SENIN
KORAN MADURA
24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000
1
0328-6770024 SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III www.koranmadura.com
KPU 166 Ribu gi an Kur NIK Invalid Berita Utama hal | 2
ant/nyoman budhiana
BLUSUKAN DI BALI. Calon Presiden dari PDI-P, Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) berdialog dengan pedagang di Pasar Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu (23/3). Selain ke Pasar Gianyar, Jokowi bersama Rano Karno dan sejumlah kader PDI-P juga ‘blusukan’ di Pasar Seni Sukawati setelah sehari sebelumnya partai berlambang banteng dalam lingkaran itu menggelar kampanye rapat umum di Kabupaten Badung, Bali.
Jokowi Blusukan di Pulau Dewata
Tujuh Kali ke Pasar Sukawati, Jokowi Mengku Prihatin DENPASAR- Juru Kampanye Nasional PDIP Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba muncul di Pasar Sukawati Gianyar, Bali Ia meminta pemerintah agar pasar tersebut dibenahi, baik infrastruktur dan manajemennya supaya bisa bersaing dengan pasar modern. “Saya meminta pemerintah untuk memperbaiki pasar seni tradisional tersebut, baik infrastruktur dan manajemennya, agar bisa bersaing dengan pasar seni modern yang kini semakin menjamur di Denpasar dan sekitarnya,” kata Jokowi di selasela kampanye di Gianyar, Bali, Minggu. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menarik perhatian para pengunjung dan pedagang. Mereka berebutan minta foto bareng Jokowi. Gubernur DKI Jakarta itu
juga membeli beberapa macam oleh-oleh seperti baju kaos, kain, kerajinan dan lainlain. “Saya beli kaos, kain, kerajinan dan lainnya. Untuk oleh-oleh istri, anakm teman dan tetangga,” ucap Jokowi yang didampingi Rano Karno, Bupati Gianyar Anak Agung Bharata, sejumlah kader PDIP lainnya, serta ahli infrastruktur Bali yang juga calon DPD Bali, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan. Jokowi mengaku sudah datang lebih dari tujuh kali ke Pasar Sukawati. Menurutnya pasar ini kondisinya sangat berbeda dibanding sebelum pasar modern menjamur, pasar tersebut setiap hari ramai dikunjungi wisatawan. Menurut Jokowi, Pasar Seni Sukawati perlu mendapat perhatian lebih banyak dari sisi infrastruktur seperti fasilitas parkir, manajemen pasar, dan memperluas
jaringan untuk menarik turis ke pasar seni tersebut. “Infrastruktur pasar harus lebih banyak dibenahi, terutama parkirnya, agar pengunjung lebih nyaman datang ke sini. Saya rasa pemerintah bisa mewujudkan ini,” katanya. Sementara, Kepala Pasar Seni Sukawati Anak Agung Gede Raka Wibawa Putra mengatakan Pasar Seni Sukawati kini sepi sejak berdirinya pasar oleh-oleh modern tahun 2002. “Selain karena faktor persaingan dengan pasar oleholeh modern, masalah lain yang dihadapi adalah masalah parkir. Pedagang dan masyarakat Sukawati kini prihatin dengan sepinya pengunjung sejak 12 tahun terakhir. Harapan kami agar pasar bisa ramai seperti dulu, dan kendaraan bus bisa masuk,” katanya. Terkait kondisi Pasar Seni Sukawati,
ahli infrastruktur Bali Anak Agung Putu Ngurah Wirawan yang ikut menemani Jokowi blusukan mengaku siap menjembatani keinginan memperbaiki infrastruktur Pasar Seni Sukawati. Menurut dia, persoalan di Pasar Seni Sukawati bisa diatasi dengan membangun privatisasi dan memberikan pengunjung pasar Sukawati semacam insensif, agar bisa bersaing dengan pasar modern. “Selain itu yang perlu dicarikan solusi adalah masalah infrastruktur bangunan dan fasilitas parkir yang cukup, ini harus dibicarakan dengan pemerintah. Pedagang juga harus bersatu sehingga harga dagangan bisa bersaing dengan menjual produk yang berkualitas,” kata Ngurah Wirawan. Jokowi yang mengenal sosok Ngurah Wirawan menyatakan, Ngurah Wirawan bekerja profesional dan selalu menyelesaikan tugas dengan baik dan tuntas. =ANT/ I KOMANG SUPARTA
2
KORAN MADURA
PAMANGGI
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
Puan Maharani
Oleh : MH. Said Abdullah
Anggota DPR RI, asal Madura
Ketika terjadi gonjang ganjing pergantian kabinet beberapa waktu lalu, PDIP yang berada di luar kekuasaan sempat diberitakan ditawari satu dua pos kementrian. Puan Maharani dan seorang petinggi PDIP lain sempat disebut akan mengisi pos kementerian itu. Namun baik PDIP maupun Puan Maharani sendiri tak tergoda. Puan Maharani sendiri lebih memilih konsentrasi konsolidasi internal partai ke seluruh Indonesia ketimbang jabatan menteri yang diincar banyak orang itu. Kepentingan PDIP secara keseluruhan menjadi prioritasnya. Puan Maharani tanpa ragu lebih memilih berkeringat, berlumpur ria menjumpai kader-kader PDIP di seluruh Indonesia. Ia bersama Ibu Megawati, memberikan dukungan total pada kader-kader PDIP yang bertarung dalam Pemilukada. Berbagai acara sampai ke pelosokpun tak lepas dari perhatiannya. Puan Maharani tampil sebagai sosok politisi matang, yang mandiri dan kemampuan potensi diri yang mengagumkan untuk seusianya dalam membangun kebesaran PDIP. Yang menarik kemampuan komunikasi politik Puan Maharani. Ia tak hanya piawai berhadapan media massa dengan kemampuan retorika mumpuni. Puan Maharani bersama jajaran PDIP lainnya, secara cerdas mampu mengkomunikasikan PDIP secara luas sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kepentingan “wong cilik.” Puan Maharani secara cerdas berhasil mengoptimalkan peran PDIP sebagai partai “oposisi” yang berada di luar kekuasaan. Hasilnya? Dalam kurun waktu sekitar dua tahun belakangan ini PDIP dari berbagai survey melesat elektabilitasnya, jauh melaTak diragukan Puan mpaui partai yang berkuasa. Maharani merupa- Dari pertengahan tahun 2012 kan salah satu to- sampai pertengahan 2013 secara mengejutkan koh yang berperan PDIP terus menguat elektabilibesar hingga PDIP tasnya. Dan sejak pertengamencapai elekta- han tahun lalu, hampir sebilitas seperti saat luruh survey menempatkan sekarang ini PDIP pada posisi tertinggi dan diprediksikan menjadi pemenang Pemilu 2014. Tak diragukan Puan Maharani merupakan salah satu tokoh yang berperan besar hingga PDIP mencapai elektabilitas seperti saat sekarang ini.Posisinya sebagai Ketua BP Pemilu tak pelak mampu diperankan secara baik dengan keberhasilan, yang tak terbantahkan, paling tidak sampai masa-masa kampanye sekarang ini. Dan rasanya, gambaran berbagai survey independen yang dilansir berbagai media belakangan ini, akan makin meneguhkan peran Puan Maharani sebagai politisi yang mampu membesarkan PDIP hingga insya Allah nanti menjadi partai pemenang pada Pemilu 2014. Sosok Puan Maharani yang makin memperlihatkan kemampuannya sebagai pemimpin itu, sekali lagi makin menegaskan bahwa PDIP, dalam kepemimpinan Ibu Megawati, yang konsisten berada di luar kekuasaan, mampu melahirkan kader-kader terbaik, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Peran partai sebagai dapur kader pemimpin bangsa berhasil difungsikan dan diperankan secara optimal oleh PDIP. Banyak analis memprediksikan PDIP dalam pemilu legislatif akan memang dan memperoleh hasil jauh lebih tinggi dari persyaratan Presidential Threshold yang 20 persen itu. Ini artinya, PDIP berpeluang menampilkan kader-kader terbaiknya sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dan secara obyektif Puan Maharani bisa jadi merupakan salah satu kandidat kader PDIP yang layak mendampingi Jokowi pada Pilres 2014. Tentu saja, semua itu terlebih dahulu harus diwujudkan dengan kerja keras seluruh kader PDIP untuk meraih kemenangan mutlak Pileg 2014. Semoga. =
Berita Utama
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
2
KPU Kurangi 166 Ribu NIK Invalid Sebelumnya Mencapai 400 Ribu NIK JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang berupaya memperbaiki daftar pemilih yang memiliki masalah, khususnya persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih invalid. Sekarang ini, jumlah angka tersebut telah berkurang menjadi 166 ribu, dari sebelumnya 400 ribu. “Update terbaru jumlah NIK invalid sudah berkurang dari 400 ribu jadi 166 ribu per 22 Maret. KPU akan
terus menerus melakukan perbaikan, termasuk data ganda,” ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Minggu (23/3). Sebelumnya pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap 4 November 2013 lalu, KPU menemukan pemilih dengan NIk invalid sebanyak 10,4 juta orang. Jumlah itu kemudai berkurang menjadi 3,3 juta pada 4 Desember 2013, lalu berkurang lagi menjadi 2,3 juta pada 23 Januari 2014. Lalu, pada 15 Februari 2014 mengecil lagi sampai 2,1 juta, sebelum tinggal berjumlah 400 ribu pada 16 Maret. Selain itu, kata Ferry, KPU juga melakukan perbaikan DPT yang ada. Yang terjadi lantaran jenis kel-
amin nihil sebanyak 4 pemilih, tanggal lahir nihil 1.536 pemilih, status kawin nihil 63 pemilih, alamat nihil 4.023 pemilih serta pemilih berumur kurang 17 tahun dan belum kawin 94 pemilih. “Proses yang masih berjalan dilakukan KPU adalah perbaikan NIK, NKK invalid, menyaring atau menandai pemilih yang TMS (meninggal dunia, anggota TNI/Polri, ganda, dst), penandaan tersebut tak mengurangi jumlah rekap,” imbuh Ferry. Dalam melakukan hal itu, KPU siap menerima masukan dan tanggapan dari partai politik, pengawas pemilu dan masyarakat hingga 14 hari sebelum pemungutan suara digelar pada 9 April mendatang. =GAM/ABD
POLITIKA
PAN Penentu Koalisi Pilpres 2014 JAKARTA-Partai Amanat Nasional (PAN) akan menjadi penentu peta koalisi, baik di kalangan partai menengah, partai berbasis Islam, maupun dengan partai besar yang telah menetapkan calon presiden (capres). Demikian disampaikan Ketua DPP PAN, Tjatur Sapto Edy. Tjatur pun menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra menjadikan Pilpres 2014 mendatang hanya akan diikuti oleh tiga pasang, atau paling banyak empat pasangan calon presiden-cawapres sehingga mengharuskan partai membangun koalisi. Mengacu pada peta politik saat ini, Tjatur meyakini PAN akan menjadi penentu karena jika target suara dua digit terpenuhi, dan partainya menempati posisi empat besar. “Berdasarkan survei terakhir kami, posisi PAN di pemilu legislatif itu adalah empat besar. Artinya kalau partai menengah bergabung, posisi tawarnya sangat kuat,” kata Tjatur di Jakarta, Minggu (23/3). Menurut Tjatur, beberapa partai politik sudah sulit untuk bergabung karena hubungannya kurang baik. Sedangkan PAN bisa berkoalisi dengan siapa saja karena selalu menjalin hubungan baik. Tjatur yakin PAN akan sukses di pemilu legislatif. Apalagi partai itu memiliki Ketua Umum Hatta Rajasa yang dipandang sebagai figur berpotensi yang memiliki kekuatan. Selain itu, PAN juga didalamnya terdapat politisi-politisi berpengala-
man seperti Amien Rais, yang di awal reformasi dan setelahnya banyak menentukan konstelasi politik nasional. “Kita percaya diri jadi penentu koalisi ke depan, tentu bersama dengan yang lain,” tandasnya. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H.Wibowo mengatakan keputusan MK yang menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra adalah hal bagus bagi persatuan nasional. Karena dengan itu, semua elemen politik harus siap berkoalisi yang akan mengurangi risiko terhadap stabilitas nasional. Di dalam konteks itu, PAN memiliki peluang besar.”Apakah PAN akan menjadi pemegang balance of power paska Pileg? Kalau kursi PAN cukup besar, minimal tidak jauh dari 60 kursi, maka peluang sebagai pemegang balance of power akan sangat besar,” tegas Dradjad. Menurut Dradjad, melihat perkiraan konfigurasi DPR periode 2014-2019, partai yang mendapat minimal 60 kursi akan cukup kuat di DPR dalam pengambilan keputusan. Hal itu yang akan membuat posisi PAN menjadi penting. “Selain itu, posisi itu bisa menjadi penentu dalam pemenangan pilpres,” katanya. Hingga sekarang memang PAN
belum memberikan indikasi untuk berkoalisi dengan pihak manapun. PAN hanya mengedepankan silaturrahmi lintas parpol dan juga lintas capres. “Dengan Jokowi, Bang Hatta Radjasa sangat dekat. Demikian juga dengan Ibu Megawati, Mas Prabowo, bang Ical. Dengan keluarga SBY juga jelas,” imbuhnya. PAN juga meyakini akan menjadi salah satu penentu karena memiliki kualitas program yang ditawarkan dan arah pembangunan yang jelas. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa pernah menyampaikan pihaknya mengusung platform yang menyaratkan Pemerintahan harus berjuang sekeras dan sekonsisten mungkin melaksanakan Pasal 33 dan 34 UUD 1945. PAN juga mengusung pemimpin nasional ya ng mempunyai karakter jujur, memegang amanat, komunikatif dengan rakyat dalam menyampaikan dan mendengar, serta cerdas. Pemerintahan ke depan juga harus pandai memaksimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. “Tidak anti asing, tapi juga tidak menjadi antek asing. Duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa manapun di dunia. Dan yang sangat fundamental, dia menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat, mampu menjaga keharmonisan dalam kebhinekaan Indonesia,” demikian Hatta. =GAM/ABD
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
KORAN MADURA
Nasional
SENIN 24 2014 MARET 2014 SENIN 24 MARET | No. 0327 | TAHUN III No. 0327 | TAHUN III
33
POLITIKA
Serangan Anas Picu Turbulensi JAKARTA - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto berpendapat, Partai Demokrat mengalami turbulensi menjelang pemilu 2014 ini. Angin kencang yang menyebab turbulensi itu datang dari para mantan kader partai itu, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum.
antara foto/dhoni setiawan
KAMPANYE. Ketua Dewan Pembina dan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto menunggang kuda saat kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (23/3). Kampanye terbuka itu diikuti ribuan simpatisan dan kader partai Gerindra dari berbagai penjuru daerah di Ibukota.
POLITIKA
Ketum PPP Hadiri Kampanye Gerindra JAKARTA- Ketua Dewan Pembina dan calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya (Garendra) Prabowo Subianto mengaku kaget Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Menteri Agama Suryadharma Ali menghadiri kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta. “Inikan tradisi baru. Saya juga kaget, ini Jarang kan. Seolah-olah kami bersaing tapi persaingan yang baik, bagus saja kan,” ujar Prabowo Subianto saat ditemui usai kampanye di Jakarta, Minggu. Prabowo mengatakan, sikap saling mengunjungi merupakan tradisi politik baru yang dinilai baik, di mana dia pimpinan dari dua partai besar saling mengunjungi dan menyapa merupakan tindakan yang baik, terlebih saat bekerja sama dalam pemerintahan kelak. =ANT/SELLA/BETH
Diserang Anas, Istana Berkelit TABANAN- Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah pernyataan pengacara Anas Urbaningrum bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memberikan uang untuk pembelian mobil Toyota Harrier. “Presiden tidak pernah memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih dengan hal tersebut (memberi uangred),” kata Julian di Tabanan, Bali, Minggu. Selain itu, kata Julian, bila alasan ucapan terima kasih karena keberhasilan Anas Urbaningrum dalam pemenangan Partai Demokrat pada pemilu 2009, hal tersebut juga tidak tepat. “Kemenangan partai saat itu merupakan kerja kolektif semua pihak, termasuk kon-
stituen dan masyarakat,” kata Julian. Ia menambahkan pernyataan itu sangat disesalkan apalagi didasari hal yang tidak benar. Sebelumnya, pada Jumat (20/3), pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya mengatakan uang muka mobil Toyota Harrier kliennya yang diduga menjadi hadiah pemulusan proyek Pusdiklat Hambalang berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Uang muka Harrier itu dari SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” kata Firman di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. Menurut Firman, merinci dari fakta pemberian ditujukan sebagai ucapan terima kasih kepada Anas karena telah berjuang dalam pemenangan Partai Demokrat. “Sesuai fakta, pemberian sebagai hadiah terima kasih setelah berjuang dalam pemilu legislatif.” “Uang muka itu tunai,” kata Firman. KPK telah menyita satu unit Toyota Harrier yang diduga sebagai hadiah yang diterima Anas Urbaningrum terkait proyek Hambalang. =ANT/PH PRABOWO
“Kondisi Anas ini yah, bisa bertahap menjadi serangan yang cukup mematikan bagi Partai Demokrat,” kata Gun Gun di Jakarta, Minggu (23/3). Menurut Gun Gun, meskipun raganya terpenjara, Anas masih piawai mengkonstruksikan opini yang menyerang Partai Demokrat yang kini dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Anas mulai menyeret nama SBY dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam kasus hukum yang menjeratnya. “Ini kan politik, soal persepsi dan bukan semata-mata soal legal formalistik. Pada saat itu terus dimainkan, ini menjadi delegitimasi terlepas dari apakah hukum sudah menyatakan betul atau tidak,” ujar Gun Gun. Hingga saat ini, katanya, pertempuran SBY dengan Anas belum tuntas. Kondisi tersebut, menurut Gun Gun, akan merugikan Partai Demokrat. Dia juga menilai konvensi calon presiden Partai Demokrat tidak bisa mengalahkan opini negatif yang berkembang selama ini. “Konvensi tidak bisa menjadi counter opini yang kuat karena Konvensi sendiri tidak memiliki resonansi yang memadai,” ucapnya. Seusai diperiksa pada Jumat (21/2) lalu, Anas meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana Century untuk kampanye pemilihan presiden Partai Demokrat 2009. Pengacara Anas, Firman Wijaya mengaku punya data yang menunjukkan indikasi tersebut. Firman juga menyeret nama Yudhoyono. Menurut Firman, kliennya mengaku bahwa uang muka untuk pembelian mobil Harrier yang kini dipermasalahkan KPK berasal dari Yudhoyono. =GAM/AJI
4
KORAN MADURA
Nasional
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
Ical Belum Pasti Nyapres Wasekjen Golkar: Partai Golkar Akan Bersikap Realistis AMSTERDAM- Pencalonan resmi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden bergantung pada hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014.
calonan Ical sebagai calon presiden akan dievaluasi melalui rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnassus) yang diselenggarakan setelah Pemilu Legislatif. “Nanti lihat perkembangannya,” kata dia. Rapimnassus merupakan forum tertinggi Partai Golkar setelah musyawarah nasional (Munas). “Jadi evaluasi pencapresan Ical tergantung Rapimnassus yang diselenggarakan setelah Pemilu Legislatif,” katanya. Kalau memang tidak bisa mendapatkan posisi capres, Golkar memiliki banyak calon wapres, seperti Akbar Tandjung, Priyo Budi Santoso, Jusuf Kalla dan Agung Laksono. “Golkar tidak pernah kekurangan stok, baik tokoh senior partai maupun junior,” ujarnya. Dalam diskusi itu disebutkan bahwa peneliti CSIS J Kristiadi mengatakan jika Partai Golkar hendak memunculkan nama cawapres untuk Jokowi, sebaiknya jangan tokoh senior. Kristiadi khawatir kalau cawapresnya senior, justru capresnya yang tunduk terhadap cawapres. =ANT/ BUDI SETIAWANTO
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Musfihin Dahlan melalui surat elektroniknya dari Jakarta, Minggu, mengatakan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) Partai Golkar akan bersikap realistis. “Kalau evaluasi itu tidak tercapai maka stakeholder akan realistis,” kata Musfihin yang hari itu berbicara dalam Diskusi “Efek Jokowi dan Strategi Parpol pada Pilpres”. Jika hasil Pemilu Legislatif tidak memuaskan maka bisa saja Partai Golkar akan mengevaluasi dan hanya memunculkan calon wakil presiden, katanya. Musfihin mengatakan bahwa posisi Partai Golkar saat ini masih tetap mencapreskan Aburizal Bakrie. Bila hasil yang dicapai Partai Golkar kurang memenuhi harapan, katanya, pen-
RPJMN 2015-2019
Pengembangan SDM Aparatur Jadi Prioritas JAKARTA-Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Lukita Dinasyah Tuwo mengatakan pengembangan SDM aparatur sipil negara menjadi salah satu agenda utama Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Untuk lima tahun ke depan, pemerintah menekankan percepatan penguatan SDM Aparatur sipil negara guna mengakomodasi beberapa Undang-Undang yang baru disahkan, seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Desa, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. “Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yang saat ini sedang disusun sekaligus memperkuat upaya pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia yaitu mencapai pendapatan per kapita diatas US$ 12,500 pada tahun 2030, dengan pertumbuhan ekonomi stabil pada enam sampai delapan persen per tahun,” jelas Lukita, dalam rapat
kebijakan perencanaan SDM aparatur negara di Jakarta, akhir pekan, Sabtu (22/3). Pengembangan SDM aparatur dinilai sebagai modal utama pencapaian ambisi jangka panjang pemerintah yaitu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 mendatang. Sejak 2012 pemerintah telah mengantisipasi hal ini, namun masih terkendala masalah akses pendidikan. Dari sisi profesionalisme, tantangan utama aparatur kita masih berpusat pada kualifikasi dan kompetensi yang rendah. Hasil evaluasi RPJMN 2010-2014 menyangkut manajemen SDM aparatur Indonesia masih berada pada
peringkat dua terbawah yaitu 64 dari 65 negara yang disurvei. Saat ini mayoritas tingkat pendidikan aparatur sipil negara adalah sarjana S1 sebanyak 42 persen, lulusan SLTA sebanyak 28 persen dan D3 sebanyak 12 persen. Dia menjelaskan tidak ada yang berhasil mencapai posisi negara maju tanpa didukung oleh aparatur dan birokrasi yang handal. Pengalaman Singapura, Hong Kong dan Taiwan dengan peringkat indeks pemerintahan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia membuktikan bahwa dengan aparatur dan birokrasi yang handal mereka mencapai berbagai sasaran pembangunan yang bermutu. Belum lagi dengan dibukanya Komunitas Bisnis ASEAN pada tahun 2015, tanpa pembenahan, lapangan pekerjaan di Indonesia berpotensi dikuasai oleh tenaga kerja handal dari Malaysia dan Singapura. =GAM/AJI
POLITIKA
PDIP: Mayoritas Rakyat Indonesia Dukung Jokowi JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Maruarar Sirait menilai, mayoritas penduduk Indonesia menginginkan Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi menjadi presiden periode 2014-2019. Hal itu dibuktikan oleh berbagai survei yang menempatkan Jokowi selalu yang teratas. Kalaupun ada bakal calon presiden (capres) yang menjelek-jelekkan Jokowi, itu hanyalah mereka yang “Kalau boleh jujur, kompetitor Jokowi pasti adalah yang ingin Jokowi bertahan (jadi gubernur),” ujar Maruarar seusai rilis Survei Mengukur Kualitas Personal Para Kandidat Capres-Cawapres 2014, di Jakarta, Minggu (23/3). Pencalonan Jokowi tidak bisa dihentikan hanya karena segelintir orang menentangnya maju sebagai capres. Meski demikian PDI Perjuangan tetap menghargai pro kontra dari pencalonan ini.
