Issuu

SELASA

KORAN MADURA

8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

0328-6770024 SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III www.koranmadura.com

DOA UNTUK PEMILU Ribuan santri berdoa saat Doa Bersama Untuk Pemilu 2014 di Pondok Pesantren Roudlotul Muhtadiin, Nalumsari, Jepara, Senin (7/4). Dalam doa bersama yang diikuti 2675 santri itu mereka berdoa agar pemilu dapat berjalan lancar dan damai serta Indonesia dapat menemukan para wakil rakyat yang amanah. ant/andreas fitri atmoko

Aroma Kecurangan Mulai Muncul Penyelenggara Pemilu Menjadi Calo Suara JAKARTA-Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal dua hari lagi beragam modus-modus kecurangan dilakukan oleh partai politik, caleg dan bahkan oleh penyelenggara pemilu sendiri. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengaku mendapatkan laporan dari tiga elit partai politik bila penyelenggara pemilu di tingkat daerah menawarkan jasa. Mereka menawarkan bisa membantu mendulang perolehan suara asal ada imbalan segepok uang. “Ada beberapa daerah yang dilaporkan bahwa anggota KPU, dan petugas pelaksana itu menawar-nawarkan jasa pada caleg dan pimpinan parpol setempat. Tentu laporan seperti ini harus diterima secara rasional,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (7/4).

Namun Jimly enggan membeberkan 3 partai politik yang memberikan laporan terhadap dirinya. Yang jelas, tegas Jimly, ketiga partai itu tidak saling komunikasi dan tidak bekerja sama untuk menyampaikan informasi terhadap dirinya. Lebih jauh, Jimly juga eng-

gan membeberkan berapa besaran tawaran yang diminta oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah itu dengan menjadi calo suara. “Laporannya banyak, ada yang di daerah Jawa dan luar Jawa. Kami sarankan untuk menyampaikan laporan secara resmi,” katanya. Menurut Jimly, ada 3 partai politik yang mengeluhkan akan modus-modus calo yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. “Saya yakinkan pada pimpinan parpol ini gejala sporadis. Namun, untuk menjaga Pemilu 2014 yang berintegritas kami berpendapat mengambil langkah-langkah mengingatkan semuanya. Untuk

menjaga aturan hukum dan aturan kode etik yang sama-sama kita bangun dan kita praktikan,” pungkasnya. Senada dengan Jimly. peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan mensiyalir potensi kecurangan pemilu dipastikan masih besar. Karena itu, masyarakat lebih proaktif mengawasi penyelenggaraannya pada 9 April. “Proses pengawasan harus lebih ketat, ada yang tidak terjangkau pengawasan oleh media,” tegas Dahlan, dalam jumpa pers bersama lembaga pengawas pemilu di restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Senin (7/3). Menurut Abdullah, potensi terjadinya penyimpangan juga

cukup besar di wilayah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. “Pasca hari H biasanya terjadi pergeseran surat suara, dugaan manipulasi. Rekap yang dilakukan di TPS (tempat pemungutan suara) bisa berubah pada tingkatan selanjutnya,” jelasnya. Dia menambahkan, ada tiga tahapan yang menjadi prioritas dalam memperketat pengawasan kecurangan. Yakni, sebelum hari pencoblosan, pada saat pencoblosan, dan masa penghitungan suara. Potensi besar praktik curang dimungkinkan terjadi karena proses pemilihan legislatif yang panjang. Serta banyaknya partai dan caleg yang menjadi peserta. “Ini butuh waktu yang panjang, ini potensi juga titik rawan penyimpangan, transaksi jual beli suara,” tegas Abdullah. =GAM/ABD

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Siapa

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Sebagai aktivis sosial keagamaan menjelang Pemilu 2014 ini, saya banyak menghadapi pertanyaan; baik dari kalangan jamaah masjid, maupun komunitas sosial lainnya tentang partai apa dan siapa layak dipilih pada tanggal 9 April, besok. Tentu saja, saya menjawab berusaha keras tak mengecewakan partai dan sosok siapapun termasuk penanya, yang bisa jadi sudah memiliki bayang-bayang yang akan dipilih. Saya hanya memberikan beberapa kreteria sederhana, yang mudah diingat dan sudah jadi bagian kehidupan keseharian mereka. Yang pertama, saya menegeskan bahwa memilih, datang ke TPS tetap merupakan pilihan terbaik. Karena itulah kesempatan memberi arah bagaimana bangsa Indonesia ini ke depan. Sikap tak memilih, sekalipun itu merupakan hak, sama saja dengan memberikan kepada orang lain menentukan arah bangsa ini, yang mungkin tak sesuai harapan dan keinginan mereka sendiri. Singkatnya, datanglah ke TPS agar kita yang menentukan arah bangsa ini; bukan orang lain. Kedua, jadilah pemilih cerdas. Silahkan partai atau caleg berkoar, berjanji muluk atau apapun. Tetapi saat memilih, kita benar-benar memilih atas dasar kemandirian sikap. Atas dasar pertimbangan pemikiran dan bukan karena embel-embel apapun. Juga tak usah takut karena saat memilih hanya kita dan Tuhan yang tahu pilihan kita. “Tapi, bukankah perlu tahu, partai dan caleg yang bagaimana yang perlu dipilih?” tanya seorang jamaah. Sederhana, jawab saya. Yang paling gampang pilihlah partai dan caleg, yang selalu datang sepanjang lima tahun. Paling tidak, saat reses sambil saya paparkan apa itu Coba diingatingat, siapa caleg reses. Saya khawatir reses yang paling ser- disamakan dengan varises. ing mendatangi Hem. Mereka itu, yang selalu masyarakat itu datang, lanjut saya, paling tidak sudah menggambarkan adanya pertautan batin dengan masyarakat pemilihnya. Mereka yang selalu datang itu, berarti memperhatikan keadaan dan perkembangan kehidupan pemilih. Datang kepada pemilih bukan lima tahun sekali. Saya mewanti-wanti, mereka yang datang hanya lima tahun sekali itu, jelas sekali sangat pamrih. Datang hanya ketika perlu bagi dirinya. Setelah terpilih menghilang. Mereka itu, tergolong orang yang menjadikan pemilih sekedar sebagai alat saja. Pemilih dijadikan “jembatan” meraih jabatan, lalu ketika mendapatkan jabatan, menolehpun tidak. “Caleg seperti ini, menginjak-injak pemilih seperti jembatan. Dijadikan alat menyeberang, setelah menyeberang tak lagi peduli.” Gampang sekali kan? Ayo coba diingat-ingat, siapa caleg DPR, DPRD yang sepanjang lima tahun ini, yang paling sering mengunjungi masyarakat. Mendengar keluh kesah masyarakat. Yang peduli pada persoalan yang dihadapi masyarakat. “Sudah terbayang kan? Partai dan Calegnya?” tanya saya. Saya mengingatkan kepada mereka bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD itu sesuai UU diwajibkan mengungjungi pemilih (reses), minimal tiga kali dalam setahun untuk melaporkan apa yang diperjuangkan dan menyerap apa yang akan diperjuangkan di dewan. Ini berarti, dalam lima tahun, dikurangi dua kali kunjungan yang belum dilaksanakan di tahun ini, minimal tigabelas kali. “Coba diingat-ingat, siapa caleg yang paling sering mendatangi masyarakat itu.” Ini ukuran paling sederhana, untuk mengetahui partai dan caleg, yang paling layak dipilih. Tentu ada ukuran lain yang lebih serius. Ayo, jangan salah pilih. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Partai Siapkan Teknologi Canggih Pemantauan Pemilu Tak Cukup dengan Cara Manual JAKARTA- Tehnologi Informasi (IT) menjadi komponen yang sangat krusial dalam pesta demokrasi di Indonesia. Partai politik yang memiliki kemampuan menguasai IT berpeluang menjadi pemenang. Untuk itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sudah menyiapkan tim IT untuk memantau hasil suara di kantor DPP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo bahkan mengklaim bahwa teknologi yang dipakainya ini sebanding dengan yang dimiliki Lemsaneg, BAIS dan BIN. Tjahjo menjelaskan, tim yang terdiri dari mahasiswa dan simpatisan ini bakal bekerja selama 24 jam. Adapun untuk di lantai 2, diisi oleh 150 orang dan 75 komputer. Mereka akan dibagi menjadi dua sif. “Untuk di sini kita akan memantau hasil suara dari tiap daerah pemilihan,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (7/4). Sedangkan, Dia melanjutkan, untuk di lantai 1 diisi 70 orang dengan 35 komputer. Mereka juga dibagi menjadi dua sif. “Di bawah ini untuk memantau pelanggar yang dilakukan caleg-caleg PDI Perjuangan di tiap daerah,” jelasnya. Namun, dia enggan mengungkapkan berapa jumlah dana yang digelontorkan. Dia pun ogah menyebut siapa penyandang dana untuk melaksanakan hal tersebut. “Gotong-

royong semua. Hahaha,” ucapnya sambil tertawa. Maka dari itu, dengan adanya teknologi ini pihaknya siap diadu bila ada perbedaan hasil dengan KPU. Sebab, kami punya data dan foto yang bisa dipertanggungjawabkan. “Kami menunjukkan bahwa PDI Perjuangan siap menghadapi pemilu dengan teknologi dengan canggih,” terangnya Diperketat Lebih lanjut dia berharap agar Kapolri memberikan fasilitas pengamanan terutama bagi mereka yang menjadi juru kampanye, calon presiden dan calon wakil presiden. “Walau tanpa diminta, Kapolri harus mengamankan pimpinan parpol, jurkam, capres dan cawapres,” ujarnya. Terkait keamanan Joko Widodo (Jokowi), Tjahjo berharap agar diberikan fasilitas pengamanan lebih. Sebabnya, tersiar kabar bahwa Gu-

bernur DKI itu sedang disebut-sebut terancam keamanannya. “Walau Jokowi sudah mengamankan tapi kalau tambah ring dua, tiga tidak apaapa,” ungkapnya. Sebelumnya, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengatakan dirinya tidak akan mengubah caranya bekerja atau berkampanye, yaitu ‘blusukan’ ke tengah masyarakat. “Kita akan tetap bertemu rakyat, bertemu warga, masalah keamanan sudah ada yang urus,” kata Jokowi saat meresmikan Posko Media JKW4P di Jakarta, Kamis (3/4). Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi adanya isu potensi ancaman terhadap calon presiden yang sempat dilontarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Jokowi menegaskan, jikalau memang ada ancaman, dirinya tetap akan mempertahankan gayanya yang dikenal sering ‘blusukan’ dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Apa dengan ancaman begini kemudian saya sembunyi? Nggak mungkin,” ucap Jokowi Namun, Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan sampai saat ini dirinya tidak merasa ada ancaman, meski sempat beredar kabar ada indikasi ancaman beberapa bulan lalu. =GAM/ABD

POLITIKA

Anas Ogah Coblos Demokrat? JAKARTA-Meski menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memastikan akan menggunakan hak pilihnya pada 9 April nanti. Namun, Anas tidak mau membocorkan partai apa yang bakal dicoblosnya. “Rahasia dong, gimana sih. Yang penting rakyat itu kalau milih yang pasti yang dipilih. Yang dianggap bisa memenuhi memberi dan membawa harapan,” demikian Ketua Presidium Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di tangga depan lobi utama kantor KPK Jakarta usai menandatangani perpanjangan penahanannya, Senin (7/4). Kendati begitu, Anas mengaku masih akan mempelajari caleg-caleg dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, tempat dia nyoblos nanti. Sebab

pada Pemilu 2009 lalu Anas mencoblos di Dapil Jawa Timur. Senin siang (7/4), KPK memperpanjang masa penahanannya selama 30 hari kedepan. “Tetapi tidak ada penambahan bonus dan gaji,” sambungnya bercanda. Karena itu, Anas berharap berkas pemeriksaannya segere dilimpahkan ke penuntutan. “Ya karena itu, ya segera, cepat dong, sudah selesai,” ungkap Anas menambahkan. Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo membenarkan pernyataan Anas mengenai perpanjangan penahanannya. Penahanan Anas diperpanjang demi kepentingan penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait proyek pembangunan sport center Hambalang, Jawa Barat dan atau proyek-proyek lainnya yang menyangkakan Anas.

Serang SBY Lebih lanjut, Anas mengungkapkan alasan dirinya membeberkan data-data mengenai dugaan sumbangan fiktif dana kampanye Partai Demokrat 2009 untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI pada Pilpres 2009 lalu. Anas tekankan data itu untuk menyerang SBY. “Dana Pilpres 2009 terkait nyapresnya Pak SBY, ya benar. Jadi kalau dibilang saya menyerang Pak SBY, saya bilang memang iya. Hanya untuk memberikan respon apa yang saya alami dari sikap dan tindakan SBY,” katanya. Namun demikian Anas menyatakan serangannya tersebut sama sekali tak terkait dengan Partai Demokrat. Ia tidak bermaksud menjatuhkan partai berlambang mercy tersebut. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA APRIL 2014 SELASA 8 APRIL 8 2014 | No. 0337 | TAHUN III No. 0337 | TAHUN III

ant/noveradika

SOSIALISASI PEMILU DI RUTAN. Puluhan penghuni Rumah Tahanan (Rutan) mengikuti sosialisasi pemilu di Rutan Wirogunan, Yogyakarta, Senin (7/4). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan kepada penghuni rutan tentang tata cara pencoblosan pada Pemilu yang akan digelar pada hari Rabu (9/4) mendatang.

PDI Perjuangan Terus Diserang Megawati Optimis, Pilih Diam dan Tenang JAKARTA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengakui menjadi sasaran empuk partai politik lain. Namun, serangan ini justru dipandang positif oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini. Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku jika banyak serangan yang dilakukan melalui kampanye negatif untuk merusak kredibilitas partai moncong putih. Akan tetapi, dia yakin rakyat mampu melihat dengan jernih terkait hal ini. “Berbagai cara yang sangat eksploitatif melalui negatif campaign pun dilakukan. Namun sikap kami sangat jelas. Kami percaya pada kekuatan hati nurani rakyat, yang tidak akan mudah

goyah ketika mata hati itu sudah menyatu,” ujar Hasto dalam pesan singkat, Senin (7/4). Dia menilai baik serangan tersebut. Sebab dia yakin, amunisi yang dikeluarkan para lawan politik akan habis ketika masuk ke pertempuran sebenarnya yakni di Pilpres 9 Juli nanti. “Dengan banyaknya serangan yang disampaikan ke Pak Jokowi pada saat pemilu legislatif ini, akan menjadikan para lawan politik PDIP dan Pak Jokowi akan

kehilangan amunisinya karena semua sudah ditumpahkan pada saat pilpres ini,” terang dia. Dia pun tak tergoda untuk membalas serangan yang selama ini ditujukan baik kepada Jokowi ataupun Megawati. Menurutnya, untuk menjadi pemimpin dibutuhkan jiwa yang besar dan tidak emosional. “Menjadi pemimpin di republik ini diperlukan kebesaran jiwa, kerendahan hati dan keteguhan untuk terus menjaga etika politik,” terang dia. “Betapa bahayanya negeri ini jika pemimpinnya emosional, tempramen, suka memfitnah dan menghambur-hamburkan energi untuk menghabisi lawan politiknya. Pilihan untuk tetap memegang etika politik inilah yang tetap

menjadi jalan PDI Perjuangan dan Pak Jokowi,” pungkasnya. Harus Kuat Secara terpisah, Anggota Dewan Pembina Demokrat, Melani Leimena Suharli mendukung siapapun presiden RI terpilih untuk 2014-2019. Syaratnya, presiden itu adalah orang yang fisiknya kuat. “Kami harus dukung presiden yang terpilih. Dan saya berharap presiden nanti tidak diturunkan di tengah jalan,” kata Melani, dalam diskusi “Pemerintahan Ideal Pasca Pemilu” di gedung DPR, Jakarta, Senin (7/4). Menurut politisi perempuan itu, presiden yang terpilih harus sosok kuat secara fisik karena

banyak persoalan berat bangsa yang harus diselesaikan. Melani mencontohkan salah satu tugas berat presiden mendatangi lokasi bencana seperti yang sering dilakukan Presiden SBY. Bahkan, kunjungan SBY ke lokasi bencana pernah membuat kagum PM Malaysia, M Najib Razak. Tak hanya kuat secara fisik, presiden 2014 harus memiliki mental yang kuat. Dia mengatakan kekuatan mental itu diperlukan untuk menghadapi kritik pedas dari publik lewat media sosial. “Saya kaget melihat komentar di twitter yang bernada negatif. Termasuk kepada kepala negara,” demikian Meilani. =GAM/ABD

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

PEMERINTAHAN BARU

Kabinet Baru Harus Profesional JAKARTA-Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta pemerintahan baru hasil pemilu 2014 agar menyusun kabinet kerja sesuai dengan basis kompetensinya. Untuk itu, menteri-menteri yang mengisi susunan kabinet kelak harus memiliki sosok yang profesional di bidangnya, khususnya pada pos-pos di perekonomian.

ant/agurs bebeng

JELANG PENCOBLOSAN. Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) memerlihatkan barang keperluan pencoblosan, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/4). Jelang pencoblosan pada 9 Maret mendatang, petugas PPS menyelesaikan beragam keperluan untuk para pemilih.

MIPPK Dianggap Rugikan Golkar Hasil Seleksi Caleg Terbaik DPR-RI Dinilai Tidak Kredibel YOGYAKARTA-Hasil seleksi caleg terbaik DPRRI versi Masyarakat Indonesia Pendukung Pemberantasan Korupsi (MIPPK ) dianggap tidak kredibel dan sarat muatan kepentingan politik. Indikasinya, metode maupun parameter yang digunakan MIPPK dalam penyeleksian tidak jelas serta tidak teliti. Kondisi ini merugikan Golkar karena salah satu calegnya dimasukkan dalam partai lain. Demikian diungkapkan Rahmad Pribadi, lulusan Harvard University dan sekaligus Pengasuh Pondok Kebangsaan “Omah Paseduluran” Yogyakarta, Senin (7/4). Sejak tiga hari lalu, MIPPK dengan hosting para mantan pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Amien Sunaryadi, melalui Youtube, http://youtu.be/QFDim_tuIcE dalam versi Bingung Memilih menayangkan hasil seleksi caleg DPR-RI terbaik seluruh Indonesia berdasarkan Dapil. Tayangan berdurasi 30 detik ini dikatakan hasil seleksi dari 6607 caleg dari 77 Dapil seluruh Indonesia yang merebutkan 560 kursi. “Terlepas dari niat baik MIPPK untuk menuntun para calon pemilih dalam mencoblos,

kredibilitasnya perlu dipertanyakan. Pertama karena ini menyangkut urusan korupsi, metode dan kriteria seleksi harusnya ikut ditayangkan sehingga tidak salah tafsir. Seharusnya mereka yang tidak korupsi atau diduga tidak korupsi masuk dalam kriteria terbaik. Artinya, ini alasan kedua, yang tidak tercantum dalam caleg terbaik dapat dianggap atau diduga sebagai pelaku korupsi, karena MIPPK tidak mencantumkan metode dan kriteria penyeleksian,” demikian dijelaskan Rahmad Pribadi, yang juga anggota Partai Golkar. Ketelitian dalam hasil survai, Rahmad menjelaskan lebih lanjut, juga menjadi bahan acuan kredibilitas lembaga yang mengeluarkan. Hasil yang ditayangkan MIPPK, menurutnya, tidak memiliki akurasi dan bah-

kan terkesan terburu-buru. Sehingga tujuan untuk menuntut calon pemilih kepada kandidat yang dianggap terbaik, tidak mencapai sasaran. “Sebagai contoh Mbak Siti Hediati Soeharto (Titik Soeharto-red) adalah caleg dari Golkar. Menurut versi MIPPK, beliau terpilih sebagai caleg terbaik di dapil Yogyakarta. Namun demikian, ketika hasil ditayangkan, Mbak Titik Soeharto ditulis berasal dari Partai PAN. Ini khan sungguh menyesatkan. Dalam kondisi tersebut, saya tidak tahu apakah Mbak Titik ataukah PANnya yang diuntungkan atau malah sebaliknya, baik Mbak Titik dan juga PANnya merasa dirugikan?” tanya Rahmad, yang juga lulusan University Texas, Austin, AS. Oleh Rahmad, sebagai mantan pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Amien Sunaryadi dianggap sedang bermain “api” dalam pemilu 2014 ini. Masyarakat dapat menuntut MIPPK karena hasil seleksi itu tendensius yang secara tidak langsung menganggap caleg lain tidak bersih. =GAM

“Yang harus dikelola profesional, kasih ke profesional, dan kabinet tidak boleh didominasi politisi,” ujar Zuhro di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (7/4). Sejauh ini, dia melihat, parpol yang berkoalisi dengan pemenang pemilu terus bertendensi memasukkan kadernya ke dalam kabinet, termasuk untuk posisi menteri bidang perekonomian yang lebih ideal diisi teknokrat. Akibatnya, kabinet menjadi tidak efektif karena hanya menjadi tempat penampungan kolega presiden terpilih. “Masalah utama yang membuat posisi strategis di kabinet justru diisi oleh tokoh parpol, karena belum ada aturan tegas soal rangkap jabatan. Pasalnya, dengan merevisi Undang-Undang (UU) Partai Politik, dapat membuat kabinet lebih banyak dimasuki oleh teknokrat,” imbuhnya. Dia juga meminta agar setiap partai menawarkan format kabinet bayangan, khususnya mengenai calon pengisi menterimenteri bidang perekonomian. Selain itu, dia mendesak agar sosok yang diusung harus profesional di bidangnya. Menurutnya, sejauh ini, parpol yang berkoalisi dengan peme-

nang pemilu terus bertendensi memasukkan kadernya ke dalam kabinet, termasuk untuk posisi menteri bidang perekonomian yang lebih ideal diisi teknokrat. Dirinya berambisi, dengan revisi UU Parpol, bila digulirkan serius oleh masyarakat, maka dapat menangkal tradisi bagibagi jabatan menteri. “Sekarang aturan itu kan belum ada. Kita menyarankan, termasuk ketua umum supaya rangkap jabatan itu tidak bisa. Dengan menata ulang sistem perwakilan, UU parpol dan UU pilpres, sehingga tidak bisa partai dikasih cek kosong mengelola negara,” paparnya. Selain itu, wacana politik saat ini harus banyak membicarakan agenda strategis bidang ekonomi yang akan dilanjutkan di pemerintahan baru. Parpol yang beroposisi dengan rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak perlu terus-terusan menyerang, bila memang dirasa ada capaian ekonomi maka wajib dilanjutkan di pemerintahan yang baru. “Tidak perlu hanya karena pemerintahan baru, kebijakan ekonomi harus baru. Bila memang ada warisan bagus dari Pak SBY selama 10 tahun terakhir, ya harus dilanjutkan,” tutup Zuhro. =GAM/ABD

Potensi Kecurangan Tak Bisa Diprediksi SUMENEP-Banyak lembaga survei merilis hasil penelitian mereka. Namun tidak ada satupun dari lembaga survei tersebut yang merilis potensi kecurangan dalam pemilu besok. Rata-rata mereka hanya merilis elektabilitas dan tingkat popularitas parati atau calon anggota legislatif. Direktur Lembaga Survei Proximity Whima Edi Nugroh mengatakan potensi kecurangan pasti ada, namun pihaknya tidak melakukan survei terkati hal tersebut. “Potensi kecurangan, pasti ada lah, cuma kita tidak melakukan penjajakan pada ranah itu. Ya, waspada saja, kita semua punya kewajiban menjaga agar pemilu ini jurdil” ujarnya di Sumenep kepada Koran Madura. Ditanya potensi kecurangan di Madura berdasar pengalamannya beberapa melakukan penelitan di pulau garam tersebut, ia hanya tersenyum. =BETH

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 8 APRIL 2014 SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III No. 0337 | TAHUN III

Produksi Padi Menurun Petani memisahkan gabah dari batangnya saat panen di Desa Pesarean, Tegal, Jateng, Senin (7/4). Petani mengeluh dengan menurunnya kualitas gabah karena butir padi tak berisi atau gabuk akibat musim tidak menentu, sehingga petani mengalami kerugian yang cukup besar karena hasil produksi menurun. ant/oky lukmansyah

