat-kandidat lain yang muncul. “Kita diposisikan buncit tidak masalah, tidak ada beban,” kata Bambang DH. Bambang mengatakan tagline pemenangan mereka berubah menjadi “BAMBANG – SAID untuk Jawa Timur Jempol”. Mengapa memilih jempol sebagai ikon pemenangan karena jempol dianggap sebagai organ tubuh yang menunjukkan keutamaan dan kebajikan. “Jempol sering diacungkan untuk menunjukkan keluhuran budi. Kami juga memilih ikon ini karena ikon ini dinilai tidak diskriminatif. Semua orang punya jempol. Laki – laki, perempuan, anak – anak, remaja, lansia. Jempol juga tidak membeda – bedakan suku, ras, etnis, bangsa, agama dan golongan,” jelas Bambang. Ia menambahkan JEMPOL juga merupakan singkatan yang menjadi panduan sikap kepemimpinan bagi mereka berdua. “J = Jujur, E = Eling (ingat amanat), M = Mituhu (taat pada aturan), P = Prigel (cekatan), O = open (merawat), L = Loman (murah hati, senang berbagi dan memberi),” katanya lagi seraya menambahkan bahwa dengan ikon ini dirinya dan Said meletakkan diri sebagai milik semua orang. (neu/beth)
Pemimpin Redaksi Koran Madura
angkat kopral, penghasilan jenderal. Kalimat itu pernah populer ketika Gayus Tambunan terjerat dugaan grativikasi dengan jumlah yang begitu besar dan tidak sebanding dengan jabatannya sebagai pegawai pajak, saat itu. Kini, Aiptu Labora Sitorus juga muncul sebagai pemilik pangkat yang tidak tinggi dengan penghasilan yang melampaui pimpinannya di Polri. Sebenarnya tidak terlalu penting berapa rupiah yang mengalir ke rekening Labora. Sebab yang lebih urgen adalah bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimanapun, Labora sebagai warga negara harus dibela. Sebab boleh jadi tidak hanya Labora yang memiliki rekening sebanyak itu, Rp. 1,6 triliun, seperti yang diberitakan media massa dan Labora tidak mengakuinya. Bisa jadi anggota Polri dengan pangkat yang lebih rendah dan atau lebih tinggi memiliki hal serupa bahkan jauh lebih banyak dibanding Labora. Sah-sah saja jika jalan yang ditempuh benar adanya. Soal oknum polisi yang kaya ini, memberikan rangsangan bagi generasi bangsa yang berjibaku untuk menjadi polisi. Dalam pandangan publik awam, menjadi polisi Polisi juga bisa enak. Pakai semenangkap ragam, dilengpelaku kapi senjata, kejahatan untuk dan dapat gaji diadili atau tinggi. Lebih tidak diadili dari itu polisi memiliki kewenangan untuk mencegat pengendara dengan cara damai atau sebaliknya. Polisi juga bisa menangkap pelaku kejahatan untuk diadili atau tidak diadili jika persyaratan yang diajukan terpenuhi. Itulah awam yang kadang-kadang asal ngomong meski oknum polisi memang seperti dalam pemahaman awam. Sebenarnya tidak hanya oknum polisi yang seperti itu. Penegak hukum lainnya (oknum) juga ada yang seperti itu, yang melakukan bukan pekerjaannya. Terbukti ada oknum polisi, hakim, jaksa, dan birokrat yang dipenjara karena menganggap dirinya sukses dengan pekerjaan yang bukan profesinya. Semua berpotensi untuk melakukan kejahatan sebagaimana semuanya berpotensi untuk melakukan kebaikan. Ini tergantung pada niat, amal, dan perbuatannya masing-masing. Tetapi di republik ini, publik mulai terbiasa membenarkan isu meski secara teoritik isu belum tentu benar kejadiannya seperti itu. Saat Ingrid Kansil diberitakan berselingkuh dengan anak tiri suaminya, perhatian publik seakanakan mengiakan bahwa hal itu terjadi. Namun percayanya publik terhadap isu bukan tanpa alasan karena di sebagian isu memang hal itu terjadi. Misalnya, pada saat Ahmad Fathanah diisukan dikelilingi perempuan, di sebagian fakta isu ini terbukti. Begitu pula pada kasus Irjend Djoko Susilo yang semula dikabarkan melakukan perbuatan hukum. Begitu semua file-nya terbuka, ada indikasi kuat jenderal itu patut diduga melakukan tindakan yang abal-abal. Pada kasus oknum Labora jika memang sulit dibuktikan, perlu kirang tidak dipaksakan untuk mengungkap dugaan kesalahannya. Tetapi urut-urutan mengapa ia sampai memiliki uang senilai 1,6 triliun inilah yang harus dibedah mengacu kepada hukum dan skala kepatutan. Tidak hanya oknum polisi negeri ini yang nyeleneh. Oknum polisi Malaysia juga begitu saat menyelipkan sabusabu di dompetnya saat bertandang ke Indonesia. Tetapi oknum polisi kita kadang melampaui semuanya, ia menembak atasannya dan tentara dari negara yang sama. =
Restoran Suatu hari Matrawi yang dulu bahasa inggrisya selalu mendapat nilai merah itu diajak temannya ke luar negeri untuk keperluan bisnis. Di sebuah kota di London, sang teman mengajaknya ke sebuah restoran teranama. Begitu duduk, Matrawi ditinggal seorang diri karena temannya ini kebelet pipis ingin ke toilet. Saat itulah seorang pramusaji menghampirinya. Matrawi ditawarkan makanan pembuka olehnya, “you like salad, Mister?” “Oh sure, I like Salat five time a day. Shubuh, Dzuhur, Asyar, Maghrib and Isya,” jawab Matarwi percaya diri.
Cak Munali
2
SUMENEP
JUMAT 17 MEI 2013 NO. 0119 TAHUN II
PELANGGARAN PILGUB
Panwascam Limpahkan ke Polisi
irsan mulyadi/ant
RUANG SEKOLAH RUSAK. Sejumlah siswa sekolah dasar bermain di salah satu ruang kelas yang rusak, usai mengikuti Ujian Nasional. Sejak tahun 2005, enam dari 15 ruang kelas di sekolah tersebut rusak dan tiga tahun terakhir tidak dipergunakan lagi.
753 Ruang Kelas Rusak Berat SUMENEP – Terdapat 753 ruang kelas sekolah dasar di Kabupaten Sumenep yang kondisinya rusak berat. Ruang kelas yang sudah tidak layak ditempati untuk ruang belajar tersebut tersebar di 251 lembaga pendidikan. Ratusan ruang kelas yang rusak berat tersebar di sejumlah lembaga pendidikan di daratan dan kepulauan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep A. Shadik mengatakan, hingga saat ini, jumlah ruang kelas sekolah yang kondisinya rusak parah 753 ruang kelas. Jumlah tersebut dinilai sudah menurun karena pada tahun 2012 banyak yang sudah diperbaiki atau direhabilitasi, yaitu terdapat 444 ruangan.
"Tinggal 753 ruang sekolah yang kondisinya rusak berat, yang rusak ringan masih banyak. Itu tersebar baik di daratan maupun di kepulauan," kata Shadik di ruang kerjanya, Kamis (16/5). Mantan Kabid Dikdas itu menjelaskan, sebanyak 279 dari 753 ruang sekolah itu direncanakan
akan diperbaiki tahun ini melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun 2013. Sedangkan sisanya akan direhab melalui dana rehab APBN tahun 2013. Dari 279 ruang kelas itu tersebar di 93 lembaga sekolah, masing-masing lembaga 3 ruang. "Tahun ini, kan, ada dana DAK, kami pergunakan untuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat sebanyak 279 ruang tersebar di 93 lembaga, masing-masing 3 ruang. Tapi kalau ada satu lembaga yang kondisi ruangannya lebih dari tiga ruang pasti kami perbaiki juga," ujarnya. Meski ruang kelas itu
kondisinya rusak berat, tapi pihaknya tetap memprioritaskan sekolah yang memiliki jumlah siswa terbanyak. Jadi, Jumlah siswa banyak akan lebih diprioritaskan karena dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar. "Kami pasti prioritaskan jumlah murid yang banyak akan diperbaiki lebih awal, tapi pada dasarnya akan diperbaiki semua sesuai dengan kemampuan anggaran dana yang ada," ungkapnya. Dia menargetkan, pelaksanaan rehab ruang kelas tersebut tuntas pada tahun 2014. Sebab, jika harus dituntaskan tahun ini, anggarannya tidak cukup. Untuk
itu, pihaknya akan mengusulkan penambahan anggaran pada tahun depan. "Kami targetkan tahun 2014 rehab ruang kelas itu tuntas secara keseluruhan," jelasnya. Ditambahkan, dana DAK untuk dinas pendidikan tahun 2013 ini mencapai Rp 52,3 miliar. Rehab ruang kelas tersebut sebagian dianggarkan dari dana tersebut dan selebihnya dianggarkan untuk bantuan paket buku kurikulum 2013. Sementara untuk sekolah tingkat SMP, SMA dan SMK, Shadik mengatakan masih memprioritaskan sekolah dasar. “Untuk SMP tidak terlalu banyak,
mungkin hanya tinggal 40 ruang sekolah. Sedangkan untuk SMA dan SMK kurang lebih 30 ruang saja. Tetapi insya Allah kami juga akan perbaiki tahun 2013 ini, karena DAK ini tidak hanya untuk SD, tetapi juga untuk SMP, SMA dan SMK,” imbunya. Sedangkan untuk anggaran perbaikan ruang sekolah yang berjumlah 753 tersebut disiapkan anggaran 52,4 miliar. “Sedangkan untuk DAK tahun 2013 disiapkan Rp 52,4 miliar, yaitu masing-masing diperuntukkan untuk rehab gedung sekolah dan untuk peralatan pendidikan sekolah SD,” tandasnya. (rif/sym/mk)
SUMENEP - Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Dasuk menyerahkan kasus dugaan dukungan fiktif calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dari jalur perseorangan Eggy Sujana-Muhammad Sihad kepada pihak kepolisian untuk diusut secara pidana, Kamis (16/5). Beberapa waktu lalu paneascam telah memanggil beberapa saksi, baik dari pihak pelapor maupun terlapor. Ketua Panwascam Dasuk Ghazali mengatakan, penyerahan berkas ke pihak kepolisian merupakan langkah kedua setelah pihaknya melakukan kajian terhadap sejumlah bukti dan saksi. “Berdasarkan hasil kajian kami dari sejumlah bukti dan saksi yang dipanggil, Pengawas Pemilu Kecamatan Dasuk, hari ini resmi serahkan berkas kasus pelanggaran tersebut ke pihak kepolisian,” katanya, Kamis (16/5) kepada wartawan. Hasil kajian panwascam menyimpulkan kasus tersebut sudah layak dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. “Sehingga kami melanjutkan masalah ini ke pihak kepolisian, yaitu Mapolsek Dasuk untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya. Ghazali menjelaskan, ada dua pelanggaran yang dilakukan pendukung Eggy Sujana-Muhammad Sihad dalam menarik dukungan warga. “Pertama, menggunakan KTP orang lain tanpa seizin pemiliknya yang sah. Kedua, tanda tangan yang dipalsukan. Termasuk, kami juga berkeyakinan bahwa mangkirnya tim pemenangan dari panggilan panwascam menandakan bahwa mereka benar-benar tidak bertanggung jawab,” tegasnya. Panwascam Dasuk sebelum mengambil kesimpulan dari laporan warga mengaku sudah beberapa kali memanggil dari pihak terlapor. “Kami layangkan surat untuk dimintai klarifikasi, mereka tidak memenuhi panggilan kami, sehingga kami berpandangan bahwa mereka tidak punya ikhtiar untuk bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Karena tugas kami hanya mengundang, dan tidak punya otoritas memaksa mereka, maka kami serahkan saja berkas-berkas ke pihak kepolisian berdasrakan hasil kajian kami. Untuk selanjutnya biarkan pihak kepolisian yang memproses,” terangnya. Secara terpisah Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep Zamrud Khan meminta polisi bisa menindaklanjuti kasus tersebut. “Karena hari ini berkas-berkas itu sudah di serahkan ke pihak kepolisian. Sehingga ini adalah wewenang mapolsek untuk diproses lebih lanjut, termasuk juga memanggil tim pemenangan yang sering mangkir dari panggilan kami,” katanya. Kasus tersebut terkuak saat sejumlah warga melaporkan dugaan dukungan fiktif tersebut kepada Panwascam Dasuk, beberapa pekan lalu. Tim pemenangan Eggy Sujana-Muhammad Sihad dinilai telah mengelabuhi warga dengan menggunakan KTP tanpa seizin pemiliknya untuk dijadikan dukungan atas pencalonan Eggy Sujana-Muhammad Sihad sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. (sym/mk)
HAMA TANAMAN
PEMEKARAN DESA
Disperta Minta Petani Memberikan Laporan
Dewan Dukung Pemekaran Desa
SUMENEP — Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bambang Heriyanto mengatakan pihaknya sudah memiliki petugas pengendalian hama terpadu (PHP). Petani yang lahannya terserang hama bisa melaporkan kepada petugas. “Petani yang lahannya digrogoti hama harusnya segera melaporkan, agar langsung ditangani,” katanya. Ia menyarankan para pemilik lahan dan petani untuk tidak sungkan-sungkan melaporkan kejadian apapun yang menyangkut pertanian. Menurutnya, pihaknya tidak akan tinggal diam untuk membantu para petani, baik gagal panen maupun gagal tanam yang disebabkan oleh hama, ulat gerayak maupun karena genangan banjir. Dinas pertanian mengaku memiliki obat dan penangkalnya, sehingga siapapun petani yang membutuhkan tinggal melaporkannya. Tidak adanya pemberitahuan mengenai lahan pertanian yang telah diserang hama tersebut telah membuat pihaknya kehilangan informasi
SUMENEP — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) mendukung keinginan warga Dusun Pelas Tanjung Desa Tanjung Kiaok dan Dusun Pelas Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken untuk dijadikan desa tersendiri. Menurut sejumlah anggota dewan, hanya melalui pemekaran desa masyarakat dua dusun tersebut akan merasan pemerataan pembangunan. Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, pemerinta harus segera menindaklanjuti keinginan warga tersebut. “Wah, ini memang PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah, agar pembangunan tidak terpusat, tetapi merata,” papar politisi PKB asal Kepulauan Sapeken, Kamis (16/5). Pemekaran desa yang diusulkan oleh Komite Pemekaran Desa maupun Pokmas Pengawas Maritim dan Kepulauan Sumenep mengenai pemekaran desa di Pulau Sapanjang Kecamatan Sapeken mendesak segera dilakukan. Menurutnya, hubungan dua dusun tersebut ke jantung pemerintahan sudah
rudi mulya/ant
ANTISIPASI SERANGAN HAMA. Petani membungkus (Brongkos) tanaman jagung di lahan persawahan. Petani sengaja membungkus tanaman jagung untuk mengantisipasi hama ulat Gandung dan hama burung yang merusak dan memakan tanaman jagung sehingga akan mengakibatkan gagal panen. penting untuk membantu petani. “Jika tidak ada waktu untuk melaporkannya ke sini, tinggal bilang kepada kelompok taninya,” ujarnya, Kamis (16/5).
Yang terjadi selama ini, katanya, pihaknya seringkali menerima laporan dari petugas PHP di lapangan jika ada serangan hama. Untuk kasus di Desa
Poreh maupun Desa Kolor, sama sekali belum menerima laporan jika ada hama dan ulat gerayak yang telah menggerogoti lahannya. (athink/mk)
tidak efektif sehingga perlu dibentuk desa tersendiri. Dukungan senada juga disampaikan Politisi PKS Nur Asyur. Menurut Nur Asyur, ada beberapa daerah di kepulauan yang perlu untuk dilakukan peme-
Administrasi desa dan kewajiban para perangkat desa kemudian jadi terkendala karena akses tranportasi yang bergantung kepada alam
Nur Asyur Politisi PKS
karan karena geografis yang tidak mendukung sehingga masyarakat yang jauh dari jantung pemerintahan tidak kejipratan pembangunan. Ia mengaku ironis dan lucu saat melihat kepala desanya tinggal di Pulau Sapangkor, sedangkan balai desa dibangun di Sabun-
tan. “Administrasi desa dan kewajiban para perangkat desa kemudian jadi terkendala karena akses tranportasi yang bergantung kepada alam. Sebab, ketika angin kencang dan ombak besar administrasi desa itu juga jadi ikut lumpuh,” katanya. Apabila pemerintah benar-benar dapat mewujudkan pemekaran, menurutnya, akan sangat membantu menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Alasan seperti permintaan masyarakat di Pulau Sapanjang yang menghendaki pemekaran desa baru, yaitu Desa Bandar Pelat karena alasan geografis dan tidak meratanya pembangunan dinilai sudah terlalu klasik. “Pemerintah semestinya sudah mengkaji hal tersebut sejak 8 tahun yang lalu karena usulan pemekaran desa baru itu terhitung sejak tahun 2006. Saya berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang cerdas untuk pemerataan pembangunan di k e p u l a u a n ,” p a p a r n y a . (athink/mk)
SUMENEP
3
JUMAT 17 MEI 2013 NO. 0119 TAHUN II
KEBUTUHAN WARGA
Harga Elpiji di Kepulauan Naik SUMENEP - Harga elpiji ukuran 3 kilogram di daerah kepulauan Sumenep menembus Rp 27 ribu pertabungnya. Lonjakan harga sudah terjadi sejak dua pekan terakhir. Warga Sapeken mengeluhkan naiknya harga bahan bakar gas tersebut karena masyarakat sangat bergantung kepada elpiji sebagai bahan bakar untuk memasak. Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam mengatakan, harga elpiji ukuran 3 kilogram di Kecamatan/Kepulauan Sapeken biasanya seharga Rp 20 ribu pertabung. Melambungnya harga tersebut diduga karena terlambatnya suplai dari daratan ke sejumlah kepulauan di Sumenep. Saat suplai tidak lancar biasanya menghambat kebutuhan masyarakat. "Sudah dua pekan terahir ini elpiji ukuran 3 kilogram di Sapeken sangat sulit dan itu berdampak pada harga elpiji. Harganya mencapai Rp 27 ribu per tabung ukuran 3 kg," kata anggota dewan dari Sapeken itu kepada wartawan, Kamis (16/5). Menurut politisi PKB itu, tidak hanya soal harga yang dikeluhkan masyarakat, stok elpiji juga diduga tidak aman, apalagi jika suplai ke kepulauan tetap seperti sekarang. Sebab, masyarakat di kepulauan mayoritas menggunakan elpiji subsidi tersebut sejak ada program bantuan dari pemerintah. Pengiriman dan kebutuhan konsumen tidak sebanding, akibatnya harga melambung tinggi. "Stok elpiji di kepulauan utamanya di Sapeken tidak aman, perlu penambahan volume suplai agar tidak sampai terjadi kelangkaan. Dan para pengecer pun diharapkan tidak memanfaatkan kondisi seperti ini, " tukasnya. Sementara untuk daerah kepulauan Masalembu, harga elpiji mencapai har-
ga Rp 30 ribu pertabung dari harga normalnya untuk daerah tersebut berkisar antara Rp 19 ribu hingga Rp 20 ribu. Sehingga kenaikan mencapai Rp 9 ribu hingga Rp 10 ribu dari harga normalnya. “Memang untuk harga elpiji 3 kg di kepulauan kami, saat ini harganya mencapai Rp 30 ribu pertabung, kalau masalah penyebabnya saya kurang tahu. Cuma yang jelas harganya untuk saat ini memang seperti itu,” ungkap Abd Salam, warga pulau Masalembu. Abd Salam mengaku suplai elpiji 3 kg untuk derah kepulauan dikeluhkan karena masih belum mencukupi. Karena jumlah elpiji tersebut masih belum sesuai dengan jumlah KK yang ada di kepulauan itu sendiri. Hal serupa juga disampaikan oleh Sa’rani, warga asal Raas. Menurutnya, harga di kepulauan Raas tidak jauh beda, yaitu berkisar 27 hingga 30 ribu. “Iya, mas, di Raas harga elpiji terus naik. Padahal, sejak kelangkaan elpiji itu harganya masih 24 ribu, naik 5 ribu dari harga normalnya. Sekarang, sudah mencapai 27 hingga 30 ribu. Berari naik 3-5 dari kenaikan sebelumnya,” katanya. Dusiam berharap, kondisi ini tidak terjadi terlalu lama karena akan memberatkan masyarakat. Sebab, elpiji di kepulauan sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. ''Kami berharap kondisi ini tidak terlalu lama karena akan memberatkan masyarakat,'' harapnya. S e b e l u m n y a , masyarakat kepulauan Sapeken diresahkan dengan tingginya harga BBM jenis premium dan solar yang mencapai Rp 9 ribu perliternya. Padahal, BBM itu juga menjadi kebutuhan masyarakat yang mayoritas sebagai nelayan. (rif/sym/ mk)
junaedy/koran madura
MANGKRAK. Resi Gudang ambruk yang beralokasikan di desa Ketawang Karay Kecamtan Ganding.
Dua Proyek APBN Dibiarkan Mangkrak SUMENEP – Proyek APBN senilai Rp 5 miliar tahun anggaran 2009-2010 berupa Gedung Silo Jagung dan Resi Gudang sampai saat ini belum difungsikan. Sekalipun resi gudang yang ada di Kecamatan Ganding pada tahun 2012 sebagian bangunanya ambruk, sampai saat ini dibiarkan mangkak karena belum ada izin penggunaan bangunan dari Kementerian Perdagangan. Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Proyogi meminta dinas perindustrian dan perdagangan untuk mendesak kementerian ka-
rena sudah lima tahun belum difungsikan. “Tentunya jika dinas terkait tidak melakukan pendesakan, maka kementerian pastinya tidak
mengetahui persoalan ini,” jelasnya. Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Sumenep Akh. Aminullah mengatakan, pihaknya telah lama mengupayakan permohonan izin penggunaan bangunan kepada Dirjen Kementerian Perdagangan untuk segera memberikan pelimpahan pengelolaan bangunan. Namun, hingga saat ini Kemendag belum menyerahkan penggunaan bangunan tersebut. “Kami juga sudah memenuhi persyarakatan yang
diminta, seperti sertifkat tanah kami juga sudah menyertakan kemarin,” ucapnya saat ditemui Koran Madura di kantornya, Kamis (16/5). Sekalipun belum ada kejelasan penggunaan bangunan dari Kementerian Perdagangan, pihaknya mengaku telah melakukan perencanaan akan mengelolanya. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tata kelola ketika sudah ada pelimpahan. ”Kami sudah mengutus beberapa karyawan uantuk mengikuti sosialisasi
kemarin. Bahkan kami sudah menyiapkan pengelolanya,” terangnya. Ia mengatakan, dalam jangka waktu dekat dipastikan sudah bisa dioperasikan. “Kami pastikan dalam jangka dekat sudah bisa. Namun, kami belum bisa memastikan bulan berapa,” katanya. Terkait dengan bangunan ambruk di Kecamatan Ganding, pihaknya belum bisa melakukan tindakan untuk membenahi karena masih kewenangan pemerintah pusat. (edy)
KESEHATAN
Makanan dan Minuman Berkimia Perlu Diwaspadai
irwansyah putra/ant
GAS ELPIJI NAIK. Pekerja menyusun tabung gas 12 kilogram di salah satu agen resmi LPG Pertamina. Meski belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah namun harga gas elpiji 12 Kg di kepulauan mulai naik sekitar Rp12 ribu lebih.
SUMENEP – Memilih makanan dan minuman harus benar-benar selektif. Konsumen tidak cukup dengan hanya memilih makanan dan minuman yang higienis dan bersih karena tidak setiap makanan yang terlihat higienis dan bersih aman untuk dikonsumsi. Saat ini marak makanan yang mengandung zat pewarna berbahan kimia banyak dijajakan di institusi pendidikan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur setiap bulan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lembaga-lembaga pendidikan di Sumenep. Namun, sidak tersebut tampaknya kurang diperhatikan oleh pedagang yang biasa menjual jajanan berbahan kimia karena setiap harinya masih terlihat di sekolah-sekolah. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Heny Yulianto mengatakan, pihaknya rutin melakukan sidak bersama dinas kesehatan, bagian perekonomian pemkab, satpol PP dan badan pengawas obat (BPOM) dan makanan Jawa Timur. “Kami rutin melakukan sidak bersama tim yang dibentuk Pemkab Sumenep dengan leading sektornya Dinas Kesehatan serta menggandeng BPOM Jatim setiap bulannya,” ungkap Heny Rabu (15/5).
Hasil sidak, setelah mengambil sampel pada beberapa jenis makanan dan minuman yang dijajakan di sekolah, ditemukan beberapa jenis jajanan yang menggunakan bahan yang mengandung zat kimia seperti boraks dan pewarna makanan tekstil. “Kami mengambil sampel dari pedagang yang berjualan di sekitar sekolah, dan ternyata sebagian masih ada yang menggunakan boraks dan pewarna makanan yang mengandung bahan kimia,” jelasnya. Ia menuturkan, setelah terbukti menggunakan bahan kimia, pihaknya mengimbau kepada para penjual untuk tidak menggunakan bahan yang dapat merusak ketahanan tubuh tersebut. Heny menambahkan, instansinya selalu melakukan sosialisasi terhadap para pengusaha mikro kecil dan home industri terkait bahaya makanan yang seharusnya bukan untuk konsumsi manusia. “Tiap tahun kami selalu melakukan sosialisasi pada pengusaha mikro kecil maupun home industri terkait berbahayanya bahan makanan yang mengandung zat kimia tersebut. Namun kesulitannya, karena mereka bukan pedagang tetap, hari ini jualan mungkin besok tidak, jadi terkadang mereka lolos dari data peserta sosialisasi kami. Dan yang terpenting juga terletak pada kesadarannya sendiri,” pungkasnya. (sai/mk)
yusran uccang/ant
PEMERIKSAAN MAKANAN. Dua pertugas Balai POM memeriksa sampel makanan yang dijual di pasaran. Pemeriksaan makanan untuk mengetahui penggunaan bahan pewarna dan pengawet itu untuk dijadikan contoh pasar yang bebas dari bahan berbahaya.
