e Paper Koran Madura 11 Maret 2014

SELASA

KORAN MADURA

11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/wahyu putro a

pol Laporan Par yak an B dan Caleg if at ul ip an yang M

SIDANG PERDANA ANDI MALLARANGENG. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng memberikan keterangan usai menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/3).

Nasional hal | 4

SKANDAL HAMBALANG

Andi Mallarangeng Keukeh Tak Bersalah JAKARTA-Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng, akhirnya duduk sebagai pesakitan dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk tahun anggaran 2010-2012. Dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Juru Bicara Presiden SBY itu dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang sebagai pengguna anggaran pada Kemenpora, untuk pengadaan proyek Hambalang yang meliputi pengadaan konsultan perencana, pengadaan konsultan manajemen kontruksi dan pengadaan jasa kontruksi, di mana ditujukan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

Selain itu, dia menguntungkan diri sendiri, atau pihak lain atau perusahaan. Untuk memperkaya orang lain antara lain Choel Malarangeng, Anas Ubaningrum, Mahyudin, Machfud Suroso, Deddy Kusdinar, Wafidz Muharam, Nanang Suhatmana, Olly Dondokambey dan Lisa Lukitawati. Dan perusahaan-perusahaan seperti PT Yodya Karya, PT Global Daya Manunggal, PT Lingga Perkasa, PT Dutasari Citra Laras, KSO Adhi Karya. Dalam dakwaan, Andi telah meminta Wafid Muharam agar segala hal terkait Hambalang

diurus melalui adiknya, Choel Malaranggeng. Tidak hanya itu, dalam prosesnya terjadi kendala mengenai sertifikat Hambalang. Hal itu membuat Andi akhirnya meminta koleganya di DPR Anas Ubaningrum yang saat itu Ketua Fraksi Demokrat menyelesaikan sertifikat tersebut. Anas menunjuk Anggota Komisi II Fraksi Demokrat, Ignnatius Mulyono, untuk menyelesaikan persoalan sertifikat tersebut. Setelah itu keluarlah Surat Keputusan hak pakai tanah Hambalang dari BPN. Andi didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar Rp 463,6 miliar. Dalam dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar, Andi disebut menerima Rp 4 miliar dan 550.000 dolar AS. Uang dolar AS dari Deddy itu diserahkan melalui adik Andi, yaitu Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng. Adapun Rp 2 miliar dari PT GDM melalui Choel, Rp 1,5 miliar dari PT GDM melalui Choel, dan Rp 500 juta dari PT GDM melalui Choel. Sebagian dari uang tersebut juga disebut digunakan Andi untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Selain Andi dan Deddy, KPK menetapkan mantan petinggi PT Adhi Karya dan Teuku Bagus Muhammad Noor, Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Tak Bersalah Namun Andi Malaranggeng,

merasa tidak bersalah dalam kasus Hambalang. Usai mendengar dakwaan, mantan politisi Partai Demokrat itu keberatan atas apa yang dinyatakan JPU KPK. “Saya mengerti apa yang dibacakan. Tapi saya keberatan dengan dakwaan. Saya akan ajukan keberatan,” kata Andi usai mendengar dakwaan, dalam sidang perdannya di Pengadilan Tipikor, Senin (10/3). Pada sidang lanjutan yang akan digelar Senin depan, baik Andi dan kuasa hukumnya Luhut M Pangaribuan, akan membacakan eksepsi. “Saya akan bacakan eksepsi secara pribadi dan juga kuasa hukum,” ujarnya. Sementara dalam keterangan pada pers usai sidang, Andi yang didampingi adiknya Rizal Malaranggeng menyatakan merasa dipojokkan. Dakwaan yang dibacakan lebih pada asumsi, spekulasi atau sekadar menghubung-hubungkan. “Akhirnya persidangan dimulai, setelah proses tersangka ditahan 6 bulan dan sekarang masuk peradilan. Saya berharap peradilan membawa kebenaran, keadilan sehingga bisa melihat yang siapa yang salah katakan salah, yang benar dikatakan benar,” terang Andi. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

Gendang

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Beberapa hari lalu bersama seorang Ketua KPUD dan Guru Besar Hukum Islam saya tampil dalam acara Seminar Tematik tentang Kajian Fiqih mengenai Partisipasi Dalam Pemilu 2014 Menurut Perspektif Islam. Yang mengejutkan, dari acara yang berlangsung lebih dari tiga jam itu hampir seluruh peserta mengemukakan pesimisme pelaksanaan Pemilu 2014 terkait tingkat partisipasi pemilih. Ada kekhawatiran Golput menjadi “pemenang” dibanding jumlah partisipan pemilih. Sebagai akar masalah hampir semua peserta menyebut kekecewaan pada sikap dan perilaku politisi, yang dinilai lebih banyak mengembangkan kepentingan dirinya ketimbang aspirasi konstituen. Semua kekecewaan itu,papar peserta seminar, menjadi tsunami dasyat yang menurunkan gairah dan semangat masyarakat untuk memilih. Pemberitaan berbagai media tentang beberapa politisi yang terlibat kasus hukum, termasuk sekitar 300 kepala daerah, diangap sebagai minyak yang memperbesar api pesimisme masyarakat pada pelaksanaan pemilu. Berkembang semacam generalisasi pemikiran sehingga seluruh jagad politik terkesan hanya berisi orang-orang bermasalah. Yang juga mencuat ke permukaan, kekecewaan masyarakat pada banyak kasus melahirkan apa yang disebut pragmatisme politik. Masyarakat lantas menjual suaranya kepada parpol dan politisi. “Mereka mau memilih kalau ada yang bayar. Ada uang ada suara,” ungkap seorang peserta. Itu artinya, masyarakatpun tercemar praktek-praktek politik kotor. Karena seminar bernuansa agama mencuat pertanHarapan Pemilu yaan apakah realitas sosial buram ini akan dibiarkan? 2014 menghasilkan sesuatu Lalu, apa yang bisa dimainyang bermanfaat, kan oleh para tokoh agamawan menyikapi apatisme pada akhirnya politik, perilaku politisi dan tergantung sikap praktek politik uang yang masyarakat sendiri makin merebak itu? “Kita tak mungkin hanya memperbaiki salah satu pihak. Dengan fakta ini, masyarakatpun perlu disterilkan dan dicerdaskan agar mau memilih secara rasional,” ungkap seorang peserta, yang mantan Direktur Utama BUMN terkemuka. Masyarakat memang perlu diselamatkan agar tak tercemar virus penyakit. Para tokoh agamawan, elite intelektual perlu mencerahkan masyarakat agar tetap bersemangat untuk berpartisipasi dalam pemilu. “Namun, mereka harus diingatkan agar memilih secara rasional. Mencari politisi terbaik, yang bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat,” ungkap seorang akademisi. Ada keyakinan bahwa masih ada dan relatif banyak sebenarnya politisi baik. Namun, seiring pemberitaan tentang segelintir politisi yang terjerat masalah hukum, masyarakat terjebak pada kesalahan persepsi seakan seluruh politisi terjerat hukum. “Di sinilah penting peran para tokoh agamawan, elite intelektual untuk mencerahkan masyarakat. Bahwa peluang mencari politisi terbaik masih ada. Masyarakat tak boleh larut menari dalam permainan gendang politik uang politisi. Masyarakat harus memilih. Tapi memilih dengan sikap kritis, cerdas dan rasional. Bukan karena uang,” tegas peserta seminar. Harapan Pemilu 2014 menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, pada akhirnya tergantung sikap masyarakat sendiri. Jika masyarakat larut permainan politisi, sudah pasti pemilu hanya begitu saja, tak lebih dari rutinitas yang tak membawa perbaikan. Jika masyarakat serius memilih, peluang perbaikan melalui lahirnya elite politik bermoral dan berkualitas selalu terbuka. Pilihannya tersedia. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

2

Kredibilitas MK Dipertanyakan Arbi: Bila Tak Ada Perbaikan, Lebih Baik Dikubur Saja JAKARTA-Potensi chaos atau kekacauan pada Pemilu 2014 semakin terbuka lebar menyusul ketidakpastian hukum politik yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kredibilitas lembaga penjaga konstitusi ini sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat lantaran kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua MK Akil Mochtar. “MK saat ini sudah hancur. Kalau masih tidak ada reformasi ditubuh MK, lebih baik dikubur saja karena tidak bisa berikan harapan pada demokrasi kita,” kata guru besar ilmu politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit saat diskusi ‘Mungkinkah Kudeta Konstitusional di 2014’ di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (10/3). Arbi pun membeberkan beberapa fakta yang semakin menguatkan jika

legitimasi MK yang mengadili konstitusi itu sudah semakin hilang. Pertama, soal masih adanya hakim MK (Patrialis Akbar) yang secara hukum sudah tidak sah menjadi hakim lantaran dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kedua, lanjut Arbi, MK masih didominasi oleh hakim yang berasal dari partai atau politisi. Ketiga, MK sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh masyrakat lantaran kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Arbi menegaskan, korupsi yang dilakukan Akil itu tak mungkin jika tidak diketahui oleh delapan hakim MK lainnya. “Masak iya dari delapan orang hakim tidak tahu ketuanya selingkuh. Termasuk Mahfud MD. Mahfud omong kosong kalau tidak tahu Akil korup. Bagaimana bisa Mahfud nggak tau kalau orang di sebelah kursinya tidak tau korupsi,” ketus Arbi. Sebelumnya Mahfud mengatakan, selama ini MK dikenal sebagai lembaga yang berkredibilitas. Hakim konstitusi yang dipilih juga pasti sosok yang mempunyai kredibilitas tinggi. Mahfud juga menegaskan jika kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Akil Mochtar bukan terjadi ketika masih menjadi anggota hakim MK dibawah kepemimpinannya. Makanya, menurut Arbi motif politik didalam tubuh MK sangat kuat. Arbi pun mengatakan sudah tidak ada lagi lembaga penegak hukum yang bisa dipercaya selain Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). =GAM/ABD

KABUT ASAP

Hukum Segera Oknum Penyebab Asap! JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar oknum penyebab kebakaran hutan di Riau yang mengakibatkan asap yang telah ditangkap segera diproses hukum. “Saya instruksikan agar pelaksanaan penindakan dan proses hukum dipercepat, tetap adil tapi dipercepat,” kata Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas di Kantornya, Jakarta, Senin. Dengan demikian menurut Presiden, “Menimbulkan efek yang baik untuk tidak begitu saja ceroboh sengaja membakar dan tidak bertanggung jawab dan menyusahkan ratusan ribu saudara-saudaranya, mengganggu penerbangan dan aktivitas lain.” Presiden mengatakan hal tersebut, setelah mendapatkan laporan adanya sejumlah oknum yang ditangkap terkait pembakaran hutan. “Saya diberitahu sudah sejumlah orang diperiksa, instruksi saya cepat dan kalau bisa pengadilan dipercepat agar rakyat tahu,” katanya. Presiden mengatakan pemerintah telah bekerja dengan baik guna mengatasi maslah asap tersebut. Na-

mun demikian, ada dua faktor yang menyebabkan kebakaran hutan penyebab asap. Faktor pertama, menurut Presiden, cuaca tahun ini kembali tidak normal apalagi ada ramalan akan terjadi el nino dengan cuaca ekstrim. “Hutanhutan kita, ladang-ladang kita akan mudah terbakar,” kata Presiden. Faktor kedua, menurut Presiden, bila ada kelalaian apalagi kesengajaan yang dilakukan penduduk lokal atau perusahaan tertentu atau gabungan penduduk lokal yang menjadi anggota perusahaan, akan mengakibatkan dampak kebakaran akan jauh lebih besar. Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan 26 orang pembakar hutan penyebab asap telah ditangkap. “Hari ini yang ditangkap itu 26 orang, itu ada yang perorangan, dan yang mewakili perusahaan kita belum tahu. Tetapi 26 orang sudah ditahan. Tentu dilakukan akan disidik siapa yang menyuruh, tetapi hari ini ditangkap supaya aman dulu,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Ja-

karta, Senin. Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas para oknum pembakar hutan yang mengakibatkan kabut asap tersebut. Saat ini, menurut dia, meski kebakaran juga dipicu oleh iklim namun ada juga yang melakukan pembakaran dengan sengaja. Bahkan di wilayah hutan konservasi. Menurut Agung, saat ini wilayah Dumai dan Bengkalis juga merupakan daerah yang parah terkait pembakaran hutan tersebut. Pemerintah, menurut dia, telah bekerja dan terus akan bekerja dengan mengerahkan sejumlah personel untuk mengatasi hal itu, diantaranya melalaui bom-bom air untuk memadamkan hutan. “Pesawat sudah mulai berdatangan, dengan waterbooming (bombom air),” katanya. Kabut asap yang mewarnai langit wilayah Riau telah mengakibatkan sejumlah masalah. Selain masalah kesehatan para penduduknya, menghalangi aktifitas penduduk dan menghalangi penerbangan. =ANT/ARIEF

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 11 2014 MARET 2014 SELASA 11 MARET | No. 0318 | TAHUN III No. 0318 | TAHUN III

33

KECELAKAAN

TNI AU Bantu Pencarian Pesawat Malaysia JAKARTA- TNI Angkatan Udara mengirim satu pesawat Boeing 737 Angkut Intai A-7303 Patroli Maritim (Patmar), untuk membantu pencarian pesawat Malaysia Airlines Boeing 777-200 MH370 yang hilang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Beijing, China pada Sabtu (8/3).

ant/wahyu putro a

PEMERIKSAAN AIRIN. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany keluar dari ruang tunggu Gedung KPK untuk menjenguk suaminya Tubagus Chaeri Wardana sebelum menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (10/3).Airin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ratu Atut Chosiyah terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi.

KASUS BANK CENTURY

Siapa Menangguk Untung? JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai, para politisi Partai Golkar tengah mempolitisasi kasus Bank Century untuk kepentingan Pemilu 2014 agar ingin mencitrakan partainya sebagai partai yang anti-korupsi melalui proses di DPR. “Inilah orang Golkar memainkan (isu Century) ini, untuk menarik dukungan masyarakat agar disebut pahlawan anti-korupsi. Padahal Golkar juga mewarisi korupsi Orde Baru ke Orde Reformasi, “kata Arbi Sanit dalam diskusi dan dialog rangkaian hari lahir ke-54 Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, Jakarta, Senin (10/3). Menurut dia, cara yang dilakukan Golkar itu termasuk cara kotor karena hanya bermaksud untuk menghantam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat lewat pemanggilan Mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Boediono. Pemanggilan Boediono, kata Arbi, apalagi pemanggilan paksa oleh

Timwas DPR Century tidak perlu dilakukan karena kasus Century sudah berproses di pengadilan. “Ini kan tidak boleh. Ini kan berarti politik mengintervensi hukum,” ujarnya. Arbi juga mempertanyakan kembali munculnya wacana pemakzulan Boediono sebagai wapres oleh sebagian politisi yang berada dalam timwas Century. Menurut dia, pemakzulan tersebut sia-sia. “Untuk apa? Itu cari muka namanya. Dia kan sebentar lagi demisioner. Setelah pemilu kan dia demisioner sebelum akhirnya menyerahkan jabatannya,” tandas Arbi. Timwas Century telah memutuskan akan kembali memanggil Boediono. Ia telah dipanggil dua kali dan selalu tak hadir. Dalam pemanggilan ketiga, Timwas Century akan melakukan pemanggilan secara

paksa sehingga diperlukan bantuan dari Polri. Timwas bersikukuh pemanggilan Boediono ini tak akan menabrak proses hukum yang telah ditangani KPK. Boediono dianggap mengetahui semua pihak yang terlibat di balik skandal Bank Century. Boediono juga bersikukuh menolak datang. Alasan penolakan selalu sama, proses politik kasus Century di DPR sudah selesai dan proses hukum atas kasus itu juga tengah ditangani KPK. Boediono menghormati rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Century dan keputusan sidang paripurna DPR mengenai hak angket Century yang menyerahkan penuntasan kasus kepada penegak hukum. Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman menolak permintaan Timwas agar Polri membantu membawa paksa Boediono jika diperlukan. Menurut Sutarman, kepolisian hanya bisa memanggil paksa jika berkaitan dengan tindak pidana yang ditangani Polri. =GAM/AJI

“Radius pencarian yang dilakukan Boeing 737 Patmar TNI AU di sekitar Laut China Selatan dalam wilayah udara Indonesia yang diperkirakan menjadi lintasan penerbangan pesawat MAS tersebut,” kata Kadispen TNI AU Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Senin. Pesawat Intai strategis TNI AU dengan pilot Letkol Pnb. Sudewo berangkat dari homebase Skadron Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar melalui rute laut Jawa, Lanud Halim Perdanakusuma dan menuju Lanud Ranai. Komandan Lanud Ranai Letkol Pnb. Andri Gandhy, bertindak selaku Komando Pengendali (Kodal) selama Pesawat Boeing 737 Patmar TNI AU di operasikan. Lokasi rencana pencarian pesawat MAS oleh pesawat TNI AU Boeing 737 Angkut Intai A-7303 Patroli Maritim (Patmar) yang akan beroperasi dari Lanud Ranai ke arah jalur penerbangan MAS 347 yang berjarak 400 km (200 nm) atau sekitar setengah jam penerbangan dari Pulau Natuna. Badan Search and Rescue Nasional Tanjungpinang menyiapkan satu kapal untuk membantu pencarian pesawat Malaysian Airlines yang hilang beberapa hari lalu, kata Kepala Basarnas Tanjungpinang Abdul Hamid di Batam, Senin. “Kapal sudah siap, sambil menunggu arahan kami mempersiapkan operasional lainnya,” kata Abdul Hamid. Kapal SAR Ketamaran akan bergabung dengan kapal SAR lainnya dari Malaysia untuk mencari dan mengevakuasi korban pesawat Malaysia Airlines. Namun, ia belum memastikan kapan kapal SAR akan diberangkatkan dari Batam. Sementara itu, dua dari lima Kapal RI yang ditugaskan untuk membantu pencarian pesawat Malaysian Airlines MH370 sudah tiba di sekitar perairan yang diduga tempat jatuhnya pesawat, sekitar Perairan Pulau Penang. Angkatan Laut Malaysia meminta asistensi dari TNI AL untuk melakukan pencarian bersama pesawat yang hilang. TNI AL mengerahkan lima KRI milik Gugus Keamanan Laut (Guskamla) dan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Armada Barat. Harjo mengatakan pihaknya sudah mengerahkan dua KRI yang kebetulan beroperasi di sekitar Selat Malaka sejak kemarin, namun, baru bisa memasuki wilayah Perairan Malaysia sekitar pukul 00.30 WIB, setelah mendapatkan izin dari Malaysia. Malaysia membagi 10 sektor pencarian pesawat, A hingga J di sekitar lokasi yang diduga tempat jatuhnya kapal, 280 derajat dari Pulau Penang, dengan jarak 80 mil. KRI Craig menempati sektor D dan KRI Matacora di sektor F. Sementara tiga KRI lainnya masih dalam menuju sektor pencarian. KRI Sutanto menuju sektor J, KRI Tarihu sektor E dan KRI Iribva sektor C. TNI AL juga mengirimkan pesawat Casa Umar 621 untuk mencari pesawat Malaysia. Sampai saat ini seluruh armada yang ditugasi mencari pesawat Malaysia, belum menemukan titik terang. =ANT/SYAIFUL HAKIM

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

DANA KAMPANYE

Laporan Parpol dan Caleg Banyak yang Manipulatif JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengaudit dana laporan kampanye partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) dengan membentuk tim auditor independen yang berasal dari eksternal. Sebab, banyak parpol maupun caleg yang memanipulasi laporan dana kampanye.

ant/yudhi mahatma

PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak (tengah) didampingi Deputi Direktur Perludem Veri Junaidi (kiri) dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Umar Idris (kanan) memaparkan hasil pengamatan terhadap parpol jelang kampanye Pemilu 2014, Jakarta, Senin (10/3). Menurut pembicara, pengawasan Pemilu harus melibatkan peran aktif masyarakat, untuk itu KPU-Bawaslu diminta lebih intensif untuk memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemilu serta kemungkinan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye.

Bansos Rawan Jadi Bancakan Politisi? Jelang Pemilu Bantuan Sosial Meningkat JAKARTA-Alokasi dana Bantuan Sosial (bansos) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren meningkat setiap memasuki tahun pemilu. Untuk 2014, alokasinya sebesar Rp 25,6 triliun disalurkan ke 10 kementerian yang pimpinannya berasal dari partai politik. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto menilai kondisi ini membuat bansos rawan jadi dana bancakan politikus. “Kita ada datanya, 2004 meningkat, 2009 meningkat, tahun ini jelang pemilu juga meningkat. Masalahnya, kenaikan anggaran bansos ini tanpa ada indikatornya yang jelas,” kata Yenny di Jakarta, Senin (10/3). Tahun lalu, total anggaran bansos di APBN mencapai Rp 73,6 triliun. Itu sudah meningkat dari anggaran 2012 yang ‘hanya’ Rp 47,8 triliun. Untuk 2014, bansos meningkat, dengan dianggarkan Rp 75,7 triliun. Itupun masih bisa bertambah jika ada pembahasan APBN perubahan di bulan-bulan mendatang. Masalah bertambah pelik lantaran Rp 25,6 triliun dianggarkan

di kementerian yang dipimpin petinggi parpol. Yenny heran, mengapa dana bansos di 10 kementerian itu bahkan bisa lebih tinggi dari total anggaran kesehatan tahun ini. “Kita melihat Rp 25,6 triliun kan tersebar di 10 kementerian berpartai, ini bisa jadi alat mobilisasi di tingkat bawah, kan menyebar di kabupaten atau kota,” tudingnya. Sebagai contoh, dari data Kementerian Keuangan, Kementerian Agama yang dipimpin elit parpol punya alokasi anggaran bansos Rp 11,5 triliun. Demikian pula Kementerian Sosial yang anggaran bansosnya mencapai Rp 5,5 triliun. Belum termasuk Kementerian Pertanian Rp 4,9 triliun, Kementerian Perumahan Rakyat Rp 1,8 triliun, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencapai

Rp 595 miliar. Yenny mendesak para menteri berafiliasi dengan parpol menjabarkan ke publik, berapa lama dana bansos dicairkan, dan untuk kepentingan apa. “Jelaskan saja berapa sih duitnya, sasarannya siapa, berapa bulan, sehingga masyarakat bisa melihat, apakah realisasinya berjalan,” tandasnya. Itu belum termasuk keganjilan pencairan bansos tahun ini yang sangat tinggi di awal tahun anggaran. Kementerian Pendidikan sudah menarik Rp 3,9 triliun untuk dana Bantuan Operasional Sekolah, Kementerian Pertanian telah mencairkan dana bansos sebesar Rp 2,6 miliar, dan Kementerian Sosial telah mengucurkan Rp 6,5 miliar. Rajinnya kementerian tingkat pusat dalam menggelontorkan bansos di awal tahun ini mengherankan. Pasalnya, dalam periode yang sama tahun lalu, dana bansos bahkan belum dikucurkan satu sen pun dari total anggaran Rp 73,6 triliun.“Makanya kita pertanyakan, kenapa jelang pemilu melonjak sekali,” kata Yenny. =GAM/ABD

“Harus ada audit independen yang dibentuk KPU,” ujar Koordinator Invenstigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, dalam diskusi Empat Pilar MPR ‘Akuntabilitas Dana Pemilu’ di gedung MPR, Jakarta, Senin (10/3). Dia menengarai banyak partai politik ataupun caleg yang memanipulasi laporan dana kampanye. Indikasi ini terlihat dari jumlah total dana kampanye yang dilaporkan parpol dengan uang yang beredar di Bank Indonesia. Uchok menduga uang yang beredar selama ini di masyarakat berasal dari uang kampanye. “Total dana kampanye parpol yang dilaporkan KPU berjumlah Rp 1,9 triliun. Namun, sejak Januari 2014 uang BI yang beredar di masyarakat sudah mencapai hampir Rp 500 triliun. Saat ini belum ada pengadaan barang jasa, belanja modal, tapi uang sudah banyak beredar di masyarakat,” jelas Uchok. Meski begitu, Uchok memaklumi bahwa partai politik berada dalam posisi dilematis soal laporan dana kampanye. partai yang laporan dananya besar sering dicurigai masyarakat. Padahal, seharusnya, makin

besar laporan dana kampanye menjadi indikasi partai tersebut mendekati kejujuran. “Partai yang semakin besar laporannya itu semakin jujur. Tapi, di sisi lain publik juga semakin curiga, uang itu dari mana,” demikian Uchok. Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengaku tidak semua pemilih di daerah mata duitan. Bahkan ada yang trauma memilih pemimpin atau wakilnya lewat politik uang. “Di salah satu dapil saya (Sumut III) yang meminta tak memberikan uang, tapi program,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR ‘Akuntabilitas Dana Pemilu’ di gedung MPR, Jakarta, Senin (10/3). Martin yang memiliki dapil di Sumut III meliputi 10 kabupaten kota mengatakan bahwa warga pernah mengaku menerima uang dari salah satu calon yang bertarung. Namun ketika terpilih, pembangunan di Tanah Karo sama sekali tidak dilaksanakan. “Mereka menyesal dan buah dari pilihan mereka menghasilkan pemimpin yang justru merusak. Mereka menyesal dan lebih suka caleg melakukan langkah konkret membangun jalan,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/rahmad

UPAH LIPAT SORTIR SURAT SUARA. Sejumlah pekerja mensortir dan melipat kertas suara Daerah Pemilihan (DP) Aceh II DPR RI di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, Provinsi Aceh. Senin (10/3). Para pekerja itu diberi upah Rp.150 ribu perkotak/1000 lembar untuk sortir dan melipat surat suara.

