Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 28 Januari 2015
No. 19 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
27 Polisi Aceh Dipecat BANDA ACEH - Sebanyak 27 personil Polri yang bertugas di Provinsi Aceh dipecat karena melakukan berbagai pelanggaran sepanjang tahun 2014. ‘’Mereka yang dipecat ini umumnya melakukan pelanggaran berat dan tindakan pemecatan itu sudah sesuai aturan yang berlaku,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi di Banda Aceh, kemarin. Pernyataan tersebut dikemukakan Kapolda pada rapat kerja dengan Komisi I DPR Aceh di ruang Panitia Musyawarah DPR Aceh di Banda Aceh. Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR Aceh Abdullah Saleh. Rapat kerja itu juga dihadiri sejumlah anggota komisi yang membidangi keamanan dan pemerintahan tersebut. Menurut Kapolda, pemecatan tersebut
membuktikan bahwa institusi kepolisian tetap bersikap tegas terhadap anggotanya yang melanggar aturan. Termasuk mereka yang melakukan tindak pidana. ‘’Mayoritas yang dipecat ini terjerat kasus narkoba. Polda Aceh akan menindak tegas setiap anggotanya yang terlibat narkoba,” kata jenderal berbintang dua itu. Ia mengatakan Kapolri sudah mengeluarkan instruksi untuk memecat anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana narkoba. Pemecatan itu untuk menyelamatkan institusi akibat perbuatan oknum anggotanya. Menurut dia, anggota Polri yang terlibat mengonsumsi narkoba tentu berpengaruh terhadap fisik dan pikirannya. Narkoba membuat mereka tidak bisa lagi berpikiran positif. (ant)
KPK Vs Polri
Jokowi Tunggu Tim Independen
Suluh Indonesia/ade
DATANGI KOMNAS HAM - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memenuhi panggilan Komnas HAM di Jakarta, kemarin. Bambang Widjojanto dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi saat penangkapannya oleh Bareskrim Polri.
MEDAN - Presiden Joko Widodo belum bisa memberikan keputusan terkait posisi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang menyandang status tersangka kasus pemberian keterangan palsu. ‘’Belum (keluarkan Kepres). Nanti ada masukan dari luar maupun internal. masih dalam proses dan masih menunggu masukan,” kata Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Soewondo, Medan, kemarin. Jokowi juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Ia masih akan menunggu hasil kajian Tim Independen. Tim Independen, kata presiden, telah mengadakan rapat di Kantor Setneg untuk membahas kisruh KPK-Polri. ‘’Tadi siang sudah rapat, nanti pasti hasilnya diberikan kepada saya. Jadi belum tahu, semua masih dalam penggodokan, masih proses,” katanya. Secara terpisah, tim independen beranggotakan sembilan orang yang dibentuk Pre-
siden Joko Widodo diharapkan bisa mencari akar masalah konflik antara lembaga-lembaga hukum di Indonesia. ‘’Jadi bukan khusus dua lembaga (KPK dan Polri) saja tapi juga lembaga penegak hukum lainnya. Kita ingin mencari tahu akar masalah sehingga ke depan (masalah) tidak terjadi lagi,’’ kata Wakil Ketua Tim Jimly Asshiddiqie. Rekomendasi Menurutnya tim independen akan memberikan rekomendasi kepada presiden supaya ada perbaikan di kebijakan negara yang bisa mencegah konflik antar lembaga negara terulang lagi. Jimly menambahkan tim independen dijadwalkan akan segera bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan hasil pertemuan tim yang baru pertama kali dilakukan Selasa ini. ‘’Segera setelah mendengar keterangan dari pihak terkait, baru kami akan memberikan rekomendasi yang lebih teknis ke presiden,” kata Jimly.
Sementara itu, politisi PDIP Junimart Girsang berharap tim independen atau tim tujuh yang dibentuk Presiden Joko Widodo dapat bekerja objektif dan maksimal dengan melepaskan semua kepentingan. ‘’Tim tersebut harus bekerja objektif dan maksimal serta melepaskan kepentingan tertentu agar maksud dan tujuan pembentukannya sesuai dengan kemauan Presiden,” katanya. Dia mengatakan masyarakat harus menyikapi dengan baik dan cerdas terkait pembentukan tim tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan dari fungsi dan tugas tim tersebut. Menurut dia Presiden ingin hukum sebagai panglima dan tidak mau mencampuri masalah penegakkan hukum. ‘’Karena itu tim independen itu harus punya batasan, apa yang bisa dikerjakan dan tidak boleh dilakukan,” ujarnya. Junimart mengatakan apabila tim itu melakukan investigasi namun ternyata pekerjaannya menyimpang maka akan menimbulkan bola liar. (ant)
Perlukah Hak Imunitas ? JAKARTA - Wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan KPK sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, dinilai akan memperburuk situasi dan menunjukan keinginan kuat dari KPK untuk berada di atas hukum positif. ‘’Wacana tersebut justru memperburuk situasi dan menampakkan keinginan kuat dari KPK untuk berada di atas hukum positif,” kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo di Jakarta, kemarin. Karel mengingatkan jangan sampai kemudian KPK adalah hukum itu sendiri. Sebaiknya wacana itu
ditarik, karena kalau tidak berarti KPK gagal memahami perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jangan ada kriminalisasi dan jangan ada pihak yang berada di atas hukum. ‘’KPK jangan cengeng dong, kalau ada pimpinan nya terbelit kasus hukum, ya harus dihadapi sampai tuntas,” tuturnya. Kalau saja kasus itu merupakan bentuk kriminalisasi, lanjut Karel, KPK justru harus membuktikan dengan argumen hukum pula. ‘’Tak boleh mereka merengek untuk mendapatkan keistimewaan status hukum lebih dari warga negara lainnya. Jadi jangan ada imunitas di
antara kita,” ucapnya. Sementara Wapres Jusuf Kalla mengatakan tak ada warga negara Indonesia yang kebal terhadap hukum jika memang terbukti melakukan kesalahan sekalipun dia seorang presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. ‘’Tidak ada kekebalan yang mutlak. Presiden saja bisa diminati keterangan apalagi seorang ketua KPK. Semua warga negara menganut persamaan hukum,” kata saudagar Bugis ini. Wapres mengatakan jika seseorang memang tersangkut masalah hukum tentu yang bersangkutan harus mendapat hukuman yang
setimpal dan jika memang setelah melalui proses persidangan tak tersangkut masalah hukum maka yang bersangkutan bebas dari hukuman. ‘’Masak kalau ketua KPK menabrak orang lantas kebal hukum. Justru menurut saya ketua KPK harus memberikan contoh,” kata wapres. Kalla mengingatkan kembali bahwa semuanya harus taat dan patuh terhadap hukum dan tak ada warga negara yang kebal terhadap humum. Seperti diberitakan, Adnan Pandu Praja meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan perppu imunitas hukum terhadap pemimpin dan staf KPK. (ant)
Wapres Tegur Tedjo Edhy JAKARTA - Wapres Jusuf kalla mengakui dirinya telah memberi pandangan kepada Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung perasaan masyarakat. ‘’Tentu Presiden sudah memberikan suatu nasehat kepada Menkopolhukam. Saya juga sudah memberikan pandangan kepada Pak Tedjo,” katanya di kantor Wapres Jakarta, kemarin. Tedjo sebelumnya menilai KPK kekanak-kanakan karena mengerahkan massa pendukung. Ia juga menyebut massa yang mendukung KPK tersebut merupakan rakyat yang tidak jelas. Kalla mengatakan dirinya memberi pandangan agar Ted-
jo untuk hati-hati dalam berbicara dan diminta tidak menggunakan istilah yang tak sesuai sehingga dapat menuai kritik dari masyarakat. Sekalipun sejumlah masyarakat minta agar Presiden Joko Widodo memecat Menko Polhukam, Wapres menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan sekalipun masa pemerintahan Jokowi-JK hampir 100 hari. Kalla juga menilai bahwa evaluasi kabinet tidak harus dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, melainkan bisa dilakukan Presiden kapan pun. ‘’Belum, masa 100 hari langsung pergantian menteri. Kalau memang harus diganti tak perlu menunggu 100 hari,” kata Kalla.
Dikatakan wapres para menteri selama ini sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan arahan yang sebelumnya diberikan oleh presiden. Para menteri, kata wapres, selama ini juga tidak banyak berada di kantor dan terus turun ke lapangan untuk meninjau kondisi sebenarnya di masyarakat. ‘’Hari ini sebenarnya saya akan rapat soal listrik. Tapi ternyata para menteri terkait sedang ke lapangan untuk bekerja sehingga rapatnya tak jadi. Baguslah itu,” kata Kalla. Pernyataan Menko Polhukam itu menuai kecaman masyarakat, dan melaporkannya ke polisi. (ant)
Suluh Indonesia/ade
AKSI DUKUNG KPK - Sejumlah mahasiswa BEM UI berunjuk rasa dengan mendirikan tenda di depan Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin sebagai bukti bahwa KPK adalah rumah rakyat Indonesia dalam memberantas korupsi.