KEBIJAKAN EKONOMI

Menkeu Harap Sisi Supply Jadi Fokus di 2014 JAKARTA-Kebijakan ekonomi dalam jangka waktu menengah dan panjang seharusnya berkonsentrasi pada penguatan sisi supply nasional yang nantinya mendukung pengendalian pada posisi fundamental ekonomi nasional. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mengetatkan fiskal ekonomi, tidak bisa terus diterapkan di 2014. Pasalnya, langkah pengetatan yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan langkah perbaikan dalam menghadapi gejolak perekonomian global maupun domestik yang terjadi pada tahun 2013. “Jadi, kebijakan pengetatan selama ini, darurat sifanya. Indonesia tidak bisa terus-terusan melakukan pengetatan fiskal,” ujar Chatib saat diskusi bertajuk Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia bersama Forum Wartawan Ekonomi Makro di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (7 /4). Menurutnya, kebijakan ekonomi dalam jangka waktu menengah dan panjang seharusnya lebih berkonsentrasi pada penguatan sisi supply nasional yang nantinya akan mendukung pengendalian pada posisi fundamental ekonomi nasional. “Saya lebih setuju dalam jangka menengah dan panjang kita seriusi sisi supplynya, bukan pengetatan fiskal,” tukasnya. =GAM

BBM Mau Naik Lagi? Menkeu: BKF Sedang Melakukan Kajian Mendalam JAKARTA-Pemerintah tidak akan gegabah dalam membuat keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2014. Langkah hati-hati akan ditempuh agar efek psikologisnya tidak mengganggu kegiatan ekonomi. Pernyataan tegas ini disampaikan Menteri Keuangan, Chatib Basri sebagai respon atas statement Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto. Sebelumnya, Andin mengatakan, bahwa di tahun 2014 ini tidak menutup kemungkinan bakal ada kenaikkan harga BBM bersubsidi. Chatib Basri menegaskan, rencana kenaikkan harga BBM bersubsidi tersebut saat ini masih di eksplore oleh BKF, dimana sejauh ini belum ada pernyataan apakah BBM bersubsidi akan naik atau tidak. Pasalnya, BKF sendiri belum ada ren-

cana-rencana lain. “Saya bilang bahwa BKF sedang eksplore tentang ini, dan belum ada rencana lain. Jadi belum ada yang masuk ke APBNP, saya kasih tau rasionalnya, kalau rupiahnya menguat terus itu subsidinya gak banyak karena harga BBM nya ikut turun, tapi kalau konvesional subsidinya akan tetap,” ujar Chatib di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (7/4). Menurutnya, dalam memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi haruslah dilakukan secara hati-hati. Karena, banyak dampak yang terlbeih dulu di perhatikan. “Ini harus dilihat hati-hati soal kenaikan subsidi BBM,

jadi lebih ke bentuk kepada exercisenya, jadi clear bahwa Pemerintah mau naikan bbm atau tidak itu belum ada,” tukasnya. Lebih lanjut Chatib menambahkan, bahwa belum ada kepastian apakah kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan tahun ini atau tahun depan. Pasalnya, hingga kini pihaknya masih melakukan klarifikasi terkait dengan hal tersebut. “Saya tetap konsisten, saya gak bisa bilang apakah dinaikkan atau tidak dinaikkan, belum ada kemungkinan tahun ini apa taun depan saya gak bilang itu. Jadi masih liat exercise rull outnya dulu,” paparnya. Sebagaiman diketahui, sebelumnya Plt Kepala BKF, Andin Hadiyanto menyatakan, tidak menutup kemungkinan di tahun 2014 ini bakal ada kenaikkan harga BBM bersubsidi. Pasalnya,

dalam reformasi struktural dibidang energi haruslah konsisten. “Tak menutup kemungkinan kenaikkan BBM tahun 2014 mungkin saja terjadi karena reformasi struktural harus konsisten,” ujarnya. Menurutnya, kenaikan harga BBM subsidi dilakukan, lantaran impor BBM saat ini masih saja membebani current account defisit. “Kenaikan ini merupakan biasa dilakukan di negaranegara lain yang melakukan reformasi energi dan hal ini dilakukan secara konsisten,” tegas Andin. Menurutnya, saat ini cadangan minyak Indonesia hanya tinggal 4 miliar barel. Oleh sebab itu Andin menilai, jika pola konsumsi masih saja seperti ini, maka ada kecenderungan cadangan minyak Indonesia akan habis tidak sampai 15-20 tahun lagi. =GAM

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

BARANG MEWAH

Mendag Ingin Semua Ponsel Kena Pajak 20% JAKARTA-Rencana pemerintah mengenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 20 persen untuk ponsel berpotensi diperluas. Rencana awal, pajak ini hanya akan dikenakan untuk ponsel dengan harga Rp 5 juta ke atas. Usulan Kementerian Perdagangan, aturan pajak ini akan berlaku untuk semua tipe ponsel tanpa terkecuali.

ant/puspa perwitasari

RUPS TAHUNAN BCA. Direktur Utama BCA Jahja Setiaadjmadja (ketiga kanan) didampingi jajaran komisaris saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Jakarta, Senin (7/4). PT Bank Central Asia Tbk memberikan deviden senilai Rp 2,9 triliun kepada pemegang saham, setara 20,7 persen perolehan laba bersih 2013 sebesar Rp 14,3 triliun.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku telah mengusulkan agar pengenaan pajak ini juga berlaku bagi produk ponsel dengan harga di bawah Rp 5 juta. “Kita sama-sama setuju dengan pak Hidayat, mau harganya berapa sama saja kena 20 persen. Di bawah Rp 5 juta juga boleh. Semuanya, dipukul rata, enggak hanya di atas Rp 5 juta tapi semua,” ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (7/4). Dalam pandangannya, produk ponsel apapun jenis dan berapapun harganya, masuk kategori barang mewah. Sehingga perlu pengenaan PPnBm secara merata. “Kita anggap pokoknya handphone ini barang mewah, untuk memberikan industri dalam negeri tumbuh,” jelasnya” Namun Lutfi belum menyebut kapan aturan ini akan ditetapkan. Pihaknya masih harus bertemu dengan Kementerian Keuangan. “Saya lagi bicara, nanti ada pertemuan antar Dirjen,” tandasnya. Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan pengenaan PPnBM ini nantinya ditujukan atau digantikan sebagai insentif bagi produsen dalam negeri. “Industri ponsel yang sudah

tumbuh akan mau berikan insentif melalui PPnBM ini, supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Hanya batasan bawahnya berapa, nanti kita putuskan segera,” tutupnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengisyaratkan keengganannya memberlakukan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kepada ponsel pintar. Soalnya, importir alat komunikasi itu telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang tarifnya baru saja dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. “Sebenarnya ketika tarif PPh pasal 22 kita naikkan smartphone sudah kena, karena itu PPnBM musti kita kaji,” ujarnya, di Jakarta, Senin (7/4). Menurutnya, Penaikan PPh pasal 22 sudah cukup menekan impor, sehingga defisit transaksi dagang menjadi berkurang. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, impor produk elektronik turun pada Februari lalu. Atas dasar itu, Chatib khawatir PPnBM ponsel impor bakal kontraproduktif. “Bagaimana efeknya pada penyelundupan dan efektif tidak karena PPh pasal 22 sudah dilakukan?” ucapnya. =GAM/ADB

Target Pertumbuhan Diralat Konsumsi Kampanye Pemilu 2014 Tidak Sebesar Pemilu 2009 JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menilai revisi target pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 yang menjadi 5,5%-5,9% dari target sebelumnya yang sebesar 5,8%-6,2%, disebabkan konsumsi kegiatan kampanye menjelang Pemilu 2014 tidak sebesar seperti Pemilu sebelumnya. Pasar akan merespon positif jika pemimpin baru di Indonesia memiliki figur yang disukai oleh masyarakat. “Ini dampak Pemilu, sebelumnya pertumbuhan ekonomi di 5,8%-6,2% direvisi jadi 5,5%5,9%, itu sudah diperhitungkan dampak Pemilu, karena dana terkumpul lebih sedikit dan aktivitas berkurang dan dampaknya orang gak akan sembarangan, aspek itu

mendorong kegiatan kampanye tidak seramai 5 tahun lalu,” ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI, Solikin M Juhro saat diskusi bertajuk Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia bersama Forum Wartawan Ekonomi Makro di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (7/4). Menurutnya, paska Pemilu pasar akan merespon positif jika

pemimpin baru di Indonesia memiliki figur yang disukai oleh masyarakat. Pasalnya, dengan figur yang disukasi oleh masyarakat maka investor akan masuk ke Indonesia. “Sentimen di pasar saham positif, itu tergantung figur, kalau disukai masyarakat maka akan memancing sentimen positif. figur incumbent dampaknya tidak sebesar dari figur yang jadi idola. itu bisa memberikan sentimen ke investor yang ada,” tukasnya. Sementara itu, siapa pun Presidennya BI akan tetap terus mendorong reformasi struktural. “BI gak sendiri, siapapun Presidennya harus bisa amankan reformasi struktural. Menteri harus dari kalangan profesional atau aka-

demisi dan ekonomi diharapkan positif,” jelasnya. Defisit Meski secara resmi pihaknya menargetkan defisit transaksi berjalan di 2014 berada di bawah 3 persen, namun bank sentral mengaku akan mengupayakan pencapaian defisit itu ke angka 2,5 persen. Menurut Solihin, pada dasarnya konsentrasi BI pada tahun ini adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional dan reformasi struktural. “Pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan berkisar 5,5-5,9 persen. Target ini terkait dengan arah perbaikan ekonomi global yang masih bagus,” imbuhnya. Dia menekankan, pada tahun

ini BI juga menyepakati untuk tidak mengoreksi traget inflasi yang sudah ditetapkan sebesar 4,5 persen plus minus 1 persen. “Perbaikan ekonomi nasional yang seimbang saat ini, kami targetkan di bawah 3 persen atau akan kami usahakan mencapai 2,5 persen,” kata Solihin. Terkait target kredit perbankan di 2014, ucap dia, BI menetapkan sebesar 15 hingga17 persen, agar tidak mengganggu perekonomian yang sudah mengarah pada tren positif. “Kredit yang tumbuh sampai 22 persen di 2013, terbukti menjadi pengganggu neraca transaksi berjalan dan ekonomi secara umum,” jelasnya. =GAM/ADB

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

enjelang pelaksanaan pemilu legislatif, 9 April besok, harus diwaspadai politik uang. Money politik inilah kiranya yang dianggap Indonesia Corruption Watch dengan ‘serangan prabayarpascabayar’. Apa pun namanya, mulai H-1 hingga hari H Pileg 2014 memang menjadi hari yang sangat rawan terjadi pelanggaran pemilu. Sudah menjadi rahasia umum, pada detik-detik semacam ini, sejumlah pihak yang berkepentingan, baik tim sukses maupun relawan masingmasing peserta pileg, dapat dipastikan akan memanfaatkan momen strategis ini untuk memenangkan calon legislatif dan DPD idaman masing-masing. Biasanya mereka bergerilya dari satu rumah ke rumah lainnya yang telah menjadi target operasi. Tentu saja tidak datang membawa tangan kosong, melainkan ada amplop sebagai perangsang konstituen agar bisa datang ke TPS dan memberikan hak suaranya terhadap salah satu caleg yang dijagokannya. Strategi ini memang masih dianggap paling efektif untuk mendulang pundi-pundi suara, sehingga bukan mustahil terjadi di berbagai tempat, baik di pelosok pedesaan bahkan juga di perkotaan. Maka kerawanan ini sangat perlu diwaspadai, setidaknya oleh panwas. Pengawas Pemilu sebagai petugas bukan saja berkewajiban mencatat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu dan merekomendasikan pada pihak-pihak terkait, melainkan juga bertanggungjawab menekan terjadinya pelanggaran pemilu. Oleh karenanya kinerja panwas mendominasi dalam upaya mengawal sportivitas dan pelaksanaan pemilu agar berlangsung sesuai dengan perundang-undangan. Menghindari politik uang di tengah masyarakat bukanlah hal mudah. Sebab pragmatism masyarakat sudah sangat akut, mereka tidak lagi tertarik menyalurkan hak suaranya kalau tidak dibayar. Apatisme politik masyarakat ini sebagai dampak dari penyadaran dan pendidikan politik selama ini bahwa caleg yang terpilih cenderung abai pada konstetuennya. Ibarat kacang lupa kulitnya, rakyat yang mengantarkan mereka menjadi orang kaya melalui legislatif, namun rakyat sendiri dibiarkan tetap dalam kemiskinan. (*)

Opini

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

Pemilu Segala(u)-Gala(u)nya

Salam Songkem

Waspadai Politik

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 No. 0337 | TAHUN III

Pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 sudah di depan mata. Pemilu sebagai media suksesi dalam proses demokrasi menjadi segala-galanya. Pemilu menjadi pertaruhan masa depan bangsa, minimal lima tahun mendatang.

emilu yang semestinya segala-galanya justru menjadi segalau-galaunya. Pemilu 2014 diprediksi masih diwarnai dinamika dan problematika klasik. Mayoritas publik masih dihantui rasa galau menjelang puncak kontestasi elektoral 9 April 2014. Tidak bisa tidak, rasa galau menjelang pemilu mesti dihalau. Hantu Galau Rasa galau menghantui dinamika politik nasional. Galau itu semakin memuncak dan kompleks menjelang puncak perhelatan Pemilu 2014. Hampir semua pihak merasakannya, baik kontestan, penyelenggara, maupun masyarakat. Pertama adalah kontestan pemilu, baik calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol). Caleg selalu diliputi rasa galau terkait potensi kalah, banyak mengeluarkan biaya, takut stres, kurang siap dengan kapasitas, serta bingung bagaimana memenuhi janji politik selama kampanye. Caleg untuk DPR RI tercatat 6.608 orang, sedang kursi yang diperebutkan 560 buah. Kampanye pemilu juga membutuhkan biaya yang banyak menguras kantong caleg. Penelitian Anung (2013) menyebutkan biaya caleg untuk DPR RI bervariasi antara 500 juta hingga 6 Miliar Rupiah. Aktifitas kampanye dengan persaingan ketat, gesekan kuat, dan berbiaya banyak berpotensi menimbulkan stres bagi caleg atau tim suksesnya, terutama

jika kalah. Afatih (2009) mencatat setidaknya terdapat 23 orang caleg stres pada pemilu 2009. Kegalauan caleg terkait kapasitas dan kebingungan memenuhi janji dimulai dari rekrutmen caleg. Parpol terpaksa menjaring caleg artis dan pengusaha demi popularitas dan biaya. Nyatanya tidak sedikit caleg ini yang buta politik. Parpol juga memendam galau terkait terpenuhi tidaknya electoral threshold (ET) 3,5 persen. Kedua adalah penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Penyelenggara diliputi kegalauan terkait potensi partisipasi rendah, penilaian kinerja, dan proses karut marut. Partisipasi politik menunjukkan trend mengkhawatirkan selama pemilu pascareformasi. Tingkat partisipasi Pemilu 1999 sebesar 92,74 persen, Pemilu 2004 sebesar 84,07 persen, dan Pemilu 2009 semakin turun menjadi 70,99 persen. KPU sendiri hanya mampu menargetkan partisipasi Pemilu 2014 sebesar 75 persen. Jika target ini tidak tercapai, maka penyenggara akan mendapatkan penilaian gagal dari publik. Ketiga adalah masyarakat umum sebagai subjek demokrasi. Masyarakat dihantui rasa galau jangan-jangan pemilu kotor masih berlangsung, akan terjadi konflik sosial, serta kualitas kepemimpinan hasil pemilu akan mengecewakan. Pemilu kotor berdasarkan pengalaman didominasi terjadinya politik uang (money politics). JPPR (2014) memaparkan ada dua modus operandi yaitu antara peserta pemilu atau tim sukses dengan pemilih serta antara kandidat atau tim sukses dengan penyelenggara. Politik uang dalam pemilu menjadi kunci yang berpotensi membuka pintu praktik korupsi. Politik uang yang tidak logis jika ditilik dalam kalkulasi gaji sangat rentan menimbulkan malapraktik politik, seperti korupsi, gratifikasi, dan sejenisnya. Hasilnya korupsi merajalela di parlemen. Politisi yang diproses hukum

oleh KPK selama tahun 20122013 yang berjumlah sekitar 75 orang. Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia, masyarakat juga menilai DPR/ DPRD sebagai lembaga terkorup 2013. Masyarakat selanjutnya galau bahkan takut jika kompetisi berbuah konflik sosial. Ruang kompetisi di Pemilu 2014 diprediksi akan semakin bersifat lokal dan sangat terbuka. Kompetisi tidak sekadar antar parpol, tetapi antar caleg dalam satu parpol pun bisa saling jegal. Gesekan horisontal yang berpotensi konflik menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. MABES POLRI telah memetakan daerah konflik jelang Pemilu 2014 yang tersebar di 31 wilayah Polda. Gesekan di lapangan adalah keniscayaan, tetapi tidak semestinya melebar menjadi konflik. Konflik politik yang terjadi selama Pemilu 2014 berpotensi terlanjutkan pada masa selanjutnya. Pihak-pihak yang kalah rawan menunggangi setiap permasalahan hingga menjadi bibit konflik. Konstruksi Optimisme Kegalauan diatas adalah wajar dan logis jika melihat pengalaman dan dinamika di lapangan. Kontraproduktif akan terjadi jika rasa galau terus dipendam, didiamkan, dan dipelihara. “Ungkapkanlah” demikian nasihat Sigmund Freud terhadap pihak yang galau. Manifestasi perilaku untuk menghalau galau tidak cukup dengan kata-kata atau curhat.

Psikologi komunikasi antar pihak penting dijalin agar saling terbuka, bisa lega, dan menghasilkan solusi konstruktif. Optimisme mesti dibangun dalam diri pihak-pihak yang diliputi rasa galau. Kontestan pemilu dapat menghalau rasa galau dimulai dari kesiapan dan penguatan kedewasaan politik. Upaya yang dapat ditempuh antara lain menumbuhkan sikap siap kalah atau menang, mengeluarkan modal secara proporsional, selalu menguatkan aspek spiritual, belajar dunia parlemen dan politik, serta berjanji dalam kampanye secara realistis dan logis. Masyarakat mesti melawan kegalauan dengan pembentengan diri dan optimisme sikap. Langkah yang dapat ditempuh antara lain tidak terjebak politik uang, cerdas memilih dan memilah, dan menghindari keterlibatan konflik. Masyarakat penting menyadari dirinya sebagai tuannya parpol. Implikasinya masyarakat mesti bisa menuntut bukan sebaliknya dikendalikan oleh perilaku caleg dan parpol. Penyelenggara pemilu dapat mengusir kegalauan dengan profesionalisme kinerja. Kerja yang dapat diupayakan antara lain sosialisasi masif, menyusun regulasi kepemiluan yang memudahkan, membuka ruang partisipasi, menjaga independensi, profesional, sinergis dengan semua pihak, bekerja taat regulasi, serta sigap terhadap kondisi darurat dan dinamika lapangan.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 8 APRIL 2014 No. 0337 | TAHUN III

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

OPINI 8

Panwas Akui Sulit Tertibkan APK SURABAYA – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya mengerahkan lima tim dengan membawa 10 truk untuk menyisir alat peraga kampanye di sejumlah kawasan Kota Surabaya. “Pembersihan alat peraga kampanye ini akan dilakukan hingga besok (8/4). Tiap truk mampu membawa 160 ton,” ujar

Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Wahyu Hariadi, kepada wartawan Senin (7/4). Masa tenang Pileg 2014, lanjut

AFTA 2015

Pertumbuhan Konsumsi Bakal Stagnan SURABAYA – Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Subagiyo mengatakan industri Indonesia akan makin kehilangan daya saing dalam era perdagangan seiring dengan berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2015. “Jika tidak segera berbenah dengan membuat payung hukum yang kuat, maka Indonesia hanya sebagai pasar saja. Padahal, pemberlakuanya sudah di depan mata,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (7/4). Menurut Subagiyo, undang-undang standarisasi dan penilaian kesesuaian sangat diperlukan untuk mengharmonisasikan peraturan dan kegiatan standarisasi yang dilakukan oleh stakeholder terutama dalam kesiapan menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. “DPR harus menuntaskan dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undangundang, mengingat waktu yang sangat sempit ini,” ujarnya. Semisal konsumsi rumah tangga, lanjut Subagiyo, masih menjadi faktor utama yang mendukung perekonomian. Terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan tetap stabil, meski kecenderungan tren saat ini secara keseluruhan mengamali stagnan. “Pertumbuhan konsumsi masih sangat kuat. Sementara pertumbuhan impor barang konsumen relatif stabil dibandingkan barang investasi, meski stagnan,” imbuhnya. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014 pemerintah memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga yang diharapkan naik di kisaran 5,2–5,6%, lebih tinggi dibandingkan target pemerintah pada RAPBN 2013, yakni hanya 4,9%. Disinggung dampak tahun politik akankah menambah kepercayaan konsumen, kata Subagiyo, tidak banyak merubah indikator-indikator terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. “Pemilu itu, dari berbagai pengalaman kita pada 2004 dan 2009 menyumbang 0,15–0,2% (terhadap pertumbuhan, red). Artinya, pertumbuhan kita lebih banyak terserap konsumsi bukan investasi. Subagiyo menambahkan, seiring pelaksanaan pemilu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan didorong pertambahan angkatan kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat. Pada 2014 jumlah angkatan kerja diperkirakan mencapai 122,51 juta jiwa. = G. ARMADIANTO SEMERU

Wahyu Hariadi, pihaknya dibantu Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja yang menerjunkan 31 truk di masing-masing kecamatan. “656 ton sampah berupa baliho, spanduk, dan poster sekarang menumpuk di kantor panwas dan kantor kecamatan,” ujarnya. Wahyu Hariadi menambahkan, sedikitnya 17 titik di jalan protokol

bersih dari alat peraga. Meski masih banyak yang terlewatkan dan bersih total. “Kampung-kampung dan jalan-jalan kecil memang sulit dijangkau oleh tim kami,” tegasnya. Meski sudah berupaya maksimal untuk membersihkan alat peraga para partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif, kata Wahyu Hariadi, pihaknya

masih menerima laporan dari masyarakat tentang keberadaan alat peraga tersebut. “Keberadaan alat peraga parpol dan caleg yang masih bertebaran diantaranya di kawasan Wonorejo-Rungkut, Kebonsari dan Jambangan, dan sekitar kawasan Ketintang,” paparnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Inflasi Kota Malang Tertinggi di Jatim MALANG - Angka inflasi Kota Malang, Jawa Timur, pada Maret 2014 yang mencapai 0,43 persen menjadi yang tertinggi di Jatim, bahkan melampaui inflasi provinsi itu yang mencapai 0,23 persen, demikian data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Kasi Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Erny Fatma Setyoharini mengatakan dari delapan kota/ kabupaten di Jatim yang disurvei inflasi dan indeks harga konsumen (IHK)-nya, Kota Malang yang paling tinggi angka inflasinya. "Ada 10 komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Kota Malang karena adanya

kenaikan harga, yakni cabai rawit, rokok kretek, minyak goreng, rokok kretek filter, bawang merah, beras, bawang putih, semen, pasir, dan tarif angkutan udara," katanya. Lebih lanjut Erny mengatakan tarif angkutan udara menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi di kota itu karena pergerakan warga Kota Malang yang menggunakan jasa transportasi udara cukup besar.