4
PAMEKASAN
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119| TAHUN II
Kisruh di Kankemenag
Komisi D Dijadwalkan Bertemu Kakanwil Kemenag Jatim
DEMO PENOLAKAN PILKADES. Kasus sengketa pilkades Nyabulu, berawal dari ditemukanya surat suara yang di dalamnya terdapat pita yang diduga merupakan tanda massa salah satu calon. Akibat temuan itu, salah satu calon meminta agar proses perhitungan suara dihentikan.
Ada Sengketa Pilkades di Nyabulu PAMEKASAN- Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui menyatakan tetap akan melanjutkan proses perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Nyabulu, Kecamatan Proppo, karena dinilai sudah memenuhi prosedur. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas dan Pemdes) Pamekasan Mohammad Zakir, lembaganya sudah melakukan pertemuan dengan kedua calon kades yang maju dalam Pilkades Nyabuluh. Dalam pertemuan itu, Tim Pengarah Kabupaten juga menghadirikan sejumlah tokoh masyarakat setempat, saksi kedua calon, serta tim dari pengadilan negeri pamekasan. Dari pertemuan itu, disepakati surat suara yang terdapat tanda pita, dinyatakan tidak sah, sehingga yang dinyatakan sebagai perolehan suara masing-masing calon adalah surat suara yang tanpa tanda pita. “Sudah disepakati bahwa surat suara yang terdapat pita di dalamnya, baik merupakan tanda atau lainnya, dinyatakan tidak sah,” kata Zakir,
Kamis (16/5). Dengan kesepakatan itu, maka pihaknya memutuskan untuk melanjutkan proses perhitungan suara, karena untuk melaksanakan pemilihan ulang, konsekwensi yang harus ditanggung cukup besar. Ia mengakui, calon kades di luar incumbent tetap tidak menerima keputusan itu dan meminta dilakukan pemungutan suara ulang Pilkades Nyabulu. Ia menilai, persoalan pilkades di desa itu, salah satunya disebabkan oleh ketidak tegasan panitia. Seandainya, saat ditemukan ada kejanggalan dalam surat suara panitia segera mengambil keputusan, masalah tersebut tidak akan berbuntut panjang. Seharusnya proses perhitungan suara hasil pilkades Nyabulu sudah selesai sehingga kades terpilih bias dilantik pada 14 Mei lalu, bersamaan dengan pelantikan 30 kepala
desa terpilih lainnya. Kasus sengketa pilkades Nyabulu, berawal dari ditemukanya surat suara yang di dalamnya terdapat pita yang diduga merupakan tanda massa salah satu calon. Akibat temuan itu, salah satu calon meminta agar proses perhitungan suara dihentikan. Kurang Memahami Aturan Pilkades Kekisruhan yang mewarnai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) terutama pada Pilkades serentak tahap kedua yang digelar Sabtu (11/5) lalu, menjadi pelajaran berharga bagi panitia pengarah kabupaten. Terjadinya kekisruhan itu diduga karena pemahaman tentang landasan hukum tentang pelaksanaan Pilkades belum utuh. Selain di Desa Nyabulu, Kecamatan Proppo, sengketa pilkades yang berujung penolakan terhadap hasil kegiatan itu juga terjadi di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan dan Desa Klompang Barat, Kecamatan Pakong. Sebagian warga di desa itu menolak hasil pilkades masing-masing dan menuntut pilkades ulang, meski kades
terpilih di kedua desa sudah dilantik Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, beberapa waktu lalu. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Herman Kusnadi, mengatakan pihaknya akan melakukan upaya pembenahan untuk perbaikan pelaksanaan pilkades serentak selanjutnya untuk mengantisipasi terulangnya kasus yang sama. Salah satu upaya yang akan dilakukan, yaitu menyamakan pandangan dan pemahaman dalam pelaksanaan Pilkades tahap ketiga, 19 Mei nanti. Panitia pengarah kabupaten akan mengumpulkan pihak-pihak terkait di tingkat desa, meliputi Badan Permuswaratan Desa (BPD), Panitia Pilkades serta saksi masing-masing calon. Hal ini di lakukan, agar tidak ada lagi sengketa pilkades, seperti yang terjadi pada pilkades tahap kedua lalu. “Kami sudah melakukan evaluasi pelaksanaan pilkades serentak tahap dua dan menilai perlu adanya pembenahan dan pembekalan kepada panitia penyelenggara, saksi dan BPD,” katanya.
Pembekalan, kata Herman, akan diutamakan pada lanadsan hukum pelaksanaan Pilkades, seperti Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Bupati (Perbub), penyediaan surat suara serta sah tidaknya surat suara hasil pencoblosan. Ia berhadap, semua pihak bisa memetik pelajaran dari pelaksanaan Pilkades tahap dua lalu, sehingga tidak ada lagi ketegangan serta halhal yang memicu terjadinya sengketa Pilkades bias dihindari. Herman mengakui adanya kesepakatan akan melanjutkan proses perhitungan suara hasil pemungutan suara Pilkades Nyabulu yang sempat tertunda. Namun teknis pelaksanaannya masih akan dibicarakan dengan Panitia Pengarah tingkat Kabupaten. Pilkades tahap dua sudah dilaksanakan pada Sabtu (11/5) lalu. Sedang pilkades tahap serentak tahap tiga akan digelar pada 19 Mei yang akan dating. Terdapat 17 desa yang tersebar di enam kecamatan di Pamekasan yang akan mengikuti pilkades serentak tersebut. (uzi/awa/muj)
Legislatif Mengkhawatirkan Ketersediaan Pupuk PAMEKASAN- Ketersedian pupuk menjelang musim tanam tembakau tahun ini di Pamekasan dinilai cukup mengkawatirkan. Sebab, di sejumlah penyalur pupuk di wilayah itu mengaku tidak memiliki persediaan yang memadai, sementara kebutuhan pupuk akan tinggi Menurut Wakil ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Fathorrahman, Kamis (16/5), saat ini komisinya sudah mulai menerima keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk karena keterbatasan persediaan di
sejumlah kios pupuk. Padahal, saat ini barang tersebut sangat dibutuhkan, karena di sejumlah daerah, sudah mulai memasuki masa tanam tembakau. Tidak jarang, mereka harus antre untuk mendapatkan jatah pupuk, dengan cara memesan terlebih dahulu ke pemilik kios. Untuk itu Komisi D akan mengaktifkan pemantauan ke sejumlah gudang penyanggah pupuk, untuk mengetahui langsung ketersediaan pupuk serta memastikan tidak ada penimbunan yang
dilakuakn oknum tertentu menjelang meningkatnya kebutuhan akan barang tersebut dalam beberapa waktu yang akan datang. Focus pemantauan itu untuk memastikan ketersediaan pupuk yang selama ini menjadi kebutuhan utama petani antara lain, pupuk SP 36, ZA, ZK, urea, NPK dan pupuk organik. Namun, jelas Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) itu, berdasar hasil koordinasi dengan sejumlah penyalur pupuk di Pamekasan, pengiriman pupuk
sedikit terhambat karena kerusakan alat produksi di pabrik pupuk milik PT Petrokimia Gresik. “Jika masalah ini berlangsung lama, maka dikawatirkan akan terjadi kelangkaan pupuk yang akhirnya dapat merugikan petani,” kata Fathor. Karenanya, pihaknya meminta Pemerintah Daerah Pamekasan untuk berkirim surat ke pabrik-pabrik pupuk yang sudah bekerja sama dengan pemerintah, untuk mendapat penjelasan terhambatnya pengiriman pu-
puk ke wilayah itu. Kebutuhan pupuk tahun ini diperkirakan tidak jauh dari nilai kebutuhan tahun sebelumnya. Pada 2012 lalu, pada saat musim tanam tembakau, jenis pupuk SP36 membutuhkan 3 ribu ton, jenis pupuk ZA membutuhkan 8 ribu Ton. Sementara untuk ZK tidak diketahui secara pasti karena pupuk non subsidi tersebut harganya cukup mahal. Ia berharap, distributor pupuk bisa mengendalikan ketersediaan pupuk, sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat petani agar tidak terjadi kelangkaan. Pengendalian itu dilakukan dengan cara menyesuaikan pembelian dengan kebutuhan dan menjaga terjadinya pembelian secara besar-besarn. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pamekasan Djumhari Ghani menyampaikan kebutuhan pupuk pada musim tanam 2013, untuk jenis pupuk urea mencapai 21.542 ton, SP36 6.419 ton, ZA 6.620 ton, NPK 4.002 ton dan pupuk organik 1.719 ton. Sedangkan untuk sub sektor perkebunan dengan luas lahan 25 ribu hektar, diperkirakan akan membutuhkan pupuk jenis urea sebanyak 396 ton, SP36 sebanyak 3.916 ton, ZA 4.878 ton, NPK 2.429 ton, dan pupuk organik 511 ton. Data kebutuhan pupuk tersebut, kata Djumhari, merupakasn hasil koordinasi bersama antara kelompok tani, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan distributor pupuk yang ada di Kabupaten Pamekasan. (awa/muj)
PAMEKASAN- Komisi D DPRD Pamekasan hari ini (Jumat, (17/5), dijadwalkan akan bertemu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Musyafak. Pertemuan yang hanya diikuti pimpinan Komisi D itu untuk membahas persoalan yang sedang melanda Kantor Kemenag Pamekasan dan kondisi lembaga di bawah naungannya. Wakil Ketua Komisi D, Juhaini, mengatakan banyak hal yang akan dibicarakan dengan Kepala Kanwil Kemenag. Diantaranya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Kepala Kemenag Pamekasan, Nurmaludddin, yang dinilai berdampak negatif, serta kondisi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pamekasan yang belum kondusif pasca mutasi yang dinilai dilakukan secara sepihak. “Kami ingin menindaklanjuti keluhan yang selama ini telah kami terima berkaitan dengan kondisi di Kemenag Pamekasan. Kami berharap dari pertemuan ini, akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak,” kata Juhaini, Kamis (16/5). Ditanya kemungkinan mendesak penggantian Kepala Kemenag Pamekasan dari Nurmaluddin, Juhaini mengatakan hal itu bukan kewenangannya. Komisi D hanya akan menyampaikan keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan guru di lingkungan Kemenag. Ia berjanji, apapun hasil dari pertemuan itu, akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Sementara itu, puluhan aktivis Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK), Kamis (16/5), mendatangi kantor Bank Tabungan Negara (BTN). Kedatangan para pemuda dan mahasiswa ke bank tersebut untuk mempertanyakan belum dicairkanya sebagian dana tunjangan fungsinal guru mulai tingkat Raudlatul Atfal (RA) hingga Madrasah Aliyah di Pamekasan. Bank BTN merupakan bank yang ditunjuk untuk
menyalurkan dana tersebut di Pamekasan. Sebelumnya, aktivis ARAK juga dating ke Kejaksanaan Negeri Pamekasan melaporkan dugaan korupsi tunjangan fungsinal guru non PNS dan pemotongan gaji PNS untuk koperasi di Kantor Kemenag setempat. Juru bicara para aktivis, Miftahul Kamil, mengatakan , berdasarkan keterangan dari pihak Bank, jumlah penerima dana tunjangan fungsinal guru non PNS di lingkungan Kantor Kemenag Pamekasan yang dikelola BTN sebanyak 8.826 orang, sementara yang sudah dicairkan sebanyak 8.037 Guru. ”Kami mempertanyakan sisa yang belum dicairkan sebanyak 789 guru non PNS,” kata Miftah. Data-data tersebut, kata Miftah, akan dijadikan buktibukti pelengkap yang akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Selain tunjangan fungsional, mereka juga mempertanyakan pencairan tunjangan sertfikasi khusus guru serta pencairan gaji guru PNS di lingkungan Kemenag Pamekasan, yang diduga dipotong sebesar Rp. 350 ribu perorang untuk koperasi baru yang dipimpin Kepala Kemenag, Nurmaluddin. Kepala Bank BTN Unit Pamekasan Farah mengatakan, untuk tunjangan fungsinal guru non- PNS sisa dana yang belum cair, tidak ada di BTN namun dirinya mengaku tidak mengetahui dana tersebut ada di mana. “Bank BTN hanya menyalurkan setelah dana tunjangan tersebut masuk ke rekening. Jadi, kalau ada dana kami pasti mencairkan, kalau tidak ada kami tidak akan mencairkan,” katanya. Farah juga menjelaskan penyaluran gaji guru PNS di lingkungan Kemenag Pamekasan. Menurutnya, gaji tersebut memang disalurkan melalui rekening di BTN Sementara untuk gaji pengawai, farah mengakui pencairanya melalui BTN. Namun, dirinya tidak tahu ada pemotongan gaji karena gaji itu disalurkan seluruhnya dan tidak ada permintaan pemotongan. (awa/muj)
RASKIN
Perubahan Distribusi Raskin Ditarget Akhir Tahun PAMEKASAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mentargetkan peruabhan pola pendistribusian jatah beras untuk warga miskin (raskin) dari kepala desa (kades) ke kelompok masyarakat (pokmas) mulai diterapkan akhir tahun ini. Wakil Ketua DPRD, Khairul Kalam, Kamis (16/5), mengatakan setidaknya pola baru itu bias diterapkan di Pamekasan sejak Bulan September yang akan datang sambil dilakukan perbaikan. Khairul mengatakan, pihanya mendukung rencana perubahan pola distribusi itu segera diterapkan. Sebab pola tersebut dinilainya akan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan raskin. Dijelaskan, penyaluran raskin melalui pokmas diyakini akan lebih transparan karena pengawasannya melibatkan masyarakat banyak. Apalagi, Pokmas yang dibentuk terdiri dari unsur masyarakat penerima raskin. “Saya yakin perubahan pola distribusi ini akan meminimalisir penyimpangan, karena masyarakat lebih mudah memantau,” katanya. Ia berjanji akan ikut mengawal rencana perubahan pola distribusi itu agar segera diterapkan. Maksimal kata Khairul, bisa direalisasikan pada September akhir tahun ini. Selain perubahan pada pola distribusi, yang juga dirubah, menurut dia, adalah sistem penebusan raskin yang semula melalui cash and carry. Sebab, jika pola penebusan ini diterapkan, akan membebani pokmas. Sebelumnya, Bupati Pamekasan Ach. Syafii menyatakan sudah memiliki konsep untuk memperbaiki pendistribusian jatah beras miskin yang dinilai masih sering disalahgubakan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya, dia berencana merubah pola pendistribusian dari semula melalui kepala desa (Kades) akan dirubah untuk disalurkan melalui kelompok masyarakat (Pokmas). Rencana ini belum final dan masih akan dibicarakan lebih lanjut antara bupati, DPRD dan Bulog. Meski belum final, namun arah kebijakan ini mendekati pada perubahan sistem distribusi. Bupati menegaskan, penataan pola distribusi raskin di Pamekasan ini, sebagai salah satu upaya untuk memerangi penyimpangan raskin, yang selama ini merugikan rakyat. Meski demikian, bupati tidak menjelaskan titiktitik distribusi yang berpotensi terjadi penyimpangan. (uzi/muj)
PAMEKASAN
Bacaleg Belum Mengembalikan Berkas ke KPU PAMEKASAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, menyatakan belum menerima penyerahan berkas perbaikan bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang tidak lolos verifikasi tahap pertama dari partai politik pengusung. Padahal batas akhir penyerahan berkas perbaikan itu tinggal lima hari kedepan Anggota KPU Pamekasan, Didin Sudarman, mengingatkan masing-masing Parpol peserta pemilu agar segera melengkapi kekurangan berkas bakal caleg itu untuk diverikasi ulang. Diharapkan, penyerahan berkas itu tidak melampaui tahapan yang sudah ditentukan yaitu pada (22/5) mendatang. Sebab, sehari setelah batas akhir masa perbaikan itu, pihaknya akan melakukan verifikasi tahap kedua. Masa verifikasi ini akan berlangsung selama seminggu yaitu mulai 23-30 Mei 2013. “Harapan kami, kekurangan berkas ini sudah dilengkapi dan segera diserahkan ke KPU untuk kami verifikasi lagi,” katanya. Pada verifikasi tahap pertama beberapa waktu lalu, sebanyak 112 bakal caleg atau sekitar 25 persen dari 450 bakal caleg yang mendaftar ke
5
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119| TAHUN II
KPU Pamekasan dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas administrasi. Sebab, mereka belum melengkapi semua persyaratan administrasi yang sudah ditentukan, meliputi foto copy ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Anggota Parpol, serta belum melengkapi beberapa form pernyataan serta curikulum vitae (CV/ data pribadi). Dalam persyaratan ijazah, ada beberapa bakal caleg yang hanya menyerahkan ijazah terakhir. Padahal seharusnya ijazah itu dilengkapi dengan ijazah sekolah dasar sampai ijazah terakhir. Selain itu, sejumlah bakal calon anggota dewan yang berlatar belakang kepala desa serta anggota DPRD yang pindah partai belum melengkapi persyaratan SK pengunduran diri dari jabatan kepala desa maupun anggota DPRD.
Yang ada, kata Didin, mereka hanya menyertakan pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh masing-masing bakal caleg. Padahal, pengunduran diri harus dibuktikan dengan SK dari pejabat terkait. Sementara itu, khusus persyaratan SK pengunduran diri bagi anggota DPRD yang pindah partai maupun Kepala desa, paling lambat 1 Agustus 2013. Jika sampai batas waktu itu tidak dilengkapi, maka KPU Pamekasan akan mencoret para nama mereka dari Daftar Caleg Sementara (DCS). Batas waktu yang diberikan ini memang cukup lama, karena disesuaikan dengan proses penerbitan SK pengunduran diri itu yang diperkirakan juga akan memakan waktu cukup lama. Sementara itu, anggota DPRD Pamekasan yang mendaftar sebagai bakal caleg dari parpol lain sebanyak 8 orang. Mereka antara lain Afifudin, Busiri, Makmun dan Bahar (PKNU). Munaji dan Amin Rifki (PBR), Suli (RepublikaN) serta Mochdar Abdullah (PBB). Sedangkan jumlah kepala yang mendaftar sebagai bakal caleg belum diketahui secara
pasti dan masih diidentifikasi oleh KPU setempat. Bacaleg Perempuan Sementara sebanyak 159 perempuan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2014 melalui berbagai partai politik di wilayah itu. Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan pada bagian kelompok kerja pencalonan Didin Sudarman, Kamis, ke159 perempuan bacaleg itu dari 12 partai politik di Kabupaten Pamekasan. “Jumlah 159 pendaftar dari kaum perempuan ini sesuai dengan jatah kuota 30 persen keterwakilan kaun perempuan, sebagaimana amanat undang-undang,” katanya. Ia merinci, ke-159 bacaleg perempuan yang akan bersaing menjadi wakil rakyat di DPRD Pamekasan pada pemilu legislatif 2014 itu masing-masing sebanyak bacaleg perempuan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 16 orang, PKB 16 bacaleg, PKS 16 bacaleg, dan PDIP sebanyak 15 bacaleg. Selanjutnya dari Partai Golkar sebanyak 15 bacaleg
perempuan, Partai Gerindra sebanyak 11 bacaleg, Partai Demokrat 16 bacaleg, PAN 16 bacaleg, PPP 16 orang, Partai Hanura 16 orang, lalu PBB sebanyak 15 bacaleg dan PKPI sebanyak 2 bacaleg. Menurut Didin Sudarman, secara keseluruhan jumlah bacaleg yang mendaftar ke KPU Pamekasan untuk pemilu legislatif 2014 sebanyak 491 orang dan sebanyak 159 diantaranya merupakan bacaleg perempuan. “Mereka itu dari lima daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Pamekasan,” katanya. Didin lebih lanjut mengatakan, keterwakilan kaum perempuan dalam pencalonan anggota legislatif merupakan keharusan bagi pengurus partai. Jika ada partai politik yang tidak memperhatikan ketentuan kuota 30 persen, yang jelas semua bacaleg yang diajukan akan ditolak. “Berkas semua bacaleg itu telah kami verifikasi dan telah dikembalikan ke masing-masing partai politik untuk dilengkapi, karena sebagian berkas yang diajukan tidak lengkap,” katanya.(uzi/ ant/muj)
HIGEMURA
Kaum Muda Dorong BPWS Percepat Pembangunan Pamekasan- Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura) mendorong Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) agar mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah itu, sebagai upaya untuk meningkatkan akses ekonomi rakyat di “Pulau Garam” itu. “Jembatan Suramadu sudah lama dioperasikan, namun hingga kini geliat pembangunan di Pulau Madura belum nampak, dan pertumbungan ekonomi masyarakat Madura terkesan jalan di tempat,” kata Ketua Umum Higemura Muhlis Ali dalam dialog bertema “Menata Pembangunan Madura Yang Berkeadaban” di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis. Memang, kata dia, sejak jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu dioperasikan, kunjungan masyarakat ke Madura terus meningkat, dibanding sebelum ada jembatan. Akses jalur lalu lintas semakin ramai, baik di sekitar Jembatan Suramadu sendiri, maupun di tiga kabupaten lain di Madura, semisal Sampang, Pamekasan dan Sumenep. “Tapi pembangunan infrastruktur di Madura sendiri hingga kini terkesan sangat lambat, terutama yang menunjang pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata pria yang juga Ketua Umum Pilar Pemuda Indonesia (PPI) ini menambahkan. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada BPWS selaku pelaksana pembangunan di Madura dan selaku badan khusus yang telah ditunjuk pemerintah untuk membangun di Pulau Madura agar dipercepat. Tentunya, sambung mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, pembangunan yang akan digelar nantinya, harus menopang nilai moral dan nilai etika yang berkembang di Madura. Koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh ulama perlu terus dilakukan. Sebab pembangunan yang
diinginkan oleh para tokoh dan ulama Madura, termasuk kalangan pemuda Madura adalah pembangunan yang berkeadaban, yakni pembangunan yang sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai agama. “Hal ini penting, karena kita tidak ingin kemajuan yang kita raih nantinya adalah kemajuan yang justru bisa merusak tatanan moral masyarakat Madura yang selama ini dikenal sebagai masyarakat agamis,” katanya menambahkan. Tidak hanya itu saja, Ketua Higemura Muhlis Ali juga berharap, BPWS hendaknya bisa berkoordinasi secara intensif dengan jajaran pemkab di Madura, sehingga cita ideal pembangunan nantinya searah dengan keinginan semua pihak di empat kabupaten di pulau berpenduduk sekitar 3,5 juta lebih itu. Selain perlunya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dan ekonomi, menurut Muhlis Ali, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Madura. Sebab, faktanya, SDM masyarakat Madura hingga masih rendah dan masih membutuhkan peran aktif semua pihak. Upaya yang dilakukan pemerintah di masing-masing kabupaten di Pulau Madura, kata dia, memang sudah ada, namun tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Apalagi, kata dia, kemampuan APBD masingmasing pemkab di empat kabupaten di Madura, rata-rata hanya sekitar Rp1 triliun dengan dana alokasi khusus. “Selain itu yang juga penting diperhatikan dalam membangunan Madura ini adalah tetap terjaganya tradisi dan budaya lokal yang berkembang di Madura,” kata pria asal Bangkalan kini tinggal di Jakarta dan juga aktivis Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) ini menjelaskan. (ant/mk)
PROSES LELANG
Pembangunan RS Tahap II Menunggu Proses Lelang
Seadanya, Anak Pantai Jumiang Pademawu Pamekasan Butuh Lapangan Bola, meski di bibir pantai semangat berlatih sepakbola, bibit PMU ini tak bermimpi punya lapangan bola.
