e Paper Koran Madura 26 Agustus 2014

SELASA

KORAN MADURA

26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III www.koranmadura.com

ng Undang-unda MD3 Adalah Kudeta Politik Berita Utama hal 2

ant/yudhi mahatma

REKOMENDASI-ANGGOTA-BPK. Anggota DPD Sulsel Litha Brest (kedua kiri) bersama Anggota DPD NTT Sarah Lerry Mboik (dari kiri-kanan), Yu Won (Bengkulu), Nurmawati Bantilan (Sulteng) memaparkan rekomendasi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8). Komite IV DPD telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 63 calon anggota DPD untuk diajukan menjadi anggota BPK, serta sebanyak 25 orang lolos dan akan diserahkan kepada Komisi XI DPR.

CALON ANGGOTA BPK

DPD Rekomendasikan 25 Nama JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menyelesaikan proses seleksi untuk penjaringan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari 67 peserta yang diseleksi, DPD mengerucutkan menjadi 25 orang saja. Wakil Ketua Komisi IV DPD Litha Brent menjelaskan bahwa proses seleksi terhadap calon anggota BPK yang dilakukan DPD telah berlangsung pekan lalu. Selanjutnya 25 orang yang lolos seleksi akan direkomendasikan ke DPR, guna ditindaklanjuti dalam proses berikutnya.

. “Sesuai dengan pasal 23 F ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan Presiden RI,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8). Menurutnya, hasil seleksi DPD itu akan diserahkan pada sidang paripurna Selasa 26 Agustus 2014. DPR melalui Komisi XI akan menyaring kembali 25 orang menjadi hanya lima nama. “Nanti mereka dilantik sama presiden pada Oktober. Yang pasti akhir September, lima nama ini kemungkinan besar sudah ada,” terangnya. Ketua Komisi XI DPR, Olly Dondokambey mengatakan, fit and proper test calon anggota BPK oleh Komisi XI

DPR akan dilaksanakan pada 5 September 2014. Olly mengatakan, dari 63 nama calon anggota tersebut, ada yang merupakan mantan anggota DPR, anggota DPR, mantan anggota BPK dan anggota BPK. “(Fit and proper test) ini sekitar pertengahan September 2014 final,” ujar Olly. Sebagaimana diketahui, pada Oktober 2014 akan ada lima kursi kosong yang harus diisi anggota BPK baru. Lima calon anggota BPK yang dipilih DPR akan menempati kursi yang sebelumnya ditempati Rizal Djalil (Plt Ketua BPK), Hasan Bisri (Wakil Ketua BPK), Ali Masykur Musa dan Moermahadi Soerja Djanegara serta Hadi Poernomo (mantan Ketua BPK yang digantikan Rizal Djalil). =GAM

25 Nama Calon Anggota BPK Rekomendasi DPD RI 1. Syafri Adnan Baharuddin 2. Dr. Harry Azhar Aziz 3. Drs. Zulbahri 4. Drs. Rizal Djalil 5. Dr. Binsar H. Simanjuntak 6. Dr. Ali Maskur Musa 7. Prama Pratama 8. Prof. Dr. Lauddin Marsuni 9. Prof. Dr. Gagaring Pagalung 10. Hasbi Anshory 11. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi 12. Rini Purwandari 13. Dr. Sukendar 14. Eddy Rasidin 15. Prof. Dr. Emita Wahyu Astami 16. Dr. Ir. G. Suprayitno 17. H. Eddy Faisal 18. Drs. Zindar Kar Marbun 19. Ir. Nur Yasin 20. Drs. Rusli Nasution 21. Yusran Basri Hasanuddin 22. Andi Wahyu Wibisana 23. Harry Z. Soeratin 24. Dr. Bambang Pamungkas 25. Achsanul Qosasi

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

Kerikil

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla konstelasi politik ada tanda-tanda berubah. Partai pendukung Jokowi dan Kalla memperlihatkan kecenderungan akan bertambah dengan kemungkinan bergabungnya beberapa partai baru. Yang tampak mulai mengental PAN dan Partai Demokrat. PPP dan Golkar juga memperlihatkan indikasi sama dengan tingkat kekentalan berbeda. Fenomena fluktuatif itu alami saja. Namun banyak kalangan intelektual mengingatkan Presiden/Wapres terpilih bahwa fluktuasi politik pasca MK bisa menjadi seperti tebaran areal batu kerikil. Jokowi-JK agar berhatihati sehingga tak menginjak batu tajam yang membuat terluka atau terpeleset. Diperlukan kewaspadaan tinggi agar langkah kaki pemerintahan mendatang berjalan lancar. Dua nama partai yang disebut belakangan misalnya, PPP dan Golkar, memperlihatkan dinamika internal yang mengarahkan pada perbedaan tajam. Sejauh ini baik di PPP dan Golkar terjadi gejolak yang relatif sama untuk mempercepat Muktamar dan Munas, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi mekanisme internal partai. Tujuannya, apalagi kalau bukan merobah kepemimpinan baru sehingga diharapkan ada penegasan dan penguatan dukungan pada kepemimpinan Jokowi-JK. Secara kalkulasi politik walau di awal-awal persiapan Memilih koalisi Pilpres partai pengusung Jokoibarat memilih batu wi-JK yaitu PDIP menegaskan pijakan. Ada yang akan mengedepankan koalisi rata, kasar, tajam, ramping, kebutuhan tambahan runcing, dan lain- dukungan partai sangat realistis untuk memperkuat koalisi di nya DPR. Bagaimanapun, kebijakan pemerintah mendatang tetap memerlukan dukungan DPR agar dapat berjalan optimal. Masalahnya, seberapa jauh dinamika partai –untuk tidak menyebut gejolak- itu mampu menyelesaikan persoalan internalnya. Jika proses di internal partai masih tetap panas tentu saja Jokowi-JK perlu mempertimbangkan secara matang kebutuhan memperkuat dukungan di DPR. Terlalu besar resiko yang harus ditanggung jika Jokowi-JK hanya mengukur angka-angka dukungan formal sementara persoalan riil internal partai masih belum satu. Bukan luar biasa bila virus-virus perpecahan justru mengganggu langkah Jokowi-JK. Jokowi-JK akan sangat arif bila hanya menerima dukungan partai yang berdasarkan keputusan mekanisme internal serta secara sosial politik memperlihatkan keutuhan partai. Bila ternyata partai pendukung baru, memperlihatkan tanda-tanda konflik kental, jauh lebih baik bila Jokowi-JK tetap pada konsepsi dasar koalisi ramping. Hal lain yang harus tetap menjadi pegangan adalah semangat dan prinsip koalisi tanpa syarat. Bahwa dukungan partai, apalagi yang baru datang pasca Pilres, harus membuang jauh pemikiran bagi-bagi kursi menteri. Sekali saja syarat bagi-bagi menteri mengemuka, JokowiJK akan tersandera kepentingan partai pendukung. Bagi-bagi menteri pada titik lebih jauh bila mengemuka juga potensial menjadi amunisi konflik di internal partai. Dan tanda-tanda itu sudah tercium menyengat dari dinamika internal partai yang sekarang memperlihatkan tanda-tanda berubahnya dukungan dari pasangan nomor satu ke nomor dua. Semangat yang merebak memperlihatkan kecenderungan mendapatkan “jatah” kursi kabinet dari elitenya ketimbang berpikir bagaimana bangsa ini ke depan. Memilih koalisi ibarat memilih batu pijakan. Ada yang rata, kasar, tajam, runcing, dan lainnya. Perlu kejelian. Termasuk juga, mencermati pecahan batu yang memental masuk menjadi kerikil dalam sepatu sehingga melangkah pun sulit, apalagi berlari kencang. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

2

UU MD3 Aksi Kudeta Elite Politik Fachri Ali: Anggota DPR Wajib Belajar Etika Kekuasaan JAKARTA- Pengamat politik Fachri Ali menegaskan munculnya perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang diputuskan pasca diketahuinya hasil pemilihan legislatif jelas merupakan kudeta politik yang dilakukan oleh para elite. “Soal MD3 ini, saya katakan, jelas kudeta politik elite. Karena jelas rakyat yang memilih elite-elite politik dengan harapan menyuarakan kepentingan rakyat,” katanya dalam diskusi “Dialog Pilar Negara: Pemerintahan Mendatang” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, (25/08). Lebih lanjut Fachri menjelaskan dalam perubahan UU MD3 yang baru, pertanyaannya apakah dalam UU MD3 itu untuk kepentingan elit-elit politik yang menggenggam kekuasaan atas pemberian rakyat itu atau kepentingan rakyat. “UU MD3 itu khususnya soal pemilihan pimpinan dewan, jelas hanya untuk kepentingan elit-elit politik,” tegasnya. Fachri mengatakan masyarakat memilih dengan harapan akan bisa menyuarakan kepentingan mereka. Namun, tambahnya, ternyata telah dibelokkan atau dikudeta oleh para elit. “Mohon dicatat, supaya ang-

gota DPR belajar etik (soal etik) kekuasaan. Apa yang seharusnya mereka lakukan,” katanya. Menurut Fachri, anggota DPR wajib belajar etika kekuasaan, jika tidak maka mereka akan mengambil keputusan subyektif dan hanya untuk kepentingan kelompok bukan kepentingan bangsa atau rakyat. Pengesahan UU MD3 dilakukan han sehari sebelum pelaksanaan pilpres dan diwarnai oleh aksi walk out dari parpol pendukung capres Jokowi-JK. Persoalan utama yang menjadi perdebatan adalah perubahan soal penentuan posisi pimpinan dewan dan alat kelengkapannya. Saat paripurna pengesahan RUU MD3, ada enam fraksi yang menyetujui pimpinan DPR RI dipilih ulang dalam sistem paket, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sementara itu, tiga fraksi lain yang menginginkan pemilihan pemimpin DPR tetap seperti saat ini yakni sistem proporsional adalah PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Secara terpisah, Dosen Ilmu Politik Universits Indonesia (UI) Yolanda Panjaitan menilai beberapa isi dari UU MD3 anti reformasi. “Disahkannya UU MD3 2014 menandakan DPR anti reformasi,” katanya. Ia mengatakan ada tiga ketentuan yang anti reformasi dalam UU MD3. Pertama, adanya upaya menghalangi proses hukum terhadap kasus korupsi anggota DPR. Kedua adanya ketentuan mengenai hak anggota DPR untuk mendapatkan dana aspirasi atau dana program pembangunan daerah pemilihan. Selanjutnya ketiga adalah hilangnya pasal-pasal yang mengatur keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan. “Seharusnya semangat ini digenapi keterwakilannya dalam posisi-posisi strategis di DPR agar dapat mewujudkan partisipasi nyata perempuan dalam pembuatan kebijakan,” pungkasnya. =GAM/ABD

PARLEMENTARIA

Ical: Koalisi Merah Putih Bukan untuk Memenangkan Prabowo-Hatta JAKARTA-Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan koalisi merah putih dibentuk tidak semat-mata untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Namun dasar pembentukan koalisi merah putih untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. “Tidak ada satupun kata koalisi merah putih untuk memenangkan Prabowo-Hatta. Jadi hanya mempertahankan Pancasila, kalau ada

pihak menggantikan Pancasila, maka koalisi merah putih akan menggantinya kembali. Termasuk mencabut TAP MPR,” ujar Ical usai mengumpulkan 30 DPD I Golkar di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/8). Yang kedua, lanjut Ical, di dalam mukadimah koalisi merah putih, akan memastikan bahwa negara menjamin hak semua WNI untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Koalisi merah putih akan menjamin hak warga negara untuk berbuat atau tidak berbuat seperti prinsip hak asasi manusia. “Jadi jangka panjang untuk

negara bangsa. Tidak ada hubungannya untuk memenangkan Prabowo-Hatta. Kita sepakat untuk mempertahankan pancasila. Itu prinsip yang nyata,” katanya. Ical menegaskan koalisi tersebut bukan hanya kepentingan sesaat atau untuk mengganggu pemerintahan. “Sehingga, kalau ada partai lain sesuai dengan prinsip maka kita akan terima. Jangan sampai nanti masalah agama menjadi sesuatu yang dengan kita hindarkan dengan sedarah. Kita lakukan dari awal. Kita lakukan di DPR di daerah,” ucapnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III SELASA 26 AGUSTUS 2014

No. 0427 | TAHUN III

33

PARLEMENTARIA

PDIP Isyaratkan PD dan PPP ‘Merapat’ JAKARTA-Dua parpol pengusung koalisi merah-putih kemungkinan besar akan merapat ke koalisi rakyat, Jokowi-JK. Parpol tersebut, yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP).

ant/wahyu putro a

NAZARUDDIN SAKSI ANAS. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin menyerahkan surat sebelum menyampaikan keterangan ketika menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan suap kasus proyek Hambalang dengan terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/8). Terpidana kasus Wisma Atlet Sea Games tersebut memberikan keterangan terkait dugaan menghimpun dana dalam pemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres Partai Demokrat yang berasal dari berbagai proyek serta sumbangan perseorangan dan perusahaan.

Nazarudin: SBY Tak Sudi Anas Jadi Ketum JAKARTA-Ketua Dewan Pembina Partai Demokat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tidak rela Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Ketimbang Anas, SBY justru lebih menjagokan Andi Alifian Mallarangeng sebagai Ketum. Hal itu mengemuka saat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/8). “Pak SBY yang panggil langsung koordinator DPC-DPC. Itu di kongres. Katanya Mas Anas kan masih muda, pemimpin masa depan, lebih baik ditaruh di Sekjen dulu,” ungkap Nazaruddin saat bersaksi. Menurutnya, SBY nampak kurang sreg Anas menjadi Ketum karena menurut dianggap lancang. Pasalnya, Anas dianggap menyalip beberapa kader. “Kata Pak SBY enggak bisa dari kolonel langsung jadi jenderal bintang empat. Pak SBY maunya dia

menjadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina, ketua umum Andi Mallarangeng karena banyak pengalaman, Anas jadi Sekjen,” terangnya. Dalam kesaksian lainnya, Nazar juga mengungkap ketidaksukaan Ibu negara Ny Ani Yudhoyono kepada Anas. Bahkan Ani pernah meminta anak buah Nazaruddin untuk tidak menyebut nama Anas dalam pengurusan proyek. Larangan itu disampaikan Ibu Ani melalui pesan singkat atau Short Message Service (SMS) kepada Nazaruddin. Larangan ini ternyata membuat Anas geram pada Nazaruddin. “Itu sudah diingatkan sejak awal, penekanan keras kepada Rosa (Mindo Rosa Manulang) karena ada SMS Ani kepada Mas Anas, Mas Anas punya anak buah Rosa, ada nunggak pembayaran, ada SMS-nya kok,” kata Nazaruddin. Nazaruddin menyebutkan isi pesan singkat Ani Yudhoyono yang dia sebutkan tadi. “Ada proyeknya Rosa yang katanya punyanya Anas tidak bayar tagihan di salah satu vendor di Malang, tolong diselesaikan supaya tidak ribut,” ujar dia menirukan isi pesan singkat tersebut. Dalam persidangan sebelumnya, mantan Direktur Marketing Grup Permai Mindo Rosalina Manulang mengaku pernah dilarang Nazaruddin menyebut nama Anas. Menurut Rosa, para pegawai Permai Group

akan dikenai denda Rp 1 miliar jika menyebut nama Anas. Rosa mengatakan, Nazaruddin pernah mengatakan bahwa Permai Group mendapat proyek di kementerian berkat Anas. Anas disebut dapat membantu menggiring proyek di DPR. Saat itu Anas merupakan ketua fraksi Partai Demokrat. Anas didakwa menerima hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lain. Menurut jaksa, mulanya Anas berkeinginan menjadi calon presiden RI sehingga berupaya mengumpulkan dana. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya dan mengumpulkan dana. Dalam upaya mengumpulkan dana, menurut Jaksa, Anas dan Nazar bergabung dalam perusaaan Permai Group. Dalam dakwaan, Anas disebut telah mengeluarkan dana senilai Rp 116, 525 miliar dan 5,261 juta dollar Amerika Serikat untuk keperluan pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu. Uang itu berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), dan proyek lain yang dibiayai APBN yang didapat dari Permai Group. =GAM/ABD

“Ada harapan besar koalisi antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Apalagi selama ini sudah terjalin kerjasama yang baik, saat PD mendukung alm Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR,” kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah dalam diskusi “Pemerintahan Mendatang Pasca Putusan MK”, Jakarta, Senin, (25/08). Basarah mengaku hubungan akrab antara PD dan PDI Perjuangan juga terlihat dalam beberapa hal. Misalnya bagaimana Jokowi-JK menunjuk Sinyo Hari Sarundayang, sebagai Ketua Tim Relawan di Sulawesi Utara. “Padahal, kita tahu Pak Sarundayang, adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Ditambah lagi dengan Hayono Isman dan vokalis Ruhut Sitompul,” ujarnya. Karena itu, dia yakin, PD bakalan merapat ke Jokowi-JK. Apalagi, SBY sendiri belum pernah mengatakan bergabung dengan koalisi Merah Putih. Tak hanya itu, lanjut Basarah, Lukman Hakim Saefudin-pun yang berasal dari PPP pun sebenarnya masih memenuhi syarat untuk menlanjutkan sebagai menteri agama. Namun demikian, sambungnya, Jokowi akan tetap menghindari koalisi gemuk, alias oversize. Karena Jokowi ingin membangun paradigma baru, yakni bangunan koalisi tanpa syarat. “Meski diakui tidak ada makan siang yang gratis, Jokowi sadar tak mungkin mengelola semua jabatan. Dari 4000 jabatan yang ada, tentu harus didistribusikan dengan syarat-syarat yang ketat,” paparnya. Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli menegaskan takkan menggangu Jokowi. “Jelas itu sebagai isyarat adanya komunikasi yang baik antara Jokowi dan SBY,” tuturnya. Diakui Melani, beberapa waktu lalu memang PD selalu ingin menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. “Karena kita saat itu, masih netral,” ucapnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

BUDAYA MARITIM

Revolusi Laut Diawali Dari Meja Makan JAKARTA-Bangsa Indonesia tidak dikenal sebagai pemakan ikan sekalipun kaya akan hasil laut. Oleh karena itu, budaya maritim harus berwujud revolusi laut yang diawali dari meja makan yakni ikan harus menjadi lauk utama bangsa Indonesia. Gemar makan ikan laut, selain mencerdaskan bangsa sebagaimana bangsa Jepang memiliki tradisi kuat mengkonsumsi ikan, akan mendorong terbenahinya tata kelola kelautan Indonesia yang tumpang tindih. Demikian ditegaskan oleh Laksyda TNI (P) Yosaphat Didik Heru Purnomo, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) di Jakarta, Senin (25/8). Didik menjelaskan bahwa, rata-rata konsumsi ikan orang Indonesia adalah 30 kg / tahun masih kalah dengan konsumsi ikan orang Malaysia yang mencapai 37 kg / tahun. Jika dibandingkan, konsumsi ikan orang Indonesia hanya separoh dari konsumsi ikan orang Jepang yang mencapai lebih dari 60 kg/tahun. Sehingga, tinggal kalikan saja kebutuhan ikan Indonesia per tahun mencapai berapa. “Kalau konsumsi ikan saja masih rendah, itu artinya tidak mengherankan jika penanganan illegal fishing tidak dianggap penting. Jika konsumsi ikan orang Indonesia menyamai orang Jepang, artinya dua kali lebih banyak kebutuhan ikan dari data sekarang, itu akan mendorong pemerintah Indonesia secara serius menangani lautnya agar kebutuhan konsumsi ikan orang

Indonesia terpenuhi. Serius menangani tata kelola kelautan itu termasuk di dalamnya adalah mengurai keruwetan yang terjadi karena tumpang tindih peraturan dan tidak terkoordinasinya tata kelola laut karena ego sektoral,” tegasnya. Menurut Didik, yang juga mantan Kasum TNI ini, kerugian Indonesia terkait dengan illegal fishing mencapai Rp 30 triliun per tahun. Jumlah triliunan ini adalah angka yang sangat besar dan dapat dialokasikan ke pendidikan, misalnya. “Jepang untuk mencari ikan saja sampai ke kutub utara, dan segala jenis ikanpun diburu. Sementara Indonesia yang wilayah kelautannya lebih luas dari Jepang, belum menganggap penting tata kelola satu atap kelautan Indonesia. Semua departemen atau instansi merasa punya hak atas tata kelola laut Indonesia meski untuk bertanggung jawab atas kerugian tata kelola tersebut tidak ada yang menunjukkan batang hidungnya,” ujarnya. Untuk itu jelasnya, pemerintah mendatang dalam mewujudkan budaya maritim dengan cara mendorong dunia pendidikan, keluarga dan lembaga terkait memiliki program makan ikan laut. Membentuk suatu budaya itu tidak bisa instan tetapi harus dididik, diajari dan diedukasi. =GAM

ant/noveradika

PENYELAMATAN ASET HASIL KORUPSI. Jaksa Agung, Basrief Arief (kedua kanan) didampingi Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam IX (kedua kiri) menghadiri dan membuka pertemuan The 1st Annual General Meeting di Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta, Senin (25/8). Pertemuan tersebut diikuti sejumlah negara kawasan Asia Pasifik untuk membahas “Cleaning Up Dirty Assets” atau penyelamatan aset hasil korupsi.

ant/rosa panggabean

KANDIDAT WAGUB DKI. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Boy Sadikin bersiap meninggalkan gedung usai pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8). Boy Sadikin disebutsebut sebagai salah satu kader PDI Perjuangan yang akan menggantikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Jatah Wagub DKI Jakarta Milik PDI-P Ahok: Saya Pimpin Jakarta Sendirian Saja JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta dua partai pengusung Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, segera berdamai. Dia pun mewanti-wanti kedua partai itu agar tidak membawa permasalahan yang ada saat pilpres untuk kepentingan Jakarta. “Kalau dua calon wagub itu dari PDI Perjuangan, Gerindra pasti enggak mau dan marah sama saya. Daripada berantem, ya sudah saya sendiri saja (pimpin Jakarta jadi Gubernur DKI),” kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (25/8). Ahok mengaku percaya diri menjadi Gubernur DKI Jakarta seorang diri, tanpa didampingi oleh wakil gubernur. Sebab, Pemprov DKI juga memiliki deputi gubernur yang kinerjanya sudah seperti wakil gubernur DKI. Ada empat Deputi Gubernur DKI, yakni Soetanto Soehodo yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Sylviana Murni, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani, serta Deputi Gubernur Bidang Pengendalian

Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta Syahrul Effendi. Ia pun mengaku telah membicarakan perihal calon wagub DKI ini kepada PDI Perjuangan dan Gerindra. “Tapi, kembali ke masing-masing orangnya. Misalnya, kita bicara ke Sanusi untuk jadi calon wagub DKI, Sanusi-nya menolak? Ya sudah,” katanya. Mantan anggota Komisi II DPR RI itu juga enggan berkomentar banyak terkait PDI Perjuangan yang telah solid mendukung Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin untuk menjadi wagub DKI, termasuk dengan kabar yang menyebutkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menunjuk Boy untuk menjadi calon wagub DKI mendampingi Basuki. “Aku juga belum bertemu sama Bu Megawati. Aku juga enggak tahu, enggak mau komentarlah,” ujarnya

Sementara itu, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara menegaskan jatah Wakil Gubernur DKI milik partai moncong putih. Dalam koalisi di Pilkada DKI 2012, Jokowi-Ahok diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Jika jabatan Gubernur DKI Jakarta dipegang Ahok yang berstatus kader Gerindra, kata Basarah, maka wakilnya diisi oleh PDI Perjuangan. “Itu otomatis wakilnya dari PDI Perjuangan, kalau kemudian Gerindra mengajukan kader jadi wakil gubernur itu tidak mewakili gabungan PDI Perjuangan dan Gerindra,” katanya. Ia pun meminta pihak yang berkepentingan tidak menghancurkan prinsip dalam berkoalisi tersebut. PDI Perjuangan, kata Basarah, juga telah menyiapkan jika terjadi sesuatu yang buruk. “Bila ada tata tertib yang mengingkari esensi UU, maka kita lakukan uji materi Mahkamah Agung (MA),” katanya. Basarah mengatakan Ahok saat ini masih bersikap rasional dengan memberikan pernyataan bahwa Wakil Gubernur dijabat kader PDI Perjuangan. “Ahok pernyataannya punya akal sehat. Selama Ahok belum mengundurkan dari dari Gerindra, maka wakilnya dari PDI Perjuangan,” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 26 AGUSTUS 2014 SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III No. 0427 | TAHUN III

Ikan Senilai USD 1,5 Juta Diekspor ke Jerman SURABAYA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatatkan misi pembelian hasil laut untuk tujuan ekspor ke Jerman senilai USD 1,5 juta. Perusahaan Jerman Rud. Kanzow memilih PT. Bumi Menara Internusa untuk menjadi supplier hasil laut dengan standar kualitas yang terjaga kesegarannya. “Jerman menjadi salah satu negara tujuan utama ekspor hasil laut Indonesia. Target ekspor nasional Indonesia ke Jerman hingga 2015 diharapkan tumbuh sebesar 1%-2% atau senilai USD 2,91-2,94 miliar,” tegas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Nus Nuzulia Ishak, di Surabaya Senin (25/8). Hal ini diutarakan terkait dengan rangkaian kunjungan importir produk perikanan asal Jerman ke beberapa perusahaan produk hasil laut di Jakarta, Makassar, Bitung, dan Surabaya. Rud. Kanzow merupakan importir produk perikanan terbesar di Jerman. Selama lebih dari sepuluh tahun, perusahaan ini hanya mau bekerja sama

dengan supplier yang mampu mempertahankan standar kualitas kesegaran produk ikan dan hasil laut. “Mereka memanfaatkan program misi pembelian ini dengan datang langsung untuk menjajaki serta melihat proses produksi perusahaan Indonesia lainnya,” lanjutnya. Rud. Kanzow telah beberapa kali melakukan kerja sama dengan perusahaan Indonesia. Sebelumnya mereka telah mengimpor frozen tuna dari PT. Awindo International senilai USD 63.400. Sejak 19 Agustus 2014 lalu, Rud. Kanzow melakukan upaya penjajakan ke PT. Awindo International dan PT. Indomaguro Tunas Unggul di Jakarta, PT. Wahyu Pradana Bina Mulia di Makassar, PT. Sari Tun Makmur di Bitung, serta PT. Bumi Menara Internusa di Surabaya. Untuk mendukung bisnisnya yang sedang berkembang di Hamburg, Jerman, perusahaan yang memulai usahanya sejak 1890 ini mencari produk ikan, tuna, cumi, kepiting, dan udang dalam kemasan. “Program misi pembelian ini dapat membantu buyer maupun calon buyer untuk memperoleh rekomendasi perusahaan yang tepat sebagai tambahan referensi sehingga akan lebih banyak lagi eksportir yang terbantu melalui program ini,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Pradnyawati mengatakan Indonesia menduduki peringkat ke-9 dunia sebagai negara eksportir produk perikanan. Pada tahun 2013, total ekspor ikan dan produk ikan Indonesia mencapai nilai USD 1,3 miliar. Selama periode 2009-2013 ekspor produk ikan Indonesia mengalami tren positif 13,56%. Dengan terjadinya krisis finansial di negara-negara Eropa, pada periode Januari-Mei 2014 nilai ekspor ikan dan produk ikan mencapai USD 481,31 juta, atau mengalami penurunan 13,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, Jerman menduduki posisi ke-18 sebagai negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia senilai USD 6,4 juta dengan share sebesar 0,48%. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ekspor produk ikan Indonesia ke Jerman mengalami tren positif 9,94%. Selama periode Januari-Mei 2014, nilai ekspor ikan dan produk ikan Indonesia ke Jerman sebesar USD 3,3 juta. “Nilai ini mengalami peningkatan 44,57% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya,” ucapnya. =GAM

ant/iggoy el fitra

JATAH BBM NELAYAN. Sejumlah nelayan mengantre menunggu pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, di SPBU Alang Laweh Padang, Sumbar, Senin (25/8). Jatah solar nelayan sebanyak 800 liter per kapal yang hanya datang sekali dalam dua hari tersebut sering terlambat, diperparah lagi dengan pembatasan pembelian BBM subsidi hingga pukul 18.00 WIB, sehingga membuat nelayan terpaksa tidak melaut.

55

BURSA SAHAM DAN VALUTA

IHSG dan Rupiah Terpuruk

JAKARTA-Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada zona merah atau turun 0,26 persen ke level 5.184. Jumlah saham yang diperdagangkan mencapai 56.449.836 juta lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp 4.4 triliun. Indeks tertinggi pada perdagangan, Senin (25/8) mencapai 5.200 poin dan terendah 5.177 poin. Dengan jumlah emiten yang naik mencapai 137 dan turun 186 emiten. Analis Teknikal Mandiri Sekuritas, Fath Aliansyah Budiman menyebutkan hanya sektor tambang dan finance yang bertengger di zona hijau pada penutupan. Sektor lainnya, terkoreksi tajam, seperti aneka industri yang terkoreksi ke zona merah sebesar 1,11 persen. Saham-saham utama bursa Asia, seperti HANG SENG menyentuh level 25.166,91 poin atau naik 0,22 persen, Strait Times menyentuh level 3.337,76 poin atau naik 0,37 dan saham NIKKEI 225meningkat 0,48 persen atau naik ke level 15.613,25. Dia memperkirakan, pelaku pasar modal masih menanti proses pembentukan kabinet pemerintahan yang baru, Jokowi-JK “Dari dalam negeri, pelaku pasar menanti proses pembentukan kabinet Jokowi dan evolusi dukungan politik. Kedua hal itu akan menjadi kunci utama bagi sebuah pemerintahan yang efektif dalam mendorong reformasi struktural,” ujarnya. Tak hanya IHSG yang terpuruk, nilai tukar rupiah juga melemah. Setelah sempat menguat tipis pada akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah kembali bergerak menurun pada penutupan perdagangan Senin (25/8). Pengaruh terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pasangan presiden dan wakil presiden baru pada pergerakan rupiah tampak mulai luntur. Data valuta asing (valas) Bloomberg, menunjukkan rupiah dibuka melemah di level 11.669 per dolar AS setelah ditutup di level 11.673 per dolar AS pada perdagangan pekan lalu. Rupiah juga tercatat sempat menyentuh level 11.722 per dolar AS pada perdagangan pukul 9:02 waktu Jakarta. Hingga menjelang siang, rupiah tercatat masih bergerak di kisaran 11.669- 11.723 per dolar AS.=GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

KUOTA BBM

Diperkirakan Berlebih 1,39 Juta KL JAKARTA- PT Pertamina memperkirakan kuota bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar sampai 31 Desember 2014 bakal berlebih 1,39 juta kiloliter tanpa dilakukan pengendalian konsumsi komoditas tersebut.

ant/puspa perwitasari

PLN OPERASIKAN TRAFO MOBILE. Petugas mengecek trafo mobile di Gardu Induk PLN Karet Baru, Jakarta, Senin (25/8). PLN mengoperasikan trafo mobile berkapasitas 30 MVA untuk menyuplai kebutuhan listrik pelanggan di kawasan Thamrin, Tanah Abang, Petamburan, Pejompongan, Bendungan Hilir dan Karet yang terkena dampak kerusakan kabel 150 kV Kebon Jeruk-Karet Baru akibat pengeboran pengembangan jalur optik salah satu provider telekomunikasi.

Jokowi Disarankan Tetap Hati-hati JAKARTA-Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)Jusuf Kalla (JK) diminta mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan berhati-hati agar perekonomian nasional terus tumbuh kuat dan berkualitas dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi sangat penting, mengingat pemerintahan mendatang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Selain dibayangi angka inflasi yang tinggi, pemerintah juga perlu mewaspadai normalisasi moneter dunia, dengan dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat (AS) yang direncanakan akan dilakukan tahun 2015. “Koordinasi dan bauran kebijakan baik di sector fiskal, moneter dan riil perlu terus ditingkatkan sebagai manivestasi kedisipilinan serta kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan perekonomian nasional,� saran Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Firmanzah di Jakarta, Senin (25/8). Di tingkat global, jelasnya saat ini ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa berada di bawah perkiraan Bank Sentral Eropa (ECB). Bahkan

secara rata-rata pertumbuhan PDB di kawasan Euro diperkirakan hanya mencapai 0.1 persen pada kuartal kedua, yang berati lebih rendah dari kuartal pertama sebesar 0,2 persen. Ekonomi Jerman ujarnta berkontraksi 0.2 persen. Sementara, Perancis dilaporkan mengalami stagnasi pertumbuhan dengan ancaman defisit di atas 4 persen. Sedangkan, Italia kembali meneruskan tren kontraksi mengarah ke resesi yang telah dialami dalam beberapa kuartal terakhir. Adapun di Eropa Timur khususnya Polandia, Ceko, dan Rumania juga menunjukkan perlambatan bahkan ekonomi Rumania dilaporkan berkontraksi 1 persen pada kuartal 2/2014. “Kondisi di atas juga diperburuk oleh situasi politik Zona Euro dengan perseteruan Rusia dan Ukraina yang menyebabkan potensi terhentinya bantuan Internasional ke kawasan ini,� urainya.

Karena itu, Firmanzah memahami jika ECB pada Juli lalu mengumumkan, kawasan zona Euro kembali dibayang-bayangi risiko deflasi yang berpotensi menjerumuskan ekonomi kawasan tersebut. ECB telah melaporkan inflasi yang sangat rendah bulan Juli lalu di level 0.4 persen, yang merupakan inflasi terlambat sejak tahun 2009. Inflasi yang di bawah 1 persen ini, lanjutnya, dipandang banyak kalangan akan semakin menyulitkan otoritas kawasan tersebut untuk mendorong pemulihan di kawasan Eropa. Karena itu, ECB mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga murah ke level 0.15 persen, atau lebih rendah dari saat ini sebesar 0.25 persen. Firmanzah menilai, ekspektasi inflasi kawasan Euro yang didesain 2 persen oleh ECB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sepertinya sulit untuk diwujudkan. Ia mengingatkan, deflasi yang terlalu rendah memiliki efek yang sama dengan inflasi yang terlalu tinggi. Karena itu, lanjutnya, inflasi perlu dijaga dalam rentan yang aman dan memungkinkan ekonomi terus tumbuh namun tidak membahayakan fundamental ekonomi. =GAM

Data Pertamina yang diperoleh di Jakarta, Senin, menyebutkan, hingga 31 Desember 2014, kuota premium subsidi bakal berlebih 281 ribu kiloliter, sementara solar 1,104 juta kiloliter. Tanpa pengendalian konsumsi, Pertamina memperkirakan kuota solar subsidi bakal habis 6 Desember 2014, sementara premium 27 Desember 2014. Sesuai data tersebut, posisi 31 Juli 2014, konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 26,825 juta kiloliter yang terdiri atas premium 17,119 juta kiloliter, solar 9,162 juta kiloliter, dan minyak tanah 544 ribu kiloliter. Sampai 31 Desember 2014, Pertamina memperkirakan konsumsi akan mencapai 46,74 juta kiloliter yang terdiri atas premium 29,571 juta kiloliter, solar 16,269 juta kiloliter, dan minyak tanah 900 ribu kiloliter. Sementara, kuota Pertamina hanya 45,355 juta kiloliter yang terdiri atas premium 29,29 juta kiloliter, solar 15,165 juta kiloliter, dan minyak tanah 900 ribu kiloliter. Dengan demikian, sampai akhir tahun, kuota BBM diperkirakan berlebih 1,39 juta kiloliter yang terdiri atas premium 281 ribu dan solar 1,104 juta. Sejak 18 Agustus 2014, untuk menjaga kuota BBM tidak melebihi amanat UU APBN Perubahan, Pertamina mulai

mengurangi jatah premium dan solar bersubsidi harian SPBU secara prorata. Premium dikurangi lima persen dan solar antara 10-15 persen. Per 18 Agustus 2014 tersebut, sisa kuota premium subsidi tinggal 10 juta kiloliter dan solar 5,5 juta kiloliter. Akibat pengurangan tersebut, sejumlah SPBU di wilayah pantai utara Jawa Barat terkena isu kekosongan premium, sehingga menimbulkan antrean. Di luar langkah Pertamina tersebut, BPH Migas melalui Surat Edaran No 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014 mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi mulai 1 Agustus 2014. Kebijakan pembatasan tersebut terdiri atas tidak ada penjualan solar bersubsidi di Jakarta Pusat. Lalu, penjualan solar bersubsidi di SPBU di wilayah tertentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali dibatasi pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Kemudian, alokasi solar bersubsidi untuk lembaga penyalur nelayan juga dipotong 20 persen dengan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 ton. Sedang, seluruh SPBU di jalan tol tidak menjual premium bersubsidi dan hanya menyediakan pertamax. =ANT/KELIK

ant/anis efizudin

BBM LANGKA. Sejumlah warga membawa jeriken antre untuk membeli premium di sebuah SPBU yang masih mempunyai stok di Bulu, Temanggung, Jateng, Senin (25/8). Akibat kelangkaan BBM jenis premium di wilayah Temanggung, warga kesulitan mendapatkan premium sehingga terjadi antrean panjang hingga ke bahu jalan di sejumlah SPBU.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

rang bilang, 2014 tahun politik, karena di tahun ini diselenggarakan pemilihan umum presiden setelah pemilihan legislatif. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya itu, di tahun ini pula, mereka yang terpilih menjalani proses pelantikan. Itu berarti amanat rakyat telah tersandangkan di pundak mereka, baik legislatif maupun capres-cawapres terpilih. Mereka yang dilantik, mereka pula yang dipercaya rakyat. Mengemban amanat mulia, mencari solusi atas berbagai permasalahan pemerintahan dan negara mulai daerah hingga pusat, yang akan sangat berdampak pada warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di negar rantau. Baik legislatif maupun presiden sejatinya memiliki tugas spesifik, sesuai jabatan masing-masing. Presiden dan wakil presiden tentu tidak memiliki tugas sebagaimana anggota perwakilan rakyat di parlemen. Sungguh pun begitu, satu yang pasti, penghuni parlemen dari daerah hingga pusat maupun penghuni Istana Negara memiliki kesamaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan negara, pemerintahan, dan rakyat sesuai tupoksinya masing-masing, bukan mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya, apalagi untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilu. Diakui atau tidak, kesuksesan mereka menuju parlemen dan Istana, tidaklah mudah, apalagi gratis. Mereka telah mengeluarkan banyak hal, termasuk biaya yang sangat mahal. Walau pun tidak ada yang mengakui dan sulit dibuktikan, money politics itu memang sudah menjadi rahasia umum dalam setiap ada momen pemilu. Ini juga yang sangat menjadi tantangan bagi seluruh wakil rakyat di parlamen maupun capres-cawapres terpilih untuk tampil bersih dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Apabila dana rakyat, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN benar-benar tersalurkan tanpa ada penyunatan di sana-sini, dipastikan dana yang terkumpul dari rakyat tidak akan membuat negara terbebani utang, rakyat pun tak akan ada yang terasing dari bumi kelahiranny sendiri akibat kemiskinan dan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Itu akan terjadi apabila amanat rakyat tidak dicederai oleh beban kepentingan politik. (*)

Opini

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

77

Jangan Ada Dusta dengan Rakyat

Salam Songkem

Amanat Rakyat

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 No. 0427 | TAHUN III

Di tengah tingginya ekspektasi publik (rakyat) terhadap kerja dan kinerja para wakil rakyat (anggota dewan) periode 2014-2019 yang baru saja dilantik, terselip sejuta kekhawatiran: benarkah para wakil rakyat yang baru saja dilantik itu bisa mengemban amanah rakyat, sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat yang memilih mereka.

T

imbul kekhawatiran, jangan-jangan rakyat ibarat pungguk merindukan bulan, berharap hal yang sudah pasti tidak mungkin tercapai dan tidak akan pernah terjadi. Hal ini bukan sesuatu yang berlebihan atau mengada-ada, namun sesuatu yang wajar dan logis terjadi. Mengingat, prototipe, portofolio, kerja dan kinerja para wakil rakyat yang menjabat periode 2009-2014, tidak terlalu menggembirakan. Banyak persoalan terkait hajat hidup orang banyak, yang tidak mampu sekadar dijawab oleh para wakil rakyat. Buktinya, saat terjadi aksi unjuk rasa, atau pengaduan, jarang sekali para wakil rakyat mau menemui mereka. Apakah itu pengaduan oleh rakyat yang berdasarkan daerah pemilihan, atau berdasarkan bidang yang diadukan. Hal tersebut malah kadang menjadi kesempatan untuk saling lempar tanggung jawab diantara para wakil rakyat. Ada yang tidak mau menemui pengunjuk rasa dan warga, dengan alasan warga yang datang bukan berasal dari dae-

rah pemilihan mereka. Ada pula yang tidak mau menemui karena merasa bukan bidang (komisi) dimana dia berada. Kondisi ini pula yang menjadi salah satu penyebab, mengapa banyak persoalan yang tidak segera mampu dijawab, apalagi diselesaikan oleh para wakil rakyat. Karena antara satu anggota dengan anggota lain, atau pimpinan di satu komisi amat sangat jarang duduk satu meja untuk langsung membahas dan menjawab pengaduan publik. Ada kesempatan mereka duduk satu meja dan satu waktu, namun terkadang persoalan tidak kunjung selesai karena masing-masing wakil rakyat membawa kepentingan dan keinginan sendiri, yang satu sama lain terkadang saling bertolak belakang. Tak dipungkiri bahwa ada wakil rakyat yang memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan publik yang diadukan kepada mereka, namun tak sedikit diantara mereka yang menjadikan hal tersebut, bahan (amunisi) untuk menekan pihak terkait (eksekutif) untuk melakukan bargaining (tawarmenawar) dengan pihak terkait, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, atau kelompoknya. Itu satu bagian kecil saja dari problematika wakil rakyat yang terjadi, dan sepertinya tidak boleh terulang lagi para periode 2014-2019. Harapan itu bukan muncul dari ruang hampa atau awang-awang, namun itu bagian dari jeritan hati para pemilih yang menitipkan harapan pada lidah dan hati para wakil rakyat yang baru. Jangan sampai rakyat dijadikan objek atas nama dan untuk kepentingan pribadi semata. Namun kepentingan rakyat harus dijunjung tinggi, di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan apa saja. Betatapun hampir seluruh telinga mendengar, dan mata memandang, bahwa tak sedikit dari para wakil rakyat menjabat, melenggang hingga dilantik ka-

rena upaya mereka untuk meyakinkan publik untuk dipilih dengan pola-pola transaksional dan beragama cara yang dianggap tidak rasional dalam berpolitik. Sehingga cerita satu calon wakil rakyat jadi, bisa menghabiskan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nasi sudah menjadi bubur, tak bisa direbus ulang, berapapun biaya yang dikeluarkan oleh para calon untuk menjadi wakil rakyat, hal itu tidak perlu menjadi acuan, harus mengembalikan modal dalam waktu lima tahun ke depan. Sebab mereka sudah disumpah di bawah kitab suci, bahwa mereka akan bekerja dengan penuh kesungguhan untuk dan atas nama rakyat. Maka jika mereka khianat atas sumpah dan amanat rakyat, maka pasti laknat dunia dan akhirat akan mereka dapatkan secara perlahan atau tiba-tiba. Namun sebaliknya, jika mereka bekerja dengan segenap kemampuan dan kesungguhan untuk dan atas nama rakyat, nama sungguh besar pengabdian mereka kepada rakyat. Yang bisa mereka akan menjadi salah satu bukti sejarah bahwa ada wakil rakyat yang rela hidup seadanya karena memperjuangkan rakyat yang sebagian besar hidupnya sangat memprihatinkan. Hal tersebut bukan hal yang mustahil, namun juga bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Namun butuh tekad, perjuangan, semangat dan kerja keras. Selebihnya adalah keikhlasan, dan dukungan dari para keluarga, sahabat dan war-

ga secara umum. Salah satu bentuknya adalah tidak membebani wakil rakyat dengan tugas dan tanggung jawab di luar yang telah digariskan oleh aturan dan ketentuan yang ada. Sehingga tidak membuat atau memberi peluang bagi wakil rakyat untuk melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan. Jika itu terjadi maka harapan untuk memiliki wakil rakyat yang baik dan terpuji bukan hal yang mustahil. Dan pada akhirnya, akan mengantarkan pemilu mendatang yang berkualitas dan bermartabat. Perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, andai separuh saja dari wakil rakyat yang terpilih memiliki sikap dan pemikiran seperti itu, maka mungkin ke depan perbaikan masyarakat yang lebih baik akan segera terwujud. Dan pada akhirnya akan merubah wajah wakil rakyat dan politisi menjadi berseri dan cemerlang pada kaca mata publik. Lebih cerah lagi mereka saat pensiun dan tidak lagi menjadi wakil rakyat. Semoga=

Jangan sampai rakyat dijadikan objek atas nama dan untuk kepentingan pribadi semata.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 26 AGUSTUS 2014 No. 0427 | TAHUN III

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

8

ant/rudi mulya

KELANGKAAN SOLAR SPBU KEDIRI. Seorang pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) duduk di tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang habis di SPBU Tamanan Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (25/8). SPBU di wilayah Kota Kediri kehabisan BBM Jenis Solar sejak Minggu (24/8) malam. Kelangkaan tersebut merupakan dampak dari kebijakan penyaluran BBM bersubsidi yang disesuaikan dengan kuota oleh Pemerintah.