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

5

JELANG PEMILU 2014

Ketua KPU Jateng Dilaporkan ke DKPP SEMARANG- Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Joko Purnomo dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sudir Santoso karena diduga telah melanggar kode etik dan hukum yang berlaku. “Dalam surat resmi penyampaian hasil pemeriksaan laporan dana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 bernomor 192/KPU-Prov-012/11/ III/2014 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Jateng, pada nomor urut 26 tidak ditulis nama saya atau dikosongi,” kata Sudir Santoso di Semarang, Senin. Hal tersebut disampaikan Sudir saat mendatangi kantor KPU Jateng di Jalan Veteran Semarang dan ditemui oleh empat komisioner KPU Jateng yakni Wahyu Setiawan, Diana Ariyanti, Ikhwanudin, dan Hakim Junaidi. Menurut Sudir, dengan tidak tertulisnya nama dirinya pada surat resmi KPU Jateng tersebut dinilai telah sangat merugikan dirinya sebagai calon anggota DPD RI. Dalam pertemuan terbuka dengan empat komisioner KPU Jateng tersebut, Sudir juga menyayangkan pernyataan Ketua KPU Jateng Joko Purnomo saat bertemu dengan Ahmad Bahtiar (orang yang melaporkan dana kampanye Sudir Santoso, red) yang dinilai telah melanggar kode etik. “Pada Senin (3/3) sekitar pukul 20.00 WIB, Ketua KPU Jateng mengatakan kepada Ahmad Bahtiar kalau saya sulit terpilih karena didukung oleh aparatur pemerintahan desa yang tergabung dalam organisasi PPDI yang sekarang sudah pecah menjadi PPDRI yang dibentuk oleh Sumaryoto (calon anggota DPD RI, red),” ujarnya. Dalam pembicaraan tersebut, kata dia, Ketua KPU Jateng juga mengatakan bahwa dirinya merupakan teman baik Sumaryoto karena sama-sama berasal dari Wonogiri. “Pencoretan nama saya pada surat penyampaian hasil pemeriksaan laporan dana kampanye itu telah menunjukkan Ketua KPU Jateng bertindak di luar kewenangannya dan pernyataan yang bersangkutan juga telah melanggar kode etik,” ungkapnya. =ANT/WISNU

ant/dedhez anggara

SORTIR SURAT SUARA. Seorang petugas menunjukkan surat suara yang sobek usai disortir di gudang logistik KPUD Indramayu, Jawa Barat, Senin (10/3). Selama 6 hari pelipatan surat suara, KPUD Indramayu menemukan sedikitnya 1.000 surat suara yang rusak akibat sobek, kertas berlubang, noda tinta dan cetakan gambar yang buram.

Logistik Pemilu Belum Sepenuhnya Siap Berbagai Daerah Melaporkan Banyak Masalah pada Surat Suara JAKARTA-KPUD Provinsi dan Kabupaten Kota saat ini tengah melakukan penyortiran surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan begitu banyak masalah terkait surat suara, mulai dari jumlah tidak sesuai, sobek, tulisan kurang, bahkan sudah ada yang telah diberi tanda pada calon tertentu. Karena itu, KPU tidak boleh menganggap persoalan tersebut hanya merupakan masalah teknis belaka, karena jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan persoalan secara substansi pemilu nanti. “Laporan kerusakan terhadap surat suara dari sejumlah daerah merupakan gambaran masalah yang lebih serius di logistik pemilu di seluruh daerah, padahal pemilu tinggal menghitung hari,” ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen di Indonesia (FORMAPPI), Lucius

Karus di Jakarta, Senin (10/3). Jakarta pusat misalnya menemukan 181 surat suara rusak, Kendal, 3200 surat suara yang rusak, Blitar 1211 surat suara rusak, Badung 4501 surat suara rusak, Sragen, 400 surat suara rusak, Sumenep, 300 surat suara rusak, Poso, 11.869 surat suara rusak. Kota Makasar, 1500 surat suara rusak dan Nias, 700 surat suara rusak. Di Papua 26000 surat suara dinyatakan rusak karena kapal pengangkut mengalami kecelakaan. Ada sejumlah indikasi yang ditemukan terkait kerusakan tersebut. Umumnya ditemukan sobekan atau tinta yang merembes di kertas sehingga mengotori surat suara yang akan digunakan. Sementara yang ditemukan

KPUD Jakarta Pusat, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan adalah surat suara yang telah dicoblos pada salah satu calon tertentu. “Kondisi surat suara yang jumlahnya tidak sesuai,surat suara rusak dan sudah tercoblos, menunjukkan lemahnya quality control KPU terhadap perusahaan pemenang tender pengadaan surat suara, dan minimnya pengawasan,” pungkasnya. Sementara terkait surat suara yang sudah tercoblos untuk kandidat tertentu, hal itu juga menunjukkan lemahnya system keamanan logistic pemilu 2014. Untuk itu, KPU harus menjelaskan hal ini mengapa terjadi, dan memberikan jaminan bahwa surat suara yang lain tetap aman dan belum tercoblos untuk calon atau partai tertentu. “KPU harus memastikan bahwa pengadaan surat suara untuk mengganti surat suara yang rusak secepat-cepatnya dan dijamin akan tiba di

daerah pemilihan dalam kondisi yang baik dan tepat waktu,” imbuhnya. KPU jelasnya harus melakukan pemeriksaaan terhadap perusahaan yang mencetak surat suara. Jika ditemukan adanya permainan yang bertujuan mengacaukan pemilihan umum atau menguntungkan pihak tertentu, maka perusahaan tersebut harus dituntut pertanggungjawabannya dan diberikan sanksi berat. Pasal 147 UU Pemilu memberikan wewenang pengawasan untuk pelaksanaan tugas KPU dalam hal pengadaan dan distribusi logistik kepada Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu dan jajarannya harus melakukan tugasnya dan memastikan bahwa proses pengadaan dan pendistribusian surat suara tidak dicurangi oleh KPU dan jajarannya maupun pihak-pihak lain yang berniat merusak pelaksanaan pemilu 2014. =GAM/ABD

KORAN MADURA 6KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA

Ekonomi

SELASA 11 MARET 2014 No. 0318 | TAHUN III

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

MADURA

6

KERJASAMA EKONOMI

Pemerintah Serius Golkan CEPA

ant/eric ireng

PENYALURAN GAS BUMI UNTUK INDUSTRI. GM PT Perusahaan Gas Negara (PGN) SBU Wil II, Wahudi A (kiri), berbincang dengan Dirut PT Kawasan Industri Gresik ((KGI), Sugeng Raharjo, usai penandatangan MoU antara PGN dan PT KIG di Surabaya, Senin (10/3). PGN SBU Wilayah Distribusi II menandatangani MoU dengan PT KIG, tentang penyaluran gas bumi untuk kebutuhan industri dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Tuban, dalam mewujudkan pengembangan Kawasan Industri Tuban (KIT).

Bubble Properti Akan Memicu Resesi JAKARTA-Melonjaknya harga perumahan di Indonesia akibat meningkatnya aksi spekulasi atas permintaan unit-unit hunian, berpotensi menciptakan bubble yang menjadi pemicu resesi ekonomi. Menurut Managing Director Corporate Strategy and Services Sinar Mas Land, Ishak Chandra, perkiraan bakal terjadinya bubble properti di Indonesia dipicu oleh peningkatan harga properti. “Kenaikan harga ini diibaratkan seperti gelembung udara yang terus membesar,” kata Ishak dalam media briefing Outlook Property 2014 di Jakarta, Senin (10/3) Namun, kata dia, pada titik tertentu tingginya permintaan terhadap properti akan menurun, sehingga akan terjadi kelebihan pasokan. “”Ini diartikan sebagai gelembung yang mulai menyusut. Situasi ini bisa terjadi dalam skala lokal maupun global. Sedangkan, pecahnya gelembung properti ini mampu bisa menimbulkan resesi ekonomo,” ujarnya.

Meski demikian, jelas dia, perusahaan masih optimistis untuk melakukan pengembangan proyek properti. Pasalnya, lanjut dia, saat ini Indonesia tengah menjadi prioritas utama investasi di Asia, sehingga tingkat permintaan masih akan tinggi. “Kami juga akan terus mengembangkan proyek perkantoran, kondominium, industrial, retail dan perumahan di Jakarta,” kata Ishak. Dia memperkirakan, pertumbuhan angka penjualan properti di 2014 akan lebih lambat ketimbang setahun sebelumnya. “2014 ini masih terus tumbuh, tetapi prosesnya melambat bila dibanding tahun lalu,” imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, strategi bisnis perusahaan di tahun ini mengarah pada pengembangan properti berbasis ramah lingkungan. “Tahun ini kami juga akan fokus pada beragam proyek terbaik, seperti Indonesia International Expo and Convention Center (IIECC) di BSD City yang merupakan convention and exhibition center terbesar di Indonesia,” paparnya. Sementara itu, perusahaan pengembang properti, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) menargetkan nilai pra penjualan (marketing sales) di 2014 sebesar Rp6 trili-

un. Diperkirakan segmen residensial akan tetap menjadi kontributor utama. “Segmen residensial tetap menjadi kontributor utama senilai Rp3,10 triliun atau sebesar 52 persen dari total merketing sales,” kata Direktur dan Sekretaris BSD, Hermawan Wijaya di Jakarta, Senin (10/3). Menurut Hermawan, sebesar Rp1,92 triliun menjadi target utama perolehan segmen residensial dari penjualan unit rumah tapak di BSD City. “Proyek kedua residensial di Cibubur dengan target Rp370 miliar dan terbesar ketiga adalah Grand Wisata Bekasi senilai Rp330 miliar,” katanya. Guna memperkuat penjualan di segmen residensial, kata dia, BSDE akan menerapkan strategi diversifikasi proyek di daerah seputar Jakarta dan luar Pulau Jawa, seperti pengembangan proyek Gran City di Balikpapan, Kalimantan Selatan. Menurut dia, proyek Gran City Balikpapan dipasarkan pada tahun ini dengan target marketing sales senilai Rp150 miliar. “Angka tersebut menjadikan Gran City sebagai kontributor terbesar keempat untuk target marketing sales 2014 untuk segmen residensial,” ucap Hermawan. =GAM/ABD

JAKARTA-Pemerintah memperlihatkan keseriusannya pada upaya mewujudkan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Korea Selatan untuk merealisasikan perdagangan yang adil dan bermanfaat bukan hanya untuk Indonesia atau untuk Korea Selatan, namun untuk kedua negara. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, perdagangan yang adil itu yaitu yang dapat memberdayakan pedagang-pedagang dalam mensejahterakannya, juga kesejahteraan bagi para petani dari masing-masing negara jadi bukan hanya pengusaha tapi bagi petani, industriawan kedua negara. “Kita akan menunjukkan bersama perdagangan yang adil dan bermanfaat itu bisa menunjukkan pada produsen yang berdaya dan bermanfaat,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (10/3). Di dalam perundingan ini pemerintah ingin supaya lebih baik lagi bukan hanya buat Indonesia saja tapi buat mitra. “Jadi karena ini bagian dari strategi perundingan yang pasti ke depan bahwa Indonesia

Kita akan menunjukkan bersama perdagangan yang adil dan bermanfaat itu bisa menunjukkan pada produsen yang berdaya dan bermanfaat Muhammad Lutfi

Menteri Perdagangan ini open for busines,” jelas Lutfi. Disamping itu ungkap Lutfi, perlunya penguatan efisiensi dan industri Indonesia ke depannya dengan cara perbaikan secara sistem dan struktur agar terjadi perdagangan adil dan bermanfaat. Paling tidak perdagangan yang lebih komprehensif. “Setidaknya juga dapat menguntungkan Indonesia, jadi saya berusaha ini untuk mengambil manfaat bagi kedua negara,” ungkap Lutfi. Lutfi menuturkan, pihaknya pun akan menargetkan di Mei nanti dalam menyelesaikan komitmen perjanjian IKCEPA yakni point yang akan diselesaikan seperti penyelesaian permasalahan tarif, tanpa mengenyampingkan investasinya. “Jadi ada beberapa sektor yang perlu diselesaikan persoalan tarif baik di sektor otomotif, besi baja, pertanian, perikanan, kehutanan, dan elektronik, serta beberapa sudah ada yang selesai,” sebut Luthfi. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

enjelang pemilu 9 April mendatang, mulai banyak menteri mengajukan cuti dalam rangka melakukan kampanye politik. Diantara mereka EE Mangindaan (Menteri Perhubungan), Hatta (Menteri Koordinator Perekonomian), Syarief Hasan ( Menteri Koperasi dan UKM), juga Agung Laksono (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat). Mengajukan cuti memang tidak ada yang melarang, namun dengan cuti tersebut dapat dipastikan kegiatan di sejumlah kementerian tersebut menjadi terganggu, sebagai dampak dari kompromi politik yang dilakukan pemerintah merekrut sejumla menteri dari kalangan politisi. Kontrak politik kompromi pemerintah dengan sejumlah partai memang efektif dalam upaya melanggengkan kekuasaan, setidak-tidaknya meredam adanya penolakan keras dari para politisi dan parpol pada kebijakan tidak populer pemerintah. Namun kontrak semacam itu sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Seharusnya bila sejumlah politisi dan pemerintah berani melakukan kompromi politik, dengan konsekuensi pemerintah harus menempatkan kader-kader terbaik parpol di pos-pos kementerian, politisi dan pemerintah pun harus berani pula mencabut izin cuti bagi kader terbaik parpol yang telah menempati posisi menteri. Atau sebaliknya, mereka yang telah siap menerima jabatan menteri juga harus siap tidak mengambil cuti sepanjang masih menjabat menteri untuk kepentingan politik. Semua itu tidak terjadi di negeri ini, karena memang tidak ada peraturan yang tidak membolehkan menteri mengambil cuti untuk kegiatan kampanye politik. Sebuah peraturan yang memang dibuat oleh para politisi untuk kepentingan para politisi. Ini tak ubahnya memasak menu makanan untuk dikonsumsi sendiri, tentu memilih bahan dan memasak makanan yang paling bagus, beda halnya ketika yang akan menerima dampaknya orang lain pasti yang dibuatnya lain juga, toh yang merasakan efeknya orang lain biar merana pun tak menjadi soal, meskipun sudah dapat dipastikan dikemas dengan indah sehingga yang tampak tetap kebaikan dan perhatian mereka terhadap rakyat. Inilah politik simpan pinjam ala politisi yang menempati jabatan politis di kursi petinggi negeri ini. (*)

Opini

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

77

Pesona Gelombang Demokrasi

Salam Songkem

Cuti Politik

KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014 No. 0318 | TAHUN III

Menyambut pesta demokrasi atau pemilihan anggota legislatif (pileg) atau DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang, geliat politik dari Calon Anggota Legislatif (Caleg) semakin terasa. Berbagai upaya telah dilakukan partai politik dan calegnya untuk mencari simpati rakyat atau konstituennya. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya banner-banner bertuliskan caleg beserta jargonnya.

B

anner dalam politik merupakan media sosialisasi dan kampanye kepada rakyat selain silaturahmi dan kampanye terbuka. Karenanya, menjelang pemilu ini bannerbanner caleg dan calon presiden (capres) mulai memadati jalanjalan Pantura. Begitu juga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia tidak mau ketinggalan, berbagai upaya dilakukan agar partisipasi rakyat dalam pileg semakin tinggi. Tak heran jika jalan-jalan pantura dipenuhi imbauan KPU kepada rakyat agar tidak golput dalam pileg 9 April mendatang. Pileg yang akan datang akan menjadi taruhan bagi kinerja KPU. Jika partisipasi rakyat tinggi maka kinerja KPU baik dan efektif. Sebab, disamping sebagai taruhan kinerja, partisipasi rakyat juga menjadi tolok ukur kesadaran rakyat terhadap demokrasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab besar dalam melaksanakan pemilu. Dalam hal ini tidak hanya soal menyukseskan pemilu secara normatif, akan tetapi juga menyukseskan pemilu secara demokratis. Yang dimaksud

pemilu yang demokratis ialah pemilu yang dijalankan tanpa adanya intervensi penguasa dan merebaknya politik uang (money politic). Kuatnya hegemoni kuasa dan uang dalam penentuan pemenang caleg, adalah simbol matinya mesin demokrasi. Karena hakikatnya, pemilu dianggap demokratis, apabila bersih dari dua hal itu. Artinya, kemenangan caleg murni dari pilihan rakyat. Demokrasi pada dasarnya suatu format yang ditawarkan agar persona-persona dalam masyarakat terlibat dalam kehidupan bersama, sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan sama antar satu dengan lainnya. Karenanya, pemilu langsung merupakan suatu format politik yang bisa mengakomodir peran aktif rakyat. Peran aktif rakyat dalam politik ini, kemudian disebut sebagai potret demokrasi. Dengan begitu, kesadaran politik masyarakat akan disebut demokratis apabila bersih dari intervensi politik eksternal. Benarkah Pemilu Demokratis? Sebuah pertanyaan yang menarik bahwa apakah pemilu merupakan potret dari sistem demokrasi? Sebuah pertanyaan yang menggelitik penulis. Sebab, dalam teori politik modern, pemilu merupakan implementasi dari demokrasi. Karena dalam sistem demokrasi ada upaya melibatkan komponenkomponen masyarakat agar ikut andil dalam proses pembangunan negara. Dengan keterlibatan masyarakat dalam perpolitikan menjadi indikasi pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan politik. Kaitannya dengan pertanyaan di atas, penulis teringat pernyataan Samuel Hutington dalam bukunya yang berjudul “Pemilu dan Kisah Dua Roh”. Dalam buku ini, Samuel mengatakan bahwa, demokrasi mengalami gelombang naik dan turun di berbagai belahan dunia. Disebut mengalami gelombang, karena demokrasi seringkali dijadikan modus untuk meraih

kekuasan. Format demokrasi berubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan kehendak penguasa. Bagi Samuel Hutington, demokrasi terkadang tidak luput dari tikaman para pelakunya sendiri. Hitler misalnya, segera mengabaikan prinsipprinsip demokrasi setelah memenangkan pemilu di Jerman. Di Indonesia pun begitu, banyak pemimpin yang dipilih secara demokratis, kemudian meninggalkan masyarakat yang sangat dijunjung dalam sistem demokrasi tersebut. Apa yang disampaikan Samuel Hutington semakin menegaskan bahwa pemilu sebagai proses demokrasi hanya sebatas modus, belum sampai pada tataran substansi. Kaitanya dengan sistem demokrasi, apakah pemilu merupakan cermin dari demokrasi? Sulit untuk dijawab. Sebab, digulirkannya pemilu lansung yang melibatkan rakyat, telah banyak menuai masalah. Mulai dari tuduhan kecurangan hingga tuduhan praktik money politic. Pemilu Presiden pertama yang melibatkan rakyat terjadi pada tahun 2004. Dalam perjalanannya, ada banyak catatan penting yan terjadi, baik bersifat positif maupun negatif. Namun, dalam perjalanannya, pemilu langsung mengalami pasang surut, terutama dalam hal dinamika politiknya, partisipasi rakyat grafiknya menurun setiap periodenya, dan hasilnya pun seringkali menuai pro kontra. Hasil pemilu tahun 2004, seakan mengecewakan para reformis yang menggulingkan kekuasaan otoriter Suharto. Sebab, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla sebagai kemenangan yang diperoleh dari kecuarangan. Praktik money politic pada pemilu ini, menghilangkan harapan rakyat terhadap

demokrasi. Sebab, sistem politik yang bersih, demokratis dan transparan tidak terwujud pada pemilu tersebut. Karena itu, sebagian analis menyebut pemilu 2004 sebagai pemilu yang tragis walaupun berjalan sukses, sebab banyak anggota KPU yang masuk penjara akibat tuduhan korupsi. Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti pemilu 1999) — pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. Pada tahun 2009 merupakan tahun Pemilihan Umum (pemilu) untuk Indonesia yang paling terpuruk. Rakyat mulai jenuh terhadap politik, sehingga partisapasi rakyat dalam periode ini mengalami drastis. Namun, apapun hasilnya, periode itu telah berlalu, dan perlu kita jadikan pelajaran untuk menyambut pesta demokrasi yang akan datang. Akhirnya, dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa, pemilu bukan potret demokrasi secara absolut. Sebab, dalam perjalanannya, masih banyak catatan merah yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem yang begitu menjunjung keberperanan dan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan, seringkali diingkari oleh penguasa yang dipilih secara “demokratis”. Kekuatan finansial dan hegemoni kekuasaan seringkali menjadi pemenang dalam event-event pesta demokasi. Karenanya, mari kita sambut pesta demokrasi atau pileg 9 April 2014 akan datang dengan niat yang baik. Kita ciptakan demokarsi sebagai sistem yang lahir dari kehendak hati nurani rakyat dan bukan karena kehendak finansial dan hegemoni kuasa.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA KORAN 8 PROBOLINGGO 8

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

MADURA

Lintas Jatim

SELASA 11 MARET 2014 No. 0318 | TAHUN III

Anak-anak Minta Lokalisasi Dolly dan Jarak Ditutup Survei Dilakukan Selama Desember 2013 sampai Januari 2014 SURABAYA - Penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, rupanya mendapatkan energi baru berupa dukungan dari beberapa anak yang tinggal di kedua lokalisasi tersebut. Hal ini terungkap dari hasil penelitian survei yang dilakukan oleh IDIAL MUI Jatim yang dilakukan selama bulan Desember 2013 sampai dengan Januari 2013. Dalam penelitian tersebut dilakukan survei terhadap 50 responden yang terdiri dari 10 WTS, 10 Mucikari, 5 Pramujasa, 5 Pedagang UKM , 10 Rumah Tangga Biasa dan 10 anak-anak. Ketua Hotline Pendidikan Jatim, Isa Ansori mengatakan sejatinya mereka tidak menolak penutupan kecuali bila pemerintah bisa memberi kepastian tentang apa yang bisa mereka lakukan bila dilakukan penutupan serta bantuan fasilitasi untuk berusaha. Sedang mereka yang setuju penutupan adalah mereka yang ratarata menjadi ‘korban’ dari bisnis prostitusi tersebut. “Ini karena memang mereka tidak mendapatkan manfaat

