Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 26 Desember 2014
No. 233 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
Dua Napi Segera Dieksekusi JAKARTA - Kejagung memastikan akhir tahun ini bakal mengeksekusi dua terpidana mati yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. ‘’Mudah-mudahan sesuai rencana, tinggal tim di daerah menentukan hari yang terbaik,” kata Kapuspenkum Kejagung, Tony T Spontanadi Jakarta, kemarin. Kapuspenkum menambahkan kedua terpidana yang akan dieksekusi itu dalam kasus tindak pidana umum atau pembunuhan dan direncanakan hukuman dilakukan di Pulau Nusakambangan. Kedua terpidana mati itu, yakni, GS, kasus pembunuhan berencana di Jakut, dan TJ, kasus pembunuhan berencana di Tanjung Balai Karimun, Riau. Sementara itu, empat terpidana mati lainnya yang semula akan dieksekusi
tahun ini didelay, karena masih menunggu kepastian hukumnya. Keempat terpidana mati itu terkait kasus narkoba. ‘’Bukan ditunda tapi didelay,’’ katanya. Ia menegaskan tidak ada pembatalan atau alasan lain yang dapat membatalkan rencana eksekusi tersebut. Kendati demikian, ia mengakui pihaknya akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung soal adanya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari dua kali sesuai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). ‘’Tentunya, kita akan berkoordinasi dengan MA soal adanya pengajuan PK lebih dari dua kali itu,” katanya. Jaksa Agung HM Prasetyo juga membantah pelaksanaan eksekusi terhadap sejumlah terpidana mati 2014 akan dibatalkan. (wnd)
Akhir Tahun
Harga BBM Turun
Suluh Indonesia/ant
Diduga Terlibat Terorisme
MS Jadi Tersangka JAKARTA - Kepolisian menetapkan MS menjadi tersangka setelah diperiksa oleh penyidik selama 7 x 24 jam di Mako Brimob, Depok. ‘’Satu yang menjadi tersangka yakni MS. Sementara 11 orang lainnya dilepas karena tidak ditemukan bukti yang kuat,” kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie di Jakarta, kemarin. Tersangka ditahan atas dugaan keterlibatannya dengan jaringan terorisme. ‘’MS pernah menyembunyikan gembong teroris Dulmatin dan Umar Patek. Dia juga terlibat dalam pelatihan teroris di Ambon,” katanya. MS baru menghirup udara kebebasan setelah menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukannya yakni kasus terorisme dengan merampok Bank CIMB Niaga cabang Medan. Dana hasil perampokannya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Meskipun saat ini MS belum melakukan kejahatan, pihaknya ditahan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang pernah dilakukannya di masa lalu. MS merupakan salah satu dari 12 WNI yang diamankan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia karena berencana akan ke Suriah. Terkait siapa penyandang dana bagi 12 WNI untuk pergi ke Suriah, hal ini masih terus ditelusuri penyidik. Rombongan ini ditangkap oleh pihak Polisi Diraja Malaysia (PDRM) pada 2 Desember 2014 di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, dan selanjutnya diperiksa hingga 14 Desember 2014. Pada 15 Desember 2014 mereka dideportasi ke Indonesia. Dikatakannya rombongan ini bertolak dari Surabaya ke Kuala Lumpur, dan berencana ke Suriah melalui Turki. Kepergian mereka ke Suriah diduga untuk bergabung dengan kelompok Islam Irak dan Suriah (ISIS). (ant)
TKI BERMASALAH - Sejumlah TKI Bermasalah (TKIB) dari Malaysia berjalan meninggalkan pesawat Hercules TNI AU, usai mendarat di Base Ops Lanud TNI AL Juanda Surabaya, kemarin. Sebanyak 129 TKIB asal Jatim dipulangkan, karena telah melewati ijin tinggal dan kelengkapan dokumen.