K ta
Suluh Indonesia, Rabu 28 Januari 2015
2
Buang Sampah Sembarangan
46 Warga Jalani Sidang Tipiring JAKARTA - Operasi tangkap tangan yang digelar serentak Pemkot Administrasi Jakarta Barat di delapan wilayah kecamatan, Selasa (27/ 1), berhasil menindak 46 warga yang kepergok membuang sampah sembarangan. Puluhan warga itu kemudian dibawa ke GOR Grogol Petamburan untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring), sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Kadiman Sitinjak menjelaskan, operasi tangkap tangan ini melibatkan 200 petugas gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri. Menurutnya, razia serupa akan rutin dilakukan minimal dua kali dalam satu bulan dengan menggandeng instansi terkait. ‘’Sebanyak 46
warga kami amankan, terdiri dari 10 orang wanita dan 36 orang pria. Operasi ini untuk menimbulkan efek jera di masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” kata Kadiman. Sementara itu, Hakim Ketua Sidang Tipiring, Avrits mengungkapkan, sesuai Pasal 130 ayat 1b Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, warga yang membuang sampah sembarangan dapat dikenai denda antara Rp 100 ribu-Rp 500 ribu. ‘’Saat ini kami menjatuhkan denda Rp 100 ribu dengan subsider 10 hari kurungan bila tidak sanggup membayar denda,” jelas Avrits. Retno Florita (35), warga Bekasi yang tertangkap operasi di Jalan S Parman mengaku, dirinya ditangkap petugas karena tertangkap saat membuang sampah tisu di jembatan
penyeberangan orang (JPO) Mal Taman Anggrek. ‘’Saya kena denda Rp 100 ribu. Saya mengaku salah karena buang sampah sembarangan,” ujar Ratna. Kunjungi Pasar Sementara itu, Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat blusukan ke Pasar Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemarin. Kedatangan orang nomor dua di ibu kota ini langsung dimanfaatkan para pedagang dan pengunjung pasar untuk menyampaikan keluhannya terhadap kondisi pasar. Adapun keluhan yang banyak disampaikan pedagang yakni mengenai sepinya pembeli dan bau sampah menyengat di Pasar Kedoya tersebut. (kmb)
Kilas Tertabrak Kereta Api NAHAS dialami Amin (50), warga Cianjur, yang tewas mengenaskan setelah tertabrak kereta api (KA) di perlintasan Jembatan Besi, tepat di dekat Stasiun Duri, Tambora, Jakbar, kemarin. Korban meninggal di tempat karena mengalami luka sangat parah dan sempat terseret 15 meter. Jenazah korban dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Aris (29), salah seorang saksi mata mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelum tertabrak kereta, korban terlihat berjalan kaki melintasi rel menuju tempat kerjanya di Krendang, Tambora. Belakangan diketahui korban sebagai karyawan perusahaan konveksi. Sebelum kejadian warga sudah meneriaki korban untuk minggir karena akan ada kereta yang akan melintas. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
RENOVASI PINTU AIR - Petugas Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta membersihkan sampah di sekitar Pintu Air Manggarai, Jakarta, kemarin. Pintu Air Manggarai kini sudah berfungsi kembali pasca renovasi penambahan daun pintu yang dilakukan sejak Juni 2013 lalu.
BPOM-DKI Sepakat Ahok :
Awasi Produk Berbahaya JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setempat untuk melakukan pengwasan terhadap produk-produk berbahaya yang beredar di masyarakat. ‘’Dengan BPOM kami akan melakukan kerja sama dalam mengawasi pedagang yang memakai bahan kimia pada masyarakat,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, kemarin. Hal tersebut dilakukan Pemprov DKI karena banyaknya te-
muan di lapangan tentang pedagang yang menggunakan bahan kimia pada barang dagangannya. ‘’Saya akan buat MOU dengan BPOM dan PD Pasar Jaya tentang pedagang yang berjualan di sana jika ditemukan bahan kimia terkandung dalam barang dagangannya maka akan kami beri tanda,” katanya. Basuki menambahkan jika pedagang tersebut melakukan pelanggaran tersebut selama tiga kali berturut-turut maka pihaknya akan mengenakan sanksi tegas pada yang bersangkutan.
‘’Setelah diberi tanda, jika tiga kali ditemukan bahan kimia akan kami usir dan tidak boleh lagi berjualan di seluruh Jakarta. Hal tersebut juga berlaku pada pedagang kaki lima,” ujarnya. Hal tersebut, kata Basuki, seperti kerja sama dengan kepolisian beberapa waktu lalu untuk menekan penggunaan narkotika di tempat hiburan malam. ‘’Ini seperti kerja sama saya dengan Bareskrim pada tempat hiburan malam. Jika ditemukan tiga kali kasus narkoba di tempat tersebut, harus tutup,” katanya. (kmb)
Spesialis Pecah Kaca APARAT Polda Metro Jaya menciduk salah satu komplotan pencuri spesialis mobil dengan modus pecah kaca Edi Yanto (28) yang telah beraksi ratusan kali di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta, kemarin mengatakan, total ada sekitar 200 laporan yang diduga dilakukan komplotan tersangka itu. Martinus mengatakan petugas masih memburu empat pelaku lainnya yang masuk daftar pencarian orang (DPO) yakni Reza, Yosan, Hen dan Hatta. Martinus menyebutkan tersangka Edi mampu membeli satu unit mobil dan tiga motor dari hasil pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Sindikat penjahat kelompok Edi, melakukan aksi dua hingga tiga kali dalam sepakan dengan menggasak benda berharga di dalam mobil. (kmb)
200 Titik Genangan TINGGINYA curah hujan dan banyaknya genangan air membuat 200 titik jalan di Jakarta Pusat mengalami kerusakan. Untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan raya, Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jakarta Pusat langsung melakukan perbaikan di titik jalan tersebut. Dari pendataan ada 200 titik jalan rusak tersebar di 8 kecamatan, sebanyak 97 titik sudah dilakukan perbaikan. Sisanya sedang dalam tahap penyelesaian. Titik jalan rusak terbanyak terlihat di Jalan Gunung Sahari, Jalan Suprapto, Jalan KH Mas Mansyur dan Jalan Ahmad Yani. Disepanjang jalan tersebut terlihat titik lubang kecil maupun berukuran besar. Diduga, hujan deras dan genangan yang terjadi beberapa hari lalu menyebabkan jalan tersebut rusak. Kepala Suku Dinas PU Bina Marga Jakarta Pusat, Pamudji, mengatakan, sedikitnya 200 titik jalan rusak di Jakpus. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
PARKIR METER - Petugas parkir mengambil struk pembayaran parkir pada mesin parkir meter di Jalan Sabang, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta akan memperluas cakupan sitem parkir berbayar tersebut di empat tempat lainnya di Jakarta pada akhir Januari 2015.
Infrastruktur Baik Banjir Cepat Surut JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan selama semua infrastruktur terkait banjir berjalan dengan baik maka banjir yang kerap kali melanda Ibu Kota tidak akan parah dan cepat surut. ‘’Selama saluran, pompa dan tanggul beres saya kira banjir di Jakarta tidak akan terjadi namun jika hujan deras sampai meluapkan sungai karena tidak mampu menampung air, banjir tidak akan lebih dari satu hari,” kata Basuki di Jakarta, kemarin. Basuki yakin akan hal tersebut karena menurutnya air yang mengalir dari wilayah selatan ke utara Jakarta juga dipengaruhi pasang surut air laut apakah akan menghambat atau terus mengalir. ‘’Jika infrastruktur itu baik, air yang mengalir dari selatan ke utara dan tidak mengalir karena pasangnya air laut saya kira tidak lebih dari sehari, karena pasang laut biasanya tidak lebih dari enam jam dan jika sudah turun akan mengalir,” katanya. Basuki juga menjelaskan dati tahun 1973 di Jakarta masih banyak sekali kewajiban membuat waduk sesuai rancangan namun belum sempat dikerjakan. Karena setiap tahunnya tanah di wilayah utara Ibu Kota mengalami penurunan sekitar 18 cm sehingga membuat air sulit mengalir ke laut. ‘’Dari kajian kami tanah turun 18 cm per tahun yang mengakibatkan air sulit mengalir sehingga kita butuh pompa dan tanggul penahan pasang air laut,” katanya. Tanggul tersebut sampai sekarang belum siap namun Basuki berjanji akan mengebut pekerjaan rumah bagi Provinsi DKI Jakarta sejak puluhan tahun lalu itu. ‘’Kita akan kejar pekerjaan rumah sejak puluhan tahun lalu itu,” ujarnya. Terkait dengan masih adanya beberapa genangan di jalan-jalan Ibu Kota, Basuki mengatakan hal tersebut terjadi karena beberapa jalur lalu lintas di Jakarta butuh ditinggikan namun karena berbenturan dengan wewenang pemerintah pusat menjadikannya terhambat. (kmb)
Basuki Janji
Perketat Pengawasan Makanan dan Obat MASIH maraknya peredaran obat-obatan maupun makanan yang mengandung zat berbahaya di ibu kota mendapat perhatian serius dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Suluh Indonesia/ant
PENCEGAHAN BANJIR - Sejumlah alat berat melakukan pengerukan di Waduk Pluit, Jakarta, kemarin. Memasuki puncak musim hujan yang diprediksi BMKG jatuh pada bulan Januari - Februari, Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pembenahan di 141 titik rawan banjir.
Karena itu, orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta itu akan meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasar-pasar dengan menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Basuki mengatakan, kerja sama antara Pemprov DKI dan BPOM guna menindak tegas
pasar-pasar yang masih menjual makanan dengan zat berbahaya. ‘’Kerja samanya mirip-mirip pola kerja sama DKI dengan Kepala Bareskrim yang dulu, Pak Suhardi Alius. Kalau diskotek ketahuan ada tiga kali pemakai narkoba, maka diskotek itu akan ditutup. Nah, di pasar, kami banyak menemukan pedagang yang masih memakai bahan bahan kimia,” kata Basuki, di Balaikota, kemarin.