Secara persentase, katanya, angkutan udara yang masuk kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan menyumbang inflasi sebesar 0,19 persen, kemudian sektor makanan jadi, minuman, rokok, tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 0,09 persen, dan sisanya sektor bahan makanan. Selain Kota Malang, inflasi tujuh kota lainnya di Jatim yang disurvei adalah Kota Madiun yang mengalami inflasi sebesar 0,25 persen, Surabaya 0,23 persen, Banyuwangi 0,20 persen, Kota Probolinggo 0,16 persen, Sumenep 0,08 persen, Jember 0,03 persen, dan Kota Kediri 0,02

persen. Sementara itu, sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi di Kota Malang, khususnya cabai rawit hingga saat ini harganya masih cukup tinggi, yakni ratarata mencapai Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng juga masih tinggi, untuk minyak goreng curah rata-rata mencapai Rp 12 ribu per liter dan minyak goreng kemasan, seperti Bimoli, Sunco, Sania, dan Kunci Mas seharga Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per liter. Sedangkan komoditas pokok yang harganya mengalami penu-

runan adalah telur ayam buras, dari seharga Rp 16 ribu-Rp 17 ribu per kilogram menjadi Rp 14 ribu hingga Rp 13 ribu/kg, ayam potong dari harga Rp 28 ribu-Rp 30 ribu/kg menjadi Rp 26 ribu/kg. "Beberapa komoditas bahan pangan memang ada yang turun harganya, tapi untuk cabai rawit dalam beberapa pekan terakhir ini harganya selalu tinggi, sehingga kami harus mencampur antara cabai yang masih hijau dengan yang sudah merah. Sebab, kalau tidak modal kulakan tidak akan kembali," kata salah seorang pedagang di Pasar Merjosari, Jumani. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

PEMILU

Caleg Stres Disiapkan Kamar Bintang Lima SURABAYA - Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, Jawa Timur, sudah mempersiapkan kamar khusus dengan fasilitas bak kamar hotel bintang lima untuk calon legislator yang mengalami gangguan jiwa atau stres usai menerima hasil Pemilu 2014. "Total ada 35 kamar yang tersedia. Dua di antaranya adalah kelas 'very-very important person' atau VVIP dengan fasilitas lengkap," ujar Direktur Utama RSJ Menur Surabaya dr Adi Wirachjanto, kepada wartawan di Surabaya, Senin (7/4). Per kamar dalam sehari semalam, pihak rumah sakit mematok tarif Rp570 ribu. Khusus kelas ini tersedia dua kamar dengan fasilitas seperti satu tempat tidur khusus pasien dan satu lagi untuk penunggu atau keluarga pasien. "Dalam kamar tersebut dilengkapi AC, lemari es, televisi serta kamar mandi di dalam," ucap Adi. Tidak jauh beda dengan kelas VIP yang fasilitasnya hampir sama dengan kelas VVIP. Hanya saja bedanya, di kamar yang juga ada dua buah ini tanpa dilengkapi tempat tidur untuk penunggu atau keluarga pasien. "Harganya juga beda. Untuk kelas VIP Rp 370 ribu per harinya. Sedangkan harga kamar kelas di bawahnya, yakni Utama I Rp 250 ribu, Utama II Rp 225 ribu dan Utama III Rp 200 ribu," tuturnya. Sementara itu, untuk kelas Utama I disediakan lima kamar dengan fasilitas dua tempat tidur tanpa AC atau hanya kipas

angin dan kamar mandi dalam. Selanjutnya untuk kelas Utama II dan III fasilitasnya hanya kipas angin saja dan kamar mandi di luar. "Semua kamar ini berada di Paviliun Ruang Perawatan Puri Anggrek RSJ Menur Surabaya dan sudah siap segalanya. Ini hanya untuk mengantisipasi caleg yang terganggu jiwanya saja," kata dia. Tim dokter yang disiagakan juga telah disiapkan. Pihaknya menarget hanya dalam waktu kurang dari dua pekan, caleg yang terganggu jiwanya bisa pulih dan stabil kembali pikirannya. Sebagai perbandingan pada Pemilu Legislatif 2009, total ada sembilan caleg yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit milik Pemprov Jatim tersebut. "Rinciannya, empat pasien harus menjalani rawat inap dan lima pasien lainnya cukup rawat jalan dan kontrol," ungkapnya. Pihaknya memprediksi pada pemilu kali ini caleg yang jiwanya terganggu jumlahnya menurun karena pada pertama kali mendaftar sebagai caleg maka seseorang wajib menyertai surat kesehatan jasmani dan rohani ke partai maupun penyelenggara. Kendati demikian, RSJ Menur berusaha mengantisipasi dan mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan RSJ Lawang, Kabupaten Malang, jika caleg-caleg stres jumlahnya meningkat. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

BANGSAL JIWA UNTUK CALEG

ant/oky lukmansyah

Petugas menata ruangan untuk pasien caleg yang mengalami depresi di Rumah Sakit (RS) Mitra Siaga, Kabupaten Tegal, Jateng. RS itu membangunan dan menyiapkan ruangan bangsal jiwa untuk pasien calon legislatif (caleg) yang mengalami depresi karena gagal dalam pemilu mendatang.

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

PEMILU

PDIP Instruksikan Kader Awasi Kecurangan

ant/syaiful arif

RANDEMEN TEBU. Seorang buruh tebang, sedang menebang tebu di Desa Mantup, Lamongan, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah segera merevitalisasi pabrik gula (PG) nasional agar tingkat rendemen meningkat dari 7% menjadi 9%.

Teror Gula Rafinasi Bayangi Petani Tebu SURABAYA - Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) mendesak kepada pemerintah agar impor gula harus berdasarkan kuota di dalam negeri untuk menjaga demand bukan berdasarkan kapasitas industri makanan dan minuman di dalam negeri. Tahun 2014 ini gula impor mencemaskan para petani tebu termasuk di Jatim. “Nasib para petani hampir menderita akibat impor gula tersebut. Teror yang menakutkan ini diharapkan pemerintah provinsi Jatim seirama dengan pemerintah pusat,” ujar Ketua APTRI HM. Arum Sabil, Senin (7/4). Menurut Arum Sabil, Perda No. 17 Tahun 2013 tentang rendemen sebesar 10 persen cukup mewakili para petani tebu, dan pabrik gula di Jatim. “Kami selaku petani yang peduli terhadap petani tebu, mengusulkan agar pemerintah membentuk tim indenpenden seperti dari kalangan akademisi untuk menetapkan rendemen itu,” ujarnya. Mengenai harga patokan petani (HPP), ia berharap agar tidak sampai penentuan HPP telat dan dapat ditetapkan Rp. 9.500, mengingat tinggal satu bulan lagi, para petani tebu di seluruh Indonesia mengalami musim giling. Mengenai wacana produk gula

bisa dikirim ke luar pulau bisa segera direalisasikan. Sehingga para petani tebu tidak mengalami kerugian. “Jika HPP dibawah Rp. 9.500, maka harganya akan hancur. Dan dikhawatirkan para petani tebu dapat kerugian massal,” tegasnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan terus memperjuangkan nasib para petani tebu di Jatim. Di antaranya ada lima fokus yang akan dilakukannya yakni menetapkan HPP, rendemen tebu, larangan pabrik gula rafinasi, memperjuangkan produksi gula Jatim yang surplus agar bisa dijual ke luar pulau, dan harga jaminan petani tebu. “Permasalahan ini sangat serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah harus melindungi produksi dalam negeri. Semua negara keputusannya untuk kepentingan nasional terlebih dahulu. Pemerintah harus fungsi melindungi dalam

negeri,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim. Ia mengatakan, kelima hal ini akan dirumuskan bersama tim, dan disampaikan kepada Presiden RI melalui surat. Dari lima hal tersebut, ada yang langsung bisa diputuskan oleh Pemprov Jatim yakni gula rafinasi yang masuk di Jatim, dan rendemen tebu. Sedangkan HPP Rp 9.500 didorong agar segera diberlakukan. “Jatim sebagai ikonnya gula di Indonesia ini jangan sampai rusak dan bangkrut. Untuk itu, segera dirumuskan bersama mengenai kelima hal itu, dan disampaikan kepada Presiden melalui surat,” tegasnya. Mengenai rendemen, lanjut Pakde, Pemprov Jatim, Komisi B, bersama tim yang telah dibentuk harus turun menegakkan Perda. Secara bersama-sama harus mengecek mengapa rendemen bisa sampai 7 persen. Secara ratarata berdasarkan Dinas Perkebunan Prov. Jatim, rendemen mencapai 7,9 persen. “Saya akan meminta kepada Komisi B, kalangan perguruan tinggi mengecek dan mengukur tentang rendemen. Tim ini akan turun dan menegakkan Perda,” ujarnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

SURABAYA - Ketua DPD suara," katanya. PDI Perjuangan Jawa Timur H Menurut Pravendi, dengan Sirmadji menginstruksikan jaja- memberikan hak suara pada ran struktural, caleg, dan kader Pemilu 2014 berarti ikut mepartai di seluruh kabupaten/ nentukan Indonesia ke depan. kota untuk mengawasi pelaksa"Jangan sia-siakan. Gunakan naan Pemilu 2014 dari berbagai hak suara Anda semua dan bentuk kecurangan. tetap optimistis untuk meny"Pelaksanaan Pemilu 2014 ambut Indonesia baru yang masih dibayangi berbagai hebat," katanya. bentuk kecurangan, karena itu Ia bersyukur pelaksanapara kader partai harus menan kampanye di Jatim secara jaga tempat pemungutan suara umum telah berlangsung den(TPS) di wilayah masing-masing gan tertib dan aman, karena itu karena aura money politics dirinya menyampaikan apresudah terasa," katanya di Surasiasi kepada seluruh pengurus, baya, Senin (7/4). anggota, kader, simpatisan dan Oleh karena itu, para caleg relawan PDI Perjuangan Jawa bersama tim-nya harus fokus Timur dalam menyukseskan dalam mengoptimalkan pengakampanye terbuka. manan pemilu agar tidak terjadi "Meski penuh keterbatasan kecurangan. dan berbagai hambatan, tidak "Kami membuat optimistis kawan-kawan bisa meraih 28 surut untuk persen suara berjuang dan di Pemilu 2014 semangat, serta sebagaimana tetap bergomasukan yang tong-royong kami terima demi mewujuddari pengurus di kan demokrasi kabupaten/kota, sejati, demokraserta melihat si yang menantusiasme junjung tinggi masyarakat harkat dan terhadap PDI martabat, rakyat Perjuangan dan Indonesia," ujarCapres Jokowi," nya. katanya. Ia juga meSebelum nyampaikan Jokowi dipupermohonan H Sirmadji tuskan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan maaf jika dalam capres, pihakmasa kampanye Jawa Timur nya menargetterbuka, PDI kan perolehan Perjuangan Jawa suara antara 24 -28 persen, Timur memiliki kekurangan namun setelah Jokowi mendadan belum mampu memenpat mandat sebagai capres dari uhi aspirasi masyarakat. "Kita Ketua Umum PDI Perjuangan boleh berbeda pandangan dan Megawati Soekarnoputri, maka dukungan, tetapi jangan sampai pihaknya meyakini target atas memutuskan tali silaturahmi (28 persen) bisa dicapai. atau menimbulkan permusu"Untuk hasil maksimal han," katanya. itu, kami mengajak seluruh Senada dengan itu, mantan pendukung PDI Perjuangan ketua umum Pengurus Koordan Jokowi untuk benar-benar dinator Cabang Pergerakan datang ke TPS saat coblosan Mahasiswa Islam Indonesia Pemilu 2014 pada 9 April. Kami (PMII) Jawa Timur Fairouz sudah menyiapkan saksi untuk Huda Anggasuto mengatakan mengamankan proses penpesta demokrasi lima tahunan coblosan dan penghitunganini hendaknya bisa menjadi nya," katanya. momentum bagi rakyat untuk Secara terpisah, Ketua Ketua 'menghakimi' para legislator. Departemen Pemuda DPD PDI "Bentuk (penghakiman) Perjuangan Jawa Timur Pravdapat diukur dari banyak hal, endi Januarsa mengajak seluruh namun substansi dari segala masyarakat datang ke TPS ukuran itu bertumpu pada untuk memilih wakilnya pada tingkat keimanan para caleg 9 April. "Mari kita laksanakan terhadap Tuhan Yang Maha kewajiban sebagai warga negara Esa," katanya. dengan ikut memberikan hak = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

AJAKAN TIDAK GOLPUT Pengendara melintas di depan atribut sosialisasi ajakan untuk tidak Golput yang dipasang di jalan raya kawasan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (7/4). Untuk mengurangi dan mencegah golput Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat gencar melakukan sosialisai anti golput kepada masyarakat mengingat angka golput di wilayah Kediri cukup tinggi.

ant/rudi mulya

Ribuan Pasien Terancam Golput SURABAYA - Ribuan pasien rawat inap Rumah Sakit Umum dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, terancam tidak memilih atau golput dalam Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014, karena tidak adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di sana. "Sama seperti Pemilihan Kepala Daerah Jatim 2013, tidak banyak yang berkesempatan mencoblos karena tidak ada TPS khusus," ujar Direktur RSU dr Soetomo Surabaya dr Dodo Anondo, MPh ketika ditemui wartawan di kantornya, Senin (7/4). Pihaknya mencatat, sampai saat ini terdapat 1.500 pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jatim tersebut. Sedangkan, tenaga medis dan karyawan total berjumlah 500 orang. Mengantisipasi tingginya angka golput, penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berkoordinasi dengan 5 TPS terdekat di sekitar RSU dr Soetomo. Pada pukul 11.00 WIB, petugas dari kelima TPS mendatangi rumah sakit mempersilahkan pasien mencoblos. Kendati demikian, kata Dodo, langkah tersebut tidak efektif. Selain mepetnya waktu yang tidak lebih dari dua jam, tidak semua petugas bisa mendatangi pasien yang ingin memberikan hak suaranya. "Apalagi harus ada surat atau

form dari keluarga pasien untuk pindah mencoblos. Begitu juga dengan keluarga penunggu pasien," kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut. Pada Pemilu kali ini, 5 TPS di sekitar rumah sakit yakni TPS 01 di Lapangan Dharmawangsa, TPS 02 di Jalan Dharmawangsa, TPS 03 Jalan Dharmawangsa, TPS 11 di Perumahan Universitas Airlangga dan TPS 46 di Jalan Raya Karangmenjangan. Dodo juga menjelaskan, cara tersebut sudah pernah dilaksanakan pada Pilkada Jatim lalu. Hasilnya, dari 5 TPS yang masuk, jumlah pemilih paling banyak 60 orang dan paling sedikit 26 orang. "Kalau di rata-rata, hanya sekitar 200 orang yang menggunakan hak pilihnya. Ini berarti angka partisipasi di rumah sakit tidak lebih dari 15 persen karena jumlah pasien total 1.500 orang," tuturnya. Sementara itu, KPU Provinsi Jatim telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 211.03/KPUProv-014/VIII/2013. Dalam surat itu disebutkan bahwa pasien rawat inap RS, yang menjadi tahanan di Lembaga Pe-

masyarakatan (LP) dan Polres/ Polsek yang belum ada TPS-nya bisa menggunakan hak pilihnya di tempat masing-masing dengan menunjukkan form C6 dan KTP. Pemilih yang yang menjalani rawat inap dan/atau tugas pelayanan publik di RS, diminta memberikan suara di TPS terdekat. Ini berdasarkan Keputusan KPU Jatim Nomor 15/KptsgKPU-Prov014/2013BAB B angka (4). Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Jatim Bidang Divisi Teknis dan Data, Choirul Anam mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Surabaya serta penyelenggara tingkat kecamatan dan kelurahan sekitar RS. Pihaknya mengaku tak mendirikan TPS khusus di dalam RS karena disiapkan petugas dari 5 TPS sekitar. Yang terpenting, kata mantan Komisioner KPU Kota Surabaya itu, penyelenggara tetap melayani dan memberi kesempatan masyarakat menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi terbesar lima tahunan tersebut. "Kami sudah siapkan petugas dan akan melayani pasien yang hendak menggunakan hak pilihnya. Tentunya dengan persyaratan bahwa pasien masuk dalam daftar pemilih tetap dan memiliki surat pindah memilih atau form model A-5," kata dia. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

UJIAN NASIONAL

Kedepankan Kejujuran! SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta semua pihak mengedepankan kejujuran dalam ujian nasional tingkat SMA yang akan digelar secara serentak pada 14-16 April mendatang. "Saya harap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Unas nanti. Saya tidak mau ada yang pakai cara-cara tidak benar," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (7/4). Menurut dia, masa depan anak-anak ini tidak tergantung hanya melalui UN saja. Ia mengatakan jika terbiasa cari jalan pintas untuk sukses dengan cara menyontek, nanti mereka bisa kena masalah pada fase kehidupan mereka berikutnya. Ajakan ini, kata dia, untuk merespons masih adanya kepala sekolah, guru dan siswa-siswi yang menganggap UN sebagai momok menakutkan. Mereka merasa terbebani untuk sukses karena menganggap ukuran sukses adalah UN sehingga menghalalkan segala cara demi meraih keberhasilan. Tri Rismaharini menjelaskan pihaknya tidak pernah menargetkan pelajar di Surabaya harus mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan pelajar dari kota/kabupaten lain di Jawa Timur. Wali kota mengatakan prestasi seorang kepala sekolah tidak hanya diukur dari penca-

paian di UN, tetapi bagaimana mereka bisa menjadikan siswasiswi di Surabaya bisa sukses di segala bidang demi menghadapi tantangan masa depan di mana mereka akan bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia. "Saya tidak pernah menargetkan harus dapat nilai tertinggi. Karena kalau begitu, khawatirnya justru akan melakukan apa saja. Saya hanya ingin anak-anak Surabaya memiliki komitmen untuk berjuang," katanya. Namun, kata dia, wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini meyakini, angka kelulusan UN di Surabaya bisa mencapai 100 persen alias semua siswa-siswi peserta UN lulus. Keyakinan wali kota dipicu oleh persiapan yang matang. Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, siswa-siswi di Surabaya lebih siap menghadapi UN tahun ini. Ini karena pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk melatih kesiapan siswasiswi, di antaranya melalui pelaksanaan try out mandiri dari para guru di sekolah masingmasing. Selain itu juga penambahan jam belajar khusus untuk persiapan UN, bimbingan belajar bersama per wilayah, doa bersama persiapan UN, serta koordinasi dengan wali murid bersama-sama memotivasi siswa dalam persiapan UN. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 8 APRIL 2014|NO. 0337|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 8 APRIL 2014 NO. 0337 | TAHUN III

Isu Politik Uang Kian Marak Panwas Nilai Merusak Tatanan Sistem Politik Bangsa PROBOLINGGO - Menjelang memasuki detik-detik pemilihan legilatif (Pileg) Rabu (9/4) besok. Panwaslu Kabupaten Probolinggo mengecam keras ke pada para caleg atau partai politik yang nekat melakukan pola permainan uang dalam ajang mencari dukungan suara pemilih. Bahkan jika terbukti melakukan hal yang dilarang undang-undang pemilu tersebut, pihaknya akan tetap memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan, Ketua Panwas Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi. Ia mengatakan mendekati hari pemilihan memang banyak informasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Kalau politik uang akan beregentanyangan mewarnai pileg tahun ini.

“Itu menjadi animo di masyarakat, kalau akan nada suap oleh para caleg yang akan memainkan kekuatan finansial merebut dukungan para pemilih di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS),” terangnya kepada wartawan, Senin, (7/9). Berkembangannya informasi

itu, pihak panwas akan melakukan pemantauan yang lebih

Detik-Detik Pemilu

EKONOMI

PROBOLINGGO- Kabar adanya wacana amplop serangan fajar menjelang detik-detik pencoblosan 9 April 2014 mendatang kian santer. Bahkan, kabar yang berkembang serangan fajar itu tidak hanya akan dilakukan oleg caleg daerah, namun juga akan dilakukan oleh caleg tingkat Propinsi Jatim dan Pusat. Salah seorang warga Kelurahan Triwung Kidul, Sundari Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo menjelaskan, kabar adanya serangan amplop itu sudah beberapa hari lalu. Bahkan, serangan amplop itu tidak hanya akan dilakukan oleh caleg daerah, tapi juga tingkat Propinsi dan pusat. “Kabarnya memang begitu,” katanya kepada wartawan, Senin (7/4). Dia menjelaskan, kabar itu tidak hanya kabar biasa. Semua warga sudah tahu jika menjelang detik-detik pencoblosan nanti akan ada serangan amplop tersebut. Nominalnya antara caleg daerah dan tingkat pusat juga tidak sama. “Kabarnya caleg daerah ada yang sampai Rp.50 ribu per-orang,” tandasnya. Namun, hingga saat ini wacana soal serangan amplop caleg itu belum ada. Terbukti, Sundari sendiri belum me-

PROBOLINGGO - Komunitas petani bawang merah di Kabupaten Probolinggo, musim tanam tahun ini meradang. Pasalnya harga jual bawang merah di pasaran tergolong murah dan tingkat produksi panennya tidak melimpah ruah dibandingkan tahun kemarin. Salah satu petani bawang merah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Lasmono mengatakan, jika tahun ini banyak petani mengalami kerugian yang cukup tinggi. Sebab hasil produksinya kurang maksimal dan harga jualnya tidak begitu mahal.“Biaya tanaman dan biaya bibit terkadang modalnya tidak impas dengan hasil jualnya,” terangnya kepada wartawan, Senin (7/4). Dibandingkan tahun kemarin, meski hasil produksi bawang merah tidak begitu banyak untuk bulan-bulan sekarang ini. Namun harga jual bawang merah tahun kemarin tergolong mahal, bahkan saat itu harga tembus Rp. 30 ribu perkilogramnya. Sementara untuk harga jula bawang merah di pasaran, saat ini hargannya 50 persen dari tahun kemarin. Yakni hanya berkisar Rp 10-15 ribu saja.“Kebanyakan petani saat ini sedikit kurang bahagia. Secara otomatis mereka sedkit menanggung hutang,” tegas Lasmono.

Wacana Amplop Serangan Fajar Kian Santer nerima serangan tersebut. “Biasanya kalau memang ada pada saat menjelang malam pencoblosan,” katanya. Salah seorang anggota Panwas Kota Probolinggo, Putut Gunawarman beberapa waktu lalu mengatakan, jika panwas sendiri sudah melakukan antisipasi soal wacana tersebut. Bahkan, panwas sendiri sudah mempunyai setrategi khusus untuk melakukan pengawasan.“Kita punya setrategi untuk mengantisipasi terjadinya money politik menjelang pileg nanti,” katanya. Menurut dia, jika memang ada warga yang menemukan praktik politik uang, Putut menyarankan agar masyarakat segera melaporkannya kepada petugas. Sementara itu, Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin mengatakan agar masyarakat tidak mudah terhanyut dan terbius oleh praktek politik uang menjelang pencoblosan. Karena politik uang itu diharamkan. “Fatwa MUI mengharamkan politik uang itu,” tandasnya. Alasan fatwa MUI tersebut, kata dia, agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini tidak diciderai oleh permainan-permainan kotor. =Muhammad Sugianto

ekstra keras, mulai dari jajaran Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.“Semua anggota panwas menyikapi pileg, sudah kami berikan pembekalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggotanya,” ujarnya. Pihaknya menyebut, jumlah anggota Panwas yang ada di Kabupaten Probolinggo, dinilai sudah mencukupi. Total anggotanya sekitar 1.500 yang tersebar di 24 Kecamatan dan 330 Desa yang ada. “Rata-rata setiap desa PPL yang bertugas berjumlah 2-3 orang,”tandas Wiwit Agus Pribadi. Dengan banyaknya personil tersebut, lanjut Wiwit Agus Pribadi, pihaknya menghara-

pkan agar bisa bekerja secara maksimal di lapangan. Dengan tujuan dapat menegakkan peraturan panwas sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.“Kalau memang terjadi pola permainan politik uang. Jangan segan segan untuk menidaknya,”paparnya. Mantan wartawan senior di Kabupaten Probolinggo ini, juga mengatakan pihaknya dalam bekerja juga dibantu oleh para penegak hukum yang tergabung dalam wadah Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu), termasuk pihak kepolisian dan TNI di dalamnya. “Mereka akan memaksimalkan pesta rakyat yang rutin digelar setiap lima tahun sekali ini,” pungkas Wiwit Agus Pribadi. =Mahfud Hidayatullah

Petani Bawang Merah Meradang Lasmono menambahkan, selain harganya yang murah hama panyakit yang menyerang tanaman petani tergolong besar, seperti serangan hama ulat dan penyakit jamur pada tumbuhnya tanaman bawang.“Cuacanya panas terkadang juga hujan. Jadi

mengatakan, tanaman bawang merah dalam satu hektarnya hanya mendapatkan 5 ton saja. Padahal umumnya dalam luas seperti itu rata-rata panennya mencapai-15-17 ton. “Hasil jualnya hanya mendapatkan uang sekitar Rp 50-60

iklim untuk tanaman bawang tidak begitu stabil,” tandas pria yang mengaku memiliki dua anak ini. Senada dikatakan, Junaedi

juta saja. Sementara biaya untuk menanam dengan luas seperti itu membutuhkan biaya Rp.80 - 100 juta,” tegasnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 NO. 0337| TAHUN III

WISATA

Pengunjung Bromo Normal Menjelang Coblosan

DIKIRIM: Logistik Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ke Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo.

