Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 30 Januari 2015
No. 21 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
BC Sita Narkotika 140 Kg TANGERANG - Bea Cukai Bandara Soekarno - Hatta telah menyita sebanyak 140 kilogram narkotika selama kurun waktu tahun 2014. Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno - Hatta Okto Irianto di Tangerang, kemarin mengatakan, barang bukti narkotika yang disita selama tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 100 kilogram. Meskipun jumlah kasus upaya penyelundupan yang berhasil digagalkan selama tahun 2014 hanya 90 kasus dibandingkan tahun 2013 mencapai 96 kasus. Tetapi, karena besarnya permintaan pasar di Indonesia membuat barang bukti yang disita pun alami peningkatan. ‘’Jaringan narkotika dalam mengirim sebuah paket pesanan narkotika dalam jumlah
besar. Maka itu, jumlah yang disita pun banyak,” ujarnya. Sementara itu, total pelaku yang diamankan selama tahun 2014 yakni sebanyak 108 orang dan 63 orang diantaranya adalah WNI. Sedangkan diawal tahun 2015, Bea Cukai Soekarno - Hatta telah menggagalkan tiga kasus upaya penyelundupan dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4,5 kilogram atau senilai Rp6,2 miliar. ‘’Ada dua WNI dan satu WN China yang ditangkap. Semua wanita,” ujarnya. Selanjutnya, di tahun ini pengawasan akan terus ditingkatkan mengingat Indonesia masih menjadi pasar utama para pengedar narkotika, dengan melibatkan berbagai unsur seperti Kepolisian dan BNN. (ant)
Hari Ini
KPK Periksa BG Suluh Indonesia/ant
BERTEMU - Presiden Joko Widodo berjalan bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
JAKARTA - KPK terus bergerak cepat menyidik perkara kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan dan gratifikasi yang melilit Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol. Budi Gunawan kendati banyak saksi-saksi dari pihak aparatur kepolisian yang mangkir dari panggilan pemeriksaan. Dalam rangka menggali informasi guna melengkapi berkas penyidikan perkara tersebut, penyidik KPK men-
jadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Budi Gunawan hari ini. ‘’Ya benar BG (Budi Gunawan) diperiksa sebagai tersangka” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, kemarin. Dengan dijadwalkannya jenderal bintang tiga tersebut untuk diperiksa,maka KPK berharap mantan Kapolda Bali tersebut bersikap kooperatif menghormati proses hukum
yang tengah dilakukan KPK, sehingga bisa menjadi contoh yang baik bagi aparatur penegak hukum lain ketika tengah berurusan dengan hukum. ‘’KPK mengharapkan yang bersangkutan bisa hadir memenuhi panggilan,” katanya. Perihal langsung dijadwalkanya Budi Gunawan untuk diperiksa, Priharsa mengaku tidak tahu alasanya,pasalnya perihal pemanggilan terhadap para pihak,baik itu saksi atau-
pun terhadap tersangka,itu murni kewenangan penyidik. ‘’Tentu karena penyidik butuh keterangannya, dan sudah ada saksi yang hadir,” tuturnya. Sementara itu ketika disinggung apakah Budi Gunawan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan,Priharsa mengaku belum tahu apakah penyidik perlu untuk menahan Budi,karena hingga saat ini belum ada konfirmasi dari Budi bahwa dirinya akan memenuhi
panggilan penyidik atau tidak.” Belum tau (ditahan atau tidak),” jelasnya. Sementara itu, Meskipun saksi-saksi dari pihak aparat kepolisian banyak yang mangkir, namun tidak halnya dengan Irjen Pol. (Purn) Syahtria Sitepu. Ia tetap konsisten memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan sebagai saksi diluar jadwal saksi-saksi yang dipanggil sebelumnya. (wnd)
Prabowo :