PDI Perjuangan memilih Jokowi karena hasil survei sepanjang tahun ini dan sejak tahun lalu, hasilnya stabil dan Jokowi selalu yang paling banyak dipilih. Dia pun berharap tahun 2014 menjadi tahun rekonsiliasi. Sebab, menurutnya, Indonesia sudah banyak menghabiskan waktu untuk pertarungan elite politik. Ia menambahkan, saat ini Indonesia perlu seorang presiden yang mampu merangkul kekuatan, baik masyarakat maupun elite politik, agar pembangunan dapat berlangsung efisien. Menurutnya, diajukannya Jokowi menjadi capres karena PDI-Perjuangan menempatkan pilihan masyarakat di atas partai. =GAM/AJI
KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA
KORAN MADURA
Ekonomi
MARET 2014 SENINSENIN 24 MARET24 2014 | No. 0327 | TAHUN III No. 0327 | TAHUN III
55
PERBANKAN
Kompetensi Bankir Masih Rendah JAKARTA-Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mencatat masih banyaknya bankir di Indonesia yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Kondisi ini akan membuat para bankir tidak adanya pengakuan kemampuan mereka di bidang perbankan.
ant/basri marzuki
INDUSTRI BATU MERAH. Pekerja memasukkan sabut kelapa saat membakar batu merah di salah satu industri batu merah di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (23/3). Harga batu merah di pasaran saat ini naik dari rata-rata Rp.500 menjadi Rp.650 per biji akibat naiknya permintaan yang sementara itu tidak dibarengi dengan persediaan batu merah yang cukup.
Angkot Surabaya Masih Memprihatinkan SURABAYA- Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Surabaya menyatakan kondisi angkutan kota di Kota Pahlawan ini sampai sekarang masih memprihatinkan atau tidak layak jalan. Ketua LPK Surabaya Paidi Prawirorejo, mengatakan hingga kini belum ada langkah signifikan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memperbaiki angkot. “Ada beberapa alasan yang membuat warga lebih memilih kendaraan pribadi baik berupa sepeda motor atau mobil dari pada naik angkot yakni selain kondisi angkot yang tidak layak
jalan, angkot juga tidak memiliki ketepatan waktu,” katanya. Menurut dia, dengan melihat kondisi tersebut, seharusnya Pemkot Surabaya melakukan pembenahan seperti peremajaan. Selain itu pembinaan terhadap para sopir termasuk menata rute juga harus segera dilakukan. Jika tidak ada upaya perbaikan, lanjut dia, maka jangan salahkan masyarakat enggan
naik angkot. “Jika tak ada perubahan, maka angkot akan kehilangan penumpangnya karena masyarakat akan memilih moda transportasi yang murah dan tepat waktu,” katanya. Ia menatakan banyak hal yang harus diperbaiki jika pemkot ingin merubah wajah angkutan di Surabaya, terutama berkaitan dengan keselamatan para penumpang. “Sebab sudah menjadi rahasi umum jika sopir hanya mengejar setoran,” kata Paidi. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Sudirjo menilai selesaianya pem-
bangunan beberapa ruas jalan dan jembatan di Surabaya sepertinya bakal memakan korban bagi angkot atau bemo yang sudah berusia senja. Oleh karena itu, peremajaan jalur angkot beserta kendaraanya amat mutlak dibutuhkan di Surabaya. Dikhawatirkan, jika kebijakan tersebut tidak segera diambil akan menjadi polemik yang berujung pada konflik. “Komisi C mendesak agar segera dilakukan revitalisasai. Kalau tidak akan ada gesekan antarjalur angkot,” kata Sudirjo. =ANT/ABDUL HAKIM
Ketua BNSP, Ajat Sudrajat mengatakan, hingga kini para bankir di Indonesia yang belum memiliki sertifikasi kompetensi masih minim, yaitu berkisar 300.000 dari 700.000 bankir yang ada di Indonesia. “Ini padahal, sertifikasi kompetensi tersebut sangat penting untuk operasional teknis. Selain itu juga menjadi kunci Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Ajat, di Jakarta, belum lama ini. Ajat juga menyayangkan dan merasa prihatin atas minimnya bankir yang sudah bekerja lama menjadi bankir akan tetapi belum memiliki sertifikasi kompetensi. “Jika memiliki sertifikasi akan ada pengakuan atas kemampuan mereka di bidang perbankan,” tukasnya. Ajat menjelaskan, sertifikat tersebut sama pentingnya dengan program sertifikat tanah yang muncul pada 1972 dengan keluarnya program nasional. “Semua bank mewajibkan tanah harus memiliki sertifikat baru. Lalu baru dapat melakukan kredit atau pinjaman uang dari agunan tanah yang sudah bersertifikat,” paparnya. Menurut sepengetahuannya, bahwa ada bankir yang telah bekerja selama 15 tahun lamanya akan tetapi belum memiliki sertifikasi. “Seharusnya para bankir tersebut memiliki pengakuan kemampuan manajemen risikonya,” ucap Ajat. Lebih lanjut dia berharap, agara para bankir di Indonesia dapat memiliki sertifikasi kompetensi bankir sebelum memasuki pasar bebas ASEAN Economic Community (AEC). “Modal teknologi dan SDM merupakan bekal penting bagi perbankan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tutupnya. =GAM
6
KORAN MADURA
Ekonomi
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
INVESTASI DI PASAR MODAL
OJK Diminta Tetapkan Batas Waktu Minimal JAKARTA-Ketidakpastian perekonomian global yang kerap memicu guncangan terhadap ekonomi domestik diharapkan segera disikapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengeluarkan regulasi terkait batas waktu bagi investasi asing untuk tetap bertahan di pasar dalam negeri.
ant/zabur karuru
SUBSIDI BURUH INFORMAL. Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan proyek jalan tol Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Sabtu (22/3). Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalokasikan dana subsidi sebesar Rp4,8 miliar untuk menyertakan 10.000 buruh informal sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 2014.
OJK Gandeng BIN, untuk Apa? JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Badan Intelijen Negara (BIN) menandatangai kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap produk dan layanan di sektor jasa keuangan. MoU ini sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Ketua OJK Muliaman D. Hadad mengatakan kerjasama ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam mencegah dan melindungi konsumen dan masyarakat dari berbagai praktek yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Muliaman D. Hadad menjelaskan OJK dan BIN melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang intelijen ekonomi dan sektor jasa keuangan dan kerjasama di bidang operasional penghimpunan dan pertukaran data dan informasi dalam rangka perlindungan konsumen di sek-
tor jasa keuangan. Sementara itu, Kepala BIN Marciano Norman menyatakan kesiapannya mendukung pelaksanaan tugas OJK antara lain upaya deteksi dini dan cegah dini serta menyampaikan informasi intelijen untuk kepentingan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selanjutnya, kedua Pihak juga akan melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam rangka mengamankan sasaran dan program strategis di Sektor Jasa Keuangan. “Kerjasama ini bentuk sinergi positif antara OJK dan BIN untuk mengamankan kepentingan negara di tengah persaingan global dan semakin terbukanya perekonomian dunia,” lanjut Muliaman D. Hadad.
Sementara itu, Marciano Norman akan mengefektifkan Deputi Bidang Ekonomi Intelijen BIN untuk bermitra strategis sehingga dapat memberikan data dan informasi akurat terhadap kemungkinan tindakan yang merugikan masyarakat dan konsumen seperti terjadinya kasus penawaran investasi yang diduga ilegal. Di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, sebelumnya OJK telah melakukan nota kesepahaman dengan 3 (tiga) kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Disamping itu, OJK juga melakukan kerja sama strategis dengan 2 (dua) Badan Pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta 11 (sebelas) Perguruan Tinggi. =GAM
Hal tersebut seperti dikemukakan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati melalui sambungan telepon, Minggu (23/3). “Pasar modal Indonesia selalu dijadikan ajang spekulasi oleh investor. Sementara Bursa Efek Indonesia belum membatasi lamanya dana investasi asing untuk tetap bertahan di Indonesia,” ucapnya. Menurut Enny, saat isu tapering dari kebijakan quantitative easing Federal Reserve AS mencuat, perekonomian Indonesia terbukti ikut terdampak. Hal ini ditandai dengan terjadinya capital flight, meski pada awal 2014 hot money mulai kembali masuk ke Indonesia. “Selanjutnya, tapering dari QE pasti akan terus dilakukan. Sehingga, pada setiap perubahan isu di tingkat global terjadi, aksi profit taking oleh para spekluan mengancam pasar modal kita,” papar Enny. Dia mencontohkan, regulator pasar modal di Thailand sudah memberlakukan kebijakan yang menetapkan batasan jangka waktu bagi dana asing untuk tetap berada di pasar. Langkah tersebut, lanjut Enny, patut untuk
ditiru oleh BEI maupun melalui OJK dengan menggunakan instrumen yang dimiliki otoritas. “Kalau kebijakan seperti di Thailan bisa dilakukan di Indonesia, minimal hal itu bisa menahan capital flight. Artinya, kalau ada perubahan isu di tingkat global, maka investor tidak bisa dengan mudah melakukan capital flight,” paparnya. Namun demikian, jelas Enny, hingga pelaksanaan pemilu pada April mendatang, capital inflow masih akan terus terjadi di Indonesia. Terlebih lagi, lanjut dia, sejauh ini pemulihan ekonomi AS belum sesuai dengan perkiraan awal, sehingga tapering senilai US$10 miliar belum tentu dilaksanakan The Fed seperti yang telah diumumkan Chairman Janet Yellen. “Sampai sekarang ekonomi AS tidak benar-benar membaik, bisa saja tapering tertunda atau nilainya lebih kecil dari US$10 miliar. Amerika masih membutuhkan stimulus QE, karena selama ini kebijakan QE tidak berpengaruh besar terhadap sektor riil di AS. Namun, tentunya langkah The Fed itu di luar perkiraan negara mana pun,” ucap Enny. =GAM
ant/saiful bahri
HARGA SAPI TURUN. Pedagang menggelar, sapi dagangannya, di Pasar Keppo, Galis, Pamekasan, Jatim, Sabtu (22/3). Dalam dua bulan terakhir harga sapi rata-rata turun 10 persen, akibat rendahnya daya beli masyarakat di Madura pasca melemahnya nilai rupiah terhadap dollar.
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
enjelang pelaksanaan pileg pada tanggal 9 April mendatang, aksi dukung-mendukung salah satu caleg dan DPD tertentu semakin terasa. Sejumlah caleg dan DPD yang berkepentingan dengan pesta demokrasi tersebut, tampak gencar menghimpun pundi-pundi dukungan, dengan cara dan strategi masingmasing. Di antara satu caleg dengan caleg yang lain, antar DPD tentu relatif berbeda model pendekatannya pada masyarakat yang diincarnya. Pendekatan para caleg telah membuat massa pendukungnya semakin giat merapatkan barisan. Sejatinya di antara semangat dukung-mendukung salah satu calon legislatif dan DPD pilihannya itu, tidak sampai melalaikan semangat merawat harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam kehidupan berfamili. Ikatan darah dan kedamaian bertetangga jangan sampai ternoda oleh kepentingan pemilu yang sesaat. Oleh karena itu, hiruk-pikuk politik yang dialiri bara fanatisme dukungan tetap wajib dikendalikan oleh masing-masing pribadi dan para caleg, juga jajaran tim suksesnya. Mereka tidak semestinya menanamkan fanatisme dukungan yang berlebihan, sehingga berpotensi menciptakan timbulnya gejolak di antara sesama masyarakat. Berbagai pihak hendaknya bersatu padu menjaga stabilitas keamanan di tingkat akar rumput. Salah satu caranya melonggarkan fanatisme dukungan, jangan terlalu berlebihan, agar ikatan emosional terhadap caleg danDPD pilihannya tak menjadi pemicu anarkisme. Meskipun begitu, pilihan memang tetap harus dilakukan sesuai hati nurani dan berdasarkan kecerdasan politik masingmasing warga, bukan didasarkan pada pengaruh bujuk rayu orang lain, apalagi hanya karena pengaruh politik uang. Realitanya di lapangan, politik uang tersebut sudah menjadi rahasia umum, yang relatif ampuh menggerakkan massa pendukung bertindak sesuai arahan caleg dan tim suksesnya. Kewajiban merawat keharmunisan sosial lebih penting daripada memberikan dukungan pada hari pesta demokrasi. Sebab itulah warga sebagai target pemilih perlu menyadari bahwa memberikan pilihan penting, namun menjaga keharmonisan jauh lebih penting. (*)
Opini
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
77
Mengapa Media Dibredel?
Salam Songkem
Merawat Harmoni
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 No. 0327 | TAHUN III
Kondisi yang mewarnai kehidupan kontemporer saat ini adalah dromologi kekuasaan dan citra yang diusung oleh media. Teknikteknik kekuasaan telah mengambil alih life world atas hubungan kemanusiaan secara global. Media muncul membawa sejuta kabar hingga membuat publik bertamasya menjelajahi ruang temporalitas dan kesementaraan media.
D
alam politik demokrasi, siapa yang menguasai politik safari menguasai massa (deteritorialisasi) dan menguasai media massa (hiperrealisasi) adalah kunci kekuasaan politik. Kita bisa melihat sejarah pada masa orde baru. Citra-citra tentang kekuasaan pembangunan menjadi cara manipulatif dalam membangun kebanggaan nasional yang palsu. Media dikooptasi penguasa dan setiap hari menampilkan kebanggaan nasional yang palsu dalam rangka memanipulasi masyarakat. Melalui media, mereka telah merepresentasikan dirinya sebagai aparat hegemoni. Hegemoni itu tergambar melalui kekuatan ide dan kultural sebagai proses konkrit yang dalam pengoperasiannya menggunakan struktur material dan institusi. Tahun 1965, dunia media kehilangan pegangan karena tekanan yang begitu massif dari penguasa. Media dibungkam karena alasan politis. Sejarah mengingatkan kita serentetan pembungkaman media sejak tragedi G30S 1965. Soeharto dengan alasan memberantas antek-antek PKI, lalu membredel surat kabar Harian Rakjat yang menjadi organ PKI serta 45 penerbitan lainnya. Panggung kuasa membungkam media untuk menutupi dosa
dan khianat penguasa. Media nyaris tak bersuara pada awal 1965. Memasuki 1966, Soeharto kemudian memutar otak untuk menampilkan citra-citra pembangunan nasional lewat media. Soeharto mengeluarkan beberapa surat izin penerbitan surat kabar yang sebelumnya dilarang terbit oleh Soekarno seperti Merdeka, Pedoman dan Indonesia Raya. Media menjadi pilar hegemonis yang sangat sentral perannya disebabkan jangkauannya yang luas dan aksesnya yang lebih terbuka. Saat alat hegemoni itu digunakan oleh kelas dominan tertentu, ia langsung menjadi alat ideologis kelas tersebut. Pada tahun 1970, dialektika politik dan kuasa kembali membredel beberapa media yang dianggap sensitif dan melampaui batas-batas kekuasaan. Harian Kami dan Duta Masyarakat menjadi korban dan dilarang terbit karena liputan kedua harian itu mengulas pemilu 1971. Setelah peristiwa Malari (15 Januari 1974), sejumlah media massa dibredel untuk selamanya. Diantaranya, Harian Abadi, Indonesia Raja, Nusantra, Mingguan Wenang, Jakarta Times, Mahasiswa Indonesia (Bandung), Majalah Pemuda Indonesia, Ekspresi, Harian Suluh Berita (Surabaya), mingguan Indonesia Pos (Ujung Pandang). Menjelang sidang umum MPR 1978, tujuh surat kabar yaitu Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Sinar Pagi, The Indonesia Times, Pelita dan Pos Sore ditutup sementara. Media dianggap memainkan spektrum frekuensi yang memanaskan situasi politik nasional dan stabilitas nasional. Tahun 1983, Jurnal Ekuin dilarang terbit karena laporannya tentang keputusan pemerintah Indonesia untuk mengurangi harga minyak. Pada tahun berikutnya, tiga buah majalah dilarang terbit. Majalah Expo pada Januari 1984 diberangus karena mengangkat tulisan tentang 100 jutawan. Sebulan kemudian majalah Topik dibredel karena memberitakan masalah kesenjangan kaya-miskin (Islah Gusmian, 2004: 34).
Dua tahun kemudian, 9 Oktober 1986, harian sore Sinar Harapan juga dilarang terbit dengan alasan harian tersebut menulis tentang devaluasi rupiah 12 September 1986, serta pada edisi 8 Oktober menyoroti rencana pemerintah mencabut ijin dari 44 monopoli impor. Pertanyaan yang muncul, apakah usaha media dalam membongkar pornografi politik merupakan perbuatan “dosa” sehingga rezim memberangus media? Tentunya tidak. Yang dimaksud dengan dosa media, sebagaimana diutarakan seorang pakar media, Maurice Gorham (1949) adalah distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, menggangu privasi, pembunuhan karakter, meracuni benak pikiran anak-anak, eksploitasi seks, dan penyalahgunaan kekuasaan. Media memang bergerak dilingkungan ekstrem, berada diantara racun dan kebenaran yang dicemari kerahasian resmi, kepentingan bisnis, dan aliansi pemerintah. Namun satu sisi media harus tetap gagah melakukan investigasi, mengungkap kecurangan dan kebohongan. Media harus bebas dari pilar ideologis sebagaimana yang diungkapkan Louis Alhuster dalam Essays On Ideology (1976). Pilar ideologis menurut Alhuster adalah pilar yang beroperasi melalui ideologi, persuasi, dan interpelasi. Dalam media, para aparatur hegemoni melakukan perang simbol dalam rangka memperebutkan penerimaan publik atas gagasan-gagasan ideologis yang diperjuangkan. Media berada dipersimpangan jalan yang dile-
matis. Saat media tampil menjadi pilar bangsa namun perannya dikerdilkan oleh penguasa, maka dosa sejarah itu menjadi warisan ingatan bahwa penguasa telah melakukan hegemoni politik dalam media. Dalam kontestasi politik di Madura menjelang hajat demokrasi April mendatang, media harus menjadi pijakan awal dalam pembebasan media dari dosa dan khianat sejarah yang dilakukan rezim penguasa. Kita sadar tahun 2014 adalah tahun politik, tapi strategi yang digunakan tidak boleh larut mengikuti strategi orde baru yang memanfaatkan citra dan simulakra media. Media harus kembali kepada tiga besar fungsi yang telah dirumuskan oleh Harold D. Laswell yaitu sebagai media informasi, media pendidikan, dan media hiburan. Media harus membantu pembinaan swadaya, merangsang prakarsa, sehingga media dapat berfungsi sebagai pilar bangsa dengan aneka imajinasi yang kreatif dan konstruktif.=
Pertanyaan yang muncul, apakah usaha media dalam membongkar pornografi politik merupakan perbuatan “dosa” sehingga rezim memberangus media?
Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.
KORAN MADURA
PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.
WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER
KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim
OPINI 8
SENIN 24 MARET 2014 No. 0327 | TAHUN III
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
ilustrasi ridwan/ist
CALON PRESIDEN. PKB mempertimbangkan Mahfud MD (kiri) dan Rhoma Irama (kanan) untuk dijadikan calon presiden.
CAPRES PKB
Antara Rhoma atau Mahfud
KEDIRI - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertimbangkan antara Mahfud MD dan Rhoma Irama untuk dimajukan menjadi calon presiden dari partai ini dalam Pemilu Presiden 2014. "Calon Presiden yang paling menonjol adalah Mahfud dan Rhoma. Jatim inginkan Mahfud," kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar ditemui saat kampanye terbuka di aula muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Minggu (23/3). Ia mengatakan, saat ini partai memang belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi calon Presiden dalam Pemilu Presiden
2014, sebab masih menunggu hasil dari Pemilu Legislatif, 9 April 2014. Jika dalam pemilu tersebut, PKB mendapatkan kursi sampai 20 persen, maka bisa mengusung calon Presiden sendiri, tapi jika kurang dari itu, akan mempertimbangkan koalisi dengan partai lain untuk persiapan Pemilu Presiden 2014. Pihaknya juga menyebut, survei terus dilakukan sampai akhir April mendatang.
Selain menentukan posisi PKB, juga memantau langsung elektabilitas calon Presiden. Selain survei, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini menyebut juga akan meminta restu pada para kiai dan ulama. Mereka akan diajak musyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik menghadapi Pemilu Presiden 2014. PKB mengklaim dari hasil survei internal yang dilakukan mendapatkan perolehan 11,6 persen. Dengan posisi tersebut, PKB mengklaim hampir dipastikan jadi pemenang ketiga dalam Pemilu Legislatif, 9 April 2014. PKB juga optimistis tar-
get tersebut bisa terealisasi. Terlebih lagi, sebelumnya PKB juga pernah mengalami masa keemasan dengan perolehan suara sampai 15 persen ketika Pemilu 1955. Saat ini, PKB hanya mempunyai 28 kursi di DPR RI. Walaupun mengklaim hasil survei internal 11,6 persen, PKB menargetkan hasil perolehan bisa naik sampai 15 persen dalam Pemilu Legislatif, 9 April 2014. Dengan itu, PKB pun akan bisa mengambil kebijakan dalam menghadapi pemilu presiden. Kegiatan kampanye terbuka di aula muktamar PP Lirboyo Kediri itu dihadiri sejumlah pengurus seperti Ketua Dewan Syuro DPP PKB
KH Azis Mansur, serta sejumlah pengurus lainnya. Acara kampanye akbar itu juga dihadiri ribuan massa PKB dari berbagai daerah, seperti Tulungagung, Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, serta sejumlah daerah lainnya. Namun, dalam acara itu, tidak nampak pengasuh PP Lirboyo Kediri, KH Idris Marzuki. Panitia hanya mengatakan, belum bertamu dan baru nantinya setelah acara selesai akan bertamu ke rumah pengasuh. Kegiatan kampanye tersebut juga mendapatkan kawalan yang ketat dari polisi. Ratusan personel polisi berjaga, di sekitar lokasi kampanye. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
9
Dana Reses Rawan untuk Kampanye Dana Sebesar Rp 4,5 Miliar untuk 100 Anggota DPRD Jawa Timur SURABAYA - Dana reses sebesar Rp 4,5 Miliar untuk 100 anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (DPRD) Jawa Timur guna menyerap aspirasi ke rakyat di Jatim rawan diselewengkankan untuk kampanye terselubung guna mendulang dukungan suara para caleg incumbent. Kegiatan reses pertama tahun anggaran 2014 berlangsung 28 Maret sampai 4 April bertepatan dengan masa kampanye terbuka partai politik pada 16 Maret hingga 5 April. "Kalau reses disalahgunakan untuk kampanye itu jelas pelanggaran, sebab sama saja menggubakan fasilitas negara untuk kampanye," ujar Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto, Minggu (23/3). Menurut Suufyanto, masa reses disalahgunakan untuk kampanye itu jelas sebuah pel-
anggaran. Sebab, sama halnya menggunakan fasilitias negara untuk kampanye. Bawaslu Jatim sudah konsultasi ke Bawaslu RI untuk memberikan imbauan kepada kepala daerah maupun anggota dewas supaya beritikad baik dalam pemilu. "Fungsi negara dan sebagai peserta pemilu, jika anggota DPRD incumbent mencalonkan lagi harus dibedakan," jelasnya. Pertimbangan lainnya, lanjut Sufyanto, reses anggota dewan bersamaan dengan masa kampanye juga dapat menimbul-
kan kecemburuan dengan caleg yang bukan incumbent. "Kalau saya menyarankan sebaiknya dihindari untuk sama-sama menjaga kualitas demokrasin," imbuhnya. Ia mengatakan, pengawas dibantu relawan pemantau dari mahasiswa, pelajar, guru, dan masyarakat akan mengawasi di wilayahnya masing-masing. "Menggunakan fasilitas negara untuk kampanye bisa masuk pidana dan ganggu kualitas serta merongrong proses demokrasi," tuturnya. DPRD Jatim telah menggelar rapat tertutup membahas ulang jadwal reses. Rapat dihadiri pimpinan DPRD Jatim antara Imam Sunardhi, Soenarjo, dan Faf Adisiswo. Sedangkan pimpinan fraksi yang ikut rapat di antara-
nya, Ketua Fraksi Hanura Damai Kuswanto, Sekretaris Fraksi PDIP Suhandoyo, Ketua Fraksi PKS Arif Hari Setiawann Fraksi Partai Golkar Hasan Irsyad, Ketua Fraksi PKB Fuad Masyhuni, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Iskandar. Ketua Fraksi PKB Fuad mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan supaya pelaksanaan reses ditunda sampai pelaksanaan pemilu legislatif tuntas. Ia menyampaikan, dirinya juga tidak melarang, jika ada anggota dewan yang tetap melanggar pelaksanaan reses sesuai jadwal. "Kami tidak melarang. Namun, prinsip kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak ada pelanggaran saat digelar reses," harap wakil ketua komisi E DPRD Jatim ini. Sebailknya, Ketua Fraksi Par-
tai Golkar, Hasan Irsyad menyampaikan dirinya setuju jika pelaksanaan reses tetap digelar seperti semula. Asalkan harus mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, termasuk peringatan dari Bawaslu Jatim. "Memang ada perbedaan pendapat. Sebagian pimpinan menginginkan diundur, dan lainnya tetap dilaksanakan sesuai jadwal," kilahnya. Beberapa anggota dewan incumbent ada yang tidak mengambil jatah reses tersebut. Pasalnya, khawatir rawan dituduh penyimpangan dan pengawasan yang begitu ketat. Sehingga, bisa menjadi blunder bagi mereka karena bisa tersangkut kasus pidana pemilu, meski terpilih tapi tidak akan dilantik. = G. ARMADIANTO SEMERU
KAMPANYE PEMILU
Terobosan Instan Kampanye Caleg SURABAYA - Ada pepatah yang menyatakan bahwa tidak dikenal maka tidak disayang. Dengan pemahaman ini, putaran kampanye terbuka pemilu legislatif (pileg) 2014 oleh para calon anggota legislatif (caleg) tidak lagi dimanfaatkan untuk kampanye terbuka dengan menghadiri ribuan simpatisan. Para calon wakil rakyat sekarang lebih memilih melakukan kampanye simpatik dengan jumlah simpatisan terbatas. Berbagai kampanye simpatik yang dilakukan caleg antara lain adalah kegiatan sosial mulai dari pijat gratis, pengobatan gratis, pembagian tong sampah gratis, potong rambut gratis, bahkan ada juga yang melakukan kegiatan mancing bersama. Jurus mendulang suara tersebut yang kini sedang digalakkan oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim dan seluruh caleg baik tingkat pusat maupun kota turun langsung melakukan penyapaan ke masyarakat. Sebagai contoh, menyapa orang–orang yang bekerja memilah sampah tersebut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. “Sampah banyak orang menyepelekan, bahkan para pemangku kebijakan sendiripun hanya sedikit yang peduli.
g. armadianto semeru/koran madura
KAMPANYE. Caleg PKB baik tingkat pusat maupun kota melakukan sosialisasi Pemilu 2014, sekaligus bakti sosial di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.
