Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 25 Maret 2015
No. 58 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Alex Noerdin Mangkir JAKARTA - Gubernur Sumsel Alex Noerdin mangkir dari panggilan penyidik KPK. Sedianya, orang nomor satu di Sumsel tersebut dipanggil tim penyidik untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka, Rizal Abdullah, anak buahnya, yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumsel tahun anggaran 2010-2011. ‘’Yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberi keterangan,” terang Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, kemarin. Dengan ketidakhadiran Alex, KPK pun berencana memanggil ulang yang bersangkutan. Namun, ketika ditanya lebih lanjut kapan tepatnya Alex Noerdin akan
dipanggil lagi, Priharsa mengaku belum mengetahuinya. Dalam perkara ini, KPK telah menahan Rizal Abdullah. Kepala Dinas PU dan Bina Marga Provinsi Sumsel tersebut telah, setelah menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam. Sementara itu, terkait kasus yang melilit klienya, kuasa hukum Rizal Abdullah Arief Ramdhan membenarkan, klienya pernah menerima uang sebesar Rp 400 juta dari Manager Pemasaran PT Duta Graha Indah (pemenang proyek Wisma Atlet) El Idris, dan sudah dikembalikan ke KPK. Namun demikian, ia membantah bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin.‘’El Idris gak bilang itu untuk bapak AN (Alex Noerdin),’’ kata Arief. (wnd)
ARB Disebut
Tak Miliki Legalitas JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Melchias Markus Mekeng menegaskan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie sudah tidak memiliki legalitas untuk melakukan rotasi di kepengurusan Fraksi Partai Golkar DPR RI. ‘’Kepengurusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie sudah selesai setelah terbitnya surat keputusan Menkumham yang menge-
sahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono,” katanya di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin. Mekeng menegaskan, jika Aburizal masih melakukan rotasi kader di kepengurusan Fraksi Partai Golkar DPR maupun alat kelengkapan dewan (AKD), maka rotasi itu ilegal. Dengan terbitnya surat keputusan Menkumham, menurut dia, maka kepengurusan Partai Golkar yang sah dan
diakui pemerintah adalah Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono serta Sekjen Zainuddin Amali. ‘’Di luar kepengurusan tersebut, tidak bisa lagi mengatasnamakan Partai Golkar,” katanya. Melchias yang saat ini menjadi anggota Komisi XI DPR menegaskan, tidak akan pindah ke komisi lain atau menduduki jabatan di fraksi maupun AKD kecuali ditugaskan oleh pimpi-
nan Partai Golkar Agung Laksono dan Zainuddin Amali. Sementara itu, Partai Golkar hasil Munas Bali menerbitkan surat keputusan yang isinya menggesar 16 anggota DPR di fraksi Partai Golkar yang dinilai loyalis Agung Laksono atau menyeberang pagar ke kubu Agung Laksono, termasuk Melchias Mekeng. ‘’Saya tidak akan pindah komisi, selain ditugaskan oleh Pak Agung dan Zainuddin,” katanya.