SURABAYA – Bank UMKM Jawa Timur Cabang Utama hingga Desember 2013 telah menyalurkan bantuan permodalan tak kurung dari Rp 147 miliar kepada sekitar empat ribu pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya. Jumlah itu hampir mencapai 20 persen dari total jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya yang saat ini berjumlah sekitar 23.000 unit. Bank UMKM Jatim Cabang Utama sendiri, semula mentargetkan pengucuran kredit untuk para pelaku usaha mikro dan kecil di Surabaya mencapai Rp 140 miliar. “Untuk mencapai target penyaluran kredit, kami terus melakukan ekspansi dan menambah kantor kas baru,” ujar Pemimpin Cabang Utama Bank UMKM, Sigit Purwanto. Menurut dia, dari sekitar empat ribu pelaku usaha mikro dan kecil itu, rata-rata bergerak di sektor perdagangan, toko kelontong, industri rumahan, serta jasa. ”Rata-rata mereka mengambil kredit antara Rp 2,5 juta sampai

sedikitpun dari aktifitas prostitusi di kedua lokalisasi tersebut. Terutama anak-anak, yang tinggal dilokalisasi tersebut menyatakan 100 % setuju Dolly dan Jarak ditutup secepat mungkin,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (10/3). Menurut Isa Ansori, anakanak itu berpendapat setuju, karena memang dilokalisasi tersebut mereka merasa terganggu terhadap aktifitas prostitusi. Adapaun hal-hal yang dirasa mengganggu adalah, seringnya mereka melihat para WTS yang berpakaian seronok, melakukan adegan ciuman dan mabuk ditempat terbuka, suara dentuman musik yang sangat keras pada jam–jam disaat

anak–anak belajar, pertengkaran. Bahkan, kata-kata seronok yang sering mereka dengarkan. “Mereka akan tumbuh dewasa sebelum waktunya karena mereka bisa tahu hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Apa yang mereka lihat dan alami tersebut berpengaruh buruk terhadap perilaku dan cara bergaulnya, se-

hingga mereka sering menjumpai teman seusianya melakukan halhal yang sejatinya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak,” paparnya. Apa yang menjadi suara anakanak di daerah lokalisasi tersebut, lanjut Isa, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan penutupan. “Bagi mereka yang me-

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Diprediksi Tetap Tumbuh Rp 500 juta. Yang Rp 2,5 jutaan itu biasanya buka toko kelontong,” ujar Sigit kepada Koran Madura, Senin (10/3). Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya, sebesar Rp 138 miliar. “Saat ini, rata-rata setiap bulan ada pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 25%,” ujarnya. Di tengah tren kenaikan BI rate yang diprediksi mencapai level 8 persen dan tingkat bunga kredit bisa menyentuh 14 persen, Bank UMKM Jawa Timur justru berani tetap mematok suku bunga kredit di level 6 persen. Suku bunga sebesar 6 persen untuk kredit dari dana bergulir dan antara 9 hingga 12 persen untuk kredit modal kerja. ”Kami tidak menaikkan suku bunganya meskipun BI Rate beberapa kali naik. Karena kalau

Rata-rata mereka mengambil kredit antara Rp 2,5 juta sampai Rp 500 juta. Yang Rp 2,5 jutaan itu biasanya buka toko kelontong,”

Sigit Purwanto

Cabang Utama Bank UMKM untuk mengurusi usaha mikro dan kecil, tidak mungkin diberi bunga besar. Itu justru akan bikin mereka tidak berkembang. Beda lagi kalau usaha itu sudah masuk tahap bertumbuh,” imbuhnya. Selama tahun 2013 penyaluran kredit Bank UMKM Jawa Timur mencapai Rp 1,276 triliun. Dari posisi per 2009 penyaluran kredit hanya Rp 272 miliar, dalam empat tahun terakhir kredit Bank

UMKM mengalami pertumbuhan lebih dari 110 persen per tahun. Tahun ini, Bank UMKM Jawa Timur menargetkan pernyaluran kredit mencapai Rp 1,5 triliun. Dengan ditetapkan net interest margin (NIM) hanya 2 persen, maka Bank UMKM Jatim efektif dalam menyalurkan dana kredit. Selain itu dukungan funding dari dana pihak ketiga seeperti Wolrd Bank, Dinas Koperasi, Yayasan Damandiri, Bank CIMB Niaga, Bank UMKM yang melakukan linkage program selama 6 tahun. Sementara itu penguatan permodalan, Bank UMKM juga akan menerima kucuran modal dari Pemprov Jatim sebesar Rp 50 miliar, Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 22,5 miliar, Bangkalan Rp 250 juta dan disusul Banyuwangi. Dari posisi modal RP 133,5 miliar diharapkan akhir tahun menjadi Rp 203 miliar . Tercatat total asset yang

nolak diharapkan pemerintah bisa memberi pengertian dan pemahaman bahwa penutupan lokalisasi bukanlah kiamat, tetapi sebetulnya berkah bagi penyelamatan martabat kemanusiaan mereka,” imbuhnya. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif tersebut semua responden diwawancarai dengan panduan pertanyaan yang dilakukan oleh Tim IDIAL Jatim. Pertanyaan yang disebarkan berkaitan dengan kepercayaan diri dan motovasi berkarya mereka semua setelah dilakukan penutupan lokalisasi. Untuk responden yang tidak setuju penutupan rata-rata didominasi oleh mereka yang tergantung secara langsung terhadap aktifitas prostitusi serta mereka masih belum mendapatkan jaminan kepastian kehidupan mereka setelah penutupan lokalisasi, seperti WTS sebesar 65 %, Mucikari 100 %, Rumah Tangga 40 % , Pedagang 50 %, Parumajasa 80 %. =G. Armadianto Semeru

dimiliki Bank UMKM Jatim per 2013 mencapai Rp 1,56 triliun, meningkat dari posisi tahun 2009 sebesar Rp 4,97 miliar. Pengumpulan dana masyarakat 2013 sebesar Rp 964 miliar serta perolehan laba Rp 26 miliar. Sementara untuk rencana bisnis tahun 2014 total asset diharapkan menjadi Rp 1,757 triliun, dana masyarakat menjadi Rp 1,128 triliun , kredit Rp 1,5 triliun dan perolehan lana menjadi Rp 29 miliar. Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) M Rizal mengatakan sektor usaha kecil sudah menunjukkan pengalamannya lebih tahan banting dibanding industri lain. Krisis moneter 1997–1998, ketika dolar menguat ke angka Rp16.000 – Rp18.000, UMKM tetap bertahan. Dengan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang sekarang sekitar Rp10.000 – Rp11.000, sektor UMKM diperkirakan tetap akan bisa bertumbuh. =G. Armadianto Semeru

KORAN MADURA

Lintas Jatim

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

SURABAYA - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 mendatang, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengumpulkan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Provinsi Jatim melalui Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur di Convention Hall Lantai III Grand City Convex Surabaya, Senin (10/3) pagi. Acara tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemilihan legislatif. Sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin dengan koordinasi yang baik antara anggota Forkopimda, baik provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan, khususnya pada waktu masa kampanye yang sering berpotensi adanya konflik. Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur, Forkopimda penting dilakukan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dalam pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wapres RI Tahun 2014. "Rapat ini sebagai wadah konsolidasi dan penguatan dalam meminimalisir berbagai bentuk permasalahan yang mengemuka baik pra maupun pasca pelaksanaan kegiatan politik lima tahunan RI di Jawa Timur," kata Pakde. Menurutnya, kondisi aman menjadi ukuran suatu daerah siap dan dewasa dalam berdemokrasi. Karena itu, pertemuan ini penting terutama menyangkut koordinasi antara bupati/walikota dengan Polres dan Kodim, koordinasi juga turun di tingkat kecamatan dan desa. "Ini penting sekali, jangan

RAKOR FORPIMDA. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo bersama Kapolda Unggung Cahyono, Pangdam Ediwan Prabowo dan Dir. Kewaspadaan Nasional Kemendagri Didi Sudrana dalam acara Rakor Forpimda Jatim di Surabaya kemarin. Forum ini penting dilakukan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dalam pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wapres RI Tahun 2014.

Gubernur Jatim Kumpulkan Forpimda Masa Kampanye Sering Berpotensi Konflik sampai menjadi hanya urusan Polres yang dibantu TNI, tetapi bupati/walikota bertanggung jawab penuh dalam UU Pemerintahan Daerah. Selain itu kalau camat, kapolsek, dan kapolres kompak di bawah, semua masalah bisa diselesaikan. Dan Pemilu bisa sukses dilaksanakan," tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono menyampaikan berbagai persiapan dilakukan untuk pengamanan pelaksanaan Pemilu tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur. Jumlah personil yang dilibatkan yakni 28.120 personil dari Polda Jatim dan JJRN, 8.100 personil back up TNI, dan 152.113 personil Linmas.

Masyarakat juga dilibatkan dengan mensinergikan 3 pilar desa yakni Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Kades dengan Program Jogo Mbangun Deso, serta memberdayakan kegiatan Binluh, sambaing, FKPM, kamling, himbauan KTMS, dan cangkrukan. “Polda Jatim siap melaksanakan pengamanan Pemilu 2014,” ujarnya. Sementara itu, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP mengatakan, dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres/ Wapres RI, prajurit TNI di lapa-

ngan harus menunjukkan sikap yang netral tidak memberikan dukungan kepada salah satu kontestan untuk menjamin terselenggaranya sikap TNI dalam Pileg dan Pilpres/Wapres RI yang harus netral. “Netralitas TNI (Prajurit, PNS dan Keluarga) tidak melakukan politik praktis, komitmen menjaga dan berdiri pada semua pihak, paham boleh dan tidak pada netralitas. TNI akan membantu kelancaran logistik pemilu atas permintaan melalui angkutan darat,” ujarnya. Ia menegaskan, Kodam V/ Brawijaya selaku Kotama Ops TNI Jatim dengan seluruh jajarannya

9

siap melaksanakan pengamanan Pemilu tahu 2014 dalam rangka membantu perkuatan Polda Jatim dan Pemprov Jatim di seluruh wilayah Jatim. Dalam laporannya, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim menyampaikan, rapat tahun ini mengangkat tema “Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Demi Suksesnya Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden RI Tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur.” Peserta rapat sebanyak 2.200 orang yang terdiri dari pejabat Forpimda Prov. Jatim (Ketua DPRD Prov. Jatim, Pangdam V/ Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati Jatim), Sekdaprov Jatim, Asisten Sekda Prov. Jatim, SKPD Prov. Jatim, Ketua Komisi A DPRD Prov. Jatim, Bupati/Walikota se-Jatim, Camat se-Jatim, Jajaran Polda Jatim, Kapolres se-Jatim, Kapolsek se-Jatim, Komandan Korem seJatim, Komandan Kodim se-Jatim, Komandan Koramil se-Jatim, Jajaran Kasdam, Kepala Bawaslu, Kepala KPU, Asisten Intelejen Kajati, Kakanwil Kemenkumham, Kakanwil Agama, Kabag Pemerintahan kab/kota, Kepala Bakesbangpol kab/kota. Sesuai peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD menyebutkan bahwa jadwal pelaksanaan kampanye terbagi atas tanggal 11 Januari – 5 April 2014 pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga; tanggal 16 Maret – 5 April 2014 pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU tanggal 18 Januari 2014, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 30.965.645 pemilih, TPS sebanyak 86.386, PPS sebanyak 8.501, dan PPK sebanyak 664. =E Hana Diman

PEMBUNUHAN BERENCANA

Pembuktian Jati Diri yang Kebablasan SURABAYA - Pembunuhan berencana yang dilakukan Ahmad Imam Al Hafitd dan kekasihnya Assifa terhadap Ade Sara Angelina merupakan tindakan yang kejam. Peristiwa ini dinilai sebagai pembuktian jati diri remaja yang kebablasan. Pemerhati Pendidikan Lela Susanty mengatakan, rentang usia 15-17 tahun adalah fase dimana remaja mencari jati diri. Pada rentang usia inilah remaja biasanya ingin melakukan pembuktian diri, biasa pada fase ini

remaja masih sangat labih dan cenderung melakukan pembuktian diri dengan melalukan tindakan kekerasan. “Sementara rentang usia 1820 tahun adalah fase dimana remaja sudah menemukan jati diri, ini yang disebut dewasa. Pada rentang usia ini biasanya remaja sudah menemukan jati diri, dan lebih stabil secara emosi. Jadi jika Hafitd melakukan tindakan sekejam itu sesungguhnya ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa, karena direntang usianya

seharusnya sudah lebih stabil emosinya. Ini berarti ada pemicu lain yang menjadi penyebab,” ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (10/3). Alumni Ohio State University Colombus, Amerika Serikat ini menambahkan ada beberapa faktor lain yang menyebabkan remaja melakukan tindakan kekerasan, antara lain remaja sekarang suka berkelompok. Terkadang solidaritas dalam kelompok pembuktinya sering ditunjukkan dengan melakukan kekerasan. “Anak muda

, remaja sekarang kalau menyelesaikan persoalan dengan cara bicara baik-baik dianggap sebagai pengecut,” lanjut Lela. Sementara Ketua Hotline Pendidikan Jatim, Isa Ansori menambahkan, kekerasan remaja saat ini banyak juga disebabkan oleh tayangan televisi. “Sekarang di televisi banyak sekali tontonan film-film yang berbau kekerasan. Kemudian ditambah lagi kurangnya bekal pendidikan dan kurangnya ajaran agama menjadi pendorong remaja untuk

melakukan kekerasan,” ujarnya. Isa Ansori menambahkan, selain ketiga faktor tadi ada faktor terpenting yang bisa menciptakan anak senang atau bisa melakukan tindakan kekerasan, yaitu lingkungan dan pergaulan. Jika remaja dididik dalam pergaulan yang baik, ada pengawasan dari orang tua, sudah pasti anak itu akan menjadi baik. Tapi jika dalam lingkungan dan pergaulan yang ada justru contoh negatif, maka anak itu pasti akan menjadi tidak baik. =G. Armadianto Semeru

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

ant/eric ireng

PEMBANGUNAN KAWASAN SURAMADU. Seorang nelayan melintas di dekat kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, Minggu (9/3). Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) menjajaki kerja sama, terkait program pembangunan perumahan di kawasan Suramadu dan pondok pesantren di pulau Madura, yang diharapkan dapat mengoptimalkan percepatan pengembangan wilayah Suramadu sebagai pusat pengembangan perekonomian di Jawa Timur.

Pedagang Asongan Segera Ditertibkan PT. KAI Komitmen Tingkatan Kualitas Pelayanan SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) akan terus menertibkan pedagang asongan baik yang berjualan di area stasiun dan di atas Kereta Api (KA) baik yang berjalan dan berhenti di stasiun. “Penertiban asongan yang terus dilakukan oleh PT KAI sematamata demi kenyamanan dan keamanan para penumpang,”ujar Manager Humas PT Kai Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya Sri Winarto di kantornya Kawasan stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (10/3). Menurut Winarto, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, PT KAI terus berupaya melakukan perbaikan di segala sisi dan segala bidang. Perbaikan tersebut di antaranya, di stasiun sekarang sudah diterapkan sistem boarding pass, fasilitas toilet gratis, ruang

ibu menyusui, dan pembelian tiket sampai H-90 sebelum keberangkatan. “Di atas kereta, dalam perjalanan para penumpang juga telah merasakan sejuknya AC di semua kelas kereta baik KA ekonomi, KA eksekutif dan KRD. Kemudian keamanan selama dalam perjalanan kereta api terjaga oleh keberadaan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dan petugas keamanan serta ditambah fasilitas stop kontak dan KA bebas asap rokok. Kemudian yang terakhir tak ketinggalan semua KA harus bebas dari segala pedagang asongan,” jelasnya. Winarto menjelasnya, tinjauan dari aspek hukum atas penertiban pedagang asongan di stasiun dan di atas KA antara lain, pertama, penunjukkan PT KAI (Persero) sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian. Dasarnya Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 29 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum KA

Menjadi Perusahaan Perseroan. Peraturan Presiden No 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian dan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU 19 Tahun 2013 tentang BUMN. Dua, hak dan Kewajiban sebagai Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian. Tiga, wewenang sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Empat, pemenuhan SPM dalam Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Perkeretaapian. Lima, larangan Terhadap Pihak Tidak Berkepentingan. Enam, pedagang bertiket, Pasal 121 PP No. 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan KA. Tujuh, sanksi, Pasal 212 KUHP dan Pasal 215 KUHP. Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan dalam poin satu sampai tujuh maka PT KAI (Persero) selaku Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian dapat melakukan penertiban terhadap pedagang asongan di stasiun dan di atas kereta api. =E. HANA DIMAN

MINUMAN KERAS

Polisi Tulungagung Sita 180 Botol Arak Tuban TULUNGAGUNG - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tulungagung, Jawa Timur, menyita 180 botol arak tuban yang diangkut mobil Daihatsu Xenia nopol S 697 HI di depan warung di Kecamatan Boyolangu, Minggu (9/3). “Penjualan minuman keras yang tidak disertai izin edar ini sudah kami intai sejak sepekan lalu,” kata Kasubbag Humas Polres Tulungagung, AKP Dwi Hartaya, Senin. Dalam operasi penggerebekan yang dilakukan pada 17.00 WIB tersebut, sopir Daihatsu Xenia atas nama Ahmad Rozikin (26) diperiksa beberapa jam. Namun pemuda asal Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban itu kemudian dilepas kembali bersama beberapa saksi lain. “Belum ada tersangka (ditetapkan), kami masih selidiki kasus ini,” ujarnya. Kendati demikian, seorang pria yang diduga sebagai pemilik 180 botol arak tuban itu sampai kini masih diperiksa intensif. Hartaya tidak mengkonfirmasi nama pria dimaksud dengan alasan kepentingan

pengembangan penyelidikan. Selain mengusut asal-usul arak tuban, polisi juga menyelidiki jaringan distribusi minuman beralkohol tradisional tersebut. Peredaran minuman keras ilegal menjadi perhatian polisi setempat karena konsumsi arak Jawa maupun buatan Tuban telah beberapa kali menyebabkan sejumlah warga tewas overdosis. Terakhir kasus pesta minuman keras oplosan merenggut nyawa seorang pemandu lagu dan empat lainnya. Meresahkan Beberapa bulan terakhir banyak sekali kasus tewasnya warga gara-gara minuman keras oplosan. Sebagian warga di Jawa Timur mengaku resah dan meminta aparat serius menangani hal ini. =ANT/SLAMET

11

KORAN MADURA

Lintas Jatim

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

PARIWISATA

Masuk Bromo, Kini Rp20.000 JAKARTA - Wisata alam di kawasan konservasi seperti taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru ditargetkan mampu menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1 triliun pada 2014. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Sonny Partono di Jakarta, Senin, mengatakan target PNBP dari sektor wisata alam untuk tahun ini meningkat dibanding target tahun lalu Rp500 miliar namun realisasinya Rp3,5 triliun. Menurut Sony, upaya untuk meningkatkan PNBP dari sektor wisata alam tersebut yakni pada tahun ini Kemenhut akan menaikkan tarif masuk ke lokasi wisata seperti taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru pada pertengahan bulan ini seiring dengan aktifnya PP 12/2014. Tarif masuk ke lokasi-lokasi yang sebelumnya hanya Rp2.500 akan dinaikkan secara bervariasi menjadi Rp5.000-Rp20.000 bagi wisatawan domestik dan Rp100.000-Rp300.000 bagi wisatawan asing. “Dengan tarif Rp2.500, ternyata tidak bisa memperbaiki lingkungan yang ada di lokasi. Kami malah nombok,” katanya. Lagipula, tambahnya, tarif itu masih terlalu kecil untuk turis manca negara yakni hanya berkisar antara 10-30 dolar AS, sedangkan di negara mereka sekali masuk ke obyek wisata alam bisa lebih dari itu, misalnya Kaoyai National Park Thailand sebesar 18 dollar AS. Besarnya tarif diterapkan berdasarkan rayon, misalnya rayon 1 dikenakan tarif tertinggi mencapai Rp20.000, rayon 3 tarifnya paling rendah, yakni Rp5.000. Kawasan wisata alam yang termasuk dalam rayon 1 yaitu Bromo Tengger dan Bali Barat. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Kemenhut Bambang Supriyanto mengatakan perbaikan tarif termasuk dalam promosi bentuk jasa lingkungan. Kini wisatawan bisa menikmati wisata lain yang sebelumnya tidak ada, seperti wisata satwa liar. =ANT/SUBAGYO

ant/ari bowo sucipto

TARIF MASUK BROMO. Sejumlah pelaku pariwisata kawasan gunung Bromo membawa poster saat berunjukrasa di depan Balaikota, Malang, Jawa Timur, Senin (10/3). Mereka menolak diberlakukannya PP No 12 tahun 2014 tentang kenaikan tarif masuk wisatawan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang dinilai tidak realistis dan dikhawatirkan akan mengurangi jumlah wisatawan serta berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Kenaikan terif masuk ini tidak hanya di Bromo saja, namun juga di seluruh objek wisata alam dan taman nasional. Di Bromo yang termasuk rayon 1 tarifnya Rp20.000,-

Warga Surabaya Protes Pengembang Purimas Pembangunan Perumahan Dituding Penyebab Banjir SURABAYA - Puluhan warga Kelurahan/ Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya meminta pengembang Perumahan Purimas bertanggung jawab atas banjir yang dialami warga setempat. “Sejak perumahan Purimas dibangun, warga Gunung Anyar, khususnya yang berlokasi di RW 2 dan 3 selalu langganan banjir,” kata salah seorang warga RW 2 Asrifal saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Senin. Menurut dia, banjir akibat ada sejumlah sungai kecil sebagai saluran irigasi yang ditutup pengembang Perumahan Purimas sehingga air meluber ke pemukiman warga sekitar perumahan. Buruknya lagi, lanjut dia, saluran air dari perumahan mengarah ke selatan menuju ke sungai kecil. “Jika hujan lebat, air meluap dan tidak mampu me-

nampung volume air. Akhirnya banjir terus. Ini karena ada enam kali yang ditutup oleh perumahan,” ujarnya. Dia menambahkan, selama ini pengembang perumahan Purimas juga tidak memberi bantuan apapun pada warga yang terkena banjir. Bahkan, selama ini warga juga tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan perumahan. Banjir yang terjadi di Gunung Anyar ini setidaknya menggenangi sebanyak 3.000an rumah warga. “Rumah saya selalu kebanjiran, padahal hujan baru berlangsung selama 10 menit. Bahkan saat hujan deras beberapa hari lalu, rumah saya

terkena banjir setinggi 30 cm,” katanya. Anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono meminta pada pengembang perumahan Purimas untuk segera membuat saluran air. Sehingga, masalah banjir yang diduga akibat dari keberadaan perumahan tersebut bisa teratasi. “Silahkan, pengembang perumahan ini membeli tanah di kanan kiri perumahan. Itu kan harganya masih murah. Masak tidak mampu. Jadi, saya kira tidak perlu tunggu konsultasikonsultasi apapun, ini sudah menjadi domain (kewenangan) untuk membuat saluran air,” ujarnya. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Sachiroel Alim menyatakan, meminta pada pengembang perumahan Purimas untuk mengalirkan air ke arah utara atau ke sungai Kebun Agung.