SPBU Perketat Pembelian BBM KEDIRI - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kediri, Jawa Timur, kehabisan bahan bakar terutama solar bersubsidi, sehingga manajemen membuat keputusan lebih memperketat pembelian BBM terutama di jeriken. Pengawas di SPBU Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Nur Kholik mengatakan stok bahan bakar, terutama solar di tempat ia bekerja mulai tersendat sejak Senin (18/8). Pengiriman dari Pertamina tidak seperti pengiriman biasanya, sehingga stok juga tidak banyak. "Biasanya kami dikirim 16 kiloliter untuk solar, tapi saat ini hanya 8 kiloliter saja, jauh berkurang dari alokasi hari di hari sebelumnya. Begitu juga untuk premium, alokasi juga dikurangi, sekarang dikirim hanya 8 kiloliter

saja," tuturnya, Senin (25/8). Ia mengatakan, dari Pertamina memang mengurangi alokasi bahan bakar bersubsidi untuk SPBU baik solar ataupun premium, termasuk di tempat ia bekerja. Pihaknya pun saat ini juga sudah mengirimkan untuk permintaan "Delivery Order" atau DO, tapi sampai saat ini belum datang. "Kami mungkin akan dikirim 8 kiloliter lagi, dan rencananya hari ini akan datang, tapi sampai saat ini belum," ujarnya. Pihaknya mengatakan, memang untuk bahan bakar ber-

Biasanya kami dikirim 16 kiloliter untuk solar, tapi saat ini hanya 8 kiloliter saja, jauh berkurang dari alokasi hari di hari sebelumnya. Begitu juga untuk premium, alokasi juga dikurangi, sekarang dikirim hanya 8 kiloliter saja,�

Nur Kholik

Pengawas SPBU Kaliombo Kecamatan Kota Kediri

subsidi alokasi dikurangi, tapi di SPBU tempatnya bekerja, juga menyediakan solar nonsubsidi. Hanya saja, untuk harga juga berbeda, di mana untuk harga solar nonsubsidi mencapai Rp 16.100 per liter, lebih tinggi jika dibandingkan harga solar bersubsidi yang hanya Rp 5.500 per liter. Manajemen juga telah membuat kebijakan untuk lebih memperketat penjualan bahan bakar, baik solar ataupun premium. Untuk pembelian dalam jeriken, harus menyertakan surat dari kelurahan setempat. "Harus ada surat dari kelurahan, baru kami layani. Jika tidak, kami tidak bisa layani, walaupun pembelian dalam jumlah sedikit," ucapnya. Namun, ia juga mengatakan, untuk pembelian bahan bakar baik solar ataupun premium pada

kendaraan tidak ada batasan, sementara untuk pembelian dalam jerikan ada pembatasan. Selain itu, untuk pembelian dalam jeriken terpaksa dinomorduakan, daripada pembeli yang membawa kendaraan langsung. Dengan itu, pelayanan diharapkan bisa lebih maksimal. "Kalau pembelian dalam jerikan kami nomorduakan dan lebih mengutamakan pembeli yang membawa kendaraan langsung," ujarnya. Selain di SPBU Kaliombo, sejumlah SPBU di Kediri lainnya juga kehabisan solar, seperti di SPBU di Kelurahan Semampir, Kediri. Begitu juga, dengan sejumlah SPBU di Kabupaten Kediri, yang mengalami hal yang sama, salah satunya di Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim PENDIDIKAN MURAH

Belasan Aktivis Sebar Perbup TULUNGAGUNG - Belasan aktivis yang tergabung dalam Persekutuan Masyarakat Peduli Transparansi (Pemtrans) Tulungagung, Jawa Timur, membagikan ratusan bendel salinan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 28/2014 yang mengatur jaminan anggaran pendidikan murah di daerah tersebut. Aksi di depan gedung DPRD Tulungagung, mulai pukul 10.00 WIB dengan sasaran pengguna jalan raya yang berada di sisi timur alun-alun Kota Tulungagung itu. "Kami ingin memberi pesan kepada para anggota dewan yang baru untuk mengawal komitmen jaminan pendidikan murah ini, sebagaimana tertuang dalam perbup nomor 28 tahun 2014," kata Cahyo Kurniadi, koordinator aksi, Senin (25/8). Aksi yang dilakukan oleh sejumlah aktivis Tulungagung dengan membentangkan aneka poster berisi kecaman terhadap dugaan pungli di sejumlah sekolah negeri tingkat SMP dan SMA itu sempat menarik perhatian pengguna jalan, serta warga yang hendak menonton pawai sepeda hias di daerah tersebut. Beberapa bahkan rela berhenti untuk sekadar mendapatkan brosur salinan perbup yang dibagikan para aktivis. "Ini bagus untuk membuat warga, terutama para wali murid, 'melek' bahwa di Tulungagung sudah memiliki perbup yang mengatur jaminan anggaran pendidikan oleh pemerintah," ucap Sutopo, seorang pegawai negeri yang kebetulan melintas. Sayangnya, niatan para aktivis untuk bertemu dan beraudiensi dengan para wakil rakyat di DPRD Tulungagung tidak berhasil, karena tak seorang pun legislator baru masuk kerja. Mereka akhirnya menutup aksi memperdengarkan alunan lagu Iwan Fals sembari memberikan seikat bunga mawar kepada aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Sementara DPRD Tulungagung, Supriono mengapresiasi gerakan sejumlah elemen masyarakat yang menuntut terselenggaranya pendidikan murah di daerah tersebut. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

9

Tim Sukses Berpeluang Jadi Menteri Jokowi-JK JEMBER - Pengamat politik Universitas Jember, Drs Joko Widodo MSi mengatakan sejumlah nama tim sukses memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Ada beberapa nama tim sukses yang layak untuk menduduki jabatan menteri di antaranya Khofifah Indar Parawansa dan Anis Baswedan karena keduanya profesional dan memiliki 'track record' yang baik," tuturnya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (25/8). Menurut dia, Anis Baswedan bisa menduduki jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena Rektor Universitas Paramadina itu menjadi perintis gerakan Indonesia Mengajar dan memberikan kontribusi yang besar pada Pilpres 2014. Sedangkan Khofifah yang

menjadi juru kampanye JokowiJK pada saat Pilpres juga layak untuk menduduki jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dibandingkan Puan Maharani karena Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu memiliki pengalaman di era pemerintahan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan rekam jejaknya juga bersih. "Kedua nama itu layak mengisi kabinet Jokowi-JK karena mereka memang memiliki kompetensi dan kapabel untuk menjabat sebagai menteri, meskipun Anis Baswedan yang menjadi Deputi Rumah Transisi

mengatakan para pengurus Rumah Transisi tidak berpeluang menjadi kandidat menteri," paparnya. Menentukan menteri yang akan duduk di kabinet, kata dia, merupakan hak penuh dari presiden dan diharapkan Jokowi menggunakan kewenangan tersebut, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun termasuk partai pendukung. "Para menteri yang akan duduk di kabinet merupakan para pembantu utama presidan, jadi selain harus sesuai dengan bidangnya juga bisa bekerja sama dengan presiden dan wakil presiden," kata dosen FISIP Universitas Jember itu. Joko juga menyarankan Jokowi-JK tetap mempertahankan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN karena selama ini kin-

erja mantan Direktur Utama PLN tersebut cukup bagus dan mampu memperbaiki kinerja sejumlah perusahaan milik pemerintah tersebut. Sementara pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Dr Widodo Eka Tjahyana berharap Jokowi-JK memilih Menteri Hukum dan HAM yang memiliki rekam jejak yang bersih dan menegakkan hukum tanpa ampun terhadap para koruptor. "Siapa saja bisa menduduki jabatan Menkum HAM, namun saya berharap itu dari kalangan profesional yang memiliki karir bersih di aparat penegak hukum dan memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," tuturnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ARTS ISLAND FESTIVAL 2014

Seniman Mancanegara Bertengger di Kediri

ant/rudi mulya

ARTS ISLAND FESTIVAL 2014. Sejumlah seniman mancanegara tampil di puncak acara "Arts Island Festival 2014" yang bertema Mapping Indonesia di halaman Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (25/8). Festival Arts Island 2014 dilaksanakan di tiga kota Bali, Kediri dan Batu Malang dengan melibatkan delapan penampil (kelompok seni) dari Indonesia, Australia, Malaysia, New Caledonia, India, Belanda, Jepang dan New Zealand.

KEDIRI - Puluhan seniman mancanegara akan mengadakan pentas kesenian di Kediri, Jawa Timur, dalam kegiatan yang dikemas dalam kegiatan "Arts Island Festival 2014". Direktur kegiatan itu, Agung Gunawan mengatakan kegiatan ini diikuti oleh para seniman dari sejumlah negara, seperti Austral-

ia, Belanda, Selandia Baru dan sejumlah negara lainnya. "Ini merupakan kegiatan yang membanggakan. Dari kegiatan ini, ada komunikasi dan saling tukar pikiran tentang budaya klasik, urban, menjadi satu," katanya kepada wartawan. Ia juga mengatakan, kegiatan ini sudah berjalan sekitar lima

tahun, dan awalnya hanya diikuti oleh lima orang, dimana satu orang dari Indonesia, sementara lainnya dari warga asing. Namun, saat ini terus berkembang, dan kegiatan ini diikuti sekitar 40 orang seniman dari sejumlah negara di dunia. Pihaknya juga mengatakan, setiap seniman mempunyai ket-

erampilan yang berbeda. Mereka akan memperkenalkan kesenian mereka dan membawakannya, sesuai dengan tema yang mereka usung. Ia juga mengatakan, kegiatan "Arts Island Festival 2014" ini merupakan salah satu kesempatan yang langka dan unik bagi para seniman, untuk mempresentasikan karya mereka ke masyarakat langsung. Selain itu, lanjut dia, kegiatan ini juga mempunyai tujuan betapa pentingnya keberadaan seni dalam masyarakat. Ia berharap, masyarakat lebih mengenal tentang kebudayaan serta kesenian, bukan hanya dari Indonesia, melainkan dari luar negeri. Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyambut baik kegiatan pentas seni ini. Ia menilai, kegiatan ini cukup menarik, mengingat peserta yang dari sejumlah negara yang berbeda, tapi bisa menjadi satu dalam festival. "Ini budaya yang cukup menarik untuk dilihat masyarakat. Mereka berbeda-beda, tapi bisa menjadi satu. Jadi, intinya, kami juga membuka budaya sendiri untuk dikenalkan ke bangsa lain, agar mereka pun juga tahu," jelas Wali Kota. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

ANGGARAN DESA

Perangkat Desa Wajib Ikuti Diklat

ant/m rusman

CALON TKI TIBA DI NUNUKAN. Ribuan calon TKI dengan menggunakan KM Queen Soya tiba di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. Diperkirakan 3.000 orang calon TKI asal Sulsel dan Sulbar tersebut akan bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Negeri Sabah, Malaysia.

Minat Warga Madiun Menjadi TKI Masih Tinggi MADIUN - Minat warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur, untuk bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara tujuan masih tinggi setiap tahun. Data Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Madiun mencatat jumlah TKI asal wilayah setempat yang berangkat ke luar negeri ratarata berkisar antara 3.000 hingga 4.000 orang setiap tahunnya. "Jumlah tersebut meliputi TKI yang bekerja di sektor formal maupun informal. Di sektor formal meliputi bidang industri dan perkebunan. Sedangkan sektor informal adalah penata laksana," ujar Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Trans-

migrasi Kabupaten Madiun, Suyadi, kepada wartawan, Senin (25/8). Menurut dia, banyak faktor yang memengaruhi banyaknya minat bekerja keluar negeri tersebut. Di antaranya, penilaian masyarakat sendiri bahwa bekerja menjadi TKI bisa menghasilkan banyak uang. Biasanya para TKI tersebut mengajak teman atau bahkan saudaranya untuk ikut menjadi TKI saat mereka pulang kampung mengunjungi keluarga di

Tanah Air. Selain itu, ketiadaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Madiun yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan para pencari kerja juga memengaruhi. Rata-rata para TKI informal hanya berpendidikan SD dan SMP. Sementara, negara atau tempat tujuan bekerja yang paling banyak diminati adalah negaranegara di wilayah Asia Pasifik seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan juga Korea. Adapun wilayah Kabupaten Madiun yang merupakan kantong TKI di antaranya adalah Kecamatan Dolopo, Geger, Kebonsari, dan Dagangan.

Pihaknya terus berupaya memberikan sosialisasi kepada calon TKI untuk menggunakan jalur resmi atau legal. Hal itu bertujuan untuk menghindari kasus kekerasan yang rawan terjadi di negara tujuan bekerja. "Guna menekan kasus TKI asal Kabupaten Madiun, Disnaker dari dini sudah melakukan sosialisasi dengan menggandeng para PJTKI," tambah Suyadi. Tidak hanya sosialisasi, disnaker juga melakukan pembinaan dan pelatihan bagi para calon buruh migran luar negeri atau TKI dengan PJTKI dan pihak-pihak terkait lainnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

TULUNGAGUNG - Seluruh perangkat desa se-Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, akan diwajibkan mengikuti diklat pelatihan pengelolaan anggaran sebagai antisipasi pelaksanaan undang-undang tentang desa yang mengatur alokasi anggaran pembangunan sekitar Rp1,4 miliar/desa, kata Ketua sementara DPRD Tulungagung, Supriono, Senin (25/8). "Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sesegera mungkin memprogramkan pelatihan tersebut ke seluruh jajaran perangkat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran," kata Supriono. Sasaran perangkat yang diusulkan mendapat pelatihan, lanjut dia, antara lain adalah kepala desa, sekretaris, serta bendahara desa. Tiga komponen ini adalah struktur perangkat yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat maupun daerah. "Kita semua tahu kapasitas dan kualitas SDM (sumber daya manusia) perangkat desa seperti apa. Kalau tidak ada persiapan dan pelatihan, kami khawatir mereka tidak mampu mengelola anggaran Rp1 miliar lebih yang diterima setiap desa dari (pemerintah) pusat," ujarnya. Selain itu, lanjut Supriono, DPRD Tulungagung juga mengusulkan dilakukannya pendampingan oleh tim independen yang dibiayai menggunakan dana APBD, untuk ikut mengawal pengelolaan anggaran desa tersebut. Teknis penyusunan dan seleksi tim independen maupun program pelatihan pengelolaan anggaran dimaksud, kata dia, selanjutnya akan dibahas oleh anggota DPRD baru bersama jajaran eksekutif, setelah alat kelengkapan dan susunan pimpinan dewan terbentuk. "Secara umum masalah ini sudah kami bicarakan dengan Pak Bupati maupun jajaran, beberapa waktu lalu bersama anggota (DPRD) lama. Masalah ini tentu akan segera kami tindak lanjuti bersama anggota baru, setelah struktur dan alat kelengkapan dewan terbentuk," tegasnya. Sesuai Undang-undang tentang desa, pemerintah diwajibkan mengalokasikan 10 persen dana APBN untuk kegiatan pembangunan desa. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

11

KASUS KORUPSI

DPRD Belum Bisa Nonakktifkan Legislator Terdakwa JEMBER - DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum bisa menonaktifkan legislator yang berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kasus dugaan korupsi alokasi dana desa. "Sesuai dengan tata tertib dewan yang lama, seharusnya legislator yang berstatus terdakwa diberhentikan sementara, namun hal tersebut ada mekanisme yang harus dilalui dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat," kata Pimpinan DPRD Jember sementara Ayub Junaidi, Senin (25/8). Sukarso yang merupakan legislator terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan terjerat kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) tahun 2012 saat yang bersagkutan menjabat sebagai Kepala Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa. Mantan Kades Arjasa tersebut dilantik sebagai anggota dewan periode 2014-2019 bersama 49 legislator lainnya dalam sidang paripurna istimewa DPRD Jember yang digelar Kamis (21/8) dan usai dilantik legislator tersebut kembali dijebloskan ke dalam penjara. "Sesuai dengan mekanisme, pihak legislatif harus mengajukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri agar yang bersangkutan dinonaktifkan sementara karena Sukarso masih berada di dalam tahanan, namun untuk melakukan itu

harus menunggu alat kelengkapan dewan yang kini belum terbentuk," tuturnya. Selama belum ada pemberhentian sementara, kemungkinan besar politisi yang berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Jember itu masih bisa menikmati gaji pertamanya sebagai anggota dewan karena gaji pertama anggota dewan periode 2014-2019 akan diberikan pada 1 September 2014. "Kalau belum nonaktif sebagai anggota dewan, seharusnya Sukarso tetap menerima gaji seperti legislator lainnya," ucap legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Ayub menjelaskan seluruh anggota DPRD Jember yang baru diilantik akan mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan termasuk tentang alat kelengkapan dewan pada akhir Agustus 2014 di Surabaya bersama DPRD kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 di Jember, Partai Gerindra mendapatkan sebanyak sembilan kursi di DPRD Jember, disusul PKB (8), PDIP (7), PKS (6), kemudian Partai Nasdem dan Partai Golkar masing-masing (5), Partai Hanura dan PPP masing-masing (3), Partai Demokrat dan PAN masing-masing mendapat dua kursi. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/seno

ANGGOTA DEWAN TERPILIH DITAHAN. Sukarso (kedua kiri) terdakwa dugaan kasus korupsi, yang juga anggota DPRD terpilih periode 20142019 dikawal petugas kepolisian usai pelantikan di DPRD Jember, kemarin. Sukarso menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 235 juta saat menjabat Kepala Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa tahun 2012, setelah dilantik dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan Jember.

ant/sahlan kurniawan

PANEN BUAH MELON. Pekerja memanen buah melon di Ketanon, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timu. Buah melon yang dijual dengan harga mulai Rp 5000 per kilogram tersebut akan dikirim ke Surabaya untuk memenuhi permintaan pasar.

Pola Tanam Petani Seharusnya Diubah TULUNGAGUNG - Perum Jasa Tirta mengimbau para petani di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, agar mengubah pola tanam sesuai rencana Dinas Pertanian setempat, agar pasokan air dari Waduk Wonorejo untuk kebutuhan irigasi bisa optimal. "Kesediaan para petani untuk mengikuti pola tanam dari dinas pertanian akan mempengaruhi ketersediaan air baku. Itu sebabnya kami selalu ingatkan agar pola tanam harus diubah sesuai perencanaan," kata Kepala Bidang Quality Control Divisi ASA II Perum Jasa Tirta I, Anang Hariyanta, Senin (25/8). Ia mencontohkan kasus kekeringan, atau lebih tepatnya kesulitan air yang dialami sebagian petani di beberapa kawasan di Tulungagung, beberapa musim kering (kemarau) terakhir. Menurut dia, fenomena kekeringan atau kesulitan air untuk persawahan itu terjadi karena petani tidak mengikuti pola tanam yang dibuat dinas pertanian. "Tanaman harusnya diselangseling, satu musim menanam padi, musim berikutnya ganti jagung atau palawija lainnya yang tidak terlalu membutuhkan air baku dalam jumlah banyak. Selain baik untuk menaikkan kembali unsur hara tanah, kebutuhan air

untuk pertanian di Tulungagung bisa direncanakan," terang dia. Stok atau ketersediaan air di Waduk Wonorejo saat ini dipastikan Anang masih berlimpah. Meski kemarau telah menyebabkan beberapa daerah mulai kesulitan air bersih, ia mengisyaratkan hal serupa "seharusnya" tidak akan terjadi di Tulungagung. Syaratnya, kata dia, petani mengikuti pola tanam. "Volume atau jumlah air yang dipasok dari Waduk Wonorejo ke bendungbendung irigasi itu sudah ditetapkan oleh TKPSDA (tim koordinasi pengelolaan sumberdaya air) Jatim, sejak awal tahun setelah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder pengguna air baku Waduk Wonorejo. Jadi tidak sembarangan," ujarnya. Anang menyebutkan elevasi atau tinggi permukaan air waduk hingga akhir pertengahan Agustus (22/8) berada pada titik elevasi 176,57 mdpl (meter di atas permukaan laut). Menurut dia, tinggi permu-

kaan air waduk itu 11,98 meter lebih tinggi dibandingkan dengan pola pasokan air yang ditetapkan (target) TKPSDA Jatim, yakni 164,59 mdpl. "Pola penyusutan air waduk saat ini rata-rata sebesar 27 sentimeter per hari (24 jam). Dengan selisih elevasi yang mencapai 11,98 meter dan pola inflow sebesar 0,03 meter kubik per detik, kami bisa memastikan pasokan air waduk aman hingga akhir musim," terangnya. Waduk Wonorejo yang diresmikan pada tahun 2000, terletak di kaki Gunung Wilis, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Luas genangan waduk tadah hujan ini mencapai 3,85 kilometer persegi dengan daya tampung air maksimal sekitar 107, 238 juta meter kubik pada elevasi puncak 183,00 mdpl. Waduk buatan yang telah diserahterimakan ke Perum Jasa Tirta sejak 2005 dari Kementerian PU RI ini diproyeksikan sebagai pengendali banjir. Selain itu juga diproyeksikan sebagai pengatur pasokan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian, industri, PDAM, serta PLTA Niama di Tulungagung selatan. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

MADURA

Lintas Jatim

SELASA 26 AGUSTUS 2014 No. 0427 | TAHUN III

12

Antrean Mengular di SPBU PROBOLINGGO - Setidaknya puluhan truk terlihat sedang mengantre di SPBU Ketapang Kota Probolinggo untuk mendapatakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Sejak pagi, antrean panjang terjadi akibat pembatasan pembelian solar bersubsidi, Senin (25/8). Seperti dikatakan Anton, salah seorang seorang pengemudi truk yang tengah antre di SPBU, dirinya mengaku sudah menunggu di SPBU Ketapang Kota Probolinggo tersebut sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB untuk mendapatkan solar. “Solar kosong, terpaksa menunggu disini,”katanya. Penderitaan yang sama juga dialami Rahman, sesama pengemudi truk. Dia bahkan mengaku sudah mengantri di SPBU itu sejak subuh. “Saya sudah dari jam 05.00 tadi pagi disini, nunggu solar. Sampai sekarang belum juga ada,”sebutnya yang mengemudikan truk dari Bali. Salah seorang pengawas SPBU, Imam menyatakan, kelangkaan solar tersebut terjadi akibat adanya surat edaran Kepala BPH Migas Nomor 937/07/KaBPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang isinya mulai 4 Agustus 2014 penjualan solar bersubsidi di SPBU hanya dilayani pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB. Sementara itu, para petani dengan jurigen di tangan rela antre berjam-jam demi mendapat-

kan BBM jenis solar tersebut. Hal ini semakin menyusahkan petani yang saat ini memasuki musim tanam, mereka harus rela susah payah mendapatkan solar. Sebab tanpa solar, maka mesin penyedot air tidak bisa bekerja, sehingga sawah dan ladang tidak bisa terairi. “Sejak jam 08.00 WIB pagi saya antre, dan baru dapat jam 11.00 WIB, itu pun dibatasi hanya bisa membeli Rp 16 ribu,” ujar Subakti, seorang petani asal Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, yang mengantri di SPBU. Beberapa SPBU sudah dijajalnya dan semua ternyata antre, dengan pembelian terbatas.“Pas musim tanam solar langka, padahal ini waktunya tanam jagung, ya terpaksa berburu solar kesana kemari,” tandasnya. Pembelian solar dengan jurigen tampak di mana-mana, tak hanya di SPBU Ketapang. Di SPBU Mastrip yang ada di Jantung Kota Probolinggo wilayah selatan berbatasan, juga memberikan jatah Rp.16 ribu untuk pembelian solar. =M.Hisbullah Huda

