Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 11 Februari 2015
No. 29 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
229 WNI Terancam Dieksekusi JAKARTA - Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi mengungkapkan ada 229 WNI di luar negeri terancam hukuman mati. ‘’Berdasarkan data 229 WNI terancam hukuman mati. Paling banyak di Malaysia, kedua di Saudi (Arabia),” kata Retno usai menghadiri Rapat Koordinasi antara Presiden Joko Widodo dan beberapa menterinya di Kantor Presiden Jakarta, kemarin. Retno mengungkapkan bahwa 229 WNI yang terancam mati paling banyak didominasi kasus narkoba dan pembunuhan. Menlu mengungkapkan bahwa dalam rapat Presiden Joko Widodo memberikan arahan adanya komitmen kehadiran negara. ‘’Komitmen kita bahwa negara hadir dalam bentuk pendampingan hukum dan kekonsuleran, termasuk
Presiden Inginkan
Terkait Kapolri
Jokowi Harus Siap Hadapi Resiko
Fadli Zon JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo harus siap mengambil risiko apa pun terkait keputusan yang akan diambil mengenai Kepala Kepolisian. ‘’Dan Presiden harus siap ambil risiko apa pun dari putusan tersebut (Kapolri),” Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah berjanji akan mengumumkan penyelesaian masalah Kapolri pada pekan ini. Fadli berharap keputusan Presiden itu bisa menyelesaikan polemik yang selama ini terjadi. ‘’Janji Presiden kan pekan ini, dan tinggal beberapa hari lagi. (Diharapkan) hari ini atau besok ada putusan sehingga bisa selesaikan polemik ini,” ujarnya. Dia menilai polemik yang terjadi sudah terlalu lama dan
berlarut- larut serta merugikan KPK dan Polri. Selain itu dia menilai pemerintah harus lebih artikulatif menyampaikan dengan terbuka serta transparan terkait isu-isu yang sedang dibahas. Menurut dia, kebutuhan juru bicara tergantung pemerintah apabila merasa sudah cukup dan tidak perlu, itu hak pemerintah. ‘’Saya merasa agar lebih artikulatif, ya perlu jubir pemerintah,” katanya. Presiden Jokowi berjanji menyelesaikan polemik pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan pada pekan ini. ‘’Saya selesaikan semuanya pekan depan,” kata Jokowi. Presiden beralasan masih ada hal lain yang harus dituntaskannya terlebih dahulu, sebelum menyelesaikan masalah kapolri. Sementara itu, Kompolnas menegaskan tidak ada pencoretan nama-nama kandidat calon kapolri yang diusulkannya berjumlah enam orang, Komjen Pol Suhardi Alius. Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengatakan, hanya saja Suhardi Alius belum diwawancarai lantaran saat ini merupakan pejabat di luar institusi Polri. (ant)
yang terancam hukuman mati,” katanya. Menurut Retno, kehadiran negara itu dalam bentuk bantuan hukum (lawyer), menghadirkan keluarga untuk bertemu WNI yang menghadapi masalah hukum, upaya diplomasi dengan melibatkan tokoh setempat untuk memperkenalkan dewan pemaaafan setempat. ‘’Jadi intinya komitmen kita adalah negara hadir dalam bentuk pendampingan hukum dan bantuan kepada para WNI, termasuk terancam hukuman mati,” kata Retno. Retno juga mengungkapkan bahwa ada 4,3 juta WNI yang berada di luar negeri, dimana 90 persen lebih merupakan pekerja dan perempuan paling besar jumlahnya. Menkum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan hukum terhadap mereka. (ant)
Pilkada Digelar Serentak JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada komisioner KPU supaya pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak gelombang pertama diselenggarakan September 2015. Komisioner KPU Pusat Arief Budiman menceritakan dalam pertemuan KPU dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Presiden menginginkan agar pilka-
da serentak gelombang pertama diselenggarakan di bulan September. ‘’Tadi Presiden menyampaikan harapannya pilkada bisa September, tapi beliau tidak menjelaskan alasannya apa. Menurut kami, kalau demikian, itu mepet sekali waktunya kalau pun ada tahapan-tahapan yang dipangkas,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta. Sesuai UU Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang berasal dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014, pelaksanaan pilkada serentak diselenggarakan di tahun 2015. Berdasarkan UU itu pula, KPU menyusun draf Peraturan tahapan, program dan jadwal pilkada dengan rencana pelaksanaan pemungutan suara dilakukan 16 Desember 2015. Sehingga jika pelaksanaan