Selanjutnya, Komisi C juga meminta pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota (PUBMP) Surabaya untuk segera mengirim pompa emergency yang mampu mengatasi banjir di perkampungan warga Gunung Anyar. Sementara itu, dari pihak pengembang perumahan Purimas yang juga hadir dalam rapat itu belum bersedia memberi komentar banyak mengenai tanggapan atas permintaan Komisi C DPRD Surabaya. Seorang perwakilan pengembang perumahan, Paramitha saat hendak meninggalkan ruang Komisi C hanya mengatakan, masalah ini akan disampaikan kepada pimpinannya. Pihaknya juga akan menyerahkan masalah ini ke Dinas PUBMP Surabaya. “Biar Dinas Bina Marga ya,” katanya singkat. =ANT/ABDUL HAKIM

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 11 MARET 2014|NO. 0318|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 11 MARET 2014 NO. 0318 | TAHUN III

Getaran Gempa Guncang Probolinggo Warga Berhamburan Keluar Rumah PROBOLINGGO - Gempa tidak hanya terjadi di Bengkulu dan Malang saja. Getaran gempa tersebut juga dirasakan warga Probolinggo. Peristiwa yang sempat menghebohkan warga itu terjadi Minggu (9/3) malam sekitar pukul 21.20 wib. Meski getarannya hanya skala kecil, namun fenomena alam yang paling menakutkan itu membuat warga ketakutan. Seperti di desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Puluhan warga terpaksa berhamburan keluar rumah saat getaran itu berlangsung. “Getarannya hanya sebentar,” ungkap seorang warga desa Patalan, Muhammad Rasid kepada wartawan, Senin (10/3). Menurut dia, sebelum getaran itu dirasakan, dia sedang makan di dalam rumahnya. Namun, sekonyong-konyong tubuhnya merasakan oleng. Atap bangunan rumahnya terlihat seperti berpu-

tar. “Namun getaran itu hanya berlangsung beberapa detik saja,” terang dia. Merasakan ada getaran itu, Muhammad Rasid langsung keluar rumah. Dia khawatir getaran yang dirasakan itu membuat bangunan rumahnya roboh. “Begitu saya keluar ternyata di halaman juga banyak warga yang berhamburan,” katanya. Di halaman rumahnya, tetangga Rosid juga merasakan getaran itu. Makanya, mereka dalam sekejab langsung berhamburan keluar rumah. Khawatir bangunan rumah mereka runtuh. “Kalau getarannya sampai lama,

bisa merobohkan bangunan rumah juga,” ungkap warga lainnya, Misto. Untungnya, getaran gempa itu tidak sampai merobohkan rumahrumah warga. “Lampu di rumah saya sempat bergoyang-goyang sebentar,” timpalnya. Getaran gempa skala kecil itu, ternyata tidak hanya dirasakan warga desa Patalan. Warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo juga merasakan fenomena tersebut. Banyak warga yang juga keluar rumahnya. Mereka mengaku getaran itu khawatir membahayakan mereka. “Banyak tetangga yang ketakutan keluar rumah,” ujar Ny. Siti menceritakan. Dia menjelaskan, saat getaran itu dirasakan, sebagian lampu di teras rumah sempat bergoyang. Untungnya, getaran itu tidak berlangsung lama.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo, Amin Fredi saat dikonfirmasi melalui sekretarisnya, Asmari mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum mendapat laporan dari warga. “Sampai sekarang belum ada laporan soal itu,” tandasnya. Meski belum ada laporan soal insiden tersebut, pihak BPBD akan langsung bertindak. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya getaran gempa susulan. “Kita akan segera cros cek di lapangan nantinya,” kata Asmari. Getaran Itu Fenomena Lindu Terjadinya getaran gempa yang dirasakan oleh warga Probolinggo menimbulkan beragam persepsi. Ada sebagian yang mengatakan, jika getaran itu merupakan sebuah fenomena alam yang dinamakan lindu. Bagi orang sesepuh terjadinya

lindu itu dianggap mengandung makna firasat. “Keyakinan orangtua dulu begitu,” ucap ustadz Yusuf saat dimintai komentarnya. Bagi orangtua dulu, terjadinya lindu itu ternyata mengandung firasat yang mempunyai makna tertentu. Munculnya makna firasat tersebut, karena orangtua dulu menyakini setiap kejadian fenomena alam mempunyai arti. Ustadz Yusuf menjelaskan, adanya persepsi tersebut boleh percaya boleh tidak. Namun demikian, setiap terjadinya fenomena alam pasti berdampak. Entah itu dampak kecil maupun besar. Begitu pula dengan insiden getaran yang dirasakan oleh warga. Apapun istilahnya, warga harus waspada dan lebih berhati-hati khawatir ada getaran susulan. =Muhammad Sugianto

HEWAN LANGKA

Penemuan Zidat Raksasa, Gegerkan Warga PROBOLINGGO - Warga Desa Klenang Lor , Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, menjadi geger, akibat penemuan seekor zidat raksasa di pinggir aliran sungai, Senin (10/3). Zidat yang ditemukan oleh Siti Zuhaimi (32) sekitar pukul 07.00 pagi kemarin, dengan panjang 2,6 meter dan memilki bobot badan kurang lebih 23 kilogram. “Saya menemukan zidat tersebut, saat sedang mencuci pakaian disungai. Tiba-tiba binatang itu mendekati saya dengan memperlihatkan tubuhnya,” katanya. Ia mengaku kaget melihat binatang itu terus menghampiri. Seketika itu, mengaku ketakutan dan berupaya minta bantuan kepada orang yang ada di sekitar aliran sungai itu.“Setelah binatang di dekati dan di tangkap oleh warga, ternyata bukan jenis ikan pada umumnnya. Namun binatang

itu berjenis zidat yang tubuhnya mirip binatang belut,”ucap Siti Zuhaimi. Setelah zidat berhasil ditangkap oleh warga, akhirnya hewan itu langsung dibuatkan kolam yang terbuat dari terpal.”Binatang zidat dengan ukuran besar itu langsung dimasukkan kedalam kolam terpal yang berisi air bersih,” tandasnya. Menurutnya, binatang zidat yang di temukan itu, lanjut dia, tidak akan dijual keorang lain. Tapi akan dipelihara. “Nggak saya jual mas. Takut ikan ini membawa berkah dan keberuntungan untuk keluarga saya,”tutur Siti Zuhaimi. Dari hasil penemuan zidat raksasa, ratusan warga sekitar desa langsung berduyun-duyun mendatangi lokasi.“Kami sangat penasaran atas informasi penemuan binatang zidat yang ditemukan disungai Desa Klenang Lor itu. Saya ingin melihatnya kelokasi penemuannya,” terang salah satu pengunjung, Supriadi yang mengaku asal Desa Tarokan itu. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014 NO. 0318| TAHUN III

13

Caleg Melirik Desa yang ber-DPT Gemuk Peluang Besar Peroleh Suara Pemilih PROBOLINGGO - Desa yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah besar dalam Pemilu Legisatif (Pileg), menjadi sorotan utama caleg untuk mencari dukungannya. Pasalnya desa itu dinilai berpeluang untuk mendapatkan dukungan suara dalam pesta rakyat 9 April mendatang. Hal tersebut dikatakan salah satu caleg partai Gerindra di Kabupaten Probolinggo, Edy Santoso. Menurutnya, peluang terbanyak untuk memperoleh suara memang yang paling prioritas, yakni berada di desa-desa yang memiliki jumlah pemilih yang tergolong banyak. “Karena dengan mengandalkan desa sebagai unggulan perolehan suara, maka bisa terwujud.

Sebab dalam desa DPT gemuk dengan kantong-kantong pemilih menjadi dominan,” katanya, Senin (10/3). Dalam penjaringan suara di tingkat masyarakat bawah, kata dia, memang harus inten dilakukan. Sebab masyarakat tanpa adanya pengenalan diri secara otomatis akan sulit mengenal. Kalau sudah tidak kenal, maka sulit dia akan dipilihnya.

“Kalau sudah dia kenal dan mengetahui nama caleg, dipastikan akan mengenal dan memillihnya dalam pemilu mendatang,” terang Edy Santoso. Edy Santoso menambahkan, untuk memperoleh dukungan suara dalam pemilu legisatif, harus benar-benar melakukan sebuah pemetaan politik di tingkat desa yang ada di darah pemilihannya. Yang menjadi langkah dan sorotan caleg dalam pileg, biasanya para caleg ramai melakukan sosialisasi di desa dersa yang memiliki DPT lebih dari dua ribu suara, “Banyak caleg beralasan desa DPT gemuk memiliki peluang besar dalam mendapatkan suara dalam pileg mendatang,”imbuhnya.

Masih Menunggu Rapat Pleno PBNU

NU Belum Tentukan Sikap Politik

PROBOLINGGO - Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas dengan massa yang paling banyak, saat ini belum menentukan sikap politiknya untuk calon presiden dalam pemilu Presiden tahun ini. Pernyataan sikap politik NU akan ditentukan dari hasil rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Probolinggo, KH. Saiful Hadi, sikap politik NU dalam menyikapi pilpres tahun ini masih belum ditentukan. Dalam menentukan dukungan itu, NU biasanya melakukan rapat pleno tentang langkah dukungan warga Nahdiyyin. “Kalau masalah pilpres,

pihaknya belum bisa memutuskan saat ini. Lihat hasil keputusan rapat PBNU dengan para ulamaulama setelah pileg mendatang,” katanya kepada wartawan, Selasa (10/3). Menurutnya, dari hasil rapat pleno akan diketahui siapa sosok figur yang di dukung NU. Secara otomatis dari Jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan PCNU se Indonesia akan mematuhi hasil keputusan. “Instruksi dukungan terhadap calon yang akan di usung NU harus benar-benar di taati dan di pilih oleh warga NU,” jelas KH.Saiful Hadi. Saat ini sosok figur yang mulai muncul di dalam tubuh NU, menurut KH. Saiful Hadi, memang relatif banyak, diantaranya Mahfud MD, Rhoma Irama, dan Khofifah Indar Prawansa. Namun dari sekian nama yang sudah mucul sebagai calon dari NU, masih belum mengerucut kesalah satu calon.“Hasil rapat akan dipilih orang yang memilki kapabilitas, popularitas, dan elektabilitas yang tinggi,”tandasnya. Ia menambahkan, warga NU harus cerdas dalam menyikapi poltik nasional. Karena saat ini, nilai dan karakter dari seorang sosok figur politik harus benar-benar teruji. Dan sekiranya mampu memimpin nagara dan memakmur-

kan rakyat. “Dalam pernyataan pilihan poltiknya rakyat tidak mudah salah pilih. Jangan sampai rakyat memilih calon presiden, ibarat memilih kucing dalam karung. Artinya kedewasaan masyarakat dalam memilih harus bisa mengetahui figurnya, baik secara intelektual maupun secara spiritual,” tegas KH.Saiful Hadi.

Ia menambahkan, warga NU harus cerdas dalam menyikapi politik nasional. Karena saat ini, nilai dan karakter dari seorang sosok figur politik harus benar-benar teruji. Dan sekiranya mampu memimpin nagara dan memakmurkan rakyat. KH.Saiful Hadi tak menampik, jika mayoritas warga NU yang masih kental dengan ajaran Islam Walisongo. Mereka cenderung akan berpihak dan memilih presidennya berdasarkan dukungan para kiai-kiai pondok pesantren.“Pola pikir masyarakat masih tetap solid dalam barisan ulama dan kiai-kiai NU,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

Lebih jauh, ia mengatakan dengan mengandalkan desa yang ber DPT gemuk sebagai andalannya dalam pemilu mendatang, dan tidak meninggalkan desa desa yeng memiliki DPT yang berjumlah kecil. Maka secara tidak langsung akan memiliki peluang menambah suara yang sudah dimiliki dari daerah andalan utamanya. “Yang terpenting di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tingkat keterpilihannya merata. Jika suara sudah merata ada di setiap TPS, secara otomatis jumlah suara akan menyatu menjadi besar,” ucap Edy Santoso. Berbeda pengakuan dari caleg partai Hanura, Ahmad. Pihaknya mengaku siap dalam kompetisi

pileg mendatang dengan caleg lainnya. Karena sudah mengantongi daerah-daerah yang memiliki suara terbanyak di daerah pemilihannya. “Secara tidak langsung saya sudah siap memenangkan pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 April mendatang,” terangnya. Dia mengaku sudah melakukan upaya pengenalan dirinya seperti melalui banner yang dipasangnya, serta upaya yang dilakukan melalui cara silaturrohmi ke rumah-rumah masyarakat yang ada di desa.“Saya optimis dengan upaya yang dilakukan. Suara desa yang ber DPT besar akan banyak menyumbangkan suara pemilih untuk pencalonan saya,”pungkas Ahmad. =Mahfud Hidayatullah

Jelang Musim Kampanye

Jasa Penggerak Masa Bakal Panen PROBOLINGGO - Ternyata istilah panen raya, tidak hanya dikenal di kalangan petani saja. Menjelang musim kampanye pemilu legislatif tahun ini, jasa penggerak masa bakal banjir order. Biasanya, jasa yang mereka order adalah pengerahan masa. Untuk mendapatkan masa tersebut, caleg harus mengeluarkan duit banyak. Salah seorang tokoh pemuda, Zaenal asal Kota Probolinggo mengatakan, untuk mengerahkan masa itu ternyata tidak mudah. Masa itu harus diopeni. Seperti transportasi dan makan. “Biasanya yang ikut gabung rata-rata anak-anak remaja,” katanya kepada wartawan, Senin (10/3). Menjelang musim kampanye pemilu legeslatif ini, Zaenal mengaku sudah banyak caleg yang mendatangi dirinya. Mereka datang dan meminta masa untuk melakukan kampanye. Bahkan pengerahan masa itu tidak hanya pada saat musim kampanye saja, melainkan juga sampai dukungan agar mencoblos di saat pemilu nanti. Sayangnya, dia tidak menjelaskan berapa besar cosh untuk pengerahan masa itu. Yang jelas, untuk mengerahkan masa tersebut mem-

butuhkan biaya yang tidak sedikit. “Tergantung banyaknya masa yang diminta. Kalau masa yang diminta banyak, tentu biayanya juga besar,” terang dia. Hal senada juga dikatakan Indra. Menjelang pemilu tahun ini, banyak caleg yang meminta dukungan masa. Dukungan masa tersebut tentu membutuhkan ongkos. Hanya saja, dia sendiri juga tidak mengaku, berapa besarnya ongkos pengerahan dukungan tersebut. Sementara itu, jadwal kampanye akbar ditetapkan 16 Maret 2014 mendatang. Semua parpol akan melakukan giat kampanye secara bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU. Salah seorang anggota Panwas Kota Probolinggo, Putut mengatakan, caleg yang mengadakan kegiatan diluar jadwal kampanye tanpa mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTPK) dianggap sebuah pelanggaran. “Seorang caleg harus ada STTPK-nya kalau hendak mengadakan kegiatan. Jika tidak, dia bisa dianggap melakukan pelanggaran,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 11 MARET 2014|NO. 0318|TAHUN III

Baperjakat Tunggu Bupati Soal Sanksi Buntut Kasus Pegawai Dishub PROBOLINGGO – Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang PNS Dishub Kabupaten Probolinggo, Ngadiran terhadap gadis dibawa umur terus menjadi perhatian publik. Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), HM. Nawi saat dikonfirmasi tidak banyak memberikan komentar terkait persoalan yang menimpa terhadap pegawai Dishub tersebut. “Silakan tanyakan ke BKD saja,” tandasnya sedikit mengelak kepada wartawan, Senin (10/3). Meski sebagai Ketua Baperjakat, pihaknya belum bisa mem-

berikan penjelasan soal sanksi apa yang harus diterima oleh PNS Dishub tersebut. “Kalau soal sanksi, kita tunggu pimpinan (Bupati),” kata HM. Nawi yang juga menjabat sebagai Sekda Kabupaten Probolinggo itu. Diberitakan sebelumnya, Ngadiran, salah seorang pengawai Dishub Kabupaten Probolinggo terpaksa dijebloskan ke sel Mapolres Kota Probolinggo. Pasalnya,

Sementara itu, kasus amoral ini juga memantik sejumlah kalangan di Kota Probolinggo. Salah satunya Wakil Ketua NU, Ahmad Hudri. Menurut dia, perbuatan amoral yang dilakukan oleh pegawai Dishub tersebut sangat tidak dibenarkan. lelaki asal warga Kelurahan Sum-

ber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo itu terbukti melakukan tindak pidana. Dia diduga telah memperkosa gadis dibawah umur asal Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Kejadian yang telah mencoreng jajaran Pemkab Probolinggo karena status PNS-nya itu terjadi pada bulan Oktober 2013 silam. Bahkan, ia telah melakukannya sebanyak dua kali. “Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara,” ujar Kapolres Kota Probolinggo, AKBP Iwan Setiawan kepada wartawan. Ancaman hukuman tersebut sesuai pasal 81 dan 82 Undang-

Undang Perlindungan Anak Nomer 23 Tahun 2002. “Jeratan pasalnya itu berlapis,” imbuhnya. Sementara itu, kasus amoral ini juga memantik sejumlah kalangan di Kota Probolinggo. Salah satunya Wakil Ketua NU, Ahmad Hudri. Menurut dia, perbuatan amoral yang dilakukan oleh pegawai Dishub tersebut sangat tidak dibenarkan. “Ini benar-benar tidak bermoral. Apalagi pelakunya seorang abdi Negara,” katanya. Itulah sebabanya, agar kejadian itu tidak terulang lagi, pihaknya berharap agar aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas. =Muhammad Sugianto

PEMILU

Kaum Difabel Diajak Sukseskan Pemilu

PROBOLINGGO - Kaum difabel mendapatkan perhatian khusus dalam Pemilu tahun ini. Karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menyempatkan waktu khusus melakukan sosialisasi ke mereka yang jumlahnya cukup banyak. “Lima relawan demokrasi diterjunkan melakukan sosialisasi kepada kaum disabilitas yang tersebar di lima kecamatan di Kota Probolinggo. Mereka ada yang tuna grahita, tuna wicara, tuna rungu, dan cacat permanan yang menggunakan kursi roda,”ujar Kristian, salah satu relawan Pro Demokrasi yang menangani kelompok disfabilitas di Kota Probolinggo, kepada wartawan, Senin (10/3).

Kristian mengatakan, ternyata sambutan yang bagus dan penuh semangat diberikan para difabel tersebut. Mereka menyimak dengan seksama dan bahkan mencoba melakukan pencoblosan di TPS (tempat pemungutan suara) yang disediakan Relawan Pro Demokrasi. “Mengharukan sekaligus membanggakan. Para relawan harus membantu, karena mayoritas mereka malu untuk mencoblos dalam pemilu mendatang. Tapi kita optimis mengajak kaum difabel yang memang harus menggunakan bahasa khusus menyampaikan sosialisasi di depan anak-anak yang ternyata sudah masuk dalam daftar pemilih semua,”tandasnya.

Komisioner KPU Bidang Sosialisasi, Eko Purwanto, mengatakan pihaknya mengajak difabel untuk menyukseskan pemilu. Mereka diberi fasilitasi yang memadai agar tetap bisa mencoblos dengan nyaman. “Misalnya yang memakai kursi roda, desain bilik coblosan sebisa mungkin memudahkan. Kursi roda bisa langsung masuk ke bilik, sehingga di atas kursi roda bisa leluasa memberikan suara,” katanya. Meski tetap harus ada pembimbing, pemilu kali ini difabel, orang tua diberi keleluasaan memilih sendiri siapa yang akan membimbing di dalam bilik. Dengan begitu, tidak harus KPPS. “Silakan saja, bisa saudaranya, bisa anggota keluarga lainnya. Ini yang disarankan. Tetapi kalau ada relawan yang mau menjadi pembimbing di dalam bilik diizinkan asalkan sudah sepersetujuan pemilih.”terang Eko Purwanto. Eko Purwanto menambahkan, hal itu untuk menjaga kerahasiaan dan kemungkinan penyalahgunaan saat mencoblos. Sebab ada laporan pembimbing mencoblos tidak sesuai dengan nama yang dipilih oleh pemilih difabel, namun dicoblos sesuai kehendak pembimbing. Karena itu untuk menjaga gar semua baik, maka pembimbing akan diserahkan sepenuhnya pada pemilih. Siapa yang dikehendaki, bisa. Lebih baik lagi jika keluarga sendiri. “Akses

Penyandang Cacat memiliki impian agasr dalam penyelenggaraan pemilu mereka memilki hak dipilih dan hak memilih di kursi parlemen. Termasuk hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu,”ucapnya. Ia menambahkan, keterwakilan penyandang disabilitas dinilai sangat penting. Apalagi selama ini banyak hak sosial mereka yang belum diperjuangkan di kursi parlemen. “Sangat penting, karena diskriminasi penyandang disabiltas besar sekali. Sayangnya, partai belum percaya untuk memilih wakil dari kaum disabilitas.,”kata Eko Purwanto. Eko Purwanto mengungkapkan, penyebab penyandang disabilitas kurang dilirik, karena partai kurang paham tentang masa pendukung penyandang disabilitas. Jumlahnya ada, pendukungnya dijamin solid. Nah inipun dianggap telah jauh dari konvensi internasional tentang pengakuan keberadaan kaum disabilitas. “Harusnya yang bisa mendorong adalah negara. Negara harus memberikan pemahaman parpol tentang adanya kaum disabilitas yang memiliki hak suara dan hak untuk dipilih”imbuhnya. Sementara itu, Aktivis LSM Kota Probolinggo, Yohanes Kartsen, mengungkapkan data WHO menyebut jumlah penyandang disabilitas di Asia Pasific sebanyak 15 persen dari total penduduk se Asia Pasifik. . Se-

mentara di Indonesia, ada sekitar 10 persen penduduk menyandang disabilitas, atau sekira 25 juta penduduk Indonesia. “Jika separuhnya saja sudah memiliki hak pilih, berarti itu jaminan yang cukup besar bagi Caleg yang akan maju. Itupun belum cukup dilirik parpol,”terangnya. Apalagi, faktor mental dari penyandang disabilitas juga dianggap sebagai penghambat eksistensi mereka di kancah perpolitikan. Tapi pihaknya meyakini saat ini banyak diantara mereka sudah membekali diri. “Karena dulu kan banyak partai, jadi sekedar diselip-selipkan, tapi sekarang sudah benar-benar diperhitungkan dan diminta. Tapi lagi-lagi itu kita takut kalau itu hanya sebatas basa-basi” kata Yohanes Kartsen. Yohanes Kartsen menambahkan, banyak kaum difabel yang juga khawatir dengan hak pilih mereka saat mencoblos. Ini karena penegakan hukum bagi para pembocor hak suara kaum difabel belum tegas. “Kalau membocorkan dalam aturannya kan dikenai sanksi, paling lama 1 tahun penjara. Itu satu-satunya hak pemenuhan disabilitas yang dikenai sanksi pidana. Tapi selama ini hanya dianggap main-main. Makanya kita minta ke Panwaslu hal itu dianggap sebagai pelangaran. Paling tidak pelanggaran administrasi” pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 11 MARET 2014 No. 0318 | TAHUN III

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

Kalahkan Roma, Benitez Sumringah NAPLES - Pelatih Napoli Rafael Benitez sumringah setelah berhasil mengatasi perlawanan AS Roma di San Paolo, Senin (10/3) dini hari WIB pada Liga Serie A Italia. Napoli menang 1-0 berkat gol tunggal Jose Calejon melalui sundulan pada menitmenit akhir pertandingan. Sebenarnya Roma lebih mendominasi jalannya pertandingan tersebut. Mereka unggul 63 persen penguasaan bola. Meskipun, dari jumlah peluang, kedua tim relatif berimbang. Napoli melepaskan 13 tembakan dan empat di antaranya mengarah ke gawang, sementara Roma membuat 14 percobaan

mencetak gol dan enam di antaranya tepat sasaran. Yang menjadi

pembeda adalah gol Calejon. Tambahan tiga poin ini mem-

buat Napoli mendekati rivalnya itu di papan klasemen klasemen sementara. Napoli masih duduk di peringkat ketiga dengan 55 poin dari 27 laga. Roma berada satu tingkat di atasnya dengan koleksi 58 poin dari 26 pertandingan. “Kita sudah melihat banyak pertandingan di mana Napoli bermain baik dan tidak menang. Jadi, bisa mengalahkan tim kuat seperti Roma saya pikir kami seharusnya bahagia,” ucap Benitez. Ini adalah kemenangan kedua secara beruntun yang didapat Napoli atas Roma. Pada laga leg kedua semifinal Coppa Italia, bulan lalu, mereka menang 3-0 atas lawan yang sama. “Saya pikir kami adalah satu-satunya tim pada musim ini yang sudah mengalahkan Roma dua kali,” lanjut mantan pelatih Liverpool dan Chelsea itu. Sementara itu, pelatih AS Roma

PIALA FA

JELANG LAWAN OLYMPIAKOS

MANCHESTER - Ambisi Manchester City merebut empat gelar musim ini pupus, setelah tersingkir di perempat final Piala FA menyusul kekalahan 1-2 dari Wigan Athletic di Etihad Stadium, Minggu (9/3) waktu setempat. Ini adalah laga ulangan final Piala FA musim lalu. Ketika itu, Manchester City juga kalah 0-1 dari Wigan yang saat itu masih dilatih Roberto Martinez. City sendiri sudah merebut satu trofi musim ini yakni Piala Liga. Mereka tinggal menyisakan peluang di Liga Utama Inggris dan Liga Champions. Sekarang mereka berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan jarak 9 poin dari Chelsea di puncak klasemen, tapi masih menyisakan tiga pertandingan di tangan. Sedangkan di Liga Champion, peluang mereka sangat tipis setelah kalah 0-2 dari Barcelona di leg pertama. Pada leg kedua pekan ini, mereka harus berjuang mengalahkan Barcelona di Camp Nou. Sehubungan dengan itu, pelatih Manchester City Manuel Pellegrini meminta anak-anak asuhnya untuk memberi respons positif atas kekalahan dari Wigan ini saat melawan Barcelona di Camp Nou nanti. Menang atas penghuni peringkat ketiga klasemen sementara La Liga itu selain menjaga asa di Liga Champions,

MANCHESTER - Striker Manchester United (MU) berharap kemenangan 3-0 atas West Bromwich Albion di Liga Utama Inggris akhir pekan lalu menjadi awal yang baik bagi Setan Merah untuk terus tampil bagus dan selalu memetik kemenangan hingga akhir musim. Tetapi untuk itu, para pemain tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun guna tembus ke posisi empat besar dan bermain di Liga Champions musim depan. “Kemenangan ini mempertebal rasa percaya diri kami. Kami akan melawan Liverpool dan Olympakos pada leg kedua Liga Champions setelah kami tertinggal dua gol pada leg pertama. Setelah itu kami menantang West Ham dan Manchester City. Ini semua pertandingan besar. Ini tantangan yang bagus dan sekarang tergantung kami, para pemain, apakah kami menerima tantangan ini dan menunjukkan kepada siapa pun bahwa kami adalah tim bagus, “papar Rooney. Dia melanjutkan, “Kami sangat terluka saat kalah dari Olympiakos dan kami perlu keluar dari situasi itu untuk menunjukkan kepada siapa saja bahwa kami adalah tim bagus. Kami akan berjuang mati-matian demi seragam MU dan untuk mendapat satu tem-

Ambisi Rebut Empat Gelar City Pupus Kami akan mencoba memenangi semua pertandingan yang akan kami jalani...