Pihaknya, kata Basuki, akan mencabut izin usaha jika menemukan penjualan produk mengandung bahan kimia di pasar milik PD Pasar Jaya hingga tiga berturut-turut. ‘’Pedagang yang tiga kali tertangkap menggunakan bahan kimia akan dilarang berjualan di semua pasar di Jakarta,” tegasnya. Tindakan tegas berupa pencabutan izin ini dilakukan untuk menekan angka pengidap penyakit kanker yang cukup tinggi di Jakarta. Sebab, penggunaan bahan kimia dalam jangka waktu panjang pada produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik dapat mem-
bahayakan kesehatan. ‘’Jadi, kami mau buat memorandum of understanding (MoU) dengan Pemda. Kalau ketemu pabriknya kita cabut izin usahanya,” ungkapnya. Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta, Dewi Prawitasari, mengatakan, penandatanganan MoU untuk peningkatan koordinasi pengawasan terpadu obat dan makanan. Sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pedagang yang melanggar aturan menjadi peringatan bagi warga untuk berhati-hati dalam memilih makanan maupun kosmetik. (kmb)
Metr politan
Suluh Indonesia, Rabu 28 Januari 2015
3
Menteri :
Desa Harus Berdaya Saing JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar mengatakan desa harus berdaya saing untuk menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung pada akhir 2015. ‘’Dengan berlakunya MEA maka setiap negara anggota ASEAN termasuk Indonesia harus membuka pasarnya dan akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara,” katanya di Jakarta, kemarin. Hal tersebut, kata dia, akan menciptakan persaingan di antara negara ASEAN untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi sebesar-besarnya dari pasar be-
bas tersebut, demi kemajuan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat masingmasing negara. ‘’Kami tidak ingin desa-desa hanya menjadi konsumen saja, kita ingin produkproduk buatan pengusaha desa dan industri berbasis desa mampu bersaing di pasar domestik maupun regional bahkan global,” kata dia. Untuk itu, kata Marwan, para pelaku usaha dan industri di desa yang rata-rata merupakan usaha dan industri kecil dan menengah akan ditingkatkan daya saingnya. Hal itu, katanya, termasuk mengatasi berbagai kendala usaha kecil menengah desa yang selama ini terjadi, seperti lemahnya permodalan, pemasaran, teknolo-
gi, dan sumber daya manusia. ‘’Berbagai kendala tersebut akan diatasi melalui bantuan program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik produksi modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal usaha, dan lainnya,” kata politikus PKB itu. Marwan memberi contoh produk kerajinan yang banyak dihasilkan oleh industri rumahan desa, karena kemasannya kurang menarik dan hanya bisa dijual di desanya sendiri dengan harga murah. ‘’Tapi setelah dikemas dengan kemasan modern yang menarik, produk tersebut dapat diekspor dengan harga tiga kali lipat” kata Marwan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG PARIPURNA - Ketua DPR Setya Novanto (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Fadli (kanan) ketika berlangsungnya Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Sidang tersebut membahas Pengesahan Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik DPR dan Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR.
Sebelum Pilkada
Jokowi Diminta
Dualisme Parpol Selesai JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum mengimbau partai politik segera menyelesaikan persoalan dualisme dalam internal partai sebelum tahapan pencalonan pilkada dimulai. ‘’Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pilkada ini ada di tahapan pencalonan, soal kepengurusan ganda. Sehingga harapan kami masalah itu bisa selesai sebelum pilkada dimulai,’’ kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung
KPU Pusat Jakarta, kemarin. Kepengurusan ganda menjadi soal yang paling sering dibawa ke pengadilan tata usaha negara (TUN). Dalam hal ini, KPU sebagai tergugat seringkali dianggap berpihak kepada salah satu kubu. Terkait akan hal itu, Husni mengatakan jajarannya berupaya sebisa mungkin untuk bersikap independen dengan tidak memihak pada salah satu kubu.
Selain itu, KPU juga akan meminta surat keterangan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait kepengurusan partai yang sah. ‘’Kami ingin menutup celah itu dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Maka legalitas formal yang akan menjadi sikap kami. KPU tetap netral dan tidak berpihak pada kubu yang bersengketa,” kata mantan anggota KPU Provinsi Sumat-
era Barat itu. Sementara itu, ditemui secara terpisah, Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan pihaknya mengirimkan surat kepada Kemenkumham guna meminta keterangan resmi mengenai daftar kepengurusan 12 partai politik. ‘’Kami akan terus bertanya secara tertulis, nanti berdasarkan jawaban Kemenkumham itu yang kami jadikan landasan,” kata Hadar. Proses meminta keterangan
Kemenkumham tersebut dilakukan KPU setelah masa pendaftaran bakal calon kepala daerah. Dalam proses verifikasi tersebut, KPU akan melakukan cek silang terhadap berkas administrasi para bakal calon dengan SK Kemenkumham. Dua parpol yang mengalami masalah internal dualisme yakni Partai Golkara dan PPP. (ant)
Suluh Indonesia/ant
AKADEMISI KRITISI KASUS KPK - Koordinator LSM Kemitraaan Laode M Syarif (tengah) didampingi Dekan FH UI Topo Santoso (kedua kanan), Dekan FH Universitas Andalas Zainul Daulay (kanan), Dekan FH Universitas Tarumanegara Ahmad Sudiro (kiri) dan Dekan FH Universitas Sriwijaya Amirulian Rifai (kedua kiri) mengangkat tangan usai memaparkan hasil pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, kemarin. Menurut Forum Akademisi penetapan status tersangka serta pelaporan sejumlah pimpinan KPK ke Bareskrim Polri tidak berlandaskan hukum serta sarat kepentingan dan penyalahgunaan otoritas kewenangan penegak hukum.
KPK Dikriminalisasi
Diduga Untuk Amankan Megawati Igor. Indikasi kedua, Ketika Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Budi Waseso justru mengatakan bahwa ada pengkhianat di dalam tubuh Mabes Polri. ‘’Apalagi Budi Waseso mengatakan itu ketika baru saja menjabat Kabareskim, yang pelantikanpengangkatan nya dilakukanKabareskim nya secara tertuBudi Waseso tup di Gedung yang bernuansa utama Mabes politik karena Polri,” jelas dia. dia merupakan Indikasi ketiloyalis Komjen ga, Budi WasePol Budi Gunaso belum pernah wan yang dekat menjelaskan kedengan Ketua pada masyarakat Umum PDIP alasan dan cara Megawati. ‘’Itu penangkapan lah mengapa dia terhadap Wakil (Budi Waseso) Ketua KPK dinilai kurang Igor Dirgantara Bambang Widjopatuh pada injanto, pascapens t r u k s i Wakapolri (dalam hal pen- etapan Budi Gunawan sebagai angkapan komisioner KPK tersangka oleh KPK, yang diBambang Widjojanto),” terang nilai ganjil.
PENGAMAT politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menduga upaya kriminalisasi terhadap KPK belakangan ini dilakukan untuk mengamankan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dari dugaan keterlibatannya dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Benarkah demikian ? Igor yang dihubungi di Jakarta, kemarin mengatakan, kriminalisasi KPK ini diduga untuk mengamankan Megawati dari jeratan kasus BLBI oleh KPK yang telah memanggil beberapa menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden, seperti Rizal Ramli dan Rini Soemarno. Dia mengatakan KPK telah memulai penyelidikan BLBI saat Antasari Azhar menjadi ketua KPK. Sejak itu upaya kriminalisasi terhadap KPK terus berlanjut sampai saat ini. Igor menjelaskan ada beberapa indikasi yang seolah mengonfirmasi dugaan tersebut. Pertama adalah fakta bahwa
Indikasi keempat, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah mengimbau Budi Waseso untuk segera melaporkan harta kekayannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, tetapi tidak beberapa lama Bambang Widjojanto justru ditangkap aparat Bareskim pimpinan Budi Waseso atas tuduhan kesaksian palsu Pilkada Kotawaringin lima tahun silam. Indikasi kelima, ada kecenderungan dari Budi Waseso untuk mengganti para bawahannya dengan merekamereka yang sejalan dengan kepentingannya. ‘’Semua hal itu diduga untuk mengamankan Megawati,” kata dia. Untuk diketahui, pada era kepemimpinan Megawati, obligor BLBI mendapatkan surat keterangan lunas, setelah melunasi pinjaman yang selama ini mereka selewengkan, dan pada akhirnya mereka terbebas dari jeratan hukum. (ant)
Fokus Program Nawacita POLITISI PDI-P Rieke Diah Pitaloka mengatakan Presiden Joko Widodo dan para pembantunya harus fokus pada program nawacita sehingga target pemerintahan bisa terpenuhi. Ditemui di Gedung Nusantara II DPRD Jakarta, kemarin, Rieke mengatakan, banyak hal yang harus dibenahi dan saya berharap ke depannya tentu saja kita bisa kebih fokus pada program nawacita. Rieke mengatakan pro dan kontra persoalan seharusnya tidak perlu muncul dan terulang lagi serta pelaksanaan program kerja pemerintahan seharusnya berjalan baik. Dia mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki gebrakan namun diharapkan bukan hanya dengan blusukan fisik, melainkan juga blusukan secara kebijakan. ‘’Saya secara pribadi merindukan blusukan gubernur ala Pak Jokowi. Kalau itu dilakukan maka ke depannya Pak Jokowi bisa,” ujarnya. Dia berharap Presiden Jokowi melakukn blusukan kebijakan yaitu membedah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan berbagai program dan anggaran yang diajukan menteri. Dia mengatakan masyarakat menginginkan kinerja pemerintahan berjalan sistematis bukan kerja tanpa ada konsep. ‘’Konsep yang dipegang adalah nawacita, bagaimana itu diturunkan menjadi program kerja lalu diimplementasikan sebagai kerja,” katanya. Rieke mengatakan masih ada waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerjanya dan PDI-P akan mendukung
Rieke Diah Pitaloka program nawacita itu karena penting bagi rakyat. Politisi senior PDI-P Pramono Anung mengatakan masyarakat berharap melihat target yang dijanjikan pemerintahan dipenuhi. Hal itu, menurut dia, meskipun tidak dikenal tradisi 100 hari pemerintahan dan para menteri diharapkan memenuhi keinginan Presiden Jokowi. ‘’Hal yang penting adalah para menteri bisa menunjukkan apa yang menjadi karakter Presiden terutama mengenai 100 hari kerja,” ujarnya. Pramono menilai Presiden Jokowi sudah bekerja luar biasa dengan melakukan blusukan ke berbagai tempat. Namun rakyat menunggu hasil konkret terutama dari kinerja para pembantu presiden. ‘’Seharusnya para menteri menjabarkan apa yang menjadi keinginan presiden. Saya nilai memang sudah ada (kinerja para menteri) namun belum terlalu maksimal,” katanya. (har)
Megap litan
Suluh Indonesia, Rabu 28 Januari 2015
4
Kilas PSK Pindah ke Serpong PASCA pembongkaran warung remang-remang (Warem) di Pondok Aren Kota Tangsel, nampaknya tidak serta merta membuat para pelaku industri hiburan haram tersebut jera. Pasalnya, para wanita penghibur di lokalisasi tersebut sudah bersiap pindah ke tempat lain yang dianggap lebih aman. Melati, nama samaran mengatakan, mereka pindah ke Pondok Jagung Timur (Serpong Utara). Lebih lanjut Melati mengaku setelah dibongkar kemarin, ia tidak lantas akan pulang ke kampung halaman dan kembali ke jalan yang benar. Ia bersama belasan sejawat lainnya tetap melakoni profesi serupa menemani tamu menenggak minuman beralkohol di kawasan Serpong Utara. Begitupun dengan para PSK yang setiap hari ikut menggantungkan nasib kepadanya ikut hijrah bersamanya. Melati mengatakan, para PSK itu tetap ikut karena tidak ada pekerjaan lainnya. (nov)
Gerakan Depok Belajar
Suluh Indonesia/ant
PROGRAM e-SABAK - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memantau jalannya proses belajar mengajar saat memperkenalkan program e-Sabak di salah satu sekolah percontohan SMPN 19 Depok, kemarin. Program e-Sabak yakni metode pembelajaran dengan menggunakan tablet/sabak sebagai sarana pembelajaran, dimana murid dan guru dapat mengunduh dan mengakses mata pelajaran yang saling terintegrasi via online.
