e Paper Koran Madura 28 Januari 2014

SELASA

1

KORAN MADURA

28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

0328-6770024 SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III www.koranmadura.com

edah KPK Menggel hmi ac R in ir A ar Kam Diany l2

Nasional | ha

ant/m agung rajasa

KAREN DIPERIKSA KPK. Dirut Pertamina Karen Agustiawan (tengah) memberi keterangan seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1). KPK memeriksa Karen Agustiawan sebagai saksi kasus Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan pada Kementerian ESDM dengan tersangka Waryono Karno.

KPK Periksa Dirut Pertamina Pengacara Karen: Ibu Sering Diancam Akan Dipecat dari Posisinya

JAKARTA- Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah terkait kegiatan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Waryono Karno. “Bu Karen bersaksi untuk Pak Waryono Karno,” kata pengacara Karen, Rudy Alfonso, di Gedung KPK Jakarta, Senin. Karen sendiri tidak mengungkapkan apa pun saat tiba di Gedung KPK. Ia sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap kepada mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini pada 7 November 2013, kasus Waryono ini merupakan pengembangan dari kasus Rudi Rubiandini. Dalam persidangan, Rudi pernah menyebutkan bahwa ia menyerahkan uang sebanyak 200.000 dolar AS kepada Komisi VII DPR sebagai uang Tunjangan Hari Raya (THR). “Tidak tahu, ini kan belum diperiksa, tunggu saja nanti selesainya, baru ini kita kasih tau,” kata Rudy saat ditanya apakah pemeriksaan Karen terkait dengan pemberian uang THR. Namun Rudy meyakini bahwa Pertamina tidak memberikan THR kepada anggota DPR Komisi VII yang mengurus bidang energi. “Saya pastikan tidak ada, Ibu ini sudah

sering diancam untuk dipecat, tapi dia tidak pernah melayani permintaan itu, sama sekali saya jamin, tidak ada pemberian dari Pertamina ke DPR itu ya,” ungkap Rudy. Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Wakil Ketua Komisi VII Zainuddin Amali, keduanya membantah telah menerima THR dari Rudi Rubiandini. KPK juga telah menggeledah 13 tempat terkait kasus tersebut yaitu di dua ruang di Kementerian ESDM; rumah Waryono, rumah Kepala Biro Bagian Keuangan Kementerian ESDM, Didi Dwi Sutrisnohadi; ruang kerja Komisi VII Sutan Bhatoegana, Tri Yulianto dan Zainudin Amali; rumah Sutan dan Tri Yulianto; rumah staf Sutan, Irianto Muhyi; serta ruang

kerja Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Waryono Karno ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 9 Desember 2014. Kepada Waryono disangkakan pasal 12 huruf B dan atau pasal 11 Undang-undang No 31/1999 sebagaimana diubah Undangundang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isi pasal tersebut adalah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun kurundan dan pidana denda Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. = ANT/DESCA

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

Draenase

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Ada candaan bernada sindiran tentang draenase air di berbagai daerah, yang dianggap menjadi salah satu penyebab banjir. “Jika ingin melihat birokrasi di negeri ini, lihatlah draenase di seluruh daerah. Sebagian besar tersendat, tersumbat sampah, rusak hingga air tak bisa mengalir normal,” kata seorang teman. Lalu, lanjutnya, dua hal berbeda itu seperti saling terkait, hingga timbul dampak buruk yang merugikan masyarakat. Birokrasi yang kata Peter M. Blau dirancang menyelesaikan tugas administratif dalam skala besar hingga terkoordinir sistematis, di negeri ini terkesan berfungsi sebaliknya. Yang seharusnya memperlancar, mempermudah justru mempersulit. Ungkapan kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, seakan menjadi merk birokrasi di negeri ini. Jika ingin mudah perlu semacam oli layaknya mesin. Tentu oli di sini bentuknya agak berbeda dari biasanya. Dua Presiden di negeri ini pernah mengeluhkan soal birokrasi, yaitu saat Ibu Megawati menjadi Presiden dan Presiden SBY. Itu artinya, memang birokrasi di negeri ini benar-benar menggurita hingga menelan apa dan siapapun. Bahkan ada pendapat, beberapa mantan mentri yang tersandung masalah, karena jadi korban kesemrawutan birokrasi. Lalu apa hubungan birokrasi dan ketersendatan Jika kebijakan dan perencanaan draenasi air yang mensaja sudah am- jadi salah satu penyebab buradul apalagi banjir? Tentu saja di sini terkait kesamaan terkait koordinasi tak ketersumbatan keduanya. mengoptimalkan Draenase buruk di hampir pembenahan dan seluruh daerah mencerperbaikan drae- minkan tak berfungsinya nase mekanisme kerja dan kontrol birokrasi. Tak ada penanganan terpadu dari jajaran paling tinggi sampai tingkatan paling rendah. Dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat sampai kepala desa. Tak usah meneliti terlalu rumit. Dari segi perencanaan dan pembangunnnya saja kelihatan semrawut. Hampir tiap daerah ada perbaikan jalan, selalu tak didahului perbaikan draenase. Hasilnya, bisa ditebak. Jalan sudah diperbaiki, rusak kembali hanya kurun waktu mingguan bahkan hitungan hari. Jika kebijakan dan perencanaan saja sudah amburadul apalagi terkait koordinasi mengoptimalkan pembenahan dan perbaikan draenase. Jika yang mendasar dan besar terabaikan apalagi hal yang bersifat lebih mikro, yang sekedar perawatan, perbaikan dan pembenahan. Ada yang mengatakan, soal draenase ini kurang mendapat perhatian di era kepemimpinan Jakarta sebelum sekarang, karena nilai proyeknya kecil. Tak ada bandingnya dengan Proyek Kanal Timur dan Barat serta yang lainnya. Bisa jadi ini, menjadi langgam dan gaya kepemimpinan di berbagai daerah, yang menganggap juga sebagai proyek ecek-ecek. Seorang wartawan nasional begitu gemas terkait soal draenase ini. Ia teriak di jejaring sosial, “Jika jadi Kepala Daerah, yang pertama saya lakukan membenahi selokan. Tak masalah saya disebut Gubernur selokan, bupati/walikota selokan. Biarin. Saya yakin percuma pembangunan fisik tanpa membenahi soal draenase,” gerutunya. Bisa salah, bisa benar. Yang pasti, sudah terbukti ketika draenase buruk, sedikit hujan saja banjir hingga jalan serta bangunan lainnya terembes rusak.=

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

2

KPK Geledah Kamar Airin Rachmi Diany Penyidik Mengumpulkan Bukti TPPU oleh TCW TANGERANG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kamar Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany untuk mencari dokumen terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh suaminya, Tubagus Chaeri Wardana (TCW). “Iya, tadi penyidik KPK pun menggeledah kamar Bu Airin untuk mencari dokumen yang diperlukan,” kata kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana, TB Sukamta di Tangerang, Senin (27/01). Menurutnya, penyidik KPK menelusuri seluruh ruangan di dalam rumah. Hal itu dilakukan untuk mencari dokumen yang diperlukan. Setelah beberapa jam melakukan

penggeledahan, sejumlah penyidik KPK pun mendapatkan berkas yang diinginkan dan membawanya. Berkas tersebut, berisi delapan poin yang berkaitan dengan kasus yang menjerat Tubagus Chaeri Wardana terkait kasus saat ini. Sukamta mengaku hanya memantau proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sebab, selama penggeledahan, beberapa penyidik memeriksa seluruh ruangan. Perlu diketahui, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kediaman Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Cluster Narada Alam Sutera Serpong, Senin. Penyidik datang sekitar pukul 12.00 WIB menggunakan minibus dengan nomor polisi B 7355 KAA dan keluar pukul 15.00 WIB dengan membawa sejumlah dokumen. Airin Rachmi Diany merupakan istri dari Tubagus Chaeri Wardana,

tersangka korupsi kasus Pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan di RSUD Banten. Berdasarkan informasi Penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama tersangka TCW, adik Gubernur Banten Ratu Atut. Lokasi yang digeledah tersebut di antaranya Rumah TCW (Tubagus Chaery Wardana-red) Jl Denpasar IV No. 35 Jaksel, Jl Denpasar II No. 43 Jaksel, Rumah Walkot Tangsel Jl Sutera Narada V No. 16 Alam Sutera Tangsel, Rumah Yayah Rodiah Kompl. Grand Serang Asri Blok A3-4 , Cipocok Jaya-Serang, Kompl. Griya Serang Asri K5 No. 7 Serang - Banten, Rumah Dadang Prijatna Taman Graha Asri Blok H5-9, Serang - Banten dan Rumah Dadang Sumpena Taman Graha Asri Blok CC5 no.13. = ANT/ACHMAD IRFAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

KPK Sita Mobil dan Aset Wawan JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah mobil, sepeda motor dan dokumen terkait kepemilikan aset dari adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan, yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Dari tujuh lokasi atau tempat penyidikan, KPK melakukan penyitaan terhadap beberapa aset terkait penyidikan dugaan TPPU dari TCW,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di kantornya, Jakarta, Senin malam. Menurut Johan, penyitaan aset dari rumah Wawan di kawasan Jalan Denpasar, Jakarta adalah Mobil Lexus hitam bernomor polisi B 888 ARD, Nissan GTR B 888 GAW, Land Cruiser hitam B 888 TCW dan sepeda motor Harley Davidson B 3484 NWW. Sedangkan dari beberapa tempat di Serang, Banten KPK menyita dua unit mobil Mitsubishi Pajero, satu BMW, satu Honda Freed, tiga Kijang Innova, satu Toyota Avanza, satu Ford Fiesta, satu Toyota Fortuner. Sementara itu, KPK juga melakukan penyitaan dokumen terkait aset Wawan. = ANT/ANOM PRIHANTORO

ant/andika wahyu

KPK SITA MOBIL WAWAN. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mobil mewah dari garasi rumah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Jalan Denpasar IV, Jakarta Selatan, Senin malam (27/1). KPK menyita tiga kendaraan mewah yakni Nissan GTR warna putih B 888 GAW, Lexus B 888 ARD dan Land Cruiser B 888 TCW dan sebuah motor Harley Davidson V Rod karena diduga terkait dengan pencucian uang yang dilakukan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 28 JANUARI 2014 SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III No. 0289 | TAHUN III

33

DEMOKRAT VS ANAS

Pasek Kritik Kepemimpinan Syarif JAKARTA-Ketua DPR Marzuki Alie mengembalikan surat pergantian antarwaktu (PAW) Gede Pasek Suardika sebagai anggota DPR ke DPP Partai Demokrat. Alasannya, surat PAW dari Partai Demokrat itu ditandatangani Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP, bukan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, SBY.

ant/m agung rajasa

SKANDAL BAILOUT CENTURY. Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan bailout Bank Century di Jakarta, Senin (27/1). KPK memeriksa Agus Santoso sebagai saksi terkait penyidikan kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan tersangka Budi Mulya.

Soekarwo Siap Diperiksa Akil Diduga Terima Suap Pilkada Jatim JAKARTA- Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap jika sewaktu-waktu diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kasus suap Pilkada Jawa Timur oleh tersangka mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. “Seluruh warga negara Indonesia harus (siap diperiksa KPK), bukan saya saja,” kata Soekarwo yang ditemui usai kuliah umum di Universitas Nasional, Jakarta, Senin. Pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu menjelaskan kronologi pertemuannya dengan Ketua Partai Golkar Jatim, Zainuddin Amali, beberapa waktu sebelumnya, soal betapa beratnya Pilkada Jatim untuk dimenangkan.

Namun, Soekarwo menampik ucapan Zainuddin tersebut karena berdasarkan data yang ia punya, sebanyak 71.026 sudah menandatangani petisi ‘fairness’ (adil). “Ketua Golkarnya, Zainuddin Amali, memberi tahu saya bahwa Jatim itu ‘berat’, saya bilang ‘Lho apa beratnya? Sebanyak 71.026 tanda tangan fairness. Tidak ada keberatan’,” katanya. Saat proses pengadilan di MK, lanjut Soekarwo, hanya ada satu yang menyatakan keberatan yakni dari TPS Pulau Mandangin, Sampang, Madura. “Itu juga karena saksinya adalah tokoh, bukan pelaku di TPS. Tapi sudah dibantah oleh saksi-saksi di TPS, jadi tidak ada yang dikatakan berat,” ujarnya. Ia mengaku tidak tahu menahu soal kasus yang menyeret namanya itu. “Berbuat tidak, mengetahui (juga) tidak. Begitu Zainuddin Amali menyampaikan ‘berat’ sudah saya tolak. Dia juga enggak

cerita bagaimana BBM-nya (dengan Akil),” katanya. Gubernur petahana itu bahkan mengaku baru mengetahui perihal kasus tersebut sekitar 15 hari lalu dari pemberitaan di media.“Ya itu, rekaman BBMnya saya baru tahun 15 hari yang lalu,” ujarnya. Sebelumnya, ada informasi terkait percakapan Blackberry Messenger (BBM) antara Akil Mochtar dan Ketua Golkar Jatim Zainuddin Amali untuk memenangkan pasangan SoekarwoSyaifullah Yusuf dalam sengketa Pilkada Jatim di MK. Pasangan Soekarwo-Syafullah Yusuf yang diusung Partai Golkar disebut-sebut dimintai uang sebesar Rp10 miliar agar bisa menang dalam sengketa Pilkada Jatim di MK yang saat itu diketuai oleh Akil Mochtar. Ada pun Akil diduga telah menerima gratifikasi dari sejumlah sengketa Pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi. = ANT/ADE IRMA

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengemukakan, Syarif Hasan tidak pas untuk posisi jabatan yang diembannya. “Partai Demokrat sebesar itu, tapi yang dipercaya menjalankan ketua harian, orang yang masih nyambi menjadi menteri,” ungkap Pasek, dalam diskusi “Lingkaran Kekuasaan, Konflik Politik dan Korupsi”, di Jakarta, Senin (27/1). Menurutnya, kepemimpinan suami Ingrid Kansil itu bukan menjadi perekat kader Demokrat dalam membangun kesolidan dan kinerja partai dalam menghadapi Pemilu 2014, sebaliknya justru menjadi pemicu perpecahan. “Saya dipecat dari jajaran pengurus Partai Demokrat saya terima, diganti dari jabatan Ketua Komisi III DPR juga tidak melawan, lalu diganti Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak masalah. Tapi ketika saya harus di PAW dari anggota DPR RI, masa saya tidak melawan, dan diam saja,” tegas Pasek. Dia menegaskan, pemecatan yang dilakukan Partai Demokrat, yang ditanda tangani Ketua Pelaksan Harian Syarif Hasan, dan Sekretaris Jenderal Edi Baskoro Yudhoyono akan dia lawan. “Saya bukan melawan karena saya diberhentikan,

tapi penghentian saya tanpa alasan. Bila saya dikatakan tidak berterima kasih, lihat saja apakah saya tidak pernah hadir di DPR atau menghadiri rapat lainnya,” ujar Pasek. Menurutnya, pemecatan terhadap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali ini tidak berdasar, dan bukan mencerminkan nilai-nilai demokrasi, sebaliknya sudah mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. “Pak Syarif ibarat punya SIM C, tapi disuruh mengemudikan bus malam, ya yang ada mengemudi dengan zig-zag, dan membuat para penumpang ketakutan,” tukas Pasek Loyalis Anas Urbaningrum, Ma’mun Murod Al-Barbasy juga menilai, Syarif tidak pas memimpin Demokrat. “Sikap DPR dalam hal ini Marzuki Alie sudah tepat. Surat itu pantas dikembalikan karena tidak prosedural,” ujarnya. Ma’mun Murod juga yakin SBY sangat paham terkait prosedur pengajuan PAW yang harus ditandatangani oleh ketua umum partai. “Dengan hanya ditandatangani Ketua Harian, ada kesan kuat PD sengaja melecehkan lembaga terhormat seperti DPR,” ungkap Ma’mun. =GAM/ABD

ant/m agung rajasa

GEDE PASEK JENGUK ANAS. Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Gede Pasek Suardika menunjukkan buku sebelum menjenguk Anas Urbaningrum di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1). Dalam kunjungan ini, Pasek membawa 2 buah buku untuk Anas yang merupakan buku tentang sejarah, yakni Masa Akhir Majapahit dan Siapa Pengkhianat Diponegoro.

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

DANA SAKSI PARPOL

Bawaslu: Inisiatif itu dari Pemerintah JAKARTA- Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan anggaran honor saksi dari perwakilan parpol merupakan inisiatif Pemerintah karena pihaknya tidak pernah mengajukan usul tersebut.

ant/muhammad adimaja

DIBELA 200 PENGACARA. Mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid Rizal Ramli (tengah) didampingi Tim kuasa hukumnya memberikan keterangan pers terkait “Somasi Presiden SBY kepada Rizal Ramli” di Gedung Joang 45, Jakpus, Senin (27/1). Dalam keterangan persnya Rizal Ramli bersama 200 kuasa hukumnya menyatakan siap menghadapi somasi dari Presiden SBY terkait pernyataannya di media massa beberapa waktu lalu yang dianggap menyinggung Presiden SBY dalam kasus Century.

Rizal Ramli Dibela 200 Pengacara Salah Satunya Mantan Pengacara KPK JAKARTA-Tokoh oposisi nasional Rizal Ramli telah menyiapkan kuasa hukum untuk melawan somasi yang dilayangkan tim pengacara dan konsultan hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga. Tak main-main, Mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini akan dibela sekitar 200 pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Pengawal Demokrasi dan Kebebasan Pendapat. “Dalam suasana Indonesia yang pragmatis dan transaksional ini, ratusan lawyer melawan kekuatan anti demokrasi secara sukarela dan juga memberi harapan kepada kami,” kata DR. Rizal Ramli saat menggelar jumpa pers di Gedung Juang, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin (27/1). Seperti diberitakan, selain mensomasi Rizal, pengacara keluarga Presiden SBY, Palmer Situmorang dan rekan-rekannya, juga melayangkan somasi kepada loyalis Anas Urbaningrum yang juga anggota Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono karena tulisannya di laman Kompasiana berjudul “Anas: Kejarlah Daku Kau Terungkap”.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, juga terancam somasi. Ia diperintahkan untuk meminta maaf karena terus menerus mengungkapkan ke media massa soal dugaan bahwa Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menerima dana 200 ribu dolar Amerika Serikat dari korupsi proyek Hambalang. Sementara Rizal yang juga penasihat ahli pada Perserikatan Bangsa Bangsa ini disomasi karena mengumbar di media massa soal dugaan gratifikasi jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada Boediono yang dikaitkan dengan bail out Bank Century. Rizal mengapresiasi tim pengacara yang akan membelanya

melawan somasi SBY. Salah satu pengacara yang bergabung adalah Ahmad Rifai, yang pernah membela pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari tindak kriminalisasi. “Sangat mengagumkan dan mengharukan, ternyata banyak sekali lawyer yang sukarela beramai-ramai bergabung untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Tim Hukum Pengawal Demokrasi dan Kebebasan Pendapat Otto Hasibuan mengaku heran dengan sikap SBY yang justru melayangkan somasi untuk rakyatnya sendiri. Dia menilai, somasi tersebut adalah ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. “Lonceng kematian sudah berbunyi. Kita harus bersama-sama mencegah,” katanya dalam jumpa pers bersama Rizal Ramli menanggapi somasi SBY di Gedung Juang, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin (27/1). =GAM/ ABD

“Ketika rapat koordinasi, Pemerintah menyampaikan ada keluhan dari peserta pemilu terkait pentingnya menghadirkan saksi di setiap TPS (tempat pemungutan suara). Sekali lagi, ini bukan dari Bawaslu (tapi) ini aspirasi parpol kepada Pemerintah,” kata Muhammad di Jakarta, Senin. Dia membantah jika permintaan dana saksi untuk perwakilan parpol itu muncul dari Bawaslu, dan menjelaskan bahwa Bawaslu dipertimbangkan sebagai pihak yang paling tepat untuk mengelola anggaran tersebut. Ide untuk mengalokasikan anggaran saksi parpol, lanjut Muhammad, muncul dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto. “Pak Menko Polhukam menjelaskan ada permintaan parpol ke Pemerintah, tapi beliau tidak menjelaskan partai mana saja,” tambahnya. Pemerintah kemudian menunjuk Bawaslu karena tidak ingin dituding ikut campur dalam urusan pemilu, khususnya partai politik. Oleh karena itu, Mendagri Gamawan Fauzi dalam rakor tersebut mengusulkan Bawaslu sebagai lembaga Pemerintah non-kementerian yang berhak

mengelola anggaran itu. “Pemerintah bilang bahwa tidak bisa langsung mengelola karena Pemerintah takut dituding intervensi parpol, kemudian Mendagri mengusulkan Bawaslu saja. Saya bilang kalau itu disetujui dan tidak mengganggu tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami ya kenapa tidak,” ungkap Muhammad. Sementara itu, ketika ditemui secara terpisah, Mendagri mengatakan bahwa usulan honor saksi parpol dibiayai Pemerintah muncul dari Bawaslu yang muncul saat pembahasan mengenai program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). “Itu Bawaslu dulu yang usul, pada waktu pembahasan muncul ide untuk saksi dari parpol, jadi dia (Bawaslu) yang mengatur. Presiden sifatnya membantu, tetapi bagaimana pengaturan dan tugasnya itu diatur oleh Bawaslu sendiri,” ujar Mendagri. Anggaran untuk saksi parpol yang disiapkan Pemerintah sebesar Rp700 miliar, sementara anggaran Mitra PPL yang diminta Bawaslu sebesar Rp800 miliar. Sehingga total dana tambahan untuk kegiatan pelaksanaan pemilu menjadi Rp1,5 triliun. =ANT/ FRANSISKA

ant/agus bebeng

LARANGAN MEMBELI DARI PKL. Spanduk larangan membeli terpasang di pedestrian jalan di Bandung, Jawa Barat, Senin (27/1). Pemerintahan Kota Bandung menerapkan aturan penyitaan KTP dan denda maksimal Rp 1 juta kepada warga yang membeli dari PKL. di beberapa zona larangan membelii.