Manuel Pellegrini

Manajer Manchester City juga akan mengangkat kembali moral para pemain dari kekalahan atas Wigan Athletic. Karena itu Sergio Aguero dan kawan-kawan berada dalam tekanan karena mengalahkan Barcelona bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan di kandang. “Kami kini berada di bagian akhir musim ini, sangat penting bagi kami untuk memberi reaksi. Kami harus pergi ke Barcelona dan mencoba memenanginya demi terus bisa berlaga di Liga Champions,” kata Pellegrini. Pria asal Cile itu melanjutkan, “Kami akan mencoba memenangi semua pertandingan yang akan kami jalani dan kita lihat saja siapa yang mengumpulkan poin paling banyak di Premier League. Untuk tim besar, sangat penting untuk bereaksi dengan cepat saat Anda dapat hasil buruk.” =ESPN/SKY SPORTS/AJI

Rudi Garcia menilai timnya tidak beruntung saja pada laga tersebut. Pada akhirnya dia merasa, tim terbaik tak selalu menang. “Sederhana, kami memutuskan untuk menunggu Napoli dan melancarkan serangan balik dengan Gervinho, Florenzi, dan Bastos. Kami punya banyak peluang mencetak gol dan cuma tak punya keberuntungan,” ujar pria Prancis itu. Terkait mandulnya pemain depan Roma, karena dalam tiga pertandingan terakhir di Serie A cuma bisa mencetak satu gol ke gawang lawan, Garcia tidak khawatir. “Anda membutuhkan sedikit keberuntungan untuk bikin gol. Tembakan-tembakan kami sangat dekat dengan gol, sementara tembakan Napoli mengenai mistar dan masuk. Jangan lupa juga Reina membuat beberapa penyelamatan bagus,” tutupnya. =SKY SPORTS/AJI

Rooney: Jangan Buat Kesalahan pat di dalam tim utama.” Gelandang MU Michael Carrick sependapat dengan Rooney. Menurutnya, sangat penting bagi MU bisa memetik kemenangan atas West Bromwich Albion setelah kalah dari Olympiakos di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. “Rasanya lama sekali (memetik kemenangan) setelah k a l a h d a r i

Olympiakos sebelum laga-laga internasional, sehingga kami harus tunjukkan bahwa kami adalah sebuah tim yang bagus,” kata Carrick. Dia melanjutkan, “Saya kira kami mencetak gol pada waktu yang krusial dalam sebuah pertandingan yang berada di bawah kontrol kami. Musim ini kami cukup frustrasi karena meski kami mengontrol pertandingan tetapi hasil akhirnya kadang lain dan tidak sesuai yang kami inginkan. Kita tampil bagus dan berharap disusul dengan hasil positif dan hari ini, itu semua terjadi.” “Kami sangat berbahaya dalam penyerangan, penetrasi yang sangat bagus dari seluruh sisi lapangan dan menyulitkan mereka (West Bromwich Albion). Penampilan seperti ini harus terus dijaga,” tutup Carrick. =ESPN/AJI

WAYNE ROONEY meminta rekanrekannya untuk tidak membuat kesalahan dan berjuang saat menjamu Olympiakos pada leg kedua Liga Champions.

16

KORAN MADURA

REBUT EMPAT GELAR CITY PUPUS

WAYNE ROONEY: JANGAN BUAT KESALAHAN

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III AMBISI

KALAHKAN ROMA, BENITEZ SUMRINGAH OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

GOL CRISTIANO RONALDO. Momen ketika Cristiano Ronaldo (nomor 7) menyambut umpan sepak pojok Angel Di Maria yang berbuah gol pertama untuk Real Madrid, Senin (10/3) dini hari WIB. Pada laga itu, Madrid mengalahkan tamunya Levante dengan skor 3-0. Meski memuncaki klasemen, pelatih Madrid Carlo Ancelotti (bawah) menyatakan bahwa timnya harus berjuang dan konsisten hingga laga terakhir.

Ancelotti OGah Bicara Juara MADRID - Real Madrid berhasil menjauh dari kejaran Atletico Madrid dan Barcelona di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol setelah memetik kemenangan 3-0 atas Levante pada laga di Santiago Bernabeu, Senin (10/3) dini hari WIB. Tambahan tiga poin ini membuat “El Real” unggul tiga poin (67) dari Atletico (64) di tempat kedua dan empat poin dari Barcelona (63) di peringkat ketiga. Pada laga di Santiago Bernabeu dini hari kemarin, tiga gol “Los Blancos” masing-masing dicetak oleh Cristiano Ronaldo, Marcelo, dan gol bunuh diri pemain Levante Nikos Karabelas. Sebenarnya, Madrid bisa menang lebih besar lagi, bila sejumlah peluang bisa dikonversikan menjadi gol. Sayang, hal itu tidak terjadi. Menyinggung soal pertand-

ingan melawan Levante itu, pelatih Madrid Carlo Ancelotti berpendapat bahwa timnya tampil bagus dan fokus serta bermain dengan intensitas yang tinggi. “Kami mempunyai banyak kesempatan untuk mencetak gol, tapi (Keylor) Navas melakoni laga yang fantastis. Saya puas dengan performa kami,” ungkap Ancelotti. Meski menang dan menjauh dari kejaran pesaing-pesaing terdekatnya, pria Italia itu menilai, perjuangan timnya menuju gelar juara masih panjang karena kompetisi bakal ketat, bukan hanya sampai laga terakhir, melainkan sampai pada menit-menit akhir. Bahkan, gelar juara bukan tidak mungkin akan ditentukan oleh selisih poin. “Itu akan menjadi balapan hingga menit-menit terakhir.

Kami punya sedikit keunggulan tapi kami tidak memikirkan soal hal itu. Kami hanya melihat ke pertandingan selanjutnya dan mencoba memenanginya. Kami sempat tertinggal (dari Barcelona dan Atletico) dan sekarang kami berada di momen yang baik, dan kami harus terus melanjutkannya,” kata Ancelotti. Madrid memiliki peluang meninggalkan Barcelona menjadi tujuh poin saat menjamu tim Catalan itu di Santiago Bernabeu dua pekan mendatang dalam laga bertajuk “El Clasico”. Tetapi, Ancelotti belum memikirkan hal tersebut. “Saat ini saya hanya memikirkan susunan pemain untuk laga dengan Malaga (pekan depan). Itu adalah target yang normal di semua kompetisi. (Zinedine) Zidane tahu benar soal klub ini dan Anda harus berjuang di

16

semua kompetisi yang diikuti,” kata mantan pelatih Milan, Chelsean dan Paris Saint-Germain itu. Beda dengan Ancelotti, pemain sayap Madrid Angel Di Maria mulai berbicara tentang peluang timnya merebut tiga gelar musim ini yakni, juara La La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Di Copa del Rey, Madrid akan menantang Barcelona di final. Sedangkan di Liga Champions, Madrid sudah hampir pasti ke perempat final setelah menang telak 6-1 atas Schalke 04 di leg pertama. “Tangki bahan bakar kami penuh, itu penuh sekarang dan bekerja sangat baik. Setelah semua hal berada di puncak, semua berjalan dengan baik. Saya berharap kami bisa memenangi treble,” ungkap pemain internasional Argentina itu. =BBC/ESPN/AJI

SELASA

KORAN MADURA

11 MARET 2014 No. 0318 | TAHUN III

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SAMPANG | K

Penasihat Hukum Minta Terdakwa Dibebaskan RIRIN WINA KUSTIANI

Sukses itu Pilihan Perjuangan TIDAK MAIN MATA. Ratusan anggota KM2PK berunjukrasa di Kantor Kejari Pamekasan dan Pengadilan Negeri setempat, Senin (10/3). Mereka menuntut agar kedua lembaga itu menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana milik rektor UIM secara profesional.

Profesionalisme Kejari DIuji Penanganan Penggelapan Dana Rektor UIM PAMEKASAN - Ratusan anak muda yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Keadilan (KM2PK) Pamekasan meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat bersikap profesional dalam menangani kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Rektor Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Syihabuddin. Mereka juga menuntut agar kasus itu diusut hingga tuntas, termasuk memeriksa oknum berinisial IS yang diduga menjadi otak dalam

kasus tersebut. Koordinator KM2PK, Zainal Abidin mengatakan kelompoknya sangat berharap pada Kejari yang saat ini sedang menangani kasus itu dan meminta agar lembaga tersebut menanganinya secara profesional hingga tuntas. “Secara etika kepesantrenan, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini telah merusak nama baik Pesantren Miftahul Ulum sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang sudah dipercaya masyarakat. Karenanya, kami

meminta agar kasus ini ditangani secara profesional,” kata Zainal Abidin, Senin (10/3). Menanggapi hal tersebut, Kajari Pamekasan, Sudiharto menegaskan, pihaknya akan menangani kasus itu sesuai dengan kewenangan yang diatur undang-undang. Karenanya, ia meminta agar para aktivis itu menunggu hingga proses hukum di pengadilan selesai. “Kami memiliki kewenangan sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan kami telah berupaya melaksanakan tugas semaksimal mungkin sesuai kewenangan yang kami miliki,” katanya. Ia menjelaskan penuntutan yang dilakukan lembaganya dalam kasus itu didasar-

kan pada berkas pemeriksaan yang dilakukan Polres Pamekasan. Sebab pemeriksaan awal kasus itu, dilakukan di Polres, sehingga kejaksaan hanya memiliki kewenangan menindaklanjuti ke proses penuntutan di pengadilan. Kasus yang diminta ditangani secara profesional itu merupakan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan tiga orang yang saat ini berstatus terdakwa dan sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Pamekasan. Ketiga terdakwa itu berinisial NA, MF, dan AM. Dalam melakukan aksinya, ketiganya memakai nama dan jabatan palsu hingga merugikan rektor UIM Pamekasan hingga ratusan juta rupiah. Aktivis KM2PK menyampaikan tuntutan itu melalui aksi unjuk rasa di Kantor Kejari Pamekasan dan dilanjutkan ke gedung Pengadilan Negeri setempat. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

”Yang penting kita terus berusaha, pasti nanti akan mendapatkan apa yang kita harapkan.” tutur gadis asal Pamekasan ini.

SELENGKAPNYA HALAMAN | P

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 11 MARET 2014 No. 0318 | TAHUN III

BUPATI BERSIHKAN PASAR

Antara Pujian dan Cacian

Harga Daging Ayam Turun SUMENEP – Harga daging ayam di Pasar Anom Baru Sumenep, Senin (10/3) turun. Sebelum terjadi kebakaran pada Rabu malam, harga daging ayam mencapai Rp 28 ribu per kilogramnya. Kemarin turun menjadi Rp 26 ribu per kilogram. Arnawi, pedagang daging ayam, mengungkapkan, turunnya harga daging dipengaruhi terbakarnya pasar. ”Sudah sejak kebakaran kemarin, harga (daging ayam) terus menurun,” katanya. Menurut pedagang asal Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru itu, pembeli setiap harinya juga berkurang. ”Biasanya kami setiap harinya sampai meng-

BERSIHBERSIH Bupati A. Busyro Karim, Ketua Tim Penggerak PKK Sumenep Nur Fitriana Busyro Karim serta pejabat SKPD membersihkan puing-puing bangunan Pasar Anom yang berbakar, Senin (10/3).

SUMENEP – Bupati A. Busyro Karim dan Ketua Tim Penggerak PKK Nur Fitriana Busyro Karim, Senin (10/3) pagi mendatangi Pasar Anom Baru Sumenep yang terbakar pada Rabu malam. Bersama sejumlah darma wanita, PKK, dan abdi negara lainnya, bupati membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan pasar yang terbakar. Aksi Busyro tersebut menuai pujian sekaligus cacian. Dipuji karena mau turun langsung membantu pedagang membersihkan toko dan kios yang terbakar, dan dicaci karena aksi itu dianggap berlebihan dan hanya tebar pesona menjalang Pilbup 2015. Pantauan Koran Madura, Bupati A. Busyro Karim memakai kaus training olahraga berwarna abu-abu kombinasi oranye, celana hitam, lengkap dengan topi warga biru. Sementara kaus training olahraga yang dikenakan Ketua Tim Penggerak PKK Nur Fitriana Busyro Karim berwarna biru muda kombinasi hitam, celana hitam, dan kerudung berwarna biru muda. Kabag Humas Pemkab Sumenep, Sufiyanto mengatakan, ratusan PNS dikerahkan untuk melakukan gotong royong untuk meringankan beban korban kebakaran Pasar Anom. “Kalau PNS yang bersentuhan dengan pelayanan langsung dengan masyarakat tidak dilibatkan,

KOMODITAS

biar pelayanan juga berjalan,” katanya. Bupati Sumenep A. Busyro Karim menambahkan, selain abdi negara, pihak yang dilibatkan dalam aksi bersih-bersih itu di antaranya PKK dan darma wanita. ”Kami sudah menyiapkan tenaga, yang masingmasing dari SKPD 10 orang,” katanya. Menanggapi aksi gotong royong abdi negara, pegiat Jatim Corruption Watch Abd. Rahman mengatakan, aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh Busyro Karim dan jajaran SKPD dinilai terlalu berlebihan dan terkesan tebar pesona. ”Kami kira untuk bersih-bersih puing pasar, itu tidak harus dilakukan oleh Bupati. Jika itu terjadi, maka sama halnya Bupati cari muka atau tebar pesona terhadap sejumlah masyarakat saja,” katanya. Hal itu didasarkan karena pada tahun 2015 Kabupaten Sumenep akan menggelar pemilihan bupati. ”Bisa saja ini

hanya untuk meraup simpati para korban bencana saja, sehingga dalam pesta demokrasi meraup suara yang lebih banyak lagi,” tuduhnya. Untuk membersihkan puingpuing pasar, menurutnya, sudah ada petugas khusus yang telah diangkat oleh pemerintah, seperti halnya petugas kebersihan. ”Ini kan sama halnya peralihan fungsi namanya,” terangnya. Jika memang pemkab mempunyai sinergi, lanjutnya, bupati tidak harus turun tangan, melainkan cukup memaksimalkan peran petugas yang ada. ”Lebih baik petugas itu dimaksimalkan saja, misalkan beri bayaran khusus atau pun bentuk lain yang sekiranya bisa membuat petugas itu lebih giat lagi bekerja,” katanya. Pemkab diminta lebih jeli lagi dalam memikirkan nasib para pedagang yang ada. Sebab sampai saat ini para pedagang masih kepanasan saat berjualan. Ia mencontohkan membangun tenda sementara atau melakukan hal lainnya yang sekiranya membuat pedagan merasa nyaman berjualan. ”Saya kira ini lebih baik, daripada pemkab harus turun tangan melakukan bersih-bersih itu,” terangnya. Selain itu, akibat aksi

bersih-bersih itu dinilai telah mengabaikan peran SKPD dalam melayani masyarakat. Sebab aksi bersih-bersih dilakukan pada hari efektif. ”Ini kan bukan hari libur, jika memang ada agenda bersih-bersih itu kenapa tidak diletakkan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin saja, sehingga tidak menggangu pelayanan terhadap masyarakat,” terang Rahman. Pada hari ini, bupati berencana kembali datang ke pasar dan bertemu dengan para pedagang untuk memberikan bantuan. ”Besok (hari ini red.) kami akan mengumpulkan para pedagang, dan kami akan memberikan bantuan,” ujar Busyro, kemarin. Sementara untuk pembangunan pasar, pihaknya memberikan keleluasan kepada para pedagang untuk membangun sendiri. Dengan catatan, jika pelaksanaan kelanjutan pembangunan Pasar Anom sudah dimulai, pedagang siap untuk membongkar. ”Berdasarkan rapat tadi malam (kemarin malam dengan para pedagang), kami telah menyetujui, untuk sementara waktu pembangunan toko dipasrahkan terhadap pedagang,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Sudah sejak kebakaran kemarin, harga (daging ayam) terus menurun,”

Arnawi

Pedagang Daging Ayam habiskan 2 kuintal daging ayam, namun mulai beberapa hari ini kami hanya menghabiskan 1 kuintal,” terangnya. Sejak terjadi kebakaran, tiap harinya dirinya mengalami kerugian. ”Ya rugi, Mas, bagaimana tidak rugi, transportasinya saja sudah berapa,” hitungnya. Oleh sebab itu, pihaknya sangat berharap agar pemerintah segera merelokasi pedagang. Sehingga pengunjung kembali normal seperti sebelumnya. ”Kami yakin, jika Pasar Anom kembali seperti dulu, maka pelanggan akan tetap banyak,” pintanya. =JUNAEDI/MK

SEPI. Arnawi, pedagang daging ayam asal Desa Rubaru Kecamatan Rubaru sedang menunggu pembeli, Senin (10/3). Harga daging sapi di pasaran turun.

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

C

BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Ke Mana Bantuan RTLH Dinsos? SUMENEP - Komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan bagi warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni patut dipertanyakan. Sebab, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Dinsos Sumenep yang dialokasikan dalam plafon APBD (Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah) 2014 ternyata tidak menyentuh sasaran RTLH. Pantauan Koran Madura, Senin (10/3) sejumlah rumah warga miskin yang tinggal di rumah kumuh dan tidak layak huni perkotaan, justru luput dari pantauan dan bantuan RTLH Dinsos Sumenep. Akibatnya, meski sudah puluhan tahun hidup dalam rumah gedek (gubuk bambu), rumah mereka tak tersentuh program. Abdullah, 45, warga Desa Pabian, Kecamatan Kota, mengaku meski hidup dalam kondisi ekonomi yang serba pas-pasan, tidak pernah rumahnya mendapatkan bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah. Oleh karenanya, dia mempertanyakan ke mana bantuan RTLH Dinsos Sumenep tersebut disalurkan. Dia mempersoalkan tidak tersentuhnya program RTLH oleh Dinsos, sebab bantuan tersebut menjadi tanda tanya. Tidak tersentuhnya rumah kumuh diperkampungannya yang terdapat sekitar 4 rumah, bantuan RTLH Dinsos diberikan atas dasar apa. “Jangan-jangan subjektif verifikasi untuk memperoleh bantuan RTLH tersebut,” sindir Abdullah. Sebab, selama ini, warga miskin kota yang memiliki rumah tidak layak huni tidak pernah tahu jika ada bantuan dari Dinsos untuk rehabilitasi rumah tak layak huni tersebut.” Ini bisa jadi tidak ada sosialisasi dari Dinsos atau jika ada anggaran sosialisasi, di kemanakan anggaran itu,” tanya dia ketus. Luputnya dari bantuan pemerintah, membuat dia memepertanyakan dasar verifikasi yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh bantuan RTLH tersebut. Jika bicara kelayakan rumah, maka rumah di kampungnya yang sebanyak 4 rumah sangat layak untuk menerima bantuan RTLH dari Dinsos. “Bagaimana prosedur

memperoleh bantuan RTLH tersebut ketika tidak masuk dalam plafon anggaran yang diajukan Dinsos, masak harus menunggu Tahun Anggaran 2015 mendatang,” ujarnya. Dijelaskan lagi, peroalannya adalah, apakah pemerintah hanya pasif menunggu laporan dari masyarakat bahwa ada rumah tidak layak huni atau bagaimana. Mestinya jika itu menjadi program, Dinsos harus pro aktif turun ke bawah menghimpun data rumah masyarakat mana yang tidak layak huni. “Kalau hanya nunggu laporan, apa coba kerja Dinsos, gak serius tuh namanya,” kritiknya. Hal itu juga dikeluhkan Asmad, 46, warga setempat. Menurutnya, bersama keluarganya sudah puluhan tahun sejak tahun 1950 tahunan lebih, rumahnya tidak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah. “Saya, Mas baru tahu dari wartawan jika ada bantuan untuk rumah kumuh atau tidak layak huni,” tutur pria yang mengaku hidup hanya pas buat makan itu. Dirinya selaku rakyat berharap bantuan tersebut tepat sasaran. Sebab sudah puluhan tahun keluarganya hidup di rumah kumuh dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. “Kalau yang lain dapat, saya kok tidak dapat. Jangan pilih, Pak, saya juga rakyat Sumenep, wargamu,” keluhnya. Sementara itu, Kepala Dinsos Heri Koentjoro mengaku tidak melakukan tebang pilih dalam memberikan bantuan RTLH tersebut. Hanya saja untuk memperoleh bantuan tersebut harus melalui prosedur. Berdasar laporan yang masuk, selama TA 2014 terdapat 160 RTLH yang mendapatkan alokasi dana tersebut. Masingmasing akan memperoleh bantuan maksimal Rp 10 juta, sehingga jika ditotal alokasi anggaran untuk RTLH TA 2014 sebesar Rp 1,6 miliar setahun. Bagi masyarakat yang tidak tercantum dalam bantuan RTLH plafon APBD 2014, bisa mengusulkan dan mengajukan lagi bantuan tersebut ke Dinsos. Namun demikian bantuan tersebut baru bisa diterima setelah memenuhi verifikasi persyaratan pada TA 2015 mendatang. =ALI RIDHO/MK

BECEK. Pengendara melintas di salah satu jalan yang kondisinya becek dan tak kunjung diperbaiki meski pada tahun anggaran 2014 pemkab mencanangkan program pembangunan infrastruktur.

