Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 29 Juni 2015
No. 122 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Margriet Pembunuh Angeline DENPASAR - Polda Bali menetapkan Margriet Megawe sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Engeline berdasarkan bukti permulaan yang dinilai cukup oleh tim penyidik. ‘’Tim penyidik telah menetapkan Nyonya MM (Margriet Megawe) sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” kata Kepala Polda Bali, Irjen Pol. Ronny Sompie dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi swasta, kemarin. Namun mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu enggan membeberkan bukti yang mendukung penyidik menetapkan wanita berusia 60 tahun itu sebagai tersangka kasus pembunuhan. ‘’Karena kita bukan di sidang pengadilan, saya tidak akan mendiskusikannya,” ucapnya. Bukti permulaan itu, lanjut dia, di-
dapatkan berdasarkan keterangan ahli forensik dari RSUP Sanglah Denpasar dan keterangan dari Tim Laboratorium Forensik baik Cabang Denpasar dan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri yang sebelumnya melakukan olah di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar Sebelumnya, Polres Kota Denpasar menetapkan satu tersangka pembunuhan Engeline yakni Agus, yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kediaman Margriet. Berdasarkan keterangan terakhir tersangka Agus menggunakan alat tes kebohongan, pria asal Sumba Timur, NTT, itu menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan namun dilakukan oleh Margriet. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SEKOLAH - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri memberikan sambutan saat pembukaan sekolah calon kepala daerah PDIP di kantor DPP PDIP di Jakarta, kemarin.
Mega : Buang Kepentingan Pragmatis
Suluh Indonesia/ant
PETANI JUAL BONGKAHAN TANAH - Sejumlah pekerja mengangkut bongkahan tanah yang mengering di lahan sawah Desa Sisngaraja, Indramayu, Jabar, kemarin. Petani yang sawahnya mengering akibat tidak mendapat pasokan air irigasi tersebut menjual bongkahan tanah dengan harga Rp 100.000/truk.
JAKARTA - PDIP membuka sekolah partai untuk menyiapkan calon kepala daerah. Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan banyak calon kepala daerah yang maju dalam pilkada atas dasar kekuasaan semata untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya, yang akhirnya terjerat masalah hukum. ‘’Sebagai ketua umum yang paling senior di republik ini sehingga saya telah mengalami asam dan garam. Kepedihan saya kalau anakanak saya jadi pimpinan, di eksekutif mempunyai masalah hukum. Dalam pengarahan saya membuka sekolah partai ini, saya tegaskan jangan hal-hal seperti itu berada dalam benak saudarasaudara,” kata Mega saat
membuka Sekolah Partai di Jakarta, kemarin. Mega mengingatkan, PDIP akan selektif dalam merekomendasikan seseorang untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Hal ini penting agar calon kepala daerah yang diusung partainya tidak memiliki pikiran pragmatis, yang hanya berjuang untuk kepentingannya pribadinya saja. Semua syarat sekecil apapun harus dipenuhi, sebab dari pengalamannya ada juga calon kepala daerah tidak hafal lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Apabila itu masih terjadi maka Megawati menganggap sama saja tidak tahu makna dan tujuan bangsa Indonesia ke depan. ‘’Akhirnya karena hanya berpikir praktis sehingga pragmatis. Jadi kepala daerah cuma ambisi kekuasan dan ke-
pentingan pribadi. Kalau disini ada niat itu dibuang saja atau keluar dari sini,” tegasnya. Untuk menghadapi pilkada, menurutnya tiap partai memiliki persiapan masing-masing. PDIP sendiri telah merancang beberapa persiapan, baik internal maupun eksternal. ‘’Internal itu fit and proper test dan psikotes. Setelah itu mendapat rekomendasi untuk pelatihan yang berguna. Sedangkan eksternal kita lakukan survei secara umum dan tertutup. Kita mencoba mempertajam situasi lapangan,” imbuhnya. Semua persyaratan yang dipenuhi oleh calon kepala daerah termasuk kepribadian di bidang budaya. ‘’Bangkitkan budaya daerah itu, seperti bahasa daerah. Ada yang bilang mereka merasa prihatin,’’ kata Megawati. (har)
Saatnya Penguatan Demokrasi Kita PENGAMAT politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Leo Agustino menilai PDIPmenyelenggarakan Sekolah Partai bagi calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak Desember 2015 merupakan langkah strategis memelopori penguatan demokrasi. Leo menilai, penyelenggaraan sekolah bagi calon kepala daerah oleh PDIP merupakan langkah maju bagi partai itu sendiri sekaligus langkah maju bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Sebab, lanjut dia, pilkada serentak sebenarnya bukan hanya bertujuan ingin mendidik masyarakat
menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga perwujudan keinginan rakyat akan hadirnya kepala daerah yang mengerti rakyatnya dan mendamba partai yang cerdas pula. Sebagai partai kader, PDIP sudah sepatutnya mempersiapkan kader terbaiknya untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah.
