Palm Oil Today Indonesia Magazine Jul - Sept 2026

27

28 APRIL 2027

Yong

Managing Editor

Kenny Yong

Publications Manager

Amelia Lim

amelia@fireworksid.com

Editorial Consultant

Kenny Yong

Content Editor

Amelia Lim

Media Executives

Paulina Shu

Veronica Anugrah

Graphic Designer

Felicia Zhang

Publisher

EDITOR’S NOTE

Dear Esteemed Readers,

Welcome to the July – September 2026 edition of Palm Oil Today Indonesia.

As Indonesia’s palm oil industry continues to strengthen its position in the global market, the focus is shifting beyond expansion toward improving productivity, accelerating technological adoption, and ensuring longterm sustainability. With rising global demand, supportive biodiesel policies, and increasing market expectations, the industry faces a crucial opportunity to invest in its future competitiveness.

In this edition, our cover story, “Indonesia’s Palm Oil Industry Cannot Afford to Wait,” examines why replanting ageing oil palm trees has become one of the industry’s most urgent priorities. While today’s favourable market conditions continue to support the sector, delaying investment in replanting and modern plantation technologies could affect Indonesia’s productivity and global leadership in the years ahead. As the industry embraces digitalisation, automation, and precision agriculture, technology will play an increasingly important role in shaping the next phase of sustainable growth.

This edition also brings you the latest industry news, market developments, investment updates, and technological innovations from across the global palm oil sector. Our goal is to keep you informed of the trends and opportunities influencing the industry’s future in an increasingly competitive and evolving marketplace.

As always, we sincerely thank our contributors, advertisers, and readers for your continued trust and support. We hope this edition provides valuable insights and inspires meaningful discussions as we work together toward a stronger, more resilient, and sustainable palm oil industry.

Yours truly, Kenny Yong

PALM OIL INDONESIA TODAY

CONTENTS JULY - SEPTEMBER 2026

BERITA REGIONAL / REGIONAL NEWS

Program Biodiesel Sawit B50 Picu Kekhawatiran Petani Indonesia

B50 Palm Oil Biodiesel Worries Indonesian Farmers

Indonesia Memberlakukan Aturan Ekspor Minyak Sawit Baru

Menjelang Perubahan Pada Tahun 2027

Indonesia Introduces New Palm Oil Export Rules Ahead of 2027 Shift

Mulai 1 July 2026, Penerapan B50 akan Memperkuat Ketahanan

Energi dan Meningkatkan Nilai Tambah Minyak Sawit

Starting July 1, 2026, The Implementation of B50 Will Strengthen Energy Resilience and Boost the Value Added of Palm Oil

Indonesia’s Memberikan 5.000 Beasiswa Bagi Calon Tenaga Ahli di Industri Kelapa Sawit

Indonesia Gives 5,000 Scholarships for Future Palm Oil Industry Talent

Program Peremajaan Kelapa Sawit di Malaysia Melambat Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar dan Pupuk

Malaysia Palm Oil Replanting Slows Due to Rising Fuel and Fertiliser Costs

Mohd Haris Memimpin MPOA, Memanfaatkan Momentum

Kampanye Upin & Ipin yang Meraih Penghargaan

Mohd Haris Takes Over MPOA, Riding Momentum of AwardWinning Upin & Ipin Campaign

Thailand Mendukung Solar B20 Seiring Produsen Mobil Mengumumkan Merek-Merek yang di Dukung

Thailand Backs B20 Diesel as Carmakers Name Supported Brands

SPRC Bidik Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Hingga 20.000

Hektare

SPRC Bets Big on Palm Oil Plantation, Targets Expansion to 20,000 Hectares

Papua Nugini Berencana ‘Melangkah Lebih Jauh’ Dari Budidaya & Ekspor Minyak Sawit

PNG Planning to ‘Move Beyond’ Growing & Exporting Palm Oil

DUNIA / WORLD NEWS

Malaysia Turun Tangan Untuk Menjembatani Defisit 1 Juta Ton

Minyak Sawit di Nigeria

Malaysia Intervenes to Bridge Nigeria’s 1M-Tonne Palm Oil Deficit

Perusahaan Pelopor Minyak Sawit Nigeria Memasuki Pasar

Modal dengan Penerbitan Commercial Paper CP Senilai N250 Juta

Nigeria’s Pioneer Palm Oil Firm Enters Capital Market With N250M CP

Ghana Bidik Investasi Thailand Untuk Atasi Defisit Minyak Sawit

Ghana Pitches Thai Investors on its Palm Oil Shortfall

Bloomberg: SIFCA akan Investasikan US$417 Juta Untuk

Ekspansi Industri Minyak Sawit Di Afrika Barat

Bloomberg: SIFCA to Invest $417 Million In West Africa Palm Oil Expansion

BERITA KELANJUTAN / SUSTAINABILITY NEWS

(BHS) : (ENG)

38 (BHS) : (ENG)

Golden Agri-Resources Mencapai Hampir 100% Ketertelusuran

Hingga Perkebunan untuk Minyak Sawit di Indonesia Pada 2025

Golden Agri-Resources Reports Close to 100% Traceability-ToPlantation for Indonesian Palm Oil in 2025

Dewan Minyak Sawit Malaysia Pada Keberlanjutan dan Ketahanan Pangan MENA

Malaysia Palm Oil Council in Sustainability and MENA Food Security

42 (BHS) : (ENG) : 48 (BHS)

Situasi Dilematis Pabrik Minyak Sawit

Palm Oil Mills’ Catch-22 Situation

KOMENTAR / COMMENTARY COVER STORY

Industri Kelapa Sawit Tidak Bisa Menunggu Lebih Lama Indonesia’s Palm Oil Industry Cannot Afford to Wait

INOVASI DAN TEKNOLOGI / INNOVATIONS AND TECHNOLOGY

Indonesia Mendorong Inovasi dalam Proses Hilirisasi Untuk

Meraih Keuntungan dari Minyak Sawit

Indonesia Pushes Innovation-LED Downstreaming for Palm Oil

Gains

GAPKI Menyiapkan Peta Jalan Teknologi untuk Mentransformasi

Industri Kelapa Sawit Indonesia

GAPKI Prepares Techno-Roadmap to Transform RI’s Palm Industry

PROGRAM BIODIESEL SAWIT B50 PICU KEKHAWATIRAN PETANI INDONESIA

P

ara petani kelapa sawit Indonesia telah memperingatkan pemerintah bahwa petani kecil lah yang akan menanggung beban terberat akibat perluasan program biodiesel yang terburu-buru. Dalam waktu sekitar dua hari ke depan, Indonesia akan mulai mencampurkan 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dengan 50% solar konvensional. Kebijakan yang dikenal sebagai B50 ini merupakan perluasan dari program B40 yang berlaku saat ini, yang memiliki proporsi campuran minyak kelapa sawit sebesar 40%. Pemerintah memandang langkah ini sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar nasional menyusul melonjaknya harga bahan bakar akibat perang AS-Iran. Namun, asosiasi petani kelapa sawit skala kecil POPSI khawatir bahwa B50 justru akan memperparah masalah yang sudah ada, terutama jika diterapkan secara terburu-buru.

“Kami tidak menentang program biodiesel. Yang kami tak inginkan adalah para petani kelapa sawit yang harus menanggung beban ketika harga tandan buah segar (TBS) turun,” kata Ketua POPSI Mansuetus Darto dalam pernyataan pers baru-baru ini.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah mensubsidi program biodiesel yang mahal ini menggunakan hasil dari pungutan ekspor. Saat ini, pungutan tersebut ditetapkan sebesar 12,5% dari harga acuan bulanan minyak kelapa sawit. Pungutan ekspor saat ini mencapai hampir $129 per metrik ton, dan diperkirakan akan berubah pada bulan Juli. Indonesia baru saja menaikkan ambang batas pungutan dari 10% beberapa bulan lalu. POPSI khawatir bahwa ambang batas pungutan sebesar 12,5% demi memenuhi mandat B50 akan melemahkan harga bersih CPO. Harga pembelian tandan buah segar (TBS) — bahan baku utama bagi pabrik kelapa sawit — mengikuti harga CPO setelah dikurangi bea ekspor. Dengan kata lain, bea ekspor yang lebih tinggi sebesar 12,5% dapat semakin melemahkan harga bersih CPO dan mengurangi pendapatan petani “meski harga CPO relatif tinggi”.

Kelompok tersebut kemudian mengusulkan mekanisme pencampuran yang lebih fleksibel, yang menetapkan tingkat 30% atau B30 sebagai ambang batas minimum. Indonesia dapat menaikkan rasio tersebut menjadi 40% hingga 50%, “tergantung pada kapasitas produksi nasional, harga global, kapasitas fiskal, dan permintaan energi domestik”.

Menteri Energi Bahli Lahadalia sebelumnya mengatakan kepada pers bahwa ia “sangat optimis” mengenai peluncuran program B50 pada 1 Juli. Perkiraan timnya menunjukkan bahwa Indonesia akan dapat menghemat Rp 157,28 triliun ($8,8 miliar) cadangan devisa dengan menghentikan impor bahan bakar. Uji coba program B50 yang dilakukan pemerintah pada berbagai kendaraan, seperti kapal dan kereta api, telah membuahkan hasil positif, menurut Bahlil. Indonesia memegang posisi teratas sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia.

Source : Jakartaglobe.id

B50 PALM OIL BIODIESEL WORRIES INDONESIAN FARMERS

I

ndonesian palm oil farmers have warned the government that smallholders are the ones who will bear the brunt of a hasty biodiesel program expansion. In about two days from now, Indonesia will begin blending 50% palm oil-based biodiesel with 50% conventional diesel. The policy, known as B50, is an expansion of the current B40 program, which has a lower palm oil blend of 40%. The government sees the move as a cure to the national fuel import reliance following soaring fuel prices in the wake of the US-Iran war. However, the oil palm smallholder association POPSI fears that the B50 will only add to existing problems, especially if implemented in a rush.

“We are not against the biodiesel program. What we don’t want is for it to be the palm oil farmers that have to pay the price when prices of fresh fruit bunches decline,” POPSI chair Mansuetus Darto said in a recent press statement.

Over the years, Indonesia has been subsidizing this costheavy biodiesel program using proceeds from export levies. It is currently set at 12.5% of the palm oil monthly reference price. The export levy is now at almost $129 per metric ton, and is expected to change for July. Indonesia had only lifted the threshold from 10% a few months ago. POPSI is worried that a 12.5% levy threshold for the sake of the B50 mandate would weaken the net CPO price. The purchase price of fresh fruit bunches or FFBs — the key raw material for palm oil mills — follows the levy-deducted CPO price. In other words, a higher levy of 12.5% could further weaken the net CPO price and shrink what farmers earn “despite a relatively high CPO price”

The group then proposed a more flexible blending mechanism, which puts a 30% rate or B30 as the minimum threshold. Indonesia may raise the ratio to 40% to 50%, “depending on the national production capacity, global prices, fiscal capacity, and domestic energy demands”

Energy Minister Bahli Lahadalia had previously told the press that he was “very optimistic” about rolling out the B50 program on July 1. His team’s estimates showed that Indonesia would be able to save Rp 157.28 trillion ($8.8 billion) in foreign exchange reserves from stopping fuel imports. The government’s B50 trial runs on various vehicles, such as ships and trains, have yielded positive results, according to Bahlil. Indonesia reigns supreme as the world’s largest palm oil supplier.

Indonesia Memberlakukan Aturan Ekspor Minyak Sawit Baru Menjelang Perubahan pada Tahun 2027

Peraturan baru Kementerian Perdagangan tentang minyak sawit (Permendag No. 16/2026) memprioritaskan penguatan perusahaan ekspor milik negara sekaligus memperkenalkan kerangka transisi bagi pelaku usaha agar dapat beradaptasi menjelang pemberlakuan penuh.

Peraturan tersebut, yang menggantikan Peraturan Menteri (Permendag No. 26/2024), memperkenalkan jadwal transisi bertahap yang dirancang untuk memberikan waktu kepada pelaku usaha swasta agar dapat beradaptasi sebelum pemberlakuan penuh mulai berlaku pada awal 2027, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Bayu Wicaksono Putro. Dalam konferensi pers daring di Jakarta pada Selasa, Bayu Wicaksono menjelaskan bahwa meskipun jenis komoditas yang diatur tetap sama, saluran distribusinya kini diatur dengan lebih ketat.

“Dari segi struktur pasal-pasalnya, tidak banyak perubahan. Namun, terdapat penyesuaian pada beberapa pasal, terutama yang mencakup definisi, ekspor oleh BUMN eksportir, serta ketentuan untuk masa transisi,” jelasnya. Komoditas sumber daya alam strategis yang tercakup dalam kebijakan yang diperbarui ini masih mencakup lima produk turunan minyak sawit utama, termasuk minyak sawit mentah (CPO), minyak sawit olahan yang diputihkan dan dihilangkan baunya (RBDPO), olein sawit olahan yang diputihkan dan dihilangkan baunya (RBDPL), minyak goreng bekas (UCO), dan residu kelapa sawit.

Mulai 1 Januari 2027, seluruh pengiriman produk turunan kelapa sawit ke luar negeri hanya dapat dilakukan oleh BUMN eksportir yang ditunjuk dan memiliki Izin Ekspor (PE) yang masih berlaku. Berdasarkan peraturan baru ini, BUMN tersebut akan memperoleh hak ekspor dengan cara memenuhi Kewajiban Pasar Dalam Negeri (KPDN) atau melalui pengalihan resmi hak ekspor dari pelaku usaha swasta kepada BUMN.

Untuk meminimalkan gangguan pasar, pemerintah telah menetapkan masa transisi terstruktur yang berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan mekanisme terpusat ini. Selama fase ini, eksportir swasta yang memiliki izin ekspor (PE) yang masih berlaku dapat melanjutkan operasi pengiriman seperti biasa, dengan kewajiban tambahan untuk melaporkan semua data pengiriman ke luar negeri secara elektronik kepada BUMN eksportir yang ditunjuk.

Bayu mencatat bahwa semua izin ekspor yang disetujui selama periode penyesuaian ini akan tetap mengikat secara hukum hingga paling lambat 31 Desember 2026. Selama masa transisi, perusahaan yang masih aktif akan terus beroperasi sebagai eksportir terdaftar dan tetap sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perdagangan yang diatur undang-undang. Hal ini mencakup pengajuan pemberitahuan ekspor (PEB), pelaporan hasil ekspor (DHE), pemenuhan larangan dan pembatasan (LARTAS), serta penyelesaian semua bea ekspor yang belum dibayar. Namun, sistem mereka kini harus terintegrasi secara elektronik dengan baik BUMN yang ditunjuk maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan.

Untuk memastikan mekanisme baru ini tidak menghambat perdagangan minyak sawit Indonesia yang sangat besar, pemerintah akan meluncurkan evaluasi resmi terhadap kebijakan ini dalam tiga bulan ke depan, yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Source : Antaranews.id

Indonesia Introduces New Palm Oil Export Rules Ahead of 2027 Shift

The Trade Ministry’s new palm oil regulation (Permendag 16/2026) prioritizes strengthening state-owned exporting companies while introducing a transitional framework for businesses to adapt ahead of full implementation.

The regulation, which replaces Ministerial Regulation (Permendag No. 26/2024), introduces a phased transition timeline designed to give private business actors time to adapt before full enforcement takes effect at the start of 2027, according to the ministry’s Acting Director of Agricultural and Forestry Product Exports, Bayu Wicaksono Putro. Speaking at a virtual briefing in Jakarta on Tuesday, Bayu Wicaksono clarified that while the types of regulated commodities remain unchanged, the distribution channel is being tightly reined in.

“In terms of the structure of the articles, there are not many changes. However, there are adjustments in several articles, particularly those that include definitions, exports of exporting state-owned enterprises, and also regulations for the transition period,” he explained. The strategic natural resource commodities covered by the updated policy still encompass five main palm oil derivative products, including crude palm oil (CPO), refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), refined bleached deodorized palm olein (RBDPL), used cooking oil (UCO) and palm residue.

Beginning January 1, 2027, all outbound shipments of palm oil derivatives can only be executed by designated exporting SOEs that hold a valid Export Permit (PE). Under the new regulation, these state enterprises will secure export rights through either fulfilling the domestic market obligation (DMO) or the formal transfer of export rights from private business actors to the SOE.

To ensure minimal market disruption, the government has instituted a structured transition period spanning from June 1 to December 31, 2026, granting commercial actors ample time to adapt to the centralized mechanism. During this phase, private exporters holding valid PE permits can continue standard shipping operations, subject to an added obligation to report all outbound data electronically to the designated exporting SOEs.

Bayu noted that all export permits cleared during this adjustment period will remain legally binding until December 31, 2026, at the latest. Throughout the transition window, active companies will continue to operate as registered exporters and remain fully liable for completing all statutory trade obligations. This includes lodging export notifications (PEB), reporting export proceeds (DHE), satisfying prohibitions and restrictions (LARTAS) and settling all outstanding export duties. However, their systems must now integrate electronically with both the designated SOEs and the Directorate General of Customs and Excise at the Ministry of Finance.

To ensure the new mechanism does not bottle up Indonesia’s massive palm oil trade, the government will launch an official evaluation of the policy within the next three months, led by the Coordinating Ministry for Economic Affairs.

Mulai 1 Juli 2026, Penerapan B50 akan Memperkuat Ketahanan Energi dan Meningkatkan

Nilai Tambah Minyak Sawit

emerintah terus memperkuat komitmennya untuk mewujudkan kemandirian energi nasional melalui pelaksanaan program pemenuhan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Mulai 1 Juli 2026, penerapan biodiesel campuran ditingkatkan menjadi 50 persen (B50) sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit Indonesia.

Program Wajib B50 merupakan kelanjutan dari keberhasilan pelaksanaan program biodiesel wajib yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada penghematan devisa negara melalui pengurangan impor solar dan pengurangan emisi gas rumah kaca CO2 melalui penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil konvensional, tetapi juga berdampak positif terhadap stabilitas industri kelapa sawit nasional, peningkatan penyerapan minyak sawit dalam negeri, serta kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pelaksanaan program biodiesel selama periode 2015–2025 telah menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp 722,9 triliun, menciptakan nilai tambah sebesar Rp 114,7 triliun melalui pengolahan CPO menjadi biodiesel, menopang penyerapan tenaga kerja hingga 10,9 juta orang di sektor kelapa sawit, serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 228,41 juta ton CO2. Pencapaian ini menunjukkan bahwa program biodiesel bukan hanya instrumen untuk kemandirian energi nasional, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasi industri kelapa sawit, dan penciptaan lapangan kerja. Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, menyampaikan bahwa implementasi B50 merupakan bukti nyata sinergi antara kebijakan energi nasional dan pengembangan industri kelapa sawit yang produktif dan berkelanjutan.

“Program biodiesel telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan pasar domestik yang kuat bagi produk kelapa sawit Indonesia. Penerapan B50 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri,” ujarnya. Keberhasilan implementasi B50 tidak terlepas dari upaya penguatan sektor hulu yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, BPDP tidak hanya mendukung program biodiesel, tetapi juga melaksanakan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri kelapa sawit nasional.

Program-program tersebut meliputi Revitalisasi Kelapa Sawit Rakyat (PSR), pengembangan sumber daya manusia, dukungan penelitian dan pengembangan (R&D), serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur perkebunan.

Melalui program PSR, BPDP mendorong peningkatan produktivitas kebun rakyat dengan mengganti tanaman yang tidak produktif dengan benih unggul yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sementara itu, dukungan terhadap penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, serta keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Berbagai hasil penelitian menjadi landasan penting dalam menjawab tantangan industri, termasuk peningkatan produktivitas, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pengembangan produk hilir berbasis kelapa sawit.

Program B50 merupakan salah satu bukti nyata manfaat program penelitian dan pengembangan yang didukung oleh BPDP. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu fokus utama BPDP melalui program pendidikan, pelatihan, dan beasiswa yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia perkebunan yang kompeten, profesional, dan adaptif dalam pengembangan teknologi. Selain itu, dukungan terhadap fasilitas dan infrastruktur perkebunan terus diperkuat guna meningkatkan efisiensi usaha perkebunan masyarakat serta memperbaiki tata kelola sektor perkebunan secara keseluruhan. Berbagai program ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan bahan baku serta transformasi sektor kelapa sawit dari hulu ke hilir melalui peningkatan produktivitas, inovasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan petani.

BPDP sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mendukung program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit akan terus memastikan keberlanjutan pelaksanaan program melalui pengelolaan dana yang akuntabel dan berkelanjutan. Dukungan ini merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program biodiesel serta memperkuat ekosistem industri kelapa sawit nasional. Ke depan, BPDP akan terus mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat pengembangan energi terbarukan berbasis kelapa sawit, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri kelapa sawit Indonesia agar dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Source : Voi.id

Starting July 1, 2026, the Implementation of B50 will Strengthen Energy Resilience and Boost the Value Added of Palm Oil

The government continues to strengthen its commitment to realizing national energy independence through the implementation of a palm oil-based biofuel fulfillment program. Starting July 1, 2026, the implementation of mixed biodiesel increased to 50 percent (B50) as a strategic step in strengthening national energy resilience, reducing dependence on imported fossil fuels, while increasing the added value of Indonesian palm commodities.

