Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG GEDUNG PERS PERS PANCASILA PANCASILA Jl. Jl.Gelora GeloraVII VIINo. No.32 32 Palmerah Selatan Palmerah SelatanJakarta JakartaPusat. Pusat. Tlp: Tlp:021-5356272, 021-5356272,5357602 5357602 Fax: Fax:021-53670771 021-53670771 www.suluhindonesia.com www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 24 Oktober 2014
No. 189 tahun VIII
Koruptor Divonis Bebas JAKARTA - Pengadilan Tipikor Jakarta kembali membebaskan seorang terdakwa perkara kasus korupsi, setelah sebelumnya pernah membebaskan seorang terdakwa perkara kasus korupsi beberapa waktu yang silam.Kali ini giliran terdakwa perkara kasus proyek pengadaan alat laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Kemenag tahun anggaran 2010 atas nama Ida Bagus Mahendra Jayamartha. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Sinung Hermawan,dengan anggota majelis hakim Ibnu Basuki Widodo dan Alexander Mawarta, Mahendra dianggap tak terbukti melakukan korupsi seperti yang didakwaan jaksa penuntut umum. Atas bebasnya Ida, Kapuspenkum Toni
Spontana mengaku belum mendapat laporan dari tim jaksa yang melakukan penuntutan perkara kasus korupsi yang merugikan negara Rp 25 miliiar. Meskipun demikian, menurut dia, jika ada perkara yang dibebaskan, maka sesuai prosedur bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum kasasi. ‘’Saya terus terang belum dapat laporan mas,namun jika ada terdakwa. Yang dibebaskan di tingkat pertama, kita pasti kasasi,” katanya. Humas Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Sutio Jumadi mengatakan, putusan tersebut sudah sesuai, karena majelis hakim meyakini, konsultan IT pada proyek tersebut tidak terkait dalam proyek yang digawangi mantan Bendahara Umum Demokrat Nazarudin. (wnd)
Jabatan Menteri Kosong
Berbahaya
JAKARTA - Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahaya jika jabatan menteri terlalu lama kosong karena tidak ada yang bisa mengambil kebijakan dalam kementerian tersebut. ‘’Semua menteri berhenti sejak 20 Oktober 2014, tidak bisa yang ambil kebijakan sampai ada serah terima jabatan (menteri) karena Sekjen hanya bisa menangani operasional saja,” kata Yusril di Jakarta, kemarin. Bahkan jika terjadi hal yang ekstrim, Yusril mencontohkan apabila terjadi kejadian luar biasa terhadap presiden dan wakil presiden, maka tidak ada yang bisa menjalankan pemerintahan. ‘’Kalau presiden dan wakil presiden ditembak mati, ini misalnya, dan saya tidak berdoa seperti itu, maka negara ini bisa kacau karena ngak ada menteri yang menggantikan. Dalam UUD jika presiden dan wakil presiden tidak ada secara bersamaan akan digantikan oleh menteri,” katanya. Yusril juga mengkomentari terkait Presiden Jokowi yang mengirim surat ke DPR untuk
meminta pertimbangan terkait rencana pergantian dan penambahan jumlah menteri. ‘’Itu buang-buang waktu saja, karena penyusunan kabinet kewenangan presiden,” ucap Yusril. Menurut dia, dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak mengatur hal tersebut, dan sebaiknya surat dikirimkan ke DPR setelah pembentukan kabinet sudah berjalan agar pemerintahan segera berjalan. Pasal 19 UU Kementerian Negara: ayat (1) “Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (2) berbunyi: “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama tujuh hari kerja sejak surat Presiden diterima. Ayat (3) berbunyi: “Apabila dalam waktu tujuh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan
Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan.” Menurut Yusril, dengan adanya surat ini justru akan memperpanjang kefakuman pemerintahan karena harus menunggu waktu tujuh hari jawaban DPR untuk melantik menteri yang dipilihnya. Pakar hukum tata negara ini mengatakan pertimbangan DPR ini diperlukan agar terjadi sinkronisasi kerja antarmenteri dan alat kelengkapan DPR. ‘’Jadi, misalnya, ada komisi yang membidangi pendidikan budaya, kalau dibentuk kementerian baru kan harus ada tempatnya, itu aja sebenarnya, tidak ada tujuan lain,” tukas Yusril. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mendesak Presiden Jokowi segera menyelesaikan proses penyaringan untuk kabinetnya. Kalau terlalu lama dinilai membuang waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk kerja. ‘’Karena kan bagi pengusaha time is money,” ungkap Sofjan. (ant/kmb)
Suluh Indonesia/ant
PEMOTRETAN FOTO RESMI - Presiden Joko Widodo bersiap sebelum pemotretan foto resmi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Menunggu Janji Segera Bekerja My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins” (kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai). Kata-kata itu diucapkan oleh Presiden Filipina Manuel Luis Quezon y Molina yang menjabat sebagai Presiden Persemakmuran Filipina dan dikenal sebagai etnis Filipino pertama yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Filipina. Kesetiaan terhadap negara memang ditunggu-tunggu oleh rakyatnya kepada setiap pemimpinnya, dan kesetiaan itu juga mesti