JALUR UMUM

Ruas Jalan Umum Rusak Berlubang PROBOLINGGO - Jalan umum yang berada di daerah Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo banyak yang berlubang. Dengan kondisi tersebut, membuat warga sekitar harus berhati-hati jika melintasinya. Shodiq salah satu warga Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, mengaku jalan yang berada di daerahnya memang banyak yang berlubang. Sehingga pengguna jalan harus waspada. “Kalau kondisinya seperti itu, maka akan mengundang kecelakaan. Karena jalannya penuh lubang. Bahkan lubangnya dinilai cukup dalam,” terangnya kepada

wartawan, Senin (25/8) Menurutnya, kerusakan jalan yang ada di daerahnya, sudah lama dan belum juga diperbaiki. Kondisi jalan dengan penuh lubang akan menganggu tranportasi warga.“Yang paling berbahaya jika sudah melintasi pada malam hari,” jelas Shodiq. Lanjut Shodiq, jalan utama yang menghubungkan antar desa tersebut, banyak digunakan warga untuk kegiatan perekonomian warga sekitar daerahnya. Dengan keadaan jalan yang berlubang, proses perekonomian warga sedikit terkendala.“Akses jalan tersebut merupakan satusatunya yang digunakan banyak warga,” katanya. =Mahfud Hidayatullah

MENGULAR. Puluhan truk terlihat sedang mengantre di SPBU Kota Puntuk mendapatakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

Madrasah Swasta Kesulitan Peroleh Buku K13 Siasati dengan Fotokopi Mapel PROBOLINGGO - Diterapkannya Kurikulum 2013 (K 13) di dunia pendidikan membuat madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo Kebingungan. Lembaga Madrasah banyak yang kesulitan mendapatkan buku panduan K13 bagi anak didiknya. Untuk menyiasatinya, lembaga madrasah banyak melakukan upaya fotokopi mata pelajaran. Hal itu dikatakan oleh salah satu guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Fathur Rohman. Menurutnya, K 13 yang diterapkan saat ini memang mengalami kendala tentang sulitnya mendapatkan buku panduan mengajar.“Yang pasti ada kendala tingkat penerapan kurikulum. Banyak siswa yang tidak memiliki buku panduan,” terangnya kepada wartawan, Senin (25/8). Dikatakan, buku panduan untuk siswa atau peserta didik yang ada di lembaga madrasah swasta dinilai sangat minim. Untuk memperbanyak ketersedian buku bagi siswanya, madrasah harus menggandakannya dengan melakukan upaya fotokopi buku yang dinilai jumlahnya sangat terbatas. “Biar kurikulum tersebut bisa diserap siswa maka jalan melakukan penggandaan sendiri merupakan jalan yang terbaik,” tandas Fathur Rohman. Fathur Rohman menambahakan, panduan buku yang

digandakan melalui fotokopi harus mencari kebeberapa tempat. Karena keberadaan buku itu sangat minim, sehingga lembaga berusaha dengan meminjam ke lembaga lain yang dinilai memiliki buku K 13 itu. “Oleh karena itu, lembar buku panduan K 13 tematik tentang agama dan umum yang dipegang murid kebanyakan fotokopian semuanya,” tegasnya. Senada disampaikan Kosim (35), salah seorang guru Madrasah di wilayah Bantaran, mengatakan penerapan kurikulum yang ditetapkan pusat untuk lembaga dibawah naungan kemenag harus mengikutinya. Namun dengan penerapan itu tidak di imbangi dengan ketersedian buku.“Untuk buku K3 sekolah harus berusaha sendiri tanpa ada ketersedian yang memadai,” ucapnya. K 13 menurutnya, mulai diterapkan di kelas 1 dan kelas 4 untuk MI. Sementara untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah diberlakukan untuk kelas 1.“K 13 memang dinilai baik, namun untuk tahun ajaran baru tahun ini. Madrasah masih banyak terkendala tentang ketersedian buku,” pungkas Kosim. =Mahfud Hidayatullah

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang! KEBINGUNGAN. Lembaga Madrasah di lingkungan Kemenag Kabupaten Probolinggo banyak mengalami kesulitan mendapatkan buku panduan K13 untuk anak didiknya.

kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

13

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

Budidaya Ikan

DPK Anggarkan Rp 1,2 Miliar

BERIKRAR. 30 Anggota DPRD Kota Probolinggo yang baru dilantik, Minggu (24/8) malam tidak terlepas dari sorotan publik.

Dewan Baru Menuai Sorotan PROBOLINGGO – Meski baru dilantik, bukan berarti anggota dewan Kota Probolinggo periode 2014-2019 terlepas dari sorotan publik. Mereka diharapkan benar-benar amanat dan pro rakyat selama menjadi wakil rakyat, bukan kemudian mengedepankan kepentingan politiknya. Hal inilah yang disampaikan salah seorang pengamat hukum dan sosial Beduq Institute Kota Probolinggo, Mushafi Miftah kepada wartawan, Senin (25/8). “Kita berharap pelantikan kemarin malam terhadap dewan yang baru itu tidak dijadikan momentum kepentingan politiknya, tetapi harus pro rakyat,” tandasnya. Dia mengatakan, di Kota Probolinggo itu banyak hal yang memerlukan perubahan. Salah satunya soal perkembangan dunia pendidikan, penataan ekonomi dan kehidupan sosial. “Ini tugas mereka untuk melakukan pembenahan itu,” timpalnya. Selain itu, persoalan angka pengangguran juga menjadi hal

yang perlu diperioritaskan. Selama ini masalah pengangguran seolah menjadi “momok”. Melihat fenomena inilah, para wakil rakyat itu harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Melihat masih banyaknya “PR” yang perlu diselesaikan, para wakil rakyat itu diharapkan bisa mengawal kinerja birokrasi. Sehingga ke depan terjadi sebuah perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. “Harapan kita ke depan seperti itu,” ungkapnya. Mushafi Miftah menjelaskan, masalah penataan ekonomi di Kota Probolinggo dinilai masih belum merata. Alasannya, persaingan pasar semakin ketat,

namun upaya perlindungan terhadap pasar tradisonal dianggap kurang berpihak. Dia mencontohkan, banyaknya bermunculan pasar waralaba. Padahal keberadaan mereka justru membuat pasar tradisonal semakin tersingkir. Tidak sedikit pelaku bisnis kecil menengah mengeluh melihat kondisi itu. Padahal upaya perlindungan terhadap pasar tradisonal diatur oleh Perda nomer 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan perberdayaan Pasar Tradisional dan penataan pasar modern. “Lalu mana peran dan fungsi dari Perda itu,” tegasnya. Melihat kondisi penataan ekonomi tersebut, kata dia, pihaknya berharap ke depan para wakil itu memikirkan persoalan ini. Sehingga peran dan fungsi dari Perda itu bisa berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Probolinggo mengalokasikan dana Rp 1,2 miliar pada APBD 2014. Sayangnya dana sebesar itu tidak untuk semua kecamatan, dan hanya diperuntukkan 16 kecamatan. Diantaranya, kecamatan Tongas, Sumberasih, Leces, Wonomerto, Bantaran,Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan, Paiton, Besuk, Krejengan, Tegalsiwalan, Lumbang, Gading dan Kotanyar. Dengan budidaya tersebut, nelayan tidak lagi tergantung dari hasil melaut. Anggaran itu tidak semuanya dimanfaatkan untuk infrastruktur, tetapi lebih kepada bentuk bantuan kepada kelompok budidaya. Kepala DPK Kabupaten Probolinggo, Dedy Isfandi, mengatakan budidaya itu sebagai upaya pemkab untuk memberikan fasilitas pada nelayan yang selama ini menggantungkan ekonominya pada hasi tangkapan. “Hasil tangkapan di laut tidak selamanya bisa didapat. terlebih seperti saat ini dimana cuaca di laut sangat buruk. Rata-rata nelayan mengeluhkan

kondisi tersebut karena minimnya hasil tangkapan ikan,” terangnya, kepada wartawan Senin (25/8). Selain itu, mahalnya harga bahan bakar untuk kapal juga membuat nelayan merugi. Karenanya, pengembangan budidaya hasil perikanan ini dianggap sebagai solusi yang baik untuk meningkatkan taraf ekonomi nelayan.“Beberapa ikan yang akan dibudidayakan merupakan ikan dengan permintaan yang banyak di pasaran,” jelas Dedy Isfak, Dedy Isfak menambahkan, tujuan paket bantuan digunakan untuk pengembangan budidaya ikan lele senilai Rp 150 juta, ikan nila Rp 50 juta, ikan bandeng Rp 100 juta, udang Rp 100 juta, dan rumput laut Rp 168,3 juta. Kelima paket tersebut fasilitasnya diantaranya benih, pakan, sampai obat-obatan. Sementara peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan dianggarkan Rp.279.125.000.” Anggaran ini digunakan untuk penyediaan paket sarana budidaya lele dan nila. Mulai kolam terpal, peralatan budidaya, dan karamba jaring apung. Pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

BUDIDAYA IKAN. DPK akan memberikan fasilitas pada nelayan yang selama ini menggantungkan ekonominya pada hasi tangkapan.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS No. 0427 |2014 TAHUN III SELASA2014 26|AGUSTUS

No. 0427 | TAHUN III

15 15

Di Maria Akan Buat Mata Senang MANCHESTER-Mantan penyerang Manchester United (MU) Dwight Yorke menilai, kedatangan Angel Di Maria ke Old Trafford akan membantu Juan Mata bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya sebagai gelandang. Sokongan dari Angel Di Maria akan membuat mantan pemain Chelsea tampil maksimal dan dengan sendirinya akan menguntungkan Setan Merah.

“Mata keluar masuk pertandingan dan belum bermain bagus. Dia butuh sokongan dengan pasokan bola yang cukup sehingga dia juga bisa memberi bola kepada para striker. Menurut saya, Di Maria akan membantunya,” kata mantan pemain Timnas Trinidad&Tobago tersebut. Menurutnya, saat ini permainan MU gampang ditebak lawan karena mereka mengandalkan permainan sayap. Sayangnya para pemain sayap MU saat ini tidak terlalu cepat. “Dengan Di Maria, dia akan mendahului para pemain lain, dan menjemput bola hingga jarak 20 meter dan dengan begitu dia bisa menciptakan ruang bagi Juan Mata,” kata Yorke menganalisis. MU akhirnya merampungkan negosiasi dengan Real Madrid untuk mendatangkan pemain sayap asal Argentina Angel Di Maria. Setan Merah harus merogoh kocek hingga 63,9 juta pound untuk mendatangkan pemain Tim Nasional (Timnas) Argentina tersebut ke Old Trafford. Harga Di Maria ini akan menjadi rekor pembelian baru di Inggris memecahkan harga pembelian Fernando Torres oleh Chelsea dari Liverpool tiga tahun silam. Ketika itu, “The Blues” memboyong Torres dengan harga 50 juta pound.

Pemain sayap kiri ini terbang ke Inggris pada Senin (25/8) untuk berbicara lebih lanjut dengan calon klub barunya tersebut. Diharapkan, Di Maria sudah bisa membela “The Red Devils” pada Sabtu (30/8) mendatang melawan Burnley. Menurut sumber “Sky Sports”, Real Madrid sebenarnya melepas Di Maria dengan harga 90 juta pound, tetapi MU hanya mampu

“Di Maria adalah salah satu pemain yang tepat untuk MU. Pergerakan pemain ini sangat bagus, terutama di dalam kotak penalti.” Gary Neville |

Asisten Pelatih Timnas Inggris membeli dengan 60 juta pound. Kedua klub akhirnya sepakat pada harga 63,9 juta pund untuk pemain kidal tersebut. Para pejabat MU sendiri enggan mengomentari kesepakatan pembelian Di Maria ini, termasuk pelatih Louis van Gaal. “Klublah yang harus mengumumkan ini. Ketika kami merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membeli membeli pemain, kami akan mengundang Anda dan mengumumkan bahwa kami memiliki pemain baru. Tetapi untuk saat ini kami belum bisa mengatakan sesuatu,” kata mantan pelatih Timnas Belanda tersebut.

Saat ditanya tentang Di Maria sebagai pemain yang akan didatangkannya, Van Gaal menegaskan bahwa dia membutuhkan para pemain top dunia seperti Lionel Messi dan Arturo Vidal. Tetapi mereka tidak bisa dengan mudah mau pindah ke MU. Sedangkan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti, Minggu (24/8) membenarkan bahwa Di Maria sudah datang ke tempat latihan klubnya untuk menggelar perpisahan dengan rekan-rekan setim dan staf pelatih. “Di Maria belum berlatih bersama kami dan dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada para pemain dan semua orang di klubnya,” kata Ancelotti. Neville Puji Kebijakan Klub Sementara itu, mantan bek MU yang kini menjadi asisten pelatih Timnas Inggris Gary Neville memuji kebijakan mantan klubnya itu mendatangkan Di Maria. Menurutnya, Di Maria adalah pemain yang tepat untuk MU. “Ini pembelian yang bagus. MU kehilangan kekuatan negosiasi, tetapi pada saat bersamaan mereka membutuhkan pemain yang tepat. Di Maria adalah salah satu pemain yang tepat untuk MU. Pergerakan pemain ini sangat bagus, terutama di dalam kotak penalti. Anda bisa berpendapat bahwa MU masih membutuhkan pemain lain untuk posisi tertentu, tetapi yang pasti mereka membutuhkan seorang pemain yang bisa bermain lebih lebar,” kata mantan bek MU Gary Neville. =SKY SPORTS/CAROL AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Mourinho: Chelsea Punya DNA untuk Juarai Liga Inggris LONDON- Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengklaim bahwa timnya saat ini memiliki Deoxyribonucleic Acid (DNA) untuk menjuarai Liga Utama Inggris. Sesumbar si Special One ini tidak terlepas dari dua kemenangan yang diraih timnya pada awal musim ini. Terakhir, Sabtu (23/8) lalu, The Blues menang 2-0 atas Liecester City di Stamford Bridge. Meski pertandingan ini berjalan membosankan, tetapi kemenangan itu patut diraih timnya berkat gol Diego Costa dan Eden Hazard. “Sepakbola itu tentang proses adaptasi terhadap segala sesuatu tetapi kenyataaanya adalah bawa cara

pikir kami tentang sepakbola, DNA yang kami inginkan di tim kami, dan inilah yang kami coba tunjukkan, mungkin belum selama 90 menit, tetapi di momenmomen tertentu kami memperlihatkan itu,” kata mantan pelatih Real Madrid tersebut. Pria asal Portugal ini mengakui bahwa para pemainnya masih perlu kerja keras. Meski demikian, dia yakin bahwa semua hal sudah berlangsung dalam jalur yang benar. “Semua sudah berjalan bagus, tetapi ini baru dua dari 38 pertandingan. Faktanya bukan hanya kemenangan itu tetapi paling tidak kemenangan tersebut memper-

lihatkan banyak hal, mungkin tidak sepanjang 90 menit dan saya kira hal-hal seperti ini tidak akan terjadi secara terus menerus,” imbuh Mourinho. Lelaki yang pernah menjuarai Liga Portugal bersama FC Porto itu melanjutkan, “Kami juga memperlihatkan gaya permainan yang berbeda dan kami mempunyai pemain untuk memperagakan gaya tersebut. Karena itu sangat baik memiliki identitas yang pasti. Para pemain menikmatinya, meskipun kami masih harus lebih intensif dalam menyerang juga bertahan. Kami masih butuh lebih banyak mengumpang dan para penyerang lebih banyak

menyerang dengan bola.” Secara khusus Mourinho memuji bek kanan Branislav Ivanovoc. Menurutnya, pemain internasional Serbia ini memiliki sikap mental yang benar. “Ivanovic sangat kuat untuk menyerang dan bertahan. Sampai sekarang saya mengharapkan banyak hal dari dia karena dia adalah salah satu bagian penting dari tim kami baik dari sudut mental maupun kekuatan,” imbuhnya. Dia meneruskan, “Saya tidak tahu apakah dia layak mendapat pujian, tetapi dia tidak terlalu khawatir soal itu.

Kualitasnya memaksa saya untuk memilihnya bermain memberikan kepadanya seragam bek kanan karena semuanya baik. Dia selalu tampil pada level tertinggi selama beberapa tahun.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

16

SELASA 26 AGUSTUS 2014 No. 0427 | TAHUN III

BARCELONA MENANG, LIONEL MESSI IMPRESIF

LIONEL MESSI

mencetak dua gol kemenangan El Barca atas Elche pada laga yang berlangsung di Camp Nou, Senin (25/8) dini hari WIB. Sementara satu gol lainnya dibuat oleh pemain muda jebolan La Masia, Munir El Haddadi (foto kanan)

“Leo adalah seorang pemain hebat dan hari ini dia kembali menunjukkan kelasnya. Dia akan menjadi pemain terbaik dunia dengan setiap cara yang dia inginkan,” Luis Enrique | Entrenador Barcelona

meriah dari pendukung Barcelona saat dia meninggalkan lapangan. Messi menyempurnakan kemenangan timnya dengan gol keduanya pada laga tersebut pada menit ke-63. Kapten Timnas Argentina ini sukses menembus para bek lawan untuk menghasilkan gol ketiga Barcelona dan memaksa Tyton kembali memungut bola dari dalam jaring gawangnya. Menanggapi hasil ini, pelatih Barcelona Luis Enrique sangat senang. Secara khusus dia memuji Lionel Messi. Dia meramalkan bahwa Messi akan kembali menjadi pemain terbaik dunia tahun ini. “Leo adalah seorang pemain hebat dan hari ini dia kembali menunjukkan kelasnya. Dia akan menjadi pemain terbaik dunia dengan setiap cara yang dia inginkan, baik saat bertahan maupun menyerang,” kata Enrique. Sementara itu pada laga lain, Celta Vigo menang telak 3-1 atas Getafe di Balaidos. Tiga gol Getave dicetak masing-masing oleh Nolito, Fabian Orellana, dan Larrivey. Sedangkan satusatunya gol Getafe dicetak oleh Jorge Sammir. Di pertandingan terpisah, tuan rumah Levante kalah 0-2 dari Villarreal. Dua gol tim kapal selam kuning masing-masing dicetak oleh pemain internasional Nigeria Ikechukwu Uche dan pemain pinjaman dari Real Madrid Denis Cheryshev. =ESPN/CAROL AJI

MUNIR EL HADDADI

LIONEL MESSI

B

ARCELONA-Pemain terbaik Barcelona Lionel Messi tampil impresif pada laga perdana La Liga musim 2014-2015 ini bersama timnya, Barcelona. Kapten Tim Nasional (Timnas) Argentina ini mencetak dua dari tiga gol kemenangan El Barca atas Elche pada laga yang berlangsung di Camp Nou, Minggu (24/8) malam waktu setempat atau Senin (25/8) dini hari WIB. Satu gol lainnya dicetak oleh pemain muda Munir El Haddadi. Kemenangan ini terasa spesial, karena mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Javier Mascherano harus diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran keras dengan menjatuhkan pemain Elche Garry Rodrigues yang tinggal berhadapan dengan kiper Barcelona Claudio Bravo. Meski menang, Barcelona tidak meraihnya mudah. El Barca baru memecah kebuntuan pada menit ke-41 melalui aksi individu Messi. Pemain terbaik Piala Dunia 2014 di Brasil itu melakukan aksi menawan sebelum menaklukkan kiper Elche, Przemyslaw Tyton. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Munir yang diturunkan sejak awal menggantikan Neymar yang cedera mengundang decak kagum publik Camp Nou. Pemain kelahiran Madrid dari orang tua yang berasal dari Maroko ini mencetak gol kedua untuk timnya. Ini adalah gol pertamanya bagi Barcelona pada pertandingan resmi. Dengan gol ini, Munir memperlihatkan diri bahwa dia adalah calon bintang masa depan Barcelona. Selama pertandingan pramusim ini, Munir sudah membukukan empat gol atau sebagai topskor. Atas penampilan cemerlang ini, Munir pun disambut dengan tepuk tangan

SELASA 26 AGUSTUS 2014 No. 0427 | TAHUN III

BLH MENYIAPKAN 500 PATOK BETON

DUA TAHUN TAK DIALIRI AIR SAMPANG

SUMENEP

J

M

KORAN MADURA MEGA FATMAWATI

A

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

TAK SELAMANYA SENDIRI ITU MENYEDIHKAN NETER KOLENANG

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Miliaran Rupiah untuk Kesejahteraan DPRD

S

UMENEP – Anggaran gaji pokok dan tunjangan 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Sumenep setiap bulannya mencapai miliaran rupiah. Besaran gaji dan tunjangan tiap anggota dewan bervariasi, sesuai dengan jabatannya. Gaji pokok dan tunjangan ketua DPRD setiap bulannya sekitar Rp 13,5 juta, wakil ketua Rp 17 juta, dan anggota sekitar Rp 16,1 juta. Pendapatan ketua DPRD memang lebih kecil karena mendapat rumah dinas. ”Itu merupakan dana akumulasi dari uang representasi dan uang tunjangan yang pasti didapat oleh anggota dewan setiap bulannya,” kata Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki kepada Koran Madura, Senin (25/6). Mulki menjelaskan, dana tunjangan yang diperoleh DPRD di antaranya, tunjangan paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, komunikasi, perumahan, badan musyawarah (bamus), badan legislasi (baleg), badan kehormatan (BK), dan tunjangan komisi. ”Khusus untuk tunjangan bamus, BK, komisi, dan tunjangan baleg hanya