The B50 Mandatory Program is a continuation of the successful implementation of mandatory biodiesel which has been running for the past few years. This policy not only contributes to the country’s foreign exchange savings through the reduction of solar imports and the reduction of CO2 Greenhouse Gases through the use of energy that is more environmentally friendly than conventional fossil fuels, but also has a positive impact on the stability of the national palm oil industry, increased absorption of domestic palm oil, and the welfare of palm oil planters in Indonesia.

Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the implementation of the biodiesel program during 2015-2025 has resulted in foreign exchange savings of IDR 722.9 trillion, creating added value of IDR 114.7 trillion through the processing of CPO into biodiesel, supporting the absorption of up to 10.9 million people in the palm oil sector, and contributing to the reduction of greenhouse gas emissions by 228.41 million tons of CO2. This achievement shows that the biodiesel program is not only an instrument for national energy independence, but also a driver of economic growth, the industrialization of the palm oil industry, and job creation. BPDP President Director, Eddy Abdurrachman, conveyed that the implementation of B50 is a tangible proof of the synergy between national energy policies and the development of a productive and sustainable palm oil industry.

“The biodiesel program has become one of the strategic instruments in strengthening national energy resilience while creating a strong domestic market for Indonesian palm products. The implementation of B50 shows the government’s commitment to continue to increase the use of renewable energy based on domestic resources,” he said. The success of the implementation of B50 is inseparable from the efforts to strengthen the upstream sector which continues to be carried out sustainably. In this case, BPDP not only supports the biodiesel program, but also carries out various strategic programs aimed at increasing the productivity, sustainability, and competitiveness of the national palm oil industry.

These programs include the People’s Palm Oil Revitalization (PSR), human resource development, research and development support (research), and the provision of plantation facilities and infrastructure.

Through the PSR program, BPDP encourages the increase in productivity of people’s gardens by replacing unproductive plants with superior seeds that have higher productivity. Meanwhile, support for research and development continues to be carried out to produce innovations that can increase productivity, efficiency, product quality, and the sustainability of the Indonesian palm oil industry. Various research results are an important foundation in answering industry challenges, including increasing productivity, adapting to climate change, and developing downstream palm oil-based products.

The B50 program is one of the tangible evidence of the benefits of research and development programs supported by BPDP. Human resource development is also one of the main focuses of BPDP through education, training, and scholarship programs aimed at producing competent, professional, and adaptive plantation human resources in the development of technology. In addition, support for plantation facilities and infrastructure continues to be strengthened to increase the efficiency of people’s plantation businesses and improve the overall governance of the plantation sector. These various programs are part of efforts to maintain the availability of raw materials and the transformation of the palm oil sector from upstream to downstream through strengthening productivity, innovation, sustainability, and empowerment of farmers.

BPDP as an agency that has been mandated to support the program for the fulfillment of vegetable fuel based on palm oil will continue to ensure the sustainability of the implementation of the program through the management of funds that are accountable and sustainable. This support is an important part of maintaining the sustainability of the biodiesel program as well as strengthening the national palm oil industry ecosystem. In the future, BPDP will continue to support various government efforts in strengthening the development of new renewable energy based on palm oil, while encouraging the improvement of productivity, sustainability, and competitiveness of the Indonesian palm oil industry so that it can provide optimal benefits for the national economy and people’s welfare.

Indonesia Memberikan 5.000 Beasiswa Bagi Calon Tenaga Ahli di Industri Kelapa Sawit

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Indonesia menawarkan 5.000 beasiswa tahun ini untuk membantu mengembangkan tenaga kerja terampil yang dilengkapi dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam industri kelapa sawit. “Selama BPDP masih ada, program beasiswa kelapa sawit akan terus berjalan,” kata Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa. Ia menyoroti bahwa kuota tahun 2026 ini merupakan yang terbesar sejak program ini diluncurkan pada tahun 2016, meningkat dari 4.000 beasiswa yang dialokasikan tahun lalu.

Hingga tahun 2025, inisiatif pengembangan kapasitas ini telah memberikan manfaat kepada total 13.265 mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan 42 lembaga pendidikan. “Peningkatan ini mencerminkan komitmen kami untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi bagi pemuda Indonesia dan mengembangkan sumber daya manusia berkualitas tinggi yang akan mendukung pertumbuhan industri kelapa sawit di masa depan,” kata Alfansyah. Ia menggambarkan program beasiswa ini sebagai bukti bahwa sektor industri kelapa sawit dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional melalui pendidikan dan pemberdayaan pemuda.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kelapa Sawit dan Perkebunan Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menekankan bahwa pemerintah memandang pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama pertumbuhan industri kelapa sawit nasional.

“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang membutuhkan dukungan kuat dari sumber daya manusia yang berkualitas. Penting untuk mempersiapkan generasi penerus profesional perkebunan guna mengantisipasi tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi industri ini,” ujarnya.

Mucharam menambahkan bahwa program beasiswa ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan tenaga profesional yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, dan memajukan keberlanjutan di sektor ini. Pendaftaran beasiswa dibuka pada 3 Juni. Para pendaftar dapat mengunjungi sdmperkebunan.bpdp.or.id untuk informasi terperinci mengenai persyaratan kelayakan, jadwal, prosedur seleksi, dan proses pendaftaran.

Source : Antaranews

Indonesia Gives 5,000 Scholarships for Future Palm Oil Industry Talent

Indonesia’s Plantation Fund Management Agency (BPDP) is offering 5,000 scholarships this year to help develop a skilled workforce equipped with the competencies needed in the palm oil industry. “As long as the BPDP exists, the palm oil scholarship program will continue running,” BPDP Director of Downstream Sector Fund Distribution Mohammad Alfansyah remarked during a media briefing in Jakarta on Tuesday. He highlighted that the 2026 quota is the largest since the program’s inception in 2016, up from the 4,000 allocated last year.

As of 2025, the capacity-building initiative had benefited a total of 13,265 students from various regions across Indonesia, in collaboration with the Ministry of Agriculture and 42 educational institutions. “This increase reflects our commitment to expanding access to higher education for Indonesian youth and developing high-quality human resources that will support the future growth of the palm oil industry,” Alfansyah said. He described the scholarship program as evidence that the palm oil industry sector can make a tangible contribution to national development through education and youth empowerment.

Meanwhile, Agriculture Ministry Director of Palm Oil and Palms Iim Mucharam emphasized that the government views human resource development as a key pillar of growth for the national palm oil industry.

“Palm oil is a strategic national commodity that requires strong support from qualified human resources. It is important to prepare the next generation of plantation professionals to anticipate increasingly complex challenges facing the industry,” he said.

Mucharam added that the scholarship program serves as a strategic instrument for producing professionals capable of improving productivity, fostering innovation, and advancing sustainability in the sector. Scholarship registration opens on June 3. Applicants can visit sdmperkebunan.bpdp.or.id for detailed information on eligibility requirements, schedules, selection procedures, and the application process.

Program Peremajaan Kelapa Sawit di Malaysia Melambat Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar dan Pupuk

Produsen minyak sawit di Malaysia mengurangi program peremajaan tanaman akibat kenaikan biaya pupuk dan bahan bakar di tengah melonjaknya harga minyak nabati, demikian dilaporkan The Edge Malaysia. Para petani di negara produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia ini menghadapi kenaikan harga pupuk hingga 60%, sementara biaya solar telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak dimulainya perang AS-Irak-Iran, menurut para petani, pejabat industri, dan analis yang dikutip dalam laporan tanggal 19 Mei tersebut.

Dengan hampir ditutupnya Selat Hormuz yang menghambat pasokan energi global, harga acuan minyak sawit mentah (CPO) telah naik sekitar sepersepuluh sejak akhir Februari, sehingga mendorong para petani untuk memproduksi daripada melakukan penanaman kembali, tulis The Edge Malaysia. Perkebunan kelapa sawit yang sudah tua di Malaysia dan Indonesia produsen terbesar di dunia menjadi perhatian utama terkait pasokan, dengan industri baru mulai meningkatkan upaya penanaman kembali yang telah lama tertunda pada tahun 2025, menurut laporan tersebut.

Namun, Indonesia berbeda dengan Malaysia memiliki pasokan pupuk domestik yang melimpah, kata laporan tersebut. Penanaman kembali sangat penting untuk mempertahankan hasil panen di saat pasokan tertekan oleh produksi yang stagnan dan Indonesia mengalihkan lebih banyak produksinya ke biodiesel, tulis The Edge Malaysia. Petani kecil, yang menyumbang 40% dari produksi Malaysia, juga mengurangi penanaman kembali karena kurangnya dukungan keuangan, kata pejabat industri.

Di negara bagian Sarawak, Malaysia, yang terletak di Pulau Kalimantan, banyak petani kecil menggarap lahan berdasarkan Hak Adat, yang tidak memberikan hak kepemilikan formal, kata Napoleon Ningkos, presiden Asosiasi Penanam Kelapa Sawit Dayak Sarawak. “Jika mereka tidak melakukan penanaman kembali, kita pasti akan melihat hasil panen terus menurun dan hal ini akan memengaruhi volume produksi di tahun-tahun mendatang.” Pupuk mencakup sekitar setengah dari biaya produksi minyak sawit, demikian ditulis The Edge Malaysia. Menurut perusahaan-perusahaan yang dikutip dalam laporan tersebut, dampak hingga saat ini tampaknya sebagian besar terbatas pada petani kecil, sementara produsen besar tetap beroperasi tanpa gangguan yang signifikan.

Meskipun demikian, mempertahankan tingkat penanaman kembali yang sehat sebesar 3%-4% di Malaysia tahun ini bisa menjadi tantangan, karena ketidakpastian saat ini, kata Roslin Azmy Hassan, kepala eksekutif Asosiasi Minyak Sawit Malaysia (MPOA). Tingkat peremajaan di Malaysia naik menjadi 3,4% pada tahun 2025, lebih tinggi dari tingkat tahunan sebesar 2% selama lima tahun sebelumnya, didorong oleh upaya peremajaan yang dipercepat oleh perkebunan besar dan dukungan pemerintah bagi petani kecil, demikian dilaporkan The Edge Malaysia.

Selain menghadapi kenaikan biaya pupuk dan bahan bakar, sektor komoditas pertanian Malaysia juga menghadapi tekanan biaya yang parah di bidang lain, dengan biaya pengiriman ke Timur Tengah melonjak antara 50%-80% dan premi asuransi risiko perang naik hingga 3%, demikian dikutip pernyataan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir dalam laporan New Straits Times (NST) tanggal 25 Mei. Biaya hulu perkebunan dan mesin telah naik sebesar 10%30%, tambah Nasir. Biaya produksi juga mengalami tekanan, dengan biaya produksi oleokimia kelapa sawit naik hingga 30%, tulis NST.

Untuk melindungi pendapatan petani kecil, Nasir mengatakan pemerintah telah menerapkan serangkaian langkah mitigasi melalui Kementerian Perkebunan dan Komoditas. Langkah-langkah tersebut meliputi pemantauan biaya operasional perkebunan untuk mengoptimalkan pengeluaran produksi serta penyaluran bantuan tunai yang ditargetkan kepada petani kecil melalui skema Budi AgriKomoditi guna meringankan beban biaya input.

Pemerintah juga mengoordinasikan pembelian pupuk dan pestisida dalam jumlah besar melalui lembaga-lembaga pusat untuk memastikan harga yang lebih rendah bagi petani, serta memberikan bantuan logistik melalui potongan bea ekspor dan bea masuk untuk kargo yang dikembalikan guna mengurangi kerugian bagi para pelaku usaha, tulis NST.

Source : OFIMagazine

Malaysian Palm Oil Replanting Slows Due to Rising Fuel and Fertiliser Costs

Palm oil producers in Malaysia are scaling back replanting due to rising fertiliser and fuel costs amid elevated vegetable oil prices, The Edge Malaysia wrote. Planters in the world’s second largest palm oil producer were facing fertiliser price increases of up to 60%, while diesel costs had more than doubled since the start of the US-Iraq Iran war, according to farmers, industry officials and analysts quoted in the 19 May report.

With the near-closure of the Strait of Hormuz holding back global energy supplies, benchmark prices of crude palm oil (CPO) had risen by about a tenth since late February, prompting farmers to produce rather than replant, The Edge Malaysia wrote. Ageing oil palm plantations in Malaysia and top global producer Indonesia were a key concern for supply, with the industry only beginning to step up long-delayed replanting efforts in 2025, according to the report.

However, Indonesia – unlike Malaysia – had ample domestic supplies of fertiliser, the report said. Replanting was critical to maintaining yields at a time when supplies were pressured by stagnating output and Indonesia diverted more of its production to biodiesel, The Edge Malaysia wrote. Smallholder farmers, who comprise 40% of Malaysian output, were also scaling back replanting for lack of financial support, industry officials said.

In the Malaysian state of Sarawak on Borneo island, many smallholders cultivated land under Native Customary Rights, which did not confer formal ownership, said Napoleon Ningkos, president of the Sarawak Dayak Oil Palm Planters Association.

“If they don’t replant, we will definitely see yields keep going down and this will affect volumes in coming years.” Fertiliser comprised about half the costs of palm oil production costs, The Edge Malaysia wrote. According to companies quoted in the report, the impact to date appears largely confined to smallholders, with major producers operating without significant disruption.

Despite this, maintaining a healthy replanting rate of 3%-4% in Malaysia this year could be challenging, due to current uncertainties, Roslin Azmy Hassan, chief executive of the Malaysian Palm Oil Association (MPOA) said. Malaysia’s replanting rate rose to 3.4% in 2025, higher than the annual 2% rate over the previous five years, driven by accelerated replanting efforts by larger plantations and government support for smallholders, The Edge Malaysia wrote.

In addition to facing rising fertiliser and fuel costs, Malaysia’s agri-commodity sector was facing a severe cost squeeze on other fronts, with shipping costs to the Middle East surging between 50%-80% and war risk insurance premiums rising to as much as 3%, Economy Minister Akmal Nasrullah Mohd Nasir was quoted as saying in a 25 May New Straits Times (NST) report. Upstream plantation and machinery costs had risen by 10%-30%, Nasir added. Manufacturing costs were also under strain, with palm oleochemical production costs rising by up to 30%, NST wrote.

To protect smallholder incomes, Nasir said the government had implemented a series of mitigation measures through the Plantation and Commodities Ministry. Measures included monitoring plantation operating costs to optimise production expenses and channelling targeted cash assistance to smallholders through the Budi Agri-Komoditi scheme to ease the input cost burden.

The government was also coordinating bulk purchases of fertiliser and pesticides through central agencies to secure lower prices for farmers and providing logistics assistance through rebates on export levies and duties for returned cargo to reduce losses for operators, NST wrote.

Penghargaan

M Mohd Haris Memimpin MPOA, Memanfaatkan Momentum Kampanye Upin & Ipin yang Meraih

ohd Haris Mohd Arshad resmi menjabat sebagai Ketua MPOA, sementara episode Upin & Ipin bertema minyak sawit telah melampaui 171 juta penayangan di YouTube dan meraih pengakuan di tingkat regional. Asosiasi Minyak Sawit Malaysia (MPOA) telah menunjuk Mohd Haris Mohd Arshad sebagai ketua barunya untuk masa jabatan 2026–2028. Penunjukan tersebut diumumkan dalam Rapat Umum Tahunan ke-27 MPOA yang digelar di Royale Chulan Damansara pada 25 Juni.

“Mohd Haris adalah pemimpin industri yang berpengalaman yang akan membawa puluhan tahun pengalaman untuk mendorong fase pertumbuhan MPOA berikutnya. Saat ini, beliau menjabat sebagai Presiden & Direktur Utama Grup SD Guthrie Berhad. “Dengan pengalaman global lebih dari 30 tahun di sektor hilir, khususnya perdagangan komoditas, pengadaan, dan transformasi strategis, En Haris dikenal karena mendorong keunggulan operasional dengan kepemimpinan visioner,” kata MPOA dalam sebuah pernyataan.

Mohd Haris menggantikan Lee Yeow Chor setelah yang terakhir menyelesaikan masa jabatannya selama enam tahun sebagai ketua MPOA. Ia juga menjabat sebagai ketua skema sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia (MSPO) dan Asosiasi Pengolah Minyak Sawit Malaysia (PORAM), sekaligus menjadi anggota Dewan Pengawas Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC). Sementara itu, industri minyak sawit Malaysia baru-baru ini juga meraih kesuksesan di bidang kreatif setelah dua episode Upin & Ipin yang mempromosikan minyak sawit meraih penghargaan tertinggi di ajang Asia-Pacific Broadcasting+ (APB+) Awards 2026 yang diselenggarakan di Singapura.

Diproduksi oleh Les’ Copaque Production Sdn Bhd bekerja sama dengan MPOC, episode “Minyak Sawit” dan “Wira Minyak Sawit” masing-masing meraih Penghargaan Cerita Animasi dan Penghargaan Solusi Multi-Platform Berorientasi Penonton. Secara keseluruhan, kedua episode tersebut telah mengumpulkan lebih dari 171 juta penayangan di YouTube.

Episode “Minyak Sawit”, yang menarik 119 juta penayangan, memperkenalkan rantai nilai minyak sawit kepada penonton, mencakup operasi perkebunan, produk hilir, dan kontribusi industri ini terhadap perekonomian Malaysia, sekaligus mengintegrasikan tema-tema keberlanjutan seperti pemanfaatan kembali biomassa, penanaman kembali, dan konservasi keanekaragaman hayati. Episode lanjutan, “Wira Minyak Sawit”, yang telah mengumpulkan 52 juta penayangan, menyajikan minyak sawit melalui alur cerita bertema festival sambil menyoroti praktik-praktik keberlanjutan dan fungsifungsi industri.

Belvinder Sron, CEO MPOC, mengatakan bahwa animasi telah menjadi platform yang efektif untuk membentuk persepsi internasional terhadap minyak sawit Malaysia melalui penceritaan yang otentik dan karakter yang mudah diidentifikasi. “Di lingkungan saat ini, di mana narasi sama pentingnya dengan data, konten kreatif dan edutainment telah menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan, pemahaman, dan keterlibatan jangka panjang dengan pemangku kepentingan internasional,” ujarnya.

Pendiri dan Direktur Pelaksana Les’ Copaque, Burhanuddin Md Radzi, mengatakan bahwa pengakuan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan hiburan dapat saling melengkapi jika didukung oleh penceritaan yang menarik dan informasi industri yang akurat.

Source: therakyatpost.com

Mohd Haris Takes Over MPOA, Riding Momentum Of Award-Winning Upin & Ipin Campaign

Mohd Haris Mohd Arshad takes over as MPOA chairman as palm oil-themed Upin & Ipin episodes surpass 171 million YouTube views and earn regional recognition. The Malaysian Palm Oil Association (MPOA) has appointed Mohd Haris Mohd Arshad as its new chairman for the 2026–2028 term. The appointment was announced during MPOA’s 27th Annual General Meeting held at Royale Chulan Damansara on June 25.

“Mohd Haris is an accomplished industry leader that will bring decades of experience to drive MPOA’s next phase of growth. He is currently the President & Group Chief Executive Officer of SD Guthrie Berhad. “With over 30 years of global experience in the downstream sector, particularly commodity trading, procurement, and strategic transformation, En Haris is known for driving operational excellence with visionary leadership,” MPOA said in a statement.

Mohd Haris succeeds Lee Yeow Chor after the latter completed six years as MPOA chairman. He also serves as chairman of the Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) certification scheme and the Palm Oil Refiners Association of Malaysia (PORAM), while sitting on the Board of Trustees of the Malaysian Palm Oil Council (MPOC). Meanwhile, Malaysia’s palm oil industry also recently scored a success on the creative front after two Upin & Ipin episodes promoting palm oil won top honours at the Asia-Pacific Broadcasting+ (APB+) Awards 2026 held in Singapore.

Produced by Les’ Copaque Production Sdn Bhd in collaboration with MPOC, the episodes Minyak Sawit and Wira Minyak Sawit received the Animation Storytelling Award and the Audience-Centric Multi-Platform Solutions Award respectively. Combined, the two episodes have amassed more than 171 million YouTube views.

The Minyak Sawit episode, which attracted 119 million views, introduced viewers to the palm oil value chain, covering plantation operations, downstream products and the industry’s contribution to Malaysia’s economy while incorporating sustainability themes such as biomass reuse, replanting and biodiversity conservation. Its follow-up, Wira Minyak Sawit, which has accumulated 52 million views, presented palm oil through a festival-themed storyline while highlighting sustainability practices and industry functions.

MPOC chief executive officer Belvinder Sron said animation had become an effective platform for shaping international perceptions of Malaysian palm oil through authentic storytelling and relatable characters. “In today’s environment, where narratives matter as much as data, creative content and edutainment have become powerful tools for building trust, understanding and long-term engagement with international stakeholders,” she said.

Les’ Copaque founder and managing director Burhanuddin Md Radzi said the recognition demonstrated that education and entertainment could complement each other when supported by compelling storytelling and accurate industry information.

Thailand Mendukung Solar B20 Seiring Produsen Mobil Mengumumkan Merek-Merek yang di Dukung

Di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang membebani pasar energi global dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, bahan bakar diesel B20 diposisikan sebagai salah satu alat utama pemerintah Thailand untuk menanggapi krisis energi, mengurangi ketergantungan pada minyak impor, dan meringankan beban biaya hidup masyarakat.