Kapolres Kawal Pengiriman Logistik Pulau Gili Ketapang PROBOLINGGO - Logistik Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ke Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo dikirim menggunakan kapal patroli Polisi Air (Polair) logistik dibungkus plastik agar tak terpercik air laut selama perjalanan. Pengiriman logistik dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga Mayangan, Kota Probolinggo. Distribusi logistik tersebut dikawal langsung oleh Kapolres Probolinggo Kota , AKBP. Iwan Setyawan dan Dandim 0820, dan Polair, PPK, PPS dan KPPS, Senin (7/4) sekitar pukul 10.00 WIB. Pantauan dilapangan, cuaca di perairan pantai selat Gili tampak cerah. Tidak ada gelombang tinggi dan sedikit tiupan angin laut. Kondisi tersebut memudahkan dan melancarkan pengiriman logistik ke pulau Gili Ketapang yang berjarak sekitar 8 km dari utara pantai uatara Mayangan Kota Probolinggo. Diperkirakan memerlukan waktu 45 menit untuk sampai di Pulau Gili Ketapang. Meski demikian, panitia pelaksana pemilihan tidak mau

mengambil risiko jika di tengah perjalanan terjadi gelombang yang dapat membasahi logistik. Karena itu, semua logistik dibungkus plastik atau bahan kedap air. “Logistik yang dikirim ke kepulauan harus dibungkus plastik. Protapnya memang begitu. Tadi malam beli plastiknya,” ujar Sukarso, anggota PPK Sumberasih di pelabuhan Tanjung Tembaga Mayangan. Setelah sampai di Pulau Gili Ketapang, lanjut Sukarso, logistik akan ditempatkan di balai desa setempat dan dijaga aparat. Di pulau berpenduduk sekitar 8 ribuan itu, total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 5.793, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 2.810 pemilih, dan perempuan sebanyak 2.983 pemilih.

Sedangkan daftar pemilih khusus (DPK) sebanyak 139 pemilih. “Pemilih khusus, yakni lakilaki sebanyak 67 pemilih, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 72 pemilih orang. Dan kotak suara yang dikirim berjumlah 60 kotak suara, 60 bilik suara. “Untuk jumlah TPS-nya sebanyak 16 TPS,”tandas Sukarso. Sementara itu, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan mengatakan pengawalan pengiriman distribusi logistik ke Pulau Gili ketapang. Terkait pendistribuasian logistik yang dikirim dibungkus plastik hitam agar tidak basah. Kerjasama pengamanan jalur laut ini, apabila ada hal yang tidak diinginkan sudah disiapkan perahu boat untuk evakuasinya. “Kami dibantu 6 anggota Polair, 5 anggota linmas Kabupaten Probolinggo, 3 anggota TNI. Pengiriman logistik memakai kapal milik Polair. Sukses pemilu bukan hanya tanggungjawab penegak hukum saja. Tapi tanggungjawab seluruhnya, ”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Menjelang coblosan pemilu legeslatif Rabu (9/4) mendatang, pengunjung obyek wisata Bromo Kabupaten Probolinggo terlihat normal. Para pengunjung masih terlihat ramai, baik pengunjung wisatawan lokal maupun manca Negara. Dukun Tengger, Sutomo saat dikonfirmasi menjelaskan, meski coblosan sudah tinggal dua hari namun pengunjung Bromo masih tetap normal. “Tidak ada pengaruh walaupun sekarang menjelang hari coblosan,” tandasnya kepada wartawan, Senin (7/4). Menurut dia, tidak pengaruhnya pengunjung Bromo menjelang coblosan pileg, terlihat dari kedatangan para wisatawan di pintu masuk Cemoro Lawang. Bahkan, sejumlah hotel yang ada di kawasan Bromo terlihat biasa-biasa saja. Hanya saja, pengaruh itu bisa saja terjadi ketika sudah hari H. Namun dampak itu tidak begitu signifikan. “Mencoblos di TPS itu kan hanya sebentar. Jadi saya kira tidak begitu signifikan dampaknya,” terang dia. Begitu pula dengan aktifitas warga masyarakat Tengger. Mereka tetap akan melakukan aktifitasnya seperti biasa. “Kita kan kerja bukan di perusahaan atau kantoran. Jadi tetap berak-

tifitas ke ladang seperti biasa setelah mencoblos di TPS,” katanya. Sutomo menjelaskan, pada pemilu tahun ini warga masyarakat Tengger sudah paham. Artinya, mereka tetap akan menyalurkan hak pilihnya untuk tidak golput. Bahkan, masyarakat sudah tidak perlu diberikan himbauan lagi. “Saya kira tidak perlu dihimbau lagi. Masyarakat Tengger sekarang sudah paham dengan arti pemilu. Karena dengan pemilu mereka akan memilik seorang wakil rakyat,” ungkap pria asli kelahiran Tengger itu. Sementara itu, salah seorang sopir taksi di kawasan Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, Bisri mengatakan, menjelang hari coblosan pileg, penumpang wisatawan Bromo biasa-biasa saja. Tidak ada dampak signifikan, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan para sopir. “Biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruhnya,” terang dia saat ditanya wartawan. Dia mengaku, di awal bulan ini penumpang yang paling banyak menuju obyek wisata Bromo kebanyakan para turis daripada penumpang lokal. Para turis itu berasal dari Jerman, Belanda dan Negara lainnya. =Muhammad Sugianto

NORMAL: pengunjung obyek wisata Bromo Kabupaten Probolinggo, menjelang coblosan pemilu legeslatif Rabu (9/4).

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 8 APRIL 2014|NO. 0337|TAHUN III

Caleg Mulai Grogi Jelang Hari Coblosan Kebingungan Tukar Uang Pecahan Sampai Dukungan Massa PROBOLINGGO - Nasib calon anggota dewan perwakilan rakyat sudah diambang pintu. Mendekati hari pencoblosan para caleg sudah mulai kesemutan serta grogi menyambutnya. Bahkan perasaannya mulai cemas akibat minimnya massa pendukungnya serta sulitnya mencari penukaran uang pecahan.

Detik hari pelaksanaan semua rumah para caleg mulai membuka pitu lebar-lebar untuk para pendukung dan tim suksesnya. Realita dilapangan banyak caleg yang mengeluhkan untuk menukar uang pecahan 10 ribuan dan 20 ribuan. Sebab di tempat penukaran uang seperti pihak bank dan koperasi mengaku tidak bisa melayani untuk permintaan itu. Dengan alasan momentum pileg ini pihak penyedia jasa banyak yang mengaku tingkat penukaran uang pecahan banyak diterimanya.“Dengan banyaknya uang pecahan dibawah Rp 50 ribuan saya sedikit kesulitan,” ujar salah satu caleg perempuan

yang namanya tidak mau disebutkan ini, Senin (7/4). Selain itu, menjelang hari pencobolosan banyak yang mengaku dikomplain oleh para pemilih yang menanyakan uang kepadanya. Ironisnya bagi caleg yang berkantong tipis mereka mengaku kehabisan semangat. Mengingat isu penukaran suara dengan uang mulai menjadi perbincangan hangat masyarakat kelas bawah. Bahkan pemilih yang cenderung apatis dengan pesta demokrasi lima tahunan ini, mulai mengeluarkan statmen yang sedikit mengecam kepada para caleg. Jika tidak memperoleh uang dari caleg, mereka

akan melakukan penolakan untuk tidak memilihnya. “Kalau nyaleg memang harus bermodal. Karena caleg jika sudah terpilih, mereka akan lupa dengan janji yang di ucapnya. Apalagi dewan itu kan mendapatkan gaji,” kata salah satu warga desa Dringu, Nanang Kuncoro sembari menujuk gambar caleg di rumahnya. Sementara itu, Ahmad salah satu caleg partai Hanura Kabupaten Probolinggo, menegaskan dengan tingginya permainan uang yang akan mewarnai caleg, mengaku sedikit pesimis karena minimnya modal yang dimiliknya. “Saya nyaleg bondo nekat mas, kalau saya membeli suara dukungan saya tidak kuat. Biarkan rakyat yang menilainya. Kalau dia tertarik dengan misi saya, maka dia akan memilih,” tandas pria yang mengaku nyaleg sudah dua kali ini. Kalah dan Menang Sudah Biasa Dalam pertarungan pasti akan

menghadapi kekalahan dan kemenangan yang harus diterimanya. Termasuk dalam pertarungan politik dalam pileg.“Caleg harus menerima kekalahan ketika tidak terpilih nantinya. Dan mereka harus dapat membawa aspirasi rakyat ke legisatif ketika sudah terpilih menjadi dewan,” kata Dosen Ilmu Politik UPM Probolinggo, Imam Sucahyo. Imam Sucahyo mengatakan dalam setiap pertarungan memang kekalahan dana kemenangan adalah hal yang wajar. Serta dalam permaianan politik pileg, para caleg harus bisa memainkan politik yang tidak menggunakan cara -cara kotor, dan terkesan menyesatkan rakyat, seperti pola permaian politik uang. “Jangan gunakan politik uang untuk membeli suara pemilih. Karena langkah itu dinilai kurang mendidik bagi pemilih,” ujarnya. Ia menambahkan, sebaiknya para caleg dalam menggaet suara pemilih, harus pandai dalam melakukan pendekaan politik

kepada masyarakat. Mereka harus mengemasnya dengan kagiatan yang sifanya lebih rapi dan tidak secara terang-terangan dalam memainkan uang, seperti mengemasnya dengan kegiatan yang sifatnya tidak mencolok tetapi ada kesan pembinaan. “Baik dikemas dalam sebuah kegiatan perlombaan maupun kegiatan sosial yang lainnya. Memang semua itu juga menggunakan uang. Namun tidak secara langsung memainkannya kepada pemilih,” tandas Imam Sucahyo. Diketahui, peluang jatah kursi dewan yang tersedia di Kabupaten Probolinggo untuk 2014 sebanyak 45 kursi. Kuota tersebut akan menjadi ajang pertarungan 641 caleg dari berbagai partai politik. Sedangkan jumlah pemilih sesuai DPT dalam pileg berjumlah 854.030 orang dengan kombinasi pemilih perempuan sebanyak 441.587 dan pemilih laki-laki sebanyak 412.443 orang. =Mahfud Hidayatullah

Raih Dukungan Kiai

PKB Optimis Bisa Menang Jawa Timur PROBOLINGGO – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) optimis bisa menang di Jawa Timur saat hari pencoblosan 9 April mendatang. Keyakinan itu semakin dikuatkan dengan adanya survei. “Jawa Timur setelah kita survei bisa menang hingga 30 persen. Saya berharap, bukan hanya hasil survei yang menunjukkan PKB menang di Jawa Timur, tapi mari kita buktikan seluruh warga Jatim mencoblos PKB pada 9 April nanti,” ujar H. Abdul Malik Haramain, Anggota Komisi II DPR RI, usai melakukan istighosah bersama kader, pengurus, dan caleg Kabupaten Probolinggo, Minggu (6/4) malam. Abdul Malik Haramain menegaskan, PKB dapat menduduki posisi ketiga dalam raihan suara nanti. Itu semua berkat soliditas para kader, serta sokongan nahdliyin dan para kiai.“Kita bersyukur PKB Jatim solid dibawah NU, kaum muda, jaringan muslimat, semua bergabung dalam satu kesatuan PKB. Tahun 2014 ini, merupakan tahun kebangkitan PKB, tahun soliditas NU-PKB, sampai ke arus bawah,” tegasnya. Kendati begitu, anggota Komisi II DPR RI ini mengamini target raihan suara

SOLID DAN KOMPAK: Kiai NU dan Pengurus PKB optimis memenangkan pada Pileg 9 April 2014.

tersebut. Caranya dengan tetap istiqomah membela PKB dan aspirasi NU. “Orang-orang yang hadir di sini orang yang istiqomah. PKB merupakan partai yang tepat, karena didirikan kiai-kiai NU dan menyalurkan aspirasi NU,” tandas A.Malik Haramain. A.Malik Haramain mengatakan, optimisme PKB menang besar di Jawa Timur bukan sekedar klaim semata. Dukungan para kiai menjadi salah satu tolok ukurnya.

Dalam beberapa kampanye saja, banyak kiai yang hadir dan menyatakan dukungannya kepada PKB. Apalagi, DPP PKB mengintruksikan kepada semua DPC, Caleg dan struktur PKB untuk melakukan istighosah. Karena istoghosah sudah menjadi tradisi baik dari Nahdlatul Ulama, dan PKB melakukan hal itu. Istighosah minta kepada allah, selamat dunia akhirat serta PKB sukses dalam pemilu. “ Jadi bukan hal baru. Itu tradisi lama

yang dibangun PKB, dan sudah terbiasa melakukan istighosah, dan bukan luar biasa. Saya kira wajar, karena NU punya umat yang luar biasa cukup besar. Masyarakat NU paham, siapa partai politik yang selama ini, baik secara historis maupun idiologis punya hubungan dengan PKB,”paparnya. Tak hanya itu, menurutnya seluruh warga NU tetap istiqomah dan konsisten memperjuangan PKB. Karena sadar bahawa warga Nahdlatul Ulama, NU lah yang punya hubungan historis dan idiologis dengan PKB. “Kita tidak mengkawatirkan suara PKB akan turun. Apalagi semua lembaga survey memposisikan PKB naik signifikan. Itu pertanda semakin lama PKB mendekati pemilu semakin dicintai publik, terutama warga NU,”ucap A.Malik Haramain. Disisi lain, lanjut A.Malik Haramain, mungkin publik melihat PKB satu-satunya partai yang bersih. Dan warga NU memandang PKB satu-satunya wadah aspirasi politik dari warga NU. “Kita Optimis pemilu menjadi pemenang. Survey Jawa Timur PKB menang. Dan saya yakin, karena kekuatan sudah digerakan,”katanya. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 8 APRIL 2014 No. 0337 | TAHUN III

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

Napoli Kehabisan Nafas Peluang Menembus Zona Liga Champions Mengecil Usai Kalah dari Parma PARMA - Klub Liga Serie A Italia Napoli, mulai kehabisan nafas untuk tembus secara otomatis ke Liga Champions musim depan, setelah menelan kekalahan 0-1 dari AC Parma pada Liga Serie A Italia di Ennio Tardini, Minggu (6/4) waktu setempat atau Senin (7/4) dini hari WIB. Kekalahan tersebut membuat “I Partenopei” kini tertinggal 12 angka dari AS Roma yang berada di peringkat kedua sebagai jatah lolos langsung ke Liga Champions musim depan. Hasil itu tidak lepas dari kemenangan Roma atas Cagliari 3-1 pada laga beberapa jam sebelumnya. Kalau hanya berakhir di tempat ketiga, Napoli harus bermain mulai dari babak kualifikasi Liga Champions musim depan.

Pelatih Napoli Rafael Benitez menyatakan pihaknya telah menyerah mengejar Roma. Fokus timnya kini adalah mengamankan posisi tiga klasemen sebagai syarat mengikuti play-off Liga Champions serta berusaha memenangi final Coppa Italia melawan Fiorentina. “Kami tidak akan finis kedua, karena Roma memenangi laga-laga yang kami tidak bisa menangi. Ini adalah realitas dan kami harus bekerja tiap hari untuk berkembang. Tapi, kami masih bisa mengunci posisi tiga dan bersiap untuk final Coppa Italia,” kata mantan arsitek Chelsea itu. Menghadapi Parma, Napoli bermain lepas sejak awal laga. Parma yang tampil dengan dukungan dari suporter tuan rumah justru terlihat tertekan dengan lebih banyak menahan gempuran tim tamu. Napoli sejatinya sudah unggul pada menit kesepuluh melalui Federico Fernandez yang memanfaatkan umpan tendangan bebas Lorenzo Insigne. Namun, wasit membatal-

kannya karena Fernandez sudah berada dalam posisi off-side terlebih dahulu. Parma mencoba meningkat-

kan agresivitas serangan mereka begitu memasuki babak kedua. Hasilnya pun langsung terlihat ketika pada menit ke-55, tim tuan

PEMUTUSAN KONTRAK KERJA

Jelang Akhir Musim, Beberapa Pelatih Dipecat LONDON - Menjelang akhir musim, beberapa klub di Liga Utama Inggris dan Liga Serie A Italia memecat pelatihnya menyusul serangkaian hasil buruk yang diterima. Chris Hughton dipecat Norwich City, sementara nasib serupa juga menimpa dua pelatih di Italia. Diego Lopez dipecat dari Cagliari, sementara Catania memberhentikan Rolando Maran. Hughton dipecat seusai Norwich mengalami kekalahan 0-1 atas West Bromwich Albion. Hasil itu membuat Norwich kini menempati posisi ke17 dengan hanya terpaut lima poin dari zona degradasi. Sialnya, mereka masih harus menjalani partai maha berat melawan Fulham, Liverpool, Manchester United, Chelsea dan Arsenal. Posisi Hughton untuk sementara digantikan oleh pelatih Norwich U-18, Neil Adams. “Klub telah mengambil keputusan tersebut untuk mendapatkan poin maksimal yang kami butuhkan sehingga bisa bertahan di Liga Utama Inggris musim depan,” tulis pernyataan resmi klub. Tidak hanya di Liga Utama Inggris, dua klub asal Serie A Liga Italia juga melakukan hal serupa. Diego Lopez

harus mengakhiri jabatannya di Cagliari menyusul kekalahan 1-3 atas AS Roma pada Minggu (6/4). Keputusan itu diambil karena Cagliari menginginkan perubahan sehingga bisa bertahan di Serie A musim depan. Cagliari saat ini bertengger di posisi ke-15 dan hanya terpaut tujuh angka dari zona degradasi. “Keputusan ini sangat sulit karena Lopez telah membutikan dirinya sebagai seorang professional. Klub berterimakasih kepadanya dan berharap ia mendapatkan yang terbaik untuk masa depannya,” tulis pernyataan resmi klub. Catania juga melakukan hal serupa dengan memecat Maran dari kursi kepelatihan. Pemecatan itu adalah untuk kali kedua bagi Maran. Sebelumnya, ia telah digantikan oleh Gigi De Canio pada Oktober, tetapi kembali dipanggil pada 15 Januari sebelum kembali dipecat pada 6 April 2014. “The Sicilians” musim ini hampir dipastikan terdegradasi ke Serie B setelah terus terbenam di dasar klasemen. Sebagai penggantinya, Catania menunjuk Pellegrino yang saat ini bekerja untuk menangani tim usia muda. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

rumah bisa unggul atas sang lawan. Menyongsong umpan yang dilepaskan Mattia Cassani, tendangan keras yang dilepaskan Marco Parolo bersarang di gawang Napoli kawalan Pepe Reina. Napoli terus berusaha melancarkan serangan ke barisan pertahanan Parma, tetapi hingga laga usai Marek Hamsik dan kawan-kawan gagal melesakan gol penyama kedudukan. Napoli pun masih bertengger di posisi ketiga dengan koleksi 64 poin, sementara Parma terus mengamankan jatah ke Liga Europa musim depan dengan menempati urutan keenam. Perburuan scudetto juga kembali memanas setelah kemenangan Roma atas Cagliari membawa “Giallorossi” hanya terpaut lima angka dari Juventus yang berada di puncak klasemen. Namun, poin itu berpotensi kembali melebar karena Juve baru akan menghadapi Livorno pada Selasa (8/4) dini hari nanti. =ESPN/AJI

TENIS

Ivanovic Kalahkan Jaksin di Final MONTERREY- Ana Ivanovic mengalahkan Jovana Jaksic dalam laga dua set sesama pemain Serbian di final turnamen tenis Tur WTA Monterrey Terbuka, Minggu. Unggulan kedua Ivanovic mengalahkan pemain yang tidak diunggulkan Jaksic 6-2, 6-1 dalam waktu sekitar satu jam di lapangan keras, untuk menyandang gelar juara ke-13 dan kedua pada musim ini. Ivanovic, yang menerima uang hadiah 110.000 dolar, mendapat empat “ace” dan mengamankan lima dari tujuh “break point” pada laga itu. Ia mengalahkan pemain bintang Denmark Caroline Wozniacki di semi final. Pemain berusia 20 tahun Jaksic mengincar gelar Tur WTA pertama dalam laga final itu. Jaksic mengakhiri permainan dengan tidak ada membuat “ace”, tapi melakukan tiga kesalahan ganda dan mengamankan empat dari 10 “break points” yang dilakukannya. =ANT/DAR

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

ANA IVANOVIC KALAHKAN JAKSIN DI FINAL

NAPOLI KEHABISAN NAFAS UNTUK MENEMBUS LC

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

65 HARI LAGI

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

JELANG HADAPI PSG

LONDON - Gelandang Chelsea Frank Lampard yakin, pelatih Jose Mourinho akan menjadi kartu joker timnya saat menjamu Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua babak perempat final Liga Champions di Stamford Bridge, Selasa (8/4) malam waktu setempat atau Rabu (9/4) dini hari WIB nanti. Pasalnya, Mourinho selalu memiliki jurus untuk membalikkan keadaan. “The Blues” kalah 1-3 pada leg pertama di Pard des Princes, Paris, pekan lalu pada leg pertama. Pasukan Jose Mourinho ini hanya butuh hasil dua gol tanpa balas untuk melenggang ke semifinal. Sementara PSG hanya butuh hasil imbang untuk bisa menikmati semifinal pertama mereka dalam 19 tahun terakhir. Karena itu, Chelsea tidak boleh kebobolan gol cepat tim tamu seperti yang terjadi pekan lalu. “Tergantung kami untuk mendekati pertandingan ini dengan cara yang benar dan karena itu kita harus percaya pada pelatih. Dia seorang yang sangat-sangat kuat dalam situasi seperti itu. Jadi kita tunggu saja nanti,” kata Lampard kepada Daily Mirror. Dia melanjutkan, “Masalah dengan sepakbola di Liga Champions adalah kita tidak bisa memastikan periode yang baik dalam pertandingan karena hal-hal kecil bisa menyingkirkan kita. Kualitas kompetisi ini sangat tinggi. Itulah yang sangat mengecewakan kami di Paris. Kami sangat terpukul karena kalah, tetapi dengan menang 2-0 kami bisa lolos. Karena itu kami harus tetap positif dan mencoba memenangkan pertandingan. Pada saat bersamaan, kami harus tetap mengangkat kepala.” Menjelang laga ini, Chelsea menimba in-

spirasi dari hasil Liga Champions dua tahun silam. Ketika itu mereka kalah 1-3 dari Napoli di San Paolo, tetapi kemudian sukses membalikkan keadaan di Stamford Bridge dan akhirnya sukses menjuarai Liga Champions 2012. “Menurut saya, PSG lebih kuat dari Napoli. Yang sangat mengecewakan kami adalah gol terakhir mereka pekan lalu. Itu pukulan yang langsung ke mulut kami, sangat telak. Kami bisa saja menang dengan dua gol (pada laga nanti). Masalahnya kami harus fokus dan menyikapi pertandingan dengan cara yang tepat sesuai dengan karakte rkami,” kata Lampard. Dia meneruskan, “Dengan kekuatan skuat yang dimiliki, kami pasti bisa menang dengan dua gol tanpa balas, tetapi kami boleh terlampau optimisis. Masalah pokoknya adalah soal keseimbangan yang tepat pada laga dini hari nanti.” Sementara itu pada laga lain di Jerman, Bayern Muenchen akan menjamu Manchester United (MU) di Allianz Arena. Pada leg pertama kedua tim ini bermain imbang 1-1. Muenchen hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk lolos, sementara MU harus menang minimal 1-0. Menjelang laga ini, kedua tim memiliki kondisi yang berbeda. Muenchen baru saja menelan kekalahan pertama di Bundesliga musim ini pada akhir pekan lalu. Meskipun, kekalahan ini tidak berpengaruh apa-apa lagi bagi Die Rotten karena mereka sudah menjuarai Bundesliga. Sebaliknya, MU menang telak 4-0 atas Newcastle United akhir pekan lalu sebelum terbang ke Jerman. Hasil ini membuat MU semakin optimis bahwa mereka bisa akan tembus ke semifinal. =ESPN/AJI