PKB datang kesini memberikan apresiasi terhadap orang – orang yang bekerja memilah sampah disini (TPA Benowo,red). Mereka sudah sangat membantu pemerintah dalam mengatasi sampah khususnya Surabaya,” terang Sekretaris DPW PKB Jatim Thoriqul Haq.
Tidak hanya berbaur dengan bau sampah saja, tak tanggungtanggung, artis Arzeti Bilbina Setiawan yang merupakan Caleg DPR RI dari PKB ini mendadak menjadi tukang pijat dan bersedia memijat para penumpang yang rata-rata berbau keringat.
"Kami siapkan tukang pijat gratis untuk calon penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dan badan capek. Temanteman kami juga ada yang menjadi tukang pijat dadakan," ujarnya. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, kampanye berupa sosialisasi atau pun kegiatan sosial adalah terobosan instan yang dilakukan para caleg untuk mendapatkan dukungan atau pamrih. "Kampanye yang dilakukan caleg sekarang adalah mencari pola-pola baru yang lebih merakyat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan berusaha untuk tidak melanggar aturan KPU. Kampanye arakarakan adalah model jadul hanya menonjolkan musik saja kebanyakan musik dangdut, pagelaran demokrasi boleh saja tapi lebih ke pemaparan demokrasi dan selingan musik sedikit" paparnya dihubungi Koran Madura, Minggu (23/3). Siti Zuhro menambahkan, kampanye langsung sangat efektif namun hanya untuk caleg yang modalnya besar. "Caleg yang modalnya besar dapat mengadakan kegiatan yang modalnya besar juga dan cakupannya semakin luas seperti pembangunan jalan, renovasi poskamling, yang tujuannya adalah sekedar mendapatkan dukungan masyarakat dan mereka masih mau menerima bantuan tersebut dibandingkan dengan uang," imbuh Siti Zuhro. = G. ARMADIANTO SEMERU
10
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
PEMILU
Risma: Saya Tidak Akan Meninggalkan Surabaya SURABAYA - Wali Kota empuan pertama di Surabaya Surabaya Tri Rismaharini me- tersebut. negaskan tidak akan meninNama Tri Rismaharini ggalkan kota itu dan pindah disebut-sebut sebagai Wakil ke DKI Jakarta untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta mengWakil Gubernur mendampingi gantikan Ahok yang akan naik Ahok jika Joko Widodo ter- sebagai orang nomor satu pilih menjadi Presiden men- di ibukota. Posisi Ahok akan datang. terealisasi jika Joko Widodo "Saya sudah berjanji akan terpilih sebagai pemenang di mengemban amanat wali kota Pemilihan Presiden mendaSurabaya selama lima tahun tang. dan sekarang belum saatnya," Hal senada disampaikan ujar Risma di sela peringatan Ketua Gerakan Rakyat SuraHaul tokoh masyarakat Moch. baya, Mat Mochar. Menurut dia, Djupri di kawasan Bulak Ban- Risma dinilai belum waktunya teng Kidul Surabaya, Minggu meninggalkan Surabaya karena (23/3). masyarakat masih membutuhIa mengaku masih memi- kannya. liki tugas membangun Kota "Bu Risma jangan dulu menPahlawan di periode 2010- inggalkan Surabaya. Biarkan 2015. Karena itu pihaknya beliau mengabdi hingga masa tidak ingin jabatan mengeceberakhir w a k a n k a r e n a masyarakat rakyat kota Surabaya ini masih yang sudah mencintainmendukung ya," kata dia. dan bersaMenuma-sama serut dia, lama empat m a s i h tahun terab a n y a k khir. nama yang Menurut dinilai ladia, masih bayak seperti nyak namaRieke Dyah nama dari Pitaloka internal PDI maupun Pe r j u a n g a n D j a r o t yang lebih Saiful Hisiap dan dayat. mampu sePihakbagai orang nya juga nomor dua di yakin Ketua Ibukota. Umum DPP Mantan PDIP MegaSaya konsentrasi memKepala Dinas wati Soekarbangun kota ini hingga Ke b e r s i h a n noputri masa jabatan berakhir. dan Pertatidak akan Tidak pernah terbesit manan itu memaksa dalam pikiran saya pindah bahkan tidak Risma unke Jakarta, meski sedikitmemikirtuk ke Jakarpun,” kan dikaitta menjadi kaitkannya Wakil Gunamanya sebernur hingTri Rismaharini bagai salah ga masa Wali Kota Surabaya satu calon jabatan bewakil presrakhir. iden dan se" B u dang dilirik Mega itu oleh sejumlah pemimpin partai untuk bertarung di Pe- yang menggunakan hati milihan Presiden periode 2014- setiap memutuskan sesua2019. tunya. Kami yakin Bu Risma "Saya konsentrasi mem- akan tetap diberi amanat bangun kota ini hingga masa membangun Surabaya yang jabatan berakhir. Tidak per- sudah terbukti selama ini," nah terbesit dalam pikiran kata orang yang dikena dekat saya pindah ke Jakarta, meski dengan Megawati itu. sedikitpun," kata wali kota per= ANT/FIQIH ARFANI/DIK
e. hana diman/koran madura
SURVEI PERSEPSI PEMILIH MUDA. Kepala Sociology Centre Novri Susan memberikan keterangan pers tentang survei Persepsi Pemilih Muda Surabaya terhadap Pemilu 2014 di Ruang Sociology Center Gedung B Fisip UNAIR, Surabaya, Minggu (23/3).
Pemilih Muda Kurang Minati Wakil Rakyat SURABAYA – Anak Muda di Kota Surabaya dalam pemilu legislatif 9 April lebih berminat memilih presiden daripada wakil rakyat. Hal itu merupakan hasil survei jajak pendapat berjudul Persepsi Pemilih Muda Surabaya terhadap Pemilu 2014 yang diadakan Sociology Centre Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ketua Sociology Centre Novri Susan memaparkan, data diambil dari 300 pemuda Surabaya berusia 17-28 tahun. Mengenai hasilnya, laki-laki yang menyelesaikan pendidikan doktornya di Doshisha University, Kyoto, Jepang, itu mengatakan, poin yang menonjol adalah kekurangpercayaan pemilih muda terhadap legislatif daripada eksekutif. Hal itu bertolak belakang dengan kepercayaan pemilih muda terhadap eksekutif dengan bukti tingginya persentase pemilihan presiden. ''Dari situ bisa dilihat pola pemilih muda dari setiap pemilu. Sebagian besar bukan melihat partai politiknya, melainkan figurnya,'' ujar Novri. Dia dan tim juga mengeluar-
kan 15 besar tokoh yang sedang hangat diperbincangkan publik terkait dengan pencalonannya. Hasilnya, dua nama yang paling unggul adalah Jokowi dan Dahlan Iskan. Dilihat dari usia, mereka memang berbeda generasi. Dengan demikian, lanjut Novri, bisa disimpulkan bahwa para pemilih muda tidak melihat usia pemimpin. Melainkan konten dan kualitasnya.
Sebagian besar bukan melihat partai politiknya, melainkan figurnya,’’
Novri Susan
Ketua Sociology Centre Menurut Novri, idealnya sebagai negara demokrasi, warganya berpartisipasi dalam pemilihan, baik legislatif maupun eksekutif. Seharusnya masyarakat tidak melulu melihat figur untuk memilih wakilnya, melainkan juga partai politik. Dengan begitu, negara diatur eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun, hal tersebut bukan salah masyarakat karena performa sebagian besar partai politik tidak bagus. Dalam salah satu poin hasil survei menunjukkan, 54,5 persen
pemilih muda pernah ditawari gratifikasi dalam bentuk uang supaya mencoblos yang berkepentingan. Nah, fenomena itu sama saja dengan lingkaran setan. Susah sekali mencari tahu penyebabnya. Solusinya pun tidak mutlak. Untuk sementara sebaiknya masyarakat lebih proaktif menjadi kontrol partai politik. Parpol juga harus menunjukkan secara nyata bahwa mereka benar-benar membela rakyat. ''Kalau secara teori, parpol itu kan berangkat dari isu masyarakat. Tapi, jangan cuma mengumbar halusinasi,'' tegasnya. Untuk tingkat partisipasi pemilu, sejauh ini ada 85,62 persen anak muda yang mengatakan akan berpartisipasi. Angka tersebut lumayan tinggi, tetapi tidak berarti bisa bertahan. Hal tersebut bergantung pada proses pemilu karena para pemilih muda bisa saja berubah pikiran. Apalagi selama ini sosialisasi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum optimal. Proses berlangsung dengan sangat normatif dan mainstream. Menurut Novri, hal itu sudah tidak relevan dengan pikiran pemilih muda. Seharusnya ada improvisasi seperti turun langsung ke publik. = E. HANA DIMAN
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
11
ant/rudi mulya
MELASTI KEDIRI
Sejumlah umat Hindu membawa berbagai sesaji saat upacara Melasti di kawasan Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur, Minggu (23/3). Upacara Melasti yang diikuti ratusan umat Hindu dari wilayah Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, dan Kediri tersebut bertujuan untuk membersihkan diri serta memohon kepada Sang Hyang Widhi agar diberikan kekuatan saat melaksanakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936 pada 31 Maret mendatang.
Karapan Sapi Diminati Turis SURABAYA – Festival Karapan Sapi 2014 di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, Minggu (23/3) disaksikan turis dari 13 negara. Mereka diantaranya berasal dari Tunisia, Kaledonia, Tiongkok, India, Suriname, Bulgaria, Denmark, Laos, Thailand, dan lainnya. “Melihat festival ini sangat berbeda dengan yang ada di Eropa. Ini menakjubkan,” ujar turis perempuan dari Tunisia, Waad, ditemui saat menyaksikan festival. Waad mengatakan, sebelumnya ia mengetahui acara
ini saat mengikuti “Indonesian art and culture scholarship”. Selain itu juga dari “Surabaya Tourism Information Center” yang memang menyediakan informasi agenda kebudayaan di Surabaya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan festival ini digelar untuk menarik minat wisatawan lokal maupun luar negeri. “Festival ini digelar setahun dua kali, ini bukan lomba, tapi lebih kepada pertunjukan karapan sapi yang dimaksudkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun internasional,” ujarnya. Total ada 16 sapi yang dipacu
dalam festival kali ini. Salah satu sapi dari Grup Halilintar jatuh saat berpacu melawan sapi lainnya karena kaki sapi ini tersandung lubang yang ada di arena pacuan sapi. “Sapinya jatuh karena kakinya masuk ke lubang di arena pacuan, jadi kaki kanan depannya patah, dan ia tidak dapat melanjutkan pertandingan lagi untuk selamanya,” ujar pemilik sapi, Arif (19). Arif menyatakan menyesalkan hal itu terjadi. Pasalnya, lubang pada arena pacuan tidak seharusnya ada yang menyebabkan sapi miliknya yang sudah tiga tahun bertanding ini sekarang tidak bisa bertanding lagi. = E. HANA DIMAN
e.hana diman/koran madura
KARAPAN SAPI. Festival Karapan Sapi 2014 di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, Minggu (23/3) dimeriahkan lebih 40 peserta dari 4 kabupaten di Madura.
KORAN MADURA
KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 24 MARET 2014|NO. 0327|TAHUN III MADURA
LINTAS12 JATIM
Probolinggo
SENIN 24 MARET 2014 NO. 0327 | TAHUN III
Mengapa Dewan Ingin Penyegelan Sekolah Negeri Dihentikan? Statusnya Bersertifikat Milik Pemkot PROBOLINGGO – Peristiwa penyegelan SD Negeri I Wonoasih oleh warga yang mengaku ahli waris, Rabu (19/3), mendapat perhatian serius dari anggota dewan. Komisi A DPRD Kota Probolinggo, akhirnya menggelar dengar pendapat (hearing), kemarin.
Dengar pendapat itu menghadirkan pihak yang bertanggungjawab, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaam Pendapatan dan Asset Daerah (DPPKA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Sekolah SDN Wonoasih I, Camat Wonoasih, dan Lurah Wonoasih. Ketua Komisi A, As’ad Anshari mengatakan persoalan ini secepatnya bisa dituntaskan. Hal ini penting agar tidak sampai mengganggu proses belajar dan mengajar para siswa yang bersekolah di SDN I Wonoasih tersebut. “Jangan sampai para siswa yang menjadi korban, lantaran persoalan yang berlarut-larut,” katanya. Ia mengatakan, semestinya ini tidak terus terulang terhadap aset mana saja yang dimiliki Pemkot dan mana saja yang bermasalah. Dan memastikan terjadinya penyegelan menganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) murid.“Yang menjadi korban adalah murid. Kasihan belajarnya terganggu. Sepertinya penyelesaiaan terkesan berdasarkan kasus per kasus tiap tahun ada saja,”ujar As’ad Anshari. Menyikapi hal itu, anggota Komisi A, Agus Riyanto, mengatakan sertifikat ini betul-betul asli. Pihaknya menyesalkan penyegelan SDN Negeri I Wonaosih yang dilakukan kuasa hukum yang masih belum jelas posisinya. “Jika itu dibiarkan, dikuatirkan segampang itu menyegel sekolah. Yang dipikirkan dampak psikologis anak didik. Yang jelas perlu ada pelajaran yang setimpal. Apapun modelnya, mau yang mengklaim punya tanah atau pensihat hukum, secara tegas harus meminta maaf di media, apalagi sudah tandatangan,”tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), juga meminta kepada pihak Asset untuk mendata ulang sekolah-
sekolah yang lahannya belum bersertifikat.”Semakin cepat, semakin baik,”tegas Agus Riyanto. Agus Riyanto menginginkan agar supaya pihak sekolah dan kepala sekolah, jika terjadi permasalahan bisa segera bertindak untuk mengantasipasi. Sehingga dampaknya tidak akan membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Pihaknya menyindir, orang yang mempunyai profesi pengacara harus mempuyai kode etik seperti anggota dewan dan warta-
“Saya minta kepada pemerintah harus tegas bertindak terhadap kuasa dan penasihat hukum yang tak beretika. ,”pinta Agus Riyanto. Tak hanya itu, Agus Riyanto, meminta proses publikasi tidak hanya dilakukan dikelurahan terkait asset publik. Namun dilakaukan melalui media massa yang harus segera dilakukan. Hal ini perlu segera dilakukan pengumuman di media. Apakah masyarakat mempunyai masalah atau tidak. Selain itu berharap, Dinas Pendidikan dan Bagian Asset, harus segera mempublikasikan asset yang dimiliki Pemkot Probolinggo, termasuk sekolahsekolah yang dipinjam pakai untuk kepastian kepemilikannya. Bagaiamanapun Dinas Pendidikan bisa mengamankan, dengan menungumpulkan wali
pendidikan bahwa SDN I Wonoasih tidak bermasalah. “Jika berkembang, suatu saat akan menjadi masalah. Kalau di hibahkan atau tukar guling harus dipastikan. Siapa pun yang memimpin berikutnya, masalah yang melebar bisa di antisipasi sedini mungkin,” harapnya. Merespon hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Hendro Suroso, menyatakan langkah yang ditempuh dari hasil dengar pendapat (hearing) ini akan disampaikan kepada Walikota. Dan soal pendataan asset sekolah sudah dilakukan tinggal koordinasi dengan bagian asset. “Kami akan segera membuat papan nama atau tulisan, agar masyarakat tahu status keberadaan sekolah itu,”terangnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN I Wonoasih, Sri Mahayani,
tar untuk menjelaskan status lahan tanah yang disegel.“Kami akan segera mengumpulkan wali murid dalam waktu dekat. Insyaallah dilaksanakan, Sabtu (29/3),”tuturnya. Mengakhiri dengar pendapat, Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, As’ad Anshari, sempat melakukan telecomfren dengan penasihat hukum, Mulyono. Politisi PKNU ini menegaskan yang penting status lahan sekolah itu sudah clear milik Pemkot Probolinggo. Dan meminta tidak ada penyegelan lagi. Kalau masih ngotot, silahkan menempuh jalur hukum. Spontan pihak Mulyono sebagai penasihat hukum membantah, dan mengatakan tidak takut untuk melakukan penyegelan. Malah pihaknya meminta Ketua Komisi A untuk bertindak adil dalam menyelasaikan permasala-
MINTA DIHENTIKAN: Penyegelan SD Negeri I Wonoasih oleh warga yang mengaku ahli waris, dalam dengar pendapat (hearing) oleh Komisi A DPRD Kota Probolinggo.
wan yang sama-sama punya kode etik dan aturan. Bahkan, pihkanya melihat ada rencana sistemik untuk menguasai hak atas lahan sekolah SDN I Wonoasih.
murid. Sehingga masalah yang terjadi, masyarakat bisa menilainya sendiri. Yang diingkinkan, untuk meyakinkan pemangku kepentingan dan pemerhati
menyatakan status lahan tanah sudah jelas keberadaanya milik Pemkot Probolinggo. Pihaknya berencana akan mengumpulkan wali murid dan masyarakat seki-
han itu.“Jenenagan sebagai Ketua Komisi A, kalau memang adil demi rakyat berarti anda tidak netral,”pungkas Mulyono. =M.Hisbullah Huda
Probolinggo
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 NO. 0327| TAHUN III
13
TARIF PDAM NAIK
Warga Ancam Demo
ALTERNATIF: Fasilitas Gedung milik SMK Negeri II Kota Probolinggo sebagai lokasi perkuliahan Akademi Komunitas.