Dalam ‘gelombang kedua’ pilkada langsung ini, profil figur merupakan hal utama dalam menentukan pilihan pemilih. Pemilih akan mudah ‘jatuh hati’ pada calon kepala yang punya jejak rekam positif. ‘’Kita sebagai pemilih, tidak mau lagi memilih calon kepala daerah yang bisanya hanya menggelontorkan uang untuk membeli suara, tapi secara administrasi publik ia tidak bisa apaapa,” ujar Leo. Menurut dia, sudah sewajarnya rakyat menginginkan calon kepala daerah yang mampu mendengar keinginan dan kebutuhan publik, mampu berkomunikasi secara efek-
tif dengan legislatif, mengerti mengembangkan organisasi publik di daerah, hingga cerdas dalam mengelola keuangan publik di wilayah administrasinya. ‘’Untuk mendapatkan kepala daerah seperti itu sudah sepantasnya partai politik mendidik kader-kader terbaiknya, atau simpatisan mereka yang dianggap terbaik untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung,” tambahnya. Sebelumnya, diberitakan DPP PDIP secara resmi telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada angkatan pertama. (ant)
Reshuffle Kabinet
PDIP Sarankan Rekrut Kader KMP JAKARTA - Presiden Joko Widodo diingatkan penguatan dukungan pemerintah dari parlemen sangat dibutuhkan untuk membuat pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu, wacana reshuffle atau perombakan kabinet, saat ini dinilai sebagai sebuah kebutuhan pemerintah dengan mempertimbangkan untuk mengambil menteri-menteri yang mewakili kekuatan politik Koalisi Merah Putih (KMP). ‘’Kalau Pak Jokowi ingin reshuffle kabinet, maka kebutuhan dukungan politik di parlemen menurut hemat kami adalah suatu kebutuhan,” kata Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah di Kantor PDIP, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, fakta politik yang ada sekarang ini adalah selama sekitar delapan bulan pemerintahan Jokowi-JK, proses pemerintahan yang dijalankan stagnan. Salah satu penyumbang terbesar dari stagnasi pemerintahan itu adalah faktor politik. Yaitu pasca Pilpres terjadi turbulensi politik, dimana partai-partai yang membangun kekuatan di luar pemerintah melalui KMP masih merasa Pilpres belum selesai, sehingga pertarungannya kini berlanjut di parlemen. Sayangnya, sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja memiliki kapasitas yang tidak memadai. Visi dan misi besar Jokowi tidak mampu diterjemahkan
dan dilaksanakan secara oleh sejumlah menteri. Sehingga pemerintahan yang dijalankan selama ini dianggap belum berhasil menjalankan visi dan misi presiden. ‘’Maka muncul
gagasan reshuffle kabinet sebagai kebutuhan,” terangnya. PDIP sebagai partai utama pendukung pemerintah merasa bertanggungjawab terhadap kegagalan ini. (har)
Suluh Indonesia/ant
KALAH BERSAING - Penjahit tradisionil menyelesaikan proses jahitan disaksikan seorang bocah di Pasar 17 Agustus, Pamekasan, kemarin. Menurut pengakuan sang penjahit, omzetnya selama bulan ramadan tidak berubah, karena warga sepertinya lebih memilih pakaian jadi untuk kebutuhan lebaran.