Kinerja Pemerintah Dipertanyakan Said Abdullah Bantu Perbaikan Infrastruktur Jalan SUMENEP – Sekalipun Pemerintah Kabupaten Sumenap pada Tahun Anggaran 2014 telah mencanangkan program pembangunan infrastruktur, warga di sejumlah daerah masih mengeluhkan rusaknya fasilitas-fasilitas publik yang belum tersentuh pemerintah. Di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan dan Desa Karangbudi Kecamatan Gapura, misalnya, sudah puluhan tahun infrastruktur jalan di dua desa tersebut rusak dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Zainal, warga Desa Rajun, mengatakan bahwa infrastruktur jalan di desanya tak pernah tersentuh. "Memang sejak dulu tak tersentuh. Itu pun dimakadam karena inisiasi dari kepala Desa Rajun bersama masyarakat. Tetapi sekarang rusak lagi. Karena kalau hanya makadam kan untuk menebalkan tanah," jelasnya, Senin (10/3). Sejak Bupati A Busyro Karim menjabat hingga sekarang, katanya, tak ada satu pun pemerintah daerah yang turun ke daerahnya. "Mungkin karena jauh kali, Mas hingga Bupati tak mau datang ke sini. Itulah salah satu alasan kenapa jalan kami dibiarkan becek dan tak disentuh sama sekali, karena Bupati Sumenep belum pernah turun," akunya. Hal senada juga diungkapkan

oleh Shaimul Fuadi, warga Desa Karang Budi. Menurutnya, jalan di desanya tersebut sudah lama rusak. "Saya juga aneh, Mas, padahal Bupati Sumenep dari Gapura, tetapi kenapa kok belum ada perbaikan," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa dirinya dan bersama warga lainnya berharap ada bantuan dan uluran tangan dari pemerintah. "Sebab jalan kami ini menjadi jantung bagi aktivtas keseharian masyarakat," katanya. Apalagi, lanjutnya, jalan yang berjarak 15 kilometer dari kota tersebut menghubungkan dengan beberapa desa dan sangat penting sebagai lintas sektoral dalam menjalankan aktivitas keseharian masyarakat. "Saya tak mengerti, kenapa dari 17 desa di Kecamatan Gapura, hanya Karang Budi yang tertinggal," jelasnya. Pantauan Koran Madura, infrastruktur jalan di Desa Rajun tersebut bukan hanya terlihat rusak, tetapi memang belum pernah ada perbaikan dari pihak pemer-

intah. Sehingga saat hujan datang, jalan tersebut terus tergerus hingga disana-sini terlihat becek dan menganga, warga pun mengaku sulit untuk melewatinya. Sementara, di Desa Karang Budi, kurang lebih 5 tahun jalan dibiarkan rusak. Untuk memperbaiki jalan tersebut, anggota DPR RI Dapil Madura, MH Said Abdullah mengucurkan dana Rp 200 juta untuk dua desa tersebut sebagai dana stimulan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. "Saya merasa miris melihat infrastruktur jalan yang masih belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah. Saya merasa aneh, kok bisa infrastruktur jalan terlihat becek. Seharusnya soal jalan itu bukan urusan saya, selain pemerintah, masyarakat punya wakil masingmasing di DPRD tingkat dua," jelasnya Dalam kesempatan itu, Said Abdullah mengingatkan agar bantuan dana Rp 100 juta untuk per desa itu harus dikerjakan dengan gotong royong. "Saya tidak mau dikerjakan oleh kontraktor, tetapi harus dikerjakan oleh masyarakat sendiri, karena kalau masih dilempar ke kontraktor, maka Rp 100 juta itu hanya akan tinggal 60 juta," pintanya. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

Pedagang Enggan Direlokasi Pemerintah Diminta Tak Menarik Retribusi 6 Bulan

AUDIENSI PAGUYUBAN. Paguyuban Pasar Anom Baru Sumenep saat melakukan hearing dengan dewan dan pemerintah menuntut kejelasan rehab pasar di ruang Komisi B DPRD Sumenep, Senin (10/3).

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 15 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

SUMENEP – Sejumlah pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep menolak rencana relokasi pasar pasca terjadinya kebakaran pada Rabu malam. Pedagang bersikukuh untuk tetap menempati pasar. Pemerintah diminta segera memfungsikan kembali pasar yang terbakar. Demikian disampaikan Ketua Paguyuban Pasar Anom Baru Sofiyanto usai melakukan hearing dengan Komisi B DPRD Sumenep dan Kepala DPPKA Sumenep Carto di ruang Komisi B DPRD Sumenep, Senin (10/3). Beberapa waktu lalu, Bupati A. Busyro Karim mengatakan pedagang agan direlokasi untuk tetap bisa berjualan pasca terjadinya kebakaran beberapa waktu lalu. Sementara tempat relokasi yang disiapkan antara lain, sepanjang Jalan Tajamara Pasar Anom. Jalan dari Pasar Anom ke arah Terminal Wiraraja. Jalan dari Pasar Anom ke arah Madura Channel. Jalan depan los daging dalam pasar. Jalan selatan BNI ke arah Pasar Anom. Jalan ke arah Utara menuju pintu masuk selatan Pasar Anom. Areal jalan akses Bagian Selatan Pasar Anom. “Ini aspirasi dari temanteman pedagang. Para pedagang tetap bersikukuh untuk bertahan dan kembali untuk menempati Pasar Anom. Hasil hearing sementara dengan Bupati sebelumnya, memang Bupati hanya menuruti keinginan dari pedagang yang tidak mau direlokasi. Meskipun ini akan memakan anggaran yang cukup besar,” katanya. Dalam hearing lanjutan dengan eksekutif dan legislatif, diketahui bahwa masih ada pos dana APBD yang menganggur. Dewan dan DPPKA akan mengusulkan ke bupati untuk mencairkan dana itu guna merehab kios dan stan seadanya dulu. Data yang diberikan oleh DPPKA saat hearing, pos dana yang masih mengangur dan tidak terpakai dalam belanja APBD bernilai miliaran rupiah. Sehingga, lanjut Sofiyanto, tawaran pemerintah sebelumnya untuk merelokasi pasar akhirnya gagal.

7 Tempat Tencana Relokasi 1. Sepanjang Jalan Tajamara Pasar Anom untuk 144 kios konveksi. 2. Jalan dari Pasar Anom ke arah Terminal Wiraraja untuk 47 kios konveksi. 3. Jalan dari Pasar Anom ke arah Madura Channel untuk 55 kios konveksi. 4. J a l a n d e p a n l o s d a g i n g dalam pasar untuk 108 kios pracangan. 5. Jalan selatan BNI ke arah Pasar Anom untuk 88 kios pracangan. 6. Jalan ke arah Utara menuju pintu masuk selatan Pasar Anom untuk 70 kios pracangan. 7. Areal jalan akses Bagian Selatan Pasar Anom untuk 88 kios pracangan. “Pedagang pasar berharap rehab terhadap pasar bisa segera dilaksanakan, sehingga bisa ditempati oleh para pedagang pasar. Kalau hanya berhenti dengan pemberian bantuan uang tunai ini, kan kasian para pedagang,” katanya. Dalam hearing kemarin, pedagang mendapat bantuan masingmasing Rp 1,5 juta. Sementara Kepala DPPKA Sumenep Carto mengungkapkan, pertemuan itu untuk memperjelas upaya pemerintah guna megambil keputusan yang tepat terhadap kebutuhan yang diinginkan para pedagang. Apakah perlu dilakukan relokasi atau seperti kebutuhan yang diinginkan pedagang. Namun dari aspirasi para pedagang, jelas Carto, mereka memilih untuk kembali ke Pasar Anom dengan catatan pasar segera direhab meski seadanya. Selain itu, aspirasi mereka juga ingin difasilitasi ke pihak perbankan terkait dengan penjadwalan ulang perizinan. “Sudah semalam para pedagang dipertemukan oleh bapak Bupati dengan pihak perbankan untuk difasilitasi terkait pengurusan Kredit Usaha Kecil (KUR) dan memperbaharui izin penggunaan sertifikat dari pusat unutuk dijadikan jaminan ke bank,” kata dia. Pedagang juga meminta retribusi selama 6 bulan dibebaskan. Dan bupati langsung menyetujui. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

Mahasiswa Serukan Pemilu Bersih KMS: 5 Menit Mencoblos Menentukan 5 Tahun

SELAMATKAN. Aktivis mahasiswa menyerukan masyarakat untuk tidak memilih politisi busuk dalam pemilu legislatif yang akan digelar 9 April nanti.

SUMENEP - Aktivis Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) menyerukan pemilu bersih. Mereka mengajak masyarakat untuk tidak memilih politisi korup dan yang membagibagikan uang untuk mendapatkan suara. Ajakan itu disampaikan saat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumenep, Senin (10/3). Rilis data Indonesia Corruptian Watch, sebanyak 36 calon anggota DPR RI terindikasi tidak memiliki komitmen memberantas korupsi. “Kecenderungan wakil rakyat untuk melakukan korupsi harus diwaspadai. Oleh sebab itu, momentum pemilu kali ini rakyat harus dicerdaskan dengan melawan bahaya laten money poltic. 5 menit mencoblos menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan,” kata Ketua, KMS Moh Zainullah. Jika ada caleg melakukan praktik politik uang untuk meraup suara, rakyat harus cerdas

untuk menolak pemberian dewan itu. Sebab, caleg seperti itu jika dipilih hanya akan melahirkan politisi korup. Calon anggota dewan yang memiliki jejak rekam jelek, rakyat juga diminta berani menentukan sikap dengan memberikan sanksi berupa tidak memilih caleg tersebut. Dengan menolak caleg itu, kualitas demokrasi dalam lima tahun ke depan akan lebih baik. Pihaknya berencana menggandakan alat peraga seruan anti korupsi dan diharapkan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli untuk menyelamatkan pemilu dari politik uang. Alat peraga tersebut akan digandakan dan disebar ke bergagai kecamatan di Sumenep.

STNK sepeda motor Mocin Nopol M 4255 VD tahun 2006 a/n Supardi. Bagi yang menemukan Hub. Moh Dahlal, 085257179969 Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

“Ini bagian dari pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa momentum pemilu tidak lagi menempatkan rakyat sebagai korban yang hanya bisa disogok dengan permen karet. Sementara aset negara dikorupsi hingga ratusan juta rupiah oleh para wakil rakyat,” tandas Zen. Meski demikian, ia enggan menyebutkan nama caleg DPR yang terindikasi korupsi. Termasuk ketika ditanya nama parpol yang mengusung caleg tersebut. “Pemilu kali ini harus melahirkan pemimpin yang betul-betul melayani aspirasi rakyatnya,” tuturnya kepada Koran Madura. Sementara itu anggota Komisi A Moh. Readi siap menerima sanksi moral dari rakyat jika memang dirinya terlibat dalam money politic. Pihaknya mempersilakan semua pihak terutama Panwas untuk memonitor pergerakan caleg dalam masa kampanye ini. =ALI RIDHO/MK

E

PELAYANAN PUBLIK

Pelayan RSUD Dikeluhkan SUMENEP - Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh Anwar Sumenep dikeluhkan pasien. Tenaga medis rumah sakit yang digagas menjadi Badan layanan Umum Daerah (BLUD) itu dinilai telah menelantarkan pasien. Dewi menceritakan, Mahwi mayat tersebut masih tertahan atau Pak Matrasit (68) pada 10 gara-gara administrasi. “Ini Februari kemarin mengalami adalah persoalan pelayanan yang kecelakaan lalu lintas (lalin) tidak memuaskan,” ujarnya. dan mengalami luka yang Tak hanya pihaknya saja cukup parah. Setibanya di ruang yang merasa kecewa waktu itu, Instalasi Gawat Darurat (IGD) tapi juga ada keluarga pasien RSUD Moh Anwar, tenaga medis lain yang merasa tidak dilayani hanya memberikan injeksi kedengan maksimal. ”Mengurus pada korban lalin tersebut, dan administrasi di loket sampai tidak ada penanganan medis berjam-jam. Pelayanan macam lanjutan. apa ini. Dia langsung pulang, ”Darah yang sebab katanya berada mengalir dari di rumah sakit bukan lukanya dibiarsembuh, tapi malah kan begitu saja. tambah sakit,” imMasak begitu buhnya. Barangkali yang melayani pasien. Direktur RSUD dibersihkan oleh kePetugas di situ dr H. Moh Anwar dr luarga adalah darah Fitril Akbar belum tidak melakukan bekas jahitan,” penanganan bisa dimintai keterapa-apa,” putri angan terkait keluhan Mahwi memperpelayanan rumah dr Fitril Akbar tanyakan, Senin sakit. Namun, Kepala Direktur RSUD (10/3). Instalasi Peduli Menurut Pelanggan RSUD dr Dawi, bapaknya didaftarkan H. Moh. Anwar Sumenep, Lalu sebagai pasien umum. Namun Saprul Fajri, menegaskan bahwa yang dikedepankan oleh pihak pasien tersebut tidak ditelanrumah sakit adalah persoalan tarkan. administrasi, bukan pelayanan Menurutnya, untuk korban maksimal sebagimana yang lalin, dokter yang bertugas diharapkan oleh semua pasien. langsung melakukan tindakan Petugas baru mau menangani darurat untuk menolong jiwa serius pasien tersebut saat salah pasien. Setelah itu baru dilakusatu keluarga yang kenal dengan kan tindakan observasi atau salah satu dokter yang bertugas, distabilkan guna mengetahui mendesak agar pasien tersebut apakah pasien bersangkutan segera mendapat penanganan harus mendapatkan perawatan medis. ”Ketika anak saya bilang inap atau jalan. itu kakek saya, baru mau berger“Barangkali yang dibersihak. Ini kan sangat mengecewakan kan oleh keluarga adalah darah sekali,” paparnya. bekas jahitan. Itu keterangan Bahkan ketika mayat mau dari petugas di sana,” klarifidibawa pulang karena meningkasinya. gal di rumah sakit, lanjut Dawi, =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014|NO. 0318|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 11 MARET 2014 NO. 0318 | TAHUN III

F

Eksekusi Lahan Dapat Perlawanan Empat Rumah Diratakan karena Berdiri di Atas Tanah Sengketa PAMEKASAN - Empat rumah milik keluarga besar Juhari Dali di Desa Pagagan, Kecamatan Pademawu, terpaksa diratakan dengan tanah oleh satu unit alat berat yang sengaja didatangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan, Senin (10/3), sekitar pukul 08.00. Rumah-rumah itu berdiri di atas tanah seluas dua hektare yang disengkatakan sejak 2002 lalu. Pelaksanaan eksekusi lahan tersebut sempat mendapat perlawanan dari beberapa orang yang merasa dikorbankan. Juhari Dala menjadi pihak yang kalah, sehingga dia dan keluarga besarnya harus pindah dari tanah yang sekarang menjadi sah milik Sriyatin, berdasarkan keputusan PN Pamekasan. Dalam eksekusi itu tim dari PN Pamekasan didampingi ratusan aparat Polres Pamekasan. Meski sempat tegang, namun proses eksekusi berjalan lancar selama kurang lebih empat jam. Saat proses eksekusi akan dilakukan, aparat PN Pamekasan dan Polres Pamekasan dibuat bingung. Karena seluruh keluarga Juhari berkumpul menjadi satu di salah satu kamar di salah satu rumah yang akan diratakan. Sementara traktor di luar rumah sudah siap untuk membongkar rumah tersebut. Aparat Polres Pamekasan mencoba mendekati keluarga Juhari yang berada di dalam kamar. Sontak keluarga Juhari mengamuk dengan membabi buta hing-

ga terjadi aksi saling pukul antara aparat dengan keluarga Juhari. Mereka tetap ngotot jika tanah itu miliknya dan tidak mau digusur. Kericuhan tersebut tidak berlangsung lama, aksi saling pukul itu redah setelah pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah keluarga yang diduga menjadi provokator. Meski sudah dilakukan pengamanan, situasi di tempat kejadian perkara (TKP) belum aman. Sejumlah keluarga lainnya yang sengaja didatangkan Juhari ke TKP masih melakukan perlawanan. Namun aparat lambat laun bisa meredamnya. Keluarga Juhari hanya bisa memplototi rumahnya yang dibongkar menggunakan traktor tanpa bisa berbuat apa-apa, linangan air mata mereka jatuh menatap kondisi rumahnya sudah rata dengan tanah, Sebelum dibongkar paksa. Seluruh peralatan rumah terlebih dahulu dievakuasi keluarganya. Jerit tangis keluarga

Juhari mengundang simpati warga, tak pelik sejumlah warga ikut menangis. Ribuan warga yang datang ke lokasi hanya menyaksi-

gan tanah, juga satu toko dan satu kandang kambing ikut menjadi sasaran sapu bersih traktor, karena dinilai turut berdiri di tan-

kan dari kejauhan. Sebab ratusan personel yang diturunkan Polres Pamekasan untuk pengamanan eksekusi sangat ketat. Selain empat rumah rata den-

ah tersebut. Upaya warga untuk menurunkan genteng pada bangunan rumah yang masih baru tak berhasil karena dinilai hanya mengulur eksekusi.

CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN DAPIL 4 (PEGANTENAN, PAKONG, KADUR)

GOLPUT

Anggaran Pendidikan Politik Layak Disorot PAMEKASAN - Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) Pamekasan menyoal pengelolaan anggaran untuk pendidikan politik tahun 2012 dan 2013, yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Pamekasan. Sebab penggunaan anggaran selama dua tahun itu dinilai tidak jelas, sehingga dipandang layak anggaran pendidikan politik tersebut disoroti. Ketua umum Kopajaa, Iam Kholil mengatakan tingginya angka golongan putih (golput) di Pamekasan pada pelaksanaan pemilihan Bupati (Pilbub) maupun pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu menjadi salah satu alasan tidak jelas penggunaan anggaran itu.

”A n g g aran dana untuk p e ndidik a n d a n p o litik tahun 2012 hing g a 2 0 13 lalu s e kitar Rp 1 miliar l e b i h , tap i re alis as i p ro g ramnya t i d a k j e las . Kami me minta p e nje l a s a n s e cara trans p aran, dig un a k a n untuk ap a s aj a dana itu,” k a t a n y a. Para aktivis ini menggambarkan angka golpul pada pelaksanaan Pilgub Jatim di salah satu TPS di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan Pamekasan, mencapai 98 persen. Dari 485 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya hanya 10 orang. Itu terjadi saat pilgub 2013 lalu. Hal ini diharapkan tidak terulang pada pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) mendatang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Humas PN Pamekasan Heri Kurniawan mengatakan eksekusi terpaksa dilakukan, karena sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Sebelum putusan sudah ada proses mediasi antar kedua belah pihak, namun tidak menemukan kesepakatan. ”Dalam eksekusi ini sebelumnya sudah melalui tahapantahapan. Tapi cara-cara damai tak bisa dilakukan. Keputusannya sudah inkrah, menjadi kewajiban bagi kami untuk segera melakukan eksekusi ini,” jelasnya Perkara tersebut masuk ke PN Pamekasan sejak 2012 lalu, yakni tertanggal 02 Mei 2002. Sedangkan putusan PN sudah bergulir sejak 09 Oktober 2012. Sehingga eksekusi dilakukan setelah tidak menemukan jalan baik-baik. Sebelumnya Juhari sudah melakukan beberapa kali upaya hukum, karena tidak puas dengan putusan tersebut. Juhari melalui kuasa hukumnya naik banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya namun upaya tersebut ditolak. Bahkan sampai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Jakarta, tetap menemukan jalan buntu. ”Proses pengajuan ini sampai tiga kali, tapi tetap memenangkan penggugat (Sriyaitin),” kata Heri. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H. SUPRAPTO, S.IP

Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DITETAPKANNYA

G. MUJTABA Redaktur Ahli Koran Madura

A. Fauzi M Plt Kepala Biro Pamekasan

Semoga Bisa Mengemban Tugas dan Amanah, Lebih Kreatif dan Independen

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 11 MARET 2014 NO. 0318| TAHUN III

G

Drama Sidang Trio Pelaku Curwan Si Raja Sawer Menerima Tuntutan Terberat PAMEKASAN - Sidang kasus pencurian hewan (curwan) dengan terdakwa Mat Selor cs sudah memasuki tahap akhir. Ini terlihat dalam sidang lanjutan yang berlangsung satu jam sejak pukul 14.00 hingga pukul 15.00 di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan Senin (10/3). Agenda kemarin adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam tuntutannya, Selor alias si Raja Sawer dituntut empat tahun penjara. Sedang dua rekannya yaitu Ahmadi dituntut tiga tahun penjara, dan Muhammad dituntut dua tahun penjara. Ketiganya tidak melakukan eksepsi terhadap tuntutan JPU. Dengan demikian majelis hakim tinggal membacakan vonis pekan depan. Hanya saja, setelah JPU Sulianingsih dan Yurike membacakan tuntutan terhadap para terdakwa, semuanya memohon keringanan kepada majelis hakim. Mereka mengakui semua perbuatan itu dan menyatakan menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi. Menyikapi ini majelis hakim yang diketuai Slamet Riadi, dangan hakim anggota Heri Kurniawan dan Bambang Setyawan menyatakan akan mempertimbangkan segala sikap dan perilaku para terdakwa selama di muka persidangan. Namun ada satu hal yang sepertinya akan memberatkan Mat Selor atau Rafii ini. Dari penelusuran majelis hakim rupanya Selor ini resedivis dan pernah dipenjara di Kabupaten Sumenep dalam kasus yang sama, yaitu curwan dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah Sumenep.

Humas PN Pamekasan yang juga salah satu mejelis hakim dalam kasus ini Heri Kurniawan mengatakan hal itu menjadi pertimbangan hakim yang bisa memberatkan Selor pribadi. Karena dia sudah pernah dipenjara tapi masih mengulangi perbuatannya lagi, meski itu dilakukan di daerah lain. ”Kami punya penilaian sendiri, dengan melihat fakta-fakta selama persidangan. Yang jelas semua terdakwa mengakui segala perbuatannya. Vonis pekan depan akan kami bacakan,” kata Heri usai persidangan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, komplotan ini telah ditangkap secara estafet oleh jajaran aparat Polsek Kadur sejak Oktober hingga November 2013 lalu. Mereka telah meresahkan warga Kecamatan Kadur dan sekitarnya selama satu tahun terakhir, karena aksinya dalam mencuri hewan warga (sapi). Dalam beraksi mereka mempersenjatai diri menggunakan bom ikan atau bondet. Mereka tak segan-segan meledakkan bom itu saat ada orang yang memergokinya. Kasus ini terbongkar setelah HP Selor tertinggal di salah satu TKP curwan Oktober 2013 lalu, setelah sang pemilik sapi berani melakukan perlawanan.

Pemilik sapi sempat mengalami luka serius di tangannya karena serangan bondet Selor. Saat itu Selor sempat terluka juga karena terkena pantulan bondet miliknya. Namun Selor masih

berhasil lolos, akan tetapi HP-nya terjatuh. Dari HP itulah keberadaan Selor berhasil dilacak aparat. Dari keterangan Selor, dua rekannya menyusul dijebloskan ke tahanan.

Selor cs dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian hewan dan undang-undang darurat, karena dalam beraksi menggunakan kekerasan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

ANTISIPASI DATA FIKTIF

Komisi D Siap Pantau Penerima Dana Musala PAMEKASAN - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan memantau verifikasi data penerima bantuan musala yang rencananya akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. Wakil ketua Komisi D DPRD Pamekasan, K. Juhaini mengatakan sesuai kesepakatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Komisi D DPRD Pamekasan beberapa waktu lalu, verifikasi bantuan keagamaan menjadi

kewenangan pemerintah daerah dan penentuan penerimanya akan melibatkan Komisi D DPRD Pamekasan. “Jadi nanti setiap anggota komisi akan melihat nama-nama musala penerima bantuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Selanjutnya hasil evaluasi itu akan disampaikan ke pemerintah untuk menentukan,” katanya. Langkah kerja sama ini dilakukan untuk mengantisipasi data penerima bantuan fiktif. Sehingga perlu memperketat

verifikasi dan pengawasan. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam memantau penyaluran bantuan ini dan diminta untuk melapor ke Komisi D DPRD setempat. Juhaini menambahkan verifikasi penerima bantuan musala hingga saat ini belum selesai. Sehingga belum diketahui musala mana saja yang menerima bantuan tersebut. Juhaini berharap Kesra lebih selektif melakukan verifikasi musala dan jeli dalam menentu-

kan musala yang berhak menerima bantuan. “Utamakan musala yang ada santrinya dan ditempati berjemaah salat dan kondisinya rusak,” katanya. Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan (Kesra) Pemkab Pamekasan, Amirus Sholeh menyatakan sedang memverifikasi calon penerima bantuan musala. Verifikasi dilakukan sejak Februari hingga Maret ini. Selanjutnya untuk menentukan penerimanya akan diserahkan kepada Bupati Pamekasan.