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 28 2014 JANUARI 2014 SELASA 28 JANUARI | No. 0289 | TAHUN III No. 0289 | TAHUN III

55

Produksi Dodol Imlek Sejumlah pekerja mengaduk dodol di rumah produksi dodol di kawasan Kampung Lio Baru, Neglasari, Tangerang, Banten, Senin (27/01). Menjelang Imlek 2565 produksi dodol meningkat 100%, karena banyak mendapat pesanan dari sejumlah kota seperti Jakarta, Bogor, Bekasi. ant/lucky.r

JAKARTA- Pemerintah Indonesia dan pemerintah Brunei Darussalam melanjutkan kembali pembahasan pembaruan nota kesepahaman atau “memorandum of understanding” (MoU) mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal maupun informal (domestik). “MoU dalam bidang penempatan dan perlindungan TKI perlu untuk segera terwujud, sehingga memberikan kepastian hukum, baik bagi pengguna maupun TKI itu sendiri,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI Muhaimin Iskandar. Menakertran mengemukakan itu dalam pertemuan dengan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Brunei Darussalam Excelency Pehin Udana Khotib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin Bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Senin. Dalam keterangan pers Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterima di Jakarta, Senin, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan terus mendorong percepatan pembaruan MoU antara Indonesia dengan Brunei Darussalam dalam bidang

Indonesia-Brunei Kembali Bahas MoU TKI Diharapkan Ada Perbaikan sejak Waktu Libur hingga Besar Gaji penempatan dan perlindungan TKI itu. “Secara umun kerangka acuan untuk perubahan memorandum of understanding (MoU) yang ditetapkan kedua negara pada 2008 telah disepakati. Oleh karena itu kita berharap pembaruan Mou ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini,” kata Muhaimin. Nota kesepahaman tersebut akan mirip dengan nota kesepahaman dengan negara-negara lain yang memuat tentang pengaturan waktu istirahat penata laksana rumah tangga (PLRT), pengaturan libur sehari dalam seminggu serta hak pegang paspor. Beberapa hal yang ditekankan Pemerintah Indonesia dalam draf MoU itu adalah besaran gaji minimum TKI, adanya hari libur tiap minggu, adanya jam istirahat atau pembatasan jam kerja, paspor yang boleh dipegang atau dibawa oleh TKI, adanya akses komunikasi dengan perwakilan RI maupun keluarga TKI, adanya uraian tugas TKI yang jelas dan cara penyelesaian perselisihan. Perubahan peraturan di Bru-

nei Darussalam juga menuntut penyesuaian oleh PPTKIS yaitu kewajiban penggunaan agen dalam perekrutan PLRT, di mana sebelumnya perekrutan itu dilakukan secara perorangan. “Saat ini Brunei sudah ada aturan untuk penggunaan agen dalam merekrut PLRT, sebelumnya belum ada sehingga dulu dilakukan secara perorangan. Ini yang harus disinkronkan dengan aturan PPTKIS di Indonesia,” ujar Muhaimin. Secara umum, Muhaimin mengatakan pemerintah Indonesia sedang melakukan pembenahan terhadap penempatan TKI sektor domestik dan mempersiapkan suatu mekanisme penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik yang lebih baik di negara penempatan, termasuk Brunei Darussalam. Namun untuk Brunei Darussalam, Muhaimin menilai pada umumnya TKI tidak mengalami banyak masalah karena budaya yang relatif sama serta didukung dengan pemerintah setempat yang sangat peduli dan mau bek-

erja sama dengan KBRI dalam hal penganan kasus TKI. “Namun, yang perlu dievaluasi saat ini adalah besaran tarif agen penempatan dan penyusunan biaya pemberangkatan,” ujar Muhaimin. Pembaruan nota kesepakatan bersama (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor formal dan informal itu telah sampai pada tahapan penyelenggaraan “joint meeting” antara perwakilan pemerintah RI dengan pemerintah Brunei. Joint Meeting tersebut dimaksudkan untuk melakukan pertukaran informasi dan pandangan terkait mengenai peraturan perundangan kedua negara dan implementasinya. Join Meeting tersebut juga membahas materi yang akan dimuat dalam draf MoU, di mana pemerintah Indonesia mengusulkan untuk dimasukkan dalam MoU mengenai besaran gaji minimum TKI, adanya hari libur tiap minggunya, adanya jam istirahat atau pembatasan jam kerja,

paspor yang boleh dipegang atau dibawa oleh TKI, adanya akses komunikasi dengan perwakilan RI maupun keluarga TKI, adanya uraian tugas TKI yang jelas dan cara penyelesaian perselisihan. “Diharapkan kedepan dengan adanya pertemuan ini akan semakin meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara sehingga target ‘zero domestic worker’ 2017 tercapai di mana penempatan TKI diarahkan sesuai jabatan seperti juru masak, ‘housekeeper’, ‘caretaker’ dan ‘babysitter’,” paparnya. Saat ini ada 67.913 TKI yang bekerja Brunei Darussalam dengan sekitar 45 persen TKI bekerja di sektor formal seperti disektor industri, perkebunan dan anak buah kapal dan 55 persen adalah pekerja di sektor informal seperti penata laksana rumah tangga dan sopir. Selain itu, ribuan peluang kerja di Brunei Darussalam untuk sektor formal juga masih terbuka di antaranya untuk bidang perminyakan, bidang infrastruktur, informasi dan teknologi serta kesehatan dan bidang kehutanan. = ANT/ARIE

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Kita Mengkhawatirkan JAKARTA-Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengkhawatirkan perekonomian Indonesia yang kesulitan mengimbangi dinamika konsumsi domestik. Kondisi ini memicu defisit perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, dan meningkatkan pengeluaran cadangan devisa yang besar. “Kegiatan ekonomi dan sektor yang tradable (industri dan pertanian) kurang berkembang sehingga harus mengimpor dalam jumlah besar,” kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistio, di Gedung Kadin, Jakarta, Senin (27/1). Dulu, sektor industri di masa lalu pernah jadi lokomotif ekonomi dengan tingkat pertumbuhan hampir dua kali lipat produk domestik bruto (PDB) nasional. Ekspor sektor industri amat tinggi sehingga bisa menciptakan surplus perdagangan dan menetralisir defisit. Kini, sektor itu dianggap sekunder. Pertumbuhannya rendah dan terus melemah. “Akibatnya, fondasi ekonomi nasional tidak kuat dan keseimbangan eksternal juga rentan. Nilai tukar yang melemah dan keseimbangan yang rentan merupakan gejala dari masalah struktur seperti sekarang ini,” tandasnya. Kondisi ini makin mengkhawatirkan jika faktor eksternal diperhatikan juga. Menurut Kadin, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan strategis internasional yang sering berubah. Frekuensi krisis ber-

langsung lebih sering dan serba tak pasti. “Gejolak pasar global sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional yang rapuh sehingga krisis tak bisa dihindari,” kata Suryo. Di sisi makro, Kadin melihat Bank Indonesia dan pemerintah suka mengambil jalan pintas melalui pengetatan likuiditas sehingga mengorbankan dunia usaha. Menurut Suryo, mestinya pemerintah mengendalikan inflasi dari akarnya dengan cara meningkatkan suplai dan kapasitas serta memperlancar arus barang. Dengan demikian, dunia usaha bergerak leluasa dan menumbuhkan perekonomian. Kadin kecewa kepada pemerintah karena tidak melakukan pengetatan ketika pada 2010-2012 terjadi tekanan terhadap neraca transaksi berjalan. “Struktur anggaran pendapatan dan belanja pemerintah selama periode 2008-2014 juga dirancang defisit tanpa kejelasan arah. Jumlah defisit bersifat fluktuatif, yang menandakan tidak adanya sasaran yang jelas untuk meningkatkan kemampuan belanja,” katanya. =GAM

ant/ismar patrizki

IRFAN BACHDIM KE LIGA JEPANG. Pesepak bola Indonesia, Irfan Bachdim (kanan) dan General Manager klub Divisi I J-League Ventforet Kofu, Satoru Sakuma (kiri) menyampaikan keterangan pers di Garuda City Center, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (27/1). Irfan Bachdim resmi dikontrak klub liga Jepang, Ventforet Kofu, sebagai bagian dari kerja sama Garuda Indonesia dan pemerintahan Prefecture Yamanashi, Jepang, dalam upaya peningkatan arus turis kedua negara.

Penyelamatan Uang Negara Ditjen Pajak Dorong Sinergi Antar Instansi JAKARTA-Ditjen Pajak berkomitmen agar pengelolaan data dan atau informasi yang dihimpun dari Kementerian/ Lembaga, instansi dan pihak lain dijamin integritasnya.

ant/agus bebeng

HARGA IKAN LAUT MELONJAK. Pedagang menunggu pembeli ikan laut di pasar tradisional Kosambi Bandung, Jawa Barat, Senin (27/1). Ketersediaan yang kurang akibat cuaca yang tidak baik, mengakibatkan kenaikan harga ikan laut sekitar 20-40 persen.

Sehingga, instansi pemberi data dan atau informasi yakin bahwa data dan atau informasi yang diberikan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan publik. Demikian benang merah Diskusi Panel bertajuk Pengamanan Penerimaan Negara Melalui Sinergi antar Kementerian dan Lembaga. Sebagai pembicara kunci dalam diskusi ini adalah Anny Ratnawaty Wakil Menteri Keuangan dan Kuntoro Mangkusubroto Kepala Kepala Unit Kerja

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Selain itu, para panelis yang hadir adalah Yunus Husein - Staf Ahli Kepala UKP4, Denny Indrayana Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fuad Rahmany Direktur Jenderal Pajak. Acara ini dihadiri oleh ratusan undangan dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Instansi, BUMN dan pihak lain yang terkait. “Ditjen Pajak juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar implementasi Pasal 35A UU KUP ini terwujud,” Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi di Jakarta, Senin (27/1) Sesuai dengan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Ditjen Pajak diberikan kewenangan untuk menghimpun data dan informasi perpajakan dari setiap Kementerian/Lembaga, Instansi dan pihak lain. Ketentuan mengenai hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian, Penghimpunan Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan. Menurut dia, sistem administrasi perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment. Ini artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Untuk itu maka Ditjen Pajak membutuhkan alat atau sarana untuk menguji kebenaran penghitungan pajak yang oleh dilaporkan Wajib Pajak. = GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

acana Pemerintah untuk membayar uang saksi yang akan diambilkan dari dana APBN menggelinding bagai bola salju. Di satu sisi menggiurkan caleg dan parpol, namun di sisi lain membekukan rakyat. Itulah sebabnya sejumlah politisi tampak sibuk menyembunyikan muka. Antara menerima dan menolak wacana tersebut. Bila ditolak selaksa membuang rezeki yang dapat meringankan parpol dan caleg, sebaliknya bila diterima justru menyayat hati rakyat. Padahal saat ini mereka sedang membutuhkan dukungan rakyat untuk menghimpun suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu mendatang agar bisa melenggang mulus menuju kursi dewan. Mereka akan berpikir seribu kali untuk menerima wacana itu. Sebab ancaman rakyat semakin menjauhi caleg yang menggunakan dana negara untuk kebutuhan pribadinya, bukan sekedar ilusi. Caleg yang tergiur menggunakan uang negara hakikatnya menari di atas penderitaan rakyat, sebab semestinya penggunaan dana negara itu lebih diprioritaskan untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan untuk membantu korban bencana alam yang kini banyak terjadi di sejumlah daerah di negeri ini. Apalagi negara Indonesia masih dililit utang. Untuk tahun 2013 utang luar negeri Indonesia bukan main, mencapai Rp 2.177,95 triliun. Jauh lebih besar dibandingkan tahun 2012 sebelumnya yang mencapai Rp 1.977,71 triliun. Dengan lilitan utang yang mencekik negeri ini, sangat tidak rasional apabila Indonesia memaksakan diri akan menanggung dana saksi. Dana saksi hanya menambah beban negara, padahal negara masih memiliki beban tanggungan seperti dana pensiun dan tanggungan dana tunjangan sertifikasi, yang hingga kini masih belum terbayarkan. Usulan dana saksi parpol mencapai Rp 700 miliar ditambah anggaran Mitra PPL Rp 800 miliar, sehingga totalnya berjumlah Rp 1,5 triliun. Sungguh sangat menghambur-hamburkan dana rakyat. (*)

Opini

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

77

Membangun Karakter Melalui Televisi

alam Songkem

Dana Saksi

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

“Lewat medium televisi, anak-anak belajar tentang kebohongan yang gamblang ditampilkan para tokoh publik” Ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat David McClelland

S

ejumlah stasiun televisi memang berpacu dan saling adu kreatif untuk menarik simpati pemirsa. Dari hitungan bulan, minggu, hari, jam bahkan hitungan detik, televisi akan selalu berusaha menayangkan acara yang terbaru. Untuk memenuhi kebutuhan pemirsanya televisi terus melakukan formula inovatif dalam sebuah tayangan. Alhasil, televisi tidak hanya menyuguhkan acara berupa hiburan, atau yang bernuansa ilmiah, namun pemirsa juga disuguhi tontonan yang berbau mistik atau gaib. Televisi juga menyuguhkan tontonan yang sangat menyentuh hati hingga acara yang sangat tidak manusiawi. Anehnya, tidak sedikit masyarakat sangat menikmati tontonan tersebut. Sebut saja tayangan sinetron laga Kian Santang MNCTV, aneka jenis joget di TransTV, bahkan berita kriminal di sejumlah stasiun televisi. Ternyata tidak hanya anak-anak yang menyukai tayangan tersebut, orang tua juga seperti tidak mau ketinggalan. Televisi telah banyak menginspirasi masyarakat dari anakanak hingga orang dewasa. Anakanak akan senantiasa meniru gaya aktor atau tokoh yang dilihat dalam tayangan televisi. Tidak tanggung-tanggung, mereka akan meniru hampir secara keseluruhan, mulai dari kostum, cara bicara bahkan cara mereka dalam bergaul dengan teman sebayanya sehari-hari. Ketika mereka bermain, mereka tidak segan-segan akan meninju atau menjurus kawannya sendiri. Mereka juga akan berpura-pura terluka lalu menjerit histeris, bahkan purapura mati layaknya dalam televisi. Kalangan muda-mudi juga

seperti terhipnotis dengan tayangan televisi, mereka dengan begitu mudah akan meniru aktor atau artis favorit mereka dari semua aspek, mulai dari gaya hidup hingga cara berpakaian. Bahkan, atas nama fanatisme, mereka akan dibilang ketinggalan jaman dan tidak modern mana kala tidak mengikuti trend, yang mereka dapat dari televisi. Televisi telah berhasil mempengaruhi pemirsanya dengan tayangan-tayangannya. Tidak semua yang masuk dalam tayangan televisi adalah hal yang sebenarnya, namun tidak sedikit yang tayang dalam televisi adalah rekayasa, kebohongan dan manipulasi. Orientasi televisi adalah bisnis, asal ada uang siapapun berhak masuk televisi. Mereka yang berlatar belakang bodoh, cacat moral, culas, pembohong, bisa tampil menarik, baik dan bak pahlawan hanya karena mereka mampu bayar. Televisi dan Perilaku Seorang Ahli Psikologi Sosial dari Amerika Serikat David McClelland pada 1971 melalui buku The Achievement Motive in Economic Growth mengemukakan konsep the need for Achievement (n-Ach) atau kebutuhan untuk berprestasi, yang kemudian menjadi sangat terkenal. Menurut dia, orang dengan n-Ach tinggi cenderung berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, bukan karena imbalan materi melainkan demi memenuhi tuntutan kepuasan batin dari dalam diri. Mendasarkan konsep itu, bila dalam masyarakat terdapat banyak individu dengan n-Ach tinggi, diharapkan masyarakat tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tinggi. Melalui riset, McClelland menyimpulkan bahwa n-Ach tinggi bisa ditumbuhkan melalui cerita anak-anak. Di semua negara, mayoritas orang tua mendongeng pada anak-anak menjelang tidur mereka, memanfaatkan cerita anak-anak, baik tertulis maupun cerita tutur turun-temurun. Pemilihan cerita anak karena dinilai belum dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan

politik sehingga lebih murni. Selanjutnya, ia mengaitkan antara isi cerita anak-anak (ia meneliti 1.300 cerita) dan kemajuan ekonomi negara-negara asal cerita itu. Simpulannya, negara yang cerita anak-anaknya mengandung nilai n-Ach tinggi, yang ditandai antara lain ada optimisme tinggi, petualangan, keberanian untuk mengubah nasib, banyak akal, tidak cepat menyerah, memiliki tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula. Inti dari konsep McClelland adalah narasi dalam kisah-kisah dongeng dan cerita anak, turut membangun karakter si penerima pada kemudian hari. Bagian dari karakter itu antara lain dorongan untuk terus berprestasi. Jika kisah-kisah itu punya nilai-nilai optimisme, ada dorongan mengubah nasib yang lebih baik, tidak cepat menyerah, berani, dan sebagainya maka n-Ach dari anakanak akan tinggi dan terbawa ketika mereka dewasa. Sebaliknya, bila pasrah, fatalis, hanya menurut, dan sejenisnya maka n-Ach si penerima dongeng akan rendah. McClelland juga mengemukakan, tempat paling baik untuk menyemai ”virus” n-Ach tinggi adalah institusi keluarga. Kondisi masyarakat saat ini telah berkembang makin kompleks. Medium untuk menyemai virus n-Ach tinggi tidak hanya aktivitas mendongeng orang tua kepada anak, atau guru kepada murid, tetapi dapat juga melalui film, radio, koran, ataupun siaran televisi. Makanan Jiwa Mari kita tengok kondisi Indonesia saat ini. Televisi makin menggantikan peran orang tua untuk mendongeng dan bercerita kepada anak. Harga televisi makin murah, bisa dibeli oleh keluarga berpenghasilan rendah, makin banyak stasiun televisi, termasuk ragam siarannya. Berjam-jam tiap hari anak-anak berada di depan

televisi, menonton aneka tayangan. Melalui sinetron, penonton anak-anak disuguhi Bahasa Indonesia yang porak-poranda, misalnya, ”Ih, loe tuh kegatelan banget ya”, ”Kamu itu yang kegenitan”, ”Please deh, loe itu gak level ama gue”, dan semacamnya. Melalui sinetron, anak-anak juga diajari tingkah stereotipe bagaimana kalau orang marah: mata mendelik, mulut meneriakkan suara lantang dan kasar, lalu...plak!, tangan pun melayang ke muka si lawan main. Lewat medium televisi, anakanak juga belajar tentang kebohongan yang gamblang ditampilkan para tokoh publik. Mereka juga menonton orang-orang yang mudah marah lalu merusak, menyaksikan tawuran pelajar, atau menikmati urusan privat yang diumbar menjadi konsumsi publik. Dengan konsumsi kisah-kisah seperti itu di benak mereka, apa yang terjadi pada anak-anak ketika kelak mereka remaja dan dewasa? Apakah mereka akan punya virus n-Ach tinggi? Ataukah virus amarah, bohong, ngegosip, adu kuat, jalan pintas, dan sejenisnya? Siaran televisi itu ”makanan jiwa”. Kalau makanan (fisik) yang kita konsumsi berpengaruh pada kesehatan dan kesakitan kita, demikian pula makanan jiwa. Jika kualitas isi tayangan televisi buruk, pengaruh pada pemirsa pun buruk. Dari seluruh pemirsa, anak-anaklah yang paling rentan terkena pengaruh. Karena itu, marilah kita hilangkan anggapan bahwa televisi itu anugerah semata yang memberikan aneka hiburan dan pendidikan gratis pada masyarakat, karena banyak bahaya buruk yang mengintai ketika kita tak waspada dan tidak selektif dalam menyaksikan beragam tayangan. Mari terus kita kritik siaran-siaran televisi itu, untuk mendorong pengelola industri siaran menyuguhkan ”makanan jiwa” yang sehat bagi masyarakat, bagi kita semua.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

OPINI 8

AKSI. Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi teaterikal di depan Gedung DPRD Kabupaten Gresik, Senin (27/1) dengan membawa beberapa botol air keruh dari PDAM sambil mandi. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap rendahnya pelayanan PDAM Kabupaten Gresik g. armadianto semeru/koran madura

PMII Desak Dewan Audit PDAM SURABAYA – Massa penentang kenaikan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik terus mendesak DPRD Gresik untuk mengkaji ulang kenaikan tarif PDAM mengingat pelayanan maupun kualitasnya di bawah standar. Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik melakukan unjuk rasa mendesak DPRD Gresik mengaudit PDAM, Senin (27/01). Aksi mahasiswa PMII Gresik ini merupakan kedua kalinya dilakukan dengan tuntutan yang sama. Korlap aksi Haris Sofwanul Faqih mengatakan, tuntutan mahasiswa antara lain meminta DPRD Gresik khususnya komisi B mengkaji ulang kenaikan tarif PDAM mengingat pelayanan maupun kualitasnya dibawah standar. "PDAM Gresik banyak melakukan kesalahan. Laporan masyarakat atau pelanggan, un-

tuk pencatatan pembayaran banyak yang salah," teriak Haris. Selain melakukan orasi di depan Kantor DPRD Gresik. Mahasiswa PMII juga melakukan teaterikal dengan membawa beberapa botol air keruh dari PDAM sambil mandi. Aksi tersebut menaruh perhatian masyarakat yang melintas di jalan. Setelah puas melakukan orasi, puluhan mahasiswa PMII Gresik melanjutkan aksi serupa di kantor pemkab. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan polisi. Bahkan, Kapolsekta Gresik AKP Mulyono turut langsung memimpin pengamanan

Untuk diketahui, kenaikan tarif hanya berlaku untuk pemakaian diatas 10 kubik/bulan, sedangkan pelanggan rumah tangga dengan pemakaian sampai 10 kubik/bulan tarifnya tetap, yakni Rp1.225/kubik. Kenaikan tarif air PDAM Gresik dibagi dalam 5 kelompok, yakni kelompok I untuk sosial, kelompok II untuk rumah tangga dan instansi pemerintah, kelompok III untuk niaga kecil dan industri kecil, kelompok IV untuk niaga besar dan industri besar serta kelompok V khusus pelabuhan dan kawasan khusus lainnya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik dalam keterangan pers menyebutkan, bahwa kenaikan tarif air yang berlaku di wilayahnya bersifat mendesak, sebab apabila tidak dilakukan perusahaan dae-

rah itu akan bangkrut. Mengingat harga produksi melebihi harga jual. Akibatnya, tiap tahun PDAM mengalami kerugian hingga Rp 5 miliar. Kenaikan tarif air PDAM bertujuan untuk menutupi kerugian, sebab harga produksi air baku PDAM tidak sebanding dengan harga jual ke masyarakat, yakni harga produksi air baku sebesar Rp3.200/kubik dan harga jual Rp1.225/kubik. Dengan rincian perbandingan harga produksi air baku dengan harga jual, PDAM Kabupaten Gresik mengalami kerugian sekitar Rp 2.025/kubik. Sedangkan untuk tarif pelanggan instansi pemerintah, PDAM Gresik memberikan tarif tinggi, yakni dengan pemakaian sampai 10 kubik tarifnya Rp4.200/kubik, pemakaian 11-20 kubik tarifnya Rp 5.550/kubik dan pemakaian diatas 20 perkubik dikenakan tarif

sebesar Rp 7.500. Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Gresik, Syaikhu mengatakan dengan tegas bahwa kenaikan tarif dasar PDAM berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub). Dimana Perbub tersebut tidak harus berkoordinasi dengan DPRD. "Aturan sudah jelas bahwa PDAM itu perusahaan daerah. Perbub itu dikeluarkan tidak harus berkoordinasi dengan DPRD khususnya Komisi B," tegas Syaikhu. Dengan demikian, PDAM Gresik bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Gresik, meski pemerintah setempat juga menambah modal hampir sebesar Rp15 miliar mulai APBD 2010 hingga APBD 2013 untuk pengembangan dan distribusi ke masyarakat yang hingga kini belum mencapai 80 persen. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

9

22 Perusahaan Tak Mampu Bayar Gaji SURABAYA - Sebanyak 22 perusahaan di Jawa Timur secara resmi mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014 karena tidak mampu membayar gaji karyawannya sesuai dengan Peraturan Gubernur No 78 Tahun 2013 tentang UMK di Jawa Timur 2014 yang ditanda tangani Gubernur, 20 November 2013. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur Edy Purwinarto kepada wartawan di Surabaya kemarin mengatakan sebenarnya jumlah perusahaan yang mengajukan keberatan melalui Disnakertrans sebanyak 46 perusahaan. Setelah dilakukan verifikasi, 24 perusahaan

tidak memenuhi persyaratan, sehingga harus tetap melaksanakan pergub. " Sedangkan yang benar-benar tidak mampu membayar gaji karyawan seperti yang tertuang dalam pergub, sebanyak 22 perusahaan," papar Edy. Mantan Asisten Bidang Kesmas Pemprov Jawa Timur ini menjelaskan ada beberapa persyara-

tan bagi perusahaan yang hendak mengajukan penangguhan upah baru. Diantaranya, melampirkan neraca rugi dan laba perusahaan, neraca produksi perusahaan pada dua tahun terakhir maupun dua tahun yang akan datang. Selain itu, perusahaan juga menyertakan data jumlah tenaga kerjanya yang upahnya diminta untuk penangguhan. "Yang paling penting juga a adanya persetujuan dari serikat buruh dengan manajemen perusahaan. Setelah itu, Disnakertransduk terjun ke perusahaan untuk mengecek kebenarannya," tandasnya.