JOSE MOURINHO | CHELSEA

MOURINHO Kartu Joker Chelsea

SELASA

KORAN MADURA

8 APRIL 2014 No. 0337 | TAHUN III

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

T! INGA

92014

APRIL

I IKUT

10 2014 HITUNG

APRIL

PAT CE

Sajian Khas Pemilu 2014 Hitung Cepat KORAN MADURA untuk Pemilu Legislatif 2014

Jenazah TKI Dipulangkan Tanpa Bantuan Pemerintah SAMPANG- Muharromah meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (4/4) lalu. Namun, Jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sampang itu baru tiba di rumah duka, Minggu (6/4) sekitar pukul 20.00 WIB. Pemulangan jenazah Muharromah terlambat karena menggunakan biaya sendiri dan masih patungan antar sesama kerabat yang ada di negeri jiran tersebut. Pemulangan tersebut sama sekali tidak mendapatkan bantuan pemerintah Indonesia. Abdus Salam (69), ayah Muharromah menuturkan ”Kondisi jenazah anak saya tidak ada tanda memar. Sebelum meninggal, anak saya memang sempat menelpon dan mengatakan bahwa kakinya kesemutan, tapi saya tidak tahu kalau anak saya sakit,” ujarnya menirukan ketika anaknya menelpon. Dia juga menjelaskan bahwa pemulangan anaknya dari Malaysia ke Bandara Juanda dibantu oleh saudaranya Robiyah, dengan menggunakan sumbangan uang keluarga sekitar Rp 20 juta. Sedangkan total biaya penjemputan dari Bandara Juanda ke Madura sekitar Rp 3 juta. “Saya tidak mengharapkan ada bantuan, tapi jika memang ada, berarti itu rejeki anak saya,” katanya dengan nada sedih sambil memperlihatkan berkas anaknya. Menurutnya, Muharromah ketika pergi ke Malaysia melalui jalur resmi. Hal tersebut dibuktikan oleh paspor dan keberadaan berkas-berkas yang diperlihatkan ayahnya. Status paspor yang dipakai Muharromah masih aktif sampai Oktober 2017. Sementara itu, Bisrul Hafi belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh terkait pemulangan jenazah Muharromah tersebut. Menurutnya jika status TKI tersebut legal pastinya Kedutaan Besar (Kedubes)

menghubungi Indonesia melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik melalui telepon atau surat. Dan jika statusnya memang benar legal Kedubes Indonesia yang ada di Malaysia akan membantu dan mendanai biaya pemulangan korban TKI tersebut. Tapi jika TKI tersebut ilegal maka tidak ada bantuan dana apa pun, tapi korban hanya mendapatkan uang Panpasan Kerja oleh pihak Malaysia sebagai uang bagi orang yang mengalami kecelakaan kerja. “Jika memang statusnya legal, nanti fasilitasnya akan terjamin ketimbang yang ilegal,” ujanya kepada wartawan. Saat ini pihaknya masih menunggu data-data Muharromah untuk memastikan legalitas statusnya. Muharomah (18) beralamat di Jl Mangkubumi, RT 02 RW 02, Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang. =CR2/LUM

Abdus Salam: Kondisi Muharromah Tidak Ada Tanda Memar

ORANG TUA TKI: Abdus Salam (69) saat menunjukkan paspor almarhum anaknya, Senin (7/4).

KORAN MADURA KORAN B PROBOLINGGO B

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

MADURA

SUMENEP

SELASA 8 APRIL 2014 No. 0337 | TAHUN III

PENAMBANG PASIR TEWAS

Pemerintah Terkesan Melakukan Pembiaran SUMENEP- Meninggalnya Dela, 50, penambang pasir dan batu (sirtu) asal Desa Pekandangan, Kecamatan Bluto akibat tertimbun batu langsung ditanggapi serius kalangan dewan. Bahkan, wakil rakyat menilai pemerintah terkesan melakukan pembiaran. Itu karena tidak bisa menindak tegas para penambang liar sirtu sesuai dengan aturan yang berlaku. ant/asep fathulrahman

POLITIK UANG. Dugaan terjadinya politik uang tidak hanya terjadi di Madura. Kepala Divisi Penindakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Banten Bahtiar Rivai (kanan) juga menerima laporan adanya money politic. Tapak ia sedang memeriksa bukti politik uang (money politic) berupa amplop berisi uang dan gambar caleg yang dilaporkan aktivis MATA (Masyarakat Transparansi), di Serang, Banten, Senin (7/4).

Pecahan Rp 5.00020.000 Langka Panwaslu Mulai Waspadai Serangan Fajar SUMENEP - Menjelang pemungutan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, uang pecahan Rp 5.000, 10.000, dan 20.000 langka di pasaran. Menghilangnya uang pecahan itu ditengarai sedang disembunyikan oleh para calon anggota legislatif (caleg). “Di pom bensin dan sejumlah perbankan di Sumenep sudah kehabisan stok uang pecahan Rp 5.000, 10.000, dan 20.000. Saya yakin uang pecahan yang sekarang mendadak hilang dari peredaran itu sekarang sedang disembunyikan oleh para caleg,” kata Harir, warga Kota Sumenep, Senin (7/4). Dirinya mengaku sempat kroscek terhadap sejumlah lembaga keuangan dan SPBU. Kata Harir, tidak mungkin uang pecahan itu mendadak menghilang dari peredaran kecuali menjelang lebaran Hari Raya Idul Fitri untuk bagibagi zakat. “Termasuk kemarin ada salah satu teman saya yang jadi tim sukses caleg sedang sibuk cari uang recehan Rp 20 ribuan sebanyak Rp 20 juta. Dia mengaku datang dari kantor perbankan dan SPBU untuk menukar uang Rp20 ribuan, tetapi kosong,” ceritanya. Petugas sebuah SBPU juga tidak menampik uang pecahan tertentu mulai langka. Bahkan kadang yang hendak beli bensin harus menukar dulu ke toko.

“Benar sudah sepekan ini uang pecahan kosong karena sebelumnya ada beberapa orang yang menukar uang pecahan,” kata salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya. Menanggapi hal itu, Panitia Pengawas Pemilu Sumenep menegaskan akan memberikan sanksi kepada pelaku money politic sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 2012. Bahkan mengancam akan dipidanakan. “Kalau terbukti ada caleg yang membeli suara kepada pemilih, maka statusnya sebagai caleg bisa digugurkan. Sebab sesuai undang-undang yang berlaku, politik uang telah melanggar aturan demokrasi,” kata Ketua Panwaslu Sumenep, Zamrud Khan. Terkait dengan pembatalan caleg yang terbukti melakukan politik uang, kata Zamrud hal itu tertuang dalam Pasal 220 UU Nomor 8 Tahun 2012, dan untuk sanksi pidananya diatur di Pasal 301. “Jadi, caleg tidak bisa mainmain, apalagi terhadap serangan fajar. Kami pun sudah bekerjasa-

ma dengan beberapa pihak, salah satunya dengan pihak kepolisian untuk mengawasi tindakan money politic semacam itu,” ujarnya. Namun demikian, pembuktian adanya caleg yang melakukan politik uang sering menjadi kendala, karena pihaknya agak kesulitan untuk mendapatkan pelapor yang memenuhi syarat formil dan laporannya juga memenuhi syarat materiel. “Karena jarang masyarakat melapor secara langsung kepada kami. Tapi kami berharap adanya relawan di berbagai daerah bisa membantu, karena mereka diharapkan mau melaporkan indikasi money politic yang didengar atau dilihatnya di lapangan,” terangnya. Selain itu, nantinya untuk kasus tindak pidana Pemilu akan ada majelis khusus, begitu juga penanganannya, baik di kepolisian maupun pengadilan. “Sementara soal pembuktian politik uang sering menjadi kendala karena ada syarat yang harus dipenuhi, baik dari pelapor maupun laporan yang disampaikan. Karena dalam konteks hukumnya, sebuah tindakan melanggar jika terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal terkait yang biasanya akumulatif,” paparnya. =SYAMSUNI/MK

Sebab, kejadian tewasnya pekerja sirtu bukan terjadi kali ini saja. Beberapa waktu lalu di tempat yang sama juga terjadi kejadian serupa. Seorang warga tertimpa batu dan langsung menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian tersebut. ”Kami sudah mewanti-wanti aturan untuk ditegakkan. BLH dan beberapa pihak lain, bisa bekersama dengan Satpol PP untuk menindak tegas penambang liar. Apalagi, itu cukup berbahaya,” kata Akh. Fausi Hasyim anggota Komisi C DPRD Sumenep.

Memang, sambung Politisi PBB, aktivitas penambangan merupakan pekerjaan seharihari. Nah, pemerintah juga harusnya sigap mencarikan solusi taktis. “Saya kira tidak boleh berpikir dikotomi. Karena tidak melakukan penambangan sirtu, masyarakat menjadi tidak makan. Itu bisa diarahkan dengan solusi yang solutif dari pemerintah. Jadi, silakan cari solusi, atur dengan baik, sehingga keselamatan mereka terjamin,” jelasnya Penegakan aturan itu

sangat penting dalam menjaga keselamatan bersama. “Memang awalnya pahit, tetapi saya yakin bisa. Sama halnya dengan peraturan helm, awalnya sangat sulit untuk mengubah kebiasaan masyarakat, tetapi lambat laun, masyarakat mulai disiplin dengan memakai helm,” terangnya. Solusinya, terang Fauzi, selain menegakkan aturan, pemerintah bisa juga memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. “Soal ini kan hanya tinggal pikiran cerdas pemerintah. Jika memang bingung untuk memberikan pekerjaan, maka buat aturan bagi mereka agar bisa menambang dengan cara tidak liar. Jadi, agak bingung kalau itu ditutup, tetapi pemerintah tidak menawarkan solusi, kan nihil juga. Logikanya, jangan menghapus sepeda motornya, tetapi berikan solusi agar para pengendara itu bisa berkendara dengan selamat, salah satu pakai helm misalnya,” jelasnya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Koesman Hadi akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait sebagai langkah antisipasi agar kejadian itu tidak terulang kembali. “Kami sudah melakukan kordinasi. Mungkin nanti akan dibuat aturan khusus agar aktivitas penambangan itu tidak lagi beroperasi. Sementara akan dibuat papan peringatan di lokasi tersebut,” jelasnya. Ditanya soal bentuk simpati dan solidaritas pemerintah terhadap korban, kata Koesman, pihaknya akan memberikan bantuan. “BPBD hanya bisa membantu meringankan korban. Langkah selanjutnya, masih harus menunggu hasil koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya. =SYAMSUNI/YAT

KORAN MADURA

SUMENEP

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Kampanye di Hari Tenang Tim Sukses di Sapekan Digerebek Warga SUMENEP- Memasuki hari tenang, seharusnya tidak ada aktifitas yang berbau kampanye, baik dari partai politik (parpol) maupun dari calon legislatif (caleg). Hanya saja, kejadian berbeda terjadi di Desa Aeng Anyar, Kecamatan Giligenting. Informasinya, di desa tersebut parpol dan caleg menggelar pertemuan di salah musala Darun Najah, Minggu (6/4) malam sekitar pukul 19.00. Caleg yang menggelar pertemuan itu bernisial HP. Aksi itu ternyata membuat salah satu warga gerah dan langsung melaporkan pertemuan itu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep. “Melihat masih ada pertemuan di hari tenang, kami langsung adukan pelanggaran itu Panwaslu. Sebab, dalam aturannya tidak boleh ada kampanye model apa pun. Artinya, kalau sudah masuk hari tenang, maka memang harus tenang,” kata M Sadali, salah satu warga Desa Aeng Anyar, Senin (7/4) di Kantor Panwaslu Sumenep usai melaporkan temuan itu. Menurut Sadali, caleg dan timnya menggelar pertemuan dengan inisiasi Kades Aeng Anyar. “Ada beberapa orang dalam pertemuan itu, saat itu terjadi ajakan untuk mencoblos salah satu caleg. Dengan jelas, ajakan itu berbau memaksa dengan janji-janji yang memikat, yakni akan memberikan fasilitas mebel, dan kebutuhan lainnya. Termasuk mereka juga bagi-bagi amplop setelah usai melakukan pertemuan,” ungkapnya. Dirinya kurang tahu berapa nominal pasti uang yang diberikan oleh salah caleg tersebut. “Tetapi yang jelas ketika kami telusuri, informasi dari orang-orang sekitar, melalui orang tertentu, mereka mambagi-bagikan uang.

Kisaran besar nominalnya antara Rp 20-25 ribu,” seburnya. Sadali menambahkan beberapa orang yang dikumpulkan itu merupakan salah satu kelompok tani (poktan) di Desa Aeng Anyar. “Bahkan yang kami sayangkan, pertemuan terselubung itu dilakukan di tempat ibadah. Ini kurang etis, melanggar etika, pula melanggar aturan pemilu,” jelasnya. Anggota Panwaslu Kabupaten Sumenep, Darmendra Tarigan membenarkan adanya laporan salah warga Desa Giligenting tersebut. Menurutnya, kedatangan mereka ke Panwaslu melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi di desanya. “Bentuk pelanggaran tersebut, Kades setempat melakukan kampanye dan mengumpulkan poktan, mengajak masyarakat untuk mencoblos salah satu caleg dari Partai Golkar. Menurut pengakuan mereka, Calegnya tidak ada, mereka hanya berkampanye untuk mencoblos caleg dimaksud,” jelasnya. Untuk menindaklanjuti laporan itu, panwaslu melimpahkan ke Panwascam Kecamatan Giligenting agar segera ditindaklanjuti pelanggaran tersebut. “Pelimpahan itu, agar pemeriksaan saksi lebih mudah, kalau dipanggil ke sini, khawatir tidak datang dengan alasan geogrofis,” ucapnya.

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

Panwaslu juga menyuruh pihak pengadu agar juga melaporkan pelanggaran ini ke Panwascam. “Termasuk bukti rekaman hasil pertemuan itu juga diserahkan. Sekalian saksi-saksi yang sudah terdaftar kami mempersilakan juga agar segera disampaikan ke Panwascam Giligenting,” terangnya.

pat. Ada 3 rumah warga yang dijadikan ajang bagi-bagi uang oleh timses caleg tersebut yakni rumah Bontot, Deny, dan Aang. Menurut Ketua KPPS Syahroni, peristiwa penggerebekan terhadap Timses SL tersebut terjadi pada pukul 14.00, Jum’at (4/4) lalu. Waktu itu, S diketahui sedang bertamu di salah satu rumah war-

Ketika ditanya lebih jauh terkait pelanggaran pada hari tenang, kata Darmindra, Panwaslu baru menemukan satu temuan, yakni Giligenting. “Selebihnya masih belum ada. Karena sejak kemarin kami masih sibuk bersihbersih alat peraga kampanye,” tukasnya.

ga dengan membawa stiker partai dan gambar caleg nomor urut satu dari Partai Hanura. Itu lantaraan melihat ulah SL yang memang sebelumnya mencurigikan, makanya dia diintai dan dibuntuti oleh warga setempat. Nahasnya, SL tersebut sedang membagibagikan uang juga. “Oknum timses tersebut ternyata sedang melakukan pengkondisian dan mengkoordinir massa untuk diarahkan memilih salah satu caleg dari partai Hanura. Namun sialnya ia jusrteru tertangkap basah saat sedang membagi-bagikan uang terhadap massa yang hadir saat itu,” kata Syahroni menjelaskan.

Digerebek Sementara itu Tim Sukses caleg dari partai Hanura saat ini diamankan di Desa Sadulang Besar, Kecamatan/Kepulauan Sapeken. Dia di tahan di desa setempat karena terbukti telah melakukan transaksi jual beli suara di salah satu rumah warga di desa setem-

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Razak, tokoh di desa setempat yang merasa terganggu dengan kegiatan itu langsung melakukan penggerebekan. ”Waktu itu kami ada di luar. Karena sudah dinilai ada pelanggaran, kami langsung masuk ke rumah salah satu warga itu di mana saat itu oknum tersebut sedang mebagi-bagikan uang,” terang Syahroni, Ketua KPPS TPS 24 Sadulang Besar kemarin. Usai dilakukan penangkapan oleh warga, Samsul dinilai masih melawan. Dia tidak mau mengakui dan minta maaf atas pelanggaran pidana pemilu yang sudah dilakukannya. Samsul waktu itu justru mengancam melaporkan yang menggerebek karena dinilai telah mengganggu ketenanganan. ”Saat itu kami langsung melaporkan ke pihak polisi setelah di bawa ke panwascam. Kami yang semula diancam dilaporkan itu, langsung balik lapor ke aparat kepolisian,” terangnya. Ia melanjutkan, pembelian suara itu perorang mencapai Rp 50 ribu. Saat ini, bukti pelanggaran berupa stiker partai dan gambar caleg nomor urut satu sudah berada di tangan aparat kepolisian Polsek Sapeken. ”Sementara waktu orangnya masih di tahan di desa. Sampai saat ini, Polsek Sapeken masih belum bertindak. Tetapi laporan serta barang buktinya sudah kami serahkan,” ungkapnya pada Koran Madura. Sementara salah seorang anggota panwascam setempat Waluyo, belum menerima adanya laporan terkait penangkapan oknum timses salah satu caleg Hanura tersebut. Bahkan dia memastikan, hingga berita ini diturunkan, masih belum menerima adanya laporan penggerebekan oleh warga tersebut. =SYAMSUNI/ALI RIDHO/YAT

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Penyelenggara Pemilu Dipecat Aktivis Desak KPU Jaga Netralitas dan Mengantisipasi Kecurangan SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep memberhentikan lima anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan satu anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). Penyelanggara pemilu tersebut ditengarai tidak netral dan sebagian kurang profesional. Sementara tiga kelompok penyelengara pemungutan suara (KPPS) berhenti karena mengundurkan diri setelah diketahui tak netral. Lima PPS yang diberhentikan yaitu, NY dari PPS Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk, S (PPS Desa Kolo-Kolo), M (PPS Desa Sambakati), A (PPS Desa Pasareman), dan H (PPS Desa Gelaman Kecamatan Arjasa). Anggota PPK Kecamatan Guluk-Guluk yang diberhentikan berinisial AR. Dan satu anggota PPK Kecamatan Dasuk sedang diproses karena dinilai tak netral. Sebelumnya, KPU sudah mendapatkan surat pengunduran diri dari tiga anggota KPPS Desa Paliat Kecamatan Sapeken. Ketiga KPPS itu mengundurkan diri karena sudah ketahuan bersikap tidak netral. Ketua KPU Sumenep Thoha Shamadi usai melakukan evaluasi menyatakan, surat pemecatan itu tertuang dalam nomor 040/435.425/PPK/2014 pada 27 Maret 2014. “Jika terdapat para penyelenggara pemilu berkinerja buruk dan tidak netral maka kami tidak main-main untuk memecat yang bersangkutan. Ini

risiko bagi penyelenggara yang main-main,” tegasnya kepada Koran Madura. Terkait dengan pergantian pengurus PPK, PPS dan KPPS, pihaknya sudah mengambil langkah sigap. “Jika ada anggota PPS yang kita pecat, maka PPK harus berkoordinasi dengan kadesnya untuk megajukan kembali nama penggantinya. Namun jika KPU mememcat anggota PPK, maka solusinya akan diambilkan dari PPK cadangan yang pernah ikut seleksi beberapa waktu untuk dijadiakan sebagai pengganti PPK yang sudah dipecat tersebut,” terangnya. Jaga Netralitas Di tengah rapat evaluasi berlangsung, aktivis yang mengatasnamakan Suara Rakyat mendatangi kantor KPU Sumenep dengan berpakaian ala Sakera, pakaian adat Madura. Mereka mendesak penyelangara pemilu untuk menjaga netralitasnya. Mereka juga mendesak agar

KPU dapat mencegah terjadinya manipulasi hasil suara. Temasuk kecurangan pembuatan dokumen rekapitulasi surat suara palsu pengganti dokumen asli serta hal lainnya yang bersifat manipulatif. KPU harus bekerja sesuai dengan fungsi dan wewenang yang

sudah diamanatkan tanpa melanggar konstitusi. “Ini peringatan karena pelaksanaan pemilu rawan terjadinya manipulasi dan rekayasa surat suara,” tandas koordinator lapangan aksi tersebut, Moh Zainullah.

MENDESAK: Sejumlah elemen mahasiswa saat menyampaikan aspirasi agar penyelengara pemilu bersikap netral di kantor KPU Sumenep, Senin (7/4).

