Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 5 Februari 2015
No. 25 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Eksekusi Warga Australia Dipercepat JAKARTA - Kejagung menyatakan secepatnya akan mengeksekusi 11 terpidana mati yang sudah ditolak permohonan grasinya diantaranya dua Warga Negara (WN) Australia anggota kelompok “Bali Nine”, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. ‘’Waktunya belum diputuskan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, kemarin. Ia menegaskan pelaksanaan eksekusi mati itu akan dilakukan sepanjang sudah memenuhi sejumlah aspek baik dari teknis maupun yuridisnya. Saat semua aspeknya sudah terpenuhi maka eksekusi siap dilakukan, tandasnya. Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar menyatakan mendukung penuh pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi mereka yang terlibat kasus narkoba un-
tuk memberikan efek jera bagi para gembong narkoba. ‘’Kita mendukung, eksekusi mati ini karena ini situasional melahirkan masalah. Kepastian itu dengan eksekusi hukuman mati,” kata Anang. Ia bahkan ingin agar eksekusi tersebut dilaksanakan sesegera mungkin usai putusan hakim agar benar-benar efektif dalam menimbulkan efek jera. Menurut dia, hal yang paling penting dalam eksekusi mati adalah adanya efek jera. ‘’Supaya ada efek jera itu maka jangan lama-lama. Efektif itu namanya efek jera. Kalau ingin efek jera, secara rutin harus tetap dilakukan,” katanya. Kejagung sudah menerima 11 Keppres yang menolak permohonan grasi terpidana mati yang terdiri 8 kasus narkotika dan 3 kejahatan pembunuhan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG KABINET - Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Sidang kabinet antara lain membahas mengenai pilkada dan UU Kelautan.
Kompolnas
Ajukan Lima Calon Kapolri Suluh Indonesia/ant
SIDANG KABINET - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) berbincang bersama Menteri ESDM Sudirman Said dan Menpar Arief Yahya sebelum Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Sidang kabinet antara lain membahas RPP pelaksanaan UU tentang Perubahan atas UU Kelautan.
SDA-JW Mangkir JAKARTA - Meskipun tengah dilanda prahara konflik kelembagaan pasca penetapan Komjen Pol.Budi Gunawan sebagai tersangka, KPK terus mengembangkan perkara kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait penggunaan anggaran di Kesekjenan ESDM pada tahun 2012 senilai Rp 25 miliar dan kasus suap senilai 200 ribu dolar AS atas nama tersangka Waryono. Untuk mengembangkan perkara tersebut, penyidik KPK menjadwalkan peme-
riksaan terhadap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Namun dari panggilan pemeriksaan tersebut,dua mantan menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono tersebut, enggan memenuhi panggilan dan malah
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional telah mengajukan lima nama calon Kapolri baru di tengah beredarnya kabar pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Komisioner Kompolnas M Nasser di Jakarta, kemarin membenarkan bahwa Kompolnas telah menyiapkan sedang menyiapkan daftar nama calon Kapolri yang baru. Nasser mengatakan telah mengusulkan lima nama komisaris jenderal polisi pada
Presiden Joko Widodo pekan lalu. ‘’Benar Kompolnas menyiapkan daftar usulan baru, tapi presiden juga bisa menggunakan nama-nama yang diberikan minggu lalu. Kita memberikan riwayat lengkap orang per orang,” katanya. Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman juga mengatakan Kompolnas sedang menggodok nama calon Kapolri baru. Namun dirinya mengatakan belum mendapat arahan terkait kabar pasti pembatalan pelantikan Budi
Gunawan. ‘’Kalau nanti ada arahan yang jelas Kompolnas akan mulai bekerja,” ujarnya. Lima nama calon Kapolri yang akan menggantikan Komjen Pol. Budi Gunawan tersebut disampaikan pada presiden pekan lalu antara lain Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Kabareskrim Irjen Budi Waseso. Waseso disebutkan turut
masuk dalam bursa calon Kapolri karena akan mendapat kenaikan pangkat dari Irjen Pol menjadi Komjen Pol lantaran menjabat sebagai Kabareskrim saat ini. Namun Kabag Penum Kombes Pol Rikwanto mengatakan belum ada informasi terkait nama-nama calon Kapolri baru. ‘’Sampai saat ini resminya belum ada. Katanya Kompolnas mengajukan. Tapi Mabes Polri belum. Jadi masih seperti kondisi yang sekarang,” katanya. (ant)