Setelah itu dilakukan peninjauan ke perusahaan. Hasilnya dilakukan evaluasi untuk menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih bekerja terkait persoalan ini dan akan diumumkan perusahaan mana saja yang berhak mendapatkan penangguhan UMK pada akhir Januari 2014. "Jika disetujui maka perusahaan tersebut bisa memakai UMK lama 2013. Itupun bukan setahun penuh, namun disesuaikan dengan kondisi perusahaan," terangnya. Berdasarkan data Disnakertransduk Jatim, 22 perusahaan

tersebut berada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Sedangkan, total jumlah karyawan diperkirakan mencapai 2 ribu orang. Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Gubernur No 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum kabupaten/kota di Jawa Timur 2014, UMK di ring satu paling tinggi di kota Surabaya yang mencapai Rp 2,2 juta, Gresik Rp 2,195 juta, Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan Rp 2,190 juta, serta Kabupaten Mojokerto Rp 2,050 juta. = E HANA DIMAN

PRODUK MAKANAN IMPOR DARI AUSTRALIA

DPRD Desak Pemerintah Perketat Pengawasan SURABAYA - DPRD Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan terhadap produk makanan yang diimpor dari Australia karena negara tersebut tidak segan-segan menolak barang-barang yang diimpor dari Indonesia jika tidak memenuhi standar. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Agus Dono kepada wartawan di Surabaya, Senin (27/1).

... harus ada tindakan dan kontrol yang tegas. Jika tidak, kami mengancam akan menghentikan segala bentuk impor khususnya soal sapi,�

Agus Dono

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Sebagai contoh, kata Agus Dono, banyak ekspor buah-buahan dari Jawa Timur yang ditolak, karena tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Austalia. Ternyata Australia hanya membatasi empat jenis buah-buahan yang bisa di ekspor ke Australia, salah satunya Salak. Selain itu, buahbuahan yang dikirim dan ketika masuk ke balai karantina milik Australia dibutuhkan waktu selama dua minggu. Dengan begitu ketika kondisi keluar dari balai karantina langsung busuk. Tapi kalau pemerintah Australia ketika mengekspor hasil pertanian

ke Indonesia minta kelonggaran. "Itu namanya tidak adil. Karena itu, saya mendesak kepada pemerintah agar memperhatikan persoalan ini sehingga memberikan rasa keadilan dalam hal perdagangan," tandasnya. Menurut Agus, bukan hanya masalah perdagangan yang dilakukan Australia dinilai merugikan negara Indonesia, tetapi juga sapi yang diimpor dari sana. Setelah sampai di Indonesia ternyata tidak bisa dikembangbiakan. "Kan kita rugi. Jadi harus ada tindakan dan kontrol yang tegas. Jika tidak, kami mengancam akan menghentikan segala bentuk impor khususnya soal sapi," tegasnya. Ia menjelaskan, selama ini sapi-sapi yang didatangkan dari Australia tanpa didampingi oleh tenaga penyuluh, padahal tenaga-tenaga ini sangat penting untuk mendampingi para peternak untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengembang biakan sapi-sapi tersebut, termasuk makanan apa saja yang harus diberikan agar sapi yang ada mudah beranak atau memiliki kualitas susu yang baik. Tapi, dalam kenyataan, ketika sapi Australia dikembangbiakan di Jatim tidak bisa, bahkan sapi-sapi yang ada sudah disuntik mandul lebih dahulu. Ketidakseimbangan hubungan antara Indonesia dengan Australia juga terlihat dari menjamurnya daging jerohan asal Australia dipasar Indonesia dan Jatim khususnya. Padahal, jika di negeri kangguru tersebut, jerohan (hati) digunakan untuk makanan ternak. Kalau terus dibiarkan, yang rugi bangsa kita. = E.HANA DIMAN

ant/seno

SERAH TERIMA TANK AMFIBI. Menhan Purnomo Yusgiantoro (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kedua kanan) menyaksikan penandatanganan serah terima tank amfibi BMP-3F di Pusat Latihan Tempur Karang Tekok, Situbondo, Jawa Timur, Senin (27/1). Pemerintah Rusia menyerahkan 37 unit tank amfibi kepada Kementerian Pertahanan RI untuk digunakan Korps Marinir.

ALAT PERANG

Marinir Terima 37 Tank Amfibi Rusia SITUBONDO - Pemerintah Rusia menyerahkan 37 tank amfibi untuk digunakan oleh pasukan Marinir yang diterima oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Pusat Latihan Tempur Karang Tekok, Kabupaten Situbondo, Jatim, Senin (27/1). Penyerahan Tank Amfibi BMP-3F itu dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kasal Laksamana Marsetio, Komandan Korps Marinir Mayjen (Mar) A Faridz Washington dan pejabat Kedubes Rusia.

"Dengan kedatangan tank baru ini akan sangat baik bagi pembangunan kekuatan Marinir ke depan. Marinir tentu akan semakin hebat," katanya saat mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro saat penyerahan tank itu. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengemukakan bahwa alat utama sistem senjata atau alutsista yang dimiliki Korps Marinir saat ini sudah banyak yang setengah tua (STW). Ia menegaskan bahwa teknologi tidak bisa dikelabui dengan perlakuan apapun. Saat

ini tank-tank yang sudah tua hanya sekedar dioperasikan, namun tidak bisa maksimal. Karena itu pilihannya adalah memperbarui alutsista. Sedangkan Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksma Untung Suropati menjelaskan Tank Amfibi BMP-3F diproduksi oleh produsen senjata Kurganmashzavod sebagai realisasi pelaksanaan kontrak jual beli antara Kemhan RI dengan Rusia. Pada 11 Desember 2011 juga telah diserahkan tank serupa sebanyak 17 unit. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

Jatim Miliki Sejarah Kuat Pluralisme SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan bahwa provinsi ini memiliki sejarah kuat terhadap pluralisme yang telah diletakkan secara lugas dalam Kitab Sutasoma yang ditulis Mpu Tantular pada zaman Majapahit. "Simbol tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa," ujarnya saat menyambut anggota Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang dipimpin Ephorus HKBP Pdt. Willem T.P. Simarmata, di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Hal ini membuktikan komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat pluralisme. Salah satunya dengan tidak hentinya menjalin komunikasi kebangsaan. Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut menjelaskan, di provinsi ini diletakkan NKRI yang pertama, yakni Majapahit. Sejarah inilah, kata dia, yang harus diteladani. "Kita memiliki warisan luar biasa dari 'founding father' bersama. Kita lahir di bumi ini untuk saling menghormati, oleh sebab itu pluralisme harus dijaga dan diperkuat," kata dia. Pakde Karwo juga mengungkapkan, kedatangan HKBP di Jatim merupakan salah satu kampanye memperkuat pluralisme dan komunikasi kebangsaan dengan harapan memperkuat agama serta kebudayaan. "Kami berpesan, jangan sampai masyarakat terpengaruh oleh liberalisme yang dapat melunturkan semangat cinta Tanah Air," kata birokrat yang juga seorang politisi tersebut. Sementara itu, Eporus HKBP Pdt. Dr. Willem T.P. Simarmata menyambut baik sambutan dari Gubernur Jatim Soekarwo. Ia mengatakan, bangsa ini diciptakan dengan kemajemukan yang luar biasa dan kemajemukan bukan pemicu dari konflik, tapi justru pemersatu dan memperkaya bangsa ini. "Kita bersama-sama berada dalam satu perahu, yaitu perahu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus dikawal untuk melangkah ke depan," tuturnya. Ia juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang dinilainya berhasil menyatukan kemajemukan. Menurut dia, hal itu merupakan penghargaan dan potensi dari Tuhan. "Kami bangga pada Pakde Karwo karena bisa hadir sebagai orang tua, pengayom, dan pemerintah yang baik bagi masyarakatnya," kata Pdt. Dr. Willem T.P. Simarmata. = ANT/FIQIH ARFANI

g. armadianto semeru/koran madura

DESAK POLDA. Massa AMAK berorasi di depan Mapolda Jatim, Senin (27/1) menuntut Kapolda Jatim untuk segera menuntaskan kasus korupsi di Jatim, salah satunya kasus P2SEM senilai Rp 277 miliar.

AMAK Desak Polda Tuntaskan Kasus P2SEM SURABAYA – Nyanyian mantan Ketua Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Jawa Timur Fathorrasjid tentang skandal penanganan kasus korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim 2008 silam menjadi bola panas. Desakan untuk mengungkap orang-orang yang ikut menikmati dana hibah sebesar Rp277 miliar tersebut terus mengalir dari berbagai penjuru, terutama orang yang dikenal dengan pejabat kepolisian dan kejaksaan yang berupaya untuk menyelamatkan pejabat pemprov Jatim agar tidak ikut dipenjara karena kasus tersebut. Desakan tersebut salah satunya dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) yang meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jatim untuk menuntaskan kasus korupsi mengenai dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) di Pemerintah Provinsi Jatim.

Dengan melakukan aksi demo di Markas Polda (Mapolda) Jatim Senin (27/1), sedikitnya 30 mahasiswa yang tergabung dalam AMAK itu, menuntut kasus korupsi lainnya juga segra dituntaskan, yakni penyelewengan swasembada daging dan insiminasi buatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyalahgunaan CSR Bank Jatim yang terindikasi digunakan untuk dana kampanye Pilgub Jatim untuk memenangkan salah satu kandidat. "Kapolda harus segera memerintahkan untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam kasus P2SEM, yang disi-

nyalir melibatkan para pejabat eksekutif dan legislatif di Jawa Timur," ujar Abdul Hamid Koordinator aksi, Senin (27/1). Dia menambahkan, pernyataan Abraham Samat Ketua KPK yang pernah menyampaikan jika

Kapolda harus segera memerintahkan untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam kasus P2SEM,

Abdul Hamid

Koordinator Aksi koruptor nomor wahid berada di Jatim, pihak Kepolisian harus segera menyikapi hal tersebut. Selain itu mendesak KPK untuk memeriksa Gubernur Jatim terkait dengan kasus suap sengketa Pilgub Jatim.

Sementara itu, AKBP Sumaryono Kasubdit III Tipikor Polda Jatim saat menemui masa demo mengatakan, pihaknya siap memberantas tindakan korupsi di Jatim, dan mengajak semua pihak untuk bersama-bersama memberantas tindak korupsi. "P2SEM sudah di tangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, kasus korupsi membutuhkan waktu, karena melibatkan orang banyak, dan para pelakunya sangat pintar. Kami berhati-hati dalam menangani kasus korupsi ini," tegas AKBP Sumaryono. Dia juga mengatakan, Polri dan KPK telah ada MoU untuk sepakat menindak korupsi di Indonesia, dan bekerja secara terpadu. "Pernyataan Abraham Samat yang mengatakan ada koruptor nomor wahid, diluar wewenang kami, tapi kami siap untuk membantu mengusut siapa yang dimaksud itu," jelasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

11

Pedagang Minta Satpol Tak Arogan SURABAYA - Pedagang Pasar Keputran Kota Surabaya meminta Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertindak arogan dengan memberlakukan jam operasional pasar yakni pukul 21.00 WIB hingga 05.00 WIB. "Kalau tetap memberlakukan pembatasan berarti perang. Satpol PP selama ini semena-mena kepada pedagang. Kami ini hanya rakyat kecil," kata koordinator pedagang Pasar Kaputran, H. Muhammad, saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Senin (27/1). Menurut dia, pedagang meminta agar Satpol PP mengubah jam operasional pasar dari jam 21.00 WIB hingga 05.00 WIB menjadi jam operasional yang selama ini berlaku, yakni pukul 20.00

WIB hingga pukul 05.30 WIB. Selain itu, lanjut dia, pedagang juga minta agar Satpol PP melakukan penertiban dengan santun, tidak semena-mena dengan langsung mengangkut barang dagangan ke truk petugas. Situasi sempat memanas ketika Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto, muncul dalam rapat dan menjelaskan kebijakan di Pasar Kaputran. Namun, belum sampai berbicara banyak, H. Muhammad langsung berdiri sembari jari tangan kanannya

menunjuk ke wajah Irvan. Tantangan pria asal Madura itu ditanggapi dingin oleh Irvan. Situasi ruangan makin gaduh. Beberapa pedagang berteriak-teriak memaki Irvan. Melihat situasi yang tidak terkendali, pemimpin rapat, Ketua Komisi C, Sachiroel Alim, lantas meminta kepada H. Muhammad agar memberi kesempatan pada Irvan untuk bicara. "Saya minta pak Haji (H. Muhammad) untuk membiarkan Pak Irvan bicara, di sini masing-masing kita punya kesempatan bicara yang sama," kata Alim. Irvan kembali melanjutkan bicaranya. "Masalah jam operasional, saya tidak akan mengubah, yakni tetap buka pukul 21.00 WIB sampai

05.00 WIB. Kalau mengenai tindakan anggota saya yang arogan, nanti akan kami evaluasi," ujar Irvan. Tak lama kemudian, Sachiroel Alim memberi testimoni mengenai perlakuan yang dia nilai keterlaluan terhadap pedagang. Dia mencontohkan, beberapa bulan lalu, dia sempat menjumpai ada seorang penjual bakso di sekitaran WTC ditabrak mobil Satpol PP. "Masak penertiban seperti itu. Kan bisa bicara baik-baik agar penjual bakso itu tidak berjualan di tempat yang dilarang. Jangan lantas ditabrak begitu saja," ujar Alim. Tapi, pernyataan legislator asal Partai Demokrat (PD) itu langsung memancing emosi Irvan. Irvan meminta agar pernyataan Alim bahwa ada Satpol PP

yang menabrak penjual bakso ketika penertiban bisa dibuktikan. "Ayo buktikan Pak Alim kalau ada anggota saya yang menabrakkan kendaraan ke penjual bakso ketika penertiban. Anda jangan asal bicara saja. Harus ada bukti. Kapan kejadiannya, siapa yang menabrak. Kalau benar, nanti saya usut," katanya. Tak terima disebut memfitnah, Alim lantas mengangkat tangannya kanannya sembari bersumpah. "Demi Allah, saya tidak fitnah. Kalau saya fitnah, saya berani disambar petir sekarang. Ketika itu, saya melihat penjual yang ditabrak Satpol PP itu bersama anggota Komisi C yang lain. Ada saksinya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

PELUNCURAN ISL 2014.

Sejumlah model mengenakan kostum peserta kompetisi sepak bola Indonesia Super League (ISL) pada peluncuran kompetisi ISL 2014 di Surabaya, Jatim, Minggu (26/1) malam. ISL 2014 yang merupakan "New ProLeague" sebagai hasil unifikasi dua liga (18 klub ISL+4 klub IPL) yang terbagi dalam dua wilayah barat dan timur tersebut akan bergulir pada 1 Februari 2014.

ant/m risyal hidayat

SEPAK BOLA

PSSI Komunikasi dengan Polda Jatim terkait ISL SURABAYA - Jajaran pengurus PSSI melakukan komunikasi dengan pihak Polda Jawa Timur demi mendapatkan jaminan keamanan selama pelaksanaan kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2014 yang dijadwalkan mulai awal Februari. Demi untuk mendapatkan kepastian jaminan keamanan, Ketua Umum PSSI Djahor Arifin Husin, Wakil Ketua Umum La Nyalla Mattalitti serta beberapa pejabat lainnya langsung melakukan komunikasi dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung

Cahyono di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (27/1). "Kapolda berkomitmen akan bersinergi sesuai dengan kewenangan dan tugas beliau sebagai penegak hukum. Kapolda juga akan menjamin keamanan pada pertandingan sepak bola di Jatim," kata Sekjen PSSI Joko Driyono. Jatim memang mendapatkan perhatian lebih dari PSSI, karena ada tujuh klub yang akan bertanding di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Soekarwo itu. Adapun total klub yang turun

pada kompetisi tertinggi di Tanah Air sebanyak 22 klub. Tujuh klub yang bermarkas di Jatim itu adalah Arema Cronus Malang, Persela Lamongan, Gresik United, Persebaya Surabaya, Persik Kediri, Persepam Madura United, serta PSM Makassar yang tahun ini bermarkas di Surabaya. Pria yang juga CEO PT Liga Indonesia itu, menjelaskan saat bertemu dengan Kapolda, pihaknya juga menjelaskan terkait dengan seluk-beluk kompetisi, sistem dan karakteristik masing-

masing klub hingga kondisi klub. "Poin yang kita tangkap, perlu interaksi dari klub lebih dini kepada aparat keamanan agar proses pengamanan bisa disiapkan sejak jauh-jauh hari. Bila dipersiapkan lebih awal, sejatinya tak masalah dan tak ada alasan laga tersebut tidak bisa dilaksanakan," katanya menambahkan. Dengan didapatkannya kesimpulan dari pertemuan dengan Kapolda Jatim, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan klub-klub asal Jatim. Apalagi, klub dan pendukungnya

memiliki karakter yang berbeda. "Kapolda sudah memahami dan pernah punya pengalaman saat berkarir di Jakarta dan Bandung. Yang jelas, PSSI sangat senang dengan hasil pertemuan tadi," katanya. Selama ini, Jatim dikenal memiliki klub-klub besar dengan dukungan suporter yang fanatik. Bahkan antar-suporter sering terjadi gesekan yang berdampak pada tidak dikeluarkannya izin pertandingan dari aparat keamanan. = ANT/BAYU KUNCAHYO

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 28 JANUARI 2014| No. 0289|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

Hary Tanoe Dinilai Ketakutan Efen Nasional Nasdem Habiskan Dana Miliaran PROBOLINGGO - Statemen Hary Tanoesoedibjo yang menilai Nasdem sebagai partai politik tidak memiliki modal. Ternyata mendapat tanggapan langsung dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Kabupaten Probolinggo, Ahmad Rifa’i. Menurutnya, ucapan yang dilontarkan oleh Hary Tanoesoedibjo kemarin, dinilai keliru tentang keberadaan partai Nasdem saat ini. Sebab partai yang dikomandoi oleh Surya Paloh, kata Rifa’i, partai yang paling siap dalam menghadapi pemilu 2014 mendatang. “Kalau dikatakan Nasdem tidak bermodal, secara langsung yang dikatakan Hary Tanoesoedibjo, berarti ketakutan menghadapi partai Nasdem,” terangnya, kepada wartawan

Senin. 27/1). Kesiapan Partai Nasdem, lanjut dia, dalam menyambut pemilu saat ini sudah terlihat. Terbukti setiap even dan program yang dilakukan sudah terbilang banyak. Bahkan, setiap ada efen kegiatan partai Nasdem mengeluarkan biaya besar baik secara nasional maupun di tingkat daerah. “Biaya yang di anggarkan untuk satu kegiatan nasional mencapai dana sebesar, Rp 1,5 - 1,6 miliar. Kegiatan yang

bersekala daerah dan provinsi menghabiskan anggaran sebesar, Rp 500-600 juta. Dana sebesar itu, semuanya ditanggung oleh Surya Paloh selaku ketua umum, DPP Partai Nasdem,”papar Rifa’i. Rifai menambahkan, DPP juga menanggung semua atribut para caleg, baik pusat maupun daerah. Bahkan dalam perekrutan caleg pun, Nasdem tidak memungut biaya sepeserpun kepada mereka.”Nasdem menginginkan adanya perubahan untuk Indonesia,” tegasnya. Orang yang sudah masuk menjadi anggota Nasdem dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA). Jika meninggal dunia, anggota berhak menerima sumbangan dari partai. Setiap orang akan mendapatkan uang sebesar Rp 1 Juta, tanpa ada po-

tongan apapun. “ Untuk Probol i nggo sa ja , Na sdem suda h memberi ka n ba ntua n kepa da a nggota y a ng meni ngga l duni a kura ng l ebi h 100 ora ng,” tega s R i fa i ’i . Rifa’i menyebut, DPP Nasdem secara konsisten memberikan dana operasional kantor. Baik untuk DPW dan DPD.”Jumlahnya mencapai 510 DPD baik kota maupun kabupaten, dan 31 Propinsi se Indonesia,” katanya. Ia menilai Hary Tanoesoedibjo seperti itu, karena dinilai kecewa. Sebab tidak mampu merebut kekuasaan sebagai Ketua Umum partai Nasdem. “Banyak kader Nasdem yang tidak menginginkan atas kepemimpinannya,” pungkas Rifa’i. =Mahfud Hidayatullah

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dewan Minta Eksekutif Lebih Cermat PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo tahun ini menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Bencana Daerah sebagai satu dari tujuh Program Legislasi Daerah (Prolegda) prioritas. Namun raperda tersebut berpotensi akan tumpang tindih dengan perda nomor 12/2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Menurutnya, perda nomor 12/2012 hanya mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran saja . Sementara dalam raperda yang disusun, akan mengatur tentang semua jenis bencana yang ada, seperti longsor, banjir, dan kebakaran.