Pembangunan Sirkuit Terkendala Lahan PAMEKASANRencana pembangunan Sirkuit di Kabupaten Pamekasan masih
terganjal pengadaan lahan. Rencananya, lokasi yang akan dijadikan tempat adu ketang-
kasan kendaraan bermotor itu akan dibangun berdampingan dengan Sport Centre (pusat
kegiatan olahraga) di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan. Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, Kamis (16/5), mengatakan rencana pembangunan sirkuit itu bukan gagal dilaksanakan, namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menemukan lahan yang akan digunakan untuk sirkuit. Sementara lahan yang dipilih, berdekatan dengan pusat kegiatan olah raga di Desa Ceguk, peruntukannya belum jelas, apakah akan digunakan untuk ruang terbuka hijau, atau akan digunakan untuk pengembangan termasuk untuk pembangunan sirkuit. “Di Stadion Ceguk memang ada lahan, tapi belum bisa dipastikan apakah itu akan digunakan untuk RTH atau yang lainnya,” katanya kepada Koran Madura. Sementara untuk menggunakan lahan lain di lokasi yang sama, membutuhkan pembebasan lahan yang prosesnya memakan waktu cukup lama. Karenanya, Bupati Syafii mengatakan masih akan melihat rencana tata ruang di loka-
si tersebut untuk memastikan penggunaan sisa lahan yang masih ada. Mantan anggota DPRRI itu mengatakan kebutuhan akan sirkuit di Pamekasan cukup mendesak untuk menyalurkan bakat kelompok muda di wilayahnya yang memiliki kegemaran olah raga ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor. Fasilitas itu juga diharapkan mampu mengurangi dampak negatif yang timbul akibat maraknya kegiatan balapan liar yang menggunakan jalan-jalan protokol dan mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketenangan warga. Apalagi, kata dia, tidak jarang aksi itu menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dikawatirkan bisa menimbulkan korban jiwa. “Hanya saja dalam pembangunan fasilitas itu, kami tetap akan memperhatikan koridor yang berlaku. Diantaranya tidak menggunakan ruang terbuka hijau dan tidak mengganggu ketentraman penduduk,” jelasnya. (uzi/muj)
P A M E K A S A N Pembangunan Rumah Sakit (RS) tipe D di Kecamatan Waru Pamekasan akan dilanjutkan tahun ini. Pembangunan tahap dua itu meliputi pembangunan gedung rawat inap lantai dua. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Ismail Bey, Kamis (16/5), menjelaskan, pembangunan tahap dua ini masih tahap perencanaan, yaitu proses menentukan konsultan prencanaan teknis pembangunan melalui pelelangan, dengan besaran anggaran Rp. 322 juta. Setelah tahapan ini selesai, akan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu pelaksanaan tender proyek serta lelang konsultan pengawasan. “Sekarang ini masih tahap perencanaan, nanti kalau sudah ada gambar perencanaannya, baru tender proyek dan lelang konsultan pengawasannya,” katanya. Dijelaskan, anggaran yang disiapkan dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) untuk pembangunan tahap dua tersebut sebesar Rp. 8 miliar. Pembangunan tahap dua ini untuk pembangunan rawat inap yang akan dibangun lantai dua seperti gedung rawat jalan yang sudah dibangun sebelumnya. Dengan demikian pembangunan RS Waru tahap satu dan tahap dua menelan biaya sebesar Rp. 19 miliar setelah pada tahap pertama menghabiskan anggaran sebesar Rp. 11 miliar.
Menurut Ismail Bey, pembangunan tahap dua kali ini belum bisa membangun semua kebutuhan RS, karena anggaran yang tersedia terbatas. Oleh karenanya, pihaknya berencana menuntaskan pembangunan pada tahap ketiga nanti setelah pembangunan tahap dua sudah rampung. Gedung yang akan dibangun pada tahap tiga meliputi sarana instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), kamar mayat,tempat pencuciam (loundy), dapur, musholla, penyimpanan barang dan peralatan, parkir dan paving serta pagar RS. Diupayakan, pembangunan tahap akhir (finishing) ini, bisa terealisasi pada tahun anggaran berikutnya. M e n u r u t n y a , pembangunan tahap dua, tidak akan mempengaruhi tahap pertama, karena khusus pembangunan ruang manajemen dan ruang kebutuhan rawat jalan sudah selesai. Bahkan, hasil pembangunan tahap pertama ini sudah bisa dimanfaatkan, hanya masih menunggu peraturan daerah (Perda) yang sampai kini belum selesai. Dijelaskan, raperda untuk pengelolaan RS ini sudah disusun oleh eksekutif, termasuk instansinya dan akan segera diajukan ke DPRD untuk dibahas. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan pembahasan raperda itu selesai karena bergantung anggota DPRD setempat. (uzi/muj)
6
SAMPANG
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119 | TAHUN II
KRIMINAL
ANGGOTA DEWAN
Kijang Mendarat di Sawah SAMPANG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Kamis (16/5) sekitar pukul 15.00 WIB. Sebuah mobil Kijang dengan nopol L 1690 OQ nyemplung ke areal persawahan warga. Mobil dengan warna biru tua yang terjatuh ke areal sawah itu tidak terbalik. Sehingga tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Kejadiannya berawal saat mobil yang berpenumpang tujuh orang itu melaju dari arah barat (Surabaya) menuju ke arah timur (Sampang) dengan kecepatan sekitar 40 kilometer perjam. Tiba-tiba saja, mobil tersebut berputar-putar dan langsung masuk sawah warga sebelah kanan jalan raya. Menurut salah satu penumpang, Hafid (26), warga Kecamatan Omben Sampang, mobil yang ditumpanginya itu hendak pulang ke rumahnya, Desa Omben. Itu sepulang dari menghadiri sebuah acara di Kota Surabaya bersama keluarga besarnya. Namun, sesampainya di TKP, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba berputar sejauh 100 meter. Sampai akhirnya terpental ke sawah warga. “Ngak tau kenapa Mas, tadi pas ngerem tiba-tiba kondisinya seperti itu dan langsung muter-muter,” terangnya kepada Koran Madura saat ditemui di TKP. Namun, beruntung arus lalu lintas sedang kondisi tidak padat saat kejadian. Hanya ada salah satu mobil dari arah timur dan lang-
sung berhenti ketika melihat ada mobil yang sedang oleng. “Meski ada mobil dari arah yang berlawanan tidak membahayakan kami. Sebab, mobil tersebut masih sempat ngerem dan langsung berhenti di kejauhan,” imbuhnya. Sementara menurut sang sopir, Abdul Basid (30), mengaku kejadian tersebut diduga karena kampas kopling rem mengalami masalah. Itu terasa saat dia menginjak rem sesaat sebelum kejadian. Sayangnya, remnya tersendat sehingga mobil yang dikemudikannya tidak bisa dikendalikan. “Mungkin kampas remnya yang bermasalah Mas. Syukur tidak ada yang terluka dalam kecelakaan ini. Semua penumpang hanya shok saja,” ungkapnya. Hasil pantauan lapangan, kejadian tersebut sempat menyita pengguna jalan lain yang kebetulan melintas sesaat setelah kejadian. Proses evakuasi mobil memakan waktu kurang lebih satu jam menggunakan sebuah truck untuk mendereknya. Sucipto, salah satu anggota Polsek Jrengik saat melakukan pengawalan menuturkan, keadaan mobil naas tersebut tidak mengalami kerusakan parah. Sehingga dipastikan masih tetap bisa digunakan untuk melanjutkan perjalanan pulang. “Mungkin remnya tidak imbang terus ban belakang muter dan tercebur ke sini Mas, ya kita bantu untuk dikerek,” tandasnya. (ryn/lum/ rah)
ryan hariyanto/koran madura
NYEMPLUNG: Sebuah mobil Toyota Kijang nyemplung ke areal persawahan warga di Jalan Raya Desa Panyepen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Kamis (16/5) kemarin.
Pencabul 9 ABG Segera Diadili
holis/koran madura
TAMAN KOTA: Proyek Taman Kota Sampang 2012 yang ditengarai melanggar kontak kerja dan sampai saat ini masih belum selesai.
Proyek Taman Kota Ditengarai Melanggar Kontrak Kerja SAMPANG - Proyek pembangunan Taman Kota Sampang yang menelan dana hingga Rp 1 miliar kembali menuai sorotan. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Rakyat Sampang (LSM-GPRS) menuding pelaksanaan proyek Taman Kota Sampang sangat buruk dan penyelesaiannya melanggar kontrak. Menurut Aktivis LSM GPRS Samsuddin pembangunan proyek Taman Kota Sampang TA 2012 itu diduga tidak selesai sesuai kontrak kerja. Sebab hingga memasuki bulan kelima tahun 2013 pihak pelaksana masih belum bisa menyelesaikan pekerjaannya. “Itu menjadi bukti pihak pelaksana telah gagal menyelesaikan kewajibannya. Untuk itu, perlu diberikan sanksi keras kepada pihak pelaksana karena telah melanggar kontrak,” katanya kepada Koran Madura tanpa menunjukkan kapan batas akhir penyelesaiannya yang sesuai dengan kontrak kerja, Kamis (16/5). Menurutnya, keterlam-
batan pekerjaan seperti itu seharusnya menjadi rapor merah dan tidak hanya cukup diberikan sanksi denda seperseribu dari nilai kontrak atau lima persen dari nilai jaminan. Tapi, pihak pemerintah juga harus berani memberikan catatan merah dan pihak pelaksananya tidak boleh diberi pekerjaan lagi dengan alasan prestasi yang buruk. “Memang sejak awal pengerjaan proyek Taman Kota yang dimulai sejak 2012 lalu itu, tidak ada papan nama pelaksana proyeknya. Hal ini mengindikasikan ada banyak penyelewengan dalam pelaksanaanya. Belum lagi lokasi proyek yang berada di tem-
pat rawan banjir. Ini sangat tidak efektif dari segi pemanfaatannya,” tudingnya. Di tempat terpisah, Kabid Perencanaan Bappeda Sampang M Bahrul Alim, yang sakaligus konsultan perencana proyek pembangunan Taman Kota yang berada di Kelurahan Delpenang itu, menjelaskan bahwa pembangunan proyek Taman Kota tersebut adalah kewenangan Dinas PU Cikatrung Provinsi. “Kami hanya konsultan perencana saja. Terkait tidak adanya papan nama proyek pelaksana di lokasi pekerjaan, sejak awal kami sudah menegur pihak pelaksana. Yakni, CV Pinan Jaya yang berkantor di Surabaya. Tapi, untuk memberikan sanksi itu menjadi kewenangan Dinas Provinsi Jatim,” tuturnya. Dana pembangunan Taman Kota tersebut dianggarkan melalui dana diskonsentrasi APBD Provinsi sebesar Rp 800 juta ditambah dana
sharing Kabupaten Sampang sebesar Rp 200 juta. Sehingga total dana secara keseluruhan mencapai Rp 1 miliar. “Nah, terkait keterlambatan waktu penyelesaian itu sudah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada. Yakni, 1/1.000 dari nilai kontrak atau lima persen dari nilai jaminan yang diberikan,” ungkapnya. Lebih Lanjut Bahrul menegaskan, hingga saat ini proyek Tanam Kota tersebut masih belum ada serah terima dari Dinas PU Cikatarung Provinsi kepada pemerintah Kabupaten Sampang yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup Sampang dengan alasan masih dalam masa pemeliharaan. “Sedangkan terkait lokasi pembangunan Taman Kota yang berada di areal banjir itu sebelumnya sudah dilakukan kajian. Lokasi itu adalah satu-satunya aset milik Pemkab Sampang yang berada di wilayah Kota,” ujarnya. (hol/ lum/rah)
SURABAYA - Ahmad Ihsan, anggota DPRD Sampang, akan segera disidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kemarin, politisi PPP yang terbelit kasus pencabulan terhadap 9 gadis ABG itu menjalani pelimpahan tahap kedua dari penyidik Polrestabes Surabaya ke Jaksa Kejari Tanjung Perak. Nanang Ibrahim, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tanjung Perak, kepada wartawan mengatakan pihaknya menerima penyerahan Ihsan dari penyidik kemarin pagi. "Sorenya tersangka langsung kami bawa ke Rutan Medaeng," ucapnya. Selain Ihsan, lanjut Nanang, tersangka lainnya juga diserahkan penyidik kepolisian, yakni dua mucikari penyedia ABG untuk Ihsan. Kedua mucikari langganan Ihsan tersebut adalah Dea Ayu dan Dini Rahkmawati. "Dalam waktu 20 hari ke depan dakwaan akan disusun," jelasnya. Kata Nanang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk untuk menangani perkara ini adalah dirinya sendiri, duet dengan Jaksa Kristiya. "Minggu depan mungkin berkas dilimpahkan ke PN Surabaya," tuturnya. Ihsan akan didakwa dengan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman dua pasal ini maksimal 15 tahun penjara. Para calon terdakwa juga akan didakwa dengan Pasal 2 UU Perdagangan Orang (trafficking). Ihsan ditangkap saat anggota VC Jatanum Polrestabes Surabaya menggerebek dirinya saat kencan dengan ABG di Hotel Pitstop Jalan Semut Baru Surabaya, awal April lalu. Bersamaan dengan itu, polisi juga menangkap dua mucikari langganan Ihsan. Hasil pemeriksaan penyidik kepolisian menyebutkan, Ihsan sudah menggauli sekitar 9 gadis di bawah 18 tahun. Yang menarik dan jadi polemik, setiap akan mengencani para gadis yang dipesan, Ihsan mengaku menikahi mereka secara sirri di mobil, dengan menyiapkan seorang 'penghulu' terlebih dahulu. (kas/rah)
PENIMBUNAN GAS
Elpiji 3 Kg Seharusnya Tersedia SAMPANG - Beberapa warga Kecamatan Kota Sampang akhir-akhir ini kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg. Padahal, pasokan gas dari Pertamina ke SPBE maupun dari SPBE ke agen lancar. Karena langkanya, untuk memperoleh elpiji 3 kg, masyarakat harus mengantri di agen yang baru mendapatkan pasokan elpiji dari SPBE. Menurut, Yuliani (26), warga Dusun Glisgis Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang mengaku harus membeli ke kios tetangga untuk mendapatkan elpiji melon itu. “Itu pun harus berebutan dengan pembeli lain ketika barang baru diturunkan dari mobil agen,” ujarnya kepada Koran Madura, Kamis (16/6). Mila (30), pemilik kios juga mengaku kesulitan mendapatkan pasokan gas dari agen. Kalau pun ada, kata dia mila datangnya telat dan jumlahnya dibatasi. “Terakhir cuma dapat kiriman 10 tabung. Sudah dua hari ini belum ada pasokan lagi,” tuturnya. Akhirnya Kelangkaan elpiji tersebut dimanfaatkan Mila untuk menaikkan harga. Kalau sebelumnya dia menjual seharga Rp 15.000 kini dia memasang harga RP 17.000. “Harga dari agen masih tetap tapi karena dapatnya susah, wajar dong kalau jual lebih mahal sedikit,” tambahnya. Sementara salah satu agen Elpiji 3 Kilogram Jalan Garuda Sampang se-
lalu dalam kondisi tertutup. Menurut salah satu karyawan yang tak ingin namanya dikorankan itu, setiap ada kiriman elpiji dari SPBE langsung dikelilingkan ke pelanggannya mengunakan mobil sehingga warga yang ingin membeli eceran dari agen
Kalau ada kegiatan yang mencurigakan terkait LPG 3 kilogram sebaiknya masyarakat langsung melaporkan ke pihak berwajib. Kalau Pertamina tetap punya kewenangan proaktif memonitor ke agen dan pangkalan”
Rustam Aji
Asst Customer Relation Pertamina Region V Jatimbalinus tersebut harus kecewa lantaran tidak kebagian. “Biasanya kalau kiriman datang ya langsung dikelilingkan ke toko-toko yang sudah langganan, sebenarnya tidak berkurang jumlah kirimannya 350 tabung tapi bi-
asanya setiap hari sekarang tiga hari sekali,” ungkapnya. Rustam Aji, Asst Customer Relation Pertamina Region V Jatimbalinus (Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara) mengatakan tidak ada pengurangan jatah pengiriman elpiji 3 kilogram ke wilayah Madura termasuk Sampang. Menurutnya, jika ada kelangkaan bisa dikatakan aneh karena pengiriman normal seperti hari biasanya, karena sejak April lalu wilayah Madura dipasok 1.090.880 tabung. Jumlah ini bisa dikatakan naik dibanding bulan sebelumnya yang hanya dipasok 1. 090.360 tabung. “Dari Pertamina tidak ada pengurangan untuk Madura. Jika keadaan seperti ini, kami imbau masyarakat yang secara ekonomi mampu tidak mengunakan elpiji 3 kilogram, tapi yang 12 kilogram,” tegasnya. Ditambahkan Rustam, jika ada kegiatan yang mencurigakan terkait elpiji 3 kilogram diharapkan masyarakat langsung melapor kepada pihak aparat keamanan. Sementara pihak Pertamina tetap mengaku mempunyai kewenangan untuk tetap proaktif melakukan monitoring ke agen dan pangkalan. “Kalau ada kegiatan yang mencurigakan terkait LPG 3 kilogram sebaiknya masyarakat langsung melaporkan ke pihak berwajib. Kalau Pertamina tetap punya kewenangan proaktif memonitor ke agen dan pangkalan” unkapnya.(ryn/rah)
OPERASI: Dishubkominfo bersama Polres dan Satpol PP ketika malakukan operasi simpatik terhadap angkutan umum di Jalan Samsul Arifin, Kamis (16/5) kemarin.
junaidi/koran madura
OPERASI
Petugas Jaring Mobil Plat Hitam Abai Aturan SAMPANG - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) bekerjasasama dengan Polres Sampang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar operasi simpatik di terminal Sampang dan Jalan Syamsul Arifin. Mereka memberhentikan semua kendaraan angkutan umum dan barang yang melintasi jalan serta menanyakan surat-suratnya. Ini dilakukan untuk menertibkan maraknya taksi gelap yang sering dilakukan kendaraan plat hitam. Sekitar pukul 08.00 pagi mereka menyisir kendaraan angkutan umum yang masuk terminal Sampang. Mereka memberikan pengarahan kepada kendaraan plat hitam agar tidak dijadikan angkutan
umum seperti kendaraan yang sudah berplat kuning, karena tidak layak apabila plat hitam dijadikan taksi. Setelah itu mereka langsung pindah tempat ke Jalan Syamsul Arifin. Ketika di sana banyak kendaraan angkutan umum yang ditilang oleh Polisi dan Dishubkominfo, karena tidak memenuhi peraturan. Kepala Dishubkominfo melalui Kabid Hubungan Darat Fadeli mengatakan aksi ini dilakukan untuk menertibkan kendaraan umum angkutan penumpang dan angkutan barang karena marak terjadi taksi gelap di jalur yang tidak seharusnya. Apabila kendaraan plat hitam yang dijadikan angkutan umum, maka harus diganti dengan plat kuning. Dalam
operasi tersebut, dia masih belum bisa menetukan jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan oleh kendaraan plat hitam yang sering dijadikan taksi gelap. “Penertiban ini dilakukan agar bisa memberikan dampak kepada pengguna kendaraan plat hitam supaya bisa merubah sifat yang sudah marak melakukan taksi gelap. Saya sudah mengimbau kepada pemilik mobil, apabila mau dijadikan MPU (mobil pengangkut umum) maka harus digulingkan saja dari plat hitam ke plat kuning,” ujarnya kepada Koran Madura, Kamis (16/5). Hal senada juga disampaikan oleh Unit Laka Iptu Yudhi. Dia mengatakan dalam operasi ini sudah memberikan teguran kepada pemilik mobil. Menu-
rutnya sudah 50 teguran disampaikan kepada pemilik mobil yang berada dalam terminal Sampang dan Jalan Syamsul Arifin, karena yang dilakukannya merupakan operasi simpatik untuk memberikan pembinaan agar mereka tidak mengulanginya lagi. Sedangkan pemilik mobil yang tidak bisa membawa surat-suratnya, maka terpaksa ditilang. “Kalau pengendara tidak bisa membawa surat-surat seperti SIM dan STNK, maka terpaksa kami tilang. Jika hanya tidak membawa SIM dengan alasan ketinggalan, maka kami hanya memberikan teguran. Tapi apabila teguran ini sudah dilakukan, masih mengulanginya lagi, maka terpaksa nanti kami tilang juga,” ujarnya (Jun/rah)
BANGKALAN IDENTITAS PENDUDUK
322.457 Warga Belum Rekam e-KTP BANGKALAN – Hingga memasuki pertengahan Mei 2013, sebanyak 322.457 masyarakat di Kabupaten Bangkalan belum melakukan rekam data kartu tanda penduduk elektronik (eKTP). Mayoritas dari mereka tak ada di tempat, karena tengah bekerja di luar negeri atau luar daerah. Selain itu, usia yang sudah renta mempengaruhi, sehingga mereka tidak bisa mengikuti perekaman data e-KTP. “Dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan baru terealisasi sebanyak 500.178 orang dari target 822.635 orang wajib e-KTP atau setara dengan 60,80 persen,” terang kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dispenduk Capil) Bangkalan, M. Mosleh, melalui Kabid Administrasi kependudukan, Djayus Sayuti, Kamis (16/5). Dia menjelaskan jumlah e-KTP yang sudah tercetak dan dikirim dari pusat sebanyak 465.296 keping e-KTP. Untuk yang belum tercetak sebanyak 34.882 keping e-KTP. Kebanyakan warga Bangkalan yang belum memproses rekam data berasal dari masyarakat desa yang belum menyadari fungsi e-KTP. “Sebagian juga ada warga Bangkalan yang masih ada di perantauan dan kami sudah mengimbau kepada perangkat desa melalui camat setempat bagi masyarakat yang belum memprosesnya untuk segera memproses,” kata
7
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119 | TAHUN II
Djayus. Menurutnya, dalam surat edaran yang baru e-KTP akan diberlakukan mulai 1 Januari 2014 mendatang dan KTP non elektronik (KTP lama) secara otomatis sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, semua unit/badan usaha yang memberikan pelayanan pada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun ini, untuk menerapkan e-KTP tanpa harus difotokopi. Sementara itu, Camat Kota Bangkalan, Rahmad Yunus Santoso melalui Kasi Pelayanan Mual Farid memaparkan sebanyak 12.774 penduduk di Kecamatan Kota belum melakukan rekam data e-KTP. Jumlah penduduk yang dipastikan tidak memiliki e-KTP itu didapat dari catatan jumlah total penduduk sebanyak 59.443 jiwa dikurangi rekam data dari 46.664 penduduk. “Sampai dengan tanggal 10 Mei 2013, sebanyak 46.664 dari 59.443 total penduduk kecamatan Bangkalan sudah melakukan proses rekam data e-KTP. Sebanyak 45.764 telah rampung dan didistribusikan kepada pemiliknya melalui kelurahan ataupun kepala desa,” terangnya. Dari data tersebut, pihaknya mengkalkulasi progres e-KTP sudah mencapai 78.51 persen. Sedangkan 20 persen lebih sisanya masih diberi kesempatan perekaman data secara gratis sampai dengan bulan Oktober mendatang. (ori/rah)
Madrasah se Madura Dapat Bantuan Dana Percepatan BANGKALAN – Ketua Komisi VIII DPR RI Gondo Radityo Gambiro, saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, tepat ke kantor Kementerian Agama Bangkalan, Kamis (16/5), menyatakan madrasah diniyah se-Madura, baik di kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, akan mendapatkan bantuan dana percepatan. Menurut Gondo, dana percepatan yang telah disiapkan sebesar Rp 68 miliar untuk madrasah se-Madura. Dengan dana tersebut diharapkan madrasah penerima bantuan bisa bergerak maju lebih cepat. ”Madura yang terdiri dari empat kabupaten masih tergolong kabupaten tertinggal.
Kami dari anggota komisi VIII memperjuangkannya. Khususnya untuk Madrasah Diniyah di Madura agar dilakukan percepatan,” ujarnya. Dia menjelaskan percepatan yang dimaksud adalah pencairan anggaran lebih awal yang diberikan kepada Madrasah Diniyah melalui pos,
Gondo Radityo G.
Ketua Komisi VIII DPR RI
bukan melalui APBN. Sebab selama ini anggaran yang ada di Madrasah sangat minim. Padahal jumlah madrasah di Madura sangat banyak dan karakter masyakat Madura luar biasa agamis. “Jadi, mumpung ada kesempatan, kami memanfaatkan anggaran yang kami perjuangkan kepada pemerintah menjadi diprioritaskan untuk Madura,” ungkapnya. Menurutnya, anggaran sebasar Rp 68 miliar tersebut nantinya akan diberikan kepada 4 kabupaten yang ada di Madura, masing-masing kabupaten tentu mendapat bagian yang bervariatif, sesuai jumlah
madrasah yang ada di masingmasing kabupaten. “Dana tersebut bukan dari ABPN, melainkan dari pos 999 yang tidak melalui proses APBN. Dana yang dimaksud merupakan dana dari pemerintah dan prosesnya lebih cepat dari APBN,” ucapnya. Sementara itu, data jumlah lembaga Madrasah di Madura meliputi MIN/MiS, MTsN/MTsS, MAN dan MAS sebanyak 4,187 lembaga. Dengan rincian untuk kabupaten Bangkalan 444 lembaga, Sampang 1,123 lembaga, Pamekasan 1,146 lembaga. Terakhir, Kabupaten Sumenep memiliki jumlah madrasah sebanyak 1,474 lembaga. (ori/rah)
doni heriyanto/koran madura
MEMBERI KESAKSIAN: Fitriya (20) warga Jaddih istri korban sekaligus anak dari H Rasul (56) dan Hj Hotijeh (50) saat disumpah sebelum memberi kesaksian, Kamis (16/5) kemarin.