Baru-baru ini, Departemen Bisnis Energi bekerja sama dengan lembaga pemerintah, pedagang minyak, dan produsen mobil besar untuk secara serempak menegaskan bahwa kendaraan yang kompatibel dapat menggunakan B20 tanpa merusak mesinnya, sekaligus tetap mendapatkan jaminan pabrik dalam kondisi normal.

Langkah ini dipandang dapat meredakan kekhawatiran di kalangan banyak pengendara yang masih ragu apakah mengisi bahan bakar dengan B20 dapat menyebabkan masalah pada mesin.

Apa itu B20, dan mengapa pemerintah mendorong penggunaannya secara nasional?

Solar B20 adalah solar yang dicampur dengan 20% biodiesel. Biodiesel tersebut diproduksi dari minyak kelapa sawit dalam negeri, sehingga memungkinkan Thailand untuk secara signifikan mengurangi impor minyak mentah dari luar negeri.

Selain memperkuat ketahanan energi, B20 dianggap sebagai bahan bakar bersih karena membantu mengurangi emisi dan partikel debu PM2,5, yang merupakan masalah besar bagi negara ini.

Pemerintah saat ini menerapkan kebijakan harga untuk mendorong penggunaan B20, dengan menetapkan harga B20 sebesar THB7 per liter lebih murah daripada solar biasa. Hal ini membantu menurunkan biaya bagi sektor transportasi dan logistik, serta pengguna kendaraan komersial.

Produsen Otomotif Pendukung B20 Menjamin Aman Digunakan

Produsen otomotif bersama Asosiasi Industri Otomotif Thailand telah mengonfirmasi bahwa lebih dari 1.135 model kendaraan saat ini telah mendukung penggunaan B20 tanpa memengaruhi performa mesin. Produsen yang turut memberikan konfirmasi tersebut antara lain:

Toyota Isuzu

Mazda

Mitsubishi Ford Nissan MG Hino Hyundai Scania

Great Wall Motor (GWM) UD Trucks

Volvo Trucks

MAN Chevrolet

Para produsen kendaraan tersebut menegaskan bahwa model kendaraan yang kompatibel dapat menggunakan bahan bakar B20 sesuai dengan standar yang berlaku, tanpa menghilangkan garansi resmi dari pabrikan. Konfirmasi ini diberikan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta pelaku sektor transportasi yang sebelumnya masih khawatir terhadap dampak jangka panjang penggunaan B20 terhadap mesin kendaraan.

Source : Nationalthailand.com

Produksi Sawit Thailand Dinilai Lebih dari Cukup untuk Mendukung B20 Departemen Pengembangan dan Efisiensi Energi Alternatif Thailand (DEDE) memperkirakan bahwa Thailand akan memproduksi sekitar 21,87 juta ton tandan buah sawit pada tahun 2026, yang setara dengan sekitar 3,94 juta ton minyak sawit mentah (CPO) per tahun. Setelah dikurangi untuk kebutuhan konsumsi domestik, penggunaan industri, dan ekspor, diperkirakan masih tersedia sekitar 1,49 juta ton CPO per tahun yang dapat dialokasikan untuk sektor energi.

Apabila Thailand meningkatkan penggunaan B20 hingga sekitar 10% dari total konsumsi solar nasional, sektor energi diperkirakan akan membutuhkan sekitar 1,23 juta ton CPO per tahun, yang masih berada dalam batas kapasitas produksi nasional.Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perluasan penggunaan B20 bukan hanya merupakan strategi energi, tetapi juga berperan langsung dalam menjaga stabilitas harga minyak sawit sekaligus meningkatkan pendapatan petani sawit Thailand. Perusahaan BBM Perluas Penjualan B20 ke 1.000 SPBU di Seluruh Thailand. Sementara itu, perusahaanperusahaan penyedia bahan bakar utama di Thailand, antara lain:

PTT Station Bangchak PT Shell

Caltex SUSCO

SINOPEC SUSCO

P.C. Siam Petroleum

menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam menjaga kualitas bahan bakar, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan jumlah stasiun pengisian bahan bakar yang menyediakan B20.

Saat ini, lebih dari 600 SPBU di seluruh Thailand telah menjual B20. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 1.000 SPBU dalam waktu satu bulan guna memenuhi kebutuhan sektor transportasi dan para operator kendaraan.

Sektor swasta juga memperkirakan bahwa apabila Thailand mampu meningkatkan porsi penggunaan biodiesel hingga 40–50%, negara tersebut dapat mengurangi pengeluaran devisa akibat impor minyak hingga sekitar 72 miliar Baht per tahun. Dana tersebut diperkirakan akan kembali berputar di dalam perekonomian domestik, terutama memberikan manfaat bagi sektor pertanian.

Cara Memeriksa Kendaraan yang Mendukung B20

Departemen Bisnis Energi Thailand menyediakan daftar model kendaraan yang mendukung penggunaan B20 serta fitur pencarian SPBU terdekat melalui situs web resminya. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk memastikan kompatibilitas kendaraan mereka sebelum menggunakan bahan bakar B20. B20 Menjadi Bagian dari Strategi Energi Jangka Panjang Thailand

Dorongan penggunaan B20 bukan sekadar langkah jangka pendek untuk menekan biaya bahan bakar. Pemerintah Thailand memposisikannya sebagai bagian dari strategi energi nasional yang mengintegrasikan ketahanan energi, penguatan ekonomi akar rumput, serta transisi jangka panjang menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Thailand Backs B20 Diesel as Carmakers Name Supported Brands

Amid Middle East geopolitical tensions that are weighing on global energy markets and driving crude oil prices higher, B20 diesel fuel is being positioned as one of the Thai government’s key tools to respond to the energy crisis, reduce reliance on imported oil and ease the cost-of-living burden on the public.

Recently, the Department of Energy Business joined forces with government agencies, oil traders and major carmakers to confirm in unison that compatible vehicles can use B20 without affecting their engines, while still receiving manufacturer warranties under normal conditions.

The move is seen as easing concerns among many motorists who remain unsure whether filling up with B20 could cause engine problems.

What is B20, and Why is the Government Pushing its Nationwide Use

B20 diesel is diesel blended with 20% biodiesel. The biodiesel is produced from domestic palm oil, enabling Thailand to significantly reduce crude oil imports from overseas.

As well as strengthening energy security, B20 is seen as a clean fuel because it helps reduce emissions and PM2.5 dust particles, a major problem for the country.

The government is currently using a pricing measure to encourage uptake, setting B20 at THB7 per litre cheaper than regular diesel. This helps lower costs for the transport and logistics sectors, as well as commercial vehicle users.

Carmakers Supporting B20 Guarantee it Can Be Used in Practice

Carmakers and the Thai Automotive Industry Association have confirmed that more than 1,135 vehicle models currently support the use of B20 without affecting engine performance. The carmakers that joined the confirmation are:

The carmakers confirmed that compatible vehicles can use B20 according to the relevant standards, while retaining normal manufacturer warranties. The confirmation is intended to reassure consumers and the transport sector over concerns about long-term effects on engines.

Thai palm oil is ‘more than enough’ to support B20 production The Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) said Thailand is expected to produce about 21.87 million tonnes of oil palm in 2026, equivalent to around 3.94 million tonnes of crude palm oil per year. After deducting consumption, industrial use and exports, there would still be enough crude palm oil left for the energy sector, at about 1.49 million tonnes per year.

If Thailand pushes B20 use to around 10% of total diesel consumption, the energy sector would use about 1.23 million tonnes of crude palm oil per year, still within a level that can be supported. That means the B20 push is not only an energy policy, but is also directly linked to supporting palm prices and Thai farmers’ incomes. Fuel retailers move to expand B20 to 1,000 stations nationwide. Meanwhile, major oil traders in the country, including:

SUSCO

P.C. Siam Petroleum

all announced their readiness to support the government’s policy, including in fuel quality, distribution and the expansion of service stations.

At present, more than 600 service stations sell B20 nationwide, with a target of expanding to more than 1,000 stations within one month to support use by the transport sector and operators.

The private sector also estimates that if Thailand can raise the proportion of biodiesel use to 40-50%, it would help reduce foreign exchange outflows from oil imports by as much as THB72 billion per year. That money would circulate back into the domestic economy, particularly the agricultural sector.

Where to check whether a vehicle supports B20

The Department of Energy Business allows members of the public to check the list of vehicle models that support B20 and search for nearby service stations through its official website.

The push for B20 is therefore not merely a shortterm measure to reduce fuel costs. It is being positioned as a national energy strategy linking energy security, the grassroots economy and Thailand’s long-term transition to clean energy.

SPRC Bidik Ekspansi Perkebunan

20.000 Hektare

irawai Palm and Rubber Corp. (SPRC) milik keluarga Consunji berencana memperluas perkebunan kelapa sawitnya hingga mencapai sedikitnya 20.000 hektare dalam jangka panjang, seiring dengan upaya memanfaatkan peluang dari pasar minyak nabati yang terus berkembang di Filipina.

Pengusaha Isidro Consunji mengatakan bahwa ekspansi jangka panjang tersebut ditargetkan dilakukan di wilayah Zamboanga, Negros, Agusan, dan Sultan Kudarat, di mana SPRC telah memiliki kehadiran melalui berbagai kegiatan usahanya.Consunji menjelaskan bahwa biaya pengembangan perkebunan kelapa sawit berkisar antara P250.000 hingga P350.000 per hektare. Saat ini, SPRC mengelola sekitar 5.000 hektare perkebunan kelapa sawit dengan sekitar 600.000 pohon kelapa sawit. Untuk mencapai target tambahan 15.000 hektare, SPRC diperkirakan perlu menginvestasikan dana antara P3,75 miliar hingga P5,25 miliar. Consunji mengatakan perusahaan menargetkan pencapaian luas tanam tersebut dalam waktu tujuh tahun. Kebutuhan untuk memperluas perkebunan kelapa sawit SPRC didorong oleh perlunya pasokan bahan baku yang memadai guna mendukung operasional pabrik pengolahan minyak sawit milik perusahaan.

Menurut Consunji, pabrik pengolahan SPRC yang saat ini memproduksi 30 metrik ton minyak sawit per jam membutuhkan sedikitnya 10.000 hektare perkebunan kelapa sawit agar dapat beroperasi secara optimal. Kapasitas pabrik tersebut juga masih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat karena dirancang untuk ekspansi. “Peluang ke depan sangat besar dan kami berkomitmen untuk terus bertumbuh di industri ini,” ujar Consunji dalam pidatonya pada forum investasi yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Center for Food and Agri Business dari University of Asia and the Pacific.

Consunji menekankan bahwa Filipina masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati. Ia menyebutkan bahwa produksi minyak sawit domestik saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 9% dari kebutuhan tahunan negara yang mencapai 1,1 juta metrik ton. Ia menambahkan bahwa nilai impor minyak sawit setiap tahun mencapai sekitar US$1,5 miliar, sementara dibutuhkan sekitar 400.000 hektare perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Setiap dolar yang digunakan untuk impor sebenarnya adalah lapangan kerja, lahan pertanian, komunitas, serta penghematan devisa yang seharusnya bisa tercipta di dalam negeri,” katanya. “Sebagian besar wilayah Mindanao dan Visayas memiliki curah hujan serta kondisi topografi yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit. Peluangnya sudah ada—pertanyaannya adalah apakah kita bersedia membangun industri ini,” tambahnya

Saat ini, operasional perkebunan kelapa sawit SPRC mendukung hampir 1.200 lapangan kerja, mulai dari pemanen, pekerja pabrik, tenaga konstruksi sipil, hingga personel pendukung lainnya. Perusahaan juga bermitra dengan 275 petani plasma (outgrowers) yang mengelola sekitar 2.500 hektare perkebunan kelapa sawit. “Bersama dengan area perkebunan kami, kami menargetkan total luas tanam mencapai 12.000 hektare dalam lima tahun ke depan. Untuk mendukung skala tersebut, kami juga berinvestasi pada infrastruktur pengolahan,” ujar Consunji.

Ia juga menyampaikan bahwa potensi pendapatan bersih dari kelapa sawit berkisar antara P40.000 hingga P60.000 per hektare per tahun, atau sekitar dua kali lipat dibandingkan tanaman kelapa. “Saya mulai mengurangi keterlibatan dalam pengelolaan aktif di DMCI dan mencoba lebih banyak meluangkan waktu untuk bisnis pertanian keluarga kami,” kata Consunji. “Semakin banyak waktu yang saya habiskan di sektor ini, semakin saya yakin bahwa pertanian yang dikelola dengan baik merupakan salah satu investasi paling bermakna yang dapat dilakukan di negara ini. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga karena dampaknya yang nyata terhadap kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan data Philippine Statistics Authority, total luas areal perkebunan kelapa sawit di Filipina pada tahun lalu turun 5,5% menjadi 64.575 hektare, dibandingkan 68.315 hektare pada tahun 2024.

Source : Philstar.com

SPRC Bets Big on Palm Oil Plantation, Targets Expansion to 20,000 Hectares

Sirawai Palm and Rubber Corp. (SPRC) of the Consunji family plans to expand its oil palm plantation to at least 20,000 hectares over the long term as it seizes opportunities in the country’s ever-growing vegetable oil market.

Tycoon Isidro Consunji said the long-term expansion is eyed across Zamboanga, Negros, Agusan and Sultan Kudarat, where SPRC already has presence in most of the provinces in various ventures. Consunji said it costs around P250,000 to P350,000 to develop a hectare of oil palm. At present, SPRC manages some 5,000 hectares of oil palm with around 600,000 oil palm trees. To meet the remaining 15,000 hectares of the target, SPRC needs to spend between P3.75 billion and P5.25 billion. Consunji said they plan to achieve the target planted area in seven years. The need to expand SPRC’s current oil palm plantation is driven by the need to have a sufficient stream of raw material to sustain the operations of its oil mill.

Consunji said SPRC’s mill, which is producing 30 metric tons per hour of palm oil, requires at least 10,000 hectares of oil palm to ensure optimal output. The oil mill’s capacity can still be doubled given its expandable capacity. “The opportunities ahead are significant and we are committed to grow within the industry,” said Consunji in his speech during a recent investment forum organized by the University of Asia and the Pacific’s Center for Food and Agri Business.

Consunji emphasized that the country remains dependent on imports for its vegetable oil supply. He pointed out that local palm oil production meets only nine percent of the country’s 1.1-million metric ton annual demand. Annual palm oil imports are valued at $1.5 billion with around 400,000 hectares of oil palm needed to meet domestic demand, Consunji added. “Every dollar of import is a job, a farm, a community and foreign exchange savings that could have happened here,” he said. “Large parts of Mindanao and Visayas have the rainfall and soil elevation that oil palm needs. The opportunity is here – the question is whether we are willing to build the industry,” he added.

SPRC’s current oil palm operations support close to 1,200 jobs – from harvesters, mill workers, civil works and support personnel. The conglomerate is also working with 275 outgrowers cultivating around 2,500 hectares of oil palm. “Together with our plantation areas, we are now targeting 12,000 hectares total over the next five years. To support this scale, we are investing in processing infrastructure,” Consunji said.

The tycoon noted that oil palm’s net income potential ranges from P40,000 to P60,000 per hectare per year, double that of coconut. “I have been stepping back from active management at DMCI and trying to spend more time in our own family’s agriculture business,” Consunji said. “And the more time I spend on it, the more I am convinced that agriculture done right is one of the most meaningful investments anybody can make in this country. Not just economically, but in terms of real, visible impact on people’s lives,” Consunji added.

The country’s total planted area with oil palm last year fell by 5.5 percent to 64,575 hectares from 68,315 hectares in 2024, based on Philippine Statistics Authority data.

Papua Nugini Berencana ‘Melangkah Lebih Jauh’ dari Budidaya dan Ekspor Minyak Sawit

Negara tersebut berencana untuk tidak lagi hanya berfokus pada budidaya dan ekspor minyak sawit mentah (CPO), demikian disampaikan oleh Menteri Kelapa Sawit Papua Nugini, Francis Maneke. Menurut Maneke, pengembangan industri hilir serta produksi biofuel dalam negeri akan menjadi bagian utama dari agenda legislasi baru pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri sesi final validasi dua Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait industri kelapa sawit di Lae pada hari Senin. Maneke menjelaskan bahwa selama ini Papua Nugini belum memperoleh nilai maksimal dari industri kelapa sawit karena belum berkembangnya sektor hilir. Oleh karena itu, kedua RUU tersebut dirancang untuk mendorong transformasi industri. “Selama ini belum pernah ada pengolahan hilir,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa selama 50 hingga 60 tahun terakhir belum ada partisipasi penuh dalam rantai nilai industri kelapa sawit. “Kami ingin memastikan para pemilik lahan dan petani memperoleh manfaat penuh dari pendekatan baru dalam pengembangan industri kelapa sawit,” kata Maneke.

Pemerintah juga telah menyetujui pembangunan sebuah pabrik biofuel di Provinsi Morobe. Fasilitas tersebut akan memungkinkan Papua Nugini memproduksi biofuel dari minyak sawit hasil produksi dalam negeri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor produk berbahan bakar minyak. “Pembangunan pabrik biofuel yang telah disetujui ini menjadi salah satu langkah penting ke depan,” ujar Maneke. “Pengolahan hilir akan dilakukan langsung di Papua Nugini.”

Sementara itu, Palm Oil Management Bill dan Palm Oil Industry Authority Bill kini telah memasuki tahap akhir proses validasi. Kedua RUU tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang mendukung investasi di sektor hilir, termasuk memberikan ruang bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan pengolahan kelapa sawit. Pemerintah menargetkan kedua RUU tersebut dapat diajukan ke parlemen sebelum 16 Juni 2026.

Source: thenational.com

PNG Planning to ‘Move Beyond’ Growing & Exporting Palm Oil

The country plans to move beyond simply growing and exporting raw palm oil, says Oil Palm Minister Francis Maneke. Maneke said that downstream processing and domestic biofuel production were central to the country’s new legislative agenda. He was addressing stakeholders at the final validation session of two oil palm Bills in Lae on Monday. Maneke said the absence of downstream processing had long deprived PNG of the full value of its industry, and that the new laws were designed to change that. “There’s never been downstream processing,” he said. There’s never been full participation in the process that has been taken for the last 50 to 60 years. “The way forward is to make sure that landowners, growers, fully benefit from the way we’re going to design and develop the new oil palm development approach.” Said Maneke

A biofuel plant has been approved for development in Morobe. It will allow PNG to produce biofuels from its own palm oil, reducing dependence on imported petroleum products. “The biofuel plant, which has now been approved to be developed here, is another way forward,” Maneke said. “The downstream processing will be done right here in PNG.”

The Palm Oil Management Bill and Palm Oil Industry Authority Bill were in their final validation stage. They were expected to provide the legal framework needed to support such downstream investments, including provisions for provincial governments and local-level governments to participate more meaningfully in processing operations. The bills were expected to reach Parliament before June 16, 2026.

Malaysia Turun Tangan untuk Menjembatani Defisit 1 Juta Ton Minyak

Sawit di Nigeria

Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Council/MPOC) mengambil langkah untuk membantu Nigeria menutup kesenjangan pasokan minyak sawit yang mencapai satu juta metrik ton, yang selama ini menguras devisa negara tersebut.

Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Council/MPOC) mengumumkan kemitraan strategis tingkat tinggi dengan para pemangku kepentingan sektor pertanian Nigeria untuk membantu mengatasi defisit pasokan minyak sawit domestik yang mencapai satu juta metrik ton. Inisiatif ini mencakup transfer keahlian teknis secara intensif, kolaborasi riset yang lebih luas, serta peluang investasi langsung yang ditujukan untuk menghidupkan kembali sektor perkebunan Nigeria yang tengah mengalami kesulitan. Langkah tersebut diambil di tengah tingginya volume impor minyak sawit yang terus menguras cadangan devisa negara, sehingga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan produksi dalam negeri.

Meskipun memiliki potensi pertanian yang besar dan pernah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia pada era 1960-an, Nigeria kini semakin bergantung pada impor dari Asia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pasokan bagi sektor manufaktur. Ketergantungan ini mencerminkan kondisi di Afrika Timur yang juga menghadapi defisit minyak nabati secara kronis, sebuah kelemahan struktural yang terus membebani cadangan devisa Bank Sentral Kenya (Central Bank of Kenya/CBK) dan memaksa negara tersebut bergantung pada pasar komoditas global yang berfluktuasi.

Perhitungan Defisit Pasokan Minyak Sawit

Data yang mendasari krisis minyak sawit di Nigeria menggambarkan kondisi infrastruktur pertanian yang terabaikan serta lonjakan permintaan konsumen yang terus meningkat. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 220 juta jiwa, kebutuhan akan minyak nabati dan lemak untuk keperluan industri telah jauh melampaui hasil produksi perkebunan lokal yang sebagian besar telah menua. Meskipun perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Okomu Oil Palm Plc dan Presco telah melakukan investasi yang signifikan, kesenjangan antara produksi dan kebutuhan nasional masih belum dapat diatasi.