Beberapa pelajar melintas di depan deretan poster calon legislatif dari beberapa partai politik di Pandanwangi, Jombang, Jawa Timur, Senin (27/1). Keberadaan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di jalan tersebut menjadi polusi visual yang merusak keindahan ruang publik.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Probolinggo, Dedy Suyanto mengatakan, perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sudah diatur secara teknis tentang penanganan bencana berikut pemulihannya.“Eksekutif harus lebih cermat dalam menyajikan

draf raperda tersebut,” katanya kepada wartawan Senin,(27/1). Mantan Politisi PKNU ini, berlasan perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran beralasan, bahwa kebakaran juga merupakan bencana yang mengancam keselamatan masyarakat. Hal itu juga akan diatur dalam raperda penanggulangan bencana. Dengan ini eksekutif diharapkan dalam penyajian akademik raperda, harus mempertimbangkan perda yang sudah ada. “Saat nanti raperda disahkan, tidak ada pasal atau isi yang tumpang tindih,”tandas Dedi Suyanto. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dwijoko Nurjayadi mengatakan, raperda yang akan disusunnya merupakan pelengkap dari perda yang sudah ada. Penyusunan itu akan disesuaikan dan disinergikan dengan perda yang sudah ada. “Potensi tumpang tindih pasal dan isi bisa dihindari,” terangnya. Menurutnya, perda nomor 12/2012 hanya mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran saja . Sementara dalam raperda yang disusun, akan mengatur tentang semua jenis bencana yang ada, seperti longsor, banjir, dan kebakaran. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014| No. 0289| TAHUN III

13

PAGUYUBAN

PKL Pindah Tempat Sementara

DISOROT, Even Morning On Panglima Sudirman Strett (MPS2) tiga bulanan yang digelar oleh Pemkot Probolinggo itu dinilai terkesan pemborosan anggaran

MPS2 Menuai Sorotan Terkesan Hanya Pemborosan Anggaran PROBOLINGGO – Lagi-lagi even Morning On Panglima Sudirman Strett (MPS2) menuai sorotan publik. Pasalnya, even tiga bulanan yang digelar oleh Pemkot Probolinggo itu dinilai terkesan pemborosan anggaran. “Even itu setiap tiga bulan sekali digelar oleh Pemkot,” ujar mantan anggota DPRD Kota Probolinggo, Buntari kepada wartawan, Senin (27/1). Dalam even tersebut, pesertanya tidak hanya berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkot, namun juga banyak perusahaan dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Probolinggo.“Dalam even itu semua SKPD wajib ikut,” terang dia. Menurutnya, meski kegiatan MPS2 terlihat ramai, namun beberapa SKPD mengeluh. Mereka harus mengeluarkan anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut, meski sebenarnya mereka merasa keberatan. “Sebenarnya mereka keberatan untuk menjadi peserta MPS2. Namun karena merasa ini sudah menjadi program, mereka terpaksa ikut juga,” katanya. Buntari menjelaskan, anggaran even MPS2 tersebut menelan anggaran hingga mencapai miliaran rupiah. Setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemkot diharuskan menjadi peserta. Bahkan, angarannya ditanggung oleh SKPD sendiri. Menyikapi pernyataan dari elemen masyarakat Kota Probolinggo yang mengatakan MPS2

(Morning on Panlima sudirman Street) sebagai ajang pemborosan, ditampik oleh mantan Kepala Bappeda yang juga Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Ir. Budi Krisyanto, M.Si. Pria berkacamata itu mengatakan tidak ada SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang melakukan Pemborosan dalam kegiatan MPS2. “ Saya pikir semua komentar dari masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, jika MPS2 dikatakan sebagai kegiatan pemborosan anggaran, sama sekali tidak benar. Tidak ada anggaran SKPD untuk honor pegawai. Semuanya untuk belanja kegiatan”, tegas pria kelahiran Pasuruan, 09 Desember 1961 itu. Pria yang akrab disapa Budi Kris ini menambahkan, MPS2 adalah wujud APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk rakyat. Semua yang dianggarkan diperuntukkan untuk rakyat. Kita menganggarkan sewa tenda, sewa sound sistem serta kita membagi kupon gratis kepada tukang becak untuk sarapan soto. Semuanya untuk masyarakat, bukan untuk aparat. Ya monggo, kalau kita menganggarkan untuk masyarakat dinilai sebagai suatu pemborosan. Tentunya itu meru-

pakan pernyataan yang tidak benar.”Apapun itu, ini adalah akibat dari ketidak pahaman saja. Jika mereka paham, maka saya yakin mereka akan mendukung”, tambahnya. Untuk itu, bukan hal yang berlebihan jika pihak Pemerintah Kota Probolinggo menyangkal MPS2 adalah salah satu kegiatan yang memboroskan anggaran. Apakah anggaran yang seluruhnya diperuntukkan bagi masyarakat adalah bentuk pemborosan anggaran?. Tentu masyarakat bisa menilanya sendiri. Disisi lain, keberadaan MPS2 merupakan suatu alternatif hiburan bagi masyarakat Kota Probolinggo mengisi liburannya. Jika sebelumnya masyarakat lebih memilih ke luar kota, maka keberadaan MPS2 diharapkan mampu mengalihkan perhatian masyarakat. Dengan demikian, uang mereka tidak beredar di Malang, Surabaya atau kota-kota lain akan tetapi beredar di Kota Probolinggo. Jika MPS2 merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat, bukankah kita harus mendukung pelaksanaan program ini?. Dan bukankah kita seharusnya sadar dan bangga terhadap Pemerintah Kota Probolinggo yang telah mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya. MPS2 memang bukan satu-satunya program penyejahteraan masyarakat, tapi MPS2 adalah salah satu bentuk kepedulian Pemkot Probolinggo dalam menciptkan masyarakat yang sejahtera. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan gedung Multiguna, tempat prosesi pelantikan walikota dan wakil walikota Probolinggo terpilih yang akan digelar Selasa (28/1) hari ini, diharapkan pindah tempat untuk sementara. Hal ini ditegaskan Ketua Paguyuban PKL Kota Probolinggo, Alif kepada wartawan, Senin (27/1). “Saya berharap agar PKL yang dekat dengan kawasan pelaksanaan pelantikan besok agar pindah dulu sementara,” tandasnya. Salah satunya di depan kantor Samsat Kota Probolinggo. Himbauan kepada para PKL itu dilakukan agar keberadaan PKL tidak menggangu terhadap jalannya prosesi pelantikan tersebut. “Harapan kita agar PKL itu tidak terlihat mengganggu,” kata Alif. Tak hanya terhadap PKL yang berada di depan kantor Samsat, namun PKL yang berada di trotoar di depan SMA Panca Marga juga diharapkan pindah sementara. “Pokoknya radius

50 meter dari lokasi pelantikan, PKL diharapkan pindah dulu sementara,” imbuh dia. Lalu apa harapan para PKL terhadap walikota Probolinggo yang baru? Menurut Alif, pasca pelantikan walikota Probolinggo yang baru agar nasib PKL lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selama ini, kata dia, nasib PKL sudah cukup baik sejak pemerintahan walikota HM. Buchori. Peningkatan itu dibuktikan dengan adanya pasar Minggu yang mendatangkan ratusan PKL yang menjual produknya kepada masyarakat. “Begitu juga sebaliknya. PKL juga turut membantu terhadap peningkatan PAD Pemkot,” katanya. Peningkatan PAD tersebut, dengan membayar retribusi terhadap Pemkot. Baik PKL yang berada di alun-alun maupun PKL yang menjual produknya pada saat pasar Minggu yang digelar setiap hari Minggu. =Muhammad Sugianto

Pedagang kaki lima (PKL) bersama tukang ojek yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pinggiran Tello Bersatu, berunjuk rasa di DPRD Makassar, Sulsel. Mereka menolak penggusuran dan pengosongan tempat berjualan PKL dan pangkalan ojek yang dilakukan aparat TNI AD Arhanudse dan meminta DPRD Makassar memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut.

KORAN MADURA 14 KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

PROBOLINGGO

Olahraga 14

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 |SELASA TAHUN III 28 JANUARI 2014

MADURA

No. 0289 | TAHUN III

TRANSFER PEMAIN

Chelsea Rampungkan Kontrak Dengan Salah

LONDON - Chelsea merampungkan kontrak dengan pemain sayap Basel asal Mesir, Mohamed Salah, demikian pengumuman dalam laman resmi klub Liga Utama Inggris itu, Minggu. Salah menandatangani kontrak lima setengah tahun dengan Chelsea dan ia akan mengenakan kostum dengan nomor 15. “Saya amat gembira bergabung dengan Chelsea, klub besar di dunia ini. Saya berharap saya

dapat membuat Chelsea dan pendukungnya gembira. Saya juga berharap dapat menumbuhkan karir saya di klub itu,” kata Salah dalam pernyataannya. Liverpool ingin mengontrak pemain berusia 21 tahun itu, yang tampil mengesankan di Inggris pada musim lalu, dan Salah merupakan figur kunci dalam dua laga Basel di penyisihan grup Liga Champions saat menang dua kali lawan Chelsea. Salah merupakan pemain kedua terbesar yang dikontrak Chelsea pada Januari, selain pemain tengah Nemanja Matic dari Benfica. Pemain tengah Spanyol Juan Mata meninggalkan Stamford Bridge dan bergabung dengan Manchester United. =ANT/DAR

SERIE A

Fiorentina Ditahan Imbang Genoa 3-3

FLORENCE - Fiorentina membuang kesempatan untuk memangkas jarak poin dengan zona Liga Champions setelah ditahan imbang Genoa 3-3 dalam pertandingan lanjutan Serie A Liga Italia di Artemio Franchi, Minggu (26/1) waktu setempat atau Senin (27/1) dini hari WIB. Hasil ini membuat “La Viola” masih tertahan di posisi keempat dengan nilai 41 dan tertinggal tiga angka atas Napoli yang

bertengger di posisi ketiga. Padahal, jika Fiorentina mampu mengemas tiga angka, jarak mereka dengan “Partenopei” hanya menjadi satu angka. Pada laga ini, Alberto Aquilani tampil sebagai bintang lapangan setelah mencetak hattrick pada menit ke-33, 42, dan 57. Sedangkant iga gol Genoa masing-masing dicetak oleh Alberto Gilardino, Antonini dan Sebastian De Maio. Bagi Aguilani, ini merupakan hattrick pertama sepanjang kariernya. Aquilani mengawali kiprah profesionalnya bersama AS Roma dan kemudian pindah ke Liverpool, Juventus, dan Fiorentina. “Saya sangat puas bisa mencetak hat-trick, tapi kecewa dengan hasil yang didapat. Itulah sepakbola. Ini merupakan hattrick pertama saya, dan saya akan membawa pulang bolanya,” ucap Aquilani. Di partai terpisah, AC Milan mengemas kemenangan 2-1 atas tuan rumah Cagliari. Dua gol “I Rossoneri” dibuat oleh Mario Balotelli dan Giampaolo Pazzini. Sedangkan gol tuan rumah dicetak oleh Marco Sau. Sementara Inter Milan hanya bermain imbang tanpa gol melawan Catania. =ESPN/AJI

KEMBALI BERTAHTA. Pemain Barcelona merayakan gol yang dicetak oleh Alexis Sanchez (dua dari kiri) pada laga kontra Malaga di Camp Nou, Minggu. El Barca menang 3-0 atas tamunya dan kembali bertahta di puncak klasemen sementara.

Barcelona Kembali ke Puncak B A RC E LO N A- B a r ce l o n a kembali ke puncak klasemen sementara La Liga Spanyol setelah mengalahkan Malaga dengan skor meyakinkan 3-0 di Nou Camp, Minggu (26/1) waktu setempat atau Senin (27/1) dini hari WIB. Posisi “Azulgrana” sebelum laga tersebut sejatinya sempat turun hingga posisi ketiga. Mereka berhasil disalip oleh Real Madrid dan Atletico Madrid setelah meraih kemenangan atas lawannya masing-masing pada laga sebelumnya. Persaingan di urutan tiga besar pun kini semakin sengit. Barca masih berhak bertengger di puncak tabel klasifika dengan koleksi 54 angka. Mereka unggul selisih gol atas Atletico yang menempati posisi kedua dengan perolehan poin sama. Sementara, posisi ketiga ditempati Madrid dengan raihan 53 poin. Barca langsung tancap gas sejak awal laga, tetapi gol pem-

buka bagi tuan rumah baru lahir pada lima menit jelang turun minum. Berawal dari sepak pojok Xavi Hernandez, Alexis Sanchez meneruskan bola kepada Gerard Pique, yang berdiri bebas tanpa kawalan. Pique pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu lewat tendangan kerasnya yang menjebol gawang Willy Caballero. Pada menit ke-55, Barca berhasil menggandakan kedudukan. Lionel Messi mengirim bola kepada Pedro Rodriguez yang melakukan akselerasi dari sisi sayap. Pedro kemudian merangsek hingga kotak penalti dan mengirimkan si kulit bundar ke arah tiang jauh tanpa bisa dihalau Caballero. Barca semakin menjauh memimpin pada menit ke-61. Messi kembali menjadi arsitek dari gol ketiga timnya. Sang megabintang memberikan sodoran bola kepada Pedro yang kemudian meneruskannya untuk dikonversi dengan mudah oleh Alexis.

Di partai lain, Atletico terus menempel ketat Barca setelah menumbangkan tuan rumah Rayo Vallecano dengan skor 4-2. Berlaga di Estadio Teresa Rivero, Atletico langsung memimpin melalui David Villa setelah memanfaatkan umpan Diego Costa ketika laga baru berusia delapan menit. Tim tamu bahkan sukses menggandakan keunggulan lewat sepakan Arda Turan saat setengah jam laga berjalan. Rayo sempat memperkecil kedudukan sepuluh menit kemudian melalui aksi Jonathan Viera yang melepaskan tembakan keras dari jarak dekat. Namun, Atletico kembali menjauh semenit jelang turun minum lewat tandukan Turan usai memaksimalkan tendangan bebas Gabi. Rayo tertinggal empat gol setelah Saul mencetak gol bunuh diri pada menit ke-74, sebelum Joaquin Larrivey mencetak gool hiburan bagi tim tuan rumah di menit 76.=ESPN/AJI

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

YOHAN CABAYE

diincar oleh raksasa Ligue 1 PSG, namun tawaran itu ditolak oleh klubnya, Newcastle United

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

Lamaran PSG Ditolak Newcastle Menilai Tawaran itu Terlalu Kecil NEWCASTLE - Newcastle United menolak tawaran sebesar 14 juta pound dari Paris Saint Germain (PSG) untuk mendapatkan Yohan Cabaye. PSG sudah mengajukan penawaran resmi untuk mendapatkan gelandang internasional Prancis itu, tetapi Newcastle tidak membiarkan mantan gelandang Lille ini meninggalkan St James Park. Gosip beberapa minggu terakhir menyebutkan bahwa PSG akan mendatangkan Cabaye pada jendela transfer musim dingin ini, meskipun pelatih PSG Laurent Blanc selalu membantahnya. Sumber ESPN di Newcastle United menyebutkan, tawaran dari PSG itu terlalu kecil. Kalau saja, Blanc mengajukan angka sebesar 20 juta pound, “The Magpies” kemungkinan akan melepaskanya. Sehubungan dengan itu, bila PSG menaikkan tawaran, diskusi untuk

proses transfer Cabaye akan dilanjutkan lagi. Cabaye bergabung dengan Newcastle dari Lille pada 2011 silam dan menjadi salah satu pemain kunci Newcastle dalam kesuksesan mereka musim ini menembus ke papan atas. Sementara itu, pelatih Everton Roberto Martinez ingin mempertahankan Gareth Barry di Goodison Park hingga akhir musim ini. Barry adalah pemain Manchester City yang dipinjamkan ke Everton pada musim panas lalu. Selama membela klub Merseyside itu, Barry baru absen pada dua laga. Barry menjadi pemain kunci Martinez terutama karena kematangan dan pengalaman yang dimilikinya. Peluang Barry untuk kembali ke Etihad Stadium pun sangat kecil karena City memiliki banyak pilihan di lini tengah. Karena itu Barry tidak akan membaharui kontraknya bersama City pada musim panas nanti,

saat kontraknya berakhir. Martinez sendiri belum memutuskan apakah akan mengikat Gareth Barry dengan kontrak permanen. Tetapi yang pasti, Martinez sangat membutuhkan jasa Barry untuk tetap menjaga Everton bersaing di papan atas Liga Utama Inggris musim ini. “Gareth tahu bahwa dia bisa tinggal di Everton selama dia menginginkannya. Dia adalah seorang pesepakbola yang unik. Ketika dia datang kemari, saya ingin dia menjadi pemain yang sangat penting untuk Everton dan menikmati sepakbola,” kata pelatih asal Spanyol itu. Mantan pelatih Wigan Athletic itu melanjutkan, “Dia sangat menikmati permainan. Dia seorang pemimpin yang sulit dipercaya. Satu-satunya harapan saya adalah dia bertahan di sini hingga akhir musim, kemudian saya berharap dia bisa membantu Inggris pada Piala Dunia nanti.” =ESPN/SKY SPORTS/AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Laudrup Bantah Disharmoni dalam Timnya LONDON - Pelatih Swansea City Michael Laudrup membantah adanya ketidakharmonisan di ruang ganti timnya. Gosipnya, masalah inilah yang menyebabkan prestasi tim yang ditanganinya itu terpuruk pada musim 2013-2014 ini. Kini, Swansea berkutat di zona degradasi dan dalam empat pertandingan ke depan, mereka berhadapan dengan tim-tim yang sama-sama berjuang keras keluar dari zona merah tersebut. “Sama sekali tidak ada masalah dengan keharmonisan tim. Begitulah yang terjadi dalam sepakbola. Sebenarnya tidak ada banyak persoalan, tetapi diangkat ke permukaan ketika kita sedang berjuang keluar dari kesulitan,” kata Laudrup menjelang pertandingan melawan Fulham Selasa (28/1) malam waktu setempat. Mantan bintang Denmark ini melanjutkan, “Saya tidak ingin menggunakan contoh-contoh lain, tetapi saya ingat, tahun lalu begitu banyak orang berbicara tentang semua pemain Inggris di Newcastle. Tahun ini, para pemain ini masih bertahan, tetapi saya tidak membaca lagi berita-berita seperti tahun lalu.

Semuanya sudah berubah karena mereka bermain bagus dan selalu memenangkan pertandingan. Itulah sepakbola.” Pada bagian lain mantan

pemain Barcelona dan Real Madrid ini enggan mengungkapkan rencana tranfer Tom Ince, putra mantan bintang Inggris Paul Ince, dari Blackpool ke Liberty

Stadium. “Saya tidak akan mengomentari rumor dan tidak ingin menyebut nama. Saya bisa melakukan itu setiap hari, tetapi para pemain penting sudah ada di klub

ini, termasuk untuk menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang,” paparnya. Sementara itu, kiper Tottenham Hotspur asal Prancis Hugo Lloris tidak menutup kemungkinan akan hengkang dari White Hart Lane pada akhir musim ini bila klub London Utara itu gagal tembus ke Liga Champions musim depan. Saat ini, Tottenham bertengger di peringkat kelima klasemen sementara Liga Utama Inggris. Nilainya sama dengan Liverpool yang duduk di peringkat keempat dengan 43 poin, tetapi kalah selisih gol. Bila posisi ini tetap bertahan hingga akhir musim, maka Spurs yang belanja jor-joran pada musim panas lalu tidak akan bermain di Liga Champions. Bila target utama ini gagal maka pelatih Tim Sherwood pun bukan tidak mungkin akan dipecat. “Posisi kami belum aman. Kita akan lihat hasilnya pada akhir musim. Tetapi target utama kami adalah bermain di Liga Champions, setelah perlahan-lahan bersaing di papan atas liga,” kata Lloris dalam wawancara dengan televisi Prancis. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

KORAN MADURA 16LAMARAN PSG

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

DITOLAK

OLAHRAGA | 15

MESSI ANTAR BARCELONA KEMBALI KE PUNCAK

FIORENTINA DITAHAN IMBANG GENOA 3-3

OLAHRAGA | 14

OLAHRAGA | 14

Olahraga KORAN MADURA

CHELSEA 1 STOKE CITY 0

CHELSEA SUA CITY DI BABAK 16 BESAR

LONDON - Chelsea harus berjumpa lawan tangguh pada babak 16 besar Piala FA pertengahan bulan depan. Mereka menghadapi Manchester City yang sedang tampil bagus di semua kompetisi musim ini di Etihad Stadium. Selain itu, Etihad menjadi stadion yang sangat angker bagi tim manapun. Mereka menyikat tamu-tamunya dengan skor telak. Meski demikian, pelatih Chelsea Jose Mourinho tidak gentar melawan pasukan Manuel Pellegrini tersebut. Dia optimis, pasukannya bisa mengatasi Sergio Aguero dan kawan-kawan. Kepastian “The Blues” melaju ke babak 16 besar itu setelah mendapatkan kemenangan tipis 1-0 atas Stoke City di Stamford Bridge, Senin (27/1) dini hari WIB. Satu-satunya gol “The Blues” dilesakan oleh Oscar mela-

lui tendangan bebas indahnya pada menit ke-27. Di babak selanjutnya, Chelsea akan menghadapi lawan berat Manchester City yang sebelumnya mengalahkan Watford 4-2. Meskipun hanya berhasil melesakan satu gol, dominasi Chelsea sangat jelas terlihat pada laga ini. Sang tuan rumah mampu menguasai bola sebanyak 53 persen berbanding 47 persen. Chelsea bahkan tercatat melepaskan 19 tembakan dengan lima diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan, Stoke melesakan 12 tembakan tetapi hanya satu yang mengarah tetap ke gawang. Pelatih Chelsea Jose Mourinho tetap bersyukur timnya terhindar dari laga ulangan meskipun hanya menang tipis dengan margin satu gol. “Saya pikir kemenangan 1-0

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

16

tidak mencerminkan cara kami bermain dan bagaimana kami mengontrol pertandingan. Tapi, yang terpenting adalah kami meraih kemenangan dan tidak melakoni laga ulangan. Karena kami tidak perlu pertandingan tambahan dan saya pikir itu sangat bagus,” ujar Mourinho. Meski kalah, arsitek Stoke Mark Hughes tampaknya tidak terlalu kecewa dengan hasil itu. Ia justru merasa senang dengan kedatangan striker anyar yakni Peter Odemwingie dari Cardiff City. “Kami senang Peter bisa bergabung. Ia merupakan pemain yang bagus dengan pengalaman yang cukup di level ini. Itu yang memang kami perlukan untuk tambahan skuat tim,” ucap Hughes. =ESPN/AJI/DAR

BINTANG. Playmaker Chelsea Oscar (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol melalui tendangan bebas indah di menit ke-27. Gol Oscar mengantar Chelsea ke babak 16 Besar Piala FA.