Kota Menanti Akademi Komunitas Angkat Keahlian Putra Daerah PROBOLINGGO - Perjuangan Pemerintah Kota Probolinggo mendirikan Akademi Komunitas Negeri berbuah hasil. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memastikan Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah berdirinya Akademi Komunitas (AK) di Indonesia. Kepastian itu diungkapkan Wakil Walikota Probolinggo, HM.Suhadak, kepada wartawan Jum’at (21/3), setelah mengikuti rapat koordinasi dan workshop calon akedemi komunitas, di Gedung D. Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3). Keberadaan Akademi Komunitas (AK) berperan dalam kembangkan kemampuan keahlian (skill) putra daerah. Untuk itu semua pihak dituntut untuk mendukung program pendidikan vokasi ini. ”Alhamdulillah, Kota Probolinggo merupakan satu dari 51 kabupaten/kota yang akan didirikan Akademi Komunitas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk itu, keberadaan Akademisi Komunitas ini harus didukung oleh semua pihak,” jelas Wakil Walikota H.M. Suhadak. Pemerintah Kota Probolinggo
akan menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk lokasi pembangunan Akademi Komunitas Negeri, tepatnya di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dan sebagai alternatif di SMK Negeri II Kota Probolinggo. “Saya optimis, Akademi Komunitas akan segera berdiri karena sejalan dengan visi dan misi untuk memajukan pendidikan di Kota Probolinggo,” tandas orang nomor dua di Kota Probolinggo. Menurutnya, Akademi Komunitas adalah realisasi pelaksanaan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam pasal 59 ayat 7, Akademi Komunitas didefinisikan sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau memenuhi
kebutuhan khusus. Kehadiran AK adalah salah satu semangat yang menjiwai UU pendidikan tinggi berkait dengan kesetaraan, penguatan pendidikan vokasi, dan keutuhan jenjang pendidikan serta keterjangkauan. “Isnyaallah sekitar bulan April sampai Mei, Tim Dirjen Dikti akan datang ke Kota Probolinggo untuk memastikan kesiapan pendirian Akedemi Komunitas. Kita serius menyambut peluang ini., karena keberadaan akademi kumunitas ini sangat penting bagi penyokong pembangunan di Kota Probolinggo serta menciptakan Sumber Daya Manusia.,” terangnya. Akademi Kumunitas yang bakal dibangun di Kota Probolingo melayani perkuliahan dengan tujuh program studi. Yakni, perhotelan, perkayuan, industri perkayuan, otomotif, teknik perikanan tangkap, pengolahan persampahan, dan sampah limbah. “Yang akan dibangun itu akademi komunitas. Prodi-prodi yang diajarakan diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang handal, dan untuk mengangkat keahlian putra daerah,” jelas Wakil Walikota HM.Suhadak. Ditegaskan Wakil Walikota
HM.Suhadak, akademi komunitas tersebut didukung penuh kementrian pendidikan. Mulai dari persiapan tenaga pengajar hingga untuk persiapan awal pendirian. Jadi pemerintah daerah hanya membantu menyiapkan lahan, selain sharing dana awal. “Kalau untuk lahan yang diperlukan kurang, maka akan kita tambah. Sedangkan alternatif gedung yang disiapkan adalah SMKN II Kota Probolinggo,” ucapnya. Mahasiswa akademi komunitas nantinya tak hanya menampung siswa yang baru lulus bangku SMA, namun juga bagi mereka yang sudah bekerja. Jadi kampus benar-benar terbuka bagi yang ingin menimba ilmu di perguruan tinggi. Selain itu, tambah Wakil Walikota H.M.Suhadak, SDM terbaik Kota Probolinggo juga terbuka peluang untuk mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar maupun teknis di akademi komunitas. Sehingga segala peluang tercipta jika perguruan tinggi berdiri. “Kalau hasil pantauan Dikti menilai sudah siap. Berarti tahun depan akademi komunitas sudah bisa di dirikan,” pungkas Wakil Walikota HM.Suhadak. =M.Hisbullah Huda
PROBOLINGGO – Warga Desa Patalan, Kecamatan Patalan, Kabupaten Probolinggo mengancam akan menggelar aksi demo. Sikap ancaman warga itu, terkait kenaikan tarif PDAM yang diberlakukan sejak Januari 2014 lalu. “Warga rencananya akan melakukan aksi demo,” ujar seorang warga setempat, Muhammad Abdul Rasid kepada wartawan, Minggu (23/3). Dia menjelaskan, aksi demo yang rencananya akan dilakukan oleh warga tersebut, tidak hanya soal besarnya kenaikan tarif PDAM. Namun juga soal kelancaran air PDAM yang selama ini seringkali dikeluhkan warga. “Begitu kran PDAM itu dibuka, airnya tidak langsung keluar. Tetapi hanya keluar angin,” terang dia. Menurut Rasid, air yang tidak langsung keluar tersebut, tentu saja tetap dikenakan beban. Sehingga berpengaruh terhadap membengkaknya biaya yang harus dibayar warga setiap bulannya. “Terkadang ada warga yang harus membayar sampai Rp.200 ribu perbulan,” tandas Muhammad Abdul Rasid yang juga Ketua PAC Hanura Kabupaten Probolinggo itu. Salah satunya, pelanggan yang bernama Ny. Puji. Hampir setiap bulan, perempuan itu mengaku harus membayar biaya PDAM sebesar Rp.200 ribu. “Begitu kran dibuka, airnya memang tidak langsung keluar,” katanya. Sementara itu, beban biaya meterannya terus berjalan. “Kalau seperti itu yang rugi kan pelanggan,” ungkapnya. Dirut PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Laksmono saat dikonfirmasi menjelaskan, saluran PDAM untuk daerah Kecamatan Wonomerto itu sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan, air PDAM untuk wilayah itu mendapatkan suntikan air dari sumber mata air yang berada di wilayah Kecamatan Sukapura. “Untuk wilayah Kecamatan Wonomerto sudah mendapatkan suntikan air yang dari Kecamatan Sukapura. Saya kira persoalan salurannya tidak ada masalah,” kilahnya. =Muhammad Sugianto
14
KORAN MADURA
Probolinggo
SENIN 24 MARET 2014|NO. 0327|TAHUN III
Butuh Saksi Kritis di TPS Jika Ditemukan Pelanggaran PROBOLINGGO - Partai politik yang menjadi peserta kontestan pemilu legislatif (Pileg) pada 9 April mendatang, menuntut saksi yang telah dipilihnya agar bersikap kristis jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Ungkapan itu disampaikan, Ketua Partai Hanura Kabupaten Probolinggo, Kasiono. Menurutnya, saksi parpol dalam TPS harus tegas dan kristis dalam mengawasi proses pemilihan DPRD, Kabupaten atau Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD. Karena dalam prosesnya banyak kepentingan politik yang bermain. ‘Saksi jangan hanya duduk
datang saja. Tetapi saksi harus bisa menunjukkan tugas dan fungsi parpol yang sebenarnya,” terang Kasiono, kepada wartawan, Minggu (23/3). Kasiono menagatakan, kebanyakan saksi parpol dalam pemilu legislatif sebelumnya tidak kritis dalam TPS, meski dalam prosesnya banyak kelemahan-kelemahan yang harus disikapi. Apalagi jika ditemukan pelangaran, saksi
hanya diam-diam saja.“ Saya tegaskan, itu jangan sampai terjadi dalam proses pileg 9 April mendatang,” tegasnya. Lebih jauh, pihaknya meminta saksi harus mencatat pelanggaran yang terjadi dalamTPS. Sehingga temua-temuan dapat di jadikan sebuah bukti pelangaran pemilu.“Yang pasti, banyak kekurangan dan kelemahan yang akan terjadi dalam proses pemilu di sebuah lokasi pemilihan. Apalagi, nantinya ditemukan KPPS tidak berlaku netral dalam proses pemungutan suara. Ini perlu untuk disikapi oleh para saksi,”papar Kasiono. Kasiono menambahkan, sebelum saksi akan mengikuti pe-
mungutan dan penghitungan di TPS, pihaknya akan memberikan pembekalan tentang teknik dan tata cara menjadi saksi partainya. Termasuk masalah tugas dan fungsi saksi.“Kami akan memberikan pelatihan kepada mereka, dengan memberikan pembekalan untuk menjadi modal dasar nanti pada hari pelaksanaan pemilu,”tuturnya. Saksi yang akan diturunkan oleh partainya, kata dia, sebanyak 2.300 saksi di dalam TPS. Dan akan mengeluarkan saksi luar TPS.“Saksi merupakan komponen penting yang harus dipersiapkan parpol di tingkat TPS yang ada di desa desa. Secara tidak langsung, saksi
merupakan kepanjangan tangan parpol yang menunjuknya. Jika tidak bisa bersikap kritis , ketika ada sebuah pelanggaran maka sikap itu sangat disayangkan,” imbuh Kasiono. Rudianto, salah satu saksi parpol dalam pileg mendatang, mengaku kalau dirinya dipilih sebagai saksi tidak pernah ada pengalaman sebelumnya. Apalagi tidak paham aturan tugas dan fungsi terhadap posisi kepada dirinya.“Jadi perlu sekali, jika partai memberikan pelatihan dan pembekalan khusus saksi. Sehingga saksi akan mengerti tugas dan fungsinya, ketika sudah di TPS,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah
Hakim. Lukman Hakim menambahkan, tak semua parpol maupun caleg taati aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK). Petugas Panwaslu bersama Satpol
PP pun harus turun tangan menurunkan paksa. Padahal penyelenggara pemilu sudah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu. Ada kesepakatan siap menurunkan sendiri APK yang tidak sesuai aturan. Memang sudah ada yang menurunkan sendiri (APK-nya), namun jumlahnya sedikit. APK tersebut diketahui melanggar peraturan KPU, karena zona larangan tidak boleh dipergunakan untuk memampang gambar calon anggota legislatif. Untuk itu langsung dilakukan penertiban. “Kami sudah mengamankan beberapa alat peraga, akan berlanjut ke tempat lain,”tandasnya. Pihaknya menduga, para pelanggar terkesan menanggapi santai intruksi KPU mengenai tata tertib. Sanksinya palingpaling hanya ditulis wartawan. Namun bagi mereka (caleg dan parpol) justru mengaggap sebagai promosi gratis di media massa. Penertiban ini akan terus dilakukan sampai masa tenang. Peraturan pemasangan APK sudah ditetapkan. Mengatur wilayah dan tata cara pemasangan APK. “KPU juga tengah menyiapkan sanksi jika ada caleg ataupun parpol yang melanggarnya. Ada sanksi administrasi setelah muncul rekomendasi dari panwaslu,”pungkas Lukman Hakim. =Mahfud Hidayatullah
Panwas Turunkan Paksa APK
Parpol - Caleg Belum Sadar Aturan PROBOLINGGO – Dua alat peraga kampanye (APK) raksasa dari Calon Legislatif (caleg) DPR RI sengaja diturunkan secara paksa, oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, penertiban itu terpaksa dilakukan, karena ukuran banner yang ada menyalahi aturan tentang alat peraga kampanye. Bahkan, penempatan banner tidak dipasang semestinya di jalur Zona. Penertiban APK itu sendiri, di lakukan di dua tempat yang berbeda, yakni di depan toko Swalayan serta di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo di Kota Kraksaan. Sebelumnya, Panwaslu sudah memberikan surat peringatan kepada pemilik baliho bergambar Mukhammad Misbakhun dari partai Golkar dan Faisol Reza dari Partai PKB. ”Karena, APK bergambar Caleg itu sudah melanggar aturan PKPU N0 15 Tahun 2013 tentang alat peraga kampanye,”ujar Lukman Hakim Devisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Minggu (23/3). Lukman Hakim mengatakan, hanya janji yang diberikan oleh pemilik untuk menurunkan. Sehingga penertiban keempat kalinya itu, pihak panwaslu terpaksa harus memberikan tegoran keras. terhadap alat peraga (APK) raksasa yang menyalahi aturan.”Kami mengambil tindakan tegas den-
gan cara menurunkan baliho ini,”tegasnya. Lebih jauh pihaknya mengatakan, seandainya parpol atau caleg masih tetap melanggar aturan yang ada, pihaknya mengancam
akan mengikuti anjuran Bawaslu Propinsi.”Kalau terus melanggar, kami akan melakukan rilis bagi Parpol (Partai Politik) menyalahi aturan sesuai data yang telah dikumpulkan,”tandas Lukman
KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO
MADURA
KORAN MADURA
15 Olahraga 15
SENIN 24 MARET 2014 No. 0327 | TAHUN III
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
Diincar Tim Elite Eropa
Barca Perpanjang Kontrak Montoya
DUO STRIKER. Gervinho (kanan) memeluk rekannya Mattia Destro (kiri) yang mencetak gol ke gawang Chievo Verona di menit ke-43. Sebelumnya, di menit ke-17 Gervinho juga melesakkan bola ke gawang Chievo.
Gervinho - Destro Kokohkan AS Roma VERONA - Gervinho dan Mattia Destro mempersembahkan tiga poin untuk AS Roma berkat gol-gol mereka ke gawang Chievo Verona pada lanjutan Liga Serie A Italia, saat tim dari Ibukota Italia, Roma, itu bertandang ke Marc’Antonio Bentegodi, Minggu (23/3) dini hari WIB.
Dengan kemenangan ini, Roma memperkukuh posisinya di tangga kedua klasemen sementara Liga Serie A Italia dengan 64 poin dari 28 pertandingan, tertinggal 11 angka dari Juventus di puncak klasemen. Sedangkan, Chievo masih menempati posisi 16 dengan koleksi 24 angka dari 29 laga. Meski tampil sebagai tim tamu, Roma tampil dominan sejak menit pertama. Hanya saja, pasukan Serigala Hitam baru sukses menjebol gawang tuan rumah pada menit ke-17 lewat Gervinho memanfaatkan kesalahan pemain belakang lawan. Bermaksud melakukan backpass (umpan ke belakang), sundulan Bostjan Cesar mengantisipasi umpan jauh Rodrigo Taddei jus-
tru mengarah ke Gervinho. Penyerang Pantai Gading ini tanpa kesulitan menaklukkan Michael Agazzi yang berdiri di bawah mistar gawang Chievo Verona. Roma nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-32, lagi-lagi dari kesalahan pemain belakang Chievo. Bek Dario Dainelli berniat melakukan umpan ke kiper, tapi terbaca oleh Destro yang tak pelak langsung berhadapan satu lawan satu dengan Agazzi. Sayang peluang ini terbuang siasia. Kendatipun mampu melewati Agazzi, Destro justru terjebak pada posisi sulit di kiri gawang dan sepakannya pun cuma menyentuh jala samping. Roma sempat berbalik tertekan pada menit ke-37. Mendapatkan umpan dari Simone Bentivoglio, sepakan Alberto Paloschi dari dalam kotak penalti berhasil ditahan Morgan de Sanctis. Lima menit berselang, Roma langsung merespons serangan tuan rumah dan sukses menggandakan skor. Destro meloloskan diri dari kawalan dan jebakan offside untuk menerima umpan terobosan Taddei, hingga akhirnya menceploskan bola ke pojok kanan bawah gawang Agazzi. Di penghujung babak pertama, Roma nyaris mencetak gol lagi lewat tendangan jarak jauh Radja Nainggolan. Tapi masih tipis di sisi kanan gawang.
Hingga turun minum kedudukan 2-0 untuk Roma bertahan. Pada babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan sepuluh menit, Roma menciptakan peluang lewat kaki Destro. Tapi sepakannya memanfaatkan umpan terobosan dari Radja Nainggolan tak menemui sasaran. Giliran Nainngolan melakukan percobaan membuat gol di menit ke-64. Tendangan jarak jauhnya masih meleceng ke kiri. Roma berbalik tertekan mulai menit ke-69. Tendangan jarak jauh Ivan Radovanovic memaksa De Sanctis melakukan penyelamatan. Lima menit kemudian, Victor Obinna mengulangi usaha Radovanovic tetapi masih bisa diatasi kiper. Roma kemudian bisa keluar dari tekanan dan balik mengancam tuan rumah pada 10 menit terakhir pertandingan. Minimal. Gervinho dua kali mengancam gawang tuan rumah. Pertama tendangannya dari dalam kotak penalti pada menit ke-80 masih bisa diselamatkan kiper Chievo, Agazzi. Kedua, di injury time, mantan pemain Arsenal ini melepas tandukan menyambut umpan silang Miralem Pjanic. Sayang Agazzi masih mampu menepis bola itu. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, kedudukan 2-0 untuk Roma tidak berubah. =SKY SPORTS/AJI
BARCELONA - Barcelona memperpanjang kontrak pemain muda mereka Martin Montoya, meskipun pemain ini kalah bersaing dengan Daniel Alves di posisi bek kanan Azulgrana. Pemain ini banyak duduk di bangku cadangan. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa pemain ini akan segera hengkang dari Camp Nou. Sebelumnya, pemain 21 tahun ini disebut-sebut diminati tim-tim besar Eropa seperti Inter Milan, Liverpool, dan AS Roma. Melihat hal ini, El Barca langsung mengikat lulusan akademi La Masia ini dengan kontrak baru. Sabtu (22/3) lalu, Barca mengumumkan secara resmi di situsnya bahwa mereka sudah memberi kontrak baru untuk Montoya dengan durasi 4 tahun hingga 2018. Disebut Montoya punya klausa penjualan sebesar 20 juta euro yang harus ditebus setiap tim yang ingin meminangnya. Sementara itu striker muda Real Madrid Jese Rodrguez tidak ingin terburu-buru segera pulih
dari cedera menyusul suksesnya operasi cedera lutut yang dialaminya pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Schalke 04 pertengahan pekan lalu. Pemain 21 tahun itu bakal melakoninya secara pelan-pelan. Kamis (20/3) lalu, di Agusburg, Jerman, Jese sukses melakukan pembedahan di bawah pimpinan Dr. Ulrich Boenisch. “Saya harus pelan untuk menjalani masa pemulihan. Sekarang saya merasa lebih baik, operasi itu memberikan sedikit kesan buat saya karena itu merupakan yang pertama saya menjalani pembedahan,” kata Jese. Lebih lanjut, Jese juga mengucapkan rasa terima kasih untuk dukungan yang diberikan suporter dan rekan-rekan setimnya. “Saya sangat mengapresiasi semua kasih sayang yang sudah saya terima dan saya akan menjadikan semua itu untuk membuat saya lebih kuat dan kembali dengan tekad yang lebih besar, serta melakukan yang saya tahu, yaitu bermain bola,” tutupnya. =SKY SPORTS/AJI
WEST HAM 0 MANCHESTER UNITED 2
Gol Fantastis Rooney WAYNE ROONEY saat akan melepaskan tendangan yang berbuah gol jarak jauh nan indah, pada laga di Upton Park, Minggu (23/3) dini hari WIB.
MANCHESTER- Bertandang ke Upton Park pada Minggu (23/3) dini hari WIB, Manchester United (MU) memetik tiga poin setelah menekuk tuan rumah West Ham United dua gol tanpa balas. Tambahan tiga poin ini mengokohkan mereka di posisi ketujuh dengan 51 poin. Kedua gol Setan Merah ke gawang West Ham diborong oleh Wayne Rooney pada menit ke-7 dan 33. Gol pertama mantan pemain Everton ini sangat indah. Dia melepas tendangan hampir dari setengah lapangan. Setelah menguasai bola hasil umpan Ashley Young, Rooney yang melihat kiper The Hammers, Adrian, sudah jauh dari garis gawang, lalu melepaskan
sepakan jarak jauh dan gol. Gol ini mengingatkan orang akan gol mantan bintang MU David Beckham yang mencetak gol serupa ke gawang Wimbledon pada 1999. Rooney sendiri menyebut gol ini murni sebagai insting. “Itu hanyalah insting. Saya membalikkan badan, dan dengan cepat menatap dan melihat penjaga gawang sudah jauh dari garis gawang. Saya sudah sering kali mencoba hal itu, dan syukurlah itu masuk ke gawang. Itu ada di posisi atas bersama gol-gol terbaik saya. Saya tak mengatakan itu favorit saya, tapi saat gol-gol itu datang, maka itu sangat menyenangkan buat saya dan tim,” kata Rooney. =ESPN/BBC/AJI/DAR
16
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
80 HARI LAGI
GERVINHO-DESTRO KOKOHKAN AS ROMA
GOL FANTASTIS ROONEY DARI TENGAH LAPANGAN
OLAHRAGA | 15
OLAHRAGA | 15
Olahraga KORAN MADURA
Mourinho Superior atas Wenger LONDON - Jose Mourinho memperlihatkan superioritasnya atas Arsene Wenger saat Chelsea menjamu Arsenal di Stamford Bridge pada Sabtu (22/3) malam WIB. Pada laga berjatuk Derby London itu, “The Blues” menyikat “The Gunners” enam gol tanpa balas. Kemenangan ini, selain memperpanjang rekor Mourinho yang tidak pernah kalah dari Arsene Wenger, juga memperlihatkan bahwa Stamford Bridge semakin angker bagi tim mana pun yang datang ke sana pada musim ini. Dengan kemenangan ini pula, posisi Chelsea di puncak klasemen pun semakin kokoh. Sebaliknya Arsenal terpuruk di peringkat keempat di bawah Liverpool dan Manchester City yang juga memetik kemenangan atas lawan-lawannya pada akhir pekan lalu. Pada laga tersebut, dua dari enam gol Chelsea ke gawang Arsenal dicetak oleh gelandang serang asal Brasil, Oscar, sedangkan empat gol lainnya masing-masing dibuat oleh Samuel Eto’o, Andre Schuerrle, Eden Hazard, dan Mohamed Salah. Meski kokoh di singgasana klasemen sementara, Jose Mourinho tetap merendah bahwa timnya bukan favorit juara Liga Utama Inggris musim ini. Pasalnya, tim dari London Barat itu masih mengikuti kompetisi lain yaitu Liga Champions. Mereka akan menantang Paris Saint Germain (PSG) di per-
empat final Liga Champions. Sedangkan tiga saingan lainnya yaitu Liverpool, Manchester City, dan Arsenal hanya fokus di Liga Utama Inggris. Selain itu, tiga tim tersebut masih memiliki satu sampai tiga pertandingan lebih banyak dari Chelsea. “Manchester City punya segalanya di tangan mereka, Liverpool punya segalanya di tangan mereka. Dari tim-tim
empat besar, tak satu pun yang bermain di Liga Champions (selain Chelsea). Mereka cuma menjalani pertandinganpertandingan Liga Utama Inggris dan kami paling tidak punya dua pertandingan besar di Liga Champions,” kata Mourinho. =ESPN/BBC/AJI
CERITA DI BALIK KEMENANGAN CHELSEA ATAS ARSENAL • Laga Chelsea vs Arsenal menjadi yang ke-1000 bagi Arsene Wenger selama menukangi Arsenal, 6370 hari sejak laga pertamanya bersama The Gunners. • Kemenangan Chelsea sekaligus memperpanjang rekor gemilang Jose Mourinho yang tak pernah kalah kala bersua dengan tim besutan Arsene Wenger, yakni enam kali menang dan lima kali imbang.
•
•
•
• Kekalahan telak yang diderita Arsenal merupakan kali keempat mereka kebobolan enam gol (atau lebih) dalam satu laga sepanjang sejarah Premier League. Dari empat laga tersebut, dua laga di antaranya terjadi di musim ini. Sebelumnya,
•
Arsenal menyerah 3-6 kala menyambangi markas Manchester City. Kekalahan itu juga menjadi kekalahan dengan selisih gol terbesar di era Arsene Wenger, bersanding dengan kekalahan 2-8 kala bertemu Manchester United Agustus 2011 silam. Dalam laga kemarin, Chelsea sudah unggul 3-0 saat laga baru berumur 17 menit. Keunggulan ini merupakan yang tercepat bagi The Blues dalam sejarah Premier League. Sementara bagi Arsenal, kebobolan 13 gol dalam waktu 17 menit ini merupakan yang kedua di musim ini setelah sebelumnya mereka merasakan hal yang sama kala bertamu ke markas Liverpool beberapa waktu lalu. Kemenangan 6-0 menjadi rekor kemenangan terbesar yang diraih Chelsea atas Arsenal dalam semua ajang. Rekor sebelumnya adalah 5-0 saat The Blues menghajar The Gunners di ajang Piala Liga November 1998 silam.
16
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
SENIN 24 MARET 2014 No. 0327 | TAHUN III
SAID: POSYANDU TULANG PUNGGUNG KESEHATAN ANAK
OMZET PKL TURUN 50 PERSEN
SUMENEP | C
SAMPANG | I
KORAN MADURA
TAK SEKADAR SENSASI NETER KOLENANG |P
Taneyan Lanjang KORAN MADURA
7 Lokasi Rawan Banjir Pembanguan Drainase Tak Lagi Sesuai Master Plan SUMENEP – Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sumenep menetapkan, setidaknya ada tujuh lokasi yang menjadi tempat langganan banjir saat hujan deras mengguyur Kota Sumekar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sumenep Bambang Irianto. Lokasi banjir berada di Desa Pangarangan di Jalan MH Tamrin; Kelurahan Pajagalan di Jalan Kamboja, Jalan Dr Wahidin, Jalan Dr Cipto; Desa Kolor di Jalan Adirasa, Jalan Trunojoyo; dan Desa Pandian di Jalan KH. Zainal Arifin. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cikatarung Sumenep Bambang Irianto menuturkan, sering terjadinya genangan air di tujuh titik tersebut karena drainase yang ada tidak lagi sesuai dengan master plan pembanguan drainase saat ini. Hal itu disebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pola fikir yang modern. Bahkan banyak masyarakat yang masih belum peduli lingkungan, sehingga irigasi dijadikan tempat pembuangan sampah. ”Dilihat dari pertumbuhan penduduk memang pesat, namun pola fikirnya masih tradisonal,” terangnya. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya akan membangun tempat serapan
air hujan di setiap rumah warga, dengan menggali lubang seperti sumur. Juga mengalihkan pusat pembuangan air dari berbagai drainse yang ada. ”Itu sudah menjadi agenda kami, sehingga beban Kali Marengan terkurangi,” terangnya. Selama ini, tumpuan air ke Kali Marengan, sedangkan kali tersebut setiap tahunnya semakin dangkal. ”Keberadaan Kali Marengan saat ini sudah banyak yang dangkal, dan tidak lagi bisa menampung air ketika musim hujan, sehingga air yang masuk keluar kembali dan terjadilah banjir,” jelasnya. Berdasarkan hasil survei untuk mengatasi banjir, pusat air yang ada diberbagi irigasi itu akan dialihakan ke Kali Sarokah untuk bagian selatan. ”Drainasenya sudah ada, tinggal pengoptimalannya saja,” terangnya. Untuk melancarkan aliran air diberbagi irigasi saat hujan, dirinya akan mengangkat pasukan sebanyak 5 sampai 10 orang. Petugas tersebut akan mengontrol keberadaan drainase dan juga membersihkan drainase yang ada. ”Untuk pengangkatan petugas kami sudah ajukan, tinggal bagaimana tanggapan dari pemerintah nantinya,” tuturnya. Bambang optimis, strategi tersebut jika berjalan lancar bisa membebaskan Sumenep dari banjir. ”Kami optimis, jika itu semua bisa dilakukan, maka Sumenep dipastikan akan menjadi kita yang bebas banjir,” tukasnya. =JUNAEDI/MK
Lokasi Rawan Banjir KOTA SUMENEP • • • •
Jalan MH Tamrin Desa Pangarangan Jalan Kamboja Kelurahan Pajagalan Jalan Dr Wahidin Kelurahan Pajagalan Jalan Dr Cipto Kelurahan Pajagalan
A
SENIN 24 MARET 2014 |MENJADI No. 0327 | TAHUN IIIPOLITISI
• Jalan Adirasa Desa Kolor • Jalan Trunojoyo Desa Kolor • Jalan KH. Zainal Arifin Desa Pandian
KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
MADURA
Sumenep
SENIN 24 MARET 2014 No. 0327 | TAHUN III
EKSPLOITASI MIGAS
Pemkab Tak Bisa Lakukan Pengawasan SUMENEP – PT Kangean Energy Indonesia sudah melakukan eksploitasi migas di Pulau Pagerungan Besar lalu Terang Sirasun Batur (TSB) Pulau Komirian, Kecamatan Raas, sejak 1992. Sementara PT Santos melakukan eksploitasi di Blok Maleo di Kecamatan Gili Genting dan Blok Peluang sejak 2007. Namun, Pemkab hingga saat ini tidak mengetahui besaran kapasitas produksi. PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menyebabkan pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya dieksploitasi tidak bisa melakukan pengawasan. Pemerintah daerah hanya diberi wewenang lifting migas (jumlah migas yang bisa terjual), karena berkaitan dengan prosentase Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Kepala Kantor ESDM Abd Kahir mengatakan, pemda tidak bisa mengetahui kapasitas produksi PT KEI dan PT Santos karena terganjal PP No 35/2004 yang menyatakan bahwa data yang diperoleh dari survei umum baik dari ekplorasi dan eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh pemerintah. Sementara lifting biasanya dihitung per tahun. Namun demikian per triwulan sekali juga ada laporan terkait dengan lifting migas itu. “Pasalnya laporan per triwulan terkait lifting migas berkaitan dengan rekonsiliasi terhadap data. Apakah perlu penambahan dari target lifting atau justru terjadi pengurangan,” ujar Kahir. Dia mencontohkan, dari 100 persen hasil eksploitasi migas, yang bisa dijual ke pasar hanya 60 persen dari total eksploitasi tersebut. Sehingga 60 persen tersebut yang menjadi dana sharing atau DBH migas. Sebab hal itu sudah berdasarkan ketentuan sekian persen dari eksploitasi migas dikuasai negara untuk keperluan cadangan migas nasional (minyak negara). Namun menurutnya, hal itu masih bergantung dari kewenangan daerah dalam status eksploitasi migas tersebut. Apakah sumur migas yang diekploitasi itu, Sumenep sebagai daerah penghasil migas atau tidak. Sementara yang sudah melakukan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) masih PT KEI dan PT Santos di Sumenep. Secara kewilayahan diakui Kahir memang terdapat dua perusahan migas di Sumenep yakni PT KEI dan PT Santos.