=ALI RIDHO/MK

LINGKUNGAN

Penambang Pasir Ilegal Masih Marak SUMENEP – Aksi penambangan pasir liar di Desa Talango, Kecamatan Talango, terus berlanjut. Bahkan, aksi penambangan pasir itu diperkirakan meluas. Penambangan pasir itu sudah merambah ke Dusun Baru, desa setempat. Padahal, sebelumnya penambangan pasir hanya terjadi di Dusun Pasar Daya, yang sempat ditolak warga. Meski terjadi perluasan, namun sampai detik ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah. ”Aksi penambangan pasir liar itu masih ada. Namun saat ini hanya pindah lokasi saja. Tampaknya, ini akan dijadikan lahan basah oleh para penambang nakal ini,” Kepala Dusun Pasar Daya Abd. Aziz Menurutnya, pihaknya selaku Kepala Dusun mengaku tidak

bisa menutup akses jalan menuju lokasi penambangan, seperti yang dilakukan di dusunya. Sebab, dusun yang kini menjadi lokasi penambangan itu merupakan dusun lain, meski dampaknya tetap akan dirasakan pihaknya. Misalnya, rusaknya jalan dan dikhawartirkannya hilang makam nenek moyang. ”Kami merasa tidak punya kewenangan untuk melakukan hal serupa seperti yang di dusun kami,” imbuhnya. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah ada tindakan nyata dari pihak pemerintah sumenep yang diwakili oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kantor Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM),

dan dari Musyawarah Pimpinan Kecamata (Muspika) setempat. ”Tapi hingga saat ini belum ada tindakan yang berarti. Terbukti, galian itu masih terus berlanjut,” ungkapnya. Anggota Komisi C DPRD Sumenep Akh. Mawardi, mendesak pemkab untuk segera bertindak tegas terhadap pelaku penambangan pasir ilegal itu. ”Jika tetap dibiarkan, maka aktivitas itu akan terus berlanjut. Kami sangat menyesalkan pemkab cukup lamban dalam bertindak,” ungkapnya. Justru Mawardi mempertanyakan mengapa pemkab masih tidak segera bertindak tegas, padahal sudah nyata tahu di Desa Talango tersebut terjadi penambangan pasir ilegal yang sudah

menyebabkan tangkis laut jebol. ”Jangan rapat terus. Langsung bertindak. Apalagi, pengawasan penambangan ilegal, termasuk galian pasir, sudah dianggarkan dalam APBD 2014,” ujarnya. Menurut Mawardi, pendapatan atau penghasilan dari penambangan pasir itu tidak sebanding dengan kerusakan alam yang ditimbulkan. ”Jika dibandingkan dengan biaya perbaikan, sebenarnya berbeda jauh dengan penghasilan yang didapat,” jelasnya. Karena itu, imbuhnya, tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan pemerintah selain segera bertindak. Informasinya, akibat aksi penambngan pasir ilegal yang terjadi di Dusun Pasar Daya, Kecamatan Talango, itu sudah

jelas merusak lingkungan. Seperti halnya ketika air laut pasang, maka air laut tersebut sampai menggenangi rumah penduduk setempat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumenep, Yayak Nurwahyudi, mengatakan, jika sampai saat ini pihaknya masih belum mempunyai langkah apa pun untuk melakukan tindakan itu. Bahkan pihaknya mengaku masih akan melakukan rapat bersama tim perizinan pada hari Rabu (9/3) mendatang. Rapat tersebut akan membahas tentang langkah pemkab ke depan dalam menangani aksi penambang pasir ilegal tersebut. ”Jadi terkait langkah yang akan diambil, tunggu hasil rapat dulu,” jelasnya. =JUNAEDI/YAT

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Ploting Area Tembakau Belum Jelas SUMENEP – Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep belum menetapkan area penanaman tembakau pada tahun 2014. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, informasinya, telah menetapkan ploting sekitar 22 ribu hektare dengan jumlah produksi sebanyak 11 ribu ton. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumenep Nasah Bandi mengaku belum menerima keputusan ploting area tanaman tembakau dari Pemprov. ”Memang kami masih belum menerima surat keputusan tersebut. Kami dengar sudah turun, namun kami masih belum menerimanya,” katanya, Senin (7/4). Sehingga, sambung Bandi, dirinya tidak bisa melakukan ploting area untuk setiap kecamatan yang berpotensi untuk ditanami tembakau pada tahun 2014. ”Ya kalau masih belum turun pada kami, yang jelas kami tidak bisa membagi areal untuk di daerah setiap kecamatan,” terangnya. Sebab menurutnya, ploting area di setiap kecamatan itu mengacu terhadap ploting area yang diberikan oleh Pemprov Jatim. ”Kalau sudah ada disposisinya, maka kami mudah untuk melakukan pemetakan, sebab di setiap kecamatan itu beda sesuai dengan potensi yang ada,” ungkapnya. Kendati demikian, walaupun

sampai saat ini masih belum menerima disposisi dari pemerintah setempat, telah mendengar informasi jika ploting area pada tahun 2014 tidak ada perubahan dari tahun 2013 yang lalu. ”Informasinya memang tidak jauh dari tahun kemarin, yakni sekitar 22 ribu hektare, dengan jumlah produksi sebanyak 11 ribu ton,” terangnya. Nasah Bandi mengimbau, agar petani tidak asal-asalan dalam memilih bibit. Hal itu untuk menjaga agar kualitas tembakau Madura tetap bagus. ”Kami harap petani lebih selektif dalam memilih bibit, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas yang bagus juga,” terangnya. Sedangkan bibit yang diinginkan oleh perusahaan, lanjut Nasah Bandi adalah bibit yang mepunyai faritas unggul, seperti halnya bibit Prancak N 1, bibit Prancak N 2 dan juga bibit jenis Cangkreng. ”Tembakau yang diinginkan gudang itu adalah tembakau yang nikotinnya rendah, dan tembakau jenis tersebut nikotinnya rendah,” ungkapnya. Sementara untuk masa penanaman untuk daerah pegunungan, pihaknya memprediksi bisa dimulai awal bulan depan. Yakni mulai dari awal bulan Mei sampai pertengahan bulan Mei 2014. ”Kalau cuacanya bagus, mungkin bulan Mei sudah bisa melakukan pembibitan,” terangnya. Pihaknya juga menyadari jika di lokasi sawah tadah hujan, saat ini sebagian warga sudah banyak yang memulai pembibitan, seperti halnya di Desa Pekandangan, Kecamatan Bluto. =JUNAEDI/MK

JELANG MUSIM Tembakau, Dishutbun Kabupaten Sumenep belum menentukan area penanaman tembakau pada tahun ini.

LIKU-LIKU – Salah seorang pengendara roda dua berhati-hati saat melintasi jalan protokol di Dusun Drusah, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan yang rusak parah. Bahkan tampak berbelok-belok demi menghindari jalan yang berlubang.

INFRASTRUKTUR

Jalan Protokol Dibiarkan Rusak SUMENEP – Jalan raya kabupaten yang berada di Dusun Drusah, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan dikeluhkan warga. Jalan sepanjang 100 meter itu sudah rusak parah. Jalan itu sudah rusak selama dua tahun, namun sampai detik ini belum tersentuh perbaikan. Informasinya, jalan yang bergelombang sekitar 100 meter itu sudah lama yang rusak. Bahkan kondisi sekarang sudah banyak yang berlubang. Akibatnya, pengguna jalan merasa khawatir saat melintas jalan tersebut. Lebih parah lagi, saat turun hujan, kubangan jalan sepanjang 100 meter itu penuh dengan air. Salah satu warga setempat Rofik (27), mengaku heran dengan tidak pernah diperbaikinya jalan itu. Padahal jalan tersebut bukanlah jalan kecamatan atau jalan desa, tapi jalan kabupaten. ”Cukup aneh. Walau sudah lama rusak, masih saja tidak diperbaiki. Itu sangat mengganggu,” jelasnya. Menurut Rofik, di jalan yang berlubang sering ter-

jadi kecelakaan. Rata-rata kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan roda dua, karena biasanya pengendara roda dua seenaknya menyerobot jalur berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. ”Di sini sering terjadi serempetan, biasanya karena sama-sama saling menghindari jalan yang berlubang itu,” ungkapnya Sementara Kepala Desa Prenduan, Moch Saleh, mengakui jika jalan tersebut memang sudah lama rusak, kondisi jalan pun diakui memang bergelombang. ”Diakui atau tidak, yang jelas faktanya sudah begitu, Mas,” katanya Dia menjelaskan, rusaknya jalan tersebut dikarenakan faktor alam. Seperti halnya karena seringnya digenangi air ketika musim hujan, sehingga air hujan akhirnya mengkikis aspal yang ada. ”Karena tidak ada saluran airnya, ya mau mngalir kemana lagi,” terangnya Kendati demikian, pihaknya sebagai kepal desa berjanji tidak akan tinggal diam. Bahkan tetap mengupayakan agar segera diperbaiki. “Walaupun itu bukan jalan desa, kami akan tetap mengusahakannya, siapa tahu pemerintah sudi untuk membantunya. Kita doakan saja semoga

usaha kami membuahkan hasil,” janjinya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edi Rasiyadi mengaku akan segea melakukan kroscek lapangan. Sehingga kondisi jalan tersebut akan segera diperbiki. ”Kami akan menyuruh UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) untuk mengkrosceknya. Kalau memang mendesak pasti akan kami lakukan perbaikan,” katanya. Sementara Pemkab Sumenep pada tahun ini menyediakan dana sebesar Rp 85,5 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur jalan. “Dana sebesar Rp 85,5 miliar lebih itu merupakan bantuan dari APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp9,836 miliar, APBD Provinsi Jawa Timur Rp10 miliar, dan sisanya sebesar Rp 66 miliar dianggarkan di APBD Pemkab Sumenep,” katanya. Ia menjelaskan dana puluhan miliar itu dibagi dalam dua kegiatan, berupa peningkatan dan pelebaran jalan untuk kecamatan daratan dan kepulauan. “Kegiatan di wilayah daratan difokuskan untuk poros jalan kecamatan dan desa, dengan bentuk jalan hotmix, sedangkan kepulauan kita lakukan sistem cor,” terang Edy.=JUNAEDI/ANT/YAT

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014|NO. 0337|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 8 APRIL 2014 NO. 0337 | TAHUN III

BALIHO POLITIK

Satpol PP Tak Bisa Tertibkan APK di Desa

MELANGGAR. Anggota Satpol PP sedang berusaha menurunkan Baliho Raksasa di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan yang melanggar.

Hari ini APK Wajib Bersih Baliho Raksasa Capres Ditertibkan PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan harus berusaha keras menurunkan baliho raksasa calon presiden dan wakil presiden yang dilengkapi dengan gambar Parpol di Jl Raya Desa Branta Kecamatan Tlanakan dan di Jl Raya Tambung Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan serta sejumlah lokasi lainnya. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) ini merupakan kali kedua dilakukan oleh Satpol PP bersama Panwaslu Pamekasan di hari tenang pemilu legislatif (Pileg). Dalam penertiban tersebut, Satpol PP hanya memfokuskan penertiban di Wilayah Perkotaan dan baru bergerak ke pedesaan pada hari kedua, seperti di Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, dan Kecamatan Pademawu. Dalam penertiban ini Satpol PP berhasil menurunkan Baliho Capres dari Partai Demokrat di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, dan baliho raksasa Capres dari Partai Hanura di Desa Branta Pesisir, serta baliho sejumlah partai di lokasi lainnya. Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Dan Penyelidikan Satpol PP Pemkab Pamekasan, Yusuf Wibisono menyatakan jumlah APK yang sudah ditertibkan hingga hari kedua

masa tenang ini mencapai 6 415. Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena penertiban APK akan terus dilakukan oleh Satpol PP bersama Panwaslu hingga H-1 Pileg. “Kalau tidak ada kendala teknis, H-1 Pileg, akan bersih dari APK Caleg maupun Parpor,” katanya. Menurut Yusuf, setelah dilakukan penertiban, ribuan APK tersebut langsung disimpan di gudang Satpol PP dan diberitahukan kepada pengurus Parpol yang bersangkutan. APK itu dapat diambil kembali di Kantor Satpol PP. Sebelumnya, Satpol PP ragu untuk menertibkan APK yang bergambar Capres. Namun setelah berkonsultasi dengan Panwaslu, pihaknya langsung mengeksekusinya. “Baliho raksasa Capres ini memang sedianya mau ditertibkan kemaren. Namun kami men-

gurungkan dan berkonsultasi ke Panwaslu, sehingga kami tertibkan hari ini,” katanya kemarin. Sekalipun jumlah APK yang ditertibkan banyak, namun ada sebagian Parpol yang menertibkan sendiri APKnya. Hal tersebut meringankan kepada aparat yang bertugas melakukan penertiban. Anggota Panwaslu Pamekasan, Bidang Hukum dan Tindak Lanjut, Sapto Wahyono mengharapkan penertiban diberlakukan secara merata tanpa pandang bulu. Baik bendera Parpol maupun Caleg yang terpasang di pinggir jalan, bahkan di kaca atau badan mobil pribadi dan kendaraan umum. “Pantauan kami sampai hari ini masih banyak alat peraga yang bertebaran di beberapa titik. Kami saat ini meminta kepada Satpol PP untuk menertibkan alat peraga dalam bentuk apa pun,” katanya. Sapto meminta agar Satpol PP tidak hanya menertibkan APK di wilayah perkotaan saja, melainkan juga di Kecamatan hingga ke Jalan dusun. Sehingga di hari tenang ini, Pamekasan betul-betul bersih dari APK dan masyarakat bisa menjalankan pesta demokrasi dengan baik dan tenang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpampang di manamana, meski sudah memasuki masa tenang. Baik di kota, jalurjalur protokol, jalan utama, dan jalan-jalan desa. Hingga kemarin (7/4) jajaran Satpol PP masih terus melakukan penertiban. Namun Satpol PP hanya bisa menertibkan terhadap APK yang ada di kota, jalur protokol, dan jalan utama saja, seperti jalan provinsi dan jalan nasional. Satpol PP tidak berdaya ketika harus menertibkan APKAPK yang masih bertebaran di jalan-jalan desa, yang tersebar di 13 kecamatan, di Pamekasan. Padahal APK di jalan desa, baik jalan utama dan jalan setapak, juga banyak APK yang masih terpampang hingga kemarin. Mananggapi hal ini, Kepala Satpol PP Pamekasan, Didik Hariyadi menyatakan anggotanya sangat terbatas, sehingga tidak bisa untuk menjangkau hingga titik desa, guna menertibkan APK di masa tenang ini. Dia membenarkan jika jajarannya hanya mampu menertibkan APK di jalur protokol di kota, jalan utama poros antar kecamatan. Itu pun hanya terbatas kecamatan di sekitar Kecamatan Kota saja, dan jalan utama yang melintang dari ujung timur hinga ujung barat Pamekasan. Pihaknya juga menyayangkan sikap para Parpol dan Caleg yang kurang sadar untuk menurunkan sendiri APK-nya di masa tenang ini. Seandainya Parpol dan terutama Caleg sadar, maka pihaknya tidak akan disibukkan dengan hal yang demikian.

Satpol PP bisa mengerjakan hal lainnya yang lebih penting, guna pelayanan terhadap masyarakat. “Proses penertiban ini terus akan kami lakukan hingga H-1. Sebab dalam aturan, di masa tenang ini harus bersih APK. Kami mendapat rekomendasi dari Panwaslu untuk mengeksekusinya,” kata Didik kemarin (7/4). Terkait penertiban di tingkat desa, dia meminta kerja sama Panwaslu untuk memerintahkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL)di tingkat desa, untuk membantu Satpol PP menertibkan APK yang masih dijumpai di desadesa. Didik menyadari jika di desa-desa juga masih banyak APK yang masih berdiri di masa tenang ini. Menurutnya, Panwaslu tidak hanya memberikan rekomendasi saja kepada Satpol PP, tapi juga ikut berperan aktif melakukan penertiban. Terutama di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau Satpol PP. Sementara Ketua Panwaslu Pamekasan Ahmad Zaini mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajarannya di bawah, Panwascam dan PPL, terkait penertiban APK di masa tenang ini. Ditegaskan, Panwascam dan PPL sudah bergerak sejak berakhirnya masa kampanye dan masuknya masa tenang. Jika masih ditemukan APK di tingkat kecamatan dan desa-desa, itu hanya masih belum dijangkau saja, atau belum gilirannya. Sebab Panwascam dan PPL masih beroperasi di desa atau tempat lainnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

MASIH TERPAMPANG. Beberapa APK Caleg masih terlihat di Jalan Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, kemarin.

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 8 APRIL 2014 NO. 0337| TAHUN III

PENDIDIKAN MASYARAKAT

Buta Aksara Masih Tinggi

PELINDUNG. Beberapa anggota linmas saat mendapat pengarahan dari aparat kepolisian kemarin.

Honor Linmas Belum Jelas

PAMEKASAN - Angka buta aksara di Pamekasan masih tergolong tinggi. Dari data yang diperoleh di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan diketahui angka buta aksara pada tahun ini mencapai 35 ribu orang. Jumlah ini menurun 4 ribu dari 2013 lalu yang mencapai 39 ribu orang. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdik Pamekasan Moh. Suyud menyatakan angka buta aksara yang mencapai 35 ribu itu merupakan garapan tahun 2014. Angka tersebut akan terus ditekan hingga nantinya terus berkurang. Menurut dia, program pemberantasan buta aksara ini dilaksanakan oleh 42 organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan luar sekolah, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Pamekasan. “Semua program pemberantasan buta aksara yang ada di Pamekasan ini berasal dari bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi saya lupa jumlahnya,” katanya. Mengenai sasaran programnya, kata Suyud, digulirkan kepada semua masyarakat yang masih buta aksara. Mulai umur 15 tahun hingga 59 tahun. Jika ditemukan warga yang di bawah umur, maka bisa diakomodir mela-

lui organisasi penyelenggara pemberantasan buta huruf. Suyud menambahkan sekalipun pihak Disdik Pamekasan sudah memasrahkan program pemberantasan buta huruf kepada organisasi kemasyarakatan, namun pihaknya tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara buta aksara. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap keberhasilan program tersebut, sesuai target capaian yang harus dipenuhi. Anggota Komisi D DPRD Pamekasan Zainal Abidin membenarkan tingginya angka buta aksara di Pamekasan. Sehingga dirinya meminta agar Disdik setempat lebih kreatif malaksanakan program yang bisa menekan angka buta huruf. Menurutnya, mayoritas penyandang buta aksara di Pamekasan sudah berumur 65 tahun ke atas. Dari hal itu, pihaknya meminta Disdik setempat membatasi usia dalam penentuan kategori buta aksara. Terutama bagi masyarakat yang masih tergolong produktif. DPRD Pamekasan sudah menganggarkan pemberantasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional (KF). “Ini bentuk keseriusan DPRD Pamekasan, dalam rangka mengentaskan buta aksara di Pamekasan,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Agus: Diambilkan dari APBN

PAMEKASAN - Para petugas Pelindung Masyarakat (Linmas) yang akan ditempatkan di tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pileg, Rabu (9/4), masih ketar-ketir. Sebab honor untuk 3 555 Linmas di seluruh Kabupaten Pamekasan belum diterima KPU Pamekasan hingga Senin (7/4). Sebab dana untuk honor Linmas ini menggunakan APBN dan diberikan melalui KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia. Anggota KPU Pamekasan Devisi Hukum dan Pengawasan Agus Kasianto mengatakan tidak tahu kenapa honor Linmas itu belum dikirim oleh KPU Pusat ke KPU Pamekasan. Akan tetapi, Agus menjamin honor untuk Linmas, yang masing-masing sebesar Rp

250 ribu itu, pasti akan cair sebelum pelaksanaan Pileg. Dia berharap honor itu bisa masuk ke rekening KPU Pamekasan pada H-1, hari ini, agar bisa langsung dicairkan. Dalam kesempatan itu, Agus mempertanyakan honor Linmas tingkat desa dan di tingkat kecamatan. Sebab belum diperoleh kepastian soal honor mereka. Namun untuk honor Linmas di tingkat TPS dijamin sudah ada. “Kami bingung honor Linmas di Panitia Pemungutan Suara (PPS)/tingkat desa dan Panitia Pemilihan Ke-

camatan (PPK)/tingkat kecamatan mau diambilkan dari mana. Apakah honor mereka ditanggung Pemkab atau bagaimana,” katanya. Menyikapi ini, Bupati Pamekasan Achmad Syafii juga bingung. Pihaknya belum bisa memastikan honor bagi petugas Linmas di tingkat desa dan tingkat Kecamatan itu. Dia menjelaskan untuk honor Linmas yang ada dalam anggaran APBD, khusus Linmas dari unsur Satpol PP saja. “Terkait honor Linmas di tingkat desa dan tingkat kecamatan, kami belum tahu seperti apa ketentuannya. Masih akan kami koordinasikan lagi dengan KPU,” ungkapnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

HARGA TERI EKSPOR. Pekerja menjemur teri nasi di Desa Padelegan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Minimnya tangkapan nelayan pada musim ini menyebabkan harga teri untuk ekspor itu naik dari Rp 16 ribu per kg menjadi Rp 21 ribu per kg.

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 8 APRIL 2014|NO. 0337|TAHUN III

Nenek Jadi Korban Cinta Ibu Pelaku: Tindakannya Aneh Setelah Diputus Kekasih PAMEKASAN - Diduga stres karena diputus pacarnya, seorang pemuda bernama Rudi, 21, warga Jalan Trunojoyo Gang VI, Kelurahan Patemon, Kecamatan Kota, tega menghabisi hidup neneknya sendiri, Sittina, 65. Lehernya nyaris putus. Peristiwa ini terjadi kemarin (7/4) sekitar pukul 13.30. Tidak tahu apa latar belakang dia melakukan aksi sadis ini. Pihak keluarga cuma mengatakan jika selama tiga bulan terakhir dia terlihat stres dan bertambah parah dalam dua minggu terakhir ini. Sesaat setelah kejadian Rudi berhasil dibekuk aparat Polres Pamekasan dan langsung diamankan ke Mapolres di Jl Stadion. Hal ini karena warga dengan cepat melapor ke Polres menggunakan telepon. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Muh. Nur Amin memimpin langsung penangkapan itu. Setelah melakukan aksinya, Rudi sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap warga, kemudian diserahkan ke aparat yang tiba di TKP selang beberapa saat. Nur Amin belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait kejadian ini. Dia hanya mengungkapkan pelaku sudah diamankan. Sementara jenazah korban akan dibawa ke RSUD dr Slamet Martodirdjo untuk diotopsi. “Kasus ini masih akan kami selidiki lebih lanjut,” ungkapnya singkat. Sementara ibu pelaku, Rumina, 45, yang bisa koran ini temui dua jam setelah kejadian mengungkapkan ada perilaku aneh dari anaknya itu sejak pagi. Sekitar pukul 10.00 tiba-tiba Rudi bersujud sambil mencium kaki ibunya. Saat itu Rumina sedang duduk santai di dalam rumah setelah memasak. Dalam sujudnya itu Rudi minta maaf kepada Rumina atas kelakukannnya selama ini. Rumina kaget, karena selama tiga bulan terakhir ini Rudi lebih banyak diam tak banyak bicara. Tapi Rumina tidak curiga apa-apa. Dia hanya mengira prilakuk Rudi minta maaf karena telah berhenti kerja. Rudi memang telah mengundurkan dari tempat kerjanya di PT Indomarco Sampang sejak dua minggu lalu. Ditanya kenapa mengundurkan diri? Latar belakangnya karena diputus oleh pacarnya, wanita asli Desa Tambelangan Sampang, tiga bulan lalu. Sejak diputus itu, perilaku Rudi mulai berubah. Dia lebih banyak diam, hanya bicara

seperlunya. Puncaknya dua minggu lalu dia berhenti kerja. Setelah peristiwa sujudnya Rudi di kaki ibunya, sekitar pukul 13.30, teman kerja Rudi, yang diketahui bernama Saleh datang

ke rumah itu. Ternyata Saleh datang untuk mengantarkan surat pemberhentian resmi Rudi dari kantornya. Setelah melihat surat pemberhentian resminya, sikap Rudi berubah, yang awalnya diam menjadi agresif. Dia lantas masuk ke kamar ibunya dan mengambil pisau yang ada di lemari ibunya. Dia keluar kamar dengan sarung pisau sudah terbuka. “Saya sempat bertanya kepada dia, buat apa pisau itu. Dia diam saja dan langsung bergegas ke belakang. Perkiraan saya dia hanya akan menyembelih ayam, karena ada temannya datang,” katanya. Ternyata, selang beberapa

saat terdengar suara gaduh di belakang rumah. Rumina dan Saleh yang tengah ngobrol di ruang tamu, langsung berlari ke belakang. Ternyata sumber suara berasal dari rumah Sittina yang terletak di belakang rumah Rumina. Setelah dilihat, mereka berdua kaget. Sittina tergeletak di lantai depan rumahnya, dengan kondisi leher habis tergorok. Darah mengucur deras dari lehernya. Lehernya nyaris putus. Hanya beberapa saat, Sittina sudah tak bernafas lagi. Sittina ini adalah saudara kandung ibunda Rumina. Sementara ibunda Rumina sudah meninggal. Setelah berhasil menggorok

leher neneknya, Rudi langsung meletakkan pisaunya dan berusaha lari. Tapi Saleh berhasil mengejarnya dan menangkapnya. Rumina langsung berteriak, sehingga banyak tetangga yang datang. Sebagian tetangganya ada yang membantu Saleh memegang Rudi, sebagian lagi ada yang menenangkan Rumina, dan sebagian ada yang berusaha menghubungi kepolisian. “Saya gak tahu mau gimana. Bibi saya sudah meninggal dengan tidak wajar. Pelakunya anak sendiri. Anak sekarang ditangkap polisi. Saya pasrah saja sama yang di Atas,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 8 APRIL 2014 NO. 0337| TAHUN III