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 TAHUN III

KORAN MADURA

MEREKA TERTAHAN DAN HARUS BERTAHAN

PENYIMPANGAN BSPS SISTEMATISMASIF

DANIKSELASA WAHYU 28 JANUARIUTAMI 2014 | No. 0289 | TAHUN III MENGEJAR MIMPI MENYENTUH HARAPAN

SUMENEP | B

SAMPANG | J

NETER KOLENANG | P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BAKAR MOBIL

SIKAP BERLEBIHAN

BAKAR MOBIL. Mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) berorasi dengan latar belakang mobil dibakar, saat unjukrasa, di Kawasan Arek Lancor, Pamekasan, Jatim, Senin (27/1). Pembakaran mobil tersebut sebagai bentuk protes terhadap Peraturan Bupati (Perbub) nomor 15 tahun 2010 terkait larangan Mobil Penumpang Umum (MPU) dan trayek masuk dalam kota.

PAMEKASAN- Aksi ini tidak baik ditiru. Senin (27/1) sejumlah aktivis Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) membakar sedan jenis Timor bernomor polisi M 402 N warna biru milik pribadi salah satu peserta. Aksi tersebut dilakukan karena mereka sudah sangat kecewa dengan pemerintah daerah. Den-

gan cara nekat bakar mobil itu mereka mendesak agar Peraturan Bupati (Perbup)/15/2010 tentang Penataaan Jaringan Trayek Angkutan Umum diberlakukan. Dalam aksi yang digelar di monumen Arek Lancor itu, mahasiswa membetangkan poster, spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka atas ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan tersebut. Pemerintah setengah hati menerapkan aturan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2010 itu.

Perbup 15/2010 Diminta Diberlakukan “Dalam perbup itu semua sudah jelas aturan mainnya, tapi kenapa hingga saat ini perbup itu tidak diterapkan oleh pemerintah. Jika keberadaan perbup ini tidak mampu diterapkan lalu buat apa perbup itu dibuat kalau

pada akhirnya tidak dilaksanakan,” kata salah satu orator aksi, Ach. Suja’i dalam orasinya. Korlap aksi, Zeen Dobrak mengatakan pembakaran mobil seharga 40 jutaan itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintah setempat yang membiarkan masih memperbolehkan MPU masuk kedalam kota Pamekasan, setelah perbup tersebut dibuat. Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mengatakan pihaknya memberikan im-

bauan agar mereka tidak melanjutkan rencana aksi bakar mobil. Sedangkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan Nur Faisal mengecam keras unjuk rasa sekelompok pemuda yang diwarnai dengan aksi pembakaran mobil, karena mencerminkan keputusasaan aktivis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Bahkan dalam agama bakar mobil itu termasuk mubazir, sangat dilarang. =ACHMAD FAUZI / ALI SYAHRONI | MUJ

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

KAPAL PERINTIAS ASIA I

Mereka Tertahan dan Harus Bertahan

TUNDA KEBERANGKATAN. Kapal Perintis Asia Satu tidak jadi berlayar, Senin (27/1) dengan dalih terganjal administrasi. Akibat penundaan pelayaran kapal tersebut, ratusan penumpang tertahan di Pelabuhan Kalianget.

SUMENEP- Jadwal pelayaran Kapal Perintias Asia I, Senin (27/1) ditunda. Penundaan pelayaran selama dua hari ke Kepulauan Masalembu bukan karena faktor cuaca, tetapi terganjal administrasi. Akibat penundaan pelayaran tersebut, ratusan penumpang yang hendak ke Kepulauan Masalembu harus bertahan di Pelabuhan Kalianget. Semestinya, kapal berlayar Senin pukul 09.00 WIB, namun ditunda dan akan berlayar pada Rabu mendatang. Syaiful, warga asal Masalembu mengaku kecewa dengan penundaan pelayaran kapal. “Kami khawatir akan terjadi cuaca buruk lagi, makanya mumpung cuaca normal. Kami kapan punya kesempatan untuk berangkat,” katanya di Pelabuhan Kalianget. Ia menuturkan, ketika pihak pelabuhan ditanya persoalan administrasi yang menyababkan penundaan pelayaran selama dua hari, kata Syaiful, jawaban petugas pelabuhan tidak jelas. “Hanya menjawab seadanya saja. Kapal tidak jadi berangkat karena persoalan administrasi, tetapi kan perlu dijelaskan agar kami paham,” jelasnya. Syahbandar Pelabuhan Kalianget, Williyanto, mengaku untuk Kapal Perintis Asia I tidak bisa berangkat karena terganjal persoalan adiministrasi. ”Keberangkatan kapal Perintis Asia I itu ditunda keberangkatannya selama dua hari,” katanya.

Untuk masyarakat Masalembu yang saat ini masih tertahan, Williyanto mengungkapkan baru bisa berangkat pada hari Rabu mendatang. ”Kemungkin lusa baru berangkat untuk jurusan ke Masalembu,” terangnya. Disinggung soal warga Sapeken yang sampai saat ini masih tertahan di pelabuhan, Williyanto mengaku masyarakat baru bisa menuju Pulau Sapeken pada hari Minggu yang akan datang. Sebab, dalam waktu dekat, kapal yang akan mengangkut warga ke Pulau Sapeken belum ada. ”Sementara itu, untuk jurusan kapal yang Sapeken belum ada. Karena jadwal Sumekar yang hari Minggu kemarin itu jadwalnya ke Sapeken, tetapi hanya ke Kangean. Sementara untuk Sapeken, tidak ada. Jadi jadwalnya baru Minggu depan. Dharma Bhakti Sumekar I. Karena kalau perintis belum ada jadwal ke sana,” tandasnya. Berlayar Pada kemarin, hanya satu kapal yang berlayar, yakni kapal Cepat Expresh. Kapal tersebut hanya mampu mengangkut penumpang sebanyak 200 orang. =SYAMSUNI/MK

KEPEGAWAIAN

Ada Apa dengan Tes CPNS? SUMENEP - Hasil seleksi tes CNPS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tenaga honorer kategori II (K-2) tak kunjung diumumkan. Padahal tes seleksi CPNS K-2 sudah dilakukan pada November 2013. Peserta di Kabupaten Sumenep yang jumlahnya sebanyak 2.099 orang, harap-harap cemas sambil bertanya-nyata karena pengumuman selalu ditunda. Dewan juga ikut merisaukan hal itu. Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan mengaku khawatir dengan keterlambatan pengumaan hasil tes CPNS tersebut. Pasalnya, penundaan pengumuman hasil tes CPNS sudah berulang kali dan berpotensi adanya makelar kasus dalam pelulusan CPNS. “Kalau hanya terlambat satu kali saja itu mungkin bisa dimaklumi. Namun jika penundaan pengumuman hasil tes CPNS berulang kali yakni ditunda sebanyak 3 kali. Jadi mestinya pemerintah sudah terencana sehingga ada kepastian. Kalau seperti ini

Kalau hanya terlambat satu kali saja itu mungkin bisa dimaklumi. Namun jika penundaan pengumaman hasil tes CPNS berulang kali yakni ditunda sebanyak 3 kali.”

Abrori Mannan

Ketua Komisi A DPRD Sumenep kan hanya menimbulkan tanda tanya besar, ada apa dengan CPNS?” tuturnya. Secara terpisah, Kepala BKD Sumenep Titik Suryati mengakui adanya penundaan pengumuman hasil tes CPNS itu. Namun dia memastikan kecil kemungkinan adanya praktik jual beli kursi CPNS. Pasalnya, masing-masing peserta tes CPNS sudah diberikan kode soal yang berbeda pada masing-masing peserta

tes dan digunakan sistem acak soal. “Saya kira tidak ada itu markus atau oknum yang melakukan praktik jual beli kursi CPNS. Pasalnya aturan mainnya cukup ketat, bahkan hanya orang tertentu yang bisa masuk ke ruangan tim penyeleksi atau orang yang berhak mengoreksi hasil tes CPNS tersebut. Pejabat sekelas Deputi saja tidak bisa masuk ke ruang koreksi soal tes CPNS itu,” ujarnya. Menurutnya, penundaan pengumuman hasil tes CPNS disebabkan adanya faktor kebingungan tim koreksi atau panitia seleksi dalam menentukan kelulusan para peserta CPNS. “Informasi yang saya terima dari BKD Provinsi Jatim, penundaan atau keterlambatan pengumuman hasil tes CPNS karena hasil nilai peserta tes CPNS K-2 jeblok atau tak sesuai dengan great peserta yang tinggi,” terang Titik. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

C

Rumah Warga Bidikan PSK 7 dari Sumenep, 8 dari Luar Madura SUMENEP – Sebagian besar pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Sumenep memilih beroperasi di rumah warga daripada di hotel atau rumah kos. Selain pertimbangan keamanan dari razia, prosesnya tidak bertele-tele dan lebih mudah. Temuan itu disampaikan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep Zainurul Qamari. Hasil pantauan dinsos, para PSK lebih banyak beroperasi di rumah warga ketimbang di hotel atau rumah kos. ”Memang lebih banyak yang menempati rumah warga. Hanya di Bangkal yang menggunakan kios atau semacam pertokoan,” katanya, Senin (27/1). Hal itu diduga karena mereka merasa lebih aman dari incaran petugas, utamanya ketika ada razia PSK. Memang selama ini target razia penegak perda adalah perhotelan dan rumah kos. Untuk mengelabuhi petugas, mereka mencari tempat lain. ”Makanya kami saat ini tidak hanya perhotelan dan juga rumah kos yang menjadi sasaran kami, melainkan rumah warga juga akan menjadi bidikan kami dalam melakukan razia kedepannya,” ungkapnya. 18 PSK Dari hasil razia yang telah dilakukan dinas sosial pada tahun 2013, Dinsos Sumenep telah berhasil menjaring sebanyak 18 PSK. Para pelaku berasal dari delapan kabupaten yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Data dinsos, 1 orang berasal dari

Probolinggo, 1 orang dari Jepara, 1 orang dari Pakalongan, 4 orang dari Sitobondo, 1 orang dari Sampang, 1 orang dari Banyaungi, 1 orang dari Pamekasan, 1 orang dari Bangkalan, dan 7 orang dari Sumenep. “Ini mayoritas pelakunya baru,” tuturnya. Sementara tempat operasi yang menjadi target petugas adalah Kecamatan Saronggi, Dasuk, Kecamtan Kota Sumenep (Pasar Bangkal), dan Ambunten. Nurul menjelaskan, dari hasil razia yang telah dilakukan itu, dinsos melakukan pendataan, setelah data valid maka data itu dikirim ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus dimasukkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Jika dalam BAP mereka terbukti, maka para PSK itu akan dijatuhkan hukuman berupa tindak pidana ringan. Setelah dijatuhkan sanksi, para PSK itu dilakukan bimbingan mental oleh pihak Dinsos bekerja sama dengan MUI. Baru setelah itu, para PSK dikirm ke Kediri untuk dilakukan rehabilitasi. ”Di sana para PSK mendapat stimulan dan pelatihan selama empat bulan. Itu dilakukan agar tidak lagi menjadi PSK,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

PERTUKARAN BUDAYA. Sejumlah mahasiswa asing mengikuti kegiatan Global Village di depan Perpustakaan UMM, Malang, Jawa Timur, Senin (27/1). Kegiatan tersebut merupakan ajang pertukaran kebudayaan dari berbagai negara yakni RRC, Bahrain dan Indonesia.

PENYIMPANGAN. Warga Dusun Sumur Agung Desa Banbaru Kecamatan Gili Genting saat diwawancarai wartawan di Sumenep, Senin (27/1) usai bertemu Kabag Kesmas, Ach. Syahwan

TUNJANGAN GURU MENGAJI

Teknis Penyaluran Bantuan Keagamaan Dipertanyakan SUMENEP – Warga Dusun Sumur Agung, Desa Banbaru, Kecamatan Gili Genting, mendatangi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Senin (27/1). Mereka mengadukan dugaan penyimpangan bantuan untuk guru mengaji. Warga menemukan petani dan nelayan menerima bantuan khusus untuk guru mengaji tersebut. Tiga orang bukan guru mengaji yang diduga menerima bantuan tersebut masih berstatus saudara. “Kami ke sini tidak lain untuk menindaklanjuti tentang teknis penyaluran bantuan itu. Sebab, dengan data ini, Kesmas harus mengkaji ulang terkait dengan bantuan yang tidak tepat sasaran,” kata Jumanto kepada wartawan. Pada tahun 2013, melalui dana APBD, Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelontarkan dana sebesar Rp 641.500.000 untuk tunjangan 1.283 guru mengaji. Penyaluran bantuan itu pihak ketiga, yakni Lazisnu. Masing-masing guru menerima bantuan Rp 500.000. Namun yang terealisasi hanya 1173 orang saja dari jumlah yang ada. Ada 110 orang yang tidak memenuhi

syarat menerima bantuan itu, sehingga yang terealisasi hanya kepada 1173 orang dengan realiasai anggaran sebesar Rp 586.500.000. Warga ingin meminta klarifikasi siapa yang mengajukan nama-nama tersebut dan siapa yang semestinya

R. Ach. Syahwan Effendy Kabag Kesmas Setda Sumenep

berkah menerima. “Tiga orang itu telah melakukan manipulas data,” terangnya. Ia mencontohkan di Mushalla Nurul Yakin, yang seharusnya tertera Kiai Jusra, tetapi yang tertera berinisial R. Ia menegaskan, R, M, dan S bukan guru mengaji dan tidak memiliki mushalla. “Mereka bertiga tidak punya mushalla. Bahkan men-

gaji pun mereka tidak bisa. Jika terjadi masalah, saya siap lahir dan batin untuk mempertanggungjawabkan,” tegas Jumanto saat ditanya validitas data tiga penerima tersebut. Menanggapi temuan warga tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Setda Sumenep, R. Ach. Syahwan Effendy mengatakan, pihaknya akan melakukan klarifikasi dengan memanggil semua pihak, termasuk Lazisnu sebagai pihak ketiga yang bertugas menyalurkan itu. Ia memastikan akan mempertemukan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, kata Effendy, jika hasil temuan warga itu benar dan sesuai dengan fakta, maka tak ada alasan untuk tak memprosesnya hingga ke meja hijau. “Dan itu harus dikembalikan kepada yang berhak menerima,” imbuhnya. Ketika ditanya soal kerja sama dengan pihak ketiga, kata Effendy, Kesmas sudah menjalin kerja sama dengan Lazisnu sejak sejak 2012. “Sudah dua tahun ini bantuan itu dikerjasamakan dengan Lazisnu. Sementara kalau 2011 di handle oleh kecamatan,” terangnya. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

SDN KETAWANG LAOK

Di Sini Serba Kekurangan SUMENEP - Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, sangat memprihatinkan. Dari enam gedung kelas yang ada, yang bisa digunakan hanya tinggal tiga lokal. Sejak berdiri pada sekitar tahun 1980, sekolah itu hingga saat ini masih belum pernah direhab. Plt Kepala SDN Ketawan Laok, Masyhuri, mengungkapkan, sudah lama tiga ruang kelas sekolah itu nyaris roboh. Atapnya bolongbolong. Dindingnya mengelupas. Untuk menghindari kecelakaan, satu ruangan digunakan untuk dua kelas. ”Saya yakin dimanapun kelasnya jika siswa dua kelas dijadikan satu kelas proses belajar mengajar tidak akan maksimal. Namanya juga anak-anak dipastikan ramai. Misalnya tidak ramai, guru yang satunya pasti terganggu dengan penjelasan guru lainnya ketika ngajar,” kata Masyhuri. Pihaknya mengaku hampir setiap tahun mengajukan dana rehab. Namun hingga saat ini belum menerima bantuan. ”Sejak berdirinya sekolah ini, yakni pada tahun 1980 silam, tidak pernah mendapatkan dana rehab, meski sudah tiap tahun kami ajukan,” terangnya. Ia bercerita, pada tahun 2013, sekolah itu dikabarkan mendapat

MENUNTUT ILMU. Siswa SDN Ketawang Laok Kecamatan Guluk-Guluk, Senin (27/1) sedang mengikuti proses belajar mengajar dengan fasilitas seadanya.

bantuan rehap. Namun sampai saat ini realisasinya nihil. ”Memang tahun lalu kami mendapat kabar segar dari salah satu pengawas, namun saya tidak mengerti kabar itu hilang bak

dibawa angin,” ungkapnya. Menurutnya, salah satu alasan dinas tidak mengucurkan bantuan rehab karena sekolah tersebut minim siswa. Tercatat sebanyak 33 siswa yang masih

aktif, dengan rincian kelas I sebanyak 15 siswa, kelas II sebanyak 2 siswa, kelas III sebanyak 2 siswa, kelas IV sebanyak 2, kelas V sebanyak 5 siswa, dan kelas VI terdapat 7 siswa.

Plt kasek sekaligus guru agama itu berharap pemerintah memperhatikan nasib sekolah tersebut. Sebab, lebih 50 persen siswanya merupakan anak yatim. “Ketika ada pengawas datang, siswa di sini kegirangan, karena mendapat santunan dari pengawas tersebut,” katanya. Guru PNS yang mengajar di sekolah tersebut sebanyak dua orang, yakni guru agama dan penjaskes, dibantu guru sukwan (suka relawan, red) sebanyak 3 orang. “Meski tidak punya pegagan materi, kami selalu datang ke sini. Siapa lagi yang mau ngajar kalau bukan kami?” ucapnya. Sementara guru penjaskes, menurut Masyhuri, merangkap menjadi tenaga administrasi sekolah. Meski sibuk dengan urusan adminstrasi, guru penjaskes tersebut tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai guru. “Di sini memang serba kekurangan. Semoga pemerintah mau memperhatikan,” harapnya. Sementara Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Fajar Santoso menjelaskan, dana rehab di ABPD sangat terbatas. Sehingga tidak semua sekolah yang mengajukan bisa mendapatkan dana rehab. “Karena dananya terbatas, maka tidak mencukupi untuk seluruh kabupaten Sumenep,” terangnya. Ia menyarankan agar gedung yang masih bisa dipakai tersebut diberi pembatas. Sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut tetap normal. Selain itu, pihak sekolah melalui UPT setempat atau pengawas untuk mendatangi dinas pendidikan melaporkan kondisi bangunan sekolah. =JUNAEDI/MK

PLTD RAAS BERMASALAH

Kantor ESDM Lemah dalam Mengawasi SUMENEP – Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi menilai munculnya masalah dalam pengelolaan PLTD Desa Brakas Kecamatan Raas, akibat lemahnya pengawasan dari Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten setempat. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Brakas, beberapa waktu lalu memang mengundang polemik. Selain pemkab tidak tahu kalau PLTD itu hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengelolaannya ternyata telah diserahkan ke kelompok masyarakat (pokmas). Hal itu menyebabkan terjadinya tarik ulur. “Pengawasan itu seharusnya dilakukan secara maksimal oleh

ESDM kepada pokmas pengelola PLTD itu. Untuk itu, ESDM wajib secepatnya langsung terjun ke lapangan untuk pembinaan kepada pokmas dan merevitalisasi PLTD di sana,” terangnya, Senin (27/1). Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, ESDM juga perlu melakuan identifikasi terhadap polemik sengketa PLTD di Brakas itu. “Kalau memang benar PLTD mengalami kerusakan, biaya perbaikannya tidak boleh hanya berdasarkan keinginan perorangan saja. Sebab, PLTD merupakan hibah dari pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, dana hibah itu jelas ada hubungannya dengan PAD pemkab. Karena PLTD itu merupakan aset pemerintah,

Abd. Kahir

Kepala Kantor ESDM Sumenep

maka harus ada laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola. “Jangan sampai ada klaim PLTD tersebut milik perseorangan, sehingga jika terjadi kerusakan harus dibiayai APBD murni,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Kantor ESDM Sumenep, Abd. Kahir, mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi. “Oleh karena itu, kami akan melakukan kroscek dan verifikasi terhadap operasional itu sendiri,” katanya. Verifikasi yang akan dilakukan untuk memastikan terkait dengan kondisi mesin, termasuk jaringan. “Kalau jaringannnya jelas itu adalah barang punya publik, sehingga itu menjadi

aset pemerintah daerah. Untuk itu, nanti kalau kondisi mesinnya sudah rusak, mesinnya akan diganti. Sedangkan jaringannya tetap akan digunakan sebagaiman mestinya dengan kelanjutan pengelolaan operasionalnya akan dilanjutkan oleh pokmas setempat,” jelasnya. Sejak 2006, pengelolaan PLTD itu diserahkan ke pokmas yang diwakili H Hamyar. Dalam perkembangannya, mesin pembangkit listrik itu mengalami kerusakan dan diganti mesin baru. Karena pembelian mesin baru itu menggunakan dana pribadi, maka PLTD lantas diklaim dan dikelola berdasarkan prinsip perseorangan. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

E

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Program Pusat Sarat Permainan di Daerah?