Memang kami pernah baca di media, kabarnya ada kenaikan gaji. Namun, hingga saat ini kami masih belum me-nerima surat edaran dari kementerian. Moh. Mulki | Sekretaris DPRD Sumenep

diberikan kepada anggota dewan yang masuk struktur di dalamnya. Sebab tidak semua anggota dewan masuk di dalam susunan tersebut,” ungkapnya. Sementara untuk Ketua DPRD lanjut Mulki, tidak ada anggaran untuk perumahan. ”Untuk ketua memang tidak ada angaran untuk tunjangan perumahan, karena sudah ada rumah dinasnya,” katanya. Sementara untuk 49 anggota lainnya, lanjut Mulki, dipastikan setiap tahunnya selalu dianggakan. ”Ini kan sudah lumrah, tidak hanya anggota DPRD anggota DPR-RI juga ada anggaran tunjangan pe-

rumahan setiap tahunnya,” ungkapnya. Oleh sebab itu, kata Mulki, ketika diakumulasi ketua DPRD gaji dan tunjangan yang diperoleh setiap bulannya lebih rendah dibandingkan anggota DPRD yang lain. ”Itu sudah jelas, karena dikurangi tunjangan perumahan,” terangnya. Sementara untuk gaji anggota DPRD periode 2014-2019, Mulki memastikan sama dengan gaji 50 anggota DPRD pereode 2009-2014. Sebab, sampai saat ini masih belum ada surat edaran dari Kemekeu (Kementerian Keuangan) tentang kenaikan gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bagi anggota DPRD. ”Memang kami pernah baca di media, kabarnya ada kenaikan gaji. Namun, hingga saat ini kami masih belum menerima surat edaran dari kementerian. Sehingga untuk sementara waktu gaji anggota DPRD masih sama dengan yang sebelumnya,” tukasnya. =JUNAEDI

Gaji Pokok dan Tunjangan DPRD Sumenep Uang REPresentasi Ketua Wakil Ketua Anggota

: Rp 2.100.00 : Rp 1.680.00 : Rp 1.575.000

Uang Paket Ketua Wakil Ketua Anggota

: Rp 210.000 : Rp 168.000 : Rp 157.000

1 2 3

Tunjangan Keluarga : Rp 294.000 Ketua Wakil Ketua : Rp 235.200 Anggota : Rp 157.000 s/d Rp 220.500

4

Tunjangan Jabatan : Rp 3.045.000 Ketua Wakil Ketua : Rp 2.436.000 Anggota : Rp 2.283.000 Tunjangan Komisi Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Ketua Komisi Wakil Ketua Komisi Anggota Komisi

Tunjangan Bamus Ketua Wakil Ketua Anggota Bamus

5

:0 :0 : Rp 228.375 : Rp 152.250 : Rp 91.350

6

: Rp 228.375 : Rp 152.250 : Rp 91.350

7

Tunjangan Banggar Ketua : Rp 228.375 Wakil Ketua : Rp 152.250 Anggota Banggar : Rp 91.350 Tunjangan Badan Kehormatan :0 Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD :0 : Rp 228.375 Ketua Badan Kehormatan Wakil Ketua Badan Kehormatan : Rp 152.250 Anggota Badan Kehormatan : Rp 91.350

9

Tunjangan Beras Ketua : Rp 366.320 Wakil Ketua : Rp 366.320 Anggota : Rp 0 s/d Rp 166.320 TunjangAn Balegda Ketua DPRD Ketua Balegda Wakil Ketua Balegda Anggota Balegda

10

:0 : Rp 228.375 : Rp 152.250 : Rp 91.350

11

Tunjangan Perumahan :0 Ketua DPRD Wakil Ketua : Rp 5.000.000 Anggota : Rp 4.500.000 Pajak 15 % : Rp 750.000

TunjangAn KomUnikasi Insentif : Rp 6.300.000 Ketua Wakil Ketua : Rp 6.300.000 Anggota : Rp 6.300.000 Pajak 15 % : Rp 945.000

Tunjangan Khusus Ketua Wakil Ketua Anggota

8

12 13

: Rp 940.811 : Rp 748.503 : Rp 622.377 s/d Rp. 722.122

sumber data: sekretariat DPRD Sumenep

grafik: kangsunan

KORAN MADURA KORAN Bangkalan B MADURA Bangkalan

Bangkalan B

SELASA 26 AGUSTUS 2014 No. 0427 | TAHUN III

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

BANGKALAN - Peristiwa tewasnya Rospandi (21), warga Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, diduga menjadi korban pembunuhan orang tak dikenal di jalan kampung Daleman Desa/ Kecamatan Geger, Minggu (24/8) sekitar 19.00 WIB, malam hari. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa bersimbah darah dengan sejumlah luka akibat tusukan benda tajam, di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan nomor polisi M-832-HB. Hingga saat ini, Polres setempat belum berhasil mengungkap motif terjadinya peristiwa yang mengakibatkan korban tewas mengenaskan. Belum terungkapnya motif dan pelaku dalam insiden tragis itu, membuat Tim Labfor Jawa Timur turun tangan guna memudahkan dalam proses pencarian siapa dalang di balik kejadian yang menggegerkan warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Apalagi identitas dan ciri-ciri dari pelaku tidak diketahui karena di TKP kondisinya gelap tidak ada lampu penerangan. Kronologis peristiwa tersebut, menurut keterangan saksi hidup, MRI(16), warga Desa Paseseh yang saat kejadian bersama korban, awalnya ia bersama korban berangkat dari Tanjung Bumi menuju Kota Bangkalan menggunakan kendaraan roda dua. Sesampainya di daerah kota, korban bertemu dengan dua orang yang tidak dikenal oleh saksi. Beberapa saat kemudian, korban bersama dua orang tersebut mengajak saksi untuk berjalan-jalan menggunakan mobil yang disewa dari sebuah rental di Pejagan. Pada saat tiba di TKP, mobil korban dicegat dua orang tak dikenal menggunakan sepeda motor yang diduga sebagai pelaku. Saat melihat salah satu pelaku mau menyerang, dua teman yang berada dijok depan mobil langsung melarikan diri. Sementara dua lainnya, yaitu korban dan saksi yang berada di jok belakang mobil sehingga tidak bisa lari. Seketika itu pula, pelaku membuka pintu belakang mobil dan langsung membacok korban dengan menggunakan senjata tajam. Setelah dibacok, korban lalu ditusuk. Mendapat serangan bertubi-tubi, korban sebelum tewas berusaha melarikan diri dengan melompat ke jok depan. Namun, sayangnya pintu depan tak dapat

Motif Pembunuhan Belum Terungkap Tim Labfor Jatim Turun Tangan Menangani Kasus Geger

doni heriyanto/koran madura

IDENTIFIKASI. Tim Labfor Jawa Timur saat melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang digunakan oleh korban.

MENGENASKAN. Kondisi korban tewas mengenaskan akibat tusukan benda tajam.

doni heriyanto/koran madura

dibuka. Melihat korban mencoba lari, pelaku melepaskan tembakan ke kaca depan kanan mobil, tapi tidak sampai mengenai korban hanya kaca tersebut pecah berhamburan. Tak puas dengan satu tembakan, pelaku kembali melepaskan peluru dan mengenai kaca kanan belakang. "Saksi hidup ini bersembunyi di jok mobil bagian tengah dengan cara tiarap ketika mendapat serangan dari pelaku. Korban meninggal dengan cara dibacok oleh pelaku, hingga mengalami

luka di bahu bagian kanan, lengan kanan dan kiri. Selain itu, luka tusuk di bagian perut, dan pinggang sebelah kiri. Sementara hasil autopsi di RSUD tidak ada bekas peluru. Di TKP kami menemukan satu anak peluru timah," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono melalui Kasat Reskrim Andy Purnomo. Dia menjelaskan pihaknya masih melakukan pengejaran dan mengumpulkan beberapa alat bukti maupun data dari lapangan termasuk keterangan dari saksi.

Terlebih dengan mendatangkan Tim Labfor Jawa Timur guna memudahkan dalam melakukan proses penyelidikan pada kasus tersebut, dengan mengindentifikasi mobil dan baju yang digunakan korban. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pelakunya segera tertangkap dan diketahui motif yang sebenarnnya dari peristiwa ini. Ya, semoga pelaku bisa cepat terungkap," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

PASAR TRADISIONAL

Kemampuan DPR Terpilih Dijajal BANGKALAN - Semakin maraknya pasar modern menjadi menjajal kemampuan dewan perwakilan rakyat daerah yang baru. Para anggota dewan terpilih ini menjanjikan kesejahteraan bagi ekonomi rakyat untuk melindungi kepentingan pasar tradisional. Sebab ada kekhawatiran masyarakat kecil tidak mampu untuk bersaing dalam peningkatan kesejahteraan melawan kepentingan pasar-pasar modern. Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin berjanji akan mengawal kesejahteraan rakyat dengan pemberdayaan pasar-pasar tradisional. Keberadaannya jangan sampai dilampaui oleh pasar modern. Sebaliknya, pasar modern tidak boleh dilepas, harus dijaga keseimbangan di antara keduanya. Hal itu akan diupayakan melalui perda perlindungan pasar tradisional. "Sebenarnya perda-perda mengenai pasar tradisional sudah ada. Tetapi, perlu disempurnakan lagi, sehingga kepentingan masyarakat kecil lebih terjaga," ujar Ra Fuad yang baru saja dilantik. Menjamurnya pasar modern di Bangkalan memang patut diantisipasi keberadaannya. Sebab, hal itu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kecil. Bahkan, keberadaan pasar modern itu dianggap mengganggu masyarakat kelas bawah. Pasar tradisional dinilai tak mampu bersaing dengan menjamurnya pasar modern. Selain itu, pekerjaan rumah yang akan dilakukan dalam waktu dekat menyangkut pembangunan sarana dan prasarana ke depan. Sebab, ABPD yang dimiliki sudah mencapai Rp 1,5 triliun. Sehingga, penggunaan anggaran tersebut harus tepat dialokasikan dengan baik dan tepat sasaran. Menurutnya, menjadi wakil rakyat, mempunyai tugas besar untuk berpikirkan terhadap pembangunan di Bangkalan menjadi lebih bagus. Kalau pemerintah Bangkalan dulu bisa membangun Plaza, Stadion Gelora Bangkalan (SGB), jalan kembar menuju Martajazah, dan Gedung Rato Ebuh. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

Pengejaran Bandar Narkoba Belum Berakhir Identitas Buron Sudah Dikantongi Petugas Kepolisian BANGKALAN - Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan semakin memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Apalagi, bos besar ataupun bandar barang haram tersebut yang berasal dari Desa Parseh Kecamatan Socah sudah menyentuh 18 kecamatan setempat. Saat ini, keberadaan bandar tengah menjadi DPO Polres setempat. "Bandar yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh Polda Jawa Timur itu berinisial R warga Desa Parseh. Jadi kami sedang memburu yang bersangkutan," jelas Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono Kasat Narkoba Polres Bangkalan Iptu Heri K, kepada wartawan Koran Madura. Heri mengaku peredaran narkoba selama ini memang tidak terlepas dari bandar itu. Ia merupakan penyuplai narkoba jenis sabu-sabu (SS) keberbagai daerah di 18 Kecamatan Bangkalan. Namun, belum diketahui secara pasti dari mana narkoba itu berasal dan bisa disebar ke setiap pemakai. Untuk memutus mata rantai peredaran narkoba harus menangkap dalang dari penyuplai barang tersebut. “Ya kalau dia sudah tertang-

doni heriyanto/koran madura

DIAMANKAN. Tersangka penyalahgunaan narkoba saat diinterogasi Wakpolres Bangkalan, Kompol Yanuar Herlambang beberapa waktu lalu.

kap maka semuanya akan jelas dari mana sabu masuk ke Bangkalan. Memang kuncinya di R ini. Maka semua sistem dan rantai penyupalaian sabu itu sepenuhnya akan terbongkar.� ungkapnya. Dikatakan Hery, pihaknya mengetahui DPO itu sebagai bos besar berdasarkan pemeriksaan

PERLINDUNGAN KONSUMEN

BPSK Semakin Tak Jelas BANGKALAN - Rencana untuk mendirikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) rupanya tak bisa secepatnya terlaksana. Pengajuan yang dikirim kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan semakin tak jelas. Padahal terbentuknya lembaga tersebut diyakini bisa memfasilitasi kepentingan para konsumen yang ada. "Keluhan konsumen masih belum terfasilitasi, karena BPSKnya belum terbentuk. Pengajuannya belum ada kejelasan,"

kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangkalan, Abd Razak. Selama ini, keluhan masyarakat yang merasa dirugikan terhadap sebuah pelayanan belum tertangani dengan baik. Sebab, tidak ada lembaga langsung yang memfasilitasi kepentingan konsumen ini. Otomatis akan berpengaruh terhadap pelayanan. Dasar hukum dalam pembentukan BPSK merunut pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, hingga satu tahun ini, belum ada tanggapan men-

C

PROYEK

RKB Sekolah Mencapai Rp 43 M BANGKALAN - Proyek Ruang Kelas Baru (RKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp 43,4 miliar. Dana sebesar itu akan dialokasikan pada 80 lembaga sekolah yang tersebar di 18 kecamatan. Dengan rincian 39 SD, 27 SMP, 5 SMA, dan 9 SMK. Rencananya pembangunan proyek tersebut baru akan dimulai pada bulan September mendatang. "September mulai dikerjakan sesuai juklak dan juknisnya," ungkap Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustika. Ia menjelaskan proyek RKB tersebut, terdiri atas pekerjaan fisik dengan total nilai Rp 22,8 miliar, peningkatan kualitas berupa pengadaan buku senilai total Rp 9,1 miliar, dan pengadaan alat kelengkapan sekolah sebesar total Rp 11,5 miliar. Bentukan RKB tiap sekolah bervariasi tergantung faktor kerusakan dan kebutuhan sekolah. Ada rehab sedang dan rehab berat. "Setiap sekolah pastinya berbeda-beda, karena proses rehab itu berdasarkan tungkat kerusakan. Tinggal menyesuaikan saja," jelasnya. Menurutnya, proyek RKB 2014 baru bisa dilaksanakan pada September dikarenakan juklak dan juknisnya baru turun pada bulan maret. Setelah itu, kabupaten/ kota baru melakukan penyusunan jadwal pemetaan, kelayakan sekolah, dan perencanaan sekolah. = DONI HERIYANTO/RAH

terhadap semua bandar narkoba yang telah diamankan di Mapolres Bangkalan. Ia menyuplai dua jenis sabu yaitu sabusabu es kristal dan sabu madu. Saat ini, rumah yang bersangkutan selalu menjadi pantauan petugas. Sebab, setiap kali didatangi ke rumahnya di Desa Parseh Kecamatan Socah selalu

berhasil meloloskan diri. �Kami terus lakukan pemantauan kepada R. Dia menyuplai narkoba dengan bentuk pecahan gram. Kami terus komitmen untuk menuntaskan kasus sabu di Bangkalan. Kami akui personil sangat terbatas, tapi kami akan optimalkan," janjinya. = DONI HERIYANTO/RAH

genai pembentukannya. "Pengajuannya sudah dikirim lama. Meliputi, struktur kenaggotaan dan lainnya. Akan tetapi, belum ada tanggapan. Apalagi, peralihan kepemimpinan ke depan turut mempengaruhi lambatnya persetujuannya," terangnya. Anggota dari BPSK berasal dari beberapa kalangan, pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat lainnya. Sehingga keberadaannya diharapkan mampu mengurangi dampak negatif dari keluhan konsumen dan masyarakat. "Kita berharap agar BPSK segera terbentuk. Meski sudah menunggu lama, persetujuan dari kementrian" harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

JUAL BELI. Para konsumen di pasar tradisional tengah berbelanja sembako.

moh ridwan/koran madura

KORAN MADURA KORAN D BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 26 AGUSTUS 2014 NO. 0427 | TAHUN III

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

MADURA

D

ORASI. Aktivis PMII Pamekasan berdemo di halaman Kantor KPU Pamekasan mempertanyakan anggaran penyelenggaraan KPU.

Bau di KPU Mulai Tercium Ada Apa dengan Penggunaan Anggaran Dana Pemilu? PAMEKASAN – Bau dalam KPU Pamekasan mulai tercium. Aroma tak sedap itu berawal dari penggunaan anggaran pemilu senilai puluhan miliar rupiah yang mengalir ke KPU Pamekasan, sehingga kini terus menjadi sorotan publik. Anggaran itu meliputi anggaran bimbingan teknis sebesar Rp 24 miliar, anggaran sosialisasi dan peningkatan partisipasi sebesar Rp 1 miliar, dan anggaran pembinaan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 482 juta. Salah satunya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan berunjukrasa ke Kantor KPU Pamekasan, Senin (25/8) kemarin. Kedatangannya untuk mempertanyakan penggunaan anggaran pemilu tersebut. Mereka menilai anggaran puluhan miliar untuk penyelenggara pemilu itu tidak transparan penggunaannya. Bahkan tidak seband-

ing dengan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemilu di Pamekasan. Khususnya masih tingginya angka golput, sebagai salah satu indikator kurang maksimlanya sosialisasi dari penyelenggara Pemilu di Pamekasan. Aktivis ini berangkat dari Sekretariatnya di Jalan Brawijaya, Pamekasan, dengan berjalan kaki. Mereka membentangkan sejum-

lah spanduk dan poster kecaman dan pertanyaan penggunaan anggaran KPU Pamekasan. Salah satunya, sosialisasi penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) yang pemungutannya sudah dilaksanakan tanggal 09 Juli 2014. Sosialisasi yang dilakukan KPU Pamekasan hanya berupa spanduk yang dipampang di sejumlah ruas jalan protokol dan selebaran yang diberikan ke pengguna jalan raya. Sosialisasi itu dinilai tidak efektif dan banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Sementara anggaran sosialisasi untuk memacu partisipasi masyarakat dalam Pilpres sangat tinggi. Korlap Aksi PMII, Imron menyatakan sosialisasi melalui spanduk ataupun baliho hanya menjangkau masyarakat yang

berada di perkotaan. Sementara masyarakat di desa tidak akan menjangkau. Seharusnya sosialisasi dilakukan tidak hanya berupa pemasangan spanduk ataupun baliho, melainkan harus bertemu langsung dengan masyarakat, dan menjelaskan secara detail tentang proses pelaksanaan kegiatan pemilu. “Lalu anggaran puluhan miliar itu untuk penyelanggara pemilu dialirkan kemana, sementara sosialisasinya hanya berupa spanduk, dan baliho ataupun pamflet, masyarakat banyak yang tidak tahu kapan pelaksanaan pilpres dan angka golput masih cukup tinggi,� ungkap Imron. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah justru mengaku sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin.

Baik melalui papan informasi terbuka seperti baliho ataupun spanduk, ataupun melalui media massa. Moh. Hamzah mengaku tidak mengetahui secara mendetail jumlah anggaran untuk pelaksanaan pemilu pilpres, karena yang bertanggung jawab dalam penggunaan pelaksanaan pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Pamekasan, dalam hal ini Sekretaris KPU Herman dan Bendahara KPU. Usai mendapat penjelasan tersebut, aktivis PMII ini membubarkan diri. Tetapi, ia mengaku kecewa terhadap KPU Pamekasan yang tidak menjelasakan pengelolaan dan penggunaan anggaran pemilu selama ini. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

E

Bupati Akui Dua Janji Politiknya Belum Terlaksana Secara Maksimal Tambahan Anggaran Dijanjikan Terlaksana Tahun 2015 PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Ahmad Syafii mengakui ada dua janji politiknya belum sepenuhnya maksimal dijalankan. Dua program dimaksud, yaitu program di bidang pertanian dan pengadaan air bersih. Belum maksimalnya dua program tersebut, karena belum adanya perencanaan yang matang, dan terarah serta mampu memberikan pemberdayaan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dalam bidang pertanian, ia tidak akan mencukupkan anggaran Rp 20 miliar yang akan digulirkan terhadap petani. Melainkan akan menambah

anggaran pada tahun 2015, dengan melibatkan perguruan tinggi berkompeten di bidang pertanian, untuk membuat masterplan pertanian di Pamekasan. Sehingga dengan perencanaan tersebut anggaran tidak sia-sia dan mampu menyejahterakan petani di Kabupaten Pamekasan melalui sumber daya dan kemandirian para petani. Selanjutnya program air

bersih, ia mengaku di Pamekasan banyak daerah-daerah yang sering dilanda kekeringan saat musim kemarau. Termasuk ada sebagian warga Pamekasan yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatianya, agar pengadaan air bersih bisa menjangkau seluruh daerah rawan kekeringan dan krisis air bersih. Bupati mengakui anggaran dari pemerintah pusat terhadap PDAM sangat tinggi. Pihaknya perlu melakukan evaluasi hambatan tidak terjankaunya air bersih di sejumlah daerah rawan kekeringan di Pamekasan, dengan cara mendorong melalui

program dan anggaran dari APBD Pamekasan. Sebelumnya Gabungan Mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat (Koman) yang terdiri dari beberapa elemen mahasiswa menagih 7 program aksi bupati. Salah satunya, aktivis ini mempertanyakan honor guru tidak tetap (GTT) yang tak sesuai UMK, realisas penyediaan dana talangan sebesar Rp 10 miliar untuk memperluas akses air bersih melalui pengadaan air bersih dan pompa air, serta mengalokasikan dana sebesar Rp 250 juta pertahun, untuk seluruh desa di

Pamekasan, untuk mengentasan kemiskinan melalui program koperasi syariat, yang dinilai tak ada kejelasan. Ketua GMNI Pamekasan, Makruf Malaka mendesak Bupati untuk merealisasikan program yang dijanjikan tersebut. Sehingga masyarakat Pamekasan bisa sejahtera dan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Utamanya meningkatkan harga tembakau dan harga garam rakyat di Pamekasan. Penyediaan dana Rp 20 miliar secepatnya direalisasikan, untuk menstabilkan harga tembakau dan garam di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

USAHA TRADISIONAL

Harga Tikar Bungkus Tembakau Mulai Naik

PENGANGGURAN DI BALI RENDAH. Seorang pedagang menawarkan tikar dan topi kepada wisatawan di Pantai Kuta, Bali. Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional pada hingga Pebruari 2014, tingkat pengangguran di Bali sebesar 1,37 persen, paling rendah dibanding daerah lain, dimana industri pariwisata telah memberi peluang kerja terbesar di Pulau Dewata tersebut.