Data pasar yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/ USDA) dan diperkuat oleh analisis para ekonom pertanian di Nigeria menunjukkan secara jelas besarnya kekurangan produksi minyak sawit di negara tersebut. Akibatnya, Nigeria semakin bergantung pada impor, terutama dari Kuala Lumpur dan Jakarta, untuk mencegah kelangkaan pasokan di dalam negeri serta menghindari terhentinya operasional sektor manufaktur.

Nigeria mengimpor sebanyak 92.961 metrik ton minyak sawit dari Malaysia selama periode Januari–April 2023.

Volume impor tersebut meningkat 353% dibandingkan 20.513 metrik ton yang diimpor pada periode yang sama pada tahun 2022.

Saat ini, kebutuhan konsumsi minyak sawit dalam negeri diperkirakan mencapai 2,4 juta metrik ton per tahun, sementara produksi domestik masih bertahan di kisaran 1,4 juta metrik ton per tahun, sehingga menyisakan defisit sekitar 1 juta metrik ton.

Intervensi Strategis dari Kuala Lumpur

Komitmen Dewan Minyak Sawit Malaysia (Malaysian Palm Oil Council/MPOC) untuk memberikan dukungan teknis bukan sekadar langkah diplomatik, melainkan juga merupakan strategi komersial yang terukur untuk memperkuat posisi Malaysia di pasar Afrika Barat dalam jangka panjang. Dengan menggabungkan riset agronomi Malaysia dan sumber daya lahan yang dimiliki Nigeria, kemitraan ini bertujuan meningkatkan produktivitas para petani kecil yang saat ini masih beroperasi jauh di bawah potensi maksimalnya. Penerapan varietas benih unggul yang berproduktivitas tinggi dan tahan terhadap kekeringan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya revitalisasi tersebut.

Selain itu, Bank Sentral Nigeria (Central Bank of Nigeria/ CBN) sebelumnya telah mencabut larangan penggunaan devisa untuk 43 komoditas, termasuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Kebijakan ini memang memberikan kelonggaran bagi industri dalam negeri yang mengalami kekurangan bahan baku, namun di sisi lain juga meningkatkan biaya impor akibat pelemahan nilai tukar mata uang. Melalui intervensi teknis ini, MPOC berharap dapat membantu Nigeria bertransformasi dari sekadar negara pengimpor minyak sawit Malaysia menjadi pusat pengolahan minyak sawit di tingkat regional, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat lebih banyak dinikmati oleh perekonomian domestik.

Beban Devisa dan Persamaan Kondisi di Tingkat Regional

Defisit struktural yang parah dalam pasokan minyak nabati merupakan tantangan makroekonomi yang dihadapi banyak negara di Afrika. Di Kenya, pemerintah melalui Kenya Bureau of Standards (KEBS) mengatur impor minyak sawit mentah dalam jumlah besar yang masuk melalui Pelabuhan Mombasa. Sementara itu, Bank Sentral Kenya (Central Bank of Kenya/CBK) terus memantau nilai impor yang dibayarkan dalam dolar AS, karena setiap kenaikan harga minyak sawit di pasar global akan langsung mendorong kenaikan harga minyak goreng di tingkat ritel, sehingga berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Seperti halnya Nigeria yang berupaya mengoptimalkan kawasan pertanian di Negara Bagian Edo, Kenya juga tengah menjajaki pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah pesisir yang beriklim lembap dan beberapa county di bagian barat untuk mengurangi tagihan impor minyak nabati yang mencapai sekitar KES100 miliar per tahun. Kedua negara menghadapi paradoks yang sama, yakni memiliki lahan pertanian yang luas namun tetap bergantung pada efisiensi produksi minyak sawit dari Asia Tenggara. Menurut para ekonom, kemampuan untuk mengurangi ketergantungan tersebut menjadi salah satu tolok ukur penting bagi kedaulatan ekonomi nasional.

Transformasi Rantai Nilai Pertanian

Jalan untuk menutup kesenjangan satu juta metrik ton membutuhkan investasi yang jauh melampaui alokasi anggaran saat ini. Untuk menyamai produktivitas Malaysia, perkebunan sawit Nigeria harus menjalani mekanisasi besarbesaran, menerapkan pemupukan presisi, serta membangun pabrik pengolahan modern berkapasitas tinggi. Kolaborasi riset MPOC diharapkan dapat mengatasi hambatan utama dalam rantai pasok, terutama tingginya kehilangan hasil pascapanen yang dialami petani pedesaan akibat terbatasnya akses terhadap fasilitas pengolahan yang efisien.

Para pelaku industri menilai bahwa meskipun kemitraan dengan Malaysia menyediakan cetak biru teknis yang penting, keberhasilan kebangkitan sektor ini sepenuhnya bergantung pada stabilitas kebijakan dalam negeri. Investasi pertanian jangka panjang memerlukan jaminan terhadap perlindungan lahan dari penyitaan sewenang-wenang, jalur transportasi yang aman dari aksi bandit, serta kebijakan perpajakan korporasi yang konsisten dan dapat diprediksi.

Hingga fondasi struktural tersebut benar-benar terjamin, kapal-kapal yang berangkat dari Port Klang akan terus menentukan harga kelangsungan hidup pasar di Afrika Barat dan Afrika Timur.

Source: streamlinefeed.co

TMalaysia Intervenes to Bridge Nigeria’s 1M-Tonne Palm Oil Deficit

The Malaysian Palm Oil Council (MPOC) is stepping in to help Nigeria close a massive one million metric-tonne supply gap that drains foreign exchange.

he Malaysian Palm Oil Council (MPOC) has announced a high-level strategic partnership with Nigerian agricultural stakeholders aimed at closing a crippling one million metric-tonne domestic supply gap. The intervention involves aggressive technical expertise transfer, expansive research collaboration, and direct investment opportunities designed to resuscitate Nigeria’s struggling plantation sector. The move comes as massive import volumes continue to heavily deplete the nation’s fragile foreign exchange reserves, forcing a critical reevaluation of domestic production capabilities.

Despite possessing immense agricultural potential and historically holding the title of the world’s leading palm oil producer in the 1960s, Nigeria remains increasingly dependent on Asian imports to feed its population and supply its manufacturing base. This dependency mirrors East Africa’s chronic struggle with edible oil deficits, a structural economic weakness that continually strains the Central Bank of Kenya’s (CBK) dollar reserves and forces heavy reliance on the volatile global commodities market.

The Mathematics of the Supply Deficit

The underlying data governing Nigeria’s palm oil crisis paints a stark picture of neglected agricultural infrastructure and rapidly expanding consumer demand. With a population exceeding 220 million, the requirement for edible oils and industrial-grade fats has massively outpaced the yield of aging local plantations. Despite significant investments by first-class developers like Okomu Oil Palm Plc and Presco, the arithmetic of the national deficit remains fundamentally broken.

Market intelligence published by the United States Department of Agriculture (USDA) and corroborated by local agricultural economists reveals the precise scale of the production shortfall. The resulting gap has forced an unprecedented reliance on international shipments, primarily sourced from Kuala Lumpur and Jakarta, to prevent severe domestic scarcity and factory shutdowns.

Nigeria imported a staggering 92,961 metric tonnes of palm oil from Malaysia between January and April 2023 alone.

This import volume represents a massive 353 percent surge compared to the 20,513 metric tonnes imported during the corresponding period in 2022.

Current domestic consumption demands an estimated 2.4 million metric tonnes annually, against a stagnant local production ceiling of approximately 1.4 million metric tonnes.

Strategic Intervention from Kuala Lumpur

The Malaysian Palm Oil Council’s pledge to deliver technical support is not merely a diplomatic gesture; it represents a highly calculated commercial strategy to secure long-term market dominance in West Africa. By integrating Malaysian agronomic research with Nigerian land resources, the partnership aims to aggressively upgrade the yields of pocket smallholder farmers, who currently operate at a fraction of their theoretical capacity. The introduction of high-yielding, drought-resistant seed varieties is central to this revitalization blueprint.

Furthermore, the Central Bank of Nigeria (CBN) previously lifted the strict foreign exchange ban on 43 items, which prominently included crude palm oil. While this policy reversal provided immediate relief to desperate local manufacturers starved of raw materials, it simultaneously accelerated the devaluation-driven inflation of import costs. The MPOC’s technical intervention is designed to ultimately pivot Nigeria from a pure consumer of Malaysian exports into a localized processing hub, capturing more value within the domestic economy.

The severe structural deficit in edible oils is a macroeconomic crisis shared extensively across the African continent. In Kenya, the government through the Kenya Bureau of Standards (KEBS) regulates the massive, continuous importation of raw palm oil through the deepwater Port of Mombasa. The CBK continuously monitors these dollar-denominated import bills, as any spike in global palm oil prices instantly translates to higher retail costs for cooking oil on supermarket shelves in Nairobi and Kisumu, hitting consumers directly in their KES wallets.

Just as Nigeria grapples with optimizing the agricultural belts of Edo State, Kenya is currently exploring ambitious projects to cultivate palm oil in the humid coastal regions and western counties to slash its staggering KES 100 billion annual edible oil import bill. Both nations suffer from the identical paradox: immense tracts of arable land coupled with a devastating reliance on Southeast Asian agricultural efficiency. The capacity to reverse this trend is viewed by economists as a fundamental test of national economic sovereignty.

The path to closing the one million metric-tonne gap requires capital investments that dwarf current budgetary allocations. To achieve parity with Malaysian yields, Nigerian plantations must undergo massive mechanization, implement precision fertilizer application, and construct modern, high-capacity milling infrastructure. The MPOC’s research collaboration is expected to address the critical bottlenecks in the supply chain, particularly the catastrophic post-harvest losses suffered by rural farmers who lack access to efficient processing equipment.

Industry leaders assert that while the Malaysian partnership provides essential technical blueprints, the ultimate success of the revival depends entirely on domestic policy stability. Long-term agricultural investments require strict guarantees against arbitrary land seizures, secure transportation corridors free from banditry, and predictable corporate taxation regimes.

Until these fundamental structural parameters are permanently secured, the ships departing from Port Klang will continue to dictate the price of survival across West and East African markets.

Perusahaan Pelopor Minyak Sawit Nigeria

Memasuki Pasar Modal Dengan Penerbitan

Commercial Paper (CP) Senilai N250 Juta.

Aden River Estates Limited, produsen minyak sawit yang telah beroperasi selama lebih dari lima dekade, meluncurkan transaksi perdana di pasar modal melalui penerbitan Commercial Paper (CP) Seri 1 senilai N250 juta (Tranche A dan B) di bawah program penerbitan CP senilai N20 miliar. Penerbitan ini didampingi oleh Anchoria Advisory Services Limited sebagai issuing house.

Penandatanganan tersebut yang berlangsung di Lagos menjadi tonggak penting bagi perusahaan yang didirikan pada tahun 1969 dan dikenal sebagai operator perkebunan kelapa sawit skala besar milik pribumi pertama di Nigeria. Ini merupakan kali pertama Aden River Estates mengakses pasar modal dalam 55 tahun sejarah operasinya.

Penerbitan Seri 1 menawarkan imbal hasil sebesar 22 persen untuk Tranche A dengan tenor 270 hari dan 25 persen untuk Tranche B dengan tenor 364 hari. Instrumen bertenor 364 hari tersebut berhasil menarik seluruh minat investor.

Chief Executive Officer Aden River Estates, Emmanuel Ibru, mengatakan bahwa penghimpunan dana sebesar N250 juta ini merupakan langkah strategis untuk memasuki pasar modal sebelum melakukan penerbitan dalam skala yang lebih besar. “Kami berencana menghimpun sekitar N20 miliar secara bertahap, dan dana tersebut akan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mendukung ekspansi,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa setelah penerbitan commercial paper, perusahaan berencana menerbitkan obligasi, yang kemungkinan akan dilakukan dalam waktu sekitar sembilan bulan.

Dana hasil penerbitan Seri 1 akan digunakan sebagai modal kerja. Dalam jangka menengah, perusahaan menargetkan investasi sekitar US$50 juta yang akan diperoleh melalui kombinasi pendanaan utang, ekuitas, dan dana yang dihasilkan dari operasional perusahaan.

Saat ini, Aden River Estates memiliki land bank seluas sekitar 7.000 hektare yang tersebar di perkebunan Ohosu dan Okoro di Negara Bagian Edo. Dalam peta jalan ekspansi lima tahunnya, perusahaan berencana membangun pabrik kelapa sawit berkapasitas 30 ton per jam untuk mengolah peningkatan volume tandan buah segar (TBS). Selain itu, perusahaan juga tengah mengembangkan unit ekstraksi minyak inti sawit (Palm Kernel Oil/PKO) guna mendiversifikasi sumber pendapatan.

Head of Financial Advisory Anchoria Advisory Services, Funmilayo Abdulrahman, mengungkapkan bahwa penerbitan tersebut berhasil terserap sepenuhnya, meskipun investor institusi menghadapi sejumlah kendala regulasi untuk berpartisipasi dalam transaksi senilai N250 juta tersebut.

Menurutnya, kelayakan Aden River Estates untuk memasuki pasar didukung oleh peringkat kredit Triple-B dari Datapro yang termasuk kategori investment grade, serta pendapatan perusahaan yang telah melampaui N1 miliar per tahun. “Penerbit tetap memilih nilai penerbitan sebesar N250 juta, dan berdasarkan laporan keuangan yang kami kaji dari tahun ke tahun, kami yakin perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya,” ujarnya.

Terkait penetapan harga, Abdulrahman menjelaskan bahwa penentuan tingkat imbal hasil (yield) mengikuti praktik standar pasar, dengan menggunakan suku bunga bebas risiko (risk-free rate) sebagai acuan dasar yang kemudian ditambah premi risiko sesuai dengan profil kredit penerbit. “Untuk perusahaan dengan peringkat Triple-B, kami menentukan berapa tambahan premi risiko yang layak diberikan kepada investor. Biasanya kami juga membandingkannya dengan instrumen serupa yang telah diterbitkan di industri,” ujarnya. Penasihat hukum transaksi sekaligus Global Chairman TOLG Advisors, Michael Orimobi, mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Aden River Estates selama hampir satu tahun untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dan mempersiapkannya agar memenuhi persyaratan memasuki pasar modal sebelum transaksi ini dapat direalisasikan.Ia menambahkan bahwa sebelum penerbitan ini perusahaan praktis tidak memiliki utang yang signifikan. Selain itu, penandatanganan tersebut juga mencakup mandat untuk menyiapkan program penerbitan obligasi, sehingga perusahaan dapat mengakses instrumen pendanaan jangka pendek maupun jangka menengah hingga panjang.

Ibru menilai bahwa prospek investasi perusahaan tidak dapat dipisahkan dari defisit pasokan minyak sawit di Nigeria. Saat ini, Nigeria merupakan produsen minyak sawit terbesar kelima di dunia dengan produksi sekitar 1,5 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik telah melampaui 2 juta ton. Akibatnya, negara tersebut harus mengimpor minyak sawit senilai sekitar US$500 juta hingga US$600 juta setiap tahun. Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen minyak sawit terbesar dunia juga menghadapi keterbatasan akibat semakin terbatasnya lahan baru serta siklus peremajaan tanaman, yang menurut Ibru akan semakin memperketat pasokan global dalam beberapa tahun mendatang. “Permintaan kami melebihi dua juta ton. Anda bisa melihat betapa pentingnya kondisi ini,” katanya.

Anchoria Advisory Services dan TOLG Advisors samasama menyatakan bahwa Aden River Estates diperkirakan akan kembali melakukan transaksi pendanaan di pasar modal dengan nilai yang lebih besar sebelum akhir tahun ini.

Source: theguardian

Nigeria’s Pioneer Palm Oil Firm Enters Capital Market With N250m CP

Aden River Estates Limited, a palm oil producer of over five decades in operation, has launched its maiden debt capital market transaction, signing a N250 million Series 1 (Tranche A and B) commercial paper (CP) under a N20 billion CP issuance programme, with Anchoria Advisory Services Limited as the issuing house.

The signing ceremony, held in Lagos, marked the first time the company – incorporated in 1969 and described as Nigeria’s first indigenous large-scale oil palm plantation operator – has accessed the capital market in its 55-year history. The Series 1 issuance carries yields of 22 per cent and 25 per cent for Tranche A (270 days) and Tranche B (364 days) respectively, with the 364-day instrument drawing all investor subscriptions.

Chief Executive Officer of Aden River Estates, Emmanuel Ibru, described the N250 million raise as a deliberate marketentry move ahead of more substantial offerings. “We plan to raise about N20 billion over a period of time, which will be ploughed back into the company to scale up,” he said, adding that the company intends to follow the commercial paper with a bond issuance, likely within nine months.

Proceeds from the Series 1 offering are earmarked for working capital. The company’s medium-term investment target is approximately $50 million, to be sourced from a combination of debt, equity and internally generated funds.

Aden River Estates currently holds a land bank of approximately 7,000 hectares, spread across its Ohosu and Okoro plantations in Edo state. The company’s five-year expansion roadmap includes the installation of a 30-tonneper-hour palm oil mill to accommodate increased fresh fruit bunch volumes. It is also developing a Palm Kernel Oil extraction unit to diversify revenue streams.

of Financial Advisory at Anchoria Advisory Services, Funmilayo Abdulrahman, confirmed that the issuance was successfully subscribed, despite institutional investors facing regulatory constraints on participation at the N250 million deal size. She attributed the company’s market eligibility to its Triple-B credit rating from Datapro, an investment-grade assessment and revenue performance exceeding N1 billion annually. “The issuer insisted on N250 million, and based on the financials that we have and what we’ve looked at year-on-year, once they can repay it,” she said.

On pricing, Abdulrahman explained that yield determination followed standard market convention, with the risk-free rate serving as the base and a risk premium layered on top according to the issuer’s credit profile. “For an entity rated Triple B, what should be the additional premium the investors will pay? So usually, we do that and check similar instruments within the industry,” she said. The transaction’s legal counsel and global chairman of TOLG Advisors, Michael Orimobi, said his firm had worked with Aden River Estates for close to a year to restructure the business and achieve capital market readiness before the deal could be executed. He noted that the company carried no meaningful debt before the issuance and that the signing also carried a mandate to pursue a bond issuance programme, giving the company access to both short-term and medium-tolong-term instruments.

Ibru argued that the broader investment case for the company was inseparable from Nigeria’s palm oil supplydemand deficit. Nigeria, currently the world’s fifth-largest palm oil producer, produces approximately 1.5 million tonnes annually against domestic demand exceeding two million tonnes, leaving the country spending between $500 million and $600 million yearly on imports. Indonesia and Malaysia — the top two global producers- are simultaneously constrained by exhausted land banks and replanting cycles, a dynamic that Ibru said would tighten global supply over the next several years. “Our demand is in excess of two million tonnes. You understand how important it is,” he said. Anchoria and TOLG Advisors both indicated that larger capital market transactions from Aden River Estates are expected before year-end.

Ghana Bidik Investasi Thailand untuk

Atasi Defisit Minyak Sawit

Thailand dan Ghana pekan ini memulai pembahasan mengenai investasi Thailand di sektor minyak sawit, seiring upaya Ghana mengatasi defisit pasokan domestik yang masih mencapai sekitar 30 persen dari kebutuhan konsumsi nasional. Wakil Menteri Pangan dan Pertanian Ghana, John Dumelo, bertemu dengan delegasi Thailand yang dipimpin oleh Urasa Mongkolnavin, Director-General Department of South Asian, Middle Eastern and African Affairs, Kementerian Luar Negeri Thailand, dalam kunjungan dagang yang berlangsung pada 13–19 Juni. Pertemuan tersebut berfokus pada peluang investasi Thailand di perkebunan kelapa sawit dan fasilitas pengolahan minyak sawit sebagai bagian dari strategi pemerintah Ghana untuk memperluas industri sawit nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor yang berbiaya tinggi.

Momentum pembahasan ini dinilai penting. Meskipun Ghana merupakan produsen minyak sawit terbesar ketiga di Afrika Barat, negara tersebut masih mengandalkan impor untuk memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan domestiknya. Selain itu, pelaku industri memperkirakan sekitar 90 persen minyak goreng yang beredar di Ghana berasal dari impor ilegal sehingga terhindar dari kewajiban pajak maupun pengawasan mutu. Ketergantungan terhadap impor, baik yang legal maupun ilegal, menjadikan pengembangan produksi dalam negeri bukan hanya isu pertanian, tetapi juga tata kelola perdagangan.

Dalam Anggaran 2026, pemerintah Ghana mengumumkan kerangka pendanaan senilai US$500 juta melalui National Integrated Palm Oil Development Policy 2026–2032 yang dikembangkan bersama Bank Dunia dan Ghana Development Bank. Program tersebut menargetkan pengembangan 100.000 hektare perkebunan kelapa sawit baru guna mencapai kemandirian pasokan nasional. Kebijakan ini juga menawarkan pinjaman jangka panjang dengan masa tenggang pembayaran selama lima tahun serta pembiayaan hingga 70 persen dari biaya proyek industri. Skema tersebut dirancang untuk mendukung investasi pada budidaya kelapa sawit yang membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun hingga mencapai produktivitas penuh. Dengan demikian, modal dan keahlian teknis dari Thailand akan masuk ke dalam kerangka investasi yang telah memiliki pendanaan dan struktur pelaksanaan.