LAUTAN AIR. Warga menunjukkan lahan persawahan yang ditanami padi yang terendam banjir. Hingga Senin (27/1) air belum surut.

Puluhan Hektare Masih Terendam Saluran Air Tidak Berfungsi dengan Baik SUMENEP – Hujan deras yang menyebabkan beberapa daerah terendam banjir menyisakan banyak masalah. Sebanyak 468 hektare lahan pertanian terendam air dan tanaman padi mulai banyak yang mati. Petani terancam gagal panen. Hektaran tanaman padi yang terendam air tersebar di 20 desa di enam kecamatan di Kabupaten Sumenep. Sebagian besar lahan yang terendam di beberapa daerah, hingga Senin (27/1) airnya belum surut. Hal itu semakin mengubur impian petani untuk memanen padi. Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sumenep merilis, genangan air di areal persawahan terjadi di Kecamatan Kota Sumenep (seluas 78,00 Ha), Dungkek (110 Ha), Arjasa (232,00 Ha), Manding (20,00 Ha), Kalianget (45,00 Ha), dan Batang-batang (3,00 Ha). ”Itu tersebar pada 10 desa di Kecamatan Arjasa, di antaranya adalah Desa Bilis-Bilis, Kolo-kolo, Laok Jangjang, Kali Sangka, Angkatan, Angon-angon, Pabian, Sambakati, Duko dan Sumbernangka. Wilayah tersebut saat ini terserang banjir,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) Sumenep Bambang Heriyanto, Senin (27/1). Di Kecamatan Kota Sumenep terdapat empat desa yang sawahn-

ya tergenang air, yakni Desa Paberasan (seluas 27 hektare), Kacongan (39 hektare), Pabian (5 hektare), Marengan Daya (7 hektar). Sementara di Kecamatan Dungkek tersebar di Desa Candi (seluas 11 hektare), Bunginbungin (23 hektare), Bunpenang (35 hektare), Lapataman (13 hektar), Dungkek (4 hektare) dan Taman Sare (24 hektare). Untuk Kecamatan Manding menimpa Desa Lanjuk (seluas 20 hektare), di Kalianget Desa terjadi di Desa Kalimo'ok (45 hektare). Sementara di Kecamatan BatangBatang di Desa Nyabakan dan Jenangger (3 hektare). ”Hujan deras yang selama ini mengguyur kota Sumenep itu telah menenggelamkan ratusan hektare sawah di enam kecamatan. Di wilayah yang terendam banjir itu, para petani terancam gagal panin,” terang Bambang. Terjadinya banjir tersebut disebabkan saluran air di sejumlah lahan pertanian tidak begitu maksimal. =SYAMSUNI/MK

SUMENEP - Kementrian Agama (Kemenag) RI mengucurkan dana sebesar Rp 17.3 miliar untuk membantu percepatan pendidikan keagamaan dan pengembangan keagamaan di Sumenep. Di Kabupaten Sumenep terdapat 1.343 madrasah diniyah yang menerima bantuan tersebut. Namun bantuan itu ditengarai sarat permainan di daerah. Madrasah Diniyah Al Iftitah, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, meski sudah tercatat sebagai salah satu penerima bantuan itu gagal menerimanya. Pengalihan bantuan itu diduga kuat karena ada permainan oleh pihakpihak yang menangani bantuan tersebut. Pengurus Yayasan Nurul Iftitah Dumyani mengungkapkan, lembaganya sudah terdaftar sebagai penerima program tersebut dalam bentuk rehap kelas baru (RKB). Pihaknya sudah menerima slip pencairan bantuan itu dari Bank Jatim. Namun, ketika Kepala Madrasah Diniyah Al Iftitah, Mahmudi, mendatangi Kantor Kemenag Sumenep untuk melakukan pencairan, Mahmudi terkesan dipimpong oleh petugas kankemenag. Bahkan salah satu pegawai kankemanag mengatakan lembaga yang diasuhnya itu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan RKB. "Sebelumnya saya sudah diberi tahu oleh petugas kemenag jika lembaga kami menerima RKB dan disuruh melengkapi adminitrasi, namun setelah kami lengkapi, malah pihak kemanag mengatakan tidak dapat bantuan itu,” kata Dumyani, Senin (27/1). Dirinya semakin yakin jika lembaganya itu menerima program RKB setelah dirinya menerima undangan dari pihak kankemenag untuk mengikuti sosialisasi peruntukan program

RKB itu. "Kalau memang lembaga kami tidak dapat, mengapa kami selalu diundang dalam sosialisasinya, memangnya program itu untuk semua lembaga," ungkapnya dengan nada kesal. Anehnya, sambung Dumyani, jika memang lembaga yang diasuhnya itu tidak termasuk salah satu penerima bantuan itu, kenapa pihak Bank Jatim bisa memberikan slip dengan nama lembaganya. Bahkan di pojok atas kiri terdapat tulisan RKB. "Slip yang kami terima memang sudah terisi semua, logikanya dari mana pihak bank tahu nama lembaga kami," terangnya. Sementara Kasi Madin dan Pontren Kankemenag Sumenep, Mustamik mengakui jika MD Al Iftitah itu telah mengajukan bantuan RKB itu. Namun, pihaknya masih belum bisa memastikan lembaga itu menerima bantuan tersebut. Pihaknya membantah jika dalam realisasi itu telah terjadi permaian. Menurutnya, gagalnya lembaga itu menerima bantuan disebabkan karena ada perubahan data, sehingga lembaga itu tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan tersebut dalam bentuk RKB. ”Tidak mungkin jika ada permainan. Ini hanya karena kesenjangan komunikasi saja antara lembaga dan juga pokjanya. Sehingga terjadilah permasalahan seperti ini,” katanya. Pencairan bantuan itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori I masing-masing lembaga yang berjumlah 241 mendapat bantuan ruang kelas baru (RKB) sebesar Rp 40 juta. Sementara untuk kategori II berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Masing-masing lembaga yang berjumlah 1102 mendapat bantuan Rp 7 juta. =JUNAEDI/MK

BUKTI. Pengurus Yayasan Nurul Iftitah, Desa Prenduan, Kemacatan Pragaan, Dumyani, menunjukkan bukti adminitrasi pencairan dana RKB Kementerian Agama Ri melalui Kankemenag Sumenep.

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014| No. 0289|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

F

PAPAN IKLAN

Billboard Caleg Mengganggu Pengendara

POLITIS - Petani melakukan pengendalian hama secara massal dengan berseragam salah satu partai peserta pemilu yang diperoleh dari PHP. Kegiatan itu dinilai mengandung muatan politik.

PHP Mempolitisasi Program Pertanian

Penyemprot Fungisida Berlambang Nasdem PAMEKASAN - Banyak cara dilakukan partai politik (Parpol) maupun calon anggota legislatif (Caleg) untuk menarik dukungan dari masyarakat pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ini. Ada yang melakukan pendekatan melalui pertemuan ke kelompok-kelompok masyarakat, menjanjikan program pemerintah, bahkan ada juga yang mempolitisasi program pertanian melalui layanan pengendalian penyakit tanaman melalui kelompok tani.Salah satunya melalui politisasi pengendalian penyakit tanaman padi di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Pamekasan pada Senin (27/1) kemarin. Politisasi program pengendalian penyakit tanaman padi dengan penyemprotan fungisida di daerah tersebut diduga dilakukan oleh Pengamat Hama Penyakit(PHP) Provinsi Jawa Timur, yang bertugas di wilayah tersebut. Petugas PHP datang langsung ke lokasi untuk memberikan penyuluhan dan pengendalian massal pada tanaman padi yang diserang penyakit blas. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas PHP terlebih dahulu memberikan kaos seragam warna biru, yang terdapat lambang dan nama Partai Nasional Demokrat (NasDem). Usai penyemprotan tanaman yang terserang penyakit, para petani di wilayah itu dikumpulkan di halaman rumah warga untuk untuk menandatangani daftar hadir sekaligus pembagian stiker salah satu Caleg DPR-RI dari Partai NasDem asal daerah pemilihan (Dapil) XI Madura. “Ini Caleg DPR Pusat, nan-

ti didukung ya,” kata seorang petugas yang tidak diketahui namanya sambil menyerahkan fungisida dan stiker Caleg kepada masyarakat. Koordinator PHP Provinsi Jawa Timur yang bertugas di Pamekasan, Anwar Sodiq mengatakan hadir ke lokasi pengendalian penyakit tanaman di daerah itu atas undangan PHP setempat. Ia mengatakan pihaknya hanya memberikan penyuluhan dan menyiapkan bahan aktif fungisida sebagai stimulan kepada petani agar hasil produksi pertanian masyarakat bisa maksimal. Sebab penyakit blas bila dibiarkan bisa mengurangi produksi, karena penyakit blas bisa mengakibatkan busuk leher dan merusak benih. “Mesti produksi turun. Sekarang yang terserang daun, setelah tumbuh buah nanti bisa menyerang ke leher malai. Kalau sudah seperti itu otomatis pengaruh, karena saluran makanan terganggu. Akhirnya pucuknya isi, tapi

bawahnya kosong, otomatis bobotnya juga kurang,” katanya. Anwar Sodiq tidak menjelaskan tentang dugaan politisasi program pertanian itu, karena selain hanya menghadiri undangan, ia juga tidak boleh berpolitik. Sementara PHP setempat, Cacuk Wiyono tidak mau berkomentar banyak. Justru menganggap partai dan caleg sebagaimana tertulis dalam stiker dan kaos yang dibagikan kepada masyarakat sebagai sponsor. “Ini ada sponsornya,” katanya singkat. Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Pamekasan memastikan kegiatan yang dilakukan PHP di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, yang diduga mempolitisasi program pertanian tidak ada kaitannya dengan Disperta setempat. Ia sudah mengecek pengeluaran fungisida pada hari tersebut tidak ada yang dikirim ke wilayah Kadur karena petugas Disperta Pamekasan sedang melakukan kegiatan di wilayah Pademawu. “Saya sudah cek, itu gak ada kaitannya dengan saya. Jadi pembagian kaos partai, stiker caleg, dan semacamnya itu bukan dari kami. Kemungkinan itu dari laboratorium, yang kantornya di depan kantor saya,” katanya. Serangan penyakit blas pada tanaman padi di Pamekasan hampir terjadi di semua kecamatan penghasil padi. Namun mengenai luas lahan yang terserang belum diketahui pasti, karena laporannya masuk setiap akhir bulan. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Pemasangan Billboard (papan iklan/baliho) salah satu calon anggota legislatif (Caleg) di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan dikeluhkan warga. Sebab billboard dengan ukuran cukup besar yang terbuat dari pipa besi itu dipasang di persimpangan jalan yang menikung, sehingga sangat mengganggu. Fadal Pandita, salah satu pengendara yang sering melintas di jalur itu mengaku sangat terganggu dengan baliho besar itu, karena menghalangi pandangan pengendara yang hendak menyeberang di jalur itu. Apalagi posisi jalan di persimpangan itu menanjak dan membahayakan pengendara. Menurut Fadal pemasangan billboard itu harus ditinjau ulang dan harus dipindah ke tempat lain. Jika tidak, ditinggikan tiangnya agar tidak menghalangi pandangan pengendara. “Kalau dipasang seperti itu sangat membahayakan sekali. Kalau tidak membuat jatuh pengendara, bisa jadi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas,” katanya. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan, Syahrul mengatakan pihaknya

memang sudah menerima laporan masyarakat tentang keberadaan billboard yang dinilai mengganggu penggguna jalan. Dari laporan itu, pihaknya sudah mengecek ke lokasi untuk memastikan kebenarannya. Dari pantauan KPPT, Billboard itu memang terlalu rendah dan dapat menghalangi pandangan pengendara. Memperhatikan kondisi itu, pihaknya sudah menyampaikan rekomendasi kepada Satpol PP setempat untuk dilakukan penertiban. Disisi lain, pihak pemasang Billboard masih meminta dispensasi untuk melakukan peninggian tiang agar tidak menghalangi pandangan. “Kami sudah sampaikan rekomendasi ke Satpol PP untuk dilakukan penertiban. Tetapi pemilik Billboard menyampaikan akan meninggikan tiang, tapi yang jelas itu bukan keinginan kami,” katanya. Sampai berita ditulis, Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Hariadi belum bisa dimintai konfirmasi terkait rekomendasi KPPT itu. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon genggamnya juga belum direspon. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

MENGGANGGU JALAN - Billboard ukuran besar dipasang di Persimpangan Jalan Raya Sumenep, di Desa Montok, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

PAMEKASAN

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014| No. 0289| TAHUN III

G

Pembenahan Fasilitas Parkir Khusus Loyo Penggunaan Anggarannya Layak Dicurigai PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat membenahi fasilitas tempat parkir khusus. Fasilitas yang ada saat ini dinilai tidak layak dan sebagian sudah rusak. Beberapa lokasi parkir khusus justru dinilai tanpa fasilitas dan hanya berupa lorong dan halaman seperti di pasar Kolpajung dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Slamet Martodirdjo. Padahal anggaran penataan tempat parkir khusus itu sudah disediakan, namun penggunaan anggaran tersebut belum jelas. Terbukti fasilitas parkir khusus tersebut masih mendapat keluhan dari

masrakat yang disampaikan kepada DPRD setempat. Wakil Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Fathor Rahman mengatakan anggaran untuk fasilitas parkir khusus sudah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2012 lalu. Tapi hingga saat ini masih belum juga ada pembenahan maupun perbaikan fasilitas parkir khusus tersebut.

Pihaknya menilai pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa tempat. Sementara fasilitas lainnya sampai awal tahun 2014 ini belum dilakukan pembenahan atau perbaikan. Menurutnya terdapat dua fasilitas yang hingga saat ini belum direalisasikan dengan baik, yakni fasilitas tempat kendaraan roda dua dan atap parkir untuk semua jenis kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Ditanya soal besaran anggaran yang dikucurkan untuk fasilitas parkir, Fathor enggan menjelaskannya. Dia mengaku belum mengetahui secara pasti besaran nilai anggaran untuk fasilitas parkir. Menurut dia pembenahan

fasilitas tersebut akan berjalan secara bertahap. ”Secara nominal kami tidak tahu pasti. Tapi itu sudah disepakati serta di PAK sudah dianggarkan tahun 2013 untuk parkir khusus. Sementara yang mendapatkan anggaran itu hanya rumah sakit. Tapi anggaran fasilitas ini akan berkesinambungan ke pasar,” katanya. Fathor mengungkapkan penghasil dari hasil retribusi untuk parkir khusus cukup besar. Untuk tahun 2013 hasil retribusi tersebut mencapai Rp 2.150.000.000. Sehingga perlu adanya pembenahan sesingkat mungkin. Agar para pengguna parkir khusus bisa merasakan pelayanan yang optimal

dari dinas terkait. Untuk parkir khusus ini, meskipun sudah ikut parkir berlangganan, semua kendaraan tetap dikenakan biaya parkir sesuai dengan aturan yang diatur perda setempat. Kendaraan motor dipungut Rp 1 ribu, untuk roda empat Rp 2 ribu. ”Nantinya dari hasil retribusi ini akan dikembalikan terhadap masyarakat juga. Seperti halnya untuk fasilitas atap supaya kendaraan mereka terlindungi dari sinar matahari maupun hujan. Namun yang saya tidak mengerti apa kendalanya sampai sekarang anggaran fasilitas itu belum terbenahi,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PENUNDAAN PERBUP MPU

Mengutamakan Kepentingan Bersama PAMEKASAN - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menyatakan alasan penundaan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 15 tahun 2010 tentang penataan jaringan trayek angkutan umum, karena akan banyak masyarakat yang akan dirugikan jika aturan tersebut dilaksanakan pada saat ini. Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, alasan belum diberlakukannya perbup yang berisi larangan Mobil Angkutan Umum (MPU) beroperasi di dalam kota, karena akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat, utama para pelajar yang sekolahnya berada di dalam kota setempat. Saat ini, jelas dia, perangkat pendukung pemberlakuan Perbup tersebut belum siap sehingga pemberlakuannya akan dilakukan setelah semua perangkat itu sudah siap. Diantaranya adalah penyediaan sub terminal yang memadai dan adanya jaminan ketersediaan angkutan kota dari berbagai jurusan. “Penundaan itu merupakan hasil kesepakatan bersama atara DPRD dengan Dishubkominfo, saat menyikapi demo dan aksi mogok yang dilakukan oleh para sopir MPU dari semua jurusan. Penundaan itu sengaja dilakukan karena ada beberapa kelengkapan yang belum disiapkan oleh pemerintah,” katanya. Kharul menjelaskan jika peraturan tersebut diberlakukan pada saat ini, sementara angkatan penghubung yang dapat masuk kota belum ada , maka hal itu akan men-

gakibatkan terputusnya angkutan yang dapat menelantarkan penumpang untuk tujuan dalam kota. Ia mencontohkan siswa yang rumahnya berada di kecamatan bagian utara dan timur, sedang mereka bersekolah di SMKN 3, SMKN 1, SMAN 3, SMAN 4, dan SMKN 2. Siswa tersebut akan kesulitan untuk bisa sampai sekolah kerena belum adanya transportasi penghubungnya. Akibatnya, jika Perbup itu dipaksakan berlaku, maka akan menambah biaya perjalanan siswa-siswa tersebut dan hal itu hanya akan menambah beban biaya bagi mereka. Demikian pula dengan pedagang kecil yang selama ini mengandalkan MPU untuk menuju sejumlah pasar yang berada di dalam kota. Perbup tersebut rencananya akan diberlakukan pada awal bulan Januari 2014 lalu. Namun karena ada protes dari sopir MPU dan melihat dampak yang ditimbukan saat sopir MPU berhenti sesuai Perbup tersebut, akhirnya pemberlakuannya ditunda. Dalan perbup tersebut diatur tempat pemeberangkan dan kepulangan MPU setiap trayek yang menuju Pamekasan. Untuk trayek Sumenep-Pamekasan dan trayek Pamekasan-Waru berangkat-pulang di terminal lawangan daya. Jurusan Proppo-Pamekasan dan Palengan Pamekasan pemberangkatan-kepulangan di Pasar 17 Agustus Pamekasan. Sedangkan untuk trayek Pamekasan-Kamal dan sebaliknya, berangkat-pulang MPU di terminal Ceguk Pamekasan. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 28 JANUARI 2014| No. 0289|TAHUN III

LAUT PANTURA

Ombak Besar di Pantai Pasean Belum Reda

Petani menunjukkan rumput laut yang dipenuhi lumpur, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim, Senin (27/1). Tanaman rumput laut yang baru berumur sekitar 25 hari itu, terpaksa dipanen lebih awal dari seharusnya 40 hari, akibat dipenuhi lumpur bawaan banjir dalam beberapa pekan terakhir yang menyebabkan harganya turun dari Rp 13.500 menjadi Rp 12.000 per kg kering.

Pembangunan BLK Setengah Hati Padahal Sudah Mendapat Anggaran Rp 7,1 M PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan menganggap Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan tidak serius menuntaskan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Padahal pembangunan BLK itu sangat menunjang proses pelatihan kerja, guna menekan angka pengangguran di Pamekasan. Ketua HMI Pamekasan, Mansur mempertanyakan mandeknya pembangunan BLK tersebut. Padahal Pembangunan BKL itu sudah memakan anggaran yang cukup banyak dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) Pamekasan. Namun pembangunannya tak kunjung tuntas. Seharunya Dinsosnakertrans bisa mempercepat pembangunan gedung BLK, karena dari tahun ke tahun angka pencari kerja di Pamekasan meningkat. “Bagaimana mau menekan angka pengangguran, kalau fasilitas latihan kerja belum beroperasi,” ujar Mansur. Menurut Mansur tidak tuntasnya pembangunan BLK menjadi indikator ketidakseriusan pemerintah menekan angka pengangguran di Pamekasan. “Akibatnya banyak masyarakat Pamekasan bekerja ke luar negeri,” ucapnya.