Presiden Tahu Keputusan Terbaik BOGOR - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan meyakini keputusan yang diambil terkait pengangkatan Kapolri dan kasus hukum pimpinan KPK sesuai dengan kehendak rakyat. ‘’Jadi kita singgung sebentar komitmen beliau untuk memperkuat dan menjaga institusi negara komitmen beliau, kita dukung Polri dan KPK sama-sama penting dan harus kita jaga bersama,” kata Prabowo, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, kemarin. Sementara terkait pelantikan Kapolri, Prabowo mengatakan hal itu merupakan kewenangan Presiden dan pemerintah. ‘’Urusan lainnya, itu sebetulnya tugas dan hak eksekutif, kami sepakat tadi saya sampaikan hormati apapun keputusan yang diambil oleh
presiden sebagai pemegang mandat dari rakyat Indonesia saya yakin beliau utamakan kepentingan rakyat dan piih yang terbaik untuk kepentingan bangsa,” ujarnya. Selain membicarakan masalah bangsa, Prabowo juga mengatakan kunjungannya ke Istana Bogor sebagai kunjungan balasan setelah sebelumnya, saat sebelum dilantik, Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke kediaman Prabowo. ‘’Sebagai orang timur kita mengerti tata krama, saya mohon untuk diterima di kediaman resmi sebagai presiden, dalam pertemuan singkat saya sampaikan komitmen saya mendukung usaha bersama kita membangun bangsa Indonesia menjaga keutuhan bangsa dan sama-sama bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa,” kata Prabowo. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JOKOWI BERTEMU HABIBIE - Presiden Joko Widodo (kiri) mendampingi Presiden RI ke-3 BJ Habibie (kanan) untuk memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Habibie bertemu dengan Jokowi untuk bersilaturahmi dan berdiskusi tentang sejumlah permasalahan bangsa.
Habibie Minta Jokowi Berpihak Pada Rakyat
Suluh Indonesia/ade
LAPOROMBUDSMAN - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mendatangi Gedung Ombudsman di Jakarta, kemarin. Kedatangan Bambang untuk mengadukan pihak kepolisian kepada Ombudsman terkait dengan proses penangkapan dirinya beberapa hari lalu.
JAKARTA - Presiden ketiga BJ Habibie turut memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait posisi sulit yang saat ini dihadapi Jokowi menyusul konflik antara KPK dengan Polri. Sebagai Presiden yang dipilih oleh rakyat, menurut Habibie, sudah seharusnya langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi harus berpihak kepada kepentingan rakyat. ‘’Jadi Presiden sejak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) sebenarnya sampai detik ini Presiden dipilih oleh rakyat langsung, dan tidak mewakili golongan partai apapun lagi, kriterianya ditentukan oleh rakyat sendiri,” kata Habibie usai diterima Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, kemarin. Oleh karena itu, Habibie menekankan agar Presiden Jokowi 100 persen harus berpihak pada
kepentingan rakyat. Sebab, dari sisi legitimasi, keterwakilan Presiden jauh lebih besar dukungannya dibanding dengan keterwakilan partai yang mengusungnya saat Pemilu 2014 lalu. Ia mengatakan saat ini tidak ada partai yang dipilih oleh rakyat lebih dari 20 persen suara, sedangkan
Presiden Jokowi dipilih oleh sekurang-kurangnya 51 persen rakyat Indonesia. Politisi senior PDIP Pramono Anung membantah anggapan bahwa Presiden Jokowi dibawah tekanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam mengajukan Komjen Budi
Gunawan sebagai calon Kapolri. ‘’Ibu Mega sama sekali tidak ikut campur, apalagi menekan dengan memberi ultimatum kepada Jokowi untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Urusan begini, Ibu Mega tidak ikut campur,” kata Pramono. Dia meminta, kedekatan Budi Gunawan dengan Megawati karena pernah menjadi ajudan tidak dijadikan alasan pembenar bahwa Megawati yang mengusulkan Budi Gunawan. ‘’Kalau punya preferensi, mantan ajudan ya ajudan, kan lulusan terbaik di angkatannya. Sehingga kalau ada preferensi tidak salah,” katanya. Selain itu, Pramono mengatakan, hak prerogatif Presiden menjadi kewenangan penuh Presiden Jokowi dalam memutuskan mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. (har)