23 Kecamatan di Bogor
Zona R awan Bencana Ra CIBINONG - Pelaksana Tugas Bupati Bogor, Nurhayanti memastikan, sebanyak 23 kecamatan dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat masuk ke zona rawan bencana longsor dan banjir. ‘’23 kecamtan ini sudah terdeteksi sejak dini adalah daerah zona rawan longsor dan banjir,”kata Bupati Bogor, Nurhayanti saat apel pasukan siaga bencana di Cibinong, kemarin. Ia mengatakan saat ini sesuai data prediksi cuaca dari BMKG wilayah Kabupaten
Bogor hingga akhir bulan Februari 2015 akan terjadi hujan lebat. Dari data tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan siaga bencana dan tanggab darurat untuk mengurangi resiko terjadi korban jiwa saat terjadi bencana. ‘’Kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat waspada bencana,” katanya. Ia menegaskan kepada Kepala Desa dan Camat bekerja cepat dan tepat sasaran untuk mencegah terjadinya bencana dan setelah bencana.
Dengan koordinasi yang baik korban bencana pasca bencana bisa mendapatkan bantuan dan bisa kembali ke rumahnya dengan nyaman. ‘’Jadi kecepatan penanganan pasca bencana sangat dibutuhkan,” katanya. Saat ini,kata dia, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BPBD sudah memasak satu alat deteksi dini banjir di Kecamatan Gunung Putri dan satu alat deteksi dini longsor di Kecamatan Sukamakmur. Mudah-mudahan alat ini berguna untuk deteksi dini dan
bisa mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Bogor. ‘’ Kemarin sudah terjadi tujuh kasus bencana longsor dan angin puting beliung tetapi tidak ada korban jiwa,”katanya. Ia menjelaskan terkait rencana Pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan relokasi rumah masyarakat yang ada di wilayah zona rawan bencana banjir dan longsor. Usulan rencana itu, sudah disampikan kepada pemerintah pusat. ‘’Saya berharap usulan
perkepala keluarga mendapatkan dana relokasi Rp30 juta hingga Rp 40 juta bisa terwujud,” katanya. Ia mengatakan jika usulanm rencana itu di setujui pemerintah pusat maka bisa mengurangi korban jiwa dan kerugian saat terjadi bencana longsor dan banjir. Jika usulan itu disetujui maka dana relokasi langsung di berikan kepada kepala keluarga agar dana tersebut bisa membeli lokasi tempat tinggal baru yang jauh dari zona rawan longsor dan banjir. (ant)
Tolak Hotel dan Mall
Mayat Bayi di Selokan WARGA Kampung Cibereum, Kecamatan Bogor Selatan, kemarin digegerkan dengan temuan sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang mesih lengkap dengan tali ari-ari di pusernya. Diduga bayi malang itu sengaja dibunuh dan dibuang oleh orang tunya karena kelahirannya tidak diinginkan alias hasil hubuangan gelap. Sejumlah warga di lokasi mengatakan, bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan baru berumur dua hari itu pertama ditemukan oleh seorang pemulung bernama Atep (40), saat mencari barang bekas di sekitar lokasi. Menurut Umi, pada saat ditemukan bayi malang itu sudah dalam kondisi meningal dengan kondisi dikerubuti semut. Kalau melihat kondisinya yang mulai bau, mungkin bayi itu sudah meninggal dua hari lalu kemudian mayatnya dibuang di tempat itu. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Bogor Selatan. (bas)
Buru Begal Motor
Walikota Bogor Didemo BOGOR - Ratusan orang yang mengaku sebagai warga terminal Baranangsiang mendatangi kantor Walikota Bogor, Bima Arya, di Jalan Ir. Jaunda No.10 Kota Bogor, kemarin. Kedatangan ratusan warga ke Balaikota Bogor tersebut bertujuan menemui dan mengadu secara langsung kepada Walikota Bima Arya, agar membatalkan rencana pembangunan mall dan hotel di terminal Baranangsiang. ‘’Kami warga terminal Baranangsiang menolak rencana pembangunan mall dan hotel di terminal Baranangsiang,” kata Ketua Paguyuban Warga Terminal Baranangsiang, Tedy Irawan. Menurut Tedy, pembangunan mall dan hotel di terminal Baranangsiang, merupakan bentuk ketidak adilan dan bukti keberpihakan pemerintah kepada pengusaha dengan mengabaikan hak-hak masyarakat khususnya warga di terminal itu. ‘’Kami tidak menolak program pembangunan dan penataan yang akan dilakukan pemda terhadap terminal Baranangsiang. Tapi kami menolak jika pengelolaan terminal itu diserahkan kepada pihak suasta dengan dibangun mall dan hotel oleh PT PGI,” protesnya. Warga mengaku kawatir jika terminal tersebut dibangun oleh suwasta apalagi terintegrasi dengan pembangunan mall dan hotel, dikawatirkan akan membunuh pelaku usaha kecil yang selama ini mengantungkan hidup di terminal tersebut. “Kalau terminal itu dibangun megah sedemikan rupa, sudah pasti keberadaan kami kami ini akan disingkirkan,” keluh mereka. Wali Kota Bogor, Bima Arya berjanji mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi warga tersebut. (bas)
PEMANFAATAN Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan, khususnya di Indonesia masih dikatakan terbatas. Ditengah keterbatasan tersebut, salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Depok, mulai menerapkan Gerakan Depok Belajar (GDB) dengan program e-Sabak atau de-Sabak yang sejalan dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta penerapan teknologi komunikasi dan informasi. Program e-Sabak yang diberlakukan di SMP Negeri 19 Depok tersebut, merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan tablet/sabak sebagai sarana pembelajaran. Menkominfo Rudiantara saat mengunjungi SMPN 19 Depok mengatakan penggunaan tablet di SMPN 19 Depok sejalan dengan Deklarasi GDB. Pasalnya, penerapan eSabak meliputi optimalisasi pemanfaatan tablet dalam proses pembelajaran aktif dan interaktif antara guru dan siswa. (jif)
Polresta Depok Bentuk Tim Khusus
Suluh Indonesia/ant
PEMUSNAHAN NARKOTIKA - Petugas BNN saat menyiapkan barang bukti narkotika di tempat pemusnahan area Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, kemarin. BNN memusnahkan 862 kg shabu senilai Rp 1,2 triliun, barang bukti sebesar itu merupakan tangkapan bandar shabu internasional yang diburu tujuh negara.