PAMEKASAN - Harga tikar pembungkus tembakau di Pamekasan, Jawa Timur, sudah dua pekan naik dari Rp10 ribu per lembar menjadi Rp 25 ribu karena permintaan meningkat seiring dengan musim panen komoditas bahan rokok tersebut. Sahama (50), perajin tikar bungkus tembakau di Dusun Daporah, Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Minggu, menuturkan, kenaikan harga tikar sudah berlangsung sejak setengah bulan lalu, setelah petani banyak yang telah memanen tembakau. “Banyak orang yang datang langsung dari daerah lain ke sini untuk membeli tikar bungkus tembakau. Makanya harga tikar naik naik lebih dari dua kali lipat,” kata Sahama. Desa Gagah, merupakan salah satu desa di Kecamatan Kadur, Pamekasan, banyak warganya memproduksi tikar bungkus tembakau, karena di desa ini terdapat banyak pohon siwalan. Tikar bungkus tembakau terbuat dari pohon siwalan dan petani tembakau di Pamekasan dan Madura pada umumnya menggunakan tikar pohon siwalan untuk membungkus tembakau sebelum dikirim ke pabrikan. Selain aromanya lebih harum,

bungkus tembakau dengan menggunakan tikar yang terbuat dari daun pohon siwalan juga lebih kuat dibanding tikar dari jenis lain. Menurut Sahama, tikar dari daun pohon siwalan untuk bungkus tembakau yang seharga Rp25 ribu itu dengan ukuran 2 x 4 meter atau ukuran standar bungkus tembakau Madura. “Kalau yang ukuran lebih dari itu, bisa Rp26 ribu atau Rp27 ribu per lembar,” tutur Sahama. Sejak harga tikar naik, para pengrajin tikar di Dusun Daporah, Desa Gagah, Kecamatan Larangan ini, banyak yang berupaya meningkatkan hasil produksinya. Para perajin tikar ini tidak hanya bekerja saat siang, namun juga pada malam hari. Sebagian warga bahkan terpaksa membuat tempat khusus untuk membuat. Mereka berkumpul di tempat khusus untuk membuat tikar bungkus tembakau secara bersama, hingga larut malam. Dalam sehari, warga bisa membuat satu lembar tikar bungkus tembakau, dan jika lembur hingga tengah malam, bisa hingga dua lembar tikar. “Lamayan untuk menambah penghasilan,” kata perajin tikar lainnya di desa ini, Saputri. =ANT/ABD AZIZ/RAH

F

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

BANTUAN PRESIDEN

Tangkis Laut Tak Terpelihara

Kekurangan PDAM yang perlu Dibenahi 1. Tidak memberikan dampak positif terhadap PAD 2. Pelayanan sangat mengecewakan 3. Pipa PDAM bocor terkesan dibiarkan sehingga membuang air bersih yang seharusnya dinikmati masyarakat 4. Pemasaran produk PDAM berupa minuman air mineral yang dibiayai APBD kalah saing

Dukungan Pencopotan Direktur PDAM Menguat Terlalu Banyak Kekurangan Perusahaan Daerah Air Minum itu yang Dikeluhkan Warga PAMEKASAN - Rencana pencopotan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan, Agus Bahtiar oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mendapat dukungan dari Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) Pamekasan. Dukungan ini muncul karena rencana pencopotan ini didasarkan pada penilaian kinerja yang dinilai belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penasehat Kopajaa, Abd Hamid mengatakan Direktur PDAM Pamekasan sudah layak dilengserkan dari jabatannya, karena belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Pamekasan, terutama dalam pelayanan dan pendapatan asli daerah (PAD) Pamekasan. Menurutnya, Agus Bahtiar dinilai selalu menganggap remeh keluhan masyarakat dan tidak sigap dalam menuntaskan beberapa persoalan yang ada di tubuh PDAM. Misalnya, keluhan tersumbatnya aliran PDAM ke masyarakat pelanggan, belum maksimalnya pengelolaan produk PDAM berupa air mineral dan galon adeni, juga masih belum terjangkaunya aliran air bersih ke pelosok desa. Tidak hanya itu, banyak pipa PDAM bocor yang terkesan

dibiarkan, sehingga menganggu arus lalu lintas di Pamekasan dan membuang air bersih, yang seyogyanya dapat dinikmati masyarakat. Hamid mencotohkan bocornya pipa PDAM di Jl Raya Panglegur beberapa waktu lalu, belum tuntasnya galian pipa PDAM di Kecamatan Tlanakan, hingga keluhan bocornya pipa PDAM di Kelurahan Kowel Pamekasan. ”Itu merupakan contoh kecil buruknya pelayanan PDAM,” ungkapnya. Selain itu, Kopajaa mempertanyakan pemasaran produk PDAM berupa Adeni dan galon Adeni, yang dinilai kalah saing dibandingkan dengan produk lain. Padahal produk tersebut mendapat sokongan anggaran dari APBD Pamekasan. Ia meminta Bupati setempat segera mengambil sikap berupa

pencopotan terhadap Direktur PDAM Pamekasan, sehingga perusahaan tersebut maju dan berkembang, dan menguntungkan terhadap Pemkab Pamekasan. Penggantinya harus betul-betul faham menejerial pengelolaan perusahaan milik daerah tersebut. Menanggapi hal itu, Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar mempersilakan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, untuk melakukan evaluasi terhadap lembaga yang dipimpinnya, karena evaluasi tersebut merupakan hak Bupati. Tetapi ia berharap keluhan 1 dan 2 masyarakat tidak dijadikan instrumen buruknya pelayanan PDAM Pamekasan. Bahkan ia menganggap rencana pencopotan tersebut terlalu dini apabila dilakukan, akibat keluhan beberapa pelanggan. Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengancam akan mencopot Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar. Jika tidak mampu meningkatkan pelayanan dan perbaikan terhadap sistem pelayanan kepada pelanggan PDAM. Ancaman pencopotan tersebut berdasar keluhan banyak kalangan saat Bupati terjun ke masyarakat secara diam-diam. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Tangkis laut bantuan Presiden RI senilai Rp 38 miliar di pesisir pantai Desa Tolonto Raja, Pamekasan, Jawa Timur, yang baru selesai dibangun, kini rusak diduga akibat kualitas pengerjaan proyek jelek dan tidak sesuai dengan spesifikasi besaran teknis (bestek). Pembangunan proyek tangkis laut di pesisir pantai utara Pamekasan ini rusak, setelah musim ombak dan angin kencang di wilayah itu. “Saat ini warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai masih khawatir karena meski tangkis laut telah dibangun, tapi bangunannya sudah rusak, sehingga ombak tetap masuk ke halaman rumah warga,” kata warga setempat Nurrahman, Minggu. Ia menuturkan bahwa kerusakan tangkis ombak itu terdapat di lima titik yang tergolong parah. Selain karena musim angin kencang dan ombak besar, bahan yang digunakan untuk penangkis ombak itu juga tidak sesuai dengan ketentuan, karena hanya terdiri dari karung berisi tanah liat. “Makanya ketika ada ombak besar, karung berisi tanah liat itu langsung terseret ombak,” tutur Nurrahman. Pembangunan tangkis laut sepanjang 300 meter yang bersumber dari dana direktif Presiden RI Susilo Bambang Yudhono ini mulai dibangun pada pertengahan 2013. Pada akhir tahun, pembangunan dihentikan karena saat ini bagan bangunan untuk tangkis laut yang hanya terdiri dari tumpukan tanah liat dibungkus karung banyak yang diseret ombak. Hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB) kala itu menyebutkan proyek itu tidak sesuai dengan ketentuan bestek. Bahkan pimpinan badan itu berjanji akan mendesak kontraktor pelaksana proyek membangun ulang tangkis laut benilai miliaran rupiah itu. Faktanya, setelah pemban-

gunan dilanjutkan, bahan yang digunakan untuk pembangunan tangkis laut itu tetap sama yakni menggunakan tanah liat yang dibungkus dengan karung. “Membangun tangkis laut menggunakan tanah liat seperti ini, jelas amburadul mas. Mestinya menggunakan batu,” kata Salim, warga di pesisir pantai itu. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemkab Pamekasan Sjaifudin mengatakan pihaknya tidak mengetahui proyek pembangunan tangkis laut di Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean, yang kini telah rusak itu, karena pelaksanaan proyek langsung dilakukan oleh BBWSB. Menurut dia, semua bentuk kegiatan merupakan tanggung jawab badan itu dan selama ini belum pernah berkoodinasi dengan Dinas PU Pengairan Pemkab Pamekasan. “Lokasi pembangunannya memang di Pamekasan tetapi pelaksana proyeknya bukan Pemkab Pamekasan,” katanya.

Hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB) kala itu menyebutkan proyek itu tidak sesuai dengan ketentuan bestek. Bahkan pimpinan badan itu berjanji akan mendesak kontraktor pelaksana proyek membangun ulang tangkis laut benilai miliaran rupiah itu. Ia berharap BBWSB bertanggung jawab untuk memperbaiki proyek yang rusak itu, karena apabila dibiarkan, maka yang akan menjadi korban adalah ribuan warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai utara Pamekasan tersebut. Sebab pembangunan tangkis laut di pesisir pantai laut Jawa di utara Pamekasan itu, dimaksudkan untuk menyelematkan ratusan rumah warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai Desa Tolonto Raja dari abrasi pantai akibat ombak besar dan angin kencang. =ANT/ABD AZIZ/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

DPRD

Pengajuan Ketua Fraksi Berakhir Hari ini PAMEKASAN - Ketua DPRD Sementara, Halili menyatakan hari ini adalah batas akhir dari para parpol di parlemen untuk mangajukan nama fraksi dan calon ketua-ketua dari sejumlah fraksi. Hal ini memang dijadwalkan cepat oleh Halili, dengan harapan agar DPRD Pamekasan yang baru ini bisa langsung bekerja melakukan tugas-tugas kedewanannya. Kuncinya, pertama adalah adanya fraksi-fraksi yang sah, yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan sidang paripurna. Sebelum ada fraksi, maka para anggota DPRD itu belum bisa bekerja. Karena fraksi-fraksi dapat diibaratkan sebagai saklar di dewan. Untuk menghidupkan lampu harus dipencet on pada saklarnya. Untuk DPRD bisa bekerja, harus dibentuk dan disahkan dulu semua fraksinya. Setelah para fraksi ini berikut strukturnya sudah terbentuk, baru selanjutnya dewan bisa membentuk alat kelengkapannya, antara lain, para pimpinan definitif DPRD, komisi-komisi (komisi A-D), badan legislatif, badan musyawarah, dan lain sebagainya, karena orangorang yang akan duduk di alat kelengkapan DPRD ini adalah mereka utusan dari para fraksi. Kalau fraksinya saja belum ada, bagaimana bisa mengutus kadernya di alat kelengkapan itu. Itulah kenapa pembentukan

fraksi ini dilakukan lebih awal daripada yang lainnya. “Besok kami tunggu surat usulan dari para partai yang ada di dewan ini. Berupa usulan nama fraksi, dan usulan nama para unsur pimpinan di dalam fraksi itu. Setelah itu akan kami paripurnakan, sekaligus pengesahannya,” kata adik kandung Bupati Pamekasan ini kemarin (25/8). Terkait teknis pembentukan fraksi ini, Wakil Ketua DPRD Sementara, Moh. Hosnan menyatakan untuk bisa jadi fraksi di dewan minimal harus beranggotakan empat orang anggota dewan. Karena itu untuk partai yang kadernya tidak sampai empat orang di dewan, bisa bergabung dengan partai lainnya, hingga mencapai batas minimal atau lebih dari empat orang. Untuk nama fraksinya, bagi gabungan partai ini, dipersilakan menentukan sendiri, sesuai dengan musyawarah partai gabungan itu. “Untuk partai yang tidak sampai empat orang di dewan, diantaranya, ada PKS tiga orang, Partai Gerindra tiga orang, dan PDIP dua orang. Itu silakan mencari gabungan dengan partai lainnnya, baik bergabung diantara partai-partai itu, atau bergabung dengan partai lain yang sudah bisa membentuk fraksi sendiri. Dan daftar inilah yang kami tunggu deadline-nya besok (hari ini),” tukas politis PAN ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

G

Pencairan Bosda Madin Tersendat Dewan Berencana Panggil Kemenag-Disdik PAMEKASAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang baru dilantik, rupanya sudah dihadapkan dengan beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat Pamekasan. Di antaranya, aspirasi dari Forum Kelompok Guru Madrasah Diniyah, yang mengeluhkan belum cairnya bantuan operasional khusus madrasah diniyah Takmiliyah. Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Pamekasan, Apik mengakui sudah mendapat keluhan tersebut, dan akan menindaklanjuti ke dua lembaga yang menangani pendidikan, yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dengan Kementerian Agama (Kemenag) setempat. Dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan lembaga tersebut, dan alasannya karena belum ada petunjuk teknis (juknis) pencairan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tetapi, apabila akhir Agustus ini tak kunjung cair, maka dirinya akan memanggil intansi tersebut. Apik menyesalkan sikap dua lembaga tersebut, karena tidak memberikan keterangan secara terbuka melalui masing-masing

pengawas yang berada di kecamatan. Sehingga, guru madin tidak menunggu. ”Sebaiknya memberikan kepastian pencairan bosda, kasihan guru Madin,” ungkapnya. Sejumlah guru Madrasah Diniyah di Kecamatan Pademawu mengeluhkan belum cairnya Bantuan Operasional Daerah (Bosda) tahun 2014 berupa program bantuan untuk madrasah dan guru swasta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya diakui Abdul Ghaffar. Biasanya bantuan tersebut dicairkan pada pertengahan tahun yakni antara bulan Juni dan Juli. Tetapi, hingga bulan Agustus ini Bosda tak kunjung cair. Ia mengaku belum mengetahui alasan belum cairnya Bosda tersebut. Menurutnya, hampir seluruh Madrasah di Kecamatan Pademawu mengharapkan agar

program tersebut bisa secepatnya dicairkan. Mengingat kebutuhan untuk operasionalisasi Madrasah sangat tinggi. Apalagi kata Abdul Ghaffar, bantuan tersebut tidak berlaku satu tahun penuh dan hanya sampai bulan Agustus. Alasannya, tidak ada dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ia berharap Bupati Pamekasan Achmad Syafii bisa merespon permintaan guru madrasah tersebut, dengan memberikan dana pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan. Ketua Forum Komunikasi Guru Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Pademawu Muzammil Imron juga mengaku belum tahu jadwal pencairan Bosda tersebut. Ia hanya menyatakan sebelumnya seluruh Madrasah diniyah di kecamatan itu sudah membuat rekening di salah satu bank yang ditunjuk pemerintah. Sekalipun banyak penulisan administrasi dan pengisian data yang salah. Sehingga, Madrasah harus kembali merivisi pengisian pembukaan buku tabungan tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DAPIL IV (PEGANTENAN, PAKONG, KADUR) PERIODE 2014-2019 Mengucapkan Terima Kasih kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Pamekasan Terutama Pendukung dan Tim Sukses atas Amanat juga Kepercayaannya.

Munaji

PEMBANGUNAN STADION PAMEKASAN. Seorang warga melintas di depan bangunan utama Stadion Pamekasan di Desa Ceguk, Tlanakan, Pamekasan, Jatim. Target pembangunan Stadion yang akan menjadi home base bagi Persepam Madura United (P-MU) itu terancam mundur menjadi tahun 2015 akibat terkendala teknis.

Anggota Dprd Kabupaten Pamekasan Dapil IV

Semoga Bisa Menjalankan Amanat yang Diberikan oleh Rakyat

KORAN MADURA Sumenep KORAN H

Sampang

SELASA 26 AGUSTUS 2014 No. 0427 | TAHUN III

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

MADURA

H

5 Pelajar Bolos di Goa Lebar DIDATA. Pelajar yang terciduk oleh Satpol PP ketika dimintai keterangan, Senin (25/8).

SAMPANG - Sebanyak lima pelajar sekolah menengah atas (SMA) tertangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang di lokasi wisata Goa Lebar Jl Pahlawan, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Kota Sampang, saat jam pelajaran berlangsung, Senin (25/8).

Berdasarkan pantauan Koran Madura, kelima pelajar tersebut berinisial MH, IN dan S, berasal dari SMA Negeri 3 Sampang. Sedangkan SB dan RD berasal dari sekolah swasta. SB berasal dari SMA Tambengan sedangkan RD berasal dari MTs Azzahroh Camplong. Mereka berlima langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk diberi pembinaan. Kepala Satpol PP Sampang Hamdani melalui Kasi Penyidikan dan Penindakan (Dikdak) Moh Jalil menjelaskan, saat petugas

datang ke lokasi para pelajar tidak sempat melarikan diri, namun di antara mereka ada yang mencoba melawan. Kepada petugas, tiga siswa mengaku sengaja bolos karena belum menyelesaikan tugas sekolah. Sementara dua pelajar mengaku sengaja bolos karena terlambat masuk kelas. ”Si cewek mengaku terlambat masuk, sehingga menelepon si cowok yang kebetulan juga terlambat masuk kelas. Akhirnya keduanya bolos dan menyepi di

lokasi Gua Lebar,” jelasnya, Senin (25/8) Saat diciduk, dua pasangan pelajar itu sedang duduk berduaan. Si cewek duduk di posisi

SEREMONIAL

depan sambil melihat ponsel yang dipegangnya, sementara si cowok duduk di belakang sambil memperhatikan ponsel yang dipegang oleh si cewek. Keduanya diduga

sedang menonton film porno. Dari ponsel yang dipegang si cewek, penegak perda menemukan sejumlah film porno. Dua unit sepeda motor beserta ponsel disita oleh petugas. Barang-barang tersebut akan diberikan jika orangtua mereka yang mengambil sendiri. Pihaknya mengaku langsung memanggil pihak sekolah beserta wali siswa. Hal itu penting dilakukan untuk mengantispasi kenakalan remaja. Apalagi dari sepasang pelajar yang diciduk terindikasi sedang menonton film porno. ”Kita tidak punya kewenangan untuk menindak, makanya sekolah dan orang tua yang dipanggil,” tuturnya. =MOHAMMAD MUHLIS

SEREMONIAL

Pelantikan Anggota DPRD Berlangsung Khidmat

Bakesbangpol Gelar Sosialisasi Pencegahan Narkoba

SAMPANGPelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sampang Periode 2014-2019 berlangsung khidmat di ruang rapat paripurna gedung DPRD Sampang, Senin (25/8). Dalam rapat paripurna istimewa itu, sebanyak 45 anggota DPRD diambil sumpah jabatannya untuk masa bakti lima tahun ke depan. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang Saifudin Zuhri. Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang Sudarmanto membacakan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian 45 Anggota DPRD Periode 2009-2014 dan Pengangkatan 45 Anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2014-2019. Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Sampang A Fannan Hasib, Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono, Sekda Sampang Puthut Budi Santoso, Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Kajari Sampang Abdullah, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, jajaran komisioner KPU Sampang, jajaran PPK se-Kabupaten Sampang, jajaran Panwaslu se-Kabupaten Sampang, para ketua partai politik peserta pemilu, jajaran SKPD, dan beberapa un-

SAMPANG- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi pencegahan narkoba dengan menggandeng mahasiswa di SMA 1 Kedungdung, Senin (25/8). Sosialisasi itu dilakukan dalam acara Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba. Acara tersebut menghadirkan sejumlah mahasiswa dalam dan luar negeri. Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono yang membuka acara tersebut, mengajak para siswa di SMA 1 Ke-

45 Anggota DPRD Kabupaten Sampang saat diambil sumpah jabatannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang Saifudin Zuhri dalam proses pelantikan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Sampang, Senin (25/8). dangan lainnya. Sesaat setelah prosesi pelantikan selesai, Imam Ubaidillah yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD Sampang sementara langsung mengambil alih pimpinan rapat paripurna istimewa. Politisi PKB itu menyampaikan terima kasih kepada semua panitia pelaksana serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Sampang Periode 2009-2014. Sementara Bupati Sampang A Fannan Hasib yang memberi sambutan sebelum acara ditutup, menyampaikan

terima kasih juga kepada anggota DPRD Sampang Periode 2009-2014 yang dinilainya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Orang nomor satu di Kota Bahari itu juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sampang yang telah ikut menyukseskan pemilu besrta semua stakeholder yang terlibat. ”Alhamdulilah atas sukses pemilu di Kabupaten Sampang. Selanjutnya mari kita bermitra dan bekerja sama seiring sejalan antara legislative dengan eksekutif untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” harapnya dari atas podium. =ADV/MIFTAHUL ULUM

dungdung agar tidak terjebak dalam lingkaran setan bahaya narkoba. ”Narkoba itu bisa membunuh kreatifitas, bisa membunuh potensi diri. Jadi, kalian jangan sampai terlintas untuk bermain-main dengan narkoba. Itu berhaya dan membahayakan,” katanya di hadapan para siswa SMA 1 Kedungdung. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Bakebangpol Kabupaten Sampang Rudy Setiadhy. Dia meminta agar siswa SMA 1 Kedungdung bisa menjaga dirinya sendiri terhindar dari urusan narkoba dan bisa menginformasikan

Wabup Sampang Fadilah Budiono (berdiri) dan Kepala Bakesbangpol Sampang H Rudy Setiadhy (duduk dua dari kiri) saat melakukan sosialisasi penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMA 1 Kedungdung, Kabupaten Sampang, Senin (25/8).

kepada teman-teman sebayanya tentang bahaya narkoba. Sehingga para siswa SMA 1 Kedungdung bisa menjadi duta pencegah narkoba di kalangan pelajar. ”Saya berharap para siswa yang mengikuti penyuluhan bisa menularkan semangat positif untuk menghindari narkoba,” ujarnya kepada Koran Madura. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba menjadi salah penyebab paling besar terhadap kehancuran generasi muda. Sehingga, pihaknya melakukan upaya pencegahan dini dengan mencoba memberi pemahaman kepada para siswa. ”Siswa itu kan generasi muda yang masih dalam fase selalu ingin tahu tentang segala hal. Makanya kami beruapaya memberikan arahan yang benar tentang narkotika agar tidak siswa yang terlintas untuk sekedar ingin tahu tentang narkoba. Kalau itu yang terjadi bisa berakibat fatal,” tuturnya. Rudi berharap semua siswa SMA 1 Kedungdung yang ikut penyuluhan bisa menjadi generasi cemerlang yang bebas narkotika. Sehingga bisa berkarya positif untuk bangsa. ”Dengan penyuluhan ini diharapkan bisa memutus penyalahgunaan narkotika sejak dini,” harapnya. =ADV/

MIFTAHUL ULUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

Keluarga Besar Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Kabupaten Sampang

Mengucapkan Selamat dan Sukses PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMPANG PERIODE 2014-2019 ”Semoga amanat, mengedepankan kepentingan rakyat, dan bisa bermitra positif dengan Pemerintah Kabupaten Sampang”

Ir. Wahyu Prihartono, MM Kepala

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Mengucapkan Selamat dan Sukses

Display Rp 1,5 Juta, FC PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG Mengucapkan Selamat & Sukses

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ANGGOTAPelantikan DPRD KABUPATEN SAMPANG 2014-2019 dan Pengambilan SumpahPERIODE Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2014-2019

”Semoga amanat, mengedepankan rakyat, ”Semoga Amanah, Mengedepankan kepentingan Kepentingan Rakyat, dan Bermitra Positifdengan dengan Pemkab Sampang” dan bisaBisa bermitra positif Pemerintah Kabupaten Sampang”

f-bupati f-sekda

I

Ingin Perjuangkan Masyarakat Sampang yang Lebih Baik SAMPANG- R Aulia Rahman adalah satu dari sekian Caleg Partai Demokrat yang terpilih kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang untuk masa bakti lima tahun mendatang, yakni 2014-2019. Ia terpilih kembali sebagai perwakilan Dapil I, meliputi Kecamatan Torjun, Kecamatan Kota Sampang dan Kecamatan Pangarengan. Politisi Partai Demokrat itu rupanya mempunyai citacita politik yang sangat mulia. Kepada Koran Madura, Aulia mengaku ingin sekali melihat masyarakat Sampang lebih baik dalam segala bidang, mulai dari ekonomi, sosial dan budaya. Lantaran citacita itu, ia mengaku terpanggil untuk terlibat langsung dalam dunia politik dengan harapan bisa mengawal kebijakan yang sesuai dengan cita-cita mulyanya itu. ”Dengan terlibat langsung dalam dunia politik, saya juga ingin menemba diri agar lebih dewasa dalam menyikapi persoalan-persoalan politik. Saya akui dalam dunia politik meniti karir dari nol. Itu yang mambuat saya bangga menjadi politisi. Belajar dari bawah dan bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat luas,” katanya saat ditemui usai pelantikan

