Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 28 Agustus 2015
No. 155 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
BC Soetta Sita Sabu 94 Kg TANGERANG - Bea Cukai dan Polres Bandara Soekarno Hatta, Tangerang berhasil mengungkap penyelundupan sabusabu seberat 94 kilogram yang dilakukan empat warga negara Tiongkok. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian di Tangerang, Kamis, mengatakan, selain itu, petugas juga mengamankan ekstasi sebanyak 112.189 butir dan 300 kilogram soda api yang dikemas dalam 63 kardus. Ia mengatakan, pengungkapan penyelundupan narkotika tersebut berawal dari penangkapan dua tersangka YMCB dan CSW pada tanggal 9 Agustus 2015 di Terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno Hatta. Kedua tersangka yang melakukan penerbangan dari Guangzhou - Kuala Lumpur - Jakarta, ditangkap dengan
barang bukti enam kilogram sabu-sabu yang dikemas dalam 10 bungkus plastik. Selanjutnya, petugas meneruskan penyelidikan kasus itu dari tanggal 10 hingga 21 Agustus. Hasilnya adalah polisi menyita lagi 88 kilogram sabu-sabu dan 112.189 butir ekstasi dan 300 kilogram soda api. Polisi pun menangkap dua orang tersangka lainnya yaknu PCP dan NKF dari sebuah apartemen di Jakarta. Untuk nilai barang bukti, bila dihitung untuk satu gram sabu Rp1,6 juta maka diperkirakan omsetnya mencapai Rp150.400.000.000. Sedangkan ekstasi yakni Rp500 ribu per butir maka omsetnya Rp56.094.500.000. ‘’Jadi total kerugian negara dari penyelundupan narkotika tersebut yakni Rp 206 miliar lebih,’’ katanya. (ram)
Suluh Indonesia/ant
DAKWAAN - Terdakwa kasus dugaan tindak pidana suap majelis hakim dan panitera PTUN Medan Otto Cornelis Kaligis hadir di ruang sidang, namun menolak dibacakannya surat dakwan saat sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Pilkada Calon Tunggal
Mega Usulkan Tetap Digelar
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN AUDIENSI BERSAMA WARTAWAN - Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) berdialog dengan wartawan saat audiensi bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah rencana kebijakan bidang ekonomi serta mendengarkan masukan seputar regulasi peliputan di lingkungan Istana Kepresidenan.
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar daerah yang hanya memiliki calon tunggal tetap diselenggarakan pilkada pada pilkada serentak yakni pasangan calon tunggal bertarung melawan kotak kosong. ‘’Adanya beberapa daerah yang calon kepala daerahnya hanya tunggal, seperti tidak ada solusi,” kata Megawati Soekarnoputri usai melantik pengurus Badan Pemenangan Pemilu Pusat (BP3) dan Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, kemarin. Menurut Megawati, soal calon tunggal kepala daerah selalu menjadi perdebatan dan batas akhir pendaftaran kepala daerah di daerah yang calonnya hanya tunggal diperpanjang lagi hingga 30 September mendatang. Adanya calon tunggal kepala daerah ini, kata dia, men-
jadi polemik dan muncul beberapa usulan seperti mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). ‘’Padahal, substansi pilkada adalah bagaimana rakyat memilih kepala daerahnya, sehingga bisa beberapa tapi bisa juga tunggal. Kalau calon tunggal atau tidak itu adalah hal teknis,” katanya. Megawati menjelaskan, di daerah yang calonnya hanya tunggal agar diselenggarakan pilkada seperti menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) era orde baru, yakni calon kepala desa diadu dengan kotak kosong. Menurut dia, pilkada di daerah yang calonnya tunggal dan diadu dengan kotak kosong, jika perolehan suara calon tunggal lebih unggul, itu artinya calon tersebut merupakan pilihan rakyat. Sebaliknya, kata dia, jika kotak kosong yang lebih banyak dipilih rakyat, maka calon