Thailand sendiri memiliki posisi yang kuat di industri minyak sawit global. Pada 2024, negara tersebut menempati peringkat ketiga sebagai produsen minyak sawit dunia setelah Indonesia dan Malaysia, dengan pengalaman panjang yang mencakup seluruh rantai industri mulai dari pengelolaan perkebunan hingga pengolahan crude palm oil (CPO). Sementara itu, Ghana saat ini memproduksi sekitar 432.000 ton minyak sawit per tahun dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 3 persen per tahun. Meski demikian, produksi domestik masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional sehingga investasi pada kapasitas pengolahan dinilai dapat membantu mempersempit kesenjangan tersebut.

John Dumelo menyebut wilayah Oti, Ashanti, dan Ahafo sebagai kawasan yang memiliki kondisi iklim dan lahan yang sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Ia juga menjelaskan berbagai insentif bagi investor, termasuk kemungkinan keringanan pajak atas impor mesin pertanian serta dukungan dari berbagai lembaga pemerintah. Selain itu, ia mendorong agar kerja sama investasi asing tetap melibatkan petani lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Setiap investasi perkebunan yang dimulai saat ini diperkirakan baru akan mencapai produktivitas penuh pada awal dekade 2030-an. Hal inilah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan periode 2026–2032. Sebagai langkah awal, pada 2025 Ghana telah menandatangani kerja sama dengan Onesta Ghana Ltd. senilai US$50 juta untuk mengembangkan dan mengelola perkebunan seluas 10.000 hektare melalui proyek Redgold Oil Palm Plantation, yang menjadi fondasi bagi pengembangan investasi berikutnya, termasuk potensi kerja sama dengan Thailand.

Delegasi Thailand yang hadir dalam pertemuan tersebut juga terdiri atas Thirapath Mongkolnavin, Duta Besar Thailand untuk Nigeria yang juga merangkap sebagai Duta Besar untuk Ghana, para eksekutif perusahaan dan lembaga keuangan Thailand, serta anggota Thai Community Ghana. Selain investasi minyak sawit, kedua pihak juga membahas kerja sama di bidang pembangunan pertanian berkelanjutan serta kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi rantai pasok.

Kedua negara menyatakan optimisme terhadap peluang kerja sama yang lebih erat dan berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan. Namun, hingga saat ini belum ada perjanjian investasi yang resmi ditandatangani.

Source: newsghana.com

Ghana Pitches Thai Investors on Its Palm Oil Shortfall

Thailand and Ghana opened talks this week on Thai palm oil investment as Ghana works to reverse a domestic supply deficit covering 30 percent of its consumption. Ghana’s Deputy Minister for Food and Agriculture, John Dumelo, met a Thai delegation led by Urasa Mongkolnavin, Director-General of the Department of South Asian, Middle Eastern and African Affairs at Thailand’s Ministry of Foreign Affairs, during a trade visit running June 13 to 19. The discussions centred on Thai investment in oil palm plantations and processing facilities, part of a government strategy to expand Ghana’s palm oil sector and displace costly imports.

The timing is pointed. Ghana ranks third in West Africa for palm oil production but still relies on imports for roughly 30 percent of domestic demand, according to sector data. Industry bodies put a harder number on the problem: an estimated 90 percent of cooking oils circulating in Ghana are illegally imported, evading tax and quality controls. That combination of legal and illicit import dependence gives the pressure for domestic expansion a governance weight beyond agriculture alone.

Ghana’s 2026 Budget announced a $500 million framework under the National Integrated Palm Oil Development Policy for 2026 to 2032, developed with the World Bank and the Ghana Development Bank, targeting 100,000 hectares of new oil palm estates and eventual supply independence. The policy includes long-term concessional loans with a repayment moratorium of five years and financing for up to 70 percent of industrial project costs, aimed at supporting oil palm cultivation, which takes about seven years to reach full maturity. Thai capital and technical knowledge would enter an investment framework that is already funded and structured.

Thailand brings real standing to that conversation. The country ranked third in global palm oil production in 2024, behind Indonesia and Malaysia, with decades of experience across the full chain from plantation management to crude palm oil refining. Ghana currently produces around 432,000 metric tons annually and is projected to grow output at roughly 3 percent per year, leaving a sustained gap between domestic production and consumption that investment in processing capacity could begin to close.

Dumelo identified the Oti, Ashanti and Ahafo regions as areas with the right climatic and land conditions for palm cultivation. He outlined available investor incentives, including possible tax concessions on imported agricultural machinery and support through relevant state agencies, and pressed for partnerships that tie foreign capital to local farmer participation, employment creation and value addition within the country.

Any plantation investment made now will not reach full productivity until the early 2030s, which is precisely why the 2026 to 2032 policy window was designed the way it was. Ghana signed a separate arrangement in 2025 with Onesta Ghana Ltd., mobilising $50 million to develop and operate 10,000 hectares under the Redgold Oil Palm Plantation Project, an early move within the broader framework that the Thai talks would build on.

The delegation includes Thirapath Mongkolnavin, Thailand’s ambassador to Nigeria concurrently accredited to Ghana, executives from Thai businesses and financial institutions, and members of Thai Community Ghana. Discussions also covered sustainable agricultural development and partnerships between public agencies and private investors aimed at improving productivity and supply chain efficiency.

Both sides expressed confidence in the prospects for deeper engagement and committed to continuing discussions. No investment agreements were signed.

Bloomberg: SIFCA Akan Investasikan US$417 Juta Untuk Ekspansi Industri Minyak Sawit di Afrika Barat

Grup Sifca, yang memiliki kilang minyak sawit terbesar di Afrika yang berlokasi di Pantai Gading, mengumumkan rencana investasi sebesar US$417 juta dalam lima tahun ke depan untuk mengembangkan perkebunan dan pabrik di Ghana, Nigeria, dan Liberia.

“Perusahaan yang juga merupakan produsen karet terbesar di Afrika Barat ini akan menggunakan dana sebesar 35 miliar franc CFA (sekitar US$70 juta) yang diperoleh dari penerbitan obligasi pekan lalu untuk mendanai ekspansi tersebut. Sekitar 36% dari total rencana investasi akan dibiayai menggunakan dana internal perusahaan,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Bertrand Vignes dalam wawancara pada 16 Juli. Sisa pendanaan akan diperoleh melalui pinjaman bank dan kemitraan. Nilai total investasi tersebut juga tercantum dalam pernyataan resmi yang disampaikan perusahaan kepada Bloomberg News pada hari yang sama. “Strategi kami adalah memperkuat jejak bisnis di Afrika Barat dan terus berkembang di negara-negara tempat kami beroperasi,” kata Vignes di Abidjan, ibu kota komersial Pantai Gading. Ia menambahkan bahwa Sifca terus memantau berbagai peluang investasi, khususnya di sektor minyak sawit dan karet, baik di kawasan Afrika Barat maupun di benua Afrika secara keseluruhan.

Sifca berencana meningkatkan produksi minyak sawit sebesar 33% menjadi 400.000 ton metrik per tahun dalam empat tahun ke depan, sebagaimana disampaikan Vignes bulan lalu. Ekspansi ini dilakukan di tengah proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan permintaan minyak sawit—minyak nabati yang paling banyak digunakan di dunia—dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2020, didorong oleh meningkatnya konsumsi di China dan India. Sementara itu, Wilmar International Ltd., pedagang minyak sawit terbesar di dunia, dan Olam International Ltd., perusahaan perdagangan komoditas berbasis di Singapura yang merupakan pedagang beras terbesar kedua di dunia, merupakan pemilik bersama sebuah perusahaan yang menguasai 27% saham Sifca, menurut informasi di situs resmi perusahaan.

Menurut Vignes, Sifca saat ini sedang menanam kelapa sawit di lahan seluas 15.000 hektare (37.000 acre) di wilayah tenggara Liberia. Perusahaan juga berencana mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 14.000 hektare di Nigeria. Dalam pernyataannya, Sifca menyebutkan bahwa perusahaan sedang melakukan pembicaraan dengan Wilmar terkait rencana pengambilan saham di sebuah pabrik di Ghana yang akan memiliki kapasitas produksi 1.000 ton minyak per hari.

Vignes mengatakan harga minyak sawit, yang mencapai level terendah dalam tiga setengah tahun pada 16 Juli, kemungkinan akan “sedikit kurang menguntungkan tahun ini dibandingkan tahun lalu.” Kontrak minyak sawit untuk pengiriman September tercatat turun 1,5% menjadi 2.257 ringgit Malaysia (sekitar US$707) per ton di Bursa Derivatif Malaysia di Kuala Lumpur.

Sifca, yang mempekerjakan sekitar 29.000 karyawan, juga sedang meningkatkan kapasitas pabrik karetnya di Pantai Gading dan Ghana agar mampu mengolah hingga 130.000 ton karet pada tahun ini, meningkat dari 120.000 ton pada 2012, kata Vignes. Perusahaan memiliki lima pabrik di Pantai Gading, negara penghasil karet terbesar di Afrika, dan memproduksi 151.000 ton karet di Afrika Barat pada tahun lalu. Selain itu, Sifca tengah menanam karet di lahan seluas 5.000 hektare di Ghana serta memperluas perkebunan karetnya di Nigeria. Menurut Vignes, perusahaan saat ini memproduksi sekitar 18.000 ton karet per tahun di masing-masing negara tersebut.

Di Liberia, Sifca menandatangani perjanjian konsesi dengan pemerintah pada 2011 untuk mengembangkan perkebunan karet di lahan seluas lebih dari 25.000 hektare, ujar Vignes.

Source: africabusinessplus.com

Bloomberg: SIFCA to Invest $417 Million in West Africa Palm-Oil Expansion

Sifca Group which owns Africa’s biggest palm-oil refinery located in Ivory Coast” said it plans to spend $417 million in the next five years on plantations and factories in Ghana, Nigeria and Liberia.

“The company which is also West Africa’s largest rubber producer will use the 35 billion CFA francs ($70 million) it raised through the sale of bonds last week to pay for the expansion and will finance about 36 percent of the plan itself“ Chief Executive Officer Bertrand Vignes said in a July 16 interview. The rest of the funds will come from bank loans and partnerships” he said. The total investment figure was in a statement handed by the company to Bloomberg News the same day. “Our strategy is to consolidate our footprint in West Africa and to continue growing in the countries where we are based”” Vignes said in Abidjan Ivory Coast’s commercial capital Sifca is on watch for opportunities, particularly in palm oil and rubber in the region and continent he said.

Sifca plans to boost palm-oil output 33 percent to 400.000 metric tons annually over the next four years. Vignes said last month. The expansion comes amid World Bank estimates that demand for the world’s most used cooking oil may double by 2020 driven by rising consumption in China and India. Wilmar International Ltd. (WIL) the largest palm-oil trader and Olam International Ltd. (OLAM) the Singapore-based commodities trader that’s the second-biggest rice dealer are equal owners of a company that holds 27 percent of Sifca’s shares according to its website.

NEW PLANTINGS

Sifca is planting palm-oil seeds on 15″000 hectares (37″000 acres) of land in south-eastern Liberia and plans to develop 14″000 hectares of plantations in Nigeria Vignes said. The company is in talks with Wilmar to take a stake in a plant in Ghana that will have the capacity to produce 1.000 tons if oil daily, the company said in the statement.

Palm-oil prices which reached a 3 1/2-year low on July 16 are likely to “be a bit less favorable this year compared with last year” Vignes said. The contract for delivery in September declined 1.5 percent to 2.257 ringgit ($707) a ton on the Malaysia Derivatives Exchange in Kuala Lumpur today.

Sifca, which employs 29.000 people is also equipping its rubber plants in Ivory Coast and Ghana to be able to process as much as 130.000 tons of the material this year from 120.000 tons in 2012 Vignes said. The company owns five factories in Ivory Coast the continent’s biggest grower of the material and produced 151.000 tons of rubber in West Africa last year. Sifca is planting rubber on 5.000 hectares in Ghana and is also extending its plantations in Nigeria, Vignes said. It produces about 18″000 tons of rubber in each country, he said.

In Liberia, the company signed a concession agreement with the government in 2011 to develop rubber on more than 25.000 hectares he said.

Golden Agri-Resources Mencapai Hampir

100% Ketertelusuran Hingga Perkebunan

Untuk Minyak Sawit di Indonesia Pada 2025

P

erusahaan minyak sawit terkemuka Golden Agri-Resources (GAR) berhasil mencapai 99.8% ketertelusuran hingga tingkat perkebunan untuk minyak sawit di Indonesia pada 2025. Dalam laporan keberlanjutan 2025, Perusahaan juga berhasil mencapai 100% ketertelusuran hingga pabrik untuk semua produk non-sawitnya, seperti kelapa, kacang kedelai, gula, dan bunga matahari. Selain itu, sepanjang tahun 2025, GAR telah memperkuat keterlibatannya dengan rantai pasok kelapa sawitnya melalui program Sawit Terampil dan berhasil mencapai 11.250 petani swadaya. Perusahaan juga mendukung 1.095 peserta untuk memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) lebih dari 2.000 hektar.

Menanggapi proses pencapaian perusahaan tersebut, Anita Neville, chief sustainability and communications officer GAR, mengatakan: “Tingkat ketertelusuran yang sangat tinggi ini membuat kami bekerja sama lebih erat dengan para pemasok. Hal ini juga membantu kami untuk mempertahankan para petani swadaya dalam rantai pasok kami serta mempersiapkan diri untuk EU Deforestation Regulation dan EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive.” Namun, setelah lebih dari satu dekade melakukan berbagai upaya peningkatan, Neville mengakui bahwa perusahaan kemungkinan tidak akan mencapai 100% TTP dikarenakan adanya tantangan struktural pada rantai pasok yang melibatkan petani swadaya.

Menurut perusahaan, sebagian besar produksi kelapa sawit di Indonesia berasal dari para petani swadaya yang mengelola lahan dengan status kepemilikan informal atau belum bersertifikat tanah, sehingga proses penelusuran asal usul hasil panen justru menjadi jauh lebih sulit. “Yang menjadi masalahnya sekarang ialah seefektif apa sistem ketertelusuran kami untuk mengindentifikasi risiko, menentukan prioritas intervensi, dan dukungan improvisasi. Maka dari itu, pendekatan kami berfokus pada pendampingan pemasok agar mereka dapat meningkatkan praktik usahanya, sambil menjaga keberlanjutan pemasok serta memenuhi komitmen untuk No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE),” tambahnya.

GAR menggunakan SmartTrace, sebuah platform digital berbasis blockchain, untuk melacak perjalanan produknya mulai dari perkebunan hingga ke pelanggan akhir. Pada Februari 2025, perusahaan berhasil melakukan uji coba dunia nyata pertama SmartTrace dengan pengiriman produk minyak sawit sebanyak 9.500ton ke Grup Verborg di Netherlands.

SmartTrace memastikan bahwa pengiriman tersebut 100% dapat dilacak ke Perkebunan GAR di Indonesia dan menandakan pengujian pertama dalam uji coba berkelanjutan dari sistem kepatuhan tersebut. Kedepannya, Neville mengatakan bahwa komitmen keberlanjutan perusahaan akan dilanjutkan untuk terus berkembang. “Fase selanjutnya dalam perjalanan kami akan membutuhkan integrasi yang lebih besar, kemitraan yang lebih erat, serta eksekusi yang lebih kuat,” katanya.

Terdaftar pada bursa efek Singapur sejak 1999, GAR mengelola sekita 531.355 hektar perkebunan minyak sawit, termasuk Perkebunan kecil milik para petani di seluruh Indonesia.

Pada 2025, perusahaan memproduksi 2.2 juta ton minyak sawit mentah (CPO) dan 582.000 ton inti sawit. Perusahaan menghasilkan pendapatan hampir US$13 miliar pada 2025 dari volume penjualan 12.3 juta ton dan membuat laba bersih US$400 juta. Fasilitas pengolahan hilir dan produk khusus GAR memproduksi berbagai produk untuk agronomi global, pangan, oleochemical, serta bioenergy markets.

Perusahaan juga memiliki bisnis pelengkap seperti produk kacang kedelai berbasis di Tiongkok, Cina, bunga matahari berbasis di India, dan bisnis gula. Sebagai tambahan, GAR memiliki manajemen pengiriman, pelabuhan laut, dermaga, gudang, fasilitas penyimpanan curah di lokasi-lokasi strategis.

Source: ofimagazine.com

Golden Agri-Resources Reports Close to 100% Traceability-To-Plantation for Indonesian Palm Oil in 2025

Leading palm oil company Golden Agri-Resources (GAR) achieved 99.8% traceability-to-plantation (TTP) for Indonesian palm oil in 2025. In its 2025 Sustainability Report, the company said it also achieved 100% traceability-to-the-mill (TTM) in all its non-palm products - coconut, soyabean, sugar, and sunflower. In addition, GAR said it had deepened engagement within its palm oil supply base in 2025 by reaching 11,250 independent smallholders through its Sawit Terampil programme and supporting 1,095 participants to obtain Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification across more than 2,000ha.

Speaking about the company’s traceability progress, Anita Neville, GAR’s chief sustainability and communications officer, said: “This high level of traceability enables us to engage closely with suppliers … It also means we can retain smallholders in our supply chains and prepare ourselves for the EU Deforestation Regulation and EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive.” However, after more than a decade of progress, Neville said the company recognised it might not reach 100% TTP due to the structural realities of smallholder-based supply chains.

The company pointed out that a significant share of Indonesia’s palm production came from independent smallholders farming on informally held or uncertified land, which made traceability particularly difficult. “What matters now is how effectively our traceability enables us to identify risk, prioritise intervention and support improvement. Our approach, therefore, prioritises engagement, supporting suppliers to improve practices while maintaining supply and alignment with No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) commitments,” she added.

GAR uses SmartTrace, a digital, blockchain-based traceability and due diligence platform to track the journey of its products, from plantation to end customer. In February 2025, the company successfully conducted its first real-world trial of SmartTrace, with a 9,500-tonne shipment of palm oil products to Verborg Group in the Netherlands.

SmartTrace ensured the shipment was 100% traceable to GAR’s plantations in Indonesia and marked the first application in its ongoing test of this landmark compliance system. Looking ahead Neville said that the company’s sustainability commitments would continue to evolve. “The next phase of our journey will require greater integration, closer partnerships, and strong execution,” she said.

Listed on the Singapore Exchange since 1999, GAR manages about 531,355ha of oil palm plantations - including smallholder farms - across Indonesia.

In 2025, the company produced 2.2M tonnes of crude palm oil (CPO) and 582,000 tonnes of palm kernel. The company generated revenue of nearly US$13bn in 2025 from a sales volume of 12.3M tonnes and made a net profit of US$400M. GAR’s downstream refining and speciality product facilities manufacture a range of products for the global agronomy, food, oleochemical and bioenergy markets.

The company also has complementary businesses such as soyabean-based products in China, sunflower-based products in India, and sugar businesses. In addition, GAR has shipping management, seaports, jetties, warehouses and bulking facilities in strategic locations.

DEWAN MINYAK SAWIT MALAYSIA PADA

KEBERLANJUTAN DAN KETAHANAN PANGAN MENA

Poin-Poin Penting

Minyak sawit menghasilkan sekitar 3.3 ton minyak per hektar setiap tahunnya, lebih dari empat kali lipat hasil dari kacang kedelai, bunga matahari, atau rapeseed menjadikan tanaman minyak nabati paling efisien dalam penggunaan lahan di dunia.

Sertifikasi MSPO 2.0 wajib Malaysia, yang sepenuhnya berlaku sejak Januari 2025, mensyaratkan batas waktu pemberhentian deforestasi pada 31 Desember 2019, perlindungan area bernilai konservasi tinggi dan area berkarbon tinggi, serta ketertelusuran dari hulu ke hilir melalui MSPO Trace.

Siklus tahunan hidup kelapa sawit 25 hingga 30 tahun tanpa gangguan tanah memungkinkan penyimpanan karbon hingga 60 ton CO2 per hektar per tahunnya., Menurut penelitian Malaysian Palm Oil Board yang dilakukan bersama dengan University of Copenhagen.

Malaysia mengekspor sekitar 2.09 juta ton minyak sawit ke MENA pada tahun 2025, memposisikan minyak sawit bersertifikat sebagai kompetitif yang struktural dan dapat dilacak untuk ketahanan pangan regional di tengah volatilitas harga komoditas global.

Tokotrienol sawit bentuk vitamin E yang sebagian besar ditemukan dalam minyak sawit semakin mendapat pengakuan untuk cardiovascular, neurological, dan antiinflammatory properties, memperluas posisi minyak kelapa sawit dari sekedar komoditas lemak menjadi bahan-bahan makanan fungsional.

Dewan Minyak Sawit Malaysia Terhadap

Efisiensi Lahan dan Pertukaran

Deforestasi

Pada hari World Environment Day 2026, Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC) berpendapat bahwa efisiensi penggunaan lahan adalah variabel yang hilang dalam sebagian besar percakapan mengenai minyak sawit dan deforestasi. Dalam wawancara tertulis dengan iGrow News, MPOC menguraikan kesenjangan hasil panen di tengahtengah perdebatan: minyak sawit menghasilkan sekitar 3.3 ton minyak per hektar setiap tahunnya, dibandingkan dengan kurang dari 0.8 ton untuk kacang kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Apabila permintaan untuk minyak nabati tetap stabil dan MPOC berpendapat demikian, pertumbuhan penduduk dan urbaniasi menggantikan minyak sawit dengan alternatif lainnya akan membutuhkan empat hingga lima kali lipat untuk memberikan volume produksi yang sama.

