Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 24 Agustus 2015
No. 151 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
129 WNI Terancam Dieksekusi HONG KONG - BNN mencatat terdapat 129 WNI di mancanegara yang kini terancam hukuman mati karena kasus narkoba. ‘’Mayoritas mereka adalah sebagai kurir, mereka adalah TKI yang terperdaya jaringan internasional narkoba dan sebagian besar adalah wanita,” kata Kepala BNN Anang Iskandar kepada Antara di Hong Kong, kemarin. Ia menambahkan, “terkait itu saya meminta WNI, terutama TKI di Hong Kong dan Makau juga, untuk mewaspadai bahaya dan kejahatan narkoba di mana pun mereka bekerja. Jangan mudah terbujuk rayuan, waspadai jika ada yang menitipkan bungkusan atau apapun baik oleh orang dekat maupun orang tidak dikenal,”. Anang meminta, jika ada WNI di luar
negeri yang menggunakan narkoba segera berhenti dan jika mengalami ketergantungan segera meminta bantuan perwakilan RI untuk rekomendasi menjalani rehabilitasi. ‘’Selain itu, kami juga bekerja sama dengan sejumlah negara baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahhgunaan narkoba, terutama untuk memutus jaringan internasional narkoba yang antara lain memanfaatkan WNI sebagai kurir, apalagi menjadikan Indonesia sebagai jalur penyelundupan narkoba,” katanya. Bagaimana pun lanjut Anang, tingkat kebutuhan obat-obat terlarang di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga menjadikan Indonesia sebagai jalur utama penyelundupan narkoba. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEKAN KARNAVAL BUDAYA - Sejumlah perempuan mengenakan busana kreasi tradisional saat mengikuti Karnaval Budaya di Jln A Rivai, Palembang, kemarin. Karnaval Budaya tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-70 RI.
Presiden Pastikan
Beberapa Lembaga Dilebur
Suluh Indonesia/ant
SELEBRASI ASEAN - Ribuan mahasiswa membentuk formasi logo ASEAN dalam rangkaian penutupan Pelatihan Pembelajaran Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB) Palapa Universitas Gadjah Mada (UGM) 2015 di Lapangan Pancasila, UGM Yogyakarta, kemarin. Selebrasi yang diikuti 9500 mahasiswa baru itu guna menjabarkan Integritas keilmuan menyambut ASEAN comunnunity dengan semangat Pancasila.
PONTIANAK - Presiden Joko Widodo memastikan akan ada beberapa lembaga yang dilebur dengan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi rakyat dan negara untuk alasan efisiensi. Presiden Jokowi setelah meninjau Pelabuhan Pontianak, Sabtu, mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi ratusan lembaga yang ada saat ini. ‘’Iya kan sudah, yang kemarin yang sudah yang kira-kira 10 lembaga, ini kurang lebih 100-an akan dilihat satu per satu,” katanya. Menurut dia, kalau lembaga yang dievaluasi terbukti bermanfaat untuk negara dan rakyat maka akan dipertahankan. Namun sebaliknya jika tugas pokok dan fungsinya tumpang tindih dengan lembaga yang lain bisa saja dilebur menjadi satu. ‘’Kalau bermanfaat untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat tetap, kalau enggak ya memang harus karena di situ menyangkut biaya, anggaran, cost yang harus dikeluarkan, kita semuanya ingin efisienefisien-efisien,” katanya. Sebelumnya, Menko Pol-
hukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peleburan terutama dilakukan pada lembaga yang berkinerja buruk. ‘’Banyak itu lembaga-lembaga, ada seratus sekian. Mungkin ada yang mau dilebur, yang tidak jelas kerjanya. Sekarang sudah ada sepuluh yang dibubarkan,” kata Luhut. Meski dilebur, Luhut menegaskan, fungsi lembaga itu tidak akan hilang, karena yang dilebur bisa saja diberikan kepada lembaga lain agar tetap berjalan. ‘’Fungsinya tidak dibubarkan, jangan salah. Fungsinya diberikan kepada siapa. Daripada berdiri sendiri, cost-nya tinggi, jadi dicantolkan ke lembaga atau kementerian,” kata Luhut. KPK-Ombudsman Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan KPK sebaiknya disatukan dengan lembaga Ombudsman. Alasannya ada kesamaan tugas dan fungsi pada kedua lembaga tersebut. Sehingga keduanya bisa saling melengkapi. Menurut Fahri, Ombudsman boleh manggil orang atau