Namun jika ditelusuri lebih jauh dari aspek kewenangan hanya ada 1 perusahaan migas yakni PT KEI yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD Sumenep. Pasalnya hal itu sudah diatur dalam UU No 32/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dijelaskan pula, PT KEI itu masih terbagi dalam dua wilayah yakni beroperasi di Kepulauan Pagerungan, Kec Sapekan yang secara kewenangan masuk Pemkab Sumenep. Satunya lagi beroperasi di perairan selatan Pulau Komirian, Kec Raas melalui PT Terang Sirasun Batur (TSB). Masih menurut Kahir, berdasarkan UU No 32/2004, perusahaan migas harus berada di bawah 4 mil untuk bisa memberikan DBH migasnya. Dan hanya PT KEI yang bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Sumenep lantaran berada dibawah 4 mil. Sementara PT KEI yang di Kec Raas sudah di luar kewenangan Sumenep lantaran berada di atas 4 mil, dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah penghasil migas. Dalam ketentuan itu dijelaskan, DBH minyak bumi untuk daerah sebesar 15,5% dan pemerintah pusat sebesar 84,5%. Sedangkan DBH gas bumi untuk pemerintah daerah 30,5% dan pemerintah pusat 69,5%. Sedangkan untuk DBH minyak bumi yang diterima pemerintah daerah sebesar 15,5% yang terdiri dari 3% dibagikan untuk provinsi, 6% untuk kabupaten/Kota penghasil, 6% lagi untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan dana bagi hasil gas bumi yang diterima pemerintah daerah sebesar 30,5% tersebut, sebesar 6% dibagikan ke provinsi bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil, 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. =ALI RIDHO
Bandar Udara Trunojoyo Sumenep. Salah satu perusahaan maskapai penerbangan, Trigana Air, dalam waktu dekat akan membuka penerbangan reguler dengan tujuan Sumenep-Surabaya. Pemkab telah bertemu dengan pihak maskapai, Sabtu (22/3).
Minus Abdi Negara 2014 Ada Rekrutmen CPNS Lagi SUMENEP – Sekalipun beberapa waktu lalu sudah ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil, namun Sumenep dipastikan masih kekurangan abdi negara. Kekurangan PNS itu meliputi guru, tenaga medis, dan tenaga teknis lainnya. Untuk tahun 2014, Tenaga Harian Lepas (THL) kategori 2 (K2) yang dinyatakan lulus menjadi CPNS hanya sekitar 261 orang. Dari sebanyak 2.099 peserta tes seleksi, yang dinyatakan tidak lulus sebanyak 1.838 orang. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep merilis, untuk tenaga pengajar kekurangan sekitar 1.800 orang dan tenaga medis sekitar 284 dokter. Lain lagi tenaga teknis lainnya. “PNS yang kurang di Kabupaten Sumenep untuk 5 tahun ke depan sangat banyak. Itu berdasarkan kajian dan evaluasi lembanganya. Minus tenaga guru mencapai 1.800 tenaga guru yang dibutuhkan di Sumenep,” ungkap Kepala BKPP R Titik Suryati pada Koran Madura. Sebelumnya, Bupati A Busyro Karim mengungkapkan, akibat kekurangan dokter, 1 orang dokter harus melayani sekitar 9 ribu orang. "Jumlah dokter yang ada di Kabupaten Sumenep saat ini han-
ya 120 orang, terdiri dari dokter umum sebanyak 103 orang dan dokter spesialis 17 orang," katanya, Jumat (20/3). Sementara nasib 1.838 THL K-2 yang tidak lulus dalam rekrutmen CPNS bebebrapa waktu lalu tidak jelas. Menurut Titik, mereka bisa dikembalikan lagi kepada instansi yang merekrut tenaga honorer tersebut, dan bekerja sesuai mandat meski tidak harus digaji dengan menggunakan dana APBD Sumenep. Namun, informasi yang diterima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada 2014 akan ada lagi rekrutmen tenaga CPNS melalui seleksi jalur umum. “Insya Allah dari jalur umum ada, meski demikian harus sesuai dengan persyaratan sesuai yang dibutuhkan setiap daerah atau kabupaten. Masing-masing akan diberikan formasi sesuai dengan kebutuhan. Beberapa waktu
lalu kami diminta data kebutuhan pegawai sesuai dengan formasimya, apa yang dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan,” tandasnya. Sementara itu, di Kabupaten Sumenep untuk 5 tahun ke depan membutuhkan sekitar 2.845 tenaga PNS secara keseluruhan baik dari tenaga guru, medis, dan tenaga teknis lainnya. Kebutuhan itu sudah disampaikan ke Menpan dan BKN, sebab di Sumenep yang paling kekurangan tenaganya adalah tenaga guru. Namun, untuk rekrutmen PNS yang dibutuhkan mencapai 2.845 itu tidak bisa direkrut sekaligus. Akan tetapi harus direkrut secara bertahap, karena memang prosedurnya tidak bisa dilakukan rekrutmen sekaligus untuk tenaga PNS yang dibutuhkan tersebut. “Namun untuk rekrutmen, biasanya dilakuan secara bertahap, yakni pada tiap kabupaten akan direkrut sebanyak 200 sampai 300 tenaga. Sebab kalau direkrut sekaligus terkendala dan berimbas pada kebutuhan pos belanja pegawai nantinya. Sehingga jika kekurangan lantas pemkab merekrut sekaligus ribuan pegawai itu, risikonya anggaran akan membengkak,” terangnya. =ALI RIDHO/MK
Sumenep
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
C
Disnakertans Dinilai Lemah Tenaga Kerja Ilegal Mencapai 99 Persen SUMENEP - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merantau mencapai ribuan orang. Namun, berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Sumenep, jumlah TKI yang berangkat secara legal tidak sampai 100 orang. Hal itu dinilai karena Disnakertans lemah dalam melakukan sosialisasi. Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menuturkan, banyaknya TKI ilegal karena Dinsosnakertrans lemah dalam melakukan sosialisasi. “Ini akibat sosialisasi lemah, angka TKI ilegal menjadi fantastis, mencapai 99 persen, “ tutur Politisi PKS, Minggu (23/3). Kabid Perencanaan dan Perluasan Kerja Disnakertrans Sumenep Sukirman menyebutkan, daerah yang warganya paling banyak merantau ke luar negeri dari Kepulauan Kangean, sekaligus pemasok TKI ilegal terbanyak. “Un-
tuk daerah kepulauan Kangean saja, (TKI ilegal) mencapai ribuan orang,” paparnya. TKI asal Sumenep terdapat di Malaysia, Hongkong, Arab Saudi dan negara lainnya. Namun yang paling banyak bekerja di Malaysia. Namun, Disnakertrans tidak mengetahui jumlah riil tenaga kerja di masing-masing negara tersebut karena tidak pernah melapor ke pihaknya. Menurut Sukirman, TKI ilegal baru melaporkan ke Disnakertans setelah mereka dideportasi dari luar negeri. “Tetapi sebelum
berangkat mereka tidak pernah datang atau melaporkan dirinya sebagai TKI. Mereka baru melapor jika sudah dipulangkan,” ujarnya. Untuk mengetahui jumlah TKI yang ada di luar negeri, baik legal maupun ilegal, setiap UPT di kecamatan harus mendata warga yang merantau ke luar negeri, sebagaimana pernah disampaikan Bupati A. Busyro Karim. “Kalau tidak punya data base, lalu ada masalah lagi ke depan maka dinas tidak punya data apakah ilegal atau tidak. Dinas belum punya data yang kongkret untuk TKI ilegal. Harapan kita memberikan pemahaman kepada keluarga TKI ilegal untuk menekan keluarganya agar menjadi legal. Tetapi sulit kalau tidak punya data untuk menyelesaikan TKI ilegal” papar Nur Asyur. Selama ini, fenomina yang
terjadi di Sumenep ketika meninggal laporannya ke pemerintah kabupaten lain, karena pada waktu berangkat menjadi TKI dokumen dibuat di kota lain. “Sehingga mayat dibawa ke Sumenep laporannya disampaikan ke kabupaten lain. Meskipun terkadang TKI tersebut bisa jadi legal” paparnya. Sementara anggaran untuk pemulangan yang seharusnya legal karena punya masalah kemudian dipulangkan juga digunakan kepada TKI yang ilegal. “Dengan anggaran itu supaya dinas mempunyai kesempatan memberikan arahan kepada TKI jika mau kembali,” ujarnya. Nur Asyur mengaku pernah datang ke Malaysia dan Singapura mendatangi kompleks TKI asal Sumenep dan menyarankan agar legal, tapi men-
dapatkan respons sedikit dari mereka, mereka tetap memilih ilegal karena dapat gaji yang lebih besar dibandingkan dengan menjadi TKI legal. “Padahal jika legal menjadi TKI bisa mendapatkan asuransi dan advokasi dari pemerintah ketika ada masalah. Tapi mereka ingin bebas tanpa ikatan menjadi TKI. Ini inti masalah dari TKI. Hanya sebagian kecil TKI setuju rencana tersebut, mereka lebih enjoi tanpa ikatan karena mereka tidak terikat bos, tapi mereka tidak aman, ” papar Nur Asyur. Sejak awal Januari hingga Maret 2014, TKI asal Sumenep yang sudah dipulangkan dari laur negeri dan melaporkan ke Disnakertans sebanyak 58. “Para TKI ini dipulangkan dari Malaysia ke Sumenep,” pungkas Sukirman. =ALI RIDHO/MK
kesehatan anak
Said Abdullah: Posyandu Tulang Punggung Kesehatan Anak SUMENEP- MH Said Abdullah, anggota DPR RI Dapil XI Madura meminta kepada para kader posyandu agar menjadi tulang punggung kesehatan anak. Sebab di tangan merekalah anak-anak yang cerdas dilahirkan. Kata Said Abdullah, generasi yang baik, pasti selalu lahir dari persiapan yang baik. Posyandu harus benarbenar menjadi wadah bagi pembinaan generasi yang cerdas. Agar generasi-generasi emas untuk masa depan bangsa mendatang mulai bermunculan. Dalam kesempatannya bertemu dengan beberapa Kader Posyandu di Kota Sumekar, Said Abdullah memaparkan bukti bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli perkembangan dan perilaku anak di Amerika, telah menyebutkan bahwa pengalaman anak pada bulan dan tahun pertama kehidupannya sangat menentukan apakah seorang anak akan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya, termasuk apakah akan menunjukkan semangat tinggi untuk belajar dan berhasil dalam pekerjaannya. "Untuk itulah, membangun karakter sedari dini memang sangat penting karena pada saat berumur 0-6 tahun merupakan masa-masa gemilang atau masa emas bagi anak, teruatama pada
Said Abdullah berbaur dengan anak-anak dan ibu-ibu. Menurut anggota DPR RI tersebut, posyandu tulang punggung kesehatan anak.
bulan dan tahun pertama usia anak. Karena pada masa itu sangat menentukan perkembangan anak," kata saat Said Abdullah mendatangi ratusan kader posyandu di beberapa Desa di Kecamatan kota pada Jumat (21/3)
dan Sabtu (22/3) kemarin. Ia menambahkan ketika usia anak memasuki 1-5, kata Said merupakan masa perkembangan dan terbentuknya karakter fisik, mental, dan spiritual anak, yang mana otak anak berkembang san-
gat cepat, sehingga mudah menyerap dan menerima berbagai informasi tanpa melihat baik buruknya informasi tersebut. "Oleh karena itu, jagalah gizi anak agar sehat, sebab anak yang cerdas itu lahir dari generasi yang sehat.
Sehingga anak bisa berkembang dengan baik, agar karakter anak dari usia dini akan terus dibawa sampai tumbuh dewasa, apabila pada saat usia dini memiliki konsep diri negatif dan perkembangan karakter yang buruk maka hal tersebut akan terbawa sampai dewasa," jelasnya. Secara tegas Said Abdullah mengatakan bahwa sudah saatnya generasi emas itu dipersiapkan. Karena generasi emas itulah yang akan berkiprah di masa depan, untuk itulah perlu mendapatkan perhatian khusus karena anak usia dini akan menjadi generasi yang mengendalikan bangsa ini pada 2045. "Selain itu, maka para pemangku pendidikan harus mulai menata dan terus meningkatkan pendidikan bagi generasi penerus yang dimulai dari usia dini hingga jenjang berikutnya. Sebab diprediksikan bahwa pada tahun 2045 atau pada puncak perayaan ke- 100 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau ketika era kebangkitan nasional yang kedua, maka pada masa itu diharapkan muncul generasi emas, yaitu generasi yang tidak saja unggul dalam disiplin ilmu pengetahuan, namun juga dituntut untulk memiliki karakter yang kuat," paparnya. =SYAMSUNI
D
KORAN MADURA
Sumenep
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
Berkompetisilah Secara Produktif Said Abdullah: Hentikan Politik Amplop SUMENEP- Dalam pesta demokasi kali ini, semua partai politik pun terlihat sudah berkompetisi meraih citra baik di hadapan masyarakat. Ada beragam cara dan model kampanye yang mereka lakuan. Kini, kemajuan teknologi informasi yang diletakkan dalam ruang demokrasi juga membuat siapa pun tokoh dan partai politik yang terlibat praktik korupsi akan dinilai masyarakat tanpa sensor. Kondisi ini merupakan tantangan bagi para tokoh politik untuk berjuang mempertahankan kebenaran partainya melalui saluran politik yang mendidik.
Namun, hari ini politik uang semakin kental merusak sistem politik nasional. Pembiayaan ekonomi yang diharapkan mampu menggerakkan partai untuk memilih dan menjadikan para calon legislatif dengan kualitas yang pantas menduduki kursi kepemimpinan dinilai gagal dan cenderung dipolitisir semata untuk keuntungan segelintir orang maupun kelompok. “Politik uang hari ini telah membuat kehidupan politik nasional tidak produktif. Kualitas kepemimpinan tidak lagi dilihat dari modal intelektual maupun moral, tetapi lebih dominan pada kepunyaan modal
ekonomi. Kondisi ini berdampak pada buruknya pendidikan politik yang harus diterima masyarakat,” kata Said Abdullah, anggota DPR RI Komisi VIII saat melakukan silaturrahim di beberapa daerah pada hari Jumat (21/3) dan Sabtu (22/3). Dalam hemat Said, politik uang yang melekat dalam praktik politik saat inilah yang akhirnya melahirkan pemimpin yang melukai hati rakyat. “Pemimpin telah mengeluarkan bahkan membuang banyak uang, alih-alih mau menjadi penyambung lidah rakyat yang bersih, pada akhirnya harus tersangkut korupsi karena harus mengembalikan modal yang sudah
ia keluarkan di dalam ritual politik. Ini menjadi kenyataan yang sangat memilukan,” tambahnya Refleksi di atas seakan sulit untuk lenyap dari budaya politik negari ini, namun usaha pembersihan budaya itu tetap harus tumbuh agar budaya politik yang lebih bernilai dan berani akan muncul sebagai peradaban politik yang mencerahkan. “Sudah cukup masyarakat merasakan pilu akibat pemimpin yang m Melihat kondisi yang sudah sangat parah inilah, kata Said, pada pemilu yang sebentar lagi akan helat, menjadi momentum untuk berubah, tentu semuanya ada pada rakyat. “Rakyat harus berdaulat, suaranya tak boleh digadaikan hanya demi selembar uang, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jika para politikus busuk itu dapat memenangkan pesta demokrasi,” tambahnya. Pola politik uang tersebut, selain memberikan pendidikan politik yang buruk ke masyarakat, juga akan menciderai proses demokratisasi yang sedang berjalan di negeri ini. “Para caleg kemudian berpikir, dengan uang Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu seolah telah bisa membeli suara rakyat. Padahal setelah terpilih pasti mereka lupa kepada rakyat. Karena mereka berpikir, suara mereka telah dibeli seharga Rp 20 ribu. Maka tak salah, ketika mereka jadi, tak sekalipun turun ke bawah dan menyapa rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus menjadi pemilih yang cerdas, tidak boleh digadaikan oleh uang, karena hanya pada mereka, demokrasi bisa tegak berdiri,” jelasnya. =SYAMSUNI
SILATURAHMI POLITIK. Calon anggota legislatif DPR RI MH Said Abdullah, saat bersilaturahmi dengan warga Kerta Timur Kecamatan Dasuk. Said mengajak masyarakat menjaga martabat bangsa.
SAFARI POLITIK
Said Abdullah: Jaga Martabat Bangsa SUMENEP- Saat ini, kita seolah hidup di tengah bangsa yang penuh dengan agenda terselubung untuk kepentingan individu, kelompok, atau pun golongan tertentu. Akibatnya, seringkali kehidupan bersama sebagai bangsa besar dan bermartabat kian terluka. Meski tak ringan, ini tetaplah tugas mulia yang harus dijalankan oleh kita sebagai manusia Indonesia. Begitulah kata Said Abdullah, anggota DPR RI Dapil XI Madura pada Sabtu (22/3) kemarin saat menyambung rasa dengan ratusan warga Desa Sogian, Kecamatan Ambunten. Dalam hemat Said, sebagai manusia Indonesia, kita tak boleh berhenti untuk menularkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Pembukaan) kepada generasi muda bangsa ini. "Kita pun juga tak boleh berhenti untuk mengatakan bahwa kita adalah satu dan sama dalam NKRI, dan meski bhineka, kita ini tetap satu (tunggal ika) dalam ikatan negara-bangsa yang namanya Indonesia. Tidak berboleh terkoyak hanya gara-gara berbeda dalam segala hal," ucapnya. Makanya, lanjut sosok lintas madura tersebut, saatnya bangsa ini harus terus membangun kebersamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. “Tentu, hal ini harus dimulai dengan memberi keteladanan dalam penyelenggaraan negara dengan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang ditunjukkan oleh
para penyelenggara negara itu sendiri. Pilihan boleh beda, tetapi tetap semangat kita sama, membangun bangsa yang cerdas menuju Indonesia hebat,” tambahnya. Dalam posisinya yang sangat istimewa, kita sebagai manusia Indonesia harus menjadi yang terdepan dalam hal membangun kebersamaan sebagai bangsa. “Kita harus menjaga integritas bangsa,
Kita harus menjaga integritas bangsa, melalui upaya menumbuhkan semangat nasionalisme demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,”
Said Abdullah Anggota DPR RI Dapil XI Madura
melalui upaya menumbuhkan semangat nasionalisme demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” jelasnya. Di tengah semakin terkikisnya sikap kenegarawanan para penyelenggara negara, Said Abdullah berharap banyak kepada MPR. Institusi tersebut harus tetap berdiri tegak sebagai pengawal dan penjaga martabat bangsa, dan terus berjuang untuk menularkannya kepada generasi penerus. =SYAMSUNI
KORAN PROBOLINGGO MADURA
KORAN MADURA
Pamekasan
SENIN 24 MARET NO. 0327| TAHUN III SENIN 242014 MARET 2014
NO. 0327 | TAHUN III
EE
Dewan Minta Perketat Ponsel Siswa Agar Anak Didik Tidak Simpan Video Mesum PAMEKASAN – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pamekasan meminta pimpinan lembaga pendidikan mengintensifkan pemeriksaan ponsel siswanya setelah beberapa waktu lalu sejumlah siswa diketahui menyimpan video porno di ponselnya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan pengelola lembaga pendidikan
harusnya secara rutin memeriksa ponsel milik siswanya, agar alat tersebut benar-benar
digunakan untuk kepentingan yang positif. “Saat ini terkesan pimpinan sekolah kurang memperketat penggunaan ponsel oleh siswanya, padahal, hal itu juga bagian dari pendidikan karakter. Buktinya, masih ditemukan siswa yang memiliki koleksi video porno yang belum layak mereka tonton,”
katanya. Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Yusuf Suhartono, melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Mohammad Tarsun mengatakan pihaknya sudah meminta masing-masing Kepala Sekolah di wilayah itu untuk memperketat pengawasan terhadap siswanya yang membawa HP.