Inti dari argumen MPOC adalah efek substitusi, sebuah hasil yang telah didokumentasikan di mana penggantian minyak sawit dengan alternatif yang lebih rendah justru menimbulkan tekanan pertanian yang lebih besar, bukan kecil. ”Memboikot minyak sawit tidak melindungi keanekaragaman hayati; hal itu hanya mengalihkan beban lingkungan ke tempat lain, seringkali ke negara dengan peraturan yang lebih rendah dari Malaysia.”

Respon Malaysia terhadap masalah deforesstasi berpusat pada sertifikasi wajib rezimnya. Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) standar mencakup tanggal batas akhir pada 31 Desember 2019, melarang pembukaan lahan baru di area bernilai konservasi tinggi dan area berkadar karbon tinggi, serta memberlakukan kebijakan tanpa pembakaran. Kepatuhan dilacak secara digital melalui MSPO Trace, sebuah sistem yang mengikuti setiap ton minyak sawit dari perkebunan hingga perminyakan.

Kredibilitas Iklim Dewan Minyak Sawit Malaysia di bawah #NowForClimate

Dengan tema World Environment Day 2026 #NowForClimate, Dewan Minyak Sawit Malaysia memposisikan industri minyak sawit Malaysia sebagai kontributor aktif pada tujuan iklim pada tiga dimensi: penggunaan lahan efisiensi yang menghindari deforestasi dalam skala besar, perlindungan wajib terhadap lahan gambut dan hutan kaya karbon dibawah MSPO, dan model energi terbarukan yang dibangun dari limbah pengolahan.

Palm Oil Mill Effluent (POME) produk sampingan cari dari proses penggilingan saat ini menjalani penangkapan metana pada fasilitas seluruh Malaysia. Gas yang terperangkap digunakan untuk pembangkit listrik di lokasi, dengan kelebihan energi dijual kembali ke jaringan listrik nasional. Tandan buah yang kosong, awalnya dibakar di lahan terbuka, dikomposkan jadi pupuk orgganik dan kembali ke perkebunan.

”Cerita mengenai minyak sawit Malaysia bukanlah satu satunya masalah yang sedang dikelola namun cerita mengenai sebuah industri yang telah menanamkan prinsipprinsip ekonomi sirkular ke dalam standar operasionalnya.”

Penangkapan Karbon: Peningkatan

Abadi

Masa produktif kelapa sawit selama 25 hingga 30 tahun tanpa pengolahan tanah musiman yang dibutuhkan tanaman tahunan – memberikannya keunggulan yang terbukti dalam penyimpanan karbon. Penelitian MPOB, yang dilakukan bekerja sama dengan University of Copanhagen dan dikutip pada analisis yang diterbitkan oleh MPOC, menemukan bahwa karbon stok di perkebunan minyak sawit Malaysia dapat mencapai 60 ton CO2 per hektar per tahunnya. Sebuah studi yang ditinjau oleh rekan sejawat di bidang pertanian (MDPI, 2024) tercatat penyerapan karbon tahunan sebesar 2,5 ton per hektar selama masa aktif produktif minyak sawit kinerja yang digambarkan oleh para penulis sebagai sebanding dengan, dan dalam beberapa kasus melebihi, hutan tropis primer.

Survei skala besar lebih dari 400 komersial lahan minyak sawit di seluruh Semenanjung Malaysia, diterbitkan dalam Environmental Monitoring and Assessment (Springer, 2024), mengonfirmasi bahwa karbon organik meningkat seiring bertambah usianya perkebunan kebalikan dari apa yang terjadi pada rotasi tahunan berulang.

MSPO 2.0 Regulasi dan Deforestasi Uni Eropa

MPOC memperbarui standar MSPO 2.0 menjadi kebijakan wajib di seluruh Malaysia pada Januari 2025, mencakup 90% area tanam dan memperluas jangkauannya pada petani kecil independen. Tidak seperti skema sukarela, kepatuhan terhadap MSPO adalah persyaratan hukum petani yang terbukti melanggar beresiko kehilangan sertifikasi dan akses pasar.

Bagi petani kecil, MPOC mengatakan bahwa standar tersebut memberikan dukungan pada praktik pertanian, kewajiban lingkungan, dan hak-hak buruh, yang disampaikan melalui kemitraan dengan NGOs termasuk Wild Asia dan badanbadan internasional seperti ILO. Bagi pembeli internasional, manfaat utamanya ialah ketelusuran yang dapat ditegakkan: setiap ton minyak sawit Malaysia bersertifikat dapat dilacak hingga perkebunan asalnya melalui MSPO Trace.

Pada EU Deforestation Regulation (EUDR), MPOC berpendapat bahwa kerangka kerja MSPO telah memenuhi persyaratan inti peraturan tersebut tanggal batas deforestasi yang terverifikasi, perlindungan hutan yang wajib, nol pembakaran, dan ketelusuran rantai pasokan penuh. Malaysia bekerja sama dengan Indonesia melalui Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) untuk mencari pengakuan resmi MSPO dalam proses penilaian kesetaraan Uni Eropa.

MPOC tentang Impor MENA dan Peran Malaysia dalam Ketahanan Pangan

Total impor minyak oil ke Timur Tengah dan Afrika Utara tumbuh dari 3.2 juta ton pada 2020 menjadi 4.3 juta ton pada 2025, mencerminkan ketergantungan struktural yang mnedalam di kawasan tersebut pada minyak nabati yang terjangkau. Kontribusi Malaysia pada MENA mencapai sekitar 2.09 juta ton pada 2025, dengan Mesir sebagai tujuan tunggal terbesar dan pintu gerbang penting ke pasar Afrika Utara yang lebih luas.

MPOC mengidentifikasi tiga dimensi nilai proporsi Malaysia pada wilayahnya: keandalan pasokan melalui sistem pajak ekspor bertingkat dan transparan yang menghindari larangan mendadak; daya saing harga struktural yang berasal dari efisiensi lahan perkebunan kelapa sawit; dan jaminan kualitas melalui sertifikasi MSPO wajib pada semua volume ekspor.

Dewan terssebut juga menyoroti keelarasan antara MSPO dan UAE’s National Food Security Strategy, mencatat peluang untuk kemitraan rantai pasokan, kolaborasi hilir pada produk minyak sawit bernilai tambah, dan dialog model sertifikasi keberlanjutan nasional.

Tokotrienol: Dari Komoditas menjadi Bahan Fungsional

MPOC juga menarik perhatian pada penelitian nutrisi terbaru mengenai tokotrienol sawit, suatu bentuk vitamin E yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi dalam minyak sawit. Sebuah tinjauan sistematis dari Monash University Malaysia mendokumentasikan manfaat dalam mengurangi peradangan dan melindungi terhadap stres oksidatif, sementara penelitian dari Universiti Kebangsaan Malaysia menemukan bahwa tokotrienol yang berasal dari sawit menunjukkan efektivitas dalam megelola kondisi cardiovascular, metabolic disorders, dan skin diseases.

Sebuah studi menerbitkan Nutrition & Metabolism mengidentifikasi sifat kardioprotektis melalui penghambatan enim HMG-CoA reduktase – jalur yang sama yang menjadi target obat statin. Bagi produsen makanan, Dewan Minyak Sawit Malaysia berpendapat, bukti ini menempatkan minyak sawit sebagai bahan fungsional dengan manfaat kesehatan yang terukur, merperkuat posisinya dalam formulasi yang memperhatikan kesehatan di luar atribut tradisionalnya seperti stabilitas dan komposisi bebas lemak trans.

Source: igrownews.com

MALAYSIA PALM OIL COUNCIL IN SUSTAINABILITY AND MENA FOOD SECURITY

Key Takeaways

Palm oil yields approximately 3.3 tonnes of oil per hectare annually more than four times the output of soybean, sunflower, or rapeseed making it the most land-efficient vegetable oil crop globally.

Malaysia’s mandatory MSPO 2.0 certification, fully in force since January 2025, requires a deforestation cut-off date of 31 December 2019, protection of High Conservation Value and High Carbon Stock areas, and end-to-end supply chain traceability via MSPO Trace.

Oil palm’s perennial lifecycle 25 to 30 years without soil disturbance enables carbon stocks of up to 60 tonnes of CO2 per hectare per year, according to Malaysian Palm Oil Board research conducted with the University of Copenhagen.

Malaysia exported approximately 2.09 million tonnes of palm oil to MENA in 2025, positioning certified Malaysian palm oil as a structurally competitive, traceable solution for regional food security amid global commodity price volatility.

Palm tocotrienols a form of Vitamin E found predominantly in palm oil are gaining scientific recognition for cardiovascular, neurological, and anti-inflammatory properties, broadening palm oil’s positioning from commodity fat to functional food ingredient.

Malaysian Palm Oil Council on Land Efficiency and the Deforestation Trade-Off

On World Environment Day 2026, the Malaysian Palm Oil Council (MPOC) argued that land-use efficiency is the missing variable in most conversations about palm oil and deforestation. In a written interview with iGrow News, MPOC outlined the yield gap at the centre of the debate: palm oil produces roughly 3.3 tonnes of oil per hectare annually, compared to under 0.8 tonnes for soybean, sunflower, or rapeseed. If vegetable oil demand remains stable and MPOC argues it will, given population growth and urbanisation replacing palm oil with alternatives would require four to five times more land to deliver the same output volume.

Central to MPOC’s argument is the substitution effect, a documented outcome in which replacing palm oil with loweryielding alternatives generates more agricultural pressure, not less. “Boycotting palm oil does not protect biodiversity; it shifts the environmental burden elsewhere, often to regions with weaker regulatory frameworks than Malaysia’s.”

Malaysia’s response to deforestation concerns centres on its mandatory certification regime. The Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) standard includes a binding deforestation cut-off date of 31 December 2019, prohibits new clearing of High Conservation Value and High Carbon Stock areas, and enforces a zero-burning policy. Compliance is tracked digitally through MSPO Trace, a system that follows every tonne of palm oil from plantation to mill.

Malaysian Palm Oil Council’s Climate Credentials Under #NowForClimate

With World Environment Day 2026 themed #NowForClimate, Malaysian Palm Oil Council positioned the Malaysian palm oil industry as an active contributor to climate goals across three dimensions: land-use efficiency that avoids deforestation at scale, mandatory protection of carbon-rich peatlands and forests under MSPO, and a renewable energy model built from processing waste.

Palm oil mill effluent (POME) the liquid by-product of milling now undergoes methane capture at facilities across Malaysia. The trapped gas powers on-site electricity generation, with surplus energy sold back to the national grid. Empty fruit bunches, once burned in open fields, are composted into organic fertiliser and returned to plantations.

“Malaysian palm oil’s climate story is not one of a problem being managed — it is one of an industry that has embedded circular economy principles into its operational standard.”

Carbon Sequestration: The Perennial Advantage

Oil palm’s 25- to 30-year productive lifespan without the seasonal tillage that annual crops require gives it a documented edge on carbon storage. MPOB research, conducted in collaboration with the University of Copenhagen and cited in MPOC’s published analysis, found carbon stocks in Malaysian oil palm plantations can reach up to 60 tonnes of CO2 per hectare per year. A peer-reviewed study in Agriculture (MDPI, 2024) recorded annual sequestration of 2.5 tonnes of carbon per hectare across an oil palm’s productive lifetime performance the authors described as comparable to, and in some cases exceeding, that of a primary tropical forest.

A large-scale survey of more than 400 commercial oil palm fields across Peninsular Malaysia, published in Environmental Monitoring and Assessment (Springer, 2024), confirmed that soil organic carbon increases with plantation age the inverse of what occurs under repeated annual crop rotation.

MSPO 2.0 and EU Deforestation Regulation Alignment

MPOC’s updated MSPO 2.0 standard became mandatory across Malaysia in January 2025, covering 90 percent of planted areas and extending its reach to independent smallholders. Unlike voluntary schemes, MSPO compliance is a legal requirement: growers found in violation risk losing certification and market access.

For smallholders, MPOC said the standard provides structured support on agricultural practices, environmental obligations, and labour rights, delivered in partnership with NGOs including Wild Asia and international bodies such as the ILO. For international buyers, the primary benefit is enforceable traceability: every tonne of certified Malaysian palm oil can be tracked to its plantation of origin through MSPO Trace.

On the EU Deforestation Regulation (EUDR), MPOC argued that MSPO’s framework already satisfies the regulation’s core requirements — a verified deforestation cut-off date, mandatory forest protection, zero burning, and full supply chain traceability. Malaysia is working alongside Indonesia through the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) to seek formal MSPO recognition within the EU’s equivalency assessment process.

MPOC on MENA Imports and Malaysia’s Food Security Role

Total palm oil imports into the Middle East and North Africa grew from 3.2 million tonnes in 2020 to 4.3 million tonnes in 2025, reflecting the region’s deep structural dependence on affordable vegetable oils. Malaysia’s contribution to MENA supply reached approximately 2.09 million tonnes in 2025, with Egypt serving as the largest single destination and a critical gateway to the wider North African market.

MPOC identified three dimensions of Malaysia’s value proposition to the region: supply reliability through a tiered, transparent export tax system that avoids sudden bans; structural price competitiveness derived from palm oil’s land efficiency; and quality assurance through mandatory MSPO certification on all exported volumes.

The council also highlighted alignment between MSPO’s traceability framework and the UAE’s National Food Security Strategy, noting opportunities for supply chain partnerships, downstream collaboration on value-added palm oil products, and policy dialogue on national sustainability certification models.

Tocotrienols: From Commodity to Functional Ingredient

MPOC also drew attention to emerging nutritional research on palm tocotrienols, a form of Vitamin E found in high concentrations in palm oil. A systematic review from Monash University Malaysia documented benefits in reducing inflammation and protecting against oxidative stress, while research from Universiti Kebangsaan Malaysia found palm-derived tocotrienols demonstrated effectiveness in managing cardiovascular conditions, metabolic disorders, and skin diseases.

A study published in Nutrition & Metabolism identified cardioprotective properties via inhibition of the HMG-CoA reductase enzyme the same pathway targeted by statin drugs. For food manufacturers, Malaysian Palm Oil Council argued, this body of evidence positions palm oil as a functional ingredient with measurable health benefits, strengthening its case in health-conscious formulations beyond its traditional attributes of stability and trans-fat-free composition.

Situasi Dilematis Pabrik Kelapa Sawit

ada International Palm Oil Millers Conference perdana, yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Incorporated Society of Planters, satu pesan yang jelas adalah: industri penggilingan minyak sawit tidak bisa lagi berdiam diri, sementara tuntunan kepatuhan, tekanan dari pasar, dan disrupsi teknologi mengetuk pintu pabrik.

Di suatu titik, satu ungkapan menarik perhatian otak kecilku yang sederhana: Catch-22. Dengan Hormuz yang menimbulkan kekhawatiran, harga CPO yang lebih baik, dan pembicaraan tentang biodiesel yang semakin menguat, pabrik-pabrik tiba-tiba menarik perhatian kembali dan menghadapi kenyataan yang agak canggung dan mahal. Tempat-tempat tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pengolahan buah menjadi minyak. Semakin lama, mereka semakin terlibat dalam percakapan yang lebih luas tentang biomassa, biogas, BioCNG, BioLNG, bioelektrik, dan ekonomi sirkular. Namun, pabrik minyak sawit menempati posisi yang canggung dalam rantai tersebut. Letaknya tidak sepenuhnya di hulu maupun benar-benar di hilir. Apa pun sebutannya, perannya sangat penting. Setelah buah dipanen, pabrik pengolahan menjadi jembatan penting antara ladang dan pasar.

Di situlah letak dilemanya. Pabrik tersebut diharapkan selalu siap, selalu patuh, dan selalu melakukan perbaikan. Prosesnya harus efisien, mengurangi kerugian, memenuhi persyaratan keamanan pangan, memperkuat ketertelusuran, mengelola limbah dan emisi, mendigitalisasi pelaporan, menanggapi tuntutan keberlanjutan, dan semakin mengeksplorasi peluang energi terbarukan dan biomassa.

Namun, pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengendalikan satu faktor yang paling menentukan kepercayaan mereka untuk berinvestasi: jaminan hasil panen jangka panjang. Di situlah dilema dimulai. Dilema modal tanaman. Tanpa investasi, sebuah pabrik berisiko tertinggal dalam hal efisiensi, kepatuhan, daya saing, dan relevansi pasar. Namun tanpa keyakinan akan keamanan tanaman dan keuntungan ekonomi, investasi tersebut menjadi berisiko.

Sang pemilik penggilingan diminta untuk membangun masa depan sambil tetap bertanya-tanya apakah hasil panen yang cukup akan tiba besok. Pabrik-pabrik minyak sawit di seluruh Malaysia sangat beragam dalam hal ukuran, usia, kepemilikan, kapasitas, lokasi, kekuatan finansial, akses terhadap tanaman, dan integrasi. Sebagian tergabung dalam kelompok besar dengan perkebunan sendiri. Sebagian lainnya independen, bergantung pada pemasok luar, petani kecil, hubungan, dan persaingan untuk mendapatkan buah. Satu kebijakan saja tidak dapat memberikan warna yang sama pada semuanya.

Hal ini menjadi sangat jelas terutama ketika tingkat pemanfaatannya rendah. Siklus penanaman ulang, pola panen yang lebih lemah, pohon kelapa sawit yang menua, kekurangan tenaga kerja, persaingan buah, pergeseran loyalitas pemasok, dan kendala transportasi semuanya dapat memengaruhi hasil produksi. Sebuah pabrik penggilingan mungkin secara teknis bagus, tetapi tanpa hasil panen yang cukup, pabrik tersebut akan mengalami kesulitan secara komersial.

Dan pabrik bukanlah entitas yang murah untuk dioperasikan. Ketel uap, alat sterilisasi, mesin pres, tangki, laboratorium, timbangan, bengkel, pengolahan air limbah, tenaga kerja, pemeliharaan, dan utilitas semuanya membutuhkan biaya yang besar.

Tambahkan otomatisasi, penangkapan metana, sistem digital, peningkatan keamanan pangan, platform ketertelusuran, atau kontrol lingkungan yang lebih ketat, dan biayanya akan meningkat dengan cepat. Kehati-hatian jangan disalahartikan sebagai keterbelakangan. Dalam bisnis yang membutuhkan modal besar, optimisme yang hati-hati tetaplah optimisme – hanya saja dengan kalkulator yang diaktifkan. Pabrik modern dituntut untuk berbuat lebih banyak. Pembeli menginginkan jaminan. Regulator menginginkan kepatuhan. Auditor menginginkan dokumentasi. Pasar menginginkan bukti. Era “percayalah pada kami” telah digantikan oleh era “tunjukkan pada kami”. Para vendor teknologi hadir dengan dasbor, sensor, otomatisasi, platform Artificial Intelligence (AI), solusi metana, dan model biomassa. Sebagian besar valid. Beberapa mungkin terbukti transformatif. Namun dari sudut pandang pemilik pabrik, pertanyaannya tetap sangat sederhana: apakah investasi ini akan membuahkan hasil?

Pabrik penggilingan tidak seperti pabrik yang memproduksi sekrup, biskuit, atau botol plastik, di mana bahan mentah dapat dipesan secara terprediksi. Suatu pabrik bergantung pada hasil panen. Tanpa panen, tidak ada produksi. Panen buruk, pemanfaatan rendah. Panen tidak pasti, kepercayaan tidak pasti.

Hal ini tetap bergantung pada realitas lapangan yang berada di luar kendali penuhnya: hasil panen, cuaca, profil umur pohon kelapa, disiplin panen, perilaku petani kecil, standar perkebunan, ketersediaan tenaga kerja, dan efisiensi transportasi. Karena itu, pemilik pabrik penggilingan ragu-ragu.

Mengapa menginvestasikan modal besar ketika pasokan buah tidak pasti? Mengapa melakukan otomatisasi secara agresif ketika margin bersifat siklikal dan hasil produksi mungkin mengecewakan? Mengapa menghabiskan banyak uang untuk teknologi canggih jika hasil panen mungkin tidak membenarkan investasi tersebut? Ada juga keraguan yang dapat dimengerti dari para pemilik yang bertanya-tanya siapa yang akan mengambil alih, mempertahankan bisnis, dan mengelola gelombang peningkatan berikutnya.

Lagipula, mesin mungkin lebih mudah diupgrade daripada rencana suksesi. Karena itu, banyak yang kembali pada naluri tertua dalam bisnis: tunggu dan lihat.

Namun, menunggu ada harganya. Pabrik yang menunggu terlalu lama mungkin tetap beroperasi tetapi akan kehilangan daya saing secara komersial. Kehilangan minyak tetap menjadi masalah yang sulit diatasi. Perawatan menjadi reaktif. Efisiensi ekstraksi menurun. Produktivitas tenaga kerja stagnan. Sistem hanya memenuhi persyaratan untuk lulus, tetapi tidak cukup untuk unggul. Akses pasar melemah karena pembeli menuntut ketelusuran yang lebih kuat, keamanan pangan, dan bukti keberlanjutan. Apa yang dimulai sebagai kehati-hatian mungkin secara diam-diam berubah menjadi kinerja yang buruk. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa pabrik yang tidak mampu bersaing sebaiknya gulung tikar saja. Itu adalah pernyataan yang mudah diucapkan, tetapi tidak selalu bijaksana.

