Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 25 November 2014
No. 210 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
Jenderal Polisi Segera Diadili JAKARTA - KPK menyatakan berkas perkara atas nama tersangka Didik Purnomo dalam perkara kasus korupsi pengadaaan alat simulator SIM kendaraan roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri telah lengkap dan melimpahkanya ke tim penuntut umum. Dengan dilimpahkanya berkas perkara ke pihak tim penuntut umum,maka tim penuntut umum punya waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas perkara mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri tersebut ke Pengadilan Tipikor Jakarta. ‘’Penyidik melimpahkan berkas DP (Didik Purnomo) ke penuntutan, jadi maksimal 14 hari akan dilimpahkan ke pengadilan,’’ kata juru bicira KPK Johan Budi SP di Jakarta, kemarin. Meskipun berkas perkara atas nama
jenderal bintang satu tersebut dinyatakan telah lengkap, namun KPK menegaskan belum berhenti menyidik perkara kasus korupsi yang sudah menyeret mantan korlantas Polri Irjen.Pol. Djoko Susilo menjadi pesakitan, dan masih mengembangkan perkara tersebut kepada pihak lain yang dinilai terlibat. ‘’Masih dikembangkan (tersangkanya) kalau dilihat dari perkaranya ini tersangka yang keempat,’’ jelasnya. Dalam perkara kasus korupsi yang merugikan negara Rp 121 miliar itu, sebelumnya KPK menahan Didik pada Selasa 11 November lalau, usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM kendaraan roda dua dan empat di Korlantas Polri itu. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
RATU SEBLANG - Ratu Seblang tampil dalam Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) di Banyuwangi, kemarin. Ratu Seblang (The Queen of Seblang) merupakan kostum desain Irma Lumiga.
Kader PDI-P Desak
Jokowi Copot Tiga Menteri Suluh Indonesia/ant
BERSAMA GUBERNUR - Presiden Joko Widodo (depan tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (keempat kanan) dan Mendagri Thahjo Kumolo (ketiga kanan) berfoto bersama para gubernur saat jeda pertemuan dengan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Bogor, Jabar, kemarin.
Biaya Perjalanan Dinas
Dipotong Rp 16 Trilyun BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya akan memotong anggaran perjalanan dinas dan rapat untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp16 triliun karena tidak efisien. ‘’Saya beri contoh anggaran dinas dan anggaran rapat-rapat Rp 41 triliun. Saya perintahkan untuk potong, (jadi) Rp 25 triliun. Stop, cukup Rp25 triliun, karena apa seperti apa yang kita lihat perjalanan dinas dan rapat sampai hari ini hanya Rp22
triliun. Jadi Rp25 triliun sudah lebih dari cukup,” kata Presiden di halaman Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Dengan demikian, menurut Presiden, sisa Rp16 triliun dapat digunakan untuk pembangunan. ‘’Sisanya dibicarakan dengan gubernur untuk apaapa saja,” katanya. Presiden menambahkan, pihaknya juga menyisir anggaran 2015 yang dinilai tidak efisien. Sehingga diharapkan dapat dialihkan ke program-
JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot tiga menteri yang terindikasi mafia di sektor minyak dan gas. Menurutnya, jika ketiga menteri masih menjabat, bukan tidak mungkin penunjukan Dirut Pertamina terkooptasi dengan Soemarno Incoorporation. ‘’Saya tak ingin campur tangan lagi terkait Dirut Pertamina. Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil sudah seharusnya dico-
pot dari kabinet Jokowi,” katanya di Jakarta, kemarin. Dia menegaskan, jika ketiga menteri itu masih menjabat menteri, maka mafia kabinet Jokowi tetap akan tumbuh subur. Menurutnya, mafia yang ada saat ini merupakan kejahatan yang sangat masif, melembaga dan berkolaborasi ke berbagai sektor. ‘’Bagaimana membersihkan halaman rumah, kalau sapunya saja sudah terkotori jaringan mafia. Lihatlah siapa Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Dalil mereka semua orang-orang neoliberalisme, anti nasiona-
lis,” tambahnya. Untuk melaksanakan ambisi Soemarno Inc menguasai sektor migas, lanjutnya, segala cara akan dilakukan untuk menempatkan orang-orang mereka. Lihatlah siapa Faisal Basri dan Amien kepala SKK Migas yang semuanya berlatar belakang akuntan. Belum lagi kandidat dirut pertamina seperti Ahmad Faisal, Frederich Siahaan dan Widyawan yang terkooptasi dengan keluarga Soemarno. ‘’Saat ini yang terjadi mafia lama menggantikan mafia baru, penunggangnya saja yang ganti, namun