Distribusi Raskin Melalui Pokmas Mendesak Ujicoba di Galis Berlangsung Sesuai Harapan PAMEKASAN - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Andi Suparto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera melaksanakan pola distribusi raskin melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) secepatnya dilaksanakan, karena pola distribusi yang saat ini berjalan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan rawan penyelewengan. Menurut Andi, tidak ada gunanya DPRD mewacanakan pola distribusi ke Pokmas sejak tahun 2012 lalu karena tidak diimbangi keseriusan pemerintah untuk merealisasikan pola distribusi tersebut. “Wajib hukumnya pemerintah mengubah pola distribusi raskin ke Pokmas sejak tahun ini,” ujar Andi. Menurutnya penyelewengan dengan sistem distribusi raskin yang masih berjalan dilakukan secara sistematis dan terencana. Termasuk melibatkan tim pemantau yang seharusnya mengawasi raskin agar benar-benar tepat sasaran. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar keberadaan tim pemantau raskin dievaluasi, bahkan dibubarkan karena perannya tidak jelas. “Saya hingga saat ini belum

diberikan informasi, kendala apa yang menghambat realisasi pola distribusi raskin ke Pokmas. Mengenai tim pemantau, kalau perannya tidak jelas dibubarkan saja. Ini namanya buang-buang anggaran, sementara penyelewengan masih tetap berjalan. Apalagi yang terlibat ada dari unsur LSM anti korupsi,” katanya. Penyelewengan raskin yang terjadi selama ini sudah kronis dan butuh penanganan cepat dan serius oleh pihak-pihak yang berwenang. Untungnya kata Andi, aparat penegak hukum peka membongkar penyelewengan beras raskin di daerahnya. Usai pemilu nanti, pihaknya akan memanggil secara khusus pihak-pihak yang menangani raski, seperti Bagian Kesra Pemkab Pamekasan dan Bulog sebagai penyimpan dan

yang mendistribusikan raskin. Tujuannya, untuk mengklarifikasi seluruh persoalan yang membelit distribusi raskin di Pamekasan. Kabag Kesra Pemkab Pamekasan, Amirus Sholeh belum bisa memberikan tanggapan terhadap rencana perubahan pola distribusi raskin ke Pokmas. Sebab belum ada regulasi yang jelas mengenai perubahan pola distribusi itu. Ia juga tidak bisa memberikan komentar mengenai keterlibatan oknom pemantau raskin. Dapat diberitakan seak Januari kemarin pola baru ini mulai diberlakukan. Namun baru dilakukan di 10 desa yang terletak di Kecamatan Galis. Sedangkan untuk desa-desa yang tersebar di 12 kecamatan lainnya masih menggunakan pola distribusi raskin yang lama. Menurut Amirus Saleh, pola distribusi kali ini dilakukan di Kecamatan Galis karena memang masih uji coba. Awalnya uji coba ini akan dilakukan di dua kecamatan, yaitu Galis dan Pademawu. Namun belakangan uji coba hanya dilakukan di Galis saja. Hal ini dilakukan karena selama ini desadesa di Galis paling tertib diantara desa-desa lainnya di kecamatan lain, termasuk Kecamatan Pade-

mawu, paling tertib dalam hal pelunasan tagihan raskin ke Gudang Bulog Pamekasan. Karena alasan ketertiban inilah maka uji coba dipilih di Galis. Di samping itu, wilayah Galis adalah wilayah kecamatan terkecil di Pamekasan, dengan jumlah desa paling sedikit. Sehingga jika ditemukan permasalahan dalam uji coba ini mudah dilakukan penanganan dan solusi yang cepat, karena hanya diberlakukan dalam 10 desa saja, tidak sampai mengganggu proses pendistribusian raskin di 179 desa lainnya. Dari penjelasan Amir, selama tiga bulan uji coba ini belum ditemukan problem apa pun dari 10 desa di Galis. Segala proses dan upaya pola baru ini berjalan lancar. “Memang sejak dulu, sejak pola yang lama, Galis ini memang paling tertib. Semoga penerapan pola baru ini bisa lancar. Ketika nanti diterapkan di desa lainnya di kecamatan lainnya juga lancar seperti di Galis ini,” katanya. Latar belakang diubahnya pola pendistribusian raskin ini karena dengan menggunakan pola yang lama banyak terdapat penyelewengan. Banyak rakyat miskin penerima manfaat yang hak

raskinnya tidak sampai kepada mereka. Pola lama adalah raskin dikirim dari Gudang Bulog langsung ke para kepala desa (Kades). Kemudian setelah itu menjadi tanggung jawab penuh Kades bersangkutan untuk menyampaikan langsung kepada para rakyatnya yang menjadi penerima manfaat dari program raskin ini. Rupanya dari banyak kades dan aparat desa lainnya yang ada, terdapat diantaranya yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak sedikit raskin yang disalahgunakan oleh mereka. Dengan tidak disampaikan ke para penerima manfaat dan raskin itu malah dijual oleh mereka untuk keuntungan mereka sepihak. Ide untuk merubah pola distribusi ini muncul atas inisiatif DPRD setempat, setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, DIY. Di sana penyaluran raskin tidak melalui Kades, namun melalui pokmas sehingga tidak ditemukan adanya penyimpangan di kabupaten itu. Anggota pokmas dipilih dari perwakilan penerima manfaat, sedangkan kades hanya bertugas memberikan rekomendasi pendistribusian. =FAKIH AMYAL/SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PILEG

Rekapitulasi Dinilai Rawan Penggelembungan PAMEKASAN – Jadwal rekapitulasi perolehan suara Caleg yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilih Umum mulai tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat dinilai rawan digelembungkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari tahap pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) hingga tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten memakan waktu lama. Penghitungan suara caleg ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dijadwalkan mulai tanggal 10-12, sedangkan di tingkat PPK pada tanggal 13-17 dan penghitungan di tingkat KPU kabupaten dijadwalkan mulai tanggal 1821 April 2014 mendatang. Aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat (Formasa) Pamekasan, Musyfiqul Khair menilai jeda waktu yang cukup lama tersebut membuat banyak pihak khawatir dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menambah perolehan suara kepada caleg tertentu. “Pengawas pemilu harus bekerja ekstra agar tidak disalahgunakan, karena sangat mungkin dalam jangka waktu tersebut dipermainkan oleh oknum tertentu untuk menambah perolehan suara untuk jadi anggota dewan,” katanya.

Untuk itu dia meminta kepada semua pelaksana pemilu, baik KPU maupun Panwaslu setempat untuk memaksimalkan kinerja mereka agar kekhawatirannya tidak terjadi dan tindakan semacam itu dapat diantisipasi dengan baik, sehingga tidak ada orang yang merasa dirugikan. Sementara itu, Komisioner KPU Pamekasan Didin Sudarman mengatakan jeda waktu tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomer 21 tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu. Didin mengklaim bahwa dalam jeda waktu tersebut tidak akan terjadi hal seperti yang dibayangkan itu. “Seluruh Indonesia itu sama jadwal rekapitulasinya, terakhir penghitungan di KPU itu sampai tanggal 21, dan itu sudah ketentuan dari KPU pusat,” ungkapnya. Menurutnya, penilaian dan kekhawatiran tersebut sangat tidak beralasan, karena semua kandidat yang bersaing dalam pemilihan akan mengawal semua tahan pemilu baik melalui saksi yang telah ditunjuk oleh partai politik (parpol) atau tim sukses mereka masing-masing. “Kan ada saksi yang telah mencatat perolehan suara saat masih di TPS. Sehingga untuk melakukan perubahan di tengah perjalanan sangat sulit,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PENGECEKAN LOGISTIK PILEG. Petugas memeriksa kotak suara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) sebelum didistribusikan di Gudang KPU Padang, Sumbar, Sabtu (5/4). KPU Padang masih kekurangan sekitar 1.600 surat suara untuk DPRD Propinsi sementara yang telah lengkap segera didistribusikan ke kecamatan.

KORAN J SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 8 APRIL 2014 No. 0337 | TAHUN III

Toko Modern Perlu Dibatasi KP3M Mengaku Tidak Bisa Berbuat Banyak SAMPANG – Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (IKMAS), Senin (07/4) sekitar pukul 10.00 Wib melakukan audiensi di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Sampang. Mahasiswa mempersoalkan keberadaan toko modern yang makin marak dan terancam mematikan perekonomian masyarakat kecil. KP3M diminta tegas dalam menegakkan perda dan perlu membatasi keberadaan pasar modern. Pemerintah jangan hanya melihat proses pengajuan izin secara prosedural-adminstratif saja. Tetapi, bisa memahami dampak yang dirasakan masyarakat di sekitar toko modern berdiri. “Kami berharap bahwa KP3M tidak hanya memberikan izin seenaknya saja, tapi coba bisa melihat gangguan jika didirikannya toko modern di sekitar toko kecil. Kalau hanya dilihat secara proses memang benar dalam izin usaha, cuman kenapa tidak melihat masyarakat toko di bawahnya,” ucap Adi, anggota IKMAS. Selama ini, Sekretaris Jendral (Sekjen) IKMAS Jalil menilai, KP3M lebih berpihak kepada pemodal, bukan kepada pedagang.

“Tanggapan dari hasil pertemuan tadi, sudah nyata bahwa KP3M ini melindungi toko modern daripada toko kecil, padahal kalau memang semakin banyak toko modern bisa mematikan perekonomian rakyat,” terangnya. Dalam audiensi yang ditemui Kepala KP3M Kabupaten Sampang Abdul Syakur, mahasiswa sempat meminta KP3M untuk menunjukkan rekomendasi tanda tangan persetujuan pembangunan toko modern dari pemilik toko kecil di sekitarnya. Namun, pihak perizinan bersikap dingin. “Nah di sini kami timbul tanda tanya besar, mungkin di sini ada indikasi kongkalikong antara perizinan dengan pihak toko modern waralaba, seharusnya kan dalam mendirikan toko modern paling tidak mendapatkan persetujuan dari (pemilik) toko kecil, kenapa saat kami meminta tidak bisa dibuktikan,” tutur Jalil. Kepala mahasiswa, KP3M dalam mengeluarkan izin mengaku sudah berpedoman terhadap Peraturan Daerah (Perda) tahun 2013. Termasuk aturan yang menyebutkan bahwa penjualan toko modern harus menyediakan 30 persen dari prodok lokal.

“Kalau memang diberlakukannya perda tahun 2013, kenapa ketika pendiriannya sebelum tahun 2013 tidak berpedoman pada peraturan presiden (perpres) tentang toko modern dan pasar tradisional yang sudah jelas diatur di sana? apalagi masalah penyediaan 30 persen produk lokal itu hanya omong kosong, karena buktinya banyak toko modern tidak menjual produk lokal,” jelasnya. Pemerintah diharap segera menertibkan toko modern yang telah melanggar perda. Sehingga, pemberian izin perlu ditinjau ulang bagi toko modern yang melanggar perda dan mematikan perekonomian warga. Menanggapi itu, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Sampang, Abdul Syakur mengaku tidak bisa berbuat banyak terikat tuntutan mahasiswa untuk menertibkan toko modern. Sebab, menurutnya, pendirian toko modern didirikan sebelum ada perda. “Jadi tidak bisa berbuat banyak ketika perda baru diselesaikan, sedangkan toko modern sudah didirikan,” terangnya. Dalam perda yang disahkan sejak Mei 2013 tersebut juga dia-

tur radius toko modern. Antar toko modern waralaba harus berjarak sepanjang 1 kilometer atau 1.000 meter. Sedangkan bagi toko modern dengan non warabala berjarak 500 meter. “Kalau pendirian antar sesama toko Indomart atau Alfamart jaraknya 1 kilometer, tapi bagi toko waralaba dengan non modern seperti Bunga Swalayan dan Perintis jaraknya 500 kilometer.

Sedangkan masalah radius pasar tradisional dengan toko modern tidak ada aturannya,” tegasnya. Ditanya terkait jarak pembangunan toko modern berdampingan seperti di Jalan Rajawali Keluran Rongtengah Kec/Kota Sampang, Abdul Syakur mengatakan, toko itu dibangun sebelum ada perda. “Aturan ini baru dibuat, jadi perda ini tidak berlaku surut,” imbuhnya. = RYAN HARIYANTO/MK

UJIAN NASIONAL

Dikunci Tiga Lapis, Akan Didistribusikan H-3 SAMPANG- Soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan yang sederajat sudah tiba di Mapolres Sampang sejak lima hari yang lalu (3/4). Soal-soal tersebut kemudian diamankan dalam ruangan khusus dengan tiga lapis kunci. Pengiriman tersebut memang dipercepat karena bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Kabag Ops Polres Sampang Kompol Imam Irianto menjelaskan, penyimpanan soal UN tersebut dijaga dengan ketat

DISEGEL: Anggota Polres Sampang saat menunjukkan tiga gembok yang dipasang di dipintu tempat penyimpanan soal UN di ruangan khusus di Mapolres Sampang, Senin (7/4).

demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ruangan khusus untuk penyimpanan soal UN itu dikunci tiga gembok. ”Gembok pertama, kuncinya disimpan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, gembok kedua, kuncinya dipegang Kapolres Sampang, dan yang terahir kuncinya dipegang Koordinator Pengawas Universitas Trunojoyo Madura,” ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (7/3). Menurutnya, soal-soal UN tersebut akan dipilah pada H-3 nanti dan langsung diambil oleh sekolah yang menyelenggarakan ke Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar yang dikawal dengan keamanan menuju ke kapolsek masingmasing. ”Semuanya akan dijaga dengan ketat, baik tempat penyimpanan soal UN dan juga

nanti ketika pendistribusiannya,” jelasnya. Kabid Kurikulum dan Pengendalian Mutu Disdik Arief Budiansor mengungkapkan, soal UN tahun ini dibuat 24 paket dan dalam satu ruang dipastikan tidak akan ada yang sama, dan setiap soal tidak jelas kode jawabannya. ”Tidak semua orang yang bisa karena sistem IT yang bisa. Soal yang sudah sampai sejak 3 April lalu itu akan diadakan pemilahan sesuai dengan subrayon yang terdiri dari beberapa penyelenggara dan MA. Dan nanti didistribusikan ke kapolsek masing-masing juga diambil satu setiap pelaksanaan oleh sekolah penyelenggara, itupun masih dalam tempat khusus yang dikunci tiga gembok lagi,” uangkapanya. =CR1/ LUM

Sampang DUGAAN PENIPUAN

Tangki Pertamina Disita Sampang - Sebuah tangki pengisian bahan bakar milik PT Pertamina Depo Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, terpasang garis polisi, Senin (7/4). Belum diketahui pasti penyebab aparat kepolisian memasang garis tersebut. Namun, dari kabar yang beredar, tangki itu diduga digunakan untuk tindak kriminal penyalahgunaan dalam pengisian bahan bakar. Beberapa media saat hendak mengambil gambar tangki tersebut di sebuah rumah warga di wilayah Jalan Raya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, sempat dihalangi oleh warga. “Mohon maaf, Mas jangan di foto saya takut tambah besar,” ucap salah satu wanita parubaya tak jauh dari lokasi pemasangan garis polisi. Sementara itu, Kepala Terminal PT Pertamina Depo Camplong Santoso tidak bisa memberikan jawaban. Sebab, masih melakukan rapat bersama seluruh karyawan. “Mohon maaf, Mas, bapak kepala sedang bekerja sekarang masih rapat dengan semua karyawan jadi tidak bisa ditemui,”jelas Asmarah salah satu Satuan Pengamanan (Satpam). Terpisah, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar saat dikonfirmasi melalui saluran telepon juga belum ada jawaban. Sejurus kemudian, Kasatreskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza membenarkan jika tangki pengisian bahan bakar tersebut ada indikasi dugaan penipuan. “Besok pagi saja di kantor, diduga ada indikasi penipuan masalah penyalahgunaan,” ujarnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

HAK POLITIK

Pengungsi Syiah Terancam Tak Nyoblos SAMPANG- Sedikitnya 132 pengungsi Syiah yang telah teridentifikasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terancam tidak bisa mencoblos dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Pasalnya, warga yang sekarang berada di Rumah Susun (Rusun) Jemundo, Sidoarjo itu hak pilihnya masih tercatat di KPU Kabupaten Sampang.

Sehingga, mereka harus pulang dulu ke Sampang untuk memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kecamatan Omben. Hanya saja, mereka masih belum memungkinkan untuk pulang kampung karena bisa terjadi gesekan sosial yang membahayakan. Komisioner KPU Sampang Bidang Data Pemilih Tetap (DPT) dan Logistik Hernandi Kusumahadi menjelaskan, status warga Syiah yang ada di pengungsian tersebut masih memiliki hak pilih karena masih tercatat dalam DPT KPU

Sampang. ”Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak KPU Sidoarjo terkait DPT warga Syiah dan tempat penyelenggaraan pencoblosan warga Syiah Sampang. Kami sudah mengirim surat tanda bukti perpindahan TPS (A5) untuk alokasi tempat izin pencoblosan warga syiaah yang sudah tercacah disana (Sidoarjo),” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (7/4). Menurutnya, apabila warga Syiah tersebut datanya masih ada di Sampang maka akan pindahkan ke Sidoarjo. Pihaknya juga mengkroscek nama-nama

warga Syiah yang diungsikan ke Sidoarjo. ”Saat ini ada sekitar 26 orang di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dari seluruh warga Syiah yang diungsikan,” tuturnya. Kemudian ada sekitar 58 orang warga Syiah tercacah di Kecamatan Omben, tetapi sekarang warga Syiah tersebut berada di Sidoarjo. “Problematika tersebut kami koordinasikan biar tidak ada kesalahpahaman. Dan kami sudah mengirim surat A5 kesana (Sidoarjo),” imbuhnya. =CR2/LUM

PELABUHAN TANGLOK: Kotak yang berisi surat suara yang akan didistribusikan ke Pulau Mandangin di Pelabuhan Tanglok Sampang, Senin (7/4).

LOGISTIK PILEG

Surat Suara Kepulauan Didistribusikan

Tangki pengisian bahan bakar milik PT Pertamina Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang diberi garis polisi.

SAMPANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang mendistribusikan surat suara dan logistik lainya untuk daerah Kepulauan Mandangin, Senin (7/4). Pengiriman tersebut dikawal aparat keamanan dari Polres Sampang dan Kodim 0828. Ketua PPK Sampang Ahmad Nurul Hidayat menjelaskan, pengiriman surat suara pada H-2 itu lantaran menunggu cuaca membaik agar terhindar dari kemungkinan akan ter-

jadi hujan dan ombak. ”Logistik yang didistribusikan terdiri dari kotak suara sebanyak 176, bilik suara 176 dan perlengkapan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga tempat Pemungutan Suara (TPS), dan untuk surat suara juga sudah lengkap sesuai DPT yang berjumlah 10.876 di 44 TPS di satu desa untuk Pulau Mandangin Samapang,” ungkapnya. Hidayat menambahkan, ”Untuk penggunaan tranporta-

sinya menggunakan satu kapal yang dicalter khusus untuk memuat logistik Pemilu Legislatif (Pileg), dan jika tidak muat, sudah ada alternatif perahu cadangan untuk memuat logistik,” tambahnya. Bidang Data Pemilih Tetap (DPT) dan Logistik KPU Sampang Hernandi Kusumahadi menjelaskan, pendistribusian logistik Pileg dari KPU Sampang ke PPK sudah 100 persen, cuma masih menunggu for-

mulir C1 Provinsi halaman tiga yang kurang. ”Hari ini (kemarin, 7/4) akan diambil ke provinsi dan besok (hari ini) akan didistribusikan ke Kecamatan Tambelangan dan Kecamatan Sampang. Sementara untuk keamanan dari KPU sendiri sudah membentuk Kesejateraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memang perekrutannya dari KPU yang ada di TPS,” jelasnya. =CR1/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Aturan 6 Hari Kerja Dipersoalkan Harus Diberlakukan Sama dengan Induknya Sampang - Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul menyoroti aturan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang memberlakukan 6 hari kerja bagi pegawai yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan. Selain aturan itu dinilai kurang tepat, dirinya juga menilai pemberlakukan aturan tersebut menimbulkan banyak penafsiran. “Kalau dilihat dari posisi personal dan UPTD tidak ada bedanya, wong mereka sama-sama PNS yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama,” ucapnya, Senin (07/4) Tamsul menerangkan pernyataannya pada Undang-Undang No 43 tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian. Bahkan, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mewajibkan PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. “Semestinya ini perlu dijelaskan secara utuh dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang rujukan hukum yang dipakai oleh Pemkab dalam memutuskan aturan yang melibatkan pelayananan publik agar bisa dicegah adanya kontroversi di antara kelompok masyarakat,” jelasnya. Dirinya juga memaparkan tentang aturan dari Kemenpan No 8 tahun 1996 khususnya dalam bagian latar belakang. Dikatakannya, antara lain bahwa hari dan jam kerja dilingkungan lembaga pemerintah adalah 5 kerja dalam satu minggu dengan jumlah jam kerja efektif sebanyak 37,5 jam perminggu. Tamsul menambahkan ada pengecualian 5 hari kerja tersebut. Dimana, bagi unit kerja atau satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarkat baik ditingkat pusat maupun

INFRASTRUKTUR JALAN

Berlubang dan Minim Penerangan SAMAPNG- Jalan rusak tidak hanya dijumpai di pelosok desa. Tapi, di daerah Kelurahan Polagan, Kota Sampang juga banyak yang berlubang, Senin (7/4). Misnari (58) warga Tanglok mengungkapkan, rusaknya jalan itu sudah lebih dari satu tahun, namun hingga sekarang belum ada perbaikan lagi. ”Sebelumnya ada perbaikan tapi tidak ada kelanjutannya, karna berbarengan dengan musim banjir,” un-

gkapnya. Menurutnya, kondisi jalan tersebut tambah tak karuan ditambah dengak air yang menggenangi. ”Dan pernah terjadi kecelakaan mobil yang menghindari berlubang dan banjir mengakibatkan terguliang ke parit. Dan hal itu juga dialami pengendara motor yang terpeleset. Ketika musim kemarau jika orang yang belum terbiasa lewat di jalan tersebut terkadang nger-

em mendadak karena tidak tahu ada kubangan,” jelasnya. Masruroh (25) warga yang lain menambahkan ”Selain jalan yang rusak juga penerangannya yang tak begitu berfungsi, sangat minim. Meski lampunya ada tapi sering mati. Selain itu karena tempatnya yang agak gelap sering dibuat tongkrongan muda-mudi dengan pasangannya, jadi mereka memanfaatkan kesempatan,” jelasnya. =CR1/ LUM

daerah seperti rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telepon, listrik, air minum, keamanan dan ketertiban, perbankan dan unit pelayanan yang sejenis. Artinya antara induk (Disdik) dengan UPTD harus mempunyai hitungan jam sama atau 37,5 dalam seminggu. “Ya itu kalau memang di UPTD jam kerja selama 6 hari, begitu pula harus diberlakukan sama dengan induknya, semuanya sudah jelas dalam aturan baik di Kemenpan dan PP,” imbuhnya.

