Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 30 Maret 2015
No. 61 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Jokowi Tiba di Tanah Air JAKARTA - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana dan rombongan, kemarin tiba di tanah air setelah kunjungan kerja selama sepekan ke sejumlah negara di Asia. Pesawat Kepresidenan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma setelah sebelumnya Kepala Negara bertolak dari Singapura menghadiri upacara penghormatan terakhir mendiang Lee Kuan Yew. Menyambut kedatangan Presiden antara lain Wapres Jusuf Kalla didampingi Mufida Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Mensesneg Pratikno. Juga hadir di Bandara Udara Halim Perdanakusuma Jakarta adalah Kepala
BIN Marciano Noorman, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan pejabat lainnya. Presiden, dalam keterangan singkatnya pada wartawan, mengatakan kunjungan kerja ke Jepang dan Tiongkok membawa sejumlah hasil nyata dan akan ditindaklanjuti pada pekan mendatang. Kerja sama dengan Jepang dan Tiongkok utamanya berkisar di bidang ekonomi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri pernikahan putri Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Kuala Lumpur. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan tidak banyak mengetahui detail acara Jokowi. Presiden dan Ibu Negara juga menghadiri upacara pemakaman Mantan PM Lee Kuan Yeuw di Singapura. (ant)
Longsor di Sukabumi
12 Orang Tertimbun SUKABUMI - Korban tertimbun tanah longsor di Kampung Cimerak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi 12 orang yang awalnya petugas hanya mendapatkan informasi korban hanya 10 orang. ‘’Dari hasil pencarian dan evakuasi korban ternyata ada korban lainnya yakni bertambah dua orang, informasinya kedua korban tertimbun tersebut merupakan tamu dari luar Desa Tegal
panjang, Kecamatan Cireunghas,” kata petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi, Asep HAS di Sukabumi, kemarin. Menurutnya, pencarian jasad korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan baik dari TNI/Polri, relawan, BPBD dan PMI Kabupaten Sukabumi. Adapun nama-nama korban tertimbun longsor yakni Aisyah (50), Lilis (36), Sopardi
(56), Dede (40), Aldi (12), Elsa (15), Egi (6) dan Maya (13) yang seluruh warga Kampung Cimerak, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas. Adapun korban lainnya yang merupakan tamu dari Lilis, Nyai Jamilah (37) dan Lisdiawati (4) warga Jampang Sukanagara, Cianjur dan seorang lainnya yakni Deni (40) warga Kampung Pasekon, Kecamatan Sukaraja. Pencarian saat ini masih di-
lanjutkan dan personel SAR yang diturunkan sudah bertambah dan seluruh jasad yang belum ditemukan sudah diketahui keberadaannya. ‘’Kami berharap hari ini seluruh korban sudah bisa ditemukan, karena ciri-ciri jasad korban sudah mulai terlihat, namun masih tertutup oleh longsoran tanah dan puing-puing rumah yang ambruk,” tambahnya. Sementara, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD
Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo mengatakan saat ini pihaknya selain fokus pencarian dan evakuasi juga fokus terhadap identifikasi serta mengungsikan warga lainnya yang pemukimannya terancam longsor. Selain itu, bantuan makanan siap saji, peralatan makan, tidur dan mandi sudah mulai disalurkan. ‘’Untuk sementara warga kami ungsikan ke bangunan sekolah dasar dan kantor desa,’’ katanya. (ant)
DPR Wacanakan
Bangun Gedung Baru BOGOR - DPR RI berencana menyusun kembali usulan pembangunan gedung baru DPR. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengatakan pembangunan gedung diperlukan karena kapasitasnya tidak lagi memadai dengan jumlah orang yang berkantor di gedung yang memiliki 22 lantai itu mencapai 5000 orang. ‘’Kita membangun kembali Kompleks Parlemen, jadi bukan hanya DPR tapi DPD dan MPR. Tapi yang penting karena kapasitas tidak memadai seperti di Nusantara I sekarang 5.000 orang masuk. Itu baru pegawai tetap, belum lagi tamu,” kata Roem disela-sela seminar bertema Sinergi Menuju DPR Modern di Bogor, kemarin. Anggota Komisi V DPR RI ini mengungkapkan ban-
yak anggota DPR merasa khawatir dengan kondisi gedung di Nusantara I yang menjadi ruang kantor para wakil rakyat saat ini. Selain alasan kapasitas yang tidak memadai, pembangunan gedung baru juga bertujuan mewujudkan iklim kerja modern dengan memenuhi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan terkini. Dengan demikian, perbaikan sarana melalui proyek gedung baru juga akan diikuti perbaikan dari sisi SDM. ‘’Bukan hanya gedung. Semua SDM pun kita perlu perbaiki untuk menghadapi globalisasi,” kata politisi Partai Golkar ini. Ia mengaku belum mengetahui berapa banyak anggaran yang akan dihabiskan untuk proyek itu hingga pada saatnya, target dari Renstra ditentukan terlebih dulu. (har)
Suluh Indonesia/ant
LONGSOR SUKABUMI - Petugas Tim SAR mengevakuasi jenazah yang tertimbun tanah longsor di Kampung Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Sukabumi, Jabar, kemarin. Bencana tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (28/3) malam, mangakibatkan 12 orang tertimbun tanah longsor dan menghancurkan 11 rumah warga.
Revisi Aturan Remisi, Siapa Bermain ?
Suluh Indonesia/ant
KOMITMEN JUJUR - Sejumlah pelajar SMP dan SMA membubuhkan tanda tangan pada selembar kain di SMKN 6 Surabaya, kemarin. Pelajar-pelajar yatim binaan Yayasan Yatim Mandiri tersebut berkomitmen untuk mengikuti Ujian Nasional 2015 dengan jujur.
JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho mencurigai usulan Menkum HAM Yasonna H Laoly yang ingin merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 terkait remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa. Menurut Emerson, bukan tidak mungkin usulan itu merupakan titipan politisi atau koruptor. Menurut dia, kecurigaannya muncul karena Yasonna mengeluarkan usulan tersebut secara tiba-tiba. Padahal, Yasonna seharusnya dapat berkoordinasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung terkait aturan remisi untuk koruptor, pengedar narkoba dan teroris, sebelum melontarkan usulan untuk merevisi pengetatan remisi. ‘’Kami men-
curigai menteri mengakomodasi keinginan siapa, politisi, koruptor, atau siapa?” kata Emerson di Jakarta, kemarin. Kecurigaan itu, kata Emerson,
semakin kuat karena Yasonna merupakan politisi PDIP dan sebelumnya menjadi anggota DPR RI. Ia berharap PP 99/2012 tidak direvisi dan Menkumham dapat
mengambil langkah penguatan lembaga penegak hukum agar implementasi pemberian remisi dapat berjalan sebagaimana mestinya. ‘’Jangan-jangan problemnya bukan di PP 99, tapi soal koordinasi. Kenapa tidak dibahas syarat remisi di antara penegak hukum supaya kekhawatiran tidak muncul,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil membantah kecurigaan Emerson. Ia menuturkan, PP 99/ 2012 memang perlu direvisi karena niat baik yang terkandung di dalamnya belum mampu dijalankan oleh lembaga penegak hukum secara keseluruhan. ‘’Tidak ada titipan dari siapapun. Kita ingin penegakan hukum tidak melanggar hukum,” ujar Nasir. (wnd)