Jembatan Nyaris Runtuh
Warga dan Sekolah Berseteru TANGSEL – Polemik mengenai akses jalan dan jembatan menuju SMPN 19 Kota Tangsel hingga kini masih belum menemukan titik terang. Meski pihak SMP Negeri 19 Kota Tangsel bersama warga sekitar yang dimediasikan Lurah Ciater, Kecamatan Serpong telah melakukan pertemuan untuk membahas jalan dan jembatan akses menuju lembaga pendidikan tersebut, namun belum juga ada titik tengah, lantaran adanya beda keinginan. War-
ga menginginkan akses jalan menuju sekolah dibangun jalan baru beserta jembatan penghubungnya. Sementara, pihak sekolah belum dapat menyanggupi lantaran bukan kewenangannya. Ketua RW 05 Kelurahan Ciater, Adji Ekawarman Hassan mengatakan, warga menginginkan agar pihak sekolah dapat membangun jalan sendiri yang berada di depan SMP Negeri 19 Kota Tangsel. Sebenarnya, di depan sekolah masih ada tanah ko-
song selebar 1,5 meter. “Jadi ada akses khusus untuk para siswa. Tidak lagi melintasi jalan komplek. Sekali lagi, kami ingatkan warga tidak menolak adanya pembangunan sekolah,” ungkapnya kemarin. Menurutnya, warga sekitar mengizinkan jalanan komplek dilintasi kendaraan pengangkutan material. Namun, jika sudah selesai pembangunan warga meminta agar Pemkot Tangsel dapat membangun jembatan permanen. (nov)
DEPOK - Tim khusus Jaguar bentukan Polresta Depok akhir 2014 lalu, akhirnya dikerahkan untuk memburu para pelaku perampasan motor disertai kekerasan (Begal) yang mulai merajalela di Kota Depok beberapa pekan ini. Kepala Kepolisian Resor Metro Depok, Komisaris Besar Ahmad Subarkah mengatakan, sesuai instruksi dari Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya, masing-masing Polres agar membentuk tim khusus guna menindak kejahatan perampasan motor di jalan raya. ‘’Sesuai instruksi kapolda, kepolisian membentuk tim jaguar untuk memburu para pelaku perampasan motor di jalan,” ujarnya, di Depok, kemarin. Selain Tim jaguar, Polresta Depok juga akan di back up dari tim khusus dari Polda Metro Jaya untuk mengejar pelaku begal motor yang sudah meresahkan warga. Perburuan gencar dilakukan lantaran komplotan ini sudah menewaskan dua korbannya dalam sebulan terakhir. ‘’Yang jelas kami gencar melakukan operasi cipta kon-
disi dengan sasaran premanisme. Kami bersama Polda Metro Jaya terus melakukan upaya pengejaran,” kata Kepala Bagian Operasional Polresta Depok Komisaris Tri Yulianto. Cipta Kondisi Tri Yulianto, akan meningkatkan patroli dan Operasi cipta kondisi yang dilakukan serentak oleh jajaran Polsek di Depok dan sejumlah titik rawan untuk menangkap pelaku begal motor. Sedangkan titik-titik rawan Kota Depok berada di Jalan Juanda, Siliwangi, dan Fly over Arif Rahman Hakim. ‘’Anggota akan ditempatkan dan ditingkatkan patrolinya. Tidak lepas di Jalan Margonda anggota juga akan disiagakan,”ujarnya. Ia juga mengungkapkan untuk membantu mempersempit ruang gerak pelaku, razia digelar serentak pada pagi hari maupun malam. Tim khusus telah dipersiapkan dan difokuskan untuk mencari dan menangkap para pelaku curanmor. (jif)
Cegah Thalassaemia Suluh Indonesia/ant
MANFAATKAN SUNGAI CISADANE - Sejumlah warga mandi, mencuci pakaian dan membuang sampah di pinggir sungai Cisadane di Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Bogor, kemarin.
KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA
SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan
Calon Pengantin Dianjurkan Tes Darah
DIPERKIRAKAN, penderita thalassaemia di Kota Depok mencapai lebih dari 200 orang. Hal itu diungkap Ketua Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassaemia Indonesia (Popti) Kota Depok, Nur Ubaidilah. Apa solusinya ? Ia menjelaskan, Thalassaemia merupakan penyakit dengan dasar bawaan (genetik). Penyakit kelainan darah itu ditandai dengan kondisi sel darah merah yang mudah rusak atau usia sel darah merah lebih pendek dari sel darah normal yakni 120 hari. Akibatnya penderita men-
galami gejala anemia diantaranya pusing, muka pucat, badan sering lemas, sukar tidur, nafsu makan hilang, dan infeksi berulang. Penyakit itu, dapat menyebabkan kematian penderitanya dan belum bisa disembuhkan, tapi dapat bertahan dengan adanya transfusi darah. ‘’Meski belum ada obat-
nya, penderita bisa bertahan dengan transfusi (darah). Seumur hidupnya.” Ungkapnya di Depok, kemarin. Ubaidilah menjabarkan penyakit langka tersebut dibagi menjadi dua golongan, yakni thalassaemia mayor dan thalassaemia minor. Thalassaemia mayor adalah jenis thalassaemia yang menunjukkan gejala anemia, pembesaran hati, dan limpa. Sedangkan thalassaemia minor tidak menunjukkan gejala yang berarti, selain anemia yang sangat ringan. Sedangkan Kepala Popti Pusat, Ruswandi mengatakan
agar Kota Depok bisa mencegah penyebaran penderita thalassaemia. Di Indonesia saat ini tercatat sekitar 6.750 penderita. Dari jumlah itu diperkirakan 200 orang diantaranya merupakan warga Kota Depok. Dia menghimbau agar setiap pasangan yang hendak menikah untuk melakukan tes darah. Hal tersebut dilakukan agar keturunannya tak menderita thalassaemia. ‘’Kami meminta pemerintah ikut serta dalam melakukan sosialisasi untuk meminta para calon pasangan agar melakukan pemeriksaan penyakit kekurangan sel darah
merah ini,” tuturnya. Sebab, melalui pemeriksaan darah thalassaemia dapat di cegah. Iya juga menjelaskan pada perkawinan antara dua pembawa sifat ada tiga kemungkinan yang diterima anaknya, yaitu 25 persen anak akan terlahir normal, 50 persen anak akan menjadi pembawa sifat, dan 25 persen anak menderita thalassaemia mayor. Sedangkan penurunan thalassaemia pada perkawinan antara pembawa sifat dengan orang yang sehat (normal) ada dua kemungkinan yang diterima anaknya. (jif)
pini
Suluh Indonesia, Rabu 28 Januari 2015
F OKUS Kegaduhan Berulang dan Berharap Segera Hilang ANYAK yang sudah mencerna bahwa negara kembali gaduh setelah penahanan komisioner KPK, Bambang Widjoyanto oleh pihak kepolisian, Jumat (23/1). BW akhirnya ditangguhkan penahanannya dan bisa pulang Sabtu dinihari (24/1)/ Dugaan yang muncul, peristiwa ini terjadi sebagai akibat dijadikannya tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Apakah dugaan itu benar atau tidak, tetapi masyarakat telah telanjur mencitrakan bahwa telah terjadi gesekan antara lembaga KPK dengan Kepolisian, yang sama-sama boleh dikatakan sebagai lembaga yang menjaga ketertiban sosial. Kegaduhan ini diwarnai dengan adanya berbagai protes, berseliwerannya pendapat bahkan kecaman kesana kemari. Sesungguhnya hal ini sangat menekan masyarakat. Yang patut dikasihani adalah masyarakat Indonesia. Di awal tahun 2014, tandatanda kegaduhan itu mulai kelihatan di awal tahun yang berkisar pada pemilihan presiden. Boleh dikatakan kegaduhan itu berlangsung sampai bulan Oktober setelah pengangkatan presiden. Kini nada-nada kegaduhan itu mulai kelihatan. Kita berharap hal ini tidak berkepanjangan sampai berbulan-bulan. Masyarakat memerlukan kondisi psikologi sosial yang mendukung (kondusif) untuk melaksanakan kehidupannya. Jangan dipandang remeh, kalau kemudian kegaduhan antara KPK dan Kepolisian ini tidak mendatangkan kejengkelan. Pasti ada keberpihakan di ranah masyarakat. Bagi mereka yang mendukung pemberantasan korupsi, akan mengejek dan melecehkan aparat polisi di akar rumput. Ini berbahaya karena akan dapat memancing kekerasan. Sikap ketidakpuasan rakyat dapat ditujukan kepada aparat kepolisian di lapangan. Padahal itu bukan ranah yang mesti dituju. Kondisi psiko sosial sangat diperlukan untuk membantu masyarakat melakukan pekerjaan hariannya. Paling tidak mereka merasa nyaman di dalam melaksanakan pekerjaan itu, tanpa harus ada pikiran kecewa melihat kondisi negaranya. Memang, persoalan ini dapat dihentikan oleh Presiden. Misalnya dengan memerintahkan pihak kepolisian untuk menghentikan penyidikan. Akan tetapi, disamping tetap melaksanakan janji untuk memberantas korupsi, presiden juga harus menjaga jalannya hukum. Maka, kita memahami kalau presiden melakukan tindakan yang hati-hati dalam kasus ini. Sesungguhnya paling bagus, adalah semua pihak saling menjaga negara kita dari berbagai tindakan yang merugikan. Disamping presiden, elite-elite politik yang berkepentingan juga harus menjaga negara dari berbagai tindakan merugikan itu. Banyak yang menduga kalau berbagai rentetan kehebohan ini disebabkan oleh permainan eliteelite politik. Tentu ada maksud di balik permainannya itu. Akan tetapi, apabila permainan itu mengakibatkan kerugian sosial yang tinggi, untuk apa dilanjutkan. Bukankah tujuan akhir dari elite politik itu adalah mendampingi masyarakat? Kita sepakat Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap dijaga. Tidak ada yang boleh melakukan berbagai pengkerdilan, pelemahan apalagi kriminalisasi atau penghancuran terhadap lembaga ini. Korupsi di Indonesia masih banyak terjadi, bukan di level atas saja tetapi juga yang kecil-kecil di barisan bawah. Harus ada kerja sama untuk memberantasnya. Pada tingkat atas, tidak lain Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga kepolisian. Kinerja sinergis dua lembaga inilah yang akan mampu menentukan keberhasilan negara memberantas korupsi. Pada tingkat bawah, diperlukan kinerja masyarakat dengan pihak kepolisian. Pemberantasan korupsi mempunyai visi membuat negara bersih dan berwibawa. Salah satu misinya adalah mencegah terjadinya korupsi di berbagai lapisan struktural masyarakat. Kita terus bekerja untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut. ***
B
Bang D
el
Presiden Jokowi harus fokus pada program nawacita
Cita-cita jadi presiden ...