Apabila tidak tuntasnya pembangunan BLK karena kontraktor yang mengerjakan proyek BLK, berarti telah melanggar perjanjian sehingga Dinas terkait wajib memberikan sanksi. Namun jika tidak tuntasnya tersebut karena pemerintah, maka seharusnya DPRD Pamekasan harus mengevaluasinya. “Semisal karena anggarannya tidak mencukupi, tolong dong dianggarkan di APBD, jangan hanya mengandalkan dari DBHCT,” kata Mansur. Ketika dikonfirmasi Kadinsosnakertrans Pemkab Pamekasan, Al-walid menyatakan molornya pembangunan BLK dikarenakan terbatasnya anggaran pembangunan. Namun tahun ini dirinya memastikan BLK sudah bisa dipakai. Mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Pamekasan ini mengatakan tahun ini BLK mendapat kucuran dana dari DBHCT 2013 sebesar Rp 3,1 mil-

iar. Anggaran tersebut nanti akan memenuhi semua kebutuhan BLK, mulai dari fasilitas gedung, maupun akses jalan menuju BLK, termasuk fasilitas penunjang lainnya. “Insyaallah bulan Juni, BLK sudah bisa ditempati dan berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat,” kata Al-Walid. Menurut Al-Walid, pembangunan BLK ini pintu peluang khususnya bagi masyarakat yang tak punya keterampilan, yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan kesempatan kerja. Karena dengan dibangunnya BLK nanti tidak hanya membantu pengentasan kemiskinan, tetapi juga membantu masyarakat yang ingin memperbaiki nasibnya dengan berusaha melalui pelatihan di BLK. Mengingat perusahaan sekarang ini kebanyakan membutuhkan tenaga yang berpengalaman, sesuai standar kebutuhannya. Ia berharap dengan adanya BLK tidak hanya untuk pembinaan kerja, melainkan juga bisa menekan jumlah TKI yang ilegal. Sebab, sambung Al-Walid, keberadaan BLK nantinya bukan hanya untuk melatih, namun juga akan memiliki fungsi ganda, yakni pembinaan kepada warga yang hendak bekerja di luar negeri. =FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN - Ombak besar yang menghantam pesisir Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, hingga Senin (27/1), belum mereda. Ombak dengan ketinggian ratarata 2,5 sampai 3 meter itu kerap terjadi pada saat air laut pasang disertai angin kencang. Bahkan, tumpukan karung berisi pasir yang digunakan sebagai tangkis sementara penahan ombak rusak hingga serpihan karung yang digunakan tersangkut di atap-atap rumah warga. Tangkis sementara itu dibangun pemerintah sambil menunggu redanya ombak untuk program pembangunan tangkis permanen yang dianggarkan melalui dana APBN sebesar Rp 20 miliar. Banyak warga di Dusun Lebek, Desa Tlonto Rajah memperkirakan ombak baru akan mereda pada pertengahan Februari mendatang. Perkiraan itu didasarkan pada kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Tumriya, warga yang sebagian rumahnya rusak akibat hantaman ombak mengatakan setiap musim angin pesisir di dusun yang ditinggalinya selalu terjadi ombak besar yang menghantam langsung permukiman warga. Berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya, musim ombak itu berlangsung selama tiga pekan. Sehingga diperkirakan baru akan reda pada pertengahan bulan depan. “Biasanya berlangsung selama tiga pekan dan sakarang peristiwa ini sudah berlangsung hampir dua pekan,”

katanya. Sementara menurut Bukhari, warga setempat, meski tidak seperti hari-hari sebelumnya, namun ketinggian ombak masih belum normal dan masih sangat membahayakan. Nelayan yang biasa berlayar dari pelabuhan desa itu juga belum berani berlayar untuk mencari ikan. Karena, kata dia, kondisi ombaknya belum bisa diperkirakan dan seringkali besar secara tiba-tiba saat terjadi angin kencang. “Memang sudah tidak seperti hari-hari sebelumnya, tapi masih membahayakan. Dan nelayan belum ada yang berani berlayar,” kata Bukhari. Ombak besar terjadi di Pantai Tlonto Raja, Kecamatan Pasean sejak hampir dua pekan terakhir. Hantaman ombak menyebabkan puluhan rumah dan bangunan milik warga yang berada di pinggir pantai itu rusak parah. Tercatat, sedikitnya ada 26 rumah di desa itu yang mengalami kerusakan cukup parah hingga penghuninya mengungsi ke rumah tetangga atau membangun tempat tinggal darurat di tanah kosong di belakang Pasar Pasean. Pemerintah setempat sudah mencoba membangun tangkis sementara menggunakan karung berisi pasir, namun karena kerasnya hantaman ombak, langkah itu tidak mampu mengurangi dampak kejadian yang terjadi hampir setiap tahun itu. =G.MUJTABA/RAH

BELUM REDA: Ombak besar di pesisir Pantai Tlonto Raja, Kecamatan Pasean belum reda, masih menggunung ganas. Tangkis sementara yang dibangun pemerintah setempat juga rusak dan tidak mampu menahan kerasnya ombak.

PAMEKASAN

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014| No. 0289| TAHUN III

I

Infrastruktur Desa Masih Buruk Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan PAMEKASAN – Buruknya infrastruktur desa di berbagai pelosok negeri ini, termasuk di Madura, menyita perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, MH. Said Abdullah. Politisi senior dari PDIP ini meminta agar pemerintah pusat turun tangan menangani pembangunan infrastruktur desa, karena selama ini kekuatan daerah kurang begitu tangguh melakukan perbaikan infrastruktur desa . Menurut Said Abdullah infrastruktur yang perlu dibenahi diantaranya infrstruktur jalan, pertanian, infrastruktur pendidikan, dan sejumlah infrastruktur lainnya. Seharusnya, kata Said, Pemerintah memulai pembangunan dari desa ke perkotaan, bukan justru sebaliknya dari kota ke pedesaan. Karena jika infrastruktur desa sudah baik, kesejahteraan masyarakat juga baik, muaranya pada kemajuan pembangunan bangsa juga akan baik. “Mulailah membangun dari desa,” ujarnya. Said menambahkan tidak mungkin pemerintah desa membangun desanya sendiri. Tanpa ditopang dari pemerintah pusat, pemerintahan desa jelas tidak akan mampu mendanai pembangunan desanya. “Keluhan para kades ini, nantinya akan saya bawa ke senayan, untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Said. Menurut Said, Kunci untuk keberhasilan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) terletak pada pelaksanaan yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat biaya, dan tepat sasaran. Selain itu diperlukan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan konsep pemberdayaan untuk mencapai keberhasilan pembangunan di masyarakat. Lebih lanjut Said menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa menjangkau semua kebutuhan desa. Sehingga peran pemerintah pusat diharapkan bisa melengkapi kebutuhan desa. “Harus ada peran pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan desa agar lebih baik,” katanya. Tahun ini Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pamekasan akan mengutamakan perbaikan jalan desa. Tanpa harus mengabaikan perbaikan jalan lintas kecamatan maupun kabupaten. Hal itu menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Pamekasan, Toto Hartono, karena jalan desa telah banyak membantu masyarakat, sebagai akses

jalan pertanian, perekonomian maupun pendidikan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Pada tahun 2013, kata Totok, sudah banyak jalan desa yang dibangun atau diperbaiki. Tetapi masih belum semuanya terjangkau. Sehingga bagi jalan desa yang belum dikerjakan, dipastikan akan dilakukan pekerjaan pada tahun 2014. Sekalipun Totok belum bisa memastikan jumlah anggaran pembangunan maupun perbaikan jalan desa tahun ini. ”Anggaran belum ditetapkan, namun saya yakin jumlahnya tidak akan bergeser dari tahun sebel-

umnya,” ucapnya. Totok menjelaskan untuk pembangunan jalan desa tidak hanya bisa diambilkan dana yang bersumber dari APBD, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) ataupun dana stimulan lainnya, melainkan bisa melalui anggaran program dari APBN, maupun anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Mudah-mudahan di tahun 2014 mendatang, ada Program yang anggarannya bersumber dari APBN, sehingga meringankan beban anggaran daerah, seperti tahun ini ada program irigasi desa yang anggarannya dari Kementerian PU,” ungkapnya. Pada tahun 2013, Kata Totok , anggaran yang dialirkan untuk jalan poros desa dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) sebesar Rp 17 miliar lebih. Sementara anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) mendapat kucuran dana sebesar Rp 14,5 miliar. Itu belum anggaran per-

awatan rutin jalan yang dianggarkan Rp2,4 miliar. Tingginya anggaran untuk perbaikan jalan setiap tahunnya tersebut membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan serius mengutamakan infrastruktur desa. ”Hampir setiap tahun anggaran infrastruktur desa selalu tinggi, ini komitmen pemerintah dalam hal penyedia infrastruktur pedesaan,” ucap Totok. Sebelumnya, Bupati Achmad Syafi’i berjanji akan melakukan pemerataan infrastruktur desa. Khususnya desa-desa yang tergolong pelosok desa. Alasannya karena jika infrastruktur sudah terjamin, maka akan membantu kehidupan masyarakat. ”Bayangkan saja kalau jalannya rusak, ini akan menghambat kegiatan masyarakat baik yang mau bertani, yang ke pasar, ditambah lagi yang berpendidikan, ” jelasnya. Hal ini selaras dengan Program yang saat ini tengah di jalankan oleh Pemerintah Kabupaten, yakni program Bunga Bangsa (Bu-

pati Ngajak Membangun Desa). Program “Bunga Bangsa” ini merupakan program unggulan yang dicanangkan pemkab dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Target dari program Bunga Bangsa itu meliputi mempercepat penanggulangan kemiskinan, meningkatkan indek prestasi manusia (IPM), mendorong masyarakat guyub, rukun, peduli sesama, gotong royong, damai ,dan sejahtera serta berakhlak mulia. Agenda kegiatan dari program Bunga Bangsa ini meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan kesehatan hewan (inseminasi gratis), pemberian bantuan sosial, pembangunan poskesdes, penyuluhan kesehatan, rehabilitasi MCK, pelayanan administrasi kependudukan gratis, bedah rumah dan sambung hati serta sambung rasa dengan masyarakat. =FAKIH AMYAL/RAH

KORAN J SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III PROBOLINGGO MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

J

Penyimpangan BSPS Sistematis-Masif Kejari: Kami Sedang Getol Menangani Kasus Itu SAMPANG- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Sampang menemukan dugaan penyimpangan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten setempat. Penyimpangan itu terjadi secara sistematis dan masif. Ketua Lakpesdam NU Sampang Faisol Ramdhoni mengatakan, kesalahan dan penyimpangan pengelolaan dana BSPS sudah terjadi mulai tahapan awal. Yakni, mulai dari tahap perencanaan dan pencairan. ”Perencanaan (bantuan BSPS) ini sudah salah sejak awal. Itu yang kami temukan di lapangan. Nah, kalau pada tahap perencanaan sudah salah, bagaimana mungkin ke belakangnya bisa benar,” katanya saat diwawancara Koran Madura, Senin (27/1). Dia kemudian memaparkan beberapa temuannya tersebut, di antaranya warga mengaku tidak pernah tahu tentang pembentukan kelompok penerima, warga mengaku tidak pernah tanda tangan rencana penggunaan dana (RPD) dan daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2), dan warga mengaku tidak pernah

menunjuk toko bangunan yang dikehendaki. Selain itu, warga juga mengaku menerima bahan bangunan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. ”Nah, semua tahap perencanaan itu sudah diatur dalam SE Kemenpera Nomor: 96/SE/ DS/2012 dan Nomor: 01/SE/ DPS/2013. Tapi faktanya tidak dijalankan oleh semua stake holder yang terlibat dalam pengelolaan bantuan BSPS itu,” tuturnya sambil menunjukkan data-data pengakuan masyarakat penerima BSPS. Bahkan lebih parah lagi, kata Faisol, saat warga penerima bantuan BSPS mengaku tidak pernah tahu buku rekening bank yang atas nama dirinya sendiri. Warga juga mengaku tidak pernah tanda tangan slip penarikan dan/ atau memberikan kuasa penarikan. Sungguhpun begitu, warga mengaku tidak pernah datang ke bank baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok untuk melakukan penarikan dan/ atau pentransferan dana. ”Warga (penerima BSPS) hanya mengaku dipinjam KTP-nya oleh oknum tertentu,” ujarnya. Oleh karena itu, Faisol menduga kuat semua stake holder ikut terlibat secara sistematis dalam penyelewengan dana BSPS tersebut. Sebab, beberapa tahap yang tidak sesuai dengan SE Kemenpera tersebut seharusnya diperiksa secara ketat

oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang beserta TPM (Tim Pendamping Masyarakat). ”Kalau semua fungsi yang diatur dalam SE Kemenpera tersebut dipatuhi maka tidak akan pelanggaran sampai sesistematis itu. Sebab di situ aturan mainnya sudah jelas,” kritiknya. Sementara saat ditanya di daerah mana saja terjadi penyelewengan tersebut, Faisol mengaku menemukannya hampir di semua wilayah yang mendapat

bantuan BSPS. Terutama di daerah Karanggayan dan Blu’uran. ”Semua wialyah penerima BSPS selalu ada warga yang mengadu terkait penyimpangan-penyimpangan. Makanya saya mendukung penuh Kejari Sampang yang mengusut kasus tersebut,” ungkapnya. Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto menegaskan, pihaknya sampai saat ini sedang intens menyelidiki kasus penyeleweangan dana BSPS tersebut. Sebab, hal

bantuan tersebut menyangkut nasib masyarakat miskin. Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya sudah memanggil semua stake holder yang diduga terlibat. Itu untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung. ”Kami memang sedang getol menangani kasus itu (penyelwengan BSPS). Beberapa pihak sudah kami panggil untuk dimintai keterangannya. Setelah memanggail SKPD terkait dan Bank BRI, kami saat ini sedang memanggil pihak pendamping (TPM),” katanya. =MIFTAHUL ULUM

KALI KEMUNING

Separuh Berisi Endapan Lumpur

ryan hariyanto/koran madura

KALI KEMUNING. Kondisi Kali Kemuning yang berisi endapan lumpur. Jika hal itu dibiarkan warga mengancam akan melakukan aksi demo

Sampang - Sungai Kali Kemuning yang berada di Jalan Delima Kelurahan Dalpenang Kec/ Kota Sampang, separuh bagian dipenuhi oleh endapan lumpur. Lumpur itu merupakan hasil pengerukan yang dilakukan tahun 2013. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan dipastikan akan mengurangi debit volume air yang berada di kali tersebut. Bahkan, akibat endapan lumpur mau tidak mau warga Kec/Kota harus menanggug penyebab kurangnya kapa-

sitas volume air yang berujung banjir. Alan Kaisan, warga Kecamatan Kota Sampang menyanyangkan sikap pemerintah setempat yang dinilai seolah-olah membiarkan separuh isi sungai Kali Kemuning yang berisi endapan lumpur tersebut. “Menyanyangkan sekali sikap pemerintah kalau itu dibiarkan karena air yang masuk bisa tidak tertampung dengan adanya endapan lumpur. Bisa jadi banjir yang kian marak menghantungi warga,” ucapnya.

Ia terlihat lebih menyempitnya dibandingkan dengan ukuran biasanya di sungai tersebut. Sehingga, dirinya mengecam jika tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah setempat maka dirinya akan melakukan aksi keprihatinan untuk menggugat. “Kalau dibiakan terus jangan harap warga di sekitar lokasi sungai diam, pasti demo besar karena warga yang terkontaminas banjir sudah muak genangan air banjir,” pungkasnya. =RYAN HARIYANTO

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

K

PEMILU DESA 2014

Kades Tanya Pilkades Sampang - Puluhan kepala desa (kades) dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang, Senin (27/1) sekitar pukul 11.30 Wib mendatangi Kantor Bupati di Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Kota. Mereka menanyakan kejelasan pelaksanaan pilkades pada tahun 2014. Ketua AKD se-Kabupaten Sampang, Suud, mengatakan, maksud kedatangan dirinya bersama kades yang lain selain untuk silaturahmi, untuk menanyakan kejelasan pilkades pada

tahun 2014. “Kami secara baik-baik kedatangan ke sini karena hanya silaturahmi dan menanyakan semua masalah yang selama ini,” ucapnya di Pemdopo Bupati Sampang. Mereka ditemui Wakil Bupati Fadhilah Budiono. Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono dihadapan puluhan kades menyampaikan akan menindak lanjuti masalah tersebut. “Hal ini tentu akan kami tindak lanjuti dulu dengan cara bertahap, tunggu saja nanti,” terangnya. =RYAN HARIYANTO

SMPN 2 TORJUN

Alumni Permasalahkan Anggaran Sekolah KESENIAN KHAS. Seniman musik perkusi khas Madura memainkan alat musik ketika berlangsungnya parade “Musik Daul” di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim, beberapa waktu lalu. Musik Daul ini merupakan salah satu produk budaya Madura yang asyik untuk dinikmati.

BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

Komisi D: Masalah BPJS Hanya Salah Paham Sampang – Ketua Komisi D DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengungkapkan, insiden penolakan pasien miskin saat berobat ke Puskesmas Omben menggunakan kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) hanya karena kesalahpahaman saja. “Tadi saya rapatkan dan memanggil pihak Dinkes, ternyata intinya ada kesalahpahaman antara petugas puskesmas dengan pasien,” ucapnya, Senin (27/1) kepada Koran Madura.

Rabu lalu, keluarga miskin bernama Jamaludin (45), warga Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, saat hendak mengobati anaknya bernama Amrullah Jamal yang menderita penyakit tipus. Meski menggunakan kartu BPJS, pihak rumah sakit menolaknya. Kesalahpahaman itu, petugas puskesmas belum mengatahui dan memahami mekanisme teknis program BPJS. Sehingga, terjadilah masalah saat keluarga korban berobat di Puskesmas Kecamatan Omben. “Kesalahpahaman itu hanya petugas tidak memahami secara teknis program BPJS,” terangnya. Setelah pertemuan dewan dengan Dinas Kesehatan Sam-

pang, keluarga pasien sudah bisa berobat. “Sebetulnya ini tidak ada masalah dan keluarga pasien bisa mendapatkan perawatan pelayanan kesehatan dimana pun,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Firman Pria Abadi melalui saluran telepone membenarkan jika penolakan pasien di Puskesmas Kecamatan Omben hanya karena kesalahpahaman saja. Ia meminta semua petugas kesehatan untuk melayani keluarga miskin yang mendapatkan kartu BPJS. “Semua keluarga miskin memang harus dilayani kesehatan kalau punya BPJS, kalau tidak dilayani kan berarti tidak benar,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang - Sedikitnya lima orang alumni SMPN 2 Torjun, Senin (27/1) sekitar pukul 08.00 Wib mendatangi sekolah tersebut. Mereka menengarai pengelolaan dana BSM tidak beres dan terjadi pungutan liar. Moh Jailulah (23), alumni SMPN 2 Torjun, mengatakan, kedatangannya untuk mempertanyakan masalah pengelolaan dan pendistribusian BSM. Sebab, ada beberapa kejanggalan dalam proses pencairan BSM di sekolah itu. Pihak sekolah dinilai tidak transparan. Selain itu, sekolah juga diduga melakukan pungutan liar dalam pembuatan lahan parkir sekolah. “Adanya kecurigaan karena ada pungutan liar dalam pembuatan lahan parkir sekolah. Karena ada informasi bahwa ada pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada anak didiknya,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Se-

kolah SMPN 2 Torjun, M Sahrul membantah kecurigaan tersebut. Menurutnya, pencairan BSM 2013 telah dilakukan secara benar diberikan secara langsung kepada siswa dan orangtua penerima. “Pencairan BSM sudah secara langsung diberikan kepada siswa yang bersangkutan. Kami tidak ikut campur dalam hal itu, apalagi penerimaan BSM tidak boleh dikuasakan kepada siapapun,” tegasnya. Demikian juga dengan masalah pembiayaan lahan parkir, dirinya menegaskan dalam pembiayaan lahan parkir pihak sekolah hanya meminta sumbangan seikhlasnya kepada siswa. Sebab dalam hal itu, siswa dibebaskan untuk menyumbang atau tidak. “Itu infaq, kita minta ke siswa seikhlasnya, terserah siswa mau nyumbang apa tidak,” pungkasnya.=RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

ALUMNI TANYA ANGGARAN. Lima orang alumni SMP 2 Torjun mendatangi sekolah tersebut, Senin (27/1). Mereka menyoal pengelolaan bantuan siswa miskin.

L

KORAN MADURA

Bangkalan

SELASA 28 JANUARI 2014| No. 0289|TAHUN III KORAN MADURA

L

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

PILEG

Ujian Nasional Tak Terpengaruh

Calon Legislatif (Caleg) Jatim VIII Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) berbincang dengan warga saat melakukan safari politik di Dusun Kronggahan, Mejayan, Kab. Madiun, Jatim. Sosialisasi tersebut dilakukan agar pemilu legislatif dapat berjalan lanca.

Pemilu 2014 Rentan Digugat

BANGKALAN - Pelaksanaan ujian nasional dipastikan tak akan terpengaruh oleh pemilihan umum legislatif (Pileg). Sebaliknya, pilek juga tidak akan mempengaruhi UN. Sebab jadwal UN satu minggu setelah pencoblosan. Ujian nasional akan dilakukan tanggal 14 April setelah pileg pada tanggal 9 April. Pemilih pemula menjadi target dalam pileg kali ini lantaran jumlah hak suaranya lebih dari 50 persen. Mereka didominasi pelajar dari kelas tiga. Mereka diharapkan bisa memberikan hak suara pada pileg mendatang, dengan memilih perwakilan yang bisa menyalurkan aspirasi mereka. Meski tergolong baru, pemilih pemula diharapkan jeli dalam memilih calon legislatif. Sebab suara mereka menentukan perubahan bangsa, terutama daerah yang menjadi tempat tinggalnya. Meski waktu pelaksanaan ujian yang tak terpaut jauh dengan pileg. Para pelajar yang juga pemilih pemula tersebut harus tetap berkonsentrasi pada ujian nasional. Sehingga penyampaian aspirasi politik

bisa berjalan lurus dengan masa depan mereka. “Saya rasa tidak akan ada dampak dari pelaksanaan pileg, dengan ujian nasional yang akan dilakukan pemilih pemula. Walaupun mereka dihadapkan pada dua momen sekaligus,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Moh Kamil, kemarin (27/1). Meskipun begitu, dirinya tidak menampik pelaksana teknis di lapangan saat pemilihan umum terdiri dari guru-guru yang berada di desa. Mereka juga diberdayakan untuk membantu pelaksanaan pemilu agar berjalan baik. “Biasanya dalam pileg ada guru yang juga turut membantu di TPS yang ada. Sebab kemampuan mereka dalam segi intelektual diperlukan,” jelasnya. Dia menjelaskan guru-guru di desa umumnya akan diberdayakan membantu pelaksanaan. Koordinasinya bisa melalui permintaan kepala desa atau lembaga pemilihan suara. Hal tersebut tak menjadi masalah, karena peranan fungsinya yang bisa dimanfaatkan. =MOH. RIDWAN/RAH

KPU Tidak Mau Ikut Campur Putusan MK BANGKALAN - Dikabulkannya pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dinilai berpengaruh terhadap pemilu tahun ini. Setidak-tidaknya berpotensi terjadi gugatan keabsahan hasil pemilu 2014. Itu bisa saja terjadi karena pelaksanaan pemilu 2014 dianggap tidak memiliki landasan hukum (inkonstitusional). Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki jeda panjang hingga lima tahun sebelum diterapkan. Padahal pada dasarnya keputusan MK berlaku sejak dibacakan. Namun untuk kali ini putusan tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2019 mendatang. Sehingga legitimasi Pemilu 2014 dipertaruhkan, karena MK telah membatalkan dan menyatakan ketentuan yang terkait dengan Pemilu 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Jika dilihat pada aspek hukum sangat jelas pelaksanaan pemilu 2014 inkonstitusional.