PERSIDANGAN
Istri Korban Memberikan Kesaksian yang Menyudutkan Jakil
BOS
Dana Bantuan untuk Madrasah Sudah Turun
Dedi Jubaidi
Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag RI BANGKALAN – Setelah mendapat desakan dari berbagai kalangan agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah segera dituntaskan, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan dana tersebut pekan ini sudah bisa cair. Menurut Kemenag pencairan dana BOS melalui rekening masing-masing sekolah. “Kalau madrasah negeri sudah bisa dicek di rekening masing-masing sekolah. Paling lambat akhir minggu ini sudah bisa cair,” kata Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag RI, Dedi Jubaidi, saat mengunjungi Kemenag Bangkalan, Kamis (16/5). Sebelumnya, dana BOS itu masih dalam proses pelepasan bintang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Akan tetapi, dirinya enggan menyebutkan mengenai dana yang disalurkan di seluruh madrasah yang ada di Bangkalan. Saat ditanya faktor penyebab pencairan dana BOS, Dedi menjelaskan pertama persetujuannya pernah mengalami keterlambatan pembahasan di Komisi VIII DPR, sehingga pencairan BOS lambat. Adanya hal yang bersifat politis turut
mempengaruhi pencairan. Termasuk BOS madrasah sudah dalam pelepasan bintang di Kemenkeu. Jumlah MI penerima BOS di Bangkalan sebanyak 138 lembaga dengan 17.511 siswa. Setiap siswa akan menerima Rp 538 per tahun. Sementara jumlah MTs berjumlah 126 lembaga dengan jumlah 15.595 siswa. Mereka akan menerima Rp 710 ribu setiap tahunnya. ”Namun semuanya sudah clear dan tidak ada masalah lagi di Komisi VIII DPR. Kondisi ini terjadi tidak hanya di Bangkalan, melainkan seluruh Indonesia,” ungkapnya. Sebelumnya pernah diberitakan beberapa madrasah tingkat Ibtidaiyah (MI) dan Tsanawiyah (MTs) di Bangkalan terpaksa menutupi dana sekolah dengan swasembada, karena pencairannya tersendat selama 5 bulan. BOS yang melalui Kementerian Agama terlambat karena adanya proses pembintangan. BOS Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan dana operasional satu-satunya guna mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tak hanya itu, kenyataanya proses penyalurannya sangat memprihatinkan. Sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial, karena dana BOS di lingkungan Dinas Pendidikan bisa cair tiap bulan. Atas dasar itulah, Ketua PGRI Cabang Khusus Bangkalan, Markus mendesak pemerintah segera mencairkan BOS paling lambat minggu kedua di bulan Mei. Sebab para guru madrasah di Bangkalan mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam pencairan Bos tersebut segera merealisasikannya. ”Alhamdulilah, dana tersebut sudah cair,” ungkapnya. (ori/rah)
BANGKALAN - Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan kembali menggelar Sidang pembunuhan terhadap Mustofa (20), warga Dusun Jakan, Desa Parseh, Kecamatan Socah dengan agenda kesaksian dari Fitriya (20), warga Jaddih yang merupakan istri korban sekaligus anak dari H Rasul (56) dan Hj Hotijeh (50) yang diduga menjadi otak di balik pembunuhan tersebut. Dalam persidangan tampak Fitriya (20) hadir dengan menggunakan penutup wajah (cadar). Dalam kesaksiannya Fitriya mengungkapkan
bahwa pernikahannya dengan Mustofa saat itu merupakan hasil perjodohan yang dilakukan ibunya sendiri. Dalam keterangan yang diberikan di muka hakim, Fitriya mengatakan antara suaminya dengan kedua orang tuanya tidak pernah terjadi konflik luar biasa. “Umi yang menjodohkan saya. Kedua orang tua saya juga menyayangi suami saya,” ujarnya. Ditanya mengenai kronologis sebelum kejadian, Fitriya mengaku bahwa siang hari sebelum kejadian ada seseorang
yang datang ke rumah mencari suaminya. Pria yang disebutnya menggunakan helm dan tidak jelas wajahnya tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi nomor handphone untuk dihubungi. Nomor tersebut adalah seseorang yang dikatakan telah menemukan motor milik Mustofa yang hilang di rumahnya sendiri. Dalam kesaksiannya Fitriya lebih menyudutkan Jakil, pria yang dikenalnya sebagai rekan kerja orang tuannya semenjak Fitri belum menikah dengan almarhum suaminya.
“Ya memang Jakil pernah mengejek saya karena dijodohkan dengan Mustofa. Menurut Jakil, saya gak pantes dengan Mustofa dan ditawari untuk dijodohkan dengan keponakannya, bahkan perkataan tersebut pernah disampaikan Jakil di depan suami saya setelah pernikahan saya dengan Mustofa,” jelas Fitriya. Selain itu Fitriya mengatakan bahwa dirinya juga pernah kabur bersama Jakil saat dirinya cekcok dengan Mustofa. Selama dua hari Fitriya diinapkan di rumah kerabat Jakil. Dalam persi-
dangan kemarin, kedua terdakwa yang tak lain adalah orang tua saksi, tampak keduanya menangis tersedu mendengar keterangan yang diberikan anaknya di muka persidangan. Sementara itu, persidangan dikawal ketat oleh aparat kepolisian dengan senjata lengkap. Karena sebelum persidangan dimulai keluarga korban telah memadati ruang persidangan. Keluarga korban datang membawa poster menuntut keadilan yang bertulisan ‘Hukum Mati H. Rasul dan Hj. Hotijah’. (dn/rah)
JALAN TAK DIPERBAIKI
Publik Bisa Mempidanakan Penyelenggara Jalan BANGKALAN - Jalur utara Bangkalan semakin memprihatinkan. Jalan berlubang banyak sekali ditemukan di sepanjang jalan menuju sejumlah kecamatan seperti Arosbaya, terutama di Klampis dan Tanjung Bumi itu. Tak jarang pengendara motor menjadi korban akibat parahnya kondisi jalan yang berlubang. Dalam sepekan ini telah menelan dua korban. Akibatnya kedua korban tersebut mengalami patah tulang bahkan harus menjalani operasi rahang. Rusaknya sejumlah jalan yang menghubungkan ke arah tiga kecamatan itu dinilai sangat membahayakan, bahkan berpotensi menimbulkan korban-korban berikutnya bagi para pengguna jalan yang melintasinya. Jalan yang berlubang sekitar 1 meter di sisi jalan. Bagi kendaraan roda dua dan roda empat diharapkan lebih berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam lubang. Marzuki (40), warga Bancaran, salah seorang pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalur tersebut, menyesalkan kondisi rusaknya jalan itu. Menurutnya, seoalah-olah jalan rusak tersebut sengaja dibiarkan tidak diperbaiki. Dalam kondisi musim penghujan, jalan yang berlubang seringkali digenangi air, sehingga seringkali para pengendara tidak mengetahui kalau ada lubang menganga tergenang air sehingga tak ja-
rang para pengendara terjatuh. "Kondisi ini sudah cuku lama dan tidak pernah diperhatikan. Coba perhatikan, lebar lubang ini bahkan ada yang sampai 1 meter. Kalau hujan genangan airnya itu menutupi lubang jalan yang cukup dalam, sehingga membahayakan pengendara," ungkapnya. Lebih lanjut Marzuki mengungkapkan, pada Selasa malam (14/5), seorang pengendara bernama Totok, warga Pengeranan terjatuh dari kendaraannya saat melintas di kawasan Bancaran. Menurut Marzuki, Totok jatuh dari kendaraannya akibat terperosok pada lubang jalan yang tergenang air sehingga korban mengalami patah tulang tangan. Hal senada juga disampaikan oleh Jamal, warga Bancaran. Dia mengharap perhatian pemerintah supaya memperbaiki jalan yang rusak itu, karena akibat jalan berlubang itu seringkali kecelakaan tunggal terjadi. Oleh sebab itu, jalan harus segera diperbaiki agar supaya tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. “Kecelakaan tunggal sudah sering terjadi di sini. Hampir setiap hari dan itu terjadi karena jalan berlubang. Saya harap pemerintah peduli memperbaiki semua kerusakan ini agar tidak lebih banyak lagi korban yang berjatuhan," ujarnya. Selama ini sambung Jamal, perbaikan yang dilakukan
doni heriyanto/koran madura
BERLUBANG: Kondisi jalan di jalur utara kabupaten Bangkalan berlubang dan sering kali berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. pemerintah kurang maksimal, karena bentuk perbaikan hanya sebatas tambal sulam saja dan terkesan seadanya saja. Terbukti tidak sampai setahun saja, jalan yang sudah diperbaiki dengan tambal sulam itu sudah rusak lagi. Di tempat terpisah anggota Komisi C DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan jika terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak maka yang harus bertanggungjawab adalah penyelenggara jalan, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Jadi, masyarakt bisa menuntut secara hukum apabila merasa dirugikan akibat jalan
rusak. Karena ketentuan pidananya diatur dalam pasal 237 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari tiga ayat. Pada intinya dalam ketentuan itu menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban, baik luka ringan sampai meninggal dunia, bisa dipidana selama enam bulan sampai lima tahun atau denda antara Rp 12 juta–Rp 120 juta. “Selama ini kan tidak
pernah dilaksanakan karena masyarakat tidak mengetahuinya. Bahkan masyarakat seringkali harus menanggung semua kerugian itu sendiri tanpa ada tanggung jawab pemerintah atau penyelenggara jalan. Salah satu contoh kerugian itu harus dialami oleh Sohib (30), warga Arosbaya yang mengalami patah rahang dan harus dioperasi karena jatuh akibat jalan berlubang,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan, Taufan Zairinsyah belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui selulernya hingga berita ini diterbitkan.(dn/rah)
8
LINTAS JATIM
JUMAT 17 MEI 2013 NO. 0119 TAHUN II
Keluarga Dr Soetomo Butuh Pengakuan Pemerintah SURABAYA- Isahtiningsih, 76 tahun memiliki dilematis tentang statusnya sebagai anak Dr. Sutomo hingga saat ini. Perempuan yang tinggal di Jetis Kulon, Surabaya itu memiliki harapan besar agar Pemerintah mengakui dirinya secara sah sebagai anak kandung dari pendiri organisasi Budi Utomo tersebut. Pasalnya, santer terdengar selama ini diketahui apabila Dr. Sutomo tidak mempunyai anak.
i made ardhiangga/koran madura
BUTUH PENGAKUAN PEMERINTAH. Anak dan cucu yang mengaku asli anak Dr. Sutomo minta disahkan oleh pemerintah.
Hal tersebut dinyatakan, Anak Isahtiningsih, Yuwastiningnsih, bahwa Dr. Sutomo merupakan bapak kandung Ibunya dan sekaligus ialah keturunan asli anak dari Isahtiningsih. Dijelaskannya, kebenaran tentang perihal keturunan itu berawal dari mendiang (Dr. Sutomo) yang pernah menikah dengan seorang janda perawat asal Belanda yakni Everdina Soetomo. Akan tetapi, Everdina akhirnya meninggal dunia sehingga Dr Sutomo menikah lagi dengan perempuan pribumi bernama Musni. ”Dari pernikahan yang
JELANG PILGUB JATIM
Selebaran Pelarangan Memilih Eggy-Sihat Beredar di BPN S urabaya - E g g i S u d jan a dan S ihat , C a lon Gub ernu r da n C a lon Wakil Gu bernu r (Cagu b-Caw ag u b) Jaw a T i mur bes ert a t im su ks eny a , kam is siang kemarin menda t ang i K antor B ad an Pe rt ana han Nas io n al (B PN ) S u ra baya II d i Ja la n Kre m bangan B a rat S u rab aya. Ked atan gan m ereka bu k an un t u k bersosialisa si mela inka n u nt u k mel akukan kroscek a t as p e nemuan t im nya yang men emuka n ada ny a se lebaran ya ng berisika n p e rn yataan u nt u k t ida k men d ukun g p a sang an E g g i-Sihat m aj u dala m P i l gub Ja t im Pe riode 2 014 -2 0 1 9 y ang didap a t kan d ari bla nko formu l ir peng u ru sa n S p oradik yan g dikelu a rka n B P N. Setiba di Kantor BPN Surabaya II, Eggi Langsung menuju ke gedung bagian belakang tepatnya dibagian koperasi yang menjual blangko tersebut. Sempat terjadi debat kusir antara Eggi dan petugas Koperasi BPN. Eggi Ngotot kalau selebaran itu ditemukan di Blanko formulir yang dijual Koperasi BPN. Aksi serupa juga ditunjukan petugas Koprasi BPN, dia berteguh jika koperasinya tidak melakukan penyebaran seperti yang diungkapkan Eggi.”saya minta anda berkata jujur,”kata Eggi ke petugas Koperasi. Ketika dila ku kan kro scek ke bla ng ko
CAGUB JATIM. Eggi Sudjana beserta tim suksesnya saat di Kantor BPN,kemarin. b l a n gko y a n g l a i n , t e rnyata E gg i beserta timnya tak menemukan selebaran yang sama seperti yang ditemukan tim suksesnya. Bahkan E gg i p u n m e m b e l i s a t u l e m b a r b l a n gko fo r m u l i r s p o r a d i k y a n g d i ju a l Ko p e r a s i B P N s e h a r ga Rp 15 ribu. Usai melakukan krosecek, Eggi beserta timnya berusaha menemui pejabat dilingkungan BPN Surabaya II. Na-
mun saat akan ditemui tak satupun pejabat BPN yang bisa ditemui lantaran terhalang dalam jam makan siang.”kita akan tetap meminta klarifikasi ke Kepala BPN, ”ujar Eggi. Menyikapi selebaran tersebut, Eggi akan membawa permasalahan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. Pasalnya bagi Eggi, selebaran pelarangan untuk memilihnya merupakan
komang aries/koranmadura
kejahatan Politik.”Jelas ini merupakan suatu Kejahatan Politik dan secepatnya akan kami laporkan ke Bawaslu.”ungkap Eggi. Seperti diketahui, asal usul ditemukan selebaran penolakan mendukung pasangan EggiSihat itu berawal dari laporan Suwadi (69) warga Dukuh Ngaglik Putat Gede Surabaya ke tim sukses Eggi-Sihat. Dalam ceritanya, Su-
wadi menemukan surat selebaran itu dari blanko formulir sporadik yang dibeli dari Kantor BPN Surabaya II milik Indriani Purwanti (31) yang tak lain adalah putri dari Suwandi. Pada Senin (14/3) lalu, Indriani berniat membeli tanah seluas 260 M2 didaerah lontar melalui kuasa jual yakni Munawi. S etel a h bertemu mereka l a ngsung mel a kukan transaksi jual beli dan membuat perjanjian jual beli ke Notaris, tapi jual beli itu tidak bisa dilaksanakan karena adanya kekurangan persyaratan yakni formulir sporadik yang dikeluarkan oleh BPN yang sedianya formul i r i tu na nti ny a a ka n di ta nda ta nga ni ol eh Kepa l a Kel ura ha n Lonta r. Munawipun lantas memutuskan untuk membeli formulir itu ke BPN Surabaya II. Setelah mendapatkan blangko formulir itu, Munawi lantas memberikannya ke Indriani. Nah, saat dibuka blanko itu, pada lembaran pertama terdapat selebaran yang meminta agar tidak mendukung perorangan untuk maju dalam Pilgub Jatim 2014-2019. Bahkan nama Eggi-Sihat muncul dalam selebaran itu. Pelaku penyebaran itu mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terpampang dibagian pojok kanan dengan tulisan Model SSW-KWK-KPU Perorangan. (kas)
kedua Kakek saya (Dr.sutomo) dengan Musni Nenek saya maka lahirlah Ibu saya Isahtiningsih. Sayang, saat Isahtiningsih berusia 13 bulan, Dr Sutomo meninggal dunia tahun 1950,” katanya. Kemudian, setelah berdiam lama di Jakarta, akhirnya Isahtiningsih bersama Musni, kembali ke Surabaya setelah pelarian perang dari Jombang. Sayang, saat pindah ke Surabaya, semua harta benda serta surat penting lainnya hilang termasuk bukti nikah ibunya bersama Dr Soetomo. “Saat kembalinya itu pulalah, semua
pembuktian tersebut, raib entah kemana,” keluhnya. Isahtiningsih sendiri sudah menempuh jalur hukum ke pemerintan untuk pengakuan ini, namun pada akhirnya kalah hingga tingkat Mahkamah Agung oleh Habimono, keponakan Dr Soetomo atau anak dari RA Siti Soendari, saudara terakhir Dr Soetomo. “ tapi, sayangnya kami kalah hingga ke tingkatan MA,” jelasnya. Padahal, isahtiningsih masih punya bukti akte kelahiran dari pasangan musni dan Dr Soetomo, serta surat pernyataan dari pengasuhnya serta mantan kades bareng Jombang , dimana tempat mereka tinggal dulu. Isahtihningsih sebagai ahli waris mengaku tidak ada maksud apa-apa, hanya saja ingin diakui sebagai anak dari Dr Sutomo saja.“ Saya tidak menginginkan apapun. Saya, hanya ingin mendapat pengakuan bahwa orang tua saya merupakan putri kandung Dr. Sutomo,” tukasnya. (mag)
LINTAS JATIM
9
JUMAT 17 MEI 2013 NO. 0119 TAHUN II
Said: Pilih Jempol untuk Jawa Timur Lebih Baik SURABAYA. Kamis (16/5) pasangan CagubCawagub BAMBANG-SAID menggelar deklarasi dan peluncuran tagline Bambang-Said untuk Jatim yang lebih JEMPOL di Taman Bungkul Surabaya. Cawagub Said Abdullah dalam sambutannya mengatakan dipilihnya tagline Bambang-Said untuk Jatim yang lebih JEMPOL, menunjukkan bahwa PDIP tidak diskriminasi. PDIP tidak condong kepada si mata sipit, kepada si hidung mancung ataupun yang lain. Kombinasi ini adalah kombinasi yang seimbang. Jangan sampai terulang kecurangan pada pilkada tahun lalu, dimana orang yang sudah mati di hidupkan kembali untuk memilih. "Kita adalah salah satu provinsi kaya di Indonesia, namun kemiskinan di Jatim terdepan di indonesia. Artinya, angka kemiskinan di Jatim masih tinggi. Jika ingin Jatim berubah, harus ganti pemimpinnya," kata Said. Anggota Komisi VIII DPR RI ini optimis bisa memenangkan hati rakyat Jawa Timur. "Sejak awal ditetapkan sebagai pasangan calon yang diusung oleh PDI P, Saya dan Mas Bambang punya optimisme yang sama yakni siap untuk menang.
Dan kemenangan tersebut tidak hanya diraih di tempat asal saya, Madura, tapi juga diseluruh Jawa Timur," ujar Said Abdullah. Said Abdullah menambahkan bahwa kemenangan yang ingin diraih oleh pasangannya adalah kemenangan yang hakiki, bukan karena kecurangan, rekayasa atau manipulasi. "Kami tidak ingin kecuranganpada Pilgub 2008 yang lalu terulang kembali pada Pilgub 29 Agustus yang akan datang. Saya berharap wasitnya (KPUD.red) harus sportif". Disela-sela acara, pasangan yang rencananya mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jatim pada Hari Sabtu (18/5) sekitar pukul 11.00 WIB ini, memberikan kaos bertuliskan " I Like Jempol" kepada pemilih pemula dan simpatisan partai serta melepaskan puluhan merpati sebagai simbol kesetiaan dan kebaikan. Sementara itu, kepada wartawan usai peluncuran I like Jempol, Cawagub Said Abdullah mengaku optimis menang dalam pilgub 29
Agustus 2013 mendatang. Karena secara struktural partai PDI P sudah menang. “Total kader PDIP Jatim ada 262.883 orang. Terdiri dari 18 orang DPD Jatim, 570 orang di Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 7.205 orang di Pimpinan Anak Cabang (PAC), 76.527 orang di ranting, dan 178.563 orang di kepengurusan anak ranting. Itulah yang membuat kami optimis menang,” kata Said seraya menambahkan bahwa PDIP Jatim akan berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan harus mampu membawa perubahan. Dikatakan pria asal Sumenep ini lagi, BAMBANG-SAID merupakan dua wajah yang cukup merepresentasikan Jawa Timur karena BDH berwajah Jawa sedangkan dia berwajah Madura. “BDH-Said cukup mewakili Jatim karena BDH berwajah Jawa dan saya berwajah Madura. Jawa Timur tanpa Madura rasanya tidak lengkap,” tutur dia seraya meyakini bahwa pasangan ini juga akan menang di Madura. Saat ditanya wartawan mengenai persoalan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketahui telah menemukan bukti kecurangan yang dilakukan pasangan Gubernur Jatim Soekarwo dan wakilnya Syaifullah
15 Menit Hidung Bak "Pinokio"
i made ardhiangga/koran madura
KLINIK KECANTIKAN. Dr. Novita Pristiwaningrum (kiri) saat melakukan proses suntik pada penggunaan dermal filler di Cnc Klinik Surabaya. SURABAYA – Era mo- mur klinik – klinik kecantidernitas yang semakin me- kan yang melayani jasa memajukan tekhnologi me- rubah bentuk tubuh. Mulai mang membuat kebanyakan dari wajah, hidung, serta orang ingin membuat tubuh titik – titik tubuh yang daterutama wajah semenarik pat menunjang penampilan mungkin. Tak pelak, rgo- secara fisik. Namun, selektif han kocek berjuta-juta tak dalam memilih produk serta menjadi alasan utama un- tenaga ahli untuk kecantituk membuat wajah seperti kan juga perlu diperhatikan. apa yang telah diinginkan. Artinya, tidak semua klinik Gaya hidup kota besar, ker- kecantikan memberikan serapnya semakin memaksa vice keamanan serta kenysetiap sendi kehidupan un- amanan. Salah satu klinik yang tuk menyuguhkan inovasi – inovasi baru yang meno- melayani jasa kecantikan pang penampilan. Kebutu- dengan cara merubah fisik han untuk merubah bentuk yaitu CnC klinik yang befisik, terhitung cukup tinggi. rada di Jalan HR. MuhamBukan hanya perihal kebu- mad no. 73 Surabaya. Tidak tuhan. Namun, menciptak- hanya untuk wajah, spesialanimage pada pribadi yang isasi klinik yang di nahkodai melakukannya. Novita Pristiwaningrum ini Di kota besar sekelas juga ahli dalam membentuk Surabaya ini, telah menja- hidung anda menjadi lebih
mancung. Hanya dalam 15 menit saja. “ Kami menamakan proses ini dengan sebutan Dermal Filler. Proses ini akan dapat mengembalikan volume bibir, pipi, hidung, dan garis rahang. Dengan penyuntikan yang sederhana dan cepat, proses ini juga dapat mengoreksi asimetri dengan baik dan mengembalikan kontur yang longgar. Dan anda jangan khawatir. Proses ini aman dan efektif akan bertahan hingga 36 bulan dengan dua kali perawatan sebagai bentuk pemeliharaan”, papar dokter ahli kecantikan ini seusai melakukan praktikum penyuntikan hidung, Kamis ( 16/05 ). Dengan system penerapan yang tepat dan tenaga yang ahli. Penggunaan dermal filler ini akan tetap aman dan tanpa efek samping. Namun, selama penggunaan, pasien harus mengurangi konsumsi rokok dan alkohol. Dengan system penggunaan yang non permanent, dipastikan teknologi aman dari silicon. Hanya dengan 5 langkah ringan, anda akan mendapatkan hidung mancung maupun bentuk sempurna lain. Langkah tersebut meliputi evluasi pasien dalam posisi yang benar. Pengaturan pencahayaan ruangan. Tes yang tepat untuk menganalisa wajah pasien. Menentukan arah dan area penyuntikan serta pemilihan produk yang tepat untuk lebih memudahkan pembentukan pada saat disuntuk. “ kalau harga yang pasti dikisaran RP. 6,5 hingga 7,5 juta untuk Nose saja. Kalau paket seluruhnya yakni hidung, dagu dan garis senyum kisaran harganya mencapai Rp. 25 juta,” tukasnya. (mag)
Yusuf (KarSa) dalam Pilgub 2008 lalu, namun ironisnya pasangan KarSa yang terlanjur terpilih tetap menjabat hingga saat ini, Said Abdullah menegaskan, bahwa fungsi pengawasan dalam Pilgub bukan hanya milik pasangan bakal calon yang merupakan lawan incumbent saja. Melainkan juga milik masyarakat dan media sebagai pilar keempat demokrasi. “Kami perlu ingatkan bahwa yang harus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan gubernur bukan hanya para calon yang bertarung, tapi juga masyarakat dan media. Maka marilah kita bersama-sama mengawasi proses pilgub supaya kecurangan-kecurangan yang biasa terjadi dalam pesta demokrasi seperti ini tidak terus menerus terulang,” paparnya. Selain itu, pria yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI ini mengatakan, indikasi kecurangan Pilgub dapat dilihat dari hal kecil, misalnya daftar pemilih. “percaya sama saya, kita bisa lihat pada DP4 yang dimiliki KPU Provinsi Jatim. Banyak terjadi, dalam Pemilihan Kepala Desa (pilkades) jumlah pemilih hanya 1.700 orang tapi jumlah
viane cararima pamela/koran madura
LAUNCHING. Bambang Said berfoto bersama simpatisan yang memakai kaos " I Like Jempol" ini meningkat hingga 300 persen mencapai 3 ribu,” tegas dia. Pendapat serupa dikemukakan Bambang. Sebagai langkah antisipasi dari kecurangan pasangan lawan, BDH yang mengaku bahwa kader PDI P terbiasa tidak diajarkan untuk berbuat curang ini, memiliki langkah jitu yakni melatih dan
memperkuat saksi-saksi yang dimiliki di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena dari sinilah berbagai kecurangan biasanya dilakukan dan melakukan pengawasan tidak hanya di TPS. “untuk memenangkan pilgub itu kita harus menguasai TPS. Selain itu kita juga harus melakukan pengawasan tidak hanya di TPS tapi ketika diantar
ke PPS dan PPK, maka kita dapat meminimalisir bentuk kecurangan-kecurangan yang terjadi. Oleh sebab itu kita harus siapkan saksi yang teruji kapabilitasnya, dikenal dan mengenal masyarakat serta mau bekerja sejak ditetapkan sebagai saksi. Bukannya bekerja saat pilgub saja,” ujar dia panjang lebar. (neu)
Gubernur Buka Majapahit Travel Fair
komang aries/koranmadura
MAJAPAHIT TRAVEL FAIR. Pakde dan Bude Karwo saat menyaksikan keunikan kostum festival yang ditampilkan salah satu stand peserta MTF 2013 di Grand City SURABAYA - Peluang investasi pariwisata di Jatim sangat terbuka dan menjanjikan, maka Majapahit Travel Fair (MTF) media yang tepat untuk mempromosikan potensi budaya dan pariwisata yang tersebar di seluruh Kab/ kota di Jatim agar dikenal dunia dan dikunjungi. Hal itu diutarakan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, pada Pembukaan Majapahit Travel Fair (MTF) ke 14, di Grand City Convex Surabaya, Kamis (16/5). Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, program/kegiatan pariwisata biasanya wisatawan datang langsung mengunjungi ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) tidak perlu melalui pemerintah, jadi manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan, Jatim harus meningkatkan kemampuan SDM di bidang pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jatim meningkat signifikan, tahun 2011 sebesar 7,52 persen dari Rp 884 Triliun 502 Miliar, tahun2012 meningkat 7,54 persen menjadi Rp 1.001 Triliun 721 Miliar. Sedangkan PDRB ADHB sektor pariwisata tahun 2012 sebesar Rp. 75 Triliun 609 miliar, angka ini mengalami kenaikan 13,67 persen jika dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 66 Triliun 517 miliar. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Jatim baik melalui Bandar Udara Juanda,
jalur darat maupun laut pada th 2012 mencapai 240 ribu 155 orang, angka ini mengalami kenaikan 7,6 persen dibanding th 2011 sebanyak 224 ribu 309 orang. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara ke DTW di Jatim th 2012 mencapai 30 juta 2 ribu orang, naik 0,74 persen dibanding tahun 2011 sebesar 27 juta 3 ribu orang. Tema MTF adalah “Green Tourism”, hal ini merupakan langkah Pemprov Jatim untuk menumbuhkan kesadaran wisata berbasis lingkungan.“Kesadaran dan masyarakat/ wisatawan yang peduli terhadap lingkungan sangat penting karena minat wisatawan yang berkunjung ke Jatim adalah daya tarik wisata alam,” ujarnya. Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jatim Dr. H. Jarianto, MSi mengatakan, tujuan MTF ini untuk menciptakan peluang bisnis pariwisata antara pelaku pariwisata di Jatim dengan provinsi lain dan luar negeri. Sebagai ajang promosi pariwisata, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan swasta, meningkatkan kemampuan pelaku industri pariwisata, khususnya di bidang promosi, penjualan dan negoisasi, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata dalam menggerakkan perekonomian daerah dan nasional. Serta meningkatkan
kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Jatim. “Dengan demikian, ajang tahunan MTF secara konsisten menempatkan Jatim pada peta pariwisata dunia atau sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) nasional dan internasional,” imbuhnya. MTF Tahun ini diharapkan ada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara minimal 10 persen atau menjadi sekitar 260.000 wisatawan. Untuk mencapai target tersebut jumlah peserta dari mancanegara ditingkatkan. Kalau tahun lalu hanya 9 negara, MTF kali ini 12 negara. Wartawan-wartawan asing juga hadir dan akan mendatangi tempat-tempat wisata di Jatim. Hal ini untuk mempromosikan potensi dan daya tarik wisata serta budaya Jatim, sekaligus menjual berbagai produk paket wisata, hotel, obyek wisata, airlines dan produk UMKM. Jumlah buyer luar negeri 75 orang dari Malaysia, Singapura, Jerman, Australia, Gyeongnam (Korea Selatan) – Sister Province, China (Tianjin dan Shanghai) - Sister Province, Bangladesh, Kazakstan, Srilanka, India, Iran dan Pakistan. Sedangkan jumlah seller 68 orang terdiri dari industri hotel, biro perjalanan wisata dan pengelola lapangan golf, berasal dari Bandung, Malang, Surabaya, Banyu-
wangi, Jakarta, Banjarmasin, Pasuruan, Yogyakarta, Batu, Magelang, Bali, Semarang, Bogor, Palembang, Mataram/ Lombok, Jember, Cirebon dan Bangka Belitung. MTF yang diselenggarakan tgl.16 – 19 Mei mulai pkl 10.00 s/d 21.00 WIB di Grand City Surabaya ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya. Kegiatan utama MTF adalah Travel Exchange (Travex), seminar, 136 stand pameran industri pariwisata, city tour, penampilan kesenian, dan berbagai lomba (lomba pemandu wisata, musik patrol, lomba foto) Malam harinya di tempat yang sama diselenggarakan jamuan malam yang dikemas dalam acara “Cultural Evening”, sebagai ucapan selamat datang oleh Gubernur Jatim bagi delegasi MTF (buyer, seller peserta pameran), sekaligus upaya untuk mempromosikan kuliner, batik dan kesenian khas Jatim. Hadir dalam kesempatan itu perwakilan negara sahabat, delegasi Sister Province Kota Tianjin, Kota Shanghai dan Provinsi Gyeongnam (Korea selatan), buyer, seller, peserta pameran, Forpimda, Bupati/ Walikota, Asosiasi pariwisata, industri pariwisata, Kepaal SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. Kegiatan MTF juga diliput wartawan luar negeri dari Chili, Malaysia, India dan Iran. (neu/kas)
10
LINTAS MADURA
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119 | TAHUN II
Ketua Mendapat Kritik dari Anggota Dewan SAMPANG – Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Sampang, Aulia Rahman mengancam akan mendemo Ketua DPRD setempat Imam Ubaidillah. Menurut Aulia Rahman, komisinya sudah tiga kali mengajukan surat ke Ketua Dewan untuk memanggil tiga dinas terkait program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTHL), namun tak juga mendapat rekomendasi dari Ketua Dewan.