diwujudkan dalam bentuk kerja keras untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan seluruh lapisan masyarakatnya secara merata. Dalam pidatonya seusai dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo meyakini beban sejarah yang mahaberat ini dapat dipikul bersama dengan persatuan, gotong royong, dan kerja keras. ‘’Kepada para nelayan, buruh, petani, para pedagang pasar, para pedagang asongan,
Kabinet 34 Orang JAKARTA - Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto mengatakan jumlah kabinet pemerintahan baru dipastikan berjumlah 34 dengan komposisi 18 dari kalangan profesional murni dan 16 dari kalangan profesional partai. ‘’Komposisinya masih sama 16-18,” kata Andi di Jakarta, kemarin. Andi mengumumkan, seleksi penentuan susunan kabinet telah 99 persen dan masingmasing pos dinilai sudah diisi sesuai dengan posisi yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Ia juga menyatakan, Presiden mengirimkan surat meminta pertimbangan ke DPR karena perubahan kementerian yang dilakukan Presiden Jokowi dinilai akan mengakibatkan pergeseran alokasi pada
APBN. ‘’Relatif tidak mengubah pos-pos anggaran secara signifikan kecuali Kemenko Maritim,” katanya. Hal itu, ujar dia, karena Kementerian Koordinator Maritim adalah kementerian baru yang bukan merupakan hasil penggabungan atau pemisahan berdasarkan daftar kementerian dari zaman Presiden SBY. Di tempat terpisah, Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menilai pengumuman kabinet oleh Presiden Joko Widodo akan menimbulkan pertanyaan bagi para investor. ‘’Dengan adanya ‘delay’ (penundaan) seperti ini, akhirnya menimbulkan tanda tanya di pasar, apa benar yang kemarin hasil kesepakatan politik itu bagus,” ujar Destry. (ant)
sopir, akademisi, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong, karena inilah momen bersejarah bagi kita semua untuk bergerak bersamasama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja,” katanya. Jokowi mengingatkan bahwa kerja besar dalam bangsa memang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh presiden dan wakil presiden ataupun jajaran pemerintah yang dipimpin mereka. Hal itu, ujar dia, membutuhkan topangan kekuatan bersama yang merupakan kesatuan seluruh bang-
sa sehingga lima tahun ke depan dinilai jadi momentum yang tepat sebagai bangsa yang merdeka. ‘’Oleh sebab itu, bekerja, bekerja, dan bekerja adalah yang utama,” katanya. Saat ini, publik sedang menanti perwujudan janji “bekerja, bekerja dan bekerja” antara lain melalui penyusunan kabinet yang hingga pagi kemare masih belum ada kejelasan mengenai jadwal agenda serta tempatnya. Padahal, Presiden Jokowi mengatakan pengumuman susunan kabinet yang bakal dipimpinnya bakal dilakukan secepatnya. (ant)
KIH Tak Hadir
AKD Tetap Disahkan
Suluh Indonesia/ant
SURAT NOMENKLATUR - Anggota DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menunjukkan surat perubahan nama kementerian (nomenklatur) dalam Kabinet Joko Widodo - Jusuf Kalla di sela rapat tertutup Bamus DPR di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan alat kelengkapan dewan ((AKD) kemungkinan akan tetap disahkan dalam sidang paripurna keenam tanpa daftar nama dari lima fraksi yang belum diserahkan. ‘’Paripurna sekarang ini kami ingin mengesahkan alat kelengkapan dewan berapa pun yang masuk akan disahkan,” kata Agus sebelum sidang paripurna di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Agus mengatakan beberapa fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat, seperti PDI-P, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura, belum menyerahkan namanama anggotanya untuk mengisi AKD. Menurut dia, DPR sudah menunggu hingga Rabu (22/10) siang namun belum juga masuk. ‘’Kami berikan waktu sesuai peratu-
ran 1x24 jam, namun Rabu (22/10) siang belum masuk,” ujarnya. Menurut dia, sidang paripurna akan diserahkan anggota AKD karena tidak bisa DPR menunggu terlalu lama. Hal itu, menurut dia, terkait dengan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan terbentuk. ‘’Sebentar lagi kabinet Jokowi-JK sudah terbentuk, mitra dari kementerian yang disusun Pak Jokowi sudah ada,” katanya. Agus mengatakan dalam rapat paripurna kemungkinan akan diambil pengesahan AKD dan dilanjutkan pemilihan pimpinan komisi dan AKD. Sebelumnya, DPR membatalkan Rapat Paripurna keenam yang mengagendakan pengesahan alat kelengkapan dewan, karena ada beberapa fraksi yang belum menyerahkan nama-nama anggotanya. (ant)