pimpinan lembaga yang tidak menjalankan fungsi pelayanan publik secara baik. ‘’Kalau ada lembaga yang lakukan malpraktik dalam pelayanan publik bisa dipanggil Ombudsman,” terangnya. Fahri mengatakan, usul itu didasari atas dasar kedudukan KPK sebagai lembaga adhoc seperti hal nya kedudukan lembaga Ombudsman. Dengan langkah tersebut, KPK bisa lebih banyak menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, sedangkan penyelidikan dan penyidikan ditangani kepolisian dan kejaksaan. Dia meyakini dengan cara seperti itu, maka konflik antar lembaga penegak hukum bisa lebih banyak diminimalisir. “Masalah pelayanan publik sangat penting untuk memacu perkembangan investasi. Sekarang pertumbuhan (ekonimi) rendah karena ak ada yg berani ambil keputusan,” katanya. Politisi PKS ini menyadari usulnya akan menimbulkan reaksi dari publik. ‘’Karena sekarang yang suka kritik KPK saja dianggap publik sebagi orang yang anti korupsi,” katanya. (har/wnd)
Perlukah Memata-matai Rakyat ? JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk badan cyber untuk memperkuat sektor pertahanan dan strategis non pertahanan. Menurut Menkopolhukkam Luhut Binsar Pandjaitan, penguatan teknologi cyber dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Luhut menampik jika ada anggapan pembentukan lembaga baru ini untuk memata-matai warga negaranya sendiri. “Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri,” kata Luhut dalam keterangan persnya di Gedung Bina Graha,
Jakarta, kemarin. Luhut yang masih menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menampik anggapan bahwa kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat untuk membuat sistem keamanan cyber dengan menggandeng Central Intelligence Agency (CIA), dilakukan untuk mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data. Menurutnya, Big Data adalah istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Sehingga, sulit ditangani kalau hanya menggunakan mana-
jemen basis data. ‘’Jadi tdak nyambung dengan isu sedot data,” kata Luhut. Memalui sistem yang akan dibangun oleh badan cyber itu, masyarakat menengarai sistem itu akan mampu menyedot pembicaraan pribadi hingga ke aplikasi via telepon selular seperti Whats App, Blackberrry Messenger, dan program jejaring sosial lain. ‘’Justru, pembangunan cyber sekuriti nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa,” tepis purnawirawan
jenderal ini. Dia menjelaskan bahwa tugas dan fungsi KSP adalah memantau kinerja pemerintah dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo. “Bukan memantau rakyat terkait keamanan nasional,” tegasnya. Dengan demikian, Luhut menegaskan isu kerjasama KSP-CIA menyedot data percakapan masyarakat melalui jejaring sosial tak cerdas, dan kontraproduktif. Yang pasti, pihaknya akan menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah terkait. (har)
Pemerintah Diingatkan
Tidak Munculkan Kegaduhan BANDUNG - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah tidak memunculkan kegaduhan di publik, di tengah kondisi saat ini yang tidak menentu. ‘’Permasalahan di pemerintah harus diselesaikan secara internal, bukan dibuka ke publik yang bisa menimbulkan kegaduhan,” katanya di Bandung, kemarin. Dia mengatakan soliditas dalam pemerintahan diperlukan saat kondisi yang tidak menentu, dan pemerintah harus berperan menciptakan ketenangan di masyarakat. Menurut dia, pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan agar memunculkan optimisme bahwa kondisi sulit saat
ini dapat dilalui dan Indonesia bisa bangkit. ‘’Mari kita tinggalkan kepentingan pribadi dan meninggalkan polemik yang menguras energi serta membelenggu kepentingan nasional,” ujarnya. Dia mengatakan sejak reformasi, kondisi Indonesia belum pernah mengalami situasi sesulit saat ini yang membuat kondisi ekonomi Indonesia sulit. Hal itu menurut dia ditunjukkan dengan tinggi harga kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah melemah yang tidak menunjukkan tanda perbaikan, dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja di beberapa perusahaan. ‘’Saya instruksikan kader PAN untuk bahu
membahu terhadap masyarakat yang kesulitan. Tunjukkan sikap sensitifitas dan empati sesuai kapasitas dan kemampuan,” ucapnya. Zulkifli meminta seluruh
kader PAN membangun politik yang teduh dan membangun lingkungan positif karena rakyat memberikan mandat untuk memperbaiki kehidupan berbangsa. (ant)
Suluh Indonesia/ant
WADUK MENGERING - Warga melintas di dasar waduk Dawuhan yang mengering di Kabupaten Madiun, kemarin. Selama seminggu terakhir kondisi waduk yang memiliki daerah irigasi sekitar tiga ribu hektar tersebut terus mengering dan air yang tersisa sudah tak lagi dialirkan melalui pintu waduk.