Sebuah pabrik seringkali terkait dengan perkebunan, petani kecil, pengangkut, pekerja, komunitas lokal, dan aliran hilir yang telah tumbuh di sekitarnya. Mengabaikannya begitu saja berarti mengabaikan struktur rantai pasokan yang sudah ada. Oleh karena itu, tantangan penggilingan saat ini bukan hanya bersifat teknis. Ini bersifat strategis. Ini bukan hanya tentang apa yang harus dilakukan, tetapi bagaimana, kapan, dan dalam kondisi ekonomi seperti apa hal itu dapat dilakukan secara masuk akal. Dari modernisasi ke sinkronisasi

Jawaban sebenarnya bukanlah sekadar memodernisasi pabrik. Jawabannya adalah menyinkronkan sistem dari ladang ke pabrik hingga ke pasar. Pabrik penggilingan yang meningkatkan kontrol sterilisasi tetapi menerima pasokan buah yang tidak menentu tetap mengalami kendala. Pabrik yang memasang dasbor digital sementara evakuasi hasil panen masih kurang terkoordinasi hanya memperoleh sebagian manfaatnya. Pabrik cerdas yang berinvestasi dalam otomatisasi sementara produktivitas tenaga kerja tetap lemah di sekitarnya mungkin memodernisasi sebagian masalah sementara bagian lainnya tetap tidak tersentuh. Jalan ke depan sepertinya tidak akan terletak pada pidato-pidato besar yang mendesak para pengusaha penggilingan untuk melakukan modernisasi, seolah-olah keberanian saja dapat menggantikan kelayakan finansial. Penundaan pun tidak boleh terus-menerus dibenarkan. Jalan yang lebih bijaksana terletak di antara ketidaksabaran dan kelumpuhan.

Pertama, investasi harus diperlakukan sebagai kemajuan bertahap, bukan sebagai pertunjukan besar-besaran oleh perusahaan. Banyak pabrik dapat memulai dengan perbaikan yang paling jelas melindungi bisnis: kontrol proses yang lebih ketat, perencanaan perawatan yang lebih baik, disiplin laboratorium, efisiensi uap dan energi, pengurangan kehilangan oli, integritas timbangan, pemantauan sterilisator, kinerja air limbah, dan dasbor digital praktis. Digitalisasikan penilaian terlebih dahulu. Otomatiskan secara selektif kemudian.

Kedua, kepastian hasil panen harus diperkuat. Kemauan pabrik pengolahan untuk berinvestasi meningkat tajam ketika basis buahnya lebih aman. Hal ini menuntut penyelarasan yang lebih erat antara perkebunan dan pabrik pengolahan, hubungan pemasok yang transparan, keterlibatan petani kecil yang lebih kuat, dan upaya praktis untuk meningkatkan produktivitas di seluruh daerah aliran sungai.

Ketiga, industri ini harus berpikir secara berkelompok daripada terpisah-pisah. Di beberapa wilayah, pabrik, perkebunan, dan petani kecil terlalu saling bergantung untuk bertindak sebagai tetangga yang saling mencurigai. Layanan teknis bersama, penanaman ulang yang terkoordinasi, perencanaan logistik, dukungan keberlanjutan bersama, dan pelatihan bersama dapat mengurangi beban pada satu pihak. Tidak setiap pabrik dapat memikul setiap tuntutan baru sendirian.

Keempat, AI dan digitalisasi seharusnya dipandang bukan sebagai tren sesaat, melainkan sebagai disiplin operasional. Hal ini dapat dimulai dengan visibilitas di seluruh prakiraan tanaman, pengiriman aktual, pemanfaatan, waktu henti, tren ekstraksi, peringatan pemeliharaan, dan pergerakan stok. Kita tidak dapat mengelola apa yang kita lihat terlalu terlambat. Biomassa, bioenergi, dan kelayakan pembiayaan. Kemudian muncullah biomassa, primadona utama dalam perbincangan tentang ekonomi sirkular. Pada prinsipnya, biomassa sangat cocok dengan skenario modern. Tandan buah kosong, serat mesokarp, cangkang, limbah pabrik minyak sawit, dan residu lainnya tidak lagi hanya dilihat sebagai produk sampingan, tetapi sebagai potensi aliran nilai.

Bioenergi, biogas, BioCNG, BioLNG, biomethane, dan bioelektrik semuanya berada di bawah janji yang lebih luas ini. Itulah teorinya. Praktiknya lebih sulit. Biomassa terdengar bagus dalam makalah kebijakan, brosur keberlanjutan, dan presentasi konferensi. Di lapangan, permasalahannya dengan cepat menjadi lebih sulit: pengumpulan, pengeringan, penanganan, penyimpanan, transportasi, keandalan teknologi, skala, akses pasar, kepastian penjualan, dan pengembalian investasi. Persaingan juga terjadi di dalam narasi biomassa itu sendiri.

Beberapa material sudah memiliki fungsi internal yang bermanfaat untuk menghasilkan panas dan energi. Material lainnya mungkin lebih baik dikembalikan ke lahan pertanian untuk dijadikan mulsa atau didaur ulang sebagai nutrisi. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah biomassa itu baik. Tetapi biomassa baik untuk tujuan apa, di lokasi apa, dalam kondisi apa, dan dengan biaya substitusi berapa. Salah satu cabang yang sangat menarik adalah pembangkit listrik dari biomassa. Di atas kertas, tampaknya jelas. Pabrik memiliki sisa-sisa limbah. Negara menginginkan energi terbarukan. Narasi lingkungan mendukung. Limbah menjadi energi. Konsepnya terdengar begitu elegan sehingga orang mungkin salah mengira logika sebagai kemudahan.

Namun, sebuah pabrik mungkin dapat menghasilkan listrik tanpa dapat menjualnya. Konektivitas jaringan listrik seringkali menjadi kendala pertama. Jika biaya interkoneksi tinggi atau pabrik terlalu jauh dari titik jaringan listrik yang layak, model bisnis akan melemah dengan cepat. Seseorang mungkin memiliki elektron yang siap, tetapi tidak ada tempat yang ekonomis untuk mengirimkannya.

Bahkan di tempat yang sudah memiliki konektivitas, pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit pun muncul. Apakah tarifnya cukup menarik? Apakah proses persetujuannya cukup efisien? Apakah skalanya memadai? Akankah pasokan biomassa tetap andal tanpa mengganggu penggunaan operasional atau agronomis lainnya? Apakah biaya modal dapat dibenarkan dibandingkan dengan pengembalian yang tidak pasti? Dan jika insentif atau subsidi perintis diperlukan, berapa lama hal itu akan berlangsung?

Ketegangan yang sama juga berlaku untuk biogas, BioCNG, dan BioLNG. Teknologi-teknologi tersebut semakin tersedia, dan jalur-jalurnya bukan lagi sekadar teori. Pabrik dapat menangkap biogas dari limbah pabrik minyak sawit atau ampas kelapa sawit dan, dengan peningkatan lebih lanjut, beralih ke produk energi bernilai lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan ambisi dekarbonisasi, pemanfaatan limbah, dan bahan bakar yang lebih bersih. Namun, usaha semacam itu membutuhkan modal, kemampuan teknis, disiplin operasional, konsistensi manajerial, dan kepercayaan pasar jangka panjang. Ini bukan eksperimen biasa. Ini adalah komitmen bisnis yang serius. Hibah, insentif, dan dukungan teknis dapat membantu mengurangi risiko adopsi awal, dan pabrik yang sesuai harus mengejar hal tersebut jika sesuai.

Namun, dukungan seharusnya menjadi katalis, bukan tongkat penyangga. Lagipula, jika suatu bisnis hanya dapat bertahan hidup dengan subsidi, maka bisnis tersebut sebenarnya tidak berdiri di atas kakinya sendiri. Bisnis tersebut tetap hidup karena dukungan, bukan karena ekonomi yang sehat. Ini bukan berarti ekonomi sirkular harus diabaikan. Justru ini menuntut optimisme yang hatihati.

Tidak semua pabrik pengolahan wol memiliki kualitas yang sama. Beberapa memiliki basis tanaman yang lebih kuat, keuangan yang lebih baik, manajemen yang lebih baik, tim teknis yang lebih mumpuni, dan lokasi yang lebih sesuai.

Pabrik-pabrik ini harus didorong sebagai pelopor praktis. Tetapi proyek-proyek yang lebih lemah tidak boleh dianggap sebagai kemajuan hanya karena bahasanya terdengar modis. Keuntungan di bidang perkebunan dan penggilingan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Harga global, pergerakan mata uang, perubahan kebijakan, cuaca, dan musim panen menentukan arah pergerakan bisnis. Namun, keunggulan operasional tetap menentukan seberapa baik seseorang mengatur strategi bisnis. Di sisi perkebunan, standar kematangan, interval panen, pengawasan, kualitas tanaman, produktivitas tenaga kerja, dan waktu transit memengaruhi apa yang sampai ke gerbang pabrik. Di sisi penggilingan, tingkat ekstraksi minyak, tingkat ekstraksi biji, kapasitas produksi, pemanfaatan, kehilangan minyak, efisiensi uap, pemeliharaan, logistik, dan monetisasi produk sampingan semuanya membentuk margin keuntungan.

Pasar mungkin menentukan arah angin, tetapi disiplin tetap menjadi kemudi kapal. Dilema yang terjadi di pabrik tersebut melibatkan banyak pihak. Para pemilik mengkhawatirkan modal, risiko, dan pengembalian. Tim operasional menghadapi lebih banyak sistem dan tekanan. Penyedia teknologi menghadirkan solusi. Konsultan menghadirkan model. Para pendukung mengkampanyekan ekonomi sirkular dan dekarbonisasi. Banyak yang bermaksud baik. Tetapi ketika brosur dilipat, pemilik bisnis tetap harus membuat keputusan sulit.

Dunia juga menjadi lebih bergejolak. Perang, gangguan pengiriman, fluktuasi mata uang, lonjakan harga energi, guncangan pasar tenaga kerja, dan perubahan kebijakan dapat dengan cepat memengaruhi biaya, sentimen pasar, dan kepercayaan investasi. Apa yang tampak masuk akal hari ini mungkin terlihat tidak pasti besok. Oleh karena itu, kehati-hatian, ketahanan, dan pandangan jangka panjang sangat penting. Masa depan penggilingan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mesin saja. Hal ini membutuhkan keselarasan yang lebih baik antara lahan pertanian dan pabrik, regulasi dan ekonomi, keberlanjutan dan kepraktisan, ambisi dan keterjangkauan.

Beberapa pabrik sudah siap untuk otomatisasi dan bioenergi. Pabrik lainnya harus terlebih dahulu memperkuat tata kelola internal, disiplin data, pemeliharaan, keamanan pangan, dan keamanan tanaman. Pada akhirnya, pengolahan minyak sawit tetaplah sebuah bisnis. Niat baik saja tidak cukup untuk membiayai boiler, sambungan jaringan listrik, otomatisasi, atau peningkatan pengolahan limbah.

Sampai kondisi ekonomi, kebijakan, dan ekspektasi pasar lebih selaras, banyak pengusaha penggilingan akan menunggu dan melihat perkembangan selanjutnya. Namun, ketika berdiam diri bisa secara perlahan berubah menjadi tertinggal, “tunggu dan lihat” bukanlah selalu tempat teraman untuk berdiri - terutama ketika perubahan didorong oleh pasar, kepatuhan menjadi wajib, dan harapan datang bukan sebagai sinyal yang jauh, tetapi sebagai realitas yang nyata di gerbang pabrik.

Joseph Tek Choon Yee memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perkebunan, dengan latar belakang yang kuat dalam penelitian dan pengembangan kelapa sawit, kepemimpinan tingkat C-suite, dan advokasi industri. Pandangan yang dinyatakan di sini adalah pandangan penulis sendiri.

Source: thestar.com.my

A PALM OIL MILLS’ CATCH-22 SITUATION

t the inaugural International Palm Oil Millers Conference, organised recently by the Incorporated Society of Planters, one message was clear: palm oil milling can no longer stand by, wiping its brow, while compliance demands, market pressures and technological disruption knock at the mill gate.

Somewhere along the way, one phrase pricked my modest little brain: Catch-22. With Hormuz stirring nerves, better CPO prices and biodiesel talk gaining strength, mills are suddenly attracting renewed attention – and facing a rather awkward, costly reality. They are no longer seen merely as places where fruit is processed into oil. Increasingly, they are being drawn into larger conversations about biomass, biogas, BioCNG, BioLNG, bioelectricity and the circular economy. Yet the palm oil mill occupies an awkward place in the chain. It is neither fully upstream nor truly downstream. Whatever the label, its role is indispensable. Once fruit is harvested, the mill becomes the necessary bridge between field and market.

There in lies its predicament. The mill is expected to be ever ready, ever compliant and ever improving. It must process efficiently, reduce losses, meet food safety requirements, strengthen traceability, manage effluent and emissions, digitalise reporting, respond to sustainability demands and, increasingly, explore renewable energy and biomass opportunities.

Yet it cannot fully control the one factor on which its confidence to invest most depends: long-term crop assurance. That is where the Catch-22 begins. The crop-capital dilemma. Without investment, a mill risks falling behind in efficiency, compliance, competitiveness and market relevance. Yet without confidence in crop security and economic return, that investment becomes risky.

The miller is asked to build the future while still wondering whether enough crop will arrive tomorrow. Palm oil mills across Malaysia differ widely in size, age, ownership, capacity, location, financial strength, crop access and integration. Some belong to large groups with their own estates. Others are independent, relying on outside suppliers, smallholders, relationships and competition for fruit. A single policy brush cannot paint them all the same colour. This becomes especially clear when utilisation is poor. Replanting cycles, weaker crop patterns, ageing palms, labour shortages, fruit competition, supplier loyalty shifts and transport constraints can all affect throughput.

A mill may be technically sound, but without sufficient crop, it becomes commercially strained. And mills are not cheap creatures to feed. Boilers, sterilisers, presses, tanks, laboratories, weighbridges, workshops, wastewater treatment, labour, maintenance and utilities all cost serious money.

Add automation, methane capture, digital systems, food safety upgrades, traceability platforms or tighter environmental controls, and the bill rises quickly. Prudence should not be mistaken for backwardness. In a capital-heavy business, cautious optimism is still optimism – only with the calculator switched on. The modern mill is being asked to do more. Buyers want assurance. Regulators want compliance. Auditors want documentation. Markets want proof. The age of “trust us” has given way to the age of “show us” Technology vendors arrive with dashboards, sensors, automation, artificial intelligence (AI) platforms, methane solutions and biomass models. Much is valid. Some may prove transformative. But from the mill owner’s chair, the question remains painfully simple: will the investment pay?

A mill is not like a factory producing screws, biscuits or plastic bottles, where raw materials can be ordered predictably. A mill lives by crop. No crop, no throughput. Poor crop, poor utilisation. Uncertain crop, uncertain confidence. It remains exposed to field realities beyond its full control: yield, weather, palm age profile, harvesting discipline, smallholder behaviour, estate standards, labour availability and transport efficiency. So, the miller hesitates.

Why commit major capital when fruit supply is uncertain? Why automate aggressively when margins are cyclical and throughput may disappoint? Why spend heavily on sophistication when the crop base may not justify the investment? There is also the understandable hesitation of owners wondering who will take over, sustain the business and manage the next wave of upgrades. Machines, after all, may be upgraded more easily than succession plans. So many retreat to the oldest instinct in business: wait and see.

But waiting has a cost. A mill that waits too long may remain operational but become commercially tired. Oil losses stay stubborn. Maintenance becomes reactive. Extraction efficiency flattens. Labour productivity stagnates. Systems comply just enough to pass, but not enough to excel. Market access weakens as buyers demand stronger traceability, food safety and sustainability proof. What began as caution may quietly become underperformance. Some may say mills unable to compete should simply exit. It is an easy line to deliver, but not always wise.

A mill is often tied to estates, smallholders, transporters, workers, local communities and downstream flows that have grown around it. To dismiss it lightly is to ignore the supply-chain fabric already in place. That is why the milling challenge today is not merely technical. It is strategic. It is not only about what should be done, but how, when and under what economic conditions it can sensibly be done. From modernisation to synchronisation

The real answer is not simply to modernise the mill. It is to synchronise the system from field to mill to market. A mill that improves steriliser control but receives erratic fruit supply remains constrained. A mill that installs digital dashboards while crop evacuation remains poorly coordinated gains only part of the benefit. A smart mill that invests in automation while labour productivity remains weak around it may modernise one part of the problem while leaving the rest untouched. The way forward is unlikely to lie in grand speeches urging millers to modernise, as though boldness alone can replace bankability. Nor should delay be endlessly excused. The wiser route lies somewhere between impatience and paralysis.

First, investment should be treated as staged progress, not one grand corporate theatre. Many mills can begin with improvements that protect the business most clearly: tighter process control, better maintenance planning, laboratory discipline, steam and energy efficiency, oil-loss reduction, weighbridge integrity, steriliser monitoring, wastewater performance and practical digital dashboards. Digitise judgement first. Automate selectively later. Second, crop certainty must be strengthened.

A mill’s willingness to invest rises sharply when its fruit base is more secure. This calls for closer estate-mill alignment, transparent supplier relationships, stronger smallholder engagement and practical efforts to improve productivity across the supply basin.

Third, the industry should think in clusters rather than silos. In some regions, mills, estates and smallholders are too interdependent to behave as suspicious neighbours. Shared technical services, coordinated replanting, logistics planning, pooled sustainability support and joint training can reduce the burden on any one player. Not every mill can shoulder every new demand alone.

Fourth, AI and digitalisation should be viewed less as fashion and more as operational discipline. It may begin with visibility across crop forecasts, actual deliveries, utilisation, downtime, extraction trends, maintenance alerts and stock movement. One cannot manage what one sees too late. Biomass, bioenergy and bankability. Then comes biomass, the great darling of circular economy conversations. In principle, biomass fits beautifully into the modern script. Empty fruit bunches, mesocarp fibre, shell, palm oil mill effluent and other residues are no longer seen merely as byproducts, but as potential value streams.

Bioenergy, biogas, BioCNG, BioLNG, biomethane and bioelectricity all sit under this wider promise. That is the theory. The practice is more stubborn. Biomass sounds excellent in policy papers, sustainability brochures and conference presentations. On the ground, it quickly runs into harder questions: collection, drying, handling, storage, transport, technology reliability, scale, market access, offtake certainty and return on investment. There is also competition within the biomass story itself.

Some materials already serve useful internal purposes for heat and energy. Others may be better returned to the field for mulching or nutrient recycling. So the question is not merely whether biomass is good. It is good for what purpose, in what location, under what conditions and at what cost of substitution. A particularly seductive branch is biomass-to-electricity. On paper, it seems obvious. The mill has residues. The country wants renewable energy. The environmental narrative is favourable. Waste becomes power. The concept sounds so elegant that one may mistake logic for ease.

But a mill may be able to generate electricity without being able to sell it. Grid connectivity is often the first obstacle. If interconnection costs are high or the mill is too remote from a viable grid point, the business model weakens quickly. One may have electrons ready, but nowhere economical to send them.

Even where connectivity exists, harder questions follow. Is the tariff attractive enough? Is the approval process efficient enough? Is the scale sufficient? Will biomass supply remain reliable without undermining other operational or agronomic uses? Can the capital cost be justified against uncertain returns? And if pioneering incentives or subsidies are needed, how long will they last?

The same tension applies to biogas, BioCNG and BioLNG. The technologies are increasingly available, and the pathways are no longer theoretical. Mills can capture biogas from palm oil mill effluent or Pome and, with further upgrading, move towards highervalue energy products. This aligns with decarbonisation, waste valorisation and cleaner fuel ambitions. Yet such ventures require capital, technical capability, operating discipline, managerial consistency and long-term market confidence. This is not casual experimentation. It is serious business commitment. Grants, incentives and technical support may help de-risk early adoption, and suitable mills should pursue them where the fit is right.

But support should be a catalyst, not a crutch. After all, if a business can only survive with subsidies, then it is not truly standing on its own feet. It is being kept alive by support, not by sound economics. This does not mean the circular economy should be dismissed. It calls for cautious optimism.

Mills are not all cut from the same cloth. Some have stronger crop bases, better finances, sharper management, deeper technical teams and more suitable locations. These mills should be encouraged as practical frontrunners. But weaker projects should not be dressed up as progress merely because the language sounds fashionable. Profitability in plantations and milling is shaped by both external and internal factors. Global prices, currency movements, policy shifts, weather and crop seasonality set the commercial wind. But operational excellence still determines how well one trims the sails. On the plantation side, ripeness standards, harvesting intervals, supervision, crop quality, labour productivity and transit time affect what reaches the mill gate.

On the milling side, oil extraction rate, kernel extraction rate, throughput, utilisation, oil losses, steam efficiency, maintenance, logistics and by-product monetisation all shape margins. Markets may set the wind, but discipline still steers the vessel. The mill’s Catch-22 involves many players. Owners worry about capital, risk and return. Operations teams face more systems and pressure. Technology providers bring solutions. Consultants bring models. Advocates preach circular economy and decarbonisation.Many mean well. But when the brochures are folded, the business owner must still make the hard call.