Mekeng juga meyakini, kepengurusan Partai Golkar yang dipimpinan Agung Laksono dan Zainuddin Amali, akan melakukan pergantian kepengurusan Fraksi Partai Golkar DPR RI, pada pekan ini. Menurut dia, dasar perombakan itu adalah asas legalitas karena kepengurusan Partai Golkar yang diakui pemerintah adalah Partai Golkar pimpinan Agung Laksono dan Zainuddin Amali. (har)
Germanwings Jatuh
150 Orang Tewas BERLIN - Direktur maskapai penerbangan murah, Germanwings, mengatakan, terdapat 144 penumpang dan enam awak dalam pesawat Airbus A320 yang jatuh di Pegunungan Alpen, Perancis, kemarin. Pernyataan ini sekaligus meralat informasi yang diberikan otoritas penerbangan sipil Perancis yang menyebut Airbus A320 itu mengangkut 142 orang penumpang dan enam orang awak. ‘’Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sejauh ini belum dapat kami pastikan apakah ada penumpang yang selamat atau jumlah penumpang yang selamat,” kata CEO Germanwings, Oliver Wagner di Berlin. Sementara itu, CEO Lufthansa, perusahaan induk Germanwings, Carsten Spohr, mengatakan, jatuh-
nya pesawat dengan nomor penerbangan 4U9525 itu merupakan “hari kelam” bagi maskapai itu. ‘’Kami belum mengetahui apa yang menimpa penerbangan 4U9525. Saya menyampaikan rasa simpati terdalam untuk keluarga dan kerabat para penumpang serta awak kabin. Jika kekhawatiran kami terkonfirmasi, ini adalah sebuah hari kelam bagi Lufthansa. Kami berharap bisa menemukan korban selamat,” kata Spohr lewat akun Twitter Lufthansa. Sebelumnya, seorang juru bicara otoritas penerbangan sipil Perancis (DGAC) mengatakan, pesawat Airbus itu jatuh di dekat kota Barcelonnette yang berjarak sekitar 100 kilometer sebelah utara kota Nice, Perancis. Saat ini tengah dilakukan evakuasi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
EVAKUASI JENAZAH - Prajurit TNI membantu menurunkan jenazah dua rekannya setelah dievakuasi dari kawasan Desa Alue Papeun Aceh utara saat tiba di kamar mayat Rumah Sakit Kesrem, Lhokseumawe, kemarin. Kedua jenazah TNI personil unit Intel Kodim 0103 Aceh Utara masing masing Sertu Indra dan Serda Hendri itu ditemukan tewas menggenaskan akibat dianiaya dan luka tembak pada bahagian dada pasca diculik oleh belasan pria bersenjata api AK-47 dan M16.
Remisi, Antara Koruptor dan Maling Ayam
Suluh Indonesia/ant
OLIMPIADE SISWA SLTA - Siswa mengerjakan soal, saat mengikuti Olimpiade IPA, IPS dan Bahasa di Surabaya, kemarin. Olimpiade diikuti sekitar 200 siswa SLTA se-Gerbang Kertosusilo (Jabodetabeknya Surabaya) itu dimaksudkan sebagai tolak ukur penyerapan materi pelajaran.
PIMPINAN sementara KPK Johan Budi beranggapan tujuan revisi PP 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi kepada terpidana korupsi oleh Kementerian Hukum dan HAM berbeda dengan semangat pemberantasan korupsi KPK. ‘’Jika arah tujuannya (kebijakan pemberian remisi) agar semua narapidana diberi kesempatan yang sama dalam pemberian remisi, menurut saya agak beda pendapat,” kata Johan pada diskusi di sekretariat ICW di Jakarta, kemarin. Dalam diskusi bersama dengan perwakilan Kemenkumham dan Komisi III DPR RI tersebut Johan menyampaikan bahwa semangat pemberian remisi kepada seluruh narapidana berbeda dengan semangat pemberan-
tasan korupsi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat masa kampanyenya. Johan mengatakan, narapidana pelaku korupsi merupakan
terpidana yang melakukan kejahatan luar biasa dengan dampak luas sehingga tidak bisa disamakan dengan narapidana kejahatan biasa. ‘’Korupsi ini
menyengsarakan masyarakat, dan dapat disamakan dengan pelaku kejahatan HAM. Kalau disamakan, sangat tidak adil dengan memberikan remisi kepada terpidana korupsi, narkoba, dan terorisme disamakan dengan maling ayam,” ujar Johan. Johan mengatakan dirinya setuju apabila semua narapidana diberikan hak mendapatkan remisi. Namun ia tidak sependapat apabila menyamakan status narapidana pelaku kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. ‘’Semua narapidana diberi hak remisi ya, tapi kalau menyamakan semua narapidana itu rasanya tidak pas,” ujar mantan juru bicara KPK tersebut. ‘’Tujuan bagaimana untuk menimbulkan efek jera,” kata Johan. (wnd)