Amir belum bisa memastikan jumlah penerima bantuan musala, karena jumlah penerima akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada. Hanya saja setiap musala akan mendapatkan Rp 5 juta seperti tahun sebelumnya. Tahun lalu, bantuan musala diberikan kepada 735 musala dan 211 masjid serta 93 pondok pesantren. Masing-masing masjid mendapat kucuran dana sebesar Rp 10 juta, sedang untuk 93 pondok disalurkan sebesar Rp 24 juta lebih =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 11 MARET 2014|NO. 0318|TAHUN III

Penerima Senilai Rp 11,2 M Dirahasiakan Perolehan DAK Tahun ini Tidak Sebesar PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan masih merahasiakan jumlah sekolah dasar (SD) yang menerima bantuan rehab dan peningkatan mutu yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2014. Sehingga penggunaan dana Rp 11,2 miliar untuk lembaga pendidikan di bawah naungan Disdik itu belum diketahui secara pasti. Kepala Bidang (Kabid) TKSD Disdik Pamekasan Prama Jaya tidak menyebutkan secara rinci jumlah sekolah yang akan mendapatkan DAK 2014, termasuk anggaran dalam masingmasing kategori bantuan. Baik pengadaan buku, rehab gedung untuk kategori rusak ringan, sedang maupun rusak berat. Namun dana itu direncanakan untuk rehab gedung yang mengalami rusak berat. Prama Jaya juga belum

memberikan kepastian kapan realisasi dana tersebut, karena masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Pemerintah pusat. “Kalau saya tetap berharap segera cair, sehingga program tersebut segera dilaksanakan,� katanya. Secara umum, Prama menjelaskan dana Rp 11,2 miliar tersebut akan digunakan untuk pembelian buku kurikulum 2013, rehab ringan, rehab sedang, rehab berat, pembagunan ruang

2013 Lalu

kelas baru, juga pembangunan perpustkaaan dan asrama guru. Pembelian buku kurikulum 2013 menjadi bagian yang sangat peting, mengingat pada tahun ini pula, Disdik Pamekasan akan menerapkan kurikulum 2013 secara serentak di seluruh SD se-Pamekasan. Perolehan DAK tahun ini menurun sekitar Rp 7,5 miliar dibanding tahun 2013 lalu. Saat itu DAK mencapai Rp 18 miliar,

ALIANSI JURNALIS PAMEKASAN (AJP) Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DITETAPKANNYA

sedangkan tahun ini sebesar Rp 11,2 miliar. Turunnya perolehan tersebut diduga karena jumlah usulan kegiatan

lebih sedikit. Ditanya soal usulan Komisi D DPRD Pamekasan yang menginginkan sebagian DAK dialokasikan untuk pembangunan pagar SD, pihak Disdik belum bisa berkomentar banyak. Sebab penentuan suatu kegiatan menjadi kewenangan pusat. DAK pada 2013 lalu disalurkan kepada 248 sekolah yang digunakan untuk rehab gedung dan membangun perpustakaan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENGUMUMAN LELANG BARANG RAMPASAN Kejaksaan Negeri Pamekasan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan berupa: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol : M 3268 AU, dalam kondisi tidak layak pakai. (Harga limit Rp 1.000.000 Uang jaminan Rp 500.000) 2. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze R 110 Nopol : M 5895 AE, dalam kondisi tidak layak pakai. (Harga limit 500.000 Uang jaminan Rp 250.000) Pelaksanaan Lelang pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Maret 2014, pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Tempat: Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan, dengan alamat Gedung Islamic Centre Jalan Raya Panglegur Pamekasan. Syarat-syarat Lelang :

G. MUJTABA Redaktur Ahli Koran Madura

A. Fauzi M Plt Kepala Biro Pamekasan

Semoga Bisa Mengemban Tugas dan Amanah, Lebih Kreatif dan Independen

MOHAMMAD ZUHRI Ketua

TAUFIQURRAHMAN Sekretaris

1. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan sebagaimana tersebut di atas secara tunai kepada pejabat lelang paling lambat sebelum lelang dimulai. 2. Peserta Lelang harus hadir pada saat lelang dengan membawa fotokopi dan asli identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku. 3. Pembeli yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 3% secara tunai setelah pelaksanaan lelang. 4. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya dan dapat dilihat di Kejaksaan Negeri Pamekasan. 5. Cara penawaran ditentukan pada saat lelang. 6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Pamekasan, 12 Maret 2014 Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Ttd. SUDIHARTO, S.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 19610109 198703 1 002

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 11 MARET 2014 NO. 0318| TAHUN III

I

SIDANG PENIPUAN

Hakim-Jaksa Ditengarai ‘Masuk Angin’

PUCAT: Terdakwa Nurul Azizah saat menjalani sidang di PN Pamekasan kemarin.

Pasien Suspect Difteri Mulai Membaik Kondisi Suhu Sempat Mencapai 37,4 Derajat Celcius PAMEKASAN – Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan, Mohammad Saleh Lahadi menyatakan kondisi NK, 18, pasien yang dinyatakan suspect (diduga) difteri sudah mulai membaik. Warga Dusun Sumberanyar, Desa Larangantokol, Kecamatan Tlanakan itu sudah mulai bisa makan dan minum. Meskipun hasil uji laboratorium sampel (contoh) dahak dan air liur NK dan keluarganya untuk memastikan penyakit yang diderita gadis itu zerum (positif) atau masih suspect belum turun, namun Saleh memastikan kondisinya sudah menunjukkan perkembangan yang positif. “Bahkan, jika tidak ada halangan, besok (hari ini, Selasa 11/3) pasien sudah bisa dipulangkan dan menjalani rawat jalan,” kata Saleh Lahadi. Sejak masuk Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirdjo Pamekasan, pada Selasa (4/3) pekan lalu, NK masih ditempatkan di Ruang Isolasi dan pengunjung masih dibatasi. Hal itu untuk menjaga kemungkinan penyakit yang diderita santri salah satu pondok pesantren di Sumenep itu tidak menular ke keluarga maupun warga yang menjenguknya. “Kami menangani pasien itu secara profesional dan sesuai prosedur penanganan dugaan difteri. Awal masuk suhu tubuhnya

mencapai 37,4 derajat calcius dan saat ini perkembangan kondisinya sangat positif,” katanya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Ismail Bey mengatakan pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk memutus penyebaran penyakit tersebut. Sebab penularan penyakit yang disebabkan oleh virus Corynebacterium Diphteriae tersebut sangat cepat. Diantara langkah yang sudah dilakukan adalah pengambilan sampel dahak dan air liur keluarga pasien yang pernah melakukan komunikasi langsung dengan NK untuk dilakukan uji laboratorium. Hal itu untuk memastikan tidak ada keluarga yang tertular. Selain itu, Dinkes Pamekasan sudah berkoordinasi dengan Dinkes Sumenep untuk melakukan pemeriksaan terhadap teman-teman NK yang melakukan kontak langsung pada saat dia

mengalami gejala difteri. Menurut Ismail, pasien tersebut dinyatakan suspect difteri karena mengalami gejala yang sama dengan penyakit yang cukup mematikan tersebut. Diantaranya, pasien mengeluh sakit tenggorokan dan suaranya serak dan terdapat membran berwarna abu-abu yang melapisi tenggorokan, serta merasa sakit ketika menelan makanan. Selain itu, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di lehernya dan terlihat kesulitan untuk bernafas serta mengalami demam. Menurut keluarga NK, gadis yang dikenal pendiam tersebut dilaporkan sakit di pondok pesantren tempat dia belajar. Karena kondisinya cukup mengkhawatirkan, dia dipulangkan dan diperiksa ke RSUD Pamekasan. Saat itu dia dinyatakan suspect difteri dan dirawat di Ruang Isolasi. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Ratusan alumni Pondok Pesantren (PP) Miftahul Ulum Bettet Pamekasan mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan kemarin (10/3) sekitar pukul 10.00 wib, untuk mengikuti siding penipuan yang dilakukan oleh Nurul Azizah, karena diduga kuat petugas, jaksa dan hakim yang menangani kasus tersebut telah ‘masuk angin’. Nurul Azizah, terdakwa penipuan dengan korban Rektor Universitas Islam Madura (UIM) Sahibuddin senilai sekitar Rp 800 juta. Korban tak berdaya karena pelaku mengatasnamakan salah satu nyai dari keluarga besar PP Miftahul Ulum Betet. Koordinator aksi, Mahrus Ali mengatakan majelis hakim harus membongkar motif dan tujuan di balik aksi penipuan, fitnah, adu domba, dan pencemaran nama baik terhadap pengasuh PP Miftahul Ulum yang dilakukan oleh Nurul cs. Dalam aksinya Nurul dibantu oleh Muafiqul Qomar dan Amirus Soleh. Menurut Mahrus Ali, para alumni PP Miftahul Ulum mencurigai jaksa dan hakim yang menangani kasus ini telah masuk angin, karena diduga telah menerima suap dari terdakwa. Dugaan ini makin menguat setelah diketahui dua penegak hukum kurang jeli dan kurang detail dalam menangani perkara tersebut. ”Wahai Bapak Jaksa dan Bapak Hakim yang terhormat, jangan sekali-kali Anda melakukan transaksional penjualan pasal-pasal dalam perkara ini, karena Anda bekerja dibayar rakyat, bukan dibayar oleh pelaku kasus (terdakwa),” teriak Mahrus. Tidak satu pun majelis hakim yang menangani perkara tersebut keluar menemui para alumni PP Miftahul Ulum itu. Mejelis hakim terdiri Slamet Riadi (hakim ketua), Heri Kurniawan dan Bambang Setyawan (selaku hakim anggota). Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam sidang Nurul hadir dengan tanpa menggunakan cadar, sebagaimana dilakukan ketika melakukan aksinya di hadapan korban. =SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA Sampang KORAN J PROBOLINGGO

Sampang J

Sampang

SELASA 11 MARET 2014 No. 0318 | TAHUN III

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

MADURA

Kejari: Masalah Kadisperta Tunggu Pemeriksaan SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang belum bisa memastikan apakah Kepala Disperta setempat Agus Santoso terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit bentul dan ubi kayu serta pupuk organik dan unorganik TA 2013. Kejari masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Demikian disampaikan Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto. Beberapa waktu lalu, kejari telah menetapkan Kabid Tanaman Pangan inisial AW dan Kasi Produksi

Tanaman Pangan inisia AR sebagai tersangka, dan ruang kerjanya telah digeledah. “Sementara ini, secara administrasi yang dianggap paling bertanggung jawab masih AW dan AR. Kalau masalah Kadisperta (Agus Santoso) terlibat, kita tunggu pemeriksaan dulu,” ucapnya, Senin (10/3). Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sampang terhadap Kepala Dinas Pertanian (Kadisperta) Agus Santoso, beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa tanda tangan dirinya dipalsukan oleh Kabid Tanaman Pangan inisial AW untuk melancarkan aksi kejahatan menjarah uang negara. Menurut Agus Santoso, ter-

Pokoknya secepatnya kita akan panggil saksi-saksi. Kalau masalah hari dan waktunya kita tidak bisa ditentukan karena fokus memanggil sudah dalam minggu ini

Sucipto

Kasi Intel Kejari

bitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanpa persetujuan dirinya dan dirinya tidak pernah merasa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) termasuk juga Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

RUMAH TANGGA

Disinggung dugaan pemalsuan tanda tangan apakah tersangka AW akan dikenakan pasal berlapis, Sucipto mengatakan cara yang dilakukan tersangka sudah merupakan modus demi melancarkan aksi tindak korupsi.

“Kalau yang dilakukan AW itu merupakan modus untuk melancarkan aksi tindak korupsinya, dan pemalsuannya itu sudah termasuk modus korupsi,” tegasnya. Sementara pihak Kejari sendiri akan memanggil secepatnya para saksi-saksi berkompeten dalam pengadaan bibit, seperti kelompok tani (poktan) penerima bantuan bibit, tiga CV selaku pihak pengadaan benih bibit, dan dari Dinas Pertanian selaku mengetahui kasus tersebut. “Pokoknya secepatnya kita akan panggil saksi-saksi. Kalau masalah hari dan waktunya kita tidak bisa ditentukan karena fokus memanggil sudah dalam minggu ini,” imbuh Sucipto. =RYAN HARIYANTO/MK

IBADAH HAJI

Tidak Harmonis Dominasi Perceraian Tahun ini 315 CJH SAMPANG- Terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Sampang mayoritas karena faktor tidak harmonisnya suami dan istri dalam satu keluarga. Sehingga mereka memutuskan untuk bercerai sebagai pilihan. Selama tahun 2013 Pengadilan Agama (PA) Sampang merima kasus perceraian sebayak 1.231 keluarga. Angka kasus perceraian tersebut berdasarkan jenis perka-

ranya berupa cerai talak yang dilakukan oleh pihak suami pada istri sebanyak 376 perkara dan 489 cerai gugat istri kepada suami. Angka perceraian pada tahun 2013 itu mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2012, di mana angka perceraian sebanyak 1.620 keluarga dari bermacam jenis perkara. Di antaranya cerai talak sebanyak 425 kasus dan cerai gugat sebanyak 484 kasus. Ketua PA Sampang H Syaiful Heja menuturkan, “Memang kebanyakan kasus perceraian yang kami terima itu disebabkan ketidakharmonisan d a l a m berumah

tangga sebanyak 322 perkara. Sisanya kerena faktor lain,” katanya kepada Koran Madura, Senin (10/3). Sedangkan penyebab perceraian dalam suami istri karena ekonomi sebanyak 188 perkara, karena gangguan pihak ketiga sebanyak 133 perkara, karena kawin paksa sebanyak 44 perkara, karena kekejaman jasmani sebanyak 40 perkara, karena cemburu sebanyak 36 perkara, karena tidak ada tanggung jawab sebanyak 14 perkara, karena krisis moral/ akhlak sebanyak 9 perkara, karena kekejaman mental sebanyak 4 perkara, karena cacat biologis sebanyak 3 perkara, dan karena dipenjara sebanyak 1 perkara. Syaiful Heja menambahkan, upaya yang dilakukan dalam menangani kasus perceraian sebelum persidangan biasanya melalui tahap mediasi dulu. “Setelah itu jika tidak ada jalan keluar baru disidang oleh para hakim.” Selain itu, angka perceraian tidak hanya faktor ketik harmonisan saja, tapi itu berkaitan dengan ekonomi. Sehingga pemerintah juga harus tanggung jawab dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya. ”Sehingga akan terjadi keharmonisan dalam berkeluarga bila ekonominya lancar dan sejahtera,” ungkapnya. =CR1/ LUM

JAMA’AH HAJI beberapa saat sebelum naik ke pesawat yang akan membawa mereka berhaji ke Baitullah

SAMPANG- Calon jemaah haji (CJH) di Kabupaten Sampang yang terdaftar sejak tahun 2009 akan berangkat tahun ini. Sedikitnya 315 CJH asal Kota Bahari ini bakal berangkat ke tanah suci pada akhir Agustus mendatang. H Holil, Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemeneg) menuturkan, “Dalam pemberangkatan CJH di Kabupaten Sampang tahun ini berjumlah 315 orang.” Dari jumlah tersebut, para CJH diperkirakan bakal berangkaat 31 Agustus mendatang dan sudah masuk ke asrama haji. ”Selanjutnya pada tanggal 1 September para CJH bakal berangkat dari Indonesia ke Madinah,” jelasnya kepada Koran Madura, Senin (10/3). Dia menambahkan, dengan

jumlah 315 orang CJH di Kota Sampang untuk tahun ini memang mengalami penurunan 50 persen dari kuota tahun sebelumnya yang berjumlah 684 CJH. ”Ini semua ada estimasi dan sudah ketentuan dari pusat yang memang sudah terdaftar sebanyak 315 CJH pada tahun 2009 lalu. Karena saat ini Indonesia mendapatkan kuota 20 persen dan 50 persennya Saudi Arabia,” ujarnya. Sementara gelombang kedua untuk pemberangkatan para CJH masih belum pasti. Hanya saja, tiga bulan sebelum pemberangkatan akan ada pengambilan nomor kelompok terbang (kloter) yang didampingi oleh semua seksi-seksi. ”Dan sekarang ini masih dalam tahan persiapan pemberkasan untuk gelombang ke dua,” ungkapnya. =CR1/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

K

MENJELANG PEMILU LEGISLATIF

291 Surat Suara Rusak SAMPANG - Divisi Keuangan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Hernandi Kusuma Hadi mengungkapkan, pihaknya menemukan sebanyak 291 surat suara Pemilihan Legsilatif (Pileg) 2014 rusak. Kerusakan ratusan surat suara itu sobek, pemotongan tidak pas, dan ukurannya tidak sesuai dengan standar. “Setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, ada 291 surat suara pileg rusak,” ucapnya, Senin (10/3).

SURAT SUARA. Penyortiran surat suara pileg 2014 di Gedung Gor Tennis Indor Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang, kemarin. Sampai Senin (10/3) ditemukan 291 surat suara pemilu legislatif rusak.

Namun, ratusan surat suara rusak tersebut hingga kini masih belum diketahui rincian per dapilnya. Dimungkinkan, rincian itu diketahui setelah empat hari mendatang. “Tapi 291 surat suara rusak itu belum diketahui rinciannya apakah dapil mana, karena masih belum diformat dan tunggu 4 hari lagi,” jelasnya. Pihaknya akan melaporkan kerusakAn logistik itu ke KPU Provinsi dan Pusat agar secepatnya diganti. Bahkan, selain menunggu suplai pengganti surat suara yang rusak, kini pihaknya melakukan pengemasan surat suara seusai dengan yang dibutuhkan setiap TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang. Sehingga saat pendistribusian tidak mendapat kendala. =RYAN HARIYANTO/MK

Diiringi Istigasah Di luar sidang, pendukung Habib Alwi menggelar istigasah di depan kantor Pengadilan Negeri Sampang. Kegiatan itu dimaksudkan sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga korban agar diberi ketabahan atas kasus pembunuhan yang menimpa juru dakwah asal Desa Batuporro, Kecamatan Kadungdung, Sampang. Selain menggelar istigatsah, sebagian warga yang datang ke PN Sampang itu juga membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya meminta majelis hakim menghukum berat Sayari, terdakwa pelaku pembunuhan Habib Alwi yang kini disidang di

PN Sampang. Poster dan spanduk yang mereka bawa antara lain bertuliskan “Hukum Mati Sayari”, “Hukum Berat Pembunuh Habib Alwi” dan “Jangan Biarkan Kejahatan Merajalela di Sampang”. Massa yang membawa poster dan spanduk ini umumnya kaum perempuan dan remaja, sedangkan yang laki-laki menggelar istigasah. “Kami tidak terima dengan pembunuhan ini dan oleh karenanya kami selalu hadir setiap persidangan digelar guna memberikan dukungan moral kepada keluarga Habib,” kata juru bicara warga Muallim. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

SIDANG SAYERI

Penasihat Hukum Minta Terdakwa Dibebaskan Sampang – Penasihat hukum terdakwa Sayeri, Arman Saputra, meminta kliennya dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Minggu lalu, JPU menuntut terdakwa hukuman 20 tahun penjara karena telah terbukti dan sah terlibat pembunuhan alm Habib Alwi. Demikian disampaikan Arman Saputra saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang pembunuhan alm Habib Alwi (60), warga Desa Batu Poro, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, di Pengadilan Negeri Sampang, Senin (10/3) sekitar pukul 10.30 Wib. Agenda sidang pembacaan pledoi terdakwa. Di depan Ketua Majelis Saifudi Zuhri yang juga Kepala PN Sampang, Arman menyata-

kan, terdakwa Sayeri tidak turut serta menghilangkan nyawa korban alm Habib Alwi. Sebab, pengakuan dari saksi-saksi saat dihadirkan beberapa waktu lalu tidak melihat secara pasti jika terdakwa ikut membunuh korban pada 30 Oktober 2012. Selain itu, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan fakta persidangan berbeda. “Semua tuntutan JPU kepada terdakwa tidak terbukti, antara BAP sama fakta dipersidangan beda, di mana saksi-saksi tidak ada yang melihat terdakwa membacok korban,” ucap Arman Saputra. Lanjutnya, tidak ada satu orang pun yang melihat jika terdakwa membunuh kecuali yang melihat sendiri yakni alm korban, Mattawi, dan Matluki. “Bahkan Matluki selaku ayahnya Sayeri saja menyatakan jika terdakwa tidak ikut membacok, cuma Sayeri diajak sama ayahnya yaitu Matluki. Artinya terdakwa ini tidak membacok hanya ada di lokasi kejadian,”

katanya. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sampang Syihabudin mengatakan pada persidangan itu JPU menyampaikan jika terdakwa layak dihukum sebagaimana dalam tuntutannya. Sebab, barang bukti yang dimiliki memiliki hubungan erat dengan terdakwa. “JPU menyatakan dari barang bukti memang sudah nyata (Sayeri melakukan pembunuhan) seperti celurit, kaos putih, termasuk HP jatuh di TKP, serta kendaraan terdakwa,” jelasnya. Syihab menambahkan, pada Senin (17/3) kejari akan menggelar sidang dengan agenda vonis hukum. “Untuk pembacaan vonis kita tunggu Senin mendatang,” imbuhnya. Pantauan Koran Madura, sidang pembelaan terdakwa yang digelar secara terbuka itu sempat tertunda selama dua jam. Mengingat, setelah adanya replik atau JPU menanggapi pembelaan terdakwa dari penasihat hukum.