The world has also become more volatile. War, shipping disruption, currency swings, energy spikes, labour shocks and policy shifts can quickly affect costs, market sentiment and investment confidence. What seems reasonable today may look uncertain tomorrow. Prudence, resilience and a longer view therefore matter. The future of milling cannot be solved by machinery alone. It requires better alignment between field and mill, regulation and economics, sustainability and practicality, ambition and affordability.

Some mills are ready for automation and bioenergy. Others must first strengthen housekeeping, data discipline, maintenance, food safety and crop security. At the end of the day, palm oil milling remains a business. Good intentions do not pay for boilers, grid connections, automation or effluent upgrades. Until economics, policy and market expectations are better aligned, many millers will understandably wait and see. But where standing still can quietly become falling behind, “wait and see” is not always the safest place to stand - especially when change becomes market-driven, compliance becomes mandatory, and expectations arrive not as distant signals, but as firm realities at the mill gate.

Joseph Tek Choon Yee has over 30 years experience in the plantation industry, with a strong background in oil palm research and development, C-suite leadership and industry advocacy. The views expressed here are the writer’s own.

INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA TIDAK BISA

MENUNGGU LEBIH LAMA

BY KENNY YONG, EDITOR OF PALM OIL TODAY INDONESIA

“Ancaman terbesar yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia saat ini bukanlah penurunan harga ataupun melemahnya permintaan. Melainkan godaan untuk menunda investasi demi masa depan karena keuntungan hari ini terasa terlalu menggiurkan.”

Dilihat dari hampir semua indikator konvensional, industri kelapa sawit Indonesia kembali menikmati siklus yang positif.

Harga minyak sawit mentah (CPO) masih berada pada level yang secara historis sangat menarik. Persediaan minyak nabati global relatif ketat. Permintaan domestik terus meningkat berkat program biodiesel Indonesia, sementara ekspor tetap didukung oleh pertumbuhan konsumsi di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Bagi para produsen, kondisi ini sangat menguntungkan.

Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat tantangan struktural yang jauh lebih penting daripada yang selama ini mendapat perhatian.

Yaitu, banyaknya pohon kelapa sawit di Indonesia yang telah menua.

Setiap perkebunan pada akhirnya akan mencapai titik ketika produktivitas mulai menurun. Hasil panen berkurang secara bertahap, proses panen menjadi lebih sulit karena pohon semakin tinggi, dan biaya pemeliharaan terus meningkat. Solusinya sebenarnya sudah jelas: peremajaan tanaman (replanting).

Masalahnya, melakukan replanting sering kali tidak masuk akal secara finansial ketika harga CPO sedang tinggi. Menebang kebun yang sudah menghasilkan berarti mengorbankan pendapatan selama beberapa tahun sambil menunggu tanaman baru mencapai usia produktif. Bagi perusahaan perkebunan, terlebih lagi bagi petani swadaya, keputusan tersebut tentu tidak mudah.

Mengapa harus mengganti pohon yang masih menghasilkan arus kas yang baik?

Dari sudut pandang bisnis, keputusan itu sepenuhnya rasional. Namun ketika ribuan produsen mengambil keputusan yang sama secara bersamaan, hal tersebut berubah menjadi persoalan bagi seluruh industri. Dan Indonesia kini berada tepat pada kondisi tersebut.

Hal ini bukan berarti Indonesia harus terus memperluas area perkebunan. Sebaliknya, Indonesia semakin mengarahkan fokusnya pada peningkatan produksi dari lahan yang sudah ada melalui produktivitas yang lebih tinggi, penggunaan bibit unggul, serta penerapan praktik budidaya yang lebih baik.

Pendekatan ini patut diapresiasi. Ini mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam industri dari orientasi ekspansi menuju optimalisasi. Fase pertumbuhan berikutnya tidak lagi ditentukan oleh seberapa luas lahan yang dimiliki, melainkan oleh seberapa banyak tonase yang dapat dihasilkan dari setiap hektare.

Di sinilah teknologi menjadi sangat penting.

Bibit modern mampu menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan varietas lama. Pemupukan presisi, pemantauan menggunakan drone, manajemen perkebunan berbasis digital, serta analitik prediktif secara bertahap mengubah cara perkebunan dikelola. Pabrik kelapa sawit juga mulai berinvestasi pada otomatisasi, optimalisasi proses, dan efisiensi energi untuk memaksimalkan tingkat ekstraksi dari setiap ton tandan buah segar (TBS). Dengan kata lain, replanting kini bukan sekadar mengganti pohon. Melainkan juga mengganti satu generasi teknologi.

Ada pula dampak ekonomi yang lebih luas. Setiap hektare yang memasuki program replanting akan menciptakan permintaan terhadap pembibitan bersertifikat, mesin pertanian, sistem irigasi, layanan pengujian laboratorium, jasa rekayasa teknik, peralatan otomatisasi, hingga solusi digital. Efek bergandanya tidak hanya dirasakan oleh sektor perkebunan, tetapi juga oleh industri manufaktur dan teknologi.

Hal ini seharusnya menjadi kabar baik bagi para pemasok yang melayani industri kelapa sawit Indonesia. Siklus investasi industri ke depan kemungkinan tidak lagi berpusat pada pembukaan perkebunan baru, melainkan pada peningkatan kualitas perkebunan yang sudah ada. Ini merupakan peluang yang berbeda—peluang yang didorong oleh peningkatan produktivitas, bukan ekspansi lahan. Semua ini bukan berarti industri kelapa sawit Indonesia sedang menghadapi krisis. Jauh dari itu.

Fundamental industri tetap sangat kuat. Indonesia masih memiliki keunggulan alami dalam hal iklim, skala produksi, infrastruktur, dan kemampuan hilirisasi yang sulit ditandingi oleh negara pesaing.

Permintaan kemungkinan besar bukanlah masalah bagi Indonesia. Justru pasokan yang berpotensi menjadi tantangan.

Program biodiesel nasional terus memperkuat permintaan dalam negeri, dengan implementasi B50 diperkirakan akan menyerap volume minyak sawit yang jauh lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Di saat yang sama, permintaan minyak nabati dunia juga terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan naiknya pendapatan masyarakat. Dengan demikian, permintaan kemungkinan besar bukanlah masalah bagi Indonesia. Industri telah berulang kali menekankan pentingnya mempercepat program replanting demi menjaga produksi dalam jangka panjang. Isunya kini bukan lagi sekadar mengganti pohon yang sudah tua, melainkan mempertahankan keunggulan kompetitif Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Namun, pasar yang sedang kuat terkadang dapat menimbulkan rasa terlena. Harga yang tinggi memberikan keuntungan untuk produksi hari ini. Sedangkan replanting menjamin produksi di masa depan. Tantangan terbesar industri kelapa sawit Indonesia adalah memastikan bahwa keuntungan jangka pendek tidak mengorbankan daya saing jangka panjang.

Apabila industri mampu menjaga keseimbangan tersebut, Indonesia tidak hanya akan tetap menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi juga menjadi salah satu yang paling produktif dan paling maju secara teknologi. Dan pada akhirnya, itulah peluang yang benar-benar layak untuk diinvestasikan.

INDONESIA’S PALM OIL INDUSTRY CANNOT AFFORD TO WAIT

BY KENNY YONG, EDITOR OF PALM OIL TODAY INDONESIA

“The greatest threat facing Indonesia’s palm oil industry today is not falling prices or weakening demand. It is the temptation to postpone tomorrow’s investment because today’s profits are simply too attractive.”

By almost every conventional measure, Indonesia’s palm oil industry is enjoying another strong cycle.

Crude palm oil prices remain historically attractive. Global vegetable oil inventories are relatively tight. Domestic demand continues to expand through Indonesia’s biodiesel programme, while exports remain supported by growing consumption across Asia, Africa and the Middle East. For producers, these are favourable conditions. Yet beneath the optimism lies a structural challenge that receives far less attention than it deserves.

Indonesia’s ageing oil palm trees.

Every plantation eventually reaches a point where productivity begins to decline. Yields fall gradually, harvesting becomes more difficult as trees grow taller, and maintenance costs increase. The solution is well understood: replanting.

The difficulty is that replanting makes little financial sense during periods of high prices. Cutting down a mature plantation means sacrificing several years of immediate revenue while waiting for young palms to become commercially productive. For plantation companies, and particularly for independent smallholders, that decision is never easy.

Why replace trees that are still generating healthy cash flow?

It is a perfectly rational business decision. But when thousands of producers make the same decision simultaneously, it becomes an industry-wide concern. Indonesia has reached precisely that point.

The country’s biodiesel programme continues to strengthen domestic demand, with B50 implementation expected to consume even greater volumes of palm oil in the years ahead. At the same time, global demand for edible oils continues to expand alongside population growth and rising incomes.

Demand is unlikely to be Indonesia’s problem. Supply may be.

The industry has repeatedly stressed the importance of accelerating replanting to sustain long-term production. The issue is no longer simply replacing ageing trees—it is preserving Indonesia’s competitive advantage as the world’s largest palm oil producer. This is not an argument for expanding plantation acreage. Indonesia has increasingly shifted its focus towards producing more from existing land through higher productivity, improved planting materials and better agronomic practices.

That approach deserves recognition.It reflects a broader transition within the industry—from expansion towards optimisation. The next phase of growth will depend less on hectares and far more on tonnes produced per hectare.

This is where technology enters the conversation.

Modern seedlings can produce significantly higher yields than older varieties. Precision fertiliser application, droneassisted monitoring, digital plantation management and predictive analytics are steadily transforming plantation operations. Mills are also investing in automation, process optimisation and energy efficiency to maximise extraction rates from every tonne of fresh fruit bunches. In other words, replanting is no longer just about replacing trees. It is about replacing an entire generation of technology.

There is also a broader economic implication. Every hectare that enters a replanting programme creates demand for certified nurseries, agricultural machinery, irrigation systems, laboratory testing, engineering services, automation equipment and digital solutions. The multiplier effect extends well beyond plantations into manufacturing and industrial technology.

This should encourage suppliers serving Indonesia’s palm oil sector. The industry’s future investment cycle may not be centred on opening new plantations but on upgrading existing ones. That represents a different kind of opportunity—one driven by productivity rather than expansion. None of this suggests Indonesia’s palm oil industry is facing a crisis. Far from it.

The industry’s fundamentals remain exceptionally strong. Indonesia continues to enjoy natural advantages in climate, scale, infrastructure and downstream processing that few competitors can replicate.

However, strong markets can sometimes create complacency. High prices reward today’s production. Replanting secures tomorrow’s. The challenge for Indonesia’s palm oil industry is ensuring that short-term profitability does not come at the expense of long-term competitiveness.

If the industry succeeds in balancing both, Indonesia will remain not only the world’s largest producer of palm oil, but also one of its most productive and technologically advanced. That, ultimately, is the opportunity worth investing in.

INDONESIA MENDORONG INOVASI DALAM PROSES HILIRISASI UNTUK MERAIH KEUNTUNGAN DARI MINYAK SAWIT

INDONESIA PUSHES INNOVATION-LED DOWNSTREAMING FOR PALM OIL GAINS

Jakarta (ANTARA) - Indonesia bertekad untuk secara optimal memanfaatkan potensi minyak sawit melalui upaya hilirisasi, mengolah komoditas tersebut menjadi produk-produk inovatif dengan nilai lebih tinggi menggunakan teknologi dan riset, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

“Hilirisasi minyak sawit berarti melampaui ekspor komoditas mentah, beralih ke pengembangan produk-produk inovatif yang berlandaskan teknologi dan riset,” ujarnya saat bertemu dengan delegasi Institut Pertanian Bogor (IPB).

Seperti dikutip dalam sebuah pernyataan di sini pada hari Sabtu, Pambudy menggarisbawahi pentingnya kebijakan hilirisasi, dengan mencatat bahwa setiap tandan kelapa sawit dapat menghasilkan berbagai macam produk bernilai tinggi, termasuk lipstik, kapsul beta-karoten, material komposit, dan barang-barang industri lainnya.

Ia lebih lanjut menekankan bahwa untuk membuka potensi penuh komoditas tersebut membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, ia mendorong pemberdayaan berkelanjutan pusat kelapa sawit IPB.

“Kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah, dan industri merupakan kunci untuk memastikan pengembangan kelapa sawit secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.

Menteri tersebut juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah khusus kepada beberapa lembaga, termasuk ss, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta perusahaan milik negara PT Agro Industry Nasional, untuk mengawasi upaya hilirisasi minyak sawit. “Dalam konteks ini, IPB dapat berkontribusi dan memainkan peran strategis,” ujarnya.

Memimpin delegasi IPB, Profesor Sudrajat menyoroti bahwa lembaganya sedang menyiapkan beberapa skema kerja sama dalam pengelolaan perkebunan sawit dan pengembangan ekosistem pendidikan berbasis industri sawit berkelanjutan.

“Opsi yang kami siapkan meliputi pengelolaan perkebunan secara profesional yang melibatkan praktisi industri berpengalaman sambil mengintegrasikan inisiatif tersebut dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia is resolute in optimally capitalizing on its palm oil potential through downstreaming efforts, processing the commodity into innovative products with higher value using technology and research, National Development Planning Minister Rachmat Pambudy said.

“Downstreaming palm oil means going beyond exporting raw commodities, shifting to the development of innovative products grounded in technology and research,” he remarked during a meeting with a Bogor Agriculture Institute (IPB) delegation.

As quoted in a statement here on Saturday, Pambudy underscored the importance of the downstreaming policy, noting that each oil palm bunch can yield a wide range of valuable products, including lipsticks, beta-carotene capsules, composite materials, and other industrial goods.

He further stressed that unlocking the full value and potential of the commodity requires adequate mastery of science and technology. Therefore, he pushed for continued empowerment of the IPB center for palm oil.

“Collaboration between higher education institutions, the government, and industries is key to ensuring palm oil development directly delivers benefits to the public,” he stated.

The minister also said President Prabowo Subianto had issued special orders to several institutions, including his ministry, the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, and state-run company PT Agro Industry Nasional, to oversee palm oil downstreaming efforts. “In this context, IPB can contribute and play a strategic role,” he remarked.

Leading the IPB delegation, Professor Sudrajat highlighted that his institution is preparing several schemes for cooperation in palm oil plantation management and development of an education ecosystem based on a sustainable palm oil industry.

“The options we prepare include professionally managing plantations involving experienced industrial practitioners while integrating that initiative with education, research, and community service programs,” he concluded.

Source: antaranews.com

GAPKI Menyiapkan Peta Jalan Teknologi untuk Mentransformasi Industri Kelapa

Sawit di Indonesia

JAKARTA – Asosiasi kelapa sawit Indonesia (GAPKI) terus mempercepat transformasi industri kelapa sawit Indonesia melalui penerapan mekanisasi, digitalisasi, dan otomatisasi pada Perkebunan kelapa sawit. Langkah ini dipandang sebagai bagain dari strategi penting untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing di pasar minyak nabati global. Upaya tersebut diwujudkan melalui Mechanization, Digitalization & Automation (MDA) yang diselenggarakan di perkebunan milik PT Binasawit Abadipratama di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi sarana benchmarking teknologi kelapa sawit modern bagi perusahaan-perusahaan anggota GAPKI untuk mempercepat adopsi inovasi di sektor perkebunan kelapa sawit nasional. Dwi Asmono, Ketua Bidang Riset dan Pengembangan GAPKI, menyatakan bahwa inovasi teknologi merupakan faktor utama yang menentukan masa depan industri kelapa sawit Indonesia. Ia mengatakan bahwa persaingan di industri minyak nabati global saat ini semakin ketat sehingga perusahaan kelapa sawit dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara berkelanjutan. “Industri kelapa sawit membutuhkan inovasi, pembelajaran bersama, benchmarking, dan keberanian untuk bereksperimen dengan teknologi baru agar dapat terus meningkatkan produktivitas.”

GAPKI juga telah membentuk berbagai konsorsium strategis, mulai dari konsorsium sumber daya genetik, konsorsium Ganoderma, hingga konsorsium mekanisasi dan digitalisasi perkebunan kelapa sawit. Tujuannya adalah membangun ekosistem kolaborasi industri sehingga perusahaan kelapa sawit tidak perlu bekerja sendiri dalam mengembangkan teknologi perkebunan modern. Transformasi menuju perkebunan kelapa sawit berbasis teknologi dinilai semakin penting karena industri menghadapi berbagai tantangan besar, seperti kekurangan tenaga kerja, tekanan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi, tuntutan keberlanjutan dan ketertelusuran (traceability), perubahan iklim, serta regenerasi tenaga kerja di sektor perkebunan. Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga menyaksikan secara langsung penerapan teknologi perkebunan oleh PT Binasawit Abadipratama. Salah satu inovasi unggulan yang diperkenalkan adalah metode replanting (peremajaan tanaman) baru yang diklaim mampu meningkatkan hasil produksi kelapa sawit secara signifikan.

Benny Yusuf Setiawan, CEO PT Binasawit Abadipratama, menjelaskan bahwa mekanisasi dan otomatisasi membantu mempercepat pekerjaan di lapangan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Menurut Benny, metode replanting tersebut mampu meningkatkan produktivitas panen pertama menjadi 15 hingga 20 ton per hektare, lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya yang hanya sekitar 10 ton per hektare pada umur tanaman 31 hingga 42 bulan setelah tanam. Sementara itu, Kepala GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rizki Djaya, menegaskan bahwa kolaborasi antarperusahaan merupakan kunci untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Ia mengatakan bahwa Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia harus terus memperkuat daya saingnya melalui peningkatan produktivitas, penyempurnaan proses produksi, serta penerapan teknologi perkebunan modern. Melalui Konsorsium MDA, GAPKI berharap dapat membangun tolok ukur (benchmark) nasional bagi industri kelapa sawit, mengembangkan proyek percontohan (pilot project) teknologi perkebunan, menyusun peta jalan (roadmap) digitalisasi kelapa sawit Indonesia, serta mempersiapkan generasi muda pelaku industri yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.Transformasi industri kelapa sawit Indonesia kini tidak lagi hanya bergantung pada perluasan lahan, tetap i juga pada kemampuan para pelaku industri dalam mendorong inovasi, efisiensi, dan kolaborasi yang berbasis teknologi modern. (*)

GAPKI Prepares Techno Roadmap To Transform RI’s Palm Industry

JAKARTA – The Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) has been continually accelerating the transformation of Indonesian palm oil industry through the application of mechanization, digitalization, and automation of oil palm plantations. The steps are seen as part of an important strategy to increase productivity and strengthen competitiveness in the global market of vegetable oils. Those efforts were realized through the mechanization, digitalization & automation (MDA) Consortium, which was held at the plantation owned by PT Binasawit Abadipratama in Hanau District, Seruyan Regency, Central Kalimantan. This activity served as a benchmarking platform for modern palm oil technology among GAPKI member companies to accelerate the adoption of innovation in the national oil palm plantation sector. Dwi Asmono, Head of GAPKI’s Research and Development Division, stated that technological innovation is a key factor that determines the future of the Indonesian palm oil industry. He stated that competition in the global vegetable oil industry is currently intensifying, requiring palm oil companies to sustainably improve their efficiency and productivity. “The palm oil industry requires innovation, shared learning, benchmarking, and the courage to experiment with new technologies to continuously increase productivity,” he said.

GAPKI has also established various strategic consortia, ranging from genetic resources consortia and Ganoderma consortia to oil palm plantation mechanization and digitalization. The goal is to build an industry collaboration ecosystem so that palm oil companies do not have to work alone in developing modern plantation technologies. The transformation to technology-based oil palm plantations is considered increasingly important as the industry faces various major challenges, such as labor shortages, pressures for production cost efficiency, demands for sustainability and traceability, climate change, and workforce regeneration in the plantation sector. During the event, participants also witnessed firsthand the implementation of plantation technology by PT Binasawit Abadipratama. One of the leading innovations introduced was the new replanting method, which is claimed to significantly increase oil palm yields.

Benny Yusuf Setiawan, CEO of PT Binasawit Abadipratama, explained that mechanization and automation help speed up field work, which was previously done manually. According to Benny, the replanting method can increase the productivity of the first harvest to 15 to 20 tons per hectare, higher than the previous target of only around 10 tons per hectare at a plant age of 31 to 42 months after planting. Meanwhile, GAPKI Central Kalimantan Office Head Rizki Djaya emphasized that collaboration between companies is key to maintaining the sustainability of the Indonesian palm oil industry. He said that Indonesia, as the world’s largest palm oil producer, must continue to strengthen its competitiveness by increasing productivity, improving production process, and implementing modern plantation technologies.

Through the MDA Consortium, GAPKI hopes to establish a national benchmark for the palm oil industry, pilot projects for plantation technology, a roadmap for the digitalization of Indonesian palm oil, and prepare a younger generation of industry players who are more adaptable to technological developments. The transformation of the Indonesian palm oil industry now depends not only on land expansion but also on the ability of industry players to pursue innovation, efficiency, and collaboration based on modern technology. (*)

Source: gapki.id

Are you thinking about digitalization but don’t know where to start? Our comprehensive portfolio and consultative approach runs from power management to palletizing, and from automation to digitalization. So whether you need to start collecting data or analyze complete processes, we have the answer. Discover the possibilities at new.abb.com/food-beverage