Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 30 Juni 2015
No. 123 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Anggota DPR Disebut
Terima Dana Tambang JAKARTA - Anggota DPR dari fraksi PDIP disebut menerima Rp1 miliar, 50 ribu dolar AS dan 50 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,05 miliar terkait pengurusan perizinan. Izin tersebut berkaitan dengan perusahaan yang dikelola oleh PT Mitra Maju Sukses (MMS) di kabupaten Tanah Laut ketika Adriansyah menjabat selaku bupati di kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan periode 2008-2012, kata jaksa penuntut umum KPK Trimulyono Hendradi dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta, kemarin. ‘’Andrew selaku marketing manager pemilik dan pemegang saham terbesar PT MSS memberi sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp1 miliar, 50 ribu dolar AS dan 50 ribu dolar Singapura kepada anggota DPR periode 2014-2019 karena Adriansyah selaku anggota DPR
telah membantu pengurusan perizinan usaha pertambangan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh terdakwa Andrew Hidaya di kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel,” kata Trimulyono Hendradi. Terdakwa dalam kasus ini adalah Andrew Hidayat yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 9 April 2015 lalu. Pada 2012, Andrew diberi kepercayaan oleh Jason Surjana Tanuwijaya sebagai pemegang kendali PT Indonesia Cemerlang (PT IAC) dan Budi Santoso Simin (pemegang saham PT MMS) bersama Suparta menemui Adriansyah selaku bupati Tahan Laut di rumah dinas dengan maksud melakukan jual beli batubara dengan PT IAC dan PT Dutadharma Utama (PT DDU) yang memiliki izin usaha pertambangan batubara di kabupaten Tanah Laut. (wnd)
Lakalantas, Tujuh Tewas LUBUK BASUNG - Korban kecelakaan minibus jenis Daihatsu Gran Max di Padang Koto Marapak, Nagari Silareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, kemarin, bertambah menjadi tujuh orang, menyusul meninggalnya Meri Herawati (15). Kepala Jasa Raharja Cabang Lubuk Basung, Efri Noviandri, di Lubuk Basung, Senin, mengatakan, Meri meninggal dunia di Rumah Sakit M Djamil Kota Padang Minggu sekitar pukul 20:00 WIB, setelah dua hari dirawat Ia menambahkan, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di Padang Koto Marapak, Nagari Silareh Aia, Kecamatan Palembayan, untuk disemayamkan. Recananya, jasad korban dimakamkan di kuburan tidak jauh dari rumah kor-
ban pada Senin. ‘’PT Jasa Raharja menanggung semua biaya selama korban dirawat di Rumah Sakit M Djamil Padang. Ahli waris juga mendapatkan uang duka sebesar Rp25 juta,” katanya. Efri mengatakan, Meri merupakan salah satu korban yang ditabrak minibus Daihatsu Gran Max di Padang Koto Marapak, Nagari Silareh Aia, Kecamatan Palembayan, Sabtu (27/6) sekitar pukul 06:00 WIB. Saat itu, korban beserta sembilan orang temannya melakukan olah raga pagi. Tibatiba datang mobil minibus yang dikemudikan Erianto (30), warga Jambak, Kecamatan Lingkuang Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dan menabrak rombongan itu. Akibat kejadian itu, lima orang meninggal dunia di tempat kejadian. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KASUS ISIS - Terdakwa kasus terorisme Afif Abdul Majid (tengah) mendengarkan pembacaan vonis Majelis Hakim di PN Jakpus, kemarin. Terdakwa divonis 4 tahun, karena mendukung ISIS.
Ada Menteri
Menjelekkan Jokowi
Suluh Indonesia/ant
TUNTUT FREEPORT - Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua yang juga Staf Khusus Kepresidenan Lenis Kogoya (kiri) berdialog dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng (kanan) saat memaparkan hasil mediasi terkait tuntutan ganti rugi hak ulayat atas tanah daerah operasi PT Freeport, Jakarta, kemarin.
