Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 28 Oktober 2015
No. 195 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
88 Orang Tersangka Karhutla JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat 80 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. ‘’Sudah ada 80 tersangka saat ini, nanti hukumannya tergantung keputusan pengadilan,” ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Anang Iskandar di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta, kemarin. Pada Rapat Kerja Teknis Penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri 2015 itu, ia juga menuturkan sejumlah berkas kasus karhutla sudah diberikan kepolisian kepada kejaksaan untuk dapat segera ditangani. ‘’Berkas yang sudah lengkap menjadi kewenangan kejaksaan, nanti segera dilanjutkan menuju proses
persidangan,” tambahnya. Terkait kasus ini, para tersangka dapat dijerat dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta terancam mendapat hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp3 miliar dan maksimal Rp10 miliar. Sebelumnya, sebanyak 263 kasus dugaan karhutla telah ditangani kepolisian hingga Jumat (23/10), yang mana laporan tersebut melibatkan sebanyak 206 kasus dari pihak perseorangan dan sebanyak 57 kasus melibatkan korporasi. Selanjutnya, dari 263 kasus karhutla yang dilaporkan kepada polri, lebih dari 60 berkas kasus telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. (ant)
TNI Minta
Kewenangan Diperluas Suluh Indonesia/ant
REVOLUSI PANCASILA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) berjabat tangan dengan Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno (kiri) disaksikan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat (kanan) usai seminar nasional dan bedah buku Revolusi Pancasila di Balai Sidang Jakarta, kemarin.
Sembilan Menteri Terancam TARAKAN - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi sekitar sembilan menteri Kabinet Kerja diperkirakan tidak aman terkait isu “reshufle” atau perombakan kabinet. ‘’Saya perkirakan sekitar sembilan, karena posisi sekarang dan juga prestasinya yang kurang baik,” kata Hendri Satrio di Tarakan, kemarin. Ia mengatakan, setelah
Nasdem dan Hanura, kali ini PKB yang kena ‘tamparan’. ‘’Semuanya parpol KIH nonPDIP. Tamparan ini hadir justru saat isu perombakan kabinet jilid 2 bergulir,” ucapnya. Prediksi ini berdasarkan atas beberapa hal, pertama ada upaya menjauhkan parpol ini dari istana, yang kedua menurutnya ini adalah sinyal kepada parpol tersebut akan dikurangi jatah atau porsi menterinya. ‘’Bila ‘jatah’ menteri parpol tersebut dikurangi, rakyat akan dukung
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kewenangan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia tidak perlu diperluas melalui peraturan presiden karena keberadaannya sudah diatur dalam undang-undang. ‘’TNI kan sudah diatur dalam undang-undang, dan kewenangannya sudah ada di konstitusi dan undang-undang. Jadi tidak perlu ada PP atau perpres untuk penambahan (kewenangan) itu,” kata Wapres Kalla di Kantor
Wapres Jakarta, kemarin. TNI telah menyusun draf perpres mengenai perluasan kewenangan lembaga tersebut yang nantinya menjadi dasar hukum penggunaan senjata untuk meningkatkan keamanan terhadap ancaman non-militer. Draf tersebut telah disusun sejak masa kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Terkait dengan rencana penerbitan Perpres tersebut, kelompok masyarakat mendesak supaya Presiden Joko Widodo menolak menandatangani draf itu.
Dalam draf tersebut diatur mengenai penambahan peran TNI sebagai alat keamanan negara, pelaksanaan pemberdayaan wilayah melalui pembinaan teritorial, serta pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Sebelumnya, LSM Imparsial mendesak Presiden Joko Widodo mengembalikan draf Peraturan Presiden mengenai perluasan kewenangan TNI ke Kementerian Pertahanan. Aktivis Imparsial, Al Araf beralasan, rancangan yang saat ini sedang menunggu waktu
ditandatangani itu harus dievaluasi lantaran berpotensi menabrak aturan-aturan lain. Diantaranya adalah Undangundang Pertahanan dan Undang-undang TNI. Al Araf mencatat, setidaknya ada tiga hal yang janggal dalam draf perpres tersebut, yakni penambahan peran TNI sebagai alat keamanan negara, pelaksanaan pemberdayaan wilayah melalui pembinaan teritorial, serta pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogubwilhan). (ant)
Jokowi karena memang rapor tersebut tidak bagus, belum ada tindakan yang nyata dari tindakannya,” ujar Hendri. Ia menduga, bila hipotesa kedua benar maka PDIP akan dapat kursi menteri tambahan, dan PAN yang memang menyimpan banyak kader berkualitas bisa mendapat kursi menteri. ‘’Semua kejadian tersebut juga bisa membuat menteri tergeser,’’ katanya. (ant)
Delapan Fraksi Sepakat
Bentuk Panitia Khusus Asap JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan delapan fraksi telah mengambil keputusan untuk membentuk panitia khusus terkait bencana asap yang terjadi di beberapa wilayah di Indone-
sia. ‘’Delapan fraksi sudah setuju, tinggal NasDem dan Hanura yang masih belum mengambil keputusan,” kata Edhy di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan kedelapan
fraksi itu antara lain PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP, dan PKB. Edhy mengungkapkan tujuan pansus untuk mendorong pemerintah dapat menyelesaikan kasus asap dan bukan mencari perusahaan nakal. ‘’Masalah asap ini sudah berlarut-larut, Presiden katanya sudah pulang,” ujarnya. Dia menyatakan, Pansus itu tidak berniat menjegal upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung adanya pembentukan Pansus Asap karena penanganan asap sudah terlambat dan tidak serius. Dia menilai pansus bisa terwujud karena pada kenyataannya musibah itu menjadi masalah serius dan sudah menyangkut ekonomi, masalah kesehatan, transportasi, dan pendidikan. ‘’Saya kira pansus asap adalah aspirasi, harus ada inisiasi minimal 25 orang plus dua fraksi,” katanya. Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan pansus dibentuk agar menghasilkan regulasi pencegahan kebakaran hutan. Hal itu menurut dia, aturan yang ada dalam UU nomor 32 tahun 2009. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PERTEMUAN OBAMA-JOKOWI - Presiden AS Barack Obama (kanan) berbincang dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kedua kanan) di Gedung Putih, Washington, kemarin. Presiden Joko Widodo akan kembali lebih awal dari perjalanan dinasnya dari yang direncanakan di Amerika Serikat karena krisis asap di Indonesia.
Kedekatan Obama dan Indonesia WASHINGTON DC Presiden AS Barack Hussein Obama menyebut dirinya mempunyai hubungan pribadi dengan Indonesia karena sempat tinggal di Indonesia saat masa kecilnya. ‘’Saya senang menerima Presiden Joko Widodo di Gedung Putih, ini karena peluang yang baik untuk membangun hubungan yang kuat di antara negara demokrasi yang besar,” kata Obama di Gedung Putih Washington DC, kemarin. Ia melanjutkan dirinya punya hubungan pribadi
dengan Indonesia karena masa kecilnya pernah di Indonesia. ‘’Tentu saja saya punya hubungan pribadi dengan Indonesia karena masa kecil saya di Indonesia,” katanya. Menurut dia kemitraan dengan Indonesia bukan saja penting bagi Amerika Serikat karena Indonesia mempunya penduduk yang banyak. Indonesia, menurut Obama, juga memainkan peran besar di Asia Tenggara dan merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dunia.
Indonesia juga dinilainya memiliki tradisi toleransi dan sikap yang moderat. Oleh karena itu, pihaknya menilai penting untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Sebelumnya, Barack Obama menanyakan tentang salah satu menu makanan yang pernah dicobanya di Indonesia yakni ayam bakar puncak. Pertanyaan itu disampaikan Obama kepada Presiden Jokowi di sela pertemuan bilateral keduanya di Gedung Putih Washington DC. Jokowi ketika ditanya wartawan tentang obrolan ringan-
nya dengan Obama menjawab bahwa Obama sempat mengajaknya berbicara dalam Bahasa Indonesia. ‘’Dia tanya soal ayam bakar puncak,” katanya. Obama dalam pernyataan pers bersama juga sempat menyapa wartawan asal Indonesia dengan salam selamat siang dalam Bahasa Indonesia. Setelah selesai memberikan pernyataan pers bersama, Obama mengucapkan terima kasih dalam Bahasa Indonesia. ‘’Bahasa Indonesia-nya masih fasih,” kata Jokowi tentang Obama. (ant)