pilkada serentak dilakukan sesuai keinginan Presiden, lanjut Arief, maka setidaknya tiga tahapan harus direvisi untuk dipersingkat. ‘’Kalau memang maunya seperti itu, harus ada pemangkasan tahapan misalnya uji publik, penyelesaian sengketa dan terkait putaran satu dan dua. Tetapi soal ada atau tidaknya itu, semua keputusan ada di DPR,” jelas dia. Ditambah lagi hingga saat
ini masih belum ada kepastian mengenai pilkada karena DPR dan Pemerintah sedang mempertimbangkan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015. ‘’Kalau sekarang semua masih merabaraba. Sepanjang semua mendukung yakni UU, anggaran dan personel, bisa saja diselenggarakan (September 2015), tapi memang agak berat kalau semua tiba-tiba disuruh siap,” ujar dia. (son)
Suluh Indonesia/ant
PESAWAT JATUH - Pesawat Cesna-152 milik Fly Best Flyng School Batam diparkir di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, usai mengalami patah roda pendarat dan terbakar, kemarin. Sebelum mengalami kecelakaan, pesawat latih dengan register PK-KFB yang dipiloti oleh siswa WNA bernama Sean Calper (19) itu sedang berlatih Touch and Go, Sean berhasil meloloskan diri dari api sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Johan Budi Dipolisikan
Suluh Indonesia/ade
BANJIR DI KELAPA GADING - Warga menumpang Delman saat melintasi banjir di Kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, kemarin. Tingginya curah hujan dan meluapnya sejumlah sungai mengakibatkan banjir di sejumlah tempat di Ibu Kota.
JAKARTA - Setelah semua pimpinan KPK satu persatu dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan berbagai tuduhan kasus yang berbeda, kini giliran Deputi Pencegahan sekaligus juru bicara KPK Johan Budi SP yang dipolisikan. Johan dilaporkan oleh pimpinan LSM Goverment Against Corruption and Discrimination (GACD, Andar M Situmorang. Selain Johan,turut juga dilaporkan mantan pimpinan Candra M Hamzah. ‘’Saya melaporkan Candra Marta Hamzah, mantan pimpinan KPK dan Johan Budi Sapto Pribowo, pegawai KPK,” kata Andar di Mabes Polri Jakarta, kemarin. Berdasarkan surat laporan TBL/96/II/2015/Bareskrim, keduanya dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan hubungan langsung atau tidak langsung terhadap orang yang sedang berperkara.Adapun pihak yang dinilai bertemu Johan dan Candra adalah mantan Bendum Partai Demokrat Muhamaad Nazaruddin pada September 2011. ‘’Mereka ini mengaku di media sudah lima kali bertemu Nazarudin,” jelas Andar. (wnd)
Anggaran Pilkada
Mencapai Rp 5,6 Triliun JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menyebutkan total anggaran untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di 201 daerah sebesar Rp5,6 triliun, belum termasuk tiga daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. ‘’Anggaran pilkada di masingmasing daerah berbeda, bervariasi. Kalau secara kesleuruhan, berdasarkan laporan yang kami terima, itu mencapai Rp5,6 triliun kecuali tiga daerah di Sulawesi Tenggara,’’ kata Komisioner Arief Budiman di Gedung KPU Pusat Jakarta, kemarin. Ketiga daerah itu adalah Buton Selatan, Buton Tengah dan Buton Barat. Menurut Arief, ketiga daerah tersebut enggan menganggarkan dana pilkada karena pada saat penyusunan rancangan APBD belum ada kejelasan mengenai pengesahan Per-
ppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. ‘’Tiga daerah itu beralasan waktu itu masih Perppu, belum ada kejelasan UU. Kalau mengikuti perintah UU Nomor 1 Tahun 2015 yang dari Perppu itu, penyelenggaraan pilkada di 2015 sehingga ketiga daerah itu harus menganggarkan sekarang,” jelas Arief. KPU telah menerima laporan anggaran pilkada dari 201 daerah yang dijadwalkan akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di ujung tahun 2015. Sementara itu, Kapuspen Kemendagri Dodi Riyadmadji mengatakan, ketiga daerah tersebut beralasan perangkat daerah belum terbentuk, sehingga DPRD belum siap menyusun anggaran untuk pilkada. (ant)