5
Bagaimana Jika Kedua Belah Pihak Mundur secara Legowo? KEGADUHAN di Indonesia ternyata tidak berhenti di seputar pemilihan dan keterpilihan presiden saja, tetapi masih berlanjut pada pencalonan Kapolri. Seperti yang telah diketahui masyarakat banyak, hanya karena kesalahan sedikit saja, pencalonan ini pada akhirnya membikin ribut para elite politik dan membikin ketegangan bagi masyarakat Indonesia. Alurnya adalah, Presiden Joko Widodo mencalonkan Budi Gunawan sebagai kapolri. Ternyata calon Kapolri ini menjadi tersangka korupsi KPK. Di tingkat DPR, pencalonan tersebut telah mendapat persetujuan. Akan tetapi karena telah dijadikan tersangka oleh KPK, presiden menunda pelantikan Budi Gunawan. Calon kapolri ini sebelumnya merupakan ajudan dari Megawati Soekarnoputri. Joko Widodo pun dituduh tunduk oleh tekanan-tekanan tertentu untuk mencalonkan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Akan tetapi, ternyata kemudian peristiwa ini merembet dengan ditangkapnya wakil ketua KPK, Bambang Widjoyanto oleh pihak kepolisian setelah mendapat pengaduan anggota masyarakat. Banyak yang menduga, penangkapan ini merupakan balas dendam dari pihak kepolisian sebagai akibat dari kasus yang didapatkan Budi Gunawan. Kesalahan sedikit yang dimaksudkan di atas adalah, apabila misalnya Joko Widodo menarik pencalonan Budi Gunawan, kemungkinan kasusnya tidak akan sederas seperti ini. Dikaji secara sosiologi-politik, sesungguhnya ketika Budi Gunawan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, pilihan terbaik bagi presiden adalah menarik pencalonannya sebagai Kapolri. Dalam konteks politik, ia telah mangakomodasi berbagai tekanan yang ada (mungkin dari tokoh-tokoh politik) dengan mencalonkan BG. Bagaimanapun seorang pemimpin politik tertinggi di suatu negara tidak akan pernah lepas dari berbagai tekanan politik tersebut. Mencalonkan Budi Gunawan adalah sikap akomodatif Joko Widodo terhadap situasi politik. Akan tetapi jika kemudian KPK telah menyatakannya sebagai tersangka, itu merupakan penilaian lembaga negara terhadap calon Kapolri tersebut. Lembaga negara ini mempunyai kredibilitas positif dalam tindakantindakan sebelumnya saat menyatakan seorang tersangka korupsi, yang kemudian di pengadilan telah berhasil membuktikan ketersangkaannya tersebut. Disamping itu, lembaga negara ini boleh dikatakan sebagai produk akomodir terhadap tuntutan politik reforma-
Oleh Nyoman Budi Arianta Maka, sebagai kepala pemerintahan, demi menyelamatkan reputasi pemerintah dan janji-janji kampanye presidennya dulu, Joko Widodo dapat menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Penarikan ini sesungguhnya dapat dilakukan sebelum dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Andai saja ditarik sebelum uji kelayakan tersebut, maka kontroversi politik akan dapat lebih ditekan dan terkontrol. si, yaitu pemberantasan korupsi. Jadi, apa yang disangkakan KPK kepada Budi Gunawan, harus dipertimbangkan oleh presiden. Maka, sebagai kepala pemerintahan, demi menyelamatkan reputasi pemerintah dan janji-janji kampanye presidennya dulu, Joko Widodo dapat menarik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Penarikan ini sesungguhnya dapat dilakukan sebelum dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Andai saja ditarik sebelum uji kelayakan tersebut, maka kontroversi politik akan dapat lebih ditekan dan terkontrol. Sebagai kepala negara, tentu saja penarikan tersebut akan bermanfaat untuk menjaga ketegasan kepala negara demi menjaga kewibawaan negara dari hal-hal berbau negatif (korupsi), baik terhadap kepemerintahannya, masyarakatnya maupun citra dan hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Dengan langkah-
langkah tersebut, kemungkinan masyarakat akan lebih terhindar dari tekanan-tekanan kegaduhan seperti ini. Uraian di atas belum tentu juga akan mencegah kasus yang dialami oleh Bambang Widjojanto. Penjelasan di atas adalah ranah sosiologi politis yang seharusnya dapat dilakukan oleh presiden demi menjaga kredibilitas pemerintahannya dan meminimalisir kontroversial di masyarakat. Tetapi dalam hal apa yang dialami Bambang Widjojanto, banyak yang menduga ada unsurunsur pembalasan dari pihak kepolisian kepada KPK. Dugaan ini didasari tuduhan yang disangkakan kepada Bambang dimana kasusnya telah terjadi lima tahun yang lalu. Terkesan mendadak setelah Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi ada juga yang mengadukan komisioner KPK yang lain, yakni Adnan Pandu Praja atas dugaan pencurian saham.
Memihak Masyarakat Untuk menekan sampai minimal persoalan kegaduhan ini, kiranya harus dikembalikan ke hadapan masyarakat. Artinya harus ada pihak yang berani secara jantan berpihak kepada kehendak masyarakat. Bagaimanapun masyarakat condong berpihak kepada KPK, membela pemberantasan korupsi sebagai jalan memihak reformasi. Pilihan Bambang Widjojanto untuk mundur dari KPK misalnya, dan berkonsentrasi untuk menghadapi tuduhan yang disangkakan kepadanya, merupakan pilihan jantan dan berpihak kepada rakyat. Jika misalnya Bambang Widjojanto mau mundur secepatnya, ini akan bertambah positif. Apalagi kalau di pihak lain Budi Gunawan yang juga seharusnya mundur dari dinasnya di kepolisian, tidak mau mundur. Ini akan menjadi kemenangan citra dari Bambang dan KPK. Cara itu akan ampuh untuk membuktikan keberanian dan konsistensinya berpihak kepada pendapat rakyat. Mundur bukan berarti kalah tetapi memperkuat konsistensinya untuk menegakkan keadilan. Dalam pandangan beberapa ahli, tiga komisioner yang masih di KPK dinyatakan tetap mampu membuat keputusan-keputusan penting. Persoalan ini akan mampu berakhir dengan baik, jika misalnya Budi Gunawan juga mundur dari dinas kepolisian. Dengan kondisi seperti itu, KPK akan tetap terjaga kewibawaannya, kegaduhan akan dapat teratasi. Presiden yang belum genap 100 hari juga tidak akan terlalu disita waktunya untuk memikirkan hal ini. Mundurnya Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan, mungkin merupakan kondisi “idealis” untuk mempercepat selesainya persoalan pelik ini. Indonesia memerlukan orang-orang yang berani dan berpihak kepada rakyat. Dalangdalang yang berada di belakang atau menjadi penyebab kegaduhan ini seharusnya memikirkan negara, bukan memikirkan keuntungan pribadi. Dalam hal ini, elite politik yang berpengaruh itu benar-benar menjadi kartu kunci. Jika kemerdekaan sebuah negara dapat ditentukan oleh elite politik, sebaliknya elite politik pun dapat menjadi penyebab kegaduhan negara. Padahal, negara justru dibentuk untuk menghindari kegaduhan itu, dengan bantuan para elite. Mudah-mudahan persoalan negara bangsa ini cepat selesai. ***
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
SURAT A NDA Lubang Jalanan Hiasi Jakarta SAYA sangat perihatin melihat keadaan Jakarta. Disamping sangat macet dan keadaan masyarakatnya yang tak sadar akan keselamatan dalam berkendara. Peraturan yang ada hanya menjadi pelengkap saja dan ditaati saat ada aparat kepolisoan yang sedang berjaga. Disaat tak ada polisi maka keadaan kembali runyam. Sudah hampir mendekati satu dekade ini keadaan Jakarta masih saja belum membaik. Keadaan jalanannya yang masih sering mengagetkan dengan kemunculan lubang-lubang yang membahayakan. Saya harap Pak Gubernur yang baru bisa membenahi keadaan ini. Keadaan yang mencerminkan bahayanya jalanan Jakarta adalah ada disekitar fly over tanjakan
Tomang. Bagi pengendara sepeda motor lobang itu cukup memberikan sedikit rasa guncangan yang menggetarkan dan oleng. Dijalan depan Citraland atau mall Ciputra arah indosiar juga banyak gundukan tambalan jalan yang ngga jelas dan lubangnya pun cukup bikin motor cepet rusak. Bahkan di jalan S Parman pun masih belum mulus. Jalananya masih dihiasi gundukan bekas dempulan ala kerja asal-asalan yang bikin pengendara harus waspada. Sebenarnya masih ada banyak yang harus dikoreksi dari kinerja Pemda baik di lapangan ataupun secara data terperinci namun kita masih menunggu perubahan yang lebih baik. Romla Jatinegara, Jakarta
Jakarta Sangat Minim Area Hijau PENDUDUK di jakarta yang semakin padat. Setiap tahun nya di jakarta semakin bertambah banyak dan padat setiap oarang menginginkan mendapatkan pekerjaan di jakarta karena menurut mereka lebih baik tinggal dijakarta atau pun di daerah nya masing-masing setiap habis lebaran pasti penduduk di jakarta semakin padat karena mereka terhasut oleh orang yang pulang kampung . Tanah lapang di Jakarta hampir tak ada yang tersisa. Semua telah dibangun untuk proyek perumahan. Sangat sedih mengalami hal ini sebagai masyarakat betawi. Seharusnya Pemda bisa menjadi wakil suara orang-orang betawi yang ingin punya lapangan bola, lahan berkebun atau Pertanian, lahan hijau atau hutan kota. Sekarang Jakarta telah “hancur’’ menjadi lau-
tan rumah dan sangat minim lapangan terbuka untuk bemain. Polusi yang sudah melanda Jakarta dan menjadikan Jakarta berada di peringkat yang hampir menyamai meksiko di urutan teratas harus di cegah dengan berbagai cara yang secepat mungkin. Saya rasa itu semua menjadi tugas yang masih bisa dilakukan dan Jakarta akan berhasil melewati keterpurukannya. Sudahlah,.. pemerintah jangan terus mengeruk keuntungan yang hanya sesaat, ingatlah anak cucu kita agar mereka masih bisa menghirup udara segar di Jakarta dan bermain bola di lapangan terbuka tidak di jalanan gang rumah yang sempit. Renita Kemanggisan, Jakarta Barat
Daerah Taman Palem, Cengkareng Rawan Ranjau Paku DAERAH Cengkareng memang terkenal dengan rawan akan aksi kejahatan dan peredaran narkoba. Jika anda seorang diri melintasi daerah itu yang melewati pasar ikan kearah kamal dadap maka anda akan dihadang oleh tebaran benda tajam berupa pisau cutter yang siap merobek ban kendaraan anda. Disaat itu anda akan melihat ada beberapa tukang tambal ban yang bersuku tertentu dengan tato dan tindikan yang sangat menyeramkan bergerombol sambil bernyanyi dengan gitar bolong dengan logat daerah pulau seberang. Para tukang tambal ban yang biasanya dalam keadaan seperti mabuk itulah yang menjadi andalan untuk membantu anda
memperbaiki dan membongkar ban motor anda. Saya masih ragu apakah Pak Jokowi mengerti daerah ini. Andai dia rasakan sendiri naik sepeda motor malammalam dan ban motornya terkena ranjau pisau cutter langsung tak berdaya walaupun bannya tubles. Memahami kota Jakarta tidak seperti kota lain. Walau saya yakin masih ada daerah yang lebih rawan dari cengkareng. Tapi ya ini hanya sekedar cerita dan tak perlu direspon secara serius oleh para pejabat negara karena saya tahu tak akan direspon. Pemda DKI silahkan sibuk dengan urusan lain. Terimakasih Saman Cengkareng, Jakarta Bara
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.