Semestinya ini perlu dijelaskan secara utuh dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang rujukan hukum yang dipakai oleh Pemkab dalam memutuskan aturan yang melibatkan pelayananan publik agar tidak ada kontroversi

Tamsul

Ketua Madura Development Watch Diketahui sebelumnya, aturan Pemkab Sampang yang memberlakukan 6 hari kerja bagi pegawai yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, juga pernah ditanggapi oleh Ketua Komisi A DPRD sampang Moh Hodai. Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu, menyampaikan bahwa aturan 6 hari kerja tersebut dianggap tidak seimbang. Pasalnya, induk dari UPTD yakni Disdik justru tidak diberlakukan 6 hari kerja. Dengan demikian, upaya pemerintah merupakan upaya setengah hati, yang seharusnya perlu dipertimbangkan kembali. =RYAN HARIYANTO/MK

TANPA PENGUNJUNG

Pengelolaan Tempat Wisata Tidak Maksimal SAMPANG- Sedikitnya ada sebelas objek wisata yang belum mampu dikelola dengan baik oleh Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sampang. Sehingga tempat-tempat yang seharusnya ramai itu tak ada pengunjungnya. Kabid Pariwisata Disbudparpora Sampang Mahtum menjelaskan, pengelolaan wisata yang ada di Sampang itu tidak mudah, mengingat sangat banyaknya objek wisata. Apalagi, kata dia, saat ini dana anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) Kabupaten Sampang masih belum memberikan nilai tambah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dirinya juga mengatakan bantuan dana APBD sudah direalisasikan ke tempat-tempat wisata. “Kami sudah melakukan perawatan dan pengadaan pagar pengaman tempat wisata Goa Lebar,” ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (7/4). “Saat ini kami hanya melakukan pembenahan dan perawatan saja supaya bisa dinikmati semua kalangan, kami juga kesulitan

mencari investor,” imbuhnya. Dijelaskannya, dana APBD yang digunakan untuk memperbaiki dan merawat wisata Goa Lebar itu sebesar Rp 70 juta. ”Kami akan menambah pembangunan akses jalan tembus dari Jl Pahlawan menuju Gunung Maddah. Kami juga ingin tempat wisata bukan hanya sekadar tempat hiburan, melainkan juga sebagai tempat pendidikan. Kami akan sosialisikan kepada Dinas Pendidikan untuk mempelajari pariwisata yang ada di Sampang,” janjinya. =CR2/LUM

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014

SELASA 8 APRIL 2014| |TAHUN No. 0337 |IIITAHUN III No. 0337

M M

INDISIPLINER

PPP Cabut Berkas Satu Caleg Dapil III BANGKALAN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangkalan secara resmi mencabut pemberkasan calon anggota legislatif (Caleg) atas nama Djayus Salam yang tercatat sebagai caleg di daerah pemilihan (Dapil) III. Pencabutan tersebut karena caleg yang bersangkutan dinilai indisipliner. Padahal pelaksanaan pemilu tinggal menghitung hari. Dengan demikian, caleg tersebut gugur secara hukum. "Pertanggal 2 April kami sudah melayangkan surat pencabutan berkas atas nama Djayus Salam ke KPUD Bangkalan," kata Ketua DPC PPP Bangkalan, Abd. Latif Amin Imron saat dikonfirmasi, kemarin (7/4). Dia menyebut caleg yang berasal dari dapil Tanjung Bumi, Kokop, dan Konang itu, terpaksa dicoret karena permasalahan internal, yakni indisipliner. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk meneruskan sebagai caleg dari partai berlambang ka'bah tersebut. Namun sayangnya, Latif enggan menjelaskan lebih mendalam permasalahan internal yang menyebabkan caleg tersebut dicoret dari bursa pertarungan pada 9 April mendatang. "Ini urusan internal kami, jadi tidak perlu untuk membeberkan tentang permasalahan itu. Kami kira cukup internal partai yang mengetahui," kelitnya. Dengan demikian, sambungnya, caleg atas nama Djayus Salam secara hukum tidak lagi memiliki hak untuk dipilih di dapil III. Sebab pihaknya sudah melayangkan surat pencabutan berkas. Jika nantinya tetap ada yang memilihi karena dalam surat suara tercantum nama Dajus, maka suara yang diperoleh secara otomatis milik PPP. "Jika masih ada yang nyoblos Djayus, ya suaranya milik partai," terangnya. Sementara itu, Djayus Salam sangat menyayangkan dan merasa kecewa terhadap sikap partainya. Ia mengatakan pencabutan berkas tersebut tidak memiliki alasan yang jelas. Bahkan ia menuding ada intervensi dari pihak lain untuk melakukan pencabutan statusnya sebagai caleg PPP. "Sangat tidak beralasan pencabutan ini. Kalau dibilang indisipliner sama sekali tidak benar. Sebab saya selalu mengikuti kegiatan maupun acara yang dilakukan oleh partai. Ini ada intervensi dari pihak lain," tegasnya. Djayus mengaku jika dirinya terpilih dan tetap dinyatakan tidak sah, akan menempuh upaya hukum. Apalagi dirinya merasa tidak bersalah atas pencabutan berkasnya. Terlebih ia tercatat sebagai anggota PPP bukan sebagai simpatisan. Semestinya pecabutan berkas tersebut tidak perlu dilakukan. "Saya tanya ke pihak PPP terkait aturan pencabutan atas saran pihak lain, itu kan tidak ada aturannya. Tapi tetap saja dilakukan. Ini kan aneh," sesal Djayus. = DONI HERIYANTO/RAH

DISTRIBUSI. Ribuan logistik saat dinaikkan ke truk untuk disalurkan ke masing-masing panitia pemilih kecamatan.

doni heriyanto/koran madura

Logistik Pemilu Didistribusikan ke PPK Diutamakan ke Daerah Terpencil BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan mulai melakukan pendistribusian logistik kebutuhan Pemilu Legislatif (Pileg) ke 13 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pendistribusian kali ini dilakukan untuk kecamatan yang lokasinya terpencil. Selanjutnya akan disusul ke 5 kecamatan di sekitar wilayah kota Bangkalan. "Di Bangkalan ada 18 PPK, untuk pendistribusian logistik ke 13 PPK mulai, Senin (7/4). Sedangkan untuk 5 PPK lainnya dijadwalkan mulai Selasa (8/4). Kemudian pada tanggal9 April harus tuntas semua dan lusa dari PPK didistribusikan ke masing-masing tempat pemungutan suara ( TPS), " ungkap ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar, kepada sejumlah wartawan. Menurutnya, semua logistik yang disitribusikan sudah sesuai dengan kebutuhan TPS. Sejumlah kerusakan su-

dah tergantikan sebelumnya. Logistik yang sudah disegel itu berisi semua kebutuhan pada saat pencoblosan pada 9 April mendatang. Distribusi logistik memang sengaja dilakukan dengan waktu yang mepet untuk menjaga keamanan kotak dan surat suara, biar tidak terlalu lama ada di PPK. "Kotak suara yang dikirim isinya berupa surat suara dan alat kelengkapan TPS, baik alat tulis kantor (ATK) maupun formulir. Semuanya sudah dimasukkan

Di Bangkalan ada 18 PPK, untuk pendistribusian logistik ke 13 PPK mulai, Senin (7/4). Sedangkan untuk 5 PPK lainnya dijadwalkan mulai Selasa (8/4). Kemudian pada tanggal9 April harus tuntas semua dan lusa dari PPK didistribusikan ke masing-masing tempat pemungutan suara ( TPS),â€?

Fauzan Jakfar

Ketua KPUD Bangkalan dan sudah dalam kondisi disegel,"jelasnya. Untuk kotak suara, kata

Fauzan, berjumlah 10.228, masing-masing TPS terdapat satu kotak suara yang terbuat dari kardus yang dikhususkan bagi surat suara DPD RI. Sedangkan jumlah TPS yakni 2.557 yang tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan di 18 kecamatan, dengan jumlah pemilih sebanyak 955.998 jiwa. Sementara itu, Pendistribusian logistik menuju ke PPK mendapat pengawalan langsung dari masing-masing Kapolsek dengan dua anggota polsek lainnya. Setelah tiba di PPK, ada dua petugas khusus untuk mengamankan logistik tersebut. Pengamanan itu untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi, terlebih keamanan kotak suara dan surat suara yang dinilai sangat rentan terjadinya kecurangan pada saat pemilu. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III

Kompak Mencium Aroma Kecurangan Tahapan Pileg Harus Dikawal BANGKALAN – Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Keadilan (Kompak) mencium aroma kecurangan dalam pemilu legislatif yang akan diselenggarakan besok, 9 April. Adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oknum-oknum tertentu pada pemilihan umum (pemilu) calon anggota legislatif memaksa lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut serta dalam pemantauan. Mereka menduga adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu caleg dan partai tertentu. "Ada dugaan beberapa anggota TPS yang sudah dikumpulkan dan disetir oleh oknum tertentu, itu akan berakibat pada cacatnya proses pileg. Kami punya cukup bukti terkait hal itu," kata Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Keadilan (Kompak), Fachrillah saat deklarasi pemantau dan musyawarah menuju pemilu putih dan bersih, kemarin (7/4). Dia menyebut adanya indikasi beberapa anggota PPS dan oknum-oknum tertentu, untuk melakukan kecurangan dalam pileg seperti penggelembungan suara. Selain itu ada keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut berpartisipasi kepada politik praktis dengan turut menyebarkan undangan pemilu. Mengaca pada pengalaman yang lalu ada keterlibatan linmas yang juga berperan sebagai penyelenggara pemilu, dengan ikut berpartisipasi memasukkan kartu suara. "Sangat kuat sekali, ada indikasi dan faktor kesengajaan melakukan berbagai rekayasa politik

untuk memenangkan salah satu partai dari oknum-oknum tertentu," sebutnya. Oleh karena itu, untuk menjaga proses pemilihan berdasarkan aturan yang ada, pihaknya akan berupaya memantau setiap proses pileg, mulai dari tahapan pemilihan sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Hal itu penting agar bersama-sama mengawal proses pemilihan calon legislatif yang hanya menghitung hari. "Kita akan mengawasi dan ikut memantau demi menjaga nasib bangsa agar tercipta kondisi pemilihan yang bersih. Sebab jika itu benar-benar terjadi akan mencederai demokrasi politik di Bangkalan," ungkapnya. Pihaknya juga akan membantu jalannya pelaksanaan pemilu, dimana saksi yang diutus parpol bisa saja salah dalam mengamati proses pelaksanaan di lapangan. Sehingga peranan yang akan dilakukan mulai proses pemungutan suara sampai penetapan sangat penting sekali.

Menurutnya, bukan lagi berbicara siapa yang menang, melainkan bagaimana proses demokrasi yang telah dilakukan di lapangan. Siapa pun yang menang itu merupakan wakil masyarakat ke depan. Sementara itu, mantan ketua Panwaskab Bangkalan, Mashuri juga akan berpartisipasi menjaga ketertiban dalam pileg, dengan ikut memantau proses pemilihan tersebut agar dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan pada saat di lapangan. Mulai dari tahap pemungutan suara, penghitungan dan penetapan suara. "Kami prihatin terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang kerapkali terjadi pada saat pemilu. Hal itu sudah sesuai undang-undang agar sama-sama berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Sebagai mantan panwas Bangkalan, merupakan pengalaman yang wajib diterapkan guna mengawal proses berdemokrasi yang baik dan benar," terangnya. Sementara itu, ketua KPUD Bangkalan Fauzan Jakfar menyatakan sudah menjadi hak dan kewajiban lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari KPUD untuk berpartisipasi dalam pemilu guna mendapatkan pemilu yang bersih dan sesuai peraturan perundangundangan. “Sebagai mitra harus bersama-sama mengawal tahapan. Mulai dari tahapan pencoblosan sampai rekapitulasi agar tidak ada pelanggaran dan sesuai undang-undang,” ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

BERDUA. Ketua Kompak, Fachrillah, SH bersama mantan ketua Panwaslu kabupaten Bangkalan, Mashuri.

moh ridwan/koran madura

doni heriyanto/koran madura

DITERTIBKAN. Satpol PP saat menurunkan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah titik wilayah kota Bangkalan.

HARI TENANG

APK Calon Legislatif Ditertibkan BANGKALAN - Petugas gabungan yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Satpol PP Bangkalan menurunkan secara paksa alat peraga kampanye (APK) milik calon legislatif (Caleg) yang masih terpasang di sejumlah titik. Tindakan tersebut terpaksa dilakukan lantaran sudah memasuki masa tenang menjelang pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April mendatang. Setidaknya, dalam operasi gabungan tersebut, sejumlah atribut berupa baleho, banner, dan bendera partai serta foto caleg dari 12 parpol peserta pemilu ditertibkan. Sebab dalam aturan yang berlalu pada masa tenang tidak diperbolehkan adanya aktivitas kampanye termasuk pemasangan baleho. Apalagi sejumlah baliho dengan berbagai macam ukuran masih terpasang rapi di tempattempat terlarang seperti di pepohonan. “Penertiban dan pembersihan APK ini ditagetkan selesai selama dua hari. Terutama yang masih ada sekitar jalan protokol dan dipaku di pohon,” kata Ketua Panwaslu Bangkalan, Siti Zahra Ira. Untuk menjangkau semua lokasi yang menjadi sasaran penertiban APK kata Ira, pihaknya telah berkodinasi dengan panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Untuk wilayah kota melibatkan Satpol PP agar semua APK benar-benar dapat ditertibkan. Selama ini permasalahan APK yang melanggar aturan seringkali menjadi sorotan. Sebab di tempat-tempat terlarang tetap dijadikan lokasi pemasangan baleho oleh partai

maupun caleg. “Untuk mempermudah penertiban APK yang demikian banyak itu, kami membagi menjadi dua tim. Tim pertama, Panwaslu dan Satpol PP yang bertugas di sekitar wilayah kota setempat. Sedangkan, Panwascam bertugas di kecamatan masing-masing,” tuturnya. Dalam penetiban kali ini sayangnya tidak bisa berjalan maksimal. Apalagi keterbatasan alat menjadi faktor utama dalam penertiban APK terse-

Penertiban dan pembersihan APK ini ditagetkan selesai selama dua hari. Terutama yang masih ada sekitar jalan protokol dan dipaku di pohon,”

Siti Zahra Ira

Ketua Panwaslu Bangkalan but. Sehingga sejumlah APK masih banyak yang terpasang dan belum bisa diturunkan. Pastinya hal itu menjadi tugas yang harus diselesaikan pihak Panwaslu setempat. Sejauh ini keberadaan APK belum benarbenar ditertibkan. “Terbatasnya alat-alat yang kita bawa, maka baleho yang besar akan ditertibkan nanti malam,” janji Ira. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA BANGKALAN - Intervensi dalam setiap pemilihan umum kerapkali terjadi. Cara-cara hitam seperti itu dinilai efektif untuk mendulang suara. Namun intervensi yang dilakukan hanya akan membuat suram pendidikan berdemokrasi di dalam masyarakat. Untuk itu banyak kalangan menilai tentang larangan berbuat intervensi hak suara pada masyarakat. Sebab proses demokrasi hanya akan bersifat semu. Fatalnya akan berakibat pada merosotnya sistem pemerintahan di negara Indonesia. Apalagi demokrasi dikuasai oleh mafia-mafia politik dengan menggunakan cara menyesatkan, dipastikan bangsa ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan. Sebab yang ada hanyalah kepentingan golongan. Direktur Madura Coruption Watch (MCW), Syukur meyakini pileg 2014 tidak akan membawa perubahan dalam sistem politik maupun sistem hukum di Indonesia, apabila masih dikuasai mafia demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat pemilih diharapkan cerdas memantau jalannya pemilih guna meminimalisasi intervensi mafia politik. Menurutnya, Pileg mendatang jangan sampai lolos dari pantauan pubilik. Sebab hanya akan menjadi titik permainan besar mafia-mafia politik. Ujungnya kesejahteraan dan kepentingan masyarakat pun dikorbankan. "Saya kira pileg tidak akan menjadi pesta demokrasi sesungguhnya, jika ada permainan dimana suara diperjualbelikan. Ataupun adanya intervensi pihakpihak tertentu," jelasnya. Menurutnya, mafia politik sudah menggelinding mencapai daerah di seluruh pelosok. Jangan sampai orang yang tidak pernah dikenal di dalam publik, tiba-tiba bisa menjadi calon wakil rakyat. Apalagi kualitas dan kredibilitasnya dipertanyakan. Masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihannya terhadap caleg. "Saya kira masyarakat saat ini sudah cerdas menentukan pilihan dalam hal politik, sehingga jangan terkesan dihalang-halangi," ungkapnya. Selain itu, sebagai ujung tombak pemerintah daerah, kepala desa harus turut serta mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum legislatif (pileg) pada tanggal 9 April besok. Kepada masyarakat, dirinya mengimbau kesadaran yang tinggi dalam mensukseskan hak pilih dalam pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilih sesuai

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 8 APRIL 2014

SELASA 8 APRIL 2014| |TAHUN No. 0337 |IIITAHUN III No. 0337

Jangan Ada Intervensi Hak Suara dalam Pileg

moh ridwan/koran Madura

SURAT SUARA. Proses pelipatan surat suara untuk kaum Difabel yang dilakukan petugas KPUD Bangkalan jelang pemilihan umum caleg 9 April besok.

dengan pilihan masing-masing. Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Bangkalan, meminta kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah tersebut bersikap netral dalam Pemilu calon anggota legislatif mendatang. Ada indikasi keterlibatan PNS dalam politik pemilihan legislatif. "Pimpinan SKPD dan PNS harus netral dalam setiap pemilu. Jangan mengintruksikan kepada PNS untuk memilih calon tertentu," kata Ismail Hasan, Ketua DPC Demokrat Bangkalan. Dia menyebutkan seluruh PNS dan aparatur pemerintahan bersikap netral pada pesta demokrasi. Hal itu demi terselenggaranya pemilu aman dan damai. Sebab, sesuai aturan PNS dilarang melakukan politik praktis, meskipun mempunyai hak pilih. Menurutnya, sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat agar tetap menjaga netralitas dalam pemilu nanti dengan tidak melakukan penggalangan dan pendukungan dalam bentuk lainnya. "Kalau ada PNS yang melakukan itu, mereka bisa ditindak secara hukum, karena itu merupakan kesalahan fatal. Oleh karena itu, mari kita taat kepada aturan,"

pinta legislator Demokrat ini. Menurut dia, apabila PNS ikut menjadi tim sukses kandidat maka dapat dipastikan tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintahan akan terbengkalai. Sebab, yang bersangkutan waktunya lebih banyak dicurahkan untuk melakukan sosialisasi dibanding bekerja di kantor pemerintahan. Semua pihak di daerah ini mengharapkan agar PNS, pejabat, dan semua lingkup unit kerja bersikap netral, karena pada setiap perhelatan pemilu. Sebab, netralitas PNS selalu menjadi sorotan tajam bagi masyarakat. Selain itu, jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun untuk memilih salah satu caleg. Apa artinya kemerdekaan, kalau masyarakat tidak bebas memilih sesuai keinginan hati nurani. Hal itu hanya akan berwujud demokrasi semu. Pihaknya juga berharap agar inspektorat, kesbang dan Pol PP yang ada bisa melakukan pengawasan serta mengambil tindakan jika ada oknum PNS yang ikut terlibat politik. Jadi tiga komponen dalam pemerintahan tersebut harus melakukan pengawasan serta tindakan keras terhadap PNS yang terlibat.

Di samping itu, Direktur Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam), Misbah menilai, butuh strategi politik yang baik serta sehat agar tidak menyalahi suatu aturan. Para caleg harus memahami karakter masyarakat di dapilnya masing-masing, termasuk sosiokultural di wilayahnya. Jangan memberikan sebuah intervensi kepada masyarakat di dapilnya, apalagi caleg berasal dari tokoh masyarakat. "Para caleg harus mampu memahami memberikan pemahaman dalam pendidikan berdemokrasi, sehingga terhindar dari cara-cara hitam untuk pemenangan dirinya," terangnya. Untuk memenangkan sebuah kompetisi, caleg harus mampu merebut hati calon konstituen, dengan program kerja yang nyata. Sesuai harapan masyarakat di konstituennya masing-masing. Sebab, secara umum masyarakat dalam kondisi kepercayaan terendah pada negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. "Jangan salahkan masyarakat, jika mereka bersifat pragmatis dan seakan-akan transaksional. Para caleg jangan hanya sekedar menjual retorika, ideologi dan slogan belaka. Tapi, harus mampu

menjual karya nyata," ungkapnya. Hal itu juga berlaku bagi caleg yang berangkat dari incumbent. Sebab, jika mereka tidak bekerja dengan baik saat menjadi dewan, otomatis konstituen akan berkurang. Masyarakat tidak akan lagi simpatis, dan memilihnya kembali. Oleh karena itu, bagi para caleg harus tetap berpolitik dengan baik dengan tetap memegang aturan yang berlaku. Selain itu, para caleg turut memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. "Jangan sampai menghalalkan cara-cara hitam untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Seperti, politik uang dengan membeli suara. Selebihnya, selamat berkompetisi secara sehat bagi para caleg," sarannya. Terkait proses pemilu legislatif mendatang, Bupati Bangkalan RK Makmun ibnu Fuad mengintruksikan kepada PNS juga bersikap netral. Dengan mempergunakan hak suaranya, tanpa terlibat politik praktis dan intervensi dari pihak manapun. "Saya minta kepada PNS bersikap netral dan dan tidak ikut berpolitik. Gunakan hak suaranya dengan baik," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO P MADURA

SELASA 8 APRIL 2014

SELASA 8 APRIL 2014 | No. 0337 | TAHUN III | TAHUN III No. 0337

Petani Perlu Dapat Perhatian Tidak sedikit orang yang menganggap pekerjaan tani sebagai pekerjaan yang tidak menguntungkan, terlihat dari banyaknya pemuda atau anak-anak petani yang mulai meninggalkan ladang dan sawah mereka. Padahal jika mau berpikir sedikit lebih jauh dengan bertani banyak yang dapat bangun rumah, beli mobil, bahkan berangkat haji. enurut Yuli Rohmah Hidayati untuk petani di Kabupaten Pamekasan, memang perlu sedikit perhatian terkait ilmu, karena cara petani setempat masih menggunakan caracara tradisional, padahal petani perlu mengetahui teknologi pertanian yang sudah maju. Gadis yang beralamat di Dusun Bandengan, Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ini, mengatakan hal itu bertujuan agar petani dapat merubah cara mereka dalam bertani. Sebab dengan teknologi petani dapat menekan biaya produksi sehingga mendapatkan hasil yang lebih banyak. Keinginan gadis yang lahir 1993 lalu itu, untuk memberikan perubahan terhadap cara petani dalam mengaolah ladang atau sawah bukan isapan jempol berlaka, untuk dapat mewujudkan harapannya itu sekarang ia kuliah dengan mengambil Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, di Universitas Jember. â€œKalau ada yang berfikir pekerjaan tani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, itu cara berfikir yang salah, justru dengan bertani biaya hidup bisa lebih dari cukup, tentunya tergantung kreatifitas dalam bertani. Selain menanam utama petani dapat menanam kebutuhan sendiri pada bagian pematang,â€? kata Atik, sapaan akrabnya. Gadis alumni SDN Sumedangan 3, SMP Negeri 1 Pademawu dan SMA Negeri 2 Pamekasan ini memiliki obsesi untuk menjadi seorang enterpreneur yang sukses, khususnya dalam bidang pertanian. Untuk mewujudkan keinginannaya itu ia berencana untuk secepatnya menyelesaikan kuliahnya sehingga dapat mulai lakukan rencana panjang untuk mewujudkan impiannya itu. Gadisyang suka makan rujak cingur ini memiliki hobi bertanam dan jalan-jalan (travelling). â€œHargai dan cintailah para petani, karena tanpa petani kita tidak akan bisa makan, sebab mereka yang dapat bekerja untuk memproduksi beras,â€? kata Asisten Dosen ini. = ALI SYAHRONI/RAH

Neter Kolenang

FIRLIANA DEWI SAVITRI

Mengukir Segudang Prestasi Sejak Dini Firliana Dewi Savitri memang masih sangat belia. Akan tetapi, berbicara prestasi yang yang telah diukir dalam perjalanan hidupnya itu tidak perlu diragukan lagi. Berawal dari hobi bernyayi, gadis cantik itu menjadikan hobinya sebagai suatu kelebihan yang dapat mendatangkan segudang prestasi. Buktinya, berulang kali lomba yang diikutinya, berulangkali pula ia menjadi sang juara. Dengan suara khasnya membuat semua orang terpesona akan keindahannya saat bernyanyi. "Sejak TK, aku memang suka bernyayi. Dan itu semua tidak terlepas dari dukungan mama aku," ujarnya tersipu malu. Dunia tarik suara yang ditekuni gadis cantik kelahiran Sampang, 25 April 2003 itu, menjadi modal untuk lebih berprestasi di kemudian hari. Apalagi dengan usia yang sangat belia menjadikan kesempatan itu semakin terbuka. Dengan catatan kemampuan yang dimilikinya selalu diasah dan dikembangkan. Dukungan dari orang tua menjadikan gadis yang akrab disapa Firli itu semakin giat dalam berlatih. Tekad yang kuat selalu menjadi pegangan murid kelas V SDN Demangan 1 Bangkalan ini. "Sudah sering aku juara lomba nyanyi. Tapi ke depan harus banyak berlatih lagi, karena tantangannya sangat besar," paparnya. Menurutnya, ada beberapa pembelajaran yang harus disiapkan dalam diri saat mengikuti lomba bernyayi. Diantaranya adalah percaya diri saat menghadapi orang banyak. Masalah kalah memang itu adalah bagian dari proses. Yang penting adalah berusaha semaksimal mungkin. Jangan pernah menyerah, itu kunci untuk mengukir prestasi. "Banyak belajar, berusaha, dan pantang menyerah itu harus dilakukan. Jangan sampai hanya bermimpi tapi tidak pernah berusaha," pesannya. = DONI HERIYANTO/RAH