tetap saja mafia yang berkuasa. Hal tersebut terlihat dari pemaksaan orang-orang tertentu yang menempati jabatan strategis di sektor migas,” tambahnya. Untuk itu, dia menolak secara tegas hasil assesment PT DDI yang terindikasi tidak transparan, sarat kepentingan, dan terkooptasi keluarga Soemarno. ‘’Selama Rini dan kroninya masih di kabinet Jokowi maka pemberantasan mafia migas akan sulit terlaksana. Surya Paloh saja ikut terlibat,” ujarnya. (ant/kmb)
program pembangunan infrastruktur. Presiden mengatakan, pertemuannya dengan para gubernur seluruh Indonesia, Senin, untuk mendengarkan masukan dari daerah sekaligus menyinkronkan program pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu, Presiden juga membicarakan terkait anggaran dan program-program pembangunan yang akan mulai dilaksanakan pada 2015. (ant)
Jokowi Larang
Menteri Hadiri Rapat Kerja JAKARTA - Ketidakhadiran Menteri BUMN Rini Soemarno memenuhi undangan rapat Komisi VI DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly di rapat Komisi III DPR, kemarin, ternyata atas perintah langsung Presiden Joko Widodo. Perintah dituangkan melalui surat edaran berisi perintah tidak menghadiri rapat-rapat dengan DPR RI untuk sementara waktu. Surat Edaran itu bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 dan bertanggal 4 November 2014. Surat itu ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung. Surat Edaran ini beredar di kalangan jurnalis. Dalam surat itu, Presiden Jokowi meminta agar para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR hingga lembaga wakil rakyat itu telah benar-benar solid. DPR memang telah sepakat islah, namun belum menjalankan poin-poin kesepakatan islah. Surat Edaran Seskab Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3
November 2014, bersama ini dengan hormat kami mohon kepada para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan Pimpinan maupun Alat Kelengkapan DPR guna memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal. Surat Edaran ini agar segera dilaksanakan sampai ada arahan baru dari Bapak Presiden. Surat Edaran ini bersifat rahasia untuk kalangan terba-
tas tidak untuk disebarluaskan. Surat ditandatangani Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Panggil Paksa Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa mengatakan, dengan adanya perdamaian antara pihak KMP dan KIH pada tanggal 17 November 20014 maka kelembagaan DPR sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi secara politik. ‘’impinan DPR dapat menggunakan kewenangannya sesuai dengan UU untuk memanggil paksa pejabat,’’ katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
USUL INTERPELASI PRESIDEN - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komaruddin (kedua kanan), bersama anggota DPR pendukung usul hak interpelasi Bambang Soesatyo (kiri), Misbakhun (ketiga kiri), Aboebakar Al-Habsyi (kedua kiri), Jazuli Juwaini (kanan) dan Desmond J Mahesa (ketiga kanan), berfoto bersama saat akan memberi keterangan di Gedung DPR Jakarta, kemarin.
Pimpinan Fraksi Sepakat
Fasilitasi Hak Interpelasi JAKARTA - Empat pimpinan fraksi DPR sepakat memfasilitasi penggunaan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. ‘’Seluruh pimpinan fraksi (PKS, Golkar, PAN, dan Gerindra) sepakat untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Ketua Frak-
si Partai Golkar Ade Komarudin di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan pimpinan fraksi akan memfasilitasi hak anggota dewan itu dengan menyampaikan kepada pimpinan DPR besok. Sementara itu menurut dia para pimpinan fraksi akan menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. ‘’Ini murni hak anggota, dan fraksi akan memfasilitasinya. Kami akan sampaikan
pada besok dan nanti kita lihat berapa jumlahnya,” ujarnya. Perwakilan Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan fraksi di KMP sepakat untuk menggunakan hak interpelasi sebagai anggota DPR untuk mendapat jawaban pertanyaan mengapa kenaikkan harga BBM bersubsidi terjadi. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan hak interpelasi bertujuan untuk memfasilitasi pertanyaan masyarakat apa yang dirasakan ketika harga
minyak dunia turun, namun harga BBM bersubsidi dalam negeri justru naik. ‘’Kami tidak mungkin membiarkan, langkah apapun yang sesuai konstitusi akan kami gunakan,” kata Jazuli. Yandri Susanto perwakilan PAN menyampaikan, langkah ini diambil untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sebagai Anggota DPR. (har)