Profil Anggota Dewan Nama Lengkap: R Aulia Rahman, SH Tetala: Sampang, 27 Juli 1984 Alamat: Jl KH Abu Bakar 01 Desa/ Kecamatan Torjun, Sampang Riwayat Pendidikan: • SD Torjun • SMP Torjun • SMA Torjun • S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya Karir Politik: • Ketua PAC Torjun Partai Demokrat (2007) • Anggota DPRD Sampang Periode 2009-2014 • Anggota DPRD Sampang Periode 2014-2019

dirinya sebagai anggota DPRD Sampang Periode 2014-2019, Senin (25/8). Sebagai anggota dewan petahana, dia mengaku enjoy dengan kondisi perpolitikan Sampang yang pasang surut. Bahkan, dia mengaku tertantang untuk mengimbangi kondisi perpolitikan yang cenderung tidak menentu. ”Saya harus bisa mengimbangi situasi perpolitikan yang selalu pasang surut di Sampang,” ujarnya. Selebihnya, Aulia men-

gucapkan terima kasih kepada semua konstituen dan masyarakat Dapil I yang telah mempercayainya kembali untuk berkiprah sebagai wakilnya. Dia berharap konstituennya bisa memberi masukan dan control yang konstruktif terhadap dirinya dalam menjalankan tugas kedewanan. ”Saya juga berterima kasih kepada semua tim yang telah berjuang mengantarkan saya ke gedung DPRD Sampang ini,” tutupnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

f-wabup

Keluarga Besar Dinas PU Pengairan Kabupaten Sampang

Mengucapkan Selamat dan Sukses PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMPANG PERIODE 2014-2019

H. FADILAH BUDIONO Wakil Bupati Sampang

Drs. K. A. FANNAN HASIB Bupati Sampang PUTHUT BUDI SANTOSO, SH., M.Si Sekretaris Daerah Kab. Sampang

Yuliadi Setiyawan,S.Sos.,MM Staf Ahli Bid. Pemerintahan

Sri Andoyo Sudono SH,MM Staf Ahli Bid Hukum Dan Politik drh. Eny Muharjuni, MM

Staf Ahli Bid. Kemasyarakatan dan SDM

Drs. H. Heri Purnomo, M.Pd Staf Ahli Bidang Pembangunan

Drs. Aji Waluyo,M,Si Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Drs. Raden Soeharjanto, M.Si Assisten Pemerintahan

Syamsul Hidayat, SH, M. Hum Assisten Ekonomi & Pembangunan

A. Rochim Mawardi, SH, MM Assisten Administrasi

ANANG DJOENEDI, S.Sos,Msi Kabag Tata Pemerintahan

Didik Adi Pribadi, AP.MM Kabag Pemdes dan Kelurahan

Juwaini, SH Kabag Hukum

Drs H. Moch. Ahmadi, M,Si Kabag Perekonomian

H. Abd. Hannan SH, M, Si Kabag Pembagunan

Drs. R. Chalilurachman, M.Si Kabag Tata Pemerintahan

Drs imam Sanusi M. Pd Kabag Organisasi

Fajar Sidiq, S, S.TP., M.Si. Kabag Humas & Protokol

Ir. Toni Murdiwanto, M.Si Kepala

”Semoga amanat, mengedepankan kepentingan rakyat, dan bisa bermitra positif dengan Pemerintah Kabupaten Sampang”

Keluarga Besar Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang

Mengucapkan Selamat dan Sukses PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMPANG PERIODE 2014-2019

Ir. MoCh Tolkhah, M, Si Sekretaris Korpri

Ir. RPH Moh Zis, MT Kepala

”Semoga amanat, mengedepankan kepentingan rakyat, dan bisa bermitra positif dengan Pemerintah Kabupaten Sampang”

J

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

Dua Tahun Tak Dialiri Air

KOMPLEK PERMATA SELONG

Pencurian Resahkan Warga

PDAM: Developer yang Patut Dipertanyakan SAMPANG - Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sampang terus menuai keluhan dari beberapa pelanggannya. Pasalnya, suplai air bersih dari PDAM Sampang tidak tersalurkan ke beberapa wilayah kota, seperti di Perumahan Selong Permai. Informasinya, suplai air di daerah tersebut macet sejak dua tahun terakhir. Salah satu warga Perumahan Selong Permai, Wahyu mengungkapkan kekecewaannya, sebab selama dua tahun terakhir suplai air PDAM macet meski sudah tersedia pipanya. Selain itu, pipa saluran PDAM hampir semuanya tidak disediakan pengukur debit air (water meter). “Warga perumahan di sini menggunakan air sumur dan sebagian harus mengeluarkan uang hingga Rp 70 ribu/tangki untuk mendapatkan air. Saya berharap PDAM bersedia untuk meningkatkan pelayanan agar tidak mengecewakan pelanggan,” tuturnya kepada Koran Madura, Senin (25/8). Kabag Hubungan Langganan PDAM Sampang Yazid Solihin menuturkan, permasalahan yang

PIPA PDAM. Salah satu pipa yang tengah mengalami kemacetan suplai air dari PDAM, Senin (25/8). terjadi di Perumahan Selong Permai merupakan permasalahan yang dilakukan oleh pihak developer perumahan. Menurutnya, pihak developer perumahan menyambung pipa air tanpa reg-

istrasi ke pihak PDAM. “Developerlah yang patut dipertanyakan, sebab Perumahan Selong Permai itu melalui developer. Dan semua kebutuhan seperti penyambungan pipa air itu

juga di-handle oleh developer tanpa memberitahukan kepada pihak kami. Pihak developer juga kolektif dalam pemberitahuan penyambungan pipa di sana,” ujarnya. Selain itu, tidak adanya suplai air ke Perumahan Selong Permai karena pengadaan pipa saluran air masih belum terdaftar secara resmi di PDAM. Sehingga, menurutnya, perumahan yang mengaku tidak tersuplai oleh saluran pipa PDAM tersebut tidak terdata. “Pihak kami (PDAM) tidak bisa berbuat banyak, sebab perumahan yang dikeluhkan tidak ada dalam data kami. Tidak seperti di blok A, B, C, dan D yang saluran pipanya sudah masuk dalam daftar kami,” terangnya. Terkait adanya oknum yang melakukan penarikan beban biaya penggunaan meski saluran pipa airnya macet, pihaknya menjelaskan bahwa petugas yang resmi dari PDAM hanya melakukan penarikan beban biaya pada pelanggan resmi saja. Yazid menuding manakala dalam penarikan beban biaya yang tidak disertakan bukti pembayaran resmi dari PDAM maka hal tersebut ada permainan oleh oknum. “Penarikan beban biaya bisa saja dilakukan oleh oknum PDAM atau oknum developer, sebab developer juga mempunyai tenaga ahli lapangan yang bisa melakukan pemasangan pipa,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

SAMPANG - Aksi pencurian yang terjadi di salah satu rumah di Perumahan Permata Selong, Kota Sampang, Senin (25/8) dini hari membuat sebagian warga resah, karena dikhawatirkan terulang kembali. Informasi yang dirangkum Koran Madura, mobil Carry Careta tahun 2002 dengan nopol W 860 NZ dicuri saat penghuni rumah tertidur pulas. Pencuri berhasil mengeluarkan mobil setelah membobol kunci pagar depan. Aksi pencurian itu diketahui setelah sang pemilik bangun dan melihat mobil di garasi sudah tiada. “Perkiraan kejadian itu sekitar pukul 3 dini hari. Tadi saya keluar dan melihat mobil sudah tidak ada di garasi, padahal pintu sudah saya kunci semua. Saya berharap agar mobil saya bisa ditemukan,” tuturnya, Senin (25/8). Hingga berita ini ditulis pukul 19.03 WIB, Koran Madura belum bisa mendapatkan keterangan dari pihak Polres Sampang. Untuk diingat angka kriminalitas di Kota Bahari dalam beberapa tahun terakhir selalu didoninasi curanmor. Curanmor menjadi kejahatan yang sulit untuk dihentikan meski Polres telah menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama memberantasnya. Jaringan kejahatan curanmor diduga tersambung di seluruh kabupaten di Madura. =MOHAMMAD MUHLIS

Dua Kader PDIP Siap Warnai Perpolitikan Sampang Anwar Junjung Kepentingan Rakyat, Iwan Jalin Komunikasi Efektif dengan Rakyat

S

AMPANG- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk lima tahun mendatang mempunyai dua wakil legislator di Kabupaten Sampang. Ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi kedua legislator partai moncong putih yang telah berhasil merebut kepercayaan masyarakat Sampang. Sebab, lima tahun sebelumnya para legislator PDIP Kabupaten sampan tidak ada yang lolos. Dua kader potensial PDIP yang melenggang ke kursi parlemen Sampang itu adalah H Moh Anwar Sanusi dan Iwan Efendi. Anwar, demikian sapaan akrab H Moh Anwar Sanusi mewakili masyarakat Sampang Dapil II, meliputi Kecamatan Sreseh, Kedungdung, Jrengik dan Tambelengan sementara Iwan Efendi yang biasa disapa Iwan dipercaya masyarakat Dapil I, meliputi Kecamatan Kota Sampang, Torjun dan Pangarengan. Dalam pandangan politik, keduanya mempunyai pandangan yang samasama mengakar pada pemberdayaan masyarakat kecil. Kepada Koran Ma-

dura, Anwar mengaku ingin menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Menurutnya, kepentingan golongan dan kelompok tidak boleh melampaui kepentingan masyarakat umum. ”Yang jelas kami berada di DPRD Sampang karena mendapat amanah dan kepercayaan dari masyarakat. Karen itu, saya akan mempejuangkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,” kata legislator yang telah menjabat tiga periode berturut-turut itu. Politisi yang digadang-gadang menjadi ketua Fraksi Gotong Royong itu mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat pendukungnya serta tim yang turut serta mengantarkan dirinya ke gedung parlemen Sampang. ”Saya berterima kasih banyak kepeda semua konstituen. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaannya. Semoga saya amanah hingga purnajabatan,” ujar Anwar. Sementara Iwan sebagai pendatang baru mengaku ingin menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat bawah.

H Moh Anwar, S.AP

Iwan Effendi

Tetala : Sampang, 24 Desembur 1964 Alamat : Perum Permata Selong Blok F No 35 Pendidikan : S1 Fakultas Ilmu Administrasi Karir Politik : • Anggota DPRD Sampang Periode 2004-2009 • (Partai Golkar) • Anggota DPRD Sampang Periode 2009-2014 • (Partai Pakar Pangan) • Anggota DPRD Sampang Periode 2014-2019 (PDIP)

Tetala : Sampang, 02 Maret 1980 Alamat : Desa Baruh, Sampang Pendidikan : SMK 2 Pamekasan | PP As-Salafiyah Sumur Putih, Pamekasan Karir Politik : Begabung dengan PDIP pada tahun 2014 dan langsung terpilih menjadi anggota DPRD Sampang Periode 2014-2019

Sebab, menurutnya anggota dewan haruslah dekat dengan masyarakatnya sehingga bisa memahami kondisi riil di lapangan. ”Sebagai anggota dewan, saya ingin mengerti betul perasaan masyarakat di bawah supaya saya bisa membawa aspirasi untuk digodok di gedung parlemen. Dengan mengetahui persoalan di akar rumput maka apa yang kita perjuangkan lewat kewenagan kedewanan nantinya bisa berdampak nyata bagi masyarakat bawah,” tuturnya. Politisi yang dikenal sederhana dan bersahaja itu rupanya punya nyali politik yang patut diperhitungkan. Sebagai pendatang baru dan dengan jumlah perwakilan yang bisa dibilang kecil, Iwan bertekad bisa memberi warna tersendiri terhadap kancah perpolitikan Sampang. ia mengaku ingin membumikan ajaran politik Bung Karno di Sampang. ”Meskipun kami tidak punya kekuatan besar di Sampang, kami ingin memberi pressing politik kepada kekuatan besar dalam konteks meperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya. =ADV/MIFTAHUL ULUM

KORAN MADURA

H Sampang

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

K

MOBIL DINAS

Lima Mobdin DPRD Belum Dikembalikan

Pelabuhan Taddan Kembali Dibuka SAMPANG - Pelabuhan Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang kembali beroperasi, Senin (25/8). Pada 15 Agustus lalu, ribuan warga Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berunjuk rasa di Pelabuhan Taddan hingga melakukan penyegelan. Kembali dibukanya pintu utama pelabuhan yang sedang dalam proses pengerjaan proyek tersebut, lantaran beberapa tuntutan warga sudah terpenuhi oleh pihak PT Lingkar Jati Utama selaku pelaksana pembangunan. Kepala Desa Taddan Kecama-

tan Camplong Kabupaten Sampang Siti Rohmah mangatakan, pelaksana pembangunan pelabuhan tersebut sudah memenuhi tuntutan warga sekitar. "Sudah dibuka pasca penyegelan, karena sudah ada kesepakatan bersama," ucapnya, kemarin. Saniman, mantan Kades

Taddan yang juga suami dari Rohmah menambahkan, sesuai permintaan masyarakat setempat, warga ingin dilibatkan dalam pengerjaan proyek pembangunan pelabuhan. "Tuntutan warga sudah terpenuhi, sehingga masyarakat dilibatkan dan dipekerjakan," terangnya. Dirinya menjelaskan, alasan ribuan warga melakukan aksi unjuk rasa hingga penyegelan terhadap pelabuhan tersebut dikarenakan warga merasa resah. Sebab, warga di sekitar lokasi pelabuhan mengaku sering mendapatkan ancaman.

USAI DISEGEL. Seorang warga berdiri di pintu masuk Pelabuhan Taddan tampak terbuka, Senin (25/8) usai disegel oleh warga saat melakukan aksi unjuk rasa 15 Agustus lalu.

Bahkan, warga dihalanghalangi ketika memasuki areal pelabuhan. "Dasar ini yang kemarin warga mendemo Pelabuhan Taddan, tetapi sekarang semuanya sudah ada solusinya," katanya. Sementara itu, saat dikonfirmasi, PT Lingkar Jati Utama belum bisa memberikan keterangan. Pasalnya, dilokasi pembangunan proyek pelabuhan hanya ada para pekerja. "Tidak tahu saya masalah ini, Mas, kalau kepalanya juga tidak tahu," tutur salah satu pekerja yang namanya enggan dikorankan. =RYAN HARIYANTO/MK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dewan Baru Tumpuan Aduan Rakyat SAMPANG - Anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2014-2019 yang dilantik, Senin (25/8), akan menjadi tumpuan aduan masyarakat Sampang. Sebab, beberapa aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD periode 20092014 hingga purna tugas belum tuntas. Salah satunya, gagalnya anggota DPRD Sampang periode 2009-2014 dalam mengawal dan mengurusi permasalahan raibnya aset PT SMP sebesar USD 110.000, belum selesainya dua rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang keterbukaan informasi publik dan mutu pendidikan, serta lolosnya anggaran proyek pembangunan embung di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang

soal pembebasan lahan. Ketua Madura Developmant Watch (MDW) Tamsul mengatakan, jika anggota dewan yang baru tidak mampu mengimbangi permasalahan akibat kritisnya masyarakat tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi tumpuan bagi pengaduan-pengaduan rakyat soal permasalahan di luar. "Sekarang ini situasi

kondisi masyarakat di Sampang sudah mulai kritis, apa lagi kalau tidak bisa mengimbangi permasalahan saya yakin anggota dewan yang baru jadi tumpukan permasalahan," ucapnya. Tamsul menyakini, alasan itu bukan tanpa sebab, dikarenakan dari 45 anggota dewan yang baru, ada 16 anggota dewan ditenggarai mempunyai ijazah kejar paket. Sehingga, dengan demikian hal ini dipastikan tidak bisa diajak untuk membangun Sampang ke depan lebih baik. "Saya tetap sampai saat ini masih pesimis kepada anggota dewan yang baru untuk

bisa mengimbangi persoalan masyarakat, kalau DPRD tidak mampu menjalankan tugas legilasinya percuma jadi legislatif, apalagi sampang rentan konflik politik, dan pasti berpengaruh kepada pihak eksekutif nantinya," jelasnya. Aktivis tertua di Sampang ini berharap, dalam pemilihan Ketua DPRD tersebut benarbenar memposisikan sesuai dengan kemampuan atas kepercayaan rakyat. "Pemilihan ketua dewan ini supaya mampu menganyomi semua pihak, kalau tidak seperti ini kondisi sampang akan melemah," katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang - Sebanyak lima dari 17 mobil dinas yang selama ini digunakan sebagai kendaraan operasional wakil rakyat di DPRD Sampang hingga kini belum dikembalikan ke bagian kesekretariatan DPRD setempat. "Hanya 12 mobil yang dikembalikan ke bagian kesekretariatan, sedangkan lima lainnya belum. Padahal pelantikan anggota DPRD terpilih sudah akan digelar Senin (25/8)," kata Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto, Minggu (24/8) malam. Ia menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat sejak awal bulan kepada pimpinan komisi dan fraksi di DPRD Sampang yang mendapatkan jatah mobil dinas itu agar segera dikembalikan sebelum pelantikan.

Jadi tanggal 25 Agustus ini terakhir pengembalian, dan apabila tetap tidak dikembalikan, kami terpaksa mengambil paksa,"

Sudarmanto

Sekretaris DPRD Sampang Namun belum semua pengguna mobil dinas mengembalikan. Semestinya, kata dia, mobil itu telah dikembalikan sebelum pelaksanaan pelantikan anggota DPRD yang baru. "Jadi tanggal 25 Agustus ini terakhir pengembalian, dan apabila tetap tidak dikembalikan, kami terpaksa mengambil paksa," kata Sudarmanto. Ke-17 mobil dinas operasional DPRD Sampang yang digunakan anggota DPRD Sampang itu untuk jabatan Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Badan Legislatif, Ketua Badan Kehormatan serta Ketua Komisi maupun Fraksi. Namun Sudarman tidak bersedia menjelaskan kelima orang anggota DPRD Sampang pengguna mobil dinas yang hingga kini belum mengembalikan mobil operasionalnya itu karena tidak etis."Kalau hingga tanggal 25 Agustus ini belum juga dikembalikan, dengan sangat terpaksa tentunya akan kami umumkan kepada media," katanya menambahkan. Sementara itu khusus pengamanan pelantikan 45 anggota DPRD Sampang terpilih ini, Polres Sampang menerjunkan 250 personel polisi gabungan dari Polres Sampang dan pasukan Brimob Polda Jatim. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO L L

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 26 AGUSTUS 2014 No. 0427 | TAHUN III

PENDATAAN MADIN

Kankemenag Kurang Selektif SUMENEP – Warga Kecamatan Lenteng menilai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep kurang selektif dalam mendata madrasah diniyah (Madin). Akibatanya, banyak program yang salah sasaran. Di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, dikabarkan ada madrasah diniyah yang jumlah muridnya tidak sampai 20 orang, namun madrasah tersebut mendapatkan sejumlah bantuan layaknya madrasah yang mempunyai murid di atas rata-rata. Pada tahun 2013, madrasah tersebut mendapat bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB) dari pemerintah pusat senilai Rp 40 juta untuk pembangunan gedung madrasah sebanyak dua ruang. Pada tahun yang sama juga mendapat bantuan operasional pendidikan (BOP) dari pemerintah pusat senilai Rp 7 juta. Juga mendapat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari Pemerintah Daerah tingkat II Jawa Timur senilai Rp 6.630.000.

”Memang kami tidak tahu persis kriteria untuk mendapatkan sejumlah bantuan itu, hanya saja berdasarkan pantuan kami banyak madin yang tidak layak dibantu, namun masih mendapatkan bantuan. Padahal masih banyak madin yang lebih layak untuk dibantu,” kata Syaiful Bahri, salah satu warga Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng. Menurut Syaiful, madin yang berada di Desa Ellak Daya, dilihat dari jumlah siswanya sangat tidak layak menerima berbagai macam bantuan. Sebab, jumlah muridnya di bawah 20 orang.

”Yang kami tahu, dalam juknis penerimaan bantuan itu selalu mengacu terhadap jumlah murid. Kalau Bosda minimalnya jumlah murid baik ula maupun wustha sebanyak 30 siswa,” ungkap Pagiat Topan RI itu. Hanya saja, sambung Syaiful, kenyataan di lapangan banyak madin yang siswanya di bawah 30 masih mendapatkan bantuan. ”Ini kan aneh, yang berhak mendapatkan sejumlah bantuan itu malah tidak dapat, bahkan ada jumlah siswanya yang mencapai 80 siswa, malah tidak dapat bantuan sama sekali,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Kankemang sebagai penanggung jawab realisasi bantuan itu, agar melakukan evaluasi sebelum mengeluarkan sejumlah bantuan yang ada. ”Itu perlu dilakukan, sehingga adanya bantuan itu benar-benar tepat sasaran,” tukasnya. Kepala Kemenag Sumenep Moh. Shodik masih belum bisa memberikan tanggapan. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, pihaknya sedang mengikuti rapat di Surabaya. ”Maaf, Pak, kami sedang rapat di Surabaya,” akunya. =JUNAEDI/MK

IBADAH HAJI

Dua JCH Tak Bisa Tunaikan Haji

SIAP BERANGKAT. Salah satu jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten sumenep sedang melengkapi adminitrasi keberangkatanya, Senin (25/8) di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep.