Selama ini Disdik tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung dan masalah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola sekolah. Pihaknya hanya memberikan pembinaan melalui masing-masing kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK). =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH
PEMASANGAN APK
Kenapa Pemerintah Tak Menertibkan? PAMEKASAN – Pemasangan alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif (caleg) dari beberapa partai politik di Kabupaten Pamekasan makin tak terkontrol, jelas mengabaikan kelestarian lingkungan. Alat peraga berupa poster dan baliho itu tidak hanya dipasang di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang semestinya bebas dari semua alat peraga, namun juga dipasang dengan cara dipaku di beberapa pohon di kawasan sabuk hijau. Herannya, pemerintah setempat tidak melakukan tindakan apa pun meski sebagian alat peraga itu jelas-jelas melanggar aturan dan dipaku di pohon yang ditanam melalui program penghijauan pemerintah. Ketua Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) Pamekasan, Hesan Seruji menyatakan rasa prihatinnya dengan kondisi tersebut dan menilai para caleg serta partainya tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. “Ini bukti bahwa mereka tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, apalagi alat kampanye itu dipaku di pohonpohon yang masih usia muda dan ditanam melalui program penghijauan pemerintah,” katanya. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak agar APK yang melanggar aturan tersebut segera ditertibkan, namun sampai saat ini tidak ada respon positif dari pemerintah setempat. Hesan menjelaskan semestinya kawasan Ruang Terbuka Hijau seperti di sekitar Taman
Arek Lancor dan kawasan sabuk hijau seperti di Jalan Kabupaten, Jalan Jokotole, Diponegoro, dan Trunojoyo dilarang dipasangi alat peraga kampanye apalagi dengan cara dipaku di pohon. Nyatanya, di kawasan itu, beberapa poster caleg justru terpasang dan belum ada tindakan apa pun dari pemerintah setempat, bahkan terkesan dibiarkan. “Selama masa kampanye, yang terjadi adalah pembiaran terhadap perusakan lingkungan oleh para caleg dan partai politiknya,” katanya. Hesan Seruji menegaskan anggota LPHI di seluruh Indonesia sudah menyepakati tidak akan mendukung para caleg dan parpol yang alat peraganya dipasang dengan cara serampangan dan melanggar aturan. Lembaga itu juga meminta anggotanya untuk mengkampanyekan gerakan anti caleg yang tidak peduli lingkungan. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, Divisi Hukum dan Penindakan, Sapto Wahyono mengatakan lembaganya sudah mengirimkan rekomendasi kepada Satpol PP setempat agar APK tersebut ditertibkan. Selain itu, pihaknya juga memberikan peringatan kepada partai politik agar tidak memasang APK secara sembarangan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2013. Kepala Satpol PP Pamekasan, Didik Hariadi belum dimintai pernyataannya. Saat dihubungi melalui ponselnya juga tidak diangkat. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH
F
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014|NO. 0327|TAHUN III
Fungsi Lahan Eks. Rumah Sakit Tak Jelas Sempat Dikabarkan Akan Dibangun Hotel PAMEKASAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Pamekasan, hingga saat ini, belum bisa memastikan pemanfaatan lahan Eks. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)di Jl Kesehatan, Pamekasan. Sebab belum ada pembicaraan khusus dengan beberapa pihak terkait. Sekretaris Bappeda Pemkab Pamekasan, Norkodim belum bisa memberikan penjelasan terperinci soal rencana pemanfaatan lahan tersebut. “Kalau soal itu belum ada pembahasan akan diarahkan kemana pembangunannya, silakan tanya langsung ke Kepala Bappeda, tapi beliaunya masih di Lom-
bok,” katanya. Norkodim mengakui memang lahan eks. RSUD tersebut sempat diwacanakan untuk pembangunan hotel, pembangunan Kantor Pemkab Pamekasan terpadu dan Pembangunan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Tetapi hingga saat ini belum ada pembicaraan yang mengarah ke
salah satu pembangunan tersebut. Analisa Norkodim, jika lahan tersebut dibangun hotel, maka membutukan investor yang bisa mengembangkan usahanya di Pamekasan, karena pembangunannya diperkirakan menelan biaya Rp 35 miliar. Kebutuhan dana itu belum termasuk promosi dan pembangunan fasilitasnya. Jika akan dimanfaatkan untuk gedung Pemkab Pamekasan, maka anggarannya harus diusulkan melalui APBD sejak tahun ini. Karena anggaran pembangunan Kantor Pemkab Pamekasan harus dilakukan secara bertahap, karena anggaran dae-
rah terbatas. Lahan Eks. RSUD Pamekasan seluas 8852 meter persegi sangat strategis untuk pengembangan usaha perekonomian, termasuk hotel maupun pertokoan, karena berada di jantung Pamekasan. Demikian juga jika dibangun Kantor Pemkab Pamekasan terpadu akan mempermudah layanan masyarakat, karena akses yang terjangkau. Namun jika mengacu pada analisis Highest and Best Use (HBU), lokasi tersebut paling layak dimanfaatkan untuk pembangunan hotel. Baik dari sisi kelayakan lokasi, maupun tata ruang kotanya. Pada musim-musim tertentu, eks. Rumah sakit itu dis-
ewakan ke Pedagang Kaki Lima (PKL), layaknya di Pasar Sudangdang. Sementara di sisi timur disewakan ke penjual kursi dan mubeler lainnya, sambil menunggu kepastian pemanfaatan lahan tersebut. Wakil Ketua Komisi D, DPRD Pamekasan, Juhaini berharap segera ada kejelasan pemanfatan lahan eks. RSUD itu, agar tidak mubazir. Ia mengusulkan agar lahan itu dijadikan kawasan hutan kota, karena penghijauan masih sangat minim. “Masyarakat tidak hanya bisa memanfaatkan Arek Lancor, melainkan pula bisa memanfaatkan lahan eks. RSUD,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
Taqdirul Amin ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (18/3) Lalu. Dia menyusul dua
tersangka lainnya, yaitu Khairul Kalam dan Musa. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH
PENYELUNDUPAN RASKIN
Kesra Ingin ‘Cuci Tangan’ PAMEKASAN - Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengaku tidak tahu menahu terkait penyelundupan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang terjadi di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, beberapa waktu lalu. Kepala Bagian (Kabag) Kesra, Pemkab Pamekasan, Amirus Saleh menyatakan pihaknya hanya menerima laporan saja terkait proses pengiriman raskin ke desa-desa. Laporan itu mereka terima dari para tim pemantau raskin tingkat kabupaten, yang seluruhnya berjumlah 16 orang. Kini satu orang pemantau raskin, yaitu Taqdirul Amin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Amirus Saleh menyatakan sangat menyayangkan hal tersebut, karena orang yang ditunjuk sebagai pengawas oleh Pemkab Pamekasan melalui SK yang ditandatangani Wakil Bupati Pamekasan Kholil Asyari, malah menjadi salah satu pelaku penyelewengan raskin. Pihaknya menyerahkan semuanya ke aparat kepolisian, karena yang menetapkan status tersangka dan yang menangani kasus ini adalah tanggung jawab pihak kepolisian. Terkait adanya upaya penyelundupan raskin di Desa Bulangan Timur ini, Amir mengaku mengetahui kejadian itu melalui laporan tertulis dari Taqdirul Amin yang diterimanya dua hari setelah kejadian upaya penyelundupan ini
terbongkar polisi. Dalam laporannya diurai secara rinci kronologi kejadian tersebut, padahal ia sudah mengetahui kejadian tersebut melalui media massa sebelum menerima laporan pengawas. ”Saat kejadian itu, Taqdirul Amin katanya membuntuti truk pengangkut raskin itu. Dia tahu memang jika raskin tidak diturunkan di titik sasaran,” kata Amir kemarin (23/3). Taqdirul Amin datang langsung ke kantornya untuk menyerahkan laporan itu. Saat itu dia menganggap wajar, karena memang seharusnya pemantau melaporkan setiap kejadian kepada Kesra, selaku leading sector di Sekretriat Pemkab Pamekasan yang menangani raskin di Pamekasan. Ia mengaku kaget setelah menerima surat panggilan dari Polres Pamekasan yang didalamnya menjelaskan status tersangka dan penahanan terhadap Taqdirul Amin. Sebelumnya, Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun didampingi Kanit Tipikor Satreskrim Iptu Ach. Sholeh mengatakan penetapan Taqdir sebagai tersangka karena dia selaku pemantau membiarkan upaya penyelundupan raskin ini terjadi. Dia tidak berupaya untuk menghalanghalangi agar kegiatan ini tidak sampai terjadi. ”Dalam laporan ke Bagian Kesra saja, dia lakukan dua hari setelah kami membongkar kasus ini. Itu sebenarnya Taqdir hanya
mau mencari aman saja. Tapi kami tidak bisa dikelabuhi seperti itu,” kata Maryatun.
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 NO. 0327| TAHUN III
G
KRIMINAL
Tewas karena Mengalami Luka Serius
RINGSEK. Kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan kemarin dini hari.
Timwas Mendukung Penegakan Hukum Setelah Ada Oknum Pengawas Terlibat Raskin PAMEKASAN - Koordinator Tim Pengawas (Timwas) pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (raskin) Kabupaten Pamekasan, Heru Budhi Prayitno menyayangkan keterlibatan oknum pengawas dalam kasus penggelapan raskin di wilayah tersebut. Sebab tugas Timwas yaitu mengawal jatah raskin hingga ke titik distribusi, bukan justru ikut menggelapkannya. Ia mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, karena yang dilakukan oknum Timwas itu sudah menyimpang dan menghianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Pihaknya juga mendukung untuk mengembangkan penanganan perkara ini untuk menyeret pihak-pihak lain yang diduga terlibat didalamnya. “Saya mengapresiasi dan mendukung aparat kepolisian untuk mengungkap perkara ini hingga ke akar-akarnya. Bupati Pamekasan Achmad Syafi’i sudah berkomitmen untuk menyalurkan hak masyarakat miskin, maka ketika ada pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dari program pemerintah ini harus diproses hukum,” katanya. Menurut Heru, tugas Timwas Raskin tingkat kabupaten hanya mengawal pendistribusian beras dari gudang Bulog hingga ke tingkat kecamatan bukan ke desa-de-
sa. Selanjutnya, Timwas melaporkan kegiatan pengawasannya ke Bagian Kesra, Pemkab Pamekasan. Dari laporan tersebut kemudian dilakukan koordinasi tiap tiga bulan sekali, untuk mengevaluasi pendistribusian raskin pada semester tersebut. Dia menjelaskan penyelewengan raskin merupakan persoalan lama yang tak kunjung terselesaikan. Namun sepanjang dibentuknya Timwas Raskin, baru kali ini terungkap adanya pihak Timwas yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan beras. Dari kejadian tersebut, pihaknya menyerahkan nasib Timwas yang tersandung tindak pidana itu ke Pemkab Pamekasan. Sebab yang bersangkutan diangkat dengan SK Bupati, melalui Bagian Kesra Pemkab Pamekasan. Pihaknya tidak bisa melakukan langkah apa pun termasuk tidak berhak untuk merekomendasikan pemecatannya.
“Itu bukan hak kami, melainkan menjadi kewenangan pemerintah daerah, karena yang berhak mengangkat dan memberhentikan adalah Bupati,” katanya. Jumlah pengawas raskin di Kabupaten Pamekasan sebanyak 14 orang tersebar di 13 Kecamatan. Mereka sudah mendapat pembinaan dan bekal tentang tugas dan fungsi pengawas, termasuk jenis pelanggaran yang harus dihindari oleh pengawas. Unit Tipikor Satreskrim Polres Pamekasan menetapkan status tersangka pada Taqdirul Amin dari unsur Timwas Raskin Kabupaten Pamekasan, pada Rabu (19/3), lalu. Ia diduga terlibat dalam dugaan penyelundupan beras miskin (Raskin) di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, bersama dua tersangka lainnya yaitu Musa dari unsur Bulog dan Khairul Kalam salah satu aktivis LSM anti korupsi. Ketiganya saat ini sedang menjalani tahanan di Mapolres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut. Mereka terancam hukuman 20 tahun penjara karena melanggar pasal 2 dan 3 Undang Undang RI Nomor 31/1999 sub Undang Undang RI Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, dan pasal tambahan pasal 56 KUHP (membantu melakukan tindakan). =FAKIH AMYAL/SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH
PAMEKASAN - Tiga anak baru gede (ABG) harus menjalani perawatan intensif di UGD RSUD dr Slamet Martodierdjo Pamekasan setelah ugal-ugalan di jalan raya. Satu diantaranya harus menghembuskan nafas terakhirnya di ruangan tersebut setelah beberapa saat dirawat. Dia adalah Jumriyah atau Ririn, 19, warga Dusun Jati Jajar, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan. Ririn mengalami luka serius di bagian dahi dan kepala bagian belakang. Dua korban lainnya yaitu Abd. Kasan, 19, warga Desa Campor, Kecamatan Proppo, mengalami patah tulang rusuk kiri dan Imam Buchori, 18, warga desa setempat mengalami patah tulang pada kedua betisnya. Hingga berita ini ditulis, kedua korban patah tulang masih menjalani perawatan intensif di RSUD dr Slamet Martodirdjo. Sedangkan jenazah Ririn sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Kejadian naas ini bermula saat ketiga korban berbonceng tiga mengendarai motor Yamaha Vixon nopol M 3015 NL, dari arah Monumen Arek Lancor menuju Jl Raya Pangelegur. Diduga dua ABG laki-laki dan satu ABG perempuan ini hendak melihat balapan liar (bali) di Jl Raya Panglegur. Saat itu motor yang disetir Abd. Kasan, dengan Imam Buchori di tengah dan Ririn di belakang melaju dengan kecepatan tinggi dan ketiganya tidak menggunakan helm. Sampai di pertigaan Jl Trunojo-Jl Purba, motor yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi ini tak bisa menghindar dan menabrak mobil Toyota Kijang nopol L 1251 NN yang hendak menyeberang ke timur, masuk ruas Jl Purba. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Minggu (23/3) pukul 00.30. Menurut sumber di lokasi kejadian, mobil kijang yang dikendarai Buradin, 43, warga Desa Ganding, Kecamatan Manding, Sumenep, sebenarnya sudah menyalakan lampu sign kanan. Mobil ini melaju dengan kecepatan sedang dari arah selatan (Surabaya) hendak pulang ke Sumenep. Diduga Abd. Kasan kurang waspada terhadap lampu sign kanan pada kijang, dan juga dia terlalu tinggi memacu motornya. Ketika sampai di lokasi kejadian, kijang itu sudah belok kanan, Abd Kasan tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak
lampu depan sebelah kanan kijang, hingga menimbulkan suara benturan cukup keras. Abd Kasan dan Imam Buchori jatuh bersama sepeda motornya dan tertindih sepeda motornya yang ringsek. Korban Ririn terpental ke aspal. Sejumlah warga yang kebetulan melintas di lokasi kejadian berdatangan membantu. Kasatlantas Polres Pamekasan AKP Bambang Soegiharto, di dampingi Kanit Laka Lantas Ipu Mohammad Adnan mengatakan belum bisa menjelaskan penyebab kejadian itu, karena masih dalam penyelidikan. Kondisi pengendara motor masih di rumah sakit, aparat belum bisa memintai keterangannya. ”Kami tunggu kondisi pengendara motor membaik. Kalau pengendara mobil baikbaik saja, sudah kami mintai keterangannya,” katanya. Sementara itu Jumaati, 50, ibu kandung Ririn, yang ditemui di UGD RSUD dr Slamet Martodirjo mengatakan malam itu korban bungsu dari empat bersaudara itu sudah tidur. Namun ditelepon teman prianya yang masih satu desa untuk diajak jalan-jalan ke kota. Awalnya Jumaati sudah melarang Ririn keluar, karena sudah malam. Tapi Ririn tetap nekat pergi bersama teman prianya.
Kejadian naas ini bermula saat ketiga korban berbonceng tiga mengendarai motor Yamaha Vixon nopol M 3015 NL, dari arah Monumen Arek Lancor menuju Jl Raya Pangelegur. Ketika sampai di kawasan Monumen Arek Lancor, pemuda yang sebelumnya mengajak Ririn, pulang lebih dulu. Sedang korban minta pulang belakangan, dan beralih membonceng kepada Abd. Kasan dan Imam Buchori. Kedua pria ini baru Ririn kenal malam itu juga di Monumen Arek Lancor. ”Coba anak bungsu saya ini mau mendengarkan nasehat saya. Tidur saja di rumah, tidak usah pergi ke kota. Mungkin tidak ada kejadian seperti ini,” kata Jumaati. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH
H
KORAN MADURA
Pamekasan
SENIN 24 MARET 2014|NO. 0327|TAHUN III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Musrenbang Kegiatan Sia-sia?
MEMBAHAYAKAN. Kondisi jembatan penghubung antar Dusun Glugur dan Dusun Bara’ Songai Desa Kodik yang kondisinya sangat membahayakan. Warga berharap jembatan bambu itu segera diperbaiki karena sangat dibutuhkan.
Jembatan Glugur Perlu Perhatian Pemerintah Pernah Terjadi Korban Tewas Terjatuh PAMEKASAN - Sebuah jembatan bambu di Dusun Glugur, Desa Kodik, Kecamatan Proppo Pamekasan, kondisinya sudah rusak dan membahayakan keselamatan penggunanya. Padahal jembatan tersebut biasa digunakan siswa asal dusun itu untuk menuju sekolah dan satu-satunya akses penghubung antara Dusun Bere’ Songai dan Dusun Gelugur. Perbaikan jembatan tersebut sangat membutuhkan perhatian pihak pemerintah. Jembatan itu hanya terdiri dari beberapa bilah bambu yang kondisinya sudah mulai rapuh dan disangga dengan tiang bambu yang sudah terlihat tidak kokoh lagi. Saat dilalui jembatan itu bergoyang sehingga cukup membahayakan terutama bagi yang belum biasa melintasinya. Warga setempat menceritakan beberapa waktu lalu di jembatan itu pernah ada warga yang jatuh dan terseret arus sungai hingga meninggal dunia. “ Waktu itu, malam hari ada
warga yang jatuh ke sungai ini. Karena tidak bisa berenang dia terseret arus dan meninggal,” kata Taufiq, 42, Warga Dusun Gelugur. Sejak saat itu warga selalu perperhatikan anak-anak mereka ketika menyeberangi jembatan tersebut karena khawatir anakanak mereka jatuh saat melintasi jembatan. Mereka juga melarang anak-anak melintasi jembatan itu jika baru turun hujan, karena kondisinya licin sehingga harus melewati jalur lain yang jaraknya
lebih jauh. Jembatan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat itu, kata Taufiq, pernah roboh. Karena keberadaannya sangat dibutuhkan, warga setempat kembali berswadaya untuk membangun jembatan tersebut. Pada 2011 lalu, pemerintah setempat Dinas Pekerjaan Umum (PU) pernah berjanji akan memperbaiki jembatan itu, namun janji tersebut belum juga dilaksanakan. “Kami meminta pemerintah melaksanakan janjinya untuk memperbaiki jembatan itu karena sangat dibutuhkan,: kata Taufiq. Belum diperoleh pernyataan dari pemerintah setempat. Kepala Dinas Pekerja Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono tidak berhasil dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirim wartawan melalui ponselnya tidak dibalas. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH
PAMEKASAN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Pamekasan dinilai belum mengakomodir kepentingan masyarakat. Salah satu indikasinya usulan pembangunan di Kelurahan Kangenan, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan, sampai kini belum terealisasi. Padahal rencana kebutuhan masyarakat tersebut sudah diusulkan tiap tahun saat Musrenbang. Tokoh masyarakat setempat, Agus Rianto mengatakan beberapa usulan melalui APBD yang sampai kini belum terealisasi yaitu kurangnya ketersediaan air bersih, plesengan sungai, jalan rusak, dan program pemberdayaan masyarakat sama sekali belum disentuh. “Kami anggap Musrenbang ini hanya formalitas dan tidak benar-benar mengakomodir kebutuhan masyarakat. Karena meski diusulkan tiap tahun tidak terealisasi,” katanya. Menurut Agus, dalam rencana pembangunan jangka menengah(RPJM) tahun 2007 disebutkan, akan ada pembangunan plengsengan di Kelurahan kangenenan. Namun hingga saat ini pembangunan tersebut belum terlaksana. Agus mengatakan pembangunan di Kelurahan Kangenan banyak dibantu programprogram yang dilaksanakan pemerintah pusat, baik melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Caneling, dan program pemberdayaan lainnya. Sedangkan perhatian dari pemerintah daerah masih rendah. Kebutuhan yang paling mendesak di Kelurahan Kangenan, yaitu ketersediaan air bersih. Sebab kekurangan air bersih selalu terjadi sepanjang musim kemarau dan musim hujan. Diharapkan kebutuhan ini segera ditangani Pemkab setempat. Ia mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang terlaksana setiap tahun, karena menggunakan metode pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan
disusun. Hanya saja realisasi dari program yang disusun dalam Musrenbang masih jauh dari harapan. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nurkodim mengakui tidak semua usulan dari pemerintah desa/kelurahan dipenuhi oleh Pemkab Pamekasan, mengingat banyak usulan dari semua desa/kelurahan se-Pamekasan. Dalam pelaksanaannya, Pemkab setempat merealisasikan program dengan skala prioritas dan mengutamakan yang sangat parah dan mendesak untuk ditangani. Langkah itu dilakukan, karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Sehingga pelaksanaan pembangunan di desa/ kelurahan dilaksanakan secara bertahap. Hasil Musrenbang di tingkat kabupaten/kota selalu disampaikan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sehingga program yang tidak diakomodir oleh pemerintah kabupaten, bisa diakomodir oleh Pemerintah Provinsi atau pun Pusat. “Jadi kalau ada program PNPM, BSPS, PKH ataupun program lainnya, itu bagian dari usulan kami yang disampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.
Kebutuhan yang paling mendesak di Kelurahan Kangenan, yaitu ketersediaan air bersih. Sebab kekurangan air bersih selalu terjadi sepanjang musim kemarau dan musim hujan. Diharapkan kebutuhan ini segera ditangani Pemkab setempat. Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pamekasan ini mengapresiasi masyarakat yang sudah pro aktif dalam mengusulkan program ke Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui kegiatan Musrembang. Hal itu sesuai target pemkab setempat untuk menampung berbagai usulan pembangunan dari masyarakat di tingkat desa, sehingga tepat sasaran dan bisa dirasakan masyarakat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
Sampang KORAN PROBOLINGGO
MADURA
Sampang II
KORAN MADURA
Sampang
SENIN 2014 SENIN 24 MARET 2014 24 | No.MARET 0327 | TAHUN III No. 0327 | TAHUN III
APK Diturunkan Tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu Panwaslu: Itu Sudah Sesuai dengan PKPU SAMPANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang kembali menurunkan sejumlah alat peraga kampanye (APK), Minggu (23/3) di sejumlah lokasi. Namun, penertiban AKP tersebut menuai protes dari calon anggota legislatif partai politik. Calon anggota legislatif Partai Demokrat Aulia Rahman menyanyangkan penertiban APK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada caleg. “Saya menyanyangkan sikap Panwaslu, kenapa tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kalau mau menurunkan APK,” ucapnya. Aulia mengaku sangat dirugikan dengan penertiban APK yang dilakukan pengawas pemilu tanpa pemberitahuan. Sebab, Panwas
semestinya memberitahuan terlebih dahulu kepada masing-masing caleg yang memiliki baliho. Sehingga caleg bisa menurunkan pribadi. “Coba koordinasi dulu baru menurunkan, saya hingga saat ini masih belum pernah mendapatkan pemberitahuan dari Panwas,” jelasnya. Divisi Penindakan Panwaslu Kabupaten Sampang Ach Ripto menuturkan, meski pihaknya tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu, penertiban APK itu sudah sesuai dengan PKPU Nomor 15 tahun 2013 tentang Pemasangan APK. “Kami melakukan penurunan itu sudah sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2013,” terangnya. Pihaknya dalam menurunkan
alat peraga bukan tanpa alasan. Selama ini, Panwaslu mengaku sudah melakukan sosialisasi secara maksimal melalui masing masing perwakilan parpol. “Panwas berhak melakukan pemberitahuan dengan masing-masing parpol bukan dengan caleg per orang,” katanya. Dirinya meminta agar semua caleg yang keberatan tersebut melakukan koordinasi dengan parpol masing-masing. Hal itu, agar caleg yang keberatan bisa memahami PKPU. “Kami meminta agar semua caleg yang keberatan dengan penertiban APK ini bisa menurunkan sendiri, sebelum kami bertindak menurunkan,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK
Petugas sedang menurunkan alat peraga kampanye beberapa waktu lalu. Soal penertiban APK ini beberapa caleg merasa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Namun, Panwaslu berpendapat, hal ini sudah sesuai dengan aturan.
PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF
DAMPAK RELOKASI
Omzet PKL Turun 50 Pesen SAMPANG- Pedagang Kaki Lima (PKL) yang direlokasi ke halaman Lapangan Tennis Indoor mengaku mengalami penurunan omzet hingga 50 persen. Hal itu lantaran tempatnya dinilai kurang strategis dan jauh dari jangkauan pelanggannya di tempat yang lama. Menurut salah satu PKL penjual nasi goreng dan mie goreng, Purnomo (24) warga Malang yang tinggal di Jalan Kenari Sampang, sejak tiga minggu direlokasi ke halaman Tennis Indoor dalam penjualannya tersebut mengalami penurunan lima puluh persen dari sebelumnya. ”Ketika buka dari pukul 16.00 WIB baru dapat pelanggan satelah Maghrib, itu masih pengelaris,” tuturnya kepada Koran Madura, Minggu (23/3). Menurutnya, sekarang hanya menghabiskan dua kilo gram beras yang jika dinominalkan sekitar perolehan Rp 150 ribu per hari. Karena pelanggan lama yang biasa membelinya tidak ada, dan untuk menjangkau ke yang sekarang jauh dan tidak strategis tempatnya. ”Biasanya pembeli kebayakan dari masyarakat sampang sendiri juga dari luar daerah,” ujarnya. Sementara sebelum direlokasi, kata dia, dirinya bisa manghabiskan lima kilo gram beras atau menda-
patkan sekitar Rp 350 ribu, karna memang tempatnya yang mudah dijankau.”Sekarang pemasukannya berkurang,” katanya. Setelah pindah dirinya mencoba sambil membuka cabang lagi dan diletakkan ditimur Pasar Srimangunan, dan ternyata lebih cepat pendapatannya dibanding yang sekarang di halaman lapa-
ngan Tennis Indoor. Purnomo menambahkan, pemindahan bukan hanya sekrang, pertama dipindah kedalam pasar, kedua ke jl wijaya, ketga sebelah timurnya pasar srimagunan, dan yang terahir yang sekarang di indor. Dirinya juga bingung karna dipindah-pindah tempat. =CR1/ LUM
Polisi Dilarang Gunakan Senpi SAMPANG – Kepala Polres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Wakapolres Sampang Kompol Faruk Afero menyatakan, polisi dalam melakukan pengamanan Pemilu Legislatif 2014 dipastikan tanpa menggunakan senjata api (senpi). Hal itu perintah langsung dari Kapolri. “Anggota polisi dilarang menggunakan senpi, sesuai dengan protap pengamanan pemilu dari Kapolri,” ucapnya, Jumat (21/3). Namun demikian, polisi siap mengamankan pelaksanaan pemilu yang akan digelar 9 April nanti. Pihaknya dalam menghadapi kericuhan, polisi akan lebih mengutaman penyelesaian dengan cara damai dan dialog. “Tapi kalau ada kericuhan dalam pemilu tetap memprosesnya secara hukum yang berlaku,” jelasnya. Namun bukan pihanya yang memproses, melainkan pengawas pemilu. “Kita hanya mengamankan saja, bila ada tindak pidana terkait pemilu seperti nyoblos berulang kali atau perampasan kotak suara, masalah pelanggarannya tetap itu sudah ranah panwaslu,” ujarnya. Faruk menambahkan bahwa pengamanan pemilu sendiri terus dilakukan aparat kepolisian. Sebab, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah daerah dipastikan ada penjagaan ekstra. Apalagi, pengamanan yang menjadi perhatian selama ini terdapat di daerah wilayah utara seperti Kecamatan Sokobanah, Banyuates, Ketapang, Robatal. “Tetap melakukan pengaman baik daerah aman, rawan I, atau rawan II, termasuk di wilayah utara yang lebih rawan dari pada daerah lainya,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK
J
Sampang
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
Daerah Pedesaan Rawan Politik Uang? SAMPANG- Menghadapi Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif (Pileg) 9 April nanti, partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) dapat berkampanye dengan baik dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tanpa money politic. Hal tersebut penting agar ke depan bangsa ini menjadi semakin baik.
Sayangnya, lokasi pedesaan yang terletak agak terisolasi atau pedalaman, disinyalir bertentangan dengan prinsip perbaikan bangsa ke depan karena sangat berpotensi terjadinya money politic. Bukan hanya inisiatif dari caleg, tapi dari masyarakat juga mulai menganut prinsip yang kurang sehat menghadapi pileg. Sebagian masyarakat desa saat ini disinyalir menganut prinsip siapa yang memberikan uang banyak maka dia yang akan dipilih. Habaib Yusuf, aktivis DPP Ormas Gaib menuturkan, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di TPS dan KPPS di pe-
milihan tahun sebelumnya terkait money politic oleh oknum-oknum caleg tertentu, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, dirinya mendesak KPU, Panwaslu serta perangkat penegak hukum di Sampang untuk menseriusi penanganan permainan-permainan money politic di TPS dan KPPS. “Saya berani menjamin seratus persen pasti ada (money politic) karena saya sering melihat sendiri,” ungkapnya. Terpisah, Divisi Penindakan dan Pengamanan Panwaslu Kabupaten Sampang Akhmad Ripto menegaskan, pihaknya siap memidanakan siapa saja, teru-
tama calon legislatif yang terlibat money politic pada Pemilu 9 April 2014 di Kabupaten Sampang. ”Dalam UU No 8 Tahun 2012 Pasal 273 menegaskan sanksi berat kepada pihak yang melakukan money politic yaitu dipidana minimal sanksi kurungan paling lama satu tahun penjara dan denda paling banyak sebesar Rp 12 juta,” jelasnya. Untuk itu, Ripto meminta KPU Kabupaten Sampang untuk mensosialisasikan kepada KPPS maupun TPS untuk tidak melakukan money politic karena ada sanksi tegas yang diatur oleh undangundang tersebut di atas.
Untuk saat ini, menurutnya, pihak Pawaslu juga sudah bekerja sama dengan Polres Sampang dan Kejaksaan Negeri Sampang. “Kami akan membuat suatu imbauan berupa banner yang berisi pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran dan sanksisanksinya supaya mereka (para caleg) membacanya,” katanya. Menurutnya, banner tersebut akan dipasang pada H-2 atau H-1 di beberapa kecamatan, kelurahan, kantor desa serta KPPS dan TPS se-Kabupaten Sampang sebagai antisipasi terhadap tindakan kecurangan. =CR2/ LUM
KOTAK SURAT SUARA
Sebagian Sudah Disegel SAMPANG - Meski surat suara masih belum ada yang lengkap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang telah menyegel kotak surat suara yang telah valid. Sampai saat ini sudah alokasi untuk tiga kecamatan telah selesai disegel, Minggu (23/3). Menurut Moh. Salim, Staf Logistik, menjelaskan, dalam penyegelan tersebut sudah dimulai dari Sabtu (22/3). Dalam pekerjaannya tersebut, yang selesai tiga kecamatan. ”Diantaranya adalah Kecamatan Omben, Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Kadungdung,” katanya. Pekerjaan tersaebut diperkirakan selesai untuk semua kecamatan dalam waktu satu minggu, itu jika tidak kendala. Karena dalam penyegelan terasebut ada yang menyegel surat suara yang dimasukkan ke amplop, ada yang menyegel gembok yang digunakan ke kotak
surat suara. Menurut Bidang Data Pemilih Tetap (DPT) dan Logistik KPU Sampang Hernandi Kusumahadi menambahkan, kekurangan surat suara saat ini masih belum ada kelengkapan. Dan masih sedang dalam pengajuan ke KPU Provinsi Jawa Timur. ”Dan untuk sampang masih menunggu, mungkin dalam miggu ini sudah ada kelengkapan,” ujarnya. Hernandi menambahkan, dalam pelaksanan nanti di TPS daerah kota menggunakan kotak surat suara yang manggunakan kardus. Dan jumlahnaya sekitar 3.400 kotak surat suara yang dari kardus. Untuk dialokasikan daerah Kecamtan Kota Sampang, Kecamatan Pangarengan, dan diwilayah Kecamatan Camplong bagian baratnya, karna menurutnya titik tersebut yang aman dari indikasi kerawanan. =CR1/ LUM
TAK TERAWAT: Papan Informasi di Jalan Wijaya Kusuma terlihat kosong, Minggu (23/3)
TIDAK TERAWAT
Papan Informasi Kurang Berfungsi SAMPANG- Papan informasi (PI) yang berada di Jalan Wijaya Kusuma, Kota Sampang tampak tidak terawat dan tidak ada penempelan informasi-informasi mengenai keadaan dan perkembangan yang ada di Kabupaten Sampang. PI tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pihak terkait sehingga kondisi saat ini hanya sebagai pajangan papan tanpa manfaat. Sifat PI sebagai tempat informasi seharusnya selalu diperbarui secara berkala minimal persetengah bulan dan/ atau perbulan. PI seharusnya tidak boleh dibiarkan kosong, apalagi rusak dan tidak terurus. Karena bila rusak atau tidak terurus, maka minat warga untuk mendapatkan informasi program melalui PI akan menurun, dan fasilitator dinilai telah mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Rahman (19), yang biasa lalu-lalang di
sekitar area Wijaya Kusuma mengatakan, “papan informasi tersebut tidak ada gunanya karena tidak ada informasi-informasi yang bisa diambil dari papan pengumuman tersebut.” Untuk diketahui, (PI) merupakan tempat untuk menempelkan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Selain sebagai sarana informasi, PI juga merupakan sarana pembelajaran (edukasi) prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat dan pelaku. Apabila dikelola secara partisipatif, artinya masyarakat tidak hanya memposisikan diri sebagai penikmat atau konsumen dari PI, tetapi juga sekaligus sebagai partisipan dalam bentuk artikel maupun sumbang saran sehingga papan informasi akan berfungsi sebagai media informasi dan partisipatif. Sayangnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Ali Wafa ketika dikonfirmasi via nomor telepon selulernya, tidak bisa memberikan penjelasan secara detail karena pihaknya mengaku masih belum mengetahui dan mengkoordinasikan kepada staf yang menanganinya. ”Saya masih di rumah sakit Mas,” singkatnya. =CR2/ LUM
Sampang
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
K
KETENAGAKERJAAN
Angka Pengangguran Meningkat SAMPANG- Angka pengangguran di Kabupaten Sampang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Tahun 2012, angka pengangguran hanya 1,78 persen sedangkan pada akhir tahun 2013 menjadi 4,74 persen. Kasi Statistik Sosial BPS Nor Amin Stiawan menjelaskan, peningaktan angka pengangguran yang terjadi diakhir tahun 2013 disebabkan tingkat pendidikan yang terlalu rendah. Kebanyakan masyarakat Sampang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara Teguh Waluyo, Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans menjelaskan bahwa peningkatan pengagguran di Madura, khususnya di Sampang karena lapangan kerja yang kecil sementara volume kelulusan sekolah tiap tahunnya sangat banyak. ”Dinsosnakertrans bisanya hanya menyalurkan tenaga kerja. Tapi sayangnya masyarakat Sampang banyak yang memilih menjadi tenaga kerja dengan cara ilegal, tidak melalui instansi terkait yang mengani sehingga terkadang ketika ada masalah di luar yang berkaitan
dengan tenaga kerja, kita sulit untuk menyelesaikan,” katanya kepada Koran Madura, Minggu (23/3). Teguh menambahkan, pada tahun 2013 ada peningkatan untuk jalur tenaga kerja melalui prosedur dengan cara legal sebanyak 15 persen. Namun selain itu telah melakukan sosialisasi setiap kecamatan dengan polres. Dan pada tahun2013 kemarin, tenaga kerja ilegal sebanyak 1.662 dikembalikan ke Sampang. Karena memang perlengkapannya kurang, seperti paspor yang hanya mereka melewati tekong yang hanya melalui visa kunjungan selama dua bulan. Dan pihaknya mengupayakan untuk mengurangi angka pengangguran dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya memperdayakan melalui keterampilan menjahit. ”Itu pun anggarannya masih terbatas,” ungkapnya. Kabid Nakertrans Dinsosnakertrans Bisrul Hafi berharap masyarakat Sampang lebih baik dalam proses melalui pihak yang mengani dan mengikuti pelatihan untuk memiliki pengalaman kerja. Karena sekarang sudah dibangun Badan Latihan Kerja (BLK), untuk mendidik dan melatih kerja supaya nantinya bisa mengembangkan dan bisa mempraktikkan sendiri, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. ”Itu salah satu upaya dari kami,” tuturnya. =CR1/ LUM
LAKALANTAS
Truk Mengalami Kecelakaan di Jalan Raya Kemuning SAMPANG- Sebuah mobil truk nopol M 8995 UN menyemplung ke persawahaan warga di Jalan Raya Kemuning, Sampang, Kamis (20/3) sekitar pukul 15.15 WIB. Penyebabnya, truk yang bermuatan pasir itu diserempet mobil carry dari arah belakang. Rasuki (54) sopir truk asal Desa Lempong, Kecamatan Ketapang menceritakan kronologi kecelakaan tersebut. Mobil truk yang dikendarainya melaju dari arah selatan ke arah utara, hendak pulang ke daerah Kecamatan Ketapang. Tiba-tiba, ada mobil carry yang melaju dengan kecamatan tinggi berada di belakangnya. ”Ketika saya lihat dari kaca spion, mobil carry tersebut ingin
menyalip. Tapi sopir carry tersebut kurang memperhitungkan medan jalan yang dilaluinya. Ban mobil carry yang sempat keluar lintasan dan melindas bebatuan serta cekungan tanah hampir membuat mobil carry tersebut menghantam tiang telepon di sisi seberang jalan,” katanya kepada Koran Madura. Karena hampir menabrak tiang telepon, sopir carry yang hendak menabrak tiang tersebut langsung membanting setir ke sisi kiri dan menghalangi laju truk serta menyerempet bodi kanan truk. Rasuki yang mengendarai truk dengan pelan tidak ingin bodi truknya terhantam oleh mobil carry tersebut lang-
sung membanting ke sisi kiri jalan sehingga mobil yang dikendarainya terpeleset ke pinggir sawah. “Jika saya tidak membanting setir munkin bodi truk saya sudah hancur,” ungkapnya dengan terlihat kebingungan. Setelah kejadian itu, supir carry langsung lari ke arah utara dengan kecepatan tinggi. ”Saat ini mobil carry tersebut belum diketahui keberadaanya. Saya masih ingin mencarinya,” tuturnya. Saat kejadian kecelakan tersebut tidak ada aparat kepolisian di tempat kejadian perkara (TKP). Sehingga belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. =CR2/ LUM
PERJUANGKAN K-2
Dewan: Pekan Depan Menghadap Kemenpan Sampang - Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh Hodai mengungkapkan, pekan depan pihaknya berencana mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI. Kedatangan komisi bidang hukum dan pemerintahan tersebut untuk memperjuangkan Tenaga Honorer Kategori II (K-2) yang tidak lulus jadi CPNS.
Beberapa waktu lalu, 103 orang honorer daerah Kabupaten Sampang yang tergabung dalam Forum Honorer Daerah Katagori 2 (FHDK2) melakukan protes di Pemkab setempat lantaran tidak diangkat menjadi PNS. Bahkan, sempat mendatangi Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI di Jakarta. “Makanya dalam waktu dekat,
mungkin pekan depan, kami ini akan menghadap Kemenpan RI. Kalau tidak bisa berdampak terhadap kualitas pendidikan yang ditangani oleh tenaga honorer,” ucapnya, Jumat (21/3). Menurutnya, semestinya pemerintah daerah juga ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer. Sehingga, seluruh keinginan seperti yang dituntut
tenaga honorer kepada pemkab bisa segera teraliasasi. “Pemkab semestinya bertanggung jawab terkait nasib honorer, karena pemkab kan mengetahui berapa lama mengabdi, sedangkan kerjanya juga sama, apalagi masalah honor yang mereka terima tidak sesuai dengan beban kerja mereka,“ jelasnya. Hodai berharap pemkab
mengusulkan penambahan kuota penerimaan tenaga honorer kepada Kemenpan RI. Sebab, pemerintah daerah merupakan penanggung jawab dari nasib mereka. “Seharusnya pemkab ini harus mengusulkan penambahan kuota, karena yang bertanda tangan atau penanggung jawab kan pemerintah,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK
L
Lintas Madura
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
TIDAK LAYAK MAKAN
Warga Keluhkan Kualitas Raskin
TIDAK LAYAK. Beras raskin yang dikeluhkan warga Kelurahan Karang Dalem, Kota Sampang karena kualitasnya di bawah standar, Kamis (20/3).
Titik (45), warga Desa Soksok, Kelurahan Karang Dalem mengeluhkan bantuan raskin yang dia peroleh seperti kurang layak dikonsumsi. Warna beras yang diperolehnya sudah menguning dan baunya apek menyengat. “Meskipun dicuci sampai bersih baunya tetap tidak menghilang, sampai-sampai dicampur daun pandan tetap saja bau apek. Kalau saya tidak masalah untuk makan beras ini, tapi saya kasihan anak saya tidak mau memakannya,” imbuhnya. Keluhan tersebut kemudian dibawa ke Perum Bulog Sampang oleh aktivis LSM JCW Sadili dan Sumarto. Supaya pihak Bulog mengetahuinya dan bisa mengawasinya. Mereka berdua membawa dua sak temuan beras berkualitas rendah milik warga Desa Soksok, Kelurahan Karang Dalem dan diperlihatkan kepada Koordinator Bulog (Korlap Bulog) Kabupaten Sampang Budiono. ”Beras tersebut
bukan tidak bisa dimakan, wong beras itu tidak beracun cuma kurang layak dikonsumsi karena baunya menyengat,” kata Sadili di depan perwakilan Bulog. Sementara Budiono menjelaskan standar beras Bulog. Menurutnya, kualitas beras Bulog itu levelnya medium dengan harga Rp 6.600 perkilogram dan kepada masyarakat harga beras tersebut natinya menjadi Rp 1.600 per kilogramnya. “Beras ini masih layak dikonsumsi kalau tidak percaya ayo kita masak dan makan bersama-sama,” kilahnya. Budiono juga menegasakan bahwa raskin yang didistribusikan di Kelurahan Karang Dalem itu berasal dari Perum Bulog Pamekasan. “Pihak bulog juga berterima kasih atas keluhan yang diberikan oleh warga karena nantinya keluhan tersebut akan disampaikan dan dikoordinasikan lagi kepada pihak Bulog Pamekasan,” katanya. =CR2/ LUM
POLITIK UANG
JALAN SEMPIT
Becak Hantam Pembatas Jalan SAMPANGSuasana mendung disertai gerimis menyebabkan becak yang dikendarai pemulung kardus asal Desa Camplong, Kecamatan Camplong yang tinggal di Kelurahan Dhuwa’ Pote, Kota Sampang menghantam pembatas jalan di Jalan Merapi Kota Sampang. Jalanan terjal sempit disertai tikungan berliku sepanjang jalan tersebut telah banyak memakan korban. Konon kata warga sekitar jalan tersebut sering terjadi kecelakaan menghantam pembatas jalan. Akibatnya, mereka mengalami luka-luka. Jalanan tersebut kurang lebih sudah memakan 27 korban pengendara. Musaddap (56) salah satu warga Jalan Merapi yang ikut membantu mengamankan becak tersebut menceritakan bahwa sebelumnya ada juga kejadian pengendara sepeda motor menabrak pembatas tersebut sampai melayang ke jendela dan tembok ru-
SAMPANG- Warga Kelurahan Karang Dalem, Kota Sampang mengeluhkan kualitas bantuan beras untuk orang miskin (raskin), Kamis (20/3). Mereka menilai raskin yang diterimanya dirasa kurang memenuhi syarat untuk dikonsumsi karena beras tesebut sudah mulai menguning, bentuk beras tidak utuh dan bau beras juga menyengat.
mah warga. ”Padahal kita sudah memberi tulisan berisi peringatan untuk semua pengendara agar berhatihati karena kerap terjadi kecelakaan di sini,” ujarnya menirukan isi imbauannya. Meski demikian, Musaddap mengelus dada dan bersyukur karena kecalakan tersebut tidak memakan korban atau menimbulkan luka-luka. Dia hanya khawatir terhadap cucunya yang kerap bermain di depan rumahnya. “Untung saat ini gerimis, jadi tidak ada anak kecil yang bermain di depan rumah,” tuturnya. Menurut kesaksiannya, becak yang mengangkut kardus bekas tersebut hendak turun dari atas bukit. Sementara itu, jalana licin karena hujan gerimis. Sehingga becak tersebut melaju dengan kencang sampai-sampai rem yang di injaknya tidak nutut. ”Akibatnya becak yang penuh dengan kardus terjungkal terbalik dan ban pada sisi kananya bengkok,” ungkapnya. =CR2/ LUM
KNPI Kecewa MUI PAMEKASAN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan kecewa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan yang hingga kini belum mensosialisasikan haram terhadap praktik politik uang (money politic) dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Ketua DPD KNPI Pamekasan, Nur Faisal menyatakan MUI Pamekasan tidak peka terhadap persoalan yang menimpa masyarakat saat ini. Seharusnya, MUI setempat gencar menyampaikan fatwa haram terhadap praktik itu sekalipun MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa haram. Menurutnya, politik uang adalah kegiatan yang terkesan dilegalkan dan tidak pernah ada tindakan tegas kepada pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Padahal, jelas-jelas politik uang dilarang oleh negara maupun agama. "Istilah ada uang ada suara ini sudah lumrah di Pamekasan. Saya pernah melihat spanduk yang bertuslikan menerima serangan Fajar. Sedangkan politik uang identik dengan serangan fajar, serangan pagi, serangan dhuha yang kesemuanya merupakan politik transaksional yang jelas-jelas melanggar. Ini menunjukkan moral masyarakat sudah bergeser dan perlu peran ulama," jelasnya. Mantan aktivis Gerakan Maha-
siswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menambahkan penerima uang akan dilaknat Allah. Karena itu, sangat tidak disarankan masyakat
Istilah ada uang ada suara ini sudah lumrah di Pamekasan. Saya pernah melihat spanduk yang bertuslikan menerima serangan Fajar.Sedangkan politik uang identik dengan serangan fajar, serangan pagi, serangan dhuha yang kesemuanya merupakan politik transaksional yang jelasjelas melanggar. Ini menunjukkan moral masyarakat sudah bergeser dan perlu peran ulama,”
Nur Faisal
Ketua DPD KNPI Pamekasan Indonesia ikut dalam praktik politik uang baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima karena termasuk suap yang diharamkan dalam agama. Ketua MUI Pamekasan, K. Ali Rahbini belum bisa dimintai konfirmasi terkait hal tersebut. Upaya
konfirmasi melalui telpon genggamnya belum membuahkan hasil karena ponselnya tidak diangkat. Sebelumnya, MH. Said Abdullah Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengingatkan masyarakat Pamekasan untuk menghindari politik uang dalam pelaksanaan Pileg tahun ini. Politisi yang dikenal dermawan ini menyatakan Caleg yang melakukan praktik politik uang menunjukkan dia tidak memiliki kinerja baik untuk membangun Madura. Ia melanjutkan, jika ada seseorang dari salah satu calon tertentu yang memberikan uang, agar tidak diambil dan tidak memilih pasangan tersebut. “Uang Rp 200 ribu bisa digunakan hanyaberapa hari. Padahal, kalau saudara menerima uang itu, saudara sudah mengorban harga diri," katanya. Sebaiknya kata Said, jika ada orang menawarkan uang dan meminta untuk di coblosnya, lebih baik ditolak. Karena caleg tersebut, sudah memiliki target khusus jika sudah menjadi wakil rakyat. "Dia akan berfikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah ia keluarkan saat mejadi caleg dan akan mengabaikan pekerjaan pengabdian kepada masyarakat," katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
KORAN MADURA
Bangkalan
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014
SENIN No. 24 MARET 2014| |TAHUN No. 0327 |IIITAHUN III 0327
M M
Waspadai Kampanye Golput Bupati Ingatkan KPU BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, sebagai penyelenggara pemilu diminta untuk mewaspadai gencarnya kampanye golput yang dilakukan secara terorganisir. Apalagi beberapa waktu terakhir menjelang pelaksanaan pemungutan suara isu-isu provokatif santer terdengar. Tentunya hal itu sangat merugikan dan dapat menghambat upaya mensukseskan pemilu tahun ini. "Kami minta agar KPUD mengatasipasi adanya isu-isu yang dapat menghambat upaya mensukseskan pemilu. Jika tidak di-
antisipasi akan berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya," ungkap Bupati Bangkalan,
Makmun Ibnu Fuad. Menurutnya, kesuksesan momen lima tahunan ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran pemilih pada saat pemilu berlangsung. Apabila masyarakat terpengaruh dengan merebaknya isu provokatif tentunya akan membentuk cara pandang masyarakat untuk menjadi bagian dari golongan putih (golput). Dengan demikian, pencegahan sejak dini harus dilakukan agar pemilu tersebut dianggap suatu wadah penting dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang. "Menggunakan hak suara sangatlah penting, karena ini men-
yangkut nasib kita untuk lima tahun yang akan datang," jelas Bupati termuda ini. Mulai saat ini hingga pada hari pelaksanaan pemilu, kata Momon, perbaikan-perbaikan secara sestemik tetap harus dilakukan guna membangun sebuah kesaradaran di tengah-tengah masyarakat untuk menggunakan hak politiknya pada 9 April mendatang. Tak kalah pentingnya, evaluasi setiap apa yang telah dilakukan juga harus menjadi perhatian. Dengan tujuan agar pelaksanaan pemilu berlangsung secara luber dan jurdil demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan.