mengutus kuasa hukumnya. Kepada penyidik KPK, menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Jero Wacik melalui kuasa hukumnya mengaku tidak bisa memenuhi panggilan karena ada acara. Atas permintaan tersebut, penyidik pun akan mengagendakan pemeriksaan ulang kepada yang bersangkutan. ‘’Jero Wacik pemeriksaannya akan dijadwalkan ulang. Pengacaranya datang menemui penyidik memberitahukan alasan ketidakhadiranya hari ini,’’terang Priharsa. (wnd)
Perwira Polri Mangkir
KPK Pangil Saksi Lewat Kapolri JAKARTA - KPK nampaknya menemui jalan buntu untuk memeriksa para saksi dalam perkara kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan dan gratifikasi yang menjerat Komjen Pol. Budi Gunawan. Pasalnya saksi-saksi yang dilayangkan panggilan pemeriksaan, baik dari unsur kepolisian maupun pihak swasta tak kunjung hadir memenuhi panggilan dengan beragam alasan. Namun demikian, KPK tak patah arang untuk menuntaskan penyidikan perkara kasus
korupsi yang melilit calon Kapolri tunggal tersebut hingga ke tahap penuntutan. Sebagai cara terakhir, sebelum melakukan upaya hukum jemput paksa, KPK pun akan melayangkan surat perimintaan penghadiran saksi-saksi kepada pimpinan tertinggi Polri saat ini Wakapolri sekaligus Plt. Kapolri Komjen.Pol Badrodin Haiti. ‘’Nanti akan ada surat ke pimpinan Polri untuk penghadapan saksi hadir penuhi pemeriksaan di KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan
Publikasi KPK Priharsa Nugaraha di Jakarta, kemarin. Nantinya, setelah surat tersebut dilayangkan,KPK berharap bahwa para saksi tersebut akan mematuhi proses penegakan hukum,terutama saksi-saksi yang berasal dari perwira korps bhayangkara. ‘’KPK berharap sebagai penegak hukum untuk memenuhi panggilan,” pintanya. Sedianya, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anggota Komisi I DPR sekaligus sepupu Budi Gunawan, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. Namun atas panggilan tersebut,Nefo mengaku ada urusan keluarga mengurus ibunda yang tengah sakit. Oleh karena itu ia tak bisa memenuhi panggilan penyidik, meskipun sebelumnya ia berjanji akan memenuhi panggilan kedua, setelah dalam panggilan pertama dirinya tidak hadir karena mengaku sakit diare. Dengan ketikdahadiran Nefo maka praktis hanya satu saja yang hadir,dari lebih dari sepuluh saski Budi Gunawan yang dipanggil penyidik KPU. (wnd).
Suluh Indonesia/ade
KOMNAS HAM - Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas (2kanan) bersama komisioner lainnya saat merilis hasil kesimpulan awal kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri di Jakarta, kemarin. Penangkapan Bambang Widjojanto dinilai melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).
Kasus Budi Gunawan
Jokowi Janji Selesai Pekan Depan JAKARTA - Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan konflik terkait dengan Komjen Polisi Budi Gunawan pekan depan menyangkut pembatalan pelantikan BG sebagai Kapolri. ‘’Saya selesaikan semuanya minggu depan,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu, di sela-sela Rapat Koordinasi BNN. Sebelumnya, Ketua Tim 9 Syafi’i Ma’arif menyatakan telah dihubungi Presiden secara lang-
sung terkait dengan pembatalan pelantikan BG dan disebutkan hal itu akan diumumkan pada waktu yang tepat. Jokowi sendiri beralasan masih ada hal lain yang harus dituntaskannya terlebih dahulu sehingga persoalan itu akan diselesaikannya pekan depan. ‘’Ada yang harus diselesaikan dulu, yang harus dirampungkan,” kata Jokowi. Presiden rencananya melakukan kunjungan ke luar negeri mulai 5 hingga 9 Februari 2015 ke sejumlah negara ASEAN, di antaranya Malay-
sia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Oleh karena itu, diperkirakan Presiden akan mengumumkan keputusan setelah kembali dari lawatannya ke luar negeri itu. Ketua Tim 9 Syafi’i Ma’rif sendiri telah memastikan BG tidak dilantik. Pihaknya sendiri menyarankan agar persoalan itu bisa segera dituntaskan di samping juga menyarankan agar dicari calon Kapolri yang sedikit tersangkut masalah. Secara terpisah, Presiden Jokowi menunggu waktu yang
tepat untuk menyampaikan keputusan tentang kelanjutan proses pelantikan calon Kapolri setelah mendapat pertimbangan dari berbagai pihak. ‘’Yang pernah diucapkan Presiden, bisa sebelum atau bisa sesudah, ada sesuatu yang sedang dikalkulasi Presiden, kami yang di staf tinggal tunggu saja,” kata Seskab Andi Widjajanto. Andi mengatakan Presiden Jokowi telah mendapat masukan yang cukup untuk calon kapolri. (ant)