SUMENEP – Dua dari tiga calon jemaah haji (JCH) lanjut usia pada tahun 2014 gagal menunaikan ibadah haji. Gagalnya dua JCH itu, karena tidak ada sanak keluarganya yang siap untuk mendampingi selama di tanah suci Mekkah. Informasinya, dua JCH itu adalah Sami’an Sastro Negoro (90) warga Desa Bangkal, Kecamatan Kota, dan Mu’alwi (89) warga Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Sementara Musahmar (91) warga Desa Prambanan, Kecamatan Gayam, siap menunaikan ibadah haji karena ada sanak keluarga yang siap mendampinginya. Kasi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep Abd Azis mengatakan, untuk JCH lanjut usia, ada persyaratan harus ada yang mendampingi. ”Ada ketentuan yang mengatur demikian,” katanya, Senin (25/8). Menurut mantan Kepala KUA Kecamatan Pragaan itu, orang yang bisa menjadi pendamping adalah keluarga sendiri yang juga sudah terdaftar akan berangkat tahun ini. ”Mengapa pendamping harus dari keluarga sendiri? Karena hanya keluarga yang diyakini bisa membimb-

ing JCH itu dengan sepenuh hati,” imbuhnya. Meski demikian, kata Azis, bukan serta merta Musahmar dapat diberangkatkan walau sudah ada pendamping dari keluarga, karena masih perlu proses. Pendamping dari keluarga itu harus meyakinkan. ”Jika keluarganya tidak bisa mendampingi, ya tidak jadi berangkat juga, seperti dua JCH itu,” terangnya. Dan hingga saat ini, JCH yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahap kedua sebanyak 526 orang dan sudah siap untuk diberangkatkan. Sedangkan kelompok terbang (kloter) belum turun dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenang Jawa Timur. ”Kalau tidak ada halangan, hari ini (kemarin red.) kloternya sudah turun pada kami,” ungkapnya. Kloter pemberangkatan JCH untuk wilayah Jawa Timur sebanyak 63 kloter. Kloter tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan kloter tahun sebelumnya. Hal itu akibat kebijakan pengurangan kuota jemaah haji sebanyak 20 persen dari Kemenag RI. Kloter 1 sampai 30 masuk gelombang pertama. Sedangkan kloter 31 sampai 63 merupakan gelombang kedua. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

M

PENDIDIKAN

Kurikulum Baru Menyulitkan Guru SUMENEP – Sejumlah guru mengeluhkan implementasi Kurikulum 2013. Guru kesulitan mengajar sekalipun telah dilatih, karena hingga saat ini buku pelajaran belum diterima pihak sekolah.

BELAJAR TARI. Sejumlah pecinta seni dari berbagai negara seperti Australia, Belanda, India, New Zealand, Jepang dan Malaysia yang tergabung dalam The Arts Island Festival 2014 belajar menari Songgo Langit dari siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kota Kediri, di kawasan wisata gua Selomangleng, Kediri, Jawa Timur, Senin (25/8). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian tour anggota The Arts Island Festival 2014 untuk lebih mengenal budaya dan kesenian Kota Kediri.

BLH Menyiapkan 500 Patok Beton DPRD Pesimis Dapat Tangkal Penambangan Liar SUMENEP - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumenep akan memasang 500 patok beton di sepanjang akses masuk menuju penambangan pasir liar di daerah pantura Sumenep, di antaranya di Kecamatan Batuputih, Dasuk, Ambunten, dan Pasongsongan. Kepala BLH Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Dampak, Ernawan Utomo, mengatakan, pihaknya telah menganggarkan pemasangan 500 patok beton melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014. “Saat ini sudah dalam proses pembuatan patok beton. Dalam waktu dekat sudah bisa dipasang, dan anggaran sudah disetujui oleh dewan. Tinggal proses pembuatannya. Namun sementara ini DPA-nya belum selesai. Anggarannya Rp 50 juta," jelasnya, Senin (25/8).

Lebih jauh tentang pemasangan patok beton, ia menjelaskan bahwa patoknya akan dibuat terlebih dahulu, nanti baru akan membagi lokasi penempatannya. "Untuk daerah yang sudah parah penambangannya, kita pasangi secara kokoh," imbuhnya. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumenep Bambang Prayogi pesimis patok beton yang akan dipasang di sepanjang pantura tidak akan berarti apa-apa, belum ada gerakan bersama antara Satpol PP, aparat kepolisian, ataupun TNI. “Masalahnya bukan dipatok be-

ton, tetapi kesadaran untuk menegakkan itu yang belum ada. Satpol PP merupakan penegak perda. Jadi itu harus bekerja. Selama ini belum ada koordinasi yang baik. Baik dari kepolisian, kecamatan, danramil, dan kepala desa. Jadi meski dipasangi patok beton tidak akan memberi hasil positif,” jelasnya. Ia berharap agar semuanya bekerja sama, baik masyarakat maupun penegak hukum. “Perda pelarangan penambangan secara liar sudah ada mulai dulu, tapi penambang pasir tetap ada. Sekarang terserah penegak hukum. Mau menegakkan perda atau tidak. Kita sudah membuat aturan, tapi tidak dilaksanakan, apa pun namanya liar tetap harus ditangkap," tegasnya. =SYAMSUNI/MK

”Selain itu, para guru hanya diberikan sosialisasi secara singkat, itu pun lima guru di lembaga ini yang diberi penjelasan tentang Kurikulum 2013. Dan itu tidak cukup, sebab waktunyanya hanya lima hari, sehingga para guru belum sepenuhnya memahami,” kata Moh. Erfan, salah satu guru SDN Pangarangan VII. Kesulitan lain, siswa sulit menyerap beberapa materi Kurikulum 2013. Sebab, penerapan kurikulum tersebut membuat mereka kebingungan. Akibatnya, guru kesulitan merangsang siswa agar tanggap terhadap materi yang disampaikan. “Apalagi mayoritas siswa tergolong ekonomi rendah dan tingkat pendidikan para orangtua mereka rendah, sehingga kurang memberikan support kecerdasan terhadap anaknya di luar sekolah,” jelasnya. Erfan sendiri mengaku bahwa dirinya kesulitan dalam menerapkan Kurikulum 2013, sebab ia sadar, dirinya masih belum paham menganai komputer, sementara Kurikulum 2013 banyak materi yang harus diolah dengan membuat kolom dan tabel. “Apalagi buku panduannya tidak ada selama materi yang disampaikan masih harus ngeprint dulu dan mengkopi,” tegasnya. Oleh karena itu, Erfan berharap agar pemerintah mempertimbangkan kesiapan lembaga pendidikan untuk menerapkan Kurikulum 2013. Sebab, menurutnya, perlu dilakukan persiapan secara matang dari semua aspek, termasuk perangkat-perangkat lainnya yang mendukung kelancaran terwujudnya kurikulum ini. Menyikapi hal

tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), A. Shadik mengatakan bahwa guru kelas I-V SD, VII-VIII SMP, serta X-XI SMA dan SMK sudah dilatih. “Jadi kalau guru mengikuti workshop dengan serius pasti dapat memahami. Saya kira jika mereka mengikuti dengan serius pasti tidak akan kesulitan," katanya. Shadik menyadari bahwa dalam penerapan kurikulum itu pada tahap awal wajar jika para guru kesilitan untuk mema-

A. Shadik

Kepala Dinas Pendidikan hami. “Tetapi ketika saya tanyakan kepada guru, katanya lebih mudah menerapkan Kurikulum 2013 daripada kurikulum sebelumnya, karena buku pedoman guru dan murid sudah ada, jadi jika ingin membuat RPP tinggal memindahkan saja,” jelasnya. Ditanya soal panduan buku, mantan Kabid Dikdas tersebut mengakui kalau pedoman buku itu memang masih belum ada. Namun, tidak adanya buku pedoman itu tidak hanya di Sumenep yang belum menerima, tetapi secara nasional lembaga masih belum menerima. “Sebagai bentuk antisipasi, kami sudah memberikan panduan kurikulum berbentuk CD yang berisi materi Kurikulum 2013,” tegas Shadik. =SYAMSUNI/MK

N

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 | TAHUN III

BUDIDAYA GARAM

KRIMINALITAS

Kualitas Garam di Bawah Standar

Identitas Mayat Mulai Terkuak

SUMENEP – Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Sumenep Moh. Jakfar menilai kualitas produksi garam milik petani di Kabupaten Sumenep masih di bawah standar. Akibatnya, harga garam yang dihasilkan oleh petani tidak sesuai dengan harga pokok produksi (HPP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Hasil produksi garam petani Sumenep masih belum maksimal, masih kalah sama garam yang dihasilkan petani garam luar Sumenep, sehingga harganya pun tidak mampu bersaing dengan harga di luar Sumenep,” kata Moh Jakfar, Senin (25/8). Sesuai Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/ DAGLU/PER/5/ 2011 tanggal 5 Mei 2011, harga penjualan garam di tingkat petani minimal Rp 750 per kilogram (dari sebelumnya Rp 325 per kilogram) untuk garam kualitas 1 (kw 1), dan minimal Rp 550 per kilogram (dari sebelumnya Rp 250 per kilogram) untuk garam kualitas 2 (kw 2). Namun, kenyataan di lapangan harga garam milik petani di bawah standar tersebut. Sehingga, banyak petani garam mengeluh lantaran hasil panennya dibeli murah oleh perusahaan. Dan tidak sedikit petani garam yang beralih profesi menjadi petambak ataupun menjadi kuli bangunan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut Jakfar, rendahnya kualitas dan harga garam yang

dihasilkan petani garam Sumenep disebabkan oleh pola tanam garam yang masih menggunakan pola tradisional. Sementara petani garam luar Sumenep sudah menggunakan pola tanam garam modern.

Hasil produksi garam petani Sumenep masih belum maksimal, masih kalah sama garam yang dihasilkan petani garam luar Sumenep, sehingga harganya pun tidak mampu bersaing dengan harga di luar Sumenep,”

Moh. Jakfar Kepala DKP

"Petani garam di sini kan masih pakai pola tanam tradisional, sehingga kualitas garam yang dihasilkan masih rendah, dan harga jualnya tidak mungkin menyaingi harga seperti hasil

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

petani garam luar Sumenep,” bebernya. Untuk mendongkrak kualitas garam, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) akan membantu petani dengan memberikan modal maupun peralatan. DKP akan menyalurkan bantuan alat pembuat garam seperti geomemran, agar kualitas garam yang dihasilkan petani bisa bersaing denan garam yang dihasilkan petani luar Sumenep. Sekitar 30 kelompok tani garam Sumenep, akan mendapatkan bantuan geomemran dari pemerintah pusat, yang akan disalurkan melalui DKP Sumenep. Tidak hanya itu, puluhan kelompok tani garam juga akan dibantu dengan permodalan, sehingga petani semakin bersemangat dalam memproduksi garam. Pada tahun ini, Sumenep ditarget 295 ribu ton garam, sementara luas areal garam di Sumenep, semakin tahun semakin menyempit. Hal itu dikarenakan banyak petani garam yang mengubah lahan produksi garam menjadi tambak ikan atau tambak udang. "Tahun ini kita ditarget 295 ribu ton, tapi kita tidak mungkin kita memenuhi target itu, karena pada tahun sebelumnya hasil produksi garam hanya 222 ribu ton, itupun dalam cuaca normal. Kalau cuaca kurang baik seperti ini, rasanya sulit memenuhi target itu, apalagi lahan garamnya sudah semakin menyempit,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP Identitas mayat berjenis kelamin lakilaki tanpa kepala dan alat kelamin yang ditemukan tewas mengenaskan di dasar jurang pegunungan Desa Torbang Kecamatan Batuan, Minggu (24/8) mulai terkuak. Warga yang tinggal tak jauh dari lokasi penemuan mayat tersebut mengaku bahwa salah satu anggota keluarganya sudah hilang sejak lima hari lalu. Namun, untuk memastikan kebenarannya dan mengetahui penyebab kematiannya, polisi masih akan melakukan outopsi terhadap korban. Satreskrim Polres Sumenep melakukan pencarian terhadap potongan kepala korban tanpa identitas, Senin (25/8) siang. Potongan kepala korban sudah ditemukan dan kini berada di kamar mayat RSUD Moh. Anwar dan disatukan dengan anggota tubuh yang lain. Sekretaris Desa Torbang Ahmad Badri Munfaridi membenarkan identitas korban mulai terkuak ketika salah seorang warga bernama Rosita mengaku sebagai istri korban. “Sementara nama suaminya yang hilang itu adalah Ahmad Dafir, warga Dusun Tanunggul Desa Torbang yang hilang sejak lima hari lalu,” katanya. Selain itu, kata Badri, tanda-tanda bahwa itu adalah suami Rosita, karena ada ciri-

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

ciri pada tubuh korban. “Itu diakui sendiri oleh saudari kandungnya yang bernama Makiya. Sementara istrinya mengakui bahwa ciri-ciri pada kuku jari tangan sama persis dengan anak pertamanya yang bernama Rohana. Tetapi masih belum valid, sebab polisi masih terus melakukan penyelidikan,” jelasnya. Sementara Kepala Instalasi Kamar Mayat RSUD Moh. Anwar Sumenep Arifin menjelaskan, meski sudah ada warga yang mengaku sebagai keluarga korban, namun untuk membuktikan kebenaran tersebut dan untuk memastikan penyabab kematian, polisi rencananya masih akan melakukan outopsi terhadap korban. “Sehingga melalui outopsi, nanti semuanya menjadi jelas,” ujar Arifin. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Bambang Suprianto mengatakan akan melakukan penyelidikan setelah melakukan autopsi dan mengetahui penyebab kematian korban. “Baru setelah dilakukan outopsi dan mengetahui penyebab kematian serta identitas korban, kami baru akan melakuan penyelidikan dan mencari pelaku untuk mengetahui motif terjadinya tindak kriminal terhadap korban yang menyebabkan meninggal dunia,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

TUNTUT. Sejumlah masyarakat saat melakukan audiensi di gedung DPRD Bangkalan beberapa hari yang lalu.

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 26 AGUSTUS 2014

SELASA 26No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0427 |IIITAHUN III 0427

doni heriyanto/koran madura

Kades Definitif Harus Secepatnya Terealisasi Banyak PJS Masuk Masa Tenggang BANGKALAN - Setelah masa jabatan kepala desa (kades) sudah habis, kekosongan kepemimpinan perlu diisi. Struktur pemerintahan desa dapat diisi oleh pejabat sementara (PJS) dengan tenggang waktu yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, hal itu tak boleh terus dibiarkan, karena harus dilakukan pemilihan ulang guna mengawal proses demokrasi. Syarat yang diamanatkan, PJS harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diangkat melalui proses musyawarah dengan melibatkan warga atas petunjuk camat. Jabatan itu berlaku sementara sampai pemilihan penggantinya dilakukan. Akan tetapi, anehnya masih banyak PJS yang menjabat lebih dari enam bulan, sehingga diduga surat keputusannya tak lagi berlaku. "PJS bukan atas usulan BPD. Ini yang banyak salah tanggap, sehingga ada warga yang sama-

sama menginginkan jabatan pengganti kades itu. Aturannya, camat mengusulkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat," kata Kepala Bappemas Bangkalan, Roosli Soeliharjono. Penggantian PJS karena di desa belum memungkinkan dilakukan pemilihan umum kepala desa (pilkades), karena tahun 2014 merupakan tahun politik, sehingga adanya penundaan dalam pemilihan kades. Selain itu, belum dilakukan pilkades karena faktor sosiokultural di dalam

masyarakat. Sebab ada beberapa desa yang tidak ada calon yang berani maju dalam pemilihan. "Meskipun begitu sesuai aturan tetap diganti oleh PJS. Karena tidak ada yang mencalonkan diri, karena kepercayaan masyarakat masih penuh kepada mantan kepala desa," ungkapnya. Jika masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada kepala desa dipastikan di desa itu orang enggan mencalonkan diri dalam pilkades, sehingga dibentuk PJS yang masanya 3 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan hingga terlaksana pemilihan desa dan proses pembentukan panitianya. Sedikitnya ada 8 desa yang siap menggelar pilkades, karena SK kepanitiaannya sudah turun, yaitu Desa Durjan Kecamatan Kokop, Desa Poter , Desa Pamorah, Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah, Desa Kolla Kecamatan Modung, dan Desa BatoBelle Kecamatan Geger. Yang SKnya su-

dah turun sejak tahun 2012, tetapi belum juga dilakukan pilkades, yakni desa Janteh Kecamatan Kwanyar dan Larangan Glintong Kecamatan Klampis. "Untuk yang di Desa Janteh, calonnya memundurkan diri. Sehingga pelaksanaan pilkades urung juga digelar," terangnya. Meskipun begitu, pihaknya tetap akan memproses semua tahapan yang berpedoman terhadap Undang-undang nomor 6 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofii menilai peraturan yang telah diamanatkan oleh Kementerian dalam negeri melalui peraturan pemerintah, menghasilkan rumusan program pemberdayaan desa dengan pemberian bantuan desa maksimal sebesar Rp 1,4 per tahun kepada desa. Oleh karena itu perlunya status kepala desa yang definitif dalam menjalankan program

tersebut. "Kalau masih PJS tentunya tidak akan berjalan. Kades harus definitif, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap program itu," kata Mondir. Menurut Ketua Poros Pemuda Jawa Timur, Mahmudi Ibnu Khotib setidaknya lebih dari 50 persen kekosongan jabatan kepala desa diisi oleh PJS, sehingga hal itu berpengaruh terhadap struktur pemerintahan dan politik di desa. Apalagi, pemilihan ulang belum juga dilakukan. Sebanyak 140 desa belum dilakukan pilkades, sehingga seluruhnya masih dipimpin oleh PJS. "Pilkades harus secepatnya dilakukan agar demokrasi terkecil di tingkat desa bisa segera ditegakkan. Sebab sangat besar dampak politik yang terjadi jika itu terus dibiarkan," ucapnya. Dengan dijabatnya fungsi dan tugas kades oleh PJS menyebabkan struktur pemerintah desa menjadi tak berdaya. Apalagi dampaknya berpengaruh terhadap kondisi masyarakat langsung, karena tidak ada pemimpin yang definitif. Belum lagi, program pemberdayaan masyarakat desa ke depan yang langsung mengarah pada tatanan masyarakat desa, dengan diberikannya anggaran langsung pada desa. "Bagaimana anggaran Rp 1 miliar untuk desa bisa terealisasi, ketika tidak ada kades definitif. Kalau pun anggaran itu diberikan kepada yang telah definitif, nyatanya masih banyak desa dipimpin oleh PJS. Itu merugikan masyarakat desa yang bersangkutan," paparnya. Komisi A DPRD Bangkalan mendesak pihak Eksekutif agar segera menuntaskan persoalan pemilihan kepala desa (Pilkades) di wilayah kabupaten setempat pada tahun 2015 mendatang. Selama ini mengalami penundaan akibat Pileg dan Pilpres. Apalagi, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), semua tahapan Pilkades harus segera dirampungkan. "Sesuai dengan SE Kemendagri nomor 140/7635/PMD tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala sampai tahun 2015. Maka semua tahapan harus dilaksanakan. Hal itu, sebagai rekomendasi kepada pihak eksekutif," terang Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiuddin Asmoro. Sekalipun ada UU yang baru tentang Pilkades, pihak eksekutif tetap harus memproses semua tahapan. Sebab, yang menjadi pijakan adalah Perda/4/2010 tentang Pilkades. Dalam UU itu disebut periodeisasi sampai tiga periode. Berikutnya, Pejabat Sementara (PJS) harus dari Negawai Negeri Sipil (PNS). = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0427 | TAHUN III

SELASA 26 AGUSTUS 2014 | No. 0427 |SELASA TAHUN III 26 AGUSTUS 2014

MADURA

LINDA ARIYANTI SYAFITRI

Bisa karena Terbiasa Mega Fatmawati

Tak Selamanya Sendiri itu Menyedihkan anyak yang menganggap sendiri itu gak enak, sendiri itu status, sendiri itu menyedihkan. Kenyataannya, sendiri itu justru indah dan tak selamanya menyedihkan jika mau menikmati sisi positifnya. Bukannya banyak orang yang memilih menyendiri saat mempunyai masalah. Itu menunjukkan bahwa sendiri itu tak selamanya menyedihkan. Bagi Mega Fatmawati, sendiri menjadikan individu sebagai pribadi yang mandiri, tidak mudah bergantung pada orang lain. Sebut saja, ketika individu memiliki pasangan, maka ada kecenderungan untuk menjadi manja, misal minta diantar-jemput. Sendiri melatih individu menjadi pribadi yang kuat, lebih dewasa dalam berpikir. Sendiri bukan berarti tidak butuh orang lain, tetapi dengan sendiri, individu lebih terlatih dalam menghadapi setiap masalah yang muncul. “Secara tidak langsung, akhirnya menjadikan individu itu sebagai pribadi yang kuat. Bayangkan saja, jika ada pasangannya, pasti ada kecenderungan untuk minta dicarikan solusi, menjadi malas untuk berpikir sendiri, dan yang pasti menjadi lebih lemah, karena merasa ada orang yang bisa dijadikan sandaran ketika ada masalah,� ujar gadis yang akrab dipanggil Mega itu. Menurutnya, sendiri menjadi memiliki banyak waktu untuk menikmati hidup tanpa harus memikirkan adakah orang yang merasa ditinggalkan. Sendiri bisa lebih leluasa untuk menyalurkan hobi, melakukan segala sesuatu sesuai keinginan. Jika memiliki pasangan, belum tentu bisa menyalurkan hobi secara bebas atau bahkan mungkin terlalu banyak aturan yang dibuat oleh pasangan. Lebih banyak waktu yang bisa dihabiskan untuk memanjakan diri sendiri. =DONI HERIYANTO/RAH

Segala perbuatan akan terasa nyaman dilakukan jika sudah terbiasa dikerjakan. Sebaliknya, kita akan terasa canggung melakukan pekerjaan, karena pekerjaan itu jarang atau tidak biasa dilakukan. Itu yang terjadi dalam pekerjaan seharihari setiap manusia.

K

alau dalam beraktivitas seharihari, kita merasa nyaman dan enjoy, berarti apa yang kita lakukan itu adalah sebuah perilaku yang biasa kita lakukan setiap saat. Seperti jika ingin terbiasa mengerjakan sebuah perbuatan baik, maka dalam keseharian kita harus membiasakannya. Jika tidak dibiasakan, perbuatan baik itu tidak akan pernah muncul. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa melakukan perbuatan kurang baik atau buruk, maka perbuatan itulah yang seringkali dia tunjukkan dalam keseharian. Kesimpulan ini sebagaimana disampaikan Linda Ariyanti Syafitri, 17, kemarin (25/6). Menurut siswi salah satu SMA Negeri di Pamekasan ini, jika ingin menilai tabiat dan sifat seseorang, dapat dilihat dari perilakunya sehari-

hari. Apabila dalam kesehariannya orang tersebut banyak melakukan perilaku bagus, maka bisa disimpulkan dia adalah orang yang bagus. Begitu pun sebaliknya. Sebab semua ini berdasarkan dari kebiasaannya sehari-hari. Dia teringat dengan pribahasa "bisa karena terbiasa". Rupanya pribahasa ini benar adanya dan masih relevan untuk masa seperti sekarang ini. Termasuk juga dalam pelajaran sekolah. Pribahasa "bisa karena terbiasa" juga sangat pas. Dia mencontohkan jika ingin lancar mengerjakan soa-soal di sekolah, harus terbiasa mengerjakan soal-soal latihan di rumah. Karena dengan banyak latihan itu, akan merangsang otak dan hati manusia, untuk bisa merespon cepat dalam setiap keadaan, dan melakukan atau mengatasinya hingga tuntas, dengan mengaca dari apa yang sudah dipelajarinya selama ini. =SUKMA FIRDAUS/ RAH

O