ryan hariyanto/koran madura
GERAM: Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Sampang Aulia Rahman Geram Dengan Ketua DPRD.
PUGAR
DKPP Akan Berikan Salinan Proposal Pugar SAMPANG - Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang akan memberikan salinan proposal pugar tahun 2012 yang sudah diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada pemohon Gada Rahmatullah. Namun, sampai sekarang masih belum diberikan karena pemohon belum meminta dan mendatangi kantor DKPP. Burhanuddin menunggu kedatangan pemohon untuk memberikan salinan proposal pugar tahun 2012, namun pemohon sampai saat ini belum pernah mendatangi kantornya lagi. “Semuanya sudah saya siapkan, tinggal pemohon yang harus mendatangi kantor ini. Akan saya berikan kalau ini diminta,” ujarnya kepada Koran Madura, Kamis (16/05). Sedangkan pemohon Gada Rahmatullah ketika dikonfirmasi mengatakan seharusnya pihak DKPP yang mengantarkan salinan proposal kepada Gada Rahmatullah. Namun pihak DKPP justeru yang meminta Gada Rahmatullah yang datang mengambil salinan proposalnya. Gada tidak bersedia apabila diminta mengambil salinan proposal ke DKPP. Karena menurutnya, ketika membaca amar putasannya, seharusnya pihak DKPP yang mengantarkannya ke pihaknya. Apabila DKPP tak juga mengantarkan salinan proposal itu ke Gada Rahmatullah, maka pihaknya akan melaporkan hal itu ke polisi. ”Amar putusan ketika saya baca berkali-kali bukan diberikan, karena kalau diberikan saya yang harus datang kesana. Namun yang saya pahami, termohon harus memberikan. Jadi, mereka harus memberikan ke saya. Tapi, kalau mereka tidak bisa memberikan, maka saya akan melaporkan ke polisi,” ucapnya mengancam. (Jun/ rah)
Pengajuan surat ke Ketua DPRD Sampang dilakukan karena merupakan desakan dari warga miskin penerima RTHL. Menurutnya, mereka terus mendatangi komisinya untuk mengeluhkan program pemerintah tersebut yang diterima para warga miskin tidak sesuai dengan data dari pusat. "Kita sudah panggil sebanyak tiga kali, tapi kenapa ketua dewan tidak mau tanda
tangan. Ini timbul pertanyaan besar, ada apa dengan ketua dalam masalah ini," ucapnya kepada sejumlah awak media di Gedung DPRD Sampang, Kamis (16/05). Tiga Dinas tersebut adalah Dinas Badan Perencanaan Pengembangan Daeran (Bappeda), Dinas PU Cipta Karya, dan Dinas Sosial (Dinsos). Menurut Aulia, pemanggilan surat untuk tiga dinas
tersebut harus secepatnya. Apalagi, ke tiga Dinas yang bersangkutan, disinyalir banyak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas. "Ini sudah banyak indikasinya, contohnya di wilayah Kecamatan Kota Sampang. Bahkan di lapangan banyak yang tidak benar. Maka dari itu, kita mau panggil tapi masih seperti ini," tegasnya. Penyimpangan progam RTLH terjadi ketika diberikan terhadap warga penerima. Salah satu indikasinya, ada temuan yang tak sesuai dengan data pemerintah pusat. Seperti beberapa bantuan yang berupa fisik hanya fiktif belaka. Juga realisasinya hanya diterima berkisar sekitar Rp 1,5 juta. "Banyak indikasinya yang berupa fisik, dana dari pusat
sebesar enam juta itu. Akan tetapi jika kita mengkroscek langsung ternyata itu hanya diperkirakan 1,5 juta atau hanya 1 juta," ucapnya. Selanjutnya, jika hal tersebut masih tetap tak diindahkan. Dirinya mengecam dan akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Dirinya akan langsung mendemo Ketua Dewan jika hal itu masih belum menemukan ketidak jelasan selama satu minggu ke depan. "Kita akan laporkan ke Kejari Sampang, kalau perlu nanti saya yang mendemo ketua dewan langsung, karena ini hak orang yang tidak punya," ancamnya. Sementara itu, Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidilah saat dikonfirmasi melalui saluran telepon menga-
JELANG MUSIM TEMBAKAU
PUNGLI
Perlu Penertiban Pengurusan Akta Lahir
DPRD Pantau Kelangkaan Pupuk PAMEKASAN - Komisi B DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mulai Jumat (17/5) memantau ke sejumlah kios dan distributor pupuk, menyusul kelangkaan pupuk menjelang musim tanam tembakau. Wakil Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Fathorrahman di Pamekasan, Kamis, mengatakan kelangkaan pupuk sudah dikeluhkan banyak petani dalam sepekan terakhir. Pihaknya perlu turun tangan secara langsung memantau persediaan dan proses distribusi pupuk. “Komisi B akan datang ke kios-kios dan distributor pupuk di Pamekasan secara langsung dan berdialog dengan mereka agar kami bisa mengetahui apa yang menjadi penyebabnya,” katanya. Akibat kelangkaan pupuk itu, kata dia, saat ini sejumlah petani di Pamekasan yang mulai menanam bibit tembakau menjadi resah. Pihaknya khawatir kelangkaan pupuk di Pamekasan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk menimbun barang itu. Ia menjelaskan jenis pupuk yang saat ini langka dan dikeluhkan petani tembakau setempat adalah SP36, ZA, dan Phonska. Selain akan melakukan pemantauan secara langsung ke pihak agen dan distributor pupuk, serta sejumlah kios pupuk di perdesaan, Komisi B DPRD Pamekasan juga berencana berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan. Menurut Fathorrahman, langkah itu perlu dilakukan karena ketiga satuan kerja perangkat daerah tersebut merupakan instansi yang berwenang mengenai pupuk. Data Dinas Pertanian Pamekasan, kebutuhan pupuk setiap tahun diperkirakan mencapai 74.839,95 ton. Hal itu berdasarkan usulan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tani di 178 desa dan 11 kelurahan Pamekasan. Jumlah kebutuhan yang mencapai 74 ribu ton lebih itu meliputi semua
ant/saiful bahri
BIBIT TEMBAKAU: Sejumlah perempuan menyiangi bibit tembakau, di Desa Ponteh, Larangan, Pamekasan, Jatim. Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, Pemkab Pamekasan membagikan 0.5 ton bibit tembakau jenis Prancak 95 N1 dan N2 kepada kelompok tani se-kabupaten tersebut, awal April lalu. jenis pupuk. Kebutuhan pupuk Urea diperkirakan sebanyak
25.830,43 ton, SP36 sebanyak 10.052,16 ton, ZA sebanyak 14.444,56 ton, NPK 10.363,80
takan hingga saat ini dirinya mengaku masih belum menerima adanya surat pemanggilan ketiga dinas tersebut yang dilayangkan dari Komisi C DPRD. Dirinya belum mengetahui permasalahannya apa sehingga pemanggilan tak juga bisa dilakukan. "Kan saya belum baca suratnya dan belum mengetahui masalahny apa," dalihnya. Politisi PKB tersebut mengatakan akan mendukung apabila masyarakat ingin melaporkan ke Kejaksaan Negeri Sampang adanya kasus tersebut. "Ya monggo, silakan tidak ada masalah. Bahkan kalau ada penemuan seperti itu, saya dukung. Kalau ada tindak pidana korupsi di situ, saya dukung," tandasnya.(ryn/rah)
ton, dan pupuk organik sebanyak 14.048,00 ton. (ant/ rah)
PAMEKASAN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Pamekasan, Jatim, mulai menertibkan pola pengurusan akta kelahiran, menyusul banyak keluhan akan adanya praktik pungutan liar yang dilakukan oknum pegawai di institusi itu. Kepala Dispenduk Capil Pamekasan Alwi, Kamis, mengatakan penertiban pola pengurusan akta itu sebagai salah satu bentuk upaya pemkab agar sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di samping untuk mencegah adanya praktik pungutan liar. “Jadi mulai hari ini, pola pengurusan akta kelahiran sudah sesuai dengan ketentuan,” acapnya. Sebelumnya praktik pungutan liar dalam pengurusan akta kelahiran ini dilakukan oknum pegawai di institusi itu saat ada warga yang hendak mengajukan penerbitan akta kelahiran, akan tetapi kekurangan berkas. Salah satunya seperti surat kuasa dari orang tua siswa. Bagi warga yang hendak mengajukan akta kelahiran akan tetapi salah satu persyaratannya kurang, seperti surat kuasa bagi orang tua yang tidak mengurus sendiri akta kelahiran anaknya, maka oleh oknum petugas di Dispenduk Capil itu sering memintai sejumlah uang. Namun, ada juga yang tidak dimintai uang, apabila warga yang mengurus itu memiliki hubungan dekat dengan petugas di dinas itu. Salah satunya seperti yang dialami Moh Mokri, warga Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Pamekasan. Beberapa waktu lalu, Mokri mendatangi kantor Dispenduk Capil Pemkab Pamekasan mengurus akta kelahiran anak saudaranya Moh Juri yang bernama Azita Qorin. Pria yang juga karyawan salah satu perusahaan tel-
evisi lokal di Madura ini menuturkan, saat datang ke kantor Dispenduk Capil dengan membawa berbagai persyaratan yang telah ditentukan ia dimintai sejumlah uang oleh oknum pegawai di Dinas itu. “Alasannya, karena saya tidak membawa surat kuasa dari kedua orang tuanya. Padahal, sebelumnya saya juga pernah mengurus kepada petugas berbeda tidak dimintai apa-apa, tanpa membawa surat kuasa juga, karena dalam ketentuannya yang terpampang di kantor itu memang tidak harus menyertakan surat kuasa,” terang Mokri. Lain Mokri, lain juga cerita Baisuni, warga Desa Proppo, Kecamatan Proppo. Ia diminta membayar uang sebanyak Rp100 ribu oleh oknum petugas di kantor Dispenduk Capil dengan alasan sebagai pengganti fotokopi surat nikah kedua orangtuanya yang ketinggalan di rumahnya ketika itu. “Ya, saya terpaksa bayar. Wong, waktu itu petugasnya bilang, jika masih melengkapi berkas prosesnya masih lebih lama lagi,” ungkap Baisuni. Karena ia proses pembuatan akta kelahirannya cepat, Baisuni akhirnya memberi uang sebesar Rp 100 ribu sesuai dengan jumlah yang diminta oknum petugas itu. “Saya jamin mulai besok berbagai jenis pungutan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini tidak akan ada lagi, karena mulai hari ini, kami sudah melakukan penertiban,” kata Kepala Dispenduk Capil Pamekasan Alwi, menegaskan. Ia menuturkan sebenarnya kelengkapan administrasi bagi warga yang hendak mengajukan akta kelahiran sudah diberlakukan sejak tahun 2006, namun di Pamekasan belum berjalan optimal, sehingga dimanfaatkan oknum pegawainya untuk mengambil keuntungan pribadi. (ant/rah)
OKNUM PNS
Gerpas Terus Mengawal Laporan tentang Guru Penyabung Ayam SAMPANG – Karena AJ (45), guru agama SDN 3 Sreseh, yang telah dilaporkan ke Bupati pada tanggal 17 April lalu hingga sekarang belum juga dijatuhi hukuman, LSM Gerakan Peduli Sampang (Gerpas) sebagai pelapor kembali mendatangi Disdik Sampang. Ketua LSM Gerpas Jawahir langsung menemui bagian tendik (tenaga pendidik) Disdik Sampang untuk mempertanyakan alasan Disdik tidak juga menindak oknum guru
agama indisipliner dan suka nyabung ayam itu. Menurut Jawahir, dirinya menindaklanjuti pengaduannya itu ke Disdik karena berdasarkan informasi dari Pemkab dan BKD. Jawahir menjelaskan sebelumnya dia telah menindaklanjuti suratnya ke Pemkab, namun kata petugas Pemkab suratnya sudah dilimpahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Setelah diterusi ke BKD, petugas di sana mengatakan
suratnya sudah dikirim ke Disdik. Berdasarkan itulah, dirinya mendatangi tendik Disdik Sampang untuk mempertegas tindaklanjut dari laporannya itu. Namun jawaban yang diperoleh dari pihak tendik Disdik Sampang, guru agama indisipliner itu belum ditindak karena masih banyak kesibukan. Selain itu, pihak tendik mengaku dengan tidak formal baru menerima surat dari Badan Kepegawaian Daerah.
Padahal, menurut Jawahir, surat laporannya itu sudah cukup lama, namun hingga kini tak juga ada kabarnya. Sehingga dirinya menangkap ada kesan laporannya itu tidak diseriusi oleh pihak terkait. Jawahir sangat menyayangkan apabila tidak ada tindakan tegas terhadap oknum guru yang telah melecehkan profesi keguruannya dan berbuat indisipliner. ”Setelah saya menindaklanjuti ke Pemkab Sampang
tentang laporan yang sudah saya kirimkan beberapa waktu lalu, ternyata surat tersebut sudah dilimpahkan ke BKD Sampang. Setelah saya menghadap ke BKD, petugas bagian pembinaan menyatakan surat itu sudah dikirimkan ke Disdik Sampang. Ketika saya ke Disdik, ternyata surat itu sudah turun dua hari yang lalu. Ini kan aneh, padahal saya yang ke BKD sudah cukup lama waktunya,” ujarnya kepada Koran Madura, Kamis (16/05).
Sementara Dinas Pendidikan Sampang melalui kasi tendik Lukito yang didampingi Fathori mengatakan pada hari Selasa lalu pihaknya telah menerima laporan tidak formil dari BKD tentang guru agama SDN Sreseh 3. Namun pihaknya tidak mau mempermasalahkan itu karena siapa pun yang memberikan laporan tentang pendidikan akan tetap ditindaklanjuti ke bawah. Menurutnya, nanti akan berkoordinasi dengan tim
antara UPTD dan pengawas. Dalam waktu dekat ini, kata Lukito, pihaknya akan melakukan tindakan secepatnya. ”Langkah awal nanti kami akan mencari informasi terhadap guru yang sudah dilaporkan oleh LSM Gerpas. Kami akan tetap bekerjasama dengan tim antara BKD dan Inspektorat. Nanti kami akan segera disposisikan ke Kasi Pengendali agar segera ditindaklanjuti,” tandasnya. (Jun/ rah)
MATARAMAN
11
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119 | TAHUN II
GURU PROFESIONAL
Guru Uji Kompetensi Lulusan SMP dan SMA TRENGGALEK Sedikitnya 190 guru peserta uji kompetensi awal (UKA) tahun 2013 di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, rata-rata masih berijazah sekolah menengah atas (SMA) dan beberapa orang lulusan SMP. Kepala Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Trenggalek, Surjono, Kamis mengatakan ratusan guru berijazah SMA mayoritas pengajar taman kanakkanak.
Yang paling banyak memang mengajar TK, tapi ada juga guru SD dan SMP. Bahkan empat guru hanya lulusan SMP,”
Surjono
Kepala Bidang Ketenagaan Dikbud Trenggalek “Yang paling banyak memang mengajar TK, tapi ada juga guru SD dan SMP. Bahkan empat guru hanya lulusan SMP,” katanya. Sesuai ketentuan, guru yang belum memiliki ijazah sarjana masih diperkenankan mengikuti uji kompetensi maupun Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). “Namun mereka harus menyelesaikan jenjang kesarjanaannya sampai dengan tahun 2015, sedangkan untuk guru yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun dan saat ini usianya lebih dari 50 tahun, akan ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya. Menurut Surjono, guru yang berusia di atas 50 tahun akan mengalami kesulitan apabila tetap diwajibkan menyelesaikan pendidikan sarjana. Lebih lanjut dia menjelaskan uji kompetensi awal rencananya digelar mulai 27 Mei sampai 8 Juni, dengan
total peserta se-Kabupaten Trenggalek mencapai 1.465 orang. “Rinciannya, yang berijazah S-2 tercatat 22 peserta, S1 mencapai 1.029 orang, D-4 terdata 18 guru, D-3 ada 17, D-2 sebanyak 177, lulusan D-1 empat peserta, berijazah SMA 190 orang dan SMP empat peserta,” paparnya. Ribuan peserta tersebut akan disebar di sembilan lokasi ujian, yakni SMP I Trenggalek, SMP I Durenan, SMP I Karangan, SMA I Trenggalek, SMA II Trenggalek, SMA I Durenan, SMA I Karangan, SMK I Pogalan, dan SMK Islam Durenan. Penempatan lokasi UKA tersebut sengaja dipilahpilah sesuai tempat tinggal masing-masing peserta, guna memperlancar pelaksanaan ujian. “Misalkan kalau yang rumahnya di Watulimo, maka ujiannya di Durenan, demikian juga kalau rumahnya di Panggul tempat ujiannya di wilayah Karangan. Tujuan kami hanya satu agar para guru ini lebih mudah untuk menjangkau,” ujarnya. Surjono menambahkan, materi uji kompetensi calon guru bersertifikasi tersebut akan disesuaikan dengan mata pelajaran yang dipegang masing-masing guru. Kisi-kisi mengenai materi yang bakal diujikan telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) melalui website resminya, WWW.sergur. kemdiknas.go.id. Para peserta yang nantinya dinyatakan lulus dalam uji kompetensi awal tidak serta merta berstatus guru bersertifikasi, mengingat masih ada ujian lanjutan. “Setelah lulus UKA, para guru ini akan mengikuti PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Untuk wilayah Trenggalek PLPG akan dilaksanakan di Universitas Negeri Malang (UM). Setelah itu lulus baru menjadi guru bersertifikasi,” paparnya. (ant/rah)
ant/aguk sudarmojo
PANEN KETELA: Dua pedagang memasukkan ketela ke dalam karung di Desa Sumbangtimun, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jatim, Selasa (14/5). Dua pedagang asal desa setempat itu membeli ketela dari para petani yang sedang panen raya ketela dengan harga Rp1.500/kilogram untuk dijual ke Semarang, Jateng dengan harga berkisar Rp2.000-Rp2.500/kilogram.
Kejari Pasang Foto DPO Korupsi BOJONEGORO - Petugas Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis, memasang gambar daftar pencarian orang (DPO) Mochtar Setijohadi terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD 2006/2007 sebesar Rp 13,2 miliar di sejumlah lokasi. “Pemasangan gambar DPO Mochtar Setijohadi kita lakukan di tempat-tempat umum. Sebab, dia tidak memenuhi panggilan eksekusi kasus korupsi sebanyak tiga kali,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nusirwan, Kamis. Sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 1481/K/pid.sus/2012 terpidana Mochtar Setijohadi di-
hukum enam tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta atau dua bulan kurungan. Selain itu, ia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 687.900.000 atau enam bulan kurungan. Nusirwan menjelaskan pemasangan gambar DPO mantan wakil ketua DPRD itu dilakukan di lokasi umum mulai pintu gerbang DPRD, papan pengu-
BLOK CEPU
muman alun-alun, pasar, terminal bus, stasiun kereta api (KA), juga tempat lainnya. Bahkan, lanjutnya, gambar Mochtar Setijohadi yang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya itu juga dipasang di sekitar tempat tinggalnya di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, di antaranya di pos kamling, dan kantor balai desa. “Petugas sudah mendatangi langsung ke rumahnya di Desa Tikusan, tapi yang bersangkutan tidak ada di tempat,” ujarnya. Di dalam gambar DPO yang terpasang itu, Mochtar Setijohadi kelahiran 5 Okto-
ber 1968 mengenakan pakaian kotak-kotak warna merah dan biru dengan kombinasi putih. Di dalam gambar itu juga mencantumkan nama dua staf Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang bisa dihubungi lengkap dengan nomor telepon selular. “Pencarian DPO Mochtar Setijohadi juga kita koordinasikan dengan kejaksaan di seluruh Indonesia juga kepolisian,” katanya. Ditanya terpidana lainnya dalam kasus korupsi yang sama yaitu Maksum Amin, menurut dia, tidak termasuk DPO, sebab yang bersangkutan sakit. “Sudah kita cek Maksum
Amin menjalani perawatan di sebuah rumah sakit (RS) di Surabaya karena sakit,” katanya. Meski demikian, katanya, pihaknya tetap akan melakukan koordinasi dengan dokter yang merawat Maksum Amin yang juga mantan wakil ketua DPRD itu untuk mengetahui perkembangan penyakitnya. Sesuai keputusan MA, dalam kasus yang sama Maksum Amin juga dihukum enam tahun penjara ditambah denda Rp200 juta atau dua bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp754.050.000 atau enam bulan penjara. (ant/rah)
PERATURAN BACALEG
Disnakertransos Minta Kontraktor Laporkan TKI
Pemkab Berhentikan Kades Nyaleg
BOJONEGORO - Disnakertransos Bojonegoro, Jatim, meminta 88 kontraktor migas Blok Cepu yang bekerja di proyek “engineering, procurement, and cosntrukction/ EPC” I, II dan V melaporkan perkembangan jumlah tenaga kerjanya. “Kami akan mengirimkan surat kepada kontraktor migas Blok Cepu yang berisi permintaan perkembangan jumlah tenaga kerja. Sebab, mereka sudah satu bulan lebih tidak pernah melaporkan perkembangan jumlah tenaga kerjanya,” kata Kepala Bidang Pengembangan Penempatan Kerja dan Trasmigrasi Disnakertransos Bojonegoro Joko Santoso, Kamis.
BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memproses pemberhentian 12 kepala desa yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya karena mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2014. Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (PMD) Pemkab Bojonegoro Ali Machmudi, Kamis, mengatakan pemberhentian 12 kades yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif itu sudah dalam pengajuan kepada Bupati Bojonegoro Suyoto. Pengajuannya, kata dia, berdasarkan formulir BB7 dari KPU yang berisi pernyataan pengunduran diri sebanyak 12 kades itu dari jabatannya sebagai kades. “Semua kades yang mendaftar sebagai bacaleg sudah mengirimkan formulir BB7 ke pemkab. Surat persetujuan Bupati Bojonegoro akan menjadi satu dengan formulir BB7 sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon legislatif dari kades,” jelas dia. Ia menyebutkan sebanyak 12 kades yang mendaftar sebagai bacaleg yaitu Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Desa Straturejo dan Gunungsari, Kecamatan Baureno. Lainnya, Desa Malo, Kecamatan Malo,Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Ngrejeng, Kecamatan Purwosari, Brangkal, Kepohbaru, Desa Dolokgede, Kecamatan
Ia mengaku hanya memiliki jumlah tenaga kerja 88 kontraktor migas Blok Cepu yang merupakan perkembangan data per Maret 2013. Sesuai data yang diterima sebanyak 88 kontraktor “EPC” I, II dan V mempekerjakan 3.078 tenaga kerja lokal dan 1.086 tenaga kerja luar daerah. Padahal, menurut dia, kontraktor di proyek migas Blok Cepu hampir semuanya melakukan proses rekrutmen tenaga kerja baru dan mengeluarkan tenaga kerja lama. Kebiasaan selama ini, lanjutnya, kontraktor dalam melakukan proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan
melalui kepala desa di kawasan migas Blok Cepu atau langsung membawa dari luar daerah. “Tenaga kerja yang bekerja di proyek EPC I, II dan V itu mulai tenaga kerja terampil sampai tenaga kerja biasa. Kontraktor berkewajiban melaporkan perkembangan tenaga kerjanya sepekan sekali,” tuturnya. Ia menjelaskan kewajiban kontraktor melaporkan tenaga kerja diatur di dalam UU No. tahun 1981 tentang Wajib Lapor Tenaga Kerja. Di dalam undang-undang menyebutkan semua kontraktor lokal maupun asing wajib melaporkan jumlah tenaga kerjanya. Bahkan, katanya, kontrak-
tor migas Blok Cepu yang melaporkan evaluasi perkembangan proyek migas Blok Cepu dengan jajaran pemkab sehari lalu juga tidak melaporkan perkembangan tenaga kerjanya. “Kontraktor sama sekali tidak menyinggung mengenai perkembangan jumlah tenaga kerjanya,” ujarnya. Mengenai tenaga kerja di proyek “EPC” III dan IV, kata Joko, pihaknya tidak pernah melakukan pendataan, sebab lokasi pekerjaan proyek migas itu di Tuban. “Kita tidak tahu sama sekali jumlah tenaga kerja di proyek “EPC” III dan IV karena lokasinya di Tuban,” ucapnya. (ant/rah)
PILKADES
Tiga Desa Masuk Daftar Rawan Konflik BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyatakan tiga desa yang sudah menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) rawan konflik. “Tiga desa itu, yakni Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberrejo, Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, dan Desa Sumberjo, Kecamatan Kepohbaru,” kata Kepala Badan Pemerintahan Desa (PMD) Pemkab Bojonegoro Ali Machmudi, di Bojonegoro, Kamis. Ia mengatakan kerawanan konflik di tiga desa menyangkut pelaksanaan Pilkades yang berpeluang digugat pihak yang dirugikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peluang gugatan hukum,
katanya, bisa terjadi karena dalam pelaksanaan Pilkades di tiga desa tersebut ada kesalahan yang pelaksanaannya tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 9 tahun 2010 tentang Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 66 tahun 2011 tentang Pemerintah Desa. “Kami sudah menerima surat dari pihak yang merasa dirugikan yang berisi pemberitahuan rencana gugatan hukum ke PTUN. Hanya saja sampai saat ini secara formal belum ada gugatan yang masuk ke PTUN,” jelas Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan A. Nuril. Nuril menyebutkan pelaksanaan pilkades yang tahapannya tidak sesuai dengan
perda dan perbup yaitu di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sumberrejo. Di Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, lanjutnya, rekapitulasi perolehan suara sempat terhenti karena diketahui terdapat dua kartu suara atas nama Sujono. Rekapitulasi perolehan suara sempat dihentikan, namun dilanjutkan kembali dengan penjagaan petugas Polres setempat. Pelaksanaan Pilkades di Desa Simorejo, Kecamatan Sumberrejo, katanya, diketahui ada 600 kertas suara yang tidak dilengkapi dengan stempel panitia. “Penyelesaiannya waktu itu panitia membuat berita acara yang diketahui kedua
calon peserta pilkades mengenai hasil temuan itu,” ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan pilkades di wilayahnya yang sudah berjalan sebanyak 40 desa, di antaranya lima kepala desa sudah dilantik. “Sesuai masa akhir jabatan kepala desa masih ada 118 desa yang akan menggelar pilkades tahun 2013. Di antaranya sudah dalam tahap persiapan,” jelasnya. Ia menambahkan pihaknya akan memperketat pengawasan pilkades selanjutnya dengan jajaran kecamatan terutama menyangkut tahapan pilkades yang harus sesuai dengan perda dan perbup sebagai usaha memperkecil terjadinya konflik. (anta/rah)
Tambakrejo, Tembeling, Kecamatan Kasiman dan Kalicilik, Kecamatan Sukosewu. “Delapan kades di antaranya mendaftar sebagai bacaleg melalui Partai Gerindra. Lainnya ada yang melalui Partai Nasdem, PAN, Golkar dan PPP,” ungkapnya. Lebih lanjut ia menjelaskan persyaratan kades harus mengundurkan diri dari jabatannya itu sesuai Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013. “Pada Pasal 19 poin I tentang persyaratan sebagai bacaleg disebutkan kepala desa harus mengundurkan diri dari jabatannya yang tidak bisa dicabut kembali,” katanya. Meskipun 12 kades itu sudah mengajukan surat pen-
gunduran diri, menurut dia, saat ini masih tetap menjabat sebagai kades. Para kades itu dinyatakan berhenti dari jabatannya setelah KPU menetapkan namanya masuk dalam daftar calon tetap (DCT). “Pemkab akan menunjuk penjabat sementara kepala desa kalau kades itu sudah masuk DCT,” jelasnya. Dimintai konfirmasi, Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman menambahkan sesuai ketentuan bacaleg yang harus mengundurkan diri dari jabatannya tidak hanya kepala desa, tapi juga pegawai negeri sipil (PNS). “Pengertian mundur itu untuk seterusnya. Bukan kemudian dicabut kembali kalau tidak terpilih,” katanya. (ant/rah)
12
NASIONAL
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119| TAHUN II
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Ditjen Pajak Pecat Pegawai Korupsi
Para dewan juri Liputan 6 Awards Tokoh Nasional Jusuf Kalla (tengah) Penggiat Lingkungan Erna Witoelar (kiri) dan cendekiawan Komaruddin Hidayat (kanan) berbincang saat menghadiri konfrensi pers jelang penyelenggaraan Liputan 6 Awards 2013 di Jakarta, Kamis (16/5). Penghargaan Liputan 6 Awards 2013 merupakan ajang penghargaan yang telah di gelar keempat kalinya bagi orang-orang Indonesia yang membangkitkan inspirasi bagi masyarakat dari 5 bidang yakni kemanusiaan, inovasi, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan dengan melibatkan dewan juri seperti Jusuf Kalla, Kommarudin Hidayat, Erna Witoelar, Yeni Wahid, Rhenald Kasali.
Usut Tuntas Rekening Gendut Polisi JAKARTA-Rekening gendut milik anggota Polri, Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) LS di Papua mencengangkan dengan akumulasi transaksi hingga Rp1,5 triliun. Sejumlah kalanganpun terkejut, mengingat pangkat LS masih sangat rendah sehingga sangat tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Karena itu, mereka mendesak Polda Papua dapat mengusut tuntas. “Ya tuntasin lah itu, jangan muncul tenggelam,” kata anggota Komisi III DPR RI, Saan Mustopa di Jakarta, Kamis (16/5). Sebelumnya, rekening tamtama polisi yang bertugas di Polres Raja Ampat, Polda Papua mencurigakan. Selama kurun waktu lima tahun sejak 2007-2012, LS melakukan transaksi dengan nilai aliran dana sebesar Rp 1,5 triliun. Transaksi itu diketahui setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumpulkan transaksi dan menganalisis aliran transaksi LS. Nilai rekeningnya saat ini mencapai Rp 900 miliar. Uang itu diduga hasil dari penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual ke pabrik-pabrik. Menurut dia, jika masalah ini tidak terselesaikan, maka akan menurunkan citra kepolisian dalam menangani masalah hukum. Mengingat, kasus
rekening gendut anggota Polri bukan pertama kali terungkap. “Itukan mengganggu kredibilitas institusi kepolisian. Supaya nggak terganggu ya dituntaskan lah itu,” tegasnya. Dia mengingatkan Polri agar serius membenahi birokrasi internal. Karenanya, dengan terungkapnya rekening gendut sekelas Aiptu, korps baju coklat ini diminta untuk semakin menertibkan anggotanya yang memiliki rekening di atas kewajaran. “Komitmen polisi untuk melakukan reformasi, kemudian komitmen kepolisian untuk menertibkan anggota-anggota yang punya rekening di atas kewajaran,” pungkasnya. Rasa terkejut atas kekayaan polisi Papua ini juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. “Saya
melihat apa yang terjadi pada Aiptu LS ini benar-benar mencengangkan, seseorang berpangkat Aiptu mempunyai dana hampir Rp1,5-1,6 triliun. Ini mencengangkan dan ini juga sangat merugikan bagi citra Polri,” kata Pramono. Dia menyebutkan, seorang anggota Polri dengan pangkat yang masih sangat rendah dan kemudian mempunyai rekening Rp1,5 triliun, menggambarkan bahwa ada sebuah sistem yang belum berjalan di pemerintahan. “Bahwa diduga yang bersangkutan melakukan manipulasi yang berkaitan dengan BBM, dan juga ilegal logging,” ungkapnya. Oleh karenanya, penegakkan yang ada internal Polri harus dilakukan. “Kalau ini dibiarkan berlarut-berlarut, ini kredibiltas dan citra Polri akan semakin turun,” ujarnya. Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Hasibuan meminta Polri segera melakukan penyelidikan terkait dengan kepemilikan rekening gendut ini. “Kita telah meminta Polri untuk melakukan penyelidikan, kami khawatir anggota Polri itu melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan, jadi polisi harus bertindak
cepat,” ujar dia. Kompolnas mensinyalir uang yang dimiliki oleh Aiptu LS ini berasal dari bisnis ilegal, seperti pembalakan liar dan bisnis BBM ilegal yang marak di Papua. “Jangan sampai ini tidak ditindaklanjuti oleh Polri,” ujarnya. Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso mengatakan, pihaknya telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan terhadap dana mencurigakan di rekening polisi berpangkat Aiptu sebesar Rp. 1,5 Triliun. “Terkait kasus tersebut, kami sudah menyerahkan LHP kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan, kami juga memberikan apresiasi kepada polri yang cepat tanggap dan responsif dalam menangani kasus tersebut,” terangnya. Pelimpahan LHP ke kepolisian kata Agus, untuk memperjelas apa yang telah ditemukan pihak PPATK. “Penyidikan merupakan domain Polri, bukan PPATK lagi, kami hanya mendukung tugas kepolisian artinya jika dalam penyidikan yang dilakukan pihak Polri membutuhkan tambahan data, maka bisa meminta kepada kami, kami siap untuk membantu dan membongkar tuntas kasus ini” katanya. (gam/cea/abd)
JAKARTA- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberhentikan dengan tidak hormat oknum pegawai pajak yang terbukti melakukan korupsi. Pemecatan ini merupakan bagian dari tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Ditjen Pajak sangat mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara konsisten mendukung Ditjen Pajak dalam memberantas segala bentuk korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak dan oknum Wajib Pajak, karena selain oknum pegawai pajak, penyuapnya pun ditangkap sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih luas,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro Petrus dalam keterangan pers tertulis yang diterima Koran Madura di Jakarta, Kamis (16/5). Seperti diberitakan, KPK kembali berhasil menangkap dua orang pegawai pajak saat menerima suap dari wajib pajak. Kedua pegawai pajak yang ditangkap itu bernama Moch Dian Irwan Naqishra dan Eko Darmayanto. Selain itu, KPK pun menangkap Effendi yang merupakan karyawan The Master Steel yang bergerak di bidang baja dan Teddy selaku kurir dengan barang bukti S$300 ribu. Diduga, Effendi melakukan suap kepada pegawai pajak menyangkut dengan masalah pajak dari The Master Steel Ditjen Pajak kata dia tidak akan mentolerir terhadap pelaku korupsi. Karena itu, siapapun pegawai pajak yang ditangkap akan diberi sanksi tegas. Sanksi ini juga telah dilakukan pada kasuskasus sebelumnya. Beberapa waktu lalu, pegawai pajak bernama Pargono Riyadi yang ditangkap KPK juga telah dipecat Ditjen Pajak. Pargono ditangkap
KPK di Stasiun Gambir bersama pihak swasta. Dia diduga menerima suap ratusan juta rupiah. Dia menegaskan, Ditjen Pajak tidak akan berhenti dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangannya kepada setiap oknum pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum. Demikian juga, Ditjen Pajak secara konsisten terus melaksanakan penegakan hukum kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. “Apa yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi logis dan buah dari reformasi birokrasi yang telah dan sedang berjalan di Ditjen Pajak,” jelas dia. Selanjutnya, ujar dia Ditjen Pajak juga akan terus membenahi mental dan moral para pegawainya agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Namun demikian, membangun budaya baru yang berahklak dan memiliki etika baik memerlukan upaya keras dan berkesinambungan serta waktu yang tidak singkat. Karena itu, dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar semangat reformasi di Ditjen Pajak terus berkobar untuk Indonesia yang lebih baik. “Secara khusus kepada Wajib Pajak, kami mengajak untuk bersama-sama menjadi bagian dari proses reformasi birokrasi di Ditjen Pajak,” tutup dia. Pembenahan Sementara itu, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achsanul Qosasi meminta Ditjen Pajak melakukan pembenahan internal secara menyeluruh dengan sanksi tegas demi mengatasi maraknya pegawai pajak yang “bermain mata” dengan wajib pajak. Pola pembenahan akan ber-
pengaruh terhadap mental dan motivasi pegawai yang lain. “Ditangkapnya pegawai Pajak merupakan korban dari cara DJP membenahi perpajakan. Info valid yang diterima KPK pasti dari sumber internal DJP. Cara ini bagus sesaat, tapi tidak bisa diakukan terus menerus,” kata dia. Dia menambahkan, permainan pajak ini bukan hanya melibatkan pegawai tapi juga rayuan wajib pajak. “Kasus yang terjadi di BC Jaktim, adalah pemalsuan faktur pajak. Penerbit faktur pajak fiktif adalah kejahatan paling tinggi dalam dunia perpajakan, karena langsung menjarah hasil PPn yang disetor rakyat, menipu transaksi, memanipuasi PPh, dan mengambil hak Negara,” imbuh dia. Dia menjelaskan, kejahatan dengan modus seperti itu, dilakukan oleh banyak perusahaan penerbit faktur pajak fiktif yang dibuat sesaat. Pasalnya perusahaan itu dibubarkan setiap dua tahun lalu membuat perusahaan baru dg PKP baru. Karena itu, DJP harus bisa mendeteksi perusahaan penerbit dan perusahaan pemakai faktur pajak fiktif. “Karyawan Pajak akan tergoda bermain atau mungkin lalai mendeteksi hal ini sehingga melakukan pembiaran dan atau mengambil keuntungan dari modus seperti ini,” tutur dia. Dia mengemukakan, transaksi-transaksi seperti ini merugikan negara sekitar Rp 50 triliun pertahun. Dikarenakan, pemeriksa pajak hanya berjumlah 8.000, sementara perusahan berjumlah 13 juta. “Rasio ini sangat timpang, satu orang pegawai memeriksa 1.200 perusahaan. Kelemahan ini lah yang dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan,” pungkas dia. (gam)
Anggota BPK
DPD “Loloskan” Tiga Calon JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya hanya memberikan rekomendasi 3 nama calon anggota BPK RI ke DPR RI. Adapun tiga nama tersebut sesuai ranking adalah Dr Hekinus Manao (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta), Drs Eddy Rasyidin (mantan pegawai BPKP), dan Rini Purwandari (pegawai BPKP). “Dari 22 calon anggota BPK itu, DPD merekomendasikan kepada DPR tiga nama calon Anggota BPK RI, pengganti antar waktu yaitu urutan pertama sampai urutan ketiga,” kata Ketua Komite IV DPD RI, Zulbahri M di Jakarta, Kamis (16/5). Diakui Zulbahri, DPD telah melakukan fit and proper test-uji kelayakan dan kepatutan terhadap 22 calon anggota pengganti antar waktu BPK RI. Ketiga nama tersebut diharapkan mendapat apresiasi DPR RI selambatlambatnya sebulan ke depan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai anggota BPK yang baru. Tiga nama tersebut dengan kuadran nilai kompentesi dan nilai kecocokan yang tinggi. DPD RI berpendapat bahwa anggota BPK RI yang akan dipilih oleh DPR seyogyanya dinilai berdasarkan bobot aspek integritas dan kompetensi dari ketiga nama rekomendasi tersebut.
Selain itu DPD tidak merekomendasikan calon anggota BPK yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Berikut ini, hasil fit and proper test Calon anggota BPK yaitu kompetensi (pendidikan dan pengalaman) serta kecocokan (integritas dan kepemimpinan) selama dua hari (SeninSelasa, 13-14 Mei 2013) dengan urutan dari urutan pertama sampai dengan urutan 22 yaitu, Dr Hekinus Manao, Ak, MAcc, CGFM, Drs Eddy Rasyidin, MH, Rini Purwandari, Ak, MM, CPA CRMP, Gunawan Sidauruk, SH, MM, Dr KRHT Jupri Bandang, SE, Ak, MM, Dr Drs Soemardjijo, SE, Ak, MM, BAc, Agus Joko Pramono, SST, Ak, MAcc, Ir Muchayat, Drs Zindar Kar Marbun, Drs Sutrisno, SE, MM, Akt, H Mukhamad Misbakhun, Ir Parwito, MSi, Ir Sumurung Halomoan Nami Naibaho, H Dodi Hidayat, SH, MM, Drs Dharma Bhakti, MA, H Habsul Nurhadi, SE, Ir Alwis, MM, Endang Sukendar, SKom, ST, H Drs Rustam Effendy, Drs Baharuddin Aritonang, MHum, John Reinhard Sihombing, SH, Jinarman Girsang, SE. (gam/abd)
Gayus Tambunan ‘Godfather’ Mafia Pajak JAKARTA-Terpidana korupsi Gayus Tambunan ternyata masih menjadi ‘god father’ bagi koleganya di Ditjen Pajak. Kendati mendekam dipenjara Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Gayus masih mengendalikan jaringan mafia pajak. Bahkan dua pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (KDP) Jakarta Timur, Mohamad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dibawah kendali Gayus. “Gayus Tambunan diduga masih mampu mengendalikan mafia pajak, termasuk dua pegawai pajak Jakarta Timur yang kemarin tertangkap tangan KPK,” kata Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman di Jakarta, Kamis (16/5). Menurut Boyamin, dirinya mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang merupakan orang dalam di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan. “Saya meminta KPK harus mampu bongkar mafia ini dan mafia pajak jaringan lain. Jika benar Gayus masih mampu kendalikan jaringannya, maka dia harus dipindah ke LP Nusakambangan,” tuturnya. Perlunya Gayus ditempatkan ke LP Nusakambangan, kata dia, selama ini Gayus yang ditahan LP Sukamiskin masih bisa membeli rumah mewah di sekitar LP. Jika dipindahkan ke Nusakambangkan, lanjut Boyamin, Gayus tidak akan bisa beli rumah mewah, karena di Nusakambangan tidak ada perumahan. “Di Nusakambangan sinyal handphone (HP) dilacak dan jaringannya pasti sulit komunikasi, karena sulit besuk dan tamu betul-betul didata ketika akan menyebrang pakai kapal. Kalau di Sukamiskin HP bebas, dibesuk setiap hari gampang. Cuma perjalanan satu jam dari Jakarta,” paparnya. Sebagaimana diketahui, kemarin (16/5) KPK akhirnya menahan Dian dan Eko yang menjadi tersangka kasus
penerimaan hadiah. Keduanya ditahan seusai menjalani pemeriksaan sekitar satu hari sejak ditangkap KPK pada Rabu (15/5). Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, pihaknya menahan kedua kedua pegawai pajak tersebut di tempat terpisah. Dian ditahan di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan, sedangkan Eko di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. “Keduanya ditahan selama 20 hari pertama,” ujar Johan di Jakarta, Kamis (16/5). Usai menjalani pemeriksaan, Dian keluar dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 13.15 WIB. Kemudian, Eko keluar dari dalam gedung menuju mobil tahanan KPK pada pukul 14.00 WIB. Saat keluar Gedung KPK, keduanya mengenakan baju tahanan KPK berwarna putih. Sebelumnya, KPK juga menahan dua karyawan PT The Master Steel yang ditetapkan sebagai tersangka penyuap Dian dan Eko. Kedua karyawan tersebut adalah Effendi Ku-
mala dan Teddy Muliawan. Usai menjalani pemeriksaan, Effendi ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, sedangkan Teddy ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. KPK menangkap Teddy dan Effendi di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 22.00 WIB dan sesaat setelah itu langsung dijebloskan ke Rutan Polda Metro Jaya. Sementara itu, Effendi yang merupakan manajer keuangan di The Master Steel dimasukkan ke rutan. Lebih lanjut Johan mengatakan, Dian merupakan penyidik pajak, sedangkan Eko sebagai pemeriksa pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (KDP) Jakarta Timur. “MDI membawa mobil Avanza diparkir di Terminal III Bandara Soekarno Hatta. (Penyerahan uang) ini agak unik,” ujarnya. Johan mengungkapkan, pada penangkapan kali ini KPK menemukan ada strategi penyuapan yang berbeda. KPK memperoleh informasi, Selasa
(14/5) malam, akan ada serah terima uang suap dari pegawai The Master Steel kepada dua pegawai pajak. Dian membawa mobil Toyota Avanza berwarna hitam dan diparkir di Terminal III, kemudian kunci mobil tersebut diberikan kepada Teddy yang diduga sebagai kurir. Setelah itu mereka pergi. Namun, posisi mobil tetap dibiarkan terparkir di bandara. Teddy kemudian memasukkan uang 300.000 dollar Singapura ke dalam mobil yang sebelumnya dibawa Dian. Pada Rabu (15/5) pagi, Dian dan Eko mengambil mobil itu, lalu beberapa saat kemudian KPK menangkap keduanya bersama dengan Teddy. Tim KPK lainnya bergerak menangkap Effendi di jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. ”Dugaan sementara ini, berkaitan dengan wajib pajak perusahaan berinisial The MS (Master Steel). Diduga ada persoalan pajak perusahaan,” katanya.(gam/abd/ bud)
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jakarta Timur Dian Irwan Nuqishira seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (16/5). Dian Irwan merupakan satu dari empat tersangka tindak pidana suap terkait perizinan pajak PT The Master Steel.
EKONOMI
13
JUMAT 17 MEI 2013 NO. 00119 | TAHUN II
INTERNASIONAL
Kios Stasiun Ditertibkan
CEO Maybank Jadi Menteri Kabinet Razak JAKARTA-Perdana Menteri Malaysia terpilih, Najib Razak, telah mengumumkan susunan cabinet. Salah satu yang dipilih adalah Dato’ Sri Abdul Wahid Omar, President & CEO Maybank. Penunjukan Dato’ Sri Wahid merupakan penghargaan atas kepemimpinan dan kapabilitasnya yang memiliki kecakapan dalam memimpin Maybank dalam lima tahun terakhir. Diantara pencapaian utama, Dato’ memegang peran penting dalam memimpin transformasi Maybank sejak 2008 dan mengawal ekspansi Maybank di regional, menjadikan Maybank sebagai the most valuable company yang tercatat di Bursa Malaysia, bank keempat terbesar di Asia Tenggara menurut the World’s 13 Strongest Bank saat ini. “Direksi, manajemen dan staf Maybank mengucapkan selamat, atas penunjukan sebagai Menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri terpilih. Maybank sangat bangga atas kehormatan yang diberikan kepada Dato’ Sri Abdul Wahid dan kami yakin keteladanan kepemimpinan dan pengalaman luas yang dimiliki akan mem-
berikan sumbangsih penting bagi Negara,” ujar Chairman Maybank, Tan Sri Dato’ Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Koran Madura di Jakarta, Kamis (16/5). Dato’ Sri Wahid akan selalu dirindukan keluarga besar Maybank, meskipun demikian Maybank optimis Dato’ telah mengembangkan tim kepemimpinan Grup yang kuat yang akan melanjutkan kepemimpinan Maybank dalam perjalanan menjadi pemimpin jasa keuangan di regional. Untuk sementara, tim kepemimpinan Maybank akan melanjutkan perjalanan untuk memastikan Grup tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Direksi akan mengidentifikasi pengganti Dato’ Sri Abdul Wahid Omar yang akan diumumkan pada saatnya nanti. “Kami berharap Dato’ Sri Abdul Wahid dapat menjalankan tugasnya yang baru dengan baik. Kami yakin beliau akan melaksanakan tugasnya dengan kemampuan terbaiknya dan akan memberikan kontribusi terbaik dalam lingkup tanggung jawabnya,” pungkas dia. (gam/abe)
BURSA SAHAM
Pada Akhir 2013 IHSG Bisa di Atas 5.300 JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bisa menembus angka di atas 5.300 pada akhir 2013 jika rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi direalisasikan, kata Head of Indonesia Research dari Citi Securities Ferry Wong. “Saya memperkirakan di 2013 IHSG akan menembus 5.300, karena investor jangka panjang menilai sangat positif rencana pemerintah menaikkan harga BBM,” ujar Ferry usai seminar ‘Economic and Political Outlook: Pre-election Landscape: Challenges and Opportunities’ di Jakarta, Kamis. Menurut Ferry, dengan respon positif tersebut diharapkan pemerintah dapat mengakomodasi keinginan investor untuk mendapatkan manfaat dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut karena akan memberikan dampak positif
bagi pasar modal di Tanah Air. “Saya menilai, memang kenaikan harga BBM akan sangat positif bagi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang,” ujar Ferry. Sebelumnya, Ferry pada tahun lalu memang telah memprediksi bahwa IHSG akan tembus di angka 5.000 pada 2013, dan terbukti pada tahun ini IHSG menembus angka 5.000. “Seperti perkiraan saya sebelumnya bahwa IHSG akan mencapai 5.000. IHSG akhirnya menembus 5.000. Saya memperkirakan di akhir 2013 IHSG akan menembus 5.300,” tutur Ferry. Kali ini Ferry memprediksi, jika kenaikan harga BBM diterapkan, maka prediksi IHSG 5.300 bisa terlampaui. “Kalau ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat ini, tentunya IHSG akan jauh lebih besar dari 5.300,” kata Ferry. (ant/at)
ant/dhoni setiawan
Mendag Sepakat Bulog Impor Ribuan Ton Daging Sapi JAKARTA - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan sepakat jika Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengimpor daging sapi sebanyak delapan ribu ton di 2013. Hal ini tentunya tidak terlepas dari mahalnya harga daging sapi yang berkisar Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram. “Kami sudah berbicara agar mereka (Bulog) mendapatkan jatah. Ini kan izinnya diproses di Kementerian Perdagangan dan kami akan duduk bersama dengan mereka. Hitungan Bulog saya kira masuk akal, tetapi semakin banyak daging yang diimpor, maka akan semakin menurunkan harga,” jelas Gita di Jakarta, Kamis (16/5). Menurut Gita, keinginan Bulog untuk melakukan impor daging sapi mencapai delapan ribu ton tersebut tidak
terlepas dari upaya menekan harga jual di tingkat eceran. Dia mengatakan, saat ini masyarakat kelas ekonomi bawah merasakan kesulitan untuk membeli daging sapi yang harganya berkisar Rp90 ribu-Rp100 ribu per kilogram. Gita mengungkapkan, keran impor daging sapi harus segera dibuka mengingat kebutuhan daging akan meningkat untuk memenuhi keperluan industri dan memasuki bulan puasa Ramadhan. “Ini bertujuan untuk memberikan
kenyamanan bagi rakyat, terutama menjelang bulan puasa dan Lebaran,” katanya. Lebih lanjut dia menegaskan, sejauh ini Kemendag tengah memproses perizinan importasi daging sapi yang akan dilakukan Bulog. Pemerintah, menurut dia, masih menghitung berapa kebutuhan daging sapi yang ideal bagi masyarakat. “Dalam waktu dekat perhitungan itu keluar. Kami ini bukan pro impor atau anti impor, tetapi ini kepentingan stabilisasi harga ini,” ujarnya. Harga daging sapi yang normal, jelas Gita, ada pada kisaran harga Rp70-75 ribu per kilogram. “Harga daging masih Rp90-100 ribu per kilogram, ini terlalu mahal bagi rakyat. Harga daging sapi di tahun lalu hanya Rp75 ribu per kilogram.
SAMARINDA - Penyaluran kredit oleh bank perkreditan rakyat (BPR) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan I 2013 mencapai Rp212,31 miliar atau tumbuh 11,20 persen dibanding periode yang sama 2012. “Penyaluran kredit sebesar itu terbagi untuk berbagai jenis usaha, tetapi penyaluran yang terbesar untuk kredit modal kerja yang mencapai Rp122,52 miliar,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim Ameriza M Moesa di Samarinda, Kamis. Amariza mengungkapkan hal itu dalam seminar bertema Economic, Energy and Regional Indicators dan bedah buku berjudul Indikator Ekonomi di Gedung BI Perwakilan Kaltim. Ia juga mengatakan perkembangan kondisi BPR di Kaltim cukup baik yang tercermin dari rasio penyaluran kredit dengan dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/ LDR) pada periode itu mencapai 111,93 persen, atau naik dibanding posisi akhir 2009 yang 103,12 persen. Sedangkan untuk perkembangan penyaluran kredit semua perbankan di Kaltim pada posisi Maret 2013, lanjutnya, menunjukkan angka yang memberi harapan untuk men-
dorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kredit yang disalurkan sudah mencapai Rp53,38 triliun, atau tumbuh sebesar 24,58 persen secara tahun ke tahun. Menurut dia, jika ditinjau berdasarkan jenis penggunaannya maka kredit terbesar disalurkan untuk jenis kredit modal kerja yang mencapai Rp19,50 triliun atau tumbuh 27,90 persen. Sementara untuk kredit investasi mengalami pertumbuhan bagus yang sebesar 21,31 persen dengan nilai mencapai Rp15,71 triliun. Begitu pula dengan penyaluran kredit konsumsi juga mengalami pertumbuhan yaitu dengan nilai Rp18,17 triliun atau tumbuh sebesar 24 persen tahun ke tahun. Dalam seminar dan bedah buku tersebut hadir sebagai pembicara utama adalah Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi Kaltim. Pembicara lain adalah penulis buku Indikator Ekonomi, Prof Mudrajad Kuncoro, Deputi Kepala BI Perwakilan Kaltim Teguh Setiadi dan pakar ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda Eny Rochaida. (ant/ghof/beth)
Mesti mengambil sikap untuk kenyamanan, karena pemerintah ingin menaikkan harga BBM,” tuturnya. Selain menunjuk Bulog, kata Gita, salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menekan harga daging adalah membebaskan kuota impor atas jenis-jenis daging yang tidak diproduksi di Indonesia. “Pada Juni tahun ini, diharapkan Bulog akan menjadi salah satu impotir daging sapi,” imbuhnya. Dia menegaskan, dirinya juga akan melanjutkan bahkan akan semakin sering melakukan inspeksi ke pasar untuk memantau dan memastikan stabilisasi harga bekerja dengan baik. Seiring dengan itu, lanjut Gita, pemerintah akan menggencarkan operasi pasar. “Operasi pasar akan
kami lakukan terus. Harga kami pantau supaya tidak ada distorsi,” terangnya. Sebelumnya, Dirut Perum Bulog, Sutarto Alimoeso menyatakan, pihaknya berkeinginan memiliki kuota impor daging sapi di 2013 paling tidak sebesar 10 persen dari total kebutuhan daging di Indonesia. “Bulog harus berperan menjadi stabilisator sepanjang masa seperti beras,” ujar Sutarto di Jakarta, baru-baru ini. Sutarto meyakini, dalam waktu dekat Kemendag akan mengeluarkan izin atau penugasan importasi daging sapi atau paling lambat pada Juni 2013. “Kuotanya masih dihitung Kemendag. Sekarang daging, mungkin dalam waktu dekat kedelai,” ujarnya. (gam/bud)
INVESTASI
PIP Kemenkeu 2013 Siapkan Pinjaman Rp1,5 T MEDAN- Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2013 ini menyiapkan dana sedikitnya Rp1,5 triliun untuk disalurkan sebagai pinjaman dana investasi kepada daerah yang membutuhkan.
PERBANKAN
Kredit BPR Di Kaltim Tumbuh 11,20 Persen
JAKARTA- Sejumlah petugas membongkar puluhan kios pedagang yang dibangun di Kawasan Stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5). PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus melakukan penertiban kios pedagang di seluruh Stasiun seJabotabek untuk menambah panjang peron demi mencapai target peningkatan jumlah penumpang sebesar 1,2 Juta per harinya. Sehari sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga membongkar kios pedagang di sepanjang Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Sebanyak 41 kios yang berjejer dan terdaftar di stasiun tersebut diminta dibersihkan dari lokasi. Upaya ini dikeluhkan oleh Para pedagang. Mereka mengaku kecewa karena kehilangan lahan pendapatan tanpa mendapat solusi alternatif untuk menyambung hidup mereka. (ant/beth)
AKRAB. Managing Director & CEO of CBA Ian Narev (kedua kiri) bersama International Financial Services Representatives Geoff Coates dan Simon Blair (paling kiri dan kanan) dalam kunjungannya ke Indonesia berbincang dengan Presiden Direktur Commonwealth Life Simon Bennett (kedua kanan)
PERUSAHAAN ASURANSI
Pendapatan Premi Commonwealth Life Tumbuh 42% JAKARTA-Perusahaan Asuransi Commonwealth Life, mencatat pendapatan premi sepanjang 2012 sebesar Rp 1,7 triliun atau tumbuh 42% dibanding 2011 sebesar lebih dari Rp 1,2 triliun. Kontribusi premi dari produk unit link masih mendominasi pendapatan premi Commonwealth Life. “Laba perusahaan juga meningkat dari Rp 181 miliar di 2011 menjadi Rp 194,7 miliar di 2012,” ujar Presiden Direktur, Commonwealth Life, Simon Bennett dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (16/5). Dia mengatakan aset perusahaan juga meningkat 25% menjadi lebih dari Rp 5 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,9 trilin. Peningkatan jumlah aset ini seiring dengan tingkat solvabilitas (Risk Based Capital/RBC) sebesar 531% yang jauh melampaui tingkat solvabilitas yang diharuskan pemerintah yaitu sebesar 120%. “Hal ini dalam rangka terus mendukung pertumbuhan Perusahaan dan menin-
gkatkan pelayanan, seiring dengan semakin beragamnya fasilitas dan layanan yang ditujukan untuk kepuasan nasabah,” kata dia. Commonwealth Life telah melayani lebih dari 500.000 nasabah diseluruh Indonesia dan sebagai bukti komitmennya, selama tahun 2012 perusahaan juga telah membayarkan klaim dan manfaat kepada lebih dari 5.000 nasabah baik individu maupun grup dengan nilai total hampir Rp 600 miliar. “Klaim yang dibayarkan meningkat dari Rp 445,4 miliar di 2011 menjadi Rp 573,1 miliar di 2012,” imbuh dia. Menurut dia, solidnya kinerja perusahaan di tahun 2012 didukung oleh penjualan melalui kanal agensi dan bancassurance yang menjadi andalan Commonwealth Life. Untuk meningkatkan kontribusi segmen individu, Commonwealth Life juga memasarkan produknya melalui jalur distribusi telemarketing. Sedangkan untuk kanal bancassurance, Common-
wealth Life telah bekerjasama dengan lebih dari 12 Mitra Bank yang terpercaya di Indonesia dan 3 perusahaan Multi Finance ternama. “Misalnya, Commonwealth Bank, Citibank, Permata Bank, BCA, BCA Finance dan OCBC NISP. Hingga April 2013, Commonwealth Life memiliki hampir 10.000 tenaga pemasar yang tersebar melalui 30 kantor pemasaran di 20 kota besar Indonesia. Jumlah tenaga pemasar ini meningkat 30 % dari periode yang sama tahun sebelumnya,” jelas dia. Unit link sebagai produk unggulan Commonwealth Life merupakan paduan perlindungan asuransi jiwa dan investasi yang dipasarkan baik melalui kanal agensi, dikenal dengan nama Investra Link dan Investra Platinum maupun kanal bancassurance, yang dipasarkan melalui Commonwealth Bank lebih dikenal dengan nama COMM Link dan pada awal Mei lalu telah diluncurkan produk baru, COMM Link AUD. (gam)
“Jumlah itu lebih tinggi dari yang disalurkan tahun 2012 sebesar lebih dari Rp1,21 triliun,” kata Kepala PIP Kemenkeu Soritaon Siregar usai seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini di Medan, Kamis. Menurut Soritaon, jika jumlah Rp1,5 triliun ternyata masih kurang, pihaknya siap menambah alokasi dana tersebut. Ia mengakui dari Rp1,5 triliun yang akan disalurkan, hingga mendekati akhir semester I 2013, belum ada dana yang disalurkan sebagai pinjaman kepada pemerintah kota/kabupaten maupun provinsi. “Memang sudah ada puluhan permohonan pinjaman dari berbagai daerah tapi masih sedang dalam proses evaluasi untuk ditetapkan apakah disetujui atau tidak,” katanya. Persyaratan memperoleh pinjaman itu antara lain adalah adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir hasil audit Badan Pemeriksa Keaungan (BPK) dengan opini minimal wajar dengan pengecualian (WDP), surat pesetujuan DPRD hingga rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah, termasuk adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pinjaman dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala daerah. “Kalau semua persyara-
tan sudah dipenuhi dan hasil analisis kelayakan dan risiko dinilai bagus, baru PIP mengucurkan dana pinjaman ke daerah itu,” katanya. Dia mengaku tidak bisa mengingat daerah-daerah yang mengajukan permohonan, termasuk soal apakah ada tidak yang berasal dari Pemerintah Kota Medan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Maaf saya tidak ingat nama daerah yang mengajukan permohonan. Tapi tahun 2012 Pemkot Medan ada penyaluran lebih dari Rp77,45 miliar untuk pembangunan/peningkatan pasar tradisional,” katanya. Pinjaman kepada Pemerintah Kota Medan itu untuk jangka waktu lima tahun. “PIP memang mengutamakan proyek infrastruktur dasar yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat,” katanya. Masyarakat yang dimaksud adalah kelas menengah ke bawah yang betul-betul membutuhkan seperti untuk pembangunan jalan, irigasi, terminal dan rumah sakit. Dia menegaskan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik mikrohidro, geothermal dan tenaga angin juga menjadi sasaran proyek yang didanai PIP tahun 2013. (ant/eva/ abe)
14
TAPAL KUDA
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119| TAHUN II
Majelis hakim Pengadilan
Hakim Hentikan Persidangan Kasus Anak Pidanakan Ibu J ember- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, menghentikan persidangan kasus anak yang mempidanakan ibu kandungnya karena kedua belah pihak antara pelapor dengan terlapor sudah berdamai.
Bersamaan keluarnya putusan hakim itu, maka ketiga terdakwa yakni ibu pelapor Ny Artija (70), Ismail (50), dan M Syafi’i (25) warga Lingkungan Gempal, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, tidak bisa dituntut. MENDAFTAR, Ketua DPC.PDIP Kota Probolinggo, H.Indi Eko Yanuarto, mendampingi Hj. Rukmini Buchori, SH.MSi dan HM.Suhadak ke KPUD Kota Probolinggo.
Daftar ke KPU Setelah Direkom PROBOLINGGO – Pasangan calon wali kota dan wakil walikota Probolinggo yang diusung PDIP dan PKS melakukan langkah seribu, alias gerak cepat. Bacawali Hj. Rukmini Buchori, SH.MSi dan Bacawawali HM.Suhadak yang dapat rekomendasi dari DPP PDIP dan PKS ini pun langsung mendaftar diri secara resmi ke KPUD Kota Probolinggo, Kamis (16/5). Mereka dikawal langsung Ketua DPC PDIP Kota Probolinggo, Ketua PKS, Abdul Kadir, ST, beserta Ketua
DPC PPP Kota Probolinggo, Achmad Sholeh. Ribuan kader dan pendukung mengawal pendaftaran Bacawali dan Bacawawali dari PDIP tersebut. Mereka sebagian besar adalah Pengurus Cabang, Anak Cabang dan Ranting. Bahkan, juga dikawal oleh ormas Laskar Merah Putih, Taruna Merah Putih, Repdem, Bamusi, dan Paguyu-
pan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo. Ketua KPUD Kota Probolinggo, melalui Pokja Pencalonan, Yahya Ulumuddin, SE, menerima pendaftaran pasangan yang didaftarkan Ketua DPC PDIP Kota Probolinggo, H.Indi Eko Yanuarto itu. “Secara resmi kami terima pendaftarannya. Kali ini, hari yang membahagiakan dengan adanya calon yang mendaftarkan sebagai calon walikota dan wakil walikota untuk Pemilukada 29 Agustus mendatang,”jelas Yahya Ulu-
muddin. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Probolinggo, H. Indi Eko Yanuarto menjelaskan bahwa yng direkom DPP PDIP itu merupakan kader-kader terbaik di Kota Probolinggo. “Kami yang menerima amanah untuk memperjuangkan mereka memenangkan Pilwali mengajak semua kader, pengurus dan simpatisan PDIP untuk ikut berpartisipasi memperjuangkan pasangan ‘ HARUS PAS’ yang professional, amanah, dan santun,”ucapnya usai menyerahkan berkas-berkas pendaf-
taran. Berkas pendaftaran yang diserahkan, diakui hamper nyaris lengkap. Sedangkan yang lainnya akan menyusul setelah semua berkas persyaratannya dinyatakan lengkap. Menyinggung soal partai selain PKS yang akan mendukung. Indi Eko Yanuarto mengaku kalau pihaknya sudah mendeclear PAN, Demokrat dan Pelopor untuk bergabung. “Insyaallah Minggu depan sudah clear,”pungkasnya. (hud).
Ribut Fadilah Melawan Karena Dihadang PAW
PROBOLINGGO – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ribut Fadilah, Politisi PKB asal Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo ternyata berbuntut panjang dan tidak berjalan mulus. Disamping melakukan perlawanan terhadap proses tersebut, Ribut Fadilah melakukan perlawanan hukum
kepada partainya. “Saya mengajukan gugatan atas keputusan DPC PKB Kabupaten Probolinggo yang melakukan pergantian antar waktu,” ujar Ribut Fadilah, Kamis (16/5). Ribut Fadilah mengaku gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kraksaan. Adapun yang digugat adalah Hj. Puput Tantriana Sari, SE selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo dan Sekretaris DPC PKB Ahmad Badawi. “Semua proses mengenai gugatan, saya serahkan sepenuhnya kepada Penasehat Hukum,” terangnya. Secara terpisah Penasehat Ribut Fadillah, Djando membenarkan bahwa pihaknya telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan negeri Kraksaan dengan menggugat keputusan DPC PKB Kabupaten Probolinggo yang memberhentikan kliennya. Menurutnya, pemberhentian itu tidak melalui me-
kanisme yang sebenarnya. “Sesuai dengan AD/ART partai mengenai pemberhentian keanggotaan partai pasal 11, seharusnya harus melalui mekanisme teguran lisan dan tulis,” ucapnya. Oleh sebab itu, lanjut dia, pihak yang tergugat adalah Ketua, Sekrataris DPC PKB, dan Ketua Dewan. Gugatan tersebut belum mendapatkan tanda register. Karena Panitera/sekretaris sedang berada diluar kota. “Kita belum mendapat tanda bukti register, namun berkas sudah diterima dan kami juga sudah melunasi biaya persidangan,” tandas Djando. Disisi lain, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Taufan Maulada melalui anggotanya membenarkan bahwa ada berkas yang masuk. “Karena Pansek masih keluar kota, jadi kita tidak berani memberikan keterangan. Yang pasti tadi
ada berkas gugatan yang masuk.” kata salah satu staf Pengadilan Negeri Kraksaan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo H.Ahmad Badlawi mengungkapkan gugatan itu merupakan hak setiap warga negera. Pihaknya tidak akan pernah menghalang-halangi bagi siapa saja yang merasa keberatan yang telah dikeluarkan oleh partainya. “Silahkan Ribut lakukan gugatan. Keputusan DPC PKB Kabupaten Probolinggo adalah final. Yang berkeberatan. Silahkan tempuh jalur hukum.”terang politisi PKB itu. Meski demikian, H.Ahmad Badlawi optimis gugutan itu tidak akan berpengaruh terhadap upaya pergantian antar waktu Ribut Fadillah. “Kemungkinan semua itu sudah kita siapkan jauh - jauh hari termasuk upaya hukum yang ditempuh. Jadi kita
sudah siapkan segala persiapan untuk menghadapi gugatan Ribut Fadilah,”lanjutnya. Sebelumnya, Ribut Fadilah akan di PAW oleh DPC PKB Kabupaten Probolinggo dan saat ini surat pemberhentian dari keanggotan dewan tersebut tinggal menunggu pengesahan dari gubernur Jawa Timur. Alasan pemberhentian Ribut sendiri, berdasarkan rapat Pleno DPC PKB Kabupaten Probolinggo tanggal 22 Maret lalu dengan alasan yang bersangkutan tidak bisa menjalani tugas anggota dewan secara optimal. Namun Ribut berkeberatan, sebab, selama ini meski ditahan akibat penipuan tes CPNS, pihaknya selalu mengirimkan surat ijin kepada Sekertariat DPRD. “Saya juga selalu membayar iuaran partai politik dan yang demikian itu bentuk loyalitas saya kepada partai,”pungkas Ribut Fadilah. (hud).
JEMBATAN DARURAT. Pekerja mengerjakan pembuatan jembatan darurat di dekat Jembatan Plapar yang runtuh di Desa Caluk, Kec. Slahung, Ponorogo. Jembatan darurat tersebut segera difungsikan untuk menggantikan sementara Jembatan Plapar yang merupakan jalur utama penghubung Ponorogo-Pacitan (Jatim) yang runtuh akibat diterjang banjir 6 April lalu.
“Kami juga berdasar pada penyampaian jaksa penuntut umum (JPU) yang minta agar kasus dihentikan dan tidak ada penuntutan, bahkan surat itu ditandatangani langsung oleh kepala kejaksaan negeri (Kajari),” kata Ketua majelis hakim Arie S Rantjoko, usai membacakan putusan penghentian persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jember, Kamis. Bersamaan keluarnya putusan hakim itu, maka ketiga terdakwa yakni ibu pelapor Ny Artija (70), Ismail (50), dan M Syafi’i (25) warga Lingkungan Gempal, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, tidak bisa dituntut. “Mengadili penuntutan terhadap terdakwa M Syafi’i, Ismail dan Artija tidak dapat diterima. Semua
biaya persidangan ditanggung negara,” tuturnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Artija, Ismail dan Syafi’i menjadi terdakwa dalam kasus pencurian kayu milik keluarganya. Manisa, anak kandung Artija, melaporkan Ismail dan Syaf’i ke kepolisian. Namun dalam pemeriksaan di kepolisian, Artija ikut terseret karena Ismail dan Syafi’i mengaku kalau penebangan kayu atas perintah ibunya itu. Menurut dia, beberapa pertimbangan yang dipakai oleh majelis hakim dalam penghentian persidangan antara lain pelapor sudah mencabut laporan ke polisi dan kedua belah pihak juga sudah berdamai. “Dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak ada aturan penghentian sebuah kasus, namun dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) kasus bisa dihentikan jika ada pencabutan laporan dan itupun ada batas waktu maksimal tiga bulan setelah pelaporan,” paparnya. Ia menjelaskan majelis hakim memakai putusan Mahkamah Agung tahun 2009 tentang penghentian penuntutan dan pencabutan kasus pencurian dalam keluarga tersebut. “Kami memakai dasar hukum itu karena memang sudah ada yurisprudensinya. Tetapi ada catatan, harus delik aduan, selain itu tidak bisa,” ujarnya. Setelah mengungkapkan pertimbangan dan mengeluarkan putusannya, majelis hakim PN Jember mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali menandakan sidang berakhir. (ant/mk)
pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pemerintah Bantu Bantuan Modal Usaha B anyuwangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memberikan bantuan modal usaha melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan di kabupaten setempat. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi Peni Handayani, Kamis, mengatakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) ditujukan kepada kelompok masyarakat produktif yang ingin mendapatkan modal untuk wirausaha. “Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu bagian dari program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi,” tuturnya. Menurut dia, bantuan modal usaha tersebut disalurkan melalui kelompok masyarakat yang terdiri dari 3 sampai 10 orang dan mereka harus mengajukan proposal terkait bidang usaha yang akan dikerjakan. “Bantuan ini khusus untuk wirausaha pemula. Jenis usaha yang sudah pernah kami bantu seperti pedagang sayur keliling dan perajin anyaman bambu,” tuturnya. Sesuai dengan prosedur, lanjut dia, pihaknya akan melakukan verifikasi yang ketat terhadap proposal yang diajukan kelompok masyarakat yang akan memulai usaha baru. “Setelah proses verifikasi selesai, baru dana PEM disalurkan kepada kelom-
pok masyarakat dengan anggaran yang bervariasi berkisar Rp5 juta hingga Rp25 juta, tergantung dari jenis usaha yang dipaparkan dalam proposal,” ucapnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Banyuwangi Peni Handayani, Kamis, mengatakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) ditujukan kepada kelompok masyarakat produktif yang ingin mendapatkan modal untuk wirausaha.
Ia menjelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan program yang setiap tahun digulirkan oleh Pemkab Banyuwangi. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 138 kelompok masyarakat penerima program tersebut, sedangkan tahun 2012 lalu meningkat menjadi 186 penerima. “Tahun ini, kami siapkan anggaran sebesar Rp500 juta sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Banyuwangi,” ujarnya. (ant/mk)
BUDAYA
15
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119 | TAHUN II
Rindu Tak Harus Diberi Nama
Puisi Syamsuri Sebelum Konek Padamu suatu benda berukuran kurang lebih 14 cm pada tubuh pada otakotak pada kabelkabel dan yang ku gunting, menggunting tahun menjadi burungaburungan dan kapalkapalan Aku berangkatkan di tubuhku dimana gelombang juga aku gunting menjadi tujuan kapalkapalan itu berlayar menuju hidung mulut ku Sementara burungburungan terus terbang disekitar perut tubuhku terlentang sehabis aku makan watt listrik Pada malam: mataku ngantuk memungut hari memungut ramai sibuk sesak nasib kapalkapalan mulai lambat mulai takut dan burungburungan pun Entah tapi melihatku kini kemeja kursi disebelah TV Kapalkapalan mulai karam mulai goyah mulai habis tapi masih berjalan sesuai dengan kehendak yap...!!! tujuan masih terlihat burungburungan tetap mengitar diatas disamping Tv lemari karet Dan aku tetap tak bisa pulang dengan membawa guntinganguntingan tapi aku bisa melayarkan kapalkapalan tetap pada tempatnya Sebelum konek aku sebelum tidur tak bisa pulang
“Pertama melihatmu, aku begitu yakin engkau takdirku,”
Sumenep 07-05-2012
Sebuah Ingatan Sepi di Atas Rumah Kaca, (ternyata setelah ku temui ternyata kau masih ani) Sampai kabarkabar sore -dan hitungan aku sendiri menyamun, (kemarin sepi tak ada orang cepat aku bawa berita) orang batu menafsirku, seperti jejak adam kalimatku berhuruf jawa, suara gagur mantra senja, siapa mati jadi mayat lalu bangkit, menyulam tanah asin, lelakimu mayat mayat itu, menyalakan lilin, telanjang, mantra senja mulai kubaca di ruhruh kaca mangga telah berbuah juga musim kemarau antara jalanjalan janji lelakimu merangkap hujan di reklame rekaan bedakah lelakimu dengan pohon mangga di depan ku,jalan rusak petaka, pintu tertata rapi tepian jalan aku masih mengenang apakah kau tak rindu jalan itu tibatiba tepi jalan menyendiri fablet rekaan telanjang kau urungkan niat mu itu memasung tepi, jalan telah sepi kemudian datang tanpa pamit mengalikan senja timur kau lupa laut muak melihatmu seperti wanita dalam nisan wajah memar melacurkan diri mengikat diri mengurung diri melahirkan diri dirimu sumenep 05-03-2007
Penulis adalah mantan divisi sastra periode 2008-2009 UKM Sanggar Lentera STKIP PGRI Sumenep. Terlibat dalam pemenentasan “Percakapan dalam Kulkas” (Festival Seni Surabaya) Cyborg di Pamekasan, Cyborg di FCD (Festival Cak Durasim Surabaya), Tari BBM Petaka dalam Botol
L
elaki itu memandangi sebuah foto di dinding kamarnya. Sebuah foto lama, close up seorang perempuan oriental dengan baju batik dan jilbab warna ungu. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam, sangat dalam. Lalu menarik nafas. Tidak diketahui pasti siapa nama perempuan itu. Tetapi lelaki itu memanggilnya Purnama, sebuah personifikasi dari rembulan nan indah yang hanya muncul sebulan sekali. Itupun bila tidak buruk cuaca dan tak ada gerhana di malam hari. Lelaki itu menertawakan diri sendiri pada gitar di dekapnya dengan suara yang tidak sepenuhnya merdu. Ia menyanyikan lagu Ani. Malam itu ia menyebut bait pertama, “Ani...berhati mulia....” Lelaki itu kembali tersenyum. Ia mengingat saat masih aktif di pramuka, di kelompok pandega. Di dalam pramuka selalu disebut sosok berhati mulia, baik hati, rajin menabung, suka menolong dan tidak sombong. Lalu kakak pembina memekikkan kata salam pramuka sambil mengacungkan kepal tangan ke angkasa. Lucu, tetapi juga kadang-kadang geli karena salam menjadi terkotakkotak; salam pramuka, salam damai, dan salam demokrasi. “Cinta ini sesuatu yang tak lagi baru, tetapi ia tidak pernah basi,” lelaki itu kembali bergumam. Ia tidak ingin mencintai karena tidak mungkin lagi untuk menjadikannya ibu
yang baik. Tetapi bagaimana mungkin ia tidak akan mencintai karena ia mencintai, sangat mencintainya. Lelaki itu kembali menarik nafas dan merasa beruntung mencintai perempuan anggun yang telah membuatnya gugup. Di senjakala yang hendak berakhir, tergambar di dalam memori lelaki itu saat masih jadi aktivis. Ia kerapkali menjadi orator yang berpidato di mimbar bebas. Dari atas podium, ia berpidato datar ketika perempuan yang dicintainya tidak terlihat dari kerumunan massa. Begitu perempuan yang dicintainya terlihat di tengah-tengah massa, lelaki itu berbeda. Orasinya sangat kencang mengutuk perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa. “Saatnya revolusi,” urat leher lelaki itu terlihat dengan jelas, suatu orasi yang berbeda antara adanya dengan tidak adanya perempuan yang dicintainya di tengah massa. Tetapi ada yang mengherankan pada lelaki itu. Keberaniannya berbicara di tengah massa, mengutuk anarkisme polisi-tentara pada orde baru hingga soal kolusi, korupsi dan nopotisme tak diragukan lagi. Nadanya sangat kencang pada urat leher yang bertaji. Namun saat berbicara di depan Purnama, perempuan yang diserupakan rembulan. Lelaki itu gugup, salah tingkah dan auranya seperti baru keluar dari lemari es; pucat.
“Engkau kenapa Nda,” perempuan itu menyapa di suatu pagi, di era silam sebelum waktu berlipat seperti hari ini. “Tidak apa-apa.” “Yakin?” “He-eh.” “Baiklah.” Tetapi lelaki itu seperti berbohong untuk kebaikan. Ia ingin menyembunyikan rasa cintanya kepada Purnama meski tidak dia sadari dengan begitu cintanya pada Purnama semakin jelas terlihat dan lebih sempurna. Namun itulah cinta sejati karena seseorang yang dapat berbicara lancar tiba-tiba menjadi kikuk pada lidah yang sebenarnya tidak kelu. Cinta seperti ratusan bahkan ribuan anak panah yang memacetkan katakata. Pagi datang membawa mendung dan pada matahari yang terindera. Gerimis menyusul meski angin tak begitu terasa. Hanya dingin yang hadir pagi itu. Di radio badan meteorologi dan geofisika mengabarkan awan akan muncul berwarna kelabu. Tak ada badai di hari itu kecuali pendemokratisan rasa. Sebelum gelap menyergap, lelaki itu datang dengan wajah yang gugup. Ia tidak berani bertanya soal rasa cinta meski referensi yang dibacanya menunjuk kaisar yang selalu dekat dengan cinta. Ada Kendedes di dekat Ken Arok. Lelaki itu juga per-
nah membaca surat Napoleon kepada kekasihnya, Josephine, yang ditemukan dalam lemari arsip di sebuah kamar laundry di Swiss. Lelaki itu juga membaca sebuah akun twitter di mana rasa serupa kata-kata yang membatu tentang Purnama yang juga rindu meski tak selaksa telaga dan sunyi yang jauh lebih tajam dari sebilah belati. “Nda, aku ingat Sapardi soal cinta yang sederhana itu,” perempuan itu belajar mengeja puisi pada tadarus sunyi. “Aku melampaui itu, kepadamu.” “Begitukah?” “Begitulah.” Dua orang yang memiliki cinta dan rasa yang berbeda itu hanya bertatapan. Tak ada kata yang terucap sebelum akhirnya gerimis turun. Serupa jemaah haji mereka berlarilari kecil seperti sedang melakukan ibadah sa’i. Mereka berlari seluas padang savana dan mendekat ke kaldera di dekat gunung yang dijejali eidelweis. Mereka kembali bertatap karena waktu seperti berlipat. Mereka ingin kembali ke masa lalu untuk melengkapi cerita lama yang belum kelar (CLBK). Mereka samasama menyapa dengan sebutan Nda pada suatu pagi sebelum akhirnya love bird terbang bersama menyusul cahaya. (*) Madura, 2013
Menyangkal Pesantren sebagai Lembaga Konservatif Peresensi: Junaidi Khab
P
ondok pesantren merupa- Pesantren Syaikhona Kholil Bangkan lembaga pendidikan kalan (16-17). Objek sampel dalam penelitian yang ada di Indonesia sejak sebelum masa penjajahan hing- ini mengenai tuduhan pesantren ga saat ini. Namun lembaga ini sebagai satu-satunya lembaga mendapat pandangan dan stigma konservatif akan ditolak dengan konservatif dari berbagai pihak. melakukan wawancara secara lanTak ayal, karena apa yang dipela- sung, pengumpulan data, dan objari hanya berupa kitab kunig sevasi partisipan. Melalui analisis (klasik) saja dan tidak yang digunakan ini tentu mau mengikuti perkemakan mendukung terhabangan dunia di luarnya. dap objek yang menjadi I S N target bahwa pesantMelalui penelitian E RES U ren merupakan lembaga Abd. Halim Soebahar ini, K BU stigma konservatif terhayang melaju untuk hal dap pesantren akan dicoba yang lebih baru. untuk disangkal. Karena Menurut Dhofir, tidak serta merta pesantren sebagai setiap pesantren berkembang lembaga pendidikan satu-satunya melalui cara-cara yang bervariyang kolot. Objek penelitian dalam asi. Pesantren sendiri itu terbagi buku ini terfokus pada lima pesant- menjadi dua kategori, yaitu salafi ren yang ada di empat kabupaten dan khalafi. Namun menurut di Madura. Di antaranya, Pondok Abdullah Syukri Zarkasyi mengPesantren al-Amin Sumenep, Pon- klasifikasikannya ke dalam tiga dok Pesantren Annuqayah Sume- kategori, yaitu pesantren tradinep, Pondok Pesantren Banyuan- sional, pesantren modern, dan yar Pamekasan, Pondok Pesantren pesantren perpaduan antara al-Taroqqi Sampang, dan Pondok pesantren tradisional dan mod-
A
DATA BUKU Judul Buku Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren Penulis Prof. Dr. Abd. Halim Soebahar, MA Penerbit LKiS Cetakan I, 2013 Tebal xiv + 230 halaman; 14,5 x 21 cm ISBN 978-602-17575-2-9
ern. Berdasarkan survey Departemen Agama, jumlah pesantren di Indonesia mencapai 14.656 unit (Hal. 48). Dari sekian jumlah yang ada, jumlah pesantren tradisional 9.105 unit, pesantren modern 1.172
unit, dan pesantren terpadu 4.370 unit. Kemudian pada halaman 5051 disebutkan bahwa jika proses transformasi yang berlangsung berpengaruh terhadap munculnya “temuan baru” (inovasi), maka dapat dikatakan bahwa pesantren
telah melakukan tiga pola inovasi dalam sistem pendidikannya, yaitu; pola inovasi yang diprakarsai oleh pemerintah, pola inovasi yang diprakarsai oleh LP3ES dan P3M, dan pola inovasi sporadis yang dilakukan oleh beberapa pesantren secara sendiri-sendiri, yakni menampik kemungkinan adanya keseragaman tema yang mengikatnya dan dilaksanakan menurut persepsinya masing-masing. Dari pola inovasi ini akan ditemui pola dan sistem rotasi pesantren pada saat ini. Sebenanya pesantren memang berada dalam ranah konservatif. Namun dengan lambat laun pesantren berjalan mengikuti arus perkembangan zaman saat ini. Terbukti dari lima pesantren yang menjadi objek penelitian dalam buku ini banyak mengalami pola dan sistem pembelajaran dan proses kepemimpinan saat ini. Karena tidak mungkin manusia yang hidup dalam lingkungan pesantren terus mengikuti pola kuno.
Selain itu pula orang yang berada di pesantren dengan caranya sendiri sebagai manusia tentu memiliki pikiran dinamis. Garis besar utama buku ini merupakan bentuk sanggahan terhadap pandangan bahwa pesantren tak lain merupakan lembaga konservatif. Dari pandangan tersebut digali beberapa sumber bahwa pesantren berada dalam ranah modernisasi. Dengan jelas dan tegas buku ini tidak setuju jika pesantren disebut sebagai lembaga yang kolot. Maka dari itu buku ini mencoba meluruskan melalui kajian kepemimpinan kiai dalam pesantren yang ada di Madura dan beberapa sistem pembelajarannya serta inovasi-inovasi yang mulai dilakukan dalam lingkungan pesantren itu sendiri.
* Peresensi adalah Mahasantri Pondok Pesantren Al-in’am Pajagungan Banjar Timur Gapura Sumenep Madura.
Pemimpin Redaksi Abrari, Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, M. Farizal Amir, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto, Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Hana Diman (Kepala), Ari Armadianto, I Komang Aries Dharmawan, Viane Cara Rima Pamela, Joeli Hidayati, Agus Setyawan, I Made Ardhiangga Probolinggo Pujianto, M. Hisbullah Huda, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Deddy Prihantono, Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) Siti Farida, (Sampang), Taufiq (Bangkalan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber
OLAHRAGA
16
JUMAT
JUMAT 17 MEI 2013 NO.0119 | TAHUN II
17 MEI 2013
PANAHAN
Jatim Andalkan Diaz Kusumawardhani
Taklukkan Benfica, Chelsea Kampiun Liga Eropa DATA DAN STATISTIK Penguasaan Bola
45 55
14
Tembakan
11
8
Tembakan ke Gawang
7
4
Sepak Pojok
4
16
Pelanggaran
16
Stadion: Amsterdam ArenA Wasit: Bjorn Kuipers Jumlah Penonton: 53,000 Susunan Pemain:
Benfica: 1-Artur; 34-Andre Almeida, 4-Luisao, 24-Ezequiel Garay (33’ Jardel Nivaldo Vieira 78’), 25-Melgarejo (19 Ola John, 66’); 35-Enzo Perez, 21-Nemanja Matic, 19-Rodrigo (11 Lima ‘66); 20-Nicolas Gaitan, 18-Eduardo Salvio; 7-Oscar Cardozo.
Chelsea: 1-Petr Cech, 28-Cesar Azpilicueta, 24-Gary Cahill, 2-Branislav Ivanovic, 3-Ashley Cole; 4-David Luiz, 8-Frank Lampard; 7-Ramires, 10-Juan Mata, 11-Oscar; 9-Fernando Torres.
AMSTERDAM - Chelsea akhirnya menjadi kampiun Liga Eropa setelah menuntaskan perlawanan tim Portugal Benfica dengan skor tipis 2-1 pada laga final di Amsterdam ArenA, Belanda, Rabu (15/5) malam waktu setempat atau Kamis (16/5) dini hari WIB. Ini adalah satu-satunya trofi yang diraih “The Blues” pada musim ini, setelah sejumlah peluang meraih trofi menguap begitu saja. Kemenangan 2-1 tim London Barat itu ditentukan oleh gol telat Branislav Ivanovic pada detikdetik akhir laga. Chelsea kini mengukir sejarah sebagai tim yang berhasil mengawinkan dua gelar berbeda pada dua musim beruntun. Sebelum memenangi titel Liga Europa, klub asal London juga meraih trofi Liga Champions musim lalu, setelah mengalahkan Bayern Muenchen di final yang berlangsung di Allianz Arena. Chelsea kini bergabung bersama Juventus, Ajax, and Bayern Muenchen sebagai tim yang memenangi tiga gelar Eropa. Sebelumnya, Chelsea pernah meraih gelar juara Piala Winner pada 1971 dan 1998. “Ini merupakan waktu yang hebat bagi kami semua. Kami mengalami naik turun (permainan) dalam dua tahun. Tapi, ini peningkatan kami yang besar,” ujar Frank Lampard yang menjadi kapten menggantikan John Terry yang absen pada laga itu. Keberhasilan meraih titel musim ini juga memiliki makna tersendiri bagi Rafael Benitez. Menjadi pelatih sementara, arsitek asal Spanyol ini mencatatkan diri sebagai pelatih kedua setelah Giovanni Trapattoni yang meraih trofi Eropa
bersama lebih dari satu klub. Benitez pertama kali meraih gelar Liga Europa bersama Valencia pada 2004. “Melawan tim yang bagus, kami berhasil menampilkan permainan apik di babak kedua. Saya sangat senang dengan semua pemain dan orang yang terlibat di dalam tim,” ucap Benitez yang akan hengkang akhir musim dan kemungkinan digantikan Jose Mourinho. Imbang Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Tensi laga pun semakin meningkat memasuki babak kedua. Fernando Torres akhirnya memecahkan kebuntuan dan membawa Chelsea unggul lebih dulu ketika pertandingan memasuki menit ke-60. Torres yang berhasil melewati penjagaan Luisao, berlari sendrian ke dalam kotak penalti dan tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper Benfica Artur. Dengan tenang, striker asal Spanyol itu mengecoh sang penjaga gawang sebelum melesakkan tendangan ke gawang yang sudah kosong. Ini merupakan gol kesembilan Torres di Eropa musim ini. Namun, gol itu hanya bertahan selama delapan menit. Benfica berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti setelah bek kanan asal Spanyol Cesar Azpilicueta menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak penalti. Oscar Cardozo yang maju sebagai eksekutor berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan memperdayai kiper Chelsea, Petr Cech. Ketika laga sepertinya akan dilanjutkan ke babak tamba-
han waktu. Ivanovic muncul sebagai pahlawan kemenangan timnya lewat gol sundulannya pada menit 90+2. Berawal dari sepak pojok Juan Mata, Ivanovic meloncat di antara pengawalan Jardel dan Andre Almeida. Dari jarak delapan meter, sang pemain bertahan menanduk bola ke tiang jauh. Artur pun sudah mati langkah dan hanya bisa menyaksikan si kulit bundar kembali mengoyak gawangnya. Kedudukan 2-1 bertahan dan Chelsea berhak keluar sebagai juara. “Tim ini pantas mendapatkan gelar ini. Karena kami menjalani musim yang sangat sulit dengan banyak pertandingan. Hari ini, pertandingan sangat berat dan Benfica bermain sangat bagus. Kami pantas meraih trofi ini,” kata Ivanovic. Bagi pelatih Benfica Jorge Jesus, kekalahan ini terasa sangat menyakitkan karena timnya bermain bagus sepanjang pertandingan. “Selama 93 menit, Benfica bermain lebih baik dari Chelsea. Benfica menunjukkan kepada dunia bahwa mereka yang pantas menjadi juara,” tandasnya. (espn/aji)
Pencetak Gol Liga Eropa 2013
10 gol Libor Kozák (Lazio)
SURABAYA - Tuan rumah Jawa Timur akan mengandalkan salah satu atlet terbaiknya Diaz Kusumawardhani pada Kejuaraan Nasional Menembak Youth dan Junior ke-2 di Lapangan Tembak Kodam V Brawijaya, Surabaya, 30 Mei hingga 2 Juni 2013. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Jatim Brigadir Jenderal TNI Amrid Salas Kembaren kepada wartawan di Surabaya, Kamis, mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah atlet muda potensial untuk berlaga di kejuaraan tersebut. “Selain Diaz, kami masih memiliki potensi atlet-atlet muda lain yang sudah siap diturunkan. Target kami bisa merebut juara umum,” katanya didampingi Ketua Harian Pengprov Perbakin Jatim Roesdiarno. Diaz merupakan atlet menembak nasional yang menyumbangkan medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Riau. Atlet berusia 17 tahun yang memperkuat kontingen Indonesia pada Olimpiade London tahun 2012 itu, menjadi andalan untuk merebut medali emas pada nomor spesialisasinya Air Rifle 10 meter. “Diaz salah satu atlet menembak terbaik nasional di kelasnya, tapi persaingan
di kejurnas juga cukup ketat. Beberapa provinsi seperti Bali, NTB dan Kalimantan Selatan memiliki atlet potensial,” tambah Brigjen Amrid Salas. Kejuaraan nasional menembak di Surabaya akan mempertandingkan delapan nomor di kategori youth dan junior, yakni air pistol perorangan putra-putri, air rifle perorangan putra-putri, serta empat nomor lain untuk tim atau beregu. Ketua Harian Pengprov Perbakin Jatim Roesdiarno menambahkan kejuaraan menembak junior ini merupakan salah satu ajang pembibitan atlet untuk persiapan menghadapi PON XIX tahun 2016 di Jawa Barat. Atlet-atlet menembak Jatim tampil luar biasa pada PON 2012 di Riau dengan menyabet 10 medali emas dan empat medali perak, sekaligus menjadi juara umum cabang olahraga tersebut. Pencapaian medali emas itu, dua kali lipat lebih banyak dibanding target yang dibebankan KONI Jatim sejumlah lima medali emas. Menembak merupakan salah satu cabang olahraga paling sukses, selain atletik, panahan, dan sepak takraw. “Kami masih punya waktu tiga tahun untuk mempersiapkan atlet-atlet muda mulai sekarang, sehingga saat PON 2016 sudah siap diturunkan,” ucapnya. (ant/ddk/dar)
Rooney Akan Didaulat Jadi Kapten Inggris LONDON - Pelatih Tim Nasional Inggris Roy Hodgson mengungkapkan bahwa dia berencana mengangkat Wayne Rooney sebagai kapten Tiga Singa pada laga persahabatan melawan Republik Irlandia pada 29 Mei mendatang menggantikan Steven Gerrard yang akan absen karena cedera lengan. (SkySports/aji)
9 gol Samuel Eto’o (Anzhi)
8 gol Rodrigo Palacio (Inter Milan)
Persik Menang Telak 3-0 Lawan Persis
Pemain Persik Kediri Faris Aditama medapat hadangan dari pemain Persis Solo dalam laga di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (16/5).
KEDIRI - Kesebelasan Persik Kediri menang telak atas Persis Solo dengan skor 3-0 dalam pertandingan lanjutan Divisi Utama Liga Indonesia 2012/2013 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Kamis petang. Tiga gol yang mengantarkan Persik ke posisi puncak klasemen sementara dengan perolehan 19 poin ini disumbang oleh M Al Hadji Adamou menit ke-3, Oliver Makor menit ke-41, dan Dimas Galih Gumilang menit ke-73. Sejak peluit awal dibunyikan Wasit Hamsir dari Balikpapan, tuan rumah bermain menyerang. Strategi itu terbukti efektif ketika Al Hadji berhasil mencetak gol ke gawang Persis Solo yang dijaga Dian Rompi pada menit ke-3. Striker Persik Qischil Gandrumini membuat lini belakang Persis Solo kalang kabut, namun upayanya kerap gagal di barisan
pertahanan lawan. Gol kedua tuan rumah terjadi ketika Oliver Makor memanfaatkan bola liar di depan gawang lawan pada menit ke-41, hingga mengubah skor menjadi 2-1. Memasuki babak kedua, Persik kembali menyerang. Unggul dua gol membuat pemain percaya diri. Tekanan demi tekanan dilakukan, namun belum bisa memperbesar keunggulan. Sadar lini tengah kurang maksimal, pelatih Persis Solo Agung Setyabudi menarik Agung Budi P dan menggantinya dengan Dedi CP. Tapi, perombakan pemain belum memberikan kontribusi. Berkali-kali upaya pemain Persis masih gagal. Tidak ingin malu di depan publik sendiri, Pelatih Persik Aris Budi Sulistyo menambah daya gedor dengan menarik barisan lini depan. Hasilnya, Dimas yang masuk menggantikan Qischil
Gandrumini berhasil menjebol gawang Persis pada menit ke-73 usai menerima umpan matang Oliver. Skor berubah menjadi 3-0. Pelatih Persis Solo Agung Setyabudi mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada tuan rumah. Menurut dia, Persik sangat tampil dominan, apalagi bermain di kandang sendiri. “TIm kami sudah bermain bagus dan semaksimal mungkin, tapi lawan lebih siap dan memang tampil bagus. Selamat untuk Persik,” katanya singkat. Sementara itu, Pelatih Persik Kediri Aris Budi mengatakan kemenangan ini memang cukup membanggakan. Tapi, ia mengakui masih terdapat kelemahankelemahan, terutama saat penyelesaian akhir. “Nanti pelan-pelan dan memang belum menyatu. Kami terus perbaiki dan bisa tahu kelemahan dan kekuatannya dimana,” kata Aris. (ant/fqh/dar)