Sebab MK sendiri yang membatalkan dan menyatakan demikian. Sehingga sangat berpotensi terdi gugatan dari berbagai pihak terkait keabsahan pemilu 2014 mendatang,” kata pakar hukum Universitas Trunojoyo Madura, Dr. M. Syafi, SH,MH. Menurutnya, peristiwa semacam ini merupakan sejarah baru di dunia hukum. Sebab putusan baru bisa dilaksanakan dengan jeda waktu yang sangat panjang. Semestinya putusan itu diberlakukan sejak dibacakan. Tentunya hal ini sangat membingungkan, karena MK lebih mengedepankan aspek teknis dibandingkan aspek hukum itu sendiri. Seharusnya MK konsisten dan selalu berlandaskan konstitusi, namun kali ini membuat sebuah putusan yang bertentangan. “Memang MK dalam hal ini mempertimbangkan aspek prosedural teknis. Akan tetapi, secara substansi ya tetap inkonstitusional,” jelasnya. Kendati demikian, kata Syafi, apapun yang terjadi nanti akan tetap bermuara pada MK sebagai lembaga yang memiliki kewenan-

gan menangani perkara hasil pemilu. Menjadi berbeda apabila ada lembaga selain MK yang memiliki kewenangan. Jadi, peristiwa semacam ini bisa dijadikan sebuah kajian dimasa yang akan datang. Jangan sampai, ketentuan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat justru menjadi sebuah bola panas. Terlebih menyangkut ranah politik. Sementara itu, KPUD Bangkalan sebagai lembaga penyelenggara pemilu menyatakan tidak ikut dalam hal perdebatan terkait putusan tersebut. Sebab KPUD hanya sebagai penyelenggara dari apa yang telah menjadi ketetapan secara hukum. Tidak ada kewenangan pada KPUD untuk menggugat apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. “Tugas kami kan penyelenggara pemilu, jadi kami tidak ikut dalam permasalahan perdebatan putusan MK. Saat ini kami fokus menyelenggarakan apa yang telah menjadi ketetapan secara hukum,” ujar Komisioner KPUD Bangkalan, Divisi Pendidikan Politik, Syaiful Ismail. =Doni Heriyanto/rah

SOSIALISASI PEMILU. Siswa menunjukkan namanya yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di website KPU saat mengikuti sosialisasi Pemilu di SMA 9, Yogyakarta. Sosialisasi yang digelar oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pemilih pemula tentangtata cara pemilihan umum.

KORAN MADURA

BANGKALAN

SELASA 28 JANUARI 2014| No. 0289| TAHUN III

M

Ada Parpol Malu-malu Kucing Bila Saksi Dibayar Negara BANGKALAN - Rencana pemerintah membayar saksi partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang, melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tampaknya membuat sejumlah partai politik malu-malu kucing. Tidak enak dengan rakyat, mereka menolak wacana menggiurkan tersebut. Beberapa parpol peserta pemilu menyayangkan wacana tersebut. Karena masih banyak sektor yang lebih membutuhkan dana negara daripada hanya membayar saksi pemilu. Ketua DPC PDIP Bangkalan, H Fatkhurrahman mengatakan kendati rencana tersebut cukup membantu parpol dan calon legislatif (caleg). Namun hal itu tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan menggunakan uang negara untuk membiayai para saksi parpol di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat tidak rasional. Sebab masih banyak masyarakat yang sedang terbebani kemelaratan dan musibah yang tentunya sangat membutuhkan uang. “Sebetulnya kami sebagai caleg dan fungsionaris terbantukan atas wacana tersebut. Akan

tetapi hal ini tampaknya tidak harus dilakukan pemerintah, mengingat banyak hal yang lebih penting. Sebaiknya dana ini dialokasikan untuk sektor lainnya saja,” terangnya. Menurut Fatkhurrahman, sebaiknya dana bagi para saksi sebesar Rp 700 miliar itu yang bersumber dari APBN tersebut dialokasikan kepada rakyat Indonesia yang kini sedang tertimpa musibah. Pertimbangannya adalah pada kseriusan saksi itu sendiri pada saat melaksanakan tugasnya. Kemudian tidak menutup kemungkinan para saksi juga

meminta honor di luar yang diberikan oleh Negara. “Tidak menutup kemungkinan para saksi akan meminta

dipertanyakan juga nantinya dalam mengawal perolehan suara,” tuturnya. Senada dengan Fatkhurrah-

pada parpol, belum lagi masalah keseriusan para saksi yang akan

man, sekretaris DPC Partai Gerindra Bangkalan, Imron Rosyadi

mengatakan wacana pembiayaan saksi oleh negara, dianggap belum saatnya dilakukan. Apalagi hutang yang harus ditanggung Negara lumayan menumpuk. Jangan sampai pelaksanaan pemilu menambah beban Negara. “Hutang negara ini masih menumpuk, belum sepantasnya negara melakukan hal ini. Sebaiknya dialokasikan untuk anggaran lain yang lebih dibutuhkan masyarakat saja. Dengan jumlah partai yang sekian banyaknya, tentu hal tersebut akan membebani anggaran negara,” tandasnya. Ditanya mengenai kemungkinan adanya agenda politik terselubung melalui pembiayaan tersebut, Imron mengaku belum menafsirkannya ke arah itu. Sebab tafsiran seperti itu hanya akan menimbulkan persepsi yang berbeda. “Mengenai kemungkinan hal itu, saya rasa tidak perlu. Yang jelas pendapat saya mungkin belum waktunya saja dengan pembiayaan negara,”ujarnya. =DONI HERIYANTO/RAH

PENDIDIKAN

Kelas Akselerasi Terancam Dihapus BANGKALAN – Upaya MAN Bangkalan menciptakan sekolah singkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya terancam pupus, sebab belakangan muncul wacana penutupan kelas akselerasi. “Itu hanya wacana. Tapi kami juga resah karena mereka (siswa kelas akselerasi) cerdas. Kami akan ajukan keberatan,” kata Kepala MAN Bangkalan, Fathorakhman. Kelas akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri MAN Bangkalan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan hanya dua tahun, lebih cepat satu tahun dibanding waktu sekolah normal. Metode pembelajaran pun dipangkas lebih singkat dari biasanya. Namun bagi siswa yang berminat tidak mudah untuk masuk di kelas akselerasi tersebut. Sebab seleksi yang dilakukan begitu ketat. “Jika di kelas reguler memerlukan waktu belajar 6 jam, di kelas akselerasi itu hanya membutuhkan waktu 4 jam. Mereka itu siswa khusus mulai kelas satu, jadi tidak mudah untuk masuk di dalamnya,”ungkap Kepala MAN

Bangkalan Fathorakhman. Menurutnya, dari 360 siswa baru yang mendaftar, hanya terjaring 23 siswa dengan seleksi ketat yang dilakukan Universitas Malang (UM) melalui tes Intelligence Quotient (IQ). Dari 23 siswa baru yang direkomendasikan UM, hanya mengambil 20 siswa untuk kelas akselerasi. Hasik tes mereka rata-rata nilainya delapan.

Namun bagi siswa yang berminat tidak mudah untuk masuk di kelas akselerasi tersebut. Sebab seleksi yang dilakukan begitu ketat. “Memang harus memiliki kemampuan yang mumpuni agar bisa terpilih masuk di kelas akselerasi. Disini dituntut belajar ekstra agar bisa bersaing dengan yang lain,” paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Lintas Madura

SELASA 28 JANUARI 2014 No. 0289 | TAHUN III

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III

N

Proyek Rp 1,6 M Terindikasi Janggal SUMENEP - Keseriusan Pemkab Sumenep untuk memperbaiki sejumlah faslitas stadion kerapan sapi dibuktikan dengan digelontorkannya angaran sebesar Rp 1,6 miliar. Sayangnya, pengerjaan proyek renovasi Stadion Giling Tahun Anggaran 2013 diduga janggal. Pantauan Koran Madura kemarin (27/1), menguatnya dugaan adanya kejaganggalan dalam pengerjaan proyek renovasi stadion Giling lantaran pada bagian tertentu dari proyek tersebut sudah ada yang ambrol. Proyek itu baru saja dilakukan rehab. Salah satu Pembina LIPK (Lembaga Independen Pengawas Keuangan) Abd Latif menduga prosedur lelang ditengarai ada yang janggal. Dia menuding pada proses lelang terjadi rekayasa untuk memenangkan rekanan tertentu. Itu bisa dilihat dari proses evaluasi atas alokasi angaran

sebesar Rp 1,6 miliar. Sejak awal kualifikasi dokumen sudah mencurigakan. Bukti adanya rekayasa dalam proses lelang, jelas Latif, ada salah satu rekanan yang menawar dengan harga di bawah harga lelang yang sudah disetujui pemerintah pada pihak rekanan yang memenangkan lelang tender tersebut. Rekanan sempat ada yang menawar dengan tawaran terendah yakni Rp 1.494.005.000. Sayangnya, justru yang memenangkan lelang tender itu rekanan yang menawar di atas Rp 1,4 miliar. Padahal, kata Latif,

mestinya dalam proses lelang, penawaran terendah yang diambil pemerintah karena profitnya dapat menekan biaya anggaran pemerintah. Nyatanya, lanjut dia, rekanan yang memenangkan proyek lelang jatuh ke tangan rekanan dengan penawaran di atas rekanan yang terendah tadi yakni dimenangkan rekanan yang menawar Rp 1.625.856.00. ”Mestinya kan rekanan dengan penawaran terendah yang dipanggil,” tanyanya. Sehingga tidak dipanggilnya pihak rekanan selaku penawar proyek terendah layak dipertanyakan. Menurut Latif, penawar terendah setidaknya dipanggil untuk memberikan klarifikasi tentang pembuktian kualifikasi dala menyampailkan hasil scan sertifikat personel. “Ini kan buk-

tinya, baru seumur jagung proyek dikerjakan sudah ambrol,” kritik dia. Namanya dugaan ada rekayasa atau kongkalikong, besar kemungkinan pengerjaan proyek tersebut tidak beres. “Kenapa penawar terendah itu tidak dipanggil untuk datang sebagaimana pemenang lelang untuk dimintai klarifikasi atau menyampaikan hasil scan sertifikasi personel? Ketus Pembina LIPK ini. Jika pemerintah mempunyai i’tikad untuk efesiensi anggaran seharusnya CV yang menawar lebih rendah jadi pemenang. “Kalau merasa bertanggungjawab terhadap anggaran maka seharusnya memanggil penawar terendah itu untuk melengkapi. Ini kan cuma persoalan unduh scan saja,” imbuhnya. Menurut Latif, perencanaan

proyek tersebut tidak benar, sebab dengan dana sebesar Rp 1,6 miliar seharusnya bukan hanya untuk rehab, tetapi uang sebesar itu cukup untuk membuat lapangan baru. Dengan besarnya dana, pembangunan juga ditambah dengan tribun. Dugaan dirinya, perencanaan tersebut memang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan untung banyak. Sementara itu, Kepala Disbudparpora Febriyanto saat hendak ditemui di kantornya, enggan menemui wartawan yang sudah hampir 2 jam menunggu di depan ruang kerjanya. Saat dia keluar sebentar malah beralasan masih sibuk rapat internal. Sehingga kejelasan dugaan pelanggaran proses lelang proyek tender itu belum menemukan titik terang. = ALI RIDHO/MK

AMBLES. Kondisi tanah yang ambles di Dusun Sempong Timur Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan, Senin (27/1). Camat setempat melarang warga beraktivitas dalam radius 50-100 meter dari lokasi.

FENOMINA ALAM

Ada Tanah Ambles di Pasongsongan SUMENEP – Sejumlah warga Dusun Sempong Timur, Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, digegerkan dengan ambruknya tanah sekitar sepanjang 500 meter dengan kedalaman sekitar 50 meter, Senin (27/1). Amblesnya areal persawahan itu diduga akibat hujan deras. Peristiwa mengejutkan itu terjadi kemarin sekitar pukul 12.30 WIB. Warga baru mengetahuinya pada pagi harinya. Informasi tentang tanah ambles

tersebut langsung menyebar luas. Warga sekitar berdatangan untuk melihat kejadian yang dianggap aneh itu. Syafrawi, warga Kecamatan Pasongsonagan, menjelaskan, dirinya mengaku baru tahu kejadian itu pagi hari setelah warga sekitar berbondong-bondong menghampiri tempat itu. ”Kami tidak tahu jika ada kejadian itu, namun kami tahu ketika warga di sini santer membicarakan, sehingga kami pun melihatnya di sana,” terangnya di tempat

perkara. Menurutnya, pada malam hari memang ada bunyi gemuruh yang sangat keras yang diprediksi dari arah lokasi ambruknya tanah itu. Namun karena disangka bunyi biasa, warga setempat tetap tenang dan adem. ”Kabarnya pas kajiannya, yakni sekitar pukul 12.30 ada bunyi gemuruh, entah itu sudah ambruk atau pun tidak kami tidak tahu juga,” ungkapnya. Saat ditanya mengenai motif ambrulnya tanah itu, pihak-

nya mengaku tidak tahu secara pasti. Namun pihaknya menduga faktor cuaca ekstrem yang seringkali melanda Kabupaten Sumenep utamanya Kecamatan Pasongsongan. ”Keadaan tanah itu memang tanah labil, disampin memang dari atas ada aliran air, di bawah juga ada sungai, sehingga kemungkinan sudah tidak bisa menahannya kembali,” terangnya Camat Pasongsongan, Arif Susanto, mengaku sudah mengimbau warga agar tidak

melakukan aktivitas dalam radius 50-100 meter dari lokasi ambuknya tanah tersebut. ”Memang benar ada tanah ambruk. Kami sudah turun langsung ke lokasi tadi,” ungkapnya. Ia meminta Badan Penaggulangan Bencara Daerah (BPBD) Sumenep untuk turun langsung ke lokasi. ”Kami mengimbau agar pemerintah bisa meninjau langsung. Karena ini menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak,” pintanya. = JUNAEDI/MK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Industri Lokal

KORAN MADURA

SELASA 28 JANUARI 2014

SELASA 28No. JANUARI 2014||TAHUN No. 0289 |IIITAHUN III 0289

KEBUN BINATANG SURABAYA. Puluhan siswa PG/TK Al Uswah berwisata ke KBS (Kebun Binatang Surabaya) untuk mengenal pola tingkah satwa.

KBS Tetap Jadi Primadona SURABAYA – Warga Surabaya dan sekitarnya tak hentihentinya berwisata di Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk melihat polah tingkah satwa yang ada di kebun binatang ini. Mulai anak-anak kecil hingga orang tua yang sangat menikmati, bahkan sesekali menirukan gerak dan suara satwa-satwa tersebut. “Waoooo…,” demikian gauman suara harimau yang ditiru Nayla saat melihat satwa asal Sumatera itu. Siswi Play Group (PG) Al Falah itu juga berteriak kagum saat melihat polah harimau yang berputar-putar di kandangnya. Bocah 4 tahun itu baru pertama kalinya melihat satwa liar. Sebelumnya, ia hanya melihatnya di buku dan TV. Meski masih dirundung konflik, namun KBS masih menjadi jujugan favorit warga Surabaya dan sekitarnya. Selain sebagai sarana rekreasi, KBS juga menjadi sarana pembelajaran siswa.

Dari pantauan Koran Madura, Senin (27/1), sebuah rombongan Play Group dan TK melakukan kunjungan ke KBS. PG/TK itu adalah Al Uswah, sebuah lembaga pendidikan di Jalan Ubi. Para guru memimpin sekitar 40 anak didiknya berkeliling melihat satwa KBS. "Kami ingin anak-anak belajar di luar kelas. Salah satunya mengunjungi KBS," ujar Ira Viana Puspita. Sejak beberapa bulan, PG/ TK itu mencanangkan program rekreasi bersama ini sebagai program rutin tahunan. Sebetulnya sudah dicoba melakukan wisata ke

beberapa tempat wisata lain yang tersebar di kota Surabaya, namun setelah mengalami pro dan kontra , KBS tetap dinyatakan sebagai tempat wisata favorit. “Disamping suasananya sejuk dan rindang sehingga bisa makan lesehan ramai-ramai, anak-anak pun bisa belajar mengenal tingkah laku berbagai satwa secara langsung. Bahkan dapat pula menyentuh, menunggang, maupun menyaksikan manakala waktu makan (feeding time) satwa tiba,” ujarnya. Kepala Sekolah Al Uswah itu mengatakan, tujuan kunjungan ke KBS ini adalah ingin mengenalkan satwa ke siswa. Selama ini, para siswa hanya bisa melihat satwa liar di buku atau televisi. "Di KBS ini, para siswa bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk hewan sebenarnya," lanjut Ira. Dalam kunjungan itu, selain

melihat secara langsung satwa, para siswa juga berkesempatan memberi makan satwa. Unta, rusa, burung pelikan adalah satwa yang diberi makan oleh siswa. Para siswa juga diajak melihat animal show yang menampilkan orang utan bernama Tini. Rekreasi telah menjadi kebutuhan bagi semua orang tatkala rutinitas keseharian menimbulkan kejenuhan dan kepenatan. Meski sebenarnya ada juga tempat wisata keluarga lain yang cukup bisa dilirik, seperti Pantai Ria Kenjeran. Namun tampaknya banyak masyarakat masih enggan berkunjung ke sana karena kondisi dari lingkungan tempat wisata itu sendiri yang masih kurang “sehat” bagi keluarga. Kebun Binatang Surabaya yang didirikan pada tanggal 31 Agustus 1916 silam dengan nama "Soerabaiasche Planten en Dierentuin " (Kebun Botani dan

OO

g. armadianto semeru/koran madura

Kebun Binatang Surabaya) adalah salah satu tempat yang cukup layak menjadi tempat berwisata bersama keluarga. Kala itu Kebun Binatang Surabaya didirikan atas jasa seorang jurnalis bernama H.F.K Kommer, yang memiliki hobi mengumpulkan binatang. Dalam perkembangannya, kini KBS merupakan tempat konservasi bagi satwa, flora, air dan udara. Dan saat Surabaya terendam banjir pada bulan Desember lalu, KBS pun masih terbebas dari genangan air yang berlebih. Posisi KBS yang berada di tengah kota dan mudah dijangkau dari manapun dan dengan kendaraan umum sekalipun menjadi salah satu daya tarik utamanya. Daya pikat ini didukung oleh persepsi dengan berkunjung ke KBS maka seluruh anggota keluarga akan mendapatkan kepuasan berupa tambahan pengetahuan tentang satwa, hiburan yang sehat dan menyenangkan, serta keindahan dan kesejukan lingkungan dengan suasana hijau. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA PROBOLINGGO PKORAN

P

SELASA 28 JANUARI 2014 | No. 0289 | TAHUN III 28 JANUARI 2014 SELASA

MADURA

No. 0289 | TAHUN III

DANIK WAHYU UTAMI

Mengejar Mimpi, Menyentuh Harapan Cita-cita pasti terbersit dalam benak setiap orang. Sebab cita-cita itu merupakan gambaran masa depan yang akan diraih suatu saat nanti. Terutama bagi seseorang yang belum mendapatkan kesempatan meraihnya, pasti akan berupaya sekuat tenaga mengejar mimpinya itu.

agi Danik Wahyu Utami citacita tidak ada batasnya, setiap orang berhak memiliki itu semua. Karena hal itu tidak memandang usia, status sosial, tidak juga faktor keturunan. Siapa pun berhak memiliki cita-cita dan berupaya menggapainya.

Menurut Danik cita-cita yang juga oleh sebagian orang disebut harapan itu bukanlah sekedar angan-angan atau bayangan semata, cita-cita itu nyata, bahkan sangat nyata. "Aku sadar betul, hanya diri kita sendiri yang dapat mengarahkan itu semua. Aku berharap menjadi penyanyi profesional, karena saat ini sedang menggeluti dunia tarik suara," ujar gadis manis ini. Dara jelita kelahiran Malang 20 Agustus 1996 ini menuturkan keinginannya menjadi seorang penyanyi memang penuh tantangan.. Apalagi seorang penyanyi selalu identik dengan persepsi negatif,

kehidupan glamor dan terbiasa dengan dunia malam. Namun baginya itu adalah suatu tantangan yang harus dijalani. Anggapan seperti itu tidak akan dibiarkan berpengaruh buruh terhadap dirinya, apalagi sampai menyurutkan langkahnya untuk menggapai impian dan meraih harapan. "If you never try you never know, itu semboyan yang selalu mendorong aku untuk mewujudkan cita cita dan harapanku. Jangan pernah menyerah, jika menyerah semua akan selesai," tutur siswi SMA I Bangkalan ini. Menurut gadis yang juga hobi modelling ini, untuk bisa menjadi penyanyi profesional, dirinya harus pandai mengatur waktu antara belajar sebagai kewajiban formal dan berlatih sebagai kebutuhan dalam menunjang upaya menggapai harapannya. Dara cantik ini semakin yakin dan bersemangat, karena mendapat dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dan berlatih secara rutin itulah kunci utamanya. "Ya rajin berlatih, karena sering dapat job nyanyi juga, itu menjadi modal penting dalam meniti karier untuk kedepannya," ucapnya. Dimasa akan datang dirinya mengatakan akan semakin giat berlatih mengasah bakat yang dimilikinya demi sebuah impian. Tidak ada kata tidak mungkin di dunia ini, selama masih mau berusaha sekuat tenaga. Halangan dan rintangan tetap menjadi sebuah bagian dalam proses meraih impian. Semakin giat dalam berusaha, semakin dekat pula kesuksesan. "Semua harus dilakukan dengan sepenuh hati, totalitas itu menjadi kunci segalanya," selorohnya. =DONI HERIYANTO/RAH

MAULAH SYARIFAH

Tak Ingin Menikah Sebelum Hafal Alquran amanya Maulah Syarifah. Kelahiran Tlanakan pada 22 April 1990. Hidup dalam lingkungan keluarga non santri, namun sudah mampu menghafal Alquran sebanyak 15 juz dan berkeinginan untuk menghafalkan kitab suci itu hingga tuntas 30 juz. Keinginan gadis 24 tahun itu cukup kuat hingga ia menyatakan tidak akan menikah sebelum keinginannya itu tercapai. Tapi gadis berbintang Taurus itu buru-buru menyatakan semua itu bergantung kehendak Allah. Bagi Ifah, panggilan akrabnya, menghafal Alquran memiliki banyak tantangan, diantaranya kesempatan, apalagi bagi yang berkumpul dengan keluarga dan tidak ada waktu khusus. Namun hal itu baginya bukan sebuah hambatan. “Selama ada kemauan, kesempatan pasti bisa dicari,� katanya. =G. MUJTABA/RAH