KORAN MADURA

L KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

BANGKALAN

SELASA 11 MARET 2014 NO. 0318 | TAHUN III

SELASA 11 MARET 2014|NO. 0318|TAHUN III

MADURA

L

Ada 40 Caleg Titipan Strategi untuk Menguntungkan Politisi Putera Daerah! BANGKALAN - Pemilihan umum calon anggota legislatif (caleg) tinggal menghitung hari, seluruh caleg berlomba untuk bisa memperebutkan kursi sebagai wakil rakyat. Termasuk mereka yang hendak duduk di kursi senayan. Hal itu mendapatkan sorotan banyak kalangan. Salah satunya Madura Corruption Watch (MCW). Lembaga tersebut menyoroti 95 orang yang maju sebagai wakil rakyat di senayan dalam daerah pemilihan XI Jawa Timur, rupanya banyak yang berasal dari luar daerah. Meski tak ada larangan, tetapi hal itu cukup menjadi pertanyaan. Dari 12 partai politik yang mengikuti pileg 2014 ternyata 40 caleg beralamat di luar pulau Madura. Pihaknya mempertanyakan para caleg tersebut sekedar titipan dan ditempatkan DPP di Dapil Madura atau hanya sekedar bayangan saja. Sebab pihaknya sangat meragukan para caleg yang terdaftar di DCT KPU Pusat tersebut. “MCW sangat menyayangkan ada beberapa parpol yang para calegnya berasal dari daerah lain dan hanya menitip nama di Dapil XI, seperti partai Golkar nomor urut satu Zainudin Amali yang berasal dari Jakarta. Empat calon di nomor urut berikutnya berasal dari luar pulau Madura, sedangkan putra daerah berada di nomor

urut tujuh dan delapan,” kata Syukur, Direktur MCW. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Madura barang tentu tidak pernah mengenal sosok pendatang baru. Namun jelang pileg 2014 namanya baru muncul. Rumor yang beredar caleg yang baru tersebut mempunyai kedekatan dengan orang-orang berpengaruh di Madura. Tidak mungkin dia mencalonkan diri dari dapil XI, jika tidak mempunyai orang dekat di 4 kabupaten di Madura. “Seperti contoh, selama ini sosok Zainudin Amali sering disebut-sebut KPK adanya permintaan uang Rp 10 miliar oleh Ketua MK terkait sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Selain itu, pernah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) ESDM, Waryono Karyo,” ungkapnya. Pertanyaannya, apakah

masyarakat Madura akan memilih wakil rakyatnya yang sering berurusan dengan KPK. Jika membandingkan dengan caleg yang berasal atau asli Madura, apakah keberadaan caleg yang baru muncul tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, juga banyak caleg DPRI RI berasal dari pulau Madura yang berkualitas. “Kami curiga nama-nama yang tercantum di DCT berasal dari luar daerah hanyalah Vote Getter atau caleg bayangan dari pasangan urut satu partai. Untuk itu, kami akan terus pantau para caleg DPR RI. Sebab ada indikasi atau kecurigaan politik uang yang dipercayakan kepada orang-orang berpengaruh di 4 kabupaten di Madura,” terangnya. Pihaknya sebagai lembaga penggiat anti korupsi berharap jangan sampai ada perwakilan dari Madura yang bertindak tak benar saat jadi nanti. Seperti bertindak korup dan memakan uang rakyat. Bagi pemilih harus pintar, janganlah sampai memilih calon yang sekedar numpang nama atau asal jadi dari dapil XI. Di sisi lain, dia menjelaskan sebagian besar calon wakil rakyat berisi wajah lama dan telah menjadi anggota dewan periode 20092014. Seperti MH.Said Abdullah

dari partai PDIP, Achsanul Qosasi dari partai Demokrat, Drs.H.Ach Rubaie dari partai PAN. Selain itu, H.Moch.Mahfudh,SH,M.S dari partai PPP, Ir.Abdulaziz Suseno,MT dari partai PKS, dan Muh. Unais Ali Hisyam dari partai PKB. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari enam parpol besar rupanya masih mempercayakan kursi DPR RI kepada muka lama yang saat ini masih menempati kursi DPR RI. Partai Demokrat yang masih menempatkan Achsanul Qosasi di nomor urut satu, sedangkan tujuh calon lainnya berasal dari luar pulau Madura. Pastinya masyarakat Madura sebagian besar tidak mengenal tujuh calon di bawahnya, apakah orang Madura yang saat ini tinggal di luar pulau Madura, ini sangat menguntungkan nomor urut satu jika calon lain hanya “vote Getter”. “Selama ini kita tahu Achsanul Qosasi aktif sebagai Manejer persepam Madura united. Sangat disayangkan Achsanul Qosasi lebih aktif di sepak bola, padahal masih banyak hal yang harus dibenahi di pulau Madura. Kita semua tahu SDM di pulau Madura masih rendah dan rakyat miskin di empat kabupaten Madura sangat banyak terutama di kabupaten

sampang,kenapa tidak mengutamakan kepentingan masyarakat miskin yang selama sangat diharapkan,” paparnya. Sementara itu, PDI Perjuangan mengutamakan putra daerah sebagai caleg DPR RI dan Said Abdullah yang dipercaya DPP menempati nomor urut satu, Said Abdullah pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur namun kalah dari pasangan Karsa Jilid dua. Selain itu, Drs.H.Ach Rubaie masih dipercaya oleh PAN untuk menduduki nomor urut satu, sedangkan empat calon lainnya berasal dari luar pulau Madura. Termasuk juga Partai Gerindra begitu yakin mengutamakan putra daerah untuk menjadi wakil rakyat dan hal ini sangat menguntungkan putra daerah itu sendiri, karena punya peluang yang sama. Sebab tak satupun ada caleg Gerindra yang berasal dari luar pulau Madura. “Kami dari MCW mengimbau agar masyarakat mampu memilih caleg yang benar-benar pro rakyat. Jangan memilih wakil rakyat yang sifatnya pencitraan saja. Sebab mendekati pileg ini, mereka akan tebar pesona untuk meraih suara di Dapil XI,” tandasnya. =MOH RIDWAN/RAH

likan pada tahan kedua, rata-rata parpol salah dalam mengisi form pelaporan dana kampanye,” ujar Ketua Pokja Pelaporan Dana Kampanye, Abd Shomad.

partai politik siap transparan dan akuntabel dengan proses Pemilu. Dengan demikian setiap parpol tidak lagi disibukkan dengan pelaporan, namun konsentrasi pada kampanye yang akan digelar 16 Maret mendatang. “Saat ini parpol tinggal konsentrasi pada kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU pusat,” jelasnya. Sementara itu, laporan dana kampanye 12 parpol yang masuk ke KPUD Bangkalan yaitu Nasdem sebesar Rp 552.070.000, kemudian PKB Rp 1.000.000. Berikutnya PKS Rp 552.950.000, PDIP Rp 403 400.000, Golkar Rp 93.406.000, Gerindra Rp 10.104.000.000, Demokrat Rp 10.000.000, PAN Rp 227.748.173, PPP Rp 28.550.000, Hanura 146.297.883, PKPI Rp 1.000.000, dan PBB Rp 73.850.000. =DONI HERIYANTO/RAH

TAHAP KEDUA

Pelaporan Dana Kampanye Tuntas BANGKALAN - Dua belas partai politik peserta Pemilu 2014 akhirnya menyerahkan pelaporan dana kampanye tahap kedua. Sebelumnya, semua berkas pelaporan dana kampanye itu dikembalikan oleh KPUD Bangkalan, karena terjadi banyak kesalahan dalam pengisian form pelaporan. Dalam pengisian form setidaknya terdapat tiga unsur penting dalam pelaporan. Tiga poin penting dalam pelaporan dana kampanye tersebut, diantaranya pertama pelaporan pembukaan rekening khusus dana kampanye, pelaporan pengeluaran dana kampanye tahap kedua dan pelaporan penerimaan awal dana kampanye periode kedua. Semua parpol diberikan waktu selama tiga hari dalam revisi laporan. “Sumua parpol sudah melakukan revisi yang kami kemba-

Pihaknya mengapresiasi seluruh parpol peserta pemilu yang telah memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Pihaknya mengapresiasi seluruh parpol peserta pemilu yang telah memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Menurutnya laporan penerimaan dana kampanye ini merupakan bukti bahwa

KORAN MADURA

BANGKALAN

SELASA 11 MARET 2014 NO. 0318| TAHUN III

M

DEMOKRASI

Tiga Kecamatan Rawan Rusuh Pemilu

DEMONSTRASI. Sejumlah mahasiswa Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) melakukan aksi menuntut agar gubernur FH diulang karena tidak sesuai aturan.

Pelantikan Gubernur FH Harus Diulang

BANGKALAN Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bangkalan menyatakan di kabupaten setempat setidaknya ada tiga kecamatan tergolong daerah rawan rusuh pemilu 2014. Penyebabnya di salah satu daerah tersebut terindikasi terjadi gesekan antar pendukung calon legislatif (caleg). Bahkan disinyalir terjadi pengrusakan pada alat peraga kampanye (APK) milik salah satu calon. “Sejauh ini kami menilai terdapat tiga kecamatan yang termasuk titik rawan pemilu. Diantaranya kecamatan Blega, kecamatan Kokop, dan kecamatan Galis,” ujar Katua Panwaslu Bangkalan, Siti Zahrah Ira. Menurutnya, kerawanan yang dimaksud adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik maupun caleg. Kemudian tindakan pengrusakan terhadap APK juga termasuk dalam pelanggaran. Sehingga panitia pengawas kecamatan (Panwascam) harus bisa menetralisir pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, dalam menanggulangi permasalahan tidak lantas bertindak seperti aparat kepolisian. Namun harus bisa menjadi mediator jika terjadi permasalahan. “Jadi panwascam itu tugasnya melokalisir permasalahan yang ada. Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, panwascam melaporkan dengan membuat berita acara,”

paparnya. Jika terjadi tindak pidana pemilu lanjutnya, bisa langsung dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beranggotakan dari Kepolisian, Kejaksaan, KPU, dan Panwaslu. Tugas Gakkumdu yang menerima laporan temuan tindak pidana pemilu guna mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif, dan cepat. Dari sanalah bisa diproses secara hukum apakah termasuk pidana administratif, pidana pemilu maupun pidana murni.

Tugas Gakkumdu yang menerima laporan temuan tindak pidana pemilu guna mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif, dan cepat. Dari sanalah bisa diproses secara hukum apakah termasuk pidana administratif, pidana pemilu maupun pidana murni. “Untuk yang pengrusakan APK di kecamatan Blega masih akan kami proses untuk menentukan ranah hukum bagi penghurusakan tersebut,” jelasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Mahasiswa Berencana Demo Selama Satu Minggu BANGKALAN - Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor fakultas hukum. Mereka menutut agar pelantikan gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH diulang kembali. Sebab pelantikan tersebut dinilai cacat hukum dan ditengarai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam aksi yang diwarnai aksi bakar-bakar kertas karton massa meminta pimpinan fakultas untuk mengambil sikap tegas terkait pelantikan itu. Apalagi proses pemilihan gubernur hingga pelantikan terindikasi melenceng dari mekanisme dan prosedur yang telah menjadi ketetapan bersama saat pelaksanaan musyawarah mahasiswa (Muswa) beberapa waktu lalu. “Pelantikan gubernur BEM fakultas hukum telah melanggar AD/ART pasal 12 KM-UTM.

Pasalnya, gubernur FH yang dilantik belum dipilih melalui pemilu raya yang diadakan oleh panitia MUSWA KM-UTM, maka pelantikan tersebut dinyatakan tidak sah,” ujar koordinator aksi, Mad Juri dalam orasinya. Menurutnya, dalam pemilihan gubernur FH diduga ada permainan politik tidak sehat. Sehingga praktek-praktek demikian bukanlah sebuah proses yang diinginkan dalam menciptakan sistem demokrasi di tataran kam-

pus UTM. Oleh sebab itu, pemilihan ulang menjadi suatu keharusan untuk dilakukan agar proses demokrasi benar-benar dapat dijalankan dengan baik dan benar. “Pemilihan gubenur penuh dengan praktek politik tidak sehat. Jadi harus diulang, apabila tuntutan kami tidak didengarkan oleh pimpinan jangan salahkan jika kami melakukan aksi selama satu minggu berturut-turut,” ancamnya. Sementara itu, pembantu dekan (PD) I fakultas hukum UTM, Tolib Efendi mengatakan sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa pihak terkait di fakultas hukum dan sudah dimusyawarahkan. Menurutnya, agenda pelantikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART KM-UTM pasal 12. =DONI HERIYANTO/RAH

KOORDINASI. Anggota Panwascam diharapkan mampu menetralisir segala pelanggaran pemilu yang terjadi di masing-masing kecamatan.

N

Lintas Madura

KORAN MADURA

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III

Pelanggaran PKPU Menjamur Gambar Caleg Bukan Wewenang KPPT BANGKALAN - Keberadaan papan reklame yang tertera gambar calon legislatif (caleg) pada dasarnya melanggar PKPU. Namun maraknya gambar caleg di papan reklame terkesan ada pembiaran dari lembaga yang berwenang. Meskipun gambar tersebut terpampang di papan reklame yang menggunakan jasa perusahaan reklame. Ketua Panwaslu Bangkalan, Siti Zahrah Ira mengaku akan melakukan penertiban terkait maraknya gambar baliho caleg tersebut, yang banyak terpampang di bilboard atau papan reklame. Meskipun, hal itu terkesan lamban dalam penertibannya. “Memang sudah marak gambar caleg terpampang di papan reklame. Kami sudah memperingatkan parpol, tetapi tetap saja tak mengindahkan aturan,” terangnya. Untuk itu, pihaknya beralasan mengumpulkan kembali datadata terkait titik mana saja yang masih dipasang gambar caleg yang melanggar aturan. Kemudian akan merekomendasi kepada satpol PP selaku lembaga pemer-

intah daerah yang berwenang, sesuai aturan dari KPU. “Kalau dari kecamatan, kami biasa meminta laporan per minggu. Namun kami masih belum merekapnya,” ujarnya. Pihaknya berjanji akan membersihkan gambar caleg yang terpampang di pinggir jalan, baik berupa baliho atau pun gambar pada papan reklame. Namun untuk yang terpampang di papan reklame, pihaknya akan membuat surat agar segera melepasnya, atau menggantinya. Sebab dalam papan reklame tersebut caleg membayar izin ke pihak perusahaan. “Kami akan membicarakan ke anggota komisioner. Kalau sekira sudah nutut, besok saya langsung merekom ke satpol PP,” janjinya. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terkait terpampangnya gambar caleg di papan reklame. Sebab dalam aturannya tak boleh ada gambar caleg terpampang, selain gambar partai dan pengurus partai. “Harus kita turunkan, meski-

pun sudah ada izinnya sekalipun. Atau pun bisa digantikan dengan gambar yang sifatnya tidak mengajak untuk mencoblos, apabilo caleg tersebut sudah membayar pada jasa reklame tersebut,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Bangkalan, Rizal Morris menyampaikan bahwa pihaknya tidak berwenang menyangkut izin pemasangan gambar caleg, meskipun terpampang di papan reklame. Sebab caleg yang menyewa tersebut bukan melalui kantor KPPT, melainkan langsung kepada pemilik jasa papan reklame dalam hal ini perusahaan. Pihaknya mengaku berkonstrentasi pada aturan sebelum berdirinya papan reklame menyangkut perizinannya. Berdasarkan perbup 56 tahun 2011 tentang tata cara penyelenggaraan reklame. “Itu bukan wewenang kami. Wewenang kami sebatas konstruksi papan reklamenya, apakah izinnya mati atau tidak,” terangnya. Dia menjelaskan menyangkut dipasang gambar atau tidaknya

hal itu menjadi kewenangan perusahaan yang mempunyai papan reklame, seperti Warna-Warni, Texma, Ocxy, dan lainnya. Dalam perizinan konstruksinya, baru wewenang pihak perizinan. Mengenai sewanya, hal itu hubungan antara penyewa dengan perusahaan. “Jadi itu bukan wilayah kami lagi. Antara caleg dengan perusahaannya langsung. Kalau konstruksi reklame yang berdiri sudah sesuai ketentuan. Sebab pemilik reklame sudah membayar pajak ke Dispenda,” urainya. Dia menerangkan dalam perizinan alat reklame tersebut sampai sekarang perusahaan telah

memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi. Perpanjangannya dilakukan per 2 tahun sekali. Pertanyaannya sekarang ketentuan-ketentuan yang mejadi aturan KPU sudah dipatuhi atau belum oleh parpol. Sebab yang namanya perusahaan larinya ke income. “Untuk eksekusinya, panwas selaku lembaga pengawas aturan pemilu dengan satpol PP selaku lembaga penegak aturan daerah. Mengenai matinya izin reklame, baru menjadi kewenangn perizinan. Kami bisa langsung menegur ke perusahaan tersebut,” paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

tahun. Menurutnya, PMU sejak tahun 2013 semestinya sudah dijalankan namun kenyataannya sampai tahun 2014 banyak lembaga-lembaga pendidikan masih belum mengetahui rancangan tersebut. “Banyak temuan di lembagalembaga pendidikan khususnya jenjang SMA/ SMK yang belum mengetahui program pemerintah karena pihak Disdik ditenggarai masih belum melakukan sosialisasi pada lembaga-lembaga pendidikan tersebut,” tegasnya. Buradi menjelaskan, pembiayaan pendidikan yang dijalankan di lembaga-lembaga pendidikan bersumber dari pemerintah pusat (APBN) sebesar 50 persen, pemerintah daerah provinsi sebesar 20 persen, pemerintah kabupaten sebesar 20 persen, dan 10 persen memungut dari siswa. ”Dengan adanya bantuan biaya pendidikan tersebut pemerintah menanggung biaya sebesar Rp 1 juta setiap siswa. Kalaupun lem-

baga masih mau memungut biaya kepada siswa maka tidak boleh melibihi 10 persen. Akan tetapi temuan yang ada saat ini ternyata beberapa lembaga memungut biaya pendikan kepada siswa sampai melebihi dari 10 persen,” ungkapnya. Dia mengklaim mempunyai data tentang penarikan SPP di SMA 1 Sampang. Menurutnya, SPP di SMA 1 Sampang sebelum ada dana BOS yaitu sebesar Rp 150 ribu setiap bulannya sedangkan setelah ada bantuan biaya pendidikan dari pemerintah biaya yang dikeluarkan siswa menjadi sebesar Rp 80 ribu setiap bulannya. ”SPP tersebut ternyata melebihi 10 persen yang dipungut dari siswa dan ironisnya ada juga pihak lembaga pendidikan yang memotong dana BSM (Bantuan Siswa Miskin, Red) yang seharusnya utuh diperuntukkan kepada siswa,” tuturnya. =CR2/ LUM

AUDIENSI

Mahasiswa Ingin Bertanya PMU SAMPANG- Lima orang mahasiswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Senin (10/3) sekitar pukul 09.01 WIB. Mereka ingin melakukan audiensi untuk mempertanyakan tentang konsep Pendidikan Menengah Universal (PMU). Namun keinginan audiensi tersebut tidak terlaksana lantaran para petinggi Disdik sampang sedang melakukan rapat beruntun di Pendopo Bupati Sampang dan dilanjutkan ke Kantor Pemkab Sampang. ”Pak Kepala (Heri Purnomo) dan para Kasi saat ini sedang mengikuti rapat beruntun. Jadi, audiensi ini ditunda dulu,” Kata Kasi Sarana dan Prasarana Disdik Sampang Rojiun kepada sejumlah mahasiswa yang menunggu di halaman Kantor Disdik. Roji’iun menjelaskan, “apabila audiensi ini dilakukan tanpa dihadiri oleh kepala dinas dan kasi-kasi yang lain dikhawatirkan nanti hasilnya kurang maksimal

dan tidak mendapat titik jelas.” Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang telah lama menunggu di halaman Kantor Disdik Sampang tampak kecewa. Ke-

pada sejumlah wartawan, Koorlap Mahasiswa Ahmad Buradi mengatakan, pihaknya ingin menanyakan rancangan PMU dan biaya pendidikan dua belas

KORAN MADURA

Industri Lokal

SELASA 11 MARET 2014 NO. 0318| TAHUN III

O

JASA LAUNDRY. Usaha laundry yang saat ini mulai banyak ditekuni oleh ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan di luar rumah.

Usaha Laundry Mulai Digemari Bisnis laundry mungkin saja terkesan rendah, karena lebih mirip dengan profesi pembantu rumah tangga. Namun sebaiknya jangan terlalu terpengaruh penampilan luarnya. Justru bisnis satu ini menyimpan keuntungan yang lumayan besar dengan hanya membutuhkan modal yang relatif kecil apabila ditekuni dengan serius. Peluang itulah yang kini membuat usaha laundry mulai digemari, salah satunya digeluti oleh Syarifatun. Usaha itu dilakukannya untuk mengisi kekosongan waktu sebagai ibu rumah tangga. Dengan kesibukan yang makin menggunung, umumnya orang

sekarang lebih memilih aspek praktisnya. Apalagi dalam sebuah keluarga, suami dan istri semuanya bekerja. Sedangkan untuk membayar gaji seorang pembantu rumah tangga juga tidak rendah. Begitu juga bagi masyarakat di kawasan perkotaan yang makin sibuk, umumnya banyak yang tidak melakukan mencuci pakaian sendiri. Akan tetapi lebih memilih jasa laundry untuk mencuci pakaiannya. “Awalnya saya kerja jadi SPG, akan tetapi saya melihat peluang usaha laundry lebih menjanjikan. Maka dari itu saya memutuskan berhenti dan menekuni usaha ini,” papar ibu satu anak itu.

Menurutnya, pekerjaan mencuci sendiri terbilang tidak ringan. Selain membutuhkan waktu dan tenaga, tak jarang pula kebanyakan orang menjadi malas untuk mencuci begitu melihat tumpukan pakaian bekas yang belum dicuci. Sehingga tidak mengherankan jika jasa laundry sebagai pilihan alternatif bagi kebanyakan orang, terutama yang memiliki tingkat kesibukan cukup tinggi. Dari sanalah usaha laundary kian digemari oleh ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan di luar rumah. “Dengan memakai jasa loundry itu lebih menghemat biaya dari pada membayar pembantu untuk

mencuci pakaian. Apalagi dalam satu keluarga memiliki kesibukan masing-masing, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mencuci sendiri,” paparnya. Dia menekuni usaha laundry yang dirintis sejak tahun 2013 itu, terasa sangat menguntungkan. Dengan modal yang kecil itu, bisa memperoleh keuntungan yang besar. Dalam waktu yang relatif pendek, keuntungan yang diperoleh bisa untuk mengembangkan bisnis laundry ini menjadi lebih besar lagi. Maka dari itu, peluang usaha tersebut bisa ditekuni oleh siapa pun yang memiliki keinginan dalam membangun usaha mandiri.

“Alhamdulilah dari usaha ini saya bisa membuka lowongan kerja bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan,” ujarnya. Membangun sebuah usaha, kata perempuan yang akrab dipanggil Sari ini, tidak harus ahli terlebih dahulu di bidang tersebut. Akan tetapi, dengan sering melakukan usaha itu dipastikan lambat laun akan menjadi ahli di bidangnya. Dengan demikian, jangan berpikir tidak mampu membangun usaha, karena tidak pernah melakukan sebelumnya. Tekat yang kuat menjadi modal utama dalam berwirausaha. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

SELASA 11 MARET 2014 | No. 0318 | TAHUN III SELASA 11 MARET 2014

MADURA

No. 0318 | TAHUN III

MEYLINDA SULFIANA PUTRI

Tertantang Jadi Wanita Karier i zaman serba modern ini, banyak wanita berusaha keras guna mencapai satu kesuksesan karier. Cita-cita itulah yang ingin digapai oleh Meylinda Sulfiana Putri. Menjadi wanita karier, baginya, merupakan sebuah prestasi yang dinilai dapat membanggakan di kalangan kaum perempuan. Seorang wanita karier pastilah banyak berhubungan dengan berbagai karakter orang dan permasalahan. Hari-harinya menjadi sibuk, sesekali atau mungkin juga seringkali men-

emui masalah yang cukup besar. Akan tetapi, hal itulah yang menjadikan gadis yang akrap dipanggil Meylinda itu semakin terobsesi dan tertantang untuk menggapai keinginan itu. "Menjadi wanita karier itu seru, banyak tantangan terutama dalam mengatur waktu. Tapi itu semua bisa dijalani asal punya niatan dan usaha yang sungguh-sungguh," ujar gadis murah senyum itu. Impian dara kelahiran Bangkalan, 20 Mei 1994 itu, yakni menjadi wanita karier di bidang perbankan. Sebab sesuai den-

gan jurusan yang kini dijalaninya di bidang ekonomi. Sejak dari masa SMA, ia sangat menyukai dunia hitung-menghitung. Untuk mendukung dalam meningkatkan kemampuannya, fakultas ekonomi pembangunan menjadi pilihan dalam jenjang pendidikannya. "Ya, aku memang sejak dulu menyukai ekonomi. Maka dari itu, untuk mewujudkan impian aku pilih fakultas ekonomi pembangunan," paparnya. Dalam usaha untuk menjadi wanita karier, ia mulai menyibukkan diri dengan berbagai

macam organisasi yang ada di kampus. Dengan itu setidaknya dapat melatih diri bagaimana mengatur waktu agar semua dapat dijalankan secara maksimal. Apalagi nantinya saat menjadi wanita karier akan dihadapkan pada pekerjaan yang jauh lebih menyita waktu daripada saat masih menempuh di bangku kuliah seperti saat ini. "Aku berlatih membagi waktu dari sekarang. Agar tidak kaget saat nanti aku benarbenar menjadi wanita karier," tuturnya. =DONI HERIYANTO/RAH

RIRIN WINA KUSTIANI

Sukses itu Butuh Perjuangan Sering dicap sebagai makhluk lemah, namun perempuan terkadang tak kalah dari laki-laki, malah sering lebih tangguh dalam beberapa sisi. Ketika situasi dan kondisi membutuhkan, mereka bisa berubah menjadi perkasa melampaui yang dibayangkan. Kaum wanita bisa menjadi tahan banting di segala medan dan cuaca kehidupan kalau sudah kepepet. anyak h a l yang d a pat disimpulkan dari semua realita hidup, namun pemikiran ke depan dan terus maju membuat dara manis kelahiran Pamekasan, 29 Mei 1985 ini mengerti arti kerja keras. Berijazahkan SMK Negeri 3 Pamekasan dengan jurusan menjahit tidak membuatnya ciut untuk berkarier di luar kota. Doa dan dukungan keluarga mengalir kuat pada niatnya untuk pergi meninggalkan orang tua, saudara, dan kota kelahiran yang sangat dia cintai hanya untuk tetap bertahan pada kehidupan dan impiannya. Ririn sapaan akrabnya

saat ini menetap di Kota Mode, Bandung. Sesekali dia menangis karena teringat ayah, ibu, dan saudara tercin-

ta di Madura, namun dia tahu saat ini dirinya adalah tulang punggung keluarga. Tetesan air mata itu adalah penyemangat hidupnya. ”Siapa sih yang tak ingin berkumpul dengan keluarga, Mas,” ungkapnya sembari tersenyum. Namun hidup ini membuatnya harus memilih, harus hidup manja di sandaran ibunda dengan keadaan semakin sulit, atau berjalan jauh namun dengan semangat dan kerja keras, dengan harapan membuat ekonomi keluarganya jauh lebih baik. ”Yang penting kita terus berusaha, pasti nanti akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Sempurnakan ikhtiar, hasil akhir tawakkal pada yang di Atas,” harapnya merendah. Lesung pipinya sesekali tampak semakin menghias wajahnya yang ayu. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH