Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 27 Juli 2015
No. 132 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
75 Hakim Dihukum JAKARTA - Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 75 hakim karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) selama periode Januari-Juni 2015. Kepala Bawas MA Sunarto seperti yang dikutip dalam website MA di Jakarta, kemarin menyebutkan, sebanyak delapan hakim mendapat hukuman berat, enam hakim dijatuhi sanksi sedang dan 61 hakim mendapat sanksi ringan. Salah satu yang mendapat hukuman berat adalah hakim berinisial Drs H Mchr yang dicopot jabatan ketua Pengadilan Agama karena melanggar SKB Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial Pasal 6 ayat 2 a dan Pasal 19 ayat 4 a. Bawas MA juga menjatuhkan sanksi
terhadap tiga hakim Ad hoc, dimana satu hakim ad Hoc mendapat saksi berat dan dua diberi hukuman ringan. Hakim Ad Hoc yang diberi sanksi berat adalah hakim berinisial K Ahd Jh yang diberhentikan tetap tidak hormat yang juga melanggar kode etik yang tertuang dalam SKB Ketua MA dan Ketua KY. Selain memberikan hukuman terhadap hakim, Bawas MA juga memberikan hukuman kepada Panitera/sekretaris sebanyak 13 orang, wakil panitera delapan orang, wakil sekretaris lima orang, panitera muda sebanyak 10 orang. Selanjutnya panitera pengganti sebanyak 18 orang dijatuhi hukuman, juru sita sebanyak lima orang disanksi, juru sita pengganti empat orang, pejabat struktural lima orang, staf sebanyak 20 orang. (ant)
Suluh Indonesia/ant
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR - Komunitas Inline Skate (sepatu roda) Jakarta berlatih trik Slalom saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI Jakarta, kemarin.
Terkait Pilkada Balikpapan
Kantor Golkar Dibakar
Suluh Indonesia/ant
ARUS BALIK - Pemudik membawa barang miliknya setibanya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kemarin. PT KAI menambah masa angkutan lebaran dari rencana awal H+8 Minggu (26/7) menjadi H+13 (31/7) serta menambah delapan kereta yang dapat menampung 4.472 penumpang akibat tingginya animo masyarakat serta jumlah penumpang arus balik yang belum sebanding dengan banyaknya pemudik.
BALIKPAPAN - Puluhan kader Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Balikpapan membakar kantornya di Jalan Sudirman, kemarin, karena kecewa akibat Partai Golkar belum menentukan kadernya untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Bidang Kepemudaan, NG. Priyono, di Balikpapan, mengaku kecewa, karena Ketua Partai Golkar Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong (ABS), hingga saat belum tahu akan diusung apa tidak pada Pilkada Balikpapan. ‘’Kami kecewa yang telah membangun Golkar, tapi waktu pilkada ini tidak mengusung kadernya sendiri untuk maju sebagai Calon Wali Kota,” kata Priyono. Kekecewaan ini sudah yang kedua kalinya, karena pada Pilkada Balikpapan yang lalu, Golkar juga tidak mengusung
kadernya sendiri, padahal Andi Burhanuddin Solong sudah 30an tahun tercatat sebagai kader Partai Golkar. Hingga informasi ini dilaporkan, massa masih memenuhi Kantor Partai Golkar, sedangkan sumber resmi dari pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, Partai Golkar di tingkat pusat hingga kini masih dirundung masalah hukum akibat dualisme antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono yang belum selesai. Sementara itu, polisi masih berjaga pasca perusakan dan pembakaran di Kantor Partai Golkar Balikpapan. Terlihat beberapa aparat kepolisian bersenjata lengkap di sekitar Kantor Partai Golkar. Perusakan dan pembakaran Kantor Golkar dilakukan oleh puluhan kadernya sendiri sebagai bentuk kekecewaan karena belum adanya keputusan
Andi Burhanuddin Solong diusung apa tidaknya sebagai Calon Walikota Balikpapan yang diusung Golkar. ‘’Kami kecewa karena DPP Golkar sampai saat ini belum memutuskan kadernya sendiri untuk ikut pilkada,” kata Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) Bidang Kepemudaan, NG Priyono di lokasi kejadian. Priyono mengungkapkan kekecewaannya karena adanya indikasi, Golkar tidak mendukung kadernya sendiri pada pilkada Balikpapan yang sudah mulai pendaftaran pada tanggal 25-28 Juli 2015. ‘’Kalau Burhanuddin Solong tidak diusung Golkar sebagai calon Walikota, maka jangan ada atribut dan bendera Golkar yang ada saat pilkada,” kata Priyono. Saat ini, terlihat sisa-sisa pembakaran kursi dan perusakan yang mulai dibersihkan. (ant)
Mundurnya Kebebasan Berpendapat KEBEBASAN berpendapat dinilai tengah mengalami kemunduran di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa indikatornya ? Indikasinya terbukti dengan adanya penetapan tersangka yang dilakukan pihak Bareskrim Polri terhadap dua komisioner Komisi Yudisial, serta ancaman penetapan tersangka terhadap para aktivis anti korupsi yang mengkritik para pihak yang dinilai bersebarangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Menurut Wahyu Dyatmika, salah satu narasumber yang menjadi pembicara dalam forum diskusi
dengan tajuk ‘’musim pelaporan pencemaran nama baik”, dengan adanya laporan para pihak terhadap komisioner KY dan sejumlah aktivis anti korupsi dengan tuduhan pencemaran nama baik,maka hal ini sangat berbahaya dampaknya, diantaranya bisa membungkam iklim demokrasi yang dianut Indonesia sekarang. Tak hanya itu, dengan adanya pelaporan berbagai pihak yang ber-
sumber pada pemberitaan media tersebut,hal ini juga dapat mengancam iklim kebebasan pers di Indonesia pasca tumbangnya rezim otoriter orde baru. ‘’Bareskrim menggunakan Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo (ICW) di media,sebagai dasar kriminalisasi mengarahkan kasus pencemaran nama baik. Dengan kata lain, naras sumber dalam kasus lain bisa terancam. Ini berbahaya. Kenapa bahaya, kebebasan pers tidak berdiri sendiri. Kebebasan pers hanya ada di masyarakat yang didukung kebebasan berekspresi dan bertukar pendapat,” kata Wahyu.
Wahyu menerangkan,sejatinya kasus yang tengah menjerat dua komisioner KY dan para aktivis anti korupsi,bukan merupakan urusan personal mereka semata.Lebih dari itu,menurutnya, kasus ini sudah masuk ketegori kasus kebebasan pers yang telah dinikmati masya-rakat pers sejak tumbangnya era pemerintahan mendiang Presiden Soeharto. ‘’Jadi ketika orang tak bisa beperdapat, maka pers tak bisa membuat berita kritis. Dia akan mulai menyensor pernyataan sendiri, narsum akan menyensor karena takut ditersangkakan,” papar jurnalis salah satu media nasional ini. (wnd)
Perjokian
Sebabkan Moral Bangsa Hancur JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir siap jatuhkan sanksi berat bagi semua pihak yang terlibat perjokian, mengingat perjokian dalam proses ujian masuk perguruan tinggi dapat menjadi penyebab hancurnya moral bangsa. ‘’Ini kaitannya dengan moral, jangan sampai ada perjokian. Kalau ada, akan diberi hukuman berat baik joki dan pihak lain yang terlibat, ini terkait moral bangsa,” kata Menristekdikti saat melakukan sidak dalam pelaksanaan Ujian Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro (Undip) di SMK Negeri 29 Jakarta, kemarin.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan mengawasi seluruh proses Ujian Mandiri (UM) yang digelar sejumlah PTN. Beberapa PTN diketahui melaksanakan ujian mandiri mahasiswa baru selain Undip yakni UI, ITB, UGM, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, ia mengatakan PTN menyediakan kuota maksimal 20 persen untuk mahasiswa baru melalui jalur UM. Dengan jumlah peminat yang tinggi, maka selektivitas dan persaingan akan tinggi
sehingga secara empiris perjokian sangat mungkin terjadi. Untuk proses UM mahasiswa baru Undip, Menristekdikti melakukan sidak di Semarang dan Jakarta. ‘’Saya
sudah bicara ke Rektor Undip untuk membuat mekanisme menangani masalah perjokian, dan mereka sudah ada sistem untuk atasi itu. Saya apresiasi itu,’’ tuturnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
LATIHAN TARI MASSAL - Sejumlah penari mengikuti latihan tarian massal di kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, kemarin. Tarian massal yang diikuti 600 penari tersebut akan mementaskan tarian kolaborasi empat etnis Sulsel Bugis, yaitu Makassar, Mandar dan Toraja.