“Pelaksanaan pemilu nanti harus lebih baik dari sebelumnya dan kuncinya adalah mengevaluasi kembali pengalaman masa silam,� tegasnya. Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar mengatakan pada pelaksanaan pileg nanti akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berjalan sesuai dengan prinsip pemilu. Pihaknya pun berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan sesuai harapan. "Ini sudah menjadi kewajiban kami sebagai penyelenggara pemilu," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH
PENEMUAN ANAK
Keinginan Mendapat Anak Perempuan Terjawab di Depan Pintu BANGKALAN - Rona kebahagiaan terpancar dari raut muka Hj. Jamilah, (47), warga Kampung Durinan Desa Bancaran Bangkalan. Selama 20 tahun mengimpikan kehadiran seorang putri perempuan, kini terjawab dengan bayi yang ditemukan oleh suaminya, Imam Suharto, (45), di depan pintu rumahnya. Bayi tak berdosa itu ditemukan dalam kondisi terbungkus kain dan terdapat secarik kertas wasiat dari ibu yang membuang bayi cantik itu. Bagi ibu satu anak ini, kehadiran bayi tersebut merupakan suatu anugerah dan berkah. Keinginannya selama puluhan tahun untuk memiliki seorang putri, kini sudah terjawab atas kehadirannya. Kebahagian yang dirasakan Hj. Jamilah sangat nampak ketika menggendong bayi lucu tersebut. Tak henti-hentinya ia mencium bayi mungil itu seakan-seakan tak percaya bahwa saat ini telah memiliki seorang bayi cantik nan manis. "Saya senang, Mas, karena memang ingin punya anak perempuan. Mungkin ini jawaban atas doa selama puluhan tahun," ujarnya sembari mengelus-elus bayi itu. Sekalipun bayi yang masih berumur hitungan hari itu tidak lahir dari rahimnya sendiri bukan berarti menjadi sebuah alasan untuk membeda-beadakan dalam memberikan kasih sayang terhadapnya. Hj. Jamilah mengaku dengan sepenuh hati dan segala upaya akan membesarkan bayi perempuan tersebut seperti saat membesarkan putra sulungnya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. "Saya akan membesarkan bayi ini dengan penuh kasih
doni heriyanto/koran madura
BAHAGIA. Pasangan Imam Suharto dan Hj. Jamilah sangat senang dengan kehadiran bayi mungil yang ditemukan di depan pintu rumahnya.
sayang. Ini berkah bagi saya," tuturnya terharu. Tak sedikit dari tetangga Hj. Jamilah ingin mengadopsi bayi tersebut. Namun keinginan mereka ditolak secara halus olehnya. Sebab kehadiran bayi itu menjadi suatu kebahagiaan yang tak ternilai bagi pasangan Imam
Suharto dan Hj. Jamilah ini. Dengan memiliki bayi perempuan menjadikan keluarganya semakin sempurna, senyum kegembiraan selalu menghiasi suami istri yang telah menjalin biduk rumah tangga sejak puluhan tahun silam. "Saya tidak tahu harus bilang apa, Mas, kecuali hanya bersyukur,"
katanya. Kehadiran bayi itu akan menjadi penghuni baru di rumah sederhana milik Hj. Jamilah. Dengan kehidupan yang sangat sederhana akan semakin lebih berwarna. Sebelum adanya bayi tersebut, pasangan suami istri ini hanya hidup bertiga, na-
mun saat ini tangisan bayi akan mengisi hari-hari Hj. Jamilah yang memang hanya berdiam diri di rumah sebagai ibu rumah tangga. Sempurna itulah kata yang pantas disematkan baginya yang kini memiliki satu putra dan satu putri. = DONI HERIYANTO/RAH
N
Bangkalan
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III
Kasus SDN Demangan 4 Masih Dilacak Pengrusakan Diduga Bermotif Politis DIRUSAK. Beberapa petugas kepolisian sedang mengamati dan mempelajari kondisi di TKP.
moh ridwan/koran madura
PENDIDIKAN
Kecurangan Unas Perlu Diwaspadai BANGKALAN - Jelang pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) mendatang DPRD Bangkalan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) tidak lengah terhadap kemungkinan adanya aksi curang dalam Unas. Untuk itu, seluruh pihak penyelenggara Unas dan para pengawas harus tetap bekerja ekstra keras guna menjaga pelaksanaan Unas. Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Ismail Hasan, agar tetap mewaspadai indikasi kecurangan saat ujian berlangsung. Kelancaran Unas nantinya tidak terlepas dari peran seluruh pihak. "Saya harapkan pelaksanaan Unas pada seluruh tingkat pendidikan, mulai SD, SMP, dan SMA sederajat bisa berjalan sesuai yang diharapkan," ucapnya. Dia berharap tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Unas, sehingga anak didik betul-
betul mempersiapkan diri untuk menyongsong pelaksanaan Unas dengan sikap percaya diri. Bagi sekolah, dirinya meminta untuk lebih mengintensifkan kembali pelatihan dan tryout agar mereka secara mental dan penguasaan materi semakin siap. "Jika hal itu bisa dilakukan, tentunya pelaksanaan Unas diharapkan mencapai nilai terbaik. Suatu kebanggaan, kalau ada anak yang nilai unasnya tertinggi di tingkat nasional. Pastinya itu sangat memungkinkan," ungkapnya. Menurutnya, selama ini, Bangkalan belum pernah mencetak prestasi mentereng dari anakanak didik di tingkat regional dan nasional. Kedepan harus bisa untuk melahirkan anak didik yang mempunyai prestasi lebih. Oleh karena itu, seluruh elemen yang terlibat dalam pendidikan memang harus intropek-
si terkait anak diidik yang belum pernah meraih prestasi. "Dimana kekurangan-kekurangan kita selama ini. Harus ada evaluasi dan berbenah diri, guna menciptakan generasi unggul," ungkapnya. Dinas Pendidikan harus lebih memperhatikan manajerial proses pendidikan yang dilakukan di sekolah selama ini. Selain itu sekolah harus memberikan motivasi dan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak didik. Sementara peranan orang tua sangat besar untuk mengawasi proses belajar putra-putrinya supaya anak didik bisa belajar sebaik-baiknya. "Seluruh komponen memang harus saling bekerjasama untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Dengan tetap menamkan rasa percaya diri kepada anak didik," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH
POLITIK
Kampanye Terbuka Tak Efektif BANGKALAN - Pada pemilihan calon anggota legislatif (caleg), kegiatan kampanye terbuka dianggap sudah tak efektif lagi untuk menarik dukungan masyarakat. Sebab publik lebih tertarik pada sebuah figur dibandingkan visi-misi sebuah partai politik. Pada kampanye terbuka, publik pemilih hanya mendengarkan jualan partai dan caleg saat kampanye. Hal itu dianggap sudah tak laku lagi. Tak heran banyak caleg yang enggan melakukan kampanye
dalam bentuk terbuka. Apalagi hal itu memakan anggaran biaya yang tak sedikit. Selain itu, kampanye terbuka juga dipengaruhi situasi dan peta politik. Sebab untuk menyatukan suara dalam pemilihan umum sangatlah susah. Bisa jadi masyarakat hanya dimobilisasi saat kampanye saja. "Kalau saya pribadi, lebih baik door to door, langsung ke masyarakat. Dari pada harus berkampanye di atas panggung. Kampanye terbuka kurang efektif dalam mengambil hati
masyarakat," kata Rizki, salah seorang Caleg Partai Demokrat. Menurutnya, kampanye tertutup lebih efektif, karena tidak mengganggu tugasnya yang juga sebagai anggota dewan. Sehingga tidak perlu melakukan pengajuan cuti kerja. Hal serupa juga diakui oleh caleg dari Partai Persatuan Pembangunan, Munawwar Cholil. Dirinya mengatakan kalau kampanye tertutup lebih efektif, karena jelas konstituen pendukung yang menjadi target dalam pileg. = MOH RIDWAN/RAH
BANGKALAN - Hingga saat ini belum jelas apa motif di balik pengrusakan sarana pendidikan di SDN Demangan 4, Jumat 21/3) lalu. Pihak kepolisian masih menyelidiki secara pasti mengenai peristiwa pengrusakan sarana dan prasarana yang berada di SDN Demangan 4 tersebut. Namun ada spekulasi dugaan pengrusakan tersebut bukan hanya sekedar menyangkut masalah pendidikan, melainkan terdapat unsur politis. Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Bangkalan mendesak agar polisi mengusut tuntas kasus pengrusakan SDN Demangan 4 tersebut. Sebab nyatanya peristiwa pengrusakan itu sangat mengganggu psikologis siswa di sekolah itu sendiri.
Apakah motif pengrusakan itu ada keterkaitan dengan pendidikan, atau ada motif politik di balik peristiwa pengrusakan yang terjadi,�
Jimhur Saros
Ketua Bidang Sarana Prasana Dewan Pendidikan Bangkalan Melalui Ketua Bidang Sarana Prasana Dewan Pendidikan Bangkalan, Jimhur Saros menjelaskan adanya kasus pengrusakan itu kaitannya akan terimbas juga terhadap faktor kejiwaan siswa dan guru di sekolah. Sebab hal itu merupakan insiden buruk terhadap pendidikan yang ada di Bangkalan. "Saya melihat kasus pengrusakan ini sangat komplek, kalau menyangkut psikologis siswa, siswa di sekolah itu bisa rusak secara kejiwaan, sebab kekerasan itu tidak ada yang berhubungan dengan pendidikan kecuali hanya sarana dan prasarana yang dirusak," jelas Jimhur. Oleh karena itu, untuk membuktikan kejelasan dari motif tersebut, polisi harus secepatnya bisa mengungkap dan mengusut
motif dari kasus pengrusakan SDN tersebut. Langkah penyelidikan polisi sangat penting guna mengetahui motif dan peranan apa di baliknya. "Apakah motif pengrusakan itu ada keterkaitan dengan pendidikan, atau ada motif politik di balik peristiwa pengrusakan yang terjadi," ungkapnya. Menurutnya, jika pengrusakan yang terjadi di SDN Demangan 4 itu terkait dengan pendidikan, seharusnya diselesaikan secara musyawarah, bukan dengan jalur kekerasan. Namun apabila ada kaitan dengan politik, maka hal ini sangat berbahaya. Polisi harus mengusut tuntas masalah tersebut, karena dapat menyebabkan bahaya laten. "Kalau motifnya politik ini sangat parah sekali, dan polisi harus mengungkap siapa palakunya. Sebab, bukan mustahil kasus ini berkaitan dengan politik, maka pelakunya harus dihukum berat. Secara aspek hukum yang bertangung jawab adalah pihak kepolisian," terangnya. Kekawatirannya, selama ini ada kasus kekerasan dalam pendidikan yang tidak pernah diusut secara tuntas. Tentunya hal itu dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. "Apakah kinerja polisi yang memang tidak beres, dan apakah ini memang kerjanya mafia," duganya. Sebelumnya, SDN Demangan 4 dirusak oleh orang yang tak dikenal. Diduga ada tiga orang yang terlibat dalam pengrusakan tersebut. Akibatnya, fasilitas sekolah seperti komputer, kaca dan pot bunga mengalami kerusakan. Sejauh ini polisi belum bisa memastikan motif dibalik peristiwa tersebut. Sebab, pengrusakan tersebut masih dalam proses penyelidikan. "Setelah kejadian tersebut, kami langsung ke TKP untuk penyelidikan. Kerusakannya, kaca jendela, pot bunga, dan komputer," terang AKP Andy Purnomo, Kasatreskrim Polres Bangkalan. = MOH RIDWAN/RAH
KORAN Bangkalan MADURA
Industri Lokal
Bangkalan OO
KORAN MADURA
SENIN 24 MARET 2014
SENIN No. 24 MARET 2014| |TAHUN No. 0327 |IIITAHUN III 0327
USAHA MANDIRI. Sudarmo, 40, warga Jalan Barat Tambak Pejagan Bangkalan ketika memproduksi sandal dari spon sebagai usaha mandiri yang ditekuni selama ini.
Menjadi karyawan di sebuah perusahaan milik orang lain memang terasa nyaman untuk pertama kali menginjakkan kaki di dunia kerja. Namun kenyamanan tersebut tidak berlangsung lama seiring berjalannya waktu. Sebab keuntungan secara materi tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Apalagi hidup di suatu daerah yang notabene merupakan kota besar. Sudah pasti barang-barang kebutuhan begitu mahal. Hal itulah yang dirasakan Sudarmo, 40, warga Jalan Barat Tambak Pejagan Bangkalan. Ia akhirnya memutuskan berhenti bekerja di sebuah industri pembuatan sandal di Bali. Berbekal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki selama bekerja di pulau dewata itu, ia memberanikan diri membuka usaha pembuatan sandal sendiri di Bangkalan. Membangun sebuah usaha mandiri menjadi pilihannya untuk menyambung hidup setelah sekian lama berada di perantauan. "Setelah pulang dari Bali, saya memutuskan membangun usaha sendiri. Sebab dengan usaha mandiri ini lebih menguntung-
Produksi Sandal Jadi Sumber Keuntungan kan daripada kerja di perusahaan milik orang lain," jelasnya. Usaha yang dibangun sejak 1996 itu dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang luar biasa. Apalagi usaha yang telah ditekuni selama 20 tahun ini merupakan satu-satunya industri sandal di Madura. Namun saat ini sudah mulai ditiru oleh orang-orang sekitarnya. Hal itu tidak lantas menjadikannya merasa tersaingi, akan tetapi rasa bangga dan bahagia yang dirasakan akibat apa yang dilakukan
menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. "Pada awalnya cuma saya Mas, yang membuat usaha sandal ini. Tapi sekarang sudah mulai ditekuni oleh banyak orang," paparnya. Dia mengatakan dalam sehari dirinya mampu membuat 300 pasang sandal dengan berbagai macam ukuran dan merek. Tentunya harga setiap sandal yang diproduksi juga bervariasi. Peminat hasil karyanya juga semakin bermunculan. Bahkan
salah satu pemesan sandal spon itu datang dari Kalimantan. Ia tidak pernah membayangkan jika karyanya diminati oleh banyak kalangan. Besarnya peminat terhadap sandal yang diproduksinya itu, mendatangkan keuntungan yang berlipat. "Ya tergantung pesanan Mas untuk jumlah sandal yang saya buat, lumayanlah hasil yang didapatkan," ujarnya tersenyum. Menurutnya bahan dasar yang digunakan sangat mudah ditemukan di pasar. Hanya saja,
doni heriyanto/koran madura
dalam membuat sandal tersebut butuh kreativitas tinggi untuk membuat sebuah bentuk yang menarik. Apalagi sandal yang dibuat mencakup ukuran anak kecil dan orang dewasa. Terlebih bagi kalangan perempuan dan laki-laki. Tentunya membutuhkan bentuk dan model yang berbeda-beda. Pemilihan warna juga menjadi faktor utama agar sandal yang dihasilkan menjadi begitu menarik untuk dibeli. "Bahan dasarnya itu kan spon jadi sangat mudah dicari. Kemudian tinggal membentuk sesuai dengan pesanan. Ketahanan dan keawetan itu sangat penting, agar pembeli itu tidak kecewa," tuturnya. Cara membuat sandal itu sangat sederhana. Pertama sediakan spon sebagai bahan dasar kemudian diukur melalui cetakan yang telah dibentuk seperti sandal yang dipesan. Selanjutnya, ukuran yang telah dibuat dipotong melalui mesin pemotong. Langkah berikutnya, yaitu membuat ketebalan sandal dengan menambah spon itu dan diberi lem agar menjadi kuat. Setelah itu, sandal yang sudah setengah jadi lalu di jahit agar kualitas sandal menjadi sangat kuat. Tahap akhir dari pembuatan sandal yakni memberikan warna dan hiasan pada sandal agar terlihat cantik dan menarik. = DONI HERIYANTO/RAH
KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO
Neter Kolenang
SENIN SENIN 24 MARET 2014 | No. 0327 | TAHUN III 24 MARET 2014
MADURA
No. 0327 | TAHUN III
PO
MOHAMMAD MAHSUN
Banyak politikus di negara kita. Namun sedikit sekali negarawan. Iya, ini bukan hanya sebuah berita baru, tetapi juga juga bukan berita yang menyenangkan. Seolah membuat telinga panas mendengarnya. Bukankah begitu wajah politik di negeri ini, hanya melahirkan politikus, buka negarawan. Alih-alih menjadi ujung tombak emansipasi, politik justru menjadi ajang masturbasi para pemimpin pemerintahan, yang merasa mewakili mereka yang sesungguhnya tidak pernah disentuh.
NOVITA ANGGRAINI
Menjadi Politisi Tak Sekadar Sensasi egitulah kata Novita Anggrani, perempuan kelahiran kota Sumekar, Sumenep, 05 November 1989 tersebut benar-benar agak paham soal kondisi politik negeri ini. Ia mengungkapkan bahwa menjadi politisi sebenarnya tidak mudah. Sebab menjadi politisi itu tidak sekadar mencari citra dan kuasa, termasuk pula tak mencari sensasi. Menjadi politisi adalah mengatur negara. “Namun, kini esensi politik telah terciderai oleh masturbasi politik. Esensi dari masturbasi adalah stimulasi. Iya, stimulasi tersebut diarahkan pada satu titik yang menciptakan sensasi. Biasanya adalah alat kelamin. Tujuan dari masturbasi adalah mencapai ejakulasi atau orgasme. Begitulah potret politik masa kini,” ucapnya kepada Koran Madura saat ditanya pengetahuan soal politik. Di dalam politik, lanjut lulusan D3 Kebidanan Unipdu Jombang tersebut, pola yang sama dengan mudah ditunjuk dengan jari. Para wakil rakyat mencari stimulasi untuk mencapai sensasi. Titik yang menjadi fokus adalah titik kepuasan finansial yang digunakan untuk menumpuk benda-benda material. “Alat kelamin politik adalah in-
sentif, dan orgasme dapat dibayangkan sebagai tertumpuknya harta dan kuasa yang tak jelas mau dibuat apa. Nah, inilah yang saya sebut sebagai marturbasi politik,” jelasnya. Perempuan asal BatangBatang tersebut menambahkan bahwa kepuasan finansial dan material menjadi tujuan utama yang dikejar dengan segala cara. “Termasuk menipu dan melobi untuk kepentingan pribadi menjadi alat pemuas sensasi. Moral adalah perversi yang berlebihan. Orgasme sebagai penumpukan harta benda menjadi tujuan utama yang dikejar tanpa menoleh kiri kanan. Sungguh, entitas politik kita telah tercerabut dari akarnya,” jelasnya. Masturbasi politik itu, kata perempuan yang hobi membaca tersebut, tak lebih hanya sebentuk politik semu. Tidak ada intimitas antara rakyat dengan para wakilnya. Yang ada adalah relasi yang saling membendakan, atau reifikasi. “Indonesia kini seperti sebuah rumah tangga, di mana suami dan istrinya masturbasi sendirian, bahkan ketika mereka bersama di tempat tidur,” jelasnya kepada Koran Madura. Padahal, dalam hemat perempuan yang punya pengalaman berpidato pertama kali
miknya jatuh tersebut, rumah tangga semacam itu tidak akan bertahan. Sama seperti Indonesia tidak akan bertahan, jika hampir semua wakil rakyat dan pemimpinnya adalah seorang masturbator. Untuk melampaui masturbasi kita perlu melihat apa yang esensi, dan melepaskan apa yang semu. “Indonesia bukanlah hasil dari
masturbasi, melainkan dari mimpi yang coba diwujudkan dengan darah dan keringat oleh para pendiri republik ini. Jangan biarkan itu lenyap ditelan kesemuan,” paparnya. Sungguh, kesehariannya untuk memberantas buta huruf tersebut benar-benar punya impian impian dan cita-cita yang cukup tinggi. Selain menekuni dunia bidan, gadis yang mengidolakan RA Kartini tersebut ingin sekali menjadi perempuan yang menginpirasi perempuan yang lain. Termasuk ia mulai belajar tentang ilmu politik. “Siapa suatu saat saya punya kesempatan untuk menjadi politisi,” ujarnya sembari tertawa senyum. Ia mengaku ingin sekali kesempatan dimasa muda dimanfaatkan untuk berkarya, terutama dalam menggali setiap potensi yang ada dalam dirinya. Event-event perlombaan yang dulu saat kuliah diikutinya digunakannya sebagai barometer dalam mengukur sejauhmana dirinya mengalami suatu perkembangan. Kini, ia mulai belajar untuk mengabadi kepada masyarakat, selain kadang membantu masyarakat saat melahirkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat buta huruf, ia juga sedang belajar ilmu politik. =SYAMSUNI
Jadikan Pengalaman Guru Paling Berharga alam menjalani kehidupan untuk mencapai sebuah kesuksesan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dalam meraih mimpi sukses, pasti akan menemui jalan kegagalan terlebih dahulu. Dalam benak seorang pemuda yang memiliki nama Mohammad Mahsun, kegagalan bukan sebuah momok yang mengerikan dalam mengarungi sebuah perjalanan hidupnya mencapai kesuksesan. Namun kegagalan baginya dianggap sebuah guru yang sangat berharga.“Dalam menempuh hidup menuju sukses pasti diawali dengan sebuah kegagalan,” terangnya. Pria lajang kelahiran Probolinggo, 23 Agustus 1986 ini, mengaku dalam hidupnya tidak merasa takut dengan kata gagal dalam kondisi apapun. Termasuk dalam dunia bisnis atau usaha yang dijalaninya.“Jangan ada kata takut gagal kalau mau sukses. Karena kesuksesan berawal dari kegagalan terlabih dahulu,” kata Mohammad Mahsun. Mahsun, panggilan akrabnya mengatakan, kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Sebab kegagalan dalam sebuah usaha itu hal yang biasa. Namun perlu diingat, dalam kegagalan yang diterima jangan sampai putus asa. Anggaplah kegagalan itu menjadi eveluasi.“Pasti di dalamnya akan ditemukan jalan kesuksesan. Dengan evaluasai akan terlihat kelemahan kita,” paparnya pria yang juga kutu buku ini. Orang yang sering gagal dan usahanya, lanjut dia, akan pantang menyerah dan semangat. Pasti langkah selanjutnya akan mencapai usaha yang akan diinginkannya.“Jatuh bangun dalam usaha itu sudah biasa. Jika mengaku tidak mengalami kegagalan, itu yang perlu menjadi pertanyaan. Hal itu mustahil akan terjadi sebelum mencicipi yang namanya kegagalan hidup,” tandas Mahsun. =Mahfud hidayatullah