tunggul itu bukan pilihan rakyat. ‘’Saya melihat wacana perdebatan soal calon tunggal adalah substansial dikalahkan dengan hal teknis,” katanya. Sementara dosen Fisip Univerrsitas Budi Luhur Arin Fitriani mengatakan, Pilkada serentak yang diselenggarakan di sejumlah daerah menanamkan pendidikan demokrasi di masyarakat. Ada tiga poin yang ditekankan dalam Pilkada yakni adanya kebebasan, persamaan dan pengawasan yang dimiliki setiap warga negara sebagai inti dalam pelaksanaan demokrasi. ‘’Jadi, warga tak hanya melulu ikut partisipasi dalam memilih tetapi juga dapat mengawasi jalannya pilkada jika ada yang melanggar. Bahkan sekarang ini, sosial media bisa digunakan siapa saja untuk menyampaikan pesan atau informasi,” ujarnya seraya menyatakan, partisipasi masyarakat untuk ikut pilkada masih kurang tinggi. (ant)
Paket Kebijakan Ekonomi Siap Diluncurkan JAKARTA - Pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi melemahnya kondisi perekonomian nasional. Paket kebijakan ekonomi itu diharapkan dapat memperlancar kegiatan ekonomi dan mendorong masuknya valuta asing dari luar negeri. Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Presiden Jokowi meminta menteri terkait menyiapkan paket kebijakan besar untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. ‘’Kita diminta Presiden menyiapkan satu paket kebijakan yang besar untuk menjawab
situasi sekarang,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Darmin menjelaskan paket kebijakan ekonomi tersebut menyangkut sektor riil, keuangan, deregulasi, tax holiday, dan beberapa kebijakan baru. “Presiden meminta dan sudah merinci satu paket kebijakan besar yang harus sudah keluar pekan depan,” imbuhnya. Sebelumnya, pemerintah sudah menyediakan paket kebijakan untuk membuat pelaku pasar dalam negeri lebih kompetitif untuk menghadapi persaingan global, meski nilai rupiah selalu mengalami fluktuasi.
Pertama, pemerintah akan mengeluarkan PMK pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk impor yang terindikasi dumping. Kedua, insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor. Ketiga, penyelesaian PP untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keempat, meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor
minyak dan BBM bisa dikurangi. Kelima, insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100 persen ke perusahaan induk di negara asal. Keenam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing. Ketujuh, mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi. Kedelapan, Kemenkeu dan BI mendorong transaksi rupiah. (har)
Ekonomi Merosot
Proyek Gedung Parlemen Ditunda JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya setuju proyek gedung DPR RI ditunda ketika kondisi perekonomian nasional semakin sulit. ‘’Fraksi PKS tidak mempermasalahkan jika pembangunan gedung DPR RI ditunda jika kondisi ekonomi semakin sulit,” katanya di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan penundaan itu harus disertai dengan sikap pemerintah untuk serius mengatasi masalah yang sangat penting dengan cara yang tepat sasaran, fokus dan tidak mencari popularitas. Menurut dia, pemerintah harus efektif dan efisien dalam menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara agar penggunaannya tepat sasaran. ‘’Jangan sampai ketika berbicara gedung baru yang nilainya puluhan triliun rupiah, semua pihak menilainya sinis. Namun sementara pemerintah menghabiskan ribuan triliun rupiah tidak jelas efeknya untuk rakyat,” ujarnya. Jazuli mencontohkan anggaran untuk menyuntik BUMN yang jumlahnya puluhan triliun di tahun 2015, yang dipertanyakan efeknya untuk rakyat. Menurut dia, penggunaan anggaran APBN senilai Rp 2.000 triliun akan menguap begitu saja apabila tidak digunakan secara efektif dan efisien. ‘’Harus tepat sasaran
karena kalau tidak, APBN yang nilainya Rp2.000 triliun akan menguap,” katanya. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengatakan dari perencanan
yang ada, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp2,3 atau Rp2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018. Anggaran itu menurut dia, digunakan untuk seluruh pembangunan 7 proyek. (har)
Suluh Indonesia/ant
GAGALKAN NARKOBA - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian bersama Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi (kelima kanan) menunjukkan barang bukti narkoba saat pengungkapan kasus penyelundupan narkoba bernilai Rp 206 miliar di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, kemarin.