lahraga
Suluh Indonesia, Rabu 28 Januari 2015
6
Kemenpora
Pastikan Hadiri Undangan PSSI JAKARTA - Setelah menerima surat dari Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin, pihak Kemenpora memastikan akan mengunjungi kantor federasi sepak bola Indonesia tersebut 28 Januari. Menurut Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto mengaku pihaknya telah menerima surat undangan dari PSSI yang ditanda tangani oleh Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin pada 26 Januari lalu. “Awalnya kami mengirim surat, namun PSSI meminta kami untuk datang ke kantor, kami pun setuju dan siap memenuhi undangan besok (hari ini-red), ditambah arahan Pak Menteri agar pertemuan kami diminta tidak di Kemenpora,” ucap Gatot kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Namun Gatot mengaku belum mengetahui secara pasti bentuk undangan PSSI tersebut, apakah berisikan tentang dialog
atau pembahasan yang lain, dan pihaknya mengaku siap akan datang. “Isi pertemuan tersebut kami belom tahu tentang apa, tapi kami akan datang pukul 12.00 WIB. Jika PSSI ingin penjelasan tim sembilan kami akan sampaikan. Kemenpora siap berdialog, demi kebaikan sepakbola kita,” tutur Gatot. Namun dirinya memastikan pertemuan besok hanya Kemenpora dan PSSI, bukan dengan tim sembilan, hal ini sesuai dengan surat yang ditujukan saat undangan Kemenpora kepada PSSI beberapa waktu lalu. “Besok hanya Kemenpora, tapi saya datang mewakili Kemenpora dan tim sembilan, jadi Tim Sembilan tidak akan datang besok ke PSSI. Kedepan tentu tidak perlu ada rapat antara PSSI dan Tim Sembilan. Kita tidk mau gengsi-gengsian, kita datang ke PSSI demi perbaikan sepakbola Indonesia,” terang Gatot. (pts)
Suluh Indoenesia/ant
FINAL SCM CUP - Pemain Arema Malang I Gede Sukadana (kanan) mencoba menahan tendangan pemain Sriwijaya FC Ferdinand Sinaga pada final Surya Citra Media Cup di Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, kemarin.
Waktu Pelaksanaan AG 2018
Sudah Dipastikan JAKARTA – Pelaksanaan Asian Games (AG) 2018 akhirnya resmi ditentukan bersama oleh pemerintah, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA), yaitu pada 18 Agustus-2 September mendatang. Setelah melalui rapat Coordination Committe Meeting, OCA dan KOI serta perwakilan pemerintah Indonesia, akhirnya menyepakati penggunaan tanggal yang terlibang sangat unik. Menurut Ketua KOI Rita Subowo, pemilihan tanggal tersebut untuk mempermudah pengingatan karena angka cantik. Selain itu, diharapkan bisa membawa hoki bagi Indonesia untuk meraih prestasi setinggi mungkin. “Tanggal pelaksaan sudah diputuskan, 18-8-18 sampai 2-9-18,” ujar Rita. Tapi, kata Rita, pihak OCA belum bisa memutuskan ca-
KOI Tidak
Masalahkan KoniTerlibat AsianGames JAKARTA - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tak mempermasalahkan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, yang ingin melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menjadi bagian dari kepanitiaan Asian Games 2018. “Kami bersama-sama menyukseskan agar atlet Indonesia bisa meraih prestasi di Asian Games. KONI dan (Satlak) Prima bertugas melakukan kegiatan pelatihan atlet,” kata Ketua KOI Rita Subowo usai menghadiri jamuan malam bersama delegasi Dewan Olimpiade Asia (OCA) di Balai Kota, kemarin KOI tak keberatan jika Menpora, minta KONI dan Satlak Prima menjadi kepanitiaan teknis untuk Asian Games 2018. Sebelumnya, KONI memang tidak dilibatkan dalam turnamen internasional, melainkan tanggung jawab tersebut diemban pada KOI. KONI dan Satlak Prima bisa menjadi lembaga yang menyiapkan dan memotivasi atlet melalui pembinaan. “Untuk pembinaan atlet, yang sudahsudah seperti di Asian Beach Games, Sea Games dan ISG (Islamic Solidarity Games) biasanya ada Kepres sendiri sehingga dana pembiayaan cukup besar untuk membina mereka,” kata Rita. Menurutnya, jika anggaran pembinaan atlet dimasukkan di dana penyelenggaraan, bukan melalui Kepres, tidak menjadi masalah karena KOI akan meminta alokasi anggaran yang cukup bagi atlet sehingga prestasi tetap tercapai dengan dana yang memadai. (ant)
bang-cabang yang akan diperlombakan pada ajang empat tahunan itu, karena dalam pertemuan tersebut hanya difokuskan untuk memutuskan perlunya Indonesia merenovasi sejumlah arena pertandingan, sekaligus membuat venue baru seperti kolam renang, velodrom dan venue berkuda. “Jumlah cabang yang dipertandingkan tetap 34, namun semua belum fix. Kami masih mengusulkan empat tambahan cabang lagi dan sampai kini belum diputuskan oleh OCA,” paparnya. Nantnya Empat cabang yang diusulkan tentu memiliki peluang besar menorehkan medali bagi Kontingen Indonesia. Keempatnya adalah panjat tebing, boling, paragliding dan sepatu roda. “Diperkirakan empat cabor ini bisa menambah medali. Walau kami sudah memasukkan silat dan telah dis-
etujui. Adapun cabang bridge kemungkinannya sangat kecil,” jelasnya. Terkait pembagian cabang, Rita menilai belum bisa memastikan karena masih tahap pembahasan, dan setelah pembahasan selesai baru akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Rita sendiri menggambarkan nantinya mayoritas event akan digelar di Jakarta. Sementara Palembang hanya kebagian menembak, kano, rowing, triathlon, penyisihan sepak bola serta basket. Sedangkan Tangerang diberi kesempatan menggelar olahraga yang bersifat tim seperti sepak takraw, voli dan basket. Adapun Bandung hanya menyelenggarakan laga penyisihan sepak bola. Untuk Jakarta akan dibagi dua lokasi, yakni Kompleks Gelora Bung Karno
(GBK) dan Kemayoran. “Di Kemayoran khusus untuk pertandingan martial arts (bela diri-red). Bahkan di sana nanti akan dibangun perkampungan atlet yang bisa menampung 15.000 orang. Itu yang bangun Pemprov DKI,” tambahnya. Sementara itu, tekait Keppres, Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot Dewa Broto menuturkan, sebenarnya masih perlu sekali pertemuan lintas Kementerian untuk membahas Keppres. Namun, Menpora Imam Nahrawi memutuskan tidak perlu ada pertemuan lagi, sehingga draf Keppres langsung diajukan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg). “Pagi tadi (kemarin-red) dikirim ke Presiden melalui Setneg. Kami berharap paling lambat akhir bulan ini Keppres bisa ditanda tangani,” ungkap Gatot. (pts)
Arema Juara SCM Cup 2015 PALEMBANG - Arema menjadi juara turnamen Surya Citra Media Cup setelah pada partai final mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa malam. Gol tunggal “Singo Edan” diciptakan Gilang Ginarsah pada menit 75. Kedua tim sama-sama menyuguhkan permainan menyerang membuka pertandingan di hadapan sekitar 15 ribu penonton. Meski sama-sama menyerang, Arema Cronus terbilang lebih lebih agresif dibandingkan tuan rumah pada menit-menit awal ini. Menit ke-10, Saragih, pemain andalan Arema bergerak cepat ke arah kotak penalti kemudian melepaskan tembakkan keras ke arah gawang. Pergerakan tiba-tiba Saragih ini membuat barisan pertahanan Sriwijaya FC sedikit kelimpungan, meski pada akhirnya gawang masih terselamatkan berkat kesigapan kiper Dian Agus Prasetyo. Seakan mendapatkan stimulus karena permainan menyerang yang ditawarkan
Arema, giliran penyerang Sriwijaya FC Ferdinand Sinaga yang unjuk gigi. Berawal dari pergerakan di sektor sayap, pemain terbaik Liga Super Indonesia musim lalu ini melepaskan umpan silang ke mulut gawang. Namun, peluang emas itu terbuang percuma setelah pemain belakang Arema Fabiano Beltrame membelokkan arah bola dengan tandukkannya. Tak mau ketinggalan, “Singo Edan”, julukan Arema, juga mengotak-atik kekuatan di sektor sayap. Kali ini giliran Christian Gonzales yang mengejutkan barisan pertahanan “Laskar Wong Kito”, julukan Sriwijaya FC. Pergerakannya di areal berbahaya hampir saja berujung petaka bagi tuan rumah jika saja dua pemain belakang Sriwijaya FC tidak menempel ketat. Menjelang akhir babak pertama, tim rumah mulai menemukan irama permainan di lini depan. Kerja sama antara Ferdinand Sinaga dan Titus Bonai (Tibo) mulai padu sehingga kerap mengejutkan jantung pertahanan Arema. Sebuah peluang emas tercipta pada menit ke-37 berkat kerja sama apik Ferdinand
dan Tibo, namun penyelesaian akhir yang terburu-buru membuat skor kaca mata bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, permainan Arema lebih bervariasi dengan memanfaatkan lebar lapangan dalam memberikan umpan-umpan panjang ke lini depan. Sementara, pemain belakang Laskar Wong Kito berupaya mengimbangi dengan memenangkan duel di udara. Gempuran ke gawang Sriwijaya FC dilancarkan secara bergelombang oleh Arema, tercatat beberapa peluang emas tercipta seperti tendangan keras Christian Gonzales pada menit 70 yang masih membentur tiang. Lima menit berselang akhirnya kebuntuan gol terpecahkan oleh Arema. Berawal dari sepak pojok, pemain pengganti di babak kedua, Gilang Ginarsah menjebol gawang Sriwijaya FC melalui tandukannya. Kedudukan berubah 1-0 untuk Singo Edan. Tak mau berpuas diri, gempuran ke lini pertahanan Laskar Wong Kito terus berlanjut hingga akhir babak. (ant)