Larangan Rapat di Hotel
Negara Hemat Rp 1,2 Triliun JAKARTA - Menpan RB Yuddy Chrisnandi menyebutkan uang negara yang bisa dihemat dari larangan menyelenggarakan rapat di hotel dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun. Untuk kementerian yang dipimpinnya saja, kata Yuddy, dalam dua bulan sejak pemerintahan baru terbentuk bisa menghemat pengeluaran negara sekitar Rp4 miliar dan Kementerian ESDM bisa menghemat sampai Rp15 miliar dari tidak menyelenggarakan rapat di hotel. ‘’Jika dikalikan jumlah Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkot dan Pemkab,
penghematannya dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun,” kata Yuddy di Jakarta, kemarin. Yuddy menyampaikan penjelasan itu saat menerima Wali Kota Bogor Arya Bima bersama jajaran Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Sosial dan pengurus PHRI Kota Bogor. Arya Bima mengungkapkan bahwa kebijakan tidak menyelenggarakan rapat di hotel berdampak pada penurunan pendapatan Pemerintah Kota Bogor, meskipun dia mendukung agenda reformasi birokrasi terkait efisiensi dan potongan
biaya-biaya yang tidak logis seperti biaya perjalanan dinas, studi banding, pengadaan mobil dinas, dan pengadaan operasional kepala daerah. Namun, kata Arya, kebijakan tidak menyelenggarakan rapat di hotel memiliki dampak yang berkelanjutan, mengingat pendapatan Kota Bogor paling besar dari sektor perhotelan, di mana lebih dari 50 persen bergantung pada kegiatan pemerintahan. Selain itu, menurut Bima, kebijakan itu juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja perhotelan. (ant)
DPR Menolak
Pengunduran Jadwal Pilkada JAKARTA - Wacana Mendagri Tjahjo Kumolo mengundur pelaksanaan pilkada serentak dari sebelumnya direncanakan Desember 2015
menjadi tahun 2016 ditolak sebagian anggota DPR. Penolakan jadwal pilkada serentak itu, berpotensi melanggar Undang-undang. ‘’Itu sama saja keluar dari jalur Perppu Pilkada yang sudah ditetapkan yaitu Desember 2015, dan sudah ada jadwal sebanyak 204 Pilkada. Karena semua itu ada mekanismenya tidak bisa seenaknya,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, apabila pemerintah ingin mengundur jadwal pilkada, maka seharusnya mencabut lebih dahulu perppu plkada langsung yang sudah ditetapkan untuk direvisi kembali. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan maka pilkada yang digelar berpotensi digugat oleh masyarakat. Padahal, pemerintah sudah mendesak agar DPR menerima dan mengesahkan perppu pilkada langsung untuk disah-
kan menjadi undang-undang. Sehingga apabila ada usulan baru, maka akan ada revisi UU Pilkada kembali mengenai pengunduran jadwal pilkada. ‘’Langkah ini sebetulnya membuang waktu, dan sulit untuk direvisi jika sudah ditetapkan menjadi UU,” kata politisi Partai Golkar ini. Untuk Perppu Pilkada Langsung yang diterbitkan oleh Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Komisi II DPR akan membahasnya pada Januari 2015 setelah selasai reses. Komisi II akan mengundang SBY dan penyelenggara pemilu guna mendalami materinya. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku kecewa dengan langkah KPU dan pemerintah yang mendorong pengunduran jadwal pilkada dari semula direncakan pada Desember Desember 2015 menjadi tahun 2016. (har)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan kebijakan baru terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebelum 1 Januari 2015. “Menteri ESDM akan mengumumkan kebijakan baru terkait BBM bersubsidi. Yang pasti minggu depan sebelum tanggal 1 (Januari),” kata Bambang di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan skema subsidi dengan besaran tetap pada 2015 sehingga fluktuasi harga minyak dunia tidak akan berpengaruh terhadap postur belanja subsidi BBM di APBN. Ia mengatakan bahwa skema subsidi tetap itu akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 yang akan diajukan ke
Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada Januari 2015, tepatnya pekan kedua. Menkeu menjelaskan bahwa salah satu acuan penentuan besaran subsidi tetap itu adalah kurs rupiah terhadap dolar AS. Hal senada juga dikemukakan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang memastikan bahwa pemerintah akan mengumumkan kebijakan BBM bersubsidi pada akhir tahun. Pada Rabu (24/12), Presiden Joko Widodo secara khusus menggelar rapat terbatas untuk membahas skema subsidi terutama terkair dengan subsidi BBM pada 2015. ‘’Kita semua tahu bahwa harga minyak dunia kian turun,” kata Presiden. Untuk itu, ujar Presiden, pemerintah secara khusus membicarakan hal-hal yang terkait dengan postur belanja subsidi BBM di APBN. (ant)
Remisi Koruptor
Menuai Kecaman JAKARTA - Kemenkumham memberikan Remisi Khusus Hari Natal kepada 9.068 orang Narapidana yang beragama Kristen. Mereka terdiri dari 8.970 narapidana rnendapat Remisi khusus I(mendapatkan sebagian pengurangan hukuman) dan 98 orang mendapat Remisi Khusus II ( mendapatkan remisi dan dinyatakan langsung bebas). Berdasarkan data rekapitulasi penerima remisi Natal dari Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, dari 9.068 Narapidana penerima remisi, sebanyak 49 Narapidana korupsi tercatat ikut mendapatkan ‘diskon’ masa tahanan atas hukuman yang harus dijalaninya. Menurut Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat, pemberian remisi dimaksudkan memberikan motivasi dan menumbuhkan kesadaran agar Narapidana dapat memelihara perilaku yang
baik selama menjalani masa pidana, baik dalam kehidupan sehari-harinya maupun maupun dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Atas pemberian remisi tersebut, Handoyo mengajak narapidana yang sedang menjalani masa pidananya untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri terhadap apa yang telah diperbuat, baik dalam berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan YME. Secara terpisah menanggapi masih adanya pemberian remisi kepada para koruptor, Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI)Choky Risda Ramadhan, mengecam tindakan yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham. Menurut Choky, kebijakan Menkumham yang memberikan remisi kepada koruptor dinilai tidak konsisten dengan kebijakan Menkumham sebelumnya. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
BARANG - Petugas memeriksa boks plastik berisi barang untuk para tahanan di Gedung KPK Jakarta, kemarin.Hal ini dilakukanuntuk mencegah masuknya barang terlarang bagi tahanan.