Rini Soemarno Membantah JAKARTA - Menteri BUMN Rini M. Soemarno membantah transkripsi yang beredar di media sosial yang menyebutkan dirinya mengucapkan katakata yang dapat dianggap menghina Presiden Joko Widodo. ‘’Sepatutnya dalam bulan suci Ramadhan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang,” kata Rini dalam siaran pers yang dikirimkan Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN, Teddy
Poernama, kepada sejumlah media di Jakarta, kemarin. Menurut Rini, bahasa yang ada dalam transkripsi tersebut bukanlah bahasa yang biasa dipakai dirinya sehari-hari. Mantan Menperindag pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri ini, menambahkan bahwa sebagai anggota Kabinet Kerja, sudah menjadi kewajiban seorang menteri untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan Presiden. ‘’Bagi saya, adalah mutlak untuk mematuhi dan meng-
JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyesalkan ada menteri di Kabinet Kerja yang menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo, saat di sebuah acara. ‘’Saya mendengar dan membaca rekaman soal yang menjelek-jelekan Presiden, dan itu sangat disesalkan,” katanya di Gedung Nusantara II Jakarta, kemarin. Dia menyesalkan tindakan itu karena dilakukan oleh pembantu presiden. Namun, dia enggan menyebut inisial nama menteri tersebut, karena tidak pan-
tas dirinya membeberkan hal tersebut. ‘’Karena itu saya tidak mau berbicara (isi pembicaraan yang menjelek-jelekan Presiden),” ucapnya. Anggota Komisi I DPR itu mengatakan menteri yang menjelek-jelekan presiden itu berjumlah satu orang yang dikatakan dihadapan penonton dalam sebuah acara. Dia meyakini Presiden sudah mengetahui hal tersebut, dan akan diselesaikannya dengan cara presiden. ‘’Itu hak prerogatif Presiden (mencopot menteri yang menjelek-jelekan presiden),” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya sinyalemen dalam tubuh Kabinet Kerja tidak kompak, khususnya di antara para menteri. ‘’(Ada) orang yang suka mengecilkan Presidennya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu radja (Presiden),” kata Tjahjo di Jakarta. Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama
tersebut. Dia memperingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesional mereka, untuk fokus pada program kerja Pemerintah sesuai bidang masing-masing. ‘’Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masingmasing,” tegasnya. Tjahjo mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja. (har)
hormati Presiden sebagai atasan saya,” tegas Rini. Sebelumnya sejumlah media massa memberitakan beredarnya salinan wawancara yang diduga Rini Soemarno dengan nada menghina Kepala Negara. Dari petikan wawancara tersebut, Rini seakan menyatakan bahwa dirinya siap di’reshuffle’ dari jabatannya, namun Presiden Jokowi harus menjelaskan kesalahan apa yang telah diperbuatnya. (ant)
Mantan Walikota Makassar
Terancam Dijemput Paksa JAKARTA -Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini rencanannya akan memeriksa mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan
korupsi yang melilitnya.Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Ilham kembali tak menghadiri panggilan pemeriksaan, karena dikabarkan tengah menunaikan ibadah umroh ke Mekkah, Arab Saudi.
Menanggapi ketidakhadiran Ilham dalam panggilan keduanya karena sedang berada di luar negeri meskipun telah dicegah,Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan pihaknya tidak khawatir Ilham tidak kembali lagi ke Indonesia, karena KPK sudah menyiapkan beberapa opsi penegakan hukum terhadap Ilham.‘’Saya tidak khawatir, jadi kalau dia (Ilham) beritikad baik untuk menyelesaikan pokok berkaranya dia akan memenuhi panggilan KPK secepatnya. Kalau tidak kita akan mempertimbangkan langkah-langkah apa untuk orang seperti itu, semua kemungkinan bisa terjadi,kita pertimbangkan langkah-langkah yang tepat dari setiap langkah orang yang kita proses itu,” kata Zulkarnaendi Kantor KPK Jakarta, kemarin. Dengan sudah adanya peringatan tersebut, Zul berharap, mantan orang nomor satu di Kota Makassar tersebut tidak bermanuver dan akan mematusi proses hukum yang tengah melilitnya.‘’Mudah-mudahan ada kesadaran semua pihak, artinya tidak bermanuver dengan hal-hal yang tidak perlu, karena pokok perkara supaya cepat diperiksa secara terbuka, karena selama ini belum diperiksa,” imbuhnya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
INDUSTRI GALANGAN KAPAL - Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla berdiskusi dengan Menko Kemaritiman Indriyono Susilo (tengah) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) saat rapat terbatas membahas proyek galangan kapal di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Presiden menginstruksikan untuk mengembangkan industri galangan kapal dalam negeri.
Perlu Solusi Cepat
Antisipasi Pelemahan Ekonomi JAKARTA - Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan perlu solusi cepat untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi yang sedang terjadi, salah satunya dengan perombakan kabinet. ‘’Kondisi ekonomi semakin melemah. Bila tidak segera diambil solusi yang cepat dan tepat, mungkin saja terjadi krisis ekonomi seperti 1998,” kata Nanat Fatah
Natsir di Jakarta, kemarin. Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan perombakan kabinet, terutama di bidang perekonomian dan hukum, merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pelemahan ekonomi yang sedang terjadi. Namun, Nanat menilai perombakan kabinet tidak harus hanya di bidang perekonomian dan hukum. Pergantian menteri di posisi
lain pun memungkinkan terjadi bila Presiden Joko Widodo menilai ada menteri yang sudah tidak lagi bekerja maksimal. ‘’Penunjukan dan pemberhantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Terserah Presiden apakah mau mengganti menterinya di kabinet atau tidak,” tutur mantan Rektor UIN Bandung itu. Isu perombakan kabinet kembali mengemuka, ketika Presiden Jokowi tidak terlihat akan segera melakukan pergan-
tian menteri di jajaran kabinetnya. Dalam acara buka puasa bersama pimpinan DPR, Presiden Jokowi sempat menanggapi wacana perombakan kabinet tersebut. Presiden menyatakan jangan ada yang mengganggu menteri yang sedang bekerja dengan berbagai wacana termasuk perombakan. Menurut Presiden, catatan kerja dan rapor menteri hanya dia yang tahu. (ant)