Nasi nal
Suluh Indonesia, Rabu 28 Januari 2015
8
149 Honorer Cimahi
Belum Dapat Kepastian Diangkat CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi, belum dapat memberikan kepastian mengangkat status 149 tenaga kerja honorer kategori 2 untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kota itu. ‘’Kita belum tahu karena itu (honorer) urusan pusat, kita tunggu kebijakan pemerintah pusat,” kata Kepala Bidang Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Cimahi Mardi kepada wartawan di Cimahi, Selasa. Ia menuturkan, tercatat sebelumnya jumlah honorer kategori 2 di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi sebanyak
220 orang. Selanjutnya pemerintah pusat pada 2014 mengeluarkan kebijakan mengangkat status honorer menjadi CPNS dengan mengikuti tahapan seleksi dan aturan tertentu. ‘’Yang lulus 71 orang diberbagai formasi, sisanya 149 orang lagi tidak lulus,” katanya. Selama ini honorer yang tidak lulus, kata dia, masih aktif mengabdikan diri seperti menjadi guru atau honorer di sejumlah bagian teknis di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. ‘’Honorer masih aktif (bekerja) dapat honornya kalau dulu guru dari BOS, kalau
sekarang saya gak tahu ya,” kata Mardi. Menurut dia, persoalaan honorer kategori 2 bukan di Kota Cimahi saja melainkan pemerintah kota/kabupaten lainnya di Indonesia. Pengangkatan honorer menjadi CPNS itu, kata dia, merupakan kewenangan pemerintah pusat yang belum dapat dipastikan akan diangkat atau tidak. ‘’Di pusat sudah ada berapa jumlahnya, kita di daerah hanya mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat dalam menyelesaikan honorer,” katanya. (ant)
Sukabumi Tambah
260 Hektare Lahan Pertanian SUKABUMI - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebutkan pada 2015 ada penambahan sekitar 260 hektare lahan pertanian baru yang tersebar di tiga kecamatan. ‘’Lahan pertanian baru tersebut yakni di Kecamatan Ciracap, Waluran dan Jampang Tengah,” kata Kepal Dinas Pertanian Tanaman Pangan (DPTP) Kabupaten Sukabumi, Sudrajat di Sukabumi, kemarin. Menurutnya, penambahan lahan pertanian baru tersebut dengan rincian 100 hektare merupakan progam pemeritah pusat dalam ketahanan dan swasembada pangan serta 160
hektare lainnya merupakan penggantian dari perusahaan swasta yang menggunakan lahan pertanian produktif untuk membangun pabrik atau alih fungsi lahan. Lebih lanjut, pihaknya saat ini sudah mempunyai progam bahwa lahan pertanian yang ada dengan luas 64.077 hektare dijadikan lahan pertanian abadi dan tidak bisa diubah lagi fungsinya. Progam tersebut bertujuan untuk menyeimbangan produksi pangan sebab Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah lumbung beras nasional. ‘’Kami juga saat ini terus mendorong agar
lahan pertanian semakin meluas tanpa harus merusak hutan dengan salah satu progamnya yakni mengembalikan kembal lahan pertanian yang rusak dan tidak ada lagi alih fungsi lahan,” katanya. Di sisi lain, pada tahun ini pihaknya menargetkan surplus beras mencapai 370 ribu ton atau ada kenaikan 10 ribu ton dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk total produksi beras pada 2014 mencapai 640 ribu ton dari 865 ribu ton gabah kering giling. Sementara kebutuhan beras untuk masyarakat Sukabumi sebanyak 250 ton. (ant)
Suluh Indonesia/ant
ECENG GONDOK - Seorang pekerja membawa tumbuhan eceng gondok (eichornia crassipes) dengan perahu, di Rawa Pening, Kebondowo, Banyubiru, Semarang, kemarin. Tumbuhan eceng gondok dijual dengan harga Rp 10.000 per-ikat yang digunakan untuk pembuatan berbagai kerajinan bahan dasar eceng gondok.
DBD Mengganas di Jember
Tiga Warga Meninggal JEMBER - Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, mencatat sebanyak tiga penderita demam berdarah di kabupaten setempat meninggal dunia selama bulan Januari 2015. ‘’Jumlah penderita DB selama Januari ini mencapai 199 orang dan tiga di antaranya meninggal dunia, karena kondisinya sudah parah,” kata Humas Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Yumarl-
is di Jember, kemarin. Menurut dia, jumlah penderita DB pada bulan Januari 2015 meningkat dibandingkan pada Desember 2014 sebanyak 105 pasien yang tersebar di sejumlah kecamatan. ‘’Peningkatan jumlah penderita DB seiring dengan curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Jember, sehingga banyak genangan air tempat berkem-
bang biak nyamuk Aedes Aegypti,” tuturnya. Ia menjelaskan biasanya pasien DB yang meninggal dunia karena pihak keluarga terlambat membawa ke RS atau puskesmas terdekat. ‘’Dokter dan perawat akan kesulitan menangani pasien DB yang kondisinya sudah parah, sehingga hal itu menyebabkan kematian bagi penderita yang
terkena gigitan nyamuk Aedes Aegypti,” paparnya. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera membawa penderita DB, dengan gejala demam tinggi, timbul bintik merah, mual dan pusing ke pelayanan kesehatan terdekat. ‘’Apabila gejala DB sudah terlihat, maka pihak keluarga harus membawa ke puskesmas atau RS terdekat,’’ katanya. (ant)
Mantan Kadisnakersos Lebak Dieksekusi LEBAK - Kejari Lebak melakukan eksekusi terhadap mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, Sahat Sinambela yang kabur selama setahun lebih, terkait putusan kasasi MA tahun 2012. ‘’Kami terpaksa menahan mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja
LAPAS KELEBIHAN KAPASITAS - Sejumlah anggota keluarga narapidana/tahanan warga negara asing berbincang dengan sipir penjara saat mereka membesuk di Lapas Kerobokan, Denpasar, kemarin. Penjara terbesar di Bali seluas sekitar 4 hektar tersebut saat ini menampung lebih dari 900 narapidana / tahanan, sementara kapasitas sesungguhnya hanya 323 orang.
SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk
Naik Gunung Guntur
Enam Pendakti Tersambar Petir ni Dede Aryo (21), Iman Cahyasaputra (20), Deni Adisaputro (21), Zahara Yahya (20), Tio Muhammad (20), dan Baskara Muhammad (21), mereka semua hanya mengalami kejangkejang. Peristiwa itu bermula ketika korban sedang berada di puncak tiba-tiba datang awan hitam dengan kilatan petir mendekati para pendaki tersebut, Senin malam. Rekan korban lainnya melaporkan peristiwa tersebut ke petugas pos pendakian, selanjutnya tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, aparat pemerintah setempat dan
masyarakat berupaya mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung lama karena terkendala jarak yang jauh dengan kondisi jalan setapak yang terjal bebatuan menyulitkan tim untuk melakukan pertolongan. Korban berhasil dievakuasi petugas dengan cara ditandu hingga akhirnya sampai ke kaki Gunung Guntur, Selasa sekitar pukul 10.00 WIB. ‘’Mereka mengalami syok tanpa luka bakar pada tubuhnya, tidak ada luka apapun pada tubuhnya,” katanya. (ant)
kegiatan pemberangkatan TKI tahun 2006 sebesar Rp984,9 juta. Tersangka divonis 2011 oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama setahun penjara dengan denda Rp50 juta subsider dua bulan. Walau, tersangka banding
ke kasasi MA, namun keputusannya ditolak. ‘’Kami saat menerima keputusan MA dan akan mengeksekusi tersangka ternyata kabur dan masuk DPO,” katanya. Ia menjelaskan, tersangka dibekuk petugas di kediamanya di Jatiwaringin, Bekasi. (ant)
SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM
Suluh Indonesia/ant
BANDUNG - Enam pendaki Gunung Guntur, Kabupaten Garut, tersambar petir hingga harus dievakuasi dari puncak gunung untuk mendapatkan penanganan medis, Selasa. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Ade Suryana mengatakan para pendaki semuanya warga Depok yang melakukan pendakian ke puncak Gunung Guntur, Senin (26/1). ‘’Mereka semuanya sudah berhasil dievakuasi ke bawah oleh tim gabungan,” kata Ade. Enam pendaki tersebut yak-
Transmigrasi dan Sosial (Kadisnakersos) Sahab Sinambela di Rutan Rangkasbitung,” kata Kasi Intelijen Kejari Lebak Eko Baroto di Lebak, kemarin. Ia mengatakan, tersangka Kadisnakersos Kabupaten Lebak telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pada
Bunda